Majelis Hakim Vonis Rehab Terdakwa Narkoba, Dari Tuntuntan 8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdEwEEnvrgAGiyCgCC8t6iVdiSw7Xm2Xx8h6NRrF3rzepTub6cgli8nSiFe226-2Oni0TdyM5UXElfWl5nPhySkcoggi2IlYxGpc_64mSDBgUwoWUSv3mdN49WueWLxQQG9_FHjeml23M/s1600/IMG-20170823-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdEwEEnvrgAGiyCgCC8t6iVdiSw7Xm2Xx8h6NRrF3rzepTub6cgli8nSiFe226-2Oni0TdyM5UXElfWl5nPhySkcoggi2IlYxGpc_64mSDBgUwoWUSv3mdN49WueWLxQQG9_FHjeml23M/s640/IMG-20170823-WA0008.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang semakin merajalela dan meresahkan masyarakat luas, mulai dari anak-anak hingga dewasa dari berbagai profesi, sepertinya tidak didukung oleh Majelis Hakim yang meengadili perkara tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti kasus perkara Narkotika dengan terdakwa Dudy Arifyanto, yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 23 Agustus 2017.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Dudy Arifyanto (warga keturunan), diseret JPU Duta Mulia, dari Kejari Tanjung Perak untuk diadili dihadapan Majelsi Hakim, setelah terlebih dahulu, Dudy Arifyanto diringkus oleh anggota Reskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, di  Perumahan Dian Regency, Jl. Sejahtera Blok II No.33 Kel. Keputih Kec. Sukolilo, Surabaya, pada 12 Pebriari 2017.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian saat itu, ditemukan barang bukti berupa, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk Coca Cola, 1 klip plastik berisi Shabu-shabu seberat 0,50 gram dan 1 klip plastic berisi 0,18 gram, 1 buah pipet kaca bekas pakai,1 buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih,1buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna kuning. Barang tersebut menurut terdakwa, diperoleh atau dibeli dari Sa’it (DPO) seharga Rp.300.000.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat dakwaan JPU Duta Mulia menyatakan bahwa, terdakwa Dudy Arifyanto, terbukti bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang  Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana, minimal 4 tahun penjara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian, akibat dari perbuatan terdakwa Dudy Arifyanto, JPU meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, untuk menajtuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 tahun.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, dalam surat putusan Majelis Hakim yang dibacakan dalam persidangan dengan Ketua Majelis Hakim Arif Juwantoro, justru “membebaskan” terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan JPU, dengan menjatuhkan hukuman rehablitasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Memang, pertimbangan Majelis Hakim untuk menghukum rehablitasi terdakwa, berdasarkan surat dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Apakah surat TAT yang dimiliki oleh terdakwa sesuai dengan prosedur ? Bila terdakwa BNNK mengeluarkan surat TAT, mengapa JPU menjerat terdakwa dengan pasal 112 ?</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Assesmen terpadu di ditandatangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu. </i></div> <div style="text-align: justify;"> <i><br /></i></div> <div style="text-align: justify;"> <i>Dalam kepentingan peradilan, hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim untuk menetapkan, apakah tersangka terbukti dan dapat dibuktikan sebagai korban penyalah guna atau terbukti sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atau Prekusor Narkotika.</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Dudy Arifyanto, terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang  Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Menjatuhkan hukuman Satu tahun penjara. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa di Rumah Sakit Jiwa, Menur " ucapr Ketua Majelis Hakim.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas Vonis tersebut, terdakwa Dudy Arifyanto, yang didampingi Pemasehat Hukumnya Yahya Wijaya, langsung menerima. Sementara JPU, masih “belum jelas, apakah banding atau menerima juga.  (Redaksi/*)</div>

Pidana Majelis Hakim Vonis Rehab Terdakwa Narkoba, Dari Tuntuntan 8 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang semakin merajalela dan meresahkan masyarakat luas, mulai ...

»

1 Tersangka Korupsi OTT DPRD Mojokerto Menunggu Jadwal Sidang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOAufYyaW6noHg7CHCyBXnaVEwoxEu3PG-hX_mKKkh7q1Lq2tVQdfTvVJVXgngCJvygDV6Xg6bGBRBtAIjkwMGrQsvC2BAzw6gMI1fBXNRnacj5llt0J54aBNozRDM71MHF9Vd3u1CdPA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1097" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOAufYyaW6noHg7CHCyBXnaVEwoxEu3PG-hX_mKKkh7q1Lq2tVQdfTvVJVXgngCJvygDV6Xg6bGBRBtAIjkwMGrQsvC2BAzw6gMI1fBXNRnacj5llt0J54aBNozRDM71MHF9Vd3u1CdPA/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Satu dari 4 tersangka kasus Korupsi suap terhadap DPRD Kota Mojokerto, yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada 17 Juni 2017 lalu, sedang menunggu jadwal sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sebab, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka, Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mojokerto.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor, M.Nur, saat ditemui <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> diruang kerjanya, pada Selasa, 22 Agustus 2017.<br /><br />“Hari ini, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka/terdakwa Wiwiet Febryanto. Kalau jadwal persidangannya, masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan,” ujar M. Nur<br /><br />Hal yang sama juga disampaikan Suryono Pane, selaku Penasehat Hukum tersangka, saat ditemui di Pengadilan Tipikor, seusai JPU KPK melimpahkan berkas perkara tersangka Wiwiet Febryanto.<br /><br />“JPU KPK barusan melimpahkan satu berkas perkara atas nama Wiwiet Febryanto. Ini saya juga sudah menerima berksanya. Kita tunggu aja jadwal sidangnya ya,” kata Pane.<br /><br />Dalam kasus ini, selain Wiwiet Febryanto, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya yakni, Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto), Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto).<br /><br />Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar.<br /><br />Tersangka Wiwiet Febryanto diduga sebagai pemberi “suap”, dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  (Redaksi)</div>

News Tipikor 1 Tersangka Korupsi OTT DPRD Mojokerto Menunggu Jadwal Sidang

berita korupsi .co – Satu dari 4 tersangka kasus Korupsi suap terhadap DPRD Kota Mojokerto, yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap T...

»

Tiga Tersangka Korupsi OTT DPRD Jatim, Disidangkan Tanggal 28 Agustus 2017

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz2bfTPJ7FW7kZKRnE5mz81dwvgbBG0_gcI0U_iXZosa7Pjix7P7Oc5vQvHvTK-EGDgpirbaJW6Ak2xxpC2mDtTKaeSMnyo4uZ2WxG3npTGpYMGB5mBvH4X7Qc1oV8_Sjw5qfxZZF4B0Y/s1600/IMG20170811173311.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz2bfTPJ7FW7kZKRnE5mz81dwvgbBG0_gcI0U_iXZosa7Pjix7P7Oc5vQvHvTK-EGDgpirbaJW6Ak2xxpC2mDtTKaeSMnyo4uZ2WxG3npTGpYMGB5mBvH4X7Qc1oV8_Sjw5qfxZZF4B0Y/s640/IMG20170811173311.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">DR. Lufsiana, Humas Pengadilan Tipikor Surabaya</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tersangka Bambang Heriyanto yang menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur bersama stafnya, Anang Basuki Rahmat serta Rohayti, Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim, “diringkus” Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada 5 Juni 2017.<br /><br />Tiga dari 6 tersangka suap ini, akan diadili oleh Majelis Hakim di Pegadilan Tindak Pidana Korupsi, pada 28 Agustus 2017.<br /><br />Sementara 3 tersangka Korupsi OTT lainnya yakni, Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf DPRD yaitu, Rahman Agung dan Santoso, belum dilimpahkan.<br /><br />Kepastian jadwal persidangan terhadap 3 tersangka ini, disampaikan oleh Humas Pengadilan Tipikor, DR. Lufsiana, kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, pada Selasa, 22 Agustus 2017.<br /><br />“Sidangnya tanggal 28 Agustus 2017, dengan Ketua Majelis Hakim, Pak Rohmad, Pak Samhadi dan Pak Moch. Mahin,” kata DR. Lufsaiana.<br /><br />Hal itu juga di ia kan oleh Suryono Pane, selaku Penasehat Hukum (PH) tersangka, saat dihubungi beritakorupsi.co. “Ia benar, sidangnya tanggal 28, Hakimnya, Pak Rohmad, Pak Samhadi dan Pak Moch. Mahin. PP (Panitra Pengganti)-nya Pak Mahfud,” ujar Pane.<br /><br />Saat ditanya, kasus yang disangkakan oleh JPU KPK terhadap tersangka Bambang Heriyanto, Pane menjelaskan bahwa, kasus yang menjerat kliennya itu terkait pengawasan anggaran dan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jawa Timur terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Jawa Timur, namun sebenarnya lebih tepat adalah pemerasan dan pungli Dewan.<br />“Sangkaan ya itu, terkait pengawasan anggran dan Perda. Sebenarnya paling pas kalau dikatakan pemerasan atau pungli Dewan. Uangnya hasil pinjaman, bukan dari anggaran,” pungkasnya.<br /><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh4LjruiraCGAbPSdAAYoCBHTAxzjxF2hm-2PR9JOWc_M259Gc5719JGX8-H7eAziliNA1JLkL2rTvyORaiZTDTBelb7bKx1rZ60D1HjRLkBbrF1Fmi0lvARyFQx986ZqQzg8QiuqS3Lc/s1600/IMG20170822123122.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh4LjruiraCGAbPSdAAYoCBHTAxzjxF2hm-2PR9JOWc_M259Gc5719JGX8-H7eAziliNA1JLkL2rTvyORaiZTDTBelb7bKx1rZ60D1HjRLkBbrF1Fmi0lvARyFQx986ZqQzg8QiuqS3Lc/s1600/IMG20170822123122.jpg" /></a>Apa yang disampaikan oleh Suryono Pane selaku PH tersangka, bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Gubernur Jatim, Sukarwo, kepada media ini di Stasiun Kereta Api Gubeng, pada saat pelepasan arus mudi gratis, pada 23 Juni 2017. <br /><br />Sukarwo mengatakan bahwa, kasus OTT yang melibatkan Pejabat Pemrov dengan Ketua Komisi B DPRD Jatim bukan pengawasan terhadap anggaran dan Perda. Melainkan, bagian yang dimasukkan dalam hatinya. <br /><br /> “Bukan pengawasan, ini bagian yang dimasukkan didalam hatinya, agar mereka tidak mau untuk diminta-minta seperti itu. Namanya Intgritas makanya dibuat fakta Integritas. Tolong sampean (anda.red) catat. Semua aturan dari Menpan (Menteri Pemberdayaan Apratur Negara) itu adalah, aturan agar jangan ada pungli kepada masyarakat, itu semua. Jadi jangan ada pungli kepada masyarakat. Ini permasalahannya Skeepnya adalah, DPRD dan (“terdiam sejenak”), itu kemudian dibuatlah Fakta Integritas. Ngukurnya tidak seperti teknik mekanik kepada masyarakat, karena itu integritas,” kata, Sukarwo, saat itu<br /><br />Dalam kasus OTT ini, KPK tidak hanya menangkap Bambang Heriyanto dan stafnya Anang Basuki Rahmat serta Kepala Dinas Peternakan Pemprov Jatim, Rohayati, tetapi KPK juga mengakap mantan terpidana 1 tahun penjara dalam kasus Korupsi yakni, Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf DPRD yaitu, Rahman Agung dan Santoso. <br /><br />Keenamn tersangka ini diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPRD Provinsi Jatim, kantor Dinas Pertanian Pemprov Jatim, dan kediaman Kadis Peternakan serta di Jalan Prigen Malang pada Senin 5 Juni 2017.<br /><br />Mochamat Basuki diduga menerima aunag suap sebesar Rp 150 juta dari bagian komitmen Rp 600 juta, yang diberikan setiap tahun dari para Kepala Dinas  kepada Komisi B DPRD Jatim terkait, pengawasan penggunaan anggaran dan Perda Provinsi Jatim.<br />Uang Rp 150 juta itu diterima oleh Rahman Agung dari Anang Basuki Rahmat yang merupakan ajudan Kadis Pertanian pemprov Jatim, Bambang Heryanto. Selain itu, Basuki juga diduga sudah menerima sejumlah uang dari Kepala Dinas yang lainnya.<br /><br />Menyoroti kasus Korupsi di Jawa Timur tahun 2017 ini, ibarat musim panen bagi Komis Pemberantasan Korupsi, untuk membuktikan bahwa, Jawa Timur salah Satu Provinsi yang terbanyak pejabatnya tidak bersih.<br /><br />Nyatanya, pada tanggal 30 Maret 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pajabat BUMN (PT PAL) yakni, Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL) bersama Agus Nurogo (Direktur Umum PT Perusa Sejati selaku pemberi suap, sudah Vonis), dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar terkait Chas Back penjualan kapal perang SSV Fhilipina, dan menyeret Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama (saat ini dikabarkan di AS) menajdi tersangka. Ketiga pejabat PT PAL ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam kasus ini ada 5 tersangka.<br /><br />Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim,  Mochamad Basuki yang juga mantan terpidana kasus korupsi, bersama Dua Stafnya, Rahman Agung dan Santoso; Kepala Dinas Pertanian Jatim, Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati, Kadis Peternakan Jatim,  terkait pengawasan anggaran dan Perda. Dalam kasus ini, ada 6 tersangka.<br /><br />Dua minggu kemudian, yaitu tanggal 17 Juni 2017, KPK kembali melakukan aksinya dengan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani dan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait komitmen pengalihan anggaran di Dinas PUPR. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka<br /><br />Yang lebih tragisnya, pada tanggal 2 Agustus 2017, saat Lembaga Antirasuah ini menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya,; Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo,; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka.<br /><br />Jumlah pejabat “kotor” yang berhasil ditangkap Lembaga Antirasuah di Jawa Timur, sejak Maret hingga Agustus 2017, sebanyak 19 orang, belum termasuk Ketua DPRD Malang karena bukan kasus OTT, dan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto (sudah di Vonis 6 tahun penjara).<br /><br />Aneh memang. Ada juga kasus OTT di Jawa Timur ini, bukan dianggap Korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Yaitu kasus OTT terhadap pejabat PT Pelindo III Surabaya, yang ditangkap Tim Saber Pungli Mabes Polri, pada akhir tahun lalu. <br /><br />Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau pejabat PT Pelindo III yang terkena OTT itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan hukumannya pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP, yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara”<br /><br />Hukumannya pun iabarat “kapas” alias ringan. Termasuk salah satu Jaksa penyidik di Kejaksaan Jawa Timur, yaitu terdakwa Ahmat Fauzi, yang ditangkap Tim Saber Pungli Kejati Jatim, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar, hanya dituntut pidana 2 tahun penjara dan divonislah 4 tahun oleh Majelis Hakim. <br /><br />Kasus Korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Jawa Timur ini, semakin tahun semakin bertambah. Dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Bupati/Wali Kota maupun Gubernur Jatim, selaku Kepala Daerah yang dipilih rakyat, juga banyak, karena dianggap berhasil. Dua hal ini, “ibarat peserta loma lari marathon”.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Tiga Tersangka Korupsi OTT DPRD Jatim, Disidangkan Tanggal 28 Agustus 2017

DR. Lufsiana, Humas Pengadilan Tipikor Surabaya berita korupsi .co – Tersangka Bambang Heriyanto yang menjabat selaku Kepala Dinas Pe...

»

Terdakwa Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun Di Vonis 6 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0twuHmZIrZkhZByeb2q5UmolV4YZoTv0pihVCnk5rQPF4iwMEX6yrCPR6HKPknCUUCmwsd7LKRRkDfFYDNTzPNwslApYthSsO6giu2VsRMyFg8yR2jgY_-wSd7h3kqwjVUaV_xapO5wM/s1600/IMG201704110909011.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="786" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0twuHmZIrZkhZByeb2q5UmolV4YZoTv0pihVCnk5rQPF4iwMEX6yrCPR6HKPknCUUCmwsd7LKRRkDfFYDNTzPNwslApYthSsO6giu2VsRMyFg8yR2jgY_-wSd7h3kqwjVUaV_xapO5wM/s1600/IMG201704110909011.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sosok Bambang Irianto, tidak asing lagi di mata masyarakat Jawa Timur, Khususnya di Kota Madiun. <br /><br />Sebab Bambang Irianto yang akrab dipanggil BI ini, sebelum menjabat sebagai Wali Kota Madiun, sejak 2009 hingga 2014, dan kembali terpilih untuk periode kedua 2014 - 2019 (2 periode), Dia adalah seorang pengusaha SPBU sebanyak 10 lokasi, distributor Oli pelumas, distributor LPG di 2 Kabupaten, sebagai Kontraktor dan beberapa usaha lainnya, serta menjabat sebagai Ketua DPC (Dewan Pimpian Cabang) Partai Demokrat, Kota Madiun.<br /><br />Namun di akhir tahun 2016, masa jabatannya berakhir tragis ditengah jalan sebelum tahun 2019, seiring dengan KPK menetapkannya sebagai tersangka, kasus Tindak Pidana Korupsi gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Dia pun diinapkan di “Hotel Prodeo” alias penjara <br /><br />Yang lebih tragis lagi, Mantan Wali Kota itu kini harus mendekam di penjara selama 6 tahun, berdasarkan surat putusan Majelis Hakim Pengadikan Tindak Pidana Korupsi, yang dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh JPU KPK Fitroh Rohcahyanto dkk serta Penasehat Hukum terdakwa Bambang Irianto, Indra Priangkasa Cs, dengan Ketua Majelis Hakim, H.R. Unggul Warso Mukti, pada Selasa, 22 Agustus 2017.<br /><br />Dalam surat putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Bambang Irianto, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Tidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf i, pasal 12 B jounckto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.<br /><br />Selain Undang-Undang Korupsi, Majelis Hakim juga menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 tahun 2010, pasal 3 junckto pasal 65 ayat (1) KUHP. Dua pasal dalam Undang-Undang Korupis dan 1 pasal UU TPPU yang dikenakan Majelis Hakim, sama persis dengan tuntutan JPU KPK.<br /><br />Hanya saja, Majelis Hakim memberi “bonus” berupa keringanan hukuman pidana badan dan barang bukti berupa, beberapa bidang tanah dan ruko yang semula disita penyidik KPK, diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.<br /><br />“Menyatakan terdakwa Bambang Irianto, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Tidana Korupsi. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp 1 Milliar. dan apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 4 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Putusan Majelis Hakim ini, bisa jadi membuat sedikit tersenyum bagi terdakwa, PH terdakwa maupun keluarga terdakwa. Sebab, harta berupa beberapa bidang tanah dan ruko, kembali ke “pangkuannya”. <br /><br />Sementara dalam surat tuntutan JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian, meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun, didenda sebesar Rp 1 milliar atau dikurung selama 6 bulan. <br /><br />Pada hal, JPU KPK membeberkan perbuatan terdakwa sejak Wali Kota tahun 2009 hingga 2016, Dia telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya sekitar Rp 55,5 miliar, yang berasal dari Proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 dengan anggaran sebesar 77,6 M, setoran dari 33 SKPD (Kepala Dinas), pemotongan gaji pegawai dan setoran dari  kontraktor-kontraktor yang ada di Kota Madiun.<br /><br />JPU KPK juga membeberkan bahwa, Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham di Bank Jatim atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi termasuk salah seorang wanita “teman akrab” terdakwa yakni, Liana Rahmaty yang sudah memiliki suami di Jombang, termasuk membagi-bagikan duit itu ke pejabat Forpimda Kota Madiun. <br /><br />Tuntutan itu memang termasuk ringan, apa bila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa sejak menjabat Wali Kota Madiun sejak 2009, seperti dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim ini, JPU KPK maupun PH terdakwa sama-sama menyampaikan pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa, JPU KPK Fitroh mengatakan bahwa, sebahagian pertimbangan Majelis Hakim sama dengan tuntutan JPU. Namun secara tidak langsung, JPU Fitroh sepertinya kecewa. Sebab, tanah yang disita KPK, harus dikembalikan kepada terdakwa atas putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Kami pikir-pikir. Secara umum, pertimbangan Majelis Hakim sama, pertimbangan Yuridisnya sama persis, terbukti 3 dakwaan. Mengenai barang bukti berupa tanah yang oleh kami dirampas tetapi oleh Hakim dikembalikan,” ucap JPU Fitroh.<br /><br />Terpisah. Indra Priangkasa, selaku Ketua Tim PH terdakwa mengatakan, sangat menghargai putusan Majelis Hakim. Namun dia berpendapat bahwa, profil terdakwa sebagai pengusaha sebelum Wali Kota sejak 2009, tidak dipertimbangkan Majelis Hakim.<br /><br />“Kita sangat mengharagai putusan Majelis. Hanya saja, profil terdakwa sebagai pengusaha sebelum Wali Kota sejak 2009, tidak muncul dalam pertimbangan,” ujarnya.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Terdakwa Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun Di Vonis 6 Tahun

berita korupsi .co – Sosok Bambang Irianto, tidak asing lagi di mata masyarakat Jawa Timur, Khususnya di Kota Madiun. Sebab Bambang Ir...

»

Sidang Korupsi OTT PT PAL , Saksi “Diserang Penyakit” Tidak Tahu

<span style="font-size: x-large;"><b>#Empat Saksi Mengaku, Pernah Mendengar Ada Dana Komando#</b></span><br /><br /><br /><br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9TxBDnS9KbIm6U9TrSsX7xuPlEP71z6wKwLXLzSKljqWLuINtDVZS4tXV-14xHN2fvAWitQ0fTdNwcstg273IaqortiBeLk1zgjS6zdsO9PcC_AzkmDwGypysgIQyqg_WzO5MJjuRvtY/s1600/IMG20170821102507.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9TxBDnS9KbIm6U9TrSsX7xuPlEP71z6wKwLXLzSKljqWLuINtDVZS4tXV-14xHN2fvAWitQ0fTdNwcstg273IaqortiBeLk1zgjS6zdsO9PcC_AzkmDwGypysgIQyqg_WzO5MJjuRvtY/s640/IMG20170821102507.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Gonot Hendrasmono, Agus Budianto,  Jumarma dan Joko Sutrisno (Foto bk)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Penyaikt” lupa, tidak tau, atau bahkan kadang bisu alias diam, hal itu sudah biasa “menyerang” daya ingat saksi bahkan terdakwa saat dimintai keterangannya oleh JPU, terutama Majelsi Hakim pada saat persidangan di Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Penyakit” itu tak kecuali dialami juga oleh saksi dalam sidang perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Akhir Maret 2017, yang dilakukan oleh KPK terhadap terdakwa Cahyana (GM Keuangan PT PAL), dan menyeret Dirut serta Direktur Keuangan PT PAL Indonesia (Persero), yang digelar pada Senin, 21 Agustu 2017.<br /><br />Keempat saksi tersebut antara lain, Gonot Hendrasmono, Kepala Divisi Desain,; Agus Budianto, Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran,; Jumarma, selaku Kadep Proposal Proyek kapal PT PAL dan Joko Sutejo, staf ahli Direktur PT PAL Indonesia (Persero).<br /><br />Para saksi ini dihadirkan oleh JPU KPK ke persidangan, yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin, untuk diminta keterangannya atas nama terdakwa Arif Cahyana, Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar (perkara masing-masing terpisah).<br /><br />Dalam kasus ini, Agus Budianto, Eko Prasetiyanto, bertugas untuk mempersiapkan dokumen-dokumen teknis serta perhitungan cons tructor kapal CCV, sebagai dasar harga penawaran kepada pemerintah Fhilipina bersama Jumarma. Selain itu, Agus Budianto juga ditugaskan untuk bertanggung jawab mengikuti tender di Manila, Fhilipina.<br /><br />Sedangkan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi, yang juga selaku Direktur Keuangan bersama dengan Gonot Hendrasmono  selaku Kadiv Desain, menyiapkan Desain SSV untuk keperluan tender.<br /><br />Dari perhitungan cost structure yang dilakukan oleh Agus Budianto dan Jmarma, maka diperoleh harga kapal yang tercantum dalam price estimation SSV Philippine Navy adalah, sejumlah USD 43,262,556 dengan perhitungan fee agen sebesar 2,5% dari harga penawaran, yang mana besaran fee agen tersebut, ditentukan berdasarkan pada proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL Indonesia sebelumnya.<br /><br />Dalam persidangan, dihadapan Majelis Hakim, Agus Budianto menjelaskan bahwa, semakin tinggi harga kapal, maka fee agen semakin kecil. Agus juga menjelaskan, bahwa Ashanty Sales ikut membantu untuk pembuatan dokumen lelang, yang sebelumnya, saksi sudah menerima informasi melalui E-mail terkait lelang kapal perang SSV yang akan diadakan oleh pemerintah Flipina.<br /><br />“Saya dapat info dari Ashanty Sales melalui E-mail, isinya mengenai proses tender. Menyiapan dokumen lelang dibantu Ashanty Sales. Fee agen 2,5 persen tercatat dalam pembukuan,” kata Agus Budianto kepada Majelis.<br /><br />Namun saat Majelis Hakim menanyakkan, siapa yang menunjuk Ashanty Sales menjadi agen dan siapa yang berkewenangan menetukan fee agen, dari 2,5 persen menjadi 4,75 persen. Tiba-tiba “penyakit” Agus Budianto “kumat”, dan menjawab tidak tau. Pada hal, Agus Buidoanto ikut dalam rapat Direksi. Namun saksi hanya menjelaskan bahwa yang mentukan fee agen adalah BOD atau lembaga atau Direksi yang dihadiri oleh Direktur SDM, Etti Soeardani.<br /><br />Sementara Joko Sutejo selaku staf ahli Direktur PT PAL mengatakan bahwa, yang menanda tangani agency agreement pertama adalah Direksi yang pertama yaitu, Hari Susanto, mantan Dirut yang digantikan Firmansyah Arifin. Joko mengatakan bahwa, dalam agency agreement saat itu tidak dibahas mengenai fee agen.<br /><br />“Agency Agreement yang pertama ditanda tangani oleh Direksi yang pertama yaitu, Pak Hari. Fee agen tidak dibahas, kalau HPS nya 43 juta Dollar,” kata Joko Sutejo.<br /><br />Ketika JPU KPK menanyakkan mengenai Dana Komando (DK) saksi Gonot Hendrasmono mengatakan, pernah mendengar Dana Komando antara PT PAL dengan militer Indonesia, namun saksi ini mengatakan hanya mendengar btapi tidak tau pelaksanaannya.<br /><br />Kata tidak tau dan hanya mendengar Dana Komando itu ada, tidak hanya ddiucapkan oleh Gonot Hendrasmono, namun juga “menular” ke Agus Budianto, Jumarma dan Joko Sutejo. Kata tidak tau dan hanya mendengar, yang diucapkan para saksi ini, sepertinaya untuk menutupi sesuatu dan bisa jadi karena ada rasi kawatir.<br /><br />Pada hal, yang ingin diketahui oleh Majelis Hakim adalah, siapa yang menentukan fee agen dari 2,5 persen menjadi 4,75 persen dari nilai kontrak kapal perang SSV Fhilipina, serta siapa yang menentukan adanya Chas Back sebesar 1,25 persen dan untuk apa. <br /><br />Tidak hanya itu. Siapa yang mentukan adanya dana taktis, Dana Komando yang besarnya 8 persen dari nilai kontrak, bila ada proyek kerja sama, antara PT PAL dengan Mabes TNI AL ? Apakah JPU KPK akan menghadirkan seluruh Direksi PT PAL dalam persidangan, agar “teka’teki” terkait fee agen dari 2,5 persen menjadi 4,75 persen dari nilai kontrak, Chs Back 1,25 persen yang akan “dinikmati” oleh Direksi serta adanaya Dana Komano yang sudah berlangsung lama ?<br /><br />Usai persidangan. Terkait sah tidaknya peran Ashanty Sales membantu PT PAL untuk dokumen lelang dan sah tidaknya penentuan besarnya fee agen 4,75 persen sementara yang tercatat di perusahaan hanya 2,5 persen dan Chas Back untuk Direksi PT PAL 1,25 persen. JPU KPK, Ronald Ferdinand Worotikan, Kepada wartawan media ini mengatakan, akan dilihat dari keterangan saksi dalam persidangan. <br /><br />“Kita akan lihat dari keterangan saksi lainnya. Kalau saksi ini kan tidak tau, jadi kita lihat dari saksi berikutnya,” ujar Ronald.<br /><br />Ditanya lebih lanjut, apakah JPU KPK akan menghadirkan semua Direksi termasuk Direktur SDM dan Umum ?. Ronald menjelaskan, akan dilihat nanti, tergantung kebutuhan. <br /><br />“Kita lihat nati, tergantung kebutuhan nati ya,” pungkasnya.<br /><br />Apa yang disampaikan JPU ini, sepertinya tidak semua Direksi akan dihadirkan dalam persdangan. Pada hal, dalam surat dakwaan JPU disebutkan bahwa, fee agen 4,75 persen adalah hasil rapat Dewan Direksi, yang seharusnya turut bertanggung jawab, bila penentuan fee agen tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br /><span style="font-size: x-large;"><b>Dalam Dakwaan JPU</b></span><br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan bahwa, Setelah terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT PAL Indonesia tahun 2012, terdakwa kemudian memimpin rapat Dewan Direksi yang dihadiri antara lain, Etti Soeardani, Edy Widarto, Imam Sulistyanto, Eko Prasetiyanto dan Saiful Anwar. Kemudian diperoleh kesepakatan untuk melakukan perubahan program kerja PT PAL Indonesia dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJP) yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP) yaitu, PT PAL Indonesia tidak hanya menerima pesanan kapal komersial dari luar negeri, tetapi juga menerima pesanan kapal-kapal pertahanan dari luar negeri.<br /><br />Menindaklanjuti hasil rapat Dewan Direksi tersebut, untuk kegiatan marketing PT PAL Indonesia, sebelumnya telah menunjuk Ashanty Sales Incorporation yang merupakan perusahaan Fhilipina, menjadi sales agent untuk membantu penjualan kapal OPV (offshore Pratrol Vesse) dan SSV produksi PT PAL Persero Indonesia kepada di Fhilipina, berdasarkan agency agreement Nomor B/19/10000/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Hari Susanto, selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia dengan Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanti Sales Incorporation. <br /><br />Pada awal tahun 2013, Eko Prasetiyanto dan Agus Budianto selaku kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran Kapal PT PAL Indonesia, informasi dari Kirana Kutama selaku perwakilan Ashanti Sales Incorporation di Indonesia bahwa, DNA Philippine akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut, Agus Budianto bersama Jumarma selaku Kadep Proposal proyek kapal PT PAL Indonesia dan tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis serta perhitungan constructor kapal CCV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Philippine.<br /><br />Setelah perhitungan cost structure yang dilakukan oleh Agus Budianto dan Jmarma selesai, maka diperoleh harga kapal yang tercantum dalam price estimation SSV Philippine Navy adalah, sejumlah USD43,262,556 dengan perhitungan fee agen sebesar 2,5 persen dari harga penawaran, yang mana besaran fee agen tersebut, ditentukan berdasarkan pada proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL Indonesia sebelumnya.<br /><br /> Pada tanggal 5 agustus 2013, rapat Direksi PT PAL Indonesia yang antara lain dihadiri oleh terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwa,r Eko Prasetiyanto dan Agus Budianto menyetujui perhitungan cost structure yang tercantum dalam price estimation Philippine Navy tersebut. <br /><br /> Pada Juli 2013, tender kapal CCV dibuka, dan selanjutnya PT PAL Indonesia melalui rapat direksi, memutuskan untuk mengikuti tender tersebut dan yang bertanggung jawab dalam proses standar SSV adalah, pemasaran yang saat itu dijabat oleh Agus Budianto. Sedangkan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi bersama dengan Gonot Hendrasmono  selaku Kadiv Desain, menyiapkan Desain SSV untuk keperluan tender.<br /><br />Pada tanggal 29 agustus 2013, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Fhilipina dengan harga penawaran, per kapal sejumlah USD4 43,262,556. Pada akhir Oktober 2013, pengadaan DND Fhilipina (Bid and Award Comite DND Philippine), melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL Indonesia sesuai dokumen penawarannya, yang mana saat itu hadir juga di Liliosa L Saavedra dan Kirana Kirana Kutama.<br /><br /> Disela-sela kegiatan pos qualification di maksud, bertempat di Kantor PT PAL di Surabaya, Liliosa L Saavedra dan Kirana Kirana Kutama menemui Joko Sutejo, staf ahli Direktur PT PAL Indonesia dan Eko Praseytianto, dalam pertemuan tersebut Liliosa L Saavedra, minta fee agen  untuk Ashanty Sales sebesar 4 persen dari nilai kontrak pembangunan Kapal SSV PT PAL Indonesia, dan meminta agar hal itu segera dituangkan dalam perjanjian. <br /><br />Atas permintaan Liliosa L Saavedra tersebut, Joko Sutejo dan Eko Prasetiyanto menyampaikan bahwa jumlah fee agen yang diminta terlalu besar, kemudian Liliosa L Saavedra menurunkan permintaan jumlah fee agen menjadi sebesar 3,5%, dan Eko Prasetyanto menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dalam rapat Dewan Direksi. <br /><br />Pada tanggal 13 Desember 2013, Eko prasetyanto menerima E-mail dari Ashanti Sales Incorporation berisi draft agreement yang mencantumkan jumlah fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak, kemudian Eko prasetyanto meneruskan email tersebut kepada Imam Sulistyanto<br /><br /> Pada Desember 2013 atas permintaan again oleh Ashanti Sales Incorporation tersebut, dilakukan rapat Dewan Direksi di kantor PT PAL di Surabaya yang dihadiri oleh terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Edy Widarto, Etty Soewardani, Imam Sulistyanto, Eko Prasetyanto dan Arif Cahyana, yang mana dalam rapat Dewan Direksi tersebut dihasilkan, fee agen untuk Ashanti Sales adalah sebesar 4,75 persen dari nilai kontrak dengan ketentuan, bagian yang akan diterima oleh Ashanty Sales hanya sebesar 3,5 persen, sedangkan sisanya sebesar 1,25 persen  menjadi chas back untuk pribadi anggota Direksi PT PAL Persero Indonesia.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL , Saksi “Diserang Penyakit” Tidak Tahu

#Empat Saksi Mengaku, Pernah Mendengar Ada Dana Komando# Foto dari kiri, Gonot Hendrasmono, Agus Budianto,  Jumarma dan Joko Sutrisno (Fo...

»

4 Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Dituntut Berbeda

<div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEgFx7m6yrvvTrezxwGrS_YsYdk1FL_1_6euZN-05pftNbWAfg-IRZ_C0CNOv-Sr9ElELbOGER3O2GhvxEjITMM3P4LlvebudKvfLjP3KnJWKcQ0cqeDRnTMA_v8iNi8UcDODZ48XsNxo/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEgFx7m6yrvvTrezxwGrS_YsYdk1FL_1_6euZN-05pftNbWAfg-IRZ_C0CNOv-Sr9ElELbOGER3O2GhvxEjITMM3P4LlvebudKvfLjP3KnJWKcQ0cqeDRnTMA_v8iNi8UcDODZ48XsNxo/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Samudji Hendrik Susilo Baliaption (atas) foto bawah dari kiri, Imam Widodo, Arif Rasmadin dan Darmini Binti Jumiati.</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span>  Sidang perkara kasus Korupsi dana Hibah Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar dari total anggaran Rp 142 M untuk pelaksanaan tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, yang bersumber dari dana NPHD APBD Pemerintah Provinsi yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar, tak lama lagi berakhir.<br /> <br /> Sebab, JPU dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dan Kejari Suarabaya, telah membacakan surat tuntutannya terhadap 4 terdakwa dalam kasus korupsi Bawaslu Jatim jilid IV ini, dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Rochmad, pada Senin, 21 Agustus 2017.<br /> <br /> Ke – 4 terdakwa diantaranya, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik, perkara tersendiri), selaku pejabat pengadaan sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda Jatim, Arif Rasmadin, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati.<br /> <br /> Sementara Jilid I, II dan III sudah divonis terlebih dahulu, walau penetapan tersangkanya sama pada tahun 2015 lalu. Diantaranya, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara),  Indriyono Pimpinan CV Canopus/rekanan dan Anang Kusweni (calo). Ke 4 terdakwa ini di vonis bersalah dan kini sedang upaya Kasasi di Mahkamah Agung. Dalam Jilid II yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner, Andreas Pardede dan Sri Sugeng (ke Tiganyan di Vonis bebas dan Jaksa Kasasi). Dan  Jilid III, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin (Di Vonis bersalah)<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU menyatakan bahwa, terdakwa Samudji Hendrik Susilo Bali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-Undang Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> “Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama Lima tahun, denda sebesar Seratus juta rupiah, supsidair Dua bulan kurungan,” ucap JPU Agung Pribadi selaku ketua Tim.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya, untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) pada sidang yang akan datang.<br /> <br /> Kasus ini bermula, saat Hendrik Susilo Bali membuat laporan ke Polda Jatim, sebelum BPK RI melukan audit di dua pos anggaran yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim yankni, APBD untuk Pilgub 2013 dan APBN pelaksanaan Pilpres 2014.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pada hal sebelumnya, Sekretaris Bawaslu, Amru telah membuat laporan ke Polda Jatim, setelah menerima hasil audit BPKP Perwakilan Jatim yang juga atas permintaan Amru, karena bendahara, tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. <br /> <br /> Tidak hanya itu, menurut Amru dalam persidangan, bahwa yang meminjam dokumen CV untuk pengadaan dalam kegiatan Pilgub adalah, Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. <br /> <br /> Semua dokumen dibuat diruangannya (Hendri), yang dikerjakan staf Hendrik sendiri, yakni Sapto. Hal ini seperti yang terungkap dalam persidangan. Hasil audit BPKP pun ada dua yaitu, atas permintaan Sekretaris Bawaslu jauh sebelum Hendrik melapor ke Polda Jatim dan hasil audit BPKP atas permintaan penyidik. Hasil audit BPKP yang pertama baru muncul dipersidangan saat perkara jilid II disidangkan<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Fakta yang terungkap dalam Persidangan, Samuji Hendrik menyuruh Achmat Kusaini Untuk Meminjam Profil CV</b></span><br /> <br /> Terkait adanya pengembalian sisa anggaran dari pihak salah satu Hotel di Malang, dalam persidangan mengatakan, telah mengembalikan sebesar Rp 160 juta, dalam dua tahap yang diterima Samudji Hendrik Susilo Bali. Terkait dokumen kontrak yang dianggap fiktif, dalam fakta persidangan sebelumnya saat pejabat pengadaan, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik) dihadirkan menjadi saksi dipersidangan terungkap bahwa, yang meminjam profil rekanan (CV) adalah Ahmad Khusaini, atas perintah Samudji Hendrik dan Pasaru Palembangan, dengan imbalan uang sebesar Rp 300 ribu sekaligus menghantarnya kebalik jeruji besi.<br /> <br /> Terdakwa Ahmad Khusaini, sebelumnya bekerja sebagai kariyawan serabutan foto Copy, sehingga beberapa rekanan (CV) dikenalnya. Perkenalan Ahmad Khusaini dengan Samudji Hendrik, adalah lewat Pasaru Palembangan, Koordinator keuangan Bawaslu Jatim, yang sudah dikelanya cukup lama.<br /> Dalam fakta persidangan, pembuatan kontrak atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global, dianggap fiktif yang menjadi “salah satu biang kerok” kasus ini adalah, Sapto. Atas perintah Samudji Hendrik, Sapto, mengerjakan dokumen dengan mencontoh dari file yang diterimanya dari Samudji Hendrik.<br /> <br /> Kesalahan Fatal yang terjadi adalah, adanya tandatangan Amru dalam dokumen tersebut. Yang menurut Amru, saat itu Samudji Hendrik, selaku pejabat pengadaan menyodorkan beberapa dokumen untuk ditandatangani saat itu juga sehingga, tidak memeriksa terlebihdahulu.<br /> <br /> Menurut Amru, dokumen tersebut sempat hilang sehari setelah ditandatangani dan muncul kembali saat penyidik polda datang ke kantor Bawaslu setelah adanya laporan dari Samudji Hendrik.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan, bahwa yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /> <br /> “Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim.<br /> <br /> Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (selaku Bendahara) yakni tentang pelunasan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu, fakta persidangan, sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini atas perintah Henrik dan Pasaru.<br /> <br /> Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp 221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. namun “nasi sudah jadi bubur”, tandatangan Amru menjadi pegangan Jaksa maupun Hakim. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot kemudian diletakkan diatas meja kerjanya Amru setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru.<br /> <br /> Mengapa terdakwa Gatot memasukkan uang tersebut kedalam palstik kresk, tidak kedalam amplop warna kuning lajimnya pembayaran resmi di kantor ? Mengapa terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi pembayaran atas kontrak pembuatan spanduk sebesar Rp 669 juta lebih, sementara kehadiran terdakwa di Bawaslu dan yang meminjam profil CV adalah terdakwa Khusiani atas perintah Hendrik dan Pasaru?<br /> <br /> Yang sebelumnya sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat penyidikan.<br /> <br /> Agenda pokok dalam persidangan yang berlangsungpun malam itu (Jumat, 12 Pebruari 2016) terfokus pada pembayaran sebesar 669 juta lebih. Tidak lagi seperti dalam surat dakwaan yakni, adanya kegiatan perjalan fiktif, kontrak fiktif dan pemberian uang THR. Akankah kasus koruspi Bawaslu “jilid IV” ini akan menungkap “misteri” yang selama ini masih “gelap” ?  (Redaksi)</div> <br />

Tipikor 4 Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Dituntut Berbeda

Samudji Hendrik Susilo Baliaption (atas) foto bawah dari kiri, Imam Widodo, Arif Rasmadin dan Darmini Binti Jumiati. berita korupsi ....

»

Korupsi Prona, Lurah Dan Ketua BKM Dituntut 5 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCcj-g3l9ML2ZJoDltkrGEw68C4RGB6qciK2EVUKaGZa-ssx9iVR3jYb28JViJZr98PcnhRKFlCv1vizf5P4RPu_Bc3abPg_DLmDSgEGpi4f3CzKhyxd_cbhKNf7qntILj2QmPDUEVrbs/s1600/IMG_20170526_093206.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1003" data-original-width="1173" height="547" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCcj-g3l9ML2ZJoDltkrGEw68C4RGB6qciK2EVUKaGZa-ssx9iVR3jYb28JViJZr98PcnhRKFlCv1vizf5P4RPu_Bc3abPg_DLmDSgEGpi4f3CzKhyxd_cbhKNf7qntILj2QmPDUEVrbs/s640/IMG_20170526_093206.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mudjianto (kanan) dan terdakwa Jonathan Suwandono (Batik Putih)</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pada Jumat, 21 Agsutus 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Lurah Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Pemkot Surabaya, Jawa Timur dan Ketua BKM (Badan Kesejahteraan Masyarakat) di kelurahan yang sama, masing-masing 5 tahun penjara<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU dalam persidangan yang yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin., SH., MH, pada Senin, 21 Agustus 2017. <br /><br />Terdakwa Mudjianto (Lurah) dan terdakwa Jonathan Suwandono (Ketua BKM) diseret oleh JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya, ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, karena ke-2 terdakwa ini dituduh telah melakukan pungutan liar (Pungli), terhadap 150 pemohon dalam pelaksanaan Proyek Prona, pada tahun 2014 lalu.<br /><br />Dalam persidangan, JPU Andhi Ardhani dkk menyatakan bahwa, terdakwa Mudjianto (didampingi Penasehat Hukumnya Belly, Rina, Eko dan Hartono) dan terdakwa Jonathan Suwandono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam  pasal 12 huruf e Undang-Undang Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perjkara ini untuk; Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi. Menjatuhkan pida penjara terhadap terdakwa masing-masing selama 5 tahun,” ucap JPU.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, terdakwa melaui Penasehat Hukumnya masing-masing, akan menyampaikan Pledoi (Pembelaan).<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU menyatakan bahwa, pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. Namun ada bebrapa biaya yang harus ditanggung oleh peserta prona sendiri yaitu antara lain, untuk pembelian patok batas tanah, foto copy dan pembelian beberapa materai. <br /><br />JPU membeberkan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta.<br /><br />JPU menyebutkan, terdakwa Jonathan Suwandono tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan biaya pembuatan sertifikat bagi peserta prona. Dan terdakwa Mudjianto selaku lurah, mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah.<br /><br />Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000. <br /><br />Uasi persidangan, Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, akan menyampaikan pembelaan dalam persidangan yang akan dating. “Tuntutannya Lima tahun. Kita akan sampaikan Pledoi pada sidang minggu depan,” ucap PH terdakwa. (Redaksi)</div>

Tipikor Korupsi Prona, Lurah Dan Ketua BKM Dituntut 5 Tahun Penjara

Mudjianto (kanan) dan terdakwa Jonathan Suwandono (Batik Putih) berita korupsi .co – Pada Jumat, 21 Agsutus 2017, Tim Jaksa Penuntut ...

»

Polwan Berpangkat AIPTU, Waqafkan Tanahnya Seluas 5000 M Ke Yayasan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6qS-mZ4rbhn7RIUiW0WSOfutE3va8Y3bRlfV3deMRo3gtifvPNYJEvv4e4vWjD5khX3bcOzeMxG2_ZFIZEzpA-MZfmqBiIKXTmR1y8llJnPNZcjpY7_A5Dquz6pkN8yIQFqabFRQvUP8/s1600/AIPTU+Darmiati+Tansilong.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1036" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6qS-mZ4rbhn7RIUiW0WSOfutE3va8Y3bRlfV3deMRo3gtifvPNYJEvv4e4vWjD5khX3bcOzeMxG2_ZFIZEzpA-MZfmqBiIKXTmR1y8llJnPNZcjpY7_A5Dquz6pkN8yIQFqabFRQvUP8/s640/AIPTU+Darmiati+Tansilong.jpg" width="474" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Darmiati Tansilong (56), adalah seorang wanita biasa, yang lahir 56 tahun silam (5 Agustus 1962), di Desa Desa Patampanu, Kabupaten Pindrang, Makassar, Sulawesi Selatan.<br /> <br /> Memang, Darmiati Tansilong adalah seorang anggota Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia, sejak tahun 1981, angkatan ke-V Polwan, yang masuk dari Polda Sulawesi Selatan, dan saat ini bertugas di Pos Polisi (Pos Pos) Pondok Candra Indah (PCI), Polsek Waru, Polresta Sidoarjo, Polda – Jawa Timur.<br /> <br /> Namanya tidak begitu terkenal, apalagi jabatannya hanya sebagai Kepala Pos Polisi, pangkatnya pun hanya AIPTU (Ajun Inspekstur Polisi Satu), yang melekat dipundaknya selama 18 tahun sejak, pangkat yang tak setinggi teman seangkatannya yang sudah ada berpangkat Kombes (Komisiaris Besar).<br /> <br /> Namun, tak banyak pejabat atau Perwira yang bisa meniru apa yang dilakukannya untuk orang banyak, yang sangat membutuhkan tempat.<br /> <br /> Darmiati tak memiliki rekening “gendut”, apalagi harta lainnya. Namun, dia iklas mewaqafkan tanah miliknya seluas 5000 meter persegi, yang terletak di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ke Yayasan Khusnul Yaqin, salah Satu Yayasan Yatim Piatu di Sidoarjo yang terletak di Jalan Taruna Kav. 207 Wage, Kecamatan Taman.<br /> <br /> Tanah seluas 5000 meter persegi itu diwakafkan AIPTU Darmiati, bermula pada saat Ketua Yayasan Khusnul Yaqin, sedang mencari tanah yang dijual murah. Mendengar kata untuk Yayasan Yatim Piatu, hati AIPTU Darmiati tergerak.<br /> <br /> “Uwaduh…sebenarnya nggak perlu dech di ekspos, kan bukan hal yang luar biasa,” jawab AIPTU Darmiati dengan ramah, kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co </b>saat ditemui di Pos Polisi Pondok Candra Indah.<br /> <br /> Namun akhirnya AIPTU Darmiati Tansilong atau lebih akrab disapa Darmiati, bersedia menceritakan kepada beriatkorupsi.co<br /> <br /> “Ceritanya itu begini… tahun 2015, ada seseorang yang datang ke Jabon, sedang mencari tanah. Saat itu saya tanya, untuk apa. Dikatakan untuk Yayasan Yatim Piatu, dan dia Pengurus Yayasan itu. Mendengar kata Yayasan Yatim Piatu, hati saya bergerak. Dan saya pun menawarkan tanah saya di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon. Dia bilang, tidak sanggup membayar. Kemudian saya bilang nggak usah bayar,” kata Darmiati menceritakan.<br /> <br /> Kemudian, apakah tanah seluas 5000 M diberiakan begitu saja tanpa ada gantinya atau menjadi pengurus Yayasan sebagai imbalannya ?<br /> <br /> “Ia, saya memberikannya secara Cuma-Cuma, untuk tiket saya diakhirat nanti mungkin, tetapi realisasinya baru tahun 2016. Lokasinya di Jabon dekat Lapindo, yang saya waqafkan 5000 meter masih petok D tetapi sudah diserahkan. Kalau yang satunya sudah sertifikat, mungkin untuk masa pensiun saya nanti. Saya ditawari menjadi salah atu pengurus Yayasan tetapi saya tidak mau,” akunya sambil senyum.<br /> <br /> “Sementara sudah peletakan batu pertama, yang saat itu Yayasan mengundang Bapak Kapolda, yang direncanakan pada tanggal 28 Desember 2016. Karena Bapak Kapolda tidak bisa menghadiri, jadi diwakili oleh Bapak Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol M.Anwar Nasir,” lanjut Darmiati.<br /> <br /> Saat ditanya lebih dalam, terkai pemberian (mewaqafkan) tanah selaus 5000 meter secara cuma-cuma kepada Yayasan bukannya memberikannya kepada keluarga. Mewaqafkan sebahagian tanahnya bukan karena banyaknya harta atau tingginya pangkat, apalgi jabatannya, bila dibandingkan dengan beberapa pejabat atau perwira berpangkat AKBP, KOMBES bahkan Jenderal, yang justru sebaliknya, mengumpulkan harta.<br /> <br /> Menurut Darmiati, kalau harta hanya sementara dan itu adalah tipan dan tidak akan dibawa mati. “Semua itu kan hanya titipan dari Allah subahanawata Allah, itu hanya titipan. Paling kalau kita mati hanya butuh tanah 3 meter dan kain kafan paling banyak 5 meter. Sedngkan ini ribuan, apa sih salahnya kalau kita menyumbangkan sedikit saja ke Yayasan yang mengurusi anak-anak Yatim Piatu,” ucapnya dengan merendah.<br /> <br /> Saat ditanya kemudian, bagaimana seorang Polisi berpangkat AIPTU bisa memperoleh tanah ribuan meter. Wanita asal Makassar ini mengakui, kalau uang untuk membeli tanah tersebut adalah, sebahagian bantuan dari orang tuanya dan sebahagian lagi, Dia kumpulkan dari sisa gajinya.<br /> <br /> “Disini (Jawa Timur, maksudnya.red) kan sendirian merantau tidak ada keluarga. Dulu kan harga tanah masih murah. Kebetulan saya dibantu orang tua, dan sibahgian lagi dari sisa gaji yang saya kumpulkan. Awalnya nggak langsung beli segitu tetapi sedikit demi sedikit, kalau tahunnya sudah lupa, pokoknya pulihan tahun silam dech,” jawabnya sambil senyum.<br /> <br /> “Tanah itu kan saya beli karena bantuan orang tua, jadi saya berikan lagi kepada yang sangat membutuhkannya. Saya tahun depan sudah pensiun,” tambahnya.<br /> <br /> AIPTU Darmiati Tansilong berharap, agar tanah tersebut dapat dipergunakan bagi kepentingan orang banyak, Khususnya anak Yatim Piatu, melalui Yayasan Khusnul Yaqin.  Dari data yang ada, tanah seluas 5000 meter persegi, diserahkan oleh Darmiati Tansilong, pada tanggal 1 Desember 2016 kepada Drs. Agus Arifin, selaku Ketua Yayasan Khusnul Yaqin, yang disaksikan oleh Kaplosek Jabon, Soebandri. S.Sos dan Supari, dalam surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Kalisongo.<br /> <br /> Apa yang dilakukan oleh AIPTU Darmiati Tansilong, menjelang purnatugasnya sebagai anggota Polwan Kepolisian Republik Indonesia, yang justru memikirkan nasib anak-anak Yatim Piatu melalui Yayasan, patut dicontoh, dan perlu mendapat perhatian Khusus dari Pimpinannya baik Kapolsek, Kapolres, Kapolda, terutama Kapolri.  (Redaksi)<br /> <br /> <b><br />Bio Data <br /><br />Nama Lengakap  : AIPTU Darmiati Tansilong<br />Tempat Lahir       : Desa Patampanu, Kabupaten Pindrang, <br />                                Makassar, Sulawesi Selatan, 5 Agustus 1962<br />Anak                     : 3 orang<br />Cucu                     : 1 orang<br /><br />Pendidikan     : SMAN 2 Makasaar<br />                          S1- Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Makasar <br /><br />Masuk Kepolisian/Polwan : <br />            - Tahun 1981/1982 Dari Polda Sulawsi Selatan<br />               Angkatan ke-V Polwan, dengan Pangkat SERDA (Sersan Dua)<br />            - Tahun 1987 di Pindah tugas Ke Polwiltabes,<br />               (sekarang menjadi Polrestabes) Surabaya, Polda - Jawa Timur<br />            - Tahun 1988 hingga 2004 di pindah tugas ke Polresta Sidoarjo<br />            - Tahun 1999 hingga 2017 berpangkat AIPTU<br />            - Tahun 2004 – 2016 di pindah tugas ke Polsek Sedati, Polresta Sidoarjo<br />            - Tahun 2016 – sekarang di pindah tugas ke Polsek Waru, <br />               Polresta Sidoarjo, dan ditempatkan di Pos Polisi <br />               (Pos Pol) Pondok Candra Indah, hamper 10 bulan.</b>

Regional Polwan Berpangkat AIPTU, Waqafkan Tanahnya Seluas 5000 M Ke Yayasan

berita korupsi .co – Darmiati Tansilong (56), adalah seorang wanita biasa, yang lahir 56 tahun silam (5 Agustus 1962), di Desa Desa Pata...

»

Polisi Menolak Suap Dari Pelanggar Lalu-lintas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ESOJupOgAVLzulwipEdH0qGHvz1mUj75xUWaCpuh5hopU-mH65tOc5aEJ2s8ViQDkaX3ZoQBHIJWNX0x_6bonVHkIccsmxk7HzFqfvkSyPQGxZ-hkljPRnedd6vj943o_MdsoLPFSIk/s1600/AIPTU+Darmiati+Tansilong...jpg..png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ESOJupOgAVLzulwipEdH0qGHvz1mUj75xUWaCpuh5hopU-mH65tOc5aEJ2s8ViQDkaX3ZoQBHIJWNX0x_6bonVHkIccsmxk7HzFqfvkSyPQGxZ-hkljPRnedd6vj943o_MdsoLPFSIk/s640/AIPTU+Darmiati+Tansilong...jpg..png" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Uang bukan untuk segalanya, tetapi uang memang untuk segalanya, karena tidak ada yang gratis di negeri ini, namun hal itu tidak tidak berlaku bagi DarmiatiTansilong (57).<br /> <br /> Darmiati Tansilong, adalah anggota Kepolisian wanita (Polwan) yang bertugas di Pos Pol (Pos Polisi) Pondok Candra Indah (PCI), Polsek Waru, Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur, denga pangkat AIPTU (Ajun Inspektur Polisi Satu) selama 18 tahun.<br /> <br /> AIPTU Darmiati Tansilong, seringkali mendapat tugas dari pimpinanya untuk mengawal terdakwa kasus Korupsi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jalan Raya Juanda.<br /> <br /> Baru-baru ini, naman AIPTU Darmiati Tansilong viral di media sosial Youtobe, dan menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat Khususnya di wilayah hukum PCI, karena ketegasannya menindak para pengendara yang melanggar lalulintas tanpa pandangbulu, dan menolak pemberian uang atau suap dari para pelanggar agar tidak ditilang.<br /> <br /> Bukan tidak butuh uang, tetapi alasannya untuk menolak, karena Darmiati sudah dibayar oleh negara, yang Ia terima berupa gaji setiap bulannya. <br /> <br /> AIPTU Darmiati Tasilong tak mau mengotori Korpsnya, tangan dan apalagi hati serta pikirannya. Ia hanya berfikir, melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum sebaik-baiknya, tanpa berfikir untuk menerima sesuatu dari orang lain, yang dianggap bertentangan dengan aturan hukum<br /> <br /> Hal itu disampaikan AIPTU Darmiati Tansilong, saat ditemui <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co </b>di kantornya di Pos Pol Pondok Candra Indah, Jalan Jeruk Barat, seuasi melaksanakan Patroli, pada Jumat, 18 Agustus 2017, sore.<br /> <br /> “Saya kan selalu patrol di wilayah Pondok Candra pada jam-jam rawan, seperti yang barusan anda ikuti. Di Jalan Gunung Anyar itu, seringkali para pengendara tidak mematuhui rambu-rambu lalulintas, ada yang melanggar arus jalan, ada yang nggak mengggunakan helm dan ada juga yang berboncengan Tiga,” ujar AIPTU Darmiati Tansilong<br /> <br /> Menurut AIPTU Darmiati Tansilong, dirinya seringkali diberikan uang puluhan bahkan ratusan ribu rupiah, dari pengendara yang melanggar lalulintas agar tidak ditilang. Namun tak sekalipun Ia terima. Ia pun menceritakan kejadian beberapa hari lalu, dimana seorang pengendara yang mencoba menyuapnya dengan memberiakan uang sebesar Rp 150 ribu agar tidak ditilang, sekaligus yang menjadilanj dirinya viral di media sosial Youtobe.<br /> <br /> “Beberapa hari lalu, ada pengendara sepeda motor yang mencoba menyuap saya. Saat saya menghentikannya karena melanggar arus lalu lintas. Lalu dia mengambil uang Seratus Lima puluh ribu dan menyodorkan ke saya dengan mengatakan, damai aja Bu, saya sedang buru-buru karena ada keluarga yang sakit di Rumah Sakit. Saya marah, hampir saya tempeleng tapi saya sadar, karena akan menimbulkan masalah baru. Saya peringatkan agar tidak mencoba untuk menyuap petugas Kepolisian,” kata AIPTU Darmiati, menceritakannya.<br /> <br /> “Seringkali, tapi tidak pernah saya terima sekalipun. Saya butuh uang, tetapi ingat, saya sudah dibayar oleh negara, buat apa saya harus terima. Saya tidak mau mengotori Korps saya, maupun mengotori tangan terutama hati dan pikiran saya. Saya hanya berpikir, melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Saat kita mati, hanya butuh tanah 3 meter dan tidak membawa harta. Makanya saya selalu berusaha untuk tidak menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan,” tegasnya.<br /> <br /> Namun, menurut AIPTU Darmiati, tantangan yang paling sering dihadapinya bersama 6 anak buahnya adalah, seringnya balapan liar di wilayah Pondok Candra. Namuntak membuatnya lelah untuk selalu memberikan rasa aman terhadap masyarakat Khususnya warga perumahan Poncak Candra.<br /> <br /> “Tantangan yang sering kami hadapi adalah balapan liar. Di sini ada 6 petugas termasuk saya. Karena ada yang sakit, jadi untuk sementara ada 4 dan dibagi 3 sif,” ujarnya.<br /> <br /> Tak heran memang,  bila beberapa oknum Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara pun ada yang sudah dipenjarakan karena kasus suap atau Korupsi.<br /> <br /> Seperti baru-baru ini, dimana KPK telah “meringkus” Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena diduga menerima suap sebesar Rp 250 juta terkait penggunaa Anggaran Dana Desa. </div> Sebelumnya, salah Satu oknum Jaksa penyidik di Kejati Jatim yakni, Ahmat Fazi (dituntut 2 thn dan divonis 4 thn) juga “diringkus” dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait kasus dugaan Korupsi penjualan Tanah Kas Desa di Kabupaten Sumenep, Madura dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar. Bedanya, yang menangkap Tim Saber Pungli Kejati Jatim. Andaikan yang menagkap itu KPK ?<br /> <br /> Apa yang dilakukan oleh APTU Darmiati Tansilong, menjadi contoh bagi aparat penegak hukum maupun pejabat dinegeri ini, agar tidak memanfaatkan jabatan, kedudukannya untuk menerima sesuatu atau suap dari siapapun. Dan Darmiati juga kiranya mendapat perhatian dari pimpinanya. (Redaksi).<br /> <br /> <br /> <b><br />Bio Data <br /><br />Nama Lengakap       : AIPTU Darmiati Tansilong<br />Tempat Lahir            : Desa Patampanu, Kabupaten Pindrang, <br />                                     Makassar, Sulawesi Selatan, 5 Agustus 1962<br />Anak                         : 3 orang<br />Cucu                          : 1 orang<br /><br />Pendidikan      : SMAN 2 Makasaar<br />                           S1- Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Makasar <br /><br />Masuk Kepolisian/Polwan : <br />                            - Tahun 1981/1982 Dari Polda Sulawsi Selatan<br />                               Angkatan ke-V Polwan, dengan Pangkat SERDA (Sersan Dua)<br />                            - Tahun 1987 di Pindah tugas Ke Polwiltabes,<br />                               (sekarang menjadi Polrestabes) Surabaya, Polda - Jawa Timur.<br />                            - Tahun 1988 hingga 2004 di pindah tugas ke Polresta Sidoarjo<br />                            - Tahun 1999 hingga 2017 berpangkat AIPTU<br />                            - Tahun 2004 – 2016 di pindah tugas ke Polsek Sedati, Polresta Sidoarjo<br />                            - Tahun 2016 – sekarang di pindah tugas ke Polsek Waru, <br />                               Polresta Sidoarjo, dan ditempatkan di Pos Polisi <br />                               (Pos Pol) Pondok Candra Indah, hamper 10 bulan.</b>

Regional Polisi Menolak Suap Dari Pelanggar Lalu-lintas

berita korupsi .co – Uang bukan untuk segalanya, tetapi uang memang untuk segalanya, karena tidak ada yang gratis di negeri ini, namun...

»

JPU Kejari Surabaya Diprotes Saksi karena Pemanggilan “Tidak” Resmi

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvLVMPSgz4tV7HEYF19rVityR4Z7_Y6D-SJrWzRuJFR0YmtWyYbYZbQFe2-y-J4rWikV66HbKENfRmnpAA4LWQSCBoWoF-U5fc1ALv8V4ft7sfGxta919uqmR-z06bwuCqRR0UqKXTTx4/s1600/IMG-20170817-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="498" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvLVMPSgz4tV7HEYF19rVityR4Z7_Y6D-SJrWzRuJFR0YmtWyYbYZbQFe2-y-J4rWikV66HbKENfRmnpAA4LWQSCBoWoF-U5fc1ALv8V4ft7sfGxta919uqmR-z06bwuCqRR0UqKXTTx4/s640/IMG-20170817-WA0016.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: blue;"><span></span></span><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan, dengan terdakwa Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soeria Persada Sakti, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Senin, 14 Agustus 2014.<br /><br />Sidang yang diketuai Majelis Hakim Anne, dengkan agenda, pemeriksaan dua orang saksi yang dihadirkan oleh JPU Darwis dari Kejari Surabaya. Kedua saksi dimaksud yakni, Wahab Hidayat, komisaris PT Bakal Makmur Sejahtera (BMS) perusahaan pertambangan biji besi di Batu Licin Kalimantan Selatan dan Tony Chandra Gunawan, Mahasiswa Management Keuangan Universitas Kristen Petra, Surabaya, yang juga putra terdakwa. <br /><br />Sebelum dimulai persidangan, Saksi Wahab Hidayat, sempat memprotes JPU Darwis, karena pemanggilan dirinya dianggap tidak resmi. Sebab, amplop surat tanpa kop dan stempel resmi Kejaksaan.<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi menjelaskan atas pertanyaan JPU bahwa,  dirinya sudah menjadi pengusaha tambang batubara sebelum tahun 2012, dan mulai bekerja sama pertambangan biji besi dengan Chandra Gunawan sejak 2012. Dalam kerjaama tersebut, kewajiban Saksi adalah menyediakan lahan tambang dan hasil eksplorasi, teknis penambangan dan melaksanakan penggalian/tambang biji besinya. Sedangkan Chandra Gunawan, menurut saksi, berkewajiban melengkapi seluruh perijinan tambang dan ijin ekspor biji besi, serta membiayai seluruh kebutuhan bahan bakar, gaji karyawan termasuk biaya operasional lainnya sampai terlaksana Export ke China. <br /><br />“Pengusaha batubara sebelum 2012, dan bekerja sama dengan Chandra Gunawan sejak 2012 dibidang pertambangan biji besi. Saya hanya menyediakan lahan tambang dan hasil eksplorasi, teknis penambangan dan melaksanakan penggalian/tambang biji besinya. Sedangkan Chandra Gunawan, semua biaya operasional,” kata Wahab.<br /><br />PT BMS memberi Kuasa Jual kepada Chandra Gunawan dan dari setiap ton biji besi  yang terjual, Saksi berhak mendapat 5 US dolar. Awal kerja sama, Chandra Gunawan berkewajiban menyetorkan 1 milyar rupiah kepada Saksi dan belum direalisasikan, namun Saksi tidak mempermasalahkan bahkan menyadari karena paham biaya perijinan dan seluruh biaya operasional yang ditanggung Chandra Gunawan sangat besar, namun tidak disebutkan terperinci. <br /><br />Saksi Wahab menjelaskan, PT BMS memberi Kuasa Jual kepada Chandra Gunawan, dan dari setiap ton biji besi  yang terjual, Saksi berhak mendapat US 5 Dolar. Diawal kerja sama, lanjut saksi, Chandra Gunawan berkewajiban menyetorkan sebesar Rp 1 milyar, namun belum terealisasikan, namun tidak dippermasalahkan saksi. bahkan saksi menyadiri, bahwa biaya operasional yang ditanggung Chandra Gunawan sangat besar.<br /><br />“Esplorasi mulai dilakukan sekitar bulan April 2013, dan belum pernah dilakukan penjualan. Saya tahu sudah ada permintaan/pembeli dari China, namun ekspor terganjal perubahan mendadak dari pemerintah, yang melarang penjualan biji besi mentah dan turunnya harga biji besi dunia,” kata saksi. <br /><br />Menjawab pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa, terkait keterangan saksi tentang kesediaannya bekerja sama dengan Chandra Gunawan mengatakan bahwa, Gunawan  dianggap serius dan benar-benar ahli serta mengerti kualitas biji besi serta dapat menentukan lokasi yang tepat, jadi tidak asal gali.<br /><br />“Sampai sekarang, stok biji besi di Km 26 masih utuh, sebanyak 10 juta metrik ton, sebagai milik bersama. Setiap pengeluaran barang (biji besi, Red) pasti sepengetahuan saya. Chandra Gunawan punya stock biji besi di KM 9,” ungkap saksi Wahab.</div> <div style="text-align: justify;"> <br />Sementara saksi kedua yakni, Tony Chandra Gunawan, Mahasiswa Management Keuangan Universitas Kristen Petra Surabaya, yang juga putra terdakwa.  <br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi ini menjelaskan bahwa, sekitar tahun 2012, dia diajak terdakwa untuk menemui teman bisnisnya pengusaha alat berat di daerah Tanjung Perak Surabaya. Menurut saksi, saat itu ia diminta untuk menghitung biaya ekspor sebanyak 30.000 metrik ton biji besi ke China. <br /><br />“Saya pernah diajak sekitar Juli 2013 untuk menemui Aziz Wijaya, di daerah Tanjung Perak. Saya diminta menghitung biaya yang diperlukan untuk Export sebanyak 30.000 metrik ton biji besi ke China. Dan biaya yang diperluksn drkitsr 17 millisr rupiah, nggak besar,” kata saksi kepada Majelis.<br /><br />Dua hari kemudian, lanjut saksi Tony, atas permintaan Azis Wijaya, Chandra Gunawan datang ke kantor Azis dengan bersama saksi, saat itu ada kesepakatan kerja sama.<br /><br />“Azis sebagai pemodal mengeluarkan investasi 17 milyar rupiah, dengan pembagian keuntungan 60 persen untuk Chandra Gunawan dan 40 persen untuk Azis. Setelah itu Azis mentransfer 100 juta rupiah dalam 2 kali termin,” ungkap saksi.<br /><br />Lebih lanjut saksi menjelaskan, sekitar pertengahan tahun 2013, Azis mengatur pertemuan di Ciputra World Mayjen Sungkono Surabaya, yang dihadiri Chandra Gunawan, Azis Wijaya, saksi sendiri dan seseorang diperkenalkan Azis sebagai ahli konsultasi partner Azis bernama Idris Chandra. <br /><br />“Dalam pertemuan itu tidak ada hal serius yang dibicarakan, hanya ngobrol-ngobrol biasa,: ucap saksi Tnoy.<br /><br />Menjawab pertanyaan JPU, saksi mengatakan bahwa, Kasmin tidak ikut. Padahal Kasmin mengatakan sebelumnya, kalau Ia (Kasmin) ikut. Namun anehnya, Kasmin mengaku tidak ingat siapa saja yang hadir dalam pertemuan itu. <br /><br />“Setelah pertemuan di Ciputra World, Chandra Gunawan, Azis Wijaya dan Idris Chandra datang ke lokasi stok biji besi di Batu Licin Kalimantan Selatan, dan Azis mulai mentransfer uang sejak 2 September 2013 sampai 16 Desember 2013, secara bertahap sebanyak 10 kali, yang jumlahnya  sebesar Rp.6.950.000.000, dari rekening orang lain yang menurut Azis, kalau itu adaalah  rekening grup usahanya,” kata terdakwa menjelaskan.<br /><br />Saksi menjelakan lebih lanjut, bahwa harga biji besi anjlok, dari harga sekitar US 186 Dollar Amerika, ke US 40 dolar dan US 14 Dollar, pada Januari 2014. Tetapi karena pemerintah menerbitkan peraturan tentang, tidak diperbolehkan mengekspor biji besi mentah. Sehingga diupayakan menjual di grup Krakatau Steel, namun harganya terlalu rendah. <br /><br />Menurut saksi, pada awal 2014, Idris Chandra minta bertemu dengan Chandra Gunawan tanpa Azis Wijaya. Keudian, baru memberitatahukan bahwa, yang mentransfer uang sejak 2 September 2013 adalah dirinya. <br /><br />Untuk kelanjutan biaya produksi dan operasional sambil menunggu harga bagus, mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2014, Idris mentransfer lagi secara bertahap sebanyak 4 kali, yang jumlahnya sekitar, 1.350.000.000. <br /><br />Dan pada Juli 2016, Idris Chandra mengirim lagi uang sebesar Rp 190 juta, melalui Rekening Kasmin, untuk honor penjaga areal stockpile. Namun Kasmin membuat pengakuan bahwa, uang 190 juta itu miliknya. Padahal bukti pengiriman tercantum bahwa uang yang ditipikan tersebut adalah titipan dari Indris Chandra.<br /><br />“Biaya yang telah dikeluarkan Chandra Gunawan sejak Agustus 2013 yang tercatat dan ada kuitansinya sebesar Rp16.600.000.000, “ ujarnya.  (Redaksi/*)</div>

Pidana JPU Kejari Surabaya Diprotes Saksi karena Pemanggilan “Tidak” Resmi

berita korupsi .co – Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan, dengan terdakwa Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soeria Pers...

»

Kasus OTT Pelindo III Surabaya, Terdakwa Augusto Hutapea Dituntut Ringan

<span style="font-size: x-large;"><b>#Polisi Dan Jaksa “Sepakat” </b></span><br /> <span style="font-size: x-large;"><b>Kalau Kasus Operasi Tangkap Tangan Pelindo III Surabaya Bukan Korupsi ?#</b></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvdWgmSi6tXO3aAVcfxAKMbp7chhJX-RNhSbaEFXXsVr01jMIOKMP0GgHymJYkNbfhJujbIseYHj-vw5pcrWDS6CDVgfoDUbmjYQ_PtLxVr8WS3V8RuEj2E5CpQtuwrPG7VGblXKaT-tI/s1600/IMG-20170817-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvdWgmSi6tXO3aAVcfxAKMbp7chhJX-RNhSbaEFXXsVr01jMIOKMP0GgHymJYkNbfhJujbIseYHj-vw5pcrWDS6CDVgfoDUbmjYQ_PtLxVr8WS3V8RuEj2E5CpQtuwrPG7VGblXKaT-tI/s640/IMG-20170817-WA0000.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: large;"><b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau pasti sejak kapan ada. Yang jelas, Pungli sudah merajalela di negeri ini, ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu.<br /> <br /> Bisa jadi, hal ini yang menjadi pertimbangan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, saat mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Dengan harapan, agar para pelaku dapat dihukum berat, dan tidak ada lagi pejabat atau siapapun yang berkaitan dengan adanya biaya tak resmi yang dikenal dengan istilah Pungli saat berurusan dengan Instansi/Lembaga pemerintah.<br /> <br /> Namun sayang, tak semua pelaku atau tersangka yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli, masuk kategori Korupsi atau suap, seperti yang diatur dalam UU Korupsi, melainkan dianggap sebagai pemerasan atau Pidana Umum, sehingga diadili di Pengadilan Umum bukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipokor.<br /> <br /> Seperti kasus OTT Pelindo III Surabaya pada November 2016 lalu. Dalam kasus ini, Tim Satgas Saber Pungli Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, berhasil menagkap 5 pelaku, dan Dua diantaranya adalah pejabat Pelindo (Pelabuhan Indonesia) III Surabaya dengan barang bukti (BB) uang ratusan juta rupiah.<br /> <br /> Ke- 5 tersangka yakni, Djarwo Surjanto (mantan Direktur Utama Pelindo III) Surabaya dan istrinya, Mieke Yolanda. Rahmat Satria (Direktur Operasional PT Pelindo III), Firdiat Firman (Direktur PT Angkara Multi Karya) dan Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya).<br /> <br /> Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau kasus OTT PT Pelindo III itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan Undang-Undang yang dikenakan pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara, kalau kasus “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara”<br /> <br /> Dan hal itu pun menjadi kenyataan. JPU dari Kejaksaan Agung RI dan Kejari Tanjung Perak, menyeret para tersangka ini untuk diadili di Peradilan Umum Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan tuduhan, melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 KUHP ayat (1) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> Salah satu terdakwa yaitu, Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya), telah dituntut hukuman pidana ringan. Memang, JPU menjerat terdakwa Augusto Hutapea dengan pasal 3 UU No 8 tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> Sekalipun JPU menjerat terdakwa dengan UU Pencucian uang, terdakwa Augusto Hutapea hanya dituntut pidana penjara selama 2 tahun. Tuntutan itu dibacakan oleh IPU Katrin Sunita, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Majelis Hakim Zaenuri, pada Rabu  16 Agustus 2017.<br /> <br /> "Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana penjara selamaa Dua tahun,” ucap JPU Katrin Sunita.<br /> <br /> Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan, tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan pidana terdakwa Augusto Hutapea. Namun, pertimbangan JPU untuk menuntut ringan, karena terdakwa Augusto Hutapea, belaku sopan dipersidangan. Apakah perilaku sopan terdakwa mengalahkan perbuatan suap terhadap pejabat ????<br /> <br /> Menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim atas tuntutan JPU, terdakwa Augusto Hutapea, melalui Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Robert Simangunsong, akan mengajukan Pledoi (Pembelaan) pada persidangan. <br /> <br /> Usai persidangan, Robert Simangunsong mengaku, menyesalkan tuntutan Jaksa. Dia menyebut, tuntutan Jaksa bertentangan dengan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. <br /> <br /> "Dari fakta persidangan, perbuatan  pemerasannya saja tidak mampu dibuktikan, apalagi pencucian uangnya, ini ngawur," ucap Robet.<br /> <br /> Untuk diketahui. Augusto Hutapea diringkus Tim Satgas Saber Pungli Bareskrim Mabes Polri, pada Novemper tahun lalu. Augusto Hutapea, yang menjadi rekanan PT Pelindo III, ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari Importir.<br /> <br /> Dari pemeriksaan Augusto Hutapea, akhirnya terungkap bahwa, uang pungli itu dirasakan oleh pejabat Pelindo III Surabaya. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Direktur Operasional Pelindo III, Rahmat Satria.<br /> <br /> Selain menyeret Direktur Operasional Pelindo III, Rahmat Satria, juga menyeret Pasangan suami istri yaitu, Djarwo Surjanto, mantan Direktur Utama PT Pelindo III bersama sang istri tercinta, Mieke Yolanda.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Kasus OTT Pelindo III Surabaya, Terdakwa Augusto Hutapea Dituntut Ringan

#Polisi Dan Jaksa “Sepakat”  Kalau Kasus Operasi Tangkap Tangan Pelindo III Surabaya Bukan Korupsi ?# berita korupsi .co – Pungli atau ...

»

Suryono Pane : Kasus OTT Kadis Pertanian Jatim Bambang Heryanto Tak Lama Lagi Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJJuRrcHxm7OSRhhCXNYqxM5Q2Y4UsrwisDRFzS4iZ5ajWjK-yXjak_xz-YLW9RDTANDfMbBblHf1rujBJuZwZI18kcKsfuIOyWFzoMn3Q4qUbdvBf7y-t3QzgJPZiMKOYGQa7RItBAKY/s1600/Pane.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1014" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJJuRrcHxm7OSRhhCXNYqxM5Q2Y4UsrwisDRFzS4iZ5ajWjK-yXjak_xz-YLW9RDTANDfMbBblHf1rujBJuZwZI18kcKsfuIOyWFzoMn3Q4qUbdvBf7y-t3QzgJPZiMKOYGQa7RItBAKY/s1600/Pane.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Suryono Pane. SH</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Tak lama lagi, kasus perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur bersama satfnya Anang Basuki Rahmat, pada 5 Juni 2017 lalu, tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sebab, berkas perkara Korupsi OTT pejabat Pemprov Jatim ini sudah dilimpahkan oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor, pada Rabu, 16 Agustus 2017.<br /><br />Pelimpahan berkas perkara pejabat yang melakukan “suap” terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim, disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) tersangka Bambang Heryanto, Suryono Pane kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, pada Rabu, 16 Agustus 2017, malam.<br /><br />“Hari ini perkara atas nama tersangka Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim, dan Anang Basuki Rahmat,  dilimpahkan ke Tipikor, dan hari ini kami juga telah menerima dakwaan dan berkas perkara,” ucapnya, melalui telepon seluler (HP)-nya<br /><br />“Semakin cepat disidangkan semakin baik,” tambahnya.<br /><br />Saat ditanya, kasus yang disangkakan oleh JPU KPK terhadap tersangka Bambang Heriyanto, pengacara yang akrab dengan awak media ini menjelaskan bahwa, kasus yang menjerat kliennya itu terkait pengawasan anggaran dan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jawa Timur terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Jawa Timur, namun sebenarnya lebih tepat adalah pemerasan dan pungli Dewan.<br /><br />“Sangkaan ya itu, terkait pengawasan anggrana dan Perda. Sebenarnya paling pas pemerasan atau pungli Dewan. Uangnya hasil pinjaman,” pungkasnya.<br /><br />Sementara, juru bicara KPK, Febridiansya, saat dihubungi melalui pesan whastApp, belum menanggapinya, hingga berita ini ditulis, 17 Agustus 2017.<br /><br />Dalam kasus OTT ini, KPK tidak hanya menangkap Bambang Heriyanto dan stafnya Anang Basuki Rahmat, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada, 5 Juni 2017.<br /><br />Selain Bambang dan Anang Basuki Rahmat, KPK juga menagkap  mantan terpidana 1 tahun penjara dalam kasus Korupsi yakni, Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama Dua Staf DPRD yaitu, Rahman Agung dan Santoso serta Rohayati, Kepala Dinas Peternakan, Pemprov Jatim.<br /><br />Menyoroti kasus Korupsi di Jawa Timur tahun 2017 ini, ibarat musim panen bagi Komis Pemberantasan Korupsi, untuk membuktikan bahwa, Jawa Timur salah Satu Provinsi yang terbanyak pejabatnya tidak bersih.<br /><br />Terbukti. Pada tanggal 30 Maret 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pajabat BUMN (PT PAL) yakni, Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL) bersama Agus Nurogo (Direktur Umum PT Perusa Sejati selaku pemberi suap, sudah Vonis), dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar terkait Chas Back penjualan kapal perang SSV Fhilipina, dan menyeret Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama (saat ini dikabarkan di AS) menajdi tersangka. Ketiga pejabat PT PAL ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam kasus ini ada 5 tersangka.<br /><br />Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim,  Mochamad Basuki yang juga mantan terpidana kasus korupsi, bersama Dua Stafnya, Rahman Agung dan Santoso; Kepala Dinas Pertanian Jatim, Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati, Kadis Peternakan Jatim, terkait pengawasan anggaran dan Perda. Dalam kasus ini, ada 6 tersangka.<br /><br />Dua minggu kemudian, yaitu tanggal 17 Juni 2017, KPK kembali melakukan aksinya dengan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani dan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait komitmen pengalihan anggaran di Dinas PUPR. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka<br /><br />Yang lebih tragisnya, pada tanggal 2 Agustus 2017, saat Lembaga Antirasuah ini menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya,; Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo,; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka.<br /><br />Jumlah pejabat “kotor” yang berhasil ditangkap Lembaga Antirasuah ini di Jawa Timur, sejak Maret hingga Agustus 2017, sebanyak 19 orang tersangka, belum termasuk Ketua DPRD Malang karena bukan kasus OTT, dan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.<br /><br />Aneh. Ada juga kasus OTT di Jawa Timur ini, bukan dianggap Korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Yaitu kasus OTT terhadap pejabat PT Pelindo III Surabaya, yang ditangkap Tim Saber Pungli Mabes Polri, pada akhir tahun lalu. <br /><br />Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau pejabat PT Pelindo III yang terkena OTT itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan hukumannya pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP, yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara”<br /><br />Hukumannya pun iabarat “kapas” alias ringan. Termasuk salah satu Jaksa penyidik di Kejaksaan Jawa Timur, yaitu terdakwa Ahmat Fauzi, yang ditangkap Tim Saber Pungli Kejati Jatim, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar, hanya dituntut pidana 2 tahun penjara dan divonislah 4 tahun oleh Majelis Hakim. <br /><br />Menyoroti kasus Korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Jawa Timur, semakin tahun semakin bertambah. Sementara penghargaan yang diraih oleh Bupati/Wali Kota maupun Gubernur, selaku Kepala Daerah yang dipilih rakyat, semakin banyak. Dua hal ini, “ibarat peserta loma lari marathon”.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Suryono Pane : Kasus OTT Kadis Pertanian Jatim Bambang Heryanto Tak Lama Lagi Diadili

Suryono Pane. SH berita korupsi .co – Tak lama lagi, kasus perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Bambang ...

»

Kasus Henry J Gunawan Disorot Dua LSM

<span style="font-size: x-large;"><b><span style="font-size: medium;">#Ancam Geruduk Pengadilan, Bila Keluarkan Penangguhan Penahanan#</span></b></span><br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgHalGW1BLn_dGm7e27NN8XCFbu17wKH70HG-kApFNkLDLKRpDJMhPi_TWWU6o17-vABglYtPcnK1jg_-tlbY5WZtfrA8zV77cOiU8AL5EK_3LWTDSPghNR6_3OJdGIB8PDITmLmjPh0/s1600/IMG-20170815-WA0006.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1055" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgHalGW1BLn_dGm7e27NN8XCFbu17wKH70HG-kApFNkLDLKRpDJMhPi_TWWU6o17-vABglYtPcnK1jg_-tlbY5WZtfrA8zV77cOiU8AL5EK_3LWTDSPghNR6_3OJdGIB8PDITmLmjPh0/s1600/IMG-20170815-WA0006.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>tersangka Henry J Gunawan (kanan)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co </span></b>- </span>Penanganan kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Henry J Gunawan sebagai tersangka, ternyata mendapat sorotan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Surabaya. <br /> <br /> Kendati proses perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh Jaksa, namun sejumlah pergerakan telah disiapkan, apabila  Pengadilan menangguhkan penahanan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) itu<br /> <br /> Hal itu diungkapkan Drs E.C Amiruddin, Sekretaris Gerakan Putra Daerah (GPD). "Kita terus monitor kasus itu," katanya pada wartawan di PN Surabaya, Selasa, 15 Agustus 2017<br /> <br /> Tak hanya itu, GPD mengancam akan menggerakan massa ke jalan, apabila nantinya pihak Hakim PN Surabaya mengeluarkan penetapan pengalihan penahanan, ataupun penangguhan penahanan terhadap  Henry J Gunawan.  <br /> <br /> "Kami tidak gertak sambal, agar penegakan hukum dalam kasus ini benar-benar ditegakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya," tegasnya. <br /> <br /> Hal senada juga dilontarkan Nasirudin. SIP., MSi, selaku Ketua Komunitas Anti Korupsi (KAKU). Menurutnya, pihak Pengadilan jangan dijadikan ajang transaksi hukum.<br /> <br /> "Dimata hukum, si kaya dan si miskin itu sama dan perlu dicatat, Pengadilan itu tempat mencari keadilan, bukan tempat untuk bertransaksi, kalau salah ya disalahkan sesuai perbuatannya," ujar Nasirudin.<br /> <br /> Nasirudin mengaku, akan mengambil sikap tegas, terkait adanya desas desus,  Henry J Gunawan akan dilepas oleh PN Surabaya. <br /> <br /> "Jangan sampai kejadian yang sudah-sudah terjadi lagi, karena raport Pengadilan sudah merah dan  kalau itu terulang lagi, hukumnya wajib, Ketua Pengadilan dicopot dari jabatannya," pungkas Nasirudin. <br /> <br /> Nasirudin pun meminta Komisi Yudisial (KY), selaku lembaga pengawasan peradilan untuk memantau proses penanganan perkara kasus Henry J Gunawan. <br /> <br /> "Pemberitaan kan sudah santer, terlebih sudah ditahan Kejaksaan, tapi pengacaranya ngotot tetap minta penangguhan penahanan. KY harus memantaunya, apalagi Henry sendiri memiliki track record yang kurang bagus," pungkas Nasirudin. <br /> <br /> Untuk diketahui. Henry J Gunawan dijebloskan ke penjara oleh Kejari Surabaya, usai menjalani pelimpahan tahap II, pada Kamis, 10 Agustus 2017. <br /> <br /> Kasus yang menjerat Henry J Gunawan ini bermula, saat notaris Caroline mempunyai seorang klien, yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).  (Redaksi)

Pidana Kasus Henry J Gunawan Disorot Dua LSM

#Ancam Geruduk Pengadilan, Bila Keluarkan Penangguhan Penahanan# tersangka Henry J Gunawan (kanan) berita korupsi .co - Penanganan ka...

»

Kasus Perkara Di Dilmil III-12 Surabaya Menurun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSj6jzRGOglpYdh7z9lo2c-Z5TpRU-KQFGPSLaZEFsbztjRZW0QMGeix1rY0pycLmtBf1CZWu1hDhxsvG66QmrDlQdtk6zbGNgkElA7ucevLttfDslOVR2bhnF5OrWG3z2IS6PRqqSFtQ/s1600/.facebook_1492060037236.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="552" height="515" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSj6jzRGOglpYdh7z9lo2c-Z5TpRU-KQFGPSLaZEFsbztjRZW0QMGeix1rY0pycLmtBf1CZWu1hDhxsvG66QmrDlQdtk6zbGNgkElA7ucevLttfDslOVR2bhnF5OrWG3z2IS6PRqqSFtQ/s640/.facebook_1492060037236.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </span></b>Kasus perkara yang disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya semakin menurun dari tahun sebelumnya.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dalam kurun waktu 6 bulan atau semester I tahun ini, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 127 termasuk 5 sisa perkara tahun lalu.<br /> <br /> Dari 127 perkara tersebut, 92 perkara telah telah putus (Vonis) oleh Mahkamah Militer atau sama dengan Majelis Hakim bila di Pengadilan Negeri. Sehingga sisa perkara di semester I atau Januari hingga Juni 2017, sebanyak 35 perkara. <br /> <br /> Dari 35 sisa perkara tersebut, 10 kasus perkara Inabsensia, sedangkan 25 perkara sedang diproses atau disidangkan.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12, Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto. SH, melalui Katera (Kepala Panitra) Dilmil III-12 Surabaya, Kapten Dani Subroto, saat ditemui <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> di ruang kerjanya, pada Selasa, 15 Agustus 2017.<br /> <br /> "Tahun ini menurun dari tahun lalu. Dari Januari hingga Juni 2017, jumlah perkara sebanyak 122 perkara dan ada 5 sisa perkara tahun lalu. Yang sudah diputus 92 perkara, jadi sisanya 35 perkara. Sisanya 10, yang Dua dikembalikan karena tertangkap jadi harus diperiksa ulang. Yang Empat perkara sedang jalan, Tiga perkara Absensia dan 1 perkara hari ini putus ," ungkap Kapten Dani.<br /> <br /> Kapten Dani menjelaskan, dari sejumlah kasus (perkara) tersebut, perkara terbanyak adalah  kasus Disersi sebanyak 53 perkara dan 40 sudah di Vonis. Kasus Kedua Narkotika sebanyak 17mperkara dan 12 sudah divonis, lalu kasus asusila dan penganiayaan masing-masing sebanyak 9 perkara.<br /> <br /> “Perkara terbanyak adalah  kasus Disersi, 53 perkara dan 40 sudah di Vonis. Kasus Kedua, Narkotika sebanyak 17 perkara dan 12 sudah divonis, lalu kasus asusila dan penganiayaan masing-masing sebanyak 9 perkara. Untuk kasus asusila semuanya sudah divonis, kalau perkara penganiayaan sisa 3 perkara. Kasus ke 3 yaitu perkara KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) sebanyak 6, sedangkan kasus perkara mangkir dan penipuan, masing-masing 5 perkara,” ujar  Kapeten Dani.<br /> <br /> Kapten Dani menambhkan, Dilmil III-12 Surabaya, telah meluncurkan Webasite sebagai pelayanan Publik. Masyarakat dapat membuat laporan atau pengaduan, dengan cara mengirim pesan (SMS) ke dua nomor yang tercamrtum di Websaite.<br /> <br /> "Websaite Dilmil III-12 Surabaya adalah sebagai pelayanan Publik. Masyarakat adapat membuat pengaduan dengan mengirim SMS ke dua nomor yang tercantum," ujar Kapten Dani.  (Redaksi)</div>

Regional Kasus Perkara Di Dilmil III-12 Surabaya Menurun

berita korupsi .co – Kasus perkara yang disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya semakin menurun dari tahun sebelumnya....

»

Merasa Dirugikan, Malah Dituduh Melakukan Penipuan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5gsIesWbKOhnoue0I1A3DUdsSCk1oLGaURaDYGkj3mwHcZXvHXb2iTJ9eoJ70lRzP1CNFFik-uKl7DI67hIu_W3XzAgzwe-4sanGGAuzmHumy5NlU7X6N9AJeQWK82_ePGdJD0RsKWuk/s1600/IMG-20170815-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5gsIesWbKOhnoue0I1A3DUdsSCk1oLGaURaDYGkj3mwHcZXvHXb2iTJ9eoJ70lRzP1CNFFik-uKl7DI67hIu_W3XzAgzwe-4sanGGAuzmHumy5NlU7X6N9AJeQWK82_ePGdJD0RsKWuk/s640/IMG-20170815-WA0009.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Pada Senin, 14 Agustus 2017, Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soerya Persada Sakti (SPS), kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dalam kasus tindak pidana penipusan dan penggelepan<br /> <br /> Pria pengusaha yang bergerak dibidang Eksportir biji besi itu, dilaporkan telah melakukan penipuan dan penggelapan. Pada hal, Dia (Law Chandra Gunawan) justru merasa dirugikan oleh Idris Chandra dan Kasmin selaku partner bisnisnya, karena tidak menepati janji, sehingga menyebabkan kerugian beruntun, bahkan menghancurkan usahanya. <br /> <br /> Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Anna, digelar di Ruang Sidang Garuda 1, dengan agenda pemeriksaan saksi Idris Chandra dan Kasmin, yang dihadirkan oleh JPU Darwis, dari Kejari Surabaya. Persidangan ini sempat tertunda 2 kali, karena JPU tak “bisa” menghadirkan saksi pelapor dan kemudian kembali tertunda, karena orang tua dari Majelis Hakim Anna, meninggal dunia.<br /> <br /> Dari keterangan saksi dalam persidangan terungkap bahwa, yang bertanggung jawab dalam permasalahan kerjasama dengan Chandra Gunawan maupun Idris Chandra adalah Azis Wijaya. Namun justru tak tersentuh.<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, Idris Chandra mengatakan, kalau dirinya diperkenalkan “pengusaha besar” Azis Wijaya kepada Chandra Gunawan, dan tergiur untuk berinvestasi, setelah diperlihatkan Certificate Report of Sampling And Analisys, yang dikeluarkan oleh Sucofindo kepada PT. Jaya Abadi Lestari Steel, pada 27 Desember 2013 lalu.<br /> <br /> “Saya dikenalkan Azis. Ada diperlihatkan Certificate Report of Sampling And Analisys, yang dikeluarkan oleh Sucofindo kepada PT. Jaya Abadi Lestari Steel, pada 27 Desember 2013,” ujar saksi.<br /> <br /> Selain itu, kepada Majelis Hakim, Idris mengaku, dijanjikan keuntungan 20 persen dalam waktu 2 bulan oleh Chandra Gunawan. Faktanya, lebih dari 2 bulan, Idris masih tetap mentransfer terus hingga 10 Maret 2014. <br /> <br /> Atas pengakuan saksi, Majelis Hakim menanyakkan keberadaan Azis Gunawan kepada JPU. Dengan “enteng”, JPU Darwis mengatakan kalau Azis DPO. <br /> <br /> Sementara, dalam dakwaan JPU, Idris Chandra telah mentransfer sejumlah uang, sebelum adanya Certificate 27 Desember 2013 itu, yaitu sejak 2 September  sampai dengan 16 Desember 2013, sebanyak 10 kali dengan sejumlah total sebesar Rp 6.950.000.000.<br /> <br /> Setelah mendengarkan keterangan saksi Idris Chandra, kemudian saksi kedua yakni, Kasmin. Kepada Majelis Hakim, Kasmin menjelaskan bahwa, dia sangat kenal dengan Idris Chandra. Menurutnya, Idris Chandra menceritakan, saat dirinya mentransfer uang  sejumlah Rp.30.000.000.- dan Rp. 160.000.000 pada Juli 2016 kepada Chandra Gunawan. <br /> <br /> Selain itu, Kasmin juga mengaku, sama sekali tidak menanyakkan atau diberi tahu oleh Idris Chandra bahwa, Chandra Gunawan tidak pernah menepati janji atau menipu. <br /> <br /> Anehnya, dalam bukti transfernya diberi keterangan, “titipan dari Idris Chandra”. Namun diakui, sebagai uangnya  sediri, bukan uang Idris Chandra. Kasmin juga mengaku bahwa dia dijanjikan. <br /> <br /> Untuk diketahui. Penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Surabaya terhadap Law Chandra Gunawan di Praperadilkan di PN Surabaya. Dari fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Chandra Gunawan melalui Kuasa Hukumnya.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Pebruari 207, Hakim tunggal Ferdinandus yang mengadili perkara praperadilan tersebut menyatakan bahwa, penyidikan berdasarkan Sprindik tanggal 7 Desember 2016 dan 16 Desember 2016 dinyatakan tidak sah.  <br /> <br /> Tak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam putusannya bahwa, penangkapan tersangka berdasarkan Sprin-Kap tanggal 19 Januari 2017 dan penahanan tanggal  20 Januari 2017, dinyatakan tidak sah.<br /> <br /> “Memerintahkan kepada termohon praperadilan (penyidik Polrestabes Surabaya) untuk membebaskan Law Chandra Gunawan. Membebankan biaya perkara kepada termohon,” ucap Majelis Hakim saat itu. <br /> <br /> Tak terima atas putusan Majelis Hakim yang menyatakan, penetapan dan penahanan tersangka tidak sah, dalam sidang perkara praperadilan, penyidik Polrestabes Surabaya pun kembali membuka kasus in dengan mengeluarkan Siprindik baru dalam perkara yang sama, dan kemudian dinyatakan sempurna (P21) oleh JPU Kejari Surabaya.<br /> <br /> Perkara ini menurut beberapa pihak, merupakan “transaksi bisnis” dan hubungan keperdataan ini dipaksakan ke ranah hukum pidana. <br /> <br /> Alasannya, bahwa Idris Chandra tidak melaporkan Azis Wijaya, melainkan memperkarakan Chandra Gunawan, dengan “menggiring transaksi bisnis” dan hubungan keperdataan keranah pidana.  Proses penyelidikan/penyidikan hinggapersidangan, saksi kunci yang sangat penting dalam permasalahan ini adalah, Azis Wijaya, tidak pernah sekalipun dihadirkan untuk dimintai keterangan ataupun kesaksiannya, karena JPU beralasan, Azis Wijaya dinyatakan DPO.<br /> <br /> Permasalahan ini bermula dari adanya kesepakatan kerja sama, antara Chandra Gunawan dengan Azis Wijaya selaku pengusaha alat berat yang beralamat di daerah Tanjung Perak, Surabaya, untuk melakukan ekspor biji besi ke China. <br /> <br /> Dari kesepakatan itu, kemudian Chandra Gunawan menyediakan bahan mentah berupa biji besi di  Batu Licin Kalimantan Selatan, untuk diekspor ke China. Sementara Azis Wijaya, menyediakan alat berat serta biaya ekspor, operasional, pengangkutan dan lain-lain, dengan biaya sebesar Rp17.000.000.000.<br /> <br /> Dalam perjalanannya, ternyata alat-alat berat milik Azis Wijaya, yang digunakan untuk produksi di stockpile biji besi di Batu Licin, ditarik oleh leasing. <br /> <br /> Selain itu, Azis juga tidak memenuhi janji investasinya, yang seharusnya sesuai komitmen sebesar Rp17.000.000.000. Kenyataannya, hanya mengirimkan biaya operasional yang totalnya sebesar  Rp8.300.000.000, dengan cara menyicil selama 6 bulan lebih, sejak 2 September hingga 16 Desember 2013 secara bertahap sebanyak 10 kali yang jumlahnya sebesar Rp 6.950.000.000. <br /> <br /> Pada tanggal 25 Februari sampai dengan 10 Maret 2014, transfer dana dilanjutkan lagi bertahap sebanyak 4 kali, dengan jumlah sebesar Rp 1.350.000.000. Menurut Chandara Gunawan,  keadaan itulah yang menyebabkannya menagalami kerugian, karena mengeluarkan biaya operasional sekitar  Rp16.600.000.000.  (Redaksi)</div>

Pidana Merasa Dirugikan, Malah Dituduh Melakukan Penipuan

berita korupsi .co – Pada Senin, 14 Agustus 2017, Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soerya Persada Sakti (SPS), kembali menjalani...

»