BERITAKORUPSI.CO: Regional

Korupsi Proyek IPAL Kota Blitar Rp581,210: Suharyono, Kadis PUPR Bersama 4 Terdakwa Lain Dituntut Ringan, dan 1 Meninggal

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW35uvlEQOU9GfBIMLxiuItPEJtIULHsRdq0y9LEQr0bZvRAbea6Azs4EPJqR4V7r-TzyP9kz8jRMaU-hRLuWnFXMXV_Il_2TL1zcoDQPYgfcb9eT7Eh6hFxSBpFpoI4ME9qGowMtEh81PxpflA5l9Fxfa2VzvWZRqKS7-jqGkY2FOIQO2NMgnSjC37Fg/s1280/Blitar.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW35uvlEQOU9GfBIMLxiuItPEJtIULHsRdq0y9LEQr0bZvRAbea6Azs4EPJqR4V7r-TzyP9kz8jRMaU-hRLuWnFXMXV_Il_2TL1zcoDQPYgfcb9eT7Eh6hFxSBpFpoI4ME9qGowMtEh81PxpflA5l9Fxfa2VzvWZRqKS7-jqGkY2FOIQO2NMgnSjC37Fg/w400-h225/Blitar.jpg" width="400" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pegadilan Tipikor pada PN Surabaya, besama JPU Kejari Kota Blitar, Senin, 10 Nopember 2025, kembali menggelar sidang perkara Tindak Pidana Korupsi proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Kepanjenlor, Penambahan Sambungan Rumah di Kelurahan Kauman, serta Pembangunan Tangki Septik Komunal di Kelurahan Turi dan Sukorejo, serta jasa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang didanai dari APBD Pemerintah Kota Blitar tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,61 miliar yang merugikan keuangan negaran sebesar Rp581.210 juta lebih dengan agenda tuntutan dari JPU yang menuntut ringan Lima Terdakwa<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Para Terdakwa adalah:</b></span><br />Suharyono, Kepala Dinas PUPR Kota Blitar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan 4 Terdakwa lainnya adalah swasta selaku Ketua Tim Pengelola Swakelola – Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM), yaitu Tukilan, Masturhudi, Terdakwa Andi Winata dan Terdakwa Hadi Kamisworo. Sementara (Terdakwa) Januar, meninggal semebelum menjalani persidangan.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Pasal Yang Dikenakan JPU Terhadap Kelima Terdakwa:</b></span><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Kelima Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana (perbuatan melawan hukum) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembetansan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.<br /><br />Tetapi menurut JPU, bahwa perbuatan Kelima Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama (menyalah gunakan kewenangan atau jabatan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembetansan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.<br /> <br /><span style="font-size: medium;"><b>Tuntutan JPU Kejari Kota Blitar:</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLiNWodY054yRBEJDkBUkEOWMOPxcC6aQpbhsBUrs-2oAe7DWhWPAf_SwLmsvj9yDSCGha5_CghQghyT560MWUdNnt18S85UpXX0AqEMuCZ5-tXkEFACjL_1zc6C3xSJHfLhFSipEpmRp18H_sZo-aWH5Cya9487SWTJ9Wi9ReLCfhDHh9OFI6vATc-wE/s1600/blitar%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLiNWodY054yRBEJDkBUkEOWMOPxcC6aQpbhsBUrs-2oAe7DWhWPAf_SwLmsvj9yDSCGha5_CghQghyT560MWUdNnt18S85UpXX0AqEMuCZ5-tXkEFACjL_1zc6C3xSJHfLhFSipEpmRp18H_sZo-aWH5Cya9487SWTJ9Wi9ReLCfhDHh9OFI6vATc-wE/w640-h288/blitar%203.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Suharyono dituntut pidana penjara selama 3,6 tahun denda sebesar Rp100 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan tanpa uang pengganti. Terdakwa Tukilan dituntut pidana penjara selama 2,6 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp243,115 juta lebih subsider pidana penjara selama 1 tahun. Sementara Terdakwa Masturhudi, Terdakwa Andi Winata dan Terdakwa Hadi Kamisworo dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan tanpa memabayar  uang pengganti.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Dua Terdakwa Yang Sudah Divonis Terlebih Dahulu:</b></span><br />Dua Terdakwa yang sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pegadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Juli 2025 adalah Glady Tri Handono dan M. Zamroji. Keduanya adalah swasta. Keduanya divonis pidana penjara masing-masing selama 2 tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Tuntutan Dibacakan di Persidangan:</b></span><br />Sementara tuntutan pidana terhadap Kelima Terdaka (Suharyono,Tukilan, Masturhudi, Terdakwa Andi Winata dan Terdakwa Hadi Kamisworo), dibacakan JPU di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 10 Nopember 2025 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP). Sementara kelima  Terdakwa didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Kronologis Perkara</b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ToQvpHexx7cf1-LmyGAXzPJZRh8z4rPryvuUjtMxphmn74ReSSJsFfc2zoBxTMEKbLMurl1FoUOS4bbtuFWkz5T1uP58Mszx3dj8Zmu6zbt4osC0W3q6QPfpkvYML3xxTXOvGet_Mfnf08qhb8TWW1oXhpwtOtBVji1UmiM321A7aZ0mc6brFADaX2o/s1600/Blitar%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ToQvpHexx7cf1-LmyGAXzPJZRh8z4rPryvuUjtMxphmn74ReSSJsFfc2zoBxTMEKbLMurl1FoUOS4bbtuFWkz5T1uP58Mszx3dj8Zmu6zbt4osC0W3q6QPfpkvYML3xxTXOvGet_Mfnf08qhb8TWW1oXhpwtOtBVji1UmiM321A7aZ0mc6brFADaX2o/w640-h288/Blitar%202.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Blitar mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBD Kota Blitar sebesar Rp1,61 miliar lebih untuk proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Kepanjenlor, Penambahan Sambungan Rumah di Kelurahan Kauman, serta Pembangunan Tangki Septik Komunal di Kelurahan Turi dan Sukorejo, termasuk jasa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dengan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) Wiroyudan yang diketuai Terdakwa Tukilan berupa belanja hibah sebesar Rp478,78 juta.<br /><br />Sementara pekerjaan penambahan saluran rumah di Kelurahan Kauman sebesar Rp125 juta dikerjakan oleh Terdakwa Hadi Kamisworo selaku Ketua TPS-KSM Ndaya’an. Pekerjaan pembangunan tangki septik komunal di Kelurahan Turi senilai Rp400 juta dikerjakan oleh Terdakwa Andi Winata selaku Ketua TPS-KSM Turi Bangkit. Pekerjaan pembangunan tangki septik komunal di Kelurahan Turi di Kelurahan Sukorejo senilai Rp400 juta dikerjakan oleh Terdakwa Mastur Hudi selaku Ketua TPS-KSM Mayang Makmur 2  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi639TywzzRZJNoJWcjsCEUGsbI-FXhlBcfHx6CpKbHgFWu_XRmN3VX7Y4RZ803pPQXzU_0suHhRmPC3HlcP4Ys5GmPSgFZV5SzfrKTk3L50dg4FsmWy24B6cmJAHuILKcbxaqayN59a15852-Rs4S3es421vJQ678frVC5gG9RdxWxAIx-LPF51G_9oSQ/s1600/blitar%204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi639TywzzRZJNoJWcjsCEUGsbI-FXhlBcfHx6CpKbHgFWu_XRmN3VX7Y4RZ803pPQXzU_0suHhRmPC3HlcP4Ys5GmPSgFZV5SzfrKTk3L50dg4FsmWy24B6cmJAHuILKcbxaqayN59a15852-Rs4S3es421vJQ678frVC5gG9RdxWxAIx-LPF51G_9oSQ/w640-h288/blitar%204.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kegiatan tersebut, Terdakwa Suharyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).melakukan penunjukan langsung TFL teknis dan pemberdayaan tanpa melalui proses seleksi (lelang) terbuka. Selain itu, Terdakwa Suharyono menentukan lokasi pekerjaan fisik hanya berdasarkan usulan, serta penentuan lahan yang tidak sesuai kriteria.<br /><br />Terdakwa Suharyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat SK terkait pembentukan TPS-KSM tanpa membentuk panitia pemilihan dan kajian telrlebiih dahulu, serta tidak melakukan pengecekan kebenaran/verifikas<br /><br />Dalam pencairan anggaran pekerjaan, Keempat Terdakwa selaku Ketua TPS-KSM tidak melibatkan Bendahara Dinas,  melainkan menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan membuat dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), RAB, DEB dan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kepada Terdakwa/Terpidana Glady Tri Handono dan M. Zamroji. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Korupsi Proyek IPAL Kota Blitar Rp581,210: Suharyono, Kadis PUPR Bersama 4 Terdakwa Lain Dituntut Ringan, dan 1 Meninggal

BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pegadilan Tipikor pada PN Surabaya, besama JPU Kejari Kota Blitar, Senin, 10 Nopember 2025, kembali mengg...

KPK Tangkap Bupati Ponorogo: Sebanyak 6 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek Publik

17.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJtELXWeERyF2ei4O3A5dnA61PVcEJoq7a6GtHIhaa0QZycinLLdE4Qj_85TBP06lzJAk5PXwdbjtZ7wDtsRXZ4GUNfxXbuhmWpSwKbJKKkweDgNUYQgxlBN6nXCmAiwLp5s-PKp8E5Ealh-ky6_mt6SXI7t7pUtNvIhhBOwRQirG0eU1NsgMhpR66CW8/s720/IMG_20251109_164700.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="488" data-original-width="720" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJtELXWeERyF2ei4O3A5dnA61PVcEJoq7a6GtHIhaa0QZycinLLdE4Qj_85TBP06lzJAk5PXwdbjtZ7wDtsRXZ4GUNfxXbuhmWpSwKbJKKkweDgNUYQgxlBN6nXCmAiwLp5s-PKp8E5Ealh-ky6_mt6SXI7t7pUtNvIhhBOwRQirG0eU1NsgMhpR66CW8/w640-h434/IMG_20251109_164700.jpg" width="640" /></a></div><div><span style="font-size: x-small;"><b>Laporan Wartawan BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO, Jentar S.</b></span></div><div> </div><div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b> – </div><div>Minggu, 9 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan enam orang tersangka setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo pada Jumat, 7 November 2025. Penangkapan itu terkait dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta proyek di RSUD dr. Harjono dan Dinas PUPR.</div><div> </div><div><b>KPK Resmi Menetapkan Enam Orang Tersangka. </b></div><div><br /></div><div>Berdasarkan keterangan resmi Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, keenam orang yang kini berstatus tersangka adalah:</div><div><ol><li>Sugiri Sancoko – Bupati Ponorogo</li><li>Agus Pramono – Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo</li><li>Yunus Mahatma – Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo</li><li>Sucipto – Kontraktor sekaligus pihak swasta rekanan proyek</li><li>Dewi R. – Kepala Bidang di Dinas PUPR Ponorogo</li><li>Rohmad A. – Ajudan sekaligus orang kepercayaan Bupati</li></ol></div><div>Keenamnya kini ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) KPK guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.</div><div> </div><div><b>Kronologi OTT</b>. Operasi senyap dilakukan sejak Kamis malam, 6 November 2025, hingga Jumat dini hari, 7 November 2025, di beberapa lokasi berbeda, termasuk rumah dinas Bupati, RSUD dr. Harjono, dan salah satu hotel di kawasan pusat kota Ponorogo. Dari operasi tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga sebagai bagian dari transaksi suap. Selain uang, KPK juga menemukan dokumen proyek dan catatan mutasi jabatan, yang memperkuat dugaan adanya praktik jual-beli jabatan dan pengaturan tender di sejumlah proyek fisik Pemkab Ponorogo.</div><div> </div><div><b>Tiga Klaster Dugaan Korupsi. KPK mengungkap tiga klaster utama dalam konstruksi perkara ini:</b></div><div><ol><li>Suap jabatan dan jual beli posisi struktural di Pemkab Ponorogo;</li><li>Pengaturan proyek di RSUD dr. Harjono dan Dinas PUPR;</li><li>Penerimaan gratifikasi oleh Bupati dan pejabat di lingkaran dalamnya.</li></ol></div><div><b>Pasal yang Dikenakan. Para tersangka dijerat dengan:</b></div><div> </div><div>- Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (untuk Sugiri, Agus, dan Yunus);</div><div><br /></div><div>- Pasal 5 ayat (1) huruf a/b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (untuk Sucipto, Dewi, dan Rohmad).</div><div> </div><div><b>Dampak dan Reaksi Publik</b>. Penangkapan ini mengguncang masyarakat Ponorogo dan Jawa Timur. Banyak pihak menilai tindakan KPK ini menjadi bukti bahwa lembaga antirasuah tidak akan berhenti mengejar praktik korupsi, terutama di sektor pelayanan publik dan jabatan birokrasi.</div><div> </div><div>KPK juga memastikan akan menelusuri lebih jauh aliran dana dan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan proyek-proyek bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah provinsi.</div><div> </div><div><b>Pernyataan KPK.</b> “Kami telah menetapkan enam orang tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. KPK akan terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat,” — Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.</div><div> </div><div>Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat korupsi menjadi 20 orang. Masyarakat Ponorogo kini berharap proses hukum berjalan transparan, dan pemerintahan daerah tetap berjalan di bawah penjabat sementara yang bersih dan profesional.</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

KPK Tangkap Bupati Ponorogo: Sebanyak 6 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek Publik

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor KPK Tangkap Bupati Ponorogo: Sebanyak 6 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek Publik

Laporan Wartawan BERITA KORUPSI .CO, Jentar S. BERITA KORUPSI .CO – Minggu, 9 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi me...

SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

19.14 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="853" height="557" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/w354-h557/4.jpg" width="354" /></a></div>Surabaya, <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini kian menyengat. Angka yang fantastis, duit sebesar Rp8,369 triliun, tercatat mengalir dari APBD Pemprov Jatim ke berbagai kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur sepanjang tahun anggaran 2019 hingga 2024 melalui usulan para dewan yang terhormat. Namun di balik deretan angka itu, terbentang kisah gelap tentang manipulasi, permainan politik, dan transaksi kuasa.<br /><br />Kasus ini pertama kali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 dari Fraksi Golkar, bersama staf pribadinya, Rusdi dan Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas serta Ilham Wahyudi alias Eeng, Koordinator lapangan Pokmas Kabupaten Sampang. OTT itu menjadi pintu masuk KPK mengungkap praktik ijon dana hibah — istilah yang kini populer untuk menggambarkan jual beli jatah dana hibah Pokir antara anggota dewan, birokrat, dan pihak-pihak di luar sistem.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Hibah Membengkak Dua Kali Lipat dari Batas Normal.</b></span><br /><br />Dari fakta persidangan, terungkap bahwa alokasi dana hibah Pemprov Jatim untuk dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD mencapai hampir 20% dari total APBD. Padahal, Menteri Dalam Negeri telah menegaskan agar hibah Pokir tidak melebihi dari 10% APBD.<br />Namun peringatan itu diabaikan.<br /><br />Dalam periode 2019–2024, total dana hibah yang dikucurkan mencapai pemprov Jatim ke DPRD Jatim adalah sebesar Rp8,369 triliun. Sebuah jumlah yang fantastis, bahkan untuk ukuran provinsi besar seperti Jawa Timur. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diduga menjadi ladang bancakan politik di ruang-ruang rapat legislatif.<br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK disebutkan, setiap anggota DPRD  mendapat jatah dana hibah Pokir sesuai kesepakatan ketua komisi masing-masing.<br />Namun kejanggalan mencuat ketika dipersidangan, ditemukan bahwa dari 120 anggota DPRD, ternyata ada 131 nama tercatat sebagai penyalur dana hibah pokir. Artinya, ada 11 nama siluman yang turut menyalurkan dana  tanpa status resmi sebagai anggota dewan.<br /><br /><span style="font-size: large;">Dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 Triliun  Tak Bertuan dan Ribuan Pokmas Fiktif di Jawa Timur </span><br /><br />Lebih mengerikan lagi, dari total dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun itu, Rp2,4 triliun lebih dinyatakan tidak jelas siapa penyalurnya. Tidak ada dokumen yang bisa memastikan ke kantong pejabat mana mengalir, dipegunakan untuk apa dan keperluan apa serta siapa yang bertanggung jawab. Semua saksi seakan menjadi "pemeran aktor bisu.'<br /><br />Dalam persidangan terungkap pula, adanya jual beli jatah hibah Pokir antaranggota DPRD. Seorang anggota dewan tidak menyalurkan dana pokir miliknya melainkan menjual ke anggota dewan lainnya  antara 20 hingga 20% atau ke pihak luar dengan harga tertentu.<br />Praktik ini dikenal sebagai “ijon” — di mana proyek belum berjalan, tapi uang sudah berpindah tangan terlebih dahulu.<br /><br />Dana hibah Pokir tersebut disalurkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas) ke masing-masing daerah pemilihan anggota dewan, atau diluar daerah pemilihannya sesuai usulan masing-masing anggota dewan pula.<br />Namun ironis, 4.500 Pokmas selaku penerima hibah Pokir tidak diverifikasi secara faktual, hanya lewat dokumen semata.<br />Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas SDA Pemprov Jatim berdalih dipersidangan “tidak cukup waktu”.<br />Akibatnya, banyak Pokmas fiktif terbentuk hanya di atas kertas — tanpa kegiatan, tanpa, , tanpa hasil apa pun.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Jejak Pertemuan Misterius di Yogyakarta</b></span><br /><br />Dipersidangan juga terungkap, adanya pertemuan rahasia di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK terhadap Sahat Tua Simanjuntak.<br />Pertemuan itu disebut dihadiri oleh Sekda Pemprov Jatim, Heru Cahyono, mantan Kepala BPK Jawa Timur, serta sejumlah pejabat tinggi Pemprov lainnya.<br />Lokasinya: sebuah hotel di kawasan Malioboro.<br />Waktunya: hanya beberapa hari setelah publik diguncang OTT KPK di Surabaya.<br /><br />Pertemuan itu disebut-sebut membahas “koordinasi pasca-OTT” dan langkah antisipasi atas potensi perluasan penyelidikan KPK. Namun hingga kini, pertemuan rahasia Jogja Karta itu belum terpecahkan. Heru Cahyono dalam persidangan hanya mengatakan ",pertemuan biasa karena sudah lama tidak bertemu.". Suatu alasan pembenaran diri, namun JPU KPK saat itu tidak percaya begitu saja.<br /><p><span style="font-size: large;"><b>Sebanyak 21 Tersangka Baru, 4 Diantanya Sudah Ditahan - Tapi Skandal Belum Selesai</b></span></p>KPK sudah menetapkan 21 tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Jatim. Empat di antaranya telah resmi ditahan.<br />Namun penyidik antirasuah belum berhenti di situ.<br />Sumber internal KPK menyebut, penyelidikan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, keterlibatan anggota DPRD aktif, serta pihak-pihak birokrasi yang diduga turut memainkan peran penting dalam skema distribusi dana hibah.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tanda Tanya Besar di Balik uang Rp8,369 Triliun</b></span><br /><br /><b>Meski penyidikan masih berjalan, publik kini dihadapkan pada sejumlah pertanyaan krusial:</b><ol><li>Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019–2024 yang diduga menikmati jatah hibah pokir sama seperti anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019??</li><li>Siapa sebenarnya 11 orang siluman yang namanya muncul dalam daftar penyalur dana hibah Pokir?</li><li>Kemana mengalir dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 triliun lebih yang tidak jelas siapa penyalur dan penerimanya?</li><li>Apakah dana hibah Pokir sebesar dana Rp2,4 triliun itu ada kaitannya dengan Pilpres pada Pebruari 2024 dan Pilkada Gubernur Jawa Timur pada November 2024?</li><li>Apakah KPK bisa memecahkan isi "teka-teki" pertemuan pejabat Pemprov dan mantan Kepala BPK Jatim di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK?</li></ol><span style="font-size: large;"><b>Politik, Uang, dan Lemahnya Pengawasan</b></span><br /><br />Kasus ini juga membuka borok lama hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah, di mana alokasi dana hibah sering dijadikan alat tawar-menawar politik.<br />Dalam praktiknya, dana pokir berubah menjadi “komoditas politik” yang bisa diperjualbelikan, ditukar proyek, bahkan dijadikan sumber pendanaan pribadi.<br /><br />Kasus hampir serupa juga terjadi pada tahun 2008 menjelang pemilihan gubernur tahun 2009. Saat itu, pemprov Jatim mengucurkan dana hibah untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ya merugikan keuangan negara sebesar sebesar 177 miliar rupiah. Hingga salah seorang narapidana meninggal di Lapas Porong pada tahun 2018, kasus korupsi PNPM tak kunjung tuntas ditangan kejaksaan tinggi Jawa Timur.<br /><br />Padahal, dana hibah seharusnya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur desa. Namun kenyataannya, banyak kegiatan yang tidak pernah terealisasi. Laporan fiktif dibuat, tanda tangan dipalsukan, dan dana cair tanpa bekas.</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: large;"><b>Aroma Skandal Nasional</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/w640-h426/2.jpg" width="640" /></a></div>Dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun jelas bukan angka kecil. Bila terbukti, ini bisa menjadi skandal korupsi daerah terbesar dalam sejarah otonomi daerah Indonesia.<br />Lebih besar daripada kasus bantuan sosial, dan lebih luas jaringannya daripada korupsi proyek infrastruktur.<br /><br /><b>KPK kini berada di persimpangan:</b><br />menuntaskan kasus ini secara menyeluruh, atau membiarkan sebagian fakta tenggelam di balik politik kekuasaan.<br /><br />Sementara publik menanti jawaban, satu hal pasti:<br />Skandal dana hibah Pokir anggota DPRD Jatim ini bukan sekadar persoalan hukum — tapi cermin kebusukan sistem politik daerah yang selama ini bersembunyi di balik retorika pembangunan dan kesejahteraan rakyat.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Catatan Redaksi</span></b>:<br />Kasus ini akan terus kami pantau.<br /><b>BERITA<span style="color: red;">KOPSI</span>.CO</b> berkomitmen menghadirkan laporan investigatif mendalam sesuai fakta, mengikuti setiap perkembangan hingga di persidangan, dan memastikan publik mendapatkan informasi sesuai fakta yang sebenar-benarnya bukan sekedar ilusi. <br /></div>

SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

Surabaya, BERITA KORUPSI .CO - Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari A...

KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

08.26 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvvEAVUjih0lAECdjEWhQI_Xnn11jOoSS-c7hUWdvXKqmldua3G5XlAXKgAXu9gLpwlIazLauHp1YIMts0jf4GrgcbtbDkG9zBgGLxiyWmVNlnd1Gun_fNHzAKgkBAo2EGew6SoDqCmhtvyrargcnOAjnRlozWXA9Grb6SRHMtJYTEw950TpBdpJFrZg/s1063/IMG_20251107_081724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1063" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvvEAVUjih0lAECdjEWhQI_Xnn11jOoSS-c7hUWdvXKqmldua3G5XlAXKgAXu9gLpwlIazLauHp1YIMts0jf4GrgcbtbDkG9zBgGLxiyWmVNlnd1Gun_fNHzAKgkBAo2EGew6SoDqCmhtvyrargcnOAjnRlozWXA9Grb6SRHMtJYTEw950TpBdpJFrZg/w434-h640/IMG_20251107_081724.jpg" width="434" /></a><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b> -</div><div style="text-align: justify;">Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan inilah yang mungkin dilakukan oleh Tim Penyidik KPK terkait proses hukum terhadap 5 Kontraktor asal Situbondo dan Bondowoso yang akhirnya ditahan sebagai Tersangka baru dalam perkara Korupsi dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% yang diberikan kelima Tersangka kepada Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid juga Plt sekaligus Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo yang sudah divonis pidana penjara pada tanggal 31 Oktober 2025 lalu</div><div style="text-align: justify;">
<p dir="ltr">Penahanan ke 5 Tersangka disampaikan  oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada beritakorupsi.co </p>
<p dir="ltr">Budi Prasetyo menjelaskan, KPK melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka dalam dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo sejak tahun 2021–2024.</p>
<p dir="ltr">"Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Penahanan dilakukan di Rutan KPK," kata Budi Prasetyo </p>
<p dir="ltr">Kelima Tersangka yang dimaksud, lanjut Budi Prasetyo, adalah : <br />
1. ROS	(Roespandi), Direktur CV. Ronggo<br />
2. AAR (Adit Ardian Rendy Hidayat), Direktur     CV. Karunia<br />
3. TG (Tjahjono Gunawan),Pemilik dan Pengendali CV. Citra Bangun Persada<br />
4. MAS (M. Amran Said Ali), Karyawan PT. Airlanggatama Nusantarasakti /Direktur PT.  Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari tahun 2021-2022<br />
5. AFB (As’al Fany Balda), Wiraswasta/Direktur PT. Badja Karya Nusantara</p>
<p dir="ltr">Namun bila melihat fakta yang terungkap di persidangan dengan Terdakwa Karna Suswandi dan Terdakwa Eko Prionggo Jati, masih ada beberapa pengusaha Kontraktor yang juga terlibat pemberian uang atau dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% kepada Bupati Situbondo (Terdakwa) Karna Suswandi, yaitu <span style="color: #001c31;">Firdaus, Direktur PT. Sunan Muria</span> asal Jember. Lalu kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK, yaitu Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko. </p>
<p dir="ltr">Kemudiandari Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, Sugeng selaku Direktur CV. Madiun</p>
<p dir="ltr"> Pertanyaannya, apakah KPK akan kembali melakukan penyidikan baru untuk meret nama-nama tersebut diatas karena terlibat dalam pemberian uang terhadap Bupati untuk mendapatkan proyek di APBD di Situbondo?. (Jen)</p></div>

KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regional Tipikor KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

BERITA KORUPSI .CO - Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan inilah yang mungkin dilakukan oleh Tim Penyidik KPK terkait p...

Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

12.06 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSkIUaothb79i5PkrUPRQfZGluc1Mjfw1zu6JRVkkftSPDbAW0wVG_q81EtSQjNtmjFSfcYBn2vLkVv4ANn8ydU0afsB5aePK47s9YJSkQKXZqUvYWSZRV-Dm1U18BCY4Nlq-dxEvff6L3RxOGA3d-LzqsEQdvS7OTyYNyDV4xvqrUoA3hyNRNzvr88J8/s639/Kejari%20Perak.%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="582" data-original-width="639" height="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSkIUaothb79i5PkrUPRQfZGluc1Mjfw1zu6JRVkkftSPDbAW0wVG_q81EtSQjNtmjFSfcYBn2vLkVv4ANn8ydU0afsB5aePK47s9YJSkQKXZqUvYWSZRV-Dm1U18BCY4Nlq-dxEvff6L3RxOGA3d-LzqsEQdvS7OTyYNyDV4xvqrUoA3hyNRNzvr88J8/w640-h582/Kejari%20Perak.%20(1).jpg" width="640" /></a><br /><p dir="ltr"><span><span style="color: #001c31;">Surabaya - </span><b><span style="color: #001c31;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #001c31;">.CO</span></b><span style="color: #001c31;"> -</span></span><span style="color: #001c31;">Perusahaan milik negara di Surabaya yakni PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya di Jalan Perak Timur Surabaya, dan salah satu perusahaan swasta yaitu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang juga di Jalan Perak Timur Surabaya diguncang skandal korupsi besar!</span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil menyita uang tunai senilai Rp70 miliar sebagai barang bukti terkait dugaan korupsi yang melibatkan PT Pelindo Regional 3 dan PT APBS. Kasus ini mengancam mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan mengguncang stabilitas ekonomi daerah.</span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">Penyitaan uang tunai sebesar Rp70 miliar ini menjadi sorotan utama. Bagaimana bisa uang sebesar itu diselewengkan? Namu sebelum terlambat, Kejari Tanjung Perak bergerak cepat untuk melakukan penggeledahan yang akhirnya membuahkan hasil </span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">"Kami menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi yang merugikan negara," tegas Kepala Kejari Tanjung Perak saat konferensi pers. "Penyitaan ini adalah langkah awal. Kami akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas dan mengungkap semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu."</span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">Tidak berhenti sampai disitu, Tim penyidik Kejari Tanjung Perak kini tengah bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi kunci, dan menganalisis dokumen-dokumen penting.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Beberapa pejabat dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka diduga mengetahui atau bahkan terlibat mungkin terlibat dalam praktik korupsi ini.</span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">Kasus ini tidak hanya soal angka Rp70 miliar. Lebih dari itu, ini adalah tentang kepercayaan masyarakat kepada penegan hukum secara menyeluruh tanpa pandang bulu terhadap mereka-mereka yang terlibat </span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">Kejari Tanjung Perak berkomitmen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mereka berjanji akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus ini. "Kami tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Kami akan pastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal," kata Kepala Kejari.</span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">Masyarakat Surabaya diharapkan berperan aktif dalam memberantas korupsi. Jika memiliki informasi terkait kasus ini, jangan ragu untuk melaporkannya ke Kejari Tanjung Perak. Identitas pelapor akan dirahasiakan dan dilindungi.</span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">Skandal Rp70 miliar di Pelindo ini adalah ujian bagi penegakan hukum di Surabaya. Apakah Kejari Tanjung Perak mampu mengungkap semua dalang di balik korupsi ini? Waktu akan menjawabnya. Yang pasti, masyarakat Surabaya menantikan keadilan ditegakkan!. (Jen)</span></p></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

Surabaya - BERITA KORUPSI .CO - Perusahaan milik negara di Surabaya yakni PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya...

Skandal Korupsi Kredit KUR Rp5,046 Miliar di BRI Unit Mulyosari: JPU Kejari Surabaya Seret 4 Terdakwa, Tapi Kepala Unit Masih “Aman” - Ada Apa?

20.15 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2zoaQC8WE31jfr3Qfd5DfucpZ4h0f3y1Lv1_1mOOkOlhVw4yHQlArpGiAjAWzzfmoW3TwSMhHXOgBpvNjBCxUOnVF8vfeGK_CA8Mcf2M2xbv5TJcA42soq1zxZL5NT8Q-tkx-13JqUF2PBPsHKRRZLHHllO9JNXNV1Pi8Mlko-P-Ld_7H2yL5RwPLLZ0/s1600/surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2zoaQC8WE31jfr3Qfd5DfucpZ4h0f3y1Lv1_1mOOkOlhVw4yHQlArpGiAjAWzzfmoW3TwSMhHXOgBpvNjBCxUOnVF8vfeGK_CA8Mcf2M2xbv5TJcA42soq1zxZL5NT8Q-tkx-13JqUF2PBPsHKRRZLHHllO9JNXNV1Pi8Mlko-P-Ld_7H2yL5RwPLLZ0/w640-h288/surabaya.jpg" width="640" /></a></div><b>Surabaya, <span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span> </b><br />Kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Mulyosari, Surabaya, memasuki babak baru. Rabu, 05 Nopember 2025, Tim JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyeret Empat Terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan pencairan kredit yang merugikan keuangan negara senilai Rp5.046.601.369. Keempat Terdakwa itu terdiri dari tiga calo atau pencari nasabah, yaitu Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah dan Haswadun Hasah. Dan satu Terdakwa lagi adalah Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri (penginput dan pemroses kredit 90 calon nasabah/Debitur)<br /><br />Persidangan berlangsung di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 05 Nopember 2025 yang diketuai Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara Keempat Terdakwa yang dihadrikan langsung ke persidangan oleh Tim JPUm Kejari Surabaya, didampingi oleh masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU, bahwa perbuatan Keempat Terdakwa, yaitu Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah dan Haswadun Hasah serta Ratih Dwi Kemalasari sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Atau Pasal 3 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Namun dalam kasus perkara ini, muncul satu pertanyaan besar yang menggelitik publik: Mengapa hanya mantri dan “calo” yang dijerat, sementara Kepala Unit selaku pemutus Kredit dan pihak yang memegang otoritas persetujuan kredit belum tersentuh hukum?<br /><br />Modusnya sederhana namun rapi: kredit KUR dicairkan yang diduga menggunakan identitas dan dokumen yang tidak memenuhi syarat, sebagian Debitur bahkan fiktif, namun tetap lolos dari sistem perbankan. Mantri menginput, “calo” mencari nasabah dan mengatur pencairan, uang mengalir, akibatnya kerugian negara timbul sebesar Rp5.046.601.369<br /><br />Pertanyaan yang Tak Bisa Diabaikan<br />Dalam sistem perbankan BRI, termasuk KUR, mantri hanya bertugas mengolah, memverifikasi, dan mengajukan kredit. Keputusan pencairan final tetap berada di tangan Kepala Unit/Kepala Cabang selaku pemutus. <br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah:<ol><li>Mungkinkah ada kredit KUR bernilai miliaran yang cair tanpa tanda tangan pejabat struktural bank?</li><li>Mungkinkah mantri bekerja sendirian tanpa jalur persetujuan atasan dalam hal ini pemutus?</li><li>Jika mantri dijerat hukum, sementara pejabat pemutus kredit tidak, apakah ada lubang besar dalam penegakan hukum atau ada “orang besar yang sedang diamankan atau mengamankan”? Kejanggalan yang Wajib Dibongkar</li></ol><p><b>Kejanggalan yang Wajib Dibongkar </b><br /></p><p>

</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 1184;">
 <tbody><tr style="mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;">
  <td style="border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.1pt;" valign="top" width="141">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Level</span></p>
  </td>
  <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 145.2pt;" valign="top" width="194">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Wewenang
  dalam proses KUR</span></p>
  </td>
  <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 125.7pt;" valign="top" width="168">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Status
  saat ini</span></p>
  </td>
  <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 97.65pt;" valign="top" width="130">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Level</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 1;">
  <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.1pt;" valign="top" width="141">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Mantri</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 145.2pt;" valign="top" width="194">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Input
  & verifikasi lapangan</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 125.7pt;" valign="top" width="168">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Jadi
  terdakwa</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 97.65pt;" valign="top" width="130">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Mantri</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 2;">
  <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.1pt;" valign="top" width="141">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Calo</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 145.2pt;" valign="top" width="194">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Cari
  Nasanag atau Debitur dan atur pengajuan</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 125.7pt;" valign="top" width="168">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Jadi
  terdakwa</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 97.65pt;" valign="top" width="130">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Calo</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 3;">
  <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.1pt;" valign="top" width="141">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Kepala
  Unit</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 145.2pt;" valign="top" width="194">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Pemutus
  kredit, penanggung jawab final</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 125.7pt;" valign="top" width="168">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Belum
  tersentuh</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 97.65pt;" valign="top" width="130">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Kepala
  Unit</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes;">
  <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.1pt;" valign="top" width="141">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Sistem
  pengawasan BRI</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 145.2pt;" valign="top" width="194">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Audit
  internal dan kontrol risiko</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 125.7pt;" valign="top" width="168">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Tidak
  terdengar</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 97.65pt;" valign="top" width="130">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Sistem
  pengawasan BRI</span></p>
  </td>
 </tr>
</tbody></table>

<p> Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Kejaksaan Negeri Surabaya sudah cukup hanya menyeret satu Terdakwa selaku Mantri di BRI Unit Mulyosari Surabaya dalam kasus dugaan korupsi Kredit KUR di BRI Unit Mulyosari, Surabaya yang merugikan keuangan negara senilai Rp5.046.601.369 sama seperti beberapa kasus Korupsi KUR di BRI Unit lainnya?. (Jnt)</p></div>

Skandal Korupsi Kredit KUR Rp5,046 Miliar di BRI Unit Mulyosari: JPU Kejari Surabaya Seret 4 Terdakwa, Tapi Kepala Unit Masih “Aman” - Ada Apa?

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Kredit KUR Rp5,046 Miliar di BRI Unit Mulyosari: JPU Kejari Surabaya Seret 4 Terdakwa, Tapi Kepala Unit Masih “Aman” - Ada Apa?

Surabaya, BERITA KORUPSI .CO – Kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Mulyosari, Surabaya, memasuki babak baru. Rabu, 05 ...

Sidang Perkara Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Desa Sidokelar di Kab. Lamongan Rp382,375 : JPU Kejari Lamongan Mengahdirkan 10 Orang Saksi

20.09 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilaYkAnNmBuonsm3lx2Xrs0SCDS2zOdQYN26UyjaP91LakNGD5LhRK3ZdX8FrDosqNoo6gYyviiULuyV6UmA_6L9eBBof7WQgAfDILQhFLy4-o172sNuOCvCOLI8IUAcGU23sB2sUrn7gouvMKBlBpcBrc-6q4IesAgaomsKnUb5uxcSWURsRh1IXpPw/s1600/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilaYkAnNmBuonsm3lx2Xrs0SCDS2zOdQYN26UyjaP91LakNGD5LhRK3ZdX8FrDosqNoo6gYyviiULuyV6UmA_6L9eBBof7WQgAfDILQhFLy4-o172sNuOCvCOLI8IUAcGU23sB2sUrn7gouvMKBlBpcBrc-6q4IesAgaomsKnUb5uxcSWURsRh1IXpPw/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>Hj. Naning Erna Susanti, SH., MH</u></b> selaku Penasehat Hukum Terdakwa Syafi'in mengatakan, “dari fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa Syafi'in tidak menggunakan uang yang disangkakan oleh JPU. Terdakwa Syafi'in menerima uang Rp380 juta dan sudah di setorkan kepada Kades Sidokeler Ahmad Syaiful Bahri”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya bersama JPU Kejari Lamongan, Rabu, 05 Nopember 2025, kembali menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi sebanyak 10 orang yang dihadirkan JPU dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Pendapatan Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang berasal dari Dana Kompensasi atas Penggunaan Jalan Masyarakat Desa oleh PT. Sari Dumai Sejati tahun 2014 – 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. Desa Sidokelar Sebesar Rp382.375.384,61 berdasarkan hasil pengitungan Inspektorat Kab. Lamongan Nomor: 700.1.2.3/15/LHP/413.201/2025 Tanggal 11 Juli 2025, dengan dua Terdakwa, yaitu Terdakwa Syafi'in Bin Marjo selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan periode 2013 - 2019, dan Moh. Saiful Bahri Bin (Alm.) Sobari selaku Kepala Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan periode 2018 – 2024<br /><br />Kesepuluh saksi yang dihadirkan JPU Kejari Lamongan adalah Farida sebagai Sekdes Desa Sidokelar,; Sony Tri Warsono Pimpinan BPR Nusamba,; Nurhakim,; Dedi,; Devi,; Fadruloh,; Ghozi,; Martokan,; Khusnul Hadi,; Ahmad Taufik  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVu_Gipdl11hX4AhB7xYp4fKiNEBMNqN-wirhN_a88f7vX6Fmcb5FSw9qYZoxmQHDjrgmdioEZKPM106APaIubdeRFIPoCCDOPQzFJFdqEv4Zhhb_bgJ4nq5lDFPM5wa4ZMj9E7pMRWsI_ppwKK93KTAI9hq7ozh0kLe9N-msNQny2QYUd1FSIN3-tBMo/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVu_Gipdl11hX4AhB7xYp4fKiNEBMNqN-wirhN_a88f7vX6Fmcb5FSw9qYZoxmQHDjrgmdioEZKPM106APaIubdeRFIPoCCDOPQzFJFdqEv4Zhhb_bgJ4nq5lDFPM5wa4ZMj9E7pMRWsI_ppwKK93KTAI9hq7ozh0kLe9N-msNQny2QYUd1FSIN3-tBMo/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 05 Nopember 2025 yang diketuai Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara Terdakwa yang dihadrikan langsung ke persidangan oleh JPU, didampingi oleh masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya<br /><br />Namun yang menarik dalam persidangan ini adalah permohonan Penasehat Hukum Terdakwa Moh. Saiful Bahri kepada Ketua Majelis Hakim terkait salah seorang Saksi yaitu istri Terdakwa agar dihadirkan JPU ke Persidangan. Permohonan itu bukan tidak beralasan, yaitu karena istri Terdakwa telah mengembalikan uang sekitar Rp200 juta lebih kepada Kejaksaan.<br /><br />Hal itupun disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa seusai persidangan kepada beritakorupsi.co. “Saksi itu istri Terdakwa. Dia telah mengembalikan uang sekitar dua ratus jutalah ke Kejaksaan,” ucapnya<br /><br />Sementara Penasehat Hukum Syafi'in Bin Marjo, Hj. Naning Erna Susanti, SH., MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, dakwaan JPU terhadap Terdakwa Syafi'in Bin Marjo tidak sama dengan Moh. Saiful Bahri. Uang sebesar 5 juta sudah dikembalikan ke Jaksa, sedangkan yang Rp382 juta sudah dikembalikan kepada Kepala Desa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnMyIP3JtRsnbSXJziQxTM7ROAor6k2JR1vrzSaqaLs8ESbSTKDCN_quDGJ8mGdKZpp-VQnHLcFtbaNoUZGShKddC-yIEGN4mQR_8qFrAOO3n_mtskpiZFyZCB2yaYRGvECL1kX3XXSm-5Ga5UE1wRJvHuxPZOnKGQ9HbHa5C9UjjRhz0MDggIG78pkZ4/s778/11..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="778" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnMyIP3JtRsnbSXJziQxTM7ROAor6k2JR1vrzSaqaLs8ESbSTKDCN_quDGJ8mGdKZpp-VQnHLcFtbaNoUZGShKddC-yIEGN4mQR_8qFrAOO3n_mtskpiZFyZCB2yaYRGvECL1kX3XXSm-5Ga5UE1wRJvHuxPZOnKGQ9HbHa5C9UjjRhz0MDggIG78pkZ4/w370-h400/11..jpg" width="370" /></a></div>“Hasil sidang menunjukkan bahwa Terdakwa Syafi'in tidak menggunakan uang yang disangkakan oleh JPU. Terdakwa Syafi'in menerima uang Rp380 juta dan sudah di setorkan kepada Kades Sidokeler Ahmad Syaiful Bahri” uacap Hj. Naning Erna Susanti, SH., MH<br /><br />“Dakwaan JPU kepada Terdakwah Saiful Bahri, bahwa Terdakwa Syafi'in turut serta dalam dugaan yang telah tertera pada dakwaan, tidak sama sekali dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi yang telah dihadirkan oleh JPU.”<br /><br />sementara dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa ia Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan periode 2013 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 1 188/253/Kep/413.013/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI selaku Kepala Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan periode 2018 s/d 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/236/Kep/413.013/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), sebagai orang yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti <br /><br />Atau pada waktu tertentu antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum yakni menggunakan uang secara langsung dan memasukan ke rekening pribadi milik Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO, serta menyetorkan uang ke rekening pribadi Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (alm.) SOBARI dimana uang tersebut merupakan Pendapatan Desa Sidokelar yang berasal dari Dana Kompensasi atas Penggunaan Jalan Masyarakat Desa Sidokelar Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dari PT. Sari Dumai Sejati dengan tidak mengindahkan ketentuan :<br /><ul><li>Pasal 63 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, </li><li>Pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, </li><li>Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, </li><li>Pasal 60 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, </li><li>Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, </li><li>Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 73 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, </li><li>Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kompensasi Penggunaan Jalan Masyarakat Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Nomor: 470/01/413.345.11/2013, memperkaya diri sendiri, </li></ul><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvPHoBcq1JkzMW-kG1YIm7ivAKwZHBkFzfdPeh5Gf-dvw3tpxg9Fk077o-Q-6c0td4FVPmX-xAbQ4pW-hFxqxjrqxLwoYMWYJFQG42gKh4B1Yb3kSFjBmlZZHrodxkKTuwoSzFgsVuLkJh7SNCEv6mkURfa_ZaievV_4l03SnQhuNO6XOv657VZXSju5s/s866/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="866" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvPHoBcq1JkzMW-kG1YIm7ivAKwZHBkFzfdPeh5Gf-dvw3tpxg9Fk077o-Q-6c0td4FVPmX-xAbQ4pW-hFxqxjrqxLwoYMWYJFQG42gKh4B1Yb3kSFjBmlZZHrodxkKTuwoSzFgsVuLkJh7SNCEv6mkURfa_ZaievV_4l03SnQhuNO6XOv657VZXSju5s/w532-h640/3.jpg" width="532" /></a></div>Atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO sebesar Rp63.090.561,31 (enam puluh tiga juta sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen) dan memperkaya orang lain yaitu:<br />1.     Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI sebesar Rp284.284.823,30 (dua ratus delapan  </div><div style="text-align: justify;">        puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma tiga</div><div style="text-align: justify;">       puluh sen), <br />2.    Sdr. AHMAD JAELANI (alm.) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), <br />3.    Saksi BURHAN FALAKHI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), <br />4.    Sdr. BAGUS SUBIANTO (alm.) sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), <br />5.    Saksi NUR SHOLEH HADI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), <br />6.    Saksi KHUSNO sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), <br />7.    Saksi AMIN THOHARI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), <br />8.    Saksi SODIKIN sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta memperkaya <br />9.    Saksi AHMAD RUBAIN sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kab. Lamongan Nomor: 700.1.2.3/15/LHP/413.201/2025 Tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp.382.375.384,61 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 bertempat di Balai Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dilaksanakan rapat Pemerintahan Desa Sidokelar yang dihadiri oleh Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO, Sdr. (Alm.) AHMAD JAELANI selaku Kepala Desa, Sdr. (Alm.) BAGUS SUBIANTO, Saksi BURHAN FALAKHI, Saksi AHMAD RUBAIN, Saksi KHUSNO, Saksi AMIN THOHARI, Saksi SODIKIN, dan Saksi NUR SHOLEH dengan hasil rapat menyatakan persetujuan penyewaan jalan desa di Dusun Klayar kepada PT. Sari Dumal Sejati selama 15 (lima belas) tahun dan menetapkan kompensasi jalan desa tersebut sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ79CLfcutm4fBp0giLigou4CNXhYVo0937UnIe1PWB2riPmFwnxdGNiIYoz9TjwWv_1h7oab7SFPC761CXJ-46usNP9HnndVNkoPn2zeiCvls9028TT82ZWYI6pYOxS8h6BESO37vZrRfELZkEcy7Ojmya-DJYvidYQneYKzB847pARMb-XCEyfXqIB8/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ79CLfcutm4fBp0giLigou4CNXhYVo0937UnIe1PWB2riPmFwnxdGNiIYoz9TjwWv_1h7oab7SFPC761CXJ-46usNP9HnndVNkoPn2zeiCvls9028TT82ZWYI6pYOxS8h6BESO37vZrRfELZkEcy7Ojmya-DJYvidYQneYKzB847pARMb-XCEyfXqIB8/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya, pada tanggal 13 Juni 2013, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kompensasi Penggunaan Jalan Masyarakat Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamorigan Nomor: 470/01/413.345.1.1/2013 antara Sdr. (Alm.) AHMAD JAELANI selaku Kepala Desa Sidokelar dengan Sdr. Bintang Aryana selaku Konsultan PT. Sari Dumai Sejati yang mana dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa kompensasi Jalan Desa sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) berlaku untuk periode 13 Juni 2013 sampai dengan. 13 Juni 2028, dan dana tersebut akan digunakan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sidokelar untuk mendukung percepatan pembangunan desa.<br /><br />Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013, PT. Sari Dumai Sejati telah merealisasikan pembayaran kompensasi sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Desa Sidokelar melalui rekening atas nama AHMAD JAELANI pada Bank BRI dengan nomor rekening 6312-01-000285-50-6. Bahwa uang kompensasi jalan desa sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang telah diterima dari PT. Sari Dumai Sejati tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sidokelar dan tidak dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBafnwRWXjB6QvPx7U3fBjRjeaQggzwUYF9oLyxrkx1YAzaCmig84r_rlHwanyYnnN-TeBnbaK19u72FXGBd0Wqyo5EPsVupCnHuce-ZZTFGMgIMRCbhEs8Ye8mSc_-PQ6JQkfBj3thvtb3BTog-VA9sjAfg0VEQZC0IH7S0UmwtpYidl8y6eGewHz3GI/s1600/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBafnwRWXjB6QvPx7U3fBjRjeaQggzwUYF9oLyxrkx1YAzaCmig84r_rlHwanyYnnN-TeBnbaK19u72FXGBd0Wqyo5EPsVupCnHuce-ZZTFGMgIMRCbhEs8Ye8mSc_-PQ6JQkfBj3thvtb3BTog-VA9sjAfg0VEQZC0IH7S0UmwtpYidl8y6eGewHz3GI/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada sekira awal tahun 2014, Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidokelar telah menerima uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. (Alm.) AHMAD JAELANI dimana uang tersebut merupakan uang kompensasi penggunaan jalan desa dari PT. Sari Dumai Sejati. Bahwa setelah Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO menerima uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO membuat kesepakatan dengan Sdr. (Alm.) BAGUS SUBIANTO dan Saksi BURHAN FALAKHI, untuk menggunakan uang kompensasi jalan masyarakat tersebut yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai pesangon atau tali asih anggota BPD dan Kepala Desa; dengan pembagian sebagai berikut:<br />1.    Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO selaku anggota BPD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br />2.   Sdr. (Alm.) AHMAD JAELANI selaku Kepala Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta </div><div style="text-align: justify;">       rupiah);<br />3.    Saksi BURHAN FALAKHI selaku anggota BPD sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);<br />4.    Sdr. (Alm.) BAGUS SUBIANTO selaku anggota BPD sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);<br />5.    Saksi NUR SHOLEH Hadi selaku anggota BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />6.    Saksi KHUSNO selaku Anggota BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />7.    Saksi AMIN THOHARI selaku Anggota BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />8.    Saksi SODIKİN selaku Anggota BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />9.    Saksi AHMAD RUBAIN selaku Anggota BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<br /><br />Bahwa setelah menggunakan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta) tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2014, Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO memasukkan uang kompensasi jalan desa tersebut ke dalam rekening pribadi Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO di PT BPR Nusamba Brondong dengan Nomor Rekening: 1050306511 sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirTGiaJG7MyrXEQABipNHrOQEkrnq3-tN4aIL0VVcOYf3cf9L7aHzuFT1VkH7UIA7dOMrM8jpkLNCQX4YpDcSthLdpFKedmqTWg623nvOlzaalTOGnCtJnxKQ628hLrq0SQ6G4WcoL8Nf6w2pMw8MJtU6KfOqnxGX2OIPN0VZGOFpca7JgtWV2XJO3-qQ/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirTGiaJG7MyrXEQABipNHrOQEkrnq3-tN4aIL0VVcOYf3cf9L7aHzuFT1VkH7UIA7dOMrM8jpkLNCQX4YpDcSthLdpFKedmqTWg623nvOlzaalTOGnCtJnxKQ628hLrq0SQ6G4WcoL8Nf6w2pMw8MJtU6KfOqnxGX2OIPN0VZGOFpca7JgtWV2XJO3-qQ/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut tetap dikuasai dan dibiarkan mengendap pada rekening pribadi Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 dạn selama waktu tersebut Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO memperoleh bunga netto sebesar Rp58.090.561,31, (lima puluh delapan juta sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen) yang telah digunakan Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO untuk kepentingan pribadinya. <br /><br />Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Terdakwa SYAFI'IN bin MARJO bersama-sama dengan Saksi MOH. SAIFUL BAHRI bin (Alm.) SOBARI selaku Kepala Desa Sidokelar, Saksi ERIDA, S.E. selaku Sekretaris Desa, dan Saksi DEVI NUR FARAH selaku Bendahara Desa mendatangi kantor PT BPR Nusamba Brondong, sesampainya di kantor PT BPR Nusamba Brondong Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO melakukan penarikan tunai sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadinya dengan nomor rekening 105030651, selanjutnya Saksi MOH. SAIFUL BAHRI bin (Alm.) SOBARI membuka rekening pribadi dengan nomor 1050441586 a.n. Moh. Syaiful Bahri, kemudian Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO menyetorkan uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI tersebut.<br /><br />Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, Saksi NUR HAKIM selaku Ketua BPD Desa Sidokelar periode tahun 2019 s/d 2022, melalui surat nomor: 09/413.314.11/12/2021 meminta kepada Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI selaku Kepala Desa Sidokelar untuk membuatkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Semester Kedua (Desember) dan Laporan Dana Kas Desa sebesar Rp380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sampai akhir bulan Desember 2021.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGCTcFxmcPIJ_a0TT-jS6IQmklsOULjO3tQqS08MdwltFhvjgb8Kje43gNpWFsHv59q5huEGcLWmK_vxlZ9EGUkV4sckXr7r6zdYyKlJ-CrbiQP8CfZu3JLZKtFK9hhmAOBAxwtZkNqb2nSXR33L3MaK8QXGWqap904xLYeyQpIMdSkVbNxBIbd2ei304/s866/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="866" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGCTcFxmcPIJ_a0TT-jS6IQmklsOULjO3tQqS08MdwltFhvjgb8Kje43gNpWFsHv59q5huEGcLWmK_vxlZ9EGUkV4sckXr7r6zdYyKlJ-CrbiQP8CfZu3JLZKtFK9hhmAOBAxwtZkNqb2nSXR33L3MaK8QXGWqap904xLYeyQpIMdSkVbNxBIbd2ei304/w333-h400/3.jpg" width="333" /></a></div>Bahwa baru pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI membuat catatan Pengeluaran Dana sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<ol><li>Bego perbaikan jembatan & TPT Sumur Tiban Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah):</li><li>Pak Amin Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);</li><li>Pengerukan laut di Klayar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);</li><li>Pengerukan laut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);</li><li>Pasang PLN Rp.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); </li><li>H. Amin plengsengan Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);</li><li>Doser meratakan tanah TPA Perdoto Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</li><li>Biaya truk pedel lapangan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);</li><li>Perbaikan Kabel (Doto Klayar) Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</li><li>urangan biaya kabel Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</li><li>Lapangan voly Klayar Rp.84.450.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);</li><li>Pembangunan kantor Asis Rp.63.845.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);</li><li>Dipinjam Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI Rp.189.882.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).</li></ol>Bahwa seluruh penggunaan dana oleh Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) tersebut tidak disertai dengan dokumen pendukung berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), kwitansi, maupun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta tidak pernah dimasukkan delam APBDes Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan<br /><br />Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 1 Maret 2025, Saksi MOH SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI telah menerima bunga bank netto sejumlah Rp12.423.438,16 (dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh -delapan rupiah koma enam belas sen) atas penyimpanan uang di PT BPR Nusamba Brondong dengan Nomor Rekening 1050441586 atas nama Moh. Saiful Bahri  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglR_JLS9IV-xSLNXAqC6mQolCXm-omXncT2ZXyb5klWtsBmpYiZeMSxo8_MSMKtx6sOYi3vuI1awYuhgKH2PfbLOmvSVYasuKnpcDJpqTx2uwo4kKfDZpDXdPnzMIh6bl0eAtmt1uCeW2jqAmsy91F2dwQcEC0fTdl5CaAazhWuUGQMJk6qcZ2jXSntK8/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglR_JLS9IV-xSLNXAqC6mQolCXm-omXncT2ZXyb5klWtsBmpYiZeMSxo8_MSMKtx6sOYi3vuI1awYuhgKH2PfbLOmvSVYasuKnpcDJpqTx2uwo4kKfDZpDXdPnzMIh6bl0eAtmt1uCeW2jqAmsy91F2dwQcEC0fTdl5CaAazhWuUGQMJk6qcZ2jXSntK8/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO, menggunakan uang secara langsung sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 Maret 2014 memasukan sisa uang sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta ruplah) ke rekening pribadi Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO di PT BPR Nusamba Brondong dengan Nomor Rekening: 1050306511 a.n. Syafi'in, lalu pada tanggal 14 Januari 2019 menyetorkan uang sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta ruplah) tersebut ke rekening pribadi Saksi MOH. SAIFUL BAHRI-Bin (alm)) SOBARI dengan Nomor Rekening 1050441586 a.n. Moh. Saiful Bahri, telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<ol><li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 63 menyatakan "anggota badan permusyawaratan desa wajib:" huruf d menyatakan "mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan";</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 37 ayat (2) menyatakan "anggota BPD mempunyai kewajiban" huruff menyatakan "mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan",</li><li>eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91 menyatakan "seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa";</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 Ayat (1) menyatakan "Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"; </li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 60 menyatakan "anggota BPD wajib:" huruf c menyatakan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan",</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran</li><li>Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pasal 6 menyatakan "Seluruh jenis pendapatan, harus disalurkan melalui kas desa yang pengelolaannya ditetapkan dalam APB Desa";</li><li>Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 50 Ayat (1) menyatakan "Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati". </li><li>Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 73 menyatakan: "Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara: </li></ol>          a. Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten,     <br />          b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga, <br />          c. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga<br />    10.    Perjanjian Kompensasi Penggunaan Jalan Masyarakat Desa Sidokelar Kecamatan Paciran     <br />             Nomor:  470/01/413.345.11/2013. Pasal 1 ayat (1) menyatakan "mengoptimalkan pendapatan  <br />             (PAD) Desa Sidokelar untuk percepatan pembangunan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXk4i-0ZO-kJ_0ww8G8p5U5_lwJagmmyxzmPSL29dibxXhcWTrSP-2jQghKHUG3duT9Vwc1cGNjPRhJEtbtR9wsPte5H9t-u_rP4ccjvV2l27ysWydleo0fzh5-okLPL1uUGSuq9kDkfAIQ-y9YPIrEZDaTdXYdwVxIm7AD8hm31VGB7jqzZcqR3ngo5w/s778/11..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="778" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXk4i-0ZO-kJ_0ww8G8p5U5_lwJagmmyxzmPSL29dibxXhcWTrSP-2jQghKHUG3duT9Vwc1cGNjPRhJEtbtR9wsPte5H9t-u_rP4ccjvV2l27ysWydleo0fzh5-okLPL1uUGSuq9kDkfAIQ-y9YPIrEZDaTdXYdwVxIm7AD8hm31VGB7jqzZcqR3ngo5w/w370-h400/11..jpg" width="370" /></a></div><br />Bahwa menurut Ahli Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lamongan yaitu Ahli Yanuar Rosyidi, S.SOS. dan Ahli Anang Budi Santosa, SH, M. SI menjelaskan sebagai berikut:<br /><br />Menurut Ahli, Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kompensasi Penggunaan Jalan Masyarakat Desa Sidokelar Kec Paciran Nomor 470/01/413.345.11/2013 tanggal 13 Juni 2013 antara Sdr. (Aim) AHMAD JAELANI selaku Kepala Desa dengan Sdr. Bintang Aryana, S.E selaku Konsultan PT Sari Dumal Sejati, seharusnya masuk dalam PADes dan Tercatat dalam APBDes Desa Sidokelar Kec. Paciran Kab. Lamongan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kompensasi tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan Mengoptimalkan pendapatan (PAD) Désa Sidokelar untuk Percepatan Pembangunan.<br /><br />Menurut Ahli, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menerangkan bahwa<ol><li>"Penerimaan Desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara a penerimaan desa disetor ke rekening desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;</li><li>disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga;</li><li>disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh oleh pihak ketiga."</li></ol>Menurut Ahli, setiap Pendapatan Desa harus tertuang ke dalam APBdes hal ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17.Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang menerangkan bahwa "seluruh jenis pendapatan harus disalurkan melalui kas desa yang pengelolaannya ditetapkan dalam APBdesa".<br /><br />Menurut Ahli, Dana Kompensasi Jalan di Dusun Klayar Desa Sidokelar Kec. Paciran Kab. Lamongan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dapat dikualifikasikan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa yang sah dari hasil kekayaan desa berupa jalan-jalan desa<br /><br />Menurut Ahli, Dana Kompensasi sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang tidak masuk menjadi PADes dan tidak tercatat di APBdes Desa Sidokelar serta penggunaan Dana Kompensasi sebesar Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) oleh Kepala Desa maupun oleh BPD secara langsung tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) telah bertentangan dengan ketentuan pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNw3YZhjk73hAdImHweG2KtSHmUshO4eyXd92UUCSJyKSm42_I4G6QUZUXefBMq5mEZGBmTxJKhpUKtVH9RCz4Qohxdyvc5adAEnuScviiYmBGkgnyctcdGuYd5ZTRKICk8doaOSXn37XPqHQ_2E54G382gKxVyEgwe1xkRdCPZdQBYOoeGkOxBw7r5vM/s866/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="866" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNw3YZhjk73hAdImHweG2KtSHmUshO4eyXd92UUCSJyKSm42_I4G6QUZUXefBMq5mEZGBmTxJKhpUKtVH9RCz4Qohxdyvc5adAEnuScviiYmBGkgnyctcdGuYd5ZTRKICk8doaOSXn37XPqHQ_2E54G382gKxVyEgwe1xkRdCPZdQBYOoeGkOxBw7r5vM/w333-h400/3.jpg" width="333" /></a></div><br />Bahwa menurut Tim Ahli Teknis Universitas Islam Lamongan yaitu Ahli Nur Indah Mukhoyyaroh, S.T.,M.T. menjelaskan sebagai berikut: Menurut Ahli, berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan di lokasi keglatan pembangunan Desa Sidokelar atas penggunaan dana sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah), dapat disampaikan sebagai berikut:<br />1. Ditemukan selisih hasil antara laporan pelaksanaan anggaran dengan kondisi fisik di lapangan.<br />Beberapa pekerjaan tidak sesuai dengan Anggaran Biaya maupun spesifikasi teknis yang seharusnya. Hasil pengukuran menunjukkan adanya selisih nilai yang cukup signifikan, antara lain:<br /><ul><li>Laparigan Voli menunjukkan selisih sebesar Rp 31.342.375,06 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah koma enam sen);</li><li>Plengsengan sawah mengalami selisih sebesar Rp 1.926.994,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)</li><li>Pembangunan Rumah Dinas menunjukkan selisih nilai sebesar Rp 28.506.984,43 (dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah koma empat puluh tiga sen).</li></ul><br />2. Sebagian kegiatan tidak dapat diverifikasi secara teknis maupun fisik. Hal ini dikarenakan tidak </div><div style="text-align: justify;">    adanya bukti pendukung, tidak jelasnya lokasi, atau tidak ditemukannya hasil pekerjaan saat  </div><div style="text-align: justify;">    pemeriksaan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:<ul><li>Perbaikan Jembatan dan TPT di Sumur Tiban Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah): Tidak ada dokumentasi awal maupun akhir.</li><li>Pengerukan Laut di Klayar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Pengerukan Laut lainnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah): Tidak ditemukan lokasi jelas maupun buangan tanah. </li><li>Pasang PLN Rp 338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delpan rupiah): Hanya ditemukan box PLN tanpa rincian pekerjaan. </li><li>Perbaikan Kabel Doto - Klayar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah): Tidak ada bukti pekerjaan maupun dokumentasi pemasangan. </li><li>Penggunaan Doser di Perdoto Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah): Tidak ada lokasi jelas, perintah kerja, maupun dokumen pendukung </li></ul>Bahwa menurut Ahli Auditur dari Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu Ahli Ecy Irwana Santi, SE, M.Ak. dan Mahendra Nurhuda, S.E., M.Si., menjelaskan sebagai berikut:<br /><br />Atas uang kompensasi jalan masyarakat oleh PT. Sari Dumai Sejati sebesar Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan. Pendapatan Asli Desa dari hasil kekayaan desa berupa jalan-jalan desa terdapat kerugian keuangan desa sebesar Rp.382.375.384,61 (tiga ratus delapan puluh dua juga tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh satu sen) terdiri dari:<br /><br />a) Saksi Moh. Saiful Bahri Bin (Alm.) Sobari selaku Kepala Desa Sidokelar bertanggungjawab atas uang sebesar Rp.284.284.823,30 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma tiga puluh sen) dengan rincian: <br /><br />1) Dipergunakan oleh Saksi Moh. Saifül Bahri Bin (Alm.) Sobari selaku Kepala Desa Sidokelar sebesar Rp.189.882.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);<br /><br />2) Bunga bank sebesar Rp. 12.438.469,81 (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah koma delapan puluh satu sen) yang berada di Rekening PT BPR Nusamba Brondong an. Moh Saiful Bahri No. Rek. 1050441586;<br /><br />3) Selisih Anggaran Blaya Rumah Dinas sebesar Rp.28.506.984,43 (dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah koma empat puluh tiga sen);<br /><br />4) Selisih Anggaran Biaya Lapangan Voli Dusun Klayar sebesar Rp.31.342.375,06 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah koma enam sen);<br /><br />5) Selisih Anggaran Biaya Plengsengan Pak Amin sebesar Rp.1.926.994,00 (satu Juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);<br /><br />6) Kegiatan yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp.20.188.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) antara lain:<br />Pengerukan Laut di Klayar sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);<br />a.    Pengerukan Laut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); Pasang PLN sebesar Rp.338.000,00 </div><div style="text-align: justify;">       (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); <br />b.    Doser Meratakan Tanah TPA Perdoto sebesar Rp.350.000,00 (tiga lima ratus ribu rupiah).<br />c.    Perbaikan Kabel (Doto Klayar) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah)<br />d.    Penggunaan uang yang tidak sesuai ketentuan (Pesangon/Tali Asih Kepala Desa dan BPD) sebesar</div><div style="text-align: justify;">       Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang menjadi tanggungjwab: <br />1.    Sdr. (Alm.) AHMAD JAELANI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); <br />2.    Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br />3.    Saksi BURHAN FALAKHI sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); <br />4.    Sdr. (Alm) BAGUS SUBIANTO sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);<br />5.    Saksi KHUSNO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />6.    Saksi AHMAD RUBAIN sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />7.    Saksi Moh. SODIKIN sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />8.    Saksi AMIN THOHARI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />9.    Saksi NUR SHOLEH Hadi Utomo sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<br /><br />c) Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO selaku anggota BPD Sidokelar bertanggungjawab atas penggunaan bunga bank sebesar Rp.58.090.561,31 (lima puluh delapan juta sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen) yang berada di Rekening PT BPR Nusamba Brondong an. Syafiin S.Pd No. Rek. 1050306511.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJmxh9eXXPHT-WnDfBsvurRGpWx0sZ-MR0Bv0R9fBe4Qo3HpcF9YomKjjt5cSXCrtQ4S8_r6FdDkfjTQ4NIZCZdF-CaBc7EVD4aSDGdzOkYboR4mnlWj7Zuyf_hgtw3um436LxfRdUiQBZn57rRYBrvABpQf87xFYmmkQ5xF58Z5w_0h_ljjzL4lzKnpg/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJmxh9eXXPHT-WnDfBsvurRGpWx0sZ-MR0Bv0R9fBe4Qo3HpcF9YomKjjt5cSXCrtQ4S8_r6FdDkfjTQ4NIZCZdF-CaBc7EVD4aSDGdzOkYboR4mnlWj7Zuyf_hgtw3um436LxfRdUiQBZn57rRYBrvABpQf87xFYmmkQ5xF58Z5w_0h_ljjzL4lzKnpg/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO bersama dengan Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI telah memperkaya diri Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO sebesar Rp63.090.561,31 (enam puluh tiga juta sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen) dan memperkaya orang lain diantaranya:<br /><br />1.    Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI sebesar Rp284.284.823,30 (dua ratus delapan  </div><div style="text-align: justify;">       puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma tiga </div><div style="text-align: justify;">       puluh sen);<br />2.    Sdr. (Alm.) AHMAD JAELANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);.<br />3.    Saksi BURHAN FALAKHI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);<br />4.    Sdr. (Alm.) BAGUS SUBIANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);<br />5.    Saksi NUR SHOLEH HADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);<br />6.    Saksi KHUSNO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);<br />7.    Saksi AMIN THOHARI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);<br />8.    Saksi SODIKIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);<br />9.    Saksi AHMAD RUBAIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO bersama dengan Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI telah merugikan keuangan negara/ daerah/ desa berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kab. Lamongan Nomor: 700.1.2.3/15/LHP/413.201/2025 Tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp.382.375.384,61 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.<br /><br />Perbuatan Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO (dan MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></div>

Sidang Perkara Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Desa Sidokelar di Kab. Lamongan Rp382,375 : JPU Kejari Lamongan Mengahdirkan 10 Orang Saksi

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Desa Sidokelar di Kab. Lamongan Rp382,375 : JPU Kejari Lamongan Mengahdirkan 10 Orang Saksi

Hj. Naning Erna Susanti, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Syafi'in mengatakan, “dari fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakw...

BERITAKORUPSI.CO

Korupsi Proyek IPAL Kota Blitar Rp581,210: Suharyono, Kadis PUPR Bersama 4 Terdakwa Lain Dituntut Ringan, dan 1 Meninggal

KPK Tangkap Bupati Ponorogo: Sebanyak 6 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek Publik

SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

Skandal Korupsi Kredit KUR Rp5,046 Miliar di BRI Unit Mulyosari: JPU Kejari Surabaya Seret 4 Terdakwa, Tapi Kepala Unit Masih “Aman” - Ada Apa?

Sidang Perkara Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Desa Sidokelar di Kab. Lamongan Rp382,375 : JPU Kejari Lamongan Mengahdirkan 10 Orang Saksi

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI