BERITAKORUPSI.CO: Regional

Kejari Tulungagung Pastikan Penanganan Kasus Korupsi Dana SKTM RSUD Tulungagung Sesuai SOP dan Transparan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbYt3YElSUWBEsal3aX75PDwSzvNItZtk-a6pB-2Ir7Ls_LmGmniHrHFBk1nlLnDsGfaqlPUSuT-A9gr4p2o_kuclKeT6qnxwzZuGjlqTgynODNTH3u-8faBbRs9vvTzNFav8ji-N_n_VHxHMR2ZeFFnUKlERA7rzOBeVXb73UrvCPAjv5-xA6ljEemE/s720/IMG_20251117_225713.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="720" height="514" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbYt3YElSUWBEsal3aX75PDwSzvNItZtk-a6pB-2Ir7Ls_LmGmniHrHFBk1nlLnDsGfaqlPUSuT-A9gr4p2o_kuclKeT6qnxwzZuGjlqTgynODNTH3u-8faBbRs9vvTzNFav8ji-N_n_VHxHMR2ZeFFnUKlERA7rzOBeVXb73UrvCPAjv5-xA6ljEemE/w640-h514/IMG_20251117_225713.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b> —</div><div>
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dugaan korupsi dana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung dilakukan secara transparan dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).</div>
<p dir="ltr">Kepastian ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui Tim Penyidik yang didampingi Kasi Intel Kejari Tulungagung kepada beritakorupsi.co saat ditemui diruang kerjanya (Senin, 17 November 2025) terkait muncul berbagai pertanyaan masyarakat mengenai perkembangan penyidikan, termasuk desakan agar penegakan hukum tidak berhenti pada dua pegawai RSUD yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan.</p>
<p dir="ltr">“Semua Proses Mengikuti SOP dan Tidak Ada yang Ditutup-Tutupi”</p>
<p dir="ltr">Kepala Kejari Tulungagung menegaskan bahwa Jaksa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, hasil audit kerugian negara, serta keterangan para saksi yang diperiksa secara bertahap.</p>
<p dir="ltr">“Kami pastikan penyidikan berjalan sesuai SOP, profesional, transparan, dan tidak ada satu pun pihak yang dilindungi,” kata Ardi, salah seorang Jaksa penyidik bersama Kasi Amri Rahmanto Sayekti, SH., MH</p>
<p dir="ltr">Kejari juga memastikan bahwa proses hukum dilakukan tanpa intervensi, baik dari internal maupun eksternal tetapi berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang nantinya akan terbuka di persidangan.</p>
<p dir="ltr"><b>Kerugian Negara Rp4,3 Miliar: Skema Berjalan Bertahun-tahun</b></p>
<p dir="ltr">Dari hasilpenghitungan kerugian negara dirugikan sekitar Rp4,3 miliar akibat manipulasi administrasi dan verifikasi SKTM.</p>
<p dir="ltr">Modus yang terungkap antara lain: penerbitan SKTM tanpa prosedur, manipulasi data, proses verifikasi yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dan pengeluaran dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pasien miskin.</p>
<p dir="ltr">Dua pegawai RSUD dr. Iskak telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka diduga sebagai eksekutor yang memalsukan dokumen SKTM.</p>
<p dir="ltr">"Penetapan Tersangka setelah ditemukan dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP. Penyidik melakukan penahanan dengan berbagai pertimbangan dan untuk mempermudah proses penyidikan," Amri Rahmanto Sayekti, SH., MH</p>
<p dir="ltr"><b>Publik Menunggu: Apakah Ada Tersangka Baru?</b></p>
<p dir="ltr">Saat ditanya mengenai kemungkinan tersangka lain, termasuk pejabat yang berada dalam posisi strategis, Ardi dan Amri Rahmanto Sayekti, SH menegaskan bahwa penyidikan masih berkembang.</p>
<p dir="ltr">“Jika nanti ada fakta hukum yang mengarah ke pihak lain dengan didukung alat bukti, tentu akan kami tindaklanjuti."</p>
<p dir="ltr">Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa ruang untuk penetapan tersangka baru masih terbuka, bergantung pada alat bukti yang sedang digali.</p>
<p dir="ltr">Pemeriksaan Saksi Terus Berjalan. Penyidik Kejari Tulungagung memastikan bahwa pemeriksaan saksi dari berbagai level terus berlanjut, termasuk pegawai administrasi, pejabat struktural, dan pihak rumah sakit yang terkait alur verifikasi serta pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui sistem pengelolaan SKTM.</p>
<p dir="ltr">Beberapa pejabat RSUD sudah dipanggil sebelumnya untuk dimintai keterangan, dan pemeriksaan pendalaman akan terus dilakukan.</p>
<p dir="ltr">"Kita sudah panggil mantan Direktur sekali tapi tidak hadir. Kita akan panggil lagi setelah dilakukan pemeriksaan Tersangka," ucapnya</p>
<p dir="ltr"><b>Komitmen Transparansi di Tengah Sorotan Publik</b></p>
<p dir="ltr">Kasus ini menarik perhatian luas karena menyangkut layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kejari menegaskan kembali bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, namun juga perlu memahami bahwa setiap penyidikan harus berjalan sesuai prosedur untuk menghindari kesalahan penetapan.</p>
<p dir="ltr">“Transparansi tetap kami jaga, namun teknis penyidikan tidak dapat dibuka seluruhnya. Yang jelas, tidak ada yang ditutupi.” (Jen)</p></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Kejari Tulungagung Pastikan Penanganan Kasus Korupsi Dana SKTM RSUD Tulungagung Sesuai SOP dan Transparan

BERITA KORUPSI .CO — Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dugaan korupsi dana Surat Ke...

Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

09.03 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/s719/IMG_20251116_221602.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="719" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/w640-h454/IMG_20251116_221602.jpg" width="640" /></a><br /><b><span style="font-size: 20px;">"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?"</span></b></div><div style="text-align: justify;">
<p dir="ltr"><b>BERITA</b><span style="color: #f02c1f;"><b>KORUPSI</b></span><b>.CO</b>  — <br />
Kasus dugaan korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung terus bergulir dan menyita perhatian publik. Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dua orang tersangka, sementara Kejaksaan menyebutkan jumlah kerugian negara sekitar Rp4,3 miliar dalam pengelolaan dana SKTM sepanjang tahun 2022–2024.</p>
<p dir="ltr">Namun, di lapangan muncul pertanyaan besar: Apakah kasus ini benar hanya melibatkan dua pegawai? Atau ada pejabat lain di tubuh manajemen RSUD dr. Iskak Tulungagung yang seharusnya ikut bertanggung jawab namun sengaja tidak disentuh?</p>
<p dir="ltr">---</p>
<p dir="ltr"><b>Dua Tersangka Dari RSUD dr. Iskak Tulungagung </b></p>
<p dir="ltr">Dalam kasus dugaan korupsi dana pelayanan SKTM di RSUD dr. Iskak Tulungagung, Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dan menahan dua orang Tersangka dari pihak RSUD, yaitu;</p>
<p dir="ltr"></p><ol><li>Yudi Rahmawan (YU), Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak. Ia disebut sebagai pihak yang diduga mengetahui dan mengarahkan mekanisme penyisihan dana SKTM yang tidak disetorkan ke kas rumah sakit.</li><li>Reni Budi Kristanti (RB/RN), Staf pengelola keuangan dan data SKTM, yang diduga menjadi pelaksana dalam pengumpulan dana dan penyelewengan penerimaan pasien SKTM.</li></ol><p></p>
<p dir="ltr">Keduanya telah ditahan setelah melalui pemeriksaan intensif oleh jaksa.</p>
<p dir="ltr">---</p>
<p dir="ltr"><b>Kerugian Negara Rp4,3 Miliar dari Dana SKTM</b></p>
<p dir="ltr">Hasil audit menjadi dasar penyidikan menyebutkan bahwa praktik pemotongan, penyisihan, dan tidak disetorkannya dana SKTM ke kas RSUD yang menjadi kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar.</p>
<p dir="ltr">Modus yang teridentifikasi antara lain:</p>
<p dir="ltr"></p><ol><li>Pembayaran pasien SKTM tidak seluruhnya disetorkan ke kas RSUD.</li><li>Sebagian dana “dipisahkan” dan dikumpulkan secara manual.</li><li>Ada bukti aliran dana yang mengarah ke Tersangka Yudi, termasuk transaksi yang mencapai ratusan juta rupiah.</li><li>Praktik berlangsung sistematis selama lebih dari dua tahun.</li></ol><p></p>
<p dir="ltr">---</p>
<p dir="ltr"><b>Apakah Hanya Dua Orang (Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti) yang Terlibat?</b></p>
<p dir="ltr">Inilah pertanyaan yang kini menjadi sorotan utama. Lalu bagaimana dengan Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang kini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM Jaksrta setelah tidak jadi mencalonkan sebagai Bupati Tulungagung?</p>
<p dir="ltr">Sebab pengelolaan dana SKTM tidak hanya melibatkan dua orang yaitu Tersangka, tetapi melibatkan beberapa bagian keuangan, pelayanan, dan data. Dengan nilai kerugian yang cukup besar yaitu Rp4,3 miliar, publik menilai penyimpangan semacam ini tidak mungkin berjalan tanpa celah pengawasan pada level struktural tertentu.</p>
<p dir="ltr">---</p>
<p dir="ltr"><b>Timeline Singkat Perkembangan Kasus:</b></p>
<p dir="ltr"></p><ol><li>Tahun 2022–2024 Penyimpangan dana SKTM diduga berlangsung.</li><li>Pertengahan 2025. Kejari Tulungagung meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.</li><li>September 2025. Penyidik Kejari Tulungagung menetapkan dan menahan dua orang Tersangka</li><li>Kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar. Kejari Tulungagung mengumumkan jumlah kerugian negara sebesar Rp4,3 miliar setelah menerima hasil audit</li></ol><p></p>
<p dir="ltr">---</p>
<p dir="ltr"><b>Alur Aliran Dana SKTM;</b></p>
<p dir="ltr"></p><ol><li>Pasien SKTM membayar biaya layanan dengan tarif khusus.</li><li>Dana SKTM seharusnya masuk seluruhnya ke kas RSUD.</li><li>Namun sebagian dana SKTM dipisahkan oleh staf dan pejabat tertentu.</li><li>Dana terkumpul secara manual dan tidak tercatat dalam laporan pendapatan resmi.</li><li>Sebagian dana mengalir ke rekening atau penggunaan pribadi salah satu tersangka.</li><li>Nilai total kerugian negara hasil audit: Rp4,3 miliar.</li></ol><p></p>
<p dir="ltr"><b>Pertanyaannya:</b> Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gersk penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?. </p>
<p dir="ltr"><b>Dampak ke RSUD dan Publik:</b></p>
<p dir="ltr">Kasus dugaan korupsi dana SKTM ini mengguncang reputasi RSUD dr. Iskak — rumah sakit rujukan yang selama ini dianggap sebagai salah satu BLUD terbaik di Jawa Timur. Pelayanan SKTM kini sudakkah dilakukan pengawasan ketat dan diaudit ulang untuk memastikan tidak adanya  manipulasi baru?</p>
<p dir="ltr">Masyarakat berharap kasus ini diusut hingga tuntas karena menyangkut hak pasien miskin, kelompok yang seharusnya paling dilindungi.</p>
<p dir="ltr"><b>Mengapa publik meragukan hanya dua tersangka?</b></p>
<p dir="ltr"></p><ol><li>Modusnya membutuhkan lebih dari dua tangan. Penginputan data fiktif tidak bisa lepas begitu saja dari rantai verifikasi dan persetujuan.</li><li>Ada alur tanda tangan doktmen yang tidak hanya dilakukan oleh Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti.</li></ol><p></p>
<p dir="ltr">Siapa saja nama yang tercantum menandatangani beberapa dokumen ? Apakah tanda tangan tersebut dilakukan secara manual atau elektronik yang tidak cocok dengan waktu kerja mereka? Lalu sampai dimana batas pengawasan yang dilakukan oleh Direktur? </p>
<p dir="ltr">Apakah Kejari Tulungagung berani dan mampu menyeret semua yang terlibat sekalipun ada melindungi? Apakah ada  kemungkinan keterlambatan pejabat lain, termasuk di level direksi, yang ikut bertanggung jawab apabila atau keterlibatannya atas pembiaran hingga raibnya hak orang miskin di Kabupaten Tulungagung?. </p><p dir="ltr">Ditulis oleh: Jentar S. Wartawan BERITAKORUPSI.CO</p></div>

Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regiona Regional Tipikor Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada peneri...

Usai Divonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Yang Menderita Penyakit Pembesaran Kelenjar Getah Bening Pingsan Di Ruang Tahanan Pengadilan: Tanpa Mendapat Pemeriksaan Medis Langsung Dibawa Ke Lapas Militer

10.41 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmGqiS5cbZC8shX3IxSd_GltHG0dJqeCqFpVH-czhviZK1ib3KSRbbkI8h5h-H14bpl0aa3Majd_XWhjINMqJz6L_7NoSuyjGhoPv_U8i0NkmT267r9zOUjX6L1Oor482mlDaITbhr-4hXRvwclB6ZZeY-gm5hSX39nkmSe06RuHjBfV1gAqqmxFyb-9E/s1088/A.,,.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1088" data-original-width="626" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmGqiS5cbZC8shX3IxSd_GltHG0dJqeCqFpVH-czhviZK1ib3KSRbbkI8h5h-H14bpl0aa3Majd_XWhjINMqJz6L_7NoSuyjGhoPv_U8i0NkmT267r9zOUjX6L1Oor482mlDaITbhr-4hXRvwclB6ZZeY-gm5hSX39nkmSe06RuHjBfV1gAqqmxFyb-9E/w280-h487/A.,,.jpg" width="280" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Lalu bagaimana dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1363/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI, dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1172/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI serta UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?.”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Rabu 12 November 2025, membacakan putuasan perkara Nomor: 103-K/PM.III-12/AL/2025 dalam kasus pidana “kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melakukam perbualan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KHUP” dengan menjatuhkan hukuman (Vonis) bebas murni terhadap Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai Terdakwa dengan korban “ASPA” selaku anak tiri kedua Terdakwa (korban lahir tahun 2003, dan anak tiri pertama lahir tahun tahun 2000 dari pernikahan pertama ibu korban yakni dr. Maedy Christiyani Bawolje tahun 2001) atau anak kandung kedua dari pernikahan pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya, dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (yang saat ini bertugas di Mabes Polri) yang menikah pada Novmber 2001 di Batu, Jawa Timur (kemudian bercerai pada tahun 2011 di PN Batam/Catatan Spil dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Malang). Sedangkan pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje yang kedua pada tahun 2013 (dan bercerai pada tahun 2017 di PA Surabaya) memiliki 1 anak angkat laki-laki. Sementara pernikan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada tahun 2021 belum dikaruniai anak (bercerai pada September 2025 di PA Surabaya dan saat ini masih proses hukum di Pengadilan Tinggi Agama)<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b></span><br /><span style="color: #2b00fe;">SIDANG KASUS PERKARA PENCABULAN DI DILMIL III-12 Sby: Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra - https://www.beritakorupsi.co/2025/11/sidang-kasus-perkara-pencabulan-di.htm</span>l<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Kondisi Terdakwa Menderita Penyakit Pembesaran Kelenjar Getah Bening Dan Benjolan Di Dalam Perut, Paha Kanan Dan Kiri Serta Jantung</span></b>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWvzl90rDby6524cq5dQW69DbKP0jFts1jTTNCBstwR77v-TtF6gWwPzWtZMU4ocX-FXbssCLGp5kV5RiEZ6s1qf1vQwIFZP3pvzYm40ePYzabTcP8ZJKyeHJiUX-D3eMaguC512tBaGicBrbgKydPL9irXAjL_q9sFLFiXxSQvkxVWV4SsQL_tvrjtHo/s640/6..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWvzl90rDby6524cq5dQW69DbKP0jFts1jTTNCBstwR77v-TtF6gWwPzWtZMU4ocX-FXbssCLGp5kV5RiEZ6s1qf1vQwIFZP3pvzYm40ePYzabTcP8ZJKyeHJiUX-D3eMaguC512tBaGicBrbgKydPL9irXAjL_q9sFLFiXxSQvkxVWV4SsQL_tvrjtHo/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra menderita penyakit pembesaran kelenjar getah bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri serta jantung sejak tahun 2020 an sesuai dengan surat keterangan dokter dari RS Kangker Jakarta, RS Dharmais Jakarta, RS Mayapada, RS National Hospital, RS Haji, RS Onkologi Surabaya dan RSPAL dr. Ramelan Surabaya<br /><br />Sebelum persidangan, Tedakwa sempat menyampaikan kepada wartawan beritakorupsi.co yang menemuinya di ruang tahanan Pengadilan tentang penyakitnya yang mengalami pembengkakan di sekitar paha kanan dan kiri serta jantung. Sehingga saat masuk dan keluar ruang sidang, Terdakwa berjalan terlihat dipaksakan. Namun sebagai prajurit TNI, Terdakwa tetap menjalani proses persidangan.<br /><b><br /><span style="font-size: medium;">Kejadian Sebelum Persidangan:</span></b><br />Sebelum persidangan dimulai, sekitar pulul 11 siang, dr. Maedy Christiyani Bawolje, istri Terdakwa (dalam proses hukum perceraian di Pengadilan Tinggi Agama) dengan didampingi Pengacaranya datang ke Pengdilan Militer III-12 Surabaya. dr. Maedy Christiyani Bawolje menemui Terdakwa yang saat itu berada di ruang tahanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan langsung marah-marah. Setelah selesai marah-marah ke Terdakwa, dr. Maedy Christiyani Bawolje menemui ibu kandung Terdakwa. Hal itu seperti yang disampiakan ibu kandung Terdakwa kepada wartawan<br /><br />“Ada Maedy (dr. Maedy Christiyani Bawolje) habis marah-marah sama Radit (Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra). Kesaya juga. Tapi saya bilang aja “saya tidak kenal anda”. Memang saya tidak kenal,” ucap ibu kandung Terdakwa saat menemui wartawan beritakorupsi.co di sekitar gedung Pengadilan<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Sidang Dimulai Pukul 13:00 – 13: 52 Wib:</span></b>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0ub2aLEJaduxeMfz8EnH-P9gUwixgeGUgkblemKJMNBMb3QoLdpfkabDUWwQDE5Hbyp2kNNIYl7dvALlq4RkVwopl9WFxBnbZZv3KHy0e2alFeT75gfqWjCWzw6xDgW2JB4oXAGNAknAMyOIkU5zI0PtaE3uHKNbrNJhQ_AXf0SJocW7TqV6OtK4vW_k/s1600/A5.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0ub2aLEJaduxeMfz8EnH-P9gUwixgeGUgkblemKJMNBMb3QoLdpfkabDUWwQDE5Hbyp2kNNIYl7dvALlq4RkVwopl9WFxBnbZZv3KHy0e2alFeT75gfqWjCWzw6xDgW2JB4oXAGNAknAMyOIkU5zI0PtaE3uHKNbrNJhQ_AXf0SJocW7TqV6OtK4vW_k/w640-h288/A5.jpg" width="640" /></a></div>Sidang putusan terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Rabu, 12 November 2025 dimulai sekitar pukul 13:00 – 13:52 Wib yang diketuai oleh Majelis Hakim yang diketuai <span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;">Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH yang juga selaku Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA serta </span>serta Panitra Pengganti (PP) Kapten Kum Destri Prasetyoandi, SH., MH diruang sidang utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Rabu, 12 November 2025) yang dihadiri Otmil  III-11 Surabaya Mayor CHK Kurnia, SH, Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari  Yayasan Lembaga Bantua Hukum (YLBH)  Wira Yuda (PPAD) Jakarta yang terdiri dari Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH,; Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH;, Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum,;  Kolonel (Purn) Bhumi A, SH., MH,; Letkol (Purn) Rudi Sangadji, SH., MH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH serta dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya yakni Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b></span><br /><span style="color: #2b00fe;">Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html</a><br /><br />Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 Sby Dalam Perkara Dugaan Penca**lan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html</a></span>  <span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Terdakwa Pingsan di Ruang Tahanan Pengadilan Beberapa Menit Kemudian:</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU4dynAwV_GMFGhNXNRMsSFPZj0wBabspmRIfnrI50qGPZfS4TzdW0veOcAeA7-tMGH5s9-5EhYavm5K1AqqhvEkYVywftP2GDsekTgFAGj7LWSfPZqadtwtAi2YRD2qlm4c9cWTPqkT_6FFcn0sODNOWNubUFGtY5G-QVvbNgoUAcmKHeu9qTK8cNHW4/s1088/A.,,.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1088" data-original-width="626" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU4dynAwV_GMFGhNXNRMsSFPZj0wBabspmRIfnrI50qGPZfS4TzdW0veOcAeA7-tMGH5s9-5EhYavm5K1AqqhvEkYVywftP2GDsekTgFAGj7LWSfPZqadtwtAi2YRD2qlm4c9cWTPqkT_6FFcn0sODNOWNubUFGtY5G-QVvbNgoUAcmKHeu9qTK8cNHW4/w368-h640/A.,,.jpg" width="368" /></a></div>Usai Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya membacakan putusannya, Terdakwa dengan pengawalan Provos, keluar dari ruang sidang dan langsung masuk ke ruang tahanan Pengadilan, b eberapa menit kemudian Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra langsung pingsan<br /><br />“Radit (Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra) pingsan di ruang tahanan,” kata Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum, salah seorang dari Tim PH Terdakwa saat masuk ke ruang PH dengan mengambil Hendphonya, dimana saat itu wartawan beritakorupsi.co sedang wawancara dengan Tim PH lainnya, yaitu Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH sehingga membuat suasana agak tegang<br /><br />Semua Tim PH termasuk wartawan beritakorupsi.co langsung menuju ruang tahanan, disana kedua orang tua Terdakwa sudah berusaha memberikan pertolongan seadanya, termasuk Wakotmil (Wakil Kepala Oditur Militer III-11 Sby) memberikan minyak kayu putih untuk diolesi.  <br /><br />Beberapa menit kemudian, Terdakwa digotong menuju salah satu ruang kosong disamping ruangan Oditur Militer. di ruangan tersebut terdapat tempat tidur kecil sehingga Terdakwa pun dibaringkan dengan posisi kela dipangkuan ayahnya. Wartawan beritakorupsi.co yang saat itu diperboleh oleh Panmud Pengadilan untuk masuk, berusaha memberikan pertolongan dengan membantu Terdakwa duduk dengan memberikan air miniral<br /><br />Dari pengamatan Wartawan beritakorupsi.co, selama Terdakwa pingsan di ruang tahanan Pengadilan hingga dipindahkan ke ruangan kosong, Otmil  Mayor CHK Kurnia, SH Tak Terlihat. Terlihat tak lama setelah Terdakwa akan dibawa ke Lemasmilm (Lembaga Pemasyarakatan Militer) III-Surabaya<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Tim PH Terdakwa Meminta Agar Dibawa Ke Rumah Sakit Namun Dibawa Ke Lemasmil</b><br /></span><br />Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa beberapa kali mengajukan permohonan ke otmil mapun ke petugas yang mengawal terdakwa agar terdakwa di bawa  ke rumah sakit sebelum ke lemasmil. namun permohonan itu ditolak dengan alasan ke lemasmil dulu, dan dari lemasmil di bawa  dengan ambulan. Mau tidak mau, dengan rasa kecewa, Tim PH dan kedua orang tua serta keluga Terdakwa dengan mengajak Wartawan beritakorupsi.co berangkat menuju Lemasmil di Sidoarjo. <br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Terdakwa Menggunakan Kursi Roda dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya Menuju Mobil Tahanan</b><br /></span><br />Setelah permohoan Tim PH terdakwa tak terkabulakan, Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan menggunakan kursi roda meninggalkan rungan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menuju mobil tahanan, dan beberapa kelurga Terdakwa termasuk salah seorang Tim PH berada di mobil tahana untuk bisa memperhatikan kondisi Terdakwa.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvkk6ODoEHELpGDrbALtBKHm1MdDCfLLIqrz-LJ6rYck8Wl5DtNA4DWfBQwcvaJfyAxIWufMBmzkVE1aHM4bj_kDKWbr0BUQ9ZJ06LQ1GB5PHug5Hd9BFGUhy2qf6jdYzcxRRnBZQYfrONAhblHBoJCFDaHO0ya_nhhsBSjDBeOlnQDiEEVJEvh1sHmuk/s736/A7.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="736" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvkk6ODoEHELpGDrbALtBKHm1MdDCfLLIqrz-LJ6rYck8Wl5DtNA4DWfBQwcvaJfyAxIWufMBmzkVE1aHM4bj_kDKWbr0BUQ9ZJ06LQ1GB5PHug5Hd9BFGUhy2qf6jdYzcxRRnBZQYfrONAhblHBoJCFDaHO0ya_nhhsBSjDBeOlnQDiEEVJEvh1sHmuk/w391-h400/A7.jpg" width="391" /></a></div><br />Hingga sekitar pukul 4 sore (pukul 16.00 Wib), Tim PH dan keluarga menunggu diluar dan tidak diperbolehkan masuk Lemasmil kecuali hanya satu orang dari Tim PH yaitu Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum dan itupun tak lama dengan alasan bukan jam besuk, bahkan tidak dapat bertemu dengan Kepala Lemasmil untuk menyampaikan permohonan agar Terdakwa/Terpidana dijinkan ke Rumah Sakit<br /><br />Sekitar jam 5 sore (jam 17.00 Wib) Tim PH dan keluarga keluar dari Lemasmil mencari pengetikan untuk membuat surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Lemasmil III-Surabaya dengan tembusan RSPAL, hingga Panglima TNI, dan sekitar pukul 6 sore (pukul 18.00 Wib), Tim PH bersama wartawan beritakorupsi.co langsung mengantarkan surat permohonan tersebut ke Lemasmil dan RSPAL, yang sebelumnya Tim PH sudah menghubungi pihak RSPAL dan menyatakan kesiapannya.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Timbul Pertanyaan Keluarga dan Tim PH dari Terdakwa:</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPDdCY5IEkAm21KFyTyq7FGO4OFwvdM9nrDWbZtUkY_IsWBiiNiRlBki2BqRxZLv_odDYIZtyJ9lC-YUfjTU_2Ulwd6TCqVRobXm0NQNpoZ_B8h7OZNGp3lrcobpRM25ZFmV1fUmL9XMBcgvx0JRF6GvrE8nbTJLodyoypTMDX8yp6DHqQkS_mivtWga0/s640/2..jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPDdCY5IEkAm21KFyTyq7FGO4OFwvdM9nrDWbZtUkY_IsWBiiNiRlBki2BqRxZLv_odDYIZtyJ9lC-YUfjTU_2Ulwd6TCqVRobXm0NQNpoZ_B8h7OZNGp3lrcobpRM25ZFmV1fUmL9XMBcgvx0JRF6GvrE8nbTJLodyoypTMDX8yp6DHqQkS_mivtWga0/w400-h180/2..jpg" width="400" /></a></div>Dalam kondisi seperti yang dialami oleh Terdakwa yang juga Terpidana, apakah memang lebih mengutamamakan proses hukum masuk Lapas untuk menjalani hukuman pidana penjara dari pada kemunusiaan dengan membawa atau mendatangkan dokter dari pihak RS TNI AL untuk memeriksa kesehatan Tedakwa?<br /><br />Lalu bagaimana dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1363/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI, dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1172/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI serta UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf b : mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, dan huruf d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak? Apakah ketiga peraturan perudang-undangan ini tidak berlaku dalam kondisi seperti yang dialami Terdakwa/Terpidana?. (*) <br /></div>

Usai Divonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Yang Menderita Penyakit Pembesaran Kelenjar Getah Bening Pingsan Di Ruang Tahanan Pengadilan: Tanpa Mendapat Pemeriksaan Medis Langsung Dibawa Ke Lapas Militer

News Pemerintahan Pidana Regional Usai Divonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Yang Menderita Penyakit Pembesaran Kelenjar Getah Bening Pingsan Di Ruang Tahanan Pengadilan: Tanpa Mendapat Pemeriksaan Medis Langsung Dibawa Ke Lapas Militer

“Lalu bagaimana dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1363/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakat...

SIDANG KASUS PERKARA PENCABULAN DI DILMIL III-12 Sby: Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra

10.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZyDEczdd6jhzJicMtw30oAQKAHC8qQ78qW5VFg3KLY0Ox6f9ggMG5A4RrdZ9e4qxKv2Zg_OGIt4Al2tkmZ9xBN5aOOyXsrySg1j-digmwOWA-BW-iWoZE_2epqKkKrylj5iTpUVqFvsRvlCw6cKDnl5cvY7d8AXS86FWIGS3ZPtltd5Ajfal47LqQmGc/s1600/A4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZyDEczdd6jhzJicMtw30oAQKAHC8qQ78qW5VFg3KLY0Ox6f9ggMG5A4RrdZ9e4qxKv2Zg_OGIt4Al2tkmZ9xBN5aOOyXsrySg1j-digmwOWA-BW-iWoZE_2epqKkKrylj5iTpUVqFvsRvlCw6cKDnl5cvY7d8AXS86FWIGS3ZPtltd5Ajfal47LqQmGc/w640-h288/A4.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya: Dakwaan Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya tidak tidak terbukti, Alat bukti yang diajukan Otmil hanya satu (Pasal 184 KUHAP - Pasal 183 KUHAP),  Keterangan Korban berubah-ubah, keterangan Saksi lainnya hanya mendengar dari Korban, Depresi yang dialami Korban bukan karena kasus pencabulan tahun 2021 Yang ddilakukan Terdakwa (selaku ayah sambung Korban) dan dilaporkan tahun 2024 hanya untuk dihukum berat, keterangan Ahali LPSK tidak relevan karena Ahli sebagai pendamping Korban. Lalu apakah kasus ini sengaja dipaksakan karena adanya Intervensi pihak lain???#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Rabu 12 November 2025, membacakan putuasan perkara Nomor: 103-K/PM.III-12/AL/2025 dalam kasus pidana “kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melakukam perbualan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KHUP” dengan menjatuhkan hukuman (Vonis) bebas murni terhadap Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai Terdakwa dengan korban “ASPA” selaku anak tiri kedua Terdakwa (korban lahir tahun 2003, dan anak tiri pertama lahir tahun tahun 2000 dari pernikahan pertama ibu korban yakni  dr. Maedy Christiyani Bawolje tahun 2001) atau anak kandung kedua dari pernikahan pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya, dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (yang saat ini bertugas di Mabes Polri) yang menikah pada Novmber 2001 di Batu, Jawa Timur (kemudian bercerai pada tahun 2011 di PN Batam/Catatan Spil dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Malang). Sedangkan pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje yang kedua pada tahun 2013 (dan bercerai pada tahun 2017 di PA Surabaya) memiliki 1 anak angkat laki-laki. Sementara pernikan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada tahun 2021 belum dikaruniai anak (bercerai pada September 2025 di PA Surabaya dan saat ini masih proses hukum di Pengadilan Tinggi Agama)<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Jalannya Persidangan: </b></span><br />Putusan bebas murni terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dibacakan langsung oleh Majelis Hakim yang <span style="font-family: georgia;">diketuai <span style="background-color: white; color: #333333; font-size: 12px;">Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH yang juga selaku Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA </span>serta Panitra Pengganti </span>(PP) Kapten Kum Destri Prasetyoandi, SH., MH diruang sidang utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Rabu, 12 November 2025) yang dihadiri Otmil  III-11 Surabaya Mayor CHK Kurnia, SH, Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari  Yayasan Lembaga Bantua Hukum (YLBH)  Wira Yuda (PPAD) Jakarta yang terdiri dari Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH,; Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH;, Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum,;  Kolonel (Purn) Bhumi A, SH., MH,; Letkol (Purn) Rudi Sangadji, SH., MH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH serta dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya yakni Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1ixzF4QAkUOKl7KtH07zjDpIaKBRXkdWBvQgh69Gx179pQSFHMxhWunNazMw5lYbSyo7UMqUlNy3LOPtd9daoxscOjFnCafRC9tGChdIXHbUj1czwCiCgM12q_I0AxtG-V8hm0N3U7bkaeVpAjKEGMgMIMMjEzee2FA_T_B1Lo8-2iaGDQmEnp9dK09c/s1600/A5.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1ixzF4QAkUOKl7KtH07zjDpIaKBRXkdWBvQgh69Gx179pQSFHMxhWunNazMw5lYbSyo7UMqUlNy3LOPtd9daoxscOjFnCafRC9tGChdIXHbUj1czwCiCgM12q_I0AxtG-V8hm0N3U7bkaeVpAjKEGMgMIMMjEzee2FA_T_B1Lo8-2iaGDQmEnp9dK09c/w400-h180/A5.jpg" width="400" /></a></div>Selain itu, dari pantauan beritakorupsi.co, persidangan juga diliput puluhan Wartawan dari berbagai Media baik TV, Radio, Harian Cetak maupun Media Online sesuai daftar yang tercantum di daftar Piket Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan juga dihadiri istri Terdakwa atau ibu kandung Korban, dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya termasuk dari Kodam V Brawijaya serta puluhan Mahasiswa/i<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Baca juga :</b></span><span style="color: #2b00fe;"><br />Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html</a><br /><br />Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 Sby Dalam Perkara Dugaan Penca**lan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html</a></span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Tuntutan Oditur Militer Pada Sidang Sebelumnya:</b></span><br />Oditur Militer III-11 Surabaya mengatakan bahwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP, dan menuntut Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari anggota TNI AL serta membayar Restitusi kepada Korban sebesar Rp52.878.222<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Pertimbangan Majelis Hakim Manjatuhkan Vonis Bebas:</b></span><br />Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra bukan tidak beralasan, atau bukan pula karena adanya intervensi dari pihak manapun juga termasuk dari lingkungan TNI, apalagi Terdakwa hanya perwira pertama berpangkat Lenan Satu (Lettu) begitu juga orang tua Terdakwa bukan orang militer melainkan swasta dan pensiunan PNS di pemerintah Kabupaten bukan perintah pusat, yang berbeda dengan orang tua Korban, yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Rk-MrjcmjSz7453gdbUcj0JPr_y_mo7C_R-Fx-_dhXl-UnOBbGuwBAxs3cz3rSnJYYwqcqiCbfzjeuWEwUon55JIpA09dpZVoxtZcaTn97C29QjPvSnOHHiygkZTjR5uKZiO493BvuHL7wbDR59FKnRL-kE_h5VN-2TAYZID601u8yv6kOx3g1BYsyo/s1600/A3.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Rk-MrjcmjSz7453gdbUcj0JPr_y_mo7C_R-Fx-_dhXl-UnOBbGuwBAxs3cz3rSnJYYwqcqiCbfzjeuWEwUon55JIpA09dpZVoxtZcaTn97C29QjPvSnOHHiygkZTjR5uKZiO493BvuHL7wbDR59FKnRL-kE_h5VN-2TAYZID601u8yv6kOx3g1BYsyo/w400-h180/A3.jpg" width="400" /></a></div>Tetapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya adalah berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu;<ol><li>Dakwaan dan Tuntutan Tidak Terbukti. Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul sebagaimana Pasal 289 KUHP, karena Korban mempraktekkan di persidangan dihadapan Majelis Hakim, dimana saat itu (sekitar Juni tahunn2021) kedua tangan korban menutup wajahnya sehingga tangan Korban rapat dengan badan/tubuhnya sehingga tidak mungkin tangan Terdakwa masuk kebagian dada Korban</li><li>Alat Bukti Yang Sah Sesuai Pasal 184 KUHAP: </li><li>Majelis Hakim mengatakan, bahwa alat bukti dari Oditur Militer hanya satu yaitu keterangan Korban. Sedangkan keterangan ibu, kakak dan tante Korban, hanya mendengar cerita dari Koban. </li><li>Terkait surat keterangan dokter yang dijadikan alat bukti, Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak ada hasil Visum, sedangkan surat yang dijadikan sebagai alat bukti hanyalah keterangan berobat dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. </li><li>Keterangan Ahli dari LPSK yang dihadirkan Oditur Militer. Majelis Hakim mengatakan tidak relevan karena Ahli dari LPSK adalah sebagai pendamping Korban dan saksi lainnya dalam perkara sebelumnya maupun perkara Pasal 289. Yang menurut Majelis Hakim, bahwa Ahli seharusnya netral.</li><li>Keterangan Ahli Pidana DR. Sholahuddin, SH., MH yang dihadirkan Oditur Militer. Majelis Hakim megatakan, Ahli mejelaskan bahwa minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KIHP</li><li>Tuntutan Restitusi Oditur Milter sebesar Rp52.878.222. Majelis Hakim mengatakan, bahwa tuntutan restitusi Oditur Militer muncul tiba-tiba dalam tuntutan yang seharusnya ada prosedur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022. Pertimbangan lain Majelis Hakim menolak restitusi adalah karena Korban adalah keluarga TNI AL, dimana pengobatan akan diperoleh secara gratis dari Rumah Sakit RSPAL Surabaya tetapi Korban memilih ke Rumah Sakit lain. Kemudian pendampingan hukum, menurut Majelis Hakim bahwa Korban selaku keluarga TNI AL dapat meminta pendampingan hukum dari lingkungan TNI AL sesuai dengan Perturan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkata Laut. Tetapi Korban memilih pendampingan hukum dari Kodan V Brawijaya sehingga tidak punya Legal Standing</li><li>Depresi yang dialami Korban. Majelis Hakim mengatakan bahwa depresi yang dialami Korban bukan akibat perbuatan Terdakwa tahun 2021 karena hubungan Korban dengan Terdakwa baik-baik saja sesuai bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, dan Korban juga dapat prestasi dalam bahasa inggris. Selain itu, Terdakwa sebelum menikah dengan Ibu Korban pada tahun 2021, pernah menyelesaikan kasus hubungan *** antara Korban dengan laki-laki <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAtQ3YvcVKd4x2IfuPQzwSLaIYJsKp6wrsuZbvCOTH6LGuwu1JzrBu4nwtXc2SkogB_BanIn-DKAR-Q_9gWUWNjVfQ6iezyw1cdqEx4avGlntskEcQyryQm7l5kiJVY4W3vEPHplpkSSHiF-ACUUu0ikQjFVBz7XUnLjRD0Q4-wvw7GNfQUejEWZRfjdU/s1280/A8.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAtQ3YvcVKd4x2IfuPQzwSLaIYJsKp6wrsuZbvCOTH6LGuwu1JzrBu4nwtXc2SkogB_BanIn-DKAR-Q_9gWUWNjVfQ6iezyw1cdqEx4avGlntskEcQyryQm7l5kiJVY4W3vEPHplpkSSHiF-ACUUu0ikQjFVBz7XUnLjRD0Q4-wvw7GNfQUejEWZRfjdU/w400-h225/A8.jpg" width="400" /></a></div>Dari pertimbangan tersebut diatas adalah berdasakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bukan karena Kolusi antara Majalis Hakim dengan pihak Terdakwa, apalagi bukan karena adanya intervensi maupun karena Penasehat Hukum Terdakwa dari LBH Wira Yuda sebagai wadah dari PPAD (Perstuan Purnawirawan Angkatan Darat) ataupun karena keluarga Terdakwa berkirim surat untuk meminta bantuan dari Petinggi TNI agar di vonis bebas.<br /><br />Satu hal yang tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim, yaitu terkait adanya perbedaan antara berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 berbeda dengan berkas perkara yang diperiksa di Persidangan yaitu Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang sudah berkeuatan hukum tetap sesuai dengan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa<br /><b><br /><span style="font-size: medium;">Putusan Majelis Hakim:</span></b><br />Sehingga dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengatakan bahwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan sebagaimana Pasal 289 KUHP. Oleh karena itu, lanjut Majelis Hakim. Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta memulihkan <br /><br />“Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI:<ol><li>Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: dr. Raditya Bagua Kusuma Eka Putra, Lettu Laut (K), tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".</li><li>Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.</li><li>Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH</li></ol><span style="font-size: medium;"><b>Timbul Pertanyaan dari Keluarga Terdakwa:</b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtmpYaUQBAa-wtQolaeVbGLf6_cb0QsKM8OD2VBuYL62z953vOFmQw2Gtc6jMEK-qe40ekpPiP2N2MtrGexVDP7TKFdZzfM-WtGEOd6Log5bsgk-fggY1Fzl6cDuucA-vCogw3BQf88eH80FGDdTdqva1XRXGw21h39AU6SKNvCpKE4KWIxvELOwa76sU/s1280/A6.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtmpYaUQBAa-wtQolaeVbGLf6_cb0QsKM8OD2VBuYL62z953vOFmQw2Gtc6jMEK-qe40ekpPiP2N2MtrGexVDP7TKFdZzfM-WtGEOd6Log5bsgk-fggY1Fzl6cDuucA-vCogw3BQf88eH80FGDdTdqva1XRXGw21h39AU6SKNvCpKE4KWIxvELOwa76sU/w400-h225/A6.jpg" width="400" /></a></div>Dari pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman (vonis) bebas terhadap Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan justru menimbulkan pertanyaan dari pihak keluarga Terdakwa. Apakah kasus ini sengaja dipaksakan karena adanya intervensi dari pihak lain agar Terdakwa dipenjara dan dipecat dari TNI AL sesuai dengan tuntutan Oditur Militer karena Terdakwa bukan dari keluarga besar TNI?<br /><br />Apakah Kodam V Brawijawa tidak mengetahui Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kasal Nomor 1 tahun 2020 tentang Bantuan Hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut? Atau bolehkah anggota TNI aktif atau purnawirawan mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada keluarga TNI yang bukan keluarganya sendiri?<br /><br />Andai saja itri Terdakwa, dr. Maedy Christiyani Bawolje bukan anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya, apakah perkara ini samapi ke pejabat Tinggi dilingkungan TNI khusunya Angkatan Laut? <br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Kronolis Perkara:</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwbRxIQdlFp6GDsm7tMaiHsfxZsmvebDCyFZgEE73sWLrku-TtSHsfX_Dn1h1oP8hUn-3HLkLayx5YriNRa3DJ4Gb4ka-VrZXOIE-9qkMXw8Uju6eIw2CW22yz0lvIWcz7UqMXgdj2ISjc6_6LkxvIaJBguq93AscB4kGc1ldmjwRHszK8hAqO6Vgiiyk/s640/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwbRxIQdlFp6GDsm7tMaiHsfxZsmvebDCyFZgEE73sWLrku-TtSHsfX_Dn1h1oP8hUn-3HLkLayx5YriNRa3DJ4Gb4ka-VrZXOIE-9qkMXw8Uju6eIw2CW22yz0lvIWcz7UqMXgdj2ISjc6_6LkxvIaJBguq93AscB4kGc1ldmjwRHszK8hAqO6Vgiiyk/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2021 atau setidak -tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi-1(istri Terdakwa) di Semolowaru Bahari AA/2 RT/RW 007/002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya,<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tinda pidana "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dengan cara sebagai berikut: <br /><br />Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmapa PK XXII tahun 2015 di Akmil Magelang. Pada tahun 2016 mengikuti Sargolan di Pusdikkes Kodiklatal, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (K), ditempatkan di Satkes Kodiklatal/BP Kodikmar Kodiklatal,<br /><br />Dan pada tahun 2023 dipindahtugaskan di Rumkital Mar Ewa pangalila menjabat sebagai Pau Anastesi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini cangan pangkat Lettu Laut (K) NRP 21516/P<br /><br />Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri dr. Mae'dy Christiyani Bawolje (Saksi-2) pada tanggal 27 April 2021 secara agama islam dan kedinasan sesuai dengan kutipan akte nikah dari KUA Kec. Sukolilo Surabaya Nomor 0168/0022/IV 2021 tanggal 27 April 2021,. Sebelum menikah dengan Saksi-2, Terdakwa berstatus duda anak 1 (satu) yang saat ini tinggal bersama mantan istri Terdakwa di Klaten Jawa Tengah, sedangkan Saksi-2 berstatus janda anak 3 (tiga)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjSFF2R7Yuw5pZ-9Ctel-ZD-KtimVYpxf8tUXOWswem7CWy0f1nqQz4ddK9cxbkSYrg8JF-V8wYz7dgUEH9hRaX5laZzGasFhmB7CRt2TaAa1ZpaBcpNf_WyB6FYFVKEktS0Nl7KniC7Gsoi2nv2eEw2WDATb2fZ6TMmak1E_s6U8XkJkBVlKSsGxG6eM/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjSFF2R7Yuw5pZ-9Ctel-ZD-KtimVYpxf8tUXOWswem7CWy0f1nqQz4ddK9cxbkSYrg8JF-V8wYz7dgUEH9hRaX5laZzGasFhmB7CRt2TaAa1ZpaBcpNf_WyB6FYFVKEktS0Nl7KniC7Gsoi2nv2eEw2WDATb2fZ6TMmak1E_s6U8XkJkBVlKSsGxG6eM/w640-h504/4..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah menikah, Terdakwa tinggal bersama Saksi-2 dan ketiga anak Saksi-2 dirumah orangtua Saksi-2 di Semolowaru Bahan AA/2 RT/RW 007/002 Kel Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya dan sejak awal pemikahan, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sering terjadi permasalahan karena Terdakwa yang sering minum-minuman keras, namun permasalahan tersebut masih diselesaikan dengan baik karena Saksi-2 selalu mengalah agar rumah tangganya baik-baik saja mengingat Saksi-2 pemah gagal (dua kali) dalam kehidupan rumah tangga sebelumnya <br /><br />Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 memerintah Saksi-1 membuat kopi untuk Terdakwa dan mengantarkan ke kamar Terdakwa. Saat Saksi-1 mengantarkan kopi ke kamar sudah ada Terdakwa dan Saksi-2 lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 duduk di atas kasur depan Tendakwa,<br /><br />Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sakai-1 "hari ini ngapain aja?". Saksi-1 jawab dengan menangis habis bersih-bersih rumah, hari ini aku lagi berantem sama mbak". Melihat Saksi-1 bercerita kepada Terdakwa sambil menangis lalu Saksi-2 mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Terdakwa dan Sakai-1 makan malam sambil Saksi-2 keluar dari kamar meninggalkan Terdakwa dengan Saksi-1<br /><br />Bahwa setelah Saksi-2 keluar dari kamar Terdakwa mulai mendekati Saksi-1 sambil berkata "kamu sekarang sudah mulai berisi dek", namun Saksi-1 diam saja. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba lengan kiri Sakai-1 dan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam baju Saksi-1 lalu memegang payudara Saksi-1 sebelah kiri dan dengan reflek Saksi-1 menepis tangan Terdakwa, namun tangan kanan Terdakwa kembali memegang payudara Saksi-1 sehingga ditepis lagi oleh Saksi-1.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVf_4ly5QJVqLwvanx-UZk_inpOBlLOxJbb0Myv6uZh3m8HTy4zvgiQhfz7Lr5IIBMsdT0oHcfzRWVCKBYLeO7ZnDIpmBfNRuiq0WM5Zf8vvbeAp-RlGWOEfCNMQ4pcRpfNm443EXCcQp0zb6UfH91hvyJ0TMCFkR337af549hwJDo8O9u-LzhZxN5NWI/s640/2.,.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="323" data-original-width="640" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVf_4ly5QJVqLwvanx-UZk_inpOBlLOxJbb0Myv6uZh3m8HTy4zvgiQhfz7Lr5IIBMsdT0oHcfzRWVCKBYLeO7ZnDIpmBfNRuiq0WM5Zf8vvbeAp-RlGWOEfCNMQ4pcRpfNm443EXCcQp0zb6UfH91hvyJ0TMCFkR337af549hwJDo8O9u-LzhZxN5NWI/w640-h324/2.,.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Terdakwa memeluk dan menarik badan Saksi-1 hingga badan Saksi-1 menindih badan Terdakwa dengan posisi masih merangkul. Selanjutnya Saks-1 merasa risih lalu Saksi-1 merangkak kebelakang hingga lepas dari rangkulan Tendakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saks-1 "sini sama ayah”. Saksi-1 menjawab "saya mau makan dulu" sambil meninggalkan Terdakwa <br /><br />Bahwa selanjutnya Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya (Saksi-3) sehingga Saksi-3 menyarankan untuk bercerita kepada tantenya Sdri. Nathalia Chistiyani (Saksi-4) kemüdian Saksi-4 menyarankan kepada Saksi-1 untuk bercerita kepada ibunya (Saksi-2),<br /><br />Namun Sakasi-1 tidak berani bercerita kepada Saksi-2 karena takut Saksi-2 tidak percaya dengan perkataan Saksi-1 dan lebih memihak kepada Terdakwa apalagi Terdakwa dan Saksi-2 masih pengantin baru serta Saksi-1 takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;<br /><br />Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akhir tahun 2022 sekira pukul 18:30 Wib saat Terdakwa pulang kerumah dan Saksi-1 membukakkan pintu pagar lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu kok seksi sekali dek”, namun Saksi-1 tidak mengiraukan perkataan Terdakwa tersebut:<br /><br />Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Saksi-1 mengalami trauma, tertekan, depresi, menutup diri, kurang fokus dalam belajar dan merubah penampilan seperti laki-laki, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIo6ohVpFfOWF-96kWQzS7opFkjcsCkDqfdpsHMQywe_4KXNq32c1t6wiJ4dxTzmUJMpdJu2y2fWuHHUViGfy3CHxhb3tMTnmbanXIFQvtXsaDlBqgKrKTYrdRw6aYHnMoF7Yt4YwV2I0Jjyt61g2nW7EMT8157edr2qXrSjK8joaI6nHL3zp5Ht64oXg/s640/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIo6ohVpFfOWF-96kWQzS7opFkjcsCkDqfdpsHMQywe_4KXNq32c1t6wiJ4dxTzmUJMpdJu2y2fWuHHUViGfy3CHxhb3tMTnmbanXIFQvtXsaDlBqgKrKTYrdRw6aYHnMoF7Yt4YwV2I0Jjyt61g2nW7EMT8157edr2qXrSjK8joaI6nHL3zp5Ht64oXg/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Kemudian pada tanggal 25 Juli 2024 saksi-1 melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya kemudian dirujuk ke poli jiwa/psikiatri RSPAL dr. Ramelan Surabaya dan hasil pemeriksaan Saksi-1 mengalami gejala gangguan Post traumatic stress disorder dan trauma yang diderita dan dalam klasifikasi Neurosis dimana pasien masih bisa ada kesadaran bahwa dirinya terganggu. Dimana hal tersebut merupakan gangguan psikologis yang mengganggu kualitas hidup namun realitas pasien tidak terganggu sesuai dengan RAPT dan CPPT dari RSPAL dr. Ramelan Surabaya tanggal 1 Desember 2024 <br /><br />Bahwa selain perkara ini, pada tanggal 29 April 2024 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan putusan Nomor Put/123-K/PM III-12/AL/VIII/2024 tanggal 9 Januari 2025 dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan saai ini masih dalam proses upaya hukum (diMahkamah Agung)<br /><br />Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 289 KUHP. (Jnt) <br /></div>

SIDANG KASUS PERKARA PENCABULAN DI DILMIL III-12 Sby: Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra

News Pemerintahan Pidana Regional SIDANG KASUS PERKARA PENCABULAN DI DILMIL III-12 Sby: Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra

#Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya: Dakwaan Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya tidak tidak terbukti...

Korupsi Proyek IPAL Kota Blitar Rp581,210: Suharyono, Kadis PUPR Bersama 4 Terdakwa Lain Dituntut Ringan, dan 1 Meninggal

18.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW35uvlEQOU9GfBIMLxiuItPEJtIULHsRdq0y9LEQr0bZvRAbea6Azs4EPJqR4V7r-TzyP9kz8jRMaU-hRLuWnFXMXV_Il_2TL1zcoDQPYgfcb9eT7Eh6hFxSBpFpoI4ME9qGowMtEh81PxpflA5l9Fxfa2VzvWZRqKS7-jqGkY2FOIQO2NMgnSjC37Fg/s1280/Blitar.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW35uvlEQOU9GfBIMLxiuItPEJtIULHsRdq0y9LEQr0bZvRAbea6Azs4EPJqR4V7r-TzyP9kz8jRMaU-hRLuWnFXMXV_Il_2TL1zcoDQPYgfcb9eT7Eh6hFxSBpFpoI4ME9qGowMtEh81PxpflA5l9Fxfa2VzvWZRqKS7-jqGkY2FOIQO2NMgnSjC37Fg/w400-h225/Blitar.jpg" width="400" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pegadilan Tipikor pada PN Surabaya, besama JPU Kejari Kota Blitar, Senin, 10 Nopember 2025, kembali menggelar sidang perkara Tindak Pidana Korupsi proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Kepanjenlor, Penambahan Sambungan Rumah di Kelurahan Kauman, serta Pembangunan Tangki Septik Komunal di Kelurahan Turi dan Sukorejo, serta jasa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang didanai dari APBD Pemerintah Kota Blitar tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,61 miliar yang merugikan keuangan negaran sebesar Rp581.210 juta lebih dengan agenda tuntutan dari JPU yang menuntut ringan Lima Terdakwa<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Para Terdakwa adalah:</b></span><br />Suharyono, Kepala Dinas PUPR Kota Blitar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan 4 Terdakwa lainnya adalah swasta selaku Ketua Tim Pengelola Swakelola – Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM), yaitu Tukilan, Masturhudi, Terdakwa Andi Winata dan Terdakwa Hadi Kamisworo. Sementara (Terdakwa) Januar, meninggal semebelum menjalani persidangan.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Pasal Yang Dikenakan JPU Terhadap Kelima Terdakwa:</b></span><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Kelima Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana (perbuatan melawan hukum) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembetansan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.<br /><br />Tetapi menurut JPU, bahwa perbuatan Kelima Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama (menyalah gunakan kewenangan atau jabatan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembetansan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.<br /> <br /><span style="font-size: medium;"><b>Tuntutan JPU Kejari Kota Blitar:</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLiNWodY054yRBEJDkBUkEOWMOPxcC6aQpbhsBUrs-2oAe7DWhWPAf_SwLmsvj9yDSCGha5_CghQghyT560MWUdNnt18S85UpXX0AqEMuCZ5-tXkEFACjL_1zc6C3xSJHfLhFSipEpmRp18H_sZo-aWH5Cya9487SWTJ9Wi9ReLCfhDHh9OFI6vATc-wE/s1600/blitar%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLiNWodY054yRBEJDkBUkEOWMOPxcC6aQpbhsBUrs-2oAe7DWhWPAf_SwLmsvj9yDSCGha5_CghQghyT560MWUdNnt18S85UpXX0AqEMuCZ5-tXkEFACjL_1zc6C3xSJHfLhFSipEpmRp18H_sZo-aWH5Cya9487SWTJ9Wi9ReLCfhDHh9OFI6vATc-wE/w640-h288/blitar%203.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Suharyono dituntut pidana penjara selama 3,6 tahun denda sebesar Rp100 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan tanpa uang pengganti. Terdakwa Tukilan dituntut pidana penjara selama 2,6 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp243,115 juta lebih subsider pidana penjara selama 1 tahun. Sementara Terdakwa Masturhudi, Terdakwa Andi Winata dan Terdakwa Hadi Kamisworo dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan tanpa memabayar  uang pengganti.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Dua Terdakwa Yang Sudah Divonis Terlebih Dahulu:</b></span><br />Dua Terdakwa yang sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pegadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Juli 2025 adalah Glady Tri Handono dan M. Zamroji. Keduanya adalah swasta. Keduanya divonis pidana penjara masing-masing selama 2 tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Tuntutan Dibacakan di Persidangan:</b></span><br />Sementara tuntutan pidana terhadap Kelima Terdaka (Suharyono,Tukilan, Masturhudi, Terdakwa Andi Winata dan Terdakwa Hadi Kamisworo), dibacakan JPU di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 10 Nopember 2025 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP). Sementara kelima  Terdakwa didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Kronologis Perkara</b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ToQvpHexx7cf1-LmyGAXzPJZRh8z4rPryvuUjtMxphmn74ReSSJsFfc2zoBxTMEKbLMurl1FoUOS4bbtuFWkz5T1uP58Mszx3dj8Zmu6zbt4osC0W3q6QPfpkvYML3xxTXOvGet_Mfnf08qhb8TWW1oXhpwtOtBVji1UmiM321A7aZ0mc6brFADaX2o/s1600/Blitar%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ToQvpHexx7cf1-LmyGAXzPJZRh8z4rPryvuUjtMxphmn74ReSSJsFfc2zoBxTMEKbLMurl1FoUOS4bbtuFWkz5T1uP58Mszx3dj8Zmu6zbt4osC0W3q6QPfpkvYML3xxTXOvGet_Mfnf08qhb8TWW1oXhpwtOtBVji1UmiM321A7aZ0mc6brFADaX2o/w640-h288/Blitar%202.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Blitar mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBD Kota Blitar sebesar Rp1,61 miliar lebih untuk proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Kepanjenlor, Penambahan Sambungan Rumah di Kelurahan Kauman, serta Pembangunan Tangki Septik Komunal di Kelurahan Turi dan Sukorejo, termasuk jasa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dengan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) Wiroyudan yang diketuai Terdakwa Tukilan berupa belanja hibah sebesar Rp478,78 juta.<br /><br />Sementara pekerjaan penambahan saluran rumah di Kelurahan Kauman sebesar Rp125 juta dikerjakan oleh Terdakwa Hadi Kamisworo selaku Ketua TPS-KSM Ndaya’an. Pekerjaan pembangunan tangki septik komunal di Kelurahan Turi senilai Rp400 juta dikerjakan oleh Terdakwa Andi Winata selaku Ketua TPS-KSM Turi Bangkit. Pekerjaan pembangunan tangki septik komunal di Kelurahan Turi di Kelurahan Sukorejo senilai Rp400 juta dikerjakan oleh Terdakwa Mastur Hudi selaku Ketua TPS-KSM Mayang Makmur 2  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi639TywzzRZJNoJWcjsCEUGsbI-FXhlBcfHx6CpKbHgFWu_XRmN3VX7Y4RZ803pPQXzU_0suHhRmPC3HlcP4Ys5GmPSgFZV5SzfrKTk3L50dg4FsmWy24B6cmJAHuILKcbxaqayN59a15852-Rs4S3es421vJQ678frVC5gG9RdxWxAIx-LPF51G_9oSQ/s1600/blitar%204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi639TywzzRZJNoJWcjsCEUGsbI-FXhlBcfHx6CpKbHgFWu_XRmN3VX7Y4RZ803pPQXzU_0suHhRmPC3HlcP4Ys5GmPSgFZV5SzfrKTk3L50dg4FsmWy24B6cmJAHuILKcbxaqayN59a15852-Rs4S3es421vJQ678frVC5gG9RdxWxAIx-LPF51G_9oSQ/w640-h288/blitar%204.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kegiatan tersebut, Terdakwa Suharyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).melakukan penunjukan langsung TFL teknis dan pemberdayaan tanpa melalui proses seleksi (lelang) terbuka. Selain itu, Terdakwa Suharyono menentukan lokasi pekerjaan fisik hanya berdasarkan usulan, serta penentuan lahan yang tidak sesuai kriteria.<br /><br />Terdakwa Suharyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat SK terkait pembentukan TPS-KSM tanpa membentuk panitia pemilihan dan kajian telrlebiih dahulu, serta tidak melakukan pengecekan kebenaran/verifikas<br /><br />Dalam pencairan anggaran pekerjaan, Keempat Terdakwa selaku Ketua TPS-KSM tidak melibatkan Bendahara Dinas,  melainkan menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan membuat dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), RAB, DEB dan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kepada Terdakwa/Terpidana Glady Tri Handono dan M. Zamroji. (*) <br /></div>

Korupsi Proyek IPAL Kota Blitar Rp581,210: Suharyono, Kadis PUPR Bersama 4 Terdakwa Lain Dituntut Ringan, dan 1 Meninggal

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Korupsi Proyek IPAL Kota Blitar Rp581,210: Suharyono, Kadis PUPR Bersama 4 Terdakwa Lain Dituntut Ringan, dan 1 Meninggal

BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pegadilan Tipikor pada PN Surabaya, besama JPU Kejari Kota Blitar, Senin, 10 Nopember 2025, kembali mengg...

KPK Tangkap Bupati Ponorogo: Sebanyak 6 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek Publik

17.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJtELXWeERyF2ei4O3A5dnA61PVcEJoq7a6GtHIhaa0QZycinLLdE4Qj_85TBP06lzJAk5PXwdbjtZ7wDtsRXZ4GUNfxXbuhmWpSwKbJKKkweDgNUYQgxlBN6nXCmAiwLp5s-PKp8E5Ealh-ky6_mt6SXI7t7pUtNvIhhBOwRQirG0eU1NsgMhpR66CW8/s720/IMG_20251109_164700.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="488" data-original-width="720" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJtELXWeERyF2ei4O3A5dnA61PVcEJoq7a6GtHIhaa0QZycinLLdE4Qj_85TBP06lzJAk5PXwdbjtZ7wDtsRXZ4GUNfxXbuhmWpSwKbJKKkweDgNUYQgxlBN6nXCmAiwLp5s-PKp8E5Ealh-ky6_mt6SXI7t7pUtNvIhhBOwRQirG0eU1NsgMhpR66CW8/w640-h434/IMG_20251109_164700.jpg" width="640" /></a></div><div><span style="font-size: x-small;"><b>Laporan Wartawan BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO, Jentar S.</b></span></div><div> </div><div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b> – </div><div>Minggu, 9 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan enam orang tersangka setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo pada Jumat, 7 November 2025. Penangkapan itu terkait dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta proyek di RSUD dr. Harjono dan Dinas PUPR.</div><div> </div><div><b>KPK Resmi Menetapkan Enam Orang Tersangka. </b></div><div><br /></div><div>Berdasarkan keterangan resmi Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, keenam orang yang kini berstatus tersangka adalah:</div><div><ol><li>Sugiri Sancoko – Bupati Ponorogo</li><li>Agus Pramono – Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo</li><li>Yunus Mahatma – Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo</li><li>Sucipto – Kontraktor sekaligus pihak swasta rekanan proyek</li><li>Dewi R. – Kepala Bidang di Dinas PUPR Ponorogo</li><li>Rohmad A. – Ajudan sekaligus orang kepercayaan Bupati</li></ol></div><div>Keenamnya kini ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) KPK guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.</div><div> </div><div><b>Kronologi OTT</b>. Operasi senyap dilakukan sejak Kamis malam, 6 November 2025, hingga Jumat dini hari, 7 November 2025, di beberapa lokasi berbeda, termasuk rumah dinas Bupati, RSUD dr. Harjono, dan salah satu hotel di kawasan pusat kota Ponorogo. Dari operasi tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga sebagai bagian dari transaksi suap. Selain uang, KPK juga menemukan dokumen proyek dan catatan mutasi jabatan, yang memperkuat dugaan adanya praktik jual-beli jabatan dan pengaturan tender di sejumlah proyek fisik Pemkab Ponorogo.</div><div> </div><div><b>Tiga Klaster Dugaan Korupsi. KPK mengungkap tiga klaster utama dalam konstruksi perkara ini:</b></div><div><ol><li>Suap jabatan dan jual beli posisi struktural di Pemkab Ponorogo;</li><li>Pengaturan proyek di RSUD dr. Harjono dan Dinas PUPR;</li><li>Penerimaan gratifikasi oleh Bupati dan pejabat di lingkaran dalamnya.</li></ol></div><div><b>Pasal yang Dikenakan. Para tersangka dijerat dengan:</b></div><div> </div><div>- Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (untuk Sugiri, Agus, dan Yunus);</div><div><br /></div><div>- Pasal 5 ayat (1) huruf a/b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (untuk Sucipto, Dewi, dan Rohmad).</div><div> </div><div><b>Dampak dan Reaksi Publik</b>. Penangkapan ini mengguncang masyarakat Ponorogo dan Jawa Timur. Banyak pihak menilai tindakan KPK ini menjadi bukti bahwa lembaga antirasuah tidak akan berhenti mengejar praktik korupsi, terutama di sektor pelayanan publik dan jabatan birokrasi.</div><div> </div><div>KPK juga memastikan akan menelusuri lebih jauh aliran dana dan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan proyek-proyek bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah provinsi.</div><div> </div><div><b>Pernyataan KPK.</b> “Kami telah menetapkan enam orang tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. KPK akan terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat,” — Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.</div><div> </div><div>Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat korupsi menjadi 20 orang. Masyarakat Ponorogo kini berharap proses hukum berjalan transparan, dan pemerintahan daerah tetap berjalan di bawah penjabat sementara yang bersih dan profesional.</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

KPK Tangkap Bupati Ponorogo: Sebanyak 6 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek Publik

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor KPK Tangkap Bupati Ponorogo: Sebanyak 6 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek Publik

Laporan Wartawan BERITA KORUPSI .CO, Jentar S. BERITA KORUPSI .CO – Minggu, 9 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi me...

SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

19.14 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="853" height="557" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/w354-h557/4.jpg" width="354" /></a></div>Surabaya, <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini kian menyengat. Angka yang fantastis, duit sebesar Rp8,369 triliun, tercatat mengalir dari APBD Pemprov Jatim ke berbagai kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur sepanjang tahun anggaran 2019 hingga 2024 melalui usulan para dewan yang terhormat. Namun di balik deretan angka itu, terbentang kisah gelap tentang manipulasi, permainan politik, dan transaksi kuasa.<br /><br />Kasus ini pertama kali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 dari Fraksi Golkar, bersama staf pribadinya, Rusdi dan Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas serta Ilham Wahyudi alias Eeng, Koordinator lapangan Pokmas Kabupaten Sampang. OTT itu menjadi pintu masuk KPK mengungkap praktik ijon dana hibah — istilah yang kini populer untuk menggambarkan jual beli jatah dana hibah Pokir antara anggota dewan, birokrat, dan pihak-pihak di luar sistem.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Hibah Membengkak Dua Kali Lipat dari Batas Normal.</b></span><br /><br />Dari fakta persidangan, terungkap bahwa alokasi dana hibah Pemprov Jatim untuk dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD mencapai hampir 20% dari total APBD. Padahal, Menteri Dalam Negeri telah menegaskan agar hibah Pokir tidak melebihi dari 10% APBD.<br />Namun peringatan itu diabaikan.<br /><br />Dalam periode 2019–2024, total dana hibah yang dikucurkan mencapai pemprov Jatim ke DPRD Jatim adalah sebesar Rp8,369 triliun. Sebuah jumlah yang fantastis, bahkan untuk ukuran provinsi besar seperti Jawa Timur. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diduga menjadi ladang bancakan politik di ruang-ruang rapat legislatif.<br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK disebutkan, setiap anggota DPRD  mendapat jatah dana hibah Pokir sesuai kesepakatan ketua komisi masing-masing.<br />Namun kejanggalan mencuat ketika dipersidangan, ditemukan bahwa dari 120 anggota DPRD, ternyata ada 131 nama tercatat sebagai penyalur dana hibah pokir. Artinya, ada 11 nama siluman yang turut menyalurkan dana  tanpa status resmi sebagai anggota dewan.<br /><br /><span style="font-size: large;">Dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 Triliun  Tak Bertuan dan Ribuan Pokmas Fiktif di Jawa Timur </span><br /><br />Lebih mengerikan lagi, dari total dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun itu, Rp2,4 triliun lebih dinyatakan tidak jelas siapa penyalurnya. Tidak ada dokumen yang bisa memastikan ke kantong pejabat mana mengalir, dipegunakan untuk apa dan keperluan apa serta siapa yang bertanggung jawab. Semua saksi seakan menjadi "pemeran aktor bisu.'<br /><br />Dalam persidangan terungkap pula, adanya jual beli jatah hibah Pokir antaranggota DPRD. Seorang anggota dewan tidak menyalurkan dana pokir miliknya melainkan menjual ke anggota dewan lainnya  antara 20 hingga 20% atau ke pihak luar dengan harga tertentu.<br />Praktik ini dikenal sebagai “ijon” — di mana proyek belum berjalan, tapi uang sudah berpindah tangan terlebih dahulu.<br /><br />Dana hibah Pokir tersebut disalurkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas) ke masing-masing daerah pemilihan anggota dewan, atau diluar daerah pemilihannya sesuai usulan masing-masing anggota dewan pula.<br />Namun ironis, 4.500 Pokmas selaku penerima hibah Pokir tidak diverifikasi secara faktual, hanya lewat dokumen semata.<br />Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas SDA Pemprov Jatim berdalih dipersidangan “tidak cukup waktu”.<br />Akibatnya, banyak Pokmas fiktif terbentuk hanya di atas kertas — tanpa kegiatan, tanpa, , tanpa hasil apa pun.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Jejak Pertemuan Misterius di Yogyakarta</b></span><br /><br />Dipersidangan juga terungkap, adanya pertemuan rahasia di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK terhadap Sahat Tua Simanjuntak.<br />Pertemuan itu disebut dihadiri oleh Sekda Pemprov Jatim, Heru Cahyono, mantan Kepala BPK Jawa Timur, serta sejumlah pejabat tinggi Pemprov lainnya.<br />Lokasinya: sebuah hotel di kawasan Malioboro.<br />Waktunya: hanya beberapa hari setelah publik diguncang OTT KPK di Surabaya.<br /><br />Pertemuan itu disebut-sebut membahas “koordinasi pasca-OTT” dan langkah antisipasi atas potensi perluasan penyelidikan KPK. Namun hingga kini, pertemuan rahasia Jogja Karta itu belum terpecahkan. Heru Cahyono dalam persidangan hanya mengatakan ",pertemuan biasa karena sudah lama tidak bertemu.". Suatu alasan pembenaran diri, namun JPU KPK saat itu tidak percaya begitu saja.<br /><p><span style="font-size: large;"><b>Sebanyak 21 Tersangka Baru, 4 Diantanya Sudah Ditahan - Tapi Skandal Belum Selesai</b></span></p>KPK sudah menetapkan 21 tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Jatim. Empat di antaranya telah resmi ditahan.<br />Namun penyidik antirasuah belum berhenti di situ.<br />Sumber internal KPK menyebut, penyelidikan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, keterlibatan anggota DPRD aktif, serta pihak-pihak birokrasi yang diduga turut memainkan peran penting dalam skema distribusi dana hibah.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tanda Tanya Besar di Balik uang Rp8,369 Triliun</b></span><br /><br /><b>Meski penyidikan masih berjalan, publik kini dihadapkan pada sejumlah pertanyaan krusial:</b><ol><li>Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019–2024 yang diduga menikmati jatah hibah pokir sama seperti anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019??</li><li>Siapa sebenarnya 11 orang siluman yang namanya muncul dalam daftar penyalur dana hibah Pokir?</li><li>Kemana mengalir dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 triliun lebih yang tidak jelas siapa penyalur dan penerimanya?</li><li>Apakah dana hibah Pokir sebesar dana Rp2,4 triliun itu ada kaitannya dengan Pilpres pada Pebruari 2024 dan Pilkada Gubernur Jawa Timur pada November 2024?</li><li>Apakah KPK bisa memecahkan isi "teka-teki" pertemuan pejabat Pemprov dan mantan Kepala BPK Jatim di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK?</li></ol><span style="font-size: large;"><b>Politik, Uang, dan Lemahnya Pengawasan</b></span><br /><br />Kasus ini juga membuka borok lama hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah, di mana alokasi dana hibah sering dijadikan alat tawar-menawar politik.<br />Dalam praktiknya, dana pokir berubah menjadi “komoditas politik” yang bisa diperjualbelikan, ditukar proyek, bahkan dijadikan sumber pendanaan pribadi.<br /><br />Kasus hampir serupa juga terjadi pada tahun 2008 menjelang pemilihan gubernur tahun 2009. Saat itu, pemprov Jatim mengucurkan dana hibah untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ya merugikan keuangan negara sebesar sebesar 177 miliar rupiah. Hingga salah seorang narapidana meninggal di Lapas Porong pada tahun 2018, kasus korupsi PNPM tak kunjung tuntas ditangan kejaksaan tinggi Jawa Timur.<br /><br />Padahal, dana hibah seharusnya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur desa. Namun kenyataannya, banyak kegiatan yang tidak pernah terealisasi. Laporan fiktif dibuat, tanda tangan dipalsukan, dan dana cair tanpa bekas.</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: large;"><b>Aroma Skandal Nasional</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/w640-h426/2.jpg" width="640" /></a></div>Dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun jelas bukan angka kecil. Bila terbukti, ini bisa menjadi skandal korupsi daerah terbesar dalam sejarah otonomi daerah Indonesia.<br />Lebih besar daripada kasus bantuan sosial, dan lebih luas jaringannya daripada korupsi proyek infrastruktur.<br /><br /><b>KPK kini berada di persimpangan:</b><br />menuntaskan kasus ini secara menyeluruh, atau membiarkan sebagian fakta tenggelam di balik politik kekuasaan.<br /><br />Sementara publik menanti jawaban, satu hal pasti:<br />Skandal dana hibah Pokir anggota DPRD Jatim ini bukan sekadar persoalan hukum — tapi cermin kebusukan sistem politik daerah yang selama ini bersembunyi di balik retorika pembangunan dan kesejahteraan rakyat.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Catatan Redaksi</span></b>:<br />Kasus ini akan terus kami pantau.<br /><b>BERITA<span style="color: red;">KOPSI</span>.CO</b> berkomitmen menghadirkan laporan investigatif mendalam sesuai fakta, mengikuti setiap perkembangan hingga di persidangan, dan memastikan publik mendapatkan informasi sesuai fakta yang sebenar-benarnya bukan sekedar ilusi. <br /></div>

SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

Surabaya, BERITA KORUPSI .CO - Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari A...

KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

08.26 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvvEAVUjih0lAECdjEWhQI_Xnn11jOoSS-c7hUWdvXKqmldua3G5XlAXKgAXu9gLpwlIazLauHp1YIMts0jf4GrgcbtbDkG9zBgGLxiyWmVNlnd1Gun_fNHzAKgkBAo2EGew6SoDqCmhtvyrargcnOAjnRlozWXA9Grb6SRHMtJYTEw950TpBdpJFrZg/s1063/IMG_20251107_081724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1063" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvvEAVUjih0lAECdjEWhQI_Xnn11jOoSS-c7hUWdvXKqmldua3G5XlAXKgAXu9gLpwlIazLauHp1YIMts0jf4GrgcbtbDkG9zBgGLxiyWmVNlnd1Gun_fNHzAKgkBAo2EGew6SoDqCmhtvyrargcnOAjnRlozWXA9Grb6SRHMtJYTEw950TpBdpJFrZg/w434-h640/IMG_20251107_081724.jpg" width="434" /></a><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b> -</div><div style="text-align: justify;">Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan inilah yang mungkin dilakukan oleh Tim Penyidik KPK terkait proses hukum terhadap 5 Kontraktor asal Situbondo dan Bondowoso yang akhirnya ditahan sebagai Tersangka baru dalam perkara Korupsi dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% yang diberikan kelima Tersangka kepada Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid juga Plt sekaligus Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo yang sudah divonis pidana penjara pada tanggal 31 Oktober 2025 lalu</div><div style="text-align: justify;">
<p dir="ltr">Penahanan ke 5 Tersangka disampaikan  oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada beritakorupsi.co </p>
<p dir="ltr">Budi Prasetyo menjelaskan, KPK melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka dalam dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo sejak tahun 2021–2024.</p>
<p dir="ltr">"Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Penahanan dilakukan di Rutan KPK," kata Budi Prasetyo </p>
<p dir="ltr">Kelima Tersangka yang dimaksud, lanjut Budi Prasetyo, adalah : <br />
1. ROS	(Roespandi), Direktur CV. Ronggo<br />
2. AAR (Adit Ardian Rendy Hidayat), Direktur     CV. Karunia<br />
3. TG (Tjahjono Gunawan),Pemilik dan Pengendali CV. Citra Bangun Persada<br />
4. MAS (M. Amran Said Ali), Karyawan PT. Airlanggatama Nusantarasakti /Direktur PT.  Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari tahun 2021-2022<br />
5. AFB (As’al Fany Balda), Wiraswasta/Direktur PT. Badja Karya Nusantara</p>
<p dir="ltr">Namun bila melihat fakta yang terungkap di persidangan dengan Terdakwa Karna Suswandi dan Terdakwa Eko Prionggo Jati, masih ada beberapa pengusaha Kontraktor yang juga terlibat pemberian uang atau dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% kepada Bupati Situbondo (Terdakwa) Karna Suswandi, yaitu <span style="color: #001c31;">Firdaus, Direktur PT. Sunan Muria</span> asal Jember. Lalu kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK, yaitu Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko. </p>
<p dir="ltr">Kemudiandari Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, Sugeng selaku Direktur CV. Madiun</p>
<p dir="ltr"> Pertanyaannya, apakah KPK akan kembali melakukan penyidikan baru untuk meret nama-nama tersebut diatas karena terlibat dalam pemberian uang terhadap Bupati untuk mendapatkan proyek di APBD di Situbondo?. (Jen)</p></div>

KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regional Tipikor KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

BERITA KORUPSI .CO - Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan inilah yang mungkin dilakukan oleh Tim Penyidik KPK terkait p...

Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

12.06 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSkIUaothb79i5PkrUPRQfZGluc1Mjfw1zu6JRVkkftSPDbAW0wVG_q81EtSQjNtmjFSfcYBn2vLkVv4ANn8ydU0afsB5aePK47s9YJSkQKXZqUvYWSZRV-Dm1U18BCY4Nlq-dxEvff6L3RxOGA3d-LzqsEQdvS7OTyYNyDV4xvqrUoA3hyNRNzvr88J8/s639/Kejari%20Perak.%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="582" data-original-width="639" height="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSkIUaothb79i5PkrUPRQfZGluc1Mjfw1zu6JRVkkftSPDbAW0wVG_q81EtSQjNtmjFSfcYBn2vLkVv4ANn8ydU0afsB5aePK47s9YJSkQKXZqUvYWSZRV-Dm1U18BCY4Nlq-dxEvff6L3RxOGA3d-LzqsEQdvS7OTyYNyDV4xvqrUoA3hyNRNzvr88J8/w640-h582/Kejari%20Perak.%20(1).jpg" width="640" /></a><br /><p dir="ltr"><span><span style="color: #001c31;">Surabaya - </span><b><span style="color: #001c31;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #001c31;">.CO</span></b><span style="color: #001c31;"> -</span></span><span style="color: #001c31;">Perusahaan milik negara di Surabaya yakni PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya di Jalan Perak Timur Surabaya, dan salah satu perusahaan swasta yaitu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang juga di Jalan Perak Timur Surabaya diguncang skandal korupsi besar!</span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil menyita uang tunai senilai Rp70 miliar sebagai barang bukti terkait dugaan korupsi yang melibatkan PT Pelindo Regional 3 dan PT APBS. Kasus ini mengancam mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan mengguncang stabilitas ekonomi daerah.</span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">Penyitaan uang tunai sebesar Rp70 miliar ini menjadi sorotan utama. Bagaimana bisa uang sebesar itu diselewengkan? Namu sebelum terlambat, Kejari Tanjung Perak bergerak cepat untuk melakukan penggeledahan yang akhirnya membuahkan hasil </span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">"Kami menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi yang merugikan negara," tegas Kepala Kejari Tanjung Perak saat konferensi pers. "Penyitaan ini adalah langkah awal. Kami akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas dan mengungkap semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu."</span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">Tidak berhenti sampai disitu, Tim penyidik Kejari Tanjung Perak kini tengah bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi kunci, dan menganalisis dokumen-dokumen penting.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Beberapa pejabat dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka diduga mengetahui atau bahkan terlibat mungkin terlibat dalam praktik korupsi ini.</span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">Kasus ini tidak hanya soal angka Rp70 miliar. Lebih dari itu, ini adalah tentang kepercayaan masyarakat kepada penegan hukum secara menyeluruh tanpa pandang bulu terhadap mereka-mereka yang terlibat </span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">Kejari Tanjung Perak berkomitmen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mereka berjanji akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus ini. "Kami tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Kami akan pastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal," kata Kepala Kejari.</span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">Masyarakat Surabaya diharapkan berperan aktif dalam memberantas korupsi. Jika memiliki informasi terkait kasus ini, jangan ragu untuk melaporkannya ke Kejari Tanjung Perak. Identitas pelapor akan dirahasiakan dan dilindungi.</span><br />
<span style="color: #001c31;"> </span><br />
<span style="color: #001c31;">Skandal Rp70 miliar di Pelindo ini adalah ujian bagi penegakan hukum di Surabaya. Apakah Kejari Tanjung Perak mampu mengungkap semua dalang di balik korupsi ini? Waktu akan menjawabnya. Yang pasti, masyarakat Surabaya menantikan keadilan ditegakkan!. (Jen)</span></p></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

Surabaya - BERITA KORUPSI .CO - Perusahaan milik negara di Surabaya yakni PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya...

Skandal Korupsi Kredit KUR Rp5,046 Miliar di BRI Unit Mulyosari: JPU Kejari Surabaya Seret 4 Terdakwa, Tapi Kepala Unit Masih “Aman” - Ada Apa?

20.15 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2zoaQC8WE31jfr3Qfd5DfucpZ4h0f3y1Lv1_1mOOkOlhVw4yHQlArpGiAjAWzzfmoW3TwSMhHXOgBpvNjBCxUOnVF8vfeGK_CA8Mcf2M2xbv5TJcA42soq1zxZL5NT8Q-tkx-13JqUF2PBPsHKRRZLHHllO9JNXNV1Pi8Mlko-P-Ld_7H2yL5RwPLLZ0/s1600/surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2zoaQC8WE31jfr3Qfd5DfucpZ4h0f3y1Lv1_1mOOkOlhVw4yHQlArpGiAjAWzzfmoW3TwSMhHXOgBpvNjBCxUOnVF8vfeGK_CA8Mcf2M2xbv5TJcA42soq1zxZL5NT8Q-tkx-13JqUF2PBPsHKRRZLHHllO9JNXNV1Pi8Mlko-P-Ld_7H2yL5RwPLLZ0/w640-h288/surabaya.jpg" width="640" /></a></div><b>Surabaya, <span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span> </b><br />Kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Mulyosari, Surabaya, memasuki babak baru. Rabu, 05 Nopember 2025, Tim JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyeret Empat Terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan pencairan kredit yang merugikan keuangan negara senilai Rp5.046.601.369. Keempat Terdakwa itu terdiri dari tiga calo atau pencari nasabah, yaitu Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah dan Haswadun Hasah. Dan satu Terdakwa lagi adalah Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri (penginput dan pemroses kredit 90 calon nasabah/Debitur)<br /><br />Persidangan berlangsung di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 05 Nopember 2025 yang diketuai Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara Keempat Terdakwa yang dihadrikan langsung ke persidangan oleh Tim JPUm Kejari Surabaya, didampingi oleh masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU, bahwa perbuatan Keempat Terdakwa, yaitu Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah dan Haswadun Hasah serta Ratih Dwi Kemalasari sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Atau Pasal 3 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Namun dalam kasus perkara ini, muncul satu pertanyaan besar yang menggelitik publik: Mengapa hanya mantri dan “calo” yang dijerat, sementara Kepala Unit selaku pemutus Kredit dan pihak yang memegang otoritas persetujuan kredit belum tersentuh hukum?<br /><br />Modusnya sederhana namun rapi: kredit KUR dicairkan yang diduga menggunakan identitas dan dokumen yang tidak memenuhi syarat, sebagian Debitur bahkan fiktif, namun tetap lolos dari sistem perbankan. Mantri menginput, “calo” mencari nasabah dan mengatur pencairan, uang mengalir, akibatnya kerugian negara timbul sebesar Rp5.046.601.369<br /><br />Pertanyaan yang Tak Bisa Diabaikan<br />Dalam sistem perbankan BRI, termasuk KUR, mantri hanya bertugas mengolah, memverifikasi, dan mengajukan kredit. Keputusan pencairan final tetap berada di tangan Kepala Unit/Kepala Cabang selaku pemutus. <br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah:<ol><li>Mungkinkah ada kredit KUR bernilai miliaran yang cair tanpa tanda tangan pejabat struktural bank?</li><li>Mungkinkah mantri bekerja sendirian tanpa jalur persetujuan atasan dalam hal ini pemutus?</li><li>Jika mantri dijerat hukum, sementara pejabat pemutus kredit tidak, apakah ada lubang besar dalam penegakan hukum atau ada “orang besar yang sedang diamankan atau mengamankan”? Kejanggalan yang Wajib Dibongkar</li></ol><p><b>Kejanggalan yang Wajib Dibongkar </b><br /></p><p>

</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 1184;">
 <tbody><tr style="mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;">
  <td style="border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.1pt;" valign="top" width="141">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Level</span></p>
  </td>
  <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 145.2pt;" valign="top" width="194">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Wewenang
  dalam proses KUR</span></p>
  </td>
  <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 125.7pt;" valign="top" width="168">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Status
  saat ini</span></p>
  </td>
  <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 97.65pt;" valign="top" width="130">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Level</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 1;">
  <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.1pt;" valign="top" width="141">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Mantri</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 145.2pt;" valign="top" width="194">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Input
  & verifikasi lapangan</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 125.7pt;" valign="top" width="168">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Jadi
  terdakwa</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 97.65pt;" valign="top" width="130">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Mantri</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 2;">
  <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.1pt;" valign="top" width="141">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Calo</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 145.2pt;" valign="top" width="194">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Cari
  Nasanag atau Debitur dan atur pengajuan</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 125.7pt;" valign="top" width="168">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Jadi
  terdakwa</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 97.65pt;" valign="top" width="130">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Calo</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 3;">
  <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.1pt;" valign="top" width="141">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Kepala
  Unit</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 145.2pt;" valign="top" width="194">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Pemutus
  kredit, penanggung jawab final</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 125.7pt;" valign="top" width="168">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Belum
  tersentuh</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 97.65pt;" valign="top" width="130">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Kepala
  Unit</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes;">
  <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.1pt;" valign="top" width="141">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Sistem
  pengawasan BRI</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 145.2pt;" valign="top" width="194">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Audit
  internal dan kontrol risiko</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 125.7pt;" valign="top" width="168">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Tidak
  terdengar</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 97.65pt;" valign="top" width="130">
  <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Sistem
  pengawasan BRI</span></p>
  </td>
 </tr>
</tbody></table>

<p> Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Kejaksaan Negeri Surabaya sudah cukup hanya menyeret satu Terdakwa selaku Mantri di BRI Unit Mulyosari Surabaya dalam kasus dugaan korupsi Kredit KUR di BRI Unit Mulyosari, Surabaya yang merugikan keuangan negara senilai Rp5.046.601.369 sama seperti beberapa kasus Korupsi KUR di BRI Unit lainnya?. (Jnt)</p></div>

Skandal Korupsi Kredit KUR Rp5,046 Miliar di BRI Unit Mulyosari: JPU Kejari Surabaya Seret 4 Terdakwa, Tapi Kepala Unit Masih “Aman” - Ada Apa?

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Kredit KUR Rp5,046 Miliar di BRI Unit Mulyosari: JPU Kejari Surabaya Seret 4 Terdakwa, Tapi Kepala Unit Masih “Aman” - Ada Apa?

Surabaya, BERITA KORUPSI .CO – Kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Mulyosari, Surabaya, memasuki babak baru. Rabu, 05 ...

BERITAKORUPSI.CO