BERITAKORUPSI.CO: Regional

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oK6cVHDTxZpgry1Xv7LZ1urSBYdQgsANya4ngCiL7PTnolX0leBlmUCVrPTWXImaV75YlEWR5St91PKZarqbnqCLiHMXqmf5D6DicJ3GTbDkTA9-8wOWmfHaWK2qmVxwEIwcANKsQDSLLHP_818vEQ_z7LKqxVPmz-jKDUSlsksR0bcSyvoFgxnGoJk/s1536/IMG_20260313_162917.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oK6cVHDTxZpgry1Xv7LZ1urSBYdQgsANya4ngCiL7PTnolX0leBlmUCVrPTWXImaV75YlEWR5St91PKZarqbnqCLiHMXqmf5D6DicJ3GTbDkTA9-8wOWmfHaWK2qmVxwEIwcANKsQDSLLHP_818vEQ_z7LKqxVPmz-jKDUSlsksR0bcSyvoFgxnGoJk/w640-h426/IMG_20260313_162917.png" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: x-large;">#Kesaksian Rektor UNISMA Ungkap Kerjasama Cacat Prosedur, Seleksi Diduga Sudah Diatur. Majelis Hakim Perintahkan Pengembangan Peran Camat – Publik Menunggu Keberanian Penegak Hukum Menyentuh Aktor Intelektual# </span><b>Ditulis oleh: Jentar S</b></div><div style="text-align: justify;">
<p dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />
Sidang perkara dugaan korupsi suap “jual beli jabatan” perangkat desa di Kabupaten Kediri dengan nilai fantastis Rp13,165 miliar semakin membuka fakta yang mengarah pada dugaan praktik korupsi yang terstruktur.</p>
<p dir="ltr">Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa, 10 Maret 2026, justru mengungkap hal yang lebih serius dari sekadar suap pengisian perangkat desa: dugaan rekayasa sistem seleksi melalui regulasi dan kerjasama formalitas dengan perguruan tinggi.</p>
<p dir="ltr">Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri yang terdiri dari Puro Rasmoyo, Adisti Pratama Ferevaldy, Maherdika Daru Putra, dan Mayang Ratnasari menghadirkan 18 Saksi dari berbagai unsur, mulai akademisi, pejabat pemerintah hingga kepala desa.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_U-6OqU0t4wBHY_mUGzBtO8KWTjTSt_eDYovynrlwL4_l_3lqGAeqhI5YwuzJolSjHWUHpa9ak5cZVYqOCcKd6rBsuk-KB9QsAIR1ev4WoW0z975ZxOV_MtFD6Eb05IdH1-R_MFSeMA85QUcmEabf4PThhRSatPJ4BhAItZ5wH8dxonvLHmA50BgKM8/s1280/IMG20260310153305_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_U-6OqU0t4wBHY_mUGzBtO8KWTjTSt_eDYovynrlwL4_l_3lqGAeqhI5YwuzJolSjHWUHpa9ak5cZVYqOCcKd6rBsuk-KB9QsAIR1ev4WoW0z975ZxOV_MtFD6Eb05IdH1-R_MFSeMA85QUcmEabf4PThhRSatPJ4BhAItZ5wH8dxonvLHmA50BgKM8/w640-h360/IMG20260310153305_01.jpg" width="640" /></a>Tiga Terdakwa dalam perkara ini adalah:</p><p dir="ltr"></p><ol><li>Terdakwa Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih yang juga Bendahara Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri,</li><li>Terdakwa Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan yang juga menjabat sebagai Ketua PKD Kabupaten Kediri, dan  </li><li>Terdakwa Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates merangkap Humas 1 PKD Kabupaten Kediri (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Ketiganya diduga berperan dalam skema pengisian perangkat desa di 163 desa pada 25 kecamatan di Kabupaten Kediri pada tahun 2023.</li></ol><p></p>

<p dir="ltr">Dana suap berasal dari 320 perangkat desa terpilih yang menyetor uang mulai Rp42 juta hingga Rp1,5 miliar untuk mendapatkan jabatan.</p>
<p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;">Kerjasama Kampus Diduga Hanya “Topeng Legalitas”</span></b></p>
<p dir="ltr">Salah satu fakta paling mencolok dalam persidangan adalah terungkapnya kerjasama formalitas antara para kepala desa dengan Universitas Islam Malang (UNISMA) untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa.</p>
<p dir="ltr">Dalam sidang, Rektor UNISMA, Prof. Dr. H. Maskuri, dan Ketua LPPM UNISMA, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, serta beberapa Doden lainnya dihadirkan sebagai saksi.</p>
<p dir="ltr">Dalam dakwaan jaksa dijelaskan bahwa komunikasi intens dilakukan antara para kepala desa dengan pihak LPPM UNISMA, termasuk melalui Slamet Muchsin, hingga akhirnya disepakati biaya kerjasama sebesar Rp4 juta per formasi jabatan perangkat desa.</p>
<p dir="ltr">Biaya tersebut dibebankan kepada APBDes masing-masing desa. Namun dalam persidangan terungkap fakta yang mengejutkan: kerjasama tersebut diduga cacat prosedur.</p>
<p dir="ltr">Majelis hakim secara tajam mempertanyakan tanggung jawab Rektor UNISMA terkait penandatanganan kerjasama yang menjadi dasar pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa di 163 desa tersebut.</p>
<p dir="ltr">Dari keterangan saksi terungkap bahwa pihak rektorat tidak mencabut kerjasama tersebut, meskipun penyidik Polda Jawa Timur sudah melakukan penyelidikan.</p>
<p dir="ltr">Alih-alih mencabut perjanjian, pihak kampus hanya mengembalikan uang yang telah diterima dari para kepala desa. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius:<br />
apakah kerjasama akademik tersebut sejak awal hanya dijadikan “topeng legalitas” untuk proses seleksi yang sudah dikondisikan? <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNeOVI35lSQvwmaMdz-Z06w8uhY37JZxHLZCkr6Gf5gJiSGqXhb0EWjHxgbedNXqkLtYGAQNRk0nWMuJogr81sbr2jbRY9HtsyeEbAssISlDlL9w_GmoUCP8ZThQ9EzJeQI9ROOWSn6W3gQfSC_LMJeOc9RScRA4kBaBJKL5YlUvYKrGOVkU8YKrgFs/s1280/IMG20260310132217_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNeOVI35lSQvwmaMdz-Z06w8uhY37JZxHLZCkr6Gf5gJiSGqXhb0EWjHxgbedNXqkLtYGAQNRk0nWMuJogr81sbr2jbRY9HtsyeEbAssISlDlL9w_GmoUCP8ZThQ9EzJeQI9ROOWSn6W3gQfSC_LMJeOc9RScRA4kBaBJKL5YlUvYKrGOVkU8YKrgFs/w640-h360/IMG20260310132217_01.jpg" width="640" /></a><b><span style="color: #f02c1f;">Pengakuan Dosen: Soal Ujian Bahkan Tidak Dibuat</span></b></p>
<p dir="ltr">Fakta persidangan semakin menguatkan dugaan bahwa seleksi perangkat desa tidak berjalan secara objektif. Beberapa saksi dari kalangan dosen UNISMA justru mengakui tidak menjalankan tugas yang semestinya, termasuk dalam pembuatan soal ujian.</p>
<p dir="ltr">Bahkan salah satu dosen yang menjabat wakil ketua panitia seleksi secara terbuka menyatakan bahwa proses seleksi perangkat desa telah diatur sebelumnya.<br />
Jika pengakuan ini benar, maka kerjasama dengan perguruan tinggi bukan sekadar cacat prosedur, tetapi berpotensi menjadi alat legitimasi akademik bagi proses seleksi yang telah dikondisikan.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b>Pengakuan Camat Banyakan Memicu Kecurigaan Hakim</b></span></p>
<p dir="ltr">Persidangan juga menyoroti kesaksian Hadi Utomo, Camat Banyakan. Dalam keterangannya, ia mengaku tidak menerima uang terkait pengisian perangkat desa.<br />
Namun di saat yang sama, ia justru mengembalikan uang sebesar Rp130 juta melalui jaksa, dengan alasan sebagai bentuk tanggung jawab dan desakan keluarga.</p>
<p dir="ltr">Pernyataan tersebut langsung memicu pertanyaan tajam dari majelis hakim.<br />
Jika tidak menerima uang, mengapa harus mengembalikannya?</p>
<p dir="ltr">Ketika dikonfrontir dengan kepala desa yang mengaku menyerahkan uang tersebut, Hadi Utomo tetap membantah. Karena dinilai tidak jujur, Ketua Majelis Hakim bahkan memerintahkan jaksa untuk mengembangkan perkara ini terhadap Camat Banyakan tersebut.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuyWNPNXWPzOQgPrk7zS7glnO3t8K1xR9ngahHQ2cL09vYQ3N7bqkLhjKU_waTGdedf8nOKcq69pWOi0ZnumdgpcwxJbeGqTPVpgoCddZLtb4qrdd34orSqiT0bW19rJUOudMKCXXec_I8hB9SbbcqQsx33ynHGSr2V-jUx8wDxrNOIj4p8GC6ooy9fQ/s1280/IMG20260310132152_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuyWNPNXWPzOQgPrk7zS7glnO3t8K1xR9ngahHQ2cL09vYQ3N7bqkLhjKU_waTGdedf8nOKcq69pWOi0ZnumdgpcwxJbeGqTPVpgoCddZLtb4qrdd34orSqiT0bW19rJUOudMKCXXec_I8hB9SbbcqQsx33ynHGSr2V-jUx8wDxrNOIj4p8GC6ooy9fQ/w640-h360/IMG20260310132152_01.jpg" width="640" /></a><b><span style="color: #f02c1f;">Regulasi Diduga Jadi Pintu Masuk Skandal</span></b></p>
<p dir="ltr">Persidangan juga menyinggung tiga kebijakan yang diduga menjadi pintu masuk terjadinya skandal ini, yaitu:<br /></p><ol><li>Perda Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pemerintahan Desa </li><li>Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan </li><li>Kerjasama formalitas dengan UNISMA Malang</li></ol><p></p>

<p dir="ltr">Fakta persidangan mengungkap bahwa sebelum kedua regulasi tersebut terbit, para terdakwa menemui Kepala Dinas PMD Kabupaten Kediri, Agus Cahyono, untuk meminta agar Bupati Kediri segera menerbitkan Perda dan Perbup sebagai dasar pelaksanaan seleksi perangkat desa.</p>
<p dir="ltr">Situasi ini memunculkan dugaan serius bahwa regulasi tersebut tidak lahir secara natural dalam proses legislasi, tetapi justru dipacu oleh kepentingan pelaksanaan seleksi perangkat desa.</p>
<p dir="ltr">Seorang mantan kepala daerah yang dimintai pendapat oleh beritakorupsi.co menyebut bahwa proses pembahasan Perda umumnya memakan waktu enam bulan hingga satu tahun karena harus melalui berbagai tahapan, termasuk pembahasan dengan DPRD dan persetujuan gubernur.</p>
<p dir="ltr">Jika Perda tersebut disahkan pada 2023, maka rancangannya seharusnya sudah diajukan sejak 2022. Pertanyaannya: kapan sebenarnya rancangan Perda tersebut mulai diproses?</p>
<p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;">Nasib 320 Perangkat Desa Kini Dipertanyakan</span></b></p>
<p dir="ltr">Fakta persidangan juga membuka persoalan hukum baru. Sebanyak 320 perangkat desa telah dilantik oleh Bupati Kediri berdasarkan hasil seleksi tersebut.</p>
<p dir="ltr">Namun jika kerjasama dengan pihak universitas terbukti cacat prosedur, bahkan seleksi diduga telah diatur, maka muncul pertanyaan serius mengenai keabsahan SK pengangkatan ratusan perangkat desa tersebut. Apakah pengangkatan itu tetap sah? Atau justru berpotensi batal demi hukum.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpofGTVGMQdFGxyuSPOlMTh5-iJI9Rqogt75zee76RtuXEj_QAUxujDU2Db3IU2auU1w48fq6faDiLNwhq-8ihCMyyFOlUdZoyJLJxXLVRa6sT2pju4Zw_HMEcpH3XiC3BS_T4M_nKHoImLBRFb7I_rCrzZMOGMCKEtnTXRUsybidhWGEP-fIk5Fsjmpc/s1280/IMG20260310153255_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpofGTVGMQdFGxyuSPOlMTh5-iJI9Rqogt75zee76RtuXEj_QAUxujDU2Db3IU2auU1w48fq6faDiLNwhq-8ihCMyyFOlUdZoyJLJxXLVRa6sT2pju4Zw_HMEcpH3XiC3BS_T4M_nKHoImLBRFb7I_rCrzZMOGMCKEtnTXRUsybidhWGEP-fIk5Fsjmpc/w640-h360/IMG20260310153255_01.jpg" width="640" /></a><b><span style="color: #f02c1f;">Pertanyaan Tajam yang Menunggu Jawaban</span></b></p>
<p dir="ltr">Fakta-fakta di persidangan kini melahirkan sejumlah pertanyaan serius yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum.<br /><b>
1. Terkait UNISMA Malang</b><br />
Mengapa kerjasama yang diketahui cacat prosedur tetap dipertahankan? Mengapa perjanjian tidak dicabut ketika penyelidikan polisi sudah dimulai?</p>
<p dir="ltr"><b>2. Terkait pimpinan dan dosen UNISMA</b><br />
Apakah pimpinan universitas mengetahui secara penuh mekanisme seleksi tersebut?<br />
Apakah keterlibatan akademisi hanya dijadikan legitimasi formal?</p>
<p dir="ltr"><b>3. Terkait Perda Kediri Nomor 4 Tahun 2023</b><br />
Kapan sebenarnya rancangan Perda tersebut mulai diajukan ke DPRD? Apakah proses legislasi berjalan sesuai prosedur? </p>
<p dir="ltr"><b>4. Terkait Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023</b><br />
Mengapa regulasi tersebut terbit setelah adanya permintaan dari pihak kepala desa? Apakah ada aliran uang sebesar Rp13,165 miliar untuk membiayai pembahasan Perda dan Perbub ? </p>
<p dir="ltr"><b>5. Terkait APBDes Untuk Kerjasama Formalitas Dengan UNISMA Malang </b><br />
Apakah para Kepala Desa sudah menganggarkan sebelumnya untuk anggaran Kerjasama sebesar Rp4 juta per formasi perangkat desa? Atau hal ini menjadi permasalahan baru dalam kerugian keuangan negara dalam hal ini Desa ?</p>
<p dir="ltr">5. Terkait penyidik Polda Jawa Timur<br />
Apakah penyidikan akan berhenti pada ketiga Terdakwa selaku kepala desa yang juga pengurus Paguyuban Kepala Desa, atau berani menelusuri aktor intelektual di balik skema ini?</p>
<p dir="ltr"><b>6. Terkait Kejaksaan Tinggi Jawa Timur</b><br />
Apakah fakta persidangan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan baru terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat sesuai fakta persidangan tanpa menunggu penyidikan polda jatim atau tetap kewenangan di Polda Jatim?</p>
<p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;">Tanggapan JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa </span></b></p>
<p dir="ltr">Sesuai Perbub, pihak yang diajak kerjasama itu harusnya melaksanakan tugas itu tetapi pihak universitas juga mengakui tidak menbuat soal dan tidak melaksanakan tes dan menyatakan menerima uang untuk kerjasama itu. Walaupun uang itu sudah dikembalikan tapi dari sisi pidana punya tanggung jawab </p>
<p dir="ltr">Sementara Dr. Solikhin Rusli, SH , MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Sutrisno menjelaskan bahwa LPPM memenuhi syarat menjadi tersangka, madalah uang dikembalikan bukan berarti menghilangkan delik pidana karena bukan melakukan penbiaran tetapi pelaku</p>
<p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;">Publik Menunggu Keberanian Penegak Hukum</span></b></p>
<p dir="ltr">Kasus ini tidak lagi sekadar perkara suap jabatan perangkat desa. Persidangan mulai memperlihatkan kemungkinan adanya relasi antara kekuasaan desa, regulasi pemerintah daerah, dan legitimasi akademik dalam satu skema yang sama.</p>
<p dir="ltr">Jika benar demikian, maka perkara ini tidak cukup berhenti pada tiga terdakwa. Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membuka seluruh jaringan di balik skandal rekrutmen perangkat desa terbesar di Kabupaten Kediri tersebut. </p>
<p dir="ltr">Sebab dalam perkara korupsi seperti ini, yang paling penting bukan hanya menghukum pelaku di lapangan. Tetapi menemukan siapa sebenarnya aktor intelektual yang mengendalikan permainan dari balik layar?</p></div>

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

#Kesaksian Rektor UNISMA Ungkap Kerjasama Cacat Prosedur, Seleksi Diduga Sudah Diatur. Majelis Hakim Perintahkan Pengembangan Peran Camat – ...

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

21.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJrhkUdEn2qYHxNgDrRjjMuFR5b4X71PP2_x1oa-0L8dqaqu6rLEVz3aeSK_IkU5aS6SNcBO1Wl9ZaiuXq7AvsGHezPxOFcdJOJJvd9gWbMTHEZwCP1_yvp-WjYCj6n6q1NJCh64SMpwq9fRl-dnJy2Ti2h3NMEfOFuSLueIczpsFC5XFfGAFIP9gEVM/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJrhkUdEn2qYHxNgDrRjjMuFR5b4X71PP2_x1oa-0L8dqaqu6rLEVz3aeSK_IkU5aS6SNcBO1Wl9ZaiuXq7AvsGHezPxOFcdJOJJvd9gWbMTHEZwCP1_yvp-WjYCj6n6q1NJCh64SMpwq9fRl-dnJy2Ti2h3NMEfOFuSLueIczpsFC5XFfGAFIP9gEVM/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Dalam Dakwaan, Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari para Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD. Namun dalam fakta persidangan yang terungkap hanya Rp2,6 miliar dan tak satupun Saksi yang mengaku memberikan uang kepada terdakwa. Tetapi mengapa Pasal terkait pidana denda dalam surat tuntutan JPU tidak tercantum? </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S<br /></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Tim JPU Kejari Surabaya dan Kejati Jatim pada Selasa, 3 Maret 2026, membacakan surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim dimuka persidangan yang berlangung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terhadap Terdakwa Ganjar Siswo Pramono selaku Kabid Dinas PU Surabaya sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan karena dianggap melaukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi berupa Penerimaan uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tahun 2017-2022 sebesar Rp5 miliar lebih dari sejumlah Kontraktor yang mengerjakan Proyek APBD Pemkot Surabaya, <br /><br />Selain pidana pokok (pidana penjara badan), Terdakwa juga dituntut membayar denda sesar Rp500 juta paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika denda tersebut tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 146 hari dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;<br /><br />Dalam tuntutan JPU, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama: Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Dan Kedua Pertama: Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Dan Kedua Pertama; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk950CHRX5HsVdfCbVQMxWVsyVHbA28VsJI-UqUAwOG0Pjxuo5vYHsW2prl6qWVgypnAEdNxsnMCxpCnzsXW3hqmKQueC4Lktc1uzA3_Ql1AJncvdX5a3JmM6j93mmcYDTa28gdaeDtNbftAOHyl-f8pVMF7x2rpGIR2L_bcvlxZcgCWNHB_rxZUHDHD4/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk950CHRX5HsVdfCbVQMxWVsyVHbA28VsJI-UqUAwOG0Pjxuo5vYHsW2prl6qWVgypnAEdNxsnMCxpCnzsXW3hqmKQueC4Lktc1uzA3_Ql1AJncvdX5a3JmM6j93mmcYDTa28gdaeDtNbftAOHyl-f8pVMF7x2rpGIR2L_bcvlxZcgCWNHB_rxZUHDHD4/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Namun ada yang menggelitik dari surat tuntutan JPU terkait Pasal yang mengatur pidana denda terhadap Terdakwa baik dalam UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<br /><br />Bunyi Pasal 12 B UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ;<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :<br />a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan  merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;<br />b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbunyi : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan<br />paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br /><br />Lalu Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : Setiap Orang yang: a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhezedtCk0vXSSrNXzTn3lxPRtdcsazfE6Yeo5LkoraeEKqj06mfckf9i9dDmsX9C5DU2QrjQoM_2x4nsFVLfyg86wt8RR8-8NboncaJpU1KjaWdc4loQ_80I0yUBIDSJIJ_hK5EchCn9PxfoL2iADnMi9s3nCH2eWS3_Ak7_vIdcvGJ4CM9P7Mf088aPg/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhezedtCk0vXSSrNXzTn3lxPRtdcsazfE6Yeo5LkoraeEKqj06mfckf9i9dDmsX9C5DU2QrjQoM_2x4nsFVLfyg86wt8RR8-8NboncaJpU1KjaWdc4loQ_80I0yUBIDSJIJ_hK5EchCn9PxfoL2iADnMi9s3nCH2eWS3_Ak7_vIdcvGJ4CM9P7Mf088aPg/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, apakah boleh seorang Terdakwa dituntut pidana denda dengan menyebutkan nilai nomonal sementara tidak menantukan Pasala yang mengatur? Atau memang sudah satu kesatuan dengan Pasal pidana pokok? <br /><br />Sementara dalam UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan tercantum pada Pasal 18, yaitu ;<br /><br />Pasal 18 ayat (1) : Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :<br />a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;<br />b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;<br />c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;<br />d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.<br /><br />Ayat (2) : Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.<br /><br />Ayat (3) : Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZadjCnjARf0DHd8qDWyGqH7ANMjrEsUa3Od8AcM_1LUbiTyWT5htGxYuChBe3BhM0Q0Z6lwjtsH9Jql5zg5VU7mN3RGmK9uPjqSKT1HXOIYVQQvvzxOAY65RUEh-OtGEWWMYtM6Dol73X5-loTjD0ITGzcepwFTUBrksdI54DIOWAjWytBcyI7hfjP0/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZadjCnjARf0DHd8qDWyGqH7ANMjrEsUa3Od8AcM_1LUbiTyWT5htGxYuChBe3BhM0Q0Z6lwjtsH9Jql5zg5VU7mN3RGmK9uPjqSKT1HXOIYVQQvvzxOAY65RUEh-OtGEWWMYtM6Dol73X5-loTjD0ITGzcepwFTUBrksdI54DIOWAjWytBcyI7hfjP0/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana denda dalam Gategori VII diatur dalam Pasal 78 – 83<br /><br />Selain itu. Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Pemkot Surabaya sejak tahun 2017-2022 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Dinas PU Surabaya sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), namun dalam fakta persidangan yang terungkap hanya sebesar Rp2,6 miliar<br /><br />Tak hanya itu. Dari semua Saksi selaku Kontraktor yang dihadirkan JPU ke persidangan, kebanyakan tidak mengakui telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, walaupun dengan jujur Terdakwa mengakui. Dan juga JPU tidak dapat menunjukan bukti adanya pemberian sejumlah uang dari para kontraktor kepada Terdakwa baik langsung maupun melalui transfer. Semntara uang yang telah disita dari Terdakwa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada saat penyidikan adalah sebesar Rp5 miliar lebih<br /><br />Lalu mengapa para kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Pemkot Surabaya dituduh telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sejak 2017-2022 tetapi tidak dapat menunjukan bukti pemberian? Kalau penyidik Kejati Jatim telah menyita barang/alat buti terkait pemberian uang oleh para kontraktor terhadap Terdakwa tetapi para kontraktor atau Saksi tidak mengakui, apakah penyidik Kejati Jatim akan menyeretnya sebagaia tersangka Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Sumpah Palsu di Pesidangan karena para Saksi tidak mengakui atau membantah isi berita acara pemeriksaan (BAP)? <br /></div>

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

Dalam Dakwaan, Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari para Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD. Namun dalam ...

Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

22.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLc0itFJrRQ3Tqs3g59OnrD0XgBGT3Or9S0pb-uhBkMqGm0Mz8htfRhf6ivyagpXIsrR_quRTnsrKkEMlQbPzgiPiE4OHUz2GPd-y7uDuYVPhKIr13EX8Vv1YlT6DFxz8K_O6jMomX5aqTCOT2LTEb0W5mcNzFUp4pjt8QOck3NZBVquXba2wIzitRwfU/s4160/IMG20251201151230.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLc0itFJrRQ3Tqs3g59OnrD0XgBGT3Or9S0pb-uhBkMqGm0Mz8htfRhf6ivyagpXIsrR_quRTnsrKkEMlQbPzgiPiE4OHUz2GPd-y7uDuYVPhKIr13EX8Vv1YlT6DFxz8K_O6jMomX5aqTCOT2LTEb0W5mcNzFUp4pjt8QOck3NZBVquXba2wIzitRwfU/w640-h288/IMG20251201151230.jpg" width="640" /></a><br /><h3><span style="color: red; font-size: large;">Kerugian negara miliaran rupiah dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak 2008 menyeret delapan terdakwa. Publik kini menunggu keberanian Kejari mengungkap peran aktor kekuasaan di balik proyek APBD tersebut. </span></h3></div><div style="text-align: justify;">
<p dir="ltr"><span style="font-size: 18px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 18px;"><b>.CO</b></span> - <br />
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa dalam perkara korupsi pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang merugikan keuangan negara sebesar Rp9.751.244.222,20.</p>
<p dir="ltr">Dalam sidang putusan yang digelar Senin, 9 Maret 2026, majelis hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH menyatakan keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun hukuman yang dijatuhkan dinilai jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo.</p><p dir="ltr"><br />
Empat terdakwa tersebut adalah para mantan pejabat di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:<br /></p><ol><li><b>Sulaksono</b>, Kadis Perkim CKTR periode 2007–2012 dan 2017–2021</li><li><b>Dwijo Prawito</b>, Kadis Perkim CKTR periode 2012–2014</li><li><b>Agoes Boedi Tjahjono</b>, Kadis Perkim CKTR periode 2015–2017</li><li><b>Heri Soesanto</b>, Plt Kadis Perkim CKTR tahun 2022</li></ol><p></p>
<p dir="ltr">Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun terhadap Terdakwa Sulaksono, Dwijo Prawito, dan Terdakwa Agoes Boedi Tjahjono, dan denda masing-masing Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Menariknya, ketiga terdakwa tersebut tidak dibebani membayar uang pengganti.</p>
<p dir="ltr">Sementara itu, nasib Heri Soesanto terbilang lebih baik. Ia divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Bahkan uang yang sebelumnya telah disetorkan dalam perkara ini diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.</p>
<p dir="ltr">Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan JPU Kejari Sidoarjo. Sebelumnya jaksa menuntut:<br /></p><ol><li><b>Terdakwa Sulaksono</b>: 6 tahun penjara, denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp1,3 miliar subsider 3 tahun penjara.</li><li><b>Terdakwa Dwijo Prawito:</b> 6 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp800 juta subsider 3 tahun penjara.</li><li><b>Terdakwa Agoes Boedi Tjahjono:</b> 6 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp766 juta subsider 3 tahun penjara.</li><li><b>Terdakwa Heri Soesanto:</b> 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.</li></ol><p></p>

<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Delapan Terdakwa Dalam Satu Perkara</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTvx29c_eiRXPUvY-axS-0-deRR2_9_RnNoqBO8tdQ8jueUXL1pgqYijoTUeA4HybY7XiyS44Gp6P3oIUC0cw8fTzZLrKtVOKhdcUbPbwoqoV4OKuaLd3yexz1ZcAbf_8zxvHzQQXWd6a0Im0PXGrSKCuC-9QWC84erQA0OblcMc1082UbKinzcwuXQr8/s1280/IMG20260309153211_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTvx29c_eiRXPUvY-axS-0-deRR2_9_RnNoqBO8tdQ8jueUXL1pgqYijoTUeA4HybY7XiyS44Gp6P3oIUC0cw8fTzZLrKtVOKhdcUbPbwoqoV4OKuaLd3yexz1ZcAbf_8zxvHzQQXWd6a0Im0PXGrSKCuC-9QWC84erQA0OblcMc1082UbKinzcwuXQr8/w640-h360/IMG20260309153211_01.jpg" width="640" /></a>Kasus korupsi Rusunawa Tambaksawah ini sejatinya telah menyeret delapan orang terdakwa. Empat terdakwa lainnya telah lebih dulu divonis bersalah pada September 2025, yaitu:</p><ol><li>Imam Fauzi, Kepala Desa Tambaksawah, divonis 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.</li><li>Bambang Soemarsono, Ketua Pengelola Rusunawa 2008–2013, dihukum 4 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan serta uang pengganti Rp767,8 juta subsider 1,6 tahun penjara.</li><li>Sentot Subagyo, Ketua Pengelola Rusunawa 2013–2022, dihukum 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan serta uang pengganti Rp2,4 miliar subsider 2 tahun penjara.</li><li>Muhammad Rozikin, anggota tim penyelesaian aset 2012–2013, divonis 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.</li></ol><p></p>

<p dir="ltr">Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak 2008 hingga 2022 yang diduga penuh penyimpangan hingga menyebabkan kerugian negara hampir Rp9,7 miliar.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Rusunawa Dibangun APBD/APBN, Tapi Dikelola Pihak Ketiga</span></b></span></p>
<p dir="ltr">Fakta yang terungkap di persidangan menimbulkan banyak tanda tanya. Rusunawa Tambaksawah dibangun pada 2008 menggunakan dana APBD Kabupaten Sidoarjo, namun berdiri di atas tanah kas desa dan pengelolaannya justru diserahkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah desa.</p>
<p dir="ltr">Dalam praktiknya, pengelolaan Rusunawa diduga berlangsung tanpa pengawasan yang memadai dari pemerintah daerah.</p><p dir="ltr">
Sejumlah saksi di persidangan mengungkap berbagai kejanggalan, di antaranya:<br />
Penetapan tarif sewa Rp400 ribu per kamar/unit dilakukan sepihak oleh pengelola.</p><p dir="ltr">
Tarif tersebut tidak melalui mekanisme atau persetujuan resmi dari Pemkab Sidoarjo.<br />
Tidak ada sistem pengawasan yang jelas dari dinas terkait.</p>
<p dir="ltr">Pendapatan sewa yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga tidak tercatat secara transparan.</p><p dir="ltr">
Akibatnya, potensi pendapatan miliaran rupiah dari Rusunawa tersebut diduga hilang tanpa jejak yang jelas, yang kemudian oleh jaksa dihitung sebagai kerugian negara.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Bayang-bayang Tanggung Jawab Para Mantan Bupati</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_DxQJeDPUwkl_WS7wayTgQw5uw7D1bMN5BIgcOwgwy7C6ctCoGTDprWzSiP39aoXoPAg55dRdMONyInzmQkKmxEaIqBsUc3R2pVg4edNO7q1dLHFB4kFF_Ol360vOuF_GT8KRaDGNth442FY1f_ssdkTAjkoRDmmwyOgUR6K5Xr-mts2CcuJX06E1W0/s4160/IMG20260309152708.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_DxQJeDPUwkl_WS7wayTgQw5uw7D1bMN5BIgcOwgwy7C6ctCoGTDprWzSiP39aoXoPAg55dRdMONyInzmQkKmxEaIqBsUc3R2pVg4edNO7q1dLHFB4kFF_Ol360vOuF_GT8KRaDGNth442FY1f_ssdkTAjkoRDmmwyOgUR6K5Xr-mts2CcuJX06E1W0/w640-h288/IMG20260309152708.jpg" width="640" /></a>Putusan terhadap delapan terdakwa ini belum menjawab satu pertanyaan besar: siapa sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan pembangunan dan pengelolaan Rusunawa tersebut?</p>
<p dir="ltr">Pasalnya, proyek pembangunan Rusunawa Tambaksawah dimulai pada 2008, ketika Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Win Hendarso sebagai Bupati dengan Saiful Ilah sebagai Wakil Bupati.</p>
<p dir="ltr">Dalam perkembangan berikutnya, kursi Bupati Sidoarjo berganti kepada Saiful Ilah sebagai Bupati periode 2010–2015 dan 2016–2021.</p>
<p dir="ltr">Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) sebagai Bupati periode 2021–2024. Hudiono sebagai Penjabat Bupati periode 2020–2021.</p>
<p dir="ltr">Diketahui, penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebelumnya telah memintai keterangan tiga mantan Bupati dan satu Pj Bupati terkait perkara ini.</p>
<p dir="ltr">Ironisnya, dua di antara nama tersebut kini juga tengah berstatus terpidana dalam perkara korupsi lain, yakni Saiful Ilah dan Ahmad Muhdlor Ali dalam kasus operasi tangkap tangan KPK.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Program Kabupaten atau Program Desa?</span></b></span></p>
<p dir="ltr">Pertanyaan paling mendasar dalam kasus ini adalah: Apakah pembangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau justru program desa?</p>
<p dir="ltr">Jika proyek tersebut menggunakan anggaran APBD/APBN, maka secara administratif mestinya berada dalam kendali pemerintah daerah, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.</p>
<p dir="ltr">Namun fakta di lapangan menunjukkan pengelolaannya justru dilakukan oleh pihak yang ditunjuk pemerintah desa tanpa mekanisme pengawasan yang jelas dari pemerintah kabupaten.</p>
<p dir="ltr">Hal inilah yang kemudian menimbulkan dugaan bahwa kebijakan pembangunan hingga pengelolaan Rusunawa tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Menunggu Keberanian Penegak Hukum</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZJyA7G7CqhqsvyrjDzpP9bFxvnhg7r3FwX7FJqRiG1y8PQGKp7pcFasH0sPWm4JCytSra731ed6-DgUn5h3RhXHF9LpAMTZrs0Avo_NegxkxycneGc8WsY_qcsRANOb07AVpPyxR3yX7iKuIbCp5D2gxEfLJQtZ1VsMeGjF7zN8hg-2bYeo0uiJqk9rQ/s4160/IMG20260309151131.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZJyA7G7CqhqsvyrjDzpP9bFxvnhg7r3FwX7FJqRiG1y8PQGKp7pcFasH0sPWm4JCytSra731ed6-DgUn5h3RhXHF9LpAMTZrs0Avo_NegxkxycneGc8WsY_qcsRANOb07AVpPyxR3yX7iKuIbCp5D2gxEfLJQtZ1VsMeGjF7zN8hg-2bYeo0uiJqk9rQ/w640-h288/IMG20260309151131.jpg" width="640" /></a>Vonis ringan terhadap para Terdakwa selaku Kepala Dinas dalam perkara ini memunculkan pertanyaan baru di tengah publik: apakah penegakan hukum akan berhenti pada level pelaksana teknis Ataukah Kejaksaan Negeri Sidoarjo akan berani menelusuri lebih jauh hingga ke level pengambil kebijakan tertinggi yang memiliki kewenangan dalam penggunaan APBD/APBN dan pengawasan program pembangunan daerah.</p><p></p>
<p dir="ltr">Dengan kerugian negara mencapai hampir Rp10 miliar dan rentang waktu pengelolaan hingga 14 tahun, publik kini menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum ditangan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo </p>
<p dir="ltr">Sebab tanpa pengungkapan aktor di balik kebijakan tersebut, perkara korupsi Rusunawa Tambaksawah berpotensi hanya berhenti pada “korban lapangan”, sementara pihak yang diduga memiliki kewenangan strategis tetap berada di luar jerat hukum.</p><p dir="ltr"><br />
(Jentar S | <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b>)</p></div>

Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

Kerugian negara miliaran rupiah dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak 2008 menyeret delapan terdakwa. Publik kini menunggu keberanian ...

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Direktur Mangkir, Terdakwa Ungkap Aliran Uang dan Permintaan Rp1 Miliar untuk “Amankan Kasus”?

20.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrgGMCTd6_suxc7BvCmqcCpzZNZryl_TpcHDjxjZ7vhYdpA8xkXh_2QQG_LjhQ2DWhbrBcGfnBzl8_ZBlZl_bnWlmwm9iUYNvHEumrN3Pmd__Ok80mypVcQKhtjDJ41e9tZRGdn2s_E6FrSdSbY2_wFIsJtkKNrAVi-Y48Xv6L9tU-za7fQ1bRrEDOncU/s1200/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="671" data-original-width="1200" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrgGMCTd6_suxc7BvCmqcCpzZNZryl_TpcHDjxjZ7vhYdpA8xkXh_2QQG_LjhQ2DWhbrBcGfnBzl8_ZBlZl_bnWlmwm9iUYNvHEumrN3Pmd__Ok80mypVcQKhtjDJ41e9tZRGdn2s_E6FrSdSbY2_wFIsJtkKNrAVi-Y48Xv6L9tU-za7fQ1bRrEDOncU/w640-h358/1..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Ketidakhadiran dr. Supriyanto Memunculkan Banyak Teka-Teki dan Menjadi Misteri di Rung Sidang; Fakta Persidangan Mengarah pada Dugaan Aliran Dana ke Sejumlah Pegawai RSUD dan Perintah Menghilangkan Bukti. Apakah Kajari Tulungagung akan melakukan pengembangan atau sudah puas dengan dua Terdakwa?</span> </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang perkara dugaan korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung kembali memunculkan fakta mengejutkan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (9/3/2026), terdakwa Reni Budi Kristanti justru membuka dugaan aliran uang ke sejumlah pejabat rumah sakit hingga adanya permintaan dana Rp1 miliar untuk “mengamankan kasus”.<br /><br />Ironisnya, di tengah terbukanya fakta-fakta baru tersebut, mantan Direktur RSUD dr. Iskak dr. Supriyanto, yang kini menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, justru tidak hadir sebagai saksi tanpa alasan yang jelas. Ketidakhadiran itu memunculkan pertanyaan publik: apakah perkara ini akan benar-benar terungkap secara terang benderang?<br /><br />Perkara korupsi program pelayanan SKTM tahun 2022–2024 ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp4,3 miliar. Dua terdakwa yang diadili adalah Reni Budi Kristanti selaku staf pengelola keuangan dan data SKTM serta Yudi Rahmawan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak.<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Surabaya, Senin, 9 Maret 2026 dipimpin Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani dengan dibatu dua anggota yaitu Athoillah dan Ibnu Abas Ali masing-masing Ad Hock<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Lima Saksi Dipanggil, Satu Kunci Mangkir</span></b></span>  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb4laE_qXJYCY2PzGpzh19hwVOHunEdNZJbWdEWFrp_1YK98uLVhjzyXlweDp_RWWWGexfEjwrxKcNhmVZcAqb2Rv_5zLsOyNCLqf56OPTk4UZNGyuHeXtvVZtVGDusn5BPYKLJhzJ84RpaXpg0j0WaiWXfVrejfvh7VKDUj6ZMgbXCzJEGFEFb9-MdeA/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb4laE_qXJYCY2PzGpzh19hwVOHunEdNZJbWdEWFrp_1YK98uLVhjzyXlweDp_RWWWGexfEjwrxKcNhmVZcAqb2Rv_5zLsOyNCLqf56OPTk4UZNGyuHeXtvVZtVGDusn5BPYKLJhzJ84RpaXpg0j0WaiWXfVrejfvh7VKDUj6ZMgbXCzJEGFEFb9-MdeA/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tulungagung menghadirkan lima saksi. Namun hanya empat yang hadir, yakni: Fancholiq Joko Pribadi (Kabag Keuangan juga PPKom),; Kasil Rokhmad (Direktur RSUD menggantikan Supriyanto),; Sukiatun (Wakil Direktur Umum dan Keuangan menggantikan Terdakwa), dan Siti Umi Hanik (SPI RSUD)<br /><br />Sedangkan dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku (mantan) Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) Jakarta tidak hadir tanpa alasan yang jelas, seperti yang disampaikan JPU kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Yang tak kalah menariknya adalah salah satu pagawai RSUD dr. Iskak Tulungagung yang tidak dihadirkan sebagai saksi yaitu Kepala TU. Sebab berdasar informasi yang diterima beritakorupsi.co, bahwa kepala TU RSUD dr. Iskak sedikit banyak mengetahui kemana saja aliran uang dari pemotongan biaya pasien yang menggunakan SKTM<br /><br />Ketidak hadiran dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung bisa jadi karena yang memnggil bukan Komisi Pemberansatan Korupsi (KPK) melainkan Kejari Tulungagung. Selain itu, JPU maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock, sepertinya tidak akan lagi menghadirkan dr. Supriyanto sebagai saksi karena sidang selanjutnya adalah pemeriksaan Ahli  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtdtzBK2Us5YplE3yjlbzl_dx7tL1izVicSuvqK7OZr4w0Zaijz1GMoDdXB18MIHxr7PSM8DzjRQIgADYZGxIHqDinqTebtJx0wh1l207dzs6iLZxzSdxzqgcAyhbWXbIjD3Re2aaRqPOX0WQJc1SYeesu_zyTWQ_X5-SgvZuXxe34pyRV9aBu2cVM30/s640/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtdtzBK2Us5YplE3yjlbzl_dx7tL1izVicSuvqK7OZr4w0Zaijz1GMoDdXB18MIHxr7PSM8DzjRQIgADYZGxIHqDinqTebtJx0wh1l207dzs6iLZxzSdxzqgcAyhbWXbIjD3Re2aaRqPOX0WQJc1SYeesu_zyTWQ_X5-SgvZuXxe34pyRV9aBu2cVM30/w640-h360/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Yudi</span><br /></td></tr></tbody></table>Sidang perkara inipun sangat berbeda jauh dengan sidang perkara korupsi uang ijon hibah pokir DPRD Jatim, dimana Gubernur Jatim hadir sebagai saksi dalam persidangan atas perintah Ketua Majelis Hakim kepada JPU KPK walapun Gubernur tidak ada kaitannya dengan empat terdakwa selaku Korlap Pokmas tetapi berkaitan dengan kebijakan persetuan hibah dari APBD<br /><br />Ketidakhadiran dr. Supriyanto membuat sejumlah pertanyaan penting takkan lagi pernah terjawab di persidangan, mulai dari:<ol><li>Bagaimana lahirnya program SKTM (surat keterangan tidak mampu) bagi pasien atau masyarakat misikin di Tulungagung</li><li>Bagiamana anggaran APBD Kabupaten Tulungagung sebesar Rp22 miliar keuangan RSUD yang digunakan untuk mendukung program SKTM</li><li>Apa isi tentang SOP (Standard Operating Procedure) atau di RSUD dr. Iskak Tulungagung dikenal dengan SPO (Standard Procedure Operating)</li><li>Mengapa pasien yang menggunakan SKTM masih membayar sebagian biaya perawatan inap di RSUD?</li><li>Mengapa pembayaran biaya perawatan inap oleh pasien yang menggunakan SKTM di RSUD tidak melalui sistem Aplikasi tetapi manual?</li><li>Menjelaskan tentang SPM (surat perintah membayar) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang dibuat dan ditandatang dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung</li></ol>Dalam persidangan, saksi Fancholiq Joko Pribadi menyatakan bahwa pasien pengguna SKTM mendapatkan layanan gratis. Namun fakta yang terungkap dipersidangan sebelumnya justru berbeda. Banyak pasien miskin tetap diminta membayar hingga 50 persen atau lebih dari biaya rawat inap. Pembayaran itu bahkan dilakukan secara manual melalui loket umum, bukan melalui sistem aplikasi rumah sakit.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Pengakuan Uang Mengalir ke Banyak Pihak</span></b></span> <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh08qebeA5_98ZxLPSeCfRzJITeyaPArF7dEwI8_JhEeoctM4NyIiENtHpMyX3nk330cVJFAIIR_yD6Lx6LJ43Vp0W7xFlpdO4OgHR3-UDWwu7p45qJjqK6uM6bQv8vzssMm5uvwu7GuQPBK8mQz3J6JW8Ebiie2BJwov82nOJJqY1ZfmWLGWkuI5f83nY/s640/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh08qebeA5_98ZxLPSeCfRzJITeyaPArF7dEwI8_JhEeoctM4NyIiENtHpMyX3nk330cVJFAIIR_yD6Lx6LJ43Vp0W7xFlpdO4OgHR3-UDWwu7p45qJjqK6uM6bQv8vzssMm5uvwu7GuQPBK8mQz3J6JW8Ebiie2BJwov82nOJJqY1ZfmWLGWkuI5f83nY/w640-h360/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Reni</span><br /></td></tr></tbody></table>Fakta lain yang mencuat adalah soal aliran uang. Saksi Fancholiq Joko Pribadi mengakui pernah menerima uang Rp8 juta dari terdakwa Reni Budi Kristanti, yang menurutnya atas perintah terdakwa Yudi Rahmawan. Namun pengakuan itu dibantah keras oleh Terdakwa Reni.<br /><br />Di hadapan Majelis Hakim, Terdakwa Reni menyebut jumlah uang yang mengalir ke saksi bukan hanya Rp8 juta, melainkan lebih dari Rp70 juta. Ia bahkan menunjukkan bukti percakapan WhatsApp yang berisi permintaan uang hingga Rp20 juta serta pengiriman uang sebesar Rp70 juta rupiah kepada saksi atas perintah terdakwa Yudi. <br /><br />Dari bukti percakapan itu terlihat bahwa sejumlah pegawai RSUD dr. Iskak turut menikmati uang yang diduga berasal dari pemotongan biaya pasien miskin pengguna SKTM.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Dugaan Perintah Menghilangkan Bukti</span></b></span><br />Persidangan juga diwarnai pengakuan serius dari Terdakwa. Menurut Terdakwa Reni Budi Kristanti pernah pernah diperintahkan oleh saksi Fancholiq Joko Pribadi untuk menghilangkan barang bukti. Pengakuan itu berkorelasi dengan fakta bahwa ponsel milik terdakwa yang disita penyidik ternyata sudah tidak lagi berisi percakapan WhatsApp terkait perkara tersebut.<br /><br />Menariknya, Majelis Hakim bahkan menyoroti hal itu. Ketua Majelis Hakim menyebut Tim Penasihat Hukum terdakwa “cukup hebat” karena mampu menghadirkan bukti percakapan yang tidak Dimiliki Jaksa Penuntut Umum.<br /><br />Ketua Majelis Makim pun memerintahkan agar seluruh bukti chat tersebut dilampirkan dalam pembelaan Terdakwa dengan memberi nomor dan akan dipertimbangkan dalam putusan.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Temuan Uang Rp2,5 Miliar Tak Jelas</span></b></span><br />Saksi Sukiatun, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak yang menggantikan Terdakwa Yudi, mengungkap temuan lain yang tak kalah mengejutkan. Ia mengaku menemukan uang rumah sakit sebesar Rp2,5 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara terdakwa Reni disebut menggunakan sekitar Rp140 juta.<br /><br />Namun keterangan itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Sebab saksi mengaku melakukan penelusuran secara mandiri karena buku catatan keuangan telah disita penyidik dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Sistem Manual Dipertanyakan Hakim</span></b></span><br />Majelis Hakim juga menyoroti sistem pembayaran pasien SKTM yang tidak menggunakan aplikasi. Baik saksi Sukiatun maupun Kasil Rokhmad tidak mampu menjelaskan alasan mengapa pembayaran pasien miskin dilakukan secara manual. Keduanya justru menyebut bahwa setelah kasus ini mencuat, sistem pembayaran kini langsung dilakukan melalui Bank Jatim.<br /><br />Pertanyaan pun muncul: mengapa sistem transparan baru diterapkan setelah kasus korupsi terbongkar? Apakah hal ini hanya terjadi di RSUD dr. Iskak Tulungagung atau terjadi juga di daerah-daerah laiin namun tak terungkap ke publik?<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Dugaan Permintaan Rp1 Miliar “Amankan Kasus”</span></b></span><br />Satu pengakuan paling mengejutkan datang dari terdakwa Reni Budi Kristanti. Ia menyebut pernah ditanya oleh saksi Sukiatun apakah memiliki uang Rp1 miliar untuk “mengamankan kasus”. Namun ia mengaku hanya memiliki Rp150 juta. <br /><br />Pengakuan ini sontak memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan adanya upaya intervensi terhadap penanganan perkara. Apakah karena Terdaka reni tidak memiliki uang 1 miliar rupiha sehingga perkara ini sampai ke Meja Majelis Hakim? <br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Akankah Kasus Dikembangkan?</span></b></span><br />Fakta-fakta yang terungkap di persidangan memperlihatkan bahwa perkara dugaan korupsi dana SKTM ini tidak sesederhana menyeret dua terdakwa ke kursi pesakitan. Ada indikasi aliran uang ke berbagai pihak, dugaan perintah menghilangkan bukti, hingga permintaan uang untuk “mengamankan kasus”.<br /><br />Pertanyaannya kini tertuju pada Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung: apakah fakta-fakta persidangan ini akan ditindaklanjuti melalui pengembangan perkara? Atau justru perkara ini akan berhenti pada dua terdakwa, sementara aktor lain yang disebut dalam persidangan tetap berada di luar jangkauan hukum?<br /><br />Sebab tanpa menghadirkan saksi kunci seperti dr. Supriyanto dan Kepala TU, banyak mata rantai penting dalam perkara korupsi dana SKTM senilai Rp4,3 miliar ini berpotensi tetap menjadi misteri di ruang sidang. <br /></div>

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Direktur Mangkir, Terdakwa Ungkap Aliran Uang dan Permintaan Rp1 Miliar untuk “Amankan Kasus”?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Direktur Mangkir, Terdakwa Ungkap Aliran Uang dan Permintaan Rp1 Miliar untuk “Amankan Kasus”?

Ketidakhadiran dr. Supriyanto Memunculkan Banyak Teka-Teki dan Menjadi Misteri di Rung Sidang; Fakta Persidangan Mengarah pada Dugaan Aliran...

Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

21.14 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxmAt2m2_FEfQr1NBu7F9II4oese45hpj1ffdPQsNsguilec67U14HUnEjvlscfoR_vc3NyIjXZFzH8X_sERZdT6n_TxxQjv4d893e_PXwh9GEBCgybXlB8hiquU4DiQXgRaFi2AaS3MFwf4nFf66nqXpcRpC9cAOeNyj6eDuYgjuP1o03g8y4SPfrvk/s1536/DPRD.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxmAt2m2_FEfQr1NBu7F9II4oese45hpj1ffdPQsNsguilec67U14HUnEjvlscfoR_vc3NyIjXZFzH8X_sERZdT6n_TxxQjv4d893e_PXwh9GEBCgybXlB8hiquU4DiQXgRaFi2AaS3MFwf4nFf66nqXpcRpC9cAOeNyj6eDuYgjuP1o03g8y4SPfrvk/w426-h640/DPRD.jpg" width="426" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Vonis dibacakan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dugaan suap mencapai 50 miliar rupiah. Skema hibah Pokir DPRD Jatim bernilai triliunan rupiah kini memunculkan pertanyaan: apakah penegakan hukum ditangan KPK akan berhenti pada korlap Pokmas, atau merambah hingga pengambil kebijakan di tingkat tertinggi Pemprov Jatim? Lalu kapan penetapan Tersangka Fujika Senna Oktavia, istri sirih Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim? </span><span style="font-size: small;"><b>Ditulis oleh: Jentar S</b></span><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis bersalah terhadap empat Terdakwa dalam perkara korupsi “uang ijon” hibah pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dalam sidang putusan yang berlangsung di ruang Candra Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat 5 Maret 2026.<br /><br />Empat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada Kusnadi selaku Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 guna memperoleh alokasi hibah Pokir yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020–2023.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Empat Terdakwa yang Divonis</span></b></span><br />Empat terdakwa dalam perkara korupsi “uang ijon” hibah pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang divonis bersalaha adalah ;<ol><li>Jodi Pradana Putra, Korlap Pokmas Kabupaten Blitar, didampingi Tim Advokat Rateh dan Habbibullah dari LBH YLKI (Yayasan Legindi Keadilan Indonesia) Surabaya.</li><li>Drs. Sukar, Kepala Desa di Tulungagung</li><li>Wawan Kritiawan. Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan selaku Korlap Pokamas di Kabupaten Tulungagung, didampingi Tim Advokat Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk.</li><li>Hasanuddin, anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029 selaku Korlap Pokmas Kabupaten Bojonegoro, didampingi Tim Advokat Eddy dkk dari Jakarta</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Suap Puluhan Miliar Demi Hibah Pokir</span></b></span><br />Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti memberikan uang kepada Kusnadi selaku Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dengan total mencapai sekitar Rp50 miliar lebih, dengan rincian;<br />1. Jodi Pradana Putra memberikan sekitar Rp18,610 miliar lebih<br />2. Drs. Sukar, Wawan Kristiawan dan Royan sekitar Rp10 miliar lebih<br />3. Hasanuddin sekitar Rp11,890 miliar lebih<br /><br />Uang tersebut diberikan untuk mengamankan alokasi hibah Pokir milik Kusnadi yang saat itu menjabat sebagai anggota sekaligus Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Hibah Pokir tersebut berasal dari APBD Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2020–2023.<br /><br />Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 ayat (1) ke-1 dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang KUHP.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Vonis Pidana Penjara</span></b></span><br />Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana pidana penjara terhadap :<ol><li>Terdakwa Jodi Pradana Putra, pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li><li>Drs. Sukar. 2 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li><li>Wawan Kristiawan. Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, denda masing-masing Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li><li>Hasanuddin: dihukum penjara selama 2 tahun dan 4 bulan, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li></ol>Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap ke- empat Terdakwa, tidak jauh beda dengan tuntutan JPU KPK. Namun bagi publik, vonis ini justru membuka pertanyaan yang jauh lebih besar.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Skema Hibah Pokir Triliunan Rupiah</span></b></span><br />Kasus ini tidak berdiri sendiri. Data yang muncul dalam berbagai proses penyidikan maupun fakta yang terungkap dalam persidangan menyebutkan, nilai hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2020–2023 mencapai sekitar Rp8,369 triliun yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2020-2023. Dimana pada tahun 2019, dimasa kepemimpunan Soekarwo selaku Gubernur masih dikenal dengan nama JASMAS (Jaringan Aspirasi Masyarakat, yang artinya menampung keinginan, harapan, gagasan, atau tuntutan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada wakil rakyat). Namun setelah Gubernur berlalih kepemimpinan ke tangan Khofifah Indar Prawansa, berubah menjadi Pokir (Pokok-pokok Pikiran, yang artinya usulan program pembangunan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses dan rapat dengar pendapat)<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Angka Rp8,369 triliun memunculkan perdebatan serius di ruang publik.</span></b></span><br />Sebab dalam praktik tata kelola keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri, dua kali memberikan rambu agar alokasi hibah daerah tidak melebihi sekitar 10 persen dari total APBD atau PAD, guna menghindari penyimpangan anggaran. Namun dalam praktiknya justru mengabaikan rambu tersebut, dan alokasi hibah Pokir DPRD Jatim pun tetap cair 18 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021-2022 diatas 11 persen. Tahun 2023 barulah dibawah 10 persen bertepatan dengan tangkap tangan atau OTT yang dilakuka KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim pada akhir 2022. <br /><br />Pertanyaannya kemudian menjadi krusial: siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan pencairan hibah triliunan rupiah itu?<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b></span><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: red;">Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin: Kehadiran Gubernur Tak Penting - Konsistensi KPK Mengurai Fakta yang Dipertaruhkan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/ahli-hukum-pidana-dr-sholahuddin.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/ahli-hukum-pidana-dr-sholahuddin.html</a></span><br /></div><br />Dalam struktur pemerintahan daerah, pengesahan dan pelaksanaan APBD tidak hanya melibatkan legislatif, tetapi juga eksekutif, terutama kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan daerah. Artinya, kebijakan pencairan hibah Pokir pada akhirnya berada dalam otoritas pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur saat itu.<br /><br />Jika alokasi hibah tersebut melampaui rambu yang disarankan pemerintah pusat, maka muncul pertanyaan publik mengenai proses pengambilan kebijakan yang memungkinkan dana hibah triliunan rupiah itu tetap berjalan. <br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Apakah Hukum Berhenti di Level Korlap Pokmas?</span></b></span><br />Vonis terhadap empat Korlap Pokmas hari ini (Jumat, 5 Maret 2026) dapat dipandang sebagai langkah awal penegakan hukum. Namun publik juga melihat risiko lain: perkara besar berhenti pada aktor lapangan, sementara aktor kebijakan tidak tersentuh. Padahal skema hibah Pokir dengan nilai triliunan rupiah tidak mungkin berjalan tanpa:<br /></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>persetujuan anggaran legislatif</li><li>kebijakan eksekutif</li><li>mekanisme birokrasi di pemerintah provinsi</li></ul></div><div style="text-align: justify;">Jika praktik “uang ijon” terjadi di level Pokmas, maka pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang membuka pintu sistem tersebut?<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: red;">Menanti Status Tersangka Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim dalam Skandal “Uang Ijon” Hibah Pokir - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/03/menanti-status-tersangka-fujika-senna.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/03/menanti-status-tersangka-fujika-senna.html</a></span><br /></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Pertanyaan Publik yang Menunggu Jawaban</span></b></span><br />Putusan terhadap empat Terdakwa justru memunculkan sejumlah pertanyaan tajam yang kini menunggu jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi:<ol><li>Apakah vonis terhadap ke- empat Terdakwa ini merupakan akhir dari perkara korupsi hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun 2020–2023 sebesar Rp8,369 triliun? Ataukah ini justru pintu awal untuk membongkar keterlibatan seluruh pihak, baik legislatif sebagai aspirator hibah maupun eksekutif sebagai pengambil kebijakan pencairan anggaran?</li><li>Mengapa kebijakan hibah Pokir dengan nilai triliunan rupiah tetap berjalan meskipun terdapat rambu dari Kementerian Dalam Negeri agar alokasi hibah tidak melebihi 10 persen dari APBD atau PAD? Siapa yang harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut? Apakah pertangungan jawaban itu ada di Korlap Pokmas?</li><li>Atau Gubernur bersama kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Dinas) dengan para anggota DPRD yang disebut setiap anggota DPRD memiliki alokasi hibah Pokir sesuai keputusan masing-masing Ketua Fraksi?</li><li>Apakah KPK akan tetap berkomitmen mengungkap perkara ini sampai tuntas, termasuk jika harus menyentuh lingkar kekuasaan politik di Jawa Timur? Ataukah penegakan hukum akan berhenti pada empat korlap Pokmas yang telah divonis hari ini karena KPK tak mampu melawan kekuasaan politik?</li><li>Lalu kapan KPK akan mengumumkan status Tersangka terhadap Fujika Senna Oktavia, istri sirih Kusnasi selaku ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, maupun pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam bisnis jual beli hibah Pokir ?</li><li>Dan kapan KPK akan melakukan penahanan terhadap 16 Tersangka yang saat ini masih bebas “menjalankan aksinya”?</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan satu hal penting:</span></b></span><br />Apakah perkara korupsi hibah Pokir DPRD Jawa Timur ini akan benar-benar diungkap oleh KPK sampai ke akar-akarnya, atau hanya berhenti pada cabang-cabangnya saja, atau akan mengingatkan masyarakat Jawa Timur pada trauma masa lalu yaitu pada tahun 2008 dalam perkara Korupsi hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) DPRD Jawa Timur periode 204-2009 sebesar Rp277 miliar yang ditangani Kejati Jatim dan nama-nama calon Tersangka yang sempat dikantongi hilang entah kemana seiring dengan meninggalnya Terpidana dr Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikoesomo di Lapas Porong pada Kamis, 20 Desember 2018 sekitar pukul 06.15 WIB dengan mengeluarkan cairan dari mulut sebelum melakukan upaya hukum PK, dimana sebelumnya Alamarhum menyampaikan kepada beritakorupsi.co kerap mendapat ancaman dari orang tak dikenal? <br /></div>

Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

Vonis dibacakan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dugaan suap mencapai 50 miliar rupiah. Skema hibah Pokir DPRD Jatim bernilai triliunan rupia...

Suap Rp950 Juta ke Bupati Ponorogo Terbongkar di Sidang Tipikor Surabaya: Sucipto Direktur CV Cipto Makmur Jaya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

20.47 beritakorupsi 0

<h3 style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizeb-KIDnsdCcEJwXbEN746hG9D2YuzVcdPeaT2Nt-L8jt-YZeAWV_wlebJfUJ44nfaSvcGsMD6tLZpOQ1oZ1PJjxhm4p_5tcAtEQTSSOWLXNYBtjoYwZCsnFsiKsWUDs_y0EjJ6Z432t-yzHdZe3NsE8ystdhcGE0wfHFmAy5zD0t0ZL16u8jE9TtrFI/s1536/IMG_20260307_203113.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizeb-KIDnsdCcEJwXbEN746hG9D2YuzVcdPeaT2Nt-L8jt-YZeAWV_wlebJfUJ44nfaSvcGsMD6tLZpOQ1oZ1PJjxhm4p_5tcAtEQTSSOWLXNYBtjoYwZCsnFsiKsWUDs_y0EjJ6Z432t-yzHdZe3NsE8ystdhcGE0wfHFmAy5zD0t0ZL16u8jE9TtrFI/w640-h426/IMG_20260307_203113.png" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Jaksa KPK Ungkap Aliran Fee Proyek RSUD Rp14 Miliar, Nama <a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&q=Sugiri+Heru+Sangoko&bbid=913015724643309072&bpid=1373926839502486580" target="_blank">Sugiri Heru Sangoko</a> dan kekasihnya, Lely anggota DPRD Ponorogo sebagai Orang Kepercayaan Bupati Ikut Disebut di Persidangan. Akankah terseret untuk berikutnya?. </span><b>Ditulis oleh: Jentar S</b> </h3><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang tuntutan perkara Korupsi suap tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap <a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&q=Bupati+Ponorogo&bbid=913015724643309072&bpid=1373926839502486580" target="_blank">Bupati Ponorogo</a> Sugiri Sancoko kembali mengungkap fakta-fakta penting di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat 6 Maret 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan surat tuntutan terhadap Terdakwa Sucipto, Direktur CV Cipto Makmur Jaya, yang didakwa sebagai pemberi suap kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebesar Rp950 juta </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jaksa menuntut Terdakwa Sucipto dengan pidana 2 tahun dan 5 bulan penjara, serta denda Rp250 juta subsider 90 hari penjara, karena dinilai terbukti memberikan uang Rp950 juta kepada Bupati Ponorogo <a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&q=Sugiri+Sancoko&bbid=913015724643309072&bpid=1373926839502486580" target="_blank">Sugiri Sancoko</a> atas permintaan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Ponorogo </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-g1TXzwRRRBV33m7WKJMlgnI_KUytKvpudtrA2ZHLDvguZ20xke9-PhdWPGZPFWJMLjX332QdPPCfk7JfRVM_Iy0elc2uDPIX_uJpJVcDUsqIl_YTfWtwqnAs3v34T6jy2Ax5nqGIumzpWFhsPu6aXp14i-a3GQMT7g5rqOOMvzvvstX8RWGQNWYuK-U/s1280/IMG20260127135226_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-g1TXzwRRRBV33m7WKJMlgnI_KUytKvpudtrA2ZHLDvguZ20xke9-PhdWPGZPFWJMLjX332QdPPCfk7JfRVM_Iy0elc2uDPIX_uJpJVcDUsqIl_YTfWtwqnAs3v34T6jy2Ax5nqGIumzpWFhsPu6aXp14i-a3GQMT7g5rqOOMvzvvstX8RWGQNWYuK-U/w640-h360/IMG20260127135226_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Jaksa menyebut, uang tersebut merupakan fee proyek pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Paviliun <a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&q=RSUD+dr.+Harjono+S+Ponorogo&bbid=913015724643309072&bpid=1373926839502486580" target="_blank">RSUD dr. Harjono S Ponorogo</a> tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp14.030.930.030,81.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>OTT KPK Menjerat Empat Orang</b></span></div><div style="text-align: justify;">Perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 7 November 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam OTT tersebut, penyidik KPK mengamankan beberapa pihak, yakni:</div><div style="text-align: justify;">Sucipto, Direktur CV Cipto Makmur Jaya,  Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo, Agus Pramono, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketiga pejabat Kabupaten Ponorogo itu kini berstatus tersangka dan masih menjalani penahanan di Rutan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Alur Uang Suap Rp950 Juta</span></b></div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa terungkap, uang Rp950 juta yang diberikan Sucipto merupakan fee proyek untuk Bupati Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Permintaan fee tersebut, menurut Jaksa, disampaikan Bupati kepada Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD untuk melunasi hutang "politik". Lalu Yunus Mahatma menyampaikannya kepada Sucipto </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtIBLkEj5NjE_BiFAmkljDSsnhKmz_A5Ux1Ya57lp4St4B7s_du_Z9GbEavsAP-OktRb7kKnf5eoR8OHNK59uErN1KZCCptnSntWItp1HW12nUf2R0D7ud65ihfM4k5iITTCg5a7rgr4KTbpoLwWFeGQEBj6MfVWqPqirJiu0vW9SsoI-F7v3MLIK2R6A/s640/Sugiri%20Heru%20Sangoko%20(1).png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="640" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtIBLkEj5NjE_BiFAmkljDSsnhKmz_A5Ux1Ya57lp4St4B7s_du_Z9GbEavsAP-OktRb7kKnf5eoR8OHNK59uErN1KZCCptnSntWItp1HW12nUf2R0D7ud65ihfM4k5iITTCg5a7rgr4KTbpoLwWFeGQEBj6MfVWqPqirJiu0vW9SsoI-F7v3MLIK2R6A/w640-h286/Sugiri%20Heru%20Sangoko%20(1).png" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Adapun mekanisme penyerahan uangnya dilakukan melalui perantara keluarga Bupati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Sucipto menyerahkan uang tersebut kepada Yunus Mahatma, yang kemudian diteruskan kepada Sugiri Sancoko melalui adik kandungnya, Ely Widodo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta persidangan juga mengungkap bahwa pengaturan proyek-proyek di RSUD Ponorogo tidak berdiri sendiri, melainkan disebut berada dalam pengaruh orang kepercayaan Bupati, yaitu Sugiri Heru Sangoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nama Sugiri Heru Sangoko disebut sebagai pihak yang memiliki peran dalam pengaturan proyek sekaligus dikenal sebagai pendana biaya kampanye politik Sugiri Sancoko saat pemilihan kepala daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Peran Pejabat RSUD dalam Proses Proyek</span></b></div><div style="text-align: justify;">Dalam proses administrasi proyek, Direktur RSUD Yunus Mahatma disebut meminta Terdakwa Sucipto untuk berkoordinasi dengan Mujib Ridwan, Wakil Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mujib juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam proyek pembangunan gedung paviliun tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peran ini menjadi penting karena berkaitan dengan kelengkapan dokumen persyaratan proyek melalui <a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&q=define+sistem+e-catalog&bbid=913015724643309072&bpid=1373926839502486580" target="_blank">sistem e-catalog</a>, yang menjadi pintu awal bagi kontraktor untuk memperoleh pekerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Nama Anggota DPRD Ikut Disebut</b></span></div><div style="text-align: justify;">Fakta lain yang mencuat di persidangan adalah adanya dugaan keterkaitan antara jaringan proyek dengan pembiayaan politik.</div><div style="text-align: justify;">Nama <a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&q=Relelyanda+Solekha+Wijayanti+alias+Lely&bbid=913015724643309072&bpid=1373926839502486580" target="_blank">Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely</a>, seorang anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan Sugiri Heru Sangoko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keduanya bahkan disebut sebagai pihak yang diduga menjadi pendana kampanye Pilkada Sugiri Sancoko dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dana kampanye tersebut, menurut informasi yang berkembang dalam proses persidangan, diduga tidak tercatat atau dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu maupun KPU.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Fee Proyek Diduga Sistemik</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdPhcopHiONRhInqOdjQm5xx3AIlWHVkznWC_vp6YqUpx0WjZ9oCq1i_Gbtp7PM1ptviMjeu2HGy0rpSvY7vUMOOczl7VyoXiCQ02Po2_R3M6TyV4Hv4mUYhK_BsfGjfXN8dT6e8-PSLufLPWLAw6_O-uAzHX3MALxbh54LHDVRoaLO42hfppaI7CAnH4/s4160/IMG20260206134902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdPhcopHiONRhInqOdjQm5xx3AIlWHVkznWC_vp6YqUpx0WjZ9oCq1i_Gbtp7PM1ptviMjeu2HGy0rpSvY7vUMOOczl7VyoXiCQ02Po2_R3M6TyV4Hv4mUYhK_BsfGjfXN8dT6e8-PSLufLPWLAw6_O-uAzHX3MALxbh54LHDVRoaLO42hfppaI7CAnH4/w640-h288/IMG20260206134902.jpg" width="640" /></a></div><div>Fakta yang terungkap di ruang sidang juga mengindikasikan bahwa pemberian fee proyek tidak hanya terjadi pada proyek pembangunan Gedung Paviliun RSUD.</div><div><br /></div><div>Jaksa menyebut praktik serupa diduga juga terjadi pada sejumlah proyek lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang membuka kemungkinan pengembangan perkara oleh penyidik KPK.</div><div><br /></div><div>Sidang perkara ini masih akan berlanjut dengan agenda pembelaan dari terdakwa maupun melalui Tim Advokat Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk selaku Penasehat Hukum-nya </div><div><br /></div><div>Publik kini menanti, apakah perkara suap Rp950 juta ini hanya berhenti pada pemberi suap, atau justru akan mengungkap lebih jauh jaringan kekuasaan dan pendanaan politik di balik proyek-proyek pemerintah daerah di Ponorogo?</div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9xhoGEo10qjxE9J6aRIyuf9MSQJi1z4bQAzlV36VR2o6otAxWlMRaQVLvL9cymSC0mNiabPghEwBfy8XjNTKgvJ8YT3UkexifhVofRnm0nyG2IEz7okV1G90zgCHb2ZuhBVnPO2ylgifzgVUHKGBz_UU-ZQDGzr2SAYS98xXZR68XsH4NKWdznkFmhps/s4160/IMG20260206140316.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9xhoGEo10qjxE9J6aRIyuf9MSQJi1z4bQAzlV36VR2o6otAxWlMRaQVLvL9cymSC0mNiabPghEwBfy8XjNTKgvJ8YT3UkexifhVofRnm0nyG2IEz7okV1G90zgCHb2ZuhBVnPO2ylgifzgVUHKGBz_UU-ZQDGzr2SAYS98xXZR68XsH4NKWdznkFmhps/s320/IMG20260206140316.jpg" width="320" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Tim Advokat Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk</span></td></tr></tbody></table><b style="color: red; font-size: large;">Pertanyaan Kritis yang Muncul dari Fakta Persidangan:</b></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Sugiri Heru Sangoko;</b></div><div style="text-align: justify;">Apa peran sebenarnya Sugiri Heru Sangoko dalam pengaturan proyek-proyek di RSUD Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Benarkah Ia menjadi pihak yang mengendalikan distribusi proyek di lingkungan Pemkab Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah statusnya sebagai pendana kampanye Bupati berkorelasi dengan kemudahan akses terhadap proyek pemerintah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely</b></div><div style="text-align: justify;">Apakah benar anggota DPRD Ponorogo ini turut menjadi bagian dari jaringan pendanaan kampanye Pilkada Sugiri Sancoko?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika benar, apakah dana kampanye puluhan miliar tersebut tercatat dalam laporan resmi kepada penyelenggara pemilu?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah ada hubungan antara posisi politiknya di DPRD dengan proyek-proyek yang beredar di lingkungan Pemkab Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">3.Mujib Ridwan</span></b></div><div style="text-align: justify;">Sejauh mana peran Mujib Ridwan sebagai PPKom dalam proses pengadaan proyek pembangunan Gedung Paviliun RSUD Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah Ia mengetahui atau bahkan memfasilitasi mekanisme pengkondisian proyek melalui sistem e-catalog?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah proses administrasi proyek telah dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau pura-pura tidak mengetahui?</div>

Suap Rp950 Juta ke Bupati Ponorogo Terbongkar di Sidang Tipikor Surabaya: Sucipto Direktur CV Cipto Makmur Jaya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Suap Rp950 Juta ke Bupati Ponorogo Terbongkar di Sidang Tipikor Surabaya: Sucipto Direktur CV Cipto Makmur Jaya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Jaksa KPK Ungkap Aliran Fee Proyek RSUD Rp14 Miliar, Nama Sugiri Heru Sangoko dan kekasihnya, Lely anggota DPRD Ponorogo sebagai Orang Kepe...

Ketika Regulasi Diduga Jadi Pintu Transaksi: Skandal Suap Perangkat Desa Di Kab. Kediri Rp13,165 Miliar

21.10 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtwB8cLWKQaYDtvjgSXGMF2ruBbbG1q9gFF4_UTV5FVHZybDtjiZh2UgpJsnuvTlB5eVjiDCxrEyoS9yyTX9-66BZfPK3Ww4qtDG-gxbHu2Jdufo6MJJeUNRhhJlZQ70eSF3WtJkFXfdqhodJM_spjuswk9h-SW_heiOZNgZCUSPlcGzFYelIwBDXWKiY/s1508/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="592" data-original-width="1508" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtwB8cLWKQaYDtvjgSXGMF2ruBbbG1q9gFF4_UTV5FVHZybDtjiZh2UgpJsnuvTlB5eVjiDCxrEyoS9yyTX9-66BZfPK3Ww4qtDG-gxbHu2Jdufo6MJJeUNRhhJlZQ70eSF3WtJkFXfdqhodJM_spjuswk9h-SW_heiOZNgZCUSPlcGzFYelIwBDXWKiY/w640-h252/6..jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Perda dan Perbup Lahir Jelang Seleksi Perangkat Desa di 163 Desa 25 Kecamatan Kabupaten Kediri Secara Serentak, Publik Menanti Keberanian Majelis Hakim Memanggil Aktor Kekuasaan”. </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang perkara dugaan Korupsi Suap “jual beli jabatan” perangkat Desa di 163 Desa, 25  Kecamatan di Kabupaten Kediri dengan nilai fantastis Rp13,165 miliar, menyisakan satu pertanyaan besar: beranikah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk menghadirkan dua tokoh politik PDIP yaitu Hanindhito Himawan Pramana selaku Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri, dan Murdi Hartono selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri Ketua DPRD Kabupaten Kediri dari F-PDIP sebagai saksi?<br /><br />Perkara yang kini disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya itu menyeret Tiga Terdakwa selaku Kepala Desa sekaligus pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri periode 2021-2024, yakni Imam Jamiin (Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Ketua PKD), Sutrisno, S.Pd., M.M. (Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Bendahara PKD), dan Darwanto (Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates Kades Pojk, Humas I PKD). Ketiganya didakwa mengatur dan mengkondisikan seleksi perangkat desa di 163 Desa, 25  Kecamatan di Kabupaten Kediri secara serentak pada akhir 2023 hingga awal 2024, dengan tarif Rp42 juta per formasi jabatan<br /><br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Dari 320 peserta yang disebut sebagai “jago” dan dinyatakan lolos, terkumpul uang sekitar Rp13.165.000.000</span></b> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUzPBteODA4oh4uF1rCoAjXvXRK45YPydR2iU_TSM1HUsL6NOlhqUJsAlXAWU_tGed9jKg_6KsIryMY1JngtTkV5fNrggmO7hq7A4YRa5JMwQ5qRZSEBUkxaJlhqsqKGhJDBwDe3LpjG8i1HRdVlFoSJksdxG-txy1Q7bRUg-hAT7X0wZi1N-7-6wt-is/s1280/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUzPBteODA4oh4uF1rCoAjXvXRK45YPydR2iU_TSM1HUsL6NOlhqUJsAlXAWU_tGed9jKg_6KsIryMY1JngtTkV5fNrggmO7hq7A4YRa5JMwQ5qRZSEBUkxaJlhqsqKGhJDBwDe3LpjG8i1HRdVlFoSJksdxG-txy1Q7bRUg-hAT7X0wZi1N-7-6wt-is/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>Namun, dakwaan itu tak bisa dilepaskan dari lahirnya dua regulasi penting di Kabupaten Kediri pada tahun 2023: Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa dan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Perda dan Perbup: Kebetulan atau Dirancang?</span></b></span><br />Dalam surat dakwaan terungkap, pada Agustus 2023, para Terdakwa menemui Agus Cahyono, S.Sos., Kepala Dinas PMPD Kabupaten Kediri, untuk meminta agar Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, segera mengupayakan terbitnya Perda dan Perbup yang mengatur pengisian perangkat desa.<br /><br />Faktanya, pada 12 September 2023 terbit Perda Nomor 4 Tahun 2023. Lalu pada 7 November 2023, terbit Perbup Nomor 49 Tahun 2023. Apakah ini sekadar kebetulan administratif? Ataukah regulasi itu memang didorong untuk memuluskan skenario seleksi serentak yang telah “dikondisikan”?<br /><br />Saat dikonfirmasi sebelum sidang, Selasa, 03 Maret 2026, salah satu JPU menyatakan: “Kita fokus membuktikan dakwaan, kalau itu (Perda dan Perbup) bagian dari proses. Kecuali ada perkembangan di persidangan atau ada perintah Majelis Hakim untuk menghadirkan.”<br /><br />Jawaban itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, yang dipertanyakan publik adalah apakah lahirnya dua regulasi tersebut menjadi bagian integral dari konstruksi perbuatan pidana atau tidak. Sebab dalam suarta dakwaan itulah terurai tentang dua regulaisi tersebut <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSOW-Q-oB2lPoUJHuD6IotBcUxBZUS_n_oZZ8uhRlvgg5NjGUUL3-SYx6w1fNNvxcRsL6Uj5cN_YAzSjufcGWt6MGqsEA2eldEQPLMP3-aRzQOU6x4u8ahi9ULYZo3n63P32FW_CgtcQecwsKaPvryMGVjfXDOuAz9nEKpIhexmxpirCn5GQlsGke_A_g/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSOW-Q-oB2lPoUJHuD6IotBcUxBZUS_n_oZZ8uhRlvgg5NjGUUL3-SYx6w1fNNvxcRsL6Uj5cN_YAzSjufcGWt6MGqsEA2eldEQPLMP3-aRzQOU6x4u8ahi9ULYZo3n63P32FW_CgtcQecwsKaPvryMGVjfXDOuAz9nEKpIhexmxpirCn5GQlsGke_A_g/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Tim JPU yang terdiri dari Puro Rasmoyo, Adisti Pratama Ferevaldy, Maherdika Daru Putra, dan Mayang Ratnasari dari Kejari Kabupaten Kediri, maupun Majelis Hakim sepertinya tak berani untuk memanggil  Hanindhito Himawan Pramana selaku Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri, dan Murdi Hartono selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri Ketua DPRD Kabupaten Kediri dari F-PDIP, sebagai saksi.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Faktor Kekuasaan dan Bayang-Bayang Politik</span></b></span><br />Sorotan publik semakin tajam karena posisi Bupati Kediri bukan figur biasa. Ia merupakan putra mantan Menteri Sekretaris Negara yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, serta disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkar elite nasional.<br /><br />Apakah Faktor Kekuasaan Ini Membuat Aparat Penegak Hukum Berhitung?<br />Bahkan, kuat dugaan sejak tahap penyidikan oleh Polda Jawa Timur, Bupati Kediri tidak pernah diperiksa sebagai saksi sehingga JPU pun tak tegas menjelaskan dipanggil atau tidak karena mungkin tidak ada BAP (berita acara pemeriksaan). Jika benar, maka publik berhak bertanya: mengapa?<br /><br />Dalam sistem peradilan pidana, menghadirkan saksi yang mengetahui proses lahirnya regulasi bukanlah tindakan politis, melainkan upaya menguji fakta hukum secara utuh agar terang bendarang dan bukan sekedar menjalankan proses hukum dalam pemberantasan Korupsi<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Skema Uang: Dari Rp42 Juta hingga Rp1,5 Miliar</span></b></span><br />Modus yang terungkap di persidangan cukup sistematis. Para kepala desa yang tergabung dalam PKD (Paguyuban Kepala Desa) menginginkan seleksi serentak. Pengurus PKD kemudian sepakat “memanfaatkan kesempatan” dengan mengatur kelulusan peserta yang direkomendasikan oleh masing-masing kepala desa dan bersedia membayar Rp42 juta per formasi jabatan sesuai yang sudah ditentukan dan semuanya disetorkan ke pengurus PKD baik masing-masing Kepala Desa maupun melalui Koordinator PKD tingkat Kecamatan<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Namun angka Rp42 juta bukan satu-satunya pungutan.</span></b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Nt-r5oikP5FcIwCYggz64_bTMiqWWnPot2L-hp0Bzj_vbL1r0TfXIlJ-ofGgigz-5w5CU3tViM5e4n8PdLTx5nCMNcaYujM3VymcJamOF8g613lKUvgcYtVDnH40ia2zL2M35GPwOTDsvLO1UqhqBLpIN6QPzqdpAmykOCA3I_1swJHgajZSOjiXPgE/s1280/7..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Nt-r5oikP5FcIwCYggz64_bTMiqWWnPot2L-hp0Bzj_vbL1r0TfXIlJ-ofGgigz-5w5CU3tViM5e4n8PdLTx5nCMNcaYujM3VymcJamOF8g613lKUvgcYtVDnH40ia2zL2M35GPwOTDsvLO1UqhqBLpIN6QPzqdpAmykOCA3I_1swJHgajZSOjiXPgE/w640-h360/7..jpg" width="640" /></a></div>Selain uang tarikan sebesar Rp42 juta, masing-masing Kepala Desa juga menarik uang dari calon perangkat desa yang lolos seleksi antara Rp100 juta hingga Rp1,5 miliar. Sebagian dana itu diduga dibagikan kepada beberapa LSM, Wartawan, dan unsur Forkopimcam (Camat, Kapolsek, Danramil) di Kabupaten Kediri<br /><br />Tak berhenti di situ, muncul pula dugaan aliran dana untuk penyewaan laptop dari seorang anggota DPRD Kabupaten Kediri yang digunakan oleh ribuan peserta seleski perangkat Desa, biaya sewa gedung, konsumsi, hingga biaya kerjasama formalitas antara  Ketiga Terdakwa dengan Universitas Islam Malang (UNISMA). Sementara biaya kerjasama formalitas sebesar Rp4 juta per formasi jabtan disebut diambil dari APBDes dan sebagian dari dana Rp42 juta tersebut.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Legalitas Kerja Sama Formalitas PKD–UNISMA Dipertanyakan</span></b></span><br />Di sinilah persoalan hukum baru mengemuka. Apa kewenangan Paguyuban Kepala Desa (PKD) melakukan kerja sama formalitas dengan Perguruan Tinggi? Apakah biaya Rp4 juta per formasi jabatan telah dianggarkan secara sah dalam APBDes masing-masing desa? Apakah kerja sama tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jika tidak, apakah ini akan menjadi pintu masuk perkara pidana baru?<br /><br />Sebab PKD bukanlah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan atribusi dalam pembentukan kebijakan publik. Ia hanyalah organisasi perkumpulan para kepala desa. Maka, kerja sama formalitas dalam konteks pengisian perangkat desa patut diuji legalitasnya.<br /><br />Jika biaya diambil dari APBDes tanpa dasar peraturan yang jelas, maka potensi pelanggaran tidak hanya pada suap pengisian perangkat Desa, tetapi juga pada penyalahgunaan anggaran desa. Apakah hal ini masuk dalam penyidikan pPolda Jatim maupun JPU Kejari Kabupaten Kediri atau fokus pada ketiga Terdakwa dianggap sudah lebih dari cukup?<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Apakah Rp42 Juta untuk “Membiayai” Regulasi?</span></b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbphIq9Tt13AHF2ffCSdYpd-vkJZgibYx4gBg-vS8CwvDX_Oj7lORYOGzhDPaA3nks_u_dgDf-gg_7ZZBR1vlW6Ez4LFaUKYrJXE5evwzpXxTDhfpjSzxhRtuvev7bIGr5u4o9aNxjy4tbarPGcmaSxLsDDnGTDE_ajpCJ9YcAhVwlve9VIA3FoCKllNA/s1600/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbphIq9Tt13AHF2ffCSdYpd-vkJZgibYx4gBg-vS8CwvDX_Oj7lORYOGzhDPaA3nks_u_dgDf-gg_7ZZBR1vlW6Ez4LFaUKYrJXE5evwzpXxTDhfpjSzxhRtuvev7bIGr5u4o9aNxjy4tbarPGcmaSxLsDDnGTDE_ajpCJ9YcAhVwlve9VIA3FoCKllNA/w640-h288/3..jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaan paling sensitif adalah: apakah uang Rp42 juta per formasi jabtan itu digunakan untuk membiayai proses lahirnya Perda dan Perbup Kabupaten Kediri tahun 2023? Apakah uang Rp42 juta per formasi jabatan digunakan untuk menyewa laptop yang digunakan ribuan peserta seleksi perangkat Desa? Jika benar, maka skandal ini bukan sekadar jual beli jabatan. Ini bisa menjelma menjadi dugaan korupsi kebijakan (policy corruption), di mana regulasi didorong atau dipercepat demi kepentingan transaksi jabatan.<br /><br />Perda dibahas dan disahkan bersama DPRD. Perbup diterbitkan oleh Bupati. Maka, mustahil membedah perkara ini secara utuh tanpa menguji proses politik dan administratif yang melahirkan kedua aturan tersebut.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Ujian Integritas Penegak Hukum</span></b></span><br />Kini bola ada di tangan Majelis Hakim dan JPU. Apakah persidangan ini akan berhenti pada tiga Terdakwa selaku Kepala Desa sekaligus pengurus PKD? Ataukah berani menggali lebih dalam peran aktor-aktor struktural?<br /><br />Sebab hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Jika memang tidak ada keterlibatan, menghadirkan Bupati dan Ketua DPRD sebagai saksi justru akan membersihkan nama mereka di forum terbuka. Namun jika enggan dipanggil, publik akan menilai lain.<br /><br />Kasus Rp13,165 miliar ini bukan hanya tentang uang dan jabatan. Ini tentang integritas tata kelola desa, marwah regulasi daerah, dan keberanian penegak hukum menembus tembok kekuasaan. Sidang masih berjalan. Publik menunggu: apakah hukum benar-benar tajam ke atas, atau hanya tajam ke bawah?. <br /></div>

Ketika Regulasi Diduga Jadi Pintu Transaksi: Skandal Suap Perangkat Desa Di Kab. Kediri Rp13,165 Miliar

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Ketika Regulasi Diduga Jadi Pintu Transaksi: Skandal Suap Perangkat Desa Di Kab. Kediri Rp13,165 Miliar

“Perda dan Perbup Lahir Jelang Seleksi Perangkat Desa di 163 Desa 25 Kecamatan Kabupaten Kediri Secara Serentak, Publik Menanti Keberanian M...

“Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

19.09 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlr9FcoSF22dXBqT4WF6vaDv7YUBVhMbaX26zSW-9NBmIimvVfxsFIy36D8LMCEznTdw0WhGx82Nc3dhGATjkMj_wGufhgR9HubOaZO24frmfJd30JTzvvG9KdCET9q9LCOaYzEhp09U3kD8M5Gt4VEMDXm9tVrX1dtd9izU1baG7BMB2fmeOQYOEBOCM/s4160/IMG20260302165539.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlr9FcoSF22dXBqT4WF6vaDv7YUBVhMbaX26zSW-9NBmIimvVfxsFIy36D8LMCEznTdw0WhGx82Nc3dhGATjkMj_wGufhgR9HubOaZO24frmfJd30JTzvvG9KdCET9q9LCOaYzEhp09U3kD8M5Gt4VEMDXm9tVrX1dtd9izU1baG7BMB2fmeOQYOEBOCM/w640-h288/IMG20260302165539.jpg" width="640" /></a></div><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Tanpa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah, PT Surya Kerta Agung Dinilai Tak Berhak Lakukan Pengadaan Tanah – Lalu, Layakkah Perkara Ini Murni Dipidana?</span> Ditulis oleh: Jentar S</h3><div style="text-align: justify;">
<p dir="ltr"><span style="font-size: 18px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 18px;"><b>.CO - </b></span><br />
Sidang perkara dugaan penipuan dan penggelapan pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri kembali memantik perdebatan serius. Persidangan yang digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Kediri pada Senin, 2 Maret 2026 dengan agenda menghadirkan pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara yang justru membuka babak baru: proyek pembebasan tanah tersebut dinilai batal demi hukum.</p>
<p dir="ltr">Perkara dengan nilai fantastis Rp183.450.000.000 yang terjadi pada 2019–2020 di tujuh desa dan dua Kecamatan di Kabupaten Kediri ini menyeret dua terdakwa, yakni Suratman bagian Manager Keuangan dan Kebun PT Bukit Dhoho Indah yang bergerak dibidang perkebunan, anak perusahaan PT Gudang Garam, T bk, dan Satya Andi Lala karyawan kontrak PT BDI. Keduanya disebut ditunjuk secara lisan oleh Suwardi karyawan PT Gudang Garam sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan, sementara Suwardi selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri yang ditunjuk langsung oleh Istata Taswin SIddharta sekaku Direktur PT Surya Kerta Agung (PT SKA) bergerak di bidang konstruksi dan jalan tol </p>
<p dir="ltr">Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar soal dugaan penipuan atau penggelapan uang perusahaan PT SKA, melainkan legalitas kewenangan pengusahaan jalan tol itu sendiri </p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: medium;">Ahli Administrasi Negara: Tanpa Perjanjian, Pengusahaan Tol Tak Sah</span> ;</b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifQD_-bMTrnwlPFFWMInKaBjgyDsswCxQVrl56e016N8bXaFB7s3_pRA01xej0769b7tG5mi3q9E6DBz-h9JF-H9l2DiBf317Vj9RKLaXR4x65ZeN3O5MOA5ayQe2pcLJkSoFgncd0MqsZw7nDkYmH74EOVCGT175UojXvAnSRYKfSzsG6HNW1-0-2wtI/s4160/IMG20260302165544.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifQD_-bMTrnwlPFFWMInKaBjgyDsswCxQVrl56e016N8bXaFB7s3_pRA01xej0769b7tG5mi3q9E6DBz-h9JF-H9l2DiBf317Vj9RKLaXR4x65ZeN3O5MOA5ayQe2pcLJkSoFgncd0MqsZw7nDkYmH74EOVCGT175UojXvAnSRYKfSzsG6HNW1-0-2wtI/w640-h288/IMG20260302165544.jpg" width="640" /></a>Tim Advokat Terdakwa I Suratman menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. Emanuel Sujatmoko, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Meski tidak hadir langsung, pendapat hukumnya (Legal Opinion/LO) dibacakan secara bergantian oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Budiarjo Setiawan, SH., MH, Prastiyo Silowidodo, SH, Suryanto, SH., MH, Dipa Kurniyantoro, SH., MH, Rekha Tustarama, SH., MH, Isom Nur Salim, SH. MH, Moh. Rofi’an, SH., MH, Al Hayu Muthoharoh, SH, Adhimas Satria Pamungkas, SH dan Andik Sukaca, SH secara bergantian di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Khairul, S.H., M.H.</p><p></p>
<p dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Dalam LO tersebut, Dr. Emanuel</b></span> :</span> menegaskan bahwa PT Surya Kerta Agung (PT SKA) merupakan anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk yang berdiri berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 26 Juli 2019 dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Bidang usahanya mencakup pembangunan dan perbaikan jalan.<br />
Namun, di sinilah titik krusialnya.<br />
Menurutnya, PT SKA tidak memiliki kewenangan atau hak melakukan pengusahaan jalan tol tanpa adanya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Pemerintah melalui Menteri yang membidangi jalan. </p>
<p dir="ltr">Jika pengusahaan dilakukan tanpa dasar tersebut, maka: “Tindakan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai akibat hukum sejak awal, karena dianggap tidak pernah ada.”</p>
<p dir="ltr">Artinya, secara hukum administrasi, pengadaan tanah yang dilakukan untuk proyek tol tersebut dapat dinyatakan cacat prosedur dan kewenangan. Tidak ada perencanaan resmi dan tidak ada penetapan lokasi sebagaimana disyaratkan regulasi.</p>
<p dir="ltr">Dr. Emanuel mendasarkan pendapatnya pada sejumlah regulasi strategis, mulai dari UU Jalan, UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, hingga berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang jalan tol dan pengadaan tanah.</p>
<p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Jika Administrasinya Batal, Bagaimana Pidananya?</span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9pgb_jBK8H5tXjVxSKvoyS7e87iw7HKN2UoH04ptMYAsLR1BqhkCjG-BwOX0FAQL0LJbwJjWwoZD-khQzi59M9zd3GJWI0m1sbcHHRi2Ra5n4ggMcAk3ahq5fN9BTzV4XIplHhiJacy0Y5E77R5ih7tyhHO_0ZOkVpibLmuVhEom2ZG8WDyiyTS4UDU/s4160/IMG20260302165543.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9pgb_jBK8H5tXjVxSKvoyS7e87iw7HKN2UoH04ptMYAsLR1BqhkCjG-BwOX0FAQL0LJbwJjWwoZD-khQzi59M9zd3GJWI0m1sbcHHRi2Ra5n4ggMcAk3ahq5fN9BTzV4XIplHhiJacy0Y5E77R5ih7tyhHO_0ZOkVpibLmuVhEom2ZG8WDyiyTS4UDU/w640-h288/IMG20260302165543.jpg" width="640" /></a></p><div><span style="color: red;"><b>Pertanyaan besar kemudian muncul:</b></span></div>
Jika pengusahaan jalan tol itu sendiri tidak sah dan batal demi hukum, apakah pembebasan lahan yang menjadi objek perkara pidana ini masih dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan?<p></p>
<p dir="ltr">Pertanyaan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keterangan ahli pidana sebelumnya, Dr. Sholahuddin, dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.</p>
<p dir="ltr">Ia menjelaskan bahwa dalam Pasal 372 KUHP lama (WvS), unsur kesengajaan harus diarahkan pada sifat melawan hukum dari perbuatan memiliki barang yang bukan miliknya.</p>
<p dir="ltr">Artinya, untuk menyatakan seseorang bersalah atas penggelapan, harus dibuktikan: Ada penguasaan atas barang atau uang; Ada kesengajaan untuk memiliki;<br />
Ada unsur melawan hukum; Ada hubungan langsung dengan perbuatan inti yang didakwakan.</p>
<p dir="ltr">Lebih jauh, ia menegaskan konsep penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana: Tidak semua pihak yang terlibat dalam aktivitas administratif, koordinatif, atau teknis otomatis dapat dipidana. Harus diuji hubungan langsungnya dengan delik inti.</p>
<div><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Apakah Ini Sengketa Administratif yang Dipidana?</span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0t_GMHrbF1FMmFDPDTD1On2dCOrwVVaQIUPQCSCwDbgRnOp7cflFfc3hSMKEspPfrWIQScw-JUjKwGOrGb7ZjjxSzq7-dUUl_7TJ3xyysxe1IDgQikM_EWKpvI5G8HiLS3D4gkqYfcx1_FH_BKXFmSyzPTozVzU1BJMWEbXSneck0SeNs9IT8E6DUXzY/s4160/IMG20260302172434.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0t_GMHrbF1FMmFDPDTD1On2dCOrwVVaQIUPQCSCwDbgRnOp7cflFfc3hSMKEspPfrWIQScw-JUjKwGOrGb7ZjjxSzq7-dUUl_7TJ3xyysxe1IDgQikM_EWKpvI5G8HiLS3D4gkqYfcx1_FH_BKXFmSyzPTozVzU1BJMWEbXSneck0SeNs9IT8E6DUXzY/w640-h288/IMG20260302172434.jpg" width="640" /></a></div>Di sinilah letak keganjilan yang kini menjadi bahan perdebatan tajam. Jika benar PT SKA tidak memiliki kewenangan melakukan pengusahaan jalan tol karena tidak ada PPJT dengan pemerintah, maka: Apakah pembebasan lahan tersebut sejak awal merupakan tindakan administratif yang cacat?<p></p>
<p dir="ltr">Jika cacat, apakah konsekuensinya ranah hukum administrasi dan perdata? Atau tetap dapat ditarik menjadi pertanggungjawaban pidana individual? Sebab, hukum pidana adalah ultimum remedium — upaya terakhir. Ia tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan kekeliruan administratif atau konflik kewenangan korporasi yang belum jelas dasar legalitasnya.</p>
<div><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Majelis hakim bahkan menyoroti status karyawan dalam konteks penggelapan:</span></b> </div><div>Apakah seseorang dapat dianggap memiliki tanggung jawab pidana hanya karena menerima gaji, meskipun tidak ada pengangkatan tertulis?</div>
<p dir="ltr">Ahli pidana menjawab, bisa saja, tetapi tetap harus dibuktikan adanya penguasaan uang dan unsur pidananya secara konkret.<br />
Benang Kusut Korporasi dan Tanggung Jawab</p>
<p dir="ltr">Fakta bahwa proyek ini melibatkan anak perusahaan dari korporasi besar yaitu PT Gudang Garam, memunculkan pertanyaan lebih luas: Siapa sebenarnya yang memegang kendali kebijakan? Apakah keputusan pembebasan lahan lahir dari struktur korporasi resmi? Mengapa tidak ada perjanjian pengusahaan jalan tol lebih dahulu? Apakah para terdakwa hanya pelaksana teknis di lapangan? Ataukah mereka memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dana ratusan miliar tersebut?</p>
<p dir="ltr">Jika proyeknya sendiri dinilai tidak sah secara administrasi, maka konstruksi pertanggungjawaban pidana menjadi tidak sederhana.</p>
<p dir="ltr">Publik Menunggu Ketegasan Hakim<br />
Sidang yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB namun baru dimulai pukul 16.55 WIB itu berlangsung hingga sore dengan atmosfer tegang. Pendapat ahli administrasi negara yang menyebut tindakan tersebut “batal demi hukum” jelas bukan hal ringan.</p>
<p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Kini publik menunggu:</span></b><br />
Akankah Majelis Hakim melihat perkara ini semata sebagai dugaan penggelapan dana perusahaan? Atau mempertimbangkan aspek legalitas dasar proyek yang justru dinilai tidak memiliki kewenangan hukum sejak awal?</p>
<p dir="ltr">Satu hal yang pasti, perkara ini bukan sekadar soal Rp183 miliar. Ia menyentuh prinsip mendasar dalam negara hukum: tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum.<br />
Dan jika benar sejak awal kewenangan itu tidak pernah ada, maka pertanyaannya menjadi sangat tajam: Apakah yang batal demi hukum dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana?</p>
<p dir="ltr">Pertanyaannya kemudian, mengapa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri tidak berupaya mencari aktor intelektual dibalik kasus perkara pidana penipuan atau penggelapan pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju bandara Dhoho Kediri?</p>
<p dir="ltr">Mengapa JPU tidak menghadirkan Istata  Taswin Siddharta selaku Direktur PT SKA sebagai saksi dalam persidangan untuk dikonfrontir dengan Suwardi selaku Ketua Tim pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Kediri, atau memang ada yang ditutupi agar perkara ini tidak terang benderang?</p></div>

“Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor “Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

Tanpa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah, PT Surya Kerta Agung Dinilai Tak Berhak Lakukan Pengadaan Tanah – Lalu, Layakkah P...

BERITAKORUPSI.CO

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Direktur Mangkir, Terdakwa Ungkap Aliran Uang dan Permintaan Rp1 Miliar untuk “Amankan Kasus”?

Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

Suap Rp950 Juta ke Bupati Ponorogo Terbongkar di Sidang Tipikor Surabaya: Sucipto Direktur CV Cipto Makmur Jaya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Ketika Regulasi Diduga Jadi Pintu Transaksi: Skandal Suap Perangkat Desa Di Kab. Kediri Rp13,165 Miliar

“Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI