Diduga Korupsi “Kolam Renang” Ratusan Juta, Kusno selaku Kepala Desa Sukosari dan Suprapti, Kepala Desa Gumarang Kab. Madiun Diadili

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXGrxm5TmHhtiYdd5NFNxnb8qxU12GZyHCiF7RbKDWJj2_JT_dXxy_GuF8eDbjGFYmglUtQfukiiWzre8HFtcM72083Gtk9nYMq8aDyRcZa8xC7yg3LwgozPTyExL-ZR_pZtLI_AVgbe10aF_eI0Kms3mu11Gjycq89D7ZS43_MoUxo1qjQGjArudnR0E/s1040/8..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXGrxm5TmHhtiYdd5NFNxnb8qxU12GZyHCiF7RbKDWJj2_JT_dXxy_GuF8eDbjGFYmglUtQfukiiWzre8HFtcM72083Gtk9nYMq8aDyRcZa8xC7yg3LwgozPTyExL-ZR_pZtLI_AVgbe10aF_eI0Kms3mu11Gjycq89D7ZS43_MoUxo1qjQGjArudnR0E/w640-h288/8..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Proyek pembangunan kolam renang di Dusun Watugong, Desa Sukosari, Kec. Dagangan, Kab. Madiun menggunakan anggaran BKK APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 senilai Rp600 juta. Di Desa Gumarang menggunakan ADD tahun 2018-2019 dan BKK tahun 2020-2021 mencapai 1,040 miliar rupiah”</span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, menyidangkan perkara kasus dugaan Korupsi Pembangunan Kolam Renang di dua Desa dan Kecamatan berbeda, yaitu Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, dan Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun (berkas perkara masing-masing berbeda)<br /><br />Dari dua kasus perkara dugaan Korupsi Pembangunan Kolam Renang di dua Desa tersebut diatas, menyeret beberapa Terdakwa dengan nilai kerugian keuangan negara yang berbeda juga tetapi menggunakan anggaran yang sama yakni dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dari APBD Kabupaten Madiun dan Dana Desa (DD) dari Kedua Desa masing-masing.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>A. Dugaan Korupsi Pembangunan Kolam Renang Desa Sukosari <br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"> </span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span>1. Tersangka/Terdakwa Dari Desa Sukosari</span></b><ol><li>Kusno selaku Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.</li><li>Eko Edi Siswanto selaku Kontraktor </li><li>Jaelono, Kontraktor namun meninggal saat penyidikan karena sakit</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span>    </span>2.    Kronologi Kasus Pembangunan Kolam Renang di Desa Sukosari:</b></span><br />Proyek pembangunan kolam renang di Dusun Watugong, Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun menggunakan anggaran dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 senilai Rp600 juta. Proyek ini dilaksanakan tidak sesuai prosedur. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk hanya formalitas, sementara pelaksanaan teknis di lapangan diambil alih oleh dua orang luar desa, yaitu Jaelono dan Eko Edi, atas persetujuan Kepala Desa. Proyek ini menghasilkan tiga kolam renang dengan ukuran berbeda tanpa kajian teknis profesional, yang menyebabkan kerugian negara ratusan juta rupiah.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>    </span>3.    Awal Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka:</b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibBa-ADFBIR7tU1WcfmN1aMn2In4SGNBzLW-vNOtxysGsQvoNcT_et5OBPZrbzEydqglljtaVw5TpncGGSWPwLqRSK2z65ZlCCa5a_7so82YiZiOr9qH8PjndgTaUbq9DY5EyG1T9zGXcDNIdos_40eeot73aJNHSynpTa3n4qYtdTVD_u9atOe8piMbY/s821/3..jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="821" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibBa-ADFBIR7tU1WcfmN1aMn2In4SGNBzLW-vNOtxysGsQvoNcT_et5OBPZrbzEydqglljtaVw5TpncGGSWPwLqRSK2z65ZlCCa5a_7so82YiZiOr9qH8PjndgTaUbq9DY5EyG1T9zGXcDNIdos_40eeot73aJNHSynpTa3n4qYtdTVD_u9atOe8piMbY/w351-h400/3..jpg" width="351" /></a></div><br />Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun mulai menyelidiki adanya dugaan Korupsi proyek kolam renang senilai Rp600 juta dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2022 :<ol><li>Pada tanggal 24 Juli 2025, Penyidik Kejari Kabupaten Madiun menetapkan dua orang Tersangka, Jaelono dan Eko Edi selaku Kontraktor. Dan</li><li>Pada tanggal 6 Agustus 2025, Kusno selaku Kepala Desa menyusul ditetapkan sebagai Tersangka. Ketiganyapun ditahan. Namun Jaelono meninggal </li><li>Pada Agustus 2025, Jaelono meninggal karena kondisi sakit</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span>    </span>4.    Dugaan Penyimpangan:</b></span><br />Proyek pembangunan kolam renang di Dusun Watugong, Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun yang menggunakan anggaran dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 senilai Rp600 juta diduga terjadi penyimpangan sejak awal, di mana Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya formalitas dan pelaksanaan proyek diserahkan kepada Eko Edi Siswanto dan Jaelono;<ol><li>Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdapat tiga versi yang berbeda, di mana Kusno tidak dapat menunjukkan versi mana yang sah. </li><li>Proyek yang awalnya direncanakan satu kolam, diubah menjadi tiga kolam tanpa kajian dari tim teknis dan persetujuan resmi.</li><li>Tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)</li><li>Adanya penyimpangan dari mekanisme pengadaan barang/jasa yang seharusnya melibatkan TPK secara aktif dan transparan.</li><li>Proyek pembangunan kolam renang di Dusun Watugong, Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun Mangkrak</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span>    5</span>.    Kerugian Negara: </b></span><br />Akibat dari proyek pembangunan kolam renang yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan tidak sesuai perencanaan awal.mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Madiun sebesar Rp220 juta<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>    </span>6.    Pasal Yang di Sangkakan/Dakwakan:</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1oTxclK-AH8gBp5FgHY3G2Uj5tfo5ClKta6SWr-SyZZLQTZmf6Xpv_tfPzD-p7m8OVF4TLq-3jZAHZkOCQo2Klv7dpvJeboedTrVabx7cjuiHpzATp0HFIMQbbNo5FPp_dcSzvnTX2C_HJmXacsLeTuCxOPqBu6yGLfzfcxuo1NAL-NHnX0MVwo8_zuw/s1040/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1oTxclK-AH8gBp5FgHY3G2Uj5tfo5ClKta6SWr-SyZZLQTZmf6Xpv_tfPzD-p7m8OVF4TLq-3jZAHZkOCQo2Klv7dpvJeboedTrVabx7cjuiHpzATp0HFIMQbbNo5FPp_dcSzvnTX2C_HJmXacsLeTuCxOPqBu6yGLfzfcxuo1NAL-NHnX0MVwo8_zuw/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa Kusno selaku Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan Terdakwa Eko Edi Siswanto selaku Kontraktor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :<br /><ol><li>Primair (Perbuatan Melawan Hukum):Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atau  <br /></li><li>Subsidair (Menyalahgunakan Jabatan atau Kewenangan):Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span>    </span><span> </span>7.    Proses Hukum:</b></span><br />Pada 16 Oktober 2025, Kusno dan Eko Edi saat ini diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Kabupatan Madiun<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>    </span>8.  Proyek Pembaungan Kolam Renang Dilanjutkan Setelah <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>   </span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span> </span>       Penyelidikan/Penyidikan:</b></span><br />Setelah Kejari Kabuten Madiun melakukan Penyelidikan/Penyidikan, Kepala Desa Sukosari kembali melanjutkan proyek pembangunan kolam renang dan hingga saat ini difungsikan dengan penhasilan per bulan sekitar Rp50 juta. Hal itu disampaikan oleh salah seorang Penasehat Hukum Terdakwa Eko Edi Siswanto kepada beritakorupsi.co disela-sela persidangan di skors oleh Majelis Hakim, Kamis, 20 Nopember 2025<br /><br />“Sudah selesai dan sekarang sudah difusingkan per bulan bisa mengasikan lima puluh juta,” ucapnya.<br /><br />Saat ditanya terkait anggaran yang dipergunakan untuk melanjutkan proyek pembangunan kolam renang, Penasehat Hukum Terdakwa Eko Edi Siswanto mengatakan, dari uang pemotongan sebesar Rp150 juta oleh Kepala Desa<br /><br />“Anggarannya kan enam ratus juta (Rp600.000.000) oleh Kepala Desa dipotong seratus lima puluh juta (rp150.000.000) jadi yang digunakan empat ratus lima puluh juta (Rp450.000.000),” ungkapnya<br /><br />Sementara JPU Kejari Kabupaten Madiun justru bertanya “dari mana anggarannya, kalau menggunakan anggaran lain justru lebih berat lagi. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.”.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /><b><span style="font-size: large;">B.  Dugaan Korupsi Pembangunan Kolam Renang Desa</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">     Gumarang</span></b> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWQwBauwStyGChQxFGNrtdl_SZWipqtLibOpHccEha1eUUWaGpRo2YnugrCf7iqTMtnhtizzndaKVe5wAOf_dwBUY1edrpvvt_lVSQQ0VJJIG3CIm0PBbWD0N9FT1qyT8lQhEsLhNbRuJ21Qsnw7oJYulaucwIRpASqAIyVi2HF44BcVJcogL-FUY2Tpg/s711/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="660" data-original-width="711" height="594" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWQwBauwStyGChQxFGNrtdl_SZWipqtLibOpHccEha1eUUWaGpRo2YnugrCf7iqTMtnhtizzndaKVe5wAOf_dwBUY1edrpvvt_lVSQQ0VJJIG3CIm0PBbWD0N9FT1qyT8lQhEsLhNbRuJ21Qsnw7oJYulaucwIRpASqAIyVi2HF44BcVJcogL-FUY2Tpg/w640-h594/1..jpg" width="640" /></a></div><span>     </span><span style="font-size: medium;"><b>1. Tersangka/Terdakwa Dari Desa Gemarang </b></span><br />Suprapti selaku Kepala Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Masiun</div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Kronologi Kasus Pembangunan Kolam Renang di Desa Sukosari:</span></b> <br />Proyek Pembangunan kolam renang dan fasilitas pendukung di Dusun Mundu, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2018-2019, dan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dari APBD Kabupaten Madiun tahun 2020 – 2021 yang totalnya sekitar 1 miliar rupiah<br /><br /><span>    </span><b><span style="font-size: medium;">2.    Dugaan Penyimpangan :</span></b><br />Pembangunan kolam renang dan fasilitas pendukung di Dusun Mundu, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun direncanakan sebagai wahana wisata desa diduga terjadi beberapa penyimpangan;<ol><li>Dalam pelaksanaan proyek tidak berjalan sesuai rencana, </li><li>tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2016-2021</li><li>Perencanaannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat desa.</li><li>Proyek magkrak</li></ol><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span>3.    Awal Penyelidikan/Penyidikan dan Penetapan Tersangka:</span></b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF_mm4AjrtmAUpBxTD_F5Ax8WuSa07hy_nKS9-eI8ecdI8AIpsXsuIugcmJ0G71-ptdTAUU6-Hw4BoVishyphenhyphenqWBke5PMcSqGavJZDrjK2XmkEc3SwEJqUcKT5aYW5IFFd94TEyuDUEFZ0wbpCBL2-sh7I1oMPI7n9G_5rEuM6n_A3KKqo0SQT58695MDjE/s1040/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF_mm4AjrtmAUpBxTD_F5Ax8WuSa07hy_nKS9-eI8ecdI8AIpsXsuIugcmJ0G71-ptdTAUU6-Hw4BoVishyphenhyphenqWBke5PMcSqGavJZDrjK2XmkEc3SwEJqUcKT5aYW5IFFd94TEyuDUEFZ0wbpCBL2-sh7I1oMPI7n9G_5rEuM6n_A3KKqo0SQT58695MDjE/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div>Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun mulai menyelidiki adanya dugaan Korupsi pada proyek pembangunan kolam renang di Dusun Mundu, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun setelah menerima laporan masyarakat<ol><li>Desember 2023: Penyelidik Kejari Madiun memulai melakukan penyelidikan adanya dugaan korupsi pada proyek pembangunan kolam renang di Dusun Mundu, Desa Gemarang, Kabupaten Madiun</li><li>Tahun 2025, Penyidik Kejari Kabupaten Madiun menaikan status dari Penyelidikan menjadi Penyidikan</li><li>Pada tanggal 10 Juni 2025, penyidik Kejari Kabupaten Madiun menetapkan Suprapti</li></ol><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span>4.    Kerugian Keuangan Negara:</span></b><br />Akibat dari proyek pembangunan kolam renang yang diduga tidak terlaksana sesuai renaca awal dan kemudian mangkrak hingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Madiun sekitar  Rp1,040 miliar <br /><span>    </span>Rincian penggunaan anggaran :<br /><span>    </span>a.    Rinciannya, pembangunan kolam renang kecil sebesar Rp157.397.700, <br /><span>    </span>b.    pembangunan kolam renang dewasa Rp561.254.000, <br /><span>    </span>c.    pembuatan Pipanisasi Rp100.000.000, <br /><span>    </span>d.    pembangunan pagar kolam sebesar Rp150.000.000, <br /><span>    </span>e.    pembuatan loket kolam Rp71.377.950<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span>5.  Pasal Yang di Sangkakan/Dakwakan</span></b><br />Perbuatan Terdakwa Suprapti selaku Kepala Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :<br /><ol><li>Primair (Perbuatan Melawan Hukum):Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Atau </li><li> Subsidair (Menyalahgunakan Jabatan atau Kewenangan):Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP</li></ol><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span>6.   Proses Hukum:</span></b>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYG8q5XOO-Og19qhvlqia57Tx_SOo0EOiaKMyxIjG3-NVrpL_b7pdtLwsZR6m20Tov4DmiTeFxAG88nxVzs50FmVinuCwrfajlr2QgCafRRv7J5O9eDN496xQNaloMBDtJZQ0Zz5cByAuhb1DIiFJRRMnScVRUQe02ppwqS2el3Nv5dH1whzSAC-Am4Ok/s1040/8..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYG8q5XOO-Og19qhvlqia57Tx_SOo0EOiaKMyxIjG3-NVrpL_b7pdtLwsZR6m20Tov4DmiTeFxAG88nxVzs50FmVinuCwrfajlr2QgCafRRv7J5O9eDN496xQNaloMBDtJZQ0Zz5cByAuhb1DIiFJRRMnScVRUQe02ppwqS2el3Nv5dH1whzSAC-Am4Ok/w640-h288/8..jpg" width="640" /></a></div>Saat ini, Terdakwa Suprapti selaku Kepala Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Kabupatan Madiun. Dan persidangan ini di perkirakan selesai pada awal tahun 2026<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span>7.   Proyek Pembaungan Kolam Renang Dilanjutkan Setelah Penyelidikan/<br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span><span>  <span>    </span></span>Penyidikan:</span></b><br />Setelah Kejari Kabuten Madiun melakukan Penyelidikan/Penyidikan, Kepala Desa Gemarang kembali melanjutkan proyek pembangunan kolam renang dan hingga saat ini difungsikan dengan penghasilan per bulan sekitar Rp50 juta. Hal itu disampaikan oleh salah seorang Penasehat Hukum Terdakwa Suprapti kepada beritakorupsi.co  beberapa hari lalu seusai persidangan dengan menunjukkan kegiatan masyrakat di kolam renang tersebut. <br /><br />“Nggak ada kerugian negara karena kolam renang itu selesai dibangung dan berfungsi dan bisa mendapat penghasilan sekitar lima puluh juta,” uacapnya dengan menunjukkan aktifitas masyarakat di kolam renang tersebut.<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan dalam kasus ini adalah, mengapa pembangunan kolam renang di dua Desa di Kabupaten Madiun dilanjutkan setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun melakukan Penyidikan? Lalu menggunakan anggaran dari mana, apakah ada laporan pertanggung jawaban atau sudah ada hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Madiun?. (Jen) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Diduga Korupsi “Kolam Renang” Ratusan Juta, Kusno selaku Kepala Desa Sukosari dan Suprapti, Kepala Desa Gumarang Kab. Madiun Diadili

“Proyek pembangunan kolam renang di Dusun Watugong, Desa Sukosari, Kec. Dagangan, Kab. Madiun menggunakan anggaran BKK APBD Kabupaten Madiun...

»

Investigasi Eksklusif BERITAKORUPSI.CO : Mengurai Jaringan Gelap Gratifikasi Pajak Daerah Kab. Ngawi — Dari Meja Notaris, Kantor DPRD, Hingga Pejabat Teknis?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj23ABP21wIs-KIG75nRh9CruqVsiatG00g_aC6jMWhtw1OQcs_AjdvaRKQYNUM1TVwAgjrxVycE0iJYHBtZIc3gWdow03M06_4JzXUYc2swrM02iYiezmrmLDMiFYHXCD2DjVwS4YsxrxiavZ0JZ-b_uh15hlo7tN98gtd6GDT792JlnHcTp1k_gqhNOc/s4160/IMG20251118155106.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj23ABP21wIs-KIG75nRh9CruqVsiatG00g_aC6jMWhtw1OQcs_AjdvaRKQYNUM1TVwAgjrxVycE0iJYHBtZIc3gWdow03M06_4JzXUYc2swrM02iYiezmrmLDMiFYHXCD2DjVwS4YsxrxiavZ0JZ-b_uh15hlo7tN98gtd6GDT792JlnHcTp1k_gqhNOc/w640-h288/IMG20251118155106.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: large;"><b>Gubernur LSM Lira DPW  Jawa Timur Samsudin, SH :</b>  "Mendesak Kajari Ngawi  dan Kajati Jatim untuk mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan Manipulasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Pembebasan Lahan oleh PT GFT Indonesia Investment untuk Pembangunan Pabrik Mainan di Kabupaten Ngawi  hingga akar-akarnya dan jangan ada pilih kasih, Jangan tumpul Keatas Tajam Kebawah."</span></span></div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #001c31;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #001c31;">.CO</span></span></b><span style="color: #001c31;"> — </span><br /> <span style="color: #001c31;">Skandal kasus dugaan  Korupsi berupa Gratifikasi sebesar Rp9,8 Miliar dan manipulasi penerimaan pajak daerah sebagai PAD (pendapatan Asi Daerah)dalam Pembebasan lahan oleh PT GFT (Ganett Fleming, Inc) Indonesia Investment untuk pembangunan pabrik mainan di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 - 2024 yang merugikan keuangan negara Cq. Pemkab sejumlah Rp432 juta yang menyeret Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan Winarto selaku Anggota DPRD Ngawi periode 2024 - 2029 sebagai Tersangka/Terdakwa (berkas perkara penuntutan terpisah) yang saat ini sudah diadili di Pengadilan Topikor Surabaya, ternyata bukan kasus sederhana. </span></p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxe-SAIXGPrYHefkzFLnsW3fg-r_tnkyzhfjTBCjpU5Sz9oEZJnQLiVHMQULZbOsV3ZuRUrW0RTwGe_K2nIOOZCc__DrYdKSRJjkTg-R5x_x6NrXA-sTSKly-A1c2Vkvet1DxFWrZgDRFHa9EcS7RrJx7KOZizCg1WeT1wZz7y7yvTepj5IEC99wMIkq8/s2512/IMG_20251118_205105.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2512" data-original-width="1334" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxe-SAIXGPrYHefkzFLnsW3fg-r_tnkyzhfjTBCjpU5Sz9oEZJnQLiVHMQULZbOsV3ZuRUrW0RTwGe_K2nIOOZCc__DrYdKSRJjkTg-R5x_x6NrXA-sTSKly-A1c2Vkvet1DxFWrZgDRFHa9EcS7RrJx7KOZizCg1WeT1wZz7y7yvTepj5IEC99wMIkq8/w340-h640/IMG_20251118_205105.jpg" width="340" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT</span></span></td></tr></tbody></table><span style="color: #001c31;">Hasil penelusuran investigatif BERITAKORUPSI.CO dan informasi dari beberapa sumber dilapangan menunjukkan bahwa kasus ini memiliki pola sistematis, berlapis, dan berlangsung cukup lama, dan diduga melibatkan berbagai pihak dalam jaringan terkoordinasi.</span><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Bagaimana tidak, uang sebesar Rp432 juta raib akibat manipulasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas pembebasan lahan seluas 15 hektar dengan nilai Rp91 miliar yang dititpkan perusahaan asing kepada Winarto selaku anggota DPRD Kabupaten Ngawi. Dari Rp91 miliar tersebut, Rp76 miliar digunakan untuk pembelian sawah milik 50 petani, dan sekitar Rp4 miliar untuk membayar BPHTB serta Pph sebesar Rp1,6 miliar, luput dari tangan eksekutif tetapi masuk ke Winarto selaku Anggota DPRD dan Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT</span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #001c31;">Ahmad Arwan Arifyanto, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ngawi </span></span><span style="color: #001c31;">berdalih di persidangan saat dihadirkan sebagai Saksi pada Selasa, 18 November 2025 mengatakan tidak mengetahui, bahkan hasil audit Inspektorat pun tidak diketahuinya secara pasti</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Kasus inipun menjadi salah satu skandal terbesar dalam pajak daerah karena nilai gratifikasi yang diterima para Tersangka/Terdakwa mencapai Rp9,8 miliar, sementara kerugian keuangan negara dari manipulasi penerimaan pajak sebesar Rp432 juta.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">TEMUAN INVESTIGATIF: JARINGAN KORUPSI TERSTRUKTUR & TERTUTUP</span></b></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEBD5dRFTLNG5HmobP4TReeAhkJDYmJEsOd3L123a7AJtdInUodP58lOUqhIJENBkvHGywaQkfa2o1SaPZne-u9w9FwGh0WlFclCTBoQh1HHYQIaYeYHGgm2gtDcEK9-S0idZ5QnoVYXfBNJVW3xIX_dbRyA-UIyquCKNGEsMR0YUyr8UPB_AZd9qPm0g/s573/IMG_20251118_204955.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="573" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEBD5dRFTLNG5HmobP4TReeAhkJDYmJEsOd3L123a7AJtdInUodP58lOUqhIJENBkvHGywaQkfa2o1SaPZne-u9w9FwGh0WlFclCTBoQh1HHYQIaYeYHGgm2gtDcEK9-S0idZ5QnoVYXfBNJVW3xIX_dbRyA-UIyquCKNGEsMR0YUyr8UPB_AZd9qPm0g/w640-h406/IMG_20251118_204955.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Winarto selaku Anggota DPRD Kab. Ngawi</span></span></td></tr></tbody></table>Hasil penyidikan dan investigasi menunjukkan bahwa praktik ini berjalan melalui pola yang rapi, hingga membuat Pemkab Ngawi terutama penyidik Kejaksaan Negeri Ngawai tak mampu mengungkap siapa saja yang terlibat dan bagaimana sekanrionya. Akibatnya hanya menetapkan dua orang Tersangka yang saat ini menjadi Terdakwa, yaitu Winarto selaku Anggota DPRD dan Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT yang menikmati </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Menurut salah seorang JPU saat ditanya beritakorupsi.co  disela-sela persidangan (Selasa, 18 November 2025) yang diskors beberapa menit, mengatakan hanya dua Terdangka </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">"Hanya dua. Tidak (tidak ada lagi Tersangka)," jawabnya singkat dan terkesan  mengirit kata-kata menjadi kalimat untuk menjelaskannya secara gamblang </span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">MENGURAI JARINGAN GELAP GRATIFIKASI PAJAK DAERAH KAB. NGAWI - DARI MEJA</span></b><span style="font-size: 16px;"><b><span style="color: #001c31;"> NOTARIS, KANTOR DPRD, HINGGA PEJABAT TEKNIS?</span></b></span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">1. </span><b><span style="color: #001c31;">Jalur Notaris → Pejabat Teknis Pajak.</span></b><br /> <span style="color: #001c31;">Notaris diduga menjadi pintu masuk transaksi “jalur cepat” dan penghubung antara wajib pajak dengan oknum pejabat.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">2. Intervensi Legislatif , Eksekutif → Tekanan</span></b><span style="color: #001c31;">?. Kebijakan  anggota DPRD yang menjadi Terdakwa diduga menjadi pelindung jaringan, memberikan pengaruh dan tekanan kepada pejabat eksekutif agar memuluskan revisi pajak???</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">3. Aliran Dana Tunai → Distribusi Terputus.</span></b><br /> <span style="color: #001c31;">Dana gratifikasi diduga tidak pernah ditransfer langsung. Banyak dilakukan secara tunai, melalui pihak ketiga, atau dititip melalui staf.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">4. Manipulasi Dokumen → Percepatan</span></b><span style="color: #001c31;"> </span><b><span style="color: #001c31;">Proses</span></b><span style="color: #001c31;">. Mungkinkah proses berkas untuk diverifikasi dalam pembebasan lahan di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 - 2024 hanya beberapa hari dan tidak melibatkan eksekutif?</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Praktik ini diduga mengindikasikan adanya struktur kerja bawah tanah yang memanfaatkan celah di lembaga formal sehingga membuat penyidik tak mampu membongkar jaringannya sehingga penyidik Kejari Ngawi hanya menetapkan dua orang Tersangka, yaitu Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris, dan Winarto selaku Anggota DPRD Ngawi periode 2024 - 2029</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">Pasal Yang Disangkakan Dalam Dakwaan:</span></b></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b></b></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaVUTdiDzO_ZSOm2qsCyN7NtpJqbhJUJ4QBCHit32ak2iLdSvCPsC4uf6u-dO2Nh6JHSiGQEN7S3uPa80TfPXbhRYzqPOwcgzys41UkCUr3sBFrd6anZeNqPp15E4p_mL7WiaECNnyAw89840jvY0EyC_eW-5T1xJpbazDqEEYEozw6_HE1XAp1PyobbM/s4160/IMG20251118155838.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="1872" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaVUTdiDzO_ZSOm2qsCyN7NtpJqbhJUJ4QBCHit32ak2iLdSvCPsC4uf6u-dO2Nh6JHSiGQEN7S3uPa80TfPXbhRYzqPOwcgzys41UkCUr3sBFrd6anZeNqPp15E4p_mL7WiaECNnyAw89840jvY0EyC_eW-5T1xJpbazDqEEYEozw6_HE1XAp1PyobbM/w180-h400/IMG20251118155838.jpg" width="180" /></a></b></div><p></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Dalam surat dakwaan JPU Kejari Ngawi, Kedua Terdakwa dijerat:</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">1. Dakwaan Pertama, Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">2. Dakwaan Kedua, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">3. Dakwaan Kedua Pertama, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atau</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">4. Dakwaan Kedua, Kedua Pasal 12 B Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">KRONOLOGI INVESTIGATIF LENGKAP:</span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8EsI-f2TcRaTf0Lxc_LK4sH2e28RbUpPprlLXjotgy6BgolXcM7LRqm3jBsDjIyTmXyQn8S2TstHkpPMFhCYFexjdXTrgxTMZNKkEOZRuKAK_4tLXUf715o36lT62pNnRNXL4MwHk0tQ7rBmVxyM3WGayxxaHCt3RvncZnCg9anTSdy158q1At9S5rZc/s573/IMG_20251118_204955.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="573" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8EsI-f2TcRaTf0Lxc_LK4sH2e28RbUpPprlLXjotgy6BgolXcM7LRqm3jBsDjIyTmXyQn8S2TstHkpPMFhCYFexjdXTrgxTMZNKkEOZRuKAK_4tLXUf715o36lT62pNnRNXL4MwHk0tQ7rBmVxyM3WGayxxaHCt3RvncZnCg9anTSdy158q1At9S5rZc/w640-h406/IMG_20251118_204955.jpg" width="640" /></a></p><p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">1.  Muncul Kejanggalan Awal.</span></b><br /> <span style="color: #001c31;">- Petugas pajak mulai menemukan pola pengurangan BPHTB yang tidak wajar:</span><br /> <span style="color: #001c31;">- </span><b><span style="color: #001c31;">Nilai NJOP diturunkan ekstrem,</span></b><br /> <span style="color: #001c31;">- Dokumen revisi datang mendadak,</span><br /> <span style="color: #001c31;">- Ada berkas “disertai titipan”. Namun belum ada pelaku yang dapat diidentifikasi.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">2. Notaris Jadi Pusat Lalu Lintas Dokumen.</span></b><br /> <span style="color: #001c31;">- Beberapa wajib pajak mengaku ditawari “proses cepat” dengan syarat berkas melalui seorang notaris tertentu. </span><br /> <span style="color: #001c31;">- Nama Nafiaturrohmah mulai disebut-sebut.</span><br /> <span style="color: #001c31;">- Dokumen yang masuk melalui notaris tersebut hampir selalu lolos, memiliki pola revisi serupa, mendapat verifikasi cepat. Penyidik mulai mengawasi aktivitas dan pergerakan dokumen.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">3. Masuknya Pengaruh Politik</span></b><span style="color: #001c31;">. </span><br /> <span style="color: #001c31;">Pemeriksaan internal menemukan bahwa berkas-berkas bermasalah sering kali diikuti oleh komunikasi informal pejabat dengan anggota DPRD, Winarto.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">4. Penelusuran Aset Tidak Wajar</span></b><span style="color: #001c31;">. </span><br /> <span style="color: #001c31;">1. Pembelian kendaraan baru,</span><br /> <span style="color: #001c31;">2. Peningkatan aset yang tidak sesuai profil,</span><br /> <span style="color: #001c31;">3. Transaksi tunai besar yang tidak dilaporkan.</span><br /> <span style="color: #001c31;">4. Beberapa aset diduga terkait dengan aliran dana gratifikasi.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">5. Penggeledahan Membongkar Pola</span></b><span style="color: #001c31;">.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Penggeledahan di kantor notaris dan unit pajak menemukan: Dokumen BPHTB ganda, Catatan manual dengan kode “P-1”, “P Prioritas”,  Bukti catatan pembayaran manual, Percakapan elektronik mengenai “percepatan”. Bukti ini menguatkan dugaan jaringan terstruktur.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">6. Penetapan Tersangka</span></b></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Setelah memeriksa puluhan saksi dan menganalisis aliran dana, Kejaksaan resmi menetapkan dua orang Tersangka:</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">1. Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn (Notaris)</span><br /> <span style="color: #001c31;">2. Winarto (Anggota DPRD Ngawi)</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">BAGAN STRUKTUR JARINGAN KORUPSI (VERSI INVESTIGATIF)</span></b></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgM8jBtizFAMxDLsuyotiWqL2_PiMhXrQo9fIIQM4EEeGyWddc6TI4QixXkYlR2gGqwyv-RuGpiim8QZt_NfYSuBOc0wfHIwWB2nD9aaBUsBrrEecJIwULtw-hU9haM5L8QznpOpcUG5HgkE_PYax19R7qxkAo3jeMczOqgR_LekNgwTrTGoV48DrGtVE/s2450/IMG_20251118_205201.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2450" data-original-width="1843" height="385" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgM8jBtizFAMxDLsuyotiWqL2_PiMhXrQo9fIIQM4EEeGyWddc6TI4QixXkYlR2gGqwyv-RuGpiim8QZt_NfYSuBOc0wfHIwWB2nD9aaBUsBrrEecJIwULtw-hU9haM5L8QznpOpcUG5HgkE_PYax19R7qxkAo3jeMczOqgR_LekNgwTrTGoV48DrGtVE/w291-h385/IMG_20251118_205201.jpg" width="291" /></a></div><br />WINARTO (Anggota DPRD)<br /> <span style="color: #001c31;"> ► Pengaruh Jabatan      </span><br /> <span style="color: #001c31;">  ► Tekanan ke Pejabat</span><p></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b>JEJARING INTERVENSI KEBIJAKAN & TEKNIS </b></span></p><p dir="ltr"> <span style="color: #001c31;"> Pejabat Teknis Pajak  ;</span><br /> <span style="color: #001c31;">  ► Rekayasa BPHTB        </span><br /> <span style="color: #001c31;">  ► Penurunan Nilai Obyek </span><br /> <span style="color: #001c31;">   ► Percepatan Berkas  </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">NAFIATURROHMAH (Notaris)  </span><br /> <span style="color: #001c31;"> ► Perantara Wajib Pajak   </span><br /> <span style="color: #001c31;">  ► Pengolahan Dokumen    </span><br /> <span style="color: #001c31;">   ► Penghubung aliran uang </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Wajib Pajak Besar  </span><br /> <span style="color: #001c31;"> ► Transaksi tanah  </span><br /> <span style="color: #001c31;">  ► Bayar “jalur cepat”</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">  - Total Gratifikasi diduga sebesar Rp9,8 Miliar</span><br /> <span style="color: #001c31;"> - Kerugian Negara: Rp432 juta</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">Pertanyaan Publik:</span></b><br /> <span style="color: #001c31;">Apakah jaringan ini hanya melibatkan Duet antara Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris, dan Winarto selaku Anggota DPRD Ngawi periode 2024 - 2029, atau ada pihak lain namun tak mampu menyebtuhnya ? </span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">Aktivis Antikorupsi, LSM Lira DPW Jawa Timur: “Usut Hinggaa Tuntas Sampai Ke Akarnya</span></b><span style="color: #001c31;">!".</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Gubernur LSM Lira DPW (Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat - Dewan Pimpinan Wilayah) Jawa Timur Samsudin, SH mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi  dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi Gratifikasi sebesar Rp9,8 miliar dan kerugian keuangan negara sebesar Rp432 juta akibat manipulasi penerimaan pajak daerah sebagai PAD (pendapatan Asi Daerah)dalam Pembebasan lahan oleh PT GFT Indonesia Investment untuk pembangunan pabrik mainan di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 - 2024, hingga akar-akarnya dan jangan ada pilih kasih. </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">"Kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan dua orang tetapi melibatkan lebih dari itu. Maka kami dari LSM Lira DPW Jawa Timur mendesak Kajari Ngawi dan Kajati Jatim untuk mengusut tuntas dan jangan pilih kasih. Jangan tajam ke bawah tumpul keatas. Kaus korupsi ini terstruktur, uang Rp9,8 miliar bukan angka kecil. Penegak hukum harus berani menyentuh semua aktor, termasuk yang berada di balik layar.” tegas Samsudin. (Jen)</span></p></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Investigasi Eksklusif BERITAKORUPSI.CO : Mengurai Jaringan Gelap Gratifikasi Pajak Daerah Kab. Ngawi — Dari Meja Notaris, Kantor DPRD, Hingga Pejabat Teknis?

Gubernur LSM Lira DPW  Jawa Timur Samsudin, SH :   "Mendesak Kajari Ngawi  dan Kajati Jatim untuk mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi ...

»

Kejari Tulungagung Pastikan Penanganan Kasus Korupsi Dana SKTM RSUD Tulungagung Sesuai SOP dan Transparan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbYt3YElSUWBEsal3aX75PDwSzvNItZtk-a6pB-2Ir7Ls_LmGmniHrHFBk1nlLnDsGfaqlPUSuT-A9gr4p2o_kuclKeT6qnxwzZuGjlqTgynODNTH3u-8faBbRs9vvTzNFav8ji-N_n_VHxHMR2ZeFFnUKlERA7rzOBeVXb73UrvCPAjv5-xA6ljEemE/s720/IMG_20251117_225713.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="720" height="514" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbYt3YElSUWBEsal3aX75PDwSzvNItZtk-a6pB-2Ir7Ls_LmGmniHrHFBk1nlLnDsGfaqlPUSuT-A9gr4p2o_kuclKeT6qnxwzZuGjlqTgynODNTH3u-8faBbRs9vvTzNFav8ji-N_n_VHxHMR2ZeFFnUKlERA7rzOBeVXb73UrvCPAjv5-xA6ljEemE/w640-h514/IMG_20251117_225713.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b> —</div><div> Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dugaan korupsi dana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung dilakukan secara transparan dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).</div> <p dir="ltr">Kepastian ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui Tim Penyidik yang didampingi Kasi Intel Kejari Tulungagung kepada beritakorupsi.co saat ditemui diruang kerjanya (Senin, 17 November 2025) terkait muncul berbagai pertanyaan masyarakat mengenai perkembangan penyidikan, termasuk desakan agar penegakan hukum tidak berhenti pada dua pegawai RSUD yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan.</p> <p dir="ltr">“Semua Proses Mengikuti SOP dan Tidak Ada yang Ditutup-Tutupi”</p> <p dir="ltr">Kepala Kejari Tulungagung menegaskan bahwa Jaksa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, hasil audit kerugian negara, serta keterangan para saksi yang diperiksa secara bertahap.</p> <p dir="ltr">“Kami pastikan penyidikan berjalan sesuai SOP, profesional, transparan, dan tidak ada satu pun pihak yang dilindungi,” kata Ardi, salah seorang Jaksa penyidik bersama Kasi Amri Rahmanto Sayekti, SH., MH</p> <p dir="ltr">Kejari juga memastikan bahwa proses hukum dilakukan tanpa intervensi, baik dari internal maupun eksternal tetapi berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang nantinya akan terbuka di persidangan.</p> <p dir="ltr"><b>Kerugian Negara Rp4,3 Miliar: Skema Berjalan Bertahun-tahun</b></p> <p dir="ltr">Dari hasilpenghitungan kerugian negara dirugikan sekitar Rp4,3 miliar akibat manipulasi administrasi dan verifikasi SKTM.</p> <p dir="ltr">Modus yang terungkap antara lain: penerbitan SKTM tanpa prosedur, manipulasi data, proses verifikasi yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dan pengeluaran dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pasien miskin.</p> <p dir="ltr">Dua pegawai RSUD dr. Iskak telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka diduga sebagai eksekutor yang memalsukan dokumen SKTM.</p> <p dir="ltr">"Penetapan Tersangka setelah ditemukan dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP. Penyidik melakukan penahanan dengan berbagai pertimbangan dan untuk mempermudah proses penyidikan," Amri Rahmanto Sayekti, SH., MH</p> <p dir="ltr"><b>Publik Menunggu: Apakah Ada Tersangka Baru?</b></p> <p dir="ltr">Saat ditanya mengenai kemungkinan tersangka lain, termasuk pejabat yang berada dalam posisi strategis, Ardi dan Amri Rahmanto Sayekti, SH menegaskan bahwa penyidikan masih berkembang.</p> <p dir="ltr">“Jika nanti ada fakta hukum yang mengarah ke pihak lain dengan didukung alat bukti, tentu akan kami tindaklanjuti."</p> <p dir="ltr">Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa ruang untuk penetapan tersangka baru masih terbuka, bergantung pada alat bukti yang sedang digali.</p> <p dir="ltr">Pemeriksaan Saksi Terus Berjalan. Penyidik Kejari Tulungagung memastikan bahwa pemeriksaan saksi dari berbagai level terus berlanjut, termasuk pegawai administrasi, pejabat struktural, dan pihak rumah sakit yang terkait alur verifikasi serta pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui sistem pengelolaan SKTM.</p> <p dir="ltr">Beberapa pejabat RSUD sudah dipanggil sebelumnya untuk dimintai keterangan, dan pemeriksaan pendalaman akan terus dilakukan.</p> <p dir="ltr">"Kita sudah panggil mantan Direktur sekali tapi tidak hadir. Kita akan panggil lagi setelah dilakukan pemeriksaan Tersangka," ucapnya</p> <p dir="ltr"><b>Komitmen Transparansi di Tengah Sorotan Publik</b></p> <p dir="ltr">Kasus ini menarik perhatian luas karena menyangkut layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kejari menegaskan kembali bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, namun juga perlu memahami bahwa setiap penyidikan harus berjalan sesuai prosedur untuk menghindari kesalahan penetapan.</p> <p dir="ltr">“Transparansi tetap kami jaga, namun teknis penyidikan tidak dapat dibuka seluruhnya. Yang jelas, tidak ada yang ditutupi.” (Jen)</p></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Kejari Tulungagung Pastikan Penanganan Kasus Korupsi Dana SKTM RSUD Tulungagung Sesuai SOP dan Transparan

BERITA KORUPSI .CO — Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dugaan korupsi dana Surat Ke...

»

Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/s719/IMG_20251116_221602.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="719" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/w640-h454/IMG_20251116_221602.jpg" width="640" /></a><br /><b><span style="font-size: 20px;">"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?"</span></b></div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><b>BERITA</b><span style="color: #f02c1f;"><b>KORUPSI</b></span><b>.CO</b>  — <br /> Kasus dugaan korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung terus bergulir dan menyita perhatian publik. Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dua orang tersangka, sementara Kejaksaan menyebutkan jumlah kerugian negara sekitar Rp4,3 miliar dalam pengelolaan dana SKTM sepanjang tahun 2022–2024.</p> <p dir="ltr">Namun, di lapangan muncul pertanyaan besar: Apakah kasus ini benar hanya melibatkan dua pegawai? Atau ada pejabat lain di tubuh manajemen RSUD dr. Iskak Tulungagung yang seharusnya ikut bertanggung jawab namun sengaja tidak disentuh?</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Dua Tersangka Dari RSUD dr. Iskak Tulungagung </b></p> <p dir="ltr">Dalam kasus dugaan korupsi dana pelayanan SKTM di RSUD dr. Iskak Tulungagung, Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dan menahan dua orang Tersangka dari pihak RSUD, yaitu;</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Yudi Rahmawan (YU), Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak. Ia disebut sebagai pihak yang diduga mengetahui dan mengarahkan mekanisme penyisihan dana SKTM yang tidak disetorkan ke kas rumah sakit.</li><li>Reni Budi Kristanti (RB/RN), Staf pengelola keuangan dan data SKTM, yang diduga menjadi pelaksana dalam pengumpulan dana dan penyelewengan penerimaan pasien SKTM.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Keduanya telah ditahan setelah melalui pemeriksaan intensif oleh jaksa.</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Kerugian Negara Rp4,3 Miliar dari Dana SKTM</b></p> <p dir="ltr">Hasil audit menjadi dasar penyidikan menyebutkan bahwa praktik pemotongan, penyisihan, dan tidak disetorkannya dana SKTM ke kas RSUD yang menjadi kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar.</p> <p dir="ltr">Modus yang teridentifikasi antara lain:</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Pembayaran pasien SKTM tidak seluruhnya disetorkan ke kas RSUD.</li><li>Sebagian dana “dipisahkan” dan dikumpulkan secara manual.</li><li>Ada bukti aliran dana yang mengarah ke Tersangka Yudi, termasuk transaksi yang mencapai ratusan juta rupiah.</li><li>Praktik berlangsung sistematis selama lebih dari dua tahun.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Apakah Hanya Dua Orang (Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti) yang Terlibat?</b></p> <p dir="ltr">Inilah pertanyaan yang kini menjadi sorotan utama. Lalu bagaimana dengan Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang kini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM Jaksrta setelah tidak jadi mencalonkan sebagai Bupati Tulungagung?</p> <p dir="ltr">Sebab pengelolaan dana SKTM tidak hanya melibatkan dua orang yaitu Tersangka, tetapi melibatkan beberapa bagian keuangan, pelayanan, dan data. Dengan nilai kerugian yang cukup besar yaitu Rp4,3 miliar, publik menilai penyimpangan semacam ini tidak mungkin berjalan tanpa celah pengawasan pada level struktural tertentu.</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Timeline Singkat Perkembangan Kasus:</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Tahun 2022–2024 Penyimpangan dana SKTM diduga berlangsung.</li><li>Pertengahan 2025. Kejari Tulungagung meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.</li><li>September 2025. Penyidik Kejari Tulungagung menetapkan dan menahan dua orang Tersangka</li><li>Kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar. Kejari Tulungagung mengumumkan jumlah kerugian negara sebesar Rp4,3 miliar setelah menerima hasil audit</li></ol><p></p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Alur Aliran Dana SKTM;</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Pasien SKTM membayar biaya layanan dengan tarif khusus.</li><li>Dana SKTM seharusnya masuk seluruhnya ke kas RSUD.</li><li>Namun sebagian dana SKTM dipisahkan oleh staf dan pejabat tertentu.</li><li>Dana terkumpul secara manual dan tidak tercatat dalam laporan pendapatan resmi.</li><li>Sebagian dana mengalir ke rekening atau penggunaan pribadi salah satu tersangka.</li><li>Nilai total kerugian negara hasil audit: Rp4,3 miliar.</li></ol><p></p> <p dir="ltr"><b>Pertanyaannya:</b> Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gersk penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?. </p> <p dir="ltr"><b>Dampak ke RSUD dan Publik:</b></p> <p dir="ltr">Kasus dugaan korupsi dana SKTM ini mengguncang reputasi RSUD dr. Iskak — rumah sakit rujukan yang selama ini dianggap sebagai salah satu BLUD terbaik di Jawa Timur. Pelayanan SKTM kini sudakkah dilakukan pengawasan ketat dan diaudit ulang untuk memastikan tidak adanya  manipulasi baru?</p> <p dir="ltr">Masyarakat berharap kasus ini diusut hingga tuntas karena menyangkut hak pasien miskin, kelompok yang seharusnya paling dilindungi.</p> <p dir="ltr"><b>Mengapa publik meragukan hanya dua tersangka?</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Modusnya membutuhkan lebih dari dua tangan. Penginputan data fiktif tidak bisa lepas begitu saja dari rantai verifikasi dan persetujuan.</li><li>Ada alur tanda tangan doktmen yang tidak hanya dilakukan oleh Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Siapa saja nama yang tercantum menandatangani beberapa dokumen ? Apakah tanda tangan tersebut dilakukan secara manual atau elektronik yang tidak cocok dengan waktu kerja mereka? Lalu sampai dimana batas pengawasan yang dilakukan oleh Direktur? </p> <p dir="ltr">Apakah Kejari Tulungagung berani dan mampu menyeret semua yang terlibat sekalipun ada melindungi? Apakah ada  kemungkinan keterlambatan pejabat lain, termasuk di level direksi, yang ikut bertanggung jawab apabila atau keterlibatannya atas pembiaran hingga raibnya hak orang miskin di Kabupaten Tulungagung?. </p><p dir="ltr">Ditulis oleh: Jentar S. Wartawan BERITAKORUPSI.CO</p></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regiona Regional Tipikor Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada peneri...

»

Usai Divonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Yang Menderita Penyakit Pembesaran Kelenjar Getah Bening Pingsan Di Ruang Tahanan Pengadilan: Tanpa Mendapat Pemeriksaan Medis Langsung Dibawa Ke Lapas Militer

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmGqiS5cbZC8shX3IxSd_GltHG0dJqeCqFpVH-czhviZK1ib3KSRbbkI8h5h-H14bpl0aa3Majd_XWhjINMqJz6L_7NoSuyjGhoPv_U8i0NkmT267r9zOUjX6L1Oor482mlDaITbhr-4hXRvwclB6ZZeY-gm5hSX39nkmSe06RuHjBfV1gAqqmxFyb-9E/s1088/A.,,.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1088" data-original-width="626" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmGqiS5cbZC8shX3IxSd_GltHG0dJqeCqFpVH-czhviZK1ib3KSRbbkI8h5h-H14bpl0aa3Majd_XWhjINMqJz6L_7NoSuyjGhoPv_U8i0NkmT267r9zOUjX6L1Oor482mlDaITbhr-4hXRvwclB6ZZeY-gm5hSX39nkmSe06RuHjBfV1gAqqmxFyb-9E/w280-h487/A.,,.jpg" width="280" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Lalu bagaimana dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1363/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI, dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1172/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI serta UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?.”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Rabu 12 November 2025, membacakan putuasan perkara Nomor: 103-K/PM.III-12/AL/2025 dalam kasus pidana “kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melakukam perbualan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KHUP” dengan menjatuhkan hukuman (Vonis) bebas murni terhadap Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai Terdakwa dengan korban “ASPA” selaku anak tiri kedua Terdakwa (korban lahir tahun 2003, dan anak tiri pertama lahir tahun tahun 2000 dari pernikahan pertama ibu korban yakni dr. Maedy Christiyani Bawolje tahun 2001) atau anak kandung kedua dari pernikahan pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya, dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (yang saat ini bertugas di Mabes Polri) yang menikah pada Novmber 2001 di Batu, Jawa Timur (kemudian bercerai pada tahun 2011 di PN Batam/Catatan Spil dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Malang). Sedangkan pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje yang kedua pada tahun 2013 (dan bercerai pada tahun 2017 di PA Surabaya) memiliki 1 anak angkat laki-laki. Sementara pernikan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada tahun 2021 belum dikaruniai anak (bercerai pada September 2025 di PA Surabaya dan saat ini masih proses hukum di Pengadilan Tinggi Agama)<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b></span><br /><span style="color: #2b00fe;">SIDANG KASUS PERKARA PENCABULAN DI DILMIL III-12 Sby: Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra - https://www.beritakorupsi.co/2025/11/sidang-kasus-perkara-pencabulan-di.htm</span>l<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Kondisi Terdakwa Menderita Penyakit Pembesaran Kelenjar Getah Bening Dan Benjolan Di Dalam Perut, Paha Kanan Dan Kiri Serta Jantung</span></b>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWvzl90rDby6524cq5dQW69DbKP0jFts1jTTNCBstwR77v-TtF6gWwPzWtZMU4ocX-FXbssCLGp5kV5RiEZ6s1qf1vQwIFZP3pvzYm40ePYzabTcP8ZJKyeHJiUX-D3eMaguC512tBaGicBrbgKydPL9irXAjL_q9sFLFiXxSQvkxVWV4SsQL_tvrjtHo/s640/6..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWvzl90rDby6524cq5dQW69DbKP0jFts1jTTNCBstwR77v-TtF6gWwPzWtZMU4ocX-FXbssCLGp5kV5RiEZ6s1qf1vQwIFZP3pvzYm40ePYzabTcP8ZJKyeHJiUX-D3eMaguC512tBaGicBrbgKydPL9irXAjL_q9sFLFiXxSQvkxVWV4SsQL_tvrjtHo/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra menderita penyakit pembesaran kelenjar getah bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri serta jantung sejak tahun 2020 an sesuai dengan surat keterangan dokter dari RS Kangker Jakarta, RS Dharmais Jakarta, RS Mayapada, RS National Hospital, RS Haji, RS Onkologi Surabaya dan RSPAL dr. Ramelan Surabaya<br /><br />Sebelum persidangan, Tedakwa sempat menyampaikan kepada wartawan beritakorupsi.co yang menemuinya di ruang tahanan Pengadilan tentang penyakitnya yang mengalami pembengkakan di sekitar paha kanan dan kiri serta jantung. Sehingga saat masuk dan keluar ruang sidang, Terdakwa berjalan terlihat dipaksakan. Namun sebagai prajurit TNI, Terdakwa tetap menjalani proses persidangan.<br /><b><br /><span style="font-size: medium;">Kejadian Sebelum Persidangan:</span></b><br />Sebelum persidangan dimulai, sekitar pulul 11 siang, dr. Maedy Christiyani Bawolje, istri Terdakwa (dalam proses hukum perceraian di Pengadilan Tinggi Agama) dengan didampingi Pengacaranya datang ke Pengdilan Militer III-12 Surabaya. dr. Maedy Christiyani Bawolje menemui Terdakwa yang saat itu berada di ruang tahanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan langsung marah-marah. Setelah selesai marah-marah ke Terdakwa, dr. Maedy Christiyani Bawolje menemui ibu kandung Terdakwa. Hal itu seperti yang disampiakan ibu kandung Terdakwa kepada wartawan<br /><br />“Ada Maedy (dr. Maedy Christiyani Bawolje) habis marah-marah sama Radit (Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra). Kesaya juga. Tapi saya bilang aja “saya tidak kenal anda”. Memang saya tidak kenal,” ucap ibu kandung Terdakwa saat menemui wartawan beritakorupsi.co di sekitar gedung Pengadilan<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Sidang Dimulai Pukul 13:00 – 13: 52 Wib:</span></b>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0ub2aLEJaduxeMfz8EnH-P9gUwixgeGUgkblemKJMNBMb3QoLdpfkabDUWwQDE5Hbyp2kNNIYl7dvALlq4RkVwopl9WFxBnbZZv3KHy0e2alFeT75gfqWjCWzw6xDgW2JB4oXAGNAknAMyOIkU5zI0PtaE3uHKNbrNJhQ_AXf0SJocW7TqV6OtK4vW_k/s1600/A5.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0ub2aLEJaduxeMfz8EnH-P9gUwixgeGUgkblemKJMNBMb3QoLdpfkabDUWwQDE5Hbyp2kNNIYl7dvALlq4RkVwopl9WFxBnbZZv3KHy0e2alFeT75gfqWjCWzw6xDgW2JB4oXAGNAknAMyOIkU5zI0PtaE3uHKNbrNJhQ_AXf0SJocW7TqV6OtK4vW_k/w640-h288/A5.jpg" width="640" /></a></div>Sidang putusan terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Rabu, 12 November 2025 dimulai sekitar pukul 13:00 – 13:52 Wib yang diketuai oleh Majelis Hakim yang diketuai <span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;">Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH yang juga selaku Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA serta </span>serta Panitra Pengganti (PP) Kapten Kum Destri Prasetyoandi, SH., MH diruang sidang utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Rabu, 12 November 2025) yang dihadiri Otmil  III-11 Surabaya Mayor CHK Kurnia, SH, Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari  Yayasan Lembaga Bantua Hukum (YLBH)  Wira Yuda (PPAD) Jakarta yang terdiri dari Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH,; Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH;, Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum,;  Kolonel (Purn) Bhumi A, SH., MH,; Letkol (Purn) Rudi Sangadji, SH., MH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH serta dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya yakni Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b></span><br /><span style="color: #2b00fe;">Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html</a><br /><br />Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 Sby Dalam Perkara Dugaan Penca**lan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html</a></span>  <span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Terdakwa Pingsan di Ruang Tahanan Pengadilan Beberapa Menit Kemudian:</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU4dynAwV_GMFGhNXNRMsSFPZj0wBabspmRIfnrI50qGPZfS4TzdW0veOcAeA7-tMGH5s9-5EhYavm5K1AqqhvEkYVywftP2GDsekTgFAGj7LWSfPZqadtwtAi2YRD2qlm4c9cWTPqkT_6FFcn0sODNOWNubUFGtY5G-QVvbNgoUAcmKHeu9qTK8cNHW4/s1088/A.,,.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1088" data-original-width="626" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU4dynAwV_GMFGhNXNRMsSFPZj0wBabspmRIfnrI50qGPZfS4TzdW0veOcAeA7-tMGH5s9-5EhYavm5K1AqqhvEkYVywftP2GDsekTgFAGj7LWSfPZqadtwtAi2YRD2qlm4c9cWTPqkT_6FFcn0sODNOWNubUFGtY5G-QVvbNgoUAcmKHeu9qTK8cNHW4/w368-h640/A.,,.jpg" width="368" /></a></div>Usai Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya membacakan putusannya, Terdakwa dengan pengawalan Provos, keluar dari ruang sidang dan langsung masuk ke ruang tahanan Pengadilan, b eberapa menit kemudian Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra langsung pingsan<br /><br />“Radit (Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra) pingsan di ruang tahanan,” kata Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum, salah seorang dari Tim PH Terdakwa saat masuk ke ruang PH dengan mengambil Hendphonya, dimana saat itu wartawan beritakorupsi.co sedang wawancara dengan Tim PH lainnya, yaitu Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH sehingga membuat suasana agak tegang<br /><br />Semua Tim PH termasuk wartawan beritakorupsi.co langsung menuju ruang tahanan, disana kedua orang tua Terdakwa sudah berusaha memberikan pertolongan seadanya, termasuk Wakotmil (Wakil Kepala Oditur Militer III-11 Sby) memberikan minyak kayu putih untuk diolesi.  <br /><br />Beberapa menit kemudian, Terdakwa digotong menuju salah satu ruang kosong disamping ruangan Oditur Militer. di ruangan tersebut terdapat tempat tidur kecil sehingga Terdakwa pun dibaringkan dengan posisi kela dipangkuan ayahnya. Wartawan beritakorupsi.co yang saat itu diperboleh oleh Panmud Pengadilan untuk masuk, berusaha memberikan pertolongan dengan membantu Terdakwa duduk dengan memberikan air miniral<br /><br />Dari pengamatan Wartawan beritakorupsi.co, selama Terdakwa pingsan di ruang tahanan Pengadilan hingga dipindahkan ke ruangan kosong, Otmil  Mayor CHK Kurnia, SH Tak Terlihat. Terlihat tak lama setelah Terdakwa akan dibawa ke Lemasmilm (Lembaga Pemasyarakatan Militer) III-Surabaya<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Tim PH Terdakwa Meminta Agar Dibawa Ke Rumah Sakit Namun Dibawa Ke Lemasmil</b><br /></span><br />Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa beberapa kali mengajukan permohonan ke otmil mapun ke petugas yang mengawal terdakwa agar terdakwa di bawa  ke rumah sakit sebelum ke lemasmil. namun permohonan itu ditolak dengan alasan ke lemasmil dulu, dan dari lemasmil di bawa  dengan ambulan. Mau tidak mau, dengan rasa kecewa, Tim PH dan kedua orang tua serta keluga Terdakwa dengan mengajak Wartawan beritakorupsi.co berangkat menuju Lemasmil di Sidoarjo. <br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Terdakwa Menggunakan Kursi Roda dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya Menuju Mobil Tahanan</b><br /></span><br />Setelah permohoan Tim PH terdakwa tak terkabulakan, Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan menggunakan kursi roda meninggalkan rungan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menuju mobil tahanan, dan beberapa kelurga Terdakwa termasuk salah seorang Tim PH berada di mobil tahana untuk bisa memperhatikan kondisi Terdakwa.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvkk6ODoEHELpGDrbALtBKHm1MdDCfLLIqrz-LJ6rYck8Wl5DtNA4DWfBQwcvaJfyAxIWufMBmzkVE1aHM4bj_kDKWbr0BUQ9ZJ06LQ1GB5PHug5Hd9BFGUhy2qf6jdYzcxRRnBZQYfrONAhblHBoJCFDaHO0ya_nhhsBSjDBeOlnQDiEEVJEvh1sHmuk/s736/A7.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="736" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvkk6ODoEHELpGDrbALtBKHm1MdDCfLLIqrz-LJ6rYck8Wl5DtNA4DWfBQwcvaJfyAxIWufMBmzkVE1aHM4bj_kDKWbr0BUQ9ZJ06LQ1GB5PHug5Hd9BFGUhy2qf6jdYzcxRRnBZQYfrONAhblHBoJCFDaHO0ya_nhhsBSjDBeOlnQDiEEVJEvh1sHmuk/w391-h400/A7.jpg" width="391" /></a></div><br />Hingga sekitar pukul 4 sore (pukul 16.00 Wib), Tim PH dan keluarga menunggu diluar dan tidak diperbolehkan masuk Lemasmil kecuali hanya satu orang dari Tim PH yaitu Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum dan itupun tak lama dengan alasan bukan jam besuk, bahkan tidak dapat bertemu dengan Kepala Lemasmil untuk menyampaikan permohonan agar Terdakwa/Terpidana dijinkan ke Rumah Sakit<br /><br />Sekitar jam 5 sore (jam 17.00 Wib) Tim PH dan keluarga keluar dari Lemasmil mencari pengetikan untuk membuat surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Lemasmil III-Surabaya dengan tembusan RSPAL, hingga Panglima TNI, dan sekitar pukul 6 sore (pukul 18.00 Wib), Tim PH bersama wartawan beritakorupsi.co langsung mengantarkan surat permohonan tersebut ke Lemasmil dan RSPAL, yang sebelumnya Tim PH sudah menghubungi pihak RSPAL dan menyatakan kesiapannya.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Timbul Pertanyaan Keluarga dan Tim PH dari Terdakwa:</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPDdCY5IEkAm21KFyTyq7FGO4OFwvdM9nrDWbZtUkY_IsWBiiNiRlBki2BqRxZLv_odDYIZtyJ9lC-YUfjTU_2Ulwd6TCqVRobXm0NQNpoZ_B8h7OZNGp3lrcobpRM25ZFmV1fUmL9XMBcgvx0JRF6GvrE8nbTJLodyoypTMDX8yp6DHqQkS_mivtWga0/s640/2..jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPDdCY5IEkAm21KFyTyq7FGO4OFwvdM9nrDWbZtUkY_IsWBiiNiRlBki2BqRxZLv_odDYIZtyJ9lC-YUfjTU_2Ulwd6TCqVRobXm0NQNpoZ_B8h7OZNGp3lrcobpRM25ZFmV1fUmL9XMBcgvx0JRF6GvrE8nbTJLodyoypTMDX8yp6DHqQkS_mivtWga0/w400-h180/2..jpg" width="400" /></a></div>Dalam kondisi seperti yang dialami oleh Terdakwa yang juga Terpidana, apakah memang lebih mengutamamakan proses hukum masuk Lapas untuk menjalani hukuman pidana penjara dari pada kemunusiaan dengan membawa atau mendatangkan dokter dari pihak RS TNI AL untuk memeriksa kesehatan Tedakwa?<br /><br />Lalu bagaimana dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1363/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI, dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1172/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI serta UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf b : mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, dan huruf d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak? Apakah ketiga peraturan perudang-undangan ini tidak berlaku dalam kondisi seperti yang dialami Terdakwa/Terpidana?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Usai Divonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Yang Menderita Penyakit Pembesaran Kelenjar Getah Bening Pingsan Di Ruang Tahanan Pengadilan: Tanpa Mendapat Pemeriksaan Medis Langsung Dibawa Ke Lapas Militer

“Lalu bagaimana dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1363/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakat...

»

SIDANG KASUS PERKARA PENCABULAN DI DILMIL III-12 Sby: Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZyDEczdd6jhzJicMtw30oAQKAHC8qQ78qW5VFg3KLY0Ox6f9ggMG5A4RrdZ9e4qxKv2Zg_OGIt4Al2tkmZ9xBN5aOOyXsrySg1j-digmwOWA-BW-iWoZE_2epqKkKrylj5iTpUVqFvsRvlCw6cKDnl5cvY7d8AXS86FWIGS3ZPtltd5Ajfal47LqQmGc/s1600/A4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZyDEczdd6jhzJicMtw30oAQKAHC8qQ78qW5VFg3KLY0Ox6f9ggMG5A4RrdZ9e4qxKv2Zg_OGIt4Al2tkmZ9xBN5aOOyXsrySg1j-digmwOWA-BW-iWoZE_2epqKkKrylj5iTpUVqFvsRvlCw6cKDnl5cvY7d8AXS86FWIGS3ZPtltd5Ajfal47LqQmGc/w640-h288/A4.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya: Dakwaan Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya tidak tidak terbukti, Alat bukti yang diajukan Otmil hanya satu (Pasal 184 KUHAP - Pasal 183 KUHAP),  Keterangan Korban berubah-ubah, keterangan Saksi lainnya hanya mendengar dari Korban, Depresi yang dialami Korban bukan karena kasus pencabulan tahun 2021 Yang ddilakukan Terdakwa (selaku ayah sambung Korban) dan dilaporkan tahun 2024 hanya untuk dihukum berat, keterangan Ahali LPSK tidak relevan karena Ahli sebagai pendamping Korban. Lalu apakah kasus ini sengaja dipaksakan karena adanya Intervensi pihak lain???#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Rabu 12 November 2025, membacakan putuasan perkara Nomor: 103-K/PM.III-12/AL/2025 dalam kasus pidana “kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melakukam perbualan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KHUP” dengan menjatuhkan hukuman (Vonis) bebas murni terhadap Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai Terdakwa dengan korban “ASPA” selaku anak tiri kedua Terdakwa (korban lahir tahun 2003, dan anak tiri pertama lahir tahun tahun 2000 dari pernikahan pertama ibu korban yakni  dr. Maedy Christiyani Bawolje tahun 2001) atau anak kandung kedua dari pernikahan pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya, dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (yang saat ini bertugas di Mabes Polri) yang menikah pada Novmber 2001 di Batu, Jawa Timur (kemudian bercerai pada tahun 2011 di PN Batam/Catatan Spil dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Malang). Sedangkan pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje yang kedua pada tahun 2013 (dan bercerai pada tahun 2017 di PA Surabaya) memiliki 1 anak angkat laki-laki. Sementara pernikan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada tahun 2021 belum dikaruniai anak (bercerai pada September 2025 di PA Surabaya dan saat ini masih proses hukum di Pengadilan Tinggi Agama)<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Jalannya Persidangan: </b></span><br />Putusan bebas murni terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dibacakan langsung oleh Majelis Hakim yang <span style="font-family: georgia;">diketuai <span style="background-color: white; color: #333333; font-size: 12px;">Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH yang juga selaku Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA </span>serta Panitra Pengganti </span>(PP) Kapten Kum Destri Prasetyoandi, SH., MH diruang sidang utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Rabu, 12 November 2025) yang dihadiri Otmil  III-11 Surabaya Mayor CHK Kurnia, SH, Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari  Yayasan Lembaga Bantua Hukum (YLBH)  Wira Yuda (PPAD) Jakarta yang terdiri dari Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH,; Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH;, Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum,;  Kolonel (Purn) Bhumi A, SH., MH,; Letkol (Purn) Rudi Sangadji, SH., MH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH serta dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya yakni Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1ixzF4QAkUOKl7KtH07zjDpIaKBRXkdWBvQgh69Gx179pQSFHMxhWunNazMw5lYbSyo7UMqUlNy3LOPtd9daoxscOjFnCafRC9tGChdIXHbUj1czwCiCgM12q_I0AxtG-V8hm0N3U7bkaeVpAjKEGMgMIMMjEzee2FA_T_B1Lo8-2iaGDQmEnp9dK09c/s1600/A5.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1ixzF4QAkUOKl7KtH07zjDpIaKBRXkdWBvQgh69Gx179pQSFHMxhWunNazMw5lYbSyo7UMqUlNy3LOPtd9daoxscOjFnCafRC9tGChdIXHbUj1czwCiCgM12q_I0AxtG-V8hm0N3U7bkaeVpAjKEGMgMIMMjEzee2FA_T_B1Lo8-2iaGDQmEnp9dK09c/w400-h180/A5.jpg" width="400" /></a></div>Selain itu, dari pantauan beritakorupsi.co, persidangan juga diliput puluhan Wartawan dari berbagai Media baik TV, Radio, Harian Cetak maupun Media Online sesuai daftar yang tercantum di daftar Piket Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan juga dihadiri istri Terdakwa atau ibu kandung Korban, dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya termasuk dari Kodam V Brawijaya serta puluhan Mahasiswa/i<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Baca juga :</b></span><span style="color: #2b00fe;"><br />Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html</a><br /><br />Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 Sby Dalam Perkara Dugaan Penca**lan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html</a></span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Tuntutan Oditur Militer Pada Sidang Sebelumnya:</b></span><br />Oditur Militer III-11 Surabaya mengatakan bahwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP, dan menuntut Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari anggota TNI AL serta membayar Restitusi kepada Korban sebesar Rp52.878.222<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Pertimbangan Majelis Hakim Manjatuhkan Vonis Bebas:</b></span><br />Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra bukan tidak beralasan, atau bukan pula karena adanya intervensi dari pihak manapun juga termasuk dari lingkungan TNI, apalagi Terdakwa hanya perwira pertama berpangkat Lenan Satu (Lettu) begitu juga orang tua Terdakwa bukan orang militer melainkan swasta dan pensiunan PNS di pemerintah Kabupaten bukan perintah pusat, yang berbeda dengan orang tua Korban, yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Rk-MrjcmjSz7453gdbUcj0JPr_y_mo7C_R-Fx-_dhXl-UnOBbGuwBAxs3cz3rSnJYYwqcqiCbfzjeuWEwUon55JIpA09dpZVoxtZcaTn97C29QjPvSnOHHiygkZTjR5uKZiO493BvuHL7wbDR59FKnRL-kE_h5VN-2TAYZID601u8yv6kOx3g1BYsyo/s1600/A3.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Rk-MrjcmjSz7453gdbUcj0JPr_y_mo7C_R-Fx-_dhXl-UnOBbGuwBAxs3cz3rSnJYYwqcqiCbfzjeuWEwUon55JIpA09dpZVoxtZcaTn97C29QjPvSnOHHiygkZTjR5uKZiO493BvuHL7wbDR59FKnRL-kE_h5VN-2TAYZID601u8yv6kOx3g1BYsyo/w400-h180/A3.jpg" width="400" /></a></div>Tetapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya adalah berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu;<ol><li>Dakwaan dan Tuntutan Tidak Terbukti. Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul sebagaimana Pasal 289 KUHP, karena Korban mempraktekkan di persidangan dihadapan Majelis Hakim, dimana saat itu (sekitar Juni tahunn2021) kedua tangan korban menutup wajahnya sehingga tangan Korban rapat dengan badan/tubuhnya sehingga tidak mungkin tangan Terdakwa masuk kebagian dada Korban</li><li>Alat Bukti Yang Sah Sesuai Pasal 184 KUHAP: </li><li>Majelis Hakim mengatakan, bahwa alat bukti dari Oditur Militer hanya satu yaitu keterangan Korban. Sedangkan keterangan ibu, kakak dan tante Korban, hanya mendengar cerita dari Koban. </li><li>Terkait surat keterangan dokter yang dijadikan alat bukti, Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak ada hasil Visum, sedangkan surat yang dijadikan sebagai alat bukti hanyalah keterangan berobat dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. </li><li>Keterangan Ahli dari LPSK yang dihadirkan Oditur Militer. Majelis Hakim mengatakan tidak relevan karena Ahli dari LPSK adalah sebagai pendamping Korban dan saksi lainnya dalam perkara sebelumnya maupun perkara Pasal 289. Yang menurut Majelis Hakim, bahwa Ahli seharusnya netral.</li><li>Keterangan Ahli Pidana DR. Sholahuddin, SH., MH yang dihadirkan Oditur Militer. Majelis Hakim megatakan, Ahli mejelaskan bahwa minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KIHP</li><li>Tuntutan Restitusi Oditur Milter sebesar Rp52.878.222. Majelis Hakim mengatakan, bahwa tuntutan restitusi Oditur Militer muncul tiba-tiba dalam tuntutan yang seharusnya ada prosedur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022. Pertimbangan lain Majelis Hakim menolak restitusi adalah karena Korban adalah keluarga TNI AL, dimana pengobatan akan diperoleh secara gratis dari Rumah Sakit RSPAL Surabaya tetapi Korban memilih ke Rumah Sakit lain. Kemudian pendampingan hukum, menurut Majelis Hakim bahwa Korban selaku keluarga TNI AL dapat meminta pendampingan hukum dari lingkungan TNI AL sesuai dengan Perturan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkata Laut. Tetapi Korban memilih pendampingan hukum dari Kodan V Brawijaya sehingga tidak punya Legal Standing</li><li>Depresi yang dialami Korban. Majelis Hakim mengatakan bahwa depresi yang dialami Korban bukan akibat perbuatan Terdakwa tahun 2021 karena hubungan Korban dengan Terdakwa baik-baik saja sesuai bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, dan Korban juga dapat prestasi dalam bahasa inggris. Selain itu, Terdakwa sebelum menikah dengan Ibu Korban pada tahun 2021, pernah menyelesaikan kasus hubungan *** antara Korban dengan laki-laki <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAtQ3YvcVKd4x2IfuPQzwSLaIYJsKp6wrsuZbvCOTH6LGuwu1JzrBu4nwtXc2SkogB_BanIn-DKAR-Q_9gWUWNjVfQ6iezyw1cdqEx4avGlntskEcQyryQm7l5kiJVY4W3vEPHplpkSSHiF-ACUUu0ikQjFVBz7XUnLjRD0Q4-wvw7GNfQUejEWZRfjdU/s1280/A8.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAtQ3YvcVKd4x2IfuPQzwSLaIYJsKp6wrsuZbvCOTH6LGuwu1JzrBu4nwtXc2SkogB_BanIn-DKAR-Q_9gWUWNjVfQ6iezyw1cdqEx4avGlntskEcQyryQm7l5kiJVY4W3vEPHplpkSSHiF-ACUUu0ikQjFVBz7XUnLjRD0Q4-wvw7GNfQUejEWZRfjdU/w400-h225/A8.jpg" width="400" /></a></div>Dari pertimbangan tersebut diatas adalah berdasakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bukan karena Kolusi antara Majalis Hakim dengan pihak Terdakwa, apalagi bukan karena adanya intervensi maupun karena Penasehat Hukum Terdakwa dari LBH Wira Yuda sebagai wadah dari PPAD (Perstuan Purnawirawan Angkatan Darat) ataupun karena keluarga Terdakwa berkirim surat untuk meminta bantuan dari Petinggi TNI agar di vonis bebas.<br /><br />Satu hal yang tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim, yaitu terkait adanya perbedaan antara berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 berbeda dengan berkas perkara yang diperiksa di Persidangan yaitu Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang sudah berkeuatan hukum tetap sesuai dengan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa<br /><b><br /><span style="font-size: medium;">Putusan Majelis Hakim:</span></b><br />Sehingga dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengatakan bahwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan sebagaimana Pasal 289 KUHP. Oleh karena itu, lanjut Majelis Hakim. Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta memulihkan <br /><br />“Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI:<ol><li>Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: dr. Raditya Bagua Kusuma Eka Putra, Lettu Laut (K), tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".</li><li>Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.</li><li>Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH</li></ol><span style="font-size: medium;"><b>Timbul Pertanyaan dari Keluarga Terdakwa:</b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtmpYaUQBAa-wtQolaeVbGLf6_cb0QsKM8OD2VBuYL62z953vOFmQw2Gtc6jMEK-qe40ekpPiP2N2MtrGexVDP7TKFdZzfM-WtGEOd6Log5bsgk-fggY1Fzl6cDuucA-vCogw3BQf88eH80FGDdTdqva1XRXGw21h39AU6SKNvCpKE4KWIxvELOwa76sU/s1280/A6.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtmpYaUQBAa-wtQolaeVbGLf6_cb0QsKM8OD2VBuYL62z953vOFmQw2Gtc6jMEK-qe40ekpPiP2N2MtrGexVDP7TKFdZzfM-WtGEOd6Log5bsgk-fggY1Fzl6cDuucA-vCogw3BQf88eH80FGDdTdqva1XRXGw21h39AU6SKNvCpKE4KWIxvELOwa76sU/w400-h225/A6.jpg" width="400" /></a></div>Dari pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman (vonis) bebas terhadap Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan justru menimbulkan pertanyaan dari pihak keluarga Terdakwa. Apakah kasus ini sengaja dipaksakan karena adanya intervensi dari pihak lain agar Terdakwa dipenjara dan dipecat dari TNI AL sesuai dengan tuntutan Oditur Militer karena Terdakwa bukan dari keluarga besar TNI?<br /><br />Apakah Kodam V Brawijawa tidak mengetahui Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kasal Nomor 1 tahun 2020 tentang Bantuan Hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut? Atau bolehkah anggota TNI aktif atau purnawirawan mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada keluarga TNI yang bukan keluarganya sendiri?<br /><br />Andai saja itri Terdakwa, dr. Maedy Christiyani Bawolje bukan anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya, apakah perkara ini samapi ke pejabat Tinggi dilingkungan TNI khusunya Angkatan Laut? <br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Kronolis Perkara:</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwbRxIQdlFp6GDsm7tMaiHsfxZsmvebDCyFZgEE73sWLrku-TtSHsfX_Dn1h1oP8hUn-3HLkLayx5YriNRa3DJ4Gb4ka-VrZXOIE-9qkMXw8Uju6eIw2CW22yz0lvIWcz7UqMXgdj2ISjc6_6LkxvIaJBguq93AscB4kGc1ldmjwRHszK8hAqO6Vgiiyk/s640/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwbRxIQdlFp6GDsm7tMaiHsfxZsmvebDCyFZgEE73sWLrku-TtSHsfX_Dn1h1oP8hUn-3HLkLayx5YriNRa3DJ4Gb4ka-VrZXOIE-9qkMXw8Uju6eIw2CW22yz0lvIWcz7UqMXgdj2ISjc6_6LkxvIaJBguq93AscB4kGc1ldmjwRHszK8hAqO6Vgiiyk/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2021 atau setidak -tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi-1(istri Terdakwa) di Semolowaru Bahari AA/2 RT/RW 007/002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya,<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tinda pidana "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dengan cara sebagai berikut: <br /><br />Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmapa PK XXII tahun 2015 di Akmil Magelang. Pada tahun 2016 mengikuti Sargolan di Pusdikkes Kodiklatal, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (K), ditempatkan di Satkes Kodiklatal/BP Kodikmar Kodiklatal,<br /><br />Dan pada tahun 2023 dipindahtugaskan di Rumkital Mar Ewa pangalila menjabat sebagai Pau Anastesi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini cangan pangkat Lettu Laut (K) NRP 21516/P<br /><br />Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri dr. Mae'dy Christiyani Bawolje (Saksi-2) pada tanggal 27 April 2021 secara agama islam dan kedinasan sesuai dengan kutipan akte nikah dari KUA Kec. Sukolilo Surabaya Nomor 0168/0022/IV 2021 tanggal 27 April 2021,. Sebelum menikah dengan Saksi-2, Terdakwa berstatus duda anak 1 (satu) yang saat ini tinggal bersama mantan istri Terdakwa di Klaten Jawa Tengah, sedangkan Saksi-2 berstatus janda anak 3 (tiga)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjSFF2R7Yuw5pZ-9Ctel-ZD-KtimVYpxf8tUXOWswem7CWy0f1nqQz4ddK9cxbkSYrg8JF-V8wYz7dgUEH9hRaX5laZzGasFhmB7CRt2TaAa1ZpaBcpNf_WyB6FYFVKEktS0Nl7KniC7Gsoi2nv2eEw2WDATb2fZ6TMmak1E_s6U8XkJkBVlKSsGxG6eM/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjSFF2R7Yuw5pZ-9Ctel-ZD-KtimVYpxf8tUXOWswem7CWy0f1nqQz4ddK9cxbkSYrg8JF-V8wYz7dgUEH9hRaX5laZzGasFhmB7CRt2TaAa1ZpaBcpNf_WyB6FYFVKEktS0Nl7KniC7Gsoi2nv2eEw2WDATb2fZ6TMmak1E_s6U8XkJkBVlKSsGxG6eM/w640-h504/4..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah menikah, Terdakwa tinggal bersama Saksi-2 dan ketiga anak Saksi-2 dirumah orangtua Saksi-2 di Semolowaru Bahan AA/2 RT/RW 007/002 Kel Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya dan sejak awal pemikahan, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sering terjadi permasalahan karena Terdakwa yang sering minum-minuman keras, namun permasalahan tersebut masih diselesaikan dengan baik karena Saksi-2 selalu mengalah agar rumah tangganya baik-baik saja mengingat Saksi-2 pemah gagal (dua kali) dalam kehidupan rumah tangga sebelumnya <br /><br />Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 memerintah Saksi-1 membuat kopi untuk Terdakwa dan mengantarkan ke kamar Terdakwa. Saat Saksi-1 mengantarkan kopi ke kamar sudah ada Terdakwa dan Saksi-2 lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 duduk di atas kasur depan Tendakwa,<br /><br />Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sakai-1 "hari ini ngapain aja?". Saksi-1 jawab dengan menangis habis bersih-bersih rumah, hari ini aku lagi berantem sama mbak". Melihat Saksi-1 bercerita kepada Terdakwa sambil menangis lalu Saksi-2 mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Terdakwa dan Sakai-1 makan malam sambil Saksi-2 keluar dari kamar meninggalkan Terdakwa dengan Saksi-1<br /><br />Bahwa setelah Saksi-2 keluar dari kamar Terdakwa mulai mendekati Saksi-1 sambil berkata "kamu sekarang sudah mulai berisi dek", namun Saksi-1 diam saja. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba lengan kiri Sakai-1 dan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam baju Saksi-1 lalu memegang payudara Saksi-1 sebelah kiri dan dengan reflek Saksi-1 menepis tangan Terdakwa, namun tangan kanan Terdakwa kembali memegang payudara Saksi-1 sehingga ditepis lagi oleh Saksi-1.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVf_4ly5QJVqLwvanx-UZk_inpOBlLOxJbb0Myv6uZh3m8HTy4zvgiQhfz7Lr5IIBMsdT0oHcfzRWVCKBYLeO7ZnDIpmBfNRuiq0WM5Zf8vvbeAp-RlGWOEfCNMQ4pcRpfNm443EXCcQp0zb6UfH91hvyJ0TMCFkR337af549hwJDo8O9u-LzhZxN5NWI/s640/2.,.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="323" data-original-width="640" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVf_4ly5QJVqLwvanx-UZk_inpOBlLOxJbb0Myv6uZh3m8HTy4zvgiQhfz7Lr5IIBMsdT0oHcfzRWVCKBYLeO7ZnDIpmBfNRuiq0WM5Zf8vvbeAp-RlGWOEfCNMQ4pcRpfNm443EXCcQp0zb6UfH91hvyJ0TMCFkR337af549hwJDo8O9u-LzhZxN5NWI/w640-h324/2.,.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Terdakwa memeluk dan menarik badan Saksi-1 hingga badan Saksi-1 menindih badan Terdakwa dengan posisi masih merangkul. Selanjutnya Saks-1 merasa risih lalu Saksi-1 merangkak kebelakang hingga lepas dari rangkulan Tendakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saks-1 "sini sama ayah”. Saksi-1 menjawab "saya mau makan dulu" sambil meninggalkan Terdakwa <br /><br />Bahwa selanjutnya Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya (Saksi-3) sehingga Saksi-3 menyarankan untuk bercerita kepada tantenya Sdri. Nathalia Chistiyani (Saksi-4) kemüdian Saksi-4 menyarankan kepada Saksi-1 untuk bercerita kepada ibunya (Saksi-2),<br /><br />Namun Sakasi-1 tidak berani bercerita kepada Saksi-2 karena takut Saksi-2 tidak percaya dengan perkataan Saksi-1 dan lebih memihak kepada Terdakwa apalagi Terdakwa dan Saksi-2 masih pengantin baru serta Saksi-1 takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;<br /><br />Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akhir tahun 2022 sekira pukul 18:30 Wib saat Terdakwa pulang kerumah dan Saksi-1 membukakkan pintu pagar lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu kok seksi sekali dek”, namun Saksi-1 tidak mengiraukan perkataan Terdakwa tersebut:<br /><br />Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Saksi-1 mengalami trauma, tertekan, depresi, menutup diri, kurang fokus dalam belajar dan merubah penampilan seperti laki-laki, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIo6ohVpFfOWF-96kWQzS7opFkjcsCkDqfdpsHMQywe_4KXNq32c1t6wiJ4dxTzmUJMpdJu2y2fWuHHUViGfy3CHxhb3tMTnmbanXIFQvtXsaDlBqgKrKTYrdRw6aYHnMoF7Yt4YwV2I0Jjyt61g2nW7EMT8157edr2qXrSjK8joaI6nHL3zp5Ht64oXg/s640/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIo6ohVpFfOWF-96kWQzS7opFkjcsCkDqfdpsHMQywe_4KXNq32c1t6wiJ4dxTzmUJMpdJu2y2fWuHHUViGfy3CHxhb3tMTnmbanXIFQvtXsaDlBqgKrKTYrdRw6aYHnMoF7Yt4YwV2I0Jjyt61g2nW7EMT8157edr2qXrSjK8joaI6nHL3zp5Ht64oXg/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Kemudian pada tanggal 25 Juli 2024 saksi-1 melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya kemudian dirujuk ke poli jiwa/psikiatri RSPAL dr. Ramelan Surabaya dan hasil pemeriksaan Saksi-1 mengalami gejala gangguan Post traumatic stress disorder dan trauma yang diderita dan dalam klasifikasi Neurosis dimana pasien masih bisa ada kesadaran bahwa dirinya terganggu. Dimana hal tersebut merupakan gangguan psikologis yang mengganggu kualitas hidup namun realitas pasien tidak terganggu sesuai dengan RAPT dan CPPT dari RSPAL dr. Ramelan Surabaya tanggal 1 Desember 2024 <br /><br />Bahwa selain perkara ini, pada tanggal 29 April 2024 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan putusan Nomor Put/123-K/PM III-12/AL/VIII/2024 tanggal 9 Januari 2025 dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan saai ini masih dalam proses upaya hukum (diMahkamah Agung)<br /><br />Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 289 KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional SIDANG KASUS PERKARA PENCABULAN DI DILMIL III-12 Sby: Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra

#Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya: Dakwaan Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya tidak tidak terbukti...

»

Korupsi Proyek IPAL Kota Blitar Rp581,210: Suharyono, Kadis PUPR Bersama 4 Terdakwa Lain Dituntut Ringan, dan 1 Meninggal

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW35uvlEQOU9GfBIMLxiuItPEJtIULHsRdq0y9LEQr0bZvRAbea6Azs4EPJqR4V7r-TzyP9kz8jRMaU-hRLuWnFXMXV_Il_2TL1zcoDQPYgfcb9eT7Eh6hFxSBpFpoI4ME9qGowMtEh81PxpflA5l9Fxfa2VzvWZRqKS7-jqGkY2FOIQO2NMgnSjC37Fg/s1280/Blitar.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW35uvlEQOU9GfBIMLxiuItPEJtIULHsRdq0y9LEQr0bZvRAbea6Azs4EPJqR4V7r-TzyP9kz8jRMaU-hRLuWnFXMXV_Il_2TL1zcoDQPYgfcb9eT7Eh6hFxSBpFpoI4ME9qGowMtEh81PxpflA5l9Fxfa2VzvWZRqKS7-jqGkY2FOIQO2NMgnSjC37Fg/w400-h225/Blitar.jpg" width="400" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pegadilan Tipikor pada PN Surabaya, besama JPU Kejari Kota Blitar, Senin, 10 Nopember 2025, kembali menggelar sidang perkara Tindak Pidana Korupsi proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Kepanjenlor, Penambahan Sambungan Rumah di Kelurahan Kauman, serta Pembangunan Tangki Septik Komunal di Kelurahan Turi dan Sukorejo, serta jasa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang didanai dari APBD Pemerintah Kota Blitar tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,61 miliar yang merugikan keuangan negaran sebesar Rp581.210 juta lebih dengan agenda tuntutan dari JPU yang menuntut ringan Lima Terdakwa<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Para Terdakwa adalah:</b></span><br />Suharyono, Kepala Dinas PUPR Kota Blitar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan 4 Terdakwa lainnya adalah swasta selaku Ketua Tim Pengelola Swakelola – Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM), yaitu Tukilan, Masturhudi, Terdakwa Andi Winata dan Terdakwa Hadi Kamisworo. Sementara (Terdakwa) Januar, meninggal semebelum menjalani persidangan.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Pasal Yang Dikenakan JPU Terhadap Kelima Terdakwa:</b></span><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Kelima Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana (perbuatan melawan hukum) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembetansan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.<br /><br />Tetapi menurut JPU, bahwa perbuatan Kelima Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama (menyalah gunakan kewenangan atau jabatan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembetansan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.<br /> <br /><span style="font-size: medium;"><b>Tuntutan JPU Kejari Kota Blitar:</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLiNWodY054yRBEJDkBUkEOWMOPxcC6aQpbhsBUrs-2oAe7DWhWPAf_SwLmsvj9yDSCGha5_CghQghyT560MWUdNnt18S85UpXX0AqEMuCZ5-tXkEFACjL_1zc6C3xSJHfLhFSipEpmRp18H_sZo-aWH5Cya9487SWTJ9Wi9ReLCfhDHh9OFI6vATc-wE/s1600/blitar%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLiNWodY054yRBEJDkBUkEOWMOPxcC6aQpbhsBUrs-2oAe7DWhWPAf_SwLmsvj9yDSCGha5_CghQghyT560MWUdNnt18S85UpXX0AqEMuCZ5-tXkEFACjL_1zc6C3xSJHfLhFSipEpmRp18H_sZo-aWH5Cya9487SWTJ9Wi9ReLCfhDHh9OFI6vATc-wE/w640-h288/blitar%203.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Suharyono dituntut pidana penjara selama 3,6 tahun denda sebesar Rp100 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan tanpa uang pengganti. Terdakwa Tukilan dituntut pidana penjara selama 2,6 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp243,115 juta lebih subsider pidana penjara selama 1 tahun. Sementara Terdakwa Masturhudi, Terdakwa Andi Winata dan Terdakwa Hadi Kamisworo dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan tanpa memabayar  uang pengganti.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Dua Terdakwa Yang Sudah Divonis Terlebih Dahulu:</b></span><br />Dua Terdakwa yang sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pegadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Juli 2025 adalah Glady Tri Handono dan M. Zamroji. Keduanya adalah swasta. Keduanya divonis pidana penjara masing-masing selama 2 tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Tuntutan Dibacakan di Persidangan:</b></span><br />Sementara tuntutan pidana terhadap Kelima Terdaka (Suharyono,Tukilan, Masturhudi, Terdakwa Andi Winata dan Terdakwa Hadi Kamisworo), dibacakan JPU di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 10 Nopember 2025 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP). Sementara kelima  Terdakwa didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Kronologis Perkara</b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ToQvpHexx7cf1-LmyGAXzPJZRh8z4rPryvuUjtMxphmn74ReSSJsFfc2zoBxTMEKbLMurl1FoUOS4bbtuFWkz5T1uP58Mszx3dj8Zmu6zbt4osC0W3q6QPfpkvYML3xxTXOvGet_Mfnf08qhb8TWW1oXhpwtOtBVji1UmiM321A7aZ0mc6brFADaX2o/s1600/Blitar%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ToQvpHexx7cf1-LmyGAXzPJZRh8z4rPryvuUjtMxphmn74ReSSJsFfc2zoBxTMEKbLMurl1FoUOS4bbtuFWkz5T1uP58Mszx3dj8Zmu6zbt4osC0W3q6QPfpkvYML3xxTXOvGet_Mfnf08qhb8TWW1oXhpwtOtBVji1UmiM321A7aZ0mc6brFADaX2o/w640-h288/Blitar%202.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Blitar mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBD Kota Blitar sebesar Rp1,61 miliar lebih untuk proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Kepanjenlor, Penambahan Sambungan Rumah di Kelurahan Kauman, serta Pembangunan Tangki Septik Komunal di Kelurahan Turi dan Sukorejo, termasuk jasa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dengan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) Wiroyudan yang diketuai Terdakwa Tukilan berupa belanja hibah sebesar Rp478,78 juta.<br /><br />Sementara pekerjaan penambahan saluran rumah di Kelurahan Kauman sebesar Rp125 juta dikerjakan oleh Terdakwa Hadi Kamisworo selaku Ketua TPS-KSM Ndaya’an. Pekerjaan pembangunan tangki septik komunal di Kelurahan Turi senilai Rp400 juta dikerjakan oleh Terdakwa Andi Winata selaku Ketua TPS-KSM Turi Bangkit. Pekerjaan pembangunan tangki septik komunal di Kelurahan Turi di Kelurahan Sukorejo senilai Rp400 juta dikerjakan oleh Terdakwa Mastur Hudi selaku Ketua TPS-KSM Mayang Makmur 2  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi639TywzzRZJNoJWcjsCEUGsbI-FXhlBcfHx6CpKbHgFWu_XRmN3VX7Y4RZ803pPQXzU_0suHhRmPC3HlcP4Ys5GmPSgFZV5SzfrKTk3L50dg4FsmWy24B6cmJAHuILKcbxaqayN59a15852-Rs4S3es421vJQ678frVC5gG9RdxWxAIx-LPF51G_9oSQ/s1600/blitar%204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi639TywzzRZJNoJWcjsCEUGsbI-FXhlBcfHx6CpKbHgFWu_XRmN3VX7Y4RZ803pPQXzU_0suHhRmPC3HlcP4Ys5GmPSgFZV5SzfrKTk3L50dg4FsmWy24B6cmJAHuILKcbxaqayN59a15852-Rs4S3es421vJQ678frVC5gG9RdxWxAIx-LPF51G_9oSQ/w640-h288/blitar%204.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kegiatan tersebut, Terdakwa Suharyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).melakukan penunjukan langsung TFL teknis dan pemberdayaan tanpa melalui proses seleksi (lelang) terbuka. Selain itu, Terdakwa Suharyono menentukan lokasi pekerjaan fisik hanya berdasarkan usulan, serta penentuan lahan yang tidak sesuai kriteria.<br /><br />Terdakwa Suharyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat SK terkait pembentukan TPS-KSM tanpa membentuk panitia pemilihan dan kajian telrlebiih dahulu, serta tidak melakukan pengecekan kebenaran/verifikas<br /><br />Dalam pencairan anggaran pekerjaan, Keempat Terdakwa selaku Ketua TPS-KSM tidak melibatkan Bendahara Dinas,  melainkan menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan membuat dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), RAB, DEB dan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kepada Terdakwa/Terpidana Glady Tri Handono dan M. Zamroji. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Korupsi Proyek IPAL Kota Blitar Rp581,210: Suharyono, Kadis PUPR Bersama 4 Terdakwa Lain Dituntut Ringan, dan 1 Meninggal

BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pegadilan Tipikor pada PN Surabaya, besama JPU Kejari Kota Blitar, Senin, 10 Nopember 2025, kembali mengg...

»