JEJARING HITAM PROYEK SURABAYA: Eks Kabid PU Ganjar Siswo Pramono Diadili, Kontraktor Pemberi Suap Lolos Begitu Saja?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxR-_CqEJl6SHwiwwpLKXHAcApyV2E1xNDDOAi84nGAPdCluCamSX-6YkQ6Bbk4bsgxRn3mOcJao6YdoZoPhyphenhyphenG9kL2iEoJpwtvy1iVw1a97hv1Qepow7L9X9Gn0GfQRKZgHHWJ4_ZXXHCZ2KQmpjORop_fcM31xm1TJRFoVyk_sJ6zr_VbAlwZyc5yOvQ/s1280/IMG20251125140506_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxR-_CqEJl6SHwiwwpLKXHAcApyV2E1xNDDOAi84nGAPdCluCamSX-6YkQ6Bbk4bsgxRn3mOcJao6YdoZoPhyphenhyphenG9kL2iEoJpwtvy1iVw1a97hv1Qepow7L9X9Gn0GfQRKZgHHWJ4_ZXXHCZ2KQmpjORop_fcM31xm1TJRFoVyk_sJ6zr_VbAlwZyc5yOvQ/w640-h360/IMG20251125140506_01.jpg" width="640" /></a></div><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><span><span><b>"</b></span></span><span><b>Uang sebesar Rp5 miliar lebih yang diterima Ganjar Siswo Pramono berasal dari Direktur PT Galvani dan puluhan kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Pemkot Surabaya. Apakah hanya Ganjar Siswo Pramono yang terlibat ? Adakah Korupsi dilakukan satu orang ? mungkinkah uang berjalan ditempat atau mengalir keatas sebab yang mengalir kebawah adalah air. Apakah penyidik Kejati Jatim akan menggungkap Kasus ini hingga tuntas atau hanya berhenti di Ganjar Siswo Pramono saja ?. Andai saja KPK yang menangani kasus ini, maka ceritanya akan lain, Tersangkanya pun bukan lagi satu orang meliainkan lebih</b></span><span><b>.</b></span><span><b>"</b></span></span></h3><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b> – </span><br /> Kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Ganjar Siswo Pramono, mantan Kepala Bidang (Kabid) Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Surabaya, terus memanas di Pengadilan Tipikor Surabaya. </p> <p dir="ltr">JPU menyebutkan, bahwa u<span style="font-size: 16px;">ang sebesar Rp5 miliar lebih yang diterima Ganjar Siswo Pramono berasal dari Direktur PT Calvary Abadi dan puluhan kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Pemkot Surabaya. </span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size: 16px;">Lalu apakah hanya Ganjar Siswo Pramono yang terlibat ? Adakah Korupsi dilakukan satu orang ? mungkinkah uang berjalan ditempat atau mengalir keatas sebab yang mengalir kebawah adalah air?. Apakah penyidik Kejati Jatim akan menggungkap Kasus ini hingga tuntas atau hanya berhenti di Ganjar Siswo Pramono saja ?. Andai saja KPK yang menangani kasus ini, maka ceritanya akan lain, Tersangkanya pun bukan lagi satu orang meliainkan lebih.</span></p> <p dir="ltr">Dengan dakwaan menerima suap fantastis senilai lebih dari Rp5 miliar dan 45.000 Dolar Singapura, sorotan kini tak hanya tertuju pada Ganjar, tetapi juga pada para pemberi suap yang seolah luput dari jerat hukum.</p> <p dir="ltr"><b>Uang</b> <b>Rp5 Miliar Lebih Mengalir, dari Siapa ke Siapa Saja?</b></p> <p dir="ltr">Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan jelas membeberkan asal usul uang haram itu berasal dari Direktur PT Calvary Abadi dan puluhan kontraktor penggarap proyek APBD Pemkot Surabaya sejak 2017 - 2022. Nilai ini melonjak dari estimasi awal Kejati Jatim Rp3,6 miliar saat penetapan tersangka pada 3 Juni 2025. Ganjar diduga menyamarkan dana dengan menukar Dolar Singapura ke Rupiah dan mendepositokannya.</p> <p dir="ltr"><b>Kontraktor Pemberi Suap: Penonton di Kelas VVIP?</b></p> <p dir="ltr"><b>Pertanyaan besar muncul:</b> lalu bagaimana dengan para kontraktor si pemberi suap? Apakah mereka hanya sebagai penonton di kelas VVIP bersama pengawalnya, menyaksikan drama persidangan ini tanpa tersentuh hukum?</p> <p dir="ltr">Apakah Kejati Jatim kesulitan atau memang menganggap bahwa pemberi uang kepada Terdakwa tidak cukup bukti untuk menyeretnya sebagai Tersangka? Padahal, dakwaan JPU cukup jelas menyebut nama Direktur PT Calvary Abadi dan puluhan kontraktor lainnya.</p> <p dir="ltr"><b>Mengapa berbeda penanganan Korupsi antara Kejaksaan dengan kpk?</b></p> <p dir="ltr">Beberapa kasus yang ditangani KPK terkait pejabat daerah yang terseret Kasus korupsi menerima gratifikasi dari pengusaha, KPK tidak hanya menetapkan si pejabat sebagai Tersangka melainkan sipemberi. Diantaranya;</p> <p dir="ltr">1. Situbondo: KPK tahan 5 kontraktor pemberi suap eks Bupati Karna Suswandi, termasuk direktur CV Ronggo, CV Karunia, dan PT Badja Karya Nusantara, terkait "ijon" proyek Dana PEN 2021-2024.</p> <p dir="ltr">2. Ogan Komering Ulu: KPK jerat 4 kontraktor pemberi suap proyek PUPR, seperti AT alias AG dan MSB.</p> <p dir="ltr">3. Sidoarjo (Jatim): Bos kontraktor Ibnu Gofur dan Totok Sumedi divonis 20 bulan penjara karena suap Bupati Saiful Ilah terkait proyek infrastruktur. Dan beberapa kasus lainnya.</p> <p dir="ltr">Kasus-kasus ini dibuktikan oleh KPK untuk menguungkap jaringan lengkap: pemberi dan penerima sama-sama diproses hukum.</p> <p dir="ltr">Sedangkan kasus yang tak kunjung tuntas ditangan Kejati Jatim, diantaranya;</p> <p dir="ltr">1. Kasus perkara Korupsi dana hibah PNPM tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp177 miliar </p> <p dir="ltr">2. Kasus Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen, Kabupaten Malang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp177 miliar.</p> <p dir="ltr"><b>Korupsi Bukan Soliter: Aliran ke Atas?</b></p> <p dir="ltr">Apakah korupsi hanya dilakukan satu orang saja? "Mungkinkah seorang wanita melahirkan tanpa ada pasangannya?". Mungkinkah uang sebesar Rp5 miliar lebih  "berjalan di tempat" atau mengalir ke atas—sebab yang mengalir ke bawah adalah air? </p> <p dir="ltr">U<b>jian Kejati Jatim: Tuntas atau Hanya Berhenti di Ganjar Siswo Pramono?</b></p> <p dir="ltr">Pertanyaan krusial lainnya adalah: Apakah penyidik Kejati Jatim akan mengungkap kasus ini hingga tuntas, atau hanya berhenti di Ganjar Siswo Pramono saja? Andai saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus ini, maka ceritanya akan lain; tersangkanya pun bukan lagi satu orang melainkan lebih, seperti yang sering terjadi dalam kasus-kasus korupsi besar yang diungkap KPK. Contohnya, kasus korupsi dana hibah Jatim yang menetapkan 21 tersangka</p> <p dir="ltr"><b>Integritas antikorupsi diuji: </b></p> <p dir="ltr">Masyarakat menantikan bagaimana kelanjutan persidangan ini, apakah akan ada nama-nama lain yang terungkap dalam lingkaran gratifikasi proyek-proyek Pemkot Surabaya JPU dan Majelis Hakim Pengadilan Topikor Surabaya akan fokus satu orang saja?. Apakah Integritas sistem antikorupsi di negeri ini sedang dipertaruhkan?. (Jen)</p></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor JEJARING HITAM PROYEK SURABAYA: Eks Kabid PU Ganjar Siswo Pramono Diadili, Kontraktor Pemberi Suap Lolos Begitu Saja?

" Uang sebesar Rp5 miliar lebih yang diterima Ganjar Siswo Pramono berasal dari Direktur PT Galvani dan puluhan kontraktor yang mengerj...

»

Empat Terdakwa Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kab. Sidoarjo Dituntut Antara 5,6 Hingga 8 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHqVckgAk8bI-f9-IumDOinHKx9_VEu6NYpzYQd2WnNhixDxZ4IaaFfP37WkxU-DE0umNDQnPPno1p3cYVUD3RRNjlT5fD63irYNo2Lx_qo1Fo7Oj17mM456P1VceLs_tPsPOu8tKg8ErK_xbJsy6hD4wybOp_9U_8N-vlwMpzbY5FHOWLM4u7qqNy0-g/s4160/IMG20251124120655.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="1872" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHqVckgAk8bI-f9-IumDOinHKx9_VEu6NYpzYQd2WnNhixDxZ4IaaFfP37WkxU-DE0umNDQnPPno1p3cYVUD3RRNjlT5fD63irYNo2Lx_qo1Fo7Oj17mM456P1VceLs_tPsPOu8tKg8ErK_xbJsy6hD4wybOp_9U_8N-vlwMpzbY5FHOWLM4u7qqNy0-g/w288-h640/IMG20251124120655.jpg" width="288" /></a></div><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><b>"</b><b>Lalu bagaimana "Nasib" </b><b>Suriyan</b><b> selaku Bendahara Tim 9, dan </b><b>Dr. Tri Susilawati, SH, M.Kn., Ph.D</b><b> selaku Notaris/PPAT serta </b><b>Fiftahul Adiem</b><b> selaku Konsultan dalam perkara ini</b><b>?. </b><b>Apakah ada kaitannya, anak Suriyan, salah seorang anggota Polresta Sidoarjo dengan salah seorang perwira di Polda Jatim, istri salah seorang Pejabat Kejari Sidoarjo  dan apakah berkaitan pula dengan salah seorang Jaksa dari Kejati Jatim yang mencona mendekati beritakorupsi.co terkait pemberitaan??.</b><b>"</b></span></h3><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #001c31;">BERI</span><span style="color: #001c31;">TA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #001c31;">.C0 –</span></span></b><br /> <span style="color: #001c31;">Empat Terdakwa kasus dugaan Korupsi penjualan asset Desa, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berupa tanah seluas 4.118 M² pada tahun 2022 - 2024 yang merugikan keuangan negara Cq. Desa Sidokarto sebesar Rp3.141.100.000 dituntut pidana penjara oleh Tim JPU Wido, SH, Wahyu Dwi Prasetyo, SH, dkk dari Kejari Sidoarjo karena dianggap terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi penjualan aset Desa.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b>NAMA-NAMA TERDAKWA:</b></span><br /> <span style="color: #001c31;">Ke-4 Terdakwa adalah Samiun selaku Ketua RW 06  Desa Sidokerto,  Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,; Ali Nasikin, S.T selaku  Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,;  H. Kastain Selaku Tim 9 dan Eko selaku Direktur PT. Kembang Kenongo Property (yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah)</span></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: medium;"></span></b></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="font-size: medium;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEituxzwLnWBse3Mv29qzzDh1Jb1GODrpGi_Y-tLtVLaIj_alZoBW35nf9mX4n-N-4T1w_LiY4gXJdCbpn6fJX_AKIbZljpt6sFPWa-606COCCboRLQyk7FU7b5oYMw_PjGjs42uorFcuQ16dY3ZtP3UcggN7spM435qAaKec6A5Y1qbAdC8R7z2zVWr6tE/s4160/IMG20251124120628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEituxzwLnWBse3Mv29qzzDh1Jb1GODrpGi_Y-tLtVLaIj_alZoBW35nf9mX4n-N-4T1w_LiY4gXJdCbpn6fJX_AKIbZljpt6sFPWa-606COCCboRLQyk7FU7b5oYMw_PjGjs42uorFcuQ16dY3ZtP3UcggN7spM435qAaKec6A5Y1qbAdC8R7z2zVWr6tE/w640-h288/IMG20251124120628.jpg" width="640" /></a></span></b></div><b><span style="font-size: medium;">Baca juga</span></b>,:<br /> <span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-korupsi-penjualan-aset.html"><b><span>Sidang Perkara Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kabupaten Sidoarjo, 9 Orang Saksi Mengaku Menerima Uang Dari Suriyan dan Uangnya Sudah Dititipkan Kepada Kejaksaan</span></b></a><b> - https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-korupsi-penjualan-aset.html</b></span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;"><b>TUNTUTAN JPU:</b></span><p></p><ol><li><span style="color: #001c31;">Terdakwa Samiun dituntut Pidana penjara selama 5,6 tahin denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta subsider pidana penjara selama 2,9 tahun</span></li><li><span style="color: #001c31;"> 2Terdakwa Ali Nasikin, S.T  dituntut Pidana penjara selama 8 tahin denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1,460 miliar subsider pidana penjara selama 4 tahun </span></li><li><span style="color: #001c31;">Terdakwa H. Kastain  dituntut Pidana penjara selama 5,6 tahin denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp509 juta subsider pidana penjara selama 2,9 tahun</span></li><li><span style="color: #001c31;">Terdakwa Eko dituntut Pidana penjara selama 5,6 tahin denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp509 juta subsider pidana penjara selama 2,9 tahun</span></li></ol><p></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b>PASAL YANG DIDAKWAKAN;</b></span><br /> <span style="color: #001c31;">Menurut GPU bahwa perbuatan keempat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP</span></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: medium;"></span></b></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="font-size: medium;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNi3RJEE_FiMnWXLQ2f8FAf4tPnGVl-ID-Ituz-l48nLnLTnJWNtcTL3rTXoZ_ROwB86yi7aNQT6cMAQdt-NTS4FLRleqRmLycRTseqnuxszfj2m5QVUDlcTi4OLh9l9SuSjM7KA745x9z3adLxCIWl6q3FYo57zhYdtNea6zKnfg2GbpriubS3WdMAl0/s1600/IMG_20251124_104706.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1213" data-original-width="1600" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNi3RJEE_FiMnWXLQ2f8FAf4tPnGVl-ID-Ituz-l48nLnLTnJWNtcTL3rTXoZ_ROwB86yi7aNQT6cMAQdt-NTS4FLRleqRmLycRTseqnuxszfj2m5QVUDlcTi4OLh9l9SuSjM7KA745x9z3adLxCIWl6q3FYo57zhYdtNea6zKnfg2GbpriubS3WdMAl0/w640-h486/IMG_20251124_104706.jpg" width="640" /></a></span></b></div><b><span style="font-size: medium;">Baca juga</span></b> :<br /> <span style="color: #2b00fe;">Bagaimana Sasib DR. Tri Susilowati, SH., M.Kn., Ph.D selaku Notaris dan Suriyan Selaku Bendahara Tim 9 Penjualan Aset Desa Di Kabupaten Sidoarjo, Apakah Akan Jadi Tersangka - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/bagaimana-sasib-dr-tri-susilowati-sh.html" target="_blank">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/bagaimana-sasib-dr-tri-susilowati-sh.html</a></span><p></p> <p dir="ltr"><span style="color: #2b00fe;"><a href="Apakah Suriyan Selaku Bendahar Tim 9 Akan Jadi Tersangka Atau Sudah Teramankan Dalam Perkara Duguaan Korupsi Rp2,4 M Hasil Penjualan Aset Desa Di Kab. Sidoarjo? - https://www.beritakorupsi.co/2025/09/apakah-suriyan-selaku-bendahar-tim-9.html" target="_blank">Apakah Suriyan Selaku Bendahar Tim 9 Akan Jadi Tersangka Atau Sudah Teramankan Dalam Perkara Duguaan Korupsi Rp2,4 M Hasil Penjualan Aset Desa Di Kab. Sidoarjo? - https://www.beritakorupsi.co/2025/09/apakah-suriyan-selaku-bendahar-tim-9.html</a></span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Namun yang menjadi pertanyaan adalah terkait nama </span><span style="color: #001c31;">Suriyan</span><span style="color: #001c31;">, </span><span style="color: #001c31;">Dr. Tri Susilawati, SH, M.Kn., Ph.D</span><span style="color: #001c31;"> dan </span><span style="color: #001c31;">Fiftahul Adiem</span><span style="color: #001c31;"> dalam perkara ini.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Sebab fakta yang terungkap di persidangan Suriyan selaku Bendahara Tim 9 Penjualan Aset Desa:</span><br /> <span style="color: #001c31;">✓Pada tahun 2022, Suriyan aktif mencari dan menawarkan sebidang tanah berupa Aset Desa</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">✓Saksi Suriyan juga menerima uang yang totalnya Rp800 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">✓Pada tahun 2019, Saksi Suriyan sudah mengetahui melalui Suhermanto kalau tanah yang akan dijual itu bukanlah tanah gogol.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">✓Tahun 2019, Saksi Suriyan juga mengetahui ada Somasi dan Spanduk di atas lahan</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">2. Peran Dr. Tri Susilawati, SH, M.Kn., Ph.D selaku Notaris:</span><br /> <span style="color: #001c31;">✓ Membuat PPJB (pengikatan jual beli)</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">✓Surat Kuasa Jual Beli tanpa ada Surat Kuasa dari Ahli Waris hanya berdasarkan keterangan Kepala Desa yang dalam perkara ini sebagai Terdakwa</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">✓ Pembuatan PPJB yang dibawa oleh Basuki yang dianggap Saksi (Notaris) sebagai Broker atau Makelar</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">✓ Saksi selaku Notaris mengatakan ada Surat Kuasa dari Ahli Waris tetapi tidak bisa dibuktikan dalam persidangan dan JPU memastikan tidak ada</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">3. Peran  Fiftahul Adiem selaku Konsultan   mengurus Sertifikat para warga dan telah menerima uang Rp350 juta dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Majelis Hakim juga sudah memerintahkan JPU untuk memeriksanya.</span></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJSs04xQxYtevgkteH1s1yBFvDYPckylFjbSla3sCp7G1X8iol1ofpszUTDypV9LLko5NDRnln4bOjFOrWe9-d8aImliIylBVwCdFfVW7WPYXicnhbVyf0eiT-PMpquRBYWN74rdInvIkdwSB7jdkdoXhJg3PGvSz_ORmkIJHXdgjJ4ugsoVArrzU5-GI/s1280/Suriyan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="709" data-original-width="1280" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJSs04xQxYtevgkteH1s1yBFvDYPckylFjbSla3sCp7G1X8iol1ofpszUTDypV9LLko5NDRnln4bOjFOrWe9-d8aImliIylBVwCdFfVW7WPYXicnhbVyf0eiT-PMpquRBYWN74rdInvIkdwSB7jdkdoXhJg3PGvSz_ORmkIJHXdgjJ4ugsoVArrzU5-GI/w640-h354/Suriyan.jpg" width="640" /></a></div>Apakah ketiga nama tersebut sudah benar-benar "aman dan nyaman" dari jaratan hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo?<p></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Sebab ketika hal tersebut ditanyakan ke Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Jhon Franky Yanafia Ariandi (Senin, 24 Nopember 2025) hanya menjawab "terimakasih informasinya."</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Apakah ada kaitannya, anak Suriyan, salah seorang anggota Polresta Sidoarjo dengan salah seorang perwira di Polda Jatim, istri salah seorang Pejabat Kejari Sidoarjo  dan dikaitkan pula dengan salah seorang Jaksa dari Kejati Jatim yang mendekati beritakorupsi.co terkait pemberitaan?.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Sementara</span><span style="color: #001c31;"> </span><span style="color: #001c31;">sidang berlangsung hari ini di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Topikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin, 24 Nopember 2025 adalah agenda Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP) Hari Santoso, SH. </span><span style="color: #001c31;">(Jen)</span></p></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regiona Regional Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kab. Sidoarjo Dituntut Antara 5,6 Hingga 8 Tahun Penjara

" Lalu bagaimana "Nasib" Suriyan selaku Bendahara Tim 9, dan Dr. Tri Susilawati, SH, M.Kn., Ph.D selaku Notaris/PPAT serta ...

»

Diduga Korupsi “Kolam Renang” Ratusan Juta, Kusno selaku Kepala Desa Sukosari dan Suprapti, Kepala Desa Gumarang Kab. Madiun Diadili

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXGrxm5TmHhtiYdd5NFNxnb8qxU12GZyHCiF7RbKDWJj2_JT_dXxy_GuF8eDbjGFYmglUtQfukiiWzre8HFtcM72083Gtk9nYMq8aDyRcZa8xC7yg3LwgozPTyExL-ZR_pZtLI_AVgbe10aF_eI0Kms3mu11Gjycq89D7ZS43_MoUxo1qjQGjArudnR0E/s1040/8..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXGrxm5TmHhtiYdd5NFNxnb8qxU12GZyHCiF7RbKDWJj2_JT_dXxy_GuF8eDbjGFYmglUtQfukiiWzre8HFtcM72083Gtk9nYMq8aDyRcZa8xC7yg3LwgozPTyExL-ZR_pZtLI_AVgbe10aF_eI0Kms3mu11Gjycq89D7ZS43_MoUxo1qjQGjArudnR0E/w640-h288/8..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Proyek pembangunan kolam renang di Dusun Watugong, Desa Sukosari, Kec. Dagangan, Kab. Madiun menggunakan anggaran BKK APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 senilai Rp600 juta. Di Desa Gumarang menggunakan ADD tahun 2018-2019 dan BKK tahun 2020-2021 mencapai 1,040 miliar rupiah”</span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, menyidangkan perkara kasus dugaan Korupsi Pembangunan Kolam Renang di dua Desa dan Kecamatan berbeda, yaitu Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, dan Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun (berkas perkara masing-masing berbeda)<br /><br />Dari dua kasus perkara dugaan Korupsi Pembangunan Kolam Renang di dua Desa tersebut diatas, menyeret beberapa Terdakwa dengan nilai kerugian keuangan negara yang berbeda juga tetapi menggunakan anggaran yang sama yakni dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dari APBD Kabupaten Madiun dan Dana Desa (DD) dari Kedua Desa masing-masing.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>A. Dugaan Korupsi Pembangunan Kolam Renang Desa Sukosari <br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"> </span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span>1. Tersangka/Terdakwa Dari Desa Sukosari</span></b><ol><li>Kusno selaku Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.</li><li>Eko Edi Siswanto selaku Kontraktor </li><li>Jaelono, Kontraktor namun meninggal saat penyidikan karena sakit</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span>    </span>2.    Kronologi Kasus Pembangunan Kolam Renang di Desa Sukosari:</b></span><br />Proyek pembangunan kolam renang di Dusun Watugong, Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun menggunakan anggaran dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 senilai Rp600 juta. Proyek ini dilaksanakan tidak sesuai prosedur. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk hanya formalitas, sementara pelaksanaan teknis di lapangan diambil alih oleh dua orang luar desa, yaitu Jaelono dan Eko Edi, atas persetujuan Kepala Desa. Proyek ini menghasilkan tiga kolam renang dengan ukuran berbeda tanpa kajian teknis profesional, yang menyebabkan kerugian negara ratusan juta rupiah.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>    </span>3.    Awal Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka:</b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibBa-ADFBIR7tU1WcfmN1aMn2In4SGNBzLW-vNOtxysGsQvoNcT_et5OBPZrbzEydqglljtaVw5TpncGGSWPwLqRSK2z65ZlCCa5a_7so82YiZiOr9qH8PjndgTaUbq9DY5EyG1T9zGXcDNIdos_40eeot73aJNHSynpTa3n4qYtdTVD_u9atOe8piMbY/s821/3..jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="821" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibBa-ADFBIR7tU1WcfmN1aMn2In4SGNBzLW-vNOtxysGsQvoNcT_et5OBPZrbzEydqglljtaVw5TpncGGSWPwLqRSK2z65ZlCCa5a_7so82YiZiOr9qH8PjndgTaUbq9DY5EyG1T9zGXcDNIdos_40eeot73aJNHSynpTa3n4qYtdTVD_u9atOe8piMbY/w351-h400/3..jpg" width="351" /></a></div><br />Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun mulai menyelidiki adanya dugaan Korupsi proyek kolam renang senilai Rp600 juta dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2022 :<ol><li>Pada tanggal 24 Juli 2025, Penyidik Kejari Kabupaten Madiun menetapkan dua orang Tersangka, Jaelono dan Eko Edi selaku Kontraktor. Dan</li><li>Pada tanggal 6 Agustus 2025, Kusno selaku Kepala Desa menyusul ditetapkan sebagai Tersangka. Ketiganyapun ditahan. Namun Jaelono meninggal </li><li>Pada Agustus 2025, Jaelono meninggal karena kondisi sakit</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span>    </span>4.    Dugaan Penyimpangan:</b></span><br />Proyek pembangunan kolam renang di Dusun Watugong, Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun yang menggunakan anggaran dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 senilai Rp600 juta diduga terjadi penyimpangan sejak awal, di mana Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya formalitas dan pelaksanaan proyek diserahkan kepada Eko Edi Siswanto dan Jaelono;<ol><li>Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdapat tiga versi yang berbeda, di mana Kusno tidak dapat menunjukkan versi mana yang sah. </li><li>Proyek yang awalnya direncanakan satu kolam, diubah menjadi tiga kolam tanpa kajian dari tim teknis dan persetujuan resmi.</li><li>Tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)</li><li>Adanya penyimpangan dari mekanisme pengadaan barang/jasa yang seharusnya melibatkan TPK secara aktif dan transparan.</li><li>Proyek pembangunan kolam renang di Dusun Watugong, Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun Mangkrak</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span>    5</span>.    Kerugian Negara: </b></span><br />Akibat dari proyek pembangunan kolam renang yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan tidak sesuai perencanaan awal.mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Madiun sebesar Rp220 juta<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>    </span>6.    Pasal Yang di Sangkakan/Dakwakan:</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1oTxclK-AH8gBp5FgHY3G2Uj5tfo5ClKta6SWr-SyZZLQTZmf6Xpv_tfPzD-p7m8OVF4TLq-3jZAHZkOCQo2Klv7dpvJeboedTrVabx7cjuiHpzATp0HFIMQbbNo5FPp_dcSzvnTX2C_HJmXacsLeTuCxOPqBu6yGLfzfcxuo1NAL-NHnX0MVwo8_zuw/s1040/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1oTxclK-AH8gBp5FgHY3G2Uj5tfo5ClKta6SWr-SyZZLQTZmf6Xpv_tfPzD-p7m8OVF4TLq-3jZAHZkOCQo2Klv7dpvJeboedTrVabx7cjuiHpzATp0HFIMQbbNo5FPp_dcSzvnTX2C_HJmXacsLeTuCxOPqBu6yGLfzfcxuo1NAL-NHnX0MVwo8_zuw/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa Kusno selaku Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan Terdakwa Eko Edi Siswanto selaku Kontraktor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :<br /><ol><li>Primair (Perbuatan Melawan Hukum):Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atau  <br /></li><li>Subsidair (Menyalahgunakan Jabatan atau Kewenangan):Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span>    </span><span> </span>7.    Proses Hukum:</b></span><br />Pada 16 Oktober 2025, Kusno dan Eko Edi saat ini diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Kabupatan Madiun<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>    </span>8.  Proyek Pembaungan Kolam Renang Dilanjutkan Setelah <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>   </span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span> </span>       Penyelidikan/Penyidikan:</b></span><br />Setelah Kejari Kabuten Madiun melakukan Penyelidikan/Penyidikan, Kepala Desa Sukosari kembali melanjutkan proyek pembangunan kolam renang dan hingga saat ini difungsikan dengan penhasilan per bulan sekitar Rp50 juta. Hal itu disampaikan oleh salah seorang Penasehat Hukum Terdakwa Eko Edi Siswanto kepada beritakorupsi.co disela-sela persidangan di skors oleh Majelis Hakim, Kamis, 20 Nopember 2025<br /><br />“Sudah selesai dan sekarang sudah difusingkan per bulan bisa mengasikan lima puluh juta,” ucapnya.<br /><br />Saat ditanya terkait anggaran yang dipergunakan untuk melanjutkan proyek pembangunan kolam renang, Penasehat Hukum Terdakwa Eko Edi Siswanto mengatakan, dari uang pemotongan sebesar Rp150 juta oleh Kepala Desa<br /><br />“Anggarannya kan enam ratus juta (Rp600.000.000) oleh Kepala Desa dipotong seratus lima puluh juta (rp150.000.000) jadi yang digunakan empat ratus lima puluh juta (Rp450.000.000),” ungkapnya<br /><br />Sementara JPU Kejari Kabupaten Madiun justru bertanya “dari mana anggarannya, kalau menggunakan anggaran lain justru lebih berat lagi. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.”.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /><b><span style="font-size: large;">B.  Dugaan Korupsi Pembangunan Kolam Renang Desa</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">     Gumarang</span></b> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWQwBauwStyGChQxFGNrtdl_SZWipqtLibOpHccEha1eUUWaGpRo2YnugrCf7iqTMtnhtizzndaKVe5wAOf_dwBUY1edrpvvt_lVSQQ0VJJIG3CIm0PBbWD0N9FT1qyT8lQhEsLhNbRuJ21Qsnw7oJYulaucwIRpASqAIyVi2HF44BcVJcogL-FUY2Tpg/s711/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="660" data-original-width="711" height="594" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWQwBauwStyGChQxFGNrtdl_SZWipqtLibOpHccEha1eUUWaGpRo2YnugrCf7iqTMtnhtizzndaKVe5wAOf_dwBUY1edrpvvt_lVSQQ0VJJIG3CIm0PBbWD0N9FT1qyT8lQhEsLhNbRuJ21Qsnw7oJYulaucwIRpASqAIyVi2HF44BcVJcogL-FUY2Tpg/w640-h594/1..jpg" width="640" /></a></div><span>     </span><span style="font-size: medium;"><b>1. Tersangka/Terdakwa Dari Desa Gemarang </b></span><br />Suprapti selaku Kepala Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Masiun</div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Kronologi Kasus Pembangunan Kolam Renang di Desa Sukosari:</span></b> <br />Proyek Pembangunan kolam renang dan fasilitas pendukung di Dusun Mundu, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2018-2019, dan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dari APBD Kabupaten Madiun tahun 2020 – 2021 yang totalnya sekitar 1 miliar rupiah<br /><br /><span>    </span><b><span style="font-size: medium;">2.    Dugaan Penyimpangan :</span></b><br />Pembangunan kolam renang dan fasilitas pendukung di Dusun Mundu, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun direncanakan sebagai wahana wisata desa diduga terjadi beberapa penyimpangan;<ol><li>Dalam pelaksanaan proyek tidak berjalan sesuai rencana, </li><li>tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2016-2021</li><li>Perencanaannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat desa.</li><li>Proyek magkrak</li></ol><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span>3.    Awal Penyelidikan/Penyidikan dan Penetapan Tersangka:</span></b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF_mm4AjrtmAUpBxTD_F5Ax8WuSa07hy_nKS9-eI8ecdI8AIpsXsuIugcmJ0G71-ptdTAUU6-Hw4BoVishyphenhyphenqWBke5PMcSqGavJZDrjK2XmkEc3SwEJqUcKT5aYW5IFFd94TEyuDUEFZ0wbpCBL2-sh7I1oMPI7n9G_5rEuM6n_A3KKqo0SQT58695MDjE/s1040/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF_mm4AjrtmAUpBxTD_F5Ax8WuSa07hy_nKS9-eI8ecdI8AIpsXsuIugcmJ0G71-ptdTAUU6-Hw4BoVishyphenhyphenqWBke5PMcSqGavJZDrjK2XmkEc3SwEJqUcKT5aYW5IFFd94TEyuDUEFZ0wbpCBL2-sh7I1oMPI7n9G_5rEuM6n_A3KKqo0SQT58695MDjE/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div>Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun mulai menyelidiki adanya dugaan Korupsi pada proyek pembangunan kolam renang di Dusun Mundu, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun setelah menerima laporan masyarakat<ol><li>Desember 2023: Penyelidik Kejari Madiun memulai melakukan penyelidikan adanya dugaan korupsi pada proyek pembangunan kolam renang di Dusun Mundu, Desa Gemarang, Kabupaten Madiun</li><li>Tahun 2025, Penyidik Kejari Kabupaten Madiun menaikan status dari Penyelidikan menjadi Penyidikan</li><li>Pada tanggal 10 Juni 2025, penyidik Kejari Kabupaten Madiun menetapkan Suprapti</li></ol><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span>4.    Kerugian Keuangan Negara:</span></b><br />Akibat dari proyek pembangunan kolam renang yang diduga tidak terlaksana sesuai renaca awal dan kemudian mangkrak hingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Madiun sekitar  Rp1,040 miliar <br /><span>    </span>Rincian penggunaan anggaran :<br /><span>    </span>a.    Rinciannya, pembangunan kolam renang kecil sebesar Rp157.397.700, <br /><span>    </span>b.    pembangunan kolam renang dewasa Rp561.254.000, <br /><span>    </span>c.    pembuatan Pipanisasi Rp100.000.000, <br /><span>    </span>d.    pembangunan pagar kolam sebesar Rp150.000.000, <br /><span>    </span>e.    pembuatan loket kolam Rp71.377.950<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span>5.  Pasal Yang di Sangkakan/Dakwakan</span></b><br />Perbuatan Terdakwa Suprapti selaku Kepala Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :<br /><ol><li>Primair (Perbuatan Melawan Hukum):Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Atau </li><li> Subsidair (Menyalahgunakan Jabatan atau Kewenangan):Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP</li></ol><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span>6.   Proses Hukum:</span></b>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYG8q5XOO-Og19qhvlqia57Tx_SOo0EOiaKMyxIjG3-NVrpL_b7pdtLwsZR6m20Tov4DmiTeFxAG88nxVzs50FmVinuCwrfajlr2QgCafRRv7J5O9eDN496xQNaloMBDtJZQ0Zz5cByAuhb1DIiFJRRMnScVRUQe02ppwqS2el3Nv5dH1whzSAC-Am4Ok/s1040/8..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYG8q5XOO-Og19qhvlqia57Tx_SOo0EOiaKMyxIjG3-NVrpL_b7pdtLwsZR6m20Tov4DmiTeFxAG88nxVzs50FmVinuCwrfajlr2QgCafRRv7J5O9eDN496xQNaloMBDtJZQ0Zz5cByAuhb1DIiFJRRMnScVRUQe02ppwqS2el3Nv5dH1whzSAC-Am4Ok/w640-h288/8..jpg" width="640" /></a></div>Saat ini, Terdakwa Suprapti selaku Kepala Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Kabupatan Madiun. Dan persidangan ini di perkirakan selesai pada awal tahun 2026<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span>7.   Proyek Pembaungan Kolam Renang Dilanjutkan Setelah Penyelidikan/<br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><span>    </span><span>  <span>    </span></span>Penyidikan:</span></b><br />Setelah Kejari Kabuten Madiun melakukan Penyelidikan/Penyidikan, Kepala Desa Gemarang kembali melanjutkan proyek pembangunan kolam renang dan hingga saat ini difungsikan dengan penghasilan per bulan sekitar Rp50 juta. Hal itu disampaikan oleh salah seorang Penasehat Hukum Terdakwa Suprapti kepada beritakorupsi.co  beberapa hari lalu seusai persidangan dengan menunjukkan kegiatan masyrakat di kolam renang tersebut. <br /><br />“Nggak ada kerugian negara karena kolam renang itu selesai dibangung dan berfungsi dan bisa mendapat penghasilan sekitar lima puluh juta,” uacapnya dengan menunjukkan aktifitas masyarakat di kolam renang tersebut.<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan dalam kasus ini adalah, mengapa pembangunan kolam renang di dua Desa di Kabupaten Madiun dilanjutkan setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun melakukan Penyidikan? Lalu menggunakan anggaran dari mana, apakah ada laporan pertanggung jawaban atau sudah ada hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Madiun?. (Jen) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Diduga Korupsi “Kolam Renang” Ratusan Juta, Kusno selaku Kepala Desa Sukosari dan Suprapti, Kepala Desa Gumarang Kab. Madiun Diadili

“Proyek pembangunan kolam renang di Dusun Watugong, Desa Sukosari, Kec. Dagangan, Kab. Madiun menggunakan anggaran BKK APBD Kabupaten Madiun...

»

Investigasi Eksklusif BERITAKORUPSI.CO : Mengurai Jaringan Gelap Gratifikasi Pajak Daerah Kab. Ngawi — Dari Meja Notaris, Kantor DPRD, Hingga Pejabat Teknis?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj23ABP21wIs-KIG75nRh9CruqVsiatG00g_aC6jMWhtw1OQcs_AjdvaRKQYNUM1TVwAgjrxVycE0iJYHBtZIc3gWdow03M06_4JzXUYc2swrM02iYiezmrmLDMiFYHXCD2DjVwS4YsxrxiavZ0JZ-b_uh15hlo7tN98gtd6GDT792JlnHcTp1k_gqhNOc/s4160/IMG20251118155106.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj23ABP21wIs-KIG75nRh9CruqVsiatG00g_aC6jMWhtw1OQcs_AjdvaRKQYNUM1TVwAgjrxVycE0iJYHBtZIc3gWdow03M06_4JzXUYc2swrM02iYiezmrmLDMiFYHXCD2DjVwS4YsxrxiavZ0JZ-b_uh15hlo7tN98gtd6GDT792JlnHcTp1k_gqhNOc/w640-h288/IMG20251118155106.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: large;"><b>Gubernur LSM Lira DPW  Jawa Timur Samsudin, SH :</b>  "Mendesak Kajari Ngawi  dan Kajati Jatim untuk mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan Manipulasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Pembebasan Lahan oleh PT GFT Indonesia Investment untuk Pembangunan Pabrik Mainan di Kabupaten Ngawi  hingga akar-akarnya dan jangan ada pilih kasih, Jangan tumpul Keatas Tajam Kebawah."</span></span></div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #001c31;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #001c31;">.CO</span></span></b><span style="color: #001c31;"> — </span><br /> <span style="color: #001c31;">Skandal kasus dugaan  Korupsi berupa Gratifikasi sebesar Rp9,8 Miliar dan manipulasi penerimaan pajak daerah sebagai PAD (pendapatan Asi Daerah)dalam Pembebasan lahan oleh PT GFT (Ganett Fleming, Inc) Indonesia Investment untuk pembangunan pabrik mainan di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 - 2024 yang merugikan keuangan negara Cq. Pemkab sejumlah Rp432 juta yang menyeret Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan Winarto selaku Anggota DPRD Ngawi periode 2024 - 2029 sebagai Tersangka/Terdakwa (berkas perkara penuntutan terpisah) yang saat ini sudah diadili di Pengadilan Topikor Surabaya, ternyata bukan kasus sederhana. </span></p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxe-SAIXGPrYHefkzFLnsW3fg-r_tnkyzhfjTBCjpU5Sz9oEZJnQLiVHMQULZbOsV3ZuRUrW0RTwGe_K2nIOOZCc__DrYdKSRJjkTg-R5x_x6NrXA-sTSKly-A1c2Vkvet1DxFWrZgDRFHa9EcS7RrJx7KOZizCg1WeT1wZz7y7yvTepj5IEC99wMIkq8/s2512/IMG_20251118_205105.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2512" data-original-width="1334" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxe-SAIXGPrYHefkzFLnsW3fg-r_tnkyzhfjTBCjpU5Sz9oEZJnQLiVHMQULZbOsV3ZuRUrW0RTwGe_K2nIOOZCc__DrYdKSRJjkTg-R5x_x6NrXA-sTSKly-A1c2Vkvet1DxFWrZgDRFHa9EcS7RrJx7KOZizCg1WeT1wZz7y7yvTepj5IEC99wMIkq8/w340-h640/IMG_20251118_205105.jpg" width="340" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT</span></span></td></tr></tbody></table><span style="color: #001c31;">Hasil penelusuran investigatif BERITAKORUPSI.CO dan informasi dari beberapa sumber dilapangan menunjukkan bahwa kasus ini memiliki pola sistematis, berlapis, dan berlangsung cukup lama, dan diduga melibatkan berbagai pihak dalam jaringan terkoordinasi.</span><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Bagaimana tidak, uang sebesar Rp432 juta raib akibat manipulasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas pembebasan lahan seluas 15 hektar dengan nilai Rp91 miliar yang dititpkan perusahaan asing kepada Winarto selaku anggota DPRD Kabupaten Ngawi. Dari Rp91 miliar tersebut, Rp76 miliar digunakan untuk pembelian sawah milik 50 petani, dan sekitar Rp4 miliar untuk membayar BPHTB serta Pph sebesar Rp1,6 miliar, luput dari tangan eksekutif tetapi masuk ke Winarto selaku Anggota DPRD dan Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT</span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #001c31;">Ahmad Arwan Arifyanto, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ngawi </span></span><span style="color: #001c31;">berdalih di persidangan saat dihadirkan sebagai Saksi pada Selasa, 18 November 2025 mengatakan tidak mengetahui, bahkan hasil audit Inspektorat pun tidak diketahuinya secara pasti</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Kasus inipun menjadi salah satu skandal terbesar dalam pajak daerah karena nilai gratifikasi yang diterima para Tersangka/Terdakwa mencapai Rp9,8 miliar, sementara kerugian keuangan negara dari manipulasi penerimaan pajak sebesar Rp432 juta.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">TEMUAN INVESTIGATIF: JARINGAN KORUPSI TERSTRUKTUR & TERTUTUP</span></b></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEBD5dRFTLNG5HmobP4TReeAhkJDYmJEsOd3L123a7AJtdInUodP58lOUqhIJENBkvHGywaQkfa2o1SaPZne-u9w9FwGh0WlFclCTBoQh1HHYQIaYeYHGgm2gtDcEK9-S0idZ5QnoVYXfBNJVW3xIX_dbRyA-UIyquCKNGEsMR0YUyr8UPB_AZd9qPm0g/s573/IMG_20251118_204955.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="573" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEBD5dRFTLNG5HmobP4TReeAhkJDYmJEsOd3L123a7AJtdInUodP58lOUqhIJENBkvHGywaQkfa2o1SaPZne-u9w9FwGh0WlFclCTBoQh1HHYQIaYeYHGgm2gtDcEK9-S0idZ5QnoVYXfBNJVW3xIX_dbRyA-UIyquCKNGEsMR0YUyr8UPB_AZd9qPm0g/w640-h406/IMG_20251118_204955.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Winarto selaku Anggota DPRD Kab. Ngawi</span></span></td></tr></tbody></table>Hasil penyidikan dan investigasi menunjukkan bahwa praktik ini berjalan melalui pola yang rapi, hingga membuat Pemkab Ngawi terutama penyidik Kejaksaan Negeri Ngawai tak mampu mengungkap siapa saja yang terlibat dan bagaimana sekanrionya. Akibatnya hanya menetapkan dua orang Tersangka yang saat ini menjadi Terdakwa, yaitu Winarto selaku Anggota DPRD dan Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT yang menikmati </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Menurut salah seorang JPU saat ditanya beritakorupsi.co  disela-sela persidangan (Selasa, 18 November 2025) yang diskors beberapa menit, mengatakan hanya dua Terdangka </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">"Hanya dua. Tidak (tidak ada lagi Tersangka)," jawabnya singkat dan terkesan  mengirit kata-kata menjadi kalimat untuk menjelaskannya secara gamblang </span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">MENGURAI JARINGAN GELAP GRATIFIKASI PAJAK DAERAH KAB. NGAWI - DARI MEJA</span></b><span style="font-size: 16px;"><b><span style="color: #001c31;"> NOTARIS, KANTOR DPRD, HINGGA PEJABAT TEKNIS?</span></b></span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">1. </span><b><span style="color: #001c31;">Jalur Notaris → Pejabat Teknis Pajak.</span></b><br /> <span style="color: #001c31;">Notaris diduga menjadi pintu masuk transaksi “jalur cepat” dan penghubung antara wajib pajak dengan oknum pejabat.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">2. Intervensi Legislatif , Eksekutif → Tekanan</span></b><span style="color: #001c31;">?. Kebijakan  anggota DPRD yang menjadi Terdakwa diduga menjadi pelindung jaringan, memberikan pengaruh dan tekanan kepada pejabat eksekutif agar memuluskan revisi pajak???</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">3. Aliran Dana Tunai → Distribusi Terputus.</span></b><br /> <span style="color: #001c31;">Dana gratifikasi diduga tidak pernah ditransfer langsung. Banyak dilakukan secara tunai, melalui pihak ketiga, atau dititip melalui staf.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">4. Manipulasi Dokumen → Percepatan</span></b><span style="color: #001c31;"> </span><b><span style="color: #001c31;">Proses</span></b><span style="color: #001c31;">. Mungkinkah proses berkas untuk diverifikasi dalam pembebasan lahan di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 - 2024 hanya beberapa hari dan tidak melibatkan eksekutif?</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Praktik ini diduga mengindikasikan adanya struktur kerja bawah tanah yang memanfaatkan celah di lembaga formal sehingga membuat penyidik tak mampu membongkar jaringannya sehingga penyidik Kejari Ngawi hanya menetapkan dua orang Tersangka, yaitu Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris, dan Winarto selaku Anggota DPRD Ngawi periode 2024 - 2029</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">Pasal Yang Disangkakan Dalam Dakwaan:</span></b></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b></b></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaVUTdiDzO_ZSOm2qsCyN7NtpJqbhJUJ4QBCHit32ak2iLdSvCPsC4uf6u-dO2Nh6JHSiGQEN7S3uPa80TfPXbhRYzqPOwcgzys41UkCUr3sBFrd6anZeNqPp15E4p_mL7WiaECNnyAw89840jvY0EyC_eW-5T1xJpbazDqEEYEozw6_HE1XAp1PyobbM/s4160/IMG20251118155838.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="1872" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaVUTdiDzO_ZSOm2qsCyN7NtpJqbhJUJ4QBCHit32ak2iLdSvCPsC4uf6u-dO2Nh6JHSiGQEN7S3uPa80TfPXbhRYzqPOwcgzys41UkCUr3sBFrd6anZeNqPp15E4p_mL7WiaECNnyAw89840jvY0EyC_eW-5T1xJpbazDqEEYEozw6_HE1XAp1PyobbM/w180-h400/IMG20251118155838.jpg" width="180" /></a></b></div><p></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Dalam surat dakwaan JPU Kejari Ngawi, Kedua Terdakwa dijerat:</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">1. Dakwaan Pertama, Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">2. Dakwaan Kedua, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">3. Dakwaan Kedua Pertama, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atau</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">4. Dakwaan Kedua, Kedua Pasal 12 B Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">KRONOLOGI INVESTIGATIF LENGKAP:</span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8EsI-f2TcRaTf0Lxc_LK4sH2e28RbUpPprlLXjotgy6BgolXcM7LRqm3jBsDjIyTmXyQn8S2TstHkpPMFhCYFexjdXTrgxTMZNKkEOZRuKAK_4tLXUf715o36lT62pNnRNXL4MwHk0tQ7rBmVxyM3WGayxxaHCt3RvncZnCg9anTSdy158q1At9S5rZc/s573/IMG_20251118_204955.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="573" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8EsI-f2TcRaTf0Lxc_LK4sH2e28RbUpPprlLXjotgy6BgolXcM7LRqm3jBsDjIyTmXyQn8S2TstHkpPMFhCYFexjdXTrgxTMZNKkEOZRuKAK_4tLXUf715o36lT62pNnRNXL4MwHk0tQ7rBmVxyM3WGayxxaHCt3RvncZnCg9anTSdy158q1At9S5rZc/w640-h406/IMG_20251118_204955.jpg" width="640" /></a></p><p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">1.  Muncul Kejanggalan Awal.</span></b><br /> <span style="color: #001c31;">- Petugas pajak mulai menemukan pola pengurangan BPHTB yang tidak wajar:</span><br /> <span style="color: #001c31;">- </span><b><span style="color: #001c31;">Nilai NJOP diturunkan ekstrem,</span></b><br /> <span style="color: #001c31;">- Dokumen revisi datang mendadak,</span><br /> <span style="color: #001c31;">- Ada berkas “disertai titipan”. Namun belum ada pelaku yang dapat diidentifikasi.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">2. Notaris Jadi Pusat Lalu Lintas Dokumen.</span></b><br /> <span style="color: #001c31;">- Beberapa wajib pajak mengaku ditawari “proses cepat” dengan syarat berkas melalui seorang notaris tertentu. </span><br /> <span style="color: #001c31;">- Nama Nafiaturrohmah mulai disebut-sebut.</span><br /> <span style="color: #001c31;">- Dokumen yang masuk melalui notaris tersebut hampir selalu lolos, memiliki pola revisi serupa, mendapat verifikasi cepat. Penyidik mulai mengawasi aktivitas dan pergerakan dokumen.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">3. Masuknya Pengaruh Politik</span></b><span style="color: #001c31;">. </span><br /> <span style="color: #001c31;">Pemeriksaan internal menemukan bahwa berkas-berkas bermasalah sering kali diikuti oleh komunikasi informal pejabat dengan anggota DPRD, Winarto.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">4. Penelusuran Aset Tidak Wajar</span></b><span style="color: #001c31;">. </span><br /> <span style="color: #001c31;">1. Pembelian kendaraan baru,</span><br /> <span style="color: #001c31;">2. Peningkatan aset yang tidak sesuai profil,</span><br /> <span style="color: #001c31;">3. Transaksi tunai besar yang tidak dilaporkan.</span><br /> <span style="color: #001c31;">4. Beberapa aset diduga terkait dengan aliran dana gratifikasi.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">5. Penggeledahan Membongkar Pola</span></b><span style="color: #001c31;">.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Penggeledahan di kantor notaris dan unit pajak menemukan: Dokumen BPHTB ganda, Catatan manual dengan kode “P-1”, “P Prioritas”,  Bukti catatan pembayaran manual, Percakapan elektronik mengenai “percepatan”. Bukti ini menguatkan dugaan jaringan terstruktur.</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">6. Penetapan Tersangka</span></b></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Setelah memeriksa puluhan saksi dan menganalisis aliran dana, Kejaksaan resmi menetapkan dua orang Tersangka:</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">1. Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn (Notaris)</span><br /> <span style="color: #001c31;">2. Winarto (Anggota DPRD Ngawi)</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">BAGAN STRUKTUR JARINGAN KORUPSI (VERSI INVESTIGATIF)</span></b></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgM8jBtizFAMxDLsuyotiWqL2_PiMhXrQo9fIIQM4EEeGyWddc6TI4QixXkYlR2gGqwyv-RuGpiim8QZt_NfYSuBOc0wfHIwWB2nD9aaBUsBrrEecJIwULtw-hU9haM5L8QznpOpcUG5HgkE_PYax19R7qxkAo3jeMczOqgR_LekNgwTrTGoV48DrGtVE/s2450/IMG_20251118_205201.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2450" data-original-width="1843" height="385" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgM8jBtizFAMxDLsuyotiWqL2_PiMhXrQo9fIIQM4EEeGyWddc6TI4QixXkYlR2gGqwyv-RuGpiim8QZt_NfYSuBOc0wfHIwWB2nD9aaBUsBrrEecJIwULtw-hU9haM5L8QznpOpcUG5HgkE_PYax19R7qxkAo3jeMczOqgR_LekNgwTrTGoV48DrGtVE/w291-h385/IMG_20251118_205201.jpg" width="291" /></a></div><br />WINARTO (Anggota DPRD)<br /> <span style="color: #001c31;"> ► Pengaruh Jabatan      </span><br /> <span style="color: #001c31;">  ► Tekanan ke Pejabat</span><p></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b>JEJARING INTERVENSI KEBIJAKAN & TEKNIS </b></span></p><p dir="ltr"> <span style="color: #001c31;"> Pejabat Teknis Pajak  ;</span><br /> <span style="color: #001c31;">  ► Rekayasa BPHTB        </span><br /> <span style="color: #001c31;">  ► Penurunan Nilai Obyek </span><br /> <span style="color: #001c31;">   ► Percepatan Berkas  </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">NAFIATURROHMAH (Notaris)  </span><br /> <span style="color: #001c31;"> ► Perantara Wajib Pajak   </span><br /> <span style="color: #001c31;">  ► Pengolahan Dokumen    </span><br /> <span style="color: #001c31;">   ► Penghubung aliran uang </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Wajib Pajak Besar  </span><br /> <span style="color: #001c31;"> ► Transaksi tanah  </span><br /> <span style="color: #001c31;">  ► Bayar “jalur cepat”</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">  - Total Gratifikasi diduga sebesar Rp9,8 Miliar</span><br /> <span style="color: #001c31;"> - Kerugian Negara: Rp432 juta</span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">Pertanyaan Publik:</span></b><br /> <span style="color: #001c31;">Apakah jaringan ini hanya melibatkan Duet antara Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris, dan Winarto selaku Anggota DPRD Ngawi periode 2024 - 2029, atau ada pihak lain namun tak mampu menyebtuhnya ? </span></p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #001c31;">Aktivis Antikorupsi, LSM Lira DPW Jawa Timur: “Usut Hinggaa Tuntas Sampai Ke Akarnya</span></b><span style="color: #001c31;">!".</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Gubernur LSM Lira DPW (Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat - Dewan Pimpinan Wilayah) Jawa Timur Samsudin, SH mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi  dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi Gratifikasi sebesar Rp9,8 miliar dan kerugian keuangan negara sebesar Rp432 juta akibat manipulasi penerimaan pajak daerah sebagai PAD (pendapatan Asi Daerah)dalam Pembebasan lahan oleh PT GFT Indonesia Investment untuk pembangunan pabrik mainan di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 - 2024, hingga akar-akarnya dan jangan ada pilih kasih. </span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">"Kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan dua orang tetapi melibatkan lebih dari itu. Maka kami dari LSM Lira DPW Jawa Timur mendesak Kajari Ngawi dan Kajati Jatim untuk mengusut tuntas dan jangan pilih kasih. Jangan tajam ke bawah tumpul keatas. Kaus korupsi ini terstruktur, uang Rp9,8 miliar bukan angka kecil. Penegak hukum harus berani menyentuh semua aktor, termasuk yang berada di balik layar.” tegas Samsudin. (Jen)</span></p></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Investigasi Eksklusif BERITAKORUPSI.CO : Mengurai Jaringan Gelap Gratifikasi Pajak Daerah Kab. Ngawi — Dari Meja Notaris, Kantor DPRD, Hingga Pejabat Teknis?

Gubernur LSM Lira DPW  Jawa Timur Samsudin, SH :   "Mendesak Kajari Ngawi  dan Kajati Jatim untuk mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi ...

»

Kejari Tulungagung Pastikan Penanganan Kasus Korupsi Dana SKTM RSUD Tulungagung Sesuai SOP dan Transparan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbYt3YElSUWBEsal3aX75PDwSzvNItZtk-a6pB-2Ir7Ls_LmGmniHrHFBk1nlLnDsGfaqlPUSuT-A9gr4p2o_kuclKeT6qnxwzZuGjlqTgynODNTH3u-8faBbRs9vvTzNFav8ji-N_n_VHxHMR2ZeFFnUKlERA7rzOBeVXb73UrvCPAjv5-xA6ljEemE/s720/IMG_20251117_225713.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="720" height="514" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbYt3YElSUWBEsal3aX75PDwSzvNItZtk-a6pB-2Ir7Ls_LmGmniHrHFBk1nlLnDsGfaqlPUSuT-A9gr4p2o_kuclKeT6qnxwzZuGjlqTgynODNTH3u-8faBbRs9vvTzNFav8ji-N_n_VHxHMR2ZeFFnUKlERA7rzOBeVXb73UrvCPAjv5-xA6ljEemE/w640-h514/IMG_20251117_225713.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b> —</div><div> Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dugaan korupsi dana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung dilakukan secara transparan dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).</div> <p dir="ltr">Kepastian ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui Tim Penyidik yang didampingi Kasi Intel Kejari Tulungagung kepada beritakorupsi.co saat ditemui diruang kerjanya (Senin, 17 November 2025) terkait muncul berbagai pertanyaan masyarakat mengenai perkembangan penyidikan, termasuk desakan agar penegakan hukum tidak berhenti pada dua pegawai RSUD yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan.</p> <p dir="ltr">“Semua Proses Mengikuti SOP dan Tidak Ada yang Ditutup-Tutupi”</p> <p dir="ltr">Kepala Kejari Tulungagung menegaskan bahwa Jaksa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, hasil audit kerugian negara, serta keterangan para saksi yang diperiksa secara bertahap.</p> <p dir="ltr">“Kami pastikan penyidikan berjalan sesuai SOP, profesional, transparan, dan tidak ada satu pun pihak yang dilindungi,” kata Ardi, salah seorang Jaksa penyidik bersama Kasi Amri Rahmanto Sayekti, SH., MH</p> <p dir="ltr">Kejari juga memastikan bahwa proses hukum dilakukan tanpa intervensi, baik dari internal maupun eksternal tetapi berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang nantinya akan terbuka di persidangan.</p> <p dir="ltr"><b>Kerugian Negara Rp4,3 Miliar: Skema Berjalan Bertahun-tahun</b></p> <p dir="ltr">Dari hasilpenghitungan kerugian negara dirugikan sekitar Rp4,3 miliar akibat manipulasi administrasi dan verifikasi SKTM.</p> <p dir="ltr">Modus yang terungkap antara lain: penerbitan SKTM tanpa prosedur, manipulasi data, proses verifikasi yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dan pengeluaran dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pasien miskin.</p> <p dir="ltr">Dua pegawai RSUD dr. Iskak telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka diduga sebagai eksekutor yang memalsukan dokumen SKTM.</p> <p dir="ltr">"Penetapan Tersangka setelah ditemukan dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP. Penyidik melakukan penahanan dengan berbagai pertimbangan dan untuk mempermudah proses penyidikan," Amri Rahmanto Sayekti, SH., MH</p> <p dir="ltr"><b>Publik Menunggu: Apakah Ada Tersangka Baru?</b></p> <p dir="ltr">Saat ditanya mengenai kemungkinan tersangka lain, termasuk pejabat yang berada dalam posisi strategis, Ardi dan Amri Rahmanto Sayekti, SH menegaskan bahwa penyidikan masih berkembang.</p> <p dir="ltr">“Jika nanti ada fakta hukum yang mengarah ke pihak lain dengan didukung alat bukti, tentu akan kami tindaklanjuti."</p> <p dir="ltr">Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa ruang untuk penetapan tersangka baru masih terbuka, bergantung pada alat bukti yang sedang digali.</p> <p dir="ltr">Pemeriksaan Saksi Terus Berjalan. Penyidik Kejari Tulungagung memastikan bahwa pemeriksaan saksi dari berbagai level terus berlanjut, termasuk pegawai administrasi, pejabat struktural, dan pihak rumah sakit yang terkait alur verifikasi serta pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui sistem pengelolaan SKTM.</p> <p dir="ltr">Beberapa pejabat RSUD sudah dipanggil sebelumnya untuk dimintai keterangan, dan pemeriksaan pendalaman akan terus dilakukan.</p> <p dir="ltr">"Kita sudah panggil mantan Direktur sekali tapi tidak hadir. Kita akan panggil lagi setelah dilakukan pemeriksaan Tersangka," ucapnya</p> <p dir="ltr"><b>Komitmen Transparansi di Tengah Sorotan Publik</b></p> <p dir="ltr">Kasus ini menarik perhatian luas karena menyangkut layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kejari menegaskan kembali bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, namun juga perlu memahami bahwa setiap penyidikan harus berjalan sesuai prosedur untuk menghindari kesalahan penetapan.</p> <p dir="ltr">“Transparansi tetap kami jaga, namun teknis penyidikan tidak dapat dibuka seluruhnya. Yang jelas, tidak ada yang ditutupi.” (Jen)</p></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Kejari Tulungagung Pastikan Penanganan Kasus Korupsi Dana SKTM RSUD Tulungagung Sesuai SOP dan Transparan

BERITA KORUPSI .CO — Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dugaan korupsi dana Surat Ke...

»

Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/s719/IMG_20251116_221602.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="719" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/w640-h454/IMG_20251116_221602.jpg" width="640" /></a><br /><b><span style="font-size: 20px;">"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?"</span></b></div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><b>BERITA</b><span style="color: #f02c1f;"><b>KORUPSI</b></span><b>.CO</b>  — <br /> Kasus dugaan korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung terus bergulir dan menyita perhatian publik. Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dua orang tersangka, sementara Kejaksaan menyebutkan jumlah kerugian negara sekitar Rp4,3 miliar dalam pengelolaan dana SKTM sepanjang tahun 2022–2024.</p> <p dir="ltr">Namun, di lapangan muncul pertanyaan besar: Apakah kasus ini benar hanya melibatkan dua pegawai? Atau ada pejabat lain di tubuh manajemen RSUD dr. Iskak Tulungagung yang seharusnya ikut bertanggung jawab namun sengaja tidak disentuh?</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Dua Tersangka Dari RSUD dr. Iskak Tulungagung </b></p> <p dir="ltr">Dalam kasus dugaan korupsi dana pelayanan SKTM di RSUD dr. Iskak Tulungagung, Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dan menahan dua orang Tersangka dari pihak RSUD, yaitu;</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Yudi Rahmawan (YU), Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak. Ia disebut sebagai pihak yang diduga mengetahui dan mengarahkan mekanisme penyisihan dana SKTM yang tidak disetorkan ke kas rumah sakit.</li><li>Reni Budi Kristanti (RB/RN), Staf pengelola keuangan dan data SKTM, yang diduga menjadi pelaksana dalam pengumpulan dana dan penyelewengan penerimaan pasien SKTM.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Keduanya telah ditahan setelah melalui pemeriksaan intensif oleh jaksa.</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Kerugian Negara Rp4,3 Miliar dari Dana SKTM</b></p> <p dir="ltr">Hasil audit menjadi dasar penyidikan menyebutkan bahwa praktik pemotongan, penyisihan, dan tidak disetorkannya dana SKTM ke kas RSUD yang menjadi kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar.</p> <p dir="ltr">Modus yang teridentifikasi antara lain:</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Pembayaran pasien SKTM tidak seluruhnya disetorkan ke kas RSUD.</li><li>Sebagian dana “dipisahkan” dan dikumpulkan secara manual.</li><li>Ada bukti aliran dana yang mengarah ke Tersangka Yudi, termasuk transaksi yang mencapai ratusan juta rupiah.</li><li>Praktik berlangsung sistematis selama lebih dari dua tahun.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Apakah Hanya Dua Orang (Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti) yang Terlibat?</b></p> <p dir="ltr">Inilah pertanyaan yang kini menjadi sorotan utama. Lalu bagaimana dengan Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang kini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM Jaksrta setelah tidak jadi mencalonkan sebagai Bupati Tulungagung?</p> <p dir="ltr">Sebab pengelolaan dana SKTM tidak hanya melibatkan dua orang yaitu Tersangka, tetapi melibatkan beberapa bagian keuangan, pelayanan, dan data. Dengan nilai kerugian yang cukup besar yaitu Rp4,3 miliar, publik menilai penyimpangan semacam ini tidak mungkin berjalan tanpa celah pengawasan pada level struktural tertentu.</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Timeline Singkat Perkembangan Kasus:</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Tahun 2022–2024 Penyimpangan dana SKTM diduga berlangsung.</li><li>Pertengahan 2025. Kejari Tulungagung meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.</li><li>September 2025. Penyidik Kejari Tulungagung menetapkan dan menahan dua orang Tersangka</li><li>Kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar. Kejari Tulungagung mengumumkan jumlah kerugian negara sebesar Rp4,3 miliar setelah menerima hasil audit</li></ol><p></p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Alur Aliran Dana SKTM;</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Pasien SKTM membayar biaya layanan dengan tarif khusus.</li><li>Dana SKTM seharusnya masuk seluruhnya ke kas RSUD.</li><li>Namun sebagian dana SKTM dipisahkan oleh staf dan pejabat tertentu.</li><li>Dana terkumpul secara manual dan tidak tercatat dalam laporan pendapatan resmi.</li><li>Sebagian dana mengalir ke rekening atau penggunaan pribadi salah satu tersangka.</li><li>Nilai total kerugian negara hasil audit: Rp4,3 miliar.</li></ol><p></p> <p dir="ltr"><b>Pertanyaannya:</b> Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gersk penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?. </p> <p dir="ltr"><b>Dampak ke RSUD dan Publik:</b></p> <p dir="ltr">Kasus dugaan korupsi dana SKTM ini mengguncang reputasi RSUD dr. Iskak — rumah sakit rujukan yang selama ini dianggap sebagai salah satu BLUD terbaik di Jawa Timur. Pelayanan SKTM kini sudakkah dilakukan pengawasan ketat dan diaudit ulang untuk memastikan tidak adanya  manipulasi baru?</p> <p dir="ltr">Masyarakat berharap kasus ini diusut hingga tuntas karena menyangkut hak pasien miskin, kelompok yang seharusnya paling dilindungi.</p> <p dir="ltr"><b>Mengapa publik meragukan hanya dua tersangka?</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Modusnya membutuhkan lebih dari dua tangan. Penginputan data fiktif tidak bisa lepas begitu saja dari rantai verifikasi dan persetujuan.</li><li>Ada alur tanda tangan doktmen yang tidak hanya dilakukan oleh Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Siapa saja nama yang tercantum menandatangani beberapa dokumen ? Apakah tanda tangan tersebut dilakukan secara manual atau elektronik yang tidak cocok dengan waktu kerja mereka? Lalu sampai dimana batas pengawasan yang dilakukan oleh Direktur? </p> <p dir="ltr">Apakah Kejari Tulungagung berani dan mampu menyeret semua yang terlibat sekalipun ada melindungi? Apakah ada  kemungkinan keterlambatan pejabat lain, termasuk di level direksi, yang ikut bertanggung jawab apabila atau keterlibatannya atas pembiaran hingga raibnya hak orang miskin di Kabupaten Tulungagung?. </p><p dir="ltr">Ditulis oleh: Jentar S. Wartawan BERITAKORUPSI.CO</p></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regiona Regional Tipikor Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada peneri...

»

Korupsi Proyek IPAL Kota Blitar Rp581,210: Suharyono, Kadis PUPR Bersama 4 Terdakwa Lain Dituntut Ringan, dan 1 Meninggal

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW35uvlEQOU9GfBIMLxiuItPEJtIULHsRdq0y9LEQr0bZvRAbea6Azs4EPJqR4V7r-TzyP9kz8jRMaU-hRLuWnFXMXV_Il_2TL1zcoDQPYgfcb9eT7Eh6hFxSBpFpoI4ME9qGowMtEh81PxpflA5l9Fxfa2VzvWZRqKS7-jqGkY2FOIQO2NMgnSjC37Fg/s1280/Blitar.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW35uvlEQOU9GfBIMLxiuItPEJtIULHsRdq0y9LEQr0bZvRAbea6Azs4EPJqR4V7r-TzyP9kz8jRMaU-hRLuWnFXMXV_Il_2TL1zcoDQPYgfcb9eT7Eh6hFxSBpFpoI4ME9qGowMtEh81PxpflA5l9Fxfa2VzvWZRqKS7-jqGkY2FOIQO2NMgnSjC37Fg/w400-h225/Blitar.jpg" width="400" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pegadilan Tipikor pada PN Surabaya, besama JPU Kejari Kota Blitar, Senin, 10 Nopember 2025, kembali menggelar sidang perkara Tindak Pidana Korupsi proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Kepanjenlor, Penambahan Sambungan Rumah di Kelurahan Kauman, serta Pembangunan Tangki Septik Komunal di Kelurahan Turi dan Sukorejo, serta jasa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang didanai dari APBD Pemerintah Kota Blitar tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,61 miliar yang merugikan keuangan negaran sebesar Rp581.210 juta lebih dengan agenda tuntutan dari JPU yang menuntut ringan Lima Terdakwa<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Para Terdakwa adalah:</b></span><br />Suharyono, Kepala Dinas PUPR Kota Blitar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan 4 Terdakwa lainnya adalah swasta selaku Ketua Tim Pengelola Swakelola – Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM), yaitu Tukilan, Masturhudi, Terdakwa Andi Winata dan Terdakwa Hadi Kamisworo. Sementara (Terdakwa) Januar, meninggal semebelum menjalani persidangan.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Pasal Yang Dikenakan JPU Terhadap Kelima Terdakwa:</b></span><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Kelima Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana (perbuatan melawan hukum) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembetansan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.<br /><br />Tetapi menurut JPU, bahwa perbuatan Kelima Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama (menyalah gunakan kewenangan atau jabatan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembetansan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.<br /> <br /><span style="font-size: medium;"><b>Tuntutan JPU Kejari Kota Blitar:</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLiNWodY054yRBEJDkBUkEOWMOPxcC6aQpbhsBUrs-2oAe7DWhWPAf_SwLmsvj9yDSCGha5_CghQghyT560MWUdNnt18S85UpXX0AqEMuCZ5-tXkEFACjL_1zc6C3xSJHfLhFSipEpmRp18H_sZo-aWH5Cya9487SWTJ9Wi9ReLCfhDHh9OFI6vATc-wE/s1600/blitar%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLiNWodY054yRBEJDkBUkEOWMOPxcC6aQpbhsBUrs-2oAe7DWhWPAf_SwLmsvj9yDSCGha5_CghQghyT560MWUdNnt18S85UpXX0AqEMuCZ5-tXkEFACjL_1zc6C3xSJHfLhFSipEpmRp18H_sZo-aWH5Cya9487SWTJ9Wi9ReLCfhDHh9OFI6vATc-wE/w640-h288/blitar%203.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Suharyono dituntut pidana penjara selama 3,6 tahun denda sebesar Rp100 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan tanpa uang pengganti. Terdakwa Tukilan dituntut pidana penjara selama 2,6 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp243,115 juta lebih subsider pidana penjara selama 1 tahun. Sementara Terdakwa Masturhudi, Terdakwa Andi Winata dan Terdakwa Hadi Kamisworo dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan tanpa memabayar  uang pengganti.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Dua Terdakwa Yang Sudah Divonis Terlebih Dahulu:</b></span><br />Dua Terdakwa yang sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pegadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Juli 2025 adalah Glady Tri Handono dan M. Zamroji. Keduanya adalah swasta. Keduanya divonis pidana penjara masing-masing selama 2 tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Tuntutan Dibacakan di Persidangan:</b></span><br />Sementara tuntutan pidana terhadap Kelima Terdaka (Suharyono,Tukilan, Masturhudi, Terdakwa Andi Winata dan Terdakwa Hadi Kamisworo), dibacakan JPU di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 10 Nopember 2025 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP). Sementara kelima  Terdakwa didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Kronologis Perkara</b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ToQvpHexx7cf1-LmyGAXzPJZRh8z4rPryvuUjtMxphmn74ReSSJsFfc2zoBxTMEKbLMurl1FoUOS4bbtuFWkz5T1uP58Mszx3dj8Zmu6zbt4osC0W3q6QPfpkvYML3xxTXOvGet_Mfnf08qhb8TWW1oXhpwtOtBVji1UmiM321A7aZ0mc6brFADaX2o/s1600/Blitar%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ToQvpHexx7cf1-LmyGAXzPJZRh8z4rPryvuUjtMxphmn74ReSSJsFfc2zoBxTMEKbLMurl1FoUOS4bbtuFWkz5T1uP58Mszx3dj8Zmu6zbt4osC0W3q6QPfpkvYML3xxTXOvGet_Mfnf08qhb8TWW1oXhpwtOtBVji1UmiM321A7aZ0mc6brFADaX2o/w640-h288/Blitar%202.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Blitar mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBD Kota Blitar sebesar Rp1,61 miliar lebih untuk proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Kepanjenlor, Penambahan Sambungan Rumah di Kelurahan Kauman, serta Pembangunan Tangki Septik Komunal di Kelurahan Turi dan Sukorejo, termasuk jasa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dengan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) Wiroyudan yang diketuai Terdakwa Tukilan berupa belanja hibah sebesar Rp478,78 juta.<br /><br />Sementara pekerjaan penambahan saluran rumah di Kelurahan Kauman sebesar Rp125 juta dikerjakan oleh Terdakwa Hadi Kamisworo selaku Ketua TPS-KSM Ndaya’an. Pekerjaan pembangunan tangki septik komunal di Kelurahan Turi senilai Rp400 juta dikerjakan oleh Terdakwa Andi Winata selaku Ketua TPS-KSM Turi Bangkit. Pekerjaan pembangunan tangki septik komunal di Kelurahan Turi di Kelurahan Sukorejo senilai Rp400 juta dikerjakan oleh Terdakwa Mastur Hudi selaku Ketua TPS-KSM Mayang Makmur 2  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi639TywzzRZJNoJWcjsCEUGsbI-FXhlBcfHx6CpKbHgFWu_XRmN3VX7Y4RZ803pPQXzU_0suHhRmPC3HlcP4Ys5GmPSgFZV5SzfrKTk3L50dg4FsmWy24B6cmJAHuILKcbxaqayN59a15852-Rs4S3es421vJQ678frVC5gG9RdxWxAIx-LPF51G_9oSQ/s1600/blitar%204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi639TywzzRZJNoJWcjsCEUGsbI-FXhlBcfHx6CpKbHgFWu_XRmN3VX7Y4RZ803pPQXzU_0suHhRmPC3HlcP4Ys5GmPSgFZV5SzfrKTk3L50dg4FsmWy24B6cmJAHuILKcbxaqayN59a15852-Rs4S3es421vJQ678frVC5gG9RdxWxAIx-LPF51G_9oSQ/w640-h288/blitar%204.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kegiatan tersebut, Terdakwa Suharyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).melakukan penunjukan langsung TFL teknis dan pemberdayaan tanpa melalui proses seleksi (lelang) terbuka. Selain itu, Terdakwa Suharyono menentukan lokasi pekerjaan fisik hanya berdasarkan usulan, serta penentuan lahan yang tidak sesuai kriteria.<br /><br />Terdakwa Suharyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat SK terkait pembentukan TPS-KSM tanpa membentuk panitia pemilihan dan kajian telrlebiih dahulu, serta tidak melakukan pengecekan kebenaran/verifikas<br /><br />Dalam pencairan anggaran pekerjaan, Keempat Terdakwa selaku Ketua TPS-KSM tidak melibatkan Bendahara Dinas,  melainkan menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan membuat dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), RAB, DEB dan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kepada Terdakwa/Terpidana Glady Tri Handono dan M. Zamroji. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Korupsi Proyek IPAL Kota Blitar Rp581,210: Suharyono, Kadis PUPR Bersama 4 Terdakwa Lain Dituntut Ringan, dan 1 Meninggal

BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pegadilan Tipikor pada PN Surabaya, besama JPU Kejari Kota Blitar, Senin, 10 Nopember 2025, kembali mengg...

»

KPK Tangkap Bupati Ponorogo: Sebanyak 6 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek Publik

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJtELXWeERyF2ei4O3A5dnA61PVcEJoq7a6GtHIhaa0QZycinLLdE4Qj_85TBP06lzJAk5PXwdbjtZ7wDtsRXZ4GUNfxXbuhmWpSwKbJKKkweDgNUYQgxlBN6nXCmAiwLp5s-PKp8E5Ealh-ky6_mt6SXI7t7pUtNvIhhBOwRQirG0eU1NsgMhpR66CW8/s720/IMG_20251109_164700.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="488" data-original-width="720" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJtELXWeERyF2ei4O3A5dnA61PVcEJoq7a6GtHIhaa0QZycinLLdE4Qj_85TBP06lzJAk5PXwdbjtZ7wDtsRXZ4GUNfxXbuhmWpSwKbJKKkweDgNUYQgxlBN6nXCmAiwLp5s-PKp8E5Ealh-ky6_mt6SXI7t7pUtNvIhhBOwRQirG0eU1NsgMhpR66CW8/w640-h434/IMG_20251109_164700.jpg" width="640" /></a></div><div><span style="font-size: x-small;"><b>Laporan Wartawan BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO, Jentar S.</b></span></div><div> </div><div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b> – </div><div>Minggu, 9 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan enam orang tersangka setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo pada Jumat, 7 November 2025. Penangkapan itu terkait dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta proyek di RSUD dr. Harjono dan Dinas PUPR.</div><div> </div><div><b>KPK Resmi Menetapkan Enam Orang Tersangka. </b></div><div><br /></div><div>Berdasarkan keterangan resmi Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, keenam orang yang kini berstatus tersangka adalah:</div><div><ol><li>Sugiri Sancoko – Bupati Ponorogo</li><li>Agus Pramono – Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo</li><li>Yunus Mahatma – Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo</li><li>Sucipto – Kontraktor sekaligus pihak swasta rekanan proyek</li><li>Dewi R. – Kepala Bidang di Dinas PUPR Ponorogo</li><li>Rohmad A. – Ajudan sekaligus orang kepercayaan Bupati</li></ol></div><div>Keenamnya kini ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) KPK guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.</div><div> </div><div><b>Kronologi OTT</b>. Operasi senyap dilakukan sejak Kamis malam, 6 November 2025, hingga Jumat dini hari, 7 November 2025, di beberapa lokasi berbeda, termasuk rumah dinas Bupati, RSUD dr. Harjono, dan salah satu hotel di kawasan pusat kota Ponorogo. Dari operasi tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga sebagai bagian dari transaksi suap. Selain uang, KPK juga menemukan dokumen proyek dan catatan mutasi jabatan, yang memperkuat dugaan adanya praktik jual-beli jabatan dan pengaturan tender di sejumlah proyek fisik Pemkab Ponorogo.</div><div> </div><div><b>Tiga Klaster Dugaan Korupsi. KPK mengungkap tiga klaster utama dalam konstruksi perkara ini:</b></div><div><ol><li>Suap jabatan dan jual beli posisi struktural di Pemkab Ponorogo;</li><li>Pengaturan proyek di RSUD dr. Harjono dan Dinas PUPR;</li><li>Penerimaan gratifikasi oleh Bupati dan pejabat di lingkaran dalamnya.</li></ol></div><div><b>Pasal yang Dikenakan. Para tersangka dijerat dengan:</b></div><div> </div><div>- Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (untuk Sugiri, Agus, dan Yunus);</div><div><br /></div><div>- Pasal 5 ayat (1) huruf a/b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (untuk Sucipto, Dewi, dan Rohmad).</div><div> </div><div><b>Dampak dan Reaksi Publik</b>. Penangkapan ini mengguncang masyarakat Ponorogo dan Jawa Timur. Banyak pihak menilai tindakan KPK ini menjadi bukti bahwa lembaga antirasuah tidak akan berhenti mengejar praktik korupsi, terutama di sektor pelayanan publik dan jabatan birokrasi.</div><div> </div><div>KPK juga memastikan akan menelusuri lebih jauh aliran dana dan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan proyek-proyek bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah provinsi.</div><div> </div><div><b>Pernyataan KPK.</b> “Kami telah menetapkan enam orang tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. KPK akan terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat,” — Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.</div><div> </div><div>Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat korupsi menjadi 20 orang. Masyarakat Ponorogo kini berharap proses hukum berjalan transparan, dan pemerintahan daerah tetap berjalan di bawah penjabat sementara yang bersih dan profesional.</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor KPK Tangkap Bupati Ponorogo: Sebanyak 6 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek Publik

Laporan Wartawan BERITA KORUPSI .CO, Jentar S.   BERITA KORUPSI .CO –  Minggu, 9 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi me...

»

SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="853" height="557" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/w354-h557/4.jpg" width="354" /></a></div>Surabaya, <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini kian menyengat. Angka yang fantastis, duit sebesar Rp8,369 triliun, tercatat mengalir dari APBD Pemprov Jatim ke berbagai kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur sepanjang tahun anggaran 2019 hingga 2024 melalui usulan para dewan yang terhormat. Namun di balik deretan angka itu, terbentang kisah gelap tentang manipulasi, permainan politik, dan transaksi kuasa.<br /><br />Kasus ini pertama kali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 dari Fraksi Golkar, bersama staf pribadinya, Rusdi dan Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas serta Ilham Wahyudi alias Eeng, Koordinator lapangan Pokmas Kabupaten Sampang. OTT itu menjadi pintu masuk KPK mengungkap praktik ijon dana hibah — istilah yang kini populer untuk menggambarkan jual beli jatah dana hibah Pokir antara anggota dewan, birokrat, dan pihak-pihak di luar sistem.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Hibah Membengkak Dua Kali Lipat dari Batas Normal.</b></span><br /><br />Dari fakta persidangan, terungkap bahwa alokasi dana hibah Pemprov Jatim untuk dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD mencapai hampir 20% dari total APBD. Padahal, Menteri Dalam Negeri telah menegaskan agar hibah Pokir tidak melebihi dari 10% APBD.<br />Namun peringatan itu diabaikan.<br /><br />Dalam periode 2019–2024, total dana hibah yang dikucurkan mencapai pemprov Jatim ke DPRD Jatim adalah sebesar Rp8,369 triliun. Sebuah jumlah yang fantastis, bahkan untuk ukuran provinsi besar seperti Jawa Timur. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diduga menjadi ladang bancakan politik di ruang-ruang rapat legislatif.<br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK disebutkan, setiap anggota DPRD  mendapat jatah dana hibah Pokir sesuai kesepakatan ketua komisi masing-masing.<br />Namun kejanggalan mencuat ketika dipersidangan, ditemukan bahwa dari 120 anggota DPRD, ternyata ada 131 nama tercatat sebagai penyalur dana hibah pokir. Artinya, ada 11 nama siluman yang turut menyalurkan dana  tanpa status resmi sebagai anggota dewan.<br /><br /><span style="font-size: large;">Dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 Triliun  Tak Bertuan dan Ribuan Pokmas Fiktif di Jawa Timur </span><br /><br />Lebih mengerikan lagi, dari total dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun itu, Rp2,4 triliun lebih dinyatakan tidak jelas siapa penyalurnya. Tidak ada dokumen yang bisa memastikan ke kantong pejabat mana mengalir, dipegunakan untuk apa dan keperluan apa serta siapa yang bertanggung jawab. Semua saksi seakan menjadi "pemeran aktor bisu.'<br /><br />Dalam persidangan terungkap pula, adanya jual beli jatah hibah Pokir antaranggota DPRD. Seorang anggota dewan tidak menyalurkan dana pokir miliknya melainkan menjual ke anggota dewan lainnya  antara 20 hingga 20% atau ke pihak luar dengan harga tertentu.<br />Praktik ini dikenal sebagai “ijon” — di mana proyek belum berjalan, tapi uang sudah berpindah tangan terlebih dahulu.<br /><br />Dana hibah Pokir tersebut disalurkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas) ke masing-masing daerah pemilihan anggota dewan, atau diluar daerah pemilihannya sesuai usulan masing-masing anggota dewan pula.<br />Namun ironis, 4.500 Pokmas selaku penerima hibah Pokir tidak diverifikasi secara faktual, hanya lewat dokumen semata.<br />Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas SDA Pemprov Jatim berdalih dipersidangan “tidak cukup waktu”.<br />Akibatnya, banyak Pokmas fiktif terbentuk hanya di atas kertas — tanpa kegiatan, tanpa, , tanpa hasil apa pun.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Jejak Pertemuan Misterius di Yogyakarta</b></span><br /><br />Dipersidangan juga terungkap, adanya pertemuan rahasia di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK terhadap Sahat Tua Simanjuntak.<br />Pertemuan itu disebut dihadiri oleh Sekda Pemprov Jatim, Heru Cahyono, mantan Kepala BPK Jawa Timur, serta sejumlah pejabat tinggi Pemprov lainnya.<br />Lokasinya: sebuah hotel di kawasan Malioboro.<br />Waktunya: hanya beberapa hari setelah publik diguncang OTT KPK di Surabaya.<br /><br />Pertemuan itu disebut-sebut membahas “koordinasi pasca-OTT” dan langkah antisipasi atas potensi perluasan penyelidikan KPK. Namun hingga kini, pertemuan rahasia Jogja Karta itu belum terpecahkan. Heru Cahyono dalam persidangan hanya mengatakan ",pertemuan biasa karena sudah lama tidak bertemu.". Suatu alasan pembenaran diri, namun JPU KPK saat itu tidak percaya begitu saja.<br /><p><span style="font-size: large;"><b>Sebanyak 21 Tersangka Baru, 4 Diantanya Sudah Ditahan - Tapi Skandal Belum Selesai</b></span></p>KPK sudah menetapkan 21 tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Jatim. Empat di antaranya telah resmi ditahan.<br />Namun penyidik antirasuah belum berhenti di situ.<br />Sumber internal KPK menyebut, penyelidikan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, keterlibatan anggota DPRD aktif, serta pihak-pihak birokrasi yang diduga turut memainkan peran penting dalam skema distribusi dana hibah.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tanda Tanya Besar di Balik uang Rp8,369 Triliun</b></span><br /><br /><b>Meski penyidikan masih berjalan, publik kini dihadapkan pada sejumlah pertanyaan krusial:</b><ol><li>Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019–2024 yang diduga menikmati jatah hibah pokir sama seperti anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019??</li><li>Siapa sebenarnya 11 orang siluman yang namanya muncul dalam daftar penyalur dana hibah Pokir?</li><li>Kemana mengalir dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 triliun lebih yang tidak jelas siapa penyalur dan penerimanya?</li><li>Apakah dana hibah Pokir sebesar dana Rp2,4 triliun itu ada kaitannya dengan Pilpres pada Pebruari 2024 dan Pilkada Gubernur Jawa Timur pada November 2024?</li><li>Apakah KPK bisa memecahkan isi "teka-teki" pertemuan pejabat Pemprov dan mantan Kepala BPK Jatim di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK?</li></ol><span style="font-size: large;"><b>Politik, Uang, dan Lemahnya Pengawasan</b></span><br /><br />Kasus ini juga membuka borok lama hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah, di mana alokasi dana hibah sering dijadikan alat tawar-menawar politik.<br />Dalam praktiknya, dana pokir berubah menjadi “komoditas politik” yang bisa diperjualbelikan, ditukar proyek, bahkan dijadikan sumber pendanaan pribadi.<br /><br />Kasus hampir serupa juga terjadi pada tahun 2008 menjelang pemilihan gubernur tahun 2009. Saat itu, pemprov Jatim mengucurkan dana hibah untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ya merugikan keuangan negara sebesar sebesar 177 miliar rupiah. Hingga salah seorang narapidana meninggal di Lapas Porong pada tahun 2018, kasus korupsi PNPM tak kunjung tuntas ditangan kejaksaan tinggi Jawa Timur.<br /><br />Padahal, dana hibah seharusnya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur desa. Namun kenyataannya, banyak kegiatan yang tidak pernah terealisasi. Laporan fiktif dibuat, tanda tangan dipalsukan, dan dana cair tanpa bekas.</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: large;"><b>Aroma Skandal Nasional</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/w640-h426/2.jpg" width="640" /></a></div>Dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun jelas bukan angka kecil. Bila terbukti, ini bisa menjadi skandal korupsi daerah terbesar dalam sejarah otonomi daerah Indonesia.<br />Lebih besar daripada kasus bantuan sosial, dan lebih luas jaringannya daripada korupsi proyek infrastruktur.<br /><br /><b>KPK kini berada di persimpangan:</b><br />menuntaskan kasus ini secara menyeluruh, atau membiarkan sebagian fakta tenggelam di balik politik kekuasaan.<br /><br />Sementara publik menanti jawaban, satu hal pasti:<br />Skandal dana hibah Pokir anggota DPRD Jatim ini bukan sekadar persoalan hukum — tapi cermin kebusukan sistem politik daerah yang selama ini bersembunyi di balik retorika pembangunan dan kesejahteraan rakyat.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Catatan Redaksi</span></b>:<br />Kasus ini akan terus kami pantau.<br /><b>BERITA<span style="color: red;">KOPSI</span>.CO</b> berkomitmen menghadirkan laporan investigatif mendalam sesuai fakta, mengikuti setiap perkembangan hingga di persidangan, dan memastikan publik mendapatkan informasi sesuai fakta yang sebenar-benarnya bukan sekedar ilusi. <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

Surabaya, BERITA KORUPSI .CO - Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari A...

»

KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvvEAVUjih0lAECdjEWhQI_Xnn11jOoSS-c7hUWdvXKqmldua3G5XlAXKgAXu9gLpwlIazLauHp1YIMts0jf4GrgcbtbDkG9zBgGLxiyWmVNlnd1Gun_fNHzAKgkBAo2EGew6SoDqCmhtvyrargcnOAjnRlozWXA9Grb6SRHMtJYTEw950TpBdpJFrZg/s1063/IMG_20251107_081724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1063" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvvEAVUjih0lAECdjEWhQI_Xnn11jOoSS-c7hUWdvXKqmldua3G5XlAXKgAXu9gLpwlIazLauHp1YIMts0jf4GrgcbtbDkG9zBgGLxiyWmVNlnd1Gun_fNHzAKgkBAo2EGew6SoDqCmhtvyrargcnOAjnRlozWXA9Grb6SRHMtJYTEw950TpBdpJFrZg/w434-h640/IMG_20251107_081724.jpg" width="434" /></a><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b> -</div><div style="text-align: justify;">Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan inilah yang mungkin dilakukan oleh Tim Penyidik KPK terkait proses hukum terhadap 5 Kontraktor asal Situbondo dan Bondowoso yang akhirnya ditahan sebagai Tersangka baru dalam perkara Korupsi dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% yang diberikan kelima Tersangka kepada Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid juga Plt sekaligus Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo yang sudah divonis pidana penjara pada tanggal 31 Oktober 2025 lalu</div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr">Penahanan ke 5 Tersangka disampaikan  oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada beritakorupsi.co </p> <p dir="ltr">Budi Prasetyo menjelaskan, KPK melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka dalam dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo sejak tahun 2021–2024.</p> <p dir="ltr">"Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Penahanan dilakukan di Rutan KPK," kata Budi Prasetyo </p> <p dir="ltr">Kelima Tersangka yang dimaksud, lanjut Budi Prasetyo, adalah : <br /> 1. ROS (Roespandi), Direktur CV. Ronggo<br /> 2. AAR (Adit Ardian Rendy Hidayat), Direktur     CV. Karunia<br /> 3. TG (Tjahjono Gunawan),Pemilik dan Pengendali CV. Citra Bangun Persada<br /> 4. MAS (M. Amran Said Ali), Karyawan PT. Airlanggatama Nusantarasakti /Direktur PT.  Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari tahun 2021-2022<br /> 5. AFB (As’al Fany Balda), Wiraswasta/Direktur PT. Badja Karya Nusantara</p> <p dir="ltr">Namun bila melihat fakta yang terungkap di persidangan dengan Terdakwa Karna Suswandi dan Terdakwa Eko Prionggo Jati, masih ada beberapa pengusaha Kontraktor yang juga terlibat pemberian uang atau dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% kepada Bupati Situbondo (Terdakwa) Karna Suswandi, yaitu <span style="color: #001c31;">Firdaus, Direktur PT. Sunan Muria</span> asal Jember. Lalu kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK, yaitu Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko. </p> <p dir="ltr">Kemudiandari Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, Sugeng selaku Direktur CV. Madiun</p> <p dir="ltr"> Pertanyaannya, apakah KPK akan kembali melakukan penyidikan baru untuk meret nama-nama tersebut diatas karena terlibat dalam pemberian uang terhadap Bupati untuk mendapatkan proyek di APBD di Situbondo?. (Jen)</p></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regional Tipikor KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

BERITA KORUPSI .CO - Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan inilah yang mungkin dilakukan oleh Tim Penyidik KPK terkait p...

»

Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSkIUaothb79i5PkrUPRQfZGluc1Mjfw1zu6JRVkkftSPDbAW0wVG_q81EtSQjNtmjFSfcYBn2vLkVv4ANn8ydU0afsB5aePK47s9YJSkQKXZqUvYWSZRV-Dm1U18BCY4Nlq-dxEvff6L3RxOGA3d-LzqsEQdvS7OTyYNyDV4xvqrUoA3hyNRNzvr88J8/s639/Kejari%20Perak.%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="582" data-original-width="639" height="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSkIUaothb79i5PkrUPRQfZGluc1Mjfw1zu6JRVkkftSPDbAW0wVG_q81EtSQjNtmjFSfcYBn2vLkVv4ANn8ydU0afsB5aePK47s9YJSkQKXZqUvYWSZRV-Dm1U18BCY4Nlq-dxEvff6L3RxOGA3d-LzqsEQdvS7OTyYNyDV4xvqrUoA3hyNRNzvr88J8/w640-h582/Kejari%20Perak.%20(1).jpg" width="640" /></a><br /><p dir="ltr"><span><span style="color: #001c31;">Surabaya - </span><b><span style="color: #001c31;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #001c31;">.CO</span></b><span style="color: #001c31;"> -</span></span><span style="color: #001c31;">Perusahaan milik negara di Surabaya yakni PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya di Jalan Perak Timur Surabaya, dan salah satu perusahaan swasta yaitu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang juga di Jalan Perak Timur Surabaya diguncang skandal korupsi besar!</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil menyita uang tunai senilai Rp70 miliar sebagai barang bukti terkait dugaan korupsi yang melibatkan PT Pelindo Regional 3 dan PT APBS. Kasus ini mengancam mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan mengguncang stabilitas ekonomi daerah.</span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">Penyitaan uang tunai sebesar Rp70 miliar ini menjadi sorotan utama. Bagaimana bisa uang sebesar itu diselewengkan? Namu sebelum terlambat, Kejari Tanjung Perak bergerak cepat untuk melakukan penggeledahan yang akhirnya membuahkan hasil </span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">"Kami menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi yang merugikan negara," tegas Kepala Kejari Tanjung Perak saat konferensi pers. "Penyitaan ini adalah langkah awal. Kami akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas dan mengungkap semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu."</span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">Tidak berhenti sampai disitu, Tim penyidik Kejari Tanjung Perak kini tengah bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi kunci, dan menganalisis dokumen-dokumen penting.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Beberapa pejabat dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka diduga mengetahui atau bahkan terlibat mungkin terlibat dalam praktik korupsi ini.</span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">Kasus ini tidak hanya soal angka Rp70 miliar. Lebih dari itu, ini adalah tentang kepercayaan masyarakat kepada penegan hukum secara menyeluruh tanpa pandang bulu terhadap mereka-mereka yang terlibat </span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">Kejari Tanjung Perak berkomitmen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mereka berjanji akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus ini. "Kami tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Kami akan pastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal," kata Kepala Kejari.</span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">Masyarakat Surabaya diharapkan berperan aktif dalam memberantas korupsi. Jika memiliki informasi terkait kasus ini, jangan ragu untuk melaporkannya ke Kejari Tanjung Perak. Identitas pelapor akan dirahasiakan dan dilindungi.</span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">Skandal Rp70 miliar di Pelindo ini adalah ujian bagi penegakan hukum di Surabaya. Apakah Kejari Tanjung Perak mampu mengungkap semua dalang di balik korupsi ini? Waktu akan menjawabnya. Yang pasti, masyarakat Surabaya menantikan keadilan ditegakkan!. (Jen)</span></p></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

  Surabaya - BERITA KORUPSI .CO - Perusahaan milik negara di Surabaya yakni PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya...

»