Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/s750/IMG_8503.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="750" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/w640-h480/IMG_8503.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publik, Program Kebijakan Publik, dan Proses Pengambilan Keputusan Publik, Serta Alasan Pengambilan Suatu Keputusan Publik. Tapi faktanya, mudahkah masyarakat mendapatkannya?”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden RI mengeluarkan salah satu Undang-Undang (UU) Tentang Keterbukaan Informasi Pubik, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang salah satu tujuannya adalah “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik<br /><br />Namun pertanyaannya adalah, mudahkah masyarakat memperoleh informasi publik dari penguasa dalam hal ini pemerintah walaupun yang diminta masyarakat itu adalah adminitrasi tentang pengadaan suatu kegiatan dan bukan tentang rahasia negara ? Atau sebaliknya? Lalu bagaimana denga salah satu tujuan dari dibentuknya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ? <i>Apakah Ibarat uangkapan, mudah mengucapkan tapi sulit melaksanakan ?</i><br /><br /><i>Padahal, dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (1) berbunyi : Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>                Undang ini<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>ayat (2) berbunyi : Setiap Orang berhak:<br />       a.  melihat dan mengetahui Informasi Publik;<br />       b.  menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;<br />       c.  mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang</i></div><div style="text-align: justify;"><i>            ini; dan/atau<br />       d.  menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Ayat (3) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik</i></div><div style="text-align: justify;"><i>             disertai alasan permintaan tersebut.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Ayat (4) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>              apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>              ketentuan Undang-Undang ini.</i><br /><br />Nah, akibat informasi inilah, timbul sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan ICW mendesak Komisi Informasi Pusat menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian. Hal ini seperti yang disapaikan ICW dalam Siaran Persnya yang diterima beritakorupsi.co, Kamis, 16 Januari 2025<br /><br />Dalam siaran Persnya dijelaskan, proses sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum kunjung menemui titik terang. Sebab, selama proses memperoleh informasi pengadaan gas air mata, sejak dari tahap permohonan informasi hingga memasuki proses ajudikasi, Polri terus bersikeras untuk membuka kontrak pengadaan sebagaimana yang dimintakan oleh ICW. <br /><br />Sebagai informasi, ICW meminta 25 dokumen pengadaan atas 10 paket pengadaan gas air mata yang dilakukan oleh Polri pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (9) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, beberapa diantaranya yakni yang Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga, dan dokumen kontrak. <br /><br />Polri kerap berdalih bahwa informasi yang ICW mintakan, jika dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, jika dicermati lebih lanjut, daftar dokumen sebagaimana diuraikan di atas, hanya sebatas dokumen administratif proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Polri, bukan berisikan informasi mengenai strategi, intelijen, operasi dan teknik. <br /><br />Sehingga, bagi ICW, alasan menolak untuk membuka informasi melalui dokumen uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di internal Polri jelas mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. <br /><br />Terlebih, sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, bahwa suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus dilandaskan pada kepentingan publik. Pertanyaan reflektifnya, kepentingan publik seperti apa yang dijadikan dasar bagi Polri untuk menutup informasi mengenai pembelian gas air mata? <br /><br />Pertanyaan tersebut hingga saat ini belum mampu dijelaskan oleh Polri, sehingga menimbulkan insinuasi di tengah masyarakat, bahwa ada potensi kecurangan dalam proses pengadaan yang sedang berusaha untuk ditutupi. <br /><br />Sebaliknya, bagi ICW, proses permohonan hingga sengketa informasi ini menjadi sangat krusial dan harus dipandang sebagai bentuk partisipasi publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di instansi kepolisian. Sebab, selain menepis adanya dugaan penyalahgunaan anggaran, dokumen pengadaan gas air mata penting untuk disampaikan kepada publik guna memastikan akuntabilitas dari kebijakan Polri ketika membeli peralatan untuk pengamanan massa, termasuk diantaranya gas air mata. <br /><br />Apalagi dalam praktiknya selama ini, penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian seringkali tidak sesuai dengan prosedur pengamanan aksi massa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Kepolisian. <br /><br />Ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut kemudian mengakibatkan sejumlah insiden yang sangat serius, salah satunya, saat aparat kepolisian dengan brutal menembakkan gas air mata ke tribun penonton sepak bola di Kanjuruhan, Malang, pada Oktober 2022 lalu. Akibatnya, 135 orang tewas, serta 1.363 orang lainnya mengalami luka-luka. <br /><br />Selain itu, berdasarkan catatan ICW dan Trend Asia, sepanjang tahun 2015-2022 terdapat setidaknya 144 kejadian penembakan gas air mata yang dilakukan oleh kepolisian ketika melakukan pengamanan terhadap aksi massa. Kondisi inilah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar oleh Polri sebagai wujud dari kepentingan publik yang harus dipertimbangan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara yang mereka kelola. <br /><br />Berdasarkan uraian di atas, maka ICW mendesak agar:<br />1.    Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat menerima permohonan dan memerintahkan agar Polri segera membuka dokumen pengadaan gas air mata sebagaimana dimohonkan oleh ICW;<br />2.    Kapolri mencabut hasil uji konsekuensi atas informasi publik yang mencantumkan bahwa dokumen pengadaan untuk seluruh alat pengamanan aksi massa merupakan informasi yang dikecualikan<br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />Editor : Jentar S <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin H...

»

Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/s600/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/w640-h640/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b></div><div style="text-align: justify;"><i>“Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita lihat dari masyarakat Indonesia yang berteriak “berantas Korupsi” tetapi ada juga yang justru melindungi mereka yang menggrogoti harta kekayaan Ibu Pertiwi. </i><br /><br />Hal ini pula yang terjadi ketika seorang ahli, yaitu Porf Bambang Hero dari  Institut  Pertanian Bogor (IPB) memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai  dengan 2022 yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp300 triliun justru dianggap memberikan keterangan palsu dalam persidangan yang berbuntut dilaporkannya Porf Bambang Hero ke pihak Kepolisian. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Siaran Pers-nya yang dikirimkan ke beritakorupsi.co, Selasa, 14 Januari 2025<br /><br />Dalam Siaran Persnya dijelaskan, pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6,5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah, muncul intimidasi kepada ahli perkara tersebut. Dalam putusan Harvey Moeis terungkap adanya kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat aktivitas PT Timah Tbk dan 5 perusahaan lainnya. Nilai tersebut muncul dari penghitungan kerugian negara di sektor lingkungan yang dilakukan oleh ahli bernama Prof. Bambang Hero.<br /><br />Bambang Hero dilaporkan oleh Kantor Hukum Andi Kusuma Law Firm yang mengaku sebagai perwakilan elemen masyarakat Bangka Belitung ke Polda Bangka Belitung. Bambang Hero dituduh memberikan keterangan palsu dengan melakukan perhitungan kerugian lingkungan yang tidak sesuai. <br /><br />Pelaporan kepada Bambang Hero patut dilihat sebagai upaya judicial harassment atau intimidasi melalui jalur hukum. Serangan dan intimidasi rentan muncul terhadap ahli yang memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi. Ironisnya, pelaporan ini bukan merupakan upaya kriminalisasi pertama yang dihadapi Bambang Hero. Pada 2018, Bambang Hero pernah digugat secara perdata bersama dengan Basuki Wasis saat keduanya menjadi ahli dalam perkara korupsi. Mereka digugat oleh terdakwa kasus korupsi pengeluaran izin pertambangan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sultra Nur Alam.<br /><br />Keterangan Ahli di Muka Persidangan<br />Keterangan ahli yang diberikan di muka persidangan, sebagaimana dilakukan oleh Bambang Hero, merupakan aktivitas akademik yang dilindungi hukum. Hal yang disampaikan ahli merupakan bagian tak terpisahkan dari kemampuan atau karya akademis, baik berupa penelitian, pengajaran, dan publikasi yang telah dilahirkan sebagai kewajiban yang dipenuhi oleh seorang akademisi. Karya-karya akademis dapat menjadi pertimbangan hakim untuk dihadirkan dalam persidangan, sebelum disumpah.<br /><br />Keterangan ahli yang diberikan Bambang Hero di muka persidangan  a   merupakan   hasil   pemikiran   yang didasarkan  metode  ilmiah  yang  telah  ia yakini. Dalam proses persidangan, tentunya hakim, pengacara, atau jaksa dalam kasus pidana memiliki hak untuk menguji keahlian saksi ahli. Para pihak juga dapat menghadirkan ahli lain untuk menyandingkan, menguji argumen lainnya, bilamana dinilai keterangan ahli terkait tidak memuaskan atau dianggap tidak tepat. Sehingga, bilamana keterangan Bambang Hero dianggap tidak tepat, keliru, atau bahkan mengandung unsur kebohongan, maka forum yang secara hukum disediakan adalah mengundang ahli lain untuk mengujinya di pengadilan untuk kemudian disimpulkan para pihak, termasuk hakim dalam mengambil putusan.<br /><br />Sebagai aktivitas akademik, yang mana pemikirannya atas dasar metode ilmiah, maka untuk menguji keterangan ahli harus dikembalikan pada komunitas para ahli terkait, baik melalui institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan ataupun melalui asosiasi akademik yang memungkinkan mengujinya atas dasar keahlian. Hal inilah yang  disebut  MEKANISME  MENGUJI  DENGAN  KEAHLIAN  TERKAIT,  atau PEER REVIEW MECHANISM dalam menguji nalar atau argumen, metode, maupun hasil  dari  suatu  pemikiran/penelitian   akademis.  Pihak  yang dapat  menentukan apakah keterangan ahli tersebut tidak tepat, keliru, berbeda atau bahkan mengandung unsur kebohongan, hanyalah peer review mechanism.<br /><br />Bahwa Prof. bambang Hero hadir dan memberikan keterangan ahli dalam persidangan merupakan bagian dari kebebasan akademik sekaligus otonomi keilmuan, yang menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi ketiga, yakni Pengabdian Masyarakat. Pasal 47 UU Dikti, ayat  (1):  “Pengabdian  kepada  Masyarakat  merupakan  kegiatan  Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sedangkan ayat (2) “Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau  otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.”<br /><br />Berdasarkan sejumlah ketentuan di atas, pelaporan kepada Prof. Bambang Hero tidak layak ditindaklanjuti. Karena, kehadirannya serta pemberian keterangan ahli di muka persidangan merupakan bagian dari Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan yang menjadi amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara hukum, apa yang dilakukannya dilindungi dan difasilitasi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sehingga, bila pelapor keberatan atas keterangan ahli Prof Bambang Hero, seharusnya keberatan  itu  diajukan  melalui  institusi Porf Bambang Hero, yakni  Institut  Pertanian Bogor (IPB), BUKAN melalui laporan kepolisian pemidanaan atau langkah hukum lain yang bukan bagian/proses dari menguji pertanggungjawaban akademik seorang akademisi.<br /><br />Proses hukum yang sedang berlangsung, apalagi  menghukum  keterangan  ahli  yang  disampaikan  akademisi  justru merendahkan posisi universitas untuk ikut andil dalam mengembangkan upaya melindungi  ilmu  pengetahuan.  Universitas  itu  sendiri,  sebagai  bastion  libertatis, benteng kebebasan!<br /><br />Oleh karenanya bila kasus yang menimpa Prof Bambang Hero tersebut tetap diproses  hukum dan dinyatakan bersalah atas keterangan ahlinya atau hasil risetnya, jelas  penggunaan hukum negara terlalu  jauh  masuk  ke  dalam  profesionalitas  dan  standar  etika komunitas akademik. Kasus itu harusnya diselesaikan melalui forum akademik itu sendiri.<br /><br />Kriminalisasi Bambang Hero = Pelanggaran Perlindungan Pejuang Lingkungan<br /><br />Pelaporan terhadap Bambang Hero juga patut diduga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 10 tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (PermenLHK 10/2024). Dalam hal ini, akademisi dan atas pendapatnya melakukan penghitungan kerugian kerusakan lingkungan masuk sebagai subjek yang dilindungi aturan tersebut. Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.<br /><br />Dalam aturan lainnya juga dijelaskan bahwa menghitung kerugian kerusakan lingkungan perlu berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup (Permen LHK 7/2014). Merujuk pada Pasal 4, perhitungan kerugian lingkungan hidup dapat dilakukan oleh ahli bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup. Aturan tersebut juga memberi pedoman penghitungan kerugian lingkungan dengan membagi kerugian lingkungan dalam kawasan hutan dengan luar kawasan hutan.<br /><br />Aduan yang disampaikan oleh pihak pelapor kepada kepolisian mengenai Bambang Hero tidak memiliki dasar dalam melakukan penghitungan kerugian negara merupakan kekeliruan. Penghitungan kerugian tersebut pun sudah diakomodasi oleh pihak BPKP sebagai bagian dari valuasi terhadap kerugian keuangan negara sekitar Rp300 triliun. Kami meyakini bahwa proses perhitungan yang dilakukan BPKP telah didasarkan pada prinsip due proportional care, yang mana perhitungan ini kemudian telah diakui oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini.<br /><br />Selain itu, kejadian yang dialami oleh Bambang Hero merupakan upaya intimidasi kepada pihak yang terlibat dalam upaya melawan pelaku perusak lingkungan. Berdasarkan data ICW dari 2015-2024, terdapat 50 kasus intimidasi terhadap 123 pegiat antikorupsi, 20 kasus di antaranya adalah upaya judicial harassment.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Untuk itu Koalisi Perlindungan Pejuang Lingkungan mendesak agar:</b></span><ol><li>Pemerintah mengevaluasi implementasi aturan perlindungan pejuang lingkungan;</li><li>Kejaksaan memberikan upaya perlindungan kepada Prof. Bambang Hero agar kejadian ini tidak berulang;</li><li>Polda Bangka Belitung tidak melanjutkan proses hukum terhadap Prof. Bambang Hero dan Kepolisian RI menghentikan upaya kriminalisasi yang serupa di kemudian hari.</li></ol><span style="font-size: medium;"><b>List Lembaga dan Akademisi<br />Lembaga :</b></span><br />1.    Indonesia Corruption Watch<br />2.    Jikalahari<br />3.    Greenpeace Indonesia<br />4.    PIL-Net Indonesia<br />5.    Senarai<br />6.    Yayasan Lembaga Konsumen Malang<br />7.    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)<br />8.    SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi ) Universitas Mulawarman<br />9.    Fitra Provinsi Riau<br />10.    Kabut Riau <br />11.    Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia<br />12.    Transformasi untuk Keadilan Indonesia<br />13.    Auriga Nusantara<br />14.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)<br />15.    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)<br />16.    Bunga Bangsa<br />17.    Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM<br />18.    Yayasan Tifa<br />19.    Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)<br />20.    Perkumpulan HuMa Indonesia<br />21.    Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI)<br />22.    Yayasan LBH Indonesia  (YLBHI)<br />23.    Sawit Watch<br />24.    Transparency International Indonesia<br />25.    Thamrin School of Climate and Sustainability.<br />26.    WALHI Riau<br />27.    Forum Taman Baca Masyarakat Kota Pekanbaru<br />28.    Lembaga Terranusa Indonesia<br />29.    Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua [AMPTPI]<br />30.    MADANI Berkelanjutan<br />31.    Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Indonesia (YAPPIKA)<br />32.    Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT)<br />33.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) <br />34.    Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas<br />35.    WALHI Kalimantan Tengah<br />36.    POKJA 30<br />37.    FIAN Indonesia<br />38.    Yayasan Amerta Air Indonesia (YAAI)<br />39.    Pantau Gambut <br />40.    Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)<br />41.    LBH Jakarta<br />42.    Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)<br />43.    Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)<br />44.    Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)<br />45.    Kobar Obor Peduli Indonesia (KOPI)<br />46.    Lembaga swadaya Masyarakat  Peduli Lingkungan<br />47.    YASMIB Sulawesi<br />48.    Satya Bumi<br />49.    KP2KKN Jawa Tengah<br />50.    Anti Corruption Committee Sulawesi<br />51.    Puskaha Indonesia<br />52.    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Krisnayana<br />53.    Perkumpulan Creata<br />54.    Lokataru Foundation<br />55.    Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)<br />56.    Pusaka Bentala Rakyat<br />57.    Yayasan Cahaya Guru <br />58.    Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)<br />59.    Trend Asia<br />60.    IMPARSIAL<br />61.    Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL)<br />62.    Yayasan Kurawal<br />63.    Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)<br />64.    Rumah Baca Komunitas<br />65.    Yayasan Saung Alam Indonesia (SANDI)<br />66.    SAFEnet<br />67.    Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)<br />68.    Yayasan Satu Keadilan (YSK)<br />69.    Kemitraan<br />70.    IM57+ Institute <br />71.    Sajogyo Institute<br />72.    Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia<br />73.    Rumah Baca Aksara<br />74.    Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)<br />75.    Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Akademisi</b></span></div><div style="text-align: justify;"> 1.    Lidia Tarigan (Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang)<br />2.    Iman Prihandono (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga)<br />3.    Tutik Rachmawati (Ketua Pusat Studi Center for Public Policy & Management Studies Universitas </div><div style="text-align: justify;">       Parahyangan)<br />4.    Muh. Ichwan Kadir (Dosen Prodi Kehutanan, Universitas Islam Makassar)<br />5.    ⁠Andi Gunawanpratama (Program Menejer, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat)<br />6.    Herdiansyah Hamzah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) <br />7.    Totok Dwi Diantoro (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) <br />8.    Orin Gusta Andini (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)<br />9.    Dian Noeswantari (Pengembang Pendidikan HAM Pusat Studi HAM Universitas Surabaya)<br />10.   W. Riawan Tjandra (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)<br />11.    Ahmad Sofian (Dosen dan Ahli Hukum Pidana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Pidana dan Kriminologi) <br />12.    Hayu S. Prabowo (Dosen Business Law and ethic, Indonesia Banking School)<br />13.    M, Shohibuddin (Dosen Fakultas Ekologi Manusia, IPB)<br />14.    Mia Siscawati (Dosen Prodi S2 Kajian Gender SKSG UI)<br />15.    Imam Koeswahyono (Kompartemen Hukum Agraria & Sumberdaya Alam Fakultas Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Universitas Brawijaya)<br />16.    Yance Arizona (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada/UGM)<br />17.    Herlambang P. Wiratraman (FH UGM) <br />18.    Sulistyowati Irianto (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)<br />19.    Zainal Arifin Mochtar (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) <br />20.    Gandjar Laksmana Bondan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) <br />21.    Sulaiman Tripa (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)<br />22.    Bivitri Susanti (Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)<br />23.    Charles Simabura (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />24.    Su Delyarahmi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />25.    Prima Widya Putri (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />26.    Muhammad Ichsan Kabullah (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas)<br />27.    Beni Kurnia Illahi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu)<br />28.    Ari Wirya Dinata (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu)<br />29.    Muhammad Ikhsan Alia (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />30.    Airlangga Pribadi Kusman (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga)<br />31.    Ucu Martanto (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga)<br />32.    Shidarta, Pengajar hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta<br />33.    Aan Eko Widiarto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)<br />34.    Manneke Budiman (Universitas Indonesia)<br />35.    Widati Wulandari (Pengajar Hukum Universitas Padjadjaran) <br />36.    Darius Mauritsius (Pengajar dan Koordinator Pusat Legislative Drafting dan Antikorupsi,  </div><div style="text-align: justify;">         Universitas Nusa Cendana)<br />37.    David Efendi (Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)<br />38.    Aura Akhman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)<br />39.    Mukhtar (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur)<br />40.    Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran)<br />41.    Herlina Agustin (Dosen Fakultas ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran)<br />42.    Trisno Sakti Herwanto (Dosen Administrasi Publik Universitas Parahyangan)<br />43.    RN Bayu Aji (Pengajar Fisipol Unesa)<br />44.    Akhmad Ryan Pratama (Pengajar Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember)<br />45.    Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba (Dosen HTN Unesa)<br />46.    Wiwik Afifah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)<br />47.    Wanodyo Sulistyani (Ketua Laboratorium Klinis Hukum FH UNPAD)<br />48.    Asfinawati (Wakil Ketua Jentera Bidang Pengabdian Masyarakat dan Plt. Ketua Bidang Studi </div><div style="text-align: justify;">         Hukum Pidana Jentera)<br />49.    Roganda Situmorang (Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana)<br />50.    Amalia Zuhra (Dosen Hukum Internasional Universitas Trisakti)<br />51.    Ari Wibowo (Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia)</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b>Pegiat HAM, Lingkungan Hidup, dan Anti Korupsi </b></span><br />1.    Henrek Lokra<br />2.    Pdt. Jimmy M.I. Sormin<br />3.    Fernando Simanjuntak<br />4.    Ambrosius Mulait.<br />5.    Pdt. Gomar Gultom<br />6.    Retha Andoea<br />7.    Yayum Kumai<br />8.    Judianto Simanjuntak <br />9.    Abraham Samad (Pimpinan KPK 2011-2015) <br />10.    Mochammad Jasin (Pimpinan KPK 2007-2011)<br />11.    Saut Situmorang (Pimpinan KPK 2015-2019) <br />12.    Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK 2011-2015) <br />13.    Siswadi<br />14.    Delphi Masdiana Ujung<br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />Editor : Jentar Sitinjak (Wartawan Madya)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

  BERITA KORUPSI .CO –  “Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita...

»

Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/w640-h356/9.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Apriady Eliwitopo. S, SH :</u></b> <i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesai, bisa mengancam keselamatan jiwa wartawan, dan ini menjadi kewajiban PN untuk menjaga keamanan terutama aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.</i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Biro Hukum BERITAORUPSI dalam waktu dekat ini akan membuat laporan ke Polda Jawa Timur terkait Intimidasi dan ancaman yang dialami oleh Wartawan beritakorupsi.co pada Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di depan pintu ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan raya Juanda Sidoarjo dari “JY” yaitu salah seorang dari puluhan yang datang dari Kabupaten Probolinggo sebagai pendukung Terdakwa kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU Hasana Aminuddin mantan Bupati Probolinggo, anggota DPRD RI, terkait wawancara wartawan dengan Terdakwa maupun dengan JPU KPK. Hal itu dikatan Apri, salah seorang dari Tim Biro Hukum, Minggu, 4 Agustus 2024<br /><br />Apri mempertanyakan kapasitas JY yang keberatan hingga melaakukan intimidasi dan pengancaman atas wawancara Wartawan beritakorupsi.co dengan Terdakwa Hasan Aminuddin pada Kamis, 4 Juli 2024 yang menanyakan apa yang dialami oleh wartawan beritakorupsi.co yaitu penghadangan yang dilakukan oleh puluhan pendukung Terdakwa di depan pintu pagar masuk gedung Pengadilan Tipikor pada tanggal 13 Juni 2024, dan wawancara dengan JPU KPK pada Kamis, 26 Juli 2024<br /><br /><i>“Siapa JY ini apa kapasitasnya karena Terdakwa itu bukan orang tuanya tetapi dia hanya sebagai pendukung yang sengaja datang dari Probolinggo ke Pengadilan Tipikor. Lalu apa kewenangan mereka melarang orang masuk ke Pengadilan. Apakah mereka dibayar oleh Ketua PN atau Mahkamah Agung. Atau dia suruhan seseorang untuk melakukan intimidasi dan pengancaman,”</i> ucap Apri<br /><br />Apri mengatakan, perbuatan JY yang melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap wartwan saat menjalankan tugasnya jurnalistik, maka hal itu sangat menciderai Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan ancaman pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”<br /><br /><i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesaai, bisa mengancam keselamatan wartawan dan ini menjadi kewajiban aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti,”</i> tegas Apri, Minggu, 4 Agustus 2024.  (Jnt) <br /></div>

News Opini Pendidikan Pidana Regional Tipikor Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

Apriady Eliwitopo. S, SH : “Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum s...

»

Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/s1600/IMG-20240802-WA0006.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/w589-h640/IMG-20240802-WA0006.jpg" width="589" /></a><b style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: left;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang meninggal pada tanggal 30 November 2023 saat menjalani hukuman pidana selama 7 tahun di Lapas Semarang Jawa Tengah dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati Kota Batu yang tidak sesuai dengan UU No. 20 Thn 2019 dan Peraturan Panglima TNI tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan akhirnya dipindah ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur pada Jumat dini hari, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Pemindahan makam Alm. Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, disampaikan langsung oleh Budi Kabul , Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu saat dihubungi Wartawan beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Jumat, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sudah dipindah ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang bersebelahan dengan TMP, kata Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi Kabul menjelaskan, setelah menerima informasi pada Kamis siang, 1 Agustus 2024 sudah melakukan pemantauan untuk memastikan apakah benar makam almarhum Eddy Rumpoko akan dipindah<br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Setelah saya menerima informasi, sejak pukul 08.00 malam saya sudah melakukan pemantauan dan pemindahan makam almarhum dimulai pukul 1 dini hari hingga pukul 01.30 WIB," ungkap Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi menambahkan, pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tanpa koordinasi dengan Subgar Kota Malang </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko tidak ada koordinasi antara Pemkot Batu dengan Subgar Kota Malang, sehingga tim Subgar Kota Malang turun ke lokasi TMP dan ke makam pribadi untuk memastikan," kata Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Menurut Budi Kabul, bawa sejak awal yaitu tanggal 30 November 2023 sudah keberatan untuk pemakaman almarhum Eddy Rumpoko narapidana Korupsi di Taman Makam Pahlawan Suropati Kota Batu </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Namun karena saat itu Budi Kabul sedang dalam perjalanan dari Kota Batu ke Jakarta sehingga tidak dapat berbuat banyak, namun tetap memantau dan merasa keberatan terkait pemakaman almarhum Eddy Rumpoko hingga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sejak awal saya sudah keberatan namun saat itu saya sedang dalam perjalanan dari kota Batu ke Jakarta awalnya informasi yang saya terima tidak dimakamkan di tempe namun beberapa saat kemudian saya menerima informasi almarhum akan dimakamkan di TMP sehingga saya berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terakhir saya melakukan orasi di sekitar makam almarhum Eddy Rumpoko di TMP Suropati," ucap Budi Kabul </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Terkait pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati kota Batu ke makam milik pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang tidak berkoordinasi antara Pemkot batu dengan Subgar Kota Malang, Wartawan beritakorupsi.co mencoba menghubungi dan menanyakan ke Pj. Walikota Batu maupun Sekda Kota Batu melalui pesan WhatsApp namun tidak ada respon sama sekali. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

BERITA KORUPSI .CO -  Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang mening...

»

Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/s1271/IMG_20240619_150348.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1271" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/w362-h640/IMG_20240619_150348.jpg" width="362" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. </span><span style="font-size: x-small;">Foto BK</span></td></tr></tbody></table><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><span><span>"</span><span face="prompt, sans-serif">S</span><b style="font-family: sans-serif;">alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian</b></span><b style="font-family: sans-serif;"> pengembalian </b><b style="font-family: sans-serif;">kerugian keuangan negara atau </b><span> </span><b style="font-family: sans-serif;">asset recovery"</b></span></h3><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><b><span>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif;"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh eksistensi Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK.</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Hallo itu disampaikan Arif Suhermanto saat mengikuti Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II angkatan ke- III Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ESDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto mengatakan, salah satu arah kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau <span face="prompt, sans-serif"><span><i>asset recovery</i></span></span>.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau <span face="prompt, sans-serif"><span>asset recovery y</span></span>aitu melalui penanganan perkara dalam bentuk<i> case building TPPU (</i>Tindak Pidana Pencucian Uang), dan tindak pidana dengan korporasi sebagai subjek hukum," ujar Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menjelaskan, sebagai landasan KPK memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara untuk dijadikan dasar dalam Penuntutan  subjek hukum di persidangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 31/ PUU-X/2012</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Dalam prosesnya terkadang ada hambatan atau kendala di birokrasi maupun durasi waktu yang lama untuk mendapatkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga yang memiliki kewenangan itu," ungkap Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kasatgas Penuntutan KPK menegaskan, bahwa alternatif yang dapat menjadi opsi bagi KPK yakni dengan mendukung peran aktif Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> yang berada di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi</div></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Tugas dan kewenangan <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> di antaranya, yaitu melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan pencegahan, penindakan dalam proses peradilan," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Lebih lanjut Arif Suhermanto menjelaskan salah satu contoh perkara yang menggunakan hasil olahan data dan metode dari Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting </i></span></span>adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016 dengan terdakwa Irfan Kurnia Saleh, yang nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp738,9 miliar. </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Salah satu contohnya adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016. Dalam perkara itu salah satu Jaksanya, Saya," ungkap Arif Suhermanto</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menambahkan, perkara lain yang juga memanfaatkan hasil penghitungan kerugian negara Unit <i><span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span>Forensic</span></span><span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span> Accounting</span></span></i>, yakni korupsi pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) TA 2016 dengan Terdakwa Korporasi PT Merial Esa, dan korupsi pengadaan Quayside Container Crane (QCC) di PT Pelindo II 2010 dengan terdakwa RJ Lino.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Putusan untuk Ketiga perkara tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Kasatgas Penuntutan KPK inipun memberikan masukan yaitu agar dibuat keputusan pimpinan dalam bentuk Surat Edaran berkaitan dengan penguatan dan pemanfaatan forensik akuntansi termasuk penyusunan naskah akademik dalam penguatan kelembagaan</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Ini mendapatkan persetujuan dari para <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;">stakeholder</span> KPK. Kita berharap dalam penyelesaian perkara dicapai pemulihan kerugian keuangan negara yang selanjutnya disetorkan ke kas negara,"  ucap Arif Suhermanto. (Jnt)</div></div></div></div></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Tipikor Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. Foto BK " S alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisa...

»

Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Dalam Waktu Dekat Daftarkan Gugatan Hak Waris

<div style="text-align: justify;">  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxiIg4L2DE7VggE6bU4V_kke-8QMj-ueDej-_QlK3bwOrXb9uWFOUNbbpwpsEB278SWhiXjyXwgm3m-6H497wvTav4k2Nm3f-srdfrd9PFk-6WwC4OhwQZV6A2kuoReXbl6gGPrdAXlCYvPb5dt7T00R2PUUdJb-VKEZOzw3VsRpFa5xi9XtlXfdCryc/s1483/IMG_20240610_133637.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1483" data-original-width="912" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxiIg4L2DE7VggE6bU4V_kke-8QMj-ueDej-_QlK3bwOrXb9uWFOUNbbpwpsEB278SWhiXjyXwgm3m-6H497wvTav4k2Nm3f-srdfrd9PFk-6WwC4OhwQZV6A2kuoReXbl6gGPrdAXlCYvPb5dt7T00R2PUUdJb-VKEZOzw3VsRpFa5xi9XtlXfdCryc/w394-h640/IMG_20240610_133637.jpg" width="394" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Ira Rumpoko </span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;">“<b>Ira</b> </span><span style="font-size: large;"><b>Rumpoko :</b> <i>“Untuk sidang gugatan Hak Waris ini, saya didampingi 10 Pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur. Kalau nama-namanya jangan sekarang nanti akan saya kabari"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Anak adalah anugrah dan buah cinta kasih dari pasangan suami istri yang wajib di besarkan, dicintai, dilindungi dan didik. Sebagai orang tua, berbagai upaya dilakukan agar anak-anaknya tumbuh dewasa dan mengenyam pendidikan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan hal ini pulalah yang akan  diperjuangkan istri Ke- 3 Almarhum Eddy Rumpoko, Wahyuningtyas Sahariyanto Lie atau yang lebih akrab diapnggil Ira Rumpoko (44), wanita berdarah blasteran Belanda, China dan Jawa untuk kedua anaknya dari pernikahannya dengan Eddy Rumpoko (Alm) mantan Walikota Batu 2 periode (2007 - 2017) yang juga mantan narapidana kasus Korupsi Suap OTT KPK pada tahun 2017 lalu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Upaya yang akan dilakukan Ira Rumpoko dalam waktu dekat ini adalah gugatan hak waris untuk kedua anaknya (AH usia 15 tahun dan TYS usia 9 tahun) melalui gugatan ke Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang. Hal ini seperti yang disampaikan Ira Rumpoko kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Senin dinihari, 10 Juni 2024 pukul 02.30 WIB atau pukul 23.30 waktu Turkey </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Ira Rumpoko yang saat ini masih berada di Turkey setelah dari Belanda, gugatan hak waris yang akan dilakukannya bukan semata-mata karena materi tetapi sebagai hak anak dari ayah biologisnya sesuai dengan hukum agama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Saat ini saya masih di Turkey setelah dari Belanda untuk urusan bisnis, dan sambil mempersiapkan dokumen gugatan hak Waris untuk saya serahkan ke pengacara saya,"</i> kata Ira Rumpoko saat menghubungi beritakorupsi.co pada Senin dinihari, 10 Juni 2024 pukul 02.30 wib atau pukul 23.30 waktu Turkey </div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Ini bukan semata-mata karena materi. Kalau masalah materi, penghasilan saya lebih dari cukup karena sejak dulu sebelum menikah dengan almarhum suami, saya sudah punya usaha bisnis. Tapi ini adalah sebagai hak anak dari ayah biologisnya sesuai dengan hukum agama,"</i> lanjut Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Ira Rumpoko menjelaskan, gugatan hak waris akan diwakilkan kepada tim pengacaranya baik dari kantor Konsultan Hukum Wahyuningtyas maupun beberapa pengacara dari Jakarta</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Nanti gugatan akan dilakukan melalui Tim Pencarian saya dari Konsultan Hukum Wahyuningtyas maupun beberapa pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur yang jumlahnya sekitar sepuluh orang. </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Kalau nama-namanya jangan sekarang nanti akan saya kabari,"</i> ucapnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat disinggung tentang dirinya bersama almarhum Eddy Rumpoko semasa hidupnya di masyarakat Malang Raya maupun dilingkungan pejabat, Ira Rumpoko mengatakan banyak yang tau</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahkan, lanjut Ira Rumpoko, pada tahun 2015 saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, dirinya (Ira Rumpoko) bersama Eddy Rumpoko (Alm) selalu bersama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Masyarakat maupun pejabat banyak yang tau dan mengenal saya. Saya bukan sembunyi-sembunyi tetap almarhum suami saya yang selalu melarang. Pada saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015, saya ikut kampanye,"</i> ungkap Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Saya selalu mensupport suami menjalan tugas sebagai Walikota. Bahkan banyak program-program pemerintah yang ikut saya bantu walau secara tidak langsung,"</i> lanjut Ira Rumpoko membeberkan </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Membantu secara tidak langsung menurut Ira Rumpoko adalah, bahwa Ira Rumpoko sering memberikan saran kepada sang suaminya yaitu Eddy Rumpoko (Alm) saat menjabat sebagai Walikota Batu</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Memang tidak secara langsung,  tapi saya sering memberikan saran bahkan suami sering minta pendapat untuk program-program pemerintahan,"</i> kata Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disinggung tentang hubungan sehari-hari sebagai suami istri, Ira Rumpoko mengajarkan tidak ada masalah. Karena rencana setelah purna dari jabatan Walikota atau setelah bebas dari penjara akan hidup bersama. Tetapi rencana itu gagal karena Tuhan berkehendak lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Nggak ada masalah baik-baik saja. Bahkan rencana kami, setelah suami purna dari jabatan Walikota atau setelah bebas dari penjara kita akan hidup bersama membesarkan anak-anak. Tapi gimana lagi Tuhan berkehendak lain kan,"</i> ucap Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat disinggung kembali tentang dirinya apakah sudah jiarah ke makam almarhum suaminya, Ira Rumpoko mengakui belum karena kesibukannya di luar negeri untuk urusan usaha bisnis tetapi acara dia sebagaimana ajaran Islam selalu dilakukan </div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Sampai saat ini belum karena saya masih sibuk. Tetapi saya selalu mengirim doa dan selalu mengadakan doa sesuai agama Islam untuk almarhum suami saya. Kalau saya kembali ke Indonesia saya dan anak-anak pasti jiarah,"</i> ucapnya. (Jnt)</div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div>

News Opini Pendidikan Perdata Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Dalam Waktu Dekat Daftarkan Gugatan Hak Waris

   Ira Rumpoko  “ Ira   Rumpoko : “Untuk sidang gugatan Hak Waris ini, saya didampingi 10 Pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur. Kalau nama...

»

Provinsi Jawa Timur "Meraih Medali" Menjadi 18 Dari 38 Kepala Daerah Terseret Kasus Korupsi

<div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj89Qk9ccJy83JlODWszRy3HYHwMfvXPwxkifScypTg3OMhRMNJTAQ_S7AaGh794II6W-onpZloAxkSFT5a58Rk8BAFLUjN88mv7A1IsvRN78gPu_sjf61Do0hNwvMecfgEOHc48sr4qwjqV-O8g0u_uHNElTh2S8BLZxkDiCuOWXStdm_0xrueBogmAEk/s983/MIG-Bupati-Sidoarjo-Muhdlor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><span style="color: red; font-size: x-small;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="983" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj89Qk9ccJy83JlODWszRy3HYHwMfvXPwxkifScypTg3OMhRMNJTAQ_S7AaGh794II6W-onpZloAxkSFT5a58Rk8BAFLUjN88mv7A1IsvRN78gPu_sjf61Do0hNwvMecfgEOHc48sr4qwjqV-O8g0u_uHNElTh2S8BLZxkDiCuOWXStdm_0xrueBogmAEk/w640-h360/MIG-Bupati-Sidoarjo-Muhdlor.jpg" width="640" /></span></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (Foto Google)</span></td></tr></tbody></table><b style="font-family: sans-serif; text-align: left;"><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </span></b></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Jawa Timur adalah salah satu dari 38 Provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 48.036, 84 Km dengan jumlah penduduk 41.149 juta jiwa (Statistik BPS 2023) yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, dan 18 Bupati/Walikotanya  terseret kasus Korupsi setelah KPK menetapkan Bupati Sidoarjo <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor sebagai Tersangka</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box;"><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;">Ke- 18 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) tersebut adalah ;</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">1. Walikota Madiun, Bambang Irianto </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">2. Bupati Jombang, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Nyono Suharli Wihandoko</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">3. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">4. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">5. Bupati Nganjuk, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Novi Rahman Hidayat</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">6. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">7. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">8. Bupati Malang, Rendra Kresna </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">9. Walikota Malang, M. Anton</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">10. Walikota Batu, Eddy Rumpoko </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">11. Walikota Blitar, M. <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Samanhudi Anwar</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">12. Walikota Mojokerto, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Masud Yunus</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">13. Bupati Pamekasan, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Achmad Syafii</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">14. Bupati Bangkalan, KH. <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #666666;">Fuad Amin Imron (Alm)</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">15. Bupati Bangkalan, KH. <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">R. Abdul Latif Amin Imron</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">16. Walikota Probolinggo H.M. Buchori </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">17. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">18. Bupati Sidoarjo, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (Tersangka)</span></span></div></div></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Sementara 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Lamongan dan Bondowoso masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><br /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Penetapan tersangka Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor oleh KPK adalah hasil pengembangan dari kasus korupsi tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 25 dan 26 Januari 2024</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: #f2f2f2; box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;"><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;">Saat itu (Senin, 25 dan 26 Januari 2024), Tim penyidik KPK mengamankan sebanyak 11 orang, termasuk salah satu keluarga Gus Muhdlor. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;">Dari 11 orang yang diamanahkan KPK, hanya2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi pemotongan pajak intensif ASN antara 10 hingga 30 persen tahun 2023 sebesar Rp2,7 miliar, yakni SW (Siska Wati) selaku Bendahara sekaligus Kepala Bagian (Kabag) Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, dan AS (Ari Suryono) selaku <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box;">Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo </span></div></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;">"Melalui analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi, termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya. Tim penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain (Bupati) yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata </span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;">Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (Senin, 16 April 2024)</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dari 18 Bupati/Walikota tersebut, sebanyak 17 diantaranya sudah menyandang gelar Narapidana/mantan Narapidana Koruptor dan bahkan ada yang meraih gelar alias diadili sebanyak 2 kali hingga ada yang meninggal saat menjalani hukuman di penjara. </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sedangkan 1 orang lagi masih menyandang gelar Tersangka yaitu <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor selaku Bupati Sidoarjo yang mengikuti jejak pendahulunya, yaitu mantan Narapidana Saiful Ilah</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dari 18 Bupati/Walikota tersebut, s<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">ebanyak 5 diantaranya diadili sebanyak 2 kali karena kasus Korupsi Suap, Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu ;</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">1. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa;<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">2. Walikota Batu, Eddy Rumpoko (Alm)</span><span style="font-family: inherit;">;</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">3. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah;</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">4. Bupati Malang, Rendra Kresna </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">5. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (status Tersangka belum diadili)</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Pertanyaannya adalah, adakah yang akan terseret sebagai Tersangka baru dalam <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: #f2f2f2; box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;">kasus Korupsi pemotongan pajak intensif ASN di</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"> Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo ?</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;">Lalu bagaimana dengan </span></span><span style="color: #1a1a1a; font-family: inherit;">penyelidikan / penyidikan yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Bondowoso terkait kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK yang menyeret Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro, dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen serta 2 pengusaha Kontraktor )</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;">Bagaimana pula dengan penyidikan </span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;">yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Lamongan terkait kasus dugaan Korupsi</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"> pembangunan kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan ??? (</span></span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a; font-family: Roboto, sans-serif;">*)</span></div>

News Opini Tipikor Provinsi Jawa Timur "Meraih Medali" Menjadi 18 Dari 38 Kepala Daerah Terseret Kasus Korupsi

  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (Foto Google) BERITA KORUPSI .co -  Jawa Timur adalah salah satu dari 38 Provinsi di In...

»

Perkara Dugaan Korupsi Emas Lanjut, Praperadilan Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said Ditolak.

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuBzCPJMXyiLW8gzeNAR_pzhYGSGop-thU-gz6_AZOYnbEa7uX4iav5KoxH6xZayCbZ7uJLUMy6p8-ae2POgfmncP1Xi9iN1UoWb8zAJLZyLuxPEqiwuhTCXjmSGUj61VoF8HmApp-y3_y6XdZtN-t1ZAVZqsWRIXtJiBLk7HWAJ-BKH6PWfjZqxBNnIk/s660/IMG_20240319_013911.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="444" data-original-width="660" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuBzCPJMXyiLW8gzeNAR_pzhYGSGop-thU-gz6_AZOYnbEa7uX4iav5KoxH6xZayCbZ7uJLUMy6p8-ae2POgfmncP1Xi9iN1UoWb8zAJLZyLuxPEqiwuhTCXjmSGUj61VoF8HmApp-y3_y6XdZtN-t1ZAVZqsWRIXtJiBLk7HWAJ-BKH6PWfjZqxBNnIk/w640-h430/IMG_20240319_013911.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span></div><div style="text-align: justify;">Kasus dugaan Korupsi Emas PT Antam (Aneka Tambang, Tbk), salah satu perusahaan BUMN yang terjadi pada tahun 2018 lalu yang merugikan negara seberat 1.136 Kg atau sebesar Rp1,2 triliun tetap berlanjut ke pengadilan Tipikor setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaksa Selatan (PN Jaksel), Senin, 18 Maret 2024, menolak Praperadilan yang diajukan oleh Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said terhadap Kejaksaan Agung RI atas penetapannya sebagai Tersangka </div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Tersangka Budi Said dalam sidang praperadilan didampingi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, namun hasilnya gagal untuk bebas dari balik jeruji besi alias penjara sejak Budi Said ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung RI beberapa waktu lalu. </div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Pertimbangan Majelis Hakim, sesuai Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mengatur dengan jelas Objek Praperadilan.</div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pengggugat Budi Said, karena  Sprindik yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kejaksaan Agung RI bukanlah Objek Praperadilan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Terbukti Korupsi Emas Antam Sebesar Rp87,067 M, Eksi Anggraeni Broker PT Antam Surabaya 01 Divonis 7 Tahun Penjara (Dalam Tahanan Kota) - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/12/terbukti-korupsi-emas-antam-sebesar.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/12/terbukti-korupsi-emas-antam-sebesar.html</a> </span><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Sebelumnya, keterlibatan konglomerat Surabaya Budi Said dalam kasus perkara Korupsi Emas PT Antam disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan Terdakwa Eksi Anggraini selaku Broker penjualan emas Butik emas logam mulia (Belm) PT Antam, Tbk Surabaya 01; Endang Komara (Kepala Belm PT Antam Tbk Surabaya 01); Ahmad Purwanto selaku General Traiding and Manufakturing Service PT. Antam Pulo Gadung dan Misdianto (Bagian Administrasi Back Ofice UBPP Belm PT Antam, Tbk Surabaya 01) </div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg.</div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Majelis Hakim mengatakaan, “Diperoleh fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kerja sama yang sedemikian rupa dan berkesesuaian dengan kesaksian oleh Terdakwa Eksi Anggraini, Saksi Budi Said bersama-sama dengan Saksi Endang Komaro, Saksi Misdianto dan Saksi Ahmad Purwanto sesuai fakta-fakta hukum timbulnya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara”. (*)</div>

News Opini Tipikor Perkara Dugaan Korupsi Emas Lanjut, Praperadilan Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said Ditolak.

BERITA KORUPSI .co -  Kasus dugaan Korupsi Emas PT Antam (Aneka Tambang, Tbk), salah satu perusahaan BUMN yang terjadi pada tahun 2018 lalu ...

»

Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si Kunjungi Korban Laka Di ke RS Ubaya Surabaya

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJpzNtDZUpqc9ozTwNZTkJRjuOHOyLLH75PTkgM8Rfscc7U8ruqqyNVomMQLhxQYuj24MIDrzid1C_80PpeHLiQpdU3wnOCp91lqOsKBacstV7HugLGxDnf7tJlGy4xfgppbp0tC4OgcWl6dGIgtFku11YTM3LsZMALBXYV7Ei9r8rNx5XIY096XyGc5M/s593/IMG-20240306-WA0048.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="343" data-original-width="593" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJpzNtDZUpqc9ozTwNZTkJRjuOHOyLLH75PTkgM8Rfscc7U8ruqqyNVomMQLhxQYuj24MIDrzid1C_80PpeHLiQpdU3wnOCp91lqOsKBacstV7HugLGxDnf7tJlGy4xfgppbp0tC4OgcWl6dGIgtFku11YTM3LsZMALBXYV7Ei9r8rNx5XIY096XyGc5M/w640-h370/IMG-20240306-WA0048.jpg" width="640" /></a></div><span style="background-color: white; font-family: -apple-system, ".SFNSText-Regular", "San Francisco", Roboto, "Segoe UI", "Helvetica Neue", "Lucida Grande", sans-serif;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #222222;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #222222;">.co</span></span></b><span style="color: #222222; font-size: 15px;"> - </span></span></div><div class="td-post-content" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: -apple-system, ".SFNSText-Regular", "San Francisco", Roboto, "Segoe UI", "Helvetica Neue", "Lucida Grande", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px;"><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Sebagai rasa simpati dan peri kemanusiaan maupun rasa kepedulian serta tugas sebagai pelayan masyarakat, Kepala Satuan Lalu lintas (Kasatlantas) Polisi Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si bersama Wakasatlantas Kompol. Akhmad Fani Rakhim, S,Psi., S.I.K., M.Psi., Psikolog dan Kanit Laka Iptu Suryadi, SH mengunjungi korban laka lantas yang dirawat di RS Ubaya (Universitas Surabaya) dengan kondisi patah tulang</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Kegiatan yang dilakukan Kasatlantas Polrestabes Surabaya bersama Tim-nya adalah merupakan bentuk kepedulian Kepolisian khususnya keluarga besar Satlantas Polrestabes Surabaya terhadap korban kecelakaan lalu lintas.</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Dalam Kegiatan Operasi Keselamatan melalui program Peduli Korban Laka Lantas, seluruh keluarga besar Satlantas Polrestabes Surabaya memberikan bentuk perhatian berupa Taliasih dengan harapan dapat meringankan beban dan memberikan kebahagiaan bagi para korban yang sedang menjalani masa pemulihan. </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Dalam Rangka Operasi Keselamatan tahun 2024,  Satlantas Polrestabes Surabaya mengajak seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu waspada dan berhati-hati serta tertib berlalulintas saat berkendara di jalan raya<br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si menekankan "Stop Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Keselamatan Kemanusiaan". (*)</p></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si Kunjungi Korban Laka Di ke RS Ubaya Surabaya

  BERITA KORUPSI .co -  Sebagai rasa simpati dan peri kemanusiaan maupun rasa kepedulian serta tugas sebagai pelayan masyarakat, Kepala Sat...

»

Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Masih Berduka

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Ira Rumpoko:</u></b> “Selama pernikahan saya dengan almarhum suami sejak 2013 lalu, saya selalu mendampinginya, memberi dukungan, saran, masukan agar almarhum menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat dan selalu berhati-hati walau tidak diketahui masyarakat secara langsung. Dan kami berencana akan hidup bersama setelah akhir jabatannya tapi takdir berkata lain.”</span>  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhckaBPxw7hqGby4gg3A7HnMrnjwJlM3MycEdx0iOWqmGGCR5sb9nQtAhPPhS6d0GQvk3zv5eeJyXSZxL5OPTBYMgBe7HWFt6YXN9t06kt6DEHs-23yMnRYU7-pS48lqCQeiSvSwKznzBh754FRYR483lEa7QpP4Su-GzKZn7c41Y-BLpGKioTsE2jqEAU/s505/Ira.1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="505" data-original-width="310" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhckaBPxw7hqGby4gg3A7HnMrnjwJlM3MycEdx0iOWqmGGCR5sb9nQtAhPPhS6d0GQvk3zv5eeJyXSZxL5OPTBYMgBe7HWFt6YXN9t06kt6DEHs-23yMnRYU7-pS48lqCQeiSvSwKznzBh754FRYR483lEa7QpP4Su-GzKZn7c41Y-BLpGKioTsE2jqEAU/w392-h640/Ira.1.jpg" width="392" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Wahyuningtyas Sahariyanto Lie atau Ira Rompoko wanita cantik kelahiran 1980 atau berusia 44 tahun, berdarah blasteran Belanda, China dan Jawa ini, masih merasakan duka mendalam atas kepergian almarhum Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu yang meninggal 47 hari yang lalu tepatnya pada tanggal 30 November 2023 di usia 63 (kelahiran 8 Agustus 1960)<br /><br />Ira Rompoko adalah istri ke- 3 almarhum Eddy Rumpoko yang menikah secara agam Islam pada tahun 2013 lalu. Dan sebelum melangsungkan pernikan, Ira dan alm. Eddy Rumpoko sudah saling mengenal sebelum alm. Eddy Rumoko menjabat Walikota Batu di periode pertama yaitu tahun 2007 silam. Hal ini dikatakan Ira Rumpoko kepada beritakorupsi.co dalam wawancara khusus melalui telepon, pada Senin, 15 Januari 2024<br /><br />Istri Alm. Eddy Rumpoko sebelumnya adalah Aprilia Sulistyowati yang menikah pada tahun 1983 di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngantang, Kabupaten Malang dengan dikaruniai seorang anak<br /><br />Pada November 1986, Alm. Eddy Rumpoko berpisah dengan Aprilia Sulistyowati sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor PA.m/19/K.a/384/86<br />  <br />Setahun berikutnya, yaitu pada Januari 1987, Eddy Rumpoko menikah dengan Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si dan dikarunia 2 orang anak<br /><br />Sebelumnya, kabar tentang adanya istri ke- 3 almarhum Eddy Rumpoko, sudah terdengar lama oleh  Wartawan beritakorupsi.co pada saat Almarhum Eddy Rumpoko terjerat kasus perkara Korupsi tangkap tangan atau OTT KPK pada tahun 2017 lalu hingga kasus perkara kedua yang diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada tahun 2022 lalu<br /><br />Namun kabar tersebut hanya sekedar kabar “burung” yang tak bisa dipercaya karena tak satupun yang mengetahui dan menjelasakannya secara terus terang dengaan alasan “hanya dengarnya begitu”. <br /><br />Bertahun-tahun rasa penasaran Wartawan beritakorupsi.co untuk mengungkap sosok salah satu wanita muda dalam kehidupan almarhum Eddy Rumpoko menjalankan tugas sebagai Walikota Batu pun terjawab, bermula dari pertemanan disalah satu Sosial Media dengan Ira Rumpoko pada tanggal 28 Desember 2023.<br /><br />Pada Sabtu, 13 Januari 2024, Ira Rumpoko pun bersedia memberikan nomor HP/WhastAppnya kepada Wartawan beritakorupsi.co. Yang menurut Ira Rumpoko,  tak satupun teman di Sosisal Media (Sosmed)-nya termasuk Wartawan diberikan nomor kontak atau HP-nya<br /><br />Pada Senin, 15 Januari 2024 sekitar pukul 11.39 WIB, Ira Rumpoko bersedia di wawancari Wartawan beritakorupsi.co dan dilanjutkan pada pukul 18.23 WIB <br /><br />Dalam wanwancara tersebut, Ira Rompoko mengatakan bahwa hubungannya dengan  almarhum Eddy Rumpoko bukanlah berita baru karena sudah diketahui banyak kalangan <br /><br />“Bukan berita baru lagi ini sudah lama,” kata Ira Rumpoko yang saat ini tinggal di Pulau Dewata, Bali<br /><br />Ira Rumpoko menceritakan, sebelum pernikahannya dengan almarhum Eddy Rumpoko, dirinya sudah lama saling kenal sebelum almarhum menjabat Walikota Batu pada tahun 2007, dan baru menika pada tahun 2013<br /><br />“Kita sudah lama saling kenal sebelum almarhum suami menjadi Walikota. Saya menegenal almarum, saat itu saya baru pulang dari Holland (Belanda) terus ke rumah keluarga di Kota Malang,” ucapnya <br /><br />Ira Rumpoko menjelaskan, awal perkenalannya dengan almarhum tak terpikir atau terbayang untuk menikah. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan asmara pun tumbuh dan berlanjut ke jenjang pernikaham bukan karena Eddy Rumpoko menjabat sebagai Walikota Batu tetapi karena rasa cinta<br /><br />“Sejak awal saya tidak berpikir untuk menikah dengan almarhum. Tapi takdir berkata lain. Kami menikah tahun 2013 dan secara agama itu sah. Saya menikah dengan almarhum bukan karena jabatan dan harta tapi karena kami memang benar-benar saling mencintai,” ucapnya terus terang<br /><br />Ira Rumpoko mengatakan, selama pernikahannya dengan almarhum Eddy Rumpoko, dirinya selalu mendampingi, memberi dukungan, saran, masukan agar suaminya menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat dan selalu berhati-hati walaupun perannya tidak diketahui masyarakat secara langsung<br /><br />“Peran saya kepada suami dari balik layar aja. Suami menjadikan saya sebagai harapanya, semangat hidupnya,” kata Ira Rumpoko yang mengaku hobby maen golf <br /><br />Disinggung saat almarhum Eddy Rumpoko terjerat kasus Korupsi OTT KPK pada tahun 2017, perkara kedua tahun 2022 hingga Eddy Rumpoko meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013, Ira Rumpoko mengakatakan tetap mendamipingi dan saat ini masih merasakan kesedihan yang mendalam bahkan tak berniat untuk menikah lagi<br /><br />“Saya selalu memberi dukungan, memberi perhatian biarpun tidak diketahui orang lain. Cinta saya kepada suami bukan karena jabatan dan harta tapi ketulusan. Kesedihan yang tidak bisa saya ceritakan karena kehilangan suami. Saya pun tidak berniat untuk menikah cukuplah cinta suami dalam hati saya,” ucapnya<br /><br />“Kami sudah berjaji untuk hidup bersama selamanya setelah jabatannya berakhir tapi takdir berkata lian Tuhan memanggilnya. Dan sayapun tidak mengharapakan apapun atas kepergian suami. Saya hanya berdoa agar almarhum tenang disisiNya,” lanjutnya mengakhiri wawancara. (Jnt)<br /></div>

News Opini Regional Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Masih Berduka

Ira Rumpoko: “Selama pernikahan saya dengan almarhum suami sejak 2013 lalu, saya selalu mendampinginya, memberi dukungan, saran, masukan ag...

»

Tahun 2023 Jumlah Perkara Korupsi Menurun, Penegakan Hukum Tercoreng

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Korupsi sepertinya pilih tebang, banyak laporan tidak mendapat respon dari aparah penegak hukum. Mengapa?#</span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Oq3qT94dlxuM7K1CZUrtUntmmDdjzjr4cMH3CwQkHR0eehKHE8fMym-1y3WI8ZprZQqiQAPc4Z3wpm2zn6IU2QDNVLQc7Ick4WMplLJdZlWM-HYrXE2-45KYztOof4gbSl5Yp0rHMbBnbz64keePWR1lK1GO3uSHxEUzOVaJ7vqOx-nkwmCtTTwYiKw/s1184/BK-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="535" data-original-width="1184" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Oq3qT94dlxuM7K1CZUrtUntmmDdjzjr4cMH3CwQkHR0eehKHE8fMym-1y3WI8ZprZQqiQAPc4Z3wpm2zn6IU2QDNVLQc7Ick4WMplLJdZlWM-HYrXE2-45KYztOof4gbSl5Yp0rHMbBnbz64keePWR1lK1GO3uSHxEUzOVaJ7vqOx-nkwmCtTTwYiKw/w640-h290/BK-1.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Selama tahun 2023, jumlah perkara Korupsi yang disidangkan khusunya di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dari 39 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 1 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) serta dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami penurunan sebesar 21,9% atau sebanyak 149 perkara, bila  dibandingkan tahun 2022 sebanyak 191 perkara (lihat gambar), namun di tahun 2023 inipula penegakan hukum tercoreng karena Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bondowoso, Jawa Timur, dan Ketua PKP RI ditetapkan sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi serat Narapidana Korupsi jadi Pahlawan Nasional<br /><br />Dari 149 perkara tersebut, ada sisa perkara tahun 2022 sebanyak 89 perkara, sehingga total perkara yang di sidangkan selama tahun 2023 adalah sebanyak 238 perkara. Dari 238 perkara tersebut, sebanyak 188 perkara sudah putus (Vonis), jadi yang masih tersisa untuk disidangkan atau diselesaikan tahun 2024 sebanyak 50 perkara<br /><i><br />“Perkara tahun ini menurun 21,9 persen atau sebanyak 149 kalau tahun kemarin 191 perkara. Sisa perkara tahun 2022 sebanyak 89 perkara. Jadi yang sudah putus 188 perkara dan sisanya 50 perkara akan diselesiakan tahun depan,”</i> kata Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya, Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 29 Desember 2023.<br /><br />Aneh dan menggelitik, antara menurunya jumlah perkara Korupsi selama tahun 2023 dengan tercorengnya penegakan hukum, mengundang berbagai pertanyaan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum (APH) baik Kejaksaan, Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pelaksana dari Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebagai negara hukum <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah menurunya jumlah perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan  Tipikor pada PN Suarabaya yang diajukan oleh JPU dari 39 Kejari, 1 Kejati Jatim dan KPK menunjukan bahwa memang penurunan yang sunggug-sungguh atau ada pilih tebang?<br /><br />Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan, tak sedikit pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi namun oleh JPU hanya dijadikan sebagai penonton alias saksi. Mengapa?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana proses penegakan hukum di negara hukum oleh aparat penegak hukum terhap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi?, dan bagaimana perilaku aparat penegak hukum itu sendiri?<br /><br />Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbnyi : Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termaktub dalam batang tubuh konstitusi. <br /><br />Sayangnya, identias “negara hukum” dituding masyarakat tak layak mengibarkan bendera negara hukum tetapi kewenanangan dan kekeuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri dengan dibungkus “kata” penegakan hukum, tetapi justru penegakan hukum saat ini telah tercoreng oleh aparat penegak hukum itu sendiri<br /><br />Mengapa demikian? Sebab di usia ke-79 tahun, usia yang sangat tua dan deswasa, namun negara hukum (rechtstaat) kian darurat menyelimuti negara Indonesia sebagai negara hukum dengan perilaku aparat penegak hukum itu sendiri, menyusul semakin banyaknya problem hukum yang bermunculan, seakan menutupi kasus-kasus Korupsi besar yang belum terselesaikan. <br /><br />Lalu bagaimana jadinya nasib negara Indonesia sebagai negara hukum, sementara banyak aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum mulai dari penganiayaan, pembunuhan, narkoba hingga Korupsi termasuk salah seorang  mantan Walikota yang berstatus Narapidana Korupsi dan mantan Narapidana Korupsi yang meninggal justru diangkat sebagai pahlawan nasinal dan di makamkan di Taman Makan Pahlawan dan negarapun diam. Mengapa?<br /><br />Dalam cacatatan Redaksi beriakorupsi.co selama tahun 2023, ada beberapa kasus yang menarik dan mencoreng penegakan hukum di negara hukum oleh aparat penegak hukum<br /><br />Yang pertama, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI Periode 2021 - 2023, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto tertangkap tangan KPK pada Selasa, 25 Juli 2023<br /><br />Kedua, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Jawa Timur, Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus Kejari) Bondowoso, Jawa Timur, Alexander Kristian Diliyanto Silaen tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 15 November 2023 kasus dugaan Korupsi Suap penyelesaian perkara<br /><br />Kasus tangkap tangan atau OTT KPK terhadap Kepala Kejaksaan Negeri di Jawa Timur atau bahkan di Indonesia adalah untuk yang kedua kalinya, setelah KPK melakukan tangkap tangan untuk yang pertama pada Selasa, 2 Agustus 2017 terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rudi Indra Prasetya terkait penanganan kasus Korupsi Dana Desa<br /><br />Ketiga, ditetapkannya Ketua KPK RI, Firli Bahuri mantan Korps Kepolisian RI Berpangkat Komisaris Jnderal (Komjen) atau Bintang Tiga sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi oleh Polda Metro Jaya pada Rabu, 22 November 2023. <br /><br />Dan kasus ini adalah untuk yang pertama kalinya terjadi sejak pemerintah membentuk Lembaga Anti Rasuah, lembaga penegak hukum yang sangat ditakuiti oleh para pejabat di negara hukum<br /><br />Dan keempat, dimakamkannya Narapidana Korupsi Gratifikasi yang juga mantan Narapidana Korupsi Suap OTT KPP yaitu Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu periode 2007 - 2017 yang meninggal pada Rabu 30 November 2023 di makamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surapti, Kota Batu<br /><br />Pemakaman Narapidana Korupsi Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu periode 2007 - 2017 bukan karena menerima penghargaan tanda jasa atau tanda kehormatan sebagaimana dalam UU No. 20 tahun 2009 , namun melainkan atas usulan istri almarhum Eddy Rumpoko, Dewanti Rumpoko mantan Walikota Batu periode 2017 - 2023 kepada Legiun Vetaran Kota Batu<br /><br />Anehnya adalah, sikap pemerintah terkesan diam saat almarhum Eddy Rumpko di makamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surapti, Kota Batu. Namun setelah viral di media sosial, salah satunya di akun Tiktok beritakorupsi.co yang ditonton sebanyak 2,3 juta lebih barulah ada komentar dari berbagai pihak termasuk adanya surat dari Markas Besar TNI KomandoGarnisun Tetap (Kaskogartap) III/Surabaya menyurati Pj. Walikota Batu untuk dilakukan evaluasi dan meninjau ulang sekalipun Pj. Walikota Batu mengatakan kepada beritakorupsi.co, “kurang paham tentang itu”. Ada apa?<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa Legiun Veteran Kota Batu menyetujui permohonan istri almarhum Eddy Rumpokok, Dewanti Rumpoko? Mengapa Legiun Vetetan Kota Batu tidak berkoordinasi dengan Markas TNI di Malang Raya atau di Jawa Timur? Atau memang usulan itu dianggap sesuai dengan UU No. 20 tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan?<br /> <br />Pertanyaannya adalah, kalau memang Indonesia adalah negara hukum sesuai yang diamanatkan UUD 1945, apakah revolusi mental hanya ucapan di mulut dimana mulut tak terbakar mengucapkan api dan lidah tak bertulang? <br /><br />Sementara masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Korupsi sepertinya pilih tebang, banyak laporan-laporan dari masyarakat kepada apar penegak hukum namun tidak mendapat respon. <br /><br />Lalu bagaimana revolusi mental itu secara nyata khususnya terhadap para aparat penegak hukum? Apakah revolusi mental itu sama dengan no viral no justice, no many no justice dan no power no justice?. (*)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tahun 2023 Jumlah Perkara Korupsi Menurun, Penegakan Hukum Tercoreng

#Masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Korupsi sepertinya pilih tebang, banyak laporan tidak mendapat respon dari ap...

»