0
Benarkah Kasus Perkara Dugaan Korupsi Pemotongan Dana Insentif Pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan Sudah Diatur Mulai Dari Persidangan, Tuntutan Hingga Putusan? Sebab Informasi Dari Salah Satu Narasumber menyebutkan bahwa yang dilaporkan oleh para pegawai BPKPD Ke Kejaksaan Adalah Agung Wara Laksana Selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4). Bahkan Yang Pertamakali Di Geledah Kejari Kabupaten Pasuruan Adalah Kantor Agung Wara Laksana Selaku Kepala Bidang Bidang P4 Di Jln. Panglima Sudirman Kab. Pasuruan”

BERITAKORUPSI.CO –
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, menyeret Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi pemotongan dana Insentif pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan sebanyak 150 orang periode IV yakni Otober – Desember 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp610.870.000

Kasus ini tidak jauh beda dengan kasus Korupsi Suap tagkap tangan atau OTT KPK di Sidoarjo pada  tanggal 25 - 26 Januari 2024, terkait Pemotongan dan Penerimaan Uang atau pajak intensif pegawai (ASN) Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo

Kasus perkara dugaan Korupsi pemotongan dana Insentif pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan ini sedikit menggelitik dan menimbulkan berbagai pertanyaan, diantaranya adalah Pasal dalam surat dakwaan JPU yang dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan yang menyebutkan, bahwa terdakwa telah melakukan pemotongan dana insentif pengawai BPKPD Kabupaten Pasuruan sebanyak 151 orang periode ke- IV yakni Otober – Desember 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp610.870.000 sebagaiman dalam Pasal 12 e UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Huruf e berbunyi : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;  
Disisi lain, JPU menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan telah menerima uang yang dianggap Suap sebesar Rp610.870.000 (dari saksi Anik Kusniyah sebesar Rp190.000.000 dan dari saksi Agung Wara Laksana sebesar Rp420.870.000) sebagaimana Pasal 11 UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pertanyaannya adalah, apakah Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan melakukan sendiri pemotongan dana insentif pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan sebanyak 151 orang periode ke- IV yaitu Oktober – Desember 2023 lalu? Atau ada pegawai lain yang turut serta?

Kalau  JPU menyebutkan, bahwa Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan telah menerima uang  yang dianggap Suap sebesar Rp610.870.000 (dari saksi Anik Kusniyah sebesar Rp190.000.000 dan dari saksi Agung Wara Laksana sebesar Rp420.870.000), mengapa saksi Anik Kusniyah dan dari saksi Agung Wara Laksana tidak dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa selaku pemberi Suap sebagaimana dalam Pasal 13 UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dan Mengapa JPU hanya menyeret 1 (satu) orang Tersangka untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara ini? Atau ada sesuatu yang tersembunyi dalamperkara ini yang membuat masyarakat bingung terutama Majelis Hakim yang mengadilinya?

Benarkah Terdakwa Akhmad Khasiani selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan “dikorbankan untuk menyelamatkan yang lain”? lalu siapa? Jabatannya apa? Benarkah kasus perkara dugaan Korupsi Pemotongan Dana Insentif Pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan sudah diatur mulai dari persidangan, Tuntutan hingga Putusan?

Benarkah bahwa dana isentif yang seharusnya diterima 151 orang pegawai BPKPD Kabupaten Pasurun dilakukan pemotongan sebesar 30 persen sejak Januari hingga Desember 2023? Benarkah bahwa 10 persen dari dana insentif yang dipotong yang disimpan di Brangkas kantor BPKPD untuk diberikan sebaagai dana insentif termasuk untuk undian biaya Umroh, undian hadiha lainnya serta untuk pihak-pihak lain sesuai permintaan atau proposal yang masuk? Sedangkan yang 20 persen dikelola oleh salah seorang pejabat di BPKPD ?

Sebab salah seorang narasumber yang minta namanya dirahasikan kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa Terdakwa Akhmad Khasiani dan sudah diatur semua termasuk persidangan, tuntutan dan hukuman. Karena yang dilaporan oleh para pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan ke Kejaksaan bukan Terdakwa Akhmad Khasiani melainkan Agung Wara Laksana selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan

“Terdakwa Akhmad Khasiani ini kasihan, Cuma karena Dia sebagai Pimpinan jadi harus bertanggung jawab. Dia dikorbankan. Jadi persidangan ini sudah diatur mulai sidang online dan hukuman ringan,” kata Sumber kepada beritakorupsi.co yang minta namanya dirahasiakan, Senin, 24 Juni dan Jumat, 28 Juni 2024
“Sebenarnya yang dilaporkan oleh para pegawai BPKPD dengan mengirim surat kaleng ke Kejaksaan bukan Terdakwa ini tetapi Kabidnya yaitu Agung Wara Laksana. Yang pertama di geledah Kejaksaan itu adalah kantor Kabid di Jalan Panglima Sudirman,” ungkap Sumber

“Bahwa potongan dana insentif yang seharusnya di terima pegawai itu adalah 30 persen. Jadi yang 10 persen itulah yang disimpan di Brangkas Dinas. Inilah yang akan dibagi-bagi termasuk untuk undian umroh, undian berhadiah, dan pihak-pihak lain sesuai proposal yang masuk. Jadi yang 20 persen lagi itu ada di Kabidnya. Jadi para saksi yang diperiksa di persidangan tidak akan jujur,” lanjut Sumber

Sementara JPU Kejari Kabupaten Pasuruan seusia persidangan pada Jumat, 28 Juni 2024 saat ditemui beritakorupsi.co tak banyak memberikan komentar saat ditanya terkait keterlibatan pihak-pihak lain termasuk Bupati dan Sekda.

Bahkan saat disingung terkait bagi-bagi duit dari hasil pemotongan insentif, dimana Sekda lebih besar dari pada Bupati, termasuk peran Agung Wara Laksana selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, JPU juga tak banya berkomentar.  

Namun JPU mengatakan, bahwa pihaknya menggunakan trik lain dan akan ada pengembangan. “Triknya berbeda. Tunggu aja, ada pengembangan. Pasti,” kata salah seorang JPU bersama JPU Reza.

Sementara persidangan yang berlangsung di ruang sidan Candra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 28 Juni 2024 adalah agenda mendengarkan keterangan 10 orang saksi selaku pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan yang dihadirkan JPU dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Darwanto, SH., MH dengan dibaantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Fiktor Panjaitan, SH., MH masing-masing Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Lapas Bangil. 
 
Ke- 10 saksi yang dihadirkan JPU adalahDian Prasetyo,Kabid Aset, Roni Sistarnianto, Sukarji, Elisa Carolina, Faiz Hasbullah, Muimijatush Shaalihatul, Aditya Pramawati, Anggi Setyowati, Indah Yuniar, dan Rufianti.

Dihadpan Majelis Hakim, para saksi ini mengatakan tidak tau siapa yang melakukan pemotongan dan berapa potongannya juga tidak tau. Persidangan pun tak begitu lama seperti sidaang-sidang lainnya mengingat saksi yang dihadirkan JPU adalah sebanyak 10 orang.
Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/1103/424.103/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 13 November 2020 sebagaimana diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2022 yang mana jabatan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 00002/23514/AP/02/24 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (selanjutnya disebut BPKPD Kabupaten Pasuruan) memiliki tugas yakni membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 4 ayat (2) peraturan bupati a quo menjelaskan bahwa BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki fungsi sebagai berikut:
 
a.    Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan;      
b.    Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;      
c.    Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;      
d.   Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pendapatan;      
e.    Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan pendapatan;      
f.    Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD); dan      
g.    Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.     

BPKPD Kabupaten Pasuruan  dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas memiliki susunan organisasi sebagai berikut (vide Pasal 3 ayat (1)):
 
a    Sekretariat ;      
b    Bidang pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan daerah (selanjutnya disebut bidang P3);      
c    Bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah (selanjutnya disebut bidang P4);      
d    Bidang asset;      
e    Bidang anggaran dan belanja;      
f.    Bidang akuntansi;      
g    UPT; dan      
h    Kelompok jabatan fungsional.      
Bahwa atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010) mengatur pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.

Penjelasan umum peraturan pemerintah a quo menegaskan pemberian insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai instansi serta agar aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 mendefinisikan insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagai tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah a quo selanjutnya mengatur insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dan dibayarkan kepada (vide Pasal 3 ayat (2)):
 
a    Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;      
b    Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;      
c    Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;      
d    Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan      
e    Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.     
Insentif pemungutan pajak dan retribusi tersebut bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi yang diberikan apabila instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi mencapai kinerja tertentu dengan jangka waktu pembayaran insentif setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya (vide Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 5); 
Pasal 6 selanjutnya mengatur besaran insentif untuk kabupaten / kota sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut (vide Pasal 7 ayat (1)):
 
a    di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;      
b    Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;      
c    di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;      
d    di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.     
Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa kepala instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi.

Dengan demikian, BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan tugas dan fungsinya dalam menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan di bidang keuangan dan pendapatan dapat diklasifikasikan sebagai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah sehingga berhak atas pembayaran insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 di atas;

Bahwa berdasarkan ketentuan pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan mengajukan alokasi jumlah anggaran insentif berdasarkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Pada Tanggal 25 Oktober 2023 yang disetujui oleh sdr. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan dengan alokasi anggaran insentif sebesar Rp23.167.371.416 (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) yang dibagi untuk 3 (Tiga) Sub Kegiatan yakni :
1.    Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp16.880.738.443,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan Kode Rekening  5.1.1.03.01 dengan rincian sebagai berikut :
 

No

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

5.1.1.03.01.0006

Belanja Insentif Bagi ASN atas pemungutan Pajak Hotel

Rp. 439.060.384,00

2

5.1.1.03.01.0007

Belanja Insentif Bagi ASN atas pemungutan Pajak Restoran

Rp1.299.334.587,00

3

5.1.1.03.01.0008

Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan

Rp. 582.631.434,00

4

5.1.1.03.01.0009

Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame

Rp. 111.867.539,00

5

5.1.1.03.01.0010

Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Rp. 5.453.560.052,00

6

5.1.1.03.01.0011

Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir

Rp. 33.343.854,00

7

5.1.1.03.01.0012

Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah

Rp. 1.533.878.873,00

8

5.1.1.03.01.0014

Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Rp. 767.918.548,00

9

5.1.1.03.01.0015

Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)

Rp. 3.399.528.599,00

10

5.1.1.03.01.0016

Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bea

 Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rp. 3.259.614.253,00

TOTAL

Rp.16.880.738.443,00

 
2.    Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah Sebesar Rp.877.821.303,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) dengan Kode Rekening 5.1.1.05.10   

No

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

5.1.1.05.10.0006

Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel

Rp22.784.631

2

5.1.1.05.10.0007

Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran

Rp67.453.277

3

5.1.1.05.10.0008

Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan

Rp29.855.199

4

5.1.1.05.10.0009

Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame

Rp4.687.215

5

5.1.1.05.10.0010

Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Rp284.207.892,00

6

5.1.1.05.10.0011

Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir

Rp1.727.450,00

7

5.1.1.05.10.0012

Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah

Rp79.654.002,00

8

5.1.1.05.10.0014

Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Rp39.691.769,00

9

5.1.1.05.10.0015

Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)

Rp180.042.192

10

5.1.1.05.10.0016

Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rp167.717.676

TOTAL

Rp.877.821.303

 
3.    Belanja Insentif pegawai Non ASN atas Pajak Daerah sebesar Rp. 5.408.811.665,00 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan Kode Rekening 5.1.2.02.13

No

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

5.1.2.02.13.0006

Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel

Rp135.969.065

2

5.1.2.02.13.0007

Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran

Rp402.378.407

3

5.1.2.02.13.0008

Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan

Rp179.676.887

4

5.1.2.02.13.0009

Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame

Rp34.530.062

5

5.1.2.02.13.0010

Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Rp1.687.667.566

6

5.1.2.02.13.0011

Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir

Rp. 10.322.950

7

5.1.2.02.13.0012

Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah

Rp474.677.696

8

5.1.2.02.13.0014

Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Rp237.666.598

9

5.1.2.02.13.0015

Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)

Rp1.237.232.178

10

5.1.2.02.13.0016

Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rp1.008.689.983

TOTAL

Rp.5.408.811.665

 
Dari total jumlah alokasi anggaran insentif tersebut, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, penerimaan insentif untuk para pegawai pada BPKPD Kabupaten Pasuruan dicairkan secara bertahap sebanyak 4 (Empat) kali pencairan

Dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran yakni setiap 3 (Tiga) bulan sekali / Per Triwulan yang terdiri dari Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober-Desember) dengan jumlah uang yang dicairkan per triwulan disesuaikan dengan penerimaan / pendapatan pajak per triwulannya.

Bahwa pada tanggal 02 Januari 2023, sdr. M. IRSYAD YUSUF selaku Bupati Pasuruan menandatangani Surat Keputusan Bupati Nomor : 973/114/HK/424.013/2023 tentang Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang mana dalam surat keputusan bupati tersebut sebagaimana ditegaskan pada diktum KESATU telah ditentukan bahwa jumlah insentif tahun 2023 adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,

Kemudian dalam diktum KETIGA ditentukan insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan 100% (Seratus Persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada :
 
1.    Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah masing-masing sebesar 3,5% (Tiga Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;      
2.    Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 4,5% (Empat Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;      
3.    Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak sebesar 5% (lima persen);      
4.    Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma lima persen) untuk insentif Pajak Daerah selain PBB-P2 dan sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen) untuk insentif PBB-P2.     
Bahwa dalam rangka proses pencairan dana Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi tersebut, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4) sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyusun perhitungan dana insentif yang diperuntukkan bagi para penerima insentif.

Selain itu, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si juga memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pemotongan berdasarkan perhitungan pemotongan insentif yang dilakukan oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA serta menyimpan hasil pemotongan insentif tersebut pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Pasuruan.

Atas perintah tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA selanjutnya memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif serta melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan sebagaimana perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.,

Lalu draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif beserta hasil perhitungan pemotongan insentif diserahkan kepada saksi AINI FITRIAH selaku staf bidang P4 untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemotongan insentif sebagaimana perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si.

Perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA tersebut disampaikan sejak saksi AGUNG WARA LAKSANA menjabat sebagai Kepala Bidang P4 pada BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Bahwa dalam rangka proses permohonan pencairan dana Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Triwulan Ke-IV (Oktober – Desember Tahun 2023), pada tanggal 22 Desember 2023, bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan (Bidang P3) membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA Smart Report) dalam Aplikasi SIMPADU yang pada pokoknya bahwa uang penerimaan / pendapatan pajak yang terbayarkan dan telah masuk ke Rekening Penampungan sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 adalah sebesar Rp497.192.377.294 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang merupakan penerimaan / pendapatan daerah dari 10 (sepuluh) jenis pajak dengan rincian sebagai berikut :

No.

Jenis Pajak

Realisasi Penerimaan /

Pendapatan Pajak

1.

Pajak Hotel

Rp.  12.256.395.434,00

2.

Pajak Restoran

Rp.  36.565.990.664,00

3.

Pajak Hiburan

Rp.  16.062.983.278,00

4.

Pajak Reklame

Rp.    3.334.464.686,00

5.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Rp.150.330.699.821,00

6.

Pajak Parkir

Rp.       931.636.692,00

7.

Pajak Air Tanah

Rp.  42.549.788.037,00

8.

MBLB

Rp.  22.421.376.572,00

9.

PBB

Rp.  99.555.616.052,00

10.

BPHTB

Rp.113.183.426.055,00

TOTAL

Rp.497.192.377.294,00


Bahwa setelah mendapatkan perolehan realisasi penerimaan / pendapatan pajak untuk periode bulan Oktober - Desember 2023 yang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, penerimaan insentif untuk para pegawai pada BPKPD Kabupaten Pasuruan bersumber dari pembayaran pajak dan retribusi untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023,

Berdasarkan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si sebagaimana tersebut di atas, saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif untuk Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya saksi AGUNG BROTOSETYONO melakukan perhitungan dan memformulasikan rekapitulasi perhitungan dana insentif Triwulan Ke-IV pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan formulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 yakni Target / Rencana Penerimaan Pajak satu tahun anggaran dikalikan 5% (Lima Persen),

Kemudian hasil perhitungan 5% dari Target / Rencana Penerimaan Pajak tersebut dikurangi dengan Nilai Insentif Triwulan I sampai dengan Triwulan III yang sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban,

Sehingga hasil dari perhitungan tersebut maka didapatkan jumlah / besaran nilai insentif untuk Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang mana rincian perhitungannya diuraikan sebagai berikut :

No.

Jenis Pajak

Target / Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2023

Insentif Tahun Anggaran 2023

(5%) dari Target)

Nilai Insentif Triwulan I s.d. Triwulan III

Perhitungan Insentif Triwulan Ke IV

a

B

c

D

E

f = (d-e)

1.

Hotel

Rp.11.480.267.480

Rp.574.013.374

Rp.447.305.600

Rp.126.707.774

2.

Restoran

Rp.35.453.351.381

Rp.1.772.667.569

Rp.1.323.319.500

Rp.449.348.069

3.

Hiburan

Rp.15.438.152.568

Rp.771.907.628

Rp.653.573.155

Rp.118.334.473

4.

Reklame

Rp.3.051.873.679

Rp.152.593.683

Rp.129.999.999

Rp.22.593.684

5.

Penerangan Jalan (PPJ)

Rp.148.127.490.250

Rp.7.406.374.512

Rp.5.533.631.249

Rp.1.872.743.263

6.

Parkir

Rp.909.810.340

Rp.45.490.517

Rp.34.400.000

Rp.11.090.517

7.

Air Tanah

Rp.41.845.452.619

Rp.2.092.272.630

Rp.1.556.219.542

Rp.536.053.088

8.

MBLB

Rp.21.953.200.660

Rp.1.097.660.033

Rp.803.250.000

Rp.294.410.033

9.

PBB

Rp.95.667.104.673

Rp.4.783.355.233

Rp.4.127.749.999

Rp.655.605.234

10.

BPHTB

Rp.101.251.074.127

Rp.5.062.553.706

Rp.3.512.425.500

Rp.1.550.128.206

TOTAL

Rp.475.177.777.777

Rp.23.758.888.888

Rp.18.121.874.547

Rp.5.637.014.341

 
Berdasarkan formula perhitungan yang dibuat oleh saksi AGUNG BROTOSETYONO tersebut, besaran nilai Insentif untuk Triwulan Ke IV Tahun 2023 yang dapat diberikan kepada seluruh penerima insentif yaitu sebesar Rp5.637.014.341 (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

Setelah mendapatkan nilai insentif sebesar Rp5.637.014.341, nilai tersebut dibagi lagi yakni ;
1. untuk Bupati sebesar 3,5% dari Nilai Insentif (3,5% dari Rp.5.637.014.341)
2. untuk Sekda sebesar 4,5% dari Nilai Insentif (4,5% dari Rp.5.637.014.341)
3. untuk BPKPD sebesar 88,5% dari Nilai Insentif (88,5% dari Rp.5.637.014.341)
4. untuk Kecamatan dan Desa sebesar 5% dari Nilai Insentif insentif PBB

Sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

No.

Jenis Pajak

Nilai Insentif Triwulan Ke IV

Untuk Bupati

(3,5% dari Nilai Insentif)

Untuk Sekda (4,5% dari Nilai Insentif)

Untuk BPKPD

(88,5% dari Nilai Insentif)

Untuk Desa dan Kecamatan

(5% dari nilai insentif PBB)

1.

Hotel

Rp.126.707.774

Rp.3.975.902

Rp.4.255.192

Rp.112.136.380

 

2.

Restoran

Rp.449.348.069

Rp.14.099.875

Rp.15.090.330

Rp.397.673.041

 

3.

Hiburan

Rp.118.334.473

Rp.3.713.160

Rp.3.973.993

Rp.104.726.009

 

4.

Reklame

Rp.22.593.684

Rp.708.956

Rp.758.757

Rp.19.995.410

 

5.

Penerangan Jalan (PPJ)

Rp.1.872.743.263

Rp.58.763.903

Rp.62.891.810

Rp.1.657.377.787

 

6.

Parkir

Rp.11.090.517

Rp.348.004

Rp.372.450.

Rp.9.815.108

 

7.

Air Tanah

Rp.536.053.088

Rp.16.820.550

Rp.18.002.120

Rp.474.406.983

 

8.

Mineral Bukan Logam dan Batuan

Rp.294.410.033

Rp.9.238.150

Rp.9.887.089

Rp.260.552.879

 

9.

Bumi dan Bangunan

Rp.655.605.234

Rp.20.571.919

Rp.22.017.006

Rp.547.430.370

Rp.32.780.262

10.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Rp.1.550.128.206

Rp.48.640.721

Rp.52.057.519

Rp.1.371.863.463

 

TOTAL

Rp.5.637.014.341

Rp.176.881.140

Rp.189.306.266

Rp.4.955.977.430

Rp.32.780.262

 
Dengan demikian, Insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang dibagikan kepada Kepala Daerah, Sekda, Pegawai BPKPD, dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan dan Desa adalah sebagai berikut:
 

1.

untuk Bupati sebesar

Rp176.881.140

2.

untuk Sekda sebesar

Rp189.306.266

3.

untuk BPKPD sebesar

Rp4.955.977.430

4.

untuk Kecamatan dan Desa sebesar

Rp32.780.262     +

 

 

Rp5.354.945.098

5.

sisa

Rp282.069.243

           
Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah insentif untuk setiap penerima insentif pada BPKPD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan jabatannya dari nilai insentif sebesar Rp4.955.977.430 (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) belum termasuk potongan pajak dan biaya Jaminan Kesehatan BPJS yang akan dibayarkan untuk 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL).

Bahwa setelah mendapatkan hasil perhitungan jumlah insentif yang akan dibayarkan kepada para penerima insentif, berdasarkan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si sebagaimana tersebut di atas, saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan,

Lalu saksi AGUNG BROTOSETYONO menyerahkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada saksi AINI FITRIAH untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan penyimpanan hasil insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 oleh saksi ANI KUSNIYAH pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD yang bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

Bahwa selain itu, pada tanggal 18 Desember 2023, terdapat aspirasi yang disampaikan oleh para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024,

Selanjutnya saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada bidang P3, saksi MULYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, saksi NURUL HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT Wilayah I, saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku kepala UPT Wilayah II dan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku kepala bidang P4 mengadakan rapat untuk merealisasikan aspirasi dan keinginan dari para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II yang menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut:
 

1.

Semua pegawai pendapatan mendesak dan menginginkan adanya hadiah undian Umroh dan undian lainnya untuk pegawai pendapatan sendiri seperti zamannya Kepala Keuangan Pak Luly. Dimana anggarannya secara ikhlas bersumber dari partisipasi kebersamaan semua pegawai pendapatan. Sehingga memang benar-benar bahwa partisipasi kebersamaan dari semua pegawai pendapatan, bisa dimanfaatkan lagi untuk kepetingan pegawai di pendapatan sendiri.

2.

Melaksanakan dan memberikan hadiah umroh untuk 10 ( sepuluh) pegawai pendapatan dengan kriteria sebagai berikut :

a. 5 (lima) Umroh untuk pegawai pendapatan usia tertua

5 ( lima) pegawai x (@37juta biaya umroh) x (@8juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat).

5 x 45juta = 225juta

b. 5 (lima) Umroh untuk diundi

5 ( lima) pemenang undian x (@37juta biaya umro) x (®️8juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat).

5 x 45juta = 225juta

3.

Melaksanakan undian berhadiah 2 (dua) sepeda motor Honda Vario 125 CBS dan 6 (enam) sepeda listrik dengan perincian sebagai berikut :

a. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario @25jt = 50jt rupiah

b. 3 (tiga) sepeda listrik Sierra @10t.= 30jt rupiah

c. 2 (dua) sepeda listrik Cameroon pro NFC lock @7,5jt = 15jt rupiah

d. 1 (satu) sepeda listrik Pasific Armor @5jt = 5jt rupiah

NB: estimasi kurang/lebih harga sepeda motor dan sepeda listrik akan dibicarakan kembali pada saat pembelian unit.

4.

Bahwa kegiatan hadiah dan undian akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Maret 2024 dikarenakan bulan maret adalah bulan Ramadhan dan tren perolehan paja daerah selalu menurun saat ramadhan. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk umroh dan memberikan undian

5.

Bahwa penyiapan dana partisipasi kebersamaan untuk kebutuhan tersebut akan diakomodir dan diperhitungkan oleh Bapak Agung Broto yang secara ikhlas disetujui oleh semuanya.

6.

Bahwa atas pertimbangan ecakapan dan sebagai kasubid termuda, maka anggaran umroh dan hadiah undian, sebesar 550 juta rupiah disepakati bersama dipegang dan dipercayakan kepada Bapak Sanca Dwi.

7.

Apabila ada kelebihan / sisa adari partsipasi bersama secara ikhlas tersebut, akan dipegang oleh Ibu Nurul Hidayat dan aka, meegumakan untuk kepentingan pegawai pendapatan sendiri sepert THR bagi semuan-maan bersama dan selametan seluruh pegawai, parcel dan THR bagi sema pegawai pendapatan jika anggaran masih sisa/tidak kurang.

8.

Bahwa semua anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tersebut diatas, bersumber dari insentif pegawai pendapatan dan memang berdasarkan keikhlasan dan keinginan semua pegawai pendapatan dan kemudian dipergunakan serta dikembalikan lagi dalam bentuk kegiatan dan kepentingan pegawai pendapatan.

9.

Bahwa kesepakatan ini dibuat untuk internal pegawai pendapatan sendiri dan tidak untuk diinformasikan kepada pihak manapun diluar pendapatan karena untuk menjaga agar tidak menimbulkan keiran, kesenjangan maupun fitnah.

  
Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani di atas materai oleh saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada bidang P3, saksi MULYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, saksi NURUL HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT I, saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku kepala UPT II dan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku kepala bidang P4.

Dalam rapat tersebut saksi AGUNG BROTOSETYONO diberi kepercayaan oleh seluruh peserta rapat untuk memformulasikan besaran insentif yang akan disisihkan dari masing-masing penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT I dan UPT II sebagai biaya pelaksanaan undian ibadah umroh dan undian berhadiah sebagaimana berita acara kesepakatan Bersama tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah mendapakan hasil perhitungan jumlah insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 beserta hasil perhitungan pemotongan insentif untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 yang mencantumkan Nama Penerima dan Perhitungan Pembayaran Insentif sebagai dasar untuk pembayaran insentif kepada para penerima.

Dalam lampiran surat keputusan tersebut telah ditetapkan daftar penerima insentif yakni sebanyak 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang  dan jumlah uang insentif yang akan diberikan kepada seluruh penerima insentif baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian insentif yang diterima sebagai berikut:

NO

NAMA

INSENTIF DITERIMA

1

Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si

177.389.000

2

YUSWIANTO ,SE, MM

80.428.900

3

AIDA ARINI ,SE, MM

77.817.300

4

DIAN PRASETYO ,SE, MM

77.217.300

5

NURUL KHOLIFAH, S.STP.MM

94.529.800

6

AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP

108.921.600

7

YETI WAHYUNI ,SE

34.297.600

8

YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos

34.291.600

9

FATHUL JANAH ,SE

23.380.500

10

ASTRID IFSTAMIA ,A.Md

22.580.500

11

ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M

22.580.500

12

ANI KUSNIYAH

23.580.500

13

KHOIRON

21.583.100

14

TIEN TISNAWATI

21.583.100

15

SUBEKHAN

18.297.000

16

MUHAMMAD LAJIM

18.297.000

17

SITHA NATASYA FEBRYANA

20.454.600

18

ANGGI SETYOWATI

18.297.000

19

SRI MULYANI ,SE,MM

36.139.400

20

INDAH YUNIAR ,SE

34.802.200

21

JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M

34.812.000

22

AGUNG NUGROHO

24.786.300

23

CHOIRIYAH ,S.E.

24.786.300

24

WINAR SEKAR ARUM ,S.E.

23.840.000

25

YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E.

23.840.000

26

RUSDIONO

23.840.000

27

MUJITO

23.840.000

28

HERI ISWAHYUDI

23.840.000

29

RUFIANTI

23.840.000

30

PUJI ASTUTI

23.840.000

31

ARSONO WIDHAGDO

21.163.700

32

SUMADI

22.580.500

33

MELYNIA WAHYU FITRIANI

18.297.000

34

ELITA RATRI RUKMINI

18.297.000

35

AFAF MUTIA ZAHWA

18.297.000