Mantan Istri Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya, Ang San San Melaporkan Mantan Kakak Iparnya

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">“Polda NTB memasang Garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko Sumber Elektronik tanpa menyerahkan surat serah terima kepada Ny. Lusy, kakak kandung Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya”</span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-f-lJZoa8_6iwwV3WTAxBr4IQQgB3WbgG7qHdPXcvnf-ct5LpXHT8qyh5Y_utcT7k5noewVC3ylQfj9eYAoh6Nd2GJ1bab7fp0CL3chHeFZQmfyq6htv4gjZ5i7j4Yt9VDu0iqXhHYi89TEyd2e-7K-5bp_kUEcBxAWdZHLR9-baX56EuWTiHmbh/s487/lusi1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="487" data-original-width="365" height="455" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-f-lJZoa8_6iwwV3WTAxBr4IQQgB3WbgG7qHdPXcvnf-ct5LpXHT8qyh5Y_utcT7k5noewVC3ylQfj9eYAoh6Nd2GJ1bab7fp0CL3chHeFZQmfyq6htv4gjZ5i7j4Yt9VDu0iqXhHYi89TEyd2e-7K-5bp_kUEcBxAWdZHLR9-baX56EuWTiHmbh/w360-h455/lusi1.jpg" width="360" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Harta dunia memang sering menjadi “biang kerok” perselisihan dan tanpa pandang bulu baik teman apalagi keluarga. Tetapi berbeda dengan harta “Surgawai” yang tak seorangpun memperebutkannya. Dan inilah yang terjadi antara Ny. Lusy dengan mantan istri adik kandungnya, Almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) yaitu Ang San San<br /><br />Pada tahun 2006, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) menikahi Ang San San. Pada tahun 2014, tepatanya tanggal 05 November, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) alamat Jalan Hasanuddin No. 14 Sumbawa Besar dan istrinya, Ang San San (alamat Kelurahan Bugis RT 004 RW 001 Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumabwa) membuka Toko dengan mendirikan CV Sumber Elektronil sesuai Akta Pendirian No 58 yang dibuat Notaris Sumabwa Besar, Effendi Winarto, SH beralamat di Melati No. 9 Sumbawa Besar, dimana Slamet Riyadi sebagai Direktur, sementara istrinya hanya sebagai persero diam atau Komanditer </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Menurut sumber bahwa Persero diam atau Komanditer yang artinya, “Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam pengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan, Sekutu”</i><br /><br />Menurut Ny. Lusy, bahwa Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) adalah adiknya yang ke- 8 dari sembilan bersaudara. Dan untuk modal membuka usaha tersebut, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama istrinya meminjam uang ke Bank sebesar satu miliar rupiah dengan jaminan sertifikat tanah milik almarhum orang tua Ny. Lusy dan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe)<br /><br />“Modal untuk buka usaha itu, adik saya dan istrinya pinjam uang ke Bank sebesar satu miliar dengan Sertifikat orang tua saya,” kata Ny. Lusy saat menghubungi beritakorupsi.co pada Kamis, 23 Maret 2023<br /><br />Ny. Lusy mejelaskan. Pernikahan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) dengan Ang San San tanpa dikarunai anak. Dan sekitar tahun 2016, Ang San San meninggalkan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) tanpa alasan yang jelas<br /><br />“Tidak ada anak. Sekitar tahu 2016, San San itu meninggalkan adik saya tanpa alasan,” kata Ny. Lusy<br /><br />Dan pada tahun 2019, lanjut Ny. Lusy, Ang San San menggugat cerai Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Dispendukcapil (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) Kota Mataram, No. 5271-CR-09012020-0001 tanggal 09 Januari 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataran No. 167/PDT.G/2019 tanggal 28 November 2019<br /><br />“Tahun 2019, San San menggugat cerai adik saya,” lanjut Ny. Lusy<br /><br />Ny. Lusy melanjutkan ceritanya. Sejak Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) ditinggalkan sitrinya, maka usaha dikelola Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama kakaknya, Ny. Lusy<br /><br />“Usaha itu kami kelola, saya dan adik saya,” ujar Ny. Lusy<br /><br />Anehnya, yang membuat Ny. Lusy tidak habis pikir dan seperti disambar petir di siang hari bolong adalah pada saat Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) meninggal pada Mei 2021, beberapa hari kemudian mantan istri almarhum adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San membuat laporan ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga Toko yang dikelola Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama kakaknya, Ny. Lusi ditutup Polda NTB tanpa membuat garis Police Line<br /><br />“Adik saya meninggal Mei 2021 setelah beberapa lama sakit saya rawat. Beberapa hari kemudian Polisi dari Polda NTB menutup Toko itu tapi tidak ada garis Police Line, itu karena laporan mantan istri adik saya,” ungkap Ny. Lusy<br /><br />Sejak saat itu, lanjut Ny. Lusy, Toko itu tidak lagi dibuka, dan baru awal 2023 Ny. Lusy membuka Toko itu dengan maksud untuk membersihkan sekalian mengelola agar dapat membayar pengeluara Toko seperti listri dan pinjaman Bank<br /><br />“Toko itu saya buka lagi awal tahun ini, maksud saya untuk membersihkan dan sekalian untuk cari uang supaya bisa bayar listrik dan pinjaman Bank. Pinjaman adik saya kan belum lunas,” ungkap Ny. Lusy<br /><br />Anehnya lagi adalah, mantan istri almarhum adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San melaporkan Ny. Lusy ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tuduhan “dugaan penggelapan/Penipuan”<br /><br />“Saya dilaporkan mantan istri adik saya, laporan penggelapan,” ucap Ny. Lusy<br /><br />Atas laporan tersebut, pada tanggal 13 Maret 2023, Polda NTB melakukan penyegelan dengan memasang garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko milik alm. Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) yang baru dua bulan dikelola Ny. Lusi<br /><br />Menurut Ny. Lusy, pemasangan garis Police Line dan penyitaan barang bukti tanpa menunjukkan surat penetapan dari Pengadilan, dan tidak ada serah terima penyitaan barang bukti dari petugas Polda NTB yang melakukan penyitaan kepada Ny. Lusy<br /><br />“Saya keberatan tapi tidak dihiraukan. Tidak ada surat apapun yang saya terima. Yang melaporkan saya adalah mantan istri adik saya tapi tidak pernah muncul di Polda yang munul adalah kakaknya,” ujar Ny. Lusy   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari penjelasan Ny. Lusy terkait  pemasangan garis Police Line dan penyitaan barang bukti oleh petugas dari Polda NTB mengundaang pertanyaan yaitu, apakah memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang surat serah terima penyitaan barang bukti dari petugas kepolisian kepada seseorang? Apakah memang dalam KUHP/KHUAP mengatur bahwa petugas kepolisian dapat menyita dari siapa saja, dimana saja dan kapan saja tanpa dokumen serah terima dan atau menunjukan surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat?<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Begitu kuatkah kekuasaan atau kewenangan Kepolisian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)????</div><div style="text-align: justify;">  <br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara Sahran, SH., MH selaku kuasa Hukum Ny. Lusy kepada beritakorupsi.co juga  menjelaskan, bahwa petugas Polda NTB tidak tidak memberikan surat penolakan kepada Ny. Lusy<br /><br />“Negara ini kan negara hukum sesuai dengan prosedur hukum. Tapi Bu Lusy tidak menerima surat apapun dari Polisi. Harusnya kan ada surat penolakan kalau menolak. Surat penerimaan kalau menerima. Ini sama sekali tidak ada,” ujar Sahran<br /><br />Sahran menjelaskan, pada tanggal 20 Maret 2023, mendatangi Polda NTB dengan maksud meminta surat penolakan penyegelan dan penyitaan barang bukti, namun pihak Polda NTB meminta tandatangan mundur yaitu tanggal 13 Maret 2023<br /><br />“Undang-Undang kan tidak berlaku surut. Saya datang tanggal 20 tapi diminta tandatangan tanggal 13. Karena tidak dikasih, kamipun pulang,” ujar Sahran<br /><br />Saat ditanya, apakah tidak mempraperadilkan Polda NTB?. Menurut Sahran bahwa itu adalah percuma, dengan alasan bahwa yang melakukan penyelidikan dan penyidakan tetap Polda NTB<br /><br />“Percuma kalau kita pra, karena yang melakukan penyelidikan dan penyidakan tetap mereka,” ujar Sahran<br /><br />Aneh memang. Setelah tiga tahun meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas, lalu menggugat cerai dan kemudian melaporkan mantan kakak iparnya ke Polisi dengan tuduhan diduga melakukan penipuan atau penggelapan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu<br /><br />Ada apa sebenarnya dibalik laporan mantan istri alm. Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San ke Polda NTB? Adakah aktor atau ‘sutradara’ dbalik laporan ini? Mengapa Ang San San tidak mengggugat Ny. Lusy secara perdata ke Pengadilan Negeri Sumbawa? (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Mantan Istri Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya, Ang San San Melaporkan Mantan Kakak Iparnya

“Polda NTB memasang Garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko Sumber Elektronik tanpa menyerahkan surat serah terima kepada Ny. L...

»

Klaim Asuransi Jiwa Ditolak, PT Ansuransi Jiwasraya dan PT BTN Digugat Di PN Surabaya

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: large;"><u>Marianna Pardosi selaku Penggugat:</u></span></b> “Klaim ansuransi jiwa suami saya ditolak oleh Ansuransi Jiwaseraya. Alasannya karena pada tahun 2007 suami saya pernah mengidap penyakit TBC yang dikeluarkan Klinik Pusura dan pernah berobat tahun 2015. Padahal sejak kami  menikah tahun 2009 sapai suami saya meninggal tahun 2014, suami saya tidak ada riwayat penyakit TBC kalau gejala Maag memang ada dan pernah periksa ke RS PHC tapi tidak sampai opname”.</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMZF8Y88BZAgULWvS91yqqILJQ2BATbXWF__7v6wUY6aiITM-2UUjpUIDjtSLX4ViMns5Ju5W7dL_O_8Ee53aSAYYDZAFvUc5LGNUCQI0YC5k36qRBTmXUzkmK_Y9hfgXo76fxYE9h8IEY77vBd6UmBbXKw8iYOUQU4kl_H6CLQkOS2KS3pSdgGwY/s583/Indra%203.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="301" data-original-width="583" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMZF8Y88BZAgULWvS91yqqILJQ2BATbXWF__7v6wUY6aiITM-2UUjpUIDjtSLX4ViMns5Ju5W7dL_O_8Ee53aSAYYDZAFvUc5LGNUCQI0YC5k36qRBTmXUzkmK_Y9hfgXo76fxYE9h8IEY77vBd6UmBbXKw8iYOUQU4kl_H6CLQkOS2KS3pSdgGwY/w640-h330/Indra%203.png" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>"Menuntut hak maupun mencari keadailan di negeri ini bukanlah hal yang mudah semudah menemui dedaunan di peinggir jalan raya walau banyak orang mengatakan bahwa banyak jalan menuju ‘roma’. Tetapi menuntut hak maupun mencari keadailan ibarat melewati hujan badai di malam hari yang membutuhkan tenaga, pikiran maupun duit walaupun bukan duit untuk segalanya namun butuh duit untuk segalanya".</i><br /><br />Dan itulalah yang saat ini dialami dan diperjuangkan oleh Marianna Pardosi, perempuan berusia 42 tahun warga Manukan Surabaya, seorang single parent atau janda anak satu yang ditinggal mati almarhum suaminya, Edison Leonardo Lumbantobing pada tanggal 26 Oktober 2014 lalu. <br /><br />Dan untuk kelangsungan hidupnya termasuk anaknya, saat ini Marianna Pardosi bekerja sebagai buruh disalah satu toko di daerah Demak Surabaya<br /><br />Perjuaangan yang dilakukan oleh Marianna Pardosi untuk menuntut hak maupun mencari keadailan adalah untuk mendapatkan klaim ansuransi jiwa almarhum suaminya, Edison Leonardo Pardosi dari PT Ansuransi Jiwasraya (PT AJ, Persero) Kantor Wilayah Utama, Gedung Life Tower/ Lippo Kuningan Lantai 11, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12 Setiabudi Jakarta sebagai Tergugat II, <br /><br />Sedangkan Tergugat I adalah PT Bank Tabungan Negera (PT BTN, Persero) Tbk. Cabang Surabaya Bukit Darmo, di Jalan Mayjen HR. Muhammad No. 399 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya<br /><br />Marianna Pardosi tidak hanya menggugat PT AJ dan PT BTN, tetapi juga menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, Gedung Keuangan Negara di Jl. Indrapura No. 5 Surabaya sebagai Tergugat III, PT Properindo Gemilang Makmur (PT PGM) di Ruko Satelite Town Square Blok D 22-23, Jl. Raya Sukomanunggal Jaya, Surabaya sebagai Tergugat IV dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) I/ATR I, di Jl. Taman Puspa Raya No.10 Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya sebagai Tergugat V<br /><br />Selain itu, Marianna Pardosi juga menggugat seorang Notaris Surabaya yaitu Ranty Artsilia, SH yang beralamat di Jl. Jambi No. 39, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai Turut Tergugat I  dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Jawa Timur di Gedung BI Lt. 4, Jalan Pahlawan No.105, Alun-alun Contong, Bubutan, Krembangan Seletatan, Kec. Krembangan Surabaya Turut Tergugat II  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW28snVakAxKiPos729H5sMZOA2J2w8oipyxCTtLxJwvStl3gtpaxCNhnnkFuiJuQbkgfwEDVWhBkxApRWEvSud6SRB_bS_iuKofjek-eJURW9TM7rQlTyJGdsD5kWDjaUxGLVmM8Mq49vK_Atn-AOa5Jl78eTiovcErNyVYj-7ooaHYcRPKaapXPN/s1600/indra%201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="788" data-original-width="1600" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW28snVakAxKiPos729H5sMZOA2J2w8oipyxCTtLxJwvStl3gtpaxCNhnnkFuiJuQbkgfwEDVWhBkxApRWEvSud6SRB_bS_iuKofjek-eJURW9TM7rQlTyJGdsD5kWDjaUxGLVmM8Mq49vK_Atn-AOa5Jl78eTiovcErNyVYj-7ooaHYcRPKaapXPN/w640-h316/indra%201.jpg" width="640" /></a></div>Kasus perkara gugatan terhadap kelima Tergugat dan dua Turut Tergugat tersebut diatas, di ajukan Marianna Pardosi ke Pengadialn Negeri (PN) melalui Indra Bayu, SH dan Wahyu Andri Prabowo, SH selaku Kuasa Hukum-nya, dan perkara tersebut masih dalam proses persidangan. hal itu dikatakan Marianna Pardosi yang ditemani kakak kandung almarhum, Eva Lumbantobing dan sumi Eva Lumbantobing, Saorba Purba saat bertemu dengan beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya beberapa waktu lalu<br /><br />“Masih sidang di PN, pengacara saya Pak Indra dan Pak Andri. Saya dibantu karena saya tidak tidak punya uang untuk bayar,” kata Marianna Pardosi kepada beritakorupsi.co mengawali ceritanya<br /><br />Marianna Pardosi menceritakan, pada tahun 2009, Ia (Marianna Pardosi) menikah dengan Edison Leonardo Pardosi (alm). Dan pada tahun 2013, Edison Leonardo Pardosi (alm) mengajukan kredit sebesar 268.500.000 ke Bank BTN dengan jaminan Sertipikat HGB Nomor 2771 seluas 84 m2 atas nama Edison Leonardo Lumbantobing (alm) yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya<br /><br />“Tanggal 25 Februari 2013 penandatangan akta kredit di kantor BTN, ada Notaris. Tapi surat perjanjiannya sudah ada dan tinggal tanda tangan, jadi suami saya disuruh untuk baca baru menandatangani, saat itu saya ada. Kredit selama lima belas tahun dengan angusran sebesar Rp249.636.914,” ujar  Marianna Pardosi <br /><br />Pada saat itu, lanjut Marianna Pardosi, ada juga dari pihak Ansuransi Jiwaseraya. Karena aturan di Bank BTN mewajibkan nasabah ikut ansuransi jiwa tapi tidak ada dokumen yang ditandatangani oleh Edison Leonardo Lumbantobing (alm) sebagai pemegang Polis Asuransi.<br /><br />“Ada juga dari pihak Ansuransi Jiwaseraya (...apakah memperkenalkan diri.... tanya beritakorupsi.co memotong pembicaraan), ya mereka memperkenalkan diri dari Ansuransi Jiwaserya tapi tidak ada persyaratan atau surat yang ditandatangani suami saya mengenai ansuransi itu,” ungkap Marianna Pardosi<br /><br />Dari keterangan Marianna Pardosi ini, ada yang menggelitik terkait kewajiban nasabah Bank BTN yang mengajukan kredit dengan jaminan Sertifikat HGB tetapi diwajibkan ikut ansuransi jiwa. Apa kaitannya sertifikat yang dijaminkan oleh Edison Leonardo Lumbantobing (alm)  di Bank BTN dengan ansuransi jiwa? Bukankah lebih tepatnya ansuransi ganti rugi bilamana sertifikat itu mengalami masalah seperti hilang atau kebakaran???  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoq9OkUOBY2dctEynPtp0O4rgTs62vJRFnnRVA8iqnZqkUUbL22nLV6PwUJA1zFKeVT1iznQcDWahpDDhjMAeQZWIHfyObj38cBMkBSCTXZYRdaoaQH19kjAlhyCPV81ctjRE0neEitxkMcJnBlbCHCtB7xLF--2Q_MmJxHlJo2uA7oD-5YKngd4Mu/s1600/Indra.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="814" data-original-width="1600" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoq9OkUOBY2dctEynPtp0O4rgTs62vJRFnnRVA8iqnZqkUUbL22nLV6PwUJA1zFKeVT1iznQcDWahpDDhjMAeQZWIHfyObj38cBMkBSCTXZYRdaoaQH19kjAlhyCPV81ctjRE0neEitxkMcJnBlbCHCtB7xLF--2Q_MmJxHlJo2uA7oD-5YKngd4Mu/w640-h326/Indra.jpg" width="640" /></a></div>Sebulan kemudian dari penandatanganan akta kredit dan pencairan, yaitu pada Maret 2013 hingga September 2014, pembayaran angusran tidak ada masalah alias lancar. Namun pembayaran angsuran mulai macet sejak Oktober 2014 karena Edison Leonardo Lumbantobing meninggal pada tanggal 26 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24112014-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2014<br /><br />“Saya tidak tau kenapa diwajibkan ansuransi jiwa tapi persyaratan di Bank BTN ya gitu. Pembayaran angsuran mulai Maret 2013, pembarayaran lancar. Mulai berhenti sejak suami saya meninggal Oktober 2014,” ujar Marianna Pardosi<br /><br />“Musibah” datanga pada awal tahun 2015 tepatnya tanggal 8 Januari, dimana saat itu Marianna Pardosi mengajukan klaim ansuransu jiwa almarhum suaminya ke Bank BTN. Namun enam bulan kemudian yaitu tanggal 15 Juli 2015, PT Ansuransi Jiwaseraya menolak klaim meninggal atas nama Edison Leonardo Lumbantobing dengan Nomor Surat 237.SM-AA2.072015.<br /><br />“Klaim ansuransi jiwa suami saya ditolak oleh Ansuransi Jiwaseraya. Alasannya karena pada tahun 2007 suami saya pernah mengidap penyakit TBC yang dikeluarkan Klinik Pusura dan pernah berobat tahun 2015. Padahal sejak kami menikah tahun 2009 sapai suami saya meninggal tahun 2014, suami saya tidak ada riwayat penyakit TBC kalau gejala Maag memang ada dan pernah periksa ke RS PHC tapi tidak sampai opname,” ungkap Marianna Pardosi<br /><br />“Ada surat keterangan kesehatan almarhum tahun 2015 ? Kan suami anda sudah meninggal tahun 2014?,” tanya beritakorupsi.co dengan penuh rasa heran dan langsung teringat kasus pembunuhan berencana alm Brigadir J, terkait adanya transfer dari rekening almarhum ke rekening lain padahal almarhum sudah meninggal<br /><br />“Ia itulah saya tidak tau. Itu dari Ansurasnsi Jiwaseraya,” jawab Marianna Pardosi<br /><br />Terkait penolakan klaim ansuransi jiwa oleh PT Ansuransi Jiwaserya seperti yang diceritakan Marianna Pardosi, dimana PT Ansuransi Jiwaserya mengatakan bahwa almurum mengidap penyakit TBC yang dikeluarkan Klinik Pusura, beritakorupsi.co menghubungi Kuasa Hukum PT Ansuransi Jiwaserya, LaluAbdi Mansyah, SH., CLI, pada tanggal 11 Maret 2023<br /><br />“Maaf kalau itu saya tidak berani menjelaskan keran masih dalam persidangan. Nanti akan kami jelaskan dalam persidangan,” kata Abdi<br /><br />Sementara Indra Bayu, SH dan Wahyu Andri Prabowo, SH selaku Kuasa Hukum Marianna Pardosi kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa gugatannya yang dilayangkan terhadap para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp268.500.000<br /><br />Indra menjelaskan, gugatan itu dilakukan karena objek berupa tanah dan bangunan dimana sertifakatnya sebagai jaminan di Bank BTN yang sudah berpindah nama dari almarhum Edison Leonardo Lumbantobing kepada orang lain tanpa sepengetahuan istri almarhum<br /><br />“Januari 2015, Ibu Marianna mengajukan klaim ansuransi jiwa ke Bank BTN karena ansuransi melalui Bank BTN. Tapi Juli 2015, Ansuransi Jiwaseraya menolak, dengan alasan bahwa pada tahun 2007, Edison pernah penyakit TBC yang dikeluarkan oleh Klinik Pusura. Padahal menurit istri dan kakak kandung Edison, tidak pernah sakit TBC dan tidak pernah berobat ke Klinik Pusura. Sekitar tahun 2009, Edison pernah berobat atau periksa ke Rumah Sakit PHC. Surat dari PHC menjelaskan kalau Edison tidak ada riwayat TBC,” kata Indra<br /><br />“Pihak Ansuransi Jiwaseraya katanya pernah ke rumah sakit PHC meminta agar dibuatkan surat keterangan kesehatan kalau Edion ada riwayat penyakit TBC tapi rumah sakit PHC tidak mau,” lanjut Indra<br /><br />Lebih lanjut Indra mejelaskan, rumah dan tanah milik Edison Leonardo Lumbantobing sudah di lelang oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) tanpa putusan Pengadilan atas permohonan PT Properindo Gemilang Makmur melalui, dan sertifaktnya sudah berganti nama  yang dikeluarkan oleh BPN.<br /><br />“Sekarang ini masih dalam proses pembuktian di PN,” kata Indra<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">lebih lanjut Indra menjelaskan dalam gugatannya, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing yang telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24112014-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2014 di Surabaya dan berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 01/04/CSK/U/II/2009 antara Edison Leonardo Lumbantobing dengan Marianna Pardosi yang dikeluarkan di Tarutung pada tanggal 16 Februari 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara.<br /><br />Bahwa Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing telah melakukan perjanjian kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. dengan nomor 0039320120925000002 yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2013 di Surabaya dengan jaminan Sertipikat HGB Nomor 2771 dengan luas tanah 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Edison Leonardo Lumbantobing Sarjana Ekonomi yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdnN76DYkgDA8Cwi4j9-S4Av9n09rTgpid5JHkkbQ_MVeBmrtEhEffPr97q9DO4i11Qi6ct4uGGAPSVGat9GOWp2a6zfs9uj7gmxYsysptlZkHg8R5AnMbqOnPavtwUEthDw_zlbVFUP995UIelY7p8mHduWbGQRw6kj4CWG6T4EEpOWhRQb9eGVNP/s704/Indra%202.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="303" data-original-width="704" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdnN76DYkgDA8Cwi4j9-S4Av9n09rTgpid5JHkkbQ_MVeBmrtEhEffPr97q9DO4i11Qi6ct4uGGAPSVGat9GOWp2a6zfs9uj7gmxYsysptlZkHg8R5AnMbqOnPavtwUEthDw_zlbVFUP995UIelY7p8mHduWbGQRw6kj4CWG6T4EEpOWhRQb9eGVNP/w640-h276/Indra%202.png" width="640" /></a></div>Bahwa atas perjanjian kredit aquo tersebut diwajibkan untuk mengikuti asuransi jiwa sesuai dengan persyaratan perjanjian kredit aquo yang dalam hal ini melalui asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan data permohonan klaim asuransi sebagai berikut:<br />a.) Nama Debitur               : Edison Leonardo Lumbantobing<br />b.) Nomor Debitur             : 00393.01.05.000154.2<br />c.) Maksimal Kredit           : Rp. 268.500.000,00<br />d.) Jangka Waktu Kredit    : 15 th<br />e.) Saldo Klaim        <span>    </span><span>     </span>: Rp. 249.636.914,00<br />f.) Nomor Peserta        <span>    </span>  : 393.2013.00135<br /><br />Bahwa Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24112014-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2014 di Surabaya.<br /><br />Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pada point 4, Penggugat adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum berdasarkan undang undang yang berlaku sebagai ahli waris yang sah;<br /><br />Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 PENGGUGAT mengajukan Klaim Debitur Asuransi jiwa karena meninggal atas nama Edison Leonardo Lumbantobing melalui TERGUGAT I sesuai persyaratan yang disyaratkan oleh TERGUGAT I.<br /><br />Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 melalui suratnya TERGUGAT II menolak klaim meninggal atas nama Edison Leonardo Lumbantobing dengan Nomor Surat 237.SM-AA2.072015.<br /><br />Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 TERGUGAT I mengirim surat kepada PT. Binasentra Purna terkait Kebijakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Debitur KPR a.n Edison Leonardo LumbanTobing yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;<br /><br />a.) Informasi dari KC Surabaya Bukit Darmo dimana ditolaknya klaim AJK tersebut menyebabkan adanya risiko reputasi karena klaim AJK ditolak sementara debitur sudah membayar premi asuransi.<br /><br />b.)  Informasi KC Surabaya Bukit Darmo bahwa debitur tidak punya Riwayat sakit dimana tidak ada surat keterangan sehat (data medis) dari dokter, sehingga petugas meyakini FPPAJK yang diisi debitur tsb.<br /><br />c.)  Informasi ahli waris tidak lagi sanggup mengangsur, karena penghasilan ahli waris (istri) hanya untuk biaya hidup sehari-hari.<br /><br />d.)  Menjaga risiko kredit (kualitas kredit) Bank BTN, mengingat Riwayat pembayaran angsuran kredit debitur semasa hidupnya lancar (dengan AGF) dan saat ini kolektabilitasnya macet (menunggak 7.93 angsuran).<br /><br />Bahwa dengan adanya surat yang dikirimkan Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 268,500,000,00 ( Dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah, sebagaimana nilai pertanggungan asuransi;<br /><br />Bahwa secara sepihak dan melawan hukum, Tergugat II mengirimkan surat kepada Tergugat III yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) SURABAYA dimana Tergugat III tersebut juga melakukan pelelangan objek benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor 2771 dengan luas tanah 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Edison Leonardo Lumbantobing Sarjana Ekonomi yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;<br /><br />Bahwa dengan adanya pengumuman lelang dari Tergugat III, pihak Penggugat menerima surat dari Tergugat IV yaitu PT. PROPERINDO GEMILANG MAKMUR surat tanpa nomor tertanggal 19 oktober 2021 yang dengan sepihak akan mengumumkan dan pemasangan pengumuman “ dijual melalui lelang” atas objek tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor 2771 dengan luas tanah 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Edison Leonardo Lumbantobing, Sarjana Ekonomi yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan sudah tentu perbuatan ini sudah melawan hukum;<br /><br />Bahwa dengan munculnya pihak Tergugat IV dalam perkara ini, membuat Penggugat mempertanyakan apa kedudukan hukum Tergugat IV ini;<br /><br />Bahwa Tindakan Tergugat III yang melakukan lelang tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan objek yang dimaksud dalam posita nomor 2 diatas telah beralih kepemilikan atau berpindah tangan kepada pihak lain;<br /><br />Bahwa dengan berpindah tangannya objek sebagaimana posita nomor 2 diatas secara melawan hukum, juga keterlibatan Tergugat V yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional I/ATR I, dimana Tergugat V telah menerbitkan sertifikat baru atas kepemilikan objek yangdimaksud dalam posita 2 diatas;<br /><br />Bahwa Pihak Turut Tergugat I yaitu Notaris Ranty Artsilia, S.H., juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana telah menerbitkan dan atau mengesahkan Perjanjian Kredit antara Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing atau suami sah Penggugat dengan Tergugat I dimana diketahui Perjanjian Kredit Tersebut memuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata;<br /><br />Bahwa Turut Tergugat II yaitu Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Turut Tergugat II ini telah melakukan kelalaian dalam pengawasan kegiatan perbankan diwilayahnya dimana, Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana posita 3 dan seterusnya;<br /><br />Bahwa dengan itikad baik dari Penggugat kepada Para Tergugat beserta Turut Tergugat telah menempuh jalan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut di atas dengan cara mediasi dan musyawarah, akan tetapi dari Para Pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengakui bahwa hak tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut dalam posita 2, malah menantang agar Penggugat menggugat melalui Pengadilan, jika Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah dan bangunan sebagaimana posita 2 tersebut diatas serta uang yang menjadi pertanggungan asuransi jiwa kredit yang dikelola oleh Tergugat II, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum atas pelaksanaan lelang dan penolakan klaim asuransi jiwa kredit aquo yang notabene hak daripada Penggugat dan merugikan Penggugat menunjukan bahwa perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;<br /><br />Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas telah melanggar Pasal 1365 BW :<br /> “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;<br /><br />Bahwa Perbuatan Hukum para pihakTergugatdan Para TurutTergugat dalam perkara aquo mengandung “ cacat Kehendak”, dimana terdapat unsur pemaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUHPerdata. Sehingga menimbulkan cacat kehendak ini juga terjadi akibat adanya penyalahgunaan keadaan atau Misbruik Van Omstandingheden, pasal 44 ayat 1 NBW dan pasal 1320 KUHPerdata, sehingga ingin segera mendapatkan uang atau piutang yang ada pada Penggugat. Maka sepantasnyalah, Pihak Penggugat masih tetap memegang dan mempunyai hak Rekuirasi atas Kepemilikan objek tidak bergerak aquo yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB yang dimaksud dalam posita 2 diatas, sebelum ada Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya;<br /><br />Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sudah barang tertentu Penggugat sangat di rugikan baik materiil maupun immateriil yaitu:<br /><br />a. Bahwa atas pelelangan sepihak obyek tanah  dan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III secara melawan hukum, Para Penggugat di rugikan secara materiil dengan perincian nilai jual tanah dan bangunan dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp. Rp. 268,500,000,00 ( Dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah, sebagaimana nilai pertanggungan asuransi.<br /><br />b. Kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di karenakan Penggugat merasa malu pada masyarakat atas tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat; <br /><br />Bahwa adanya dugaan kuat dan adanya kekhawatiran yang timbul atas tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa Tergugat I dan Tergugat III mengalihkan/ melelang/ menjual/ obyek tanah dan bangunan tersebut serta pula untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara ini dan putusan pengadilan kelak, maka Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaaq) terhadap obyek tanah dan bangunan yang dimuat dalam posita 2 diatas;<br /><br />Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dukung alat bukti yang kuat, maka sagatlah berdasar bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada banding verset maupun kasasi. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Klaim Asuransi Jiwa Ditolak, PT Ansuransi Jiwasraya dan PT BTN Digugat Di PN Surabaya

Marianna Pardosi selaku Penggugat: “Klaim ansuransi jiwa suami saya ditolak oleh Ansuransi Jiwaseraya. Alasannya karena pada tahun 2007 sua...

»

Surat Terbuka Ny. Lusy Kepada Kajati NTB dan Jaksa Agung RI Terkait Mafia Tanah Di Sumbawa

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe selaku pemilik tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat Prov. Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun 1991, Toe (alm) membeli tanah tersebut dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”.</span>   </h3></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrJ2u7FODTzd73i1PCpydsB4OzaAOuB-9cOndULifnBCPwK8WohuRN7NRwcxXRcPW0lGRKW44hgwjKKLdI5QPHZXpWAxJyhJ8UXZ05ZkJVxz2T17uHMqUL8wIXpeXkX0uUiayOa7iYZbwZpmogBjD_ffNbyYdBcJClj0OMnDtQfjwHfs3v1SvQ-jsP/s640/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="480" height="527" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrJ2u7FODTzd73i1PCpydsB4OzaAOuB-9cOndULifnBCPwK8WohuRN7NRwcxXRcPW0lGRKW44hgwjKKLdI5QPHZXpWAxJyhJ8UXZ05ZkJVxz2T17uHMqUL8wIXpeXkX0uUiayOa7iYZbwZpmogBjD_ffNbyYdBcJClj0OMnDtQfjwHfs3v1SvQ-jsP/w395-h527/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="395" /></a><b><span style="font-size: medium;"> BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div>“Mencari keadilan hukum ibarat mencari jarum di kedalam air berlumpur. Kecuali kasus yang viral di sosial media (Sosmed)”. Ungkapan inilah yang mungkin terbersit dibenak Ny. Lusy, seorang warga Jalan Kartini, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencari keadilan atas kasus tanah miliknya selaku ahli waris dari adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe (Almarhum) yang belum tuntas hingga saat ini karena di duga melibatkan oknum BPN dan mafia tanah di Nusa Tenggara Barat<br /><br />Dan itulah sebabnya, Ny. Lusy membuat surat terbuka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka Kejati) Sungarpin, SH., Mhum dan ditujukan kepada Jaksa Agung (Kajagung) Repbulik Indoneis Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M  yang dikirimkannya melalui beritakorupsi.co, Minggu, 25 Desember 2022</div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam isi surat tersebut, Ny. Lusy menjelaskan awal mula tanah yang di beli oleh adiknya,  Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe (Alm) dari Imran Zain, mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991<br /><br />“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,” kata Ny. Lusy dalam isi suratnya. <br /><br />Lebih lengkpanya surat terbuka Ny. Lusy kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka Kejati) Sungarpin, SH., Mhum yang ditujukan kepada Jaksa Agung (Kajagung) Repbulik Indoneis Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M., sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9CEiJbfZEHyU2p8Se_LoVYHtPvgxlaLVwhW7zUAQpbKpQwj_IxoH_GldquIZGQFYXzrG7_9_KptMA-3rjFaUXdYLS9Q3aXVW0a_gb75MKDt9zA0orEjPhDfhMaVaSKyaBO4jDEZmCYjylJOGGMl45uwAVEOpOIcmvlNpOdsxuzylY5CjgybhyL1qg/s3508/subawa_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3508" data-original-width="2481" height="741" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9CEiJbfZEHyU2p8Se_LoVYHtPvgxlaLVwhW7zUAQpbKpQwj_IxoH_GldquIZGQFYXzrG7_9_KptMA-3rjFaUXdYLS9Q3aXVW0a_gb75MKDt9zA0orEjPhDfhMaVaSKyaBO4jDEZmCYjylJOGGMl45uwAVEOpOIcmvlNpOdsxuzylY5CjgybhyL1qg/w653-h741/subawa_1.jpg" width="653" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgja7ld2z5ZSaZy67I8SJ13Ya1NkXdn_k9lOqSQFlUG_kexiEez9BHnNRxkPbfoKjQ7KtZW_nQSSFXt5w8W1HUecYAHIy75p6Xwhbb9kUcNtwZTt8nUNx47AnnQ-Hcf0gYrbbxd7PRheUIq4eGKKhceLZnDuSOO693n316p4a_ZBaTODrk6TtlOY8KA/s3508/subawa_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3508" data-original-width="2481" height="749" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgja7ld2z5ZSaZy67I8SJ13Ya1NkXdn_k9lOqSQFlUG_kexiEez9BHnNRxkPbfoKjQ7KtZW_nQSSFXt5w8W1HUecYAHIy75p6Xwhbb9kUcNtwZTt8nUNx47AnnQ-Hcf0gYrbbxd7PRheUIq4eGKKhceLZnDuSOO693n316p4a_ZBaTODrk6TtlOY8KA/w651-h749/subawa_2.jpg" width="651" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWAguXtr_hIoJUbLa6T7viMLliCNj3dOqvmVnQi57gqWg8HkYizMs_YiyD5UlOEhLWlBDAUviyadT_ZQJuf6DT8_UWdvodLzaPBQ3RI63bYT2L8M4O4gvEyHpPD3wwZtJGu50o1lbPZi_L-chu0lbg2553ZRerY7Rbrj7rJJAe_ylKzvNrHLPU7CLg/s3508/subawa_3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3508" data-original-width="2481" height="791" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWAguXtr_hIoJUbLa6T7viMLliCNj3dOqvmVnQi57gqWg8HkYizMs_YiyD5UlOEhLWlBDAUviyadT_ZQJuf6DT8_UWdvodLzaPBQ3RI63bYT2L8M4O4gvEyHpPD3wwZtJGu50o1lbPZi_L-chu0lbg2553ZRerY7Rbrj7rJJAe_ylKzvNrHLPU7CLg/w651-h791/subawa_3.jpg" width="651" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9HZ11ggUCvEfBF_1bHqBarerHl7mwCDSyRh3o30nrd3snwfru0CYB5zvl1ucmNcgVKGh92LqEv3VMaad7IIU46SemWFfPx2l4St6KNPqnsAtoLLig4K5zi47HVNoaRS4ODc4xsXuVI_g0MpUbCmhwsr6R0lDx2iLKKjIP_vLKU58IGETeAKgxmElr/s2480/subawa_4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1498" data-original-width="2480" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9HZ11ggUCvEfBF_1bHqBarerHl7mwCDSyRh3o30nrd3snwfru0CYB5zvl1ucmNcgVKGh92LqEv3VMaad7IIU46SemWFfPx2l4St6KNPqnsAtoLLig4K5zi47HVNoaRS4ODc4xsXuVI_g0MpUbCmhwsr6R0lDx2iLKKjIP_vLKU58IGETeAKgxmElr/w651-h386/subawa_4..jpg" width="651" /></a></div>(Editor: Jenttar)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Surat Terbuka Ny. Lusy Kepada Kajati NTB dan Jaksa Agung RI Terkait Mafia Tanah Di Sumbawa

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe selaku pemilik tanah seluas 1...

»

Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

<div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”  <br /></span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/s1280/lusi1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/w365-h487/lusi1.jpg" width="365" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>“Begitu Kuatkah Mafia Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?”</i>. Pertanyaan inilah yang seringkali terdengar di kalangan masyarakat luas terkait kasus  sengketa tanah yang tak habis-habisnya. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat <br /><br />Namun anehnya, laporan masyarakat terkait kasus sengketa tanah karena terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda "seperti mencari jarim di lumpur yang dalam”<br /><br />Dan itulah yang dirasakan oleh Lusy, seorang warga Sumbawa Besar yang sudah melaporkan kasus tanahanya ke Polres Sumabwa Barat, ke Kapolda Nusa Tenggara Barat, ke Kejaksaan  termasuk mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat hingga ke ke Kapolri, namun belum ada hasilnya. <br /><br /><i>“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,”</i> kata Lusy kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Sabtu, 12 November 2022 sekitar pkl. 17.00 Wib<br /><br />Nah, karena merasa kasus tanah miliknya yang dilaporkannya ke pihak Kepolisian tak kunjung ada perkembangan bahkwan tidak ada tanggapan atas surat pengaduannya ke pejabat negeri ini, harapannyapun hanya satu yaitu mengirin surat pengaduan ke Presiden Jokowi. Dan kalau tidak berhasil atau tidak ada tanggapan dari Presiden Jokowi maka Lusy pun hanya<i> pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/s2452/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1510" data-original-width="2452" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/w640-h394/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" width="640" /></a></div>Lusi menceritakan. Kasus tanah ini baru muncul pada tahun 2021 ketika Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal. Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe adalah salah satu adik kandung dari Lusy .<br /><br /><i>“Ketika (Alm) Toe meninggal dunia pada tahun 2021, kasus tanah ini muncul ke permukaan. Lalu Imran Halilintar mengklaim tanah milik (Alm) Toe ini adalah miliknya. Klaim ini dilakukan secara sepihak tanpa ada sepotong dokumen yang mendukung bagi kepemilikan tanah tersebut,”</i> kata Lusy <br /><br /><i>“Imran Halilintar hanya bermodalkan pengakuan dan kesamaan nama dengan Imran Zain selaku penjual tanah kepada (Alm) Toe. Sama-sama “Imran”. Imran Halilintar juga mengaku memiliki bukti pendaftaran penerbitan sertifikat atas namanya entah darimana dia dapatkan,”</i> lanjut Lusi<br /><br />Menurut Lusy, Imran Halilintar menguasai dan menjual tanah itu kepada sejumlah warga. Kini tanah tersebut telah didiami oleh lebih dari 100 kepala keluarga (KK). Ironisnya, tanah yang sudah ber sertifikat (SHM) inipun terbit lagi sebanyak 23 sertifikat hak milik (SHM) baru. <br /><br /><i>“Sebenarnya masalah ini sudah beberapa kali dimediasi Kades Mantun Kecamatan Maluk, Sahril S.Sos. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari Kamis, 28 Januari 2022 pukul 09.00 Wita di Kantor Desa Mantun dengan agenda klarifikasi Tanah. Yang hadir waktu itu H. Imran selaku pemilik asal tanah (SHM 507), Imran Halilintar pihak yang mengklaim lahan SHM 507, saya (Lusy) selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut,” </i>ujar Lusy  <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, lanjut Lusy,<i> “Imran Halilintar akhirnya mengakui jika tanah 1,9 hektar itu bukan miliknya. Namun Imran Halilintar mengaku sempat menguasainya yang kemudian dikembalikan kepada para penggarap. Padahal faktanya tanah itu telah dijual bukan dikembalikan. Tapi, karena mendapat angin segar dari pihak BPN Kabupaten Sumbawa Barat, Imran Halilintar kembali memantapkan diri sebagai pemilik tanah 1,9 hektar tersebut (SHM 507)”.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/s960/lusi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="948" data-original-width="960" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/w400-h395/lusi.jpg" width="400" /></a></div></i><br />Lebih lanjut Lusy menjelaskan. Pertemuan kedua di Kantor Desa Mantun pada Hari Rabu, 9 Februari 2022 pukul 10.00 Wita dengan agenda klarifikasi Tanah. Selain kepala desa, pertemuan itu dihadiri Aswar A (Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk), Lusy selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut. Pada pertemuan itu Ahli Waris (Alm) Toe dengan warga yang mendiami tanah tersebut. Warga sepakat akan membayar tanah itu kepada Ahli Waris (Alm) Toe. Sebab harga yang diberikan Ahli Waris (Alm) Toe sangat murah, terjangkau dan jauh dari harga tanah di sekitarnya. <br /><br />Untuk merealisasikan transaksi jual beli ini, Ahli Waris (Alm) Toe menemui kendala di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, terutama keinginan Ahli Waris (Alm) Toe untuk melakukan pengukuran dan pemecahan sertifikat. Ini ketika Ahli Waris (Alm) Toe, Kades Mantun, dan Imran Zain menemui Kepala Kantor BPN setempat, seraya memperlihatkan akta tanah berupa SHM No. 507, pada 9 Februari 2022 siang hingga sore, atau setelah rapat di Kantor Desa Mantun.   <br /><br />Selain itu Imran Zain selaku pemilik asal tanah tersebut juga memberikan penjelasan bahwa nama Imran di SHM itu adalah namanya. Terkait adanya embel-embel “Zain” di belakang namanya adalah nama orang tuanya yang disematkan saat dia sudah dewasa. Untuk menguatkannya, Imran Zain memperlihatkan surat keterangan dari dinas terkait. Tapi Kepala BPN KSB menolak untuk memprosesnya. Kepala BPN KSB mengharuskan Ahli Waris (Alm) Toe menyelesaikan urusannya dengan Imran Halilintar. Atau akan melakukan pengukuran ulang atas lahan itu setelah Ahli Waris Toe mendapat restu dari Imran Halilintar. <br /><br />Sikap Kepala Kantor BPN KSB ini tentu menimbulkan kecurigaan, karena cenderung tendensius dan berpihak kepada Imran Halilintar. Sikap kepala BPN ini juga kami nilai tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pelayanan public yang professional, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap SHM No. 507 yang notabene adalah produknya sendiri. Sebagaimana diamanatkkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. <br /><br />Berikutnya, Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Ny Lusy selaku ahli waris Toe didampingi Aswar A selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk mendatangi Kantor BPN Sumbawa Barat untuk kembali mengajukan permohonan pengukuran tanah SHM 507. Ny. Lusi tidak masuk ke dalam kantor BPN, hanya menunggu di mobil, sedangkan yang masuk hanya Aswar Kasi Pemerintahan Camat Maluk yang kemudian diterima Wahyu Saputra—pegawai BPN. Terhadap permohonan itu, Petugas BPN meminta ahli waris Toe untuk menunggunya. Namun sampai sekarang, permohonan itu belum ditanggapi. Beberapa kali BPN Sumbawa Barat berjanji untuk melakukan pengukuran tapi belum direalisasikan.   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/s960/lusi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="782" data-original-width="960" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/w640-h522/lusi..jpg" width="640" /></a></div>Sebelumnya, pada Hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Ny Lusi selaku Ahli Waris Toe sudah melaporkan Imran Halilintar secara pidana ke Polsek Maluk, Polres Sumbawa Barat tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP. Polsek Maluk telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No: SP.Lidik/  /I/2022/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani Kapolsek Maluk, Kompol Sidik Pria Mursita SH. Sampai saat ini belum ada progress dari hasil penyelidikan. <br /><br />Selain lahan ber-SHM 507 yang enggan diukur BPN Sumbawa Barat, BPN juga berlaku sama dengan lahan milik ahli waris (Alm) Toe bersertifikat hak milik No. 115 atas nama Sapruddin. Tanah seluas 10.750 meter persegi (m2) berlokasi di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Di atas lahan bersertifikat ini, BPN menerbitkan sertifikat baru di atasnya. Jumlahnya sekitar 17 sertifikat. Yaitu bernama Lalu Mas’ud, Mindah Maryati, Husni Mubarak, H. Ibrahim, Sandi Sakti Ardi, H. Ibrahim, Yayasan Lukmanul Hakim, Erfan Chakim, Islahuddin, Saprudin Kapitang, Ihwan Arianto, Idham Khalid, Zulkifli, Bung Waker Hadi, Baiq Nursani, Budi Santoso dan Aunurrofik.   <br /><br />“Kami selaku ahli waris Toe sudah beberapa kali mendatangi kantor BPN Sumbawa Barat, termasuk telah mengajukan permohonan pengukuran. Tapi entah ada masalah apa, BPN Sumbawa Barat kerap mengulur dan menunda waktu setiap akan melakukan pengukuran. Padahal jadwal pengukuran sudah ditetapkan, namun selalu ditunda. Dan sampai sekarang belum dilakukan,” kata Lusy. (*) <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami T...

»

Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda”</span></h3><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/s1280/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/w480-h640/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="480" /></a></div><b>Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="text-align: justify;">Kasus  sengketa tanah sepertinya tak habis-habisnya dikalangan masyarakat Indonesia. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, Bagaimana prosedur sesuai peraturan yang berlaku hingga BPN mengelurkan 2 SHM dilahan yang sama dengan pemilik yang berbeda? Apakah setiap SHM yang dikeluarkan BP tidak dimasukan ke dalam dokumen sehingga sebidang tanah memiliki lebih dari satu SHM dengan pemilik yang berbeda-beda? Mungkinkah ada “seorang anak lahir dari rahim dua wanita?”. Dan bila ada, itulah jawaban masalah terbitnya SHM ganda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat sepertinya tak berarti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Buktinya, laporan salah seorang warga Sumbawa Barat ke Polres Sumbawa Barat terkait tanah SHM miliknya seluas 20.000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikuasai orang laing hingga saat ini belum ada hasilnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebanya, selain melaporkannya ke Kepolisian, Lusi akan melporkan kasus tanah miliknya yang dikuasi orang lain ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sudah saya laporkan ke Polisi tapi belum ada hasilnya. Dan saya akan melaporkan ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi. Karena saya menduga ada pemalsuan dokumen sehingga terbit SHM atas nama orang lain,” kata lusi kepada media ini melalui sambungan telepon, Kamis, 10 November 2022 pkl. 22.15 Wib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menjelaskan, bahwa ada dugaan keterlibatan mafia tanah termasuk BPN, sehingga SHM yang dikelurkan oleh BPN pada tahun 1987 atas tanah seluas 8000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan lagi pada tahun 2018 atas nama orang lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hampir semua tanah saya selalu saja adasertifikat atas nama orang lain. Saya menduga ada permainan mafia tanah termasuk BPN, kok bisa ada dua Sertifikat Tanah di lahan yang sama tapi pemiliknya beda,” kata Lusi dari ujung telepon selulernya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menceritakan. Munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. Padahal data tanah itu baik berupa SPPT yang dibayar setiap tahun dengan keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM), maupun nama para penggarap sudah tercatat jelas. Bahkan kembali dipertegas lagi dengan surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adanya dua sertifikat ganda diduga kuat karena permainan mafia tanah dan BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan Nyonya Lusi, adanya sertifikat di atas sertifikat ini, diduga kuat karena peran dari oknum pemerintah desa hingga oknum BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Surat pernyataan yang dibuat 18 Oktober 2021 tercatat ada 10 orang penggarap lahan seluas 20.000 meter. Mereka adalah Rosidi, Amaq Jidah, Amaq Azis, Mahsun (Conk), Baiq Maheran, Parihun S.Ag, Sobirin, Haji Wantikno, Amaq Agus dan Kades Mantun sendiri, Sahril,” kata Lusi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Lusi, data tanah itu baik berupa SPPT yang tetap terbayar setiap tahun, keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM). Nama para penggarap sudah tercatat jelas bahkan kembali surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda” Sumbawa, BERITA KORU...

»

Terdakwa ‘HS’, Mencari Keadilan Hukum di Negara Hukum

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg yang menjerat Terdakwa ‘HS’ dituduh mengggelapkan tanah dan bangunan miliknya oleh Dra. Ester Susianty  Chandra, ibu angkat Kwee Indrayani, istri Terdakwa#   </span>   <br /></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxDOTBrA4iUdRhnAOF2bPWpiAYzkGVLHLslLNbmgNgw2IujgCGb-qBc8IEQ1AQdBL4_af8Gw157oEfcZsktEBpwFPRdEvPn_w3EowYsOkKWlUClDC1sxG5N1IJwPn_h2HKtIWIxiH7TSXy_BjCGEl5RYfYR-FpkfryOzjghL0TCaQv6BQyYFSEloq1/s700/palu-hakim-illustrasi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxDOTBrA4iUdRhnAOF2bPWpiAYzkGVLHLslLNbmgNgw2IujgCGb-qBc8IEQ1AQdBL4_af8Gw157oEfcZsktEBpwFPRdEvPn_w3EowYsOkKWlUClDC1sxG5N1IJwPn_h2HKtIWIxiH7TSXy_BjCGEl5RYfYR-FpkfryOzjghL0TCaQv6BQyYFSEloq1/w640-h360/palu-hakim-illustrasi.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>Indonesia disepakati para founding father (Bapak Bangsa Indonesia) sebagai negara hukum, dimana hukum menjadi panglima dan keadilan adalah segala-galanya. Namun faktanya,  kepastian hukum kian hari kian tidak menentu, keadilan yang segala-galanya menjadi segalau-galaunya. Bahkan terkadang yang berjuang untuk mencari keadilan atas haknya tidak mendapatkan apapaun sedangkan yang terbukti salah malah memperoleh pembelaan dan dukungan yang adil. <br /><br />“Dan mencari keadilan hukum yang adil di negara hukum ibarat merangkul bayangan sendiri disiang hari”</i>. Ungkapan inipulalah yang barangkali dirasakan oleh “HS” (63), warga Jln. Dieng Kota Malang yang saat ini berharap ada mujizat dalam perkara pidana penggelapan yang menjerat dirinya atas tanah 3 SHM (setifikat Hak Milik) Nomor 948, 949 dan 950 dan bangunan miliknya yang dilaporkan oleh Dra. Ester Susianty  Chandra ke Polda Jawa Timur pada tahun 2015, ibu angkat almarhum Kwee Indrayani, istri Terdakwa “HS”<br /><br />Terdakwa “HS” mencari keadilan hukum yang adil di negara hukum lewat upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur bahkan hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malang terlebih-lebih dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, karena dianggap tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 saat menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 yang menyatakan “Terdakwa Hari Soesilo Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan menjatuhkuman hukuman pidana penjara selama Sepulu bulan” dari tuntutan Jaksa dengan pidana penjara selama Satu tahun dan Enam bulan<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Mengungkap fakta Sebelum Perkara</span></span></b><br />“HS”, dengan didampingi beberapa orang lainnya termasuk Penasehat Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H menemui berirakorupsi.co pada Sabtu, 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 Wib dan menceritakan kasus perkara yang menjerat dirinya.<br /><br />Menurut “HS”, beberapa puluh tahun yang lalu, pasangan suami istri, Andreas Hendro Susanto, SH dan Dra. Ester Susianty  Chandra yang belum dikaruniai anak, mengadopsi Kwee Indrayani (alm) saat berusia sekitar 8 tahun, anak kandung (anak pertama dari tiga bersaudara) dari pasangan suami istri Khairul Alim dan Wahyuni<br /><br />“Bu Kwee inikan anak angkat Ibu Ester dan Pak Hendro. Bu Kwee anak pertama dari tiga bersaudara, anak kandung dari Ibu Wahyuni dan Bapak Khairul Alim,” kata “HS”<br /><br />“HS” menceritakan. Pada tahun 1980, Ia (HS) menikahi Kwee Indrayani. Dan pada tahun 1990, Ia bersama istrinya, Kwee Indrayani (alm) membeli sebidang tanah Petok D di Kota Malang kurang lebih seluas 4000 meter. Untuk mengurus surat-surat tanah tersebut, “HS”  dan Kwee Indrayani (alm) mempercayakan ke ayah kandung Kwee Indrayani, Khairul Alim yang bekerja sebagai kontraktor<br /><br />Tanah kurang lebih seluas 4000 meter tersebut terdiri dari 3 SHM (setifikat hak milik), yaitu SHM Nomor 948 seluas 286 m2, SHN Nomor 949 seluas 2.480 m2 dan SHM nomor 950 seluas 1.420 m2 atas nama Khairul Alim<br /><br />“Tanah itu kami beli asalnya petok D. Karena kesibukan kami maka kami serahkan ke Pak Khairul Alim untuk mengurus surat-saratnya sekalian pakai nama Khairul Alimdi SHM-nya. Karena pak Khairul Alim kan bukan orang lain melainkan Bapak kandung Bu Kwee. Selain mengurus surat-suratnya juga untuk membangun rumah dan gudang karena pak Khairul Alim sebagai kontraktor,” cerita “HS” sambil menunjukkan bukti SHM yang dimaksud<br /><br />Sekitar tahun 1992, lanjut “HS”, Kwee Indrayani (alm) menjaminkan 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 ke BCA Cabang Malang di Jalan Basuki Rahmat Kota Malang sebesar Rp225.000.000 untuk modal usaha yang bergerak dibidang makan ringan atau snack<br /><br />“Uang itulah yang digunakan untuk membangun rumah, gudang dan modal usaha yang bergerak dibidang makan ringan atau snack. Yang bangun gudang dan rumah ya pak Khairul Alim karena kontraktor,” ucap “HS”<br /><br />Dengan wajah yang terlihat sedih sambil membolak balik lembaran-lembaran dokumen yang ada didapannya, “HS” menceritakan kenangan pahit yang dialami istrinya, Kwee Indrayani hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 2010 dan angsuran/cicilan di BCA pun tidak lagi lancar <br /><br />“Tahun 1998, ada krismon (krisis monoter) dan Bu Kwee juga sakit menderita gagal ginjal. Sudah operasi ginjal di China. Tahun 2010 Bu Kwe meninggal sehingga angsuran/cicilan di BCA macet,” kenang “HS”<br /><br />“HS” melanjutkan ceritanya. Pada tahun 1998, 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 dilelang oleh BCA secara internal tanpa ada pemberitahuan ke Kwee Indrayani. Pemenang lelangnya adalah pegawai BCA sendiri yaitu Indra Agus Swantoko, SH dan BCA masuk dalam daftar Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)<br /><br />“Tahun 1998, 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 dilelang secara internal oleh BCA pemenangnya adalah pegawai BCA sendiri yaitu Indra Agus Swantoko tanpa ada pemberitaahuan dan setelah itu BCA masuk dalam daftar BPPN dan 3 SHM itupun berganti nama menjadi atas nama Indra Agus Swantoko,” kata “HS”<br /><br />Cerita “HS” ini menimbulkan pertanyaan. Apakah sah menurut peraturan atau  perundang-undangan yang berlaku, pihak Bank diperbolehkan melakukan lelang secara internal yang dimenangkan oleh pegawai Bank itu sendiri tanpa adanya pemberitaahuan kepada Debitur? Mengapa pihak Bank BCA Cabang Kota Malang tidak memberitahukannya kepada Kwee Indrayani selaku Debitur?<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Mengungkap Fakta Timbulnya Perkara</span></span></b><br />“HS” melanjutkan ceritanya. Pada tahun 2005, atas surat dari BPPN yang memberikan kesempatan kepada Kwee Indrayani (alm) untuk dapat menguasai kembali ke 3 SHMnya dengan membayar seniali Rp240.696.000 melalui BPPN<br /><br />“Saat itu kami tidak punya uang dan kami berusaha meminjam ke teman-teman, dan saat itu Bu Ester bersedia meminjamkan uang sebesar Rp240.696.000. Kata Bu Ester saat itu, ‘ya sudah saya pinjamkan nanti kembalikan kalau sudah dijual’. Dan uang itu di transfer oleh  pak Hendro (Andreas Hendro Susanto, SH) ke BPPN atas nama Kwee Indrayani. Jadi 3 SHM itupun kembali menjadi nama Kwee Indrayani bukan lagi nama Indra Agus Swantoko. Karena sudah sempat balik nama di Notaris melalui BPPN,” ujar “HS”<br /><br />Pada tanggal 13 Desember 2005, lanjut “HS”, Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat Akta Jual Beli atas kesepakatan antara Agus Indra Suantoko, SH yang diwaikili pihak BPPN dengan Kwee Indrayani mewakili dirinya sendiri. Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat Akta Jual Beli Nomor 414, 415 dan 416 dari 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 yang semula atas nama Indra Agus Suantoko menjadi Kwee Indrayani selaku pembeli yang sah dengan nilai pembayaran sebesar Rp240.696.000 yang sebelumnya sudah disetorkan oleh Andreas Hendoro Susanto, SH ke BPPN atas nama Kwee Indrayani<br /><br />“Setelah ada pembayaran uang sebesar Rp240.696.000 itu ke BPPN oleh Pak Hendro (Andreas Hendro Susanto, SH) atas nama Kwee Indrayani, barulah ada balik nama di Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH antara Indra Agus Suantoko, SH yang diwaikili pihak BPPN dengan Kwee Indrayani mewakili dirinya sendiri. Jadi bukan mewakili siapa-siapa termasuk Bu Ester karena pembayaran ke BPPN bukan atas nama Bu Ester tetapi Bu Kwee yang semula menjaminkan 3 SHM itu ke BCA. Tetapi oleh BCA dilelang karena macet sejak Bu Kwee sakit. Pemenang lelangnya adalah Indra Agus Suantoko, SH selaku pegawai BCA sendiri,” ungkap “HS”<br /><br />Masih menurut “HS”. Pada tanggal 19 Desember 2005, Dra. Ester Susianty Chandra mengajak Kwee Indrayani dalam kondisi sakit dengan didampingi suaminya, “HS” ke Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH dengan alasan untuk mengamankan asentnya (milik Kwee Indrayani). Di kantor Notaris tersebut, dibuatlah Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan waktu yang bersamaan terbit pula Akta Kuasa Menjual Nomor 33 terkait 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 atas nama Kwee Indrayani<br /><br />“Waktu diajak ke Notaris Bu Ester tidak bilang mau buat akta jual beli tapi hanya mengatakan biar asetnya aman. Waktu itu Bu Kwee kondisi sakit makanya saya ikut. Saat disana, Notari membuat Akta Pernyataan Nomor 32 tapi dengan waktu yang bersamaan terbit juga Akta Kuasa Menjual. Saya dipaksa istri waktu itu untuk tanda tangan karena istri saya sanfat persacaya sama Bu Ester,” kata “HS”  </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwJwlsqWEiKQcMhFi4O1X6mkLDiE9ormwGjgXL0BPKX_A5eVf3skqjIYdREH47ZiyiurtSPxgwAjB7eiReEl2V467t9lSAgyxm_RPeMZIORa0-ZIBNimsQe-v7Reqpky8CbKmDh-7_cMLG7eCr8ze1UVrCvwPn2uxIHVRpFDWb3ugbHhB1yMbeKltF/s625/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="625" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwJwlsqWEiKQcMhFi4O1X6mkLDiE9ormwGjgXL0BPKX_A5eVf3skqjIYdREH47ZiyiurtSPxgwAjB7eiReEl2V467t9lSAgyxm_RPeMZIORa0-ZIBNimsQe-v7Reqpky8CbKmDh-7_cMLG7eCr8ze1UVrCvwPn2uxIHVRpFDWb3ugbHhB1yMbeKltF/w640-h614/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dari cerita “HS”, terkait Akta Pernyataan dan Akta Kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH dalam waktu yang bersamaan menimbulkan pertanyaan yaitu, mengapa dan bagaiamana cara Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat 2 Akta dalam waktu yang bersamaan ? Lalu apa maksud dan tujuan Dra. Ester Susianty Chandra untuk meminta Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat 2 Akta tersebut? Apakah memang tujuan Dra. Ester Susianty Chandra benar-benar untuk mengamankan aset 3 SHM milik Kwee Indrayani atau “adakah sesuatu rahasia dibalik rasa” dimana Kwee Indrayani mempunyai hutang kepada Dra. Ester Susianty Chandra selaku ibu angkatnya sebesar Rp240.696.000?<br /><br />“HS” mengatakan. Pada tahun 2011, Dra. Ester Susianty Chandra meminta ke 3 SHM tersebut kepada dirinya (“HS”) setelah Kwee Indrayani meninggal pada awal tahun 2010, namun “HS”  tidak memberikannya. Sehingga pada tahun 2015, Dra. Ester Susianty Chandra melaporkan “HS” ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan penggelapan dengan bukti Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 19 Desember 2005, dimana kedua Akta tersebut dibuat dalam waktu bersamaan oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH<br /><br />“Tahun 2015 saya dilaporkan Bu Ester ke Polda Jatim dengan tuduhan penggelapan 3 SHM dengan bukti Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 19 Desember 2005, dimana kedua Akta tersebut dibuat dalam waktu bersamaan oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH,” ucap “HS”<br /><br />Satu tahun kemudian (2016), lanjut “HS”, Polda Jawa Timur menetapkannya (“HS”) sebagai Tersangka kasus Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 atau 385 KHUPidana, dan ditahun yang sama pula “HS” menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang dengan Nomor Perkara 205/Pid.G/2016/PN.Mlg<br /><br />Menurut “HS”, gugatan perkara Nomor 205/Pid.G/2016/PN.Mlg di NO atau ditolak karena kurang pihak. Sehingga HS melalui Kuasa Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H membuat gugatan baru Nomor 037/Pdt.G/2017/PN.Mlg tapi kemudian ditarik dan diganti dengan gugatan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg<br /><br />“Tahun 2016, saya ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jatim. Dan ditahun yang sama saya menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang dengan Nomor Perkara 205/Pid.G/2016/PN.Mlg namun hasilnya ditotal oleh Majelis Hakim PN Malang karena kurang pihak. Gugatan itu di NO atau ditolak karena kurang pihak. Lalu kami membuat gugatan baru Nomor 037/Pdt.G/2017/PN.Mlg tapi kemudian kami tarik dan diganti dengan gugatan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg,” ungkap “HS”<br /><br />“Gugatan saya terhadap Bu Ester ditolak dalam Putusan PK Nomor 687 PK/Pdt/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Tapi gugatan Bu Estr terhadap saya ditolak dalam Putusan PK Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. Waktu gugatan saya ke Bu Ester, saya menang di PN Malang tapi di PT, MA dan PK saya kalah. Tapi waktu gugatan Bu Ester terhadap saya, gugtan Bu Ester ditolak di PN maupun di PK. Bu Ester itu itu hanya menang di PT dan MA,” kata HS<br /><br />“HS” mengatakan, selain menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang, Ia juga membuat laporan ke Polres Malang dengan Nomor 267/11/2015/Jatim/Res.Mlg tentang adanya dugaan Konspirasi jahat yang sekan-akan Ia (“HS”) telah menjual 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950<br /><br />“Yang saya laporkan saat itu adalah Sujoko selaku calon pembeli 3 SHM dan Notaris Dr. I Gede Mastra terkait dugaan Konspirasi jahat. Sujoko ini masih ngasih DP tapi sudah dijaminkan ke Bank Muamalat. Sedangkan Notaris Dr. I Gede Mastra membuat Kaver noot supaya dapat kredit dari Bank Muamalat,” kata “HS”<br /><br />Dari cerita “HS” ini ada yang menarik terkait nama Notaris Dr. I Gede Mastra (alm). Sebab Notaris Dr. I Gede Mastra (alm) juga disebut-sebut “terlibat” bersama puluhan Debitur lainnya dalam kasus perkara Korupsi kredit macet Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179 miliar termasuk Kepala Cabang dan Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang sudah di vonis pidana penjara selama puluhan tahun<br /><br />Kembali ke kasus “HS”. Selain dirinya (“HS”) menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang, Dra. Ester Susianty Chandra juga menggugat “HS” ke PN Malang saat perkara gugatan “HS” berjalan di PN Malang dengan Nomor Perkara 200/Pdt.G/2017/PN.Mlg<br /><br />Dan pada tahun 2017, JPU dari Kejari Kota Malang bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mengadili “HS” sebagai Terdakwa Tindak Pidana Penggelapan dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg <br /><br />Tetapi karena gugatan “HS” melalui Kuasa Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H terhadap Dra. Ester Susianty Chandra maupun gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap “HS” sedang berlangsung di PN Malang, sehingga Majelis Hakim PN Malang mengabulkan Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kota Malang terhadap Terdakwa “HS” dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg<br /><br />Dalam Putusan Sela perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 30 Maret 2017, Majelis Hakim mengatakan, “1. Menerima keberatan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menangguhkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg sampai dengan adanya Putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum.”<br /><br />Putusan tersebut diatas dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Sihar Hamonangan Purba, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Byrna Mirasari, SH., MH dan Martaria Yudhita Kusuma, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Anny Mardiyah, SH., MH pada Kamis tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Penegakan Hukum Yang Dirasakan “HS” Bukan Keadilan Hukum<br />Proses hukum yang diarasakan “HS” yang menjerat dirinya dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan Nomor Perkara 41/Pid.B/2017/PN.Mlg di PN Malang terkait putusan Majelis Hakim pada tanggal 13 Juli 2022 yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 bulan dirasakan bukan keadilan hukum<br /><br />Alasan “HS”, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Malang saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap dirinya pada tanggal 13 Juli 2022 yang mengatakan,;<br />“1. Menyatakan Terdakwa Hari Soesilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapaan; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hari Soesilo tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”. <br /><br />Dimana sebelumnya, dalam Putusan Sela perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 30 Maret 2017, Majelis Hakim mengatakan, “1. Menerima keberatan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menangguhkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg sampai dengan adanya Putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum.”<br /><br />Sementara Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 atas gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap “HS” ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali<br /><br />“Inikan ada dua putusan perdata dengan obyek yang sama. Yang pertama adalah gugatan saya terhadap Bu Ester. Disini saya kalah karena Putusan PK menolak gugatan saya. Tapi putusan terakhir adalah Putusan PK Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. Inikan atas gugatan Bu Ester ke saya tapi Putusan PK ini menolak gugatan Bu Ester. Artinya 3 SHM itu tetap milik saya. Tapi mengapa Hakim PN Malang tidak mempertimbangkan itu? inikah yang namanya proses hukum untuk keadilan hukum atau hukum yang adil di negara hukum?.” Kata HS dengan nada tanya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Karena itulah saya langsung mengatakan banding setelah Hakim membacakan putusan hari Kamis tanggal 13 Juli 2022. Saya tau mencari keadilan itu tidak mudah tapi saya harus berjuang," ucap HS <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Apa yang dikatakan HS ini bukan tidak beralasan. Sebab pertimbangan Majelis Hakim PN Malang saat membacakan Putusan dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 mengatakan “Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dipersidangan berupa Putusan Pengadilan Negeri Malang yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.200/Pat.G/2017/PN.Mlg tanggal 4 September 2018 jo. Putusan Banding No.156/PDT/2019/PT.SBY tanggal 29 April 2019 jo Putusan Kasasi No.3111 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya putusan tersebut menolak gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap Terdakwa berkaitan dengan SHM No. 948, SHM No. 949 dan SHM No. 950<br /><br />Anehnya, Majelis Hakim PN Malang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022, justru mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020, terkait gugatan HS terhadap Dra. Ester Susianty Chandra<br /><br />Sebab dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Malang saat membacakan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 mengatakan, “Menimbang, bahwa terhadap putyusan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusannya adalah menolak gugatan dari Penggugat dalam hal ini Dra. Esther Susianti Candra, maka makna dari putusan menolak tersebut adalah tidak ada keadaan Hukum Baru yang diciptakan sehingga kembali kekeadaan semula, namun demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor: 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg tanggal 31 Mei 2018 Jo. Putusan bandini Nomor: 496/PDT/2018/PT,SBY tanggal 30 Oktober 2018 Jo. Putusan Kasasi Nomor: 1741 K/PDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020, dimana dalam Putusan tersebut Gugatan Rekonvensi dari Dra. Ester Susianty Candra telah dikabulkan dan dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa terhadap obyek berupa tanag dan bangunan yang permasalahan dalam perkara ini sebagaimana dalam SHM Nomor, 948, SHM No. 949 dan SHM Nomor. 950 yang terletak di Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang telah dinyatakan secara hukum sah sebagai milik dari saksi Dra. Ester Susianty Candra”.<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim PN Malang ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa Majelis Hakim PN Malang tidak mempertimbangkan Putusan akhir dalam Perkara Perdata dengan  obyek yang sama dimana gugatan Dra. Esther Susianti Candra terhadap HS ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021?<br /><br />Apakah memang, dalam proses hukum putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan PK No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021 tidak diakui oleh Majelis Hakim PN Malang ? <br /><br />Lalu mengapa Majelis Hakim PN Malang justru mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dimana gugatan HS terhadap Dra. Esther Susianti Candra ditolak?. Apakah pertimbangan tersebut agar HS dapat dikirim ke penjara ?<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa “HS”</span></span><br />Apa yang dikatakan oleh “HS” tak jauh beda dengan apa yang disampaikan Penasehat Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H atau yang akrab disapa Sentot terkait Putusan Majelis Hakim PN Malang Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 yang tidak mempertimbangkan Putusan akhir dalam Perkara Perdata dengan obyek yang sama antara “HS” dengan Dra. Ester Susianty Candra yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 tetapi justru Majelis Hakim PN Malang mempertimbangkan putusan yang sebelumnya yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020<br /><br />“Inilah yang menjadi keberatan dari klien saya karena pertimbangan sebagaimana diatas adalah penghargaan yang kurang tepat dan merupakan kelalaian yang nyata dari Majelis Hakim dalam menghargai sekaligus menilai Putusan Nomor:200/Pdt.G/2017 tanggal 04 September 2018 jo. Putusan Banding Nomor. 156/PDT/2019/PT, SBY tanggal 29 April 2019 jo. Puitusan Kasasi Nomor. 3111 K/PDT/2019 tanggal 02 Desember 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021,” ucap Sentot<br /><br />Semestinya, lanjut Sentot, dengan ditolaknya gugatan Dra. Esther Susianty Candra dalam Putusan ini (Peninjauan Kembali), maka harusnya dipertimbangkan pula apa yang menjadi pokok gugatan Dra. Ester Susianty Candra tersebut (Halaman 5 Putusan Nomor. 200/Pdt.G/2017 tanggal 04 September 2018).<br /><br />“Sehingga dengan demikian makna dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 tersebut adalah merupakan terciptanya secara hukum melalui Putusan Peninjauan Kembali, yaitu: 1. Menolak Klaim bahwa Tanah SHM Nomor 948, SHM Nomor 949 dan SHM Nomor 950 adalah milik Penggugat (Dra. Esther Susianty Candra); 2. Menolak bahwa Tergugat (“HS”) telah melakukan perbuatan melanggar Hukum; 3. Menolak Petita Penggugat (Dra. Esther Susianti Candra) untuk menghukum siapapun yang menguasai tanah-tanah SHM Nomor 948, SHM 949 dan SHM Nomor 950; 4. Menolak siapapun untuk menyerahkan SHM Nomor 948, SHM 949 dan SHM Nomor 959 kepada Penggugat (Dra. Esther Susianty Candra); 5. Menolak Petita-petita lainnya dari Penggugat (Dra. Esther Susianti Candra),” ujar Sentot<br /><br />Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H pun menjelaskan tentang fakta-fakta hukum termasuk bukti-bukti yang terungkap di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 dengan Terdakwa “HS” yaitu;<br /><br />1. Tidak ada bukti pernah terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan antara Kwee Indrayani dan “HS” dengan Dra. Esther Susianti Chandra atau Andreas Hendro Susanto.<br /><br />2. Bukti Transfer dari Adreas Hendro Soesanto, SH ke BPPN sebesar Rp240.696.000 adalah uang pinjaman yang ditransfer langsung untuk menebus jaminan anak angkatnya atas nama Kwee Indrayani.<br /><br />3. Pelepasan dokumen dari BPPN kepada Kwee Indrayani, membuktikan bahwa Andreas Hendro Susanto bukan pemenang lelang maupun pembeli jaminannya di BPPN.<br /><br />4. Klaim Pelapor Dra. Esther Susianti Chandra, bahwa tanah dan gudang di Gadang Kecamatan Sukun dengan Sertpikat Hak Milik Nomor 948, 949 dan 950 adalah miliknya telah dipatahkan oleh Putusan terakhir yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Perkara Perdata Nomor: 200/Pdt.G/2018/PN Mlg jo Putusan Banding Nomor: 156/PDT/2019/ PT.SBY, jo Putusan Kasasi Nomor: 3111 K/PDT/2019 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. <br /><br />Lebih lanjut Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H menjelaskan, tanah Sertifikat Nomor: 948, 949 dan nomor 950 di Gadang Kecamatan Sukun masih sah milik Kwee Indrayani. Adanya Putusan yang sudah Incrach yaitu Putusan Perdata Nomor: 217/Pdt.G/2017/PN. Mlg, jo Putusan Banding Nomor: 776/Pdt/2018 jo Putusan Kasasi Nomor: 2831 K/PDT/2019 tanggal 29 Oktober 2019.<br /><br />“Putusan-putusan ini membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 948, 949 dan 950 yang terletak di Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang tersebut masih sah masih milik Kwee Indrayani bukan milik siapa-siapa termasuk Dra. Esther Susianti Chandra tetapi pertimbangan Majelis Hakim lain dan malah menghukum kliien saya. Itulah sebabnya kami langsung mengatakan banding hari itu juga,” ucap Sentot dengan tegas. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Tipikor Terdakwa ‘HS’, Mencari Keadilan Hukum di Negara Hukum

#Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 dalam ...

»

Tim Gabungan Kejagug dan Kejati Jatim Meringkus DPO Koruptor

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;"><span>#2 Terpidana Koruptor Buronan Kejati Jatim tahun 2017 hingga hari ini belum tertangkap, yaitu Kaiseng alias AsengMoh. Shonhaji, S.Ag. Bagaimana kabarnya?#  </span></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFlAH_s_cA4V2NS0Eul0bHX1tMidy89R20_O9Fn128dWNZvpWTKeSMxbvbKxHggnwvmPbiTxgOdrpi9QlsLBcsXoiUrwm3wqRZDEoqgpyjvmcWp7gVHQvbxF2xJzpI_NbqghejSnw-OB6y3VPcIUJ6hyDohrJITTYlW_0HsnV66jQQofGRHZ5vX1OM/s900/terpidana1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="900" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFlAH_s_cA4V2NS0Eul0bHX1tMidy89R20_O9Fn128dWNZvpWTKeSMxbvbKxHggnwvmPbiTxgOdrpi9QlsLBcsXoiUrwm3wqRZDEoqgpyjvmcWp7gVHQvbxF2xJzpI_NbqghejSnw-OB6y3VPcIUJ6hyDohrJITTYlW_0HsnV66jQQofGRHZ5vX1OM/w640-h638/terpidana1.jpg" width="640" /></a></div></span></span><span style="font-family: inherit;"><span><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Ada Peribahasa yang berbunyi, “Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui” Barangkali seperti bunyi peribahasa inilah hasil kerja Tim Gabungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan, Kejari Kota Madiun dan Kejari Gerik yang telah berhasil meringkus 2 Terpidana dalam kasus Korupsi dan Penggelapan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari ini Rabu, 25 Mei 2022<br /><br />Kedua DPO itu adalah  Terpidana Koruptor Murindung Bintang (47) warga Pule RT 06/01, Kelurahan Tembora, Kecamatan Keras, Kabupaten Magetan, Jawa Timur selaku Direktur CV. Bintang Marga Utama, dan Terpidana Penggelapan Amir Djoewito (57) warga Jl. Tembaan Tengah Blok A No. 1 RT 001 RW 009 Kel. Bubutan, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Jawa Timur selaku Direktur PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR)<br /><br />Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Fathur Rohman, SH., MH mejelaskan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2245K/PID.SUS/2013 tanggal 30 April 2014, terpidana Muridun Bintang (47) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp792 juta dalam perkara pengadaan pupuk NPK sebanyak 160 ribu Kg di Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam Aceh<br /><br />“Terpidana di tangkap karena untuk menjalani eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2245K/PID.SUS/2013 tanggal 30 April 2014. Dalam putusan tersebut, Terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Terpidana ditangkap setelah lebih dari 5 bulan di intai keberadaanya di Kelurahan Temboro, Kecamatan Keras, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dan hari in Terpidana DPO ini berhasil ditangkap hari ini oleh Tim Gabungan,” ujar Fathur<br /><br />Fathur menambahkan, penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.00 Wib yang sebelumnya Terpidana sempat melarikan diri dengan menyelinap dari gang ke gang perkampungan selama kurang lebih 1.5 jam barulah Terpidana berhasil diringkus<br /><br />“Selanjutnya Terpidana di bawa ke Kejati Jatim untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan proses hukum lebih lanjut,” ucap Fathur<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYOppsBWKR6EOzyRsNQWsCmgbmME1A_aidpeiXQCk5WX367JnOZVQIVW0wplrFzVQ2ztJBSsRvgJP-Cfgbsv932hAbFK-33BrWf6dQAFZ2ul8TUfZnvyBe0rRUupCYD2dNTkqonP9jNnl7Uw2AxLd91UMmhZk8KVkhOiDo_XYGrlqHjgj-t_RSFq_/s872/Terpidana.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="872" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYOppsBWKR6EOzyRsNQWsCmgbmME1A_aidpeiXQCk5WX367JnOZVQIVW0wplrFzVQ2ztJBSsRvgJP-Cfgbsv932hAbFK-33BrWf6dQAFZ2ul8TUfZnvyBe0rRUupCYD2dNTkqonP9jNnl7Uw2AxLd91UMmhZk8KVkhOiDo_XYGrlqHjgj-t_RSFq_/s16000/Terpidana.jpg" /></a></div>Kemudian Fathur Rohman, SH., MH menjelaskan terkait penangkapan Terpidana Amir Djoewito (57) warga Jl. Tembaan Tengah Blok A No. 1 RT 001 RW 009 Kel. Bubutan, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Jawa Timur selaku Direktur PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR)<br /><br />Menurut Fathur Rohman, SH., MH, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1059K/PID.SUS/2012 tanggal 14 Agustus 2012, bahwa Terpidana Amir Djoewito dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang menyebabkan kerugiaan bagi korban sebesar Rp13 miliar sebagaimana diatur dalam pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br />“Dalam putusan Mahkamah Agung, Amir Djoewito dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp25 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka Terdakwa atau Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan,”<br /><br />Fathur menjelaskan, bahwa Terpidana di tangkap oleh Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan disekitar Jalan Embong Malang Kota Surabaya, Jawa Timur Pada hari hari ini, Rabu, 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wib setelah di intai selama kurang lebih 3 bulan dan setelah di pastikan kebiasaanya keluar, akhirnya terpidana berhasil di tangkap<br /><br />“Setelah ditangkap selanjutnya terpidana di bawa ke Kejati Jatim untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan proses hukum lebih lanjut,” tegasnya. <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Dua Terpidana Koruptor Buronan Kejati Jatim Belum Tertangkap?</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-wh_SE0RiIyBYFh53hi0UQs4W9VyUvr9UpASv3_SNg0__Qv2oN9fQNa3I2VnL6o2JBJeUJcSmD8qGM5DjlXQR0RF7HGnsMBVeUz9RGYJKL8VRKKu-THU1sigArCxSJ_QdvsoxIlAWGwKG2EivDPN4U6WvzagyWKE7SdF7ItBl4YmYmI0hIIDb34PS/s712/IMG_20170121_191044.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="712" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-wh_SE0RiIyBYFh53hi0UQs4W9VyUvr9UpASv3_SNg0__Qv2oN9fQNa3I2VnL6o2JBJeUJcSmD8qGM5DjlXQR0RF7HGnsMBVeUz9RGYJKL8VRKKu-THU1sigArCxSJ_QdvsoxIlAWGwKG2EivDPN4U6WvzagyWKE7SdF7ItBl4YmYmI0hIIDb34PS/w640-h480/IMG_20170121_191044.JPG" width="640" /></a></div>Sementara 2 Terpidana Koruptor yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2017 hingga saat ini belum berhasil ditangkap<br /><br />Kedua Terpidana Koruptor DPO tersebut yaitu Kaiseng alias Aseng, tempat tinggal, Dusun Dasan Ceria Selatan, Desa Dasan Ceria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Moh. Shonhaji, S.Ag, tempat tinggal, Jalan Ubud F – 8/8 Perum Peruri Mas, Rt 004 Rw 007 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, Jawa Timur<br /><br />Kedua Koruptor ini terseret bersama 6 Terpidana lainnya dalam perkara kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015 yang menelan anggaran sebesar Rp29 miliar dan merugikan keuangan negara senilai Rp1.065.528.684,40<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;">6 Terdakwa (Terpidana) yang sudah di Vonis</span><br /></span></span><br />Pada Senis, 27 Pebruai 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap 6 Terdakwa, yaitu <span style="color: red;">Hedi Karnowo</span>, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), di Vonis 1 tahun penjara dari tuntutan JPU 1,5 tahun; <br /><br />2. <span style="color: red;">Agus Sugijanto</span>, selaku PA yang juga PPKm (Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Madun, di pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. <br /><br />3. <span style="color: red;">Widi Santoso</span>, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan), yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, dihukum penjara selama 1,2 tahun denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 kurungan.<br /><br />4. <span style="color: red;">Aditya Nerviadi</span> (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan, di vonis 1,4 tahun penjara denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan; 5. <span style="color: red;">Iwan Suasana</span>, wakil Manager PT Parigraha Konsultan, dipenjara selama 1,6 tahun denda 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />6. <span style="color: red;">Sumanto</span>, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, dipidana penjara  selama 1,2 tahun denda 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan. </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><span style="font-family: inherit;">Ke- 6 Terpidana bukan lagi sebagai warga Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) karena sudah selesai menjalani hukuman pidana penjara. Namun 2 DPO hingga hari ini bagaimana kabarnya?. (Jnt)</span><br /></span></div>

News Perdata Tipikor Tim Gabungan Kejagug dan Kejati Jatim Meringkus DPO Koruptor

#2 Terpidana Koruptor Buronan Kejati Jatim tahun 2017 hingga hari ini belum tertangkap, yaitu Kaiseng alias AsengMoh. Shonhaji, S.Ag. Bagaim...

»

Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon dan yang bukan Kurator yang mentransfer uang hasil penjualan asek kepada Termohon?#    </span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/s1080/Foto%20'Goggle'.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/w640-h400/Foto%20'Goggle'.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi. Sumber footo Goggle</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Hitam putih” sidang kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu mulai terungkap<br /><br />Bahwa Kurator yang juga Advokat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH atau Alfred Hutagaol yang menurut berbagai sumber adalah salah seorang Majelis salah satu Gereja di Jalan Kedondong Surabaya diduga terlibat dalam “Rekayasa” Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1</a><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Adanya ‘rekayasa’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono yaitu, bahwa Rudy (Kok Djiang) yang beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II dan Rizal Kurniawan beralamat di Jln Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III bukan sebagai Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis atau Santoso Setiono tidak punya hutang sama sekali kepada dua nama tersebut<br /><br />Sementara pemohon I adalah Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang punya piutang (duit) di tangan Santosos Setiono sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Sedangkan pemohon IV yang juga menjadi pertanyaan adalah adalah mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono 10 orang yang sudah tidak bekerja lagi sejak taahun 2016 dan belum pernah dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Surabaya terkait belum dibayarkannya hak karyawan berupa gaji dan THR.<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Awal mula perkara PKPU dan Pailit </span></b></span><br />Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman kepada Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan bunga 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Dan sisa pinjaman kedua pada tanggal 10 Mel 2012<br /><br />Dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Pada tahun 2019, Eddy Prajitno melalui Kuasa Hukumnya menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugatan Eddy Prajitno.<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1</a><br /></b><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor. 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Pada putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU   </div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Adanya dugaan Rekayasa</span></b></span><br />Pada tahun 2020, Kuasa Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan perkara tersebut kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi dan/atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br />“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilang ‘saya tidak bawa berkas’, tapi Alfred bilang ‘nggak apa-apa,. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkas, saya sampaikan kepada Majelis Hakim, ‘saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda’, dan sidangpun ditunda,” kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Diduga, bahwa untuk memenuhi syara seorang Debitor memiliki Dua atau lebih Kreditor, muncullah nama Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan yang diajukan oleh Santoso Setiono kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Santoso Setiono sebenarnya tidak punya hutang kepada Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan. Hal itu diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Dan menurut Santoso Setiono, hal itupun diketahui oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah boleh atau sah menurut hukum yang berlaku, dimana seseorang yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit?. Bila memang Kurator mengetahui bahwa Kreditur yang diajukan oleh Termohon kepada Kurator tidak memiliki hutang piutang, mengapa Kurator meyeretakannya sebagai Pemohon? Apakah ini yang disebut sebagai ‘mafia’ peradilan???<br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co pun menanyakannya kepada Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) dengan mengirim pesan melalui WhastApp pada tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 19.25 WIB, namun Alfred Hutagaol hanya membaca pesan tersebut dan tidak bersedia menanggapinya. <br /><br />Bahkan sebelumnya, beberapa kali beritakorupsi.co menanyakan kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono terkait pengiriman (transfer) uang dari hasil penjualan 2 aset Santoso Setiono  ke rekening Santoso Setiono oleh pihak lain yaitu Ivan Widjaja dan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV, Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) maupun Ivan Widjaja tidak bersedia menanggapinya<br /><br />Informasi yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510,;  karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000,; biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta,; imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000,; imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000. Mengapa tidak dijelaskan secara rinci biaya lain-lain yang dimaksud???<br /><br />Berdasar informasi dari sumber beritakorupsi.co, bahwa yang mentrasfer uang sebesar Rp80 juta dari Rp277 sebagai hak karyawan ke rekening Santoso Setiono adalah Ivan Widjaja. <br /><br />Sedangkan yang mentrasfer uang sebesar Rp40 juta dari Rp220 juta bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono di Jalan  Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya ke rekening Santoso Setiono adalah Kuasa Hukum Pemohon Pemohon II, III dan IV<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa Ivan Widjaja dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono? Dan ada dengan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV yang mentrasfer uang ke rekening Santos Setiono?<br /><br />Menurut Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, bahwa Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,” kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditanya sejak kapan pinjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutangnya di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH.<br /><br />“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,” kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022 mengatakan, tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH mengatakan tidak tahu.<br /><br />“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,” kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br />“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,” ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Tanggapan Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya dan Hakim Pengawas <br /></span></b></span><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono, mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Sentara tanggapan Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas yang menggantikan Hakim Masrul SH., MH mengatakan, saat itu perkara PKPU termasuk perkara Pailit sudah berjalan<br /><br />“Saya tidak tahu karena saya bukan Hakim pengawas sejak awal, saya hanya menggantikan,” kata Hakim Imam Supriyadi, SH., MH, Jumat, 22 April 2022<br /><br />Saat ditanya terkait pembagian uang hasil penjualan aset Termohon, Hakim Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan, bahwa itu adalah Kurator dan Hakim pengawas hanya menerima laporan.<br /><br />“Menerima laporan dari Kurator,” ujar Imam Supriyadi, SH., MH<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait pihak lain yang bukan Kurator sendiri dan bahkan Kuasa Hukum Pemohon ikut mentransfer uang dari hasil penjualan aset Termohon, Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan kalau ada yang keberatan bisa dipanggil<br /><br />“Berhak memanggil kalau ada yang keberatan,” jelasnya. (Jnt)<br /></div>

News Perdata Pidana Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon da...

»