KPH Bondowoso Misbakhul Munir : "Kasus Ijen Bukan Dengan Perhutani Dengan PTPN"

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiTNPSyC3MwKKtFbwrrGlpMvnwrx_WdtZ09Co23suvusQKBqWUHPoFROiGbTaBGIxghSR-JKOrpkJ5YdXc4vPT9y3XHCikJVwy4Zgj7mYm4ZtvOQrjP3xdTUjgiDbcPSvUPi67AJt7BA_X6-E4hjSxc1kXc-681B0izG_azXKEKvxuX4Is2iWC8uF8DmI/s1005/2.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1005" data-original-width="574" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiTNPSyC3MwKKtFbwrrGlpMvnwrx_WdtZ09Co23suvusQKBqWUHPoFROiGbTaBGIxghSR-JKOrpkJ5YdXc4vPT9y3XHCikJVwy4Zgj7mYm4ZtvOQrjP3xdTUjgiDbcPSvUPi67AJt7BA_X6-E4hjSxc1kXc-681B0izG_azXKEKvxuX4Is2iWC8uF8DmI/w283-h504/2.jpg" width="283" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">"Kasus Alih Fungsi Lahan Hutan Di Kawasan Gunung Ijen Bondowoso Masih Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Lalu Butuh Berapa Lama Lagi Kejari Bondowoso Melakukan Penyelidikan? Atau Apakah Kasus Penangan Perkara Yang Dilakukan Oleh (Terpidana) Puji Triasmoro Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dan (Terpidana) Alexander Silaen Selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Yang Di OTT KPK Pada Tahun 2023 Lalu Akan Terulang Kembali?"</span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Misbakhul Munir selaku Administratur KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bondowoso membantah keras issu yang beredar di masyaraka bahwa puluhan bahkan ratusan ribu hektar lahan milik Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) di Kabupaten Bondowoso bermasalah, namun sebaliknya melakukan penertiban dan pengukuran serta melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan masyarakat yang sudah puluhan tahun menggarapnya. Hal itu disampaikan Misbakhul Munir saat ditemui diruang kerjanya pada Senin, 25 Agustus 2025<br /><br />“Kasus di Ijen itu bukan dengan Perhutani tapi dengan PTPN I sampai dibakar. Sebelum ada ijin kita sudah kumpulin para petani,” kata Misbakhul Munir yang menjabat sebagai KPH Bondowoso sejak Agustus 2024, sambil memperlihatkan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan kegiatan yang dilakukan kepada para petani<br /><br />Saat disinggung terkait penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang sudah dilakukan antara Perum Perhutani dengan beberapa masyarakat petani, namun salah seorang petani yang berhasil ditemui mengakui bahwa dokumen PKS hanya dipegang saat foto bersama dan kemudian dokumen PKS tersebut diambil kembali<br /><br />Menanggapi hal tersebut diatas, Misbakhul Munir mengakui bahwa dokumen PKS belum dibagikan kepada para petani karena belum dilakukan pengukuran lahan, dan dokumen PKS akan dibagikan ke masing-masing setelah semuanya lengkap<br /><br />“Memang kita belum bagikan karena belum dilakukan pengukuran baru PKS dan setelah dilakukan pengukuran serta tanda tangan para saksi maka masing-masing akan dibagikan. Untuk PKS kita mengundang 49 orang yang hadir 11 atau 13 orang. Undangan satu dengan lampirannya,” jelas Munir<br /><br />Saat ditanya lebib lanjut, apakah PKS lebih dahulu dilakukan sebelum pengukuran atau pengukuran lebih dahulu? Lalu apakah penandatanganan PKS dilakukan atas usulan petani melalui LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) atau atas inisiatif Perum Perhutani?<br /><br />Munir menjelaskan, “Boleh dilakukan PKS terlebih dahulu atau pengukuran dan salah satunya boleh. Kita melakukan hal ini adalahs sebagai penertiban agar lebih jelas karena lahan itu sudah bertahun-tahun digarap oleh para petani. Jadi kasus di Ijen bukan dengan Perhutani, dengan PTPN I,” jawab Munir<br /><br />Lebih lanjut Misbakhul Munir menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan pengukuran dan dihadiri para petani namun yang hadir dalam PKS tidak semuanya hadir pada saat pengukuran sehingga akan dilanjutkan kemudian<br /><br />“Kamis kemarin kita sudah melakukan pengukuran ada sembilan orang yang hadir. Dan ada satu yang pulang karena alasan menjemput anaknya sedangkan dua orang lagi menitipkan KTP alasannya sakit dan kita hargai itu makanya akan kita lanjutkan pengukuran itu,” ungkapnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara pihak PTPN I tidak memberikan respon saat dihubungi ke salah seorang Manajer melalui pesan ke Nomor HP/WhatsApp pada Selasa, 26 Agustus 2025<br /><br />Sedangkan Kejaksaan Negeri Bondowoso saat ini sendang melakukan penyelidikan terkait alih fungsi lahan hutan di kawasan gunung Ijen Bondowoso menjadi lahan pertanian. Hal itu diakui Kasi Intel Kejari Bondowoso Adi Harsanto, SH., MH saat ditemui diruang kerjanya<br /><br />“Masih penyelidikan,” ucapnya<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Bondowoso terkait lahan yang digarap para petani berdasrkan PKS antara PTPN I dengan petani, dimana petani melakukan pembayaran atau penyetoran sejumlah uang sebagai bagi hasil?. Adi Harsanto, SH., MH tidak dapat menjelaskan karena masih penyelidikan<br /><br />“Ini masih penyelidikan,” jawabnya singkat<br /><br />Pertanyaannya adalah, butuh berapa lama lagi Kejari Bondowoso melakukan penyelidikan hingga kepenyidikan? Apakah penyelidikan ini akan berhenti sendirinya seiring dengan lamanya waktu berputar? <br /><br />Atau kasus penangan perkara yang dilakukan oleh (Terpidana) Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dan (Terpidana) Alexander Silaen selaku Kasis Pidsus Kejari Bondowoso yang di OTT KPK pada tahun 2023 lalu akan terulang kembali?<br /><br />Kalau Kejari Bondowoso meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, lalu siapa yang akan menjadi Tersangka? Apakah para petani karena menggarap lahan milik negara (BUMN) atau dari pihak BUMN selaku pemilim lahan yang menerima sejumlah uang dari para petani sebagai bagai hasil dari PKS yang tidak disetorkan ke kas negara melalu PTPN I sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak)?. <br /><br />Penulis : Jentar <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor KPH Bondowoso Misbakhul Munir : "Kasus Ijen Bukan Dengan Perhutani Dengan PTPN"

"Kasus Alih Fungsi Lahan Hutan Di Kawasan Gunung Ijen Bondowoso Masih Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Lalu Butuh Bera...

»

Eksepsi Ditolak Bukan Berarti Terbukti Bersalah. Namun Benarkan Ada Intervensi Dalam Kasus Pen**bulan Agar Terdakwa Diadili Di Dilmil III-12 Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgltlBeAdQ3ph4EbGpzPYxyEf7svPxP4DkFTg1LlpjCOEQm1_3c-PgHF6Hv_vWKhfhOOmSYRVFMIrYToyctsC2MXHL7hbp3xXVPyl5reFIDVypJw1IGIox01uhQK7bJpxJgVDbMkI6mrvzuqqycGAg6TKmO4XIwdTnGziCNFTDWThgExH9uCwaedvVXTfs/s640/IMG20250806171333.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgltlBeAdQ3ph4EbGpzPYxyEf7svPxP4DkFTg1LlpjCOEQm1_3c-PgHF6Hv_vWKhfhOOmSYRVFMIrYToyctsC2MXHL7hbp3xXVPyl5reFIDVypJw1IGIox01uhQK7bJpxJgVDbMkI6mrvzuqqycGAg6TKmO4XIwdTnGziCNFTDWThgExH9uCwaedvVXTfs/w640-h288/IMG20250806171333.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">"Mampukah Tim PH Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, Yaitu Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH dan 5 Perwira TNI (Purn) Lainnya Dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta Serta 2 Dari Kesatuan Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya Mengungkap Fakta Dibalik Kasus Pen**bulan?"</span> </h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Kamis, 14 Agustus 2025, menolak Eksepsi atau keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, yaitu Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH,; Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH;, Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum,;  Kolonel (Purn) Bhumi A, SH., MH,; Letkol (Purn) Rudi Sangadji, SH., MH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dari Yayasan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya atas surat dakwaan Odmil (Oditur Militer) Letkol CHK Yadi Mulyadi dari Odmil Pada Oditorat Militer III-11 Surabaya dalam kasus perkara pen**bulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak tirinya yaitu ASP (lahir 15 Mei 2003) pada tahun 2021 lalu. Benarkah Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra melakukan Pen**bulan terhadap anak tirinya (18) hingga kembali diadili di Dilmil III-12 Surabya? <br /><br />Majelis Hakim menolak Eksepsi PH Terdakwa bukan berarti Terdakwa terbukti bersalah melakukan pe**bulan, namun agar Majelis Hakim dapat mengetahi secala langsung dari keterangan korban, saksi-saksi dan ahli serta barang/alat bukti yang akan dihadirkan dan diperlihatkan Odmil III-11 Surabaya dimuka persidangan<br /><br />Ditolaknya Eksepsi atau keberatan Tim Penasehat Hukum atas surat dakwaan Odmil pada Oditorat Militer III-11 Surabaya, dibacakan oleh Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya, Kamis, 14 Agustus 2025 di ruang sidang utama Dilmil III-12 Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH yang juga selaku Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dibantu dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA serta Panitra Letnan Satu Destri Prasetyoandi, SH., MH yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dari Yayasan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan adalah, benarkan ada intervensi dalam kasus perkara pen**bulan agar Terdakwa diadili di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya?. Sebab informasi yang didapat Wartawan dari sumber terpecaya pada Kamis, 14 Agustus 2025 menyebutkan demikian, yaitu adanya intervensi agar perkara ini disidangkan, walaupun sudah ada pengajuan agar perkara ini dihentikan dan tidak sampai ke Pengadilan namun ibarat peribahasa “maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai”.<br /><br />Informasi adanya intervensi bukan kali saja, namun pada saat perkara yang pertama yaitu KDRT hingga Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada September 2024 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR64LVBpHSbmjg7aB9pKx8G6MtUAZNWFg-ktKdJyonOJ2U7WON_4DCU5Xp2Xm8qg8Jb6ZP_yaAqLfz-XjUdzCLmn6Shadn7RfI7j523gkC5ZudKH5HRS6bvwPIAePk10IrV64NFy-VzjJpAMU2H5iY5cgAEZ8ElZhmmpmu_QW6zgOdRS3OY6bEVwIzaE0/s640/IMG20250806170110.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR64LVBpHSbmjg7aB9pKx8G6MtUAZNWFg-ktKdJyonOJ2U7WON_4DCU5Xp2Xm8qg8Jb6ZP_yaAqLfz-XjUdzCLmn6Shadn7RfI7j523gkC5ZudKH5HRS6bvwPIAePk10IrV64NFy-VzjJpAMU2H5iY5cgAEZ8ElZhmmpmu_QW6zgOdRS3OY6bEVwIzaE0/w640-h288/IMG20250806170110.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Kasus Perkara Yang Pertama April 2024</span><br />Dalam surat dakwaan Odmil pada Oditorat Militer III-11 Surabaya terhadap Terdakwa dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dijelaskan, pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dimintai tolong Hidayati, ibu mertua Terdakwa (ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Komandan Lantamal III Surabaya 2003 yang sekarang menjadi Lantamal V Surabaya, Alm. Laksamana TNI Ismail Bawolje) untuk mengantar kontrol ke RSPAL dr. Ramelan Surabaya.<br /><br />Karena Terdakwa dengan dr. Maedy Christiyani Bawolje sedang ada kegiatan, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada anak tirinya (anak pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje dari suami pertamanya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (saat tugas di Mabes Polri yang menikah pada tahun 2001 di Batu, Jawa Timur)). Sedangkan Terdakwa adalah suami ketiga yang menikah pada tahun 2021<br /><br />Namun anak tirinya menjawab "tidak diijinkan oleh mama (dr. Maedy Christiyani Bawolje)". Kemudian dr. Maedy Christiyani Bawolje menjelaskan kepada Terdakwa alasan tidak mengijinkan anaknya mengantar neneknya karena hubungan anak dengan neneknya tidak baik/tidak akur dan dr. Maedy Christiyani Bawolje berusaha menjaga mental anaknya<br /><br />Odmil menjelaskan dalam surat dakwaannya. Pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali menyuruh anak tiri pertamanaya untuk mengantar neneknya kontrol ke RSPAL dr. Ramelan Surabaya, namun istri Terdakwa tetap tidak mengijinkannya. Kemudian Terdakwa memutuskan meminta obat dari Rumkitmar Ewa Pangalila sesuai dengan resep obat bulan sebelumnya. <br /><br />Sekira pukul 18.30 Wib (29 April 2024), Terdakwa pulang kerja lalu masuk rumah (di Semolowaru Bahari AA/2 RT/RW 007/002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya) dan langsung menuju kekamar Terdakwa dilantai atas.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAiSLPo3EK9NuVqRbhyphenhyphen835F7vc86gbIkGSvLerU3OJt1f7vTOOqm_0IhTl35L4heoPK3cigJNQRsF3UltKEottaUgzIAUu5dzoPYjscM44mwVbnJyE13tSIBuWN0CpP8BqJaTNfvSxAQTMfuBzrkykxiHrKp8yif9D3HBsjQ_lY37BnaC0Fz3FzkezHAc/s640/IMG20250806171913_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAiSLPo3EK9NuVqRbhyphenhyphen835F7vc86gbIkGSvLerU3OJt1f7vTOOqm_0IhTl35L4heoPK3cigJNQRsF3UltKEottaUgzIAUu5dzoPYjscM44mwVbnJyE13tSIBuWN0CpP8BqJaTNfvSxAQTMfuBzrkykxiHrKp8yif9D3HBsjQ_lY37BnaC0Fz3FzkezHAc/w640-h360/IMG20250806171913_01.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa dengan istrinya cekcok mulut karena istrinya melarang anaknya mengantar neneknya. Lalu istri Terdakwa mengatakan dengan nada keras dan tinggi jika Terdakwa lebih memperhatikan Ibu mertua dari pada istrinya, sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa melempar guling kearah muka istrinya dan percekcokan tersebut terdengar oleh dua anak tirinya perempuan <br /><br />Kemudian anak tiri Terdakwa (atau anak kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje dari suami pertamanya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian) diam-diam menghubungi temannya Risma yang menjadi Kowal meminta tolong datang kerumah karena Terdakwa marah-marah.<br /><br />Sedangkan anak tiri kedua Terdakwa (atau anak kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje dari suami pertamanya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian) menghubungi ayahnya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian memberitahukan kejadian tersebut, lalu AKBP Pol Hendrik Aswan Aprilian berkoordinasi dengan Pom Lantamal V Surabaya. Yang dikatakan Terdakwa bahwa salah seorang Perwira di Lantamal V Surabaya adalah seangkatan dengan AKBP Pol Hendrik Aswan Aprilian<br /><br />Dan hasilnya, Pomal V Surabaya langsung menjemput Terdakwa di Semolowaru Bahari AA/2 RT/RW 007/002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya, dan kemudian istri dan kedua anaknya juga menyusul ke Pomal V Surabaya untk membuat laporan<br /><br />Tragisnya, Terdakwa pun sempat ditahan selama 35 hari sejak tanggal 29 April hingga 4 Juni 2024. Dan keluar tanggal 4 Juni 2024 setelah ada Penasehat Hukum. <br /><br />“Jadi dari awal karena muatan pesanan rekan seangkatan akhirnya jadi tidak objektif penanganan kasus saya,” ungkap Terdakwa dr. Raditya saat itu kepada Wartawan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8lm6Yvz5kLXP3YIlTHllU2LPQ3pUZV1_qfyzunSaerg2Q9ZYB9XFUNp5a3OZre_0F9VobIWWZSGxECbTQuNa0LvCISz0cKgrc4VjaQo7MPSJ5XgZtD_rm6f0jGuv5xUUmjgFLrL9HEfi7EHVO4ap3VofVqX6vPDs81AfgSe8n1GrHFj9Vo8kWncCdkNQ/s640/IMG20250806171333.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8lm6Yvz5kLXP3YIlTHllU2LPQ3pUZV1_qfyzunSaerg2Q9ZYB9XFUNp5a3OZre_0F9VobIWWZSGxECbTQuNa0LvCISz0cKgrc4VjaQo7MPSJ5XgZtD_rm6f0jGuv5xUUmjgFLrL9HEfi7EHVO4ap3VofVqX6vPDs81AfgSe8n1GrHFj9Vo8kWncCdkNQ/w640-h288/IMG20250806171333.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya dalam kasus perkara ini adalah, penyidik Pomal V Surabaya tidak memeriksa Ibu mertua Terdakwa atau ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje, yakni Hidayati, dan mantan Suami Pertamanya, yaitu AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian serta Kedua adik kandung Hidayati yaitu Djunaedi Abdullah dan Hoesniati sebagai saksi dalam perkara KDRT agar kasus ini lebih terang benderang apakah benar terjadi KDRT<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah. Hidayati yang semula bersdia menjadi saksi yang meringkan bagi terdakwa saat PH Terdakwa bersama adik kandung Hidayati menemui Hidayati di salah satu Panti Jompo di daerah Siwalankerto secara mendadak menolak dan tidak lagi bisa ditemui. Namun hasil rekaman wawancara PH Terdakwa dengan Hidayati diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan dua adik kandung Hidayati tetap menjadi saksi yang meringakan Terdakwa.<br /><br />Di persidangan pun terjadi hal yang mengejutkan dan mungkin pertama kali dalam sejarah pengadilan, dimana Majelis Hakim membatalkan atau memerintahkan Odmil merevisi surat tuntutannya saat agenda Pledoi dimana surat tuntutan Odmil sudah dibacakan seminggu sebelumnya<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Perkara Kedua Kedua Pada Tahun 2021 Dilaporkan Pada Juli 2024</span><br />Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya saat ini masih mencari dan menunggu keadilan melalui upaya hukum Kasasi ke MA Ri dalam perkara KDRT yang belum ada hasilnya, namun dr. Raditya kembali diadili dalam perkara pen**bulan terhadap anak tiri perempuannya yang kedua pada tahun 2021 lalu yang dilaporkan ke Pom Lantamal V Surabaya pada  tahun 2024 setelah melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya kemudian dirujuk ke poli jiwa/psikiatri RSPAL dr. Ramelan Surabaya pada tanggal 25 Juli 2024 atau hampir bersamaan dengan kasus KDRT. Ibarat peribahasa “sudah jatuh tertimpa tangga lalu terinjak pula”.<br /><br />Pertanyaan dari kasus ini adalah, benarkah Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya melakukan pen**bulan terhadap anak tiri perempuannya pada tahun 2021? Lalu mengapa korban baru melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya dan kemudian dirujuk ke poli jiwa/psikiatri RSPAL dr. Ramelan Surabaya pada tanggal 25 Juli 2024? (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Tipikor Eksepsi Ditolak Bukan Berarti Terbukti Bersalah. Namun Benarkan Ada Intervensi Dalam Kasus Pen**bulan Agar Terdakwa Diadili Di Dilmil III-12 Surabaya?

"Mampukah Tim PH Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, Yaitu Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH dan 5 Perwira ...

»

Sidang Lanjutan Sengketa Tanah Perlawanan Antara Halimatus Sa’diyah Dengan PT Yekape Di PN Surabaya

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTj3e0r1e8yCooh9DOyclWiM7gG4-HAed0YoR1I3uwkp1t_ecipPXqF3aQbfAiQM9OdM4RO3x-23kLcTyJb4BAy8fgUmqxU0jHWQH7YKG7n5bcaqUJ6SeJJb8ZHCBhd7TBITtGCIt0L2JJ43dflJTuAGsv4sYCm-fQdNhR0OtlmrUcfKr2XlAZXlJF8kg/s1600/c..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTj3e0r1e8yCooh9DOyclWiM7gG4-HAed0YoR1I3uwkp1t_ecipPXqF3aQbfAiQM9OdM4RO3x-23kLcTyJb4BAy8fgUmqxU0jHWQH7YKG7n5bcaqUJ6SeJJb8ZHCBhd7TBITtGCIt0L2JJ43dflJTuAGsv4sYCm-fQdNhR0OtlmrUcfKr2XlAZXlJF8kg/w640-h360/c..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>Kuasa Hukum PT Yekape Surabaya, Setijo Busono, SH., MH :</u></b> <i>“Nantai aja kalau sudah putusan tidak enak berdebat kalau sekarang. Sudah baca putusan TUN,kalau sudah baca baru. Lihat aja nanti putusannya.”.</i> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Jawaban </span><span style="font-size: large;"><b>Setijo Busono, SH., MH</b></span><span style="font-size: large;"> terkait pertayaan <b>Wartawa</b>n, <i>“Apakah PT Yekape Surabaya dan YKP adalah dua badan hukum yang sama? Apakah Bapak boleh menjual tanah anaknya tanpa sepengetahuan anaknya? Lalu Bagaimana Dengan Pasal 107 KHI dan Pasal 48 UU Perkawinan? Apakah Sudah Tidak Berlaku?.”</i></span><br /><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Hakim Arwana, SH., MH yang juga salah satu Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan dibantu dua hakim anggota serta Panitra Pengganti (PP), Selasa, 11 Februari 2025, kembali menggelar sidang perkara gugatan Perlawanan (Verzet) antara Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Pelawan yang semula Tergugat yang diwakili Kuasa Hukum-nya, Yudha Budiawan, SH dkk dengan PT Yekape Surabaya selaku Terlawan yang semula Penggugat yang diawakili Kuasa Hukum-nya yaitu Setijo Busono, SH dkk, atas sebidang tanah Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya adalah Solichatusadikjah Bin Haji Abdullah yang beralih menjadi SHGB Nomor 761 dan 762 atas nama PT. Yekape Surabaya (incasu Terlawan) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTpXwIqATY70cgWXLHGrgRsvDaFejauZOsVD2GPjIdCH8PSiUsKcp4Y6Y4TQDnXxn_GVwMkkVP3eoqByJ12NIbkt5xpP1g3W2UnT2RTJeCrNcy6KU6-IfZQPXi3k085e4IH_dj3VtZw0AxIEPNn4wyB7xgTozsCRm8eiV16b3id9VPSehaioJ_DBm4PHQ/s1599/d..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTpXwIqATY70cgWXLHGrgRsvDaFejauZOsVD2GPjIdCH8PSiUsKcp4Y6Y4TQDnXxn_GVwMkkVP3eoqByJ12NIbkt5xpP1g3W2UnT2RTJeCrNcy6KU6-IfZQPXi3k085e4IH_dj3VtZw0AxIEPNn4wyB7xgTozsCRm8eiV16b3id9VPSehaioJ_DBm4PHQ/w640-h360/d..jpg" width="640" /></a></div>Dalam sidang kali ini adalah mendengar keterangan empat orang saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Perlawanan (Verzet) atau penggugat balik, yaitu Ajib Fatoni, M. Nur Samsoe, Rofiq dan Sanpan. Keempat saksi ini adalah warga Tenggilis Mejoyo yang bertetangga dengan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Bin H. Abdullah selaku Perlawanan (Verzet) atau penggugat balik<br /><br />Keterangan keempat saksi menjelaskan kepada Majelis Hakim, mengenal Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Bin H. Abdullah selaku pemilik tanah yang berasal dari H. Abdullah selaku orang tua (bapak/ayah) dari Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Bin H. Abdullah<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red;"><br /><span style="font-size: medium;">Halimatus Mencari Keadilan Atas Tanahnya Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya Yang Beralih Menjadi Milik PT Yekape Surabaya - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/02/halimatus-mencari-keadilan-atas.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/02/halimatus-mencari-keadilan-atas.html</a></span></span><br /><br />Sementara Setijo Busono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT. Yekape Surabaya saat diminta tanggapannya seusia persidangan, terkait PT Yekape Suarabaya dan YKP, dua badan hukum yang sama, dan apakah seorang Bapak boleh menjual tanah anaknya atas nama anknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan anaknya? <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5SDevacCYcCQTdnBhYTuVB1spWaAWO6R0Q6_DajDxsfSgal1g6UarwKXzn7zoH8Qt3kxNVuII0lKhckPkk7IDdJiLkeOEmJZb-JwA1t1m0374OVsSeDi1-Lue_NU60UL3G0N6X7-_EyNwqPJme5oDmH3mhZEvl7H00-C1AE31DIUuzaR0hy9ZqsIHF3M/s1217/b..jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1217" data-original-width="897" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5SDevacCYcCQTdnBhYTuVB1spWaAWO6R0Q6_DajDxsfSgal1g6UarwKXzn7zoH8Qt3kxNVuII0lKhckPkk7IDdJiLkeOEmJZb-JwA1t1m0374OVsSeDi1-Lue_NU60UL3G0N6X7-_EyNwqPJme5oDmH3mhZEvl7H00-C1AE31DIUuzaR0hy9ZqsIHF3M/w472-h640/b..jpg" width="472" /></a></div><br />Menanggapi hal itu, Setijo Busono, SH., MH tak banyak memberikan penjelasan. <i>“Nantai aja kalau sudah putusan tidak enak berdebat kalau sekarang. Sudah baca putusan TUN belum, kalau sudah baca baru. Lihat putusannya aja nanti,”</i> ucapnya sambil mengelus-elus bahu wartawan.<br /><br />Sementara Yudha Budiawan, SH selaku Kuasa Hukum Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah menjelaskan, bahwa seorang Bapak atau Ayah tidak boleh menjual tanah anaknya atas nama anaknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan anaknya sekalipun itu diabwah umur dan harus ada penetapan Pengadilan<br /><br /><i>“Itu tidak boleh atau tidak sah,” ucap Yudha Budiawan, SH</i><br /><br />Yudha Budiawan, SH juga menjelaskan terkait keterangan Lurah Tenggilis Mejoyo maupun saksi Catur Hadi Nurcahya, SH tidak dapat menjelaskan secara terang benderang terkait nama “YKP” di buku Kelurahan dari mana, kapan dan dalam bentuk apa. Apakah hibah atau jual beli<br /><br /><i>“Saat Majelis Hakim memeriksa buku kelurahan terkait nama YKP, tidak dapan dijelaskan karena tidak ada catatan tanggal, bulan dan tahun. Dan dari siapa dan dalam bentuk apa, apakah hibah atau jual beli. Bahkan ada katanya 9 orang warga yang memberikan surat kuasa pelepasan kepada Haji Zaenal selain Haji Abdullah, namun dalam buku kelurahan tidak ada tanah warga yang menjadi milik YKP,”</i> ungkap Yudha Budiawan, SH<br /><br />Selain itu, lanjut Yudha Budiawan, SH, saksi Catur Hadi Nurcahya, SH juga tidak dapat menunjukan bukti adanya surat kuasa pelepasan hak dari H. Abdullah kepada H. Aenal atas tanah Halimatus. Yang ada hanya di keterangan Camat.<br /><br /><i>“Harusnya kan ada lampiran surat kuasa pelepasan hak dari H. Abdullah kepada H. Aenal. Dan warga yang disebut memberikan kuasa kepada H. Zaenal tidak ada yang mengaku dan tanah wargapun tidak ada yang menjadi milik YKP,”</i> kata Yudha Budiawan, SH <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipfoishRxkWvXdEF9XnG72eIE4yRSJ3CYZTNZdD4WnpTFAr4u82uWNP5LmAq8kcTggKKXzMmNx1MjgSZyRNocclpJnNX2soUeXiAMK-M44XDjDkiMHkaR8umUUPyPk05BNAChK_O_BuKKfeDFo-C-fkOmAsmrpw1yLRP2Ma94vn7Ny84WWpFJoyc7NXoU/s1599/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipfoishRxkWvXdEF9XnG72eIE4yRSJ3CYZTNZdD4WnpTFAr4u82uWNP5LmAq8kcTggKKXzMmNx1MjgSZyRNocclpJnNX2soUeXiAMK-M44XDjDkiMHkaR8umUUPyPk05BNAChK_O_BuKKfeDFo-C-fkOmAsmrpw1yLRP2Ma94vn7Ny84WWpFJoyc7NXoU/w640-h360/e.jpg" width="640" /></a></div>Ada yang menggelitik dan menjadi pertanyaan, terkait kakak kandung Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah yang memiliki tanah persis berdampingan dengan tanah Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah yang saat ini menjadi sengketa. Hal itu diketahui beritakorupsi.co saat kelokasi pada Sabtu, 8 Februari 2025<br /><br />Andai saja keempat kakak kandung Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah bersedia menjadi saksi untuk adiknya, bisa jadi kasus sengeketa tanah antara Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dengan PT Yekape atau YKP akan lebih terang benderang<br /><br />Lalu bagaimana hbungan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dengan keempat kakak kandung? Ternyata menurut Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah kepada beritakorupsi.co, bahwa keempat kakak kadungnya tidak baik sejak  Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah menikah tahun 1986 setelah lulus dari SMP hingga saat ini<br /><br />Mungkinkah keempat kakak kandung Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah mengetehui terkait sengketa tanah adik kandungnya dengan PT Yekape atau YKP ? Apakah keempat kakak kandung Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah akan menyaksikan adik kandung dan adik iparnya terusir dari tanah miliknya dan juga meringkuk dipenjara karena loporan Catur Hadi Nurcahya, SH di Polrestabes Surabaya pada April 2024 dan sudaah penyidikan pada September 2024 ?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip28h6zg44EIQ2ddCFeBuNIac464vu7Av_XTqOzul93XF-BU-n03PFbrfuiBM5xCAeOeEtlpyLJlApyuA7Ir3S8DI1jv_3tOQJk7coiqcsUCRYEloHtl-b86ggMyQaYkIMVIf6UJdEzZM-SoIkkJ3zMCiUn-ueQ9cg9LRrMiQY3soo8lpi_IlVS0otUaA/s1276/IMG-20250115-WA0007(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="1276" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip28h6zg44EIQ2ddCFeBuNIac464vu7Av_XTqOzul93XF-BU-n03PFbrfuiBM5xCAeOeEtlpyLJlApyuA7Ir3S8DI1jv_3tOQJk7coiqcsUCRYEloHtl-b86ggMyQaYkIMVIf6UJdEzZM-SoIkkJ3zMCiUn-ueQ9cg9LRrMiQY3soo8lpi_IlVS0otUaA/w640-h290/IMG-20250115-WA0007(1).jpg" width="640" /></a></div>Laporan Polisi yang dibuat Catur Hadi Nurcahya, SH di Polrestabes Surabaya adalah, LP/B/334/IV/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 3 April 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/382-AIX/RES.1.2/2024/SATRESKRIM tanggal 5 September 2024. Dan laporan Nomor : LP/B/334/IV/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR 3 April 2024, Penyidikan Nomor: SP-Sidik/382-AIX/RES.1.2/2024/SATRESKRIM tanggal 5 September 2024<br /><br />Namun yang lebih menggelitik adalah terkait penjelasan PT Yekape dalam sidang di Pengadilan Tatat Usaha (PTUN) Suarabaya yang mejelaskan, bahwa Haji Abdullah, orang tua Sa’diyah alis Solichatusadikjah adalah sorang petani<br /><br />Sedangkan Sa’diyah alis Solichatusadikjah menjelaskan kepada beritakorupsi.co maupun saksi dalam persidangan (Selasa, 11 Februari 2025) menjelasakan kepada Majelis Hakim bahwa H. Abdullah, orang tua Sa’diyah alis Solichatusadikjah adalah mantan Lurah Tenggilis Mejoyo.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqJ-oqMia2OeodPmz9u6kLSBLDfh_ToGgaId6dbxK0v2OH1luyilF94KGpFQ2h8gtrUInEbN8kcuHw9THX6cccmPzik9XemJcayVfcowBCr3zdPe6mbodvbAdx-lsHQ9nQ6jyOI_fnloH7loOvVEIc2TDNSaWWXSirGotbpnV_1dVwNsJKVLwbGsVnBTI/s1557/IMG_20250209_02262850=1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1557" data-original-width="1080" height="574" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqJ-oqMia2OeodPmz9u6kLSBLDfh_ToGgaId6dbxK0v2OH1luyilF94KGpFQ2h8gtrUInEbN8kcuHw9THX6cccmPzik9XemJcayVfcowBCr3zdPe6mbodvbAdx-lsHQ9nQ6jyOI_fnloH7loOvVEIc2TDNSaWWXSirGotbpnV_1dVwNsJKVLwbGsVnBTI/w399-h574/IMG_20250209_02262850=1.jpg" width="399" /></a></div><br />Pertanyaannya adalah, siapakah yang benar terkait pekerajaan H. Abdullah, apakah petani atau seorang PNS (mantan Lurah Tenggilis Mejoyo)? Apakah PT Yekape atau anak H. Abdullah, Sa’diyah alis Solichatusadikjah dan warga yang menjadi saksi dalam persidangan? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah boleh dan sah menurut hukum seorang Ayah/Bapak menjual tanah anaknya atas nama ankanya kepada orang lain tanpa seijin anaknya? <br /><br />Dalam Pasal 107 KHI : Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.<br /><br />Pasal 48 UU Perkawinan berbunyi : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya<br /><br />Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan Pasal 107 KHI dan Pasal 48 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Apakah kedua Pasal ini sudah tidak berlaku lagi dalam perkara sengketa tanah?<br /><br />Semenara Perlawanan (Verzet) atau gugatan balik yang dilakukan oleh Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Bin H. Abdullah melalui Kuasa Hukum-nya terhadap PT Yekape Surabaya atas putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 (putusn verstek) yang menyebutkan bahwa tanah seluas 523 M2 yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII-B6 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 761 Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 118 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 320 M2 NIB 1201200102163 tgl berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya;<br /><br />Dan tanah yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII-B7 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 119 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 203 M2 NIB 1201200102164 tgl berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya dengan batasbatas tanah sebagai berikut ; Batas Barat Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII -  Batas Timur Tanah rumah Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII22 - Batas Utara Tanah PTYKP Tenggilis Mejoyo Selatan VI B3 Tanah PT YKP Tenggilis Mejoyo Selatan   VI B5 - Batas Selatan Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII yang diatasnya berdiri bangunan yang berupa pagar tembok permanen adalah sah milik Penggugat (sekarang Teralwan (PT Yekape Surabaya)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBJVApxI28-Oo0AyX_pEK0Ha_DdAihHs6qFf4Kh3WvYWvIMniMQdjCojcLeFCMZif353_CNlUoj9IC2uDm39bZq9BTwaC4Pa-ZvlThh7O20zfw07iTWf6fbbRMo8fIkg5ajGE2iJB5hOYNqdyGCteta5ynW1vX7HM6pCCGkyB631SbClUqr-I9r2vnd3I/s1920/IMG_20250209_02282248.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBJVApxI28-Oo0AyX_pEK0Ha_DdAihHs6qFf4Kh3WvYWvIMniMQdjCojcLeFCMZif353_CNlUoj9IC2uDm39bZq9BTwaC4Pa-ZvlThh7O20zfw07iTWf6fbbRMo8fIkg5ajGE2iJB5hOYNqdyGCteta5ynW1vX7HM6pCCGkyB631SbClUqr-I9r2vnd3I/w360-h640/IMG_20250209_02282248.jpg" width="360" /></a></div>Selain putusan putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 (putusn verstek), juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Surabaya Nomor : 87/G/2024/PTUN.SBY tanggal 25 Oktober 2024 terkait gugatan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Penggugat yang diwakili Kuasa Hukum-nya, Yudha Budiawan, SH dkk tehadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II selaku Tergugat dan PT Yekape Surabaya selaku Tergugat II Intervensi yang diwakili masing-masing Kuasa Hukum-nya<br /><br />Dalam gugatan Penggugat (Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Penggugat yang diwakili Kuasa Hukum-nya, Yudha Budiawan, SH dkk) menjelaskan, bahwa Penggugat (Solichatusadikjah) memiliki sebidang tanah dengan bukti hak Letter C Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atas nama Solichatusadikjah, dengan batas-batas sebagai berikut : Barat : Sukur - Timur : Muazzaroh - Utara : Pak RT – Selatan : Fugo;<br /><br />Namun anehnya, jawaban Tergugat II Intervensi menjelakan, bahwa dalil Penggugattersebut tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, sehingga dalil tersebut harus ditolak.<br /><br />Menurut Tergugat II Intervensi/PT Yekape, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengaku sebagai pemilik tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut dengan bukti hak berupa Letter C Nomor 416 Persil 57, Klas II Darat luas 1.520 M2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya adalah tidak benar. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLhJXyWM9MqruVqY7aRm33P5wD0XQh2LHVEceY93utZBtHku5W-l8KI5ygC3Q9cDRDVs3-bckvkNV8EByXcoMLTY4aluaEFuOx93jsFgjqEQT8t-okyuoUHi7LnfXijdmlitzCORoa2jG_FlGYgtfN0-ujxD9IHQk1hQ7NYju8o4gK4EAl3qCte7AMVE4/s1080/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="699" data-original-width="1080" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLhJXyWM9MqruVqY7aRm33P5wD0XQh2LHVEceY93utZBtHku5W-l8KI5ygC3Q9cDRDVs3-bckvkNV8EByXcoMLTY4aluaEFuOx93jsFgjqEQT8t-okyuoUHi7LnfXijdmlitzCORoa2jG_FlGYgtfN0-ujxD9IHQk1hQ7NYju8o4gK4EAl3qCte7AMVE4/w640-h414/C.jpg" width="640" /></a></div>Sebab tanah yang terbit obyek sengketa berdasarkan fakta adalah aset/milik Tergugat II Intervensi/PT.Yekape Surabaya yang perolehannya berasal dari :</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">a. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 13 Agustus 1979 dihadapan Camat Rungkut, Kotamadya Tingkat II Surabaya seorang yang bernama Haji Abdullah, pekerjaan tani pada pokoknya telah melepaskan haknya kepada negara guna kepentingan YKP KMS yang beralamat di Jl Sedap Malam No. 11 Surabaya atas tanah darat hak milik bekas yasan yang terletak di Tenggilis Mejaya sebagaimana diuraikan pada petok ipeda an. Haji Abdullah petok No. 416 persil no. 57 luas anah 1.520 M2.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor 120 tanggal 26 Agustus 2004 dihadapan Wahyudi Suyanto, SH. Notaris di Surabaya YKP menyerahkan penguasaan hak atas tanah petok No. 416 persil no. 57 kelas II d luas tanah 1.520 M2 tertulis atasnama Solichatusadikjah Bin H. Abdullah tersebut kepada pihak PT Yekape Surabaya/Tergugat II Intervensi.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">c. Bahwa selanjutnya petok No. 416 persil no. 57 kelas II d tertulis atasnama Solichatusadikjah Bin H. Abdullah luas tanah 1.520 M2, yang sebagian yaitu seluas 523 M2 dimohonkan sertifikat, selanjutnya terbit sertipikat HGB yaitu tanah :</div><ul><li>Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII/B-6 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 761/Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor : 118/Tenggilis Mejoyo/2009, Luas 320 M2, NIB : 12.01.20.01.02163, tgl berakhir hak 15-09-2034, atasnama Pemegang Hak PT. Yekape berkedudukan di Surabaya; <br /></li></ul><ul><li>Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII/B-7 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762/Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor : 119/Tenggilis Mejoyo/2009, Luas 203 M2, NIB : 12.01.20.01.02164, tgl berakhir hak 15-09-2034, atasnama Pemegang Hak PT. YEKAPE berkedudukan di Surabay</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYlaNcCv1Js1Mm8eC1oqvvXftJF3HHP2T7jAqovEwkIjpabHmhPIo0aM2lcHsNhGKQiIES1azn2YEAFeKyH7mMtLOotvXIBCbZwURCaMdaGCYm4L6W7U_YF29idxb2PkDQf4suLJ993fyuQriZN_qNbG8FtK9T01H-5dbRZQ-3oUjiy2asqoWLsGEeI50/s1920/IMG_20250209_02325495-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYlaNcCv1Js1Mm8eC1oqvvXftJF3HHP2T7jAqovEwkIjpabHmhPIo0aM2lcHsNhGKQiIES1azn2YEAFeKyH7mMtLOotvXIBCbZwURCaMdaGCYm4L6W7U_YF29idxb2PkDQf4suLJ993fyuQriZN_qNbG8FtK9T01H-5dbRZQ-3oUjiy2asqoWLsGEeI50/w640-h360/IMG_20250209_02325495-1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dari uraian tersebut sudah jelas tanah yang terbit obyek sengketa tersebut adalah bukan miliknya Penggugat, atau Penggugat tidak punya alas hak atas tanah yang terbit objek sengketa tersebut. <br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Setidaknya sejak adanya pelepasan hak atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 13 Agustus 1979 dihadapan Camat Rungkut, Kotamadya Tingkat II Surabaya antara seorang yang bernama Haji Abdullah (orang tua Penggugat) dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang beralamat di Jl Sedap Malam No. 11 Surabaya atas tanah darat hak milik bekas yasan yang terletak di Tenggilis Mejaya sebagaimana diuraikan pada petok ipeda an. Haji Abdullah petok No. 416 persilNo. 57 luas tanah 1.520 M2 bukan lagi milik/hak Penggugat.<br /><br />Selain itu Pelepasan Hak atas Tanah dari Haji Abdullah (orang tua Penggugat) kepada Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya adalah pada tahun 1979 (13 Agustus 1979), sedangkan berdasarkan fakta Penggugat yang lahir pada tahun 1969 (12 Oktober 1969) artinya saat pelepasan hak tanah dari H. Abdullah kepada Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya usia Penggugat masih kurang lebih 10 (sepuluh) tahun (dibawah umur) sehingga logis transaksi pelepasan hak tersebut oleh Haji Abdullah (orang tua Penggugat) dan bukan oleh Penggugat atau tidak perlu izin Penggugat, maka Penggugat sejak itu tidak punya hak atas tanah tersebut.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxtzqSpOdW2Pw8QCCQfG9EhoMyHs-Fk6jAb876N8QjiQNn_dNTEtGnlGPtzQfkVqONaQsqzRwUtGIX0mPz-Lf8BgqKsC51DYbxFZx7Tpk4aMxfI1DoYnp0sgW8kGsJc3v1i6zQjZmPj0CUAqMUTSio4-ozM3bZgmqoqE-Y1IucG5_nEfRiu40DTIKe2mw/s1920/IMG_20250209_02291544.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxtzqSpOdW2Pw8QCCQfG9EhoMyHs-Fk6jAb876N8QjiQNn_dNTEtGnlGPtzQfkVqONaQsqzRwUtGIX0mPz-Lf8BgqKsC51DYbxFZx7Tpk4aMxfI1DoYnp0sgW8kGsJc3v1i6zQjZmPj0CUAqMUTSio4-ozM3bZgmqoqE-Y1IucG5_nEfRiu40DTIKe2mw/w360-h640/IMG_20250209_02291544.jpg" width="360" /></a></div>Sebagai tambahan fakta bahwa tanah sudah dialihkan dari H Abdullah ke Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) selanjutnya oleh YKPKS di serahkan kepada PT.Yekape Surabaya/Tergugat II Intervensi antara lain yakni adanya kenyataan asli dokumen petok No. 416 persil no. 57 kelas II d luas tanah 1.520 M2 tertulis atas nama Solichatusadikjah Bin H. Abdullah ada di YKPKS/PT.Yekape Surabaya atas dasar karena adanya peralihan tanah tersebut. <br /><br />Dan berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya yang pada pokoknya diterangkan bahwa tanah bekas yasan No. 416 persil no. 57 kelas II d luas tanah 1.520 M2 tertulis atasnama Solichatusadikjah Bin H. Abdullah tertulis pada Buku C Kelurahan Tenggilis Mejoyo beralih ke YKP.<br /><br />Dengan demikian antara Penggugat dengan tanah, dan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan. Sehingga tidak ada alasan dan dasar Penggugat merasa kepentinganya dirugikan, maka tidak ada alasan kepentingan dan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo<br /><br />Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 761, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Nomor 118/Tenggilis Mejoyo/2009 tanggal 13 Mei 2009, luas 320 m2, atas nama PT. Yekape (Fotokopi sesuai fotokopi); 7. T – 7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Nomor 119/Tenggilis Mejoyo/2009 tanggal 13 Mei 2009, luas 203 m2, atas nama PT. Yekape (Fotokopi sesuai fotokopi);<br /><br />Nah, apa yang disampaikan Tergugat II Intervensi/PT Yekape Surabaya, sama halnya dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor : 87/G/2024/PTUN.SBY tanggal 25 Oktober 2024 yang menyatakan ;<br /><br /><i>Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya Buku C Kelurahan Tenggilis Mejoyo Petok Nomor 416 Persil Nomor 57 Kelas D.II luas 1.520 M2 atas nama Solichatusadikjah binti H. Abdullah yang persilnya telah tercoret dan beralih menjadi nama YKP, yang mana hal tersebut juga telah ditegaskan berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Tenggilis Mejoyo No. 593/004/436.9.28.4/2024, <br /><br />Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut menunjukkan bahwa Solichatusadikjah binti H. Abdullah, memang pernah menjadi nama yang tercantum sebagai pemilik bidang tanah tersebut sampai dengan dilakukannya peralihan kepemilikan atau pelepasan hak atas tanah dari H. Abdullah selaku orangtua atau ayah dari Penggugat kepada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) pada tanggal 13 Agustus 1979, yang mana pada waktu itu Pengguat (yang lahir tanggal 12 Oktober 1969) baru berusia 10 (sepuluh) tahun, hal ini sebagaimana fakta adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 13 Agustus 1979 yang dibuat di hadapan Camat Rungkut Kotamadya Surabaya;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEY0ZcmXzLLhaVILL9fLn4itJiIauIyb_X-3HN0omZz3ukaYGsed-jdplxocBPijQ8utrq7q7THtoZbSnmc5rxx8R34kBAc4drj5nt58g2T34nZKnBy1INmX43b50yU_yHgz1kEUXvlTYuMzJjei8A0aot5bu6yvpkQUu9XcswpQLuU5Rw0DPUnsgOeQ4/s1080/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="699" data-original-width="1080" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEY0ZcmXzLLhaVILL9fLn4itJiIauIyb_X-3HN0omZz3ukaYGsed-jdplxocBPijQ8utrq7q7THtoZbSnmc5rxx8R34kBAc4drj5nt58g2T34nZKnBy1INmX43b50yU_yHgz1kEUXvlTYuMzJjei8A0aot5bu6yvpkQUu9XcswpQLuU5Rw0DPUnsgOeQ4/w640-h414/C.jpg" width="640" /></a></div>Menimbang, bahwa selanjutnya juga, diketahui fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang menjadi klaim kepemilikan atas bidang tanah kedua Sertipikat objek sengketa berupa Fotokopi Buku C Kelurahan Tenggilis Mejoyo dengan Petok No. 416 Persil No. 57 atas nama Solichatusadikjah binti H. Abdullah, yang mana dalam Buku C tersebut diketahui telah ada pencoretan persilnya dan telah beralih menjadi atas nama YKP, yang kemudian berdasarkan surat bukti Akta Perjanjian Pengalihan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi No. 120 Tanggal 26 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Wahyudi Suyanto, SH., <br /><br />Diketahui bahwa antara Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya dengan PT. Yekape Surabaya telah dilakukan penyerahan atau pengalihan hak penguasaan dengan ganti rugi atas tanah milik Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya kepada PT. YEKAPE Surabaya, yang dalam hal ini adalah tanah yang dimaksud pada Buku C Kelurahan Petok No. 416 Persil No. 57 seluas 1.520 M2 atas nama Solichatusadikjah binti H. Abdullah yang telah beralih menjadi atas nama YKP. <br /><br />Dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, pada pokoknya di hadapan hukum keperdataan telah terjadi peralihan hak atau kepemilikan hak atas tanah Petok No. 416 Persil No. 57 Seluas 1.520 M2 kepada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang pada akhirnya beralih kepada PT. Yekape Surabaya, yang dengan kata lain sudah bukan menjadi milik Solichatusadikjah binti H. Abdullah ataupun milik H. Abdullah; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1zn1oUhjaKBOoIe9qHY_SjMIFafFVXVXtZtGrVKnO11fwhQcYqTxCbsNMUe1ygLIUYbLQ32CMp2lgGmc5M5Yi4TFQ6tKNRPiSt38uX20hveyNjsbZd4Lc-_pVFB10MjT2u698HOeI5wz-1MltWzavKFASAHc3UuK5EIMRCr73WyXvpodo5VXD_XRiJ9s/s1920/IMG_20250209_02280569.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1zn1oUhjaKBOoIe9qHY_SjMIFafFVXVXtZtGrVKnO11fwhQcYqTxCbsNMUe1ygLIUYbLQ32CMp2lgGmc5M5Yi4TFQ6tKNRPiSt38uX20hveyNjsbZd4Lc-_pVFB10MjT2u698HOeI5wz-1MltWzavKFASAHc3UuK5EIMRCr73WyXvpodo5VXD_XRiJ9s/w360-h640/IMG_20250209_02280569.jpg" width="360" /></a></div><br />Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan di atas, juga diketahui bahwa asli dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas tanah Petok Nomor 416 Persil No. 57 seluas 1.520 M2 yang merupakan salinan dari Buku C Kelurahan, adalah dipegang atau dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, dan Penggugat tidak mempunyai atau memegang surat tersebut, dan menurut Pengadilan, hal tersebut juga mempertegas bahwa Penggugat saat ini tidak mempunyai hak atas tanah Petok Nomor 416 Persil No. 57 seluas 1.520 M2 yang menjadi alas hak dari bidang tanah kedua Sertipikat objek sengketa;<br /><br />Menimbang, bahwa selain itu juga, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 431/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 19 September 2024, dalam perkara antara PT. YEKAPE SURABAYA sebagai Penggugat (ic. Tergugat II Intervensi) lawan Halimatus Sa’diyah alias Solichatusadikjah sebagai Tergugat (ic. Penggugat), yang pada pokoknya diketahui salah satu amarnya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 523 M2 yang terdiri dari tanah Sertipikat HGB No. 761/Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Luas 320 M2 dan tanah Sertipikat HGB No. 762/Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Luas 203 M2, keduanya atas nama Pemegang Hak PT. Yekape berkedudukan di Surabaya, adalah sah milik Penggugat (ic. Tergugat II Intervensi / PT. Yekape Surabaya), <br /><br />Maka fakta tersebut semakin mempertegas bahwa Penggugat dalam perkara ini bukanlah pemilik sah atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam kedua Sertipikat objek sengketa, dan terkait adanya Permohonan Perlawanan (Verzet) terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, tidaklah cukup menjadi pembuktian di hadapan hukum bahwa bidang tanahnya saat ini masih menjadi milik Penggugat, terlebih lagi Penggugat juga tidak memegang ataupun memiliki surat asli yang menjadi alas hak atas tanah Petok No. 416 Persil No. 57 Kelas D.II seluas 1.520 M2;</i><br /><br />Sehingga hasilnya adalah, Majelis Hakim PTUN Surabaya menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp3.495.000. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Sidang Lanjutan Sengketa Tanah Perlawanan Antara Halimatus Sa’diyah Dengan PT Yekape Di PN Surabaya

Kuasa Hukum PT Yekape Surabaya, Setijo Busono, SH., MH : “Nantai aja kalau sudah putusan tidak enak berdebat kalau sekarang. Sudah baca put...

»

Halimatus Mencari Keadilan Atas Tanahnya Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya Yang Beralih Menjadi Milik PT Yekape Surabaya

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM4ihyuceAdz2UpRaYiZZt2RTqng3FkhSf7nQEOo4mPM8lYkEX1JZesetksQLPw_I_fnWeRFWH9r9eynnJwE0xdHuZbw4JJo8jO35bWa5IuxgZPHSTU0ZP-T_IqlSMAcRnqRB21YDez0e6g4bLK3xVh1abgAeyJAoAlY_bskQEXg5McUZM7DMM10QyoN8/s1920/IMG_20250209_02264758.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="604" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM4ihyuceAdz2UpRaYiZZt2RTqng3FkhSf7nQEOo4mPM8lYkEX1JZesetksQLPw_I_fnWeRFWH9r9eynnJwE0xdHuZbw4JJo8jO35bWa5IuxgZPHSTU0ZP-T_IqlSMAcRnqRB21YDez0e6g4bLK3xVh1abgAeyJAoAlY_bskQEXg5McUZM7DMM10QyoN8/w324-h604/IMG_20250209_02264758.jpg" width="324" /></a></div><i><span style="color: red; font-size: large;">“Bagaimana Proses Hukum Beralihnya Tanah Milik Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D Luas 1.520 m2 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Menjadi SHGB Nomor 761 dan Nomor 762 Atas Nama PT.Yekape Surabaya?. Lalu Bagaimana Proses Persidangan Perlawanan Yang Dilakukan Oleh Halimatus Alias Solichatusadikjah Terhadap PT Yekape Surabaya Di PN Surabaya Yang Sedang Berlangsung Di PN Surabaya? Akankah Sidang “Ronald Tanur Akan Kembali Terulang, dan PT Yekape Surabaya Tetap Menang???”</span></i></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />"Tidak akan pernah, tidak akan pernah, dan tidak akan pernah lagi tanah yang indah ini akan mengalami penindasan satu sama lain lagi. - Nelson Rolihlahla Mandela (mantan Presiden Afrika Selatan)<br /><br />Kalimat diatas sepertinya kebalikan dari apa yang dialami oleh perempuan berusia 55 tahun, yaitu Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah, warga Tenggilis Mulya Gg. 4/78, RT.003/RW.006 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya selaku pemilik tanah sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D Luas 1.520 m2 di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya yang diberikan oleh Bapaknya yaitu H. Abdulllah (Alm) semasa hidupnya atau sekitar tahun 1979. Namun saat ini tanah tersebut telah beralih status menjadi milik PT Yakape Surabaya berdasarkan putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024. Hal itu dicertakan langsung oleh Halimatus kepada beritakorupsi.co, Sabtu, 08 Februari 2025<br /><br />PT Yekape Surabaya, yang menurut Drs. A. Hermas Thony, M.Si, mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra, maupun salah seorang Dosen FH. Unair yang juga Ahli Administrasi Keuangan Negara saat dihubungi beritakorupsi.co beberapa hari lalu mengatakan bahwa PT Yekape Surabaya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Surabaya. Dan saat ini DPRD Kota Surabaya sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) Tentang PT Yekape Surabaya. Hal ini disampaikan oleh salah seorang anggota Komis B DPRD Surabaya dari Fraksi Golkar yakni Agoeng Prasodjo <br /><br />Sementara dilansir dari laman http://www.yekape.com, bahwa PT. Yekape Surabaya yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 36, Kelelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Surabaya adalah sebuah perusahaan properti yang didirikan pada tanggal 15 Februari 1995 oleh Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya atau YKP-KMS sekaligus selaku pemegang saham. Sedangkan alamat YKP – KMS di Jalan Sedap Malam No. 9-11 Surabaya<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Cerita Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3hVI1fm0CgV7-Tx7MVt2ORpmJBfmpYEDLFqpKkJ_kYujq4262qhWKmbBv-zVBv_ZICwrXa0Co84IEeusdHChyphenhyphentLWTCAaHdFYBrdLPWaIExoM4vNlHJMSVhNLGS72v49E5rb1vX9LS4_AVSgSShNeAnaVvB3W-MYE45la-ai5p06s6T76hqKzEX8UWLE/s1557/IMG_20250209_02262850=1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1557" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3hVI1fm0CgV7-Tx7MVt2ORpmJBfmpYEDLFqpKkJ_kYujq4262qhWKmbBv-zVBv_ZICwrXa0Co84IEeusdHChyphenhyphentLWTCAaHdFYBrdLPWaIExoM4vNlHJMSVhNLGS72v49E5rb1vX9LS4_AVSgSShNeAnaVvB3W-MYE45la-ai5p06s6T76hqKzEX8UWLE/w444-h640/IMG_20250209_02262850=1.jpg" width="444" /></a></div></b></span>H. Abdullah memiliki lima orang anak, satu laki-laki sebagai anak pertama dan empat perempuan. Halimatus Sa’diyah adalah anak ke lima dari lima bersaudara. Sejak lahir pada tahun 1969, namanya adalah Solichatusadikjah, dan pada tahun 2024, namanya menjadi Halimatus Sa’diyah dan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Menurut Halimatus, bahwa H. Abdullah adalah orang terpandang yang memiliki banyak tanha di wilayah Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya. Selain itu, menurut Halimatus bahwa H. Abdullah adalah mantan Lurah di Tenggilis Mejoyo<br /><br />Sekitar tahun 1979, saat Halimatus duduk dibangku Kelas 3 Sekolah Dasar (SD), H. Abdulllah (Alm) mengatakan bahwa tanah yang terletak di Tenggilis Mejoyo Selatan adalah miliknya yang sudah dicatatkan di Kelurahan. Selain Halimatus sebagai anak ke- 5 dari 5 bersaudara, H. Abdulllah (Alm) juga meberikan sebidang tanah untuk masing-masing anaknya<br /><br />“Itu tanah saya sejak kecil dan saya tidak pernah menjual atau mengalihkannya kepada siapapun. Saat saya kelas Tiga SD, Bapak saya mengatakan baru pulang dari kelurahan mengurus tanah. Yang saya ingat waktu itu Bapak mengatakan “itu yang sebelah wetan (Timur) adalah milimu. Kami lima bersaudara, semua dikasih tanah karena Bapak saya banyak tanahnya,” kata Halimatus<br /><br />“Setelah saya lulus SMP dan langsung menikah, semua keluarga tidak merestui makanya saya memilih menikah di Pekalongan tempat suami dengan wali nikah hakim. Dan sampai sekarang semua kakak-kakak saya tidak menyukai suami dan ketiga anak-anak serta cucu-cucu saya karena perbedaan status ekonomi. Bapak saya meninggal tahun 90 (1990) dan Ibu sekitar lima atau lapan tahun kemudian,” lanjut Halimatus menceritakan dengan didampingi sang suami, dan seorang kerabatnya sekaligus warga Tenggilis Mejoyo Selatan yakni Sanpan <br /><br />Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah melanjutkan, bahwa tanah seluas 1.520 m2 sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya adalah termasuk Jalan yang digunakan oleh Perumahan, teras rumah serta sebagian yang dibangun oleh sebuah pergudangan di sebelah barat dan sebagian jalan di sebelah utara <br /><br />“Luas tanaha saya ini kan 1520 meter termasuk jalan ini, teras rumah yang di depan ini dan sebagian pergudangan itu juga Pos ini. Pos ini dulu sering di jaga Marinir tapi sekarang tidak lagi,” kata Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah sambil menunjukkan lokasi yang dimaksud</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2004 Awal Mula Petaka Beralihnya Tanah Milik Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah ke PT Yekape Suarabaya.  </b></span><span style="font-size: small;"><b></b> <br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJcBZupEXERBHoaEn2mE2L0QFQoDaC1aDXLf5dLau-cY0V6GDiSJDRdFXmcWZsVeSC2UAelLF_VElWR4RHvSz3ZNro33QdDjzU54S6UU2elVMYP9ZirgT1iBj24S1FB_Re80YsyO-KXhHH6_ehmyqxs43pTzM46-o-8Pyudb7l_AWGnTmTyqfp-neIpA/s1920/IMG_20250209_02325495-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJcBZupEXERBHoaEn2mE2L0QFQoDaC1aDXLf5dLau-cY0V6GDiSJDRdFXmcWZsVeSC2UAelLF_VElWR4RHvSz3ZNro33QdDjzU54S6UU2elVMYP9ZirgT1iBj24S1FB_Re80YsyO-KXhHH6_ehmyqxs43pTzM46-o-8Pyudb7l_AWGnTmTyqfp-neIpA/w640-h360/IMG_20250209_02325495-1.jpg" width="640" /></a></span></div>Tahun 2004, saat Halimatus bersama suaminya pulang dari Jakarta ke Surabaya, Halimatus mampir melihat tanah miliknya sudah berubah, yaitu ada yang mengurug dengan Plang milik YKP yang berdiri ditanah di milik Halimatus. Plang tersebutpun dirobohkan oleh suami Halimatus dan kemudia melaporkannya ke Lurah Tenggilis Mejoyo<br /><br />Namun sejak tahun 2004 hingga 2024, Halimatus tidak mendapat pelayanan surat menyurat termasuk untuk mendapatkan surat keterangan kematian orang tuanyapun tidak dilayani. Dan pada tahun 2024, Halimatus demo ke Pemkot Surabaya dan sejak itulah Halimatus medapat pelayanan surat menyurat dari Kelurahan Tenggilis Mejoyo<br /><br />“Tahun 2004 waktu saya pulang dari Jakarta, saya melihat tanah saya sudah ada yang mengurug dengan Plang milik YKP. Plang itu dirobohkan suami saya. Saya pun ke Kelurahan mengecek, dan di buku kelurahan nama saya masih tercantuk. Tapi sejak itu sampai tahun 2024 saya tidak layani kalau saya mengurus sesuatu termasuk surat keterangan kematian orang tau dan saya tidak tau kenapa. Tahun 2024 saya demo ke Pemkot dan sejak itu barulah saya bisa mengurus sesuatu,” ungkap Halimatus<br /><br />Halimatus menceritakan, pada tahun 2012, tanah sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D Luas 1.520 m2 di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya masih tercatat atas nama Solichatusadikjah atau Halimatus.<br /><br />Namun pada tahun 2019, Halimatus alias Solichatusadikjah melihat tanahnya sudah ada tembok disebelah utara dan tengah-tengah dan tidak diketahui siapa yang menemboknya. Kemudian Halimatus alias Solichatusadikjah pun mengecek ke Kelurahan, ternyata ada nama lain yang tercantum dibuku Kelurahan yaitu YKP tanpa ada penjelasan atau keterangan lain seperti tahun, dan tidak mencoret nama Solichatusadikjah. Dan tembok yang ada ditengah-tengah tanah itupun dirobohkan oleh suami Halimatus dengan menggunakan palu atau martil besar. Halimatus dan suaminya menanam tanaman di tanah miliknya seperti jagung, tebu, cabai, pisang dan lain-lain serta membuat tambak lele yang terbuat terpal<br /><br />“Tahun 2019 saya melihat sudah ada tembok tapi tidak tau siapa yang membangun dan tembok itupun dirobohkan suami. Kami menanami tanaman dan juga da kolam ikan,” kata Halimatus sambil menunjukkan jenis-jenis tanaman dan kolam ikan atau tambak ikan lele<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah dan Suaminya, Dua Kali Didatangi Orang Yang Mengaku Pemilik Tanah Yang Membeli Dari YKP, Dan Juga Didatangi Anggota TNI AL Maupun Provos </b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4q11P1QsEITrLu7xVzU80trmRyE1wkQrAp4q_XgRzz8LEFBwmMmrnlv8tsO0-1u9gEta-_qooN5rdp3iel_aHeJycAWSiuuCTvO8kGTVTzIcNEDlv3S2p_MA5b8ljbjE-wCjhRhxMPxdqAKYg-HbH1oVWMBVbqt8x-ZUOf9oj7Ps7SoEzvimGwKaba2s/s1705/IMG_20250209_02293176-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1705" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4q11P1QsEITrLu7xVzU80trmRyE1wkQrAp4q_XgRzz8LEFBwmMmrnlv8tsO0-1u9gEta-_qooN5rdp3iel_aHeJycAWSiuuCTvO8kGTVTzIcNEDlv3S2p_MA5b8ljbjE-wCjhRhxMPxdqAKYg-HbH1oVWMBVbqt8x-ZUOf9oj7Ps7SoEzvimGwKaba2s/w406-h640/IMG_20250209_02293176-1.jpg" width="406" /></a></div>Beberapa tahun lalu, Halimatus Sa’diyah dan Suaminya, Marfu dua kali didatangi dua orang yang berbeda, dan mengaku selaku pemilik tanah yang membeli dari YKP yang hendak membangun. Kedua orang tersebut bukan warga Tenggilis Mejoyo<br /><br />“Saya dua kali didatangi dua orang yang berbeda mengaku pemilik tanah yang membeli dari YKP, katanya mau bangun. Ya saya bilang “ini tanah ku bukan tanah YKP” setelah itu orangnya pulang. Beberapa minggu kemudian orang yang sama datang lagi saat itu saya ada di warung. Orangnya agak marah menekan saya tapi saya tidak terpancing dan saya bilang “ ini tanah istri saya” terus orangnya pulang,” ungkap Marfu didampingi sitrinya, Halimatus Sa’diyah<br /><br />Dan ada lagi orang yang datang mau menurunkan bahan matrial dan sudah sempat ditunkan terus saya larang dan saya minta untuk di bawa lagi. Supir itu menelepon dan tidak lama bahan matrial yang sudah sempat ditunkan itu dinaikkan ke truk lagi dan di bawa pulang,” lanjut Marfu<br /><br />Selain didatangi orang yang tidak dikenal dan mengaku membeli dari YKP, Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah dan Suaminya, juga beberapa kali didatangi seseorang yang mengaku dari anggota TNI AL maupun Provos, namun tidak tau pangkatnya karena memakai Jaket<br /><br />Menurut Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah dan Suaminya, Marfu, bahwa kedatangan anggota TNI AL maupun Provos adalah melarang dan meminta agar Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah dan Suaminya, Marfu tidak melanjutkan dan membongkar gubuk yang dibangun ditas tanahnya<br /><br />“Sering ada yang keliling Marinir. Ada yang masuk ke lokasi dan melarang saya meneruskan dan membongkar. Ada sempat kami buat gubuk disini. Tapi besoknya sudah dirobohkan tidak tau siapa yang merobohkan,” ungkap Marfu dan istrinya, Halimatus Sa’diyah<br /><br />Informasi yang didapat beritakorupsi.co saat itu juga, bahwa kehadiran anggota TNI AL di daerah Tenggilis Mejoyo, bisa jadi untuk patrolis karena rumah salah satu mantan Panglima TNI ada di daerah Tenggilis Mejoyo. Namun sumber meminta, kalau ada anggota TNI AL yang masuk ke lokasi tanah dan melarang pemilik tanah agar dicatat hari, tanggal, waktu dan nama orangnya<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2021, Halimatus Ke Kantor YKP dan YKP Menjelaskan Bahwa Tanahnya Sudah Dibeli Dari H. Abdullah Melalui H. Zenal Pada Tahun 1979</b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-spvBNHbWQyBbfDvBS-oZQpd0azliRNriwdGnMTcVGMZptsCLX0OZJRxi5nzOrZVL24BcjspYLdkEP_YB17KRD6_2Yvib8MccexzvdRO14hqpuFLr9eesUf3-VRxdClEwNg6wiCJ5NJAnHwkWgWVMbp4sG2FQcs0DMcZ_E__ebE6vudoz5NU2VHXiOnA/s1920/IMG_20250209_02291544.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1920" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-spvBNHbWQyBbfDvBS-oZQpd0azliRNriwdGnMTcVGMZptsCLX0OZJRxi5nzOrZVL24BcjspYLdkEP_YB17KRD6_2Yvib8MccexzvdRO14hqpuFLr9eesUf3-VRxdClEwNg6wiCJ5NJAnHwkWgWVMbp4sG2FQcs0DMcZ_E__ebE6vudoz5NU2VHXiOnA/w360-h640/IMG_20250209_02291544.jpg" width="360" /></a></div><br />Tahun 2021, YKP melalui salah seorang Satpan Perumahan Tenggilis Mejoyo Selatan, mengundang Halimatus  secara langsung agar datang ke kantor YKP di Jalan Sedap Malam No. 9-11 Surabaya tanpa menjelaskan untuk apa dan terkait apa. Dan Halimatus pun mendatangi kantor YPK dan bertemu dengan Catur selaku pimpinan YKP<br /><br />“YKP meminta saya datang ke kantornya melalui Satpam Pemurumahan di sini. Saya berharap dapat uang sebagai ganti rugi, saya datang ke kantor YKP di di Jalan Sedap Malam dan bertemu dengan Pak Catur selaku pimpinannya. Saat itu Pak Catur mengatakan kalau tanah saya sudah dibeli dari H. Abdullah melalui H. Zaenal. Saya tidak percaya dan nggak mungkin Bapak saya menjual tanah anaknya tanpa setahu saya. Buat apa Bapak saya menjual itu,” ucap Halimatus <br /><br />Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang tanah tersebut adalah sah milik PT Yekape Surabaya sebagaimana putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024, mengapa dibuku kelurahan Tenggilis Mejoyo yang dijadikan bukti dalam persidangan tidak mencantumkan nama PT Yekape Surabaya tetapi YKP ?<br /><br />Lalu mengapa yang menggugat Solichatusadikjah ke PN Surabaya adalah PT Yekape Surabaya dan bukan YKP sebagaimana tercantum di buku Kelurahan Tenggilis Mejoyo yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan ?<br /><br />Apakah PT Yekape Surabaya adalah sama dengan YKP atau PT Yekape Surabaya sama dengan YKP-KMS secara badan hukum dan didirikan pada tahun yang sama oleh orang yang sama termasuk para pengurusnya adalah orang yang sama?<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2024, Halimatus Sa’diyah dan Suaminya, Marfu Hendak Dipenjarakan Oleh Catur Hadi Nurcahya, SH dan PT Yekape Surabaya Menggugat Halimatus Sa’diyah Di PN Surabaya</b></span>   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8SIFxdHUOFUgJFyBWqAltgtCyyGcu1OvzSQwJZjOh_Z86IRs7xFZ2wd7GBWmzFKciVfqO-U8_lXqedKHbq73pFwE8RUtYXwx0deStsJz6W-EdK0WMO-SCjmPYI0jz-qGMUdBbC3VXjiUzsc8jW-UUU-EaA92uzTK_9Ym0StzkRLBG9Uc-zuONugbt0MU/s1276/IMG-20250115-WA0007(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="1276" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8SIFxdHUOFUgJFyBWqAltgtCyyGcu1OvzSQwJZjOh_Z86IRs7xFZ2wd7GBWmzFKciVfqO-U8_lXqedKHbq73pFwE8RUtYXwx0deStsJz6W-EdK0WMO-SCjmPYI0jz-qGMUdBbC3VXjiUzsc8jW-UUU-EaA92uzTK_9Ym0StzkRLBG9Uc-zuONugbt0MU/w640-h290/IMG-20250115-WA0007(1).jpg" width="640" /></a></div>Mungkin salah satu cara untuk membungkam Halimatus Sa’diyah dan Suaminya, Marfu atas kepemilikan tanah seluas 1.520 M di sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya atas nama Solichatusadikjah atau Halimatus Sa’diyah adalah memenjarakan<br /><br />Pada tanggal 3 April 2024, Catur Hadi Nurcahya, SH melaporkan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dan Marfu ke Polrestabes Surabaya dengan Nomor Laporan : LP/B/334/IV/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 3 April 2024 dan sudah tahap penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/382-AIX/RES.1.2/2024/SATRESKRIM tanggal 5 September 2024 atas nama Terlapor Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah, dalam perkara dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain dengan melawan hukum dan atau pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP yang terjadi di Jl. Tenggilis Mejoyo Selatan Blok B.6 dan B.7 Surabaya pada sekitar bulan Januari-Februari 2024<br /><br />Sedangkan laporan Catur Hadi Nurcahya, SH terhadap Marfu selaku suami Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah adalah berdasarkan Laporan nomor : LP/B/334/IV/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 3 April 2024, daan juga sudah tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/382-AIX/RES.1.2/2024/SATRESKRIM tanggal 5 September 2024, dalam perkara dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain dengan melawan hukum dan atau pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP yang terjadi di Jl. Tenggilis Mejoyo Selatan Blok B.6 dan B.7 Surabaya pada sekitar bulan Januari-Februari 2024<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa dalam surat penggilan penyidik Polrestabes Surabaya tidak menjelaskan kedudukan Catur Hadi Nurcahya, SH mewakili siapa sebagai Pelapor yang melaporkan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dan Marfu ke Polrestabes Surabaya? Apakah Catur Hadi Nurcahya, SH secara pribadi atau mewakili PT Yekape Surabaya atau YKP atau YKP-KMS?<br /><br />Setelah Catur Hadi Nurcahya, SH melaporkan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dan suaminya, Marfu ke Polrestabes Surabaya, kemudian PT Yekape Surabaya yang berkantor di di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 36, Kelelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Surabaya menggugat Sa’diyah alis Solichatusadikjah ke PN Surabaya<br /><br />Namun Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah tidak penah menerima surat apapun dan jenis apapun serta melalui apapun dari Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuna No. 16 – 18 Surabaya terkait sidang gugtan oleh PT Yekape Surabaya selaku Penggugat terhadap Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Tergugat<br /><br />“Saya tidak tahu karena saya tidak pernah menerima surat apapun dari Pengadilan. Surat pannggilan dari Polrestabes bisa nyampe ke tangan saya, kenapa surat dari Pengadilan tidak nyampe kalau memang dikirim?,” kata Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah dengan nada bertanya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfZzRUFmyWXhaQDngqXWsZlP7mqRWg8EIGbIr4Wa-0yzP77C_2U2duemMbQIaiqJKgBWGMIkeioHk3KPF4RJ2OSu810lGR1S0SblFtka6sRvZrBwrDf2DTYFgga6xPyXd15E6R3ACZ3-aANQcfIr_GrLuka-vCBmDFlUTwqAsYFtoNZoyKeQkqw6dG_4w/s1080/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="699" data-original-width="1080" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfZzRUFmyWXhaQDngqXWsZlP7mqRWg8EIGbIr4Wa-0yzP77C_2U2duemMbQIaiqJKgBWGMIkeioHk3KPF4RJ2OSu810lGR1S0SblFtka6sRvZrBwrDf2DTYFgga6xPyXd15E6R3ACZ3-aANQcfIr_GrLuka-vCBmDFlUTwqAsYFtoNZoyKeQkqw6dG_4w/w640-h414/C.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam gugatan PT Yekape Surabaya selaku Penggugat terhadap Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Tergugat, maupun dalam putusan PN Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 (putusn verstek), menyebutkan bahwa tanah seluas 523 M2 yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII-B6 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 761 Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 118 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 320 M2 NIB 1201200102163 tgl berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya,<br /><br />Dan tanah yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII-B7 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 119 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 203 M2 NIB 1201200102164 tgl berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya dengan batasbatas tanah sebagai berikut ;<ul><li>Batas Barat Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII</li><li>Batas Timur Tanah rumah Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII22</li><li>Batas Utara Tanah PTYKP Tenggilis Mejoyo Selatan VI B3 Tanah PTYKP Tenggilis Mejoyo Selatan   VI B5</li><li style="text-align: justify;">Batas Selatan Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan VII yang diatasnya berdiri bangunan yang berupa pagar tembok permanen adalah sah milik Penggugat   <br /></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Halimatus Sa’diyah Membuat Laporan Ke Polrestabes Surabaya Atas Hilangnya Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat</b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJADBK_TjCRdByshxGsEvNx-2zjlRod5h_dEkBj8TH8MXy1PbeqnWX7loFZunrLRFPgT8_IlAHi_13iOWIwrYydVg1rNHaxnMND4tA0jSDPFyvd9rIOJtDahl_DY2kepVMju9hgAqcwb0S1vAaY4-eyNDZinLZ_6CUL9SVQstDRPpYTp2PltLHxKvAJgw/s1675/A.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1675" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJADBK_TjCRdByshxGsEvNx-2zjlRod5h_dEkBj8TH8MXy1PbeqnWX7loFZunrLRFPgT8_IlAHi_13iOWIwrYydVg1rNHaxnMND4tA0jSDPFyvd9rIOJtDahl_DY2kepVMju9hgAqcwb0S1vAaY4-eyNDZinLZ_6CUL9SVQstDRPpYTp2PltLHxKvAJgw/w412-h640/A.jpg" width="412" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Menurut Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah, pada sekitar tahun 1986, Lurah Tenggilis Mejoyo penah mengumpulkan semua Leter C Asli/Petok D dengan alasan ada pembaharuan. Namun bagaimana kelanjutan perubahan dimaksud tidak pernah diperhatikan. Itulah sebabnya </span><span style="font-size: small;">Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">"Sekitar tahun 1986, saya lupa pastinya. Lurah pernah mengumpulkan Petok D alasannya ada pembahuruan. Karena lupa nggak ngurusin. Saya sudah membuat laporan polisi," ucap </span><span style="font-size: small;">Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah</span></div><div style="text-align: justify;"> <br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya, apakah sah secara hukum atau memang sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku, bahwa proses jual beli sebidang tanah atas nama Solichatusadikjah yang dilakukan oleh H. Abdullah yang memberikan pelepasan hak kepada Zaenal dan menjualnya kedapa PT Yekape Surabaya? Dan bagimana pula proses hukumnya hingga BPN Surabaya mengeluarkan 2 SHGB atas nama PT Yekape?<br /><br />Kalau memang jual beli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surbaya sebagamana SHGB Nomor 761 dan 762 terbit tahun 2008 atas nama PT Yekape Surabaya, mengapa pada tahun 2012 bahkan hingga saat ini, nama Solichatusadikjah masih tercantum dan tidak dicoret/dihapus di buku kelurahan Tenggilis Mejoyo?<br /><br />Apakah ada rekayasa atau keterlibatan pihak lain dalam proses beralihnya sebidang tanah berupa Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atas nama Solichatusadikjah menjadi SHGB Nomor 761 dan 762 terbit tahun 2008 atas nama PT Yekape Surabaya?<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tahun 2025, Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah Melalui Pengacara Prodeo Menggugat SHGB Ke PTUN Surabaya dan Melakukan Perlawan Atau Menggugat Balik PT Yekape Surabaya Ke PN Surabaya</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC38rWF84xII-3t5erPXEQXwjWAzY9IJYd9vDwTRG095-hciFHrMr2Cssg02ZCzjNrvtg0ERx0E_dSqWtSTpojk9f7e2Vqv91MjcD4UFG1Y7s0xsPFsFOiuuokTmAMqeZum6VcxQZhO_ll0x7dS6pb5k_l27AkMup7zkSb-bS8N6BUZkHcqYOLFTBgtYk/s1705/IMG_20250209_02293176-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1705" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC38rWF84xII-3t5erPXEQXwjWAzY9IJYd9vDwTRG095-hciFHrMr2Cssg02ZCzjNrvtg0ERx0E_dSqWtSTpojk9f7e2Vqv91MjcD4UFG1Y7s0xsPFsFOiuuokTmAMqeZum6VcxQZhO_ll0x7dS6pb5k_l27AkMup7zkSb-bS8N6BUZkHcqYOLFTBgtYk/w406-h640/IMG_20250209_02293176-1.jpg" width="406" /></a></div>"Ketika kuasa berbicara, keadilan hanya sebongkah kue yang dimakan sendiri.” Atau “Mengejar keadilan adalah seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, tak pernah menemui kepastian."<br /><br />Apakah ungkapan ditas yang akan dan atau dialami oleh Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah yang saat ini mencari sisa-sisa keadilan negara hukum agar sebidang tanah miliknya sesuai Letter C asli/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas II D seluas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya kembali kepangkuannya atau lepas begitu saja?<br /><br />Sebab usaha Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah melalui Pengacara Prodeo yaitu Yudha Budiawan, SH dkk dari kantor hukum Yudha Budiawan & Associates yang berkantor di Jalan Jeruk Raya No. 12, Perumnas Kamal, Bangkalan, Madura Jawa Timur sudah berupaya mencari sisa-sisa keadilan itu dengan cara menggugat SGHB Nomor 761 Kelurahan Tenggilis Mejoyo tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 118 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 320 M2 NIB 1201200102163 tanggal berakhir hak 15-09-2034 atas nama Pemegang Hak PT Yekape berkedudukan di Surabaya dan SHGB Nomor 762 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Tanggal 13-05-2009 Nomor 119 Tenggilis Mejoyo 2009 Luas 203 M2 NIB 1201200102164 tgl berakhir hak 15-09-2034 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, namun hasilnya nihil alias ditolak oleh PTUN Surabaya karena kedua SHGB tersebut dianggap sah<br /><br />Dan terakhir harapan Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah adalah melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang saat ini telah menyidangkan perkara gugatan Perlawanan (Verzet) antara Halimatus Sa’diyah alis Solichatusadikjah selaku Pelawan yang semula Tergugat dengan PT Yekape Surabaya selaku Terlawan yang semula Penggugat<br /><br />Dalam gugatan perlawanan (Verzet) dijelaskan, bahwa pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan bukti hak berupa Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya adalah Solichatusadikjah yang saat telah diterbitkan SHGB dengan Nomor 761 dan 762 atas nama PT. Yekape Surabaya (incasu Terlawan);  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAIxPka5aUAhF9yfNkWh_rbYJ52EWI185asNZhQgp1kEEIgCrlCF2RhL-BTbhopUjyd3uMBa3xxj78xU9qj3o5RfBipk2Km4eq3MxV__IrMMr1YEKLvgl-6CcpwlcyHe9Y_T2_ycHy4fmDUCr0K29lyNmcFAOHg24XNEyGWbHd-qm_QkUHT6C88EOqEYg/s1080/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAIxPka5aUAhF9yfNkWh_rbYJ52EWI185asNZhQgp1kEEIgCrlCF2RhL-BTbhopUjyd3uMBa3xxj78xU9qj3o5RfBipk2Km4eq3MxV__IrMMr1YEKLvgl-6CcpwlcyHe9Y_T2_ycHy4fmDUCr0K29lyNmcFAOHg24XNEyGWbHd-qm_QkUHT6C88EOqEYg/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan hak tersebut, maka Pelawan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola, menggarap dan memindahkan hak atas tanah tersebut, dikarenakan hak milik adalah merupakan hak terkuat dan terpenuh (vide Pasal 20-27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);<br /><br />Bahwa Pelawan mendapatkan tanah sebagaimana dalam Letter C/Petok D Nomor 416, Persil 57, Klas II Darat, luas 1.520 m2 yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atas nama Solichatusadikjah dari ayah Pelawan yang bernama H. Abdullah, dan sejak kecil telah menguasai tanah tersebut, tanpa ada gangguan dari pihak manapun<br /><br />Pelawan hingga permohonan verzet ini diajukan, Pelawan tidak pernah merasa menjual atau memindah-tangankan tanah milik Pelawan kepada pihak manapun termasuk kepada Terlawan;<br /><br />Dalam gugatannya, Pelawan dianggap melawan hukum dikarenakan merusak bangunan pagar tembok yang dibangun oleh Terlawan, dimana pembangunan tersebut dibangun di atas tanah milik Pelawan yang menyebabkan Pelawan tidak memiliki akses untuk masuk ke tanah milik Pelawan, karena perbuatan Terlawan yang membangun tembok tanpa izin/sepengetahuan Pelawan adalah perbuatan melawan hukum<br /><br />Bahwa Terlawan mendalilkan adanya jual-beli antara ayah Pelawan yang bernama H. Abdullah kepada Terlawan tahun 1979, sebagaimana dalam putusan verstek berupa surat pernyataan pelepasan hak, maka setelah dilakukan inzage atas bukti tersebut, pelepasan hak dari H. Abdullah kepada Tergugat tersebut adalah dengan menggunakan Surat Kuasa Kepada Oranng LainYaitu H. Zaenal   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5mGv6Mww2DE7oO6bceZcBpjT8fiESOizrayGhZEzsCu6TNSTs_W_EodLdXdISi93nbh4rtu6dCdYHsnbpQxBhl4afTaU5-PHwIraFh0cjgMgPUkWvM9owWTePiJ84ba5L0qj8rs9PUM7jKfTvOBGQhRP9NGBHcq1mrkperMXyLDlsDAFu8SLVX11Bw4E/s1920/IMG_20250209_02345624.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5mGv6Mww2DE7oO6bceZcBpjT8fiESOizrayGhZEzsCu6TNSTs_W_EodLdXdISi93nbh4rtu6dCdYHsnbpQxBhl4afTaU5-PHwIraFh0cjgMgPUkWvM9owWTePiJ84ba5L0qj8rs9PUM7jKfTvOBGQhRP9NGBHcq1mrkperMXyLDlsDAFu8SLVX11Bw4E/w640-h360/IMG_20250209_02345624.jpg" width="640" /></a></div>Pernyataan pelepasan hak tersebut bukan murni antara H. Abdullah dengan Terlawan tapi melalui H. Zaenal, kemudian dalam surat pernyataan pelepasan tersebut tercantum bahwa H. Zaenal telah mewakili 9 (sembilan) orang untuk dilakukan pelepasan hak kepada Terlawan termasuk didalamnya nama H. Abdullah<br /><br />Terkait dengan pelepasan hak tahun 1979 yang dilakukan oleh H. Zaenal dengan Terlawan, ternyata dalam surat pernyataan tersebut TIDAK DITEMUKAN SURAT KUASA KHUSUS DARI KESEMBILAN ORANG YANG DIWAKILKAN OLEH H. ZAENAL TERSEBUT YANG DAPAT MENERANGKAN BAHWA KESEMBILAN ORANG TERSEBUT BENAR-BENAR TELAH MEMBERIKAN KUASA KEPADA H. ZAENAL. <br /><br />Sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka jual-beli atau pernyataan pelepasan hak yang terjadi pada tahun 1979 antara H. Abdullah dengan H. aenal adalah CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM;<br /> <br />Bahwa Pelawan juga menyoroti keabsahan jual-beli/pelepasan hak dari H. Abdullah yang dikuasakan kepada H. Zaenal dan H. Zaenal kepada Terlawan adalah TIDAK SAH karena tanah yang dilakukan pelepasan tersebut bukan atas nama H. Abdullah melainkan atas nama Solichatusadikjah<br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaimana hasil akhir atau putusan Majelis Hakim PN Surabaya dalam  sidang gugatan Perlawanan atau gugatan balik yang dilakukan oleh Solichatusadikjah atau Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah kepada PT Yekape Suarabaya? <br /><br />Apakah Majelis Hakim PN Surabaya yang menidangkan sidang gugatan Perlawanan atau gugatan balik yang dilakukan oleh Solichatusadikjah atau Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah kepada PT Yekape Suarabaya akan tetap memenangkan PT Yekape Surabaya sebab PT Yekape Surabaya bukanlah milik perseorangan melainkan BUMD?. <br /><br />Sementara hingga berita ini ditayangkan di laman https://www.beritakorupsi.co/, belum ada tanggapan dari PT Yekape dan Wartawan masih berusaha untuk menghubungi termasuk pada persidangan yang akan berlasung pada Selasa, 11 Februari 2025 sebagaimana jadwal sidang yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah, yaitu Yudha Budiawan, SH dkk. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Halimatus Mencari Keadilan Atas Tanahnya Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya Yang Beralih Menjadi Milik PT Yekape Surabaya

“Bagaimana Proses Hukum Beralihnya Tanah Milik Halimatus Sa’diyah Alias Solichatusadikjah Sesuai Letter C/Petok D Nomor 416 Persil 57 Klas I...

»

Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/s750/IMG_8503.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="750" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/w640-h480/IMG_8503.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publik, Program Kebijakan Publik, dan Proses Pengambilan Keputusan Publik, Serta Alasan Pengambilan Suatu Keputusan Publik. Tapi faktanya, mudahkah masyarakat mendapatkannya?”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden RI mengeluarkan salah satu Undang-Undang (UU) Tentang Keterbukaan Informasi Pubik, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang salah satu tujuannya adalah “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik<br /><br />Namun pertanyaannya adalah, mudahkah masyarakat memperoleh informasi publik dari penguasa dalam hal ini pemerintah walaupun yang diminta masyarakat itu adalah adminitrasi tentang pengadaan suatu kegiatan dan bukan tentang rahasia negara ? Atau sebaliknya? Lalu bagaimana denga salah satu tujuan dari dibentuknya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ? <i>Apakah Ibarat uangkapan, mudah mengucapkan tapi sulit melaksanakan ?</i><br /><br /><i>Padahal, dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (1) berbunyi : Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>                Undang ini<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>ayat (2) berbunyi : Setiap Orang berhak:<br />       a.  melihat dan mengetahui Informasi Publik;<br />       b.  menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;<br />       c.  mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang</i></div><div style="text-align: justify;"><i>            ini; dan/atau<br />       d.  menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Ayat (3) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik</i></div><div style="text-align: justify;"><i>             disertai alasan permintaan tersebut.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Ayat (4) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>              apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>              ketentuan Undang-Undang ini.</i><br /><br />Nah, akibat informasi inilah, timbul sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan ICW mendesak Komisi Informasi Pusat menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian. Hal ini seperti yang disapaikan ICW dalam Siaran Persnya yang diterima beritakorupsi.co, Kamis, 16 Januari 2025<br /><br />Dalam siaran Persnya dijelaskan, proses sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum kunjung menemui titik terang. Sebab, selama proses memperoleh informasi pengadaan gas air mata, sejak dari tahap permohonan informasi hingga memasuki proses ajudikasi, Polri terus bersikeras untuk membuka kontrak pengadaan sebagaimana yang dimintakan oleh ICW. <br /><br />Sebagai informasi, ICW meminta 25 dokumen pengadaan atas 10 paket pengadaan gas air mata yang dilakukan oleh Polri pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (9) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, beberapa diantaranya yakni yang Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga, dan dokumen kontrak. <br /><br />Polri kerap berdalih bahwa informasi yang ICW mintakan, jika dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, jika dicermati lebih lanjut, daftar dokumen sebagaimana diuraikan di atas, hanya sebatas dokumen administratif proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Polri, bukan berisikan informasi mengenai strategi, intelijen, operasi dan teknik. <br /><br />Sehingga, bagi ICW, alasan menolak untuk membuka informasi melalui dokumen uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di internal Polri jelas mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. <br /><br />Terlebih, sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, bahwa suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus dilandaskan pada kepentingan publik. Pertanyaan reflektifnya, kepentingan publik seperti apa yang dijadikan dasar bagi Polri untuk menutup informasi mengenai pembelian gas air mata? <br /><br />Pertanyaan tersebut hingga saat ini belum mampu dijelaskan oleh Polri, sehingga menimbulkan insinuasi di tengah masyarakat, bahwa ada potensi kecurangan dalam proses pengadaan yang sedang berusaha untuk ditutupi. <br /><br />Sebaliknya, bagi ICW, proses permohonan hingga sengketa informasi ini menjadi sangat krusial dan harus dipandang sebagai bentuk partisipasi publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di instansi kepolisian. Sebab, selain menepis adanya dugaan penyalahgunaan anggaran, dokumen pengadaan gas air mata penting untuk disampaikan kepada publik guna memastikan akuntabilitas dari kebijakan Polri ketika membeli peralatan untuk pengamanan massa, termasuk diantaranya gas air mata. <br /><br />Apalagi dalam praktiknya selama ini, penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian seringkali tidak sesuai dengan prosedur pengamanan aksi massa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Kepolisian. <br /><br />Ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut kemudian mengakibatkan sejumlah insiden yang sangat serius, salah satunya, saat aparat kepolisian dengan brutal menembakkan gas air mata ke tribun penonton sepak bola di Kanjuruhan, Malang, pada Oktober 2022 lalu. Akibatnya, 135 orang tewas, serta 1.363 orang lainnya mengalami luka-luka. <br /><br />Selain itu, berdasarkan catatan ICW dan Trend Asia, sepanjang tahun 2015-2022 terdapat setidaknya 144 kejadian penembakan gas air mata yang dilakukan oleh kepolisian ketika melakukan pengamanan terhadap aksi massa. Kondisi inilah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar oleh Polri sebagai wujud dari kepentingan publik yang harus dipertimbangan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara yang mereka kelola. <br /><br />Berdasarkan uraian di atas, maka ICW mendesak agar:<br />1.    Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat menerima permohonan dan memerintahkan agar Polri segera membuka dokumen pengadaan gas air mata sebagaimana dimohonkan oleh ICW;<br />2.    Kapolri mencabut hasil uji konsekuensi atas informasi publik yang mencantumkan bahwa dokumen pengadaan untuk seluruh alat pengamanan aksi massa merupakan informasi yang dikecualikan<br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />Editor : Jentar S <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin H...

»

Sidang Perkara KDRT Di Dilmil III-12 Sby, Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Divonis 6 Bulan Penjara Dengan Percobaan 8 Bulan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-rfR3l7rbLY5OCLVMuvr2bW6HLpWQwgN1mSPRaOxDFBA0uaJsgkbIjcds75E0pOZRRDZn-9ohVu60mzbY0uQCvxBUpp21iOHIP9pkwrZ9vBXgBbJ4L5mThmlaI2yNbLLNPxve24V7-89IqSiU-RnDCTqLfSVcWXF8f08iUn2qjD3eGP0EotJoyw7jmkU/s1280/Odmil..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-rfR3l7rbLY5OCLVMuvr2bW6HLpWQwgN1mSPRaOxDFBA0uaJsgkbIjcds75E0pOZRRDZn-9ohVu60mzbY0uQCvxBUpp21iOHIP9pkwrZ9vBXgBbJ4L5mThmlaI2yNbLLNPxve24V7-89IqSiU-RnDCTqLfSVcWXF8f08iUn2qjD3eGP0EotJoyw7jmkU/w640-h360/Odmil..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Menolak Seluruh Permohonan Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje Terkait Restitusi Ganti Rugi Sebesar Rp158 Juta Kepada Suaminya Selaku Termohon Juga Terdakwa. Dan Majelis Hakim Juga Menyatakan Bahwa Apa Yang Dialami Korban (dr. Maedy Christiyani Bawolje) Bukan Hanya Akibat Dari Perbuatan Dari Terdakwa Tetapi Dari Perkwinan Sebelumnya (Suami Pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje Adalah AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilianto, SH Sedangkan Terdakwa Adalah Suami Ketiga)”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, pada Kamis, 09 Januari 2025, membacakan putusannya dengan menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan percobaan selama 8 (delapan) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari terhadap istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje (anak mantan Komandan Lantamal V Surabaya Alm. Laksma TNI Ismail Bawilje dengan Hidayati.Red) dan kedua anak tirinya yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24 tahun/10 Mei 2000/Mahasiswa) dan Adisha Satya Putri Aprilia (20 tahun/ 15 Mei 2003/Mahasiswa) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya </div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red;"><br /><span style="font-size: medium;">Odmil Pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Menuntut Lettu Laut (K) dr. Raditya Sebagai Terdakwa Kasus Dugaan KDRT Dengan Pidana Penjara Selama 8 Bulan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/11/odmil-pada-oditorat-militer-iii-11.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/11/odmil-pada-oditorat-militer-iii-11.html</a><br /><br />Odmil III-11 Sby Bacakan Revisi Tuntutan Pidana Perkara Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Setelah Tanggapan Pemohon dan Pembuktikan Permohonan Restitusi - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/12/odmil-iii-11-sby-bacakan-revisi.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/12/odmil-iii-11-sby-bacakan-revisi.html</a></span></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_PTkpHqAZOiNGg92Y8A71BieHmw3bwPL7s1lR5COdrSrDr8KhYRN7rbPebyXzwFZIpi4PqacemMA0RTn728e0C9AWocgG_zzh3PoKfXVM-bMstxwTgi6Qy4h4RSWLSK-I-PKPJ5ClVZj_r7KHH0FRc48WSXJudwfK3V2_LiMrLbsuvCuYAey936yT7C4/s1280/odmil.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_PTkpHqAZOiNGg92Y8A71BieHmw3bwPL7s1lR5COdrSrDr8KhYRN7rbPebyXzwFZIpi4PqacemMA0RTn728e0C9AWocgG_zzh3PoKfXVM-bMstxwTgi6Qy4h4RSWLSK-I-PKPJ5ClVZj_r7KHH0FRc48WSXJudwfK3V2_LiMrLbsuvCuYAey936yT7C4/w640-h360/odmil.jpg" width="640" /></a></div>Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota, yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH diruang sidang utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH dari Lasmar Surabaya serta dihadiri Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi dkk<br /><br />Selain itu, dari pantauan beritakorupsi.co, persidangan juga diliput puluhan Wartawan dari berbagai Media baik TV, Radio, Harian Cetak maupun Media Online sesuai daftar yang tercantum di daftar Piket Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta dihadiri istri Terdakwa, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan anak sabung Terdakwa termasuk Tim Pencagacara dr. Maedy Christiyani Bawolje<br /><br />Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengatakan, bahwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari sebagaimana dalam pasal 44  ayat (4) dan pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLdgwlN1I40yf1Zag49_EfEsm0AtTmHGNSeEJU5l3SWNyozseUSaoIYvtfMTa9AWrH82I4smcFZKaOQhsptbSb38zIBVnXAWuHKqj7IxWxdnd56Bv3bhqE1WxyolXxJNjxwDCnd62thjEpSN7ElpoJ3eCBUWaHUi0Yo_u4IJYxoIbpiTXGnbn5zuyMW8c/s640/b%20-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLdgwlN1I40yf1Zag49_EfEsm0AtTmHGNSeEJU5l3SWNyozseUSaoIYvtfMTa9AWrH82I4smcFZKaOQhsptbSb38zIBVnXAWuHKqj7IxWxdnd56Bv3bhqE1WxyolXxJNjxwDCnd62thjEpSN7ElpoJ3eCBUWaHUi0Yo_u4IJYxoIbpiTXGnbn5zuyMW8c/w640-h360/b%20-.jpg" width="640" /></a></div>Hal inipun sesuai dengan dengan hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 06 / VIS / RSAI / IV / 2024 tanggal 29 April 2024, saksi-1 (dr. Maedy Christiyani Bawolje) mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri sesuai dengan Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 07 / VIS / RSAI / IV / 2024 tanggal 30 April 2024, dan saksi-3 (Adisha Satya Putri Aprilia) mengalami luka memar di punggung dada dan lengan sesuai Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 08 / VIS / RSAI / IV / 2024 tanggal 29 April 2024 namun saksi-1, saksi-2 (Christia Sanika Putri Aprilia) dan saksi-3 tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan mata pencaharian atau kegiatan sehari hari.<br /><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga mengatakan bahwa tuntutan Oditur Militer (yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan) terlalu berat, karena apa yang dialami Korban bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa tetapi disebabkan multi factorial (banyak faktor) dan adanya kekerasan dalam rumah tangga dari perkainan sebelumnya<br /><br />“Tuntutan Oditur Militer terlalu berat karena bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa tetapi disebabkan multi factorial dan adanya kekerasan dalam rumah tangga dari perkainan sebelumnya,” kata Ketua Majelis Hakim  Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH saat membacakan putusan<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red;"><br /><span style="font-size: medium;">Sidang Perkara KDRT Di Dilmil III-12 Sby, PH Terdakwa Ungkap Fakta Mengejejutkan Saat Membacakan Pledoi - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/12/sidang-perkara-kdrt-di-dilmil-iii-12.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/12/sidang-perkara-kdrt-di-dilmil-iii-12.html</a></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWXsOk2_lZXhQwGFd153kRlKzWUTfoJhtLVH9t1YGeSnxzdsmB5fIGr6wXMbizZPLpe1H9TC9Ct3M1sTtkJSt5VECqMOa98_cnxh1TK1E12aLxbdxY_e04rChPr18EEwDELRDxkWdJAfFiT4SHWMaulnj4NhQkEbNnrci6v0jQWEroQUxUlmT1lEfogO0/s640/e.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWXsOk2_lZXhQwGFd153kRlKzWUTfoJhtLVH9t1YGeSnxzdsmB5fIGr6wXMbizZPLpe1H9TC9Ct3M1sTtkJSt5VECqMOa98_cnxh1TK1E12aLxbdxY_e04rChPr18EEwDELRDxkWdJAfFiT4SHWMaulnj4NhQkEbNnrci6v0jQWEroQUxUlmT1lEfogO0/w640-h360/e.jpg" width="640" /></a></div>Apa yang disebutkan oleh Majelis Hakim Militer III-12 Surabaya ini, sudah disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada saat membacakan Pledoi atau Pembelaan pada pesidangan selumnya (Selasa, 17 Desember 2024) sesuai keterangan Saksi tambahan I yaitu Djunaedi Abdulla, adik kandung Hidayati, Ibu kandung dari dr. Maedy Christiyani Bawolje atau mertua Terdakwa. Saksi Djunaedi Abdulla juga wali dalam pernikahan antara Terdakwa dengan sdri. dr. Maedy Christiyani Bawolje pada tahun 2021 lalu  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 23 poin 10 terkait keterangan Saksi Djunaedi Abdulla dijelaskan, “Bahwa Saksi (Djunaedi Abdulla) menerangkan, pernah melihat sendiri kekerasan yang dialami oleh Saksi-1 atau dr. Maedy Christiyani Bawolje yang dilakukan oleh mantan suami pertama (AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilianto, SH) berupa penodongan pistol ke arah kepala saksi-1, kemudian pistol itu diambil oleh Saksi. Kejadian itu terjadi di rumah Jl. Maspati sewaktu Saksi-1 masih kuliah”.<br /><br />Yang jadi pertanyaan adalah, apakah dr. Maedy Christiyani Bawolje pernah menjelaskan apa yang dijelaskan Djunaedi Abdulla kepada penyidik Pomal V Surabaya, Oditur Militer III-11 Surabaya baik kepada Ahli Spesialis kedokteran Jiwa termasuk dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang mendamping dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anaknya?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhivWPFKO7GnkGqj1WFCEuidzRkOk7DZeULCFGBUL2FVouQKv9DPyiNVoaOceGswSTcHEMTbW3onhZ0PtnCi7LsZy_pU8wiRsoP7e_tWe75hU-U1OJTaOjj5S-NQ8rkBD6CfUinaySzKJibbslZwuxhq-mSEsIV0paUQPPnwOBqzXp2yEWmPzbs2zOKiLI/s639/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="639" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhivWPFKO7GnkGqj1WFCEuidzRkOk7DZeULCFGBUL2FVouQKv9DPyiNVoaOceGswSTcHEMTbW3onhZ0PtnCi7LsZy_pU8wiRsoP7e_tWe75hU-U1OJTaOjj5S-NQ8rkBD6CfUinaySzKJibbslZwuxhq-mSEsIV0paUQPPnwOBqzXp2yEWmPzbs2zOKiLI/w640-h424/d.jpg" width="640" /></a></div>Laalu adakah kaitanya sehingga Penyidik Pomal V Surabaya tidak memeriksa atau meminta keterangan dari Djunaedi Abdulla saat diajukan oleh Tersangka/Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai saksi yang meringkan?<br /><br />Atau ada kaitannya apa yang disampaikan Djunaedi Abdulla dalam persidangan dan juga termuat dalam Pledoi yang dibacakan Penasehat Hukum Terdakwa terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dialami dr. Maedy Christiyani Bawolje dari suami pertamanya agar tidak terungkap sehingga Penyidik Pomal V Surabaya tidak memeriksa ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje yaitu Hidayati sebagai saksi?<br /><br />Padahal fakta yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa sejak pernikahan ketiga antara dr. Maedy Christiyani Bawolje dan Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra (Terdakwa) bersama anak-anaknya tinggal di rumah Hidayati, orang tua kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje di di Jalan Semolowaru Bahari, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRACAZspydhPFxvt6KEcjNnY7QfC8sjZ-n_dDw8rIuwD135q32yn2l1LgznTP5tk_EM-fq0JnrkoKX4LRekKD46s_EgSCQYM-pQzH_9f4uUYTv3iGv6d3xZVb4f-VTbHIbRxob4SbnzZfH1auEQEDZheo61Ddxbj8lP650xMTIEPRbj8sWhq4Xtk44tNE/s640/c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRACAZspydhPFxvt6KEcjNnY7QfC8sjZ-n_dDw8rIuwD135q32yn2l1LgznTP5tk_EM-fq0JnrkoKX4LRekKD46s_EgSCQYM-pQzH_9f4uUYTv3iGv6d3xZVb4f-VTbHIbRxob4SbnzZfH1auEQEDZheo61Ddxbj8lP650xMTIEPRbj8sWhq4Xtk44tNE/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></div>Dan dalam fakta persidangan juga terungkap, bahwa timbulnya pertengkaran antara Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra (Terdakwa) dengan istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje (Korban) pada tanggal 29 April 2024 adalah bermula dari kesehatan dari Hidayati yang mau kontrol ke Rumah Sakit. Hal inipun disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya<br /><br />Dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa dijelaskan, “bahwa yang melatarbelakangi permasalah ini adalah masalah kesehatan Ibu Hidayati (Ibu Kandung Saksi -1 atau dr. Maedy Christiyani Bawolje) dimana yang bersangkutan meminta untuk diantar berobat ke RSAL. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 (Christia Sanika Putri Aprilia) sebanyak dua kali untuk mengantarkan (Hidayati) berobat ke RSAL namun dilarang oleh Saksi-1 dengan alasan hubungan Saksi-2 dengan neneknya tidak baik. Hal inilah yang memicu terjadinya percekcokan dan emosi dari Terdakwa sehingga berlanjut dengan dilaporkannya Terdakwa ke Pom Lantamal V”<br /><br />Bahkan dalam Pledoinya, Penasehat Hukum Terdakwa menjelaskan, bahwa dr. Maedy Christiyani Bawolje telah punya anak pada tahun 2000, menikah dengan suami pertamanya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilianto, SH pada Tahun 2000, dan ketidak harmonisan antara dr. Maedy Christiyani Bawolje dan anaknya dengan Hidayati (ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje) sebelum dr. Maedy Christiyani Bawolje menikah dengan Terdakwa pada tahun 2021, serta sumpah profesi dokter menurut Kode Etik Kedokteran sesuai Surat Keputusan Nomor : 111/PB/A.4/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang tidak dijalankan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolje terkait dengan kesehatan ibu kandungnya,.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYCbHh9kkGxT_3s8CcNRs5aYufUuoNdMGyWWg5gGeQVm5EqyBlIadGknRas8mquJ9RJCfmTeUNU5r6ZRUYODrj_hZXWcPUicWin2tDXVfaD_n0RqwbqM7VVGZzvseaQBm2CGJ9cZ24gmi8cLvz2cCRDipRhbBKQ1shnzgZtm82SyAfotAoyLkuD5fgTtQ/s640/B..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYCbHh9kkGxT_3s8CcNRs5aYufUuoNdMGyWWg5gGeQVm5EqyBlIadGknRas8mquJ9RJCfmTeUNU5r6ZRUYODrj_hZXWcPUicWin2tDXVfaD_n0RqwbqM7VVGZzvseaQBm2CGJ9cZ24gmi8cLvz2cCRDipRhbBKQ1shnzgZtm82SyAfotAoyLkuD5fgTtQ/w640-h360/B..jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim juga menolak seluruh Permohonan Restitusi Ganti Rugi sebesar Rp158 juta lebih yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Pemohon kepada suaminya, Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra selaku Termohon yang juga Terdakwa<br /><br />“Secara formal menerima Permohonan Restitusi Ganti Rugi dan menolak seluruhnya Permohonan Restitusi Ganti Rugi,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan dalam pertimbangan putusannya, terkait pendampingan hukum sudah diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kasal Nomor 1 tahun 2020 tentang Bantuan Hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut<br /><br />Namun faktanya yang terungkap dalam persidangan, bahwa pendampingan Hukum terhadap dr. Maedy Christiyani Bawolje bukan dari lingkungan TNI AL melainkan dari Kumdam V Brawijaya Malang dan dari Kantor Pencara lainnya<br /><br />Majelis Hakim juga menjelaskan dalam pertimbangan putusannya, terkait pemeriksaan kesehatan oleh Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje dan anak-anaknya ke Rumah Sakit yang ditentukannya, sementara dr. Maedy Christiyani Bawolje adalah berstatus PNS (Pegawai Negeri Spil) Atau ASN (Aparatur Negeri Spil), dan selain itu juga terdafar dalam tanggungan Terdakwa selaku Anggota TNI AL dan terdaftar dalam Kartu Keluarga TNI AL, dan Pemohon masih menerima gaji dari Terdakwa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkBHJ3Zc-qzevP9JGqQYk-SdZvWG2AG3lZXTbIOcNT7_Nf8gHx8z9p2vZWVp272-bBd7YjCJ8zByx0BgtLcvlueGkVtusYIzKqKyrjb-uam8ttkjRl_xfVHdXK9krXQIXBlQKOsKLB0zYlI8iCkzwkwdzvU7JJ_ktC31dHWPDLWcYiJcE9xoT8KwFbZdI/s1040/dilmil.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkBHJ3Zc-qzevP9JGqQYk-SdZvWG2AG3lZXTbIOcNT7_Nf8gHx8z9p2vZWVp272-bBd7YjCJ8zByx0BgtLcvlueGkVtusYIzKqKyrjb-uam8ttkjRl_xfVHdXK9krXQIXBlQKOsKLB0zYlI8iCkzwkwdzvU7JJ_ktC31dHWPDLWcYiJcE9xoT8KwFbZdI/w640-h360/dilmil.jpg" width="640" /></a></div>“Pemohon selain berstatus sebagai PNS, Pemohon juga masih berstatus istri sah dari Termohon dan anak-anak Pemohon juga tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas TNI AL. Pemohon dan anak-anak Pemohon masih menjadi tanggungan Termohon selaku anggota TNI AL dan berhak mendapatkan perawatan kesehatan baik perawatan medis maupun psikologi secara gratis dari Fasilitas kesehatan TNI AL,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH<br /><br />Hal inipun sudah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa saat membacakan Pledoinya yang menjelaskan, “Pemohon dan anak-anak juga memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Hukum dari Dinas TNI AL. Jika Pemohon memilih menggunakan jasa PH / Pengacara dari luar TNI AL maka hal tersebut sudah menjadi rekiso sendiri dan diluar tanggung jawab dari Termohon selalu anggota TNI AL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kasal Nomor 1 tahun 2020 tentang Bantuan Hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYL-PFNreoGv0TpW4Gd8Bj9_UDTsWP306SD2K00egvqxMVjC9TEjEcGqewhJHTYxDxcUyCC1f3uxSswlh3VgvFY0nIooLkp0QN-6uTpFXtzt9fAAZRMNQzxeZ_CxACfPn7g7CNovc7sT7QR_LtW0lRUqm0d1v7WmWOX0rMi-bYoSeiw48I0CSwy8rbZ0U/s1280/Odmil..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYL-PFNreoGv0TpW4Gd8Bj9_UDTsWP306SD2K00egvqxMVjC9TEjEcGqewhJHTYxDxcUyCC1f3uxSswlh3VgvFY0nIooLkp0QN-6uTpFXtzt9fAAZRMNQzxeZ_CxACfPn7g7CNovc7sT7QR_LtW0lRUqm0d1v7WmWOX0rMi-bYoSeiw48I0CSwy8rbZ0U/w640-h360/Odmil..jpg" width="640" /></a></div>Dalam Pledoinya, Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, “Hak dan kepentingan Pemohon sebagai Pelapor sudah diwadahi oleh Penyidik dari POM TNI AL dan kepentingannya diwakili oleh Oditur Militer selaku Penuntut  Umum. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mendapatkan pendampingan dari pihak lain. Dalam hal Pelapor merasa perlu mendapatkan pendampingan dari Pengacara atau Kuasa Hukum, Pemohon dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dari dinas TNI AL dan bebas memilih dari kantor Dinas Hukum TNI AL manapun yang berada di Surabaya. Hal ini karena Pemohon masih berstatus istri sah dari Termohon dan anak-anak Pemohon juga masuk dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas TNI AL. Dengan demikian Pemohon dan anak-anak juga memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Hukum dari Dinas TNI AL. Jika Pemohon memilih menggunakan jasa PH / Pengacara dari luar TNI AL maka hal tersebut sudah menjadi rekiso sendiri dan diluar tanggung jawab dari Termohon selalu anggota TNI AL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kasal Nomor 1 tahun 2020 tentang Bantuan Hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut”.<br /><br />Kemudian Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, “Dengan demikian Pemohon dan anak-anak Pemohon masih menjadi tanggungan Termohon selaku anggota TNI AL dan berhak mendapatkan perawatan kesehatan baik perawatan medis maupun psikologi secara gratis dari Fasilitas kesehatan TNI AL. Jika Pemohon memilih berobat di luar Fasilitas kesehatan TNI AL atau Fasilitas Kesehatan diluar rujukan, maka hal tersebut sudah menjadi resiko sendiri dan diluar tanggung jawab dari Termohon selalu anggota TNI AL”. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Sidang Perkara KDRT Di Dilmil III-12 Sby, Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Divonis 6 Bulan Penjara Dengan Percobaan 8 Bulan

“Dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Menolak Seluruh Permohonan Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje Terkait Restitusi Ganti...

»