BERITAKORUPSI.CO -
Di balik gemerlap janji kesejahteraan bagi kelompok masyarakat (pokmas), terselip praktik gelap yang telah lama menggerogoti integritas anggaran publik di Jawa Timur. Penahanan Bagus Wahyudiono, staf kepercayaan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 16 November 2026 bukanlah sekadar penangkapan biasa.
Ini adalah puncak gunung es dari sebuah skema korupsi yang terinstitusionalisasi, di mana istilah "uang ijon" dan "komitmen fee" dinormalisasi sebagai biaya wajib untuk mengakses dana negara. Kasus ini memaksa kita untuk menatap tajam ke dalam cermin tata kelola pemerintahan daerah: sejauh mana mekanisme pengawasan yang telah gagal, dan apakah hukum akan benar-benar tajam menjangkau para aktor intelektual di balik layar, atau hanya berhenti pada para pelaksana lapangan?
Fakta yang terungkap dalam penyidikan KPK sangat mencengangkan. Anwar Sadad, yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI, diduga mendapatkan jatah alokasi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim yang luar biasa besar, yakni mencapai Rp291,5 miliar untuk periode 2019–2022.
Namun, dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat tidak mengalir utuh. Terungkap adanya praktik pemotongan atau commitment fee sebesar 20 –25%. Dalam skema ini, pihak swasta atau kelompok masyarakat yang ingin mencairkan dana hibah diwajibkan menyetor "uang ijon" (pembayaran di muka) melalui perantara. Melalui stafnya, Bagus Wahyudiono, Anwar Sadad diduga menerima setoran uang ijon setidaknya sebesar Rp6,9 miliar. Dari aliran dana haram ini, Bagus sendiri diduga mengantongi fee pribadi sebesar Rp1,26 miliar.
Penggunaan istilah "uang ijon"yang secara tradisional merujuk pada eksploitasi hasil panen petani oleh tengkulak dalam konteks anggaran negara adalah sebuah distorsi yang mengerikan. Ini membuktikan bahwa akses terhadap anggaran publik telah dikomodifikasi. Korupsi tidak lagi terjadi secara insidental, melainkan telah berubah menjadi "biaya transaksi" wajib yang terstruktur, mirip dengan praktik mafia tanah atau premanisme, namun dilakukan oleh mereka yang memegang kuasa legislasi.
Penahanan Bagus Wahyudiono memunculkan pertanyaan kritis yang tak bisa diabaikan mengenai proporsionalitas dan keadilan penegakan hukum. Dalam hierarki kekuasaan dan birokrasi, seorang staf tidak mungkin memiliki kewenangan mutlak untuk menetapkan tarif commitment fee, mengancam pembatalan hibah, atau menjamin pencairan ratusan miliar rupiah tanpa restu dan instruksi dari principal-nya.
Di saat KPK dengan sigap menahan Bagus Wahyudiono, sikap yang ditunjukkan oleh Anwar Sadad justru sangat kontras. Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim ini tercatat beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK dengan berbagai alasan. Sikap non-kooperatif ini memunculkan kekhawatiran publik yang beralasan: apakah penahanan terhadap staf ini adalah bagian dari taktik "pemutusan rantai" (cut-off tactic)?
Ada risiko nyata bahwa figur staf dijadikan "kambing hitam" (fall guy) untuk memutus pertanggungjawaban hukum, sehingga pejabat utama dapat mengelak dengan dalih "tidak mengetahui tindakan bawahannya". KPK harus membuktikan bahwa hukum tidak tumpul ke atas. Penetapan tersangka terhadap staf tidak boleh mengaburkan posisi Anwar Sadad sebagai penerima manfaat utama (ultimate beneficiary) dan salah seorang aktor intelektual dari skema pemerasan anggaran ini.
Kasus ini tidak hanya menelanjangi keserokhan anggota legislatif, tetapi juga membongkar bobroknya tata kelola hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mekanisme pengajuan dan pencairan dana Pokir seharusnya melalui verifikasi ketat dari Inspektorat Daerah, Biro Hukum, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Fakta bahwa dana hibah bermasalah dengan potongan fiktif bisa mengalir deras selama empat tahun berturut-turut (2019-2022) menunjukkan adanya kolusi diam-diam (silent collusion). Pertanyaan besar pun muncul: Ke mana peran pengawasan internal Pemprov Jatim? Apakah ada pejabat eksekutif yang "diam-diam" menyetujui pencairan ini karena juga mendapatkan bagiannya, ataukah murni akibat kelalaian fatal yang berujung pada kerugian negara? KPK harus memperluas penyidikan dengan pendekatan follow the money untuk menjerat pihak-pihak di eksekutif yang memfasilitasi pencairan dana hibah yang tidak sesuai peruntukan ini.
Di balik angka-angka miliaran rupiah yang dipermainkan, ada dampak sosial yang nyata. Potongan 20–25% dari dana hibah, berarti program pemberdayaan masyarakat mulai dari kelompok tani, nelayan, hingga UMKM di Jawa Timur tidak berjalan optimal. Masyarakat yang seharusnya menerima manfaat penuh dari anggaran daerah justru menjadi korban "sunatan" anggaran oleh wakil mereka sendiri. Ini adalah pengkhianatan langsung terhadap amanat konstitusi dan kepercayaan publik.
Menghadapi skandal sebesar ini, publik dan masyarakat sipil menuntut langkah-langkah tegas:
KPK Harus Tegas dan Konsisten: KPK tidak boleh membiarkan Anwar Sadad maupun yang lainnya terus bermanis-manis menghindari pemeriksaan. Jika yang bersangkutan terus mangkir, KPK harus segera menetapkan status tersangka secara resmi dan tidak ragu menempuh paksa hukum, termasuk meminta bantuan penegak hukum lain untuk mengamankan sang pejabat.
Perluas Jaringan Tersangka: Penyidikan harus menyasar seluruh rantai pasok korupsi ini, termasuk pihak swasta yang menyetor uang ijon, serta pejabat eksekutif di Pemprov Jatim yang memproses pencairan hibah bermasalah tersebut.
Reformasi Total Sistem Hibah: Pemprov Jatim dan DPRD Jatim harus segera menghapus sistem pokir yang rawan kebocoran. Seluruh data penerima hibah, nilai alokasi, hingga proses verifikasinya harus dipublikasikan secara terbuka (open data) dalam portal yang dapat diakses publik untuk mencegah monopoli informasi dan praktik "uang ijon".
Kasus korupsi "uang ijon" hibah Pokir DPRD Jatim bukanlah sekadar penyimpangan administratif; ini adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak konstitusional masyarakat. Penahanan Bagus Wahyudiono adalah langkah progresif yang patut diapresiasi, namun ini belum cukup.
Ujian sebenarnya bagi integritas pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini adalah membuktikan bahwa hukum tidak pernah tebang pilih. Staf harus bertanggung jawab atas perannya, tetapi pejabat tinggi yang memegang kuasa, mengatur skema, dan menikmati buah manis dari korupsi ratusan miliar rupiah, harus dihukum seberat-beratnya. Rakyat Jawa Timur, dan seluruh Indonesia, tidak lagi mentolerir wakil rakyat yang bermental tengkulak. (Jen)

Posting Komentar
Tulias alamat email :