Sidang Perkara Korupsi Kredit Fiktif Rp255 juta : Dirut Perumda BPR Artha Praja Blitar dan Debitur Dituntut 2,6 Tahun Penjara

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwoEdXOU_9_kl-PkhNwH9bFf2pzeLj-n9Sa1p3TyyMgalU2-FdtqV9q8u6ZK3DTYHDgfTyhy-i7gJhlaOcEgSdUAOL_2RtPAeEyN17xvpoDrg1ZAAM3yPPia2kDv3IG1lIziF6Wu89r4wJ756LuQ6RPCEi5Fo7R1u36-6K0c3Sy4RWOENwufG-IYvdxfw/s1280/IMG20261102114827_01.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwoEdXOU_9_kl-PkhNwH9bFf2pzeLj-n9Sa1p3TyyMgalU2-FdtqV9q8u6ZK3DTYHDgfTyhy-i7gJhlaOcEgSdUAOL_2RtPAeEyN17xvpoDrg1ZAAM3yPPia2kDv3IG1lIziF6Wu89r4wJ756LuQ6RPCEi5Fo7R1u36-6K0c3Sy4RWOENwufG-IYvdxfw/w640-h360/IMG20261102114827_01.jpg" width="640" /></a><b style="font-size: 24px;">Korupsi Bukan masalah sedikit atau banyak tetapi  Uang Rakyat Jadi Korban: Pinjaman Tanpa Prosedur Dicairkan , Uang Hilang, Akibatnya BUMD Mengalami Kerugian</b></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></span></b><b><span style="font-size: 20px;">.CO  —</span></b></div></b><span style="font-size: 16px;"><div style="text-align: justify;"><span>Korupsi bukan masalah sedikit atau banyak tetapi uang rakyat yang menjadi korban: Pinjaman tanpa prosedur tetap dicairkan , uang hilang, akibatnya BUMD Mengalami Kerugian</span>. Itulah yang terjadi di Perusahaan Umam Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja (BPR Artha Praja) Kota Blitar hingga merugikan keuangan negara Cq. BPR Artha Praja) Kota Blitar Rp255 juta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><div style="text-align: justify;">Itulah sebabnya, JPU Kejari Kota Blitar menuntut dua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider pidana penjara masing-masing selama lima puluh hari dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp227,500 juta subsider pidana penjara masing-masing selama 2 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua terdakwa dimaksud adalah <b>Elya Dwi Admoko</b>  selalu Direktur Utama Perusahaan Umam Daerah (Dirut Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja (BPR Artha Praja) Kota Blitar dan <b>Dewi Mufarida</b> selaku Debitur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tuntutan itu dibacakan JPU diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Senin, 02 November 2026, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai <b>Ni Putu Sri Indayani, SH., MH</b> bersama  2 Hakim anggota yaitu <b>Athoillah, SH., MH</b> dan <b>Ibnu Abas Ali, SH., MH</b> masing-masing Hakim Ad Hoc serta dibantu Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri langsung oleh kedua terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum : <b>Drs. Sentot Yusuf Patrikha, SH. MH</b> untuk terdakwa Elya Dwi Admoko dan <b>Habibullah dan Rateh</b> dari <b>LBH YLKI</b> (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini bukan sekedar dilihat dari besar kecilnya kerugian keuangan negara tetapi uang rakyat yang hilang begitu saja akibat proses pemberian kredit yang tidak dijalankan sehingga Kejaksaan Negeri Kota Blitar melakukan proses hukum untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan kedua terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang menarik dari perkara ini adalah status salah satu terdakwa, yaki Dewi Mufarida yang saat ini berstatus terpidana 4 tahun penjara dalam perkara pidana umum yaitu penggelapan dan penipuan. Dewi Mufarida pun sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kota Blita</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam surat tuntutan yang dibacakan JPU di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Sini, 02 November 2026) disebutkan bahwa perbuatan terdakwa Elya Dwi Admoko dan terdakwa Dewi Mufarida (berkas perkara pentunutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 3 ini adalah pasal klasik korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan, jabatan yang merugikan keuangan negara, yang kini dikombinasikan dengan ketentuan KUHP baru</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>LATAR BELAKANG KASUS</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Perkara ini bermula pada tahun 2022, ketika Dewi Mufarida mengajukan permohonan kredit modal kerja kepada BPR Artha Praja Blitar. Rencananya, ia mengajukan pinjaman senilai Rp500 juta, namun pada tahap pertama yang dicairkan adalah Rp255 juta.</div><div style="text-align: justify;">Kredit tersebut dirancang dengan skema pembayaran bunga selama 6 bulan dan pelunasan pokok pinjaman pada bulan ke-7 — yang dikenal sebagai kredit musiman. Namun kenyataannya, sejak pencairan, pinjaman itu justru macet total. Tidak ada pembayaran angsuran pokok maupun bunga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang lebih mencurigakan adalah dana yang dicairkan ternyata tidak digunakan untuk modal kerja usaha, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Proses pengajuan hingga pencairan pun diduga melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Elya Dwi Admoko selaku Direktur Utama BPR Artha Praja saat itu diduga menabrak aturan demi memuluskan permohonan kredit tersebut, padahal analisis kelayakan dan persyaratan jaminan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun yang menjadi pertanyaan adalah: Pakah hanya Elya Dwi Admoko yang berperan dari awal proses permohonan hingga pencairan kredit? Atau melibatkan pegawai BPR Artha Praja?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah pegawai BPR Artha Praja yang terlibat hanya menjalankan perintah tetapi punya kewenangan menolak atau meloloskan permohonan kredit itu? Apakah alasan menjalankan perintah tetapi punya kewenangan lalu lolos dari pertanggungjawaban hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>MODUS OPERANDI & FAKTA SIDANG</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Dari rangkaian penyidikan hingga persidangan, terungkap fakta-fakta mencolok:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengajuan tidak wajar: Debitur mengajukan Rp500 juta, namun hanya Rp255 juta yang dicairkan — dan itu pun tanpa analisis kelayakan yang memadai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelanggaran prosedur: Direktur Utama selaku pimpinan justru mempermudah dan memuluskan pencairan, padahal berkas dan jaminan tidak memenuhi syarat standar perbankan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyalahgunaan dana: Uang yang diterima tidak dipakai untuk modal kerja usaha, melainkan dialihkan untuk kebutuhan pribadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kredit macet sejak awal: Tidak ada satu pun angsuran — baik pokok maupun bunga — yang dibayarkan, sehingga kerugian negara terjadi seketika.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rencana pencairan lebih besar: Terungkap bahwa ini baru tahap pertama. Jika tidak segera terendus, debitur berencana mengajukan pencairan tahap kedua sehingga total mencapai Rp500 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh BUMD di Jawa Timur. Dana rakyat yang dititipkan kepada pengurus BPR atau Bank milik Daerah bukanlah uang yang bisa dicairkan semata-mata atas dasar kepercayaan atau hubungan pribadi. Setiap pencairan wajib melalui prosedur ketat, analisis mendalam, dan pengawasan berlapis serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian perbankan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Persidangan ini tak lama lagi akan berakhir. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya akan membacakan putusan (vonis) terhadap kedua terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan serta keyakinannya setelah kedua terdakwa menyampaikan Pledoi atau Pembelaan baik sendiri maupun melalui Tim Advokat-nya masing-masing. (Jen)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Kredit Fiktif Rp255 juta : Dirut Perumda BPR Artha Praja Blitar dan Debitur Dituntut 2,6 Tahun Penjara

Korupsi Bukan masalah sedikit atau banyak tetapi  Uang Rakyat Jadi Korban: Pinjaman Tanpa Prosedur Dicairkan , Uang Hilang, Akibatnya BUMD M...

»

Wanita Dibalik Skandal Korupsi Pungli Dinas ESDM Jatim Rp4,049 M: Benarkah Rara Fredirica Ada, atau Hanya Sosok Misterius?

<div style="text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8oCJzD887rMBXZt9icDL0BAopYh1e7mHMRvupZvJi1RHZ2LPiDvaUAPYgMZ5xY7Q9bUg2n625Hv6YRukt9szQTZStVeGuDZzC88yUrIe0A5XnZ4zCibpzNmoh-4bF2xc2UzkGRkB4TZ1WLuVDahxNadMGaGbmoZD1-WH1FIRgfymbt-YZ_638IZvDHPg/s720/Screenshot_2026-11-01-16-42-44-51_2d252a44e6e534ccbd63390e38373cbd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="389" data-original-width="720" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8oCJzD887rMBXZt9icDL0BAopYh1e7mHMRvupZvJi1RHZ2LPiDvaUAPYgMZ5xY7Q9bUg2n625Hv6YRukt9szQTZStVeGuDZzC88yUrIe0A5XnZ4zCibpzNmoh-4bF2xc2UzkGRkB4TZ1WLuVDahxNadMGaGbmoZD1-WH1FIRgfymbt-YZ_638IZvDHPg/w640-h346/Screenshot_2026-11-01-16-42-44-51_2d252a44e6e534ccbd63390e38373cbd.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Gbr Ilustrasi </span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></div><div style="text-align: justify;">"<i>Laki-laki semakin kaya semakin nakal, perempuan semakin nakal semakin kaya.</i>"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kalimat sinis diatas seringkali terdengar di kalangan masyarakat belakangan ini seolah jadi kutukan yang sulit dibantah. Terkadang masyarakat dibuat geleng-geleng kepala melihat bagaimana jabatan dan kekuasaan sering kali berujung pada ruang tahanan. Dan menariknya, dalam beberapa kasus korupsi besar yang terungkap di persidangan, sosok perempuan sering kali menjadi "jembatan" atau penerima akhir dari aliran dana haram tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebut saja Fujika Cena Oktavia yang terseret dalam kasus korupsi uang ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim. Ada juga Indah Bekti Pertiwi dalam kasus OTT KPK di Ponorogo, serta Siti Ulfah Syah (Ulfa) dalam kasus OTT KPK di Kota Madiun. Kini, panggung korupsi di Jawa Timur kembali menyita perhatian publik dengan nama yang terdengar elegan namun penuh teka-teki: <b>Rara Fredirica</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namanya berkumandang di ruang sidang, terseret dalam skandal pungli (pungutan liar) berkedok percepatan pengurusan surat izin pertambangan (SIP) di Dinas ESDM Jatim yang nilainya mencapai Rp4,049 Miliar. Tapi, semakin dalam menelusuri kasus ini, semakin besar pula pertanyaan yang muncul: <i>Siapa sebenarnya Rara Fredirica? Apakah dia benar-benar ada, atau hanya "hantu" yang diciptakan untuk menutupi aliran dana yang sesungguhnya?</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Kesaksian Roy Haryono dan "Wanita Spesial"</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Untuk memahami misteri ini, kita harus melihat ke belakang, ke ruang sidang perkara korupsi yang menjerat Aris Mukiyono, Kepala Dinas ESDM Jatim Periode 1024-2026. Dalam kasus ini, Aris tidak bekerja sendirian. Ia memiliki orang kepercayaan bernama Roy Haryono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tugas Roy cukup "spesial", yakni mencari dan menerima uang suap dari para pengusaha tambang yang ingin urusan SIP-nya dipercepat oleh Dinas ESDM Jatim. Selain itu, Roy juga dipercaya mengelola bisnis sejenis rumah makan di beberapa kota di Jawa Timur. Modus ini  sudah berjalan sejak 2024 hingga 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di hadapan Majelis Hakim, Roy memberikan pengakuan yang bikin heboh. Ia menyebut bahwa Rara Fredirica adalah "wanita spesial" bagi Aris Mukiyono. Atas perintah Aris, Roy mengaku telah mentransfer uang yang diduga dari hasil pungli tersebut ke rekening atas nama Rara Fredirica.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bukan sekali dua kali. Roy mencatat ada <b>120 kali transfer</b> yang ia lakukan ke rekening Rara, dengan total nilai yang fantastis, yakni <b>Rp665 juta</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Logikanya, jika Rara adalah penerima utama atau penampung dana "uang dingin" dari sang Kepala Dinas, maka ia adalah kunci untuk membongkar ke mana sisa dari total uang pungli Rp4,049 Miliar itu mengalir. Rara seharusnya menjadi saksi mahkota atau setidaknya tersangka yang segera dimintai keterangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Plot Twist: Sosok yang Tak Beralamat</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Namun, di sinilah letak kejanggalan yang membuat publik dan pengamat hukum alisnya berkerut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan pemeriksaan Rara Fredirica, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru memberikan pernyataan yang bikin <i>plot twist</i>. Menurut JPU, nama Rara Fredirica <b>belum pernah diperiksa sama sekali</b>. Alasannya klasik namun sangat mencurigakan: <i>alamatnya tidak ditemukan.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;">Masyarakat tentu tidak bodoh. Di era digital dan sistem perbankan yang serba ketat seperti sekarang, di mana pembukaan rekening Bank saja đòi hỏi (membutuhkan) verifikasi KTP, biometrik, dan alamat yang jelas, bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki rekening Bank, menerima 120 kali transfer senilai ratusan juta rupiah, lalu tiba-tiba "menghilang" tanpa jejak alamat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah Rara Fredirica benar-benar wanita daging dan darah yang kini sedang bersembunyi? Atau jangan-jangan, nama Rara Fredirica hanyalah "karung tinju" atau sosok fiktif yang dilemparkan ke ruang sidang untuk mengaburkan jejak aliran dana yang sesungguhnya? Jika alamatnya tidak ditemukan oleh aparat penegak hukum, lalu dari mana aparat mengetahui bahwa orang itu bernama Rara Fredirica? Bukankah jejak digital dan rekening Bank pasti meninggalkan data pemilik yang valid? Bukankah Roy Haryono dan Aris Mukiyono dapat menunjukkan dimana Rara tinggal?</div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Benang Kusut yang Harus Diurai</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Kasus ini tidak bisa hanya berhenti pada vonis terhadap Aris Mukiyono dan dua terdakwa lainnya. Publik di Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya, berhak tahu ke mana perginya uang rakyat dan pengusaha yang diperas lewat izin pertambangan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika Rara Fredirica adalah sosok nyata, aparat harus bekerja lebih keras melacaknya melalui jejak perbankan, bukan sekadar alasan "alamat tidak ditemukan". Namun, jika Rara Fredirica ternyata hanya nama yang "dipinjam" atau direkayasa untuk menutupi pihak-pihak lain yang lebih berkuasa, maka ini adalah bentuk penghinaan terhadap keadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Pertanyaan Kritis untuk Penegak Hukum dan Publik</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Menanggapi anomali dalam kasus ini, berikut adalah beberapa pertanyaan kritis yang wajib dijawab oleh Kejaksaan, maupun Majelis Hakim:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. ​<b>Bagaimana mungkin rekening Bank atas nama Rara Fredirica bisa dibuat dan aktif menerima 120 kali transfer, jika alamat dan identitas aslinya tidak bisa dilacak oleh aparat penegak hukum?</b> Apakah ada indikasi <i>fraud</i> (kecurangan) perbankan atau penggunaan identitas orang lain (pinjam nama)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. <b>Ke mana perginya sisa uang pungli sebesar Rp3,384 Miliar?</b> (Total pungli Rp4,049 M dikurangi Rp665 Juta yang diklaim masuk ke Rara). Apakah sisa uang sebesar itu hanya dinikmati terdakwa Aris Mukiyono Selaku Kepala Dinas ESDM Jawa Timur atau menguap begitu saja, atau ada "pemangsa" lain yang lebih besar yang sedang dilindungi oleh sosok misterius?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. <b>Mengapa JPU maupun Majelis Hakim tidak memaksa penyidik untuk menelusuri data KYC (Know Your Customer) di Bank?</b> Data rekening Bank pasti mencantumkan nomor telepon, alamat domisili saat pembukaan rekening, hingga riwayat IP address atau lokasi ATM saat transfer dilakukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengapa penelusuran hanya berhenti pada "alamat tidak ditemukan"?</div><div style="text-align: justify;">1. <b>Apakah ada kemungkinan nama "Rara Fredirica" adalah skenario pengalihan isu (diversion)?</b> Apakah sosok ini sengaja "dihadirkan" di ruang sidang untuk menutupi keterlibatan oknum-oknum elit atau broker pertambangan yang sebenarnya menikmati hasil pungli tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. <b>Bagaimana dengan perlindungan saksi dan korban?</b> Jika Rara Fredirica memang ada dan merupakan "wanita spesial" Aris, mengapa negara terkesan lepas tangan dan tidak segera menjemputnya untuk diperiksa, padahal ia memegang kunci dari aliran dana korupsi di Dinas ESDM Jawa Timur?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Hingga pertanyaan-pertanyaan ini terjawab, nama Rara Fredirica akan terus menjadi bayang-bayang. Sebuah misteri di balik meja hijau yang membuktikan bahwa dalam kasus korupsi, terkadang "hantu" yang paling menakutkan bukanlah mereka yang tertangkap tangan, melainkan mereka yang namanya disebut-sebut, namun tak pernah bisa ditemukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <i><div style="text-align: justify;"><i>Catatan Editor: Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel berita ini tanpa izin tertulis dari redaksi.</i></div></i></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Wanita Dibalik Skandal Korupsi Pungli Dinas ESDM Jatim Rp4,049 M: Benarkah Rara Fredirica Ada, atau Hanya Sosok Misterius?

Gbr Ilustrasi  BERITA KORUPSI .CO - " Laki-laki semakin kaya semakin nakal, perempuan semakin nakal semakin kaya. " Kalimat sinis ...

»