Publik Menang: PTUN Menolak Keberatan Kemenkeu, Hasil Audit BPKP Terkait JKN-BPJS Kesehatan Adalah Terbuka Untuk Publik

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwQg0cWiyHcLO7of7A1ulNbA-fkCd8_EXbU_Z7-aFmB082n7eQNfD5f9NOQ0XeMWgq3M0mbY5a8mgZ3oLlI0b_1llSkUhnORzg3EziOsCe1RMIYKy7CVFTVrnllTAn9yqVSbpTwUs0mAKPjh-jBavZwNEhf7apm3-WTarVhIvDgcdOpO_yWP3D54t8yYo/s750/ICW%20menang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="750" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwQg0cWiyHcLO7of7A1ulNbA-fkCd8_EXbU_Z7-aFmB082n7eQNfD5f9NOQ0XeMWgq3M0mbY5a8mgZ3oLlI0b_1llSkUhnORzg3EziOsCe1RMIYKy7CVFTVrnllTAn9yqVSbpTwUs0mAKPjh-jBavZwNEhf7apm3-WTarVhIvDgcdOpO_yWP3D54t8yYo/w640-h392/ICW%20menang.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Jalan panjang yang dilalui Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan keterbukaan informasi publik hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akhirnya berbuah manis dengan ditolaknya keberatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa, 8 Juni 2023<br /><br />Majelis Hakim PTUN dalam putusannya mengatakan sependapat dengan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menilai bahwa hasil audit BPKP tersebut merupakan informasi terbuka untuk publik. Hal ini disampaikan oleh ICW dalam rilisnya pada Kamis, 22 Juni 2023<br /><br />Dalam rilisnya disampaikan bahwa Majelis Hakim PTUN yang membacakan putusannya pada hari Kamis, 22 Juni 2023 menyatakan bahwa dalil-dalil keberatan Kementerian Keuangan atas putusan KIP yang memenangkan ICW tidak bersifat esensial. Sebab, majelis KIP telah mempertimbangkan bahwa informasi hasil audit BPKP atas program JKN adalah informasi yang dikecualikan, tapi sudah habis jangka waktu pengecualiannya. Dengan demikian, informasi yang tadinya dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan tersebut saat ini sudah semestinya dikategorikan sebagai informasi terbuka.<br /><br />Putusan tersebut didasarkan pada:<br />1. Pasal 2 ayat (2) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;<br /> <br />2. Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pengecualian atas informasi yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional bersifat tidak bersifat permanen;<br /><br />3. Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan apabila telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi yang dapat diakses publik.<br /><br />Sebagai pemohon informasi yang menilai bahwa informasi ini penting diketahui publik demi pengawalan pembenahan penyelenggaraan JKN, ICW sangat mengapresiasi putusan hakim PTUN yang sejalan dengan putusan KIP. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa badan publik tidak boleh sewenang-wenang dalam mengecualikan sebuah informasi. Pengecualian informasi mempunyai jangka waktu yang semestinya tidak diperpanjang secara terus menerus.<br /><br />Informasi hasil audit BPKP atas JKN yang ICW mohon telah habis jangka waktu pengecualiannya pada 31 Desember 2020. Hal inilah yang membuat hakim KIP dan PTUN menilai informasi tersebut  sebagai informasi publik. Masa waktu yang jelas mengenai pengecualian informasi juga dinilai hakim PTUN penting untuk menjamin kepastian hukum mengenai kapan publik dapat mengakses informasi tersebut. Hal itu juga untuk mencegah upaya untuk menjadikan pengecualian informasi menjadi permanen dan berakibat pada hilangnya hak publik atas informasi dimaksud.<br /><br />Meski pada sengketa sebelumnya, yaitu antara peneliti ICW Egi Primayoga dengan BPKP, PTUN dan Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa hasil audit BPKP adalah informasi yang dikecualikan, hakim PTUN sepakat dengan ICW bahwa esensi masalah hukum pada dua sengketa tersebut berbeda. Sengketa antara ICW dengan Kemenkeu saat ini berkaitan dengan informasi berupa hasil audit BPKP terkait program JKN sebagai informasi yang dikecualikan, tetapi telah berakhir jangka waktu pengecualiannya. Sedangkan dalam putusan sengketa sebelumnya, esensinya lebih kepada klasifikasi informasi hasil audit BPKP terkait program JKN sebagai informasi yang dikecualikan.<br /><br />Atas putusan ini, ICW menyatakan:<br />Mendesak Kementerian Keuangan untuk segera membuka hasil audit BPKP atas JKN dan menyudahi sengketa informasi ini tanpa melakukan langkah lanjutan berupa keberatan ke Mahkamah Agung. Apabila Kementerian Keuangan masih bersikukuh menutup informasi, Kementerian Keuangan patut dipandang sebagai badan publik yang menghambat hak publik untuk mendapat informasi demi pengawalan JKN yang lebih baik.<br /><br />Mengapresiasi putusan PTUN No. 47/G/KI/2023/PTUN.JKT yang menguatkan putusan KIP No. 016/VII/KIP-PS-A/2020 dan berpihak pada ICW dengan menyebut bahwa informasi hasil audit BPKP atas program JKN adalah informasi yang tidak lagi dikecualikan (terbuka).<br /><br />Keterbukaan informasi hasil audit JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini dapat menjadi amunisi baru bagi publik untuk mengawal pembenahan penyelenggaraan JKN. Patut diingat bahwa hingga saat ini, penyelenggaraan JKN masih diselimuti sejumlah persoalan. Oleh karena itu, selain terus mendesak Kementerian Keuangan untuk terus membuka informasi hasil audit, ICW juga mengajak publik untuk bersama-sama mengawal pembenahan pelayanan JKN. (*)<br />Sumber : ICW <br /></div>

News Opini Pemerintahan Perdata Regional Publik Menang: PTUN Menolak Keberatan Kemenkeu, Hasil Audit BPKP Terkait JKN-BPJS Kesehatan Adalah Terbuka Untuk Publik

BERITA KORUPSI .CO - Jalan panjang yang dilalui Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan keterbukaan informasi publik hasil audit ...

»

“Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmA0BNQmvZFUnSHWP9mTworEYKRjrjTZQdSqbD42z8vUyrG_fMTpLX9W4g_8CzUlTxpf_9fDecq1aISh2VnUJSGR_jz5LVkpcDMsJGzWBDdpjiwGV1V8A8ovmHtO4ocjMKkMOOYVYd1x7Kch4nqdnsxhGC8REX48OyDwuywhwNbXvmgyP786_dP02Y/s1000/C.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmA0BNQmvZFUnSHWP9mTworEYKRjrjTZQdSqbD42z8vUyrG_fMTpLX9W4g_8CzUlTxpf_9fDecq1aISh2VnUJSGR_jz5LVkpcDMsJGzWBDdpjiwGV1V8A8ovmHtO4ocjMKkMOOYVYd1x7Kch4nqdnsxhGC8REX48OyDwuywhwNbXvmgyP786_dP02Y/w448-h640/C.jpg" width="448" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><div style="text-align: justify;">Kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kuat semakin tinggi serta menghadapi tantangan yang serius ditengah mencuatnya kasus korupsi yang menjerat sejumlah aparatur pengadilan.<br /><br />Temuan Global Corruption Barometer 2020 yang dirilis oleh Transparency International, menunjukkan 34% warga Indonesia masih membayar suap ke pengadilan sepanjang tahun 2019 dan 2020. Terbaru, hasil Rule of Law Index yang diluncurkan World Justice Project (WJP ROL 2022)<br /><br />Salah satu dari indeks komposit dari Corruption Perception Index menunjukkan bahwa faktor civil justice di Indonesia, satu faktor yang secara umum terkait dengan pengadilan, masih jauh berada di bawah skor rata-rata global dan regional. Berkaitan dengan isu integritas yang menjadi persoalan penegak hukum, berdasarkan data dari survei nasional Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2022, </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Setidaknya tercatat sejumlah temuan penting terkait dengan kinerja pengadilan dan risiko korupsi di lembaga tersebut. Sejumlah temuan dalam survei ini, mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih menjadi perhatian utama dalam agenda reformasi peradilan.<br /><br />Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA 1/2020) diharapkan dapat menekan angka kasus korupsi melalui efek jera yang ditimbulkan. Selain itu, ruang disparitas dalam penjatuhan pidana atas korupsi yang karakternya sama/serupa beralasan untuk dapat dipersempit. PERMA 1/2020 yang telah diundangkan pada 24 Juli 2020 ini, tentu layak diukur keberhasilannya. <br /><br />Sebagai bentuk dukungan untuk lembaga peradilan yang lebih baik dan berintegritas, Transparency International Indonesia bersama Pusat Studi Antikorupsi dan Kebijakan Hukum Podana (FH UNAIR) menggagas Sarasehan Koalisi Pemantau Peradilan dan Focus Group Discussion “Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", yang dilakukan pada, senin 15 Mei 2023 di Surabaya. <br /><br />Hadir dalam pertemuan ini, jaringan masyarakat sipil, akademisi dari fakultas hukum di surabaya, organisasi profesi advokat, dan jaringan jurnalis. (*)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor “Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

BERITA KORUPSI .CO - Kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kuat semakin tinggi serta menghadapi tantangan yang serius ditengah mencuatny...

»

Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam kasus ini, Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi (staf Sahat Tua Simanjuntak) akan segera menyusul untuk di adili. Dan kasus inipun bisa jadi akan menyeret beberapa Koordinator Pokmas Di Beberapa Kabupaten Kota Di Jawa Timur termasuk para anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024#</span></h3></div><div dir="auto"><div dir="auto"><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVQVoLGfIlA96CQJc95z6rS-n6rpAxzIHKUvT5GQ53lc4sUeM8rPBOfNQ9Dgr5iPaiFL0ZlRNaCflkXHWegm5i62CrAYEB3FdaqQ6HJd-tDv7jLrLE02A19-69f7YrKVXQwsvHtjq5alk3MRqCrXFFT2biwTqIhuyNfFv_02FR23K2bbD_im-PotFp/s4160/IMG20230307105603.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVQVoLGfIlA96CQJc95z6rS-n6rpAxzIHKUvT5GQ53lc4sUeM8rPBOfNQ9Dgr5iPaiFL0ZlRNaCflkXHWegm5i62CrAYEB3FdaqQ6HJd-tDv7jLrLE02A19-69f7YrKVXQwsvHtjq5alk3MRqCrXFFT2biwTqIhuyNfFv_02FR23K2bbD_im-PotFp/w640-h288/IMG20230307105603.jpg" width="640" /></a></div></b></span><span style="font-size: small;"><b style="border: 0px none; color: #333333; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">BERITA<span style="border: 0px none; color: red; font-family: inherit; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-language-override: inherit; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Suhermanto dkk </span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 07 Maret 2023, menyeret dua Terdakwa Korupsi suap "uang ijon" hibah APBD Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sebesar 1 miliar rupiah terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  </span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim </span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: left;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><span style="background-color: white;">Kedua Terdakwa tersebut adalah </span></span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Yang tertangkap tangan KPK pada saat itu (</span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Rabu, 14 Desember 2022), s</span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">ain kedua Terdakwa (</span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi), KPK juga turut meringkus Sahat Tua P. Simanjuntak dan </span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak). Namun kedua Tersangka (Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi) belum disidangkan saat ini karena masih menunggu proses dari lembaga Anti Rasuah itu</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Kasus yang menyeret Abdul Hamid, Ilham Wahyudi, Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi kelingkaran hitam kasus Korupsi berawal pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB. </span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Saat itu, penyidik lembaga anti rasuah menringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi setelah menyerahkan uang sebesar 1 miliar dari 2 miliar rupiah terhadap Wakil DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak) adalah sebagai ijon (uang muka) pengalokasian dana hibah APBD Pemprov Jatim untuk Pokmas tahun 2023 dan tahun 2024</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSGIQOGqYm4G5hun79zZ4SA_JerjFL6iF4emcm7jQnOD_hh2aaO-OjhM2tjw4368BLe7yK9luWWUFFM5clEyujSwVfSaidFIUa95x5ceEhWFq_FmZAGgWtQTBsTg6YKnlBV7xeOKxTK0JWCd5ts9qE8fCV7E-UYY2CH3yv9Imdzm4L1zVadYHNzQ_y/s4160/IMG20230307095122.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSGIQOGqYm4G5hun79zZ4SA_JerjFL6iF4emcm7jQnOD_hh2aaO-OjhM2tjw4368BLe7yK9luWWUFFM5clEyujSwVfSaidFIUa95x5ceEhWFq_FmZAGgWtQTBsTg6YKnlBV7xeOKxTK0JWCd5ts9qE8fCV7E-UYY2CH3yv9Imdzm4L1zVadYHNzQ_y/w640-h288/IMG20230307095122.jpg" width="640" /></a></div></span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Nah, ternyata, dana hibah yang disalurkan Sahat Tua P Simanjuntak bukan hanya ke Pokmas di Kabupaten Samping namun ke beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur.</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Selain itu, penyaluran dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 - 2022 (dan 2023 - 2024) juga bukan hanya Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024, melainkan seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Dan kasus inipun sepertinya tidak berhenti sampe disini, melainkan bisa jadi akan menyeret beberapa Koordinator Pokmas di beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur termasuk anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024. Hal ini seperti yang disampaikan oleh JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 07 Maret 2023</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">"Bisa jadi ada pengembangan, ikuti aja persidangan," ucap JPU KPK Arif Suhermanto</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Abdul Hamid kepada Sahat Simanjuntak adalah sebagai Ijon atas penyaluran dana hibah setiap tahun</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><span style="background-color: white;">"Pemberian ijon tahun 2019 untuk dana hibah tahun 2020. Pemberian ijon tahun 2020 untuk hibah tahun 2021. Pemberian ijon tahun 2021 untuk dana hibah tahun 2022. Pemberian ijon tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023. Jadi lebih dulu diberikan ijon. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023," kata JPU KPK Arif Suhermanto </span></span></div><div dir="auto"><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi kelingkaran hitam kasus Korupsi berawal pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB. Saat itu, penyidik lembaga anti rasuah menringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi setelah menyerahkan uang sebesar 1 miliar dari 2 miliar rupiah terhadap Wakil DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak) adalah sebagai ijon (uang muka) pengalokasian dana hibah APBD Pemprov Jatim untuk Pokmas tahun 2023 dan tahun 2024</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivIwaGgxNRuUk_RKAwGZLMogdpNtrnHH7fIR1YR4UATUXggrkW-culIRnjdSnkGcJSmVADfzqfEzsGIuPxgYDmULzDPQx3YM0Wm20dZ-QGnQgC9AejOzRt4aoLdhZtj6tfUPuFk0QpU9T6AroV3VWvnYn010BUSjWCrDITfqkqBOAMPcwbnEnBaTTk/s4160/IMG20230307102339.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivIwaGgxNRuUk_RKAwGZLMogdpNtrnHH7fIR1YR4UATUXggrkW-culIRnjdSnkGcJSmVADfzqfEzsGIuPxgYDmULzDPQx3YM0Wm20dZ-QGnQgC9AejOzRt4aoLdhZtj6tfUPuFk0QpU9T6AroV3VWvnYn010BUSjWCrDITfqkqBOAMPcwbnEnBaTTk/w640-h288/IMG20230307102339.jpg" width="640" /></a></div></span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Itulah sebabnya, KPK tidak hanya meringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyud melainkan juga meringkus Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi. Dan keempatnya pun langsung di jembloskan ke rumah tahanan negara (rutan) gedung merah putih milik KPK.</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Nah, ternyata kasus inipun berbuntut panjang. Karena selain KPK menggeledah dan menyita dokumen atau barang bukti dari beberapa tempat di Jawa Timur, juga memeriksa beberapa pejabat, diantaranya Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019 - 2023 Kusnadi, S.H., M.Hum, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Sekda Provinsi Jatim Wahid Wahyudi serta anggota DPRD Provinsi Jatim</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Kasus ini sepertinya tak jauh beda dengan kasus Korupsi dana hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277,6 milyiar yang hingga saat ini meninggalkan masih misteri sejak meninggalnya Alm. Fathorrasjid mantan Ketua DPRD Jatim pada November 2017 dan Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo atau dr. Bagus di Lapas Porong, Sidoarjo dengan “mengeluarkan cairan bercampur darah dari mulutnya” pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Padahal, sekitar tahun 2016, setelah  mantan Ketua DPRD Jatim (almarhum) Fathorrasjid yang juga salah satu mantan terpidana sekaligus saksi kunci dalam kasus Mega Korupsi P2SEM sebesar Rp277.6 miliyar ini keluar dari penjara, sudah membeberkan data dan menyerahkannya ke penyidik Kejati Jatim, terkait adanya keterlibatan pihak-pihak lain.</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Sebelum dr. Bagus menghembuskan nafas di Lapas porong, sudah memberikan keterangan di penyidik Kejati Jatim terkait keterilibatan sejumlah anggota DPRD Jatim. Dan bahkan pada tanggal 20 Juli 2018, Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim yang saat itu dijabat Didik Farkhan Alisyahdi kepada beritakorupsi.co mengatakan, sudah mengantongi nama-nama calon terangka.</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQyplZDJ_cnHJTx-4A9Ty-ogxfCc7B8uW0Awv0ht9jkhnDnii98AercRauzp0e2mtmQAJpXdmZ5We08BDWZL9fSRNsaVx5AHb5Oav-X2Dt-ZThkcm9xtcNLDe1BRjx485rcJ6J2Kw34Pn9b0GEExwzb_96_1NV3PE-2RfMLNqATMq6tvqMTSFe7muU/s4160/IMG20230307095150.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQyplZDJ_cnHJTx-4A9Ty-ogxfCc7B8uW0Awv0ht9jkhnDnii98AercRauzp0e2mtmQAJpXdmZ5We08BDWZL9fSRNsaVx5AHb5Oav-X2Dt-ZThkcm9xtcNLDe1BRjx485rcJ6J2Kw34Pn9b0GEExwzb_96_1NV3PE-2RfMLNqATMq6tvqMTSFe7muU/w640-h288/IMG20230307095150.jpg" width="640" /></a></div></span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Anehnya, hingga setahun berselang, tepatnya 21 Mei 2019, calon Tersangka yang dikatakan Didik Farkhan Alisyahdi “sudah mengantongi nama-nama calon tersangka”, tak juga dikeluarkan dari ‘kantongnya’ belum juga dikeluarkan dari kantongnya dengan berasalan bahwa dr. Bagus sudah meninggal</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">“Masih penyidikan, ada calon tersangka. Masalahnya saksi dokter Bagus sudah meninggal,” kata Didik</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Yang lebih anehnya lagi adalah, hingga Didik Farkhan Alisyahdi naik jabatan baru di Kajaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Kepala Pusat Daskrimti (Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, calon tersangka yang dikatakannyapun “hilang”.</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Lalu apakah kasus danah hibah APBD Jatim yang menyeret Sahat Tua Parulian Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang tertangka tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 lalu akan “bernasib sama dengan kasus Mega Korupsi dana hiba P2SEM tahun 2008 sebesar Rp277.6 miliyar”????. (Jnt)</span></div></span></div></div></div></div></div>

News Opini Pemerintahan Tipikor Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili

#Dalam kasus ini, Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi (staf Sahat Tua Simanjuntak) akan segera menyusul untuk di adili. Dan kasus in...

»

Akan Adakah Tersangka Baru Terkait OTT Wakil Ketua DPRD Jatim?

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbroEN-OzSnPuxUpRE181jKrRfYXgR6cnaExGPD6Blb3uqEekbE_gRyhFYC5dEsylOOB5StIoycqRa3gXpxDi0LTf_cpEZjF_rLUmz74_ypSe05QDBzbMLblT0WEij4sx7Cw8XNwdeVOUussx2HG-zvg2xbmQmiQDKkmTxDC18Utzc8PBMJsBHypD7/s400/kpk%20ri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="399" data-original-width="400" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbroEN-OzSnPuxUpRE181jKrRfYXgR6cnaExGPD6Blb3uqEekbE_gRyhFYC5dEsylOOB5StIoycqRa3gXpxDi0LTf_cpEZjF_rLUmz74_ypSe05QDBzbMLblT0WEij4sx7Cw8XNwdeVOUussx2HG-zvg2xbmQmiQDKkmTxDC18Utzc8PBMJsBHypD7/w640-h638/kpk%20ri.jpg" width="640" /></a></div><b style="font-family: sans-serif;"><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Akan adakah tersangka baru dalam kegiatan Tangkap Tangan atau OTT (operasi tangkap tangan) KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wib lalu?</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Pertanyaan inilah yang terlontar dari berbagai kalangan masyarakat Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya terkait penyidik lembaga Antirasuah ini menggeledah dan mengamankan dokumen dan barang bukti dari beberapa Kantor Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 22 Desember 2022. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Beragam komentar masyarakat pun bermunculan terkait OTT KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak dan tiga orang lainnya dengan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp1 miliar</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Duit sebesar Rp1 miliar yang diterima Sahat P. Simanjuntak <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">melalui Staf Ahlinya, Rusdi dari Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas dengan perantara Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas sebagai uang muka (ijon) pengalokasian dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">Komentar masyarakat pun bukan tidak beralasan, mengingat penjelasan KPK atas duit yang diterima Tersangka Sahat Tua  P.. Simanjuntak adalah uang muka (ijon) </span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">pengalokasian dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">Pertanyaannya adalah, apakah pengelolaan dana hibah untuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) di Jawa Timur adalah kewenangan DPRD atau pemerintah Provinsi Jawa Timur?. Apakah pengelolaan dana hibah hanya ditangani oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak atau masing-masing anggota termasuk Ketua DPRD juga kebagian?</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada intervensi dari DPRD Jatim terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan dan penyaluran dana hibah ke Pokmasa atau organisasi masyarakat di Jawa Timur? Dan sejauh mana pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur terhadap pengelolaan dan penyaluran dana hibah APBD Pemprov Jatim?</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Sementara Kantor Kepala Dinas yang di gledah penyidik KPK pada Kamis, 22 Desember 2022 adalah Kantor Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang di gledah penyidik KPK itu adalah Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim, Kantor Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jatim serta satu Kantor Money Changer. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif;"><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;">"Ditemukan dan diamankan berbagai dokumen dan alat eletronik terkait dana hibah sedangkan di Money Changer ditemukan dan diamankan adanya dokumen pertukaran sejumlah uang yang diduga kuat terkait dengan perkara suap ini," kata Ali</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;">Ali menjelaskan, analisa dan penyitaan masih segera akan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. (Jnt)</div></div>

News Opini Tipikor Akan Adakah Tersangka Baru Terkait OTT Wakil Ketua DPRD Jatim?

  BERITA KORUPSI .CO -  Akan adakah tersangka baru dalam kegiatan Tangkap Tangan atau OTT (operasi tangkap tangan) KPK terhadap Wakil Ketua ...

»

Kasus Dugaan Korupsi “Jalan Tol” Rp118 Juta, Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM Anggota DPRD Kota Pasuruan Di Tuntut 2 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM, JPU juga menuntut Tiga Terdakwa lain dalam perkara yang sama  yaitu Eko Wahyudi, Budi Priyanto, SP dan Hilmy Yuliardi. S. Sementara Dua Terdakwa lagi yakni Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE segera menyusul#</span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRm1tgxvyjCGn_qxRszLYCP2TXde0AUtNp4cmC1fuQGZ4tVJVFXC7ALfb5_YyPTR_IH-6ZOtm_JPJeNL_flRK5lCikuAs8v1TYhJIriBOaRhb6k_1AFTlVSKBGnwdodc0i1XQ4dSkucqH1TsGwFoGesBYgIEuRHyu3gApNPF9BwJ_CFnTYdgrmfw_Y/s1600/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRm1tgxvyjCGn_qxRszLYCP2TXde0AUtNp4cmC1fuQGZ4tVJVFXC7ALfb5_YyPTR_IH-6ZOtm_JPJeNL_flRK5lCikuAs8v1TYhJIriBOaRhb6k_1AFTlVSKBGnwdodc0i1XQ4dSkucqH1TsGwFoGesBYgIEuRHyu3gApNPF9BwJ_CFnTYdgrmfw_Y/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Rabu, 30 November 2022, menuntut Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM mantan Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) yang juga anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2019 - 2024 dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan tanah untuk pembangunan lalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 - 2019 sebesar Rp118.853.000</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM, JPU juga menuntut tiga terdakwa lain dalam perkara yang sama yaitu Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />Sedangkan Terdakwa Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) dituntut pidana penjara masing-masing selama satu (1) tahun dan sembilan (9) bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />Sementara dua Terdakwa lagi diantaranya Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE selaku pemilik tanah yang menerima duit akan segera menyusul  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3ywfu9Q98m289f5oqu-6HOYCUFOqbTUV3GNg1sxcWzG08CHLBCHWwxe1pnSR6f4SDKegcIEYVxYJZoN0wjaBmPzTqQVn5M25Jwat4pSq6kOgnszqQyPA1CI0iDtxoGQIQRkoC76uDVf6g-cHR6IQ-m0kctnCXGZQ2Zurch4mIVKhVpFkx1er3Uc3c/s1600/hakim3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3ywfu9Q98m289f5oqu-6HOYCUFOqbTUV3GNg1sxcWzG08CHLBCHWwxe1pnSR6f4SDKegcIEYVxYJZoN0wjaBmPzTqQVn5M25Jwat4pSq6kOgnszqQyPA1CI0iDtxoGQIQRkoC76uDVf6g-cHR6IQ-m0kctnCXGZQ2Zurch4mIVKhVpFkx1er3Uc3c/w640-h288/hakim3.jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Pasuruan Ahmad Yusak Suyudi, SH., MH, Wahyu Susanto, SH., MH dkk menyatakan, bahwa Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, MM mantan Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara); Terdakwa II Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) ; Terdakwa III Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) dianggap terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Keempat Terdakwa (Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, MM, Terdakwa II Eko Wahyudi, Terdakwa III Budi Priyanto, SP dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S) dibacakan oleh JPU Ahmad Yusak Suyudi, SH., MH, Wahyu Susanto, SH., MH dkk dari Kejari Kota Pasuruan dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Rabu, 30 November 2022 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina Anas. S.Sos., S.Pd., SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2011, dimana pemerintah Kota Pasuruan telah membentuk Dana Cadangan melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 yang digunakan untuk membiayai program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota Pasuruan yang pelaksanaannya ditetapkan pada tahun 2014 dalam rangka mengurangi kemacetan dalam Kota Pasuruan serta mengangkat potensi kelautan Kota Pasuruan;<br /><br />Besaran dana cadangan untuk program/kegiatan dimaksud ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah yang dilakukan setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2011 :    Rp. 10.000.000.000,-   <br />b. Tahun Anggaran 2012 :    Rp. 15.000.000.000,-<br />c. Tahun Anggaran 2013 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />d. Tahun Anggaran 2014 :    Rp. 17.500.000.000,-<br /><br />        Total    : Rp. 60.000.000.000. Terbilang: Enam Puluh Miliar Rupiah. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFvMKHQXNDMK2_Fjs6b0UI20OzAmJGnJ6Z1ryqcA9QFzAm9ZFsTwxrIib_FcCoDuGVEol9CHf4G6ojO39-3_u8NE_SUkLbr4vg7ua54mnF9JgPTQJLcEbsi7NPT9iMliIWhq1EgT8gd60TCJC9Yd9Om2g7S39CzPUU-zDR5lnv-6fIrRjDbVJ9BmF0/s1600/jpu%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFvMKHQXNDMK2_Fjs6b0UI20OzAmJGnJ6Z1ryqcA9QFzAm9ZFsTwxrIib_FcCoDuGVEol9CHf4G6ojO39-3_u8NE_SUkLbr4vg7ua54mnF9JgPTQJLcEbsi7NPT9iMliIWhq1EgT8gd60TCJC9Yd9Om2g7S39CzPUU-zDR5lnv-6fIrRjDbVJ9BmF0/w640-h288/jpu%202.jpg" width="640" /></a></div>Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang ditunjuk selaku instansi yang memerlukan tanah (pemohon) telah membuat rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 590/3017/423.108/2013 tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Utara;<br /><br />Menindaklanjuti surat dari Walikota Pasuruan tersebut, Gubernur Jawa Timur telah membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/117/KPTS/013/2014 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dan telah melaksanakan tugas-tugas hingga kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/501/KPTS/013/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur tertanggal 28 Agustus 2014 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur seluas 160.000 M² yang terdiri dari:<br /><br />a. Wilayah Kecamatan Bugul Kidul, seluas        :    82.384 M²;<br />b. Wilayah Kecamatan Panggungrejo, seluas    :    37.888 M²;<br />c. Wilayah Kecamatan Gadingrejo, seluas        :    39.728 M² +<br /><br />                                                        Total    :    160.000 M²</div><div style="text-align: justify;"><br />Berdasarkan Penetapan Lokasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan selaku Instansi yang memerlukan tanah telah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 600/2142/423.108/2014 tertanggal   September 2014, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 246/KEP-35.10/X/2014 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan seluas + 160.000 M² tertanggal 2 Oktober 2014;    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF4osRzs0TA-Yj5Zn1-lKrH5lrj9JXabHunBwDqhV8dxACDezfzbP5h_EVjos-u6EmbogjwO8xlDsE27G3gBMlyZGS_Fz2zukStXIb3MaBvv2gpE7HdSE_4HhFG5sSh6KBmArhvRDKQ0kLo0Ey3zTrxIPtAhi4dIupY5iL1ugv3etDE2QA3ENMP-yK/s1600/ph.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF4osRzs0TA-Yj5Zn1-lKrH5lrj9JXabHunBwDqhV8dxACDezfzbP5h_EVjos-u6EmbogjwO8xlDsE27G3gBMlyZGS_Fz2zukStXIb3MaBvv2gpE7HdSE_4HhFG5sSh6KBmArhvRDKQ0kLo0Ey3zTrxIPtAhi4dIupY5iL1ugv3etDE2QA3ENMP-yK/w640-h288/ph.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya, Saksi Drs. AGUS SUGIANTO, S.H. M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan telah membentuk susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Keputusan Nomor: 99/Kep-35.75/X/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Seluas + 160.000 M², Terletak Di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Tamba’an, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tapa’an, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Dan Sekretariat tertanggal 24 Oktober 2014, dengan susunan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;">a. Pelaksana Pengadaan Tanah:</div><div style="text-align: left;">1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;</div><div style="text-align: left;">2) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">4) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Pasuruan sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Pasuruan sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">6) Camat Gadingrejo sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">7) Camat Panggungrejo sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">8) Camat Bugulkidul sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">9) Lurah Gadingrejo sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">10) Lurah Karangketug sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">11) Lurah Tamba’an sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">12) Lurah Ngemplakrejo sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">13) Lurah Mandaranrejo sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">14) Lurah Panggungrejo sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">15) Lurah Tapa’an sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">16) Lurah Kepel sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">17) Lurah Blandongan sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">18) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.</div><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: left;">b. Sekretariat:<br />1) DWI RETNANINGSIH, S.H.<br />2) MUJIYANTO, S.S.T.<br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pasuruan telah menerbitkan Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang dijadikan sebagai dasar pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan di wilayah Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo,  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaXcFufvlGKlJR9RcUK1_tH5tTIrSuUmtT2ec8oS2sKuiPxX38pbuWUtUgDIRaBbtj3LOTdeCfOhTKVBMFrWUn5wKIgio-lFS1dsLii5_8652ft5YVeheJGbXpQlIWI_3tFXmGNs9GQ8sYgjeE_wfIGjrixyW-i17bLBTqrQgx6gtK2lsgKO9zyWYw/s1600/jpu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaXcFufvlGKlJR9RcUK1_tH5tTIrSuUmtT2ec8oS2sKuiPxX38pbuWUtUgDIRaBbtj3LOTdeCfOhTKVBMFrWUn5wKIgio-lFS1dsLii5_8652ft5YVeheJGbXpQlIWI_3tFXmGNs9GQ8sYgjeE_wfIGjrixyW-i17bLBTqrQgx6gtK2lsgKO9zyWYw/w640-h288/jpu.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kenyataannya, penentuan salah satu Pihak yang Berhak, yaitu atas nama Saksi CHRISTIANA, SE dalam penerimaan Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 sebagaimana tertuang dalam Nomor Urut: 14 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Nomor: 009/PPT/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 dan Nomor Urut: 14 Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 tidak menggunakan Surat Tanda Bukti/Alas Hak/bukti penguasaan Saksi CHRISTIANA, SE atas bidang tanah berupa Persil 5 Blok S.IV Kohir Nomor 709 (Letter C),<br /><br />Melainkan telah menggunakan dokumen Letter C. 773 Persil 5 Klas. S.IV atas nama JAOSIN yang telah dinyatakan beralih kepemilikkannya kepada Saksi CHRISTIANA, SE melalui penerbitan Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa I yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan; <br /><br />Atas perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi CHRISTIANA, SE telah ditetapkan sebagai Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 dalam pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan, sehingga yang bersangkutan telah menerima keuntungan berupa uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);<br /><br />Saksi CHRISTIANA, SE tidak berhak atas penerimaan uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), karena Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang telah dijadikan sebagai dokumen tanah yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan ternyata letak bidang tanahnya sebagian dari luas 8.770 M² tidak ada yang terkena trase pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan.<br /><br />Hal ini sebagaimana hasil kegiatan Sidang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang telah dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 36/2019 tertanggal 27 Pebruari 2019;<br /><br />Saksi CHRISTIANA, SE seharusnya mengembalikan uang sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Negara ketika sejak diketahui bahwa sebagian tanah seluas 470 M² yang terkena proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) ternyata bidang tanah milik orang lain, yaitu MATIM berdasarkan Surat Tanda Bukti/Alas Hak berupa Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV sebagian dari luas 2.360 M².    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilNVbwvnv0g3frpZ4kvP4dTYWPY6GdJ0UDDDdXQ7OCVfsLbEEWOqz_x16MPjhW9g-5oged89hKFyLpGWXAThcam5mEL5fsZu1d9kgMmV_HJ4-5AG9kCvCNaMknWV-klhOSwLmDT9FMRTtZkhRWv63QOftc4gZiy1Wij84Np9irYe_yuL8eEOg66tzK/s1600/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilNVbwvnv0g3frpZ4kvP4dTYWPY6GdJ0UDDDdXQ7OCVfsLbEEWOqz_x16MPjhW9g-5oged89hKFyLpGWXAThcam5mEL5fsZu1d9kgMmV_HJ4-5AG9kCvCNaMknWV-klhOSwLmDT9FMRTtZkhRWv63QOftc4gZiy1Wij84Np9irYe_yuL8eEOg66tzK/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div>Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi CHRISTIANA, SE, melainkan bersama dengan Saksi WOE CHANDRA XENNEDY WIRYA, S.E telah melakukan perbuatan memproses peralihan hak atas bidang tanah milik MATIM tersebut agar dipaksakan dapat beralih menjadi milik Saksi CHRISTIANA, SE dengan menggunakan bukti transaksi fiktif yang dibuat seolah-olah telah terjadi peralihan hak pada tanggal 10 Pebruari 1996 melalui peran Terdakwa III selaku Kepala Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV selaku Staf Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan atas saran/solusi dari Terdakwa II;<br /><br />Terdakwa III yang menjabat sebagai Lurah atau Kepala Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) Huruf g Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, diantaranya adalah diberi kewenangan untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak atas tanah dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah yang telah ditentukan (vide Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);<br /><br />Dalam mempergunakan wewenangnya tersebut, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II seharusnya tidak memproses peralihan hak atas bidang tanah dari MATIM kepada Saksi CHRISTIANA, SE karena tidak ada bukti kwitansi peralihan hak yang terjadi pada tanggal 10 Pebruari 1996 (fiktif),<br /><br />Dan berdasarkan Buku A (Peta Kretek Desa), Buku B (Peta Kerawangan Desa) dan Buku C Desa (Letter C) di Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan setidak-tidaknya telah diketahui oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV bahwa riwayat kepemilikan pertama sampai dengan pemilik terakhir atas bidang tanah berdasarkan Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV seluas 2.360 M² adalah atas nama MATIM selaku pemilik terakhir;<br /><br />Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II (masing-masing selaku Pejabat Pemerintahan yang merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan) telah mengeluarkan/memberikan tindakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena keputusan/tindakan yang diambil tersebut tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan,<br /><br />Sehingga mengakibatkan tidak sesuai/bertentangan dengan tujuan dari wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang seharusnya dijadikan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah di Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan <br /><br />Atas serangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan Saksi CHRISTIANA, SE atas penerimaan uang Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang sudah diterimanya sejak tanggal 23 Desember 2015, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 tertanggal 11 Agustus 2022. (Jnt)<br /></div>

Opini Tipikor Kasus Dugaan Korupsi “Jalan Tol” Rp118 Juta, Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM Anggota DPRD Kota Pasuruan Di Tuntut 2 Tahun Penjara

#Selain Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM, JPU juga menuntut Tiga Terdakwa lain dalam perkara yang sama  yaitu Eko Wahyudi, Budi Priyanto, SP da...

»

Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

<div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”  <br /></span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/s1280/lusi1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/w365-h487/lusi1.jpg" width="365" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>“Begitu Kuatkah Mafia Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?”</i>. Pertanyaan inilah yang seringkali terdengar di kalangan masyarakat luas terkait kasus  sengketa tanah yang tak habis-habisnya. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat <br /><br />Namun anehnya, laporan masyarakat terkait kasus sengketa tanah karena terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda "seperti mencari jarim di lumpur yang dalam”<br /><br />Dan itulah yang dirasakan oleh Lusy, seorang warga Sumbawa Besar yang sudah melaporkan kasus tanahanya ke Polres Sumabwa Barat, ke Kapolda Nusa Tenggara Barat, ke Kejaksaan  termasuk mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat hingga ke ke Kapolri, namun belum ada hasilnya. <br /><br /><i>“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,”</i> kata Lusy kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Sabtu, 12 November 2022 sekitar pkl. 17.00 Wib<br /><br />Nah, karena merasa kasus tanah miliknya yang dilaporkannya ke pihak Kepolisian tak kunjung ada perkembangan bahkwan tidak ada tanggapan atas surat pengaduannya ke pejabat negeri ini, harapannyapun hanya satu yaitu mengirin surat pengaduan ke Presiden Jokowi. Dan kalau tidak berhasil atau tidak ada tanggapan dari Presiden Jokowi maka Lusy pun hanya<i> pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/s2452/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1510" data-original-width="2452" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/w640-h394/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" width="640" /></a></div>Lusi menceritakan. Kasus tanah ini baru muncul pada tahun 2021 ketika Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal. Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe adalah salah satu adik kandung dari Lusy .<br /><br /><i>“Ketika (Alm) Toe meninggal dunia pada tahun 2021, kasus tanah ini muncul ke permukaan. Lalu Imran Halilintar mengklaim tanah milik (Alm) Toe ini adalah miliknya. Klaim ini dilakukan secara sepihak tanpa ada sepotong dokumen yang mendukung bagi kepemilikan tanah tersebut,”</i> kata Lusy <br /><br /><i>“Imran Halilintar hanya bermodalkan pengakuan dan kesamaan nama dengan Imran Zain selaku penjual tanah kepada (Alm) Toe. Sama-sama “Imran”. Imran Halilintar juga mengaku memiliki bukti pendaftaran penerbitan sertifikat atas namanya entah darimana dia dapatkan,”</i> lanjut Lusi<br /><br />Menurut Lusy, Imran Halilintar menguasai dan menjual tanah itu kepada sejumlah warga. Kini tanah tersebut telah didiami oleh lebih dari 100 kepala keluarga (KK). Ironisnya, tanah yang sudah ber sertifikat (SHM) inipun terbit lagi sebanyak 23 sertifikat hak milik (SHM) baru. <br /><br /><i>“Sebenarnya masalah ini sudah beberapa kali dimediasi Kades Mantun Kecamatan Maluk, Sahril S.Sos. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari Kamis, 28 Januari 2022 pukul 09.00 Wita di Kantor Desa Mantun dengan agenda klarifikasi Tanah. Yang hadir waktu itu H. Imran selaku pemilik asal tanah (SHM 507), Imran Halilintar pihak yang mengklaim lahan SHM 507, saya (Lusy) selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut,” </i>ujar Lusy  <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, lanjut Lusy,<i> “Imran Halilintar akhirnya mengakui jika tanah 1,9 hektar itu bukan miliknya. Namun Imran Halilintar mengaku sempat menguasainya yang kemudian dikembalikan kepada para penggarap. Padahal faktanya tanah itu telah dijual bukan dikembalikan. Tapi, karena mendapat angin segar dari pihak BPN Kabupaten Sumbawa Barat, Imran Halilintar kembali memantapkan diri sebagai pemilik tanah 1,9 hektar tersebut (SHM 507)”.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/s960/lusi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="948" data-original-width="960" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/w400-h395/lusi.jpg" width="400" /></a></div></i><br />Lebih lanjut Lusy menjelaskan. Pertemuan kedua di Kantor Desa Mantun pada Hari Rabu, 9 Februari 2022 pukul 10.00 Wita dengan agenda klarifikasi Tanah. Selain kepala desa, pertemuan itu dihadiri Aswar A (Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk), Lusy selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut. Pada pertemuan itu Ahli Waris (Alm) Toe dengan warga yang mendiami tanah tersebut. Warga sepakat akan membayar tanah itu kepada Ahli Waris (Alm) Toe. Sebab harga yang diberikan Ahli Waris (Alm) Toe sangat murah, terjangkau dan jauh dari harga tanah di sekitarnya. <br /><br />Untuk merealisasikan transaksi jual beli ini, Ahli Waris (Alm) Toe menemui kendala di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, terutama keinginan Ahli Waris (Alm) Toe untuk melakukan pengukuran dan pemecahan sertifikat. Ini ketika Ahli Waris (Alm) Toe, Kades Mantun, dan Imran Zain menemui Kepala Kantor BPN setempat, seraya memperlihatkan akta tanah berupa SHM No. 507, pada 9 Februari 2022 siang hingga sore, atau setelah rapat di Kantor Desa Mantun.   <br /><br />Selain itu Imran Zain selaku pemilik asal tanah tersebut juga memberikan penjelasan bahwa nama Imran di SHM itu adalah namanya. Terkait adanya embel-embel “Zain” di belakang namanya adalah nama orang tuanya yang disematkan saat dia sudah dewasa. Untuk menguatkannya, Imran Zain memperlihatkan surat keterangan dari dinas terkait. Tapi Kepala BPN KSB menolak untuk memprosesnya. Kepala BPN KSB mengharuskan Ahli Waris (Alm) Toe menyelesaikan urusannya dengan Imran Halilintar. Atau akan melakukan pengukuran ulang atas lahan itu setelah Ahli Waris Toe mendapat restu dari Imran Halilintar. <br /><br />Sikap Kepala Kantor BPN KSB ini tentu menimbulkan kecurigaan, karena cenderung tendensius dan berpihak kepada Imran Halilintar. Sikap kepala BPN ini juga kami nilai tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pelayanan public yang professional, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap SHM No. 507 yang notabene adalah produknya sendiri. Sebagaimana diamanatkkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. <br /><br />Berikutnya, Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Ny Lusy selaku ahli waris Toe didampingi Aswar A selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk mendatangi Kantor BPN Sumbawa Barat untuk kembali mengajukan permohonan pengukuran tanah SHM 507. Ny. Lusi tidak masuk ke dalam kantor BPN, hanya menunggu di mobil, sedangkan yang masuk hanya Aswar Kasi Pemerintahan Camat Maluk yang kemudian diterima Wahyu Saputra—pegawai BPN. Terhadap permohonan itu, Petugas BPN meminta ahli waris Toe untuk menunggunya. Namun sampai sekarang, permohonan itu belum ditanggapi. Beberapa kali BPN Sumbawa Barat berjanji untuk melakukan pengukuran tapi belum direalisasikan.   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/s960/lusi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="782" data-original-width="960" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/w640-h522/lusi..jpg" width="640" /></a></div>Sebelumnya, pada Hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Ny Lusi selaku Ahli Waris Toe sudah melaporkan Imran Halilintar secara pidana ke Polsek Maluk, Polres Sumbawa Barat tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP. Polsek Maluk telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No: SP.Lidik/  /I/2022/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani Kapolsek Maluk, Kompol Sidik Pria Mursita SH. Sampai saat ini belum ada progress dari hasil penyelidikan. <br /><br />Selain lahan ber-SHM 507 yang enggan diukur BPN Sumbawa Barat, BPN juga berlaku sama dengan lahan milik ahli waris (Alm) Toe bersertifikat hak milik No. 115 atas nama Sapruddin. Tanah seluas 10.750 meter persegi (m2) berlokasi di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Di atas lahan bersertifikat ini, BPN menerbitkan sertifikat baru di atasnya. Jumlahnya sekitar 17 sertifikat. Yaitu bernama Lalu Mas’ud, Mindah Maryati, Husni Mubarak, H. Ibrahim, Sandi Sakti Ardi, H. Ibrahim, Yayasan Lukmanul Hakim, Erfan Chakim, Islahuddin, Saprudin Kapitang, Ihwan Arianto, Idham Khalid, Zulkifli, Bung Waker Hadi, Baiq Nursani, Budi Santoso dan Aunurrofik.   <br /><br />“Kami selaku ahli waris Toe sudah beberapa kali mendatangi kantor BPN Sumbawa Barat, termasuk telah mengajukan permohonan pengukuran. Tapi entah ada masalah apa, BPN Sumbawa Barat kerap mengulur dan menunda waktu setiap akan melakukan pengukuran. Padahal jadwal pengukuran sudah ditetapkan, namun selalu ditunda. Dan sampai sekarang belum dilakukan,” kata Lusy. (*) <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami T...

»

Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda”</span></h3><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/s1280/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/w480-h640/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="480" /></a></div><b>Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="text-align: justify;">Kasus  sengketa tanah sepertinya tak habis-habisnya dikalangan masyarakat Indonesia. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, Bagaimana prosedur sesuai peraturan yang berlaku hingga BPN mengelurkan 2 SHM dilahan yang sama dengan pemilik yang berbeda? Apakah setiap SHM yang dikeluarkan BP tidak dimasukan ke dalam dokumen sehingga sebidang tanah memiliki lebih dari satu SHM dengan pemilik yang berbeda-beda? Mungkinkah ada “seorang anak lahir dari rahim dua wanita?”. Dan bila ada, itulah jawaban masalah terbitnya SHM ganda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat sepertinya tak berarti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Buktinya, laporan salah seorang warga Sumbawa Barat ke Polres Sumbawa Barat terkait tanah SHM miliknya seluas 20.000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikuasai orang laing hingga saat ini belum ada hasilnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebanya, selain melaporkannya ke Kepolisian, Lusi akan melporkan kasus tanah miliknya yang dikuasi orang lain ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sudah saya laporkan ke Polisi tapi belum ada hasilnya. Dan saya akan melaporkan ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi. Karena saya menduga ada pemalsuan dokumen sehingga terbit SHM atas nama orang lain,” kata lusi kepada media ini melalui sambungan telepon, Kamis, 10 November 2022 pkl. 22.15 Wib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menjelaskan, bahwa ada dugaan keterlibatan mafia tanah termasuk BPN, sehingga SHM yang dikelurkan oleh BPN pada tahun 1987 atas tanah seluas 8000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan lagi pada tahun 2018 atas nama orang lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hampir semua tanah saya selalu saja adasertifikat atas nama orang lain. Saya menduga ada permainan mafia tanah termasuk BPN, kok bisa ada dua Sertifikat Tanah di lahan yang sama tapi pemiliknya beda,” kata Lusi dari ujung telepon selulernya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menceritakan. Munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. Padahal data tanah itu baik berupa SPPT yang dibayar setiap tahun dengan keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM), maupun nama para penggarap sudah tercatat jelas. Bahkan kembali dipertegas lagi dengan surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adanya dua sertifikat ganda diduga kuat karena permainan mafia tanah dan BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan Nyonya Lusi, adanya sertifikat di atas sertifikat ini, diduga kuat karena peran dari oknum pemerintah desa hingga oknum BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Surat pernyataan yang dibuat 18 Oktober 2021 tercatat ada 10 orang penggarap lahan seluas 20.000 meter. Mereka adalah Rosidi, Amaq Jidah, Amaq Azis, Mahsun (Conk), Baiq Maheran, Parihun S.Ag, Sobirin, Haji Wantikno, Amaq Agus dan Kades Mantun sendiri, Sahril,” kata Lusi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Lusi, data tanah itu baik berupa SPPT yang tetap terbayar setiap tahun, keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM). Nama para penggarap sudah tercatat jelas bahkan kembali surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda” Sumbawa, BERITA KORU...

»

Hakim Tipikor Mem-Vonis Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat selama 5 tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dua Terdakwa sebelumnya sudah di Vonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dalam kasus yang sama (Tangkap Tangan KPK pada tanggal 20 Januari 2022) yaitu Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dan Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika)#      </span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUGS6JjSLVOlHA4iOrru4gghFiGdToj2hFm09XLWkS6xFZEjEdDl-EDhwvfuz9RaWGUJlAdwYXApAt4V5M81-baijeIQlzrZoanIpFSuotM8TPvupugF1XOInvCufBaDmRkq3nD3k_Lne_WtVFE42bxC5P6yeZn1QUscJFN1Q2mBQKIs-lweDlqjW-/s640/Hakim%20Itong.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUGS6JjSLVOlHA4iOrru4gghFiGdToj2hFm09XLWkS6xFZEjEdDl-EDhwvfuz9RaWGUJlAdwYXApAt4V5M81-baijeIQlzrZoanIpFSuotM8TPvupugF1XOInvCufBaDmRkq3nD3k_Lne_WtVFE42bxC5P6yeZn1QUscJFN1Q2mBQKIs-lweDlqjW-/w364-h640/Hakim%20Itong.jpg" width="364" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Ibarat buah Simalakama, dimakan mati Ibu tidak di makan mati Bapak”. Kalimat inilah yang mungkin dihadapi Ketiga Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya yang mengadili perkara Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Sebab, bila Terdakwa dihukum ringan apalagi bebas, mungkin banyak orang lain termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menilai, karena sesama hakim. Seperti Jaksa menuntut Jaksa dengan tuntutan pidana ringa. <br /><br />Dan bila di hukum atau di Vonis berat, mungkin juga banyak orang lain apalagi Terdakwa yang menilai bahwa Majelis Hakim tidak punya tepo seliro atau solidaritas untuk sesama Hakim. Ibarat ungkapan, <i>“tidak ada tali rotan pun jadi, kalau sesasama profesi harus punya empati”<br /></i><br />Namun yang jelas, hal itu tidaklah berlaku bagi Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya sejak mengadili perkara Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Tetapi mungkin yang ada dihati dan pikiran Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya ini berkata <i>“Maaf kawan, kami tidak dapat menolongmu karena fakta berkata lain, kamu bersalah”.</i><br /><br />Profesional, adil dan bertindak tegas tanpa pandang bulu demi tegaknya hukum serta menjaga nama banik Hakim Khususnya Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang meliputi Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) untuk menepis pandangan negatif di masyarakat umum<br /><br />Dan nyatanya, Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya sepakah untuk menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000) Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta Subsider enam (6) bulan penjara karena dianggap Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima Suap dan Gratifikasi Penerimaan Hadiah yang dianggap Suap bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dari Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika) saat menangani perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby pada tahun 2021 lalu<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita yang sama: Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Kasus OTT KPK - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/hakim-pn-surabaya-itong-isnaini-hidayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/hakim-pn-surabaya-itong-isnaini-hidayat.html</a><br /><br />Berita yang sama: M. Hamdan, Panitra Pengganti PN Surabaya Yang Ditangkap KPK Di Vonis 4 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/m-hamdan-panitra-pengganti-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/m-hamdan-panitra-pengganti-pn-surabaya.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid56lUg21jqEZzYL7dqJg-UmIwQMmeFIjs-CLtMlB813uTo7E49WqYmuNTDtt3J8c0cxGFjpg9btUZMNvdNLSGNkxL7SJWeXivblFy-ajjaJFRWyr6l-y4F9615cWrqsb0WKRvzaHl_zJSl9kqIwaUYpXa09tiXmUQTLDHhtKYgtyVdjESgDZ2rVDn/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid56lUg21jqEZzYL7dqJg-UmIwQMmeFIjs-CLtMlB813uTo7E49WqYmuNTDtt3J8c0cxGFjpg9btUZMNvdNLSGNkxL7SJWeXivblFy-ajjaJFRWyr6l-y4F9615cWrqsb0WKRvzaHl_zJSl9kqIwaUYpXa09tiXmUQTLDHhtKYgtyVdjESgDZ2rVDn/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf c berbunyi: hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  </i><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Hakim Tipikor Adili Hakim PN Surabaya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html</a><br /><br />Berita yang sama: Pengacara RM. Hendro Kasino ‘Penyuap Hakim” Yang Ditangkap KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html</a></span></span>  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xRbfrFvldqsXoQSk5uoQDvRxlIvz2r347xIN0aMedl5QO5s1JwF4f9u4mH7AISP9HcLR6TXojBeYb7zJAXeLcT217CjNOJFl6VyGdr1PTPtcnM79V7YCUDSOzkp6LFPrDV1aRPuHiCSu6FXbJwUJMjHLBJLuCvinpTeUaj_7qGhuvmSuH0jLhLMA/s640/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xRbfrFvldqsXoQSk5uoQDvRxlIvz2r347xIN0aMedl5QO5s1JwF4f9u4mH7AISP9HcLR6TXojBeYb7zJAXeLcT217CjNOJFl6VyGdr1PTPtcnM79V7YCUDSOzkp6LFPrDV1aRPuHiCSu6FXbJwUJMjHLBJLuCvinpTeUaj_7qGhuvmSuH0jLhLMA/w640-h288/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam layar monitor, Terdakwa M. Hamdan (atas) dan Terdakwa RM. Hendro (bahwa sebelah kiri)</span></span></td></tr></tbody></table>Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dan Terdakwa Muhammad Hamdan sama-sama dinyatakan bersalah melannggar Pasal yang sama yaitu Pasal Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Sedangkan Terdakwa RM. Hendro Kasiono dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus liam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</i><br /><br />Terdakwa Muhammad Hamdan dan Terdakwa RM. Hendro Kasiono sama-sama dituntut dan di Vonis pidana penjara yang sama yaitu masing-masing selama Empat (4) tahun denda sebesar dua ratus juta rupiah Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan pidana tambahan terhadap Terdakwa Muhammad Hamdan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp76 juta Subsider pidana penjara selama lima (5) bulan<br /><br />Menurut Majelis Hakim, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi yang juga Terdakwa Hamdan maupun saksi-saksi lainnya bahwa uang sebesar 390 juta rupiah sudah diterim oleh Terdakwa walau Terdakwa tidak mengakuinya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9A9CTK9_vOLLqanvlc_8oUdO3Itj_cPt-5unfk0DO040FOivrJQeznY8h9zU-XETFmWhzp_6PpJ81d6v4vM-akHv07bc0bG61sX_aKhbxacb3SRb4Yh6a22s5E-h5Swf2iqmslbRRlEp8Mg1SzmAXkO260MBsPoHVPsgCX5KWiMkW7QOJ2Qv24AzU/s640/HAKIM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9A9CTK9_vOLLqanvlc_8oUdO3Itj_cPt-5unfk0DO040FOivrJQeznY8h9zU-XETFmWhzp_6PpJ81d6v4vM-akHv07bc0bG61sX_aKhbxacb3SRb4Yh6a22s5E-h5Swf2iqmslbRRlEp8Mg1SzmAXkO260MBsPoHVPsgCX5KWiMkW7QOJ2Qv24AzU/w640-h288/HAKIM.jpg" width="640" /></a></div>Kasus yang yang menyeret Hakim Itong, Hamdan dan Hendro ini berawal pada tanggal 17 November 2021. Saat itu Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar selaku pihak Pertama memberi kuasa kepada pihak Kedua yaitu Terdakwa RM. Hendro Kasino untuk mengurus pembubaran PT Soyu Giri Promedia dengan biaya yang disepakati sebesar Rp1.350 miliar untuk biaya persidangan di Pengadilan tingkap pertama (PN Surabaya), Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan<br /><br />Pada tanggal 19 November 2021, Setelah menerima kuasa dari Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar, RM. Hendro Kasino berkomunikasi dengan Muhammad Hamdan selaku Panitra Pengganti PN Surabaya tentang rencana pengajuan pembubaran PT SGP<br /><br />Muhammad Hamdan bersedia membantu pengurusan pembubaran PT SGP dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Setelah Muhammad Hamdan menemui Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH pun menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya dan akan diberitahukan kepada Muhammad Hamdan <br /><br />Pada tanggal 22 November 2021, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH mengirimkan pesan kepada Muhammad Hamdan melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Pesan itupun disampaikan Muhammad Hamdan kepada RM. Hendro Kasino yang dibalas oleh RM. Hendro Kasino dengan tanda emoticon “jempol”.<br /><br />Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. Kemudian Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH memberikan kertas  mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kepada Muhammad Hamdan dan Muhammad Hamdan menyerahkannya kepada RM. Hendro Kasino agar dapat dijadikan acuan dalam membuat permohonan pembubaran PT. SGP ke Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Pada tanggal 28 November 2021, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH meminta uang kepada RM Hendro Kasino melalui Muhammad Hamndan untuk diberikan kepada Wakil Ketua PN Surabaya yang tujuannya agara Wakil Ketua PN Surabaya menunjuk Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebahai Hakim dalam perkara pembubaran PT SGP, dimana permintaan itu disanggupi oleh RM Hendro Kasino<br /><br />Pada tanggal 7 Januari 2022, RM Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan untuk memberikan uang tambahan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Pada tanggal 10 Januari 2022, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH menyampaikan kepada Muhammad Hamdan putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT SGP bisa dibantu dan kemudian hal itu disampaikan Muhammad Hamdan kepda RM Hendri Kasino </div><div style="text-align: justify;"><br />Pada tanggal 14 Januari 2022, RM Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan yang menyatakan, “Pokoknya siaaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun.”, yang maksudnya RM. Hendro Kasino telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn8yRv38e5SaiSQ964xzyxeicSDQ1RGyL92dEpf-iZXo5e7wWWqPlfotOuPCgcoXSOAyJkE9PLr2RgHgNNbrhAq26z4jwqux17O7bVgAvIQNFVGecht-isg7_yy053RbGvrFSC8Zdb7TqeGU1lZRyZuhnm9-xT5WVJS1UByZj-xR2C4VTiQjrLf0Z7/s640/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn8yRv38e5SaiSQ964xzyxeicSDQ1RGyL92dEpf-iZXo5e7wWWqPlfotOuPCgcoXSOAyJkE9PLr2RgHgNNbrhAq26z4jwqux17O7bVgAvIQNFVGecht-isg7_yy053RbGvrFSC8Zdb7TqeGU1lZRyZuhnm9-xT5WVJS1UByZj-xR2C4VTiQjrLf0Z7/w640-h288/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 18 Januari 2022 Muhammad Hamdan menanyakan RM. Hendro Kasino terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati sebelum pembacaan putusan pada tanggal 20 Januari 2022<br /><br />Pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, RM. Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan dengaan menyampaikan sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya dan membawa uang sebesar Rp140 juta<br /><br />Kemudian Muhammad Hamdan meminta agar RM Hendro Kasino meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Muhammad Hamdan. Setelah RM. Hendro Kasino menerima kunci mobil lalu memasukan uang ke dalam mobil milik Muhammad Hamdan<br /><br />Dan pada jam 15.00 WIB, Muhammad Hamdan beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK.<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 25 Oktober 2022) yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH  dan dibantu<br />anggota yaitu Cokoroda Gede Arthana, SH., MH dan Hakim Ad Hock Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Prasthana Yustianto, SE., SH yang dihadir Tim JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Rutan Medaeng<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa total uang sebesar Rp450.000.000 yang diterimaa Mohammad Hamdan dari RM. Hendro Kasiono, dengan maksud untuk mempengarhui Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh RM. Hendro Kasiono dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby  <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, perbuaatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgagDep6ieCklxu9SUWtwVXUYQwZ-CzeHU6FpYeXPPsh7DQdT9LhEC1pKYORNDBq6e3I-mEJ4kZFIvrQ1_-Y_FuhVEGa44WTFR6ZQA7DtRP9xuA_fD1xzVJtqnQfPtdSKkXw--5kUcw4cBSt8v_urMOyKLfpDXW3pt4YGdVl_UqDuFtmq_aqxQ5lYbj/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgagDep6ieCklxu9SUWtwVXUYQwZ-CzeHU6FpYeXPPsh7DQdT9LhEC1pKYORNDBq6e3I-mEJ4kZFIvrQ1_-Y_FuhVEGa44WTFR6ZQA7DtRP9xuA_fD1xzVJtqnQfPtdSKkXw--5kUcw4cBSt8v_urMOyKLfpDXW3pt4YGdVl_UqDuFtmq_aqxQ5lYbj/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 12 c dan Kedua Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dan membayar denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />3. Menetapkan masa penahan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap dalam tahanan<br /><br />4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan Lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Hata benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama enam (6) tahun," ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa Itong Isnaini Hidayat langsung mengatakan banding, sementara JPU KPK pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Hakim Tipikor Mem-Vonis Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat selama 5 tahun Penjara

#Dua Terdakwa sebelumnya sudah di Vonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dalam kasus yang sama (Tangkap Tangan KPK pada tanggal 2...

»

Salah Satu Aset Terdakwa Eddy Rumpoko Yang Disita KPK

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK5oVcnDHA4sEBiWH94pORWcwV-RPOMCEs_gzgde3N5NkIX37EDc_SpaFjO2Q09FPZZGrDtz6dXnZD7PLZgrg0QWlXF72mQirXfDZahRb6l3Tcl_7DYlrW9vbO99L-mQDTrH655rjP5N06kjed2GyLg2gsU4LgKFWPX85EVmkzr8z6dtFetJIWu0N_/s1156/IMG-20220930-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="1156" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK5oVcnDHA4sEBiWH94pORWcwV-RPOMCEs_gzgde3N5NkIX37EDc_SpaFjO2Q09FPZZGrDtz6dXnZD7PLZgrg0QWlXF72mQirXfDZahRb6l3Tcl_7DYlrW9vbO99L-mQDTrH655rjP5N06kjed2GyLg2gsU4LgKFWPX85EVmkzr8z6dtFetJIWu0N_/w640-h288/IMG-20220930-WA0003.jpg" width="640" /></a></div><div dir="auto"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span> - </span></div><div style="text-align: justify;"><div dir="auto">Salah satu aset milik Terdakwa Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu, berupa sebidang tanah yang terletak di Jln Sultan Agung Kelurahan Sisir , Kec. Batu,  Kota Batu yang disita KPK dalam perkara yang kedua yaitu kasus Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang dari sejumlah pengusaha dan PNS dilingkungan Pemerintahan Kota Batu sejak tahun 2011 - 2017 sebesar Rp45.9 miliar</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa tanah yang terletak di Jln Sultan Agung Kelurahan Sisir , Kec. Batu,  Kota Batu milik Terdakwa Eddy Rumpoko dibeli dengan uang yang berasal dari Paul Sastro Sandjojo <span style="background-color: white; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-weight: inherit;">Pendiri atau Founder Jatim Theme Park </span></div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Dalam persidangan, Paul Sastro menjelaskan kepada Majelis Hakim, Terdakwa Eddy Rumpoko pinjam uang  sebesar Rp4.1 miliar untuk beli tanah milik Huge, warga Kota Malang. </div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Anehnya, pada saat transaksi di salah satu Notaris di Kota Batu yakni Roi, bahwa tanah tersebut dibayar oleh stafnya Paul Sastro Sandjojo, yaitu Harianto dan SHM (serifikat hak milik) atas nama Eddy Rumpoko</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Dalam persidangan, makelar yang menawarkan tanah tersebut terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko adalah  Mutholip menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa sebelumnya tanah itu ditawarkan kepada Terdakwa Eddy Rumpoko</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Namun pada saat transaksi pembayaran di Notaris, Terdakwa Eddy Rumpoko  tidak ada, tapi oleh Harianto stafnya Paul Sastro, diatas namakan Eddy Rumpoko.</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">JPU KPK Andri Lesmana seusai persidangan saat itu kepada Wartawan  nenyampaikan, terkait alasan sebagai hutang tetapi tidak dapat dibuktikan dan tidak ada jaminan apapun</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">"Hutang tapi tanpa ada jaminan atau tidak dapat dibuktikan itu adalah sama dengan Gratifikasi karena Paul Sastro Sandjojo juga punya kepentingan terkait perizinan perluasan <span style="background-color: white;">Jatim Park yang hingga saat</span> ini belum mengantongi izin tapi sudah beroperasi," ucap JPU KPK Andri Lesmana</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Anehnya lagi, ketika Majelis Hakim menanyakan terkait tanah, Terdakwa Eddy Rumpoko menjawab tidak benar. Terdakwa menjelaskan, sebelumnya  ditawari tanah oleh Muthalib karena punya uang kemudian ditawarkan kepada Paul Sastro. (Jnt)</div><div dir="auto"><br style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: start;" /></div></div>

News Opini Pemerintahan Tipikor Salah Satu Aset Terdakwa Eddy Rumpoko Yang Disita KPK

  BERITA KORUPSI .CO -  Salah satu aset milik Terdakwa Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu, berupa sebidang tanah yang terletak di Jln Sultan...

»