Ketua PN Surabaya Ambil Sumpah Tiga Hakim Ad Hock Tipikor Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-zb5jL5g3SGk/YMEv7tPERkI/AAAAAAABjc8/GVAAeN_j7K0a9AqLM-7dNv3c7MD5iA89wCLcBGAsYHQ/s1330/IMG20210609095942.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-zb5jL5g3SGk/YMEv7tPERkI/AAAAAAABjc8/GVAAeN_j7K0a9AqLM-7dNv3c7MD5iA89wCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210609095942.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Rabu, 09 Juni 2021, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kelas I A Khusus yang juga Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Dr. Joni, SH., MH, mengambil supah terhadap Tiga Hakim Ad Hock Tipikor, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Abdul Gani, SH., MH<br /><br />Upacara Pengambilan Sumpah terhadap Ketiga Hakim Ad Hock Tipikor dilaksanakan di lantai 6  ruang Aula Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya yang dihadiri para Hakim, pejabat struktural, pejabat Fungsional dan staf dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dalam menghadapi wabah Covid-19.<br /><br />Dalam sambutaannya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Dr. Joni, SH., MH mengatkan, bahwa tugas sebagai Hakim Ad Hock Tipikor telah menunggu untuk menegakan keadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Jawa Tmur<br /><br />“Saya mengucapkan selamat datang di  Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Ad Hock. Banyak tugas yang telah menunggu saudara dalam penegakan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur,” ucap Dr. Joni, SH., MH <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-XfOJDcT29DQ/YMEwDy_RTtI/AAAAAAABjdA/qCmzUb560qsm7nTs1aDq4h9C_yF9xc0UgCLcBGAsYHQ/s1067/IMG20210609101902%2B%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-XfOJDcT29DQ/YMEwDy_RTtI/AAAAAAABjdA/qCmzUb560qsm7nTs1aDq4h9C_yF9xc0UgCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210609101902%2B%25281%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Ket. Foto dari kanan. Hakim Ad Hock Manambus Pasaribu, SH., MH bersama istri dan Ketua PN Surabaya Dr. Joni, SH., MH serta Hakim Ad Hock Poster Sitorus, SH., MH bersama istri dan  serta Hakim Ad Hock Abdul Gani, SH., MH (Foto BK)</span></td></tr></tbody></table>Namun ada yang menarik perhatian dari kata sambutan yang disampaikan oleh orang nomr Satu di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya ini, yaitu tentang kebersamaan agar tidak ada perbedaan baik Hakim karier maupun Hakim Ad Hock yang lama dan yang baru<br /><br />“Jangan ada perbedaan antara Hakim Karier maupun Hakim Ad Hock yang lama dan yang baru,” tegasnya <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pengambilan sumpah Ketiga Hakim Ad Hock Tipikor ini berjalan lancar dan sederhana tanpa ada ramah tamah seperti biasanya kecuali hanya foto bersama Ketiga Hakim Ad Hock dan istrinya bersama Ketua PN Surabaya. Hal dilakukaan karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Ketia Hakim Ad Hock ini bukanlah yang pertama kalinya mengemban tugas sebagai Hakim Ad Hock Tipikor, melainkan sudah berpengalaman 10 tahun (2 periode) dan ini adalah periode ketiga untuk 5 tahun yang akan datang. Hal ini dikatakan Ketiga Hakim Ad Hock ini kepada beritakorupsi sehari sebelum acara pengambilan supah<br /><br />“Sebelumnya bertugas di PN Tipikor Palangkaraya,” kata Poster Sitorus, SH., MH, Selasa, 08 Juni 2021. (Jnt) <br /></div>

Opini Regional Tipikor Ketua PN Surabaya Ambil Sumpah Tiga Hakim Ad Hock Tipikor Surabaya

BERITA KORUPSI .CO – Rabu, 09 Juni 2021, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kelas I A Khusus yang juga Ketua Pengadilan Tindak Pidana Kor...

»

Korupsi Rp173 Juta (Sudah Dikembalikan), Bendahara Desa Tanagura Barat Kab. Bangkalan Dituntut 4.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-DemCXT8zTsY/YKRKqlKuuzI/AAAAAAABihQ/BPEm6_F8mLcPz43YA7DK2DtgUy4RgspNgCLcBGAsYHQ/s1177/IMG20210518123306.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="1177" height="290" src="https://1.bp.blogspot.com/-DemCXT8zTsY/YKRKqlKuuzI/AAAAAAABihQ/BPEm6_F8mLcPz43YA7DK2DtgUy4RgspNgCLcBGAsYHQ/w640-h290/IMG20210518123306.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penuntu Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, dalam  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 18 Mei 2021,, menuntut Terdakwa Saiful Anam selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dengan Pidanna Penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidaan Korupsi (TPK) dana Bantuan Keuangan yang berasal dari APBD Kab. Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp230.000.000 untuk Pembangunan Kantor Desa yang merugikan keuangan negara senilai Rp174.416.000 berdasarkan Hasil Laporan Penghitungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Saiful Anam dibacakan oleh JPU Hendrik Merbawan, SH dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara Virtual (Vidio Conference), Selasa, 18 Mei 2021 dalam agenda pembacaan surat Tuntutan JPU terhadap terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Kusdarwandto, SH., SE., MH dan Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH, yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Zamroni, SH., MH. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bangkalan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017, tanggal 22 September 2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan TA 2017, termasuk diantaranya Desa Tanagura Barat, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan.<br /><br />Selanjutnya, berdasarkan buku rekening Bank Jatim No.rek 0252050078 a.n Kas Pemdes (Pemerintah Desa) Tanagura Barat pada tanggal 14 Desember 2017, dana sebesar Rp230.000.000 (dua ratustiga puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening Kas Pemdes Tanagura Barat<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, di kantor kas Bank Jatim Tanjung Bumi, terdakwa selaku Bendahara Desa Tanagura Barat melakukan penarikan keseluruhan uang tersebut sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan membawa KTP, stemple kepala Desa dan buku rekening kas pemerintahan Desa Tanagura Barat <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-28sKSJ6Tsgw/YKRLGVG07ZI/AAAAAAABihY/xOkxM2FwCuIaXv3GV9Jln5LNFKQvQJKcQCLcBGAsYHQ/s1366/IMG20210518123428.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="1366" height="260" src="https://1.bp.blogspot.com/-28sKSJ6Tsgw/YKRLGVG07ZI/AAAAAAABihY/xOkxM2FwCuIaXv3GV9Jln5LNFKQvQJKcQCLcBGAsYHQ/w640-h260/IMG20210518123428.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian setelah melakukan penarikan uang sebesar Rp230.000.000, dan seluruh uang tersebut langsung dibawa pulang oleh terdakwa ke rumaahnya, dan terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan saksi Hobir selaku kepala Desa tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa perihal Dana bantuan keuangan untuk pembangunan kantor Desa, kemudian<br /><br />Jumlah dana Bantuan Keuangan yang telah diterima dan dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp230.000.000, dan terdakwa hanya mempergunakan sebesar Rp55.000.000 untuk membeli bahan matrial pembangunan kantor Desa diantaranya batu bata, pasir, bedel, semen, besi dan kayu reng. Sehingga terdapat selisih kekurangan Uang sebesar  Rp174.416.000 berdasarkan Hasi penghitungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019<br /><br />“MENUNTUT : 1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Saiful Anam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; 2. Menjatuhkan pidana hukuman terhadap terdakwa Saiful Anam dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,” ucap JPU Hendrik<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pemebelaan atau Pledoi pada persidangan berikutnya.<br /><br />Dari surat tuntutan JPU, Terdakwa tidak dituntut untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp174.416.000, karena memang terdakwa sudah mengebalikannya sebelum terdakwa diserer ke Pengadilan untuk diadili. Hal ini juga disampaikan Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />“Terdakwa sudah mengembalikannya tapi tuntutannya Empat tahun denda Dua ratus juga,” kata Zamroni <br /><br />Memang, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus sanksikan dipidananya, terlebih pengembalian itu dilakukan setelah penyidikan atau saat proses persidangan<br /><br />Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ahW4m2rqeUE/YKRLaSWJfHI/AAAAAAABihg/EBCLldoHnb06jxyBOvLQr24c6wQ_fT4igCLcBGAsYHQ/s1203/IMG20210518123453.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="527" data-original-width="1203" height="280" src="https://1.bp.blogspot.com/-ahW4m2rqeUE/YKRLaSWJfHI/AAAAAAABihg/EBCLldoHnb06jxyBOvLQr24c6wQ_fT4igCLcBGAsYHQ/w640-h280/IMG20210518123453.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Namun disisi lain, pakar hukum Pidana maupun beberapa JPU saat membacakan surat tuntutannya, begitu juga saat Majelis Hakim membacakan putusannya dalam beberapa kasus perkara Korupsi terkait Pengembalian kerugian keuangan negara  adalah sebagai salah satu hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa<br /><br /> Hal ini tidak berlaku bagi Terdakwa Saiful Anam yang sudah mengembalikan uang sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp174.416.000. <br /><br />Buktinya, Terdakwa Saiful Anam dijerat dalam 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /><br />Dalam Pasal 2 ayat (1), hukuman pidana paling singkat adalah 4 tahun. <i>Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i><br /><br />Sementara PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 1/2020 tentang Salinan Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan 7<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi : Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut : a. kategori paling berat, lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. kategori sedang, lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan d. kategori nngan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rpl.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Ayat (2) berbunyi : Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut : a. kategori paling berat, lebih dari Rpl00.000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah); b. kategori berat, lebih dari Rp25. 000. 000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampa1 dengan Rpl00.000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah); c. kategori sedang, lebih dari Rpl .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25. 000. 000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); d. kategori nngan, lebih dari Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rpl.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah); dan e. kategori paling rmgan, sampai dengan Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah).</i><br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Dn22yoN1_NA/YKRL9esatsI/AAAAAAABiho/NK5uBgG-i_oUBScjXROEOQOsmHl23AzQACLcBGAsYHQ/s1160/IMG20210518123349.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="527" data-original-width="1160" height="290" src="https://1.bp.blogspot.com/-Dn22yoN1_NA/YKRL9esatsI/AAAAAAABiho/NK5uBgG-i_oUBScjXROEOQOsmHl23AzQACLcBGAsYHQ/w640-h290/IMG20210518123349.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa erdakwa SAIFUL ANAM selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanagura Barat No1 13 tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 bersama-sama dengan saksi HOBIR selaku Kepala £ Tanagura Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/019/KD/433.204/2015 tanggal 08 Juli 2015 pada hari yang tidak dapat diingat lagi den pasti dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten  Bangkalan<br /><br />Atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saiful Anam dan saksi Hobir dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Kantor Desa. Menindaklanjuti hal tersebut, saksi HADOR selaku Camat Sepulu mengumpulkan seluruh Kepala Desa Kecamatan Sepulu termasuk saksi HOBIR selaku Kepala Desa Tanagura Barat untuk diberi arahan terkait bantuan keuangan pembangunan kantor Desa di Kantor Kecamatan Sepulu yang dilaksanakan pada akhir tahun 2016.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebu, saksi HOBIR mendatangi terdakwa dirumahnya dan memberitahukan kepada terdakwa perihal bantuan keuangan untuk pembangunan Kantor Desa dan memerintahkan terdakwa untuk membuat proposal pembangunan Kantor "Desa dengan dilampiri SPPT, PBB tanah, Fotoc opy buku leter C, Sketsa peta dan Foto copy KTP Kepala Desa.<br /><br />Selanjutnya Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat Tahun Anggaran 2017 diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diteruskan Kepada Bupati Bangkalan melalui Surat Nomor : 450/237 433.308.13/2016 tanggal 29 Nopember 2016 tentang Permohonan Bantuan Kantor Desa beserta lampirannya.<br /><br />Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Menyusun Desain prototype (model awal), selanjutnya Desain protorype tersebut diinformasikan ke pihak Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan melalui Surat Nomor : 140/3046 433.110/2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihai RAB Pembangunan Kantor Desa<br /><br />Setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan TA 2017 dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan TA 2017, Bupati Bangkalan mengedarkan pemberitahuan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Bangkalan melalui Surat Nomor : 412.2/3396/433.110/2017 tanggal 10 Nopember 2017 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, dan selanjutnya Desa diminta mengalokasikan bantuan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2017.<br /><br />Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan Penerima Bantuan Keuangan melalui Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/169/Kpts/433.013/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembanguan Kantor Desa diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya, dan menetapkan juga Desa Tanagura Barat, Kecapatan Sepulu sebagai salah satu Desa yang menerima Bantuan Keuangan senilai Rp230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-xqVEjp1iPxQ/YKRMSh_ORAI/AAAAAAABihw/av-ZJDqEd8QgBCZ9pzljM5-vWS7MCOZfgCLcBGAsYHQ/s1366/IMG20210518123428.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="1366" height="260" src="https://1.bp.blogspot.com/-xqVEjp1iPxQ/YKRMSh_ORAI/AAAAAAABihw/av-ZJDqEd8QgBCZ9pzljM5-vWS7MCOZfgCLcBGAsYHQ/w640-h260/IMG20210518123428.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam proses permohonan pencairan dana bantuan pembangunan kantor Desa, pemerintahan Desa harus melampirkan persyaratan yang diantaranya ; 1. Surat permohonan pencairan dari kepala Desa, 2. Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa, 3. Rencana anggara biaya (RAB), 4. Kwitansi bermaterai Rp6.000 rangkap 3 dengan nilai besaran dana sesuai dengan yang diterima, 5. Foto copy rekening kas pemerintah Desa dari bank yang ditunjuk, 6. Foto copy keputusan kepala Desa tentang rekening kas Desa, 7. Foto copy keputusan kepala Desa tentang pengangkatan bendahara Desa, 8. Foto copy KTP kepala Desa dan bendahara Desa:, 9. Foto copy NPWP bendahara Desa: 10. Surat pernyataan tanggung jawab terhadap penggunaan dan penyusunan dana kantor Desa bermaterai Rp6.000, 11. Surat pernyataan dari kepala Desa mengenai status tanah Desa yang akan di bangun, 12. Surat kelengkapan perihal status tanah sebagai tanah kas Desa secara legal, 13. Foto tanah kas Desa.<br /><br />Kemudian untuk memenuhi persyaratan permohonan pencairan dana bantuan pembangunan Kantor Desa, terdakwa membuat Perdes APBDes (Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di kantor Kecamatan Sepulu dengan cara mengedit format Perdes yang didapatkan dari Staf kecamatan Sepulu yang diantaranya tahun, nilai dana dan nama Desanya saja lalu diprint/cetak sekaligus, diantaranya Perdes Tanagura Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan APBDes TA 2017, APBDes Tanagura Barat TA 2017, dan Perdes APBDes Tanagura Barat TA 2017 beserta lampirannya diantaranya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Daftar hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).<br /><br />Selanjutnya dokumen Perdes Tanagura Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan APBDes TA 2017 beserta lampirannya, diantaranya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian diajukan kepada saksi HOBIR selaku kepala Desa untuk ditandatangani,<br /><br />Tetapi untuk semua tanda tangan perangkat Desa pada Perdes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rancangan APBDes TA 2017, APBDes TA 2017, Perdes APBDes Tanagura Barat TA 2017 dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada pada Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut terdakwa sendiri yang menandatanganinya dan dalam penetapan Perdes Nomor 2 Tahun 2017 ataupun Perdes nomor 8 Tahun 2017 tentang APBDes Tanagura Barat TA 2017 tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanagura Barat<br /><br />Berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017, tanggal 22 September 2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan TA 2017, Desa Tanagura Barat, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan termasuk diantaranya<br /><br />Selanjutnya berdasar buku rekening Bank Jatim No.rek 0252050078 a.n Kas Pemdes Tanagura Barat pada tanggal 14 Desember 2017, dana sebesar Rp230.000.000 (dua ratustiga puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening Kas Pemdes Tanagura Barat.<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 WIB, di kantor kas Bank Jatim Tanjung Bumi, terdakwa selaku Bendahara Desa Tanagura Barat melakukan penarikan keseluruhan uang tersebut sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan membawa KTP, stemple kepala Desa dan buku rekening kas pemerintahan Desa Tanagura Barat<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-DGG33J9RmF4/YKRMshg4BeI/AAAAAAABih4/uE-yvTZoS3QfXZ7ZHtWDkyYw4dwlRzzBACLcBGAsYHQ/s1177/IMG20210518123306.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="1177" height="290" src="https://1.bp.blogspot.com/-DGG33J9RmF4/YKRMshg4BeI/AAAAAAABih4/uE-yvTZoS3QfXZ7ZHtWDkyYw4dwlRzzBACLcBGAsYHQ/w640-h290/IMG20210518123306.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian setelah melakukan penarikan uang, terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya keseleruhan dana bantuan keuangan sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan terdakwa berangkat ke Surabaya lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan saksi HOBIR selaku kepala Desa tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa perihal Dana bantuan keuangan untuk pembangunan kantor Desa, kemudian<br /><br />Pada awal tahun 2018, terdakwa ditegur oleh saksi HOBIR (Kepala Desa Tanagura Barat) terkait pelaksanaan pembangunan kantor Desa yang belum selesai. Kemudian sekitar bulan Juni 2018, terdakwa membelikan beberapa material untuk pembangunan kantor Desa yaitu batu bata, pasir, bedel, semen, besi dan kayu reng dengan anggaran sekitar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUBAIRI (tukang bangunan) untuk membangun kantor Desa tersebut, lalu terdakwa meninggalkan Desa Tanagura Barat dengan membawa dana bantuan keuangan tersebut dan belum menyelesaikan pembangunan kantor Desa<br /><br />Berdasarkan Laporan Perhitungan Pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh saksi Jonny Kurniawan, ST.MT selaku Tim Penilai dalam pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat, realisasi pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat adalah sebesar Rp55.584.00 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa SAIFUL ANAM yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Hobir tersebut di atas bertentangan dengan : 1. Pasal 69 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan, “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakari Bersama Badan Permusyawaratan Desa”. 2. Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan, “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa”.<br /><br />3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lam Rencana Anggaran Biaya”. 4. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”.<br /><br />5. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, 6. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima,menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”<br /><br />8. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang menyebutkan; “Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalu PPKD dan SKPD Bagian yang bersangkutan”.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa SAIFUL ANAM bersama-sama dengan saksi Hobir telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp174.416.000 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Bantuan Keuangan Tahun 2017 Atas Pembangunan Kantor Tanagura Barat Kecamatan Sepulu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019 terkait atas Penggunaan dana Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Tahun Anggaran 2017, yang pada pokoknya menyatakan dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1 Jumlah dana Bantuan Keuangan yang telah diterima dan Rp230.000.000,00 dicairkan oleh SAIFUL ANAM (Bendahara Desa), 2 Jumlah dana Bantuan Keuangan yang digunakan oleh Rp55.584.000,00 HOBIR (Kepala Desa Tanagura Barat), 3 Jumlah selisih poin 1 dan 2 sebagai kekurangan Uang Rp. 174.416.000<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Jnt)<br /></div></div>

Opini Tipikor Korupsi Rp173 Juta (Sudah Dikembalikan), Bendahara Desa Tanagura Barat Kab. Bangkalan Dituntut 4.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Jaksa Penuntu Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, dalam  persidangan yang berlangsung di Pen...

»

Terdakwa Linda Dituntut Pidana Penjara 1.6 Tahun Karena Dugaan ‘Menghina’ Lewat Medsos

<div style="text-align: justify;"><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-r34N2DktXZc/X3OqNKO-nHI/AAAAAAABUic/cKr--2mjr7YoVwIwehOGT6-mMUdObf-aQCLcBGAsYHQ/s1222/5...jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="1222" src="https://1.bp.blogspot.com/-r34N2DktXZc/X3OqNKO-nHI/AAAAAAABUic/cKr--2mjr7YoVwIwehOGT6-mMUdObf-aQCLcBGAsYHQ/s16000/5...jpeg" /></a></div><b>Denpasar, Bali, <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> Selasan, 29 September 2020, JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, menuntut terdakwa Linda Fitria Paruntu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (tanpa perintah terdakwa ditahan) denda sebesar Rp3 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dalam kasus perkara pidana dugaan Penghinaan atau Pencemaran nama baik Simone Christine Polhutri (sebagai pelapor, istri seorang perwira TNI AU) pada Mei 2019 lalu, yang berlangsung di ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sukradana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota serta Panitra Pengganti. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yaitu Nyoman Gede Sudiantara dkk<br /><br />Kasus inipun sepertinya jauh lebih menarik perhatian publik termasuk ‘pemerintah’ dari pada sidang perkara Korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari, sehingga tiapkali persdangan selalu dipantau beberapa anggota Tentara berpakaian loreng yang mengawal Simone Christine Polhutri<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU, terdakwa dijerat pasal berlapis-lapis, yaitu Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE), atau Kedua, pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Ketiga, pasal 311 KUHP<br /><br />Dan dalam surat tuntutan JPU Eddy mengatakan, bahwa semua unsur dari pasal dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa Linda Fitria Paruntu telah terbukti melakukan Tindak pidana Infonnasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu dalam pasal Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (lTE).<br /><br />Kasus yang menyeret Linda sebagai terdakwa dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik Simone Christine Polhutri melaui Media Sosial (Medsos) Facebook (FB), berawal pada tanggal 14 Mei 2019 lalu karena laporan Simone Christine Polhutri ke Polda Bali pada tanggal 24 Oktober 2019<br /><br />Antara terdakwa Linda dan Simone, sudah berteman lama di akun Media Sosial Facebook. Selain itu, keduanya juga sama-sama menyekolahkan anak di sekolah yang sama, yaitu Sekolah Dasar Kristen (SDK) Tunas Kasih<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_0FLpls1TQo/X3OrHHeHnjI/AAAAAAABUik/c0KkiGMMjWEqPlN1MyvWMCqCeitV3VNhwCLcBGAsYHQ/s640/Linda%2Bdan%2BSimon.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="337" data-original-width="640" height="336" src="https://1.bp.blogspot.com/-_0FLpls1TQo/X3OrHHeHnjI/AAAAAAABUik/c0KkiGMMjWEqPlN1MyvWMCqCeitV3VNhwCLcBGAsYHQ/w640-h336/Linda%2Bdan%2BSimon.png" width="640" /></a></div>Pada tanggal 14 Mei 2019 lalu, terdakwa Linda membuka akun Facebooknya “Linda Paruntu-rempas”, dan saat itu Linda melihat dan membaca postingan yang dibuat Simone Christine Polhutri di akun Facebuknya “Simone Christine Lahunduitan” yang berbunyi, “Orang kalo kayanya nanggung kasian ya norak maksimal...casing doang kliatanya orkay taunya kartu kredit banyak, utang smua... diburger king belanja ga sbrapa mau bayar pake kartu kredit ternyata decline semua....terpaksa SOS talipun suaminya minta pertolongan..ngakak guling2, ribut protes sana protes sini ujung-ujung2nya duit kalo ga bisa bayar ngaku aja....gaya selangit maksa ternyata... hare gene masih ada model kamseupay”<br /><br />Setelah terdakwa Linda membacanya, kemudian postingan Simone tersebut dibagikan (di Share) dengan menandai (tag) nama Simone Christine serta membuat kalimat yang tujuannya untuk mengklarifikasi ke Simone yang isinya, “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”<br /><br />Menurut Linda, postingan Simone Christine di akun Facebooknya berkaitaan dengan perdebatannya melalui WhastApp Group orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 lalu.<br /><br />Saat itu (12 Mei 2019), beberapa orang tua siswa Kls VI SDK Tunas Kasih termasuk terdakwa Linda dan suaminya, mengklarifikasi Panitia perpisahan Siswa Kls VI SDK Tunas Kasih, terkait adanya kejadian terhadap anak-anak yang hampir tenggelam saat bermain di Water Park dengan menggunakan Kano di Pantai Nusa Penida dalam acara Perpisahan pada tanggal 11 Mei 2019<br /><br />Awalnya, saat suami terdakwa Linda memberi komentar terhadap Panitia melalui WA Group orang tua Siswa Kls VI SDK Tunas Kasih yang isinya, “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....  <br /> <br />Kalimat yang dibuat suami terdakwa inilah yang dianggap Simone sebagai tuduhan, dan mengatakan akan melaporkan ke Polisi (“Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusan.... Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi”)<br /><br />Beberapa kutipan percakan antara terdakwa dan suaminya dengan Simon melalui WhastApp Group orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 yang dipertanyakan Tim Penasehat Hukum terdakwa pada persidangan tanggal 8 September 2020, maupun yang disampaikan terdakwa kepada beritakorupsi.co adalah;<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Suami terdakwa  :</span></span> “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....                                <br /><br /><b><span style="font-size: large;">Simone, Pukul 08.41 :</span></b> “Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusa....<br /><b><span style="font-size: large;">Simone, Pukul 08.42 :</span></b> Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Suami terdakwa, Pukul 09.14 :</span></span> </b>Silahkan lapor kalau keberatan dengan komentar saya, saya tunggu. Yg saya complain adalah tidak adanya peringatan resiko yang memang sudah terjai dan mempertanyakan apa motivasinya<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Simone, Pukul 09.16  : </b></span>Keteledoran u hadir dirrapat hanya krn tidur dgn enteng jawab ketiduran skrg mau nyalahin panitia? Hehehe mau ngadep mana lo komplein???? Ini aja dah bukti Parah<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>Terdakwa, Pukul 09.58 :</b></span></span> Bu kamu tuh parah, itu urusan aku hadir ngk mau hadir, krna sya sdh percayakan k skolah dn panitia utk keputusannya, dgn syarat amann tentram dan nyaman, kenyataannya sperti ini, sya di kasih  tau amann kok vilannyaa baguss bangeett ternyata kamar anak2 yang kasian kamarnya hotel anak laki2 hehehehe maaf standart sya ngk sperti standart loe Bu<br /><span style="font-size: large;"><b><br />Simone, Pukul 10.09   :</b></span> Hehehe kalo mau jd orkay beneran<br />rubah deh sikap parahnya...fada Alasan<br /><br /><b><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Terdakwa, Pukul 10.09  :</span></span></b> Yg rubah anda bukan saya<br /><b><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Terdakwa, Pukul 10.09  : </span></span></b>Apa hubungannya sma orkay? Anda sirik y<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Simone, Pukul 10.09  : </b></span>Sudah percayakan kog komplen? Katanya komplen ke panitia? WHO D HELL ARE YOU?<br /><span style="font-size: large;"><b>Simone, Pukul 10.10   :</b></span> Haha sirik? Hahaha kesian<br /><span style="font-size: large;"><b>Simone, Pukul 10.10 : </b></span>Lo blm lagir gue dah main dimonaco<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>Terdakwa, Pukul 10.10 :</b></span></span> Aneh baca baik2 diatas sya komplain krna terjadi sesuatu yg dijaminkan ke qta baca dgn teliti<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>Terdakwa, Pukul 10.16 :</b></span></span> yg saya sampaikan adalah concem dan pertanyaan bukan pendapat akhir, yang harusnya dijawab dgn penjelasan. Tapi kalau dijawab balik dgn ancaman ya jadi lucu dan ngga ada komen lagi mengenai jati diri anda yg sudah dibuka sendiri.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Simone, Pukul 10.16  :</b></span> Komplen tidak adanya peringatan?????? Emang semuanya dukun????? Kenapa ga ikut waktu inspeksi? Mempertanyakan Motovasi????  Sementara dengan entengnya bilang LUPA, TELAT BANGUN??? mempertanyakan motivasi pada panitia yg kerja dipikir kita mau main uang ya hahahahaha sernentara anda GA hadir rapat karen LUIPA DAN TELAT BANGUN? Rapatnya bukan cuma SEKALI....mempercayakan pada skolah dan panitia? Trus komplen??? Hahahahahahahaha diatas ngomong apa dibawah ngomong apa bolak balik kaya strikaan... yg ada Panitia yg harusnya rnempertanyakan motivasi anda bertanya....<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Simone, Pukul 10.18  : </b></span>Siapa kamu Suruh2 saya baca baik2??????? Nanti itu tugas lawyer dan petugas yg akan baca baik2 pasal2 apa yg cuco</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-nGkO4qNBivM/X3Ou38GdyXI/AAAAAAABUis/A-9w06Ze1u4lz1UmwsUXmy66ZVixvj23gCLcBGAsYHQ/s1081/IMG20200908115243.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1081" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-nGkO4qNBivM/X3Ou38GdyXI/AAAAAAABUis/A-9w06Ze1u4lz1UmwsUXmy66ZVixvj23gCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20200908115243.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Anehnya, klarifikasi terdakwa Linda bukannya mendapat tanggapan sama sekali dari Simone, tetapi justri Simone melaporkan Linda ke Polda Bali pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor Laporan : LP/413/X/2019/Bali/SPK, atas tuduhan dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik<br /><br />Atas laporan itu, penyidik Polda Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali, menjerat terdakwa Linda dengan pasal berlapis, yakni pasal 27 ayat (3) junkto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undanng Hukum Pidana (KUHP)<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU Kejaksaan Tinggi Bali Nomor Reg.Perk.PDM-445/DENPA.KTB/06/2020 menyatkan, bahwa dengan hal tersebut sehingga menyebabkan saksi korban Simone Christine Polhutri dan keluarganya merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan terdakwa tidak benar, apalagi menyamakan dengan “monyet”<br /><br />Anehnya lagi adalah, tanggapan Simone yang mengatakan "tersinggung berat dan akan melaporkan ke Polisi" atas kalimat yang dibuat oleh suami terdakwa terkait kejadian di Pantai Nusa Penida.<br /> <br />Pertanyaannya adalah, apakah kalimat yang dibuat terdakwa Linda di akun Facebooknya atas postingan Simone Chrisine pada tanggal 14 Mei 2019 termasuk tuduhan terhadap Simone ? Apakah kalimat yang dibuat suami terdakwa Linda di WA Group orang tua Kls VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 termasuk tuduhan terhadap Simone hristine ?<br /><br />Dan apakah kalimat yang dibuat suami terdakwa Linda ada ‘kata’ yang menyebut nama Simone Christine atau nama seseorang? Salahkah jika orang tua siswa bertanya kepada pihak Panitia atau pihak lain yang dianggap bertanggungjawab dalam kegiatan perpisahan siswa Kls VI SDK Tunas Kasih ke Pantai Nusa Penida karena ada kejadian yang tidak disampaikan kepada para orang tua siswa? <br /><br />Atau haruskah orang tua siswa diam dan terima saja ketika mengetahui sesuatu ‘musibah’ yang terjadi terhadap anak-anak mereka?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-BoE43zEZe_Q/X3OvqNuOaCI/AAAAAAABUi0/3vJdHl3no9Uvez0Zzp9-gMQzg7ftoF3rACLcBGAsYHQ/s2048/IMG20200908115656.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1152" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-BoE43zEZe_Q/X3OvqNuOaCI/AAAAAAABUi0/3vJdHl3no9Uvez0Zzp9-gMQzg7ftoF3rACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20200908115656.jpg" width="640" /></a></div>Lalu mengapa Simone merasa tersinggung sementara panitia lainnya termasuk Guru-guru SDK Tunas Kasih yang membaca percakapan di WA Group itu tidak ikut merasa tersinggung, dan mengapa hanya diam saja menyaksikan atau membacanya?<br /><br />Semua isi percakapan di WA Group itu diperlihatkan oleh terdakwa Linda yang didampingi suaminya dan kelurganya kepada beritakorupsi.co pada Senin, 7 September 2020 termasuk diperlihatkan juga kepada Majelis Hakim pada tanggal 8 September 2020<br /><br />Yang mengherankan sekaligus pertanyaan bagi diri terdakwa Linda adalah, terkait beberapa orang tua siswa termasuk Guru Kls VI SDK Tunas Kasih yang ada dalam WA Group tersebut tidak ada yang menjadi saksi bahwa adanya perdebatan antara terdakwa Linda dan Sumainya dengan Simone. Ada Apa ?<br /> <br />Apakah ada "tekanan dari pihak lain” kepada orang tua siswa termasuk guru-guru SDK Tunas Kasih? Bukankah ajaran kasih untuk mengatakan kebenaran?<br /><br />Selain itu, ada hal lain yang membuat terdakwa Linda merasa tertekan dan ketakutan setiap kali persidangan, karena kehadiran beberapa anggota TNI yang mendampingi Simone Christine sejak awal persidangan (pembacaan surat dakwaan)<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, keterangan Simone Christine dalam persidangan yang disebutkan JPU dalam surat tuntutannya yang mengatakan, “ada salah satu orang tua murid yang komplain mengenai acara tersebut karena pada saat kegiatan tersebut anaknya mengalami cedera dari bermain Cano. Pada tanggal 14 mei 2019 salah seorang orang tua murid pun yang bernama Linda mengatakan hal yang tidak mengenakkan dalam grup Whatsapp orang tua murid kelas VI” <br /><br />Padahal yang komplain di WhastApp Group orang tua siswa Kls VI SDK Tunas Kasih terkait kejadian saat bermain di Water Park dengan menggunakan Cano, bukanlah terdakwa atau suami terdakwa, melainkan ada beberapa orang tua siswa diantaranya, Yolanda, Ibu Irene, Pak Purba, Yuli, Nana, Orangtuanya Greta, Uchie<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Ibu Iren pukul : </b></span>Mereka terbawa arus keras bukan terlalu keasyikan - sudah berteriak tdk ada yang dengar - bersyukur Papa Joy lihat, dan Panggil petugas lifeguard – tereak tereak minta tolong - mereka pegangan ke pipa kalao berenang sudah masuk laut krn arus sangat kuat - mengamati? Speechless saya<br /><span style="font-size: large;"><b><br />Yolanda :</b></span> Iyaaa Mr td pg Valent br cerita Ktnya kmrn hampir mati Saya kaget jg<br /><span style="font-size: large;"><b><br />Ibu Iren : </b></span>Sama mam... Petruos juga cerita pembukaan dg bilang "kami mau mati"<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Yuli : </b></span>Rafael br cerita. itu Karena sy tanya knp  lengannya gosong. br cerita sm sy klu  dia Hampir kerisap. tapi gk tahu kenapa<br /><span style="font-size: large;"><b><br />Pak Purba : </b></span>Semangat pagi, Kepala Sekolah, Guru- guru dan Wali kelas 6 SD Tunas kasih ; Pelajaran penting... dari hampir tenggelamnya anak kami...Petros, Valent, Rafael - <br />1. Meeting ortu dengan wali kelas dan kepala sekolah tidak pernah dibicarakan akan mengikutkan semua guru baik SD maupun SMP bab kebersihan ke Uma mani dan Nusa Lembongan Lembongan Lembongan<br /><br />2.  guru dan pihak sekolah berani membawa anak didik kelas 6 SD Ke Nusa Lembongan dan Penida artinya berani ambil resiko bertanggung jawab penuh jika terjadi apapun kepada anak didik<br /><br />3. Sepengetahuan kami baru kali ini anak Tunas kasih nyebrang ke Pani ke Penida artinya tidak ada pengalaman guru-guru untuk Rescue apabila ada kejadian<br /><br />4. Dari jenis olahraga air yang anak-anak pakai di Nusa Penida Tidak ada satu pun yang rekomendasikan untuk anak ke usia mereka<br /><br />5. Setahu saya semua olahraga itu untuk usia lebih dari 12 tahun Kenapa dibiarkan anak-anak sendiri yang seharusnya di tandem oleh orang dewasa kemana guru-guru yang lain selain guru kelas 6 ada acara sendiri-sendiri ya<br /><br />6. Ini bukan evaluasi Kegiatan saya minta klarifikasi Kejadian ini besok pagi jam 8 Wita di sekolah dengan Wali dan kepala sekolah juga<br /><br />7.  ibu bapak Vallen dan Rafael kalau mau gabung silakan ikut. 8. Agar Kejadian ini jangan terulang lagi sampai kapanpun. 9. Terima kasih<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-wsFTr7NUFBI/X3Ov6O2xT2I/AAAAAAABUi8/p5fD6_gkjaQlAiggBbvUnhX8gxvRUH1MQCLcBGAsYHQ/s1081/IMG20200908115233%2B%25281%2529.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1081" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-wsFTr7NUFBI/X3Ov6O2xT2I/AAAAAAABUi8/p5fD6_gkjaQlAiggBbvUnhX8gxvRUH1MQCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20200908115233%2B%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya, mengapa penyidik Polda Bali dan JPU Kejati Bali tidak menjadikan para  orang tua siswa Kelas VI termasuk Guru SDK Tunas Kasih yang tergabung dalam WhastApp Group tersebut sebagai saksi untuk mengungkap “benang putih yang tersembunyi?” <br /><br />Mengapa Simone Christine Polhutri hanya tersinggung dengan kalimat yang dibuat oleh suami terdakwa tetapi tidak tersinggung dengan kalimat yang dibuat oleh orang tusa siswa lainnya? Apakah kalimat yang dibuat suami terdakwa lebih ‘keras’ dari pada yang dibuat olehoraang tua siswa lainnya ?<br /><br />Salahkah tedakwa yaang mengaatakan, bahwa kalimat yang diposting Simone Christine Polhutri di akun Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019, berkaitan dengan perdebatannya di WhastApp Group orang tua siswa SDK TunasKasih ?<br /><br />Sementara,  dalam surat tuntuntannya JPU mengatakan, bahwa berawal dari sekitar bulan Maret 2019, Sekolah SDK Tunas Kasih tempat anak terdakwa Linda Fitria Paruntu dan anak saksi korban Simone Christine Polhutri akan mengadakaan perpisahan Kelas VI<br /><br />Kemudian pihak sekolah meminta bantuan kepada orang tua murid untuk bersedia menjadi panitia dalam kegiatan tersebut, dimana akhirnya saksi korban Simone Christine Polhutri beserta 4 (empat) orang tua murid lainnya bersedia untuk menjadi panitia tersebut, dan akhirnya mengadakan rapat bersama dengan para orang tua murid kelas VI untuk membicarakan lokasi yang akan digunakan<br /><br />Kemudian berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa Nusa Penida menjadi tempat untuk perpisahan anak kelas VI SDK Tunas Kasih.<br /><br />Setelah berjalannya kegiatan tersebut, ternyata ada salah satu orang tua murid yang komplain mengenai acara tersebut karena pada saat kegiatan tersebut anaknya mengalami cedera dari bermain kano<br /><br />Dan pada tanggal 14 Mei 2019, salah seorang orang tua murid yaitu terdakwa Linda Fitria Paruntu mengajukan komplain dalam grup WhatsApp orang tua murid kelas VI, dimana mengakibatkan perselisihan diantara saksi korban Simone Christine Polhutri dan terdakwa Linda Fitria Paruntu<br /><br />Pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 23.03 Wita, bertempat di rumah terdakwa dengan menggunakan HP merk Samsung membuka akun facebook miliknya yang bernama “Linda Paruntu Rempas” dan ketika melihat postingan di akun Facebook “Simone Christine Lahunduitan” milik saksi korban Simone Christine Polhutri dengan link https://www.facebook.com/linda.parunturempas/posts/2098354570213119 dan membuat kalimat yaitu : <br /><br />“Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”. Sebagaimana screenshot sebagai berikut: <br /><br />Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 pukul 00.15, kemudian terdakwa Linda Fitria Paruntu melalui akun Facebook "Linda Paruntu-Rempas" kembali memposting dengan link https://www.facebook.com/Iinda.parunurempas/videos/2098446513537258/ yang berisikan kalimat: <br /><br />Kata orng2 skmg masa susah , susah duit dll Noh liaat bu yaa smpe melotot. .. gw baru beli diamond cash bukan kredit kredit punyaa, kamu buktikan aku ada ngutang k orang lain aku kasih buat kamu ini gelang diamond yaa cataatt bu Simone Christine Lahunduitan jangan bicara jelekin orang dibelakang yaa cari  tau kehidupan gw yaa...itu diamond buat loe klo loe bsa buktikan klo gw spertti yg loe tuduhkan ...Mba Audina tolong buatin notanya yaa kmren notanya hilang.... Sebagaimana screenshot sebagai berikut: <br /><br />Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa Linda Fitria Paruntu tersebut diatas mengandung muatan pencemaran nama baik karena mengandung tuduhan kepada sesorang yang namanya disebutkan pada postingan itu. <br /><br />Menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud agar perbuatan tersebut diketahui umum.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_1ilADqaUjk/X3OwXYGb10I/AAAAAAABUjE/Gc19wZkeI_kT8FRgk8PXWA6qVx7k-CO6gCLcBGAsYHQ/s1263/8...jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="1263" height="292" src="https://1.bp.blogspot.com/-_1ilADqaUjk/X3OwXYGb10I/AAAAAAABUjE/Gc19wZkeI_kT8FRgk8PXWA6qVx7k-CO6gCLcBGAsYHQ/w640-h292/8...jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada postingan tersebut dengan jelas disebutkan sebuah akun dengan nama Simone Christine Lahundultan. Nama akun tersebut mewakili pemiliknya. <br /><br />Selain itu, terdapat pernyataan yang mengandung tuduhan kepada seseorang yang namanya disebutkan dalam postingan itu bahwa yang bersangkutan telah membicarakan sesuatu kepada orang lain tanpa sepengetahuannya dan memakai kartu kredit untuk membeli/mendapatkan barang-barang promo bukan untuk membeli kebutuhan pokok. <br /><br />Barang promo dapat dimaknai sebagai barang berharga murah. Terdakwa Linda Fitria Paruntu menganggap bahwa saksi korban Simone Christine Polhutri kaya (seperti) monyet, bukan benar-benar orang kaya. <br /><br />Pada postingan yang lain, terdakwa juga menyatakan bahwa menurut orang-orang (banyak orang yang mengatakan bahwa) sekarang adalah masa susah, yaitu susah uang dan kesusahan yang lainnya. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Simone Christine Lahundultan untuk melihat dengan mata terbuka lebar atau membelalak bahwa terdakwa baru membeli diamond secara tunai, bukan secara kredit. <br /><br />Terdakwa menyuruh untuk membuktikan jika terdakwa berutang kepada orang lain, ia akan memberikan gelang diamond itu kepada saksi korban Simone Christine Lahundultan. Terdakwa meminta kepada seseorang yang namanya disebutkan dalam postingan untuk mencatat/mengingat-ingat. <br /><br />Kemudian, terdakwa meminta seseorang yang disebut dengan nama Simone Christine Lahunduitan untuk tidak berbicara menjelekkan orang lain di belakangnya dan mencari informasi tentang kehidupan terdakwa. <br /><br />Terdakwa menyebut/menyatakan diamond yang ditunjukkanya itu akan diberikan kepada saksi Simone Christine Lahundultan jika saksi Simone Christine Lahundultan dapat membuktikan apa yang dituduhkan oleh saksi Simone Christine Lahundultan kepada terdakwa. <br /><br />Terdakwa juga meminta bantuan kepada seseorang yang disebut dengan nama Audina untuk membuatkan nota lagi karena nota yang sebelumnya hilang. <br /><br />Bahwa dengan adanya hal tersebut sehingga menyebabkan saksi korban Simone Christine Lahundultan dan keluarganya merasa malu dan terhina karena karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa adalah tidak benar, apalagi menyamakan dengan “Monyet"<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/--ls6I4us8Ww/X3Owqnw7LdI/AAAAAAABUjM/gBllqrZiGqshgCzzI8FDH8ufseImZWgawCLcBGAsYHQ/s1178/9.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="1178" height="314" src="https://1.bp.blogspot.com/--ls6I4us8Ww/X3Owqnw7LdI/AAAAAAABUjM/gBllqrZiGqshgCzzI8FDH8ufseImZWgawCLcBGAsYHQ/w640-h314/9.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">antara yang satu dengan yang lain terhadap semua unsur dari pasal dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa Linda Fitria Paruntu telah terbukti melakukan Tindak pidana Infonnasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu dalam pasal Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (lTE).<br /><br />Majelis Hakim yang terhormat, Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum terdakwa yang kami hormati, Sidang yang kami muliakan. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana atas diri terdakwa yaitu :<br /><br />Keadaan yang meringankan : Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; Terdakwa sopan dipersidangan<br /><br />Keadaan yang memberatkan : Belum ada perdamaian tertulis antara pelaku dan korban. Perbuatan terdakwa telah merugikan dan membuat tidak nyaman orang lain.<br /><br />“Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan setelah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini : M E N U N T U T Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: <br /><br />1. Menyatakan terdakwa Linda Fitria Paruntu telah terbukti melakukan tindak pidana Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam dakwaan kesatu<br /><br />2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Fitria Paruntu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp3 juta (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan,” ucap JPU Eddy<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sukradana, SH., MH, memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan pada sidang pekan mendatang.<br /><br />Seusai persidangan. Saat beritakorupsi.co mengejar JPU Eddy ke parkiran yang terletak disamping sebelah Timur PN Denpasar, sepertinya enggan memberikan komentar. JPU Eddy mengatakan, ada Humas, dan yang memberatkan terdakwa ada dalam tuntutan<br /><br />“Apa ? ada Humas. Tadi kan sudah dengaar. Yang memberatkan terdakwa sudah dibacakan ada di tuntutan,” kata JPU Eddy<br /><br />Sementara Tim Penasehat Hukum terdakwa juga menjadi pertanyaan. Sebab Tim Penasehat Hukum terdakwaa semuala sebanyak 3 orang, yaitu Nyoman Gede Sudiantara (Ketua Tim), Iswahyudi Edi dan Ketut Rinata.  </div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Namun menjelang akhir persidangan menjadi 2 orang. Ada apa? Mengapa menjelang akhir persidangan tepatnya saat menghadirkan Ahli yang meringankan, yaitu Ahli Bahasa Indonesia sekaligus pemeriksaan terdakwa pada tanggal 8 September 2020, Ketua Tim Penasehaat Hukum terdakwa yaitu Nyoman Gede Sudiantara tidak tampak di persidangan?.<br /><br />“Saya tidak tau,” jawab terdakwa Linda singkat<br /><br />Namun terkait tuntutan JPU, salah satu Panasehat Hukum terdakwa, Iswahyudi mengatakan, bahwa itu adalah haknya Jaksa, dan ‘kita’ punya hak untuk menyampaikan pembelaan<br /><br />“Itu haknya Jaksa, dan kita punya hak untuk menyampaikan pembelaan,” ujarnya</div><div><br /></div><div>(*Jen)<br /><p></p></div>

Opini Pidana Terdakwa Linda Dituntut Pidana Penjara 1.6 Tahun Karena Dugaan ‘Menghina’ Lewat Medsos

Denpasar, Bali, BERITA KORUPSI .CO – Selasan, 29 September 2020, JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, menuntut ter...

»

“Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="682" data-original-width="1058" height="412" src="https://1.bp.blogspot.com/-KidUQr8spsA/XtT_MJL8cmI/AAAAAAABLAQ/QXexwY5P124PiLmtF4DTPB83f3SHHRFLwCLcBGAsYHQ/s640/kapal.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto: Google</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">Saiful Ilah Ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontraktor, yaitu Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi.</span></b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-small;"><b>Ditulis oleh Jentar. S Wartawan Senior yang sehari-hari liputan di Pengadilan Tipikor Surabaya - </b></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Saiful Ilah atau yang lebih tenar dengan panggilan “Abah Ipul” ini, adalah orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo sejak 2010 hingga 2021 nanti (Bupati 2 Periode). Dan sebelum mejabat sebagai Bupati, sebelumnya Saiful Ilah menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo periode 2000 – 2010 mendampingi Bupati Sidoarjo saat itu dijabat oleh Win Hendarso<br /><br />Sebelum menduduki jabatan politik sebagai Wakil Bupati dan kemudian Bupti Sidoarjo, Saiful Ilah adalah seorang pengusaha. Jabatan penting diberbagai perusahaanpun digenggamnya, diantaranya Direktur Utama  PT Mitralam Kalimantan Persada (Dirut PT MKP), Presiden Direktur PT Hexamitra Charcoalindo (Presdir PT HC), Presiden Direktur PT Mustika Light Metal (Presdir PT MLM) dan Dirut PT Gresik Mustika Timur. <br /><br />Sukses sebagai pengusaha, dan sukses pula sebagi Wakil “Nahkoda Kapal” Kabuputen Sidoarjo sejak 2000 – 2010, Saiful Ilah pun naik jabatan menjadi “Nahkoda” Kabupaten Sidoarjo periode 2010 – 2016, dan kemudian kembali memegang jabatan “Nahkda” Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2016 – 2021.<br /><br />Sebagai pengusaha dan “Nahkoda” Pemerintahan yang merasa sukses, Saiful Ilah menyiapkan putranya, yaitu Amir Aslichin sebagai penggantinya menjadi “Nahkoda” Kabupaten Sidoarjo agar tidak jatuh ke tangan musuh politiknya. Sedangkan Amir Aslichin adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB<br /><br />Sayangnya, doa tidak selalu terkabulkan, dan cita-cita tidak selalu tercapai. Itulah yang barangkali dialami oleh “Abah Ipul” ini. Sebab, menjelang “dermaga” alias akhir jabatannya, “Kapal” alias Jabatan Bupati Kabupaten Sidoarjo “tenggelam” alias masuk penjara setelah tertangkap tangan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 7 Januari 2020, sekaligus “hadiah pertama” bagi Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK yang baru.<br /><br />Nasib Siful Ilah dengan pendahulunya, yaitu terpidana 5 tahun penjara Win Hendarso mantan Bupati Sidoarjo sama tapi tak serupa. Persamaannya, Saiful Ilah dan Win Hendarso adalah Bupati Sidoarjo, dan sama-sama masuk dalam kubagan lingkaran hitam kasus Korupsi. <br /><br />Bedanya, Saiful Ilah Tertangkap Tangan KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukl 17.00 WIB di Pendopo Kabupaten, karena saat itu menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontraktor, yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi. <br /><br />Dan sebagai “imbalannya”, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pun sudah dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tangggal 29 Mei 2020<br /><br />Sedangkan Win Hendarso terjerat kasus Korupsi pencairan dana Kasda (Kas Daerah) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2005 - 2007 sebesar Rp2,3 miliar. Dan Win Hendarso pun divonis pidana penjara selama 5 tahun dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar 2 milliar rupiah  subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomer 1891 K/Pid.Sud/2012<br /><br />Nama Saiful Ilah, menambah jumlah “medali” menjadi 14 Kepala Daerah yang tertangkap tangan maupun dari hasil penyidikan  KPK di Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota. Ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) itu adalah ;<br /><br />1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU)<br />2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini mengajukan PK),;<br />3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka)<br />4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK)<br />5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019<br />6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK)<br />7. Wali Kota Malang Moch. Anton (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap DPRD Kota Malang)<br />8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap pemberian Izin Tower, dan saat berstatus tersangka dalam kasus TPPU)<br />9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto)<br />10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK)<br />11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK)<br />12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK)<br />13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK)<br />14. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (Kasus suap Tangkap Tangan KPK)<br /><br />Pertanyaannya. Apakah hanya ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini yang pernah menerima uang suap atau gratifikasi dari pihak lain ? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya, terkait kasus yang menyeret Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo. Apakak KPK akan menjelaskan secara terang benderang dalam surat dakwaannya terkait perbuatan tersangka Saiful Ilah sejak menduduki jabatan Wakil Bupati Sidaorjo selama 2 periode, dan Bupati Sidoarjo selama kurang 2 periode seperti saat KPK mengungkap kasus Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Bupati Ngajuk Taufiqurrahman, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wali Kota Madiun Bambang Irianto<br /><br />Atau KPK hanya akan menjelaskan perbuatan tersangka Saiful Ilah terkait menerima uang suap dari 2 pengusaha sebesar Rp350 juta disaat KPK menangkapnya pada tanggal 7 Januari 2020 ? (*) </div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Tipikor “Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

Foto: Google Saiful Ilah Ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontra...

»

Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-SZogLBcBsvY/XVj4ASIPOSI/AAAAAAAA5qw/qk_ojmjEk94cqorLyetseAkY3jR-aIZMgCLcBGAs/s1600/IMG_20190726_123457.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1573" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-SZogLBcBsvY/XVj4ASIPOSI/AAAAAAAA5qw/qk_ojmjEk94cqorLyetseAkY3jR-aIZMgCLcBGAs/s640/IMG_20190726_123457.jpg" width="628" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH, seorang pengacara wanita di Surabaya yang berstatus single parent sejak ditinggal suaminya karena meninggal beberapa pulu tahun lalu, dan saat ini sukses atau berhasil sebagai Ibu sekaligus sebagai Ayah serta menjadi guru bagi kedua anknya Dio dan Fio yang sejak usia 5 tahun ditinggal anyahnya.<br /> <br /> Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH lebih dikenal sebagai pengacara Prodeo alias tidak dibayar oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dalam proses dipenyidikan maupun di Pengadilan sejak puluhan tahun lalu.<br /> <br /> Karena seorang pengacara Prodeo, memang yang dibela adalah masyarakat yang terjerat hukum pidana dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri, namun tak mampu untuk membayar seorang pengacara. Walau memang pengacara Prodeo itu dibayar oleh negara, tetapi hanya sekedar pengganti biaya tranportasi. Berbeda dengan pengacara Pro Bono alias tidak ada yang membayar sama sekali, namun hampir tak pernah terdengar sepak terjangnya.<br /> <br /> Nama Yuliana Heriyanti Ningsih atau yang lebih akrab disapa Yuli, tak asing lagi dikalangan wartawan, terutama lembaga penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Tak hanya Yuli, tetapi termasuk kedua anak laki-laki dan perempuannya, Dio dan Fio yang mengikuti jejak sang bundanya menjadi pengacara.<br /> <br /> Wanita yang lahir di Surabaya pada tanggal 26 Juli 1965 ini, adalah lulusan Ubaya (Universitas Surabaya) 1985. Sejak terjun sebagai pengacara pada tahun 1999 silam, kasus yang pertama kali ditanganinya adalah kasus Prodeo, yaitu pembunuhan di Pengadilan Negeri Gresik. Dan hingga saat ini, telah ratusan perkara Prodeo yang ditangani baik Korupsi terutama kriminal (pembunuhan).<br /> <br /> “Sejak jadi pengacara, kasus yang pertama kalinya saya tangani adalah kasus pembunuhan di PN Gresik, itu langsung Prodeo. Kalau sampai sekarang sudah banyaklah,” ujarnya saat bincang-bincang dengan beritakorupsi.co di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu.<br /> <br /> Yuliana menceritakan awal perjalanan karirnya menjadi pengacara, yang sudah bercita-cita sejak duduk di bangku SMA. <br /> <br /> “Saya anak pertama dari Lima bersaudara. Sejak SMA saya sudah bercita-cita ingin menjadi pengacara. Lalu saya kuliah di Ubaya tahun 1985 mengmbil jurusan Fakultas Hukum. Saya telat wisuda karena mengurus rumah tangga, karena saya menikah sebelum wisuda,” tuturnya <br /> <br /> Yuli melanjutkan, Kemudian kuliah lagi di UPB dengan jurusan yang sama untuk mengambil S2 (Strata Dua). <br /> <br /> “Pertama kali sebagai pengacara, saya gabung di kantor Advokat Achmat Arifin, di Jalan Kerta Jaya, Surabaya tahun 1999 sampai 2000. Itu hanya Satu tahun. Setelah itu, saya mulai jalan sendiri sejak tahun 2001,” lanjut Yuliana mengenang .<br /> <br /> Yuliana menceritakan perjalanan hidupnya sebagai pengacara wanita berstatus sigle paret dengan dua anaknya yang masih kecil. Sebagai wanita dan manusi norma, banyak godaan namun tak dihiraukannya. Rasa cinta yang mendalam bagi almarhum suaminya menjadi motivasi untuk membesarkan dan menidik anak-anaknya.<br /> <br /> Setiap kali bersidang, Yuliana selalu membawa kedua anaknya ke kantor kepolisian, kejaksaan  amupun Pengadilan hingga kedua anaknya tumbuh besar dengan pendidikan mengikuti jejak sang bundanya.<br /> <br /> “Dio dan Fio memang saya arahkan menjadi pengacara, tapi tidak saya paksakan. Saya kan sigle paret, harus bisa berjuang dan berdiri sendiri. Jadi sejak kecil, mereka selalu saya ajak kalu ke Pengadilan. Jadi mereka selalu dengar apa yang saya bicarakan dengan keluarga klien saya. Mungkin karena terbiasa sejak kecil, Dio dan Fio pun menurut,” tambah wanita ber cucu dua ini, dan saat ini minggu cucunya yang ketiga dari Fio yang menikah dengan pria dari kalangan anggota Kepolisian berpangkat perwiara pertama (AKP) dan bertugas di Polrestabes Surabaya.<br /> <br /> Sementara Dio bersama istrinya tinggal di Sidoarjo dan membuka kantor sebagai pengara. Selain itu, Dio dipercaya sebagai pengacara di Pemuda Panca Sila Kabupaten Sidiaorjo. <br /> <br /> Yulianan tak hanya menceritakan awal perjalanan dirinya menajdi pengacara, tetapi suka dukanya sebagai pengacara Prodeo sejak awal. Menurut Yuliana Heriyanti Ningsih, suka dukanya menagani kasus Prodeo, adalah adanya tuduhan miring dari keluarga korban. <br /> <br /> “Tuduhan miring dari keluarga korban itu kadang ada. Kadang kan menurut mereka (keluarga korban.red), seorang pembunuh itu tidak perlu dibela. Tapi kan si pelaku tidak mengerti hukum. Negara atau Pengadilan wajib menyediakan pengaacara untuk mendampinginya selama dipersidangan,” tegas Yuliana.<br /> <br /> Dan kepuasannya saat menangani kasus Prodeo, adalah saat dirinya bisa membuktikan di persidangan, mengapa kliennya melakukan tindakan kriminal atau pembunuhan. Dan yang lebih memuaskan lagi, saat kliennya divonis bebas. Uwauuuuu, menyenangkan. terlebih saat dirinya “dibayar” oleh keluarga kliennya dengan kerupuk, bumbu dapur atau makanan warung.<br /> <br /> “Sukanya, kalau hukumannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa, rasanya senang. Ada juga yang bebas, karena dalam persidangan bukan si terdakwa palakunya. Pernah dikasih kerupuk, sambal, ada juga makanan karena keluarga terdakwa ada yang usaha warung makanan. Saya senang aja menerimanaya,” kata Yuli sambil senyum.<br /> <br /> Ternyata, kasus yang ditangani wanita silgle paret ini bukan hanya kasus pembuhunan saja, tetapi ada juga kasus tindak pidana Korupsi. Disinilah dukanya menjadi seorang pengacara Prodeo karena tak jarang harus pulang malam hari. Karena memang persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terkadang selesainya malam hari tidak seperti di Peradilan umum. Sebab, Pengadilan Tipikor menyidangkan perkara dari 38 Kejaksaan Negeri (Kejari) ditambah sati Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /> <br /> “Kasus yang saya tangani memang rata-rata pembunuhan, tapi ada juga kasus lainnya. Kalau Korupsi sudah sejak awal pengadilan Tipikor ada. Ada yang Prodeo ada juga yang bukan. Terdakwa Korupsi itu kan ada petani, seperti kasus Korupsi Poktan (Kelompok Tani), Pokmas, PNPM. Kamu tahu sendiri kan,” ungkapnya kepada media ini.<br /> <br /> Setelah berhasil sebagai orang tua (Ibu sekaligus Ayah) bagi kedua anaknya, Yulina ternyata berhasil juga sebagai guru bagi putra putrinya maupun bagi lulusan Fakultas Hukum yang hendak menjadi pengacara, karena Yuliana mendidirikan sebuah Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH YLKI) di Jalan Legundi Surabaya dengan kantor cabang di Sidaorjo, di mana Dio sebagai Ketua LBH YLKI.<br /> <br /> Kesuksesan Yuliana sebagai guru dalam dunia pengacara/Advokad, karena hingga saat ini sudah puluhan orang yang magang di LBH YLKI menjadi pengaca. Yang lebih menariknya adalah, selain pengacara ternyata ada yang menjadi hakim dan jaksa.<br /> <br /> “Ada yang menjadi Hakim dan ada juga menjadi Jaksa,” kata Yuliana saat acara Tasyukuran kantol LBH YLKI, Jum'at, 26 Juli 2019 tanpa menyebut nama yang dimaksud (Jentar)<br /> <br /> Bio Data :<br /> Nama Lengkap        : Yuliana Heriyanti Ningsih<br /> Tempat tanggal lahir : Surabaya, 26 Juli 1965<br />         Anak : Dua (Dio dan Fio)<br />         Cucu : Dua<br /> Pendidikan : SMAN 5 Surabaya<br />                   S1 : Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya)<br />                   S2 : Fakultas Hukum Universitas Putra Buana, Surabaya<br />                          dan mendirikan LBH YLKI Tahun 2015

Opini Pendidikan Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

berita korupsi .co - Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yulian...

»

Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Rm_G4QkS4Vw/XTDPOEz5EnI/AAAAAAAA3tQ/-ySXsBduv_QM6uMVLMf8ujy2t5CIpspJACLcBGAs/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1243" data-original-width="686" src="https://1.bp.blogspot.com/-Rm_G4QkS4Vw/XTDPOEz5EnI/AAAAAAAA3tQ/-ySXsBduv_QM6uMVLMf8ujy2t5CIpspJACLcBGAs/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" /></a></div> <b>           <span style="font-size: x-small;">                        Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur</span></b><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Seiring dengan berkembangnya media online, semakin membuat kecenderungan orang dalam mengkonsumsi berita dan informasi. Di satu sisi, media online dapat memberikan banyak keuntungan seperti aksesibilitas dari berita menjadi meningkat, berita juga semakin cepat untuk dapat diperoleh dan didistribusikan. Tetapi di sisi lain, juga mendorong adanya efek negatif, yang antara lain semakin banyaknya berita yang tidak benar atau yang kurang dapat dipertanggungjawabkan juga telah banyak beredar. <br /><br />Contoh Berita Hoax Yang Terbesar diantaranya, Penganiayaan Ratna Sarumpaet, Gempa Susulan di Lombok Berkekuatan 7,5 Magnitudo, Informasi Soal Jutaan TKA di Morowali, 7 (tujuh) Kontainer Surat Suara Tercoblos, Jokowi Jual Pulau Bali Demi Bayar Hutang dan lain-lain.<br /><br /><b>1. MENGENALI BERITA HOAX<br />A. Pengertian berita Hoax. </b><br />Secara umum, berita hoaks dipahami sebagai berita yang salah atau tidak akurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015) hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), mendefiniskan fake news/junk news/pseudo news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Beberapa berita hoax disebabkan karena kesalahan pemberitaan, namun banyak juga informasi yang memang dimanipulasi dengan sengaja karena satu dan lain hal.<br /><br />Saat ini, hoax adalah kabar palsu yang sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.<br /><br />Media penyebaran hoax internet pertama yang diketahui adalah via email, biasanya berisi peringatan akan hal sebuah klaim palsu. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama pada smartphone dan media sosial, jenis hoax di internet semakin banyak dan berbahaya. Sehingga apabila tidak hati-hati, pengguna dunia maya atau netizen dapat dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut. Bahkan malah bisa ikut menyebarkan hoax, yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. <br /><br /><b>B. IDENTIFIKASI BERITA HOAX </b><br />Untuk dapat mengidentifikasi mengenai berita hoaks (hoax) dapat dilakukan langkah-langkah sederhana sebagai berikut: <br /><br /><b>1. Berhati-hati dengan judul berita yang provokatif </b><br />Kabar hoax sering menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, yang diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat kabar hoax dan dianggap sebagai suatu kebenaran/fakta; <br /><br /><b>2. Mencermati dan memeriksa alamat situs </b><br />Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya dapat dikatakan meragukan. Sedangkan menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita <br /><br /><b>3. Memeriksa fakta </b><br />Anda perlu memperhatikan dari mana kabar yang didapatkan, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya Anda jangan mudah cepat percaya apabila informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. <br /><br /><b>4. Memeriksa keaslian foto </b><br />Di era teknologi digital saat ini  bukan hanya konten berupa teks yang dapat dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat kabar palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. <br /><br /><b>5. Ikut serta dalam grup Diskusi Anti Hoax di sosial media </b><br />Bergabung di grup sosial media misalnya di sosial media Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. <br /><br /><b>C. KLASIFIKASI BERITA HOAX <br />1 . Jenis Mis-Informasi dan Dis-Informasi  </b>          <br /> Satire atau Parodi, Konten yang Menyesatkan. Konten Tiruan, Konten Palsu, Keterkaitan yang Salah,  <br /> Konten yang Salah, Konten yang Dimanipulasi <br /><br />Jenis Konten : Agama, Politik, Etnis, Kesehatan, Bisnis, Penipuan, Bencana Alam, Kriminalitas, Lalu Lintas, Peristiwa Ajaib dan Lain-lain<br /><br />. Satire atau Parodi, dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui. <br />. Konten yang Menyesatkan, di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk   <br /> membingkai sebuah isu atau individu. <br />. Konten Tiruan, Ini adalah ketika sebuah sumber asli ditiru / diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya. <br />. Konten Palsu, berupa konten baru yang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan. <br />. Keterkaitan yang Salah, Ini adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terakat antara satu dengan yang lainnya. <br />. Konten yang Salah, ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah. <br />. Konten yang Dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. <br /><br />2. Jenis Konten <br />. Agama, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. <br />. Politik, konten yang memuat segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, berupa kebijakan atau cara-cara mempertahankan kekuasaan. <br />. Etnis, konten yang berkaitan dengan segala hal mengenai kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, suku, bahasa, budaya dan sebagainya. <br />. Kesehatan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. <br />. Bisnis, konten yang memuat tentang segala usaha komersial. <br />. Penipuan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan upaya mengecoh yang mengakibatkan kerugian di pihak yang dikecoh baik berupa uang atau data pribadi. <br />. Bencana Alam, konten yang memuat hal-hal yang terkiat kejadian alam yang memakan korban <br />. Kriminalitas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan <br />. Lalu Lintas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas, baik itu berupa kebijakan atau insiden. <br />. Peristiwa Ajaib, konten yang memuat kejadian yang tidak lazim dan mustahil. <br />. Lain-lain, konten lain yang tidak termasuk dalam kesepuluh kategori tersebut <br /><br />Dalam hal pencegahan agar masyarakat terutama pengguna sosial media tidak membuat dan/atau menyebarkan berita hoaks, sebenarnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam peraturan tersebut juga memuat mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap penyalahgunaan media elektronik, namun faktanya sampai dengan saat ini pembuatan dan penyebaran berita hoaks masih saja gencar di sosial media.<br /><br />Untuk itu, perlu kiranya peran dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum maupun media (pers) untuk mensosialisasikan kembali mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mempublikasikan perkara-perkara pidana sehubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga efek jera yang ditimbulkan bukan hanya terhadap pelaku yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tetapi juga bagi pihak yang belum pernah melakukan tidak akan berani untuk melakukannya. Di samping itu, perlu juga dilakukan kegiatan edukasi mengenai bahaya berita hoax baik di sekolah-sekolah, universitas maupun di lingkungan masyarakat umum, sehingga muncul kesadaran diri masing-masing individu akan resiko dan bahaya berita hoax. <br /><br />D. MEMINIMALISIR PENYEBARAN BERITA HOAX                     <br />Tindakan pencegahan selanjutnya adalah meminimalisir penyebaran berita hoax. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: <br />1. Tidak ikut serta menyebarkan berita hoax <br />2. Melaporkan berita hoax kepada pihak sosial media yang digunakan (misal: Facebook) <br />3. Melaporkan berita hoax ke Kemkominfo agar segera diblokir <br />4. Melaporkan kepada pihak Kepolisian agar segera dilakukan tindakan represif<br /><br />MENANGULANGI BERITA HOAX (UPAYA REPRESIF) <br />Upaya menanggulangi (represif) terhadap penyebaran berita hoax melalui media internet dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melibatkan berbagai kalangan, meliputi:<br />1. Masyarakat<br />2. Pihak Kepolisian<br />3. Kementerian Kominfo<br />4. Penerapan peraturan Perundang-undangan terhadap berita hoax <br /><br /><b>1. Tindakan Masyarakat terhadap Berita Hoax </b><br /> Jika menemukan kabar hoax, untuk mencegah agar kabar tersebut tidak tersebar bisa melaporkan kabar <br />      hoax tersebut melalui sarana yang tersedia pada masing-masing media, contohnya: <br /> Media sosial Facebook, dapat menggunakan fitur Report Status dan kategorikan informasi hoax sebagai <br />      hatespeech/harrasment/rude/threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika banyak aduan dari <br />      pengguna, Facebook akan menghapus status tersebut. <br /> Untuk Google, Anda bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian <br />      apabila  mengandung kabar palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan twit yang <br />      negatif,  demikian juga dengan Instagram. <br /> Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. <br /><br /> <b>2. Tindakan Kepolisian terhadap Berita Hoax </b><br />Setelah mendapatkan informasi adanya berita hoax, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan segala tindakan represif sesuai dengan tugas dan kewenangannya. <br /><br /><b>3. Tindakan Kemkominfo terhadap Berita Hoax </b><br /> Tindakan preventif (pencegahan). Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial <br /> Tindakan represif <br />a. Kegiatan Deklarasi Turn Back Hoax <br />b. Bekerja sama dengan media sosial, seperti Whatsapp, Facebook dan Twitter <br />c. Bekerja sama dengan Dewan Pers dalam pemblokiran media online yang terindikasi melanggar UU Pers <br /><br /><b>4. Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax </b><br />Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diuraikan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk berita hoax dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <br /><br />Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax <br />Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: <br /><br />1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. <br /><br />2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). <br /><br /><b>Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax </b><br />Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: <br /><br />1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <br /><br />2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (*)

Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

                                    Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur berita korupsi .co - Seiring dengan...

»

Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-hWRimwKr6qw/XQkLuSVLw_I/AAAAAAAA2T4/vVMmYG0veqE0UBwIC4rfu1rMMbrU3OiDQCLcBGAs/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://1.bp.blogspot.com/-hWRimwKr6qw/XQkLuSVLw_I/AAAAAAAA2T4/vVMmYG0veqE0UBwIC4rfu1rMMbrU3OiDQCLcBGAs/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <b>Jakarta,<span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan  korupsi. Berdasarkan surat edaran  dari  Panitia  Seleksi  Calon  Pimpinan  KPK,  maka  hari  ini pendaftaran calon Pimpinan KPK untuk masa bakti 2019-   2023 resmi dibuka. <br /> <br /> Tentu seluruh masyarakat berharap akan hadirnya figur-figur terbaik serta  berintegritas  untuk  memimpin lembaga anti rasuah ke depan. Berkaca pada era kepemimpinan saat ini, Agus  Rahardjo cs,  sebenarnya  banyak  catatan  kritis  yang  seharusnya  dapat dijadikan  pembelajaran serta evaluasi untuk KPK mendatang. <br /> <br /> Diantaranya belum mempunyai visi asset recovery, pengelolaan manajemen internal yang buruk, terhadap penegakan etik, keterbukaan informasi pada masyarakat, dan masih banyaknya tunggakan perkara yang belum terselesaikan. <br /> <br /> Berangkat dari catatan di atas, maka  Koalisi  Masyarakat  Sipil Anti  Korupsi  mencoba  memetakan kriteria ideal yang  harusnya dimiliki  oleh  para  pendaftar  calon  Pimpinan  KPK. Setidaknya ada 9 (sembilan) poin, diantaranya ;<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Pertama,</span></b> mempunyai visi terkait dengan pencegahan danpemberantasan korupsi. Sejatinya dalam memahami pemberantasan  korupsi  tidak  hanya  terbatas  pada  pemidanaan penjara saja, akan tetapi ke depan Pimpinan KPK harus juga berfokus  pada  isu  pemulihan  kerugian negara.  Selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU KPK,  bahwa  isu pencegahan  serta koordinasi dan supervisi pada instansi terkait,  tentu  harus  dipahami secara  menyeluruh  bagi Pimpinan KPK kedepan. Misalnya untuk isu pencegahan semestinya bisa lebih diarahkan  pada pembangunan holistik budaya anti korupsi agar tidak hanya kegiatan-kegiatan yang  sulit  dipastikan keberlanjutannya.<br /> <br /> Hal lain lagi terkait dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 yang mengatur  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. KPK diharapkan  bisa memaksimalkan mandat yang telah diberikan melalui tim ini dengan melakukan intervensi terhadap  pelaksanaan  aksi dan menghilangkan pola pelaporan  yang selama ini  cenderung prosedural  menjadi pelaporan  yang substansial. Oleh karena itu, penting bagi pansel mengutamakan calon  komisioner  yang  mengenal dan memahami instrumen terkait Tim Nasional Pencegahan Korupsi.<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Kedua,</span></b> memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi. Salah satu aspek  yang dominan  diperhatikan publik sebagai tolak ukur penilaian  KPK adalah bidang penindakan.  Maka dari itu Pimpinan KPK ke depan mesti memahami lebih dalam terkait dengan hukum agar langkah-langkah yang diambil menjadi tepat guna  dalam rangka  keberlanjutan  penanganan perkara korupsi. Ini juga untuk mempercepat  penyelesaian berbagai tunggakan  perkara di  lembaga anti rasuah itu. <br /> <br /> Selain itu, penanganan kasus juga diharapkan konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa masih terdapat inkonsistensi pada putusan kasus-kasus korupsi. Konsistensi menjadi penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum yang kerap kali  hanya  dilihat  pada  proses awal  penanganan kasus saja. Oleh karena itu, KPK tidak hanya  harus kuat dalams trategi penanganan kasusnya, tetapi juga harus dapat mensistematisasi kinerja penuntutannya guna menutup celah hukum yang dapat digunakan para koruptor  agar lepas  dari jerat hukuman yang setimpal.<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Ketiga,</span></b> memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia.  Seperti  yang telah diketahui oleh publik bahwa lembaga KPK  kerap kali bersifat dinamis.  Tak  jarang konflik di internal KPK terjadi, maka dari itu Pimpinan  KPK mendatang  mesti mempunyai pengetahuan serta kemampuan untuk memastikan internal  lembaga anti  korupsi tersebut solid serta terlepas dari kepentingan apapun.<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Keempat,</span></b> tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. Tentu masyarakat  tidak berharap Pimpinan KPK kedepan justru memanfaatkan situasi tertentu untuk kepentingan individu semata. Karena bagaimanapun menjadi sesuatu yang penting untuk tetap menjaga nilai objektivitas untuk para komisioner KPK mendatang. <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Kelima,</span></b> terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu. Poin ini harus dijadikan catatan penting, karena bagaimanapun  jika komisioner KPK  mendatang  berasal  dari warna partai tertentu, dikhawatirkan meruntuhkan nilai independensi dari lembaga  anti  rasuah itu. Lagipun isu penegakan hukum tidak mungkin akan berjalan  dengan baik  jika dicampuradukkan dengan isu politik.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Keenam,</b></span> memiliki kemampuan komunikasi publik dan antar lembaga yang baik.  Berangkat dari catatan atas evaluasi Pimpinan KPK saat ini,   masih banyak  ditemukan  berbagai pernyataan yang justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.  <br /> <br /> Selain itu, kemampuan komunikasi antar lembaga juga mesti  dimiliki oleh  Pimpinan  KPK  mendatang.  Hal lain lagi mesti diingat, bahwa  kehadiran  KPK pada  dasarnya juga dimandatkan agar menjadi trigger mechanism bagi penegakhukum yang lain.  Maka  kemampuan untuk saling bersinergi antar penegak  hukum menjadi salah  satu yang  utama  harus dimiliki oleh Pimpinan KPK. <br /> <br /> Kepercayaan dan dukungan publik merupakan salah satu elemen penting yang menjadi  pendukung kinerja KPK. Publik tentunya mengapresiasi KPK yang terbuka dan partisipatif.  Beberapa penghargaan juga telah diterima KPK dalam hal keterbukaan informasi. <br /> <br /> Hal tersebut perlu dipertahankan dengan memastikan Komisioner KPK terpilih harus memiliki  komitmen yang tegas dalam hal keterbukaan  informasi dan  membuka luas  partisipasi publik  dalam kerja-kerja anti korupsi. <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Ketujuh,</b></span> tidak pernah terkena sanksi hukum maupun etik pada masa lalu.  Poin ini  menjadi  mutlak harus dipenuhi oleh para Pimpinan KPK mendatang, karena bagaimanapun persoalan etikserta terkena sanksi hukum akan menurunkan kredibilitas lembaga anti rasuah itu. Selain itu  akan menjadi beban tersendiri bagi Pimpinan KPK ketika menjalankan tugas. <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Kedelapan,</span></b> memiliki keberanian untuk menolak segala upaya pelemahan institusi KPK.  Hampir  setiap tahun KPK selalu didera dengan isu-isu pelemahan KPK, mulai dari revisi UU KPK,  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  bahkan tindakan kriminalisasi  beberapa  pegawai maupun PimpinanKPK. <br /> <br /> Maka dari itu, menjadi wajar jika publik meminta komitmen yang tegas  dari  Pimpinan  KPK  mendatang untuk dapat menolak  segala macam jenis tindakan  yang  akan melemahkan  institusi pemberantasan korupsi.  <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Kesembilan,</b></span> mempunyai profil dan karakter sesuai dengan nilai dasar  dan  pedoman  perilaku KPK. Hal ini diatur secara spesifik dalam Peraturan KPK No 07 Tahun 2013  tentang  Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.  Dalam  aturan ini tertera berbagai nilai yang semestinya dimiliki  oleh Pimpinan KPK,  misalnya :  integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">N</span></b>arasi diatas harus menjadi pegangan bagi tiap-tiap orang yang ingin mendaftar  sebagai  Pimpinan KPK. Selain itu, keseluruhan kriteria tersebut dapat  juga dijadikan  pegangan  bagi  Panitia Seleksi agar dapat lebih memetakan figur-figur terbaik yang nantinya  akan diberikan kepada Presiden. (*)<br /> <br /> <br /> <b>Jakarta,</b> 17 Juni 2019<br /> <b>Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi</b><br /> 1. Indonesia Corruption Watch (ICW)<br /> 2. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI)<br /> 3. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)<br /> 4. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)<br /> 5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)<br /> 6. Transparency International Indonesia (TII)<br /> 7. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)<br /> 8. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

News Opini Pendidikan Regional Tipikor Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan  korupsi. Ber...

»

HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-rG_v2Onv3QI/XEDDJmBw_cI/AAAAAAAAwI0/_5-qFmMTxYsRfMXJnKWb4csHHYIUZg4QACLcBGAs/s1600/BK.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="662" data-original-width="1272" height="332" src="https://2.bp.blogspot.com/-rG_v2Onv3QI/XEDDJmBw_cI/AAAAAAAAwI0/_5-qFmMTxYsRfMXJnKWb4csHHYIUZg4QACLcBGAs/s640/BK.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">T</span></b>iga tahun Media Online berikorupsi.co telah berkiprah sebagai media informasi yang secara  Khusus memberitakan kasus perkara Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Khususnya di Jawa Timur, yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya.</div> <br /> beritakorupsi.co bukan hanya sekedar nama yang menyampaikan berita secara “Instan”, melainkan Media Online yang Independen, lugas, tegas dan berani karena  fakta, idealis dalam pemberitaan untuk mendidik masyarakat agar dapat mengetahui serta memahami apa yang dibaca tentang kasus perkara Korupsi, supaya tidak “melahirkan opini yang menghakimi si pelaku maupun pihak-pihak lainnya”.<br /> <br /> Pun demikian, keberadaan Media Online beritakorupsi.co yang secara Khusus menyampaikan berita tentang kasus perkara Korupsi kepada masyarakat, tak lepas dari kerja sama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri. Namun kenyataannya, tidaklah mudah untuk memperoleh isi surat dakwaan dari JPU Kejaksaan yang berbeda dengan JPU KPK.<br /> <br /> Diusia yang ke- 3 tahun ini, Media Online beritakorupsi.co berharap, supaya ada keterbukaan dan kesediaan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Khususnya JPU Kejaksaan Negeri yang menyidangkan kasus perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor, bila ingin masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang kasus Korupsi yang disebut sebagai Tindak Pidana kejahatan yang luar bisa, karena dapat merusak pembangunan dan perekonomian serta dapat pula menyengsarakan rakya (*)<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-Ba8Gf7Zvy8w/XEDDc4jpSiI/AAAAAAAAwI8/w7hrpZSxhygtnAVrLaODZgVtSv1ewzaxACLcBGAs/s1600/anigif.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="530" data-original-width="664" height="510" src="https://2.bp.blogspot.com/-Ba8Gf7Zvy8w/XEDDc4jpSiI/AAAAAAAAwI8/w7hrpZSxhygtnAVrLaODZgVtSv1ewzaxACLcBGAs/s640/anigif.gif" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div>

News Opini HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

T iga tahun Media Online berikorupsi.co telah berkiprah sebagai media informasi yang secara  Khusus memberitakan kasus perkara Korupsi y...

»