Kasus Dugaan Korupsi “Jalan Tol” Rp118 Juta, Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM Anggota DPRD Kota Pasuruan Di Tuntut 2 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM, JPU juga menuntut Tiga Terdakwa lain dalam perkara yang sama  yaitu Eko Wahyudi, Budi Priyanto, SP dan Hilmy Yuliardi. S. Sementara Dua Terdakwa lagi yakni Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE segera menyusul#</span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRm1tgxvyjCGn_qxRszLYCP2TXde0AUtNp4cmC1fuQGZ4tVJVFXC7ALfb5_YyPTR_IH-6ZOtm_JPJeNL_flRK5lCikuAs8v1TYhJIriBOaRhb6k_1AFTlVSKBGnwdodc0i1XQ4dSkucqH1TsGwFoGesBYgIEuRHyu3gApNPF9BwJ_CFnTYdgrmfw_Y/s1600/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRm1tgxvyjCGn_qxRszLYCP2TXde0AUtNp4cmC1fuQGZ4tVJVFXC7ALfb5_YyPTR_IH-6ZOtm_JPJeNL_flRK5lCikuAs8v1TYhJIriBOaRhb6k_1AFTlVSKBGnwdodc0i1XQ4dSkucqH1TsGwFoGesBYgIEuRHyu3gApNPF9BwJ_CFnTYdgrmfw_Y/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Rabu, 30 November 2022, menuntut Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM mantan Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) yang juga anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2019 - 2024 dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan tanah untuk pembangunan lalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 - 2019 sebesar Rp118.853.000</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM, JPU juga menuntut tiga terdakwa lain dalam perkara yang sama yaitu Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />Sedangkan Terdakwa Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) dituntut pidana penjara masing-masing selama satu (1) tahun dan sembilan (9) bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />Sementara dua Terdakwa lagi diantaranya Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE selaku pemilik tanah yang menerima duit akan segera menyusul  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3ywfu9Q98m289f5oqu-6HOYCUFOqbTUV3GNg1sxcWzG08CHLBCHWwxe1pnSR6f4SDKegcIEYVxYJZoN0wjaBmPzTqQVn5M25Jwat4pSq6kOgnszqQyPA1CI0iDtxoGQIQRkoC76uDVf6g-cHR6IQ-m0kctnCXGZQ2Zurch4mIVKhVpFkx1er3Uc3c/s1600/hakim3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3ywfu9Q98m289f5oqu-6HOYCUFOqbTUV3GNg1sxcWzG08CHLBCHWwxe1pnSR6f4SDKegcIEYVxYJZoN0wjaBmPzTqQVn5M25Jwat4pSq6kOgnszqQyPA1CI0iDtxoGQIQRkoC76uDVf6g-cHR6IQ-m0kctnCXGZQ2Zurch4mIVKhVpFkx1er3Uc3c/w640-h288/hakim3.jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Pasuruan Ahmad Yusak Suyudi, SH., MH, Wahyu Susanto, SH., MH dkk menyatakan, bahwa Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, MM mantan Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara); Terdakwa II Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) ; Terdakwa III Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) dianggap terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Keempat Terdakwa (Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, MM, Terdakwa II Eko Wahyudi, Terdakwa III Budi Priyanto, SP dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S) dibacakan oleh JPU Ahmad Yusak Suyudi, SH., MH, Wahyu Susanto, SH., MH dkk dari Kejari Kota Pasuruan dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Rabu, 30 November 2022 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina Anas. S.Sos., S.Pd., SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2011, dimana pemerintah Kota Pasuruan telah membentuk Dana Cadangan melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 yang digunakan untuk membiayai program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota Pasuruan yang pelaksanaannya ditetapkan pada tahun 2014 dalam rangka mengurangi kemacetan dalam Kota Pasuruan serta mengangkat potensi kelautan Kota Pasuruan;<br /><br />Besaran dana cadangan untuk program/kegiatan dimaksud ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah yang dilakukan setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2011 :    Rp. 10.000.000.000,-   <br />b. Tahun Anggaran 2012 :    Rp. 15.000.000.000,-<br />c. Tahun Anggaran 2013 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />d. Tahun Anggaran 2014 :    Rp. 17.500.000.000,-<br /><br />        Total    : Rp. 60.000.000.000. Terbilang: Enam Puluh Miliar Rupiah. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFvMKHQXNDMK2_Fjs6b0UI20OzAmJGnJ6Z1ryqcA9QFzAm9ZFsTwxrIib_FcCoDuGVEol9CHf4G6ojO39-3_u8NE_SUkLbr4vg7ua54mnF9JgPTQJLcEbsi7NPT9iMliIWhq1EgT8gd60TCJC9Yd9Om2g7S39CzPUU-zDR5lnv-6fIrRjDbVJ9BmF0/s1600/jpu%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFvMKHQXNDMK2_Fjs6b0UI20OzAmJGnJ6Z1ryqcA9QFzAm9ZFsTwxrIib_FcCoDuGVEol9CHf4G6ojO39-3_u8NE_SUkLbr4vg7ua54mnF9JgPTQJLcEbsi7NPT9iMliIWhq1EgT8gd60TCJC9Yd9Om2g7S39CzPUU-zDR5lnv-6fIrRjDbVJ9BmF0/w640-h288/jpu%202.jpg" width="640" /></a></div>Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang ditunjuk selaku instansi yang memerlukan tanah (pemohon) telah membuat rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 590/3017/423.108/2013 tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Utara;<br /><br />Menindaklanjuti surat dari Walikota Pasuruan tersebut, Gubernur Jawa Timur telah membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/117/KPTS/013/2014 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dan telah melaksanakan tugas-tugas hingga kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/501/KPTS/013/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur tertanggal 28 Agustus 2014 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur seluas 160.000 M² yang terdiri dari:<br /><br />a. Wilayah Kecamatan Bugul Kidul, seluas        :    82.384 M²;<br />b. Wilayah Kecamatan Panggungrejo, seluas    :    37.888 M²;<br />c. Wilayah Kecamatan Gadingrejo, seluas        :    39.728 M² +<br /><br />                                                        Total    :    160.000 M²</div><div style="text-align: justify;"><br />Berdasarkan Penetapan Lokasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan selaku Instansi yang memerlukan tanah telah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 600/2142/423.108/2014 tertanggal   September 2014, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 246/KEP-35.10/X/2014 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan seluas + 160.000 M² tertanggal 2 Oktober 2014;    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF4osRzs0TA-Yj5Zn1-lKrH5lrj9JXabHunBwDqhV8dxACDezfzbP5h_EVjos-u6EmbogjwO8xlDsE27G3gBMlyZGS_Fz2zukStXIb3MaBvv2gpE7HdSE_4HhFG5sSh6KBmArhvRDKQ0kLo0Ey3zTrxIPtAhi4dIupY5iL1ugv3etDE2QA3ENMP-yK/s1600/ph.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF4osRzs0TA-Yj5Zn1-lKrH5lrj9JXabHunBwDqhV8dxACDezfzbP5h_EVjos-u6EmbogjwO8xlDsE27G3gBMlyZGS_Fz2zukStXIb3MaBvv2gpE7HdSE_4HhFG5sSh6KBmArhvRDKQ0kLo0Ey3zTrxIPtAhi4dIupY5iL1ugv3etDE2QA3ENMP-yK/w640-h288/ph.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya, Saksi Drs. AGUS SUGIANTO, S.H. M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan telah membentuk susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Keputusan Nomor: 99/Kep-35.75/X/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Seluas + 160.000 M², Terletak Di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Tamba’an, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tapa’an, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Dan Sekretariat tertanggal 24 Oktober 2014, dengan susunan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;">a. Pelaksana Pengadaan Tanah:</div><div style="text-align: left;">1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;</div><div style="text-align: left;">2) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">4) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Pasuruan sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Pasuruan sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">6) Camat Gadingrejo sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">7) Camat Panggungrejo sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">8) Camat Bugulkidul sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">9) Lurah Gadingrejo sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">10) Lurah Karangketug sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">11) Lurah Tamba’an sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">12) Lurah Ngemplakrejo sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">13) Lurah Mandaranrejo sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">14) Lurah Panggungrejo sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">15) Lurah Tapa’an sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">16) Lurah Kepel sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">17) Lurah Blandongan sebagai Anggota;</div><div style="text-align: left;">18) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.</div><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: left;">b. Sekretariat:<br />1) DWI RETNANINGSIH, S.H.<br />2) MUJIYANTO, S.S.T.<br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pasuruan telah menerbitkan Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang dijadikan sebagai dasar pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan di wilayah Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo,  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaXcFufvlGKlJR9RcUK1_tH5tTIrSuUmtT2ec8oS2sKuiPxX38pbuWUtUgDIRaBbtj3LOTdeCfOhTKVBMFrWUn5wKIgio-lFS1dsLii5_8652ft5YVeheJGbXpQlIWI_3tFXmGNs9GQ8sYgjeE_wfIGjrixyW-i17bLBTqrQgx6gtK2lsgKO9zyWYw/s1600/jpu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaXcFufvlGKlJR9RcUK1_tH5tTIrSuUmtT2ec8oS2sKuiPxX38pbuWUtUgDIRaBbtj3LOTdeCfOhTKVBMFrWUn5wKIgio-lFS1dsLii5_8652ft5YVeheJGbXpQlIWI_3tFXmGNs9GQ8sYgjeE_wfIGjrixyW-i17bLBTqrQgx6gtK2lsgKO9zyWYw/w640-h288/jpu.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kenyataannya, penentuan salah satu Pihak yang Berhak, yaitu atas nama Saksi CHRISTIANA, SE dalam penerimaan Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 sebagaimana tertuang dalam Nomor Urut: 14 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Nomor: 009/PPT/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 dan Nomor Urut: 14 Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 tidak menggunakan Surat Tanda Bukti/Alas Hak/bukti penguasaan Saksi CHRISTIANA, SE atas bidang tanah berupa Persil 5 Blok S.IV Kohir Nomor 709 (Letter C),<br /><br />Melainkan telah menggunakan dokumen Letter C. 773 Persil 5 Klas. S.IV atas nama JAOSIN yang telah dinyatakan beralih kepemilikkannya kepada Saksi CHRISTIANA, SE melalui penerbitan Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa I yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan; <br /><br />Atas perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi CHRISTIANA, SE telah ditetapkan sebagai Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 dalam pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan, sehingga yang bersangkutan telah menerima keuntungan berupa uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);<br /><br />Saksi CHRISTIANA, SE tidak berhak atas penerimaan uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), karena Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang telah dijadikan sebagai dokumen tanah yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan ternyata letak bidang tanahnya sebagian dari luas 8.770 M² tidak ada yang terkena trase pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan.<br /><br />Hal ini sebagaimana hasil kegiatan Sidang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang telah dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 36/2019 tertanggal 27 Pebruari 2019;<br /><br />Saksi CHRISTIANA, SE seharusnya mengembalikan uang sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Negara ketika sejak diketahui bahwa sebagian tanah seluas 470 M² yang terkena proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) ternyata bidang tanah milik orang lain, yaitu MATIM berdasarkan Surat Tanda Bukti/Alas Hak berupa Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV sebagian dari luas 2.360 M².    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilNVbwvnv0g3frpZ4kvP4dTYWPY6GdJ0UDDDdXQ7OCVfsLbEEWOqz_x16MPjhW9g-5oged89hKFyLpGWXAThcam5mEL5fsZu1d9kgMmV_HJ4-5AG9kCvCNaMknWV-klhOSwLmDT9FMRTtZkhRWv63QOftc4gZiy1Wij84Np9irYe_yuL8eEOg66tzK/s1600/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilNVbwvnv0g3frpZ4kvP4dTYWPY6GdJ0UDDDdXQ7OCVfsLbEEWOqz_x16MPjhW9g-5oged89hKFyLpGWXAThcam5mEL5fsZu1d9kgMmV_HJ4-5AG9kCvCNaMknWV-klhOSwLmDT9FMRTtZkhRWv63QOftc4gZiy1Wij84Np9irYe_yuL8eEOg66tzK/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div>Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi CHRISTIANA, SE, melainkan bersama dengan Saksi WOE CHANDRA XENNEDY WIRYA, S.E telah melakukan perbuatan memproses peralihan hak atas bidang tanah milik MATIM tersebut agar dipaksakan dapat beralih menjadi milik Saksi CHRISTIANA, SE dengan menggunakan bukti transaksi fiktif yang dibuat seolah-olah telah terjadi peralihan hak pada tanggal 10 Pebruari 1996 melalui peran Terdakwa III selaku Kepala Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV selaku Staf Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan atas saran/solusi dari Terdakwa II;<br /><br />Terdakwa III yang menjabat sebagai Lurah atau Kepala Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) Huruf g Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, diantaranya adalah diberi kewenangan untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak atas tanah dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah yang telah ditentukan (vide Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);<br /><br />Dalam mempergunakan wewenangnya tersebut, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II seharusnya tidak memproses peralihan hak atas bidang tanah dari MATIM kepada Saksi CHRISTIANA, SE karena tidak ada bukti kwitansi peralihan hak yang terjadi pada tanggal 10 Pebruari 1996 (fiktif),<br /><br />Dan berdasarkan Buku A (Peta Kretek Desa), Buku B (Peta Kerawangan Desa) dan Buku C Desa (Letter C) di Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan setidak-tidaknya telah diketahui oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV bahwa riwayat kepemilikan pertama sampai dengan pemilik terakhir atas bidang tanah berdasarkan Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV seluas 2.360 M² adalah atas nama MATIM selaku pemilik terakhir;<br /><br />Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II (masing-masing selaku Pejabat Pemerintahan yang merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan) telah mengeluarkan/memberikan tindakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena keputusan/tindakan yang diambil tersebut tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan,<br /><br />Sehingga mengakibatkan tidak sesuai/bertentangan dengan tujuan dari wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang seharusnya dijadikan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah di Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan <br /><br />Atas serangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan Saksi CHRISTIANA, SE atas penerimaan uang Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang sudah diterimanya sejak tanggal 23 Desember 2015, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 tertanggal 11 Agustus 2022. (Jnt)<br /></div>

Opini Tipikor Kasus Dugaan Korupsi “Jalan Tol” Rp118 Juta, Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM Anggota DPRD Kota Pasuruan Di Tuntut 2 Tahun Penjara

#Selain Terdakwa Drs. H. Sugiarto, MM, JPU juga menuntut Tiga Terdakwa lain dalam perkara yang sama  yaitu Eko Wahyudi, Budi Priyanto, SP da...

»

Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

<div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”  <br /></span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/s1280/lusi1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/w365-h487/lusi1.jpg" width="365" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>“Begitu Kuatkah Mafia Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?”</i>. Pertanyaan inilah yang seringkali terdengar di kalangan masyarakat luas terkait kasus  sengketa tanah yang tak habis-habisnya. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat <br /><br />Namun anehnya, laporan masyarakat terkait kasus sengketa tanah karena terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda "seperti mencari jarim di lumpur yang dalam”<br /><br />Dan itulah yang dirasakan oleh Lusy, seorang warga Sumbawa Besar yang sudah melaporkan kasus tanahanya ke Polres Sumabwa Barat, ke Kapolda Nusa Tenggara Barat, ke Kejaksaan  termasuk mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat hingga ke ke Kapolri, namun belum ada hasilnya. <br /><br /><i>“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,”</i> kata Lusy kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Sabtu, 12 November 2022 sekitar pkl. 17.00 Wib<br /><br />Nah, karena merasa kasus tanah miliknya yang dilaporkannya ke pihak Kepolisian tak kunjung ada perkembangan bahkwan tidak ada tanggapan atas surat pengaduannya ke pejabat negeri ini, harapannyapun hanya satu yaitu mengirin surat pengaduan ke Presiden Jokowi. Dan kalau tidak berhasil atau tidak ada tanggapan dari Presiden Jokowi maka Lusy pun hanya<i> pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/s2452/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1510" data-original-width="2452" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/w640-h394/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" width="640" /></a></div>Lusi menceritakan. Kasus tanah ini baru muncul pada tahun 2021 ketika Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal. Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe adalah salah satu adik kandung dari Lusy .<br /><br /><i>“Ketika (Alm) Toe meninggal dunia pada tahun 2021, kasus tanah ini muncul ke permukaan. Lalu Imran Halilintar mengklaim tanah milik (Alm) Toe ini adalah miliknya. Klaim ini dilakukan secara sepihak tanpa ada sepotong dokumen yang mendukung bagi kepemilikan tanah tersebut,”</i> kata Lusy <br /><br /><i>“Imran Halilintar hanya bermodalkan pengakuan dan kesamaan nama dengan Imran Zain selaku penjual tanah kepada (Alm) Toe. Sama-sama “Imran”. Imran Halilintar juga mengaku memiliki bukti pendaftaran penerbitan sertifikat atas namanya entah darimana dia dapatkan,”</i> lanjut Lusi<br /><br />Menurut Lusy, Imran Halilintar menguasai dan menjual tanah itu kepada sejumlah warga. Kini tanah tersebut telah didiami oleh lebih dari 100 kepala keluarga (KK). Ironisnya, tanah yang sudah ber sertifikat (SHM) inipun terbit lagi sebanyak 23 sertifikat hak milik (SHM) baru. <br /><br /><i>“Sebenarnya masalah ini sudah beberapa kali dimediasi Kades Mantun Kecamatan Maluk, Sahril S.Sos. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari Kamis, 28 Januari 2022 pukul 09.00 Wita di Kantor Desa Mantun dengan agenda klarifikasi Tanah. Yang hadir waktu itu H. Imran selaku pemilik asal tanah (SHM 507), Imran Halilintar pihak yang mengklaim lahan SHM 507, saya (Lusy) selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut,” </i>ujar Lusy  <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, lanjut Lusy,<i> “Imran Halilintar akhirnya mengakui jika tanah 1,9 hektar itu bukan miliknya. Namun Imran Halilintar mengaku sempat menguasainya yang kemudian dikembalikan kepada para penggarap. Padahal faktanya tanah itu telah dijual bukan dikembalikan. Tapi, karena mendapat angin segar dari pihak BPN Kabupaten Sumbawa Barat, Imran Halilintar kembali memantapkan diri sebagai pemilik tanah 1,9 hektar tersebut (SHM 507)”.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/s960/lusi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="948" data-original-width="960" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/w400-h395/lusi.jpg" width="400" /></a></div></i><br />Lebih lanjut Lusy menjelaskan. Pertemuan kedua di Kantor Desa Mantun pada Hari Rabu, 9 Februari 2022 pukul 10.00 Wita dengan agenda klarifikasi Tanah. Selain kepala desa, pertemuan itu dihadiri Aswar A (Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk), Lusy selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut. Pada pertemuan itu Ahli Waris (Alm) Toe dengan warga yang mendiami tanah tersebut. Warga sepakat akan membayar tanah itu kepada Ahli Waris (Alm) Toe. Sebab harga yang diberikan Ahli Waris (Alm) Toe sangat murah, terjangkau dan jauh dari harga tanah di sekitarnya. <br /><br />Untuk merealisasikan transaksi jual beli ini, Ahli Waris (Alm) Toe menemui kendala di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, terutama keinginan Ahli Waris (Alm) Toe untuk melakukan pengukuran dan pemecahan sertifikat. Ini ketika Ahli Waris (Alm) Toe, Kades Mantun, dan Imran Zain menemui Kepala Kantor BPN setempat, seraya memperlihatkan akta tanah berupa SHM No. 507, pada 9 Februari 2022 siang hingga sore, atau setelah rapat di Kantor Desa Mantun.   <br /><br />Selain itu Imran Zain selaku pemilik asal tanah tersebut juga memberikan penjelasan bahwa nama Imran di SHM itu adalah namanya. Terkait adanya embel-embel “Zain” di belakang namanya adalah nama orang tuanya yang disematkan saat dia sudah dewasa. Untuk menguatkannya, Imran Zain memperlihatkan surat keterangan dari dinas terkait. Tapi Kepala BPN KSB menolak untuk memprosesnya. Kepala BPN KSB mengharuskan Ahli Waris (Alm) Toe menyelesaikan urusannya dengan Imran Halilintar. Atau akan melakukan pengukuran ulang atas lahan itu setelah Ahli Waris Toe mendapat restu dari Imran Halilintar. <br /><br />Sikap Kepala Kantor BPN KSB ini tentu menimbulkan kecurigaan, karena cenderung tendensius dan berpihak kepada Imran Halilintar. Sikap kepala BPN ini juga kami nilai tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pelayanan public yang professional, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap SHM No. 507 yang notabene adalah produknya sendiri. Sebagaimana diamanatkkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. <br /><br />Berikutnya, Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Ny Lusy selaku ahli waris Toe didampingi Aswar A selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk mendatangi Kantor BPN Sumbawa Barat untuk kembali mengajukan permohonan pengukuran tanah SHM 507. Ny. Lusi tidak masuk ke dalam kantor BPN, hanya menunggu di mobil, sedangkan yang masuk hanya Aswar Kasi Pemerintahan Camat Maluk yang kemudian diterima Wahyu Saputra—pegawai BPN. Terhadap permohonan itu, Petugas BPN meminta ahli waris Toe untuk menunggunya. Namun sampai sekarang, permohonan itu belum ditanggapi. Beberapa kali BPN Sumbawa Barat berjanji untuk melakukan pengukuran tapi belum direalisasikan.   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/s960/lusi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="782" data-original-width="960" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/w640-h522/lusi..jpg" width="640" /></a></div>Sebelumnya, pada Hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Ny Lusi selaku Ahli Waris Toe sudah melaporkan Imran Halilintar secara pidana ke Polsek Maluk, Polres Sumbawa Barat tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP. Polsek Maluk telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No: SP.Lidik/  /I/2022/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani Kapolsek Maluk, Kompol Sidik Pria Mursita SH. Sampai saat ini belum ada progress dari hasil penyelidikan. <br /><br />Selain lahan ber-SHM 507 yang enggan diukur BPN Sumbawa Barat, BPN juga berlaku sama dengan lahan milik ahli waris (Alm) Toe bersertifikat hak milik No. 115 atas nama Sapruddin. Tanah seluas 10.750 meter persegi (m2) berlokasi di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Di atas lahan bersertifikat ini, BPN menerbitkan sertifikat baru di atasnya. Jumlahnya sekitar 17 sertifikat. Yaitu bernama Lalu Mas’ud, Mindah Maryati, Husni Mubarak, H. Ibrahim, Sandi Sakti Ardi, H. Ibrahim, Yayasan Lukmanul Hakim, Erfan Chakim, Islahuddin, Saprudin Kapitang, Ihwan Arianto, Idham Khalid, Zulkifli, Bung Waker Hadi, Baiq Nursani, Budi Santoso dan Aunurrofik.   <br /><br />“Kami selaku ahli waris Toe sudah beberapa kali mendatangi kantor BPN Sumbawa Barat, termasuk telah mengajukan permohonan pengukuran. Tapi entah ada masalah apa, BPN Sumbawa Barat kerap mengulur dan menunda waktu setiap akan melakukan pengukuran. Padahal jadwal pengukuran sudah ditetapkan, namun selalu ditunda. Dan sampai sekarang belum dilakukan,” kata Lusy. (*) <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami T...

»

Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda”</span></h3><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/s1280/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/w480-h640/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="480" /></a></div><b>Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="text-align: justify;">Kasus  sengketa tanah sepertinya tak habis-habisnya dikalangan masyarakat Indonesia. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, Bagaimana prosedur sesuai peraturan yang berlaku hingga BPN mengelurkan 2 SHM dilahan yang sama dengan pemilik yang berbeda? Apakah setiap SHM yang dikeluarkan BP tidak dimasukan ke dalam dokumen sehingga sebidang tanah memiliki lebih dari satu SHM dengan pemilik yang berbeda-beda? Mungkinkah ada “seorang anak lahir dari rahim dua wanita?”. Dan bila ada, itulah jawaban masalah terbitnya SHM ganda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat sepertinya tak berarti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Buktinya, laporan salah seorang warga Sumbawa Barat ke Polres Sumbawa Barat terkait tanah SHM miliknya seluas 20.000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikuasai orang laing hingga saat ini belum ada hasilnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebanya, selain melaporkannya ke Kepolisian, Lusi akan melporkan kasus tanah miliknya yang dikuasi orang lain ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sudah saya laporkan ke Polisi tapi belum ada hasilnya. Dan saya akan melaporkan ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi. Karena saya menduga ada pemalsuan dokumen sehingga terbit SHM atas nama orang lain,” kata lusi kepada media ini melalui sambungan telepon, Kamis, 10 November 2022 pkl. 22.15 Wib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menjelaskan, bahwa ada dugaan keterlibatan mafia tanah termasuk BPN, sehingga SHM yang dikelurkan oleh BPN pada tahun 1987 atas tanah seluas 8000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan lagi pada tahun 2018 atas nama orang lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hampir semua tanah saya selalu saja adasertifikat atas nama orang lain. Saya menduga ada permainan mafia tanah termasuk BPN, kok bisa ada dua Sertifikat Tanah di lahan yang sama tapi pemiliknya beda,” kata Lusi dari ujung telepon selulernya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menceritakan. Munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. Padahal data tanah itu baik berupa SPPT yang dibayar setiap tahun dengan keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM), maupun nama para penggarap sudah tercatat jelas. Bahkan kembali dipertegas lagi dengan surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adanya dua sertifikat ganda diduga kuat karena permainan mafia tanah dan BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan Nyonya Lusi, adanya sertifikat di atas sertifikat ini, diduga kuat karena peran dari oknum pemerintah desa hingga oknum BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Surat pernyataan yang dibuat 18 Oktober 2021 tercatat ada 10 orang penggarap lahan seluas 20.000 meter. Mereka adalah Rosidi, Amaq Jidah, Amaq Azis, Mahsun (Conk), Baiq Maheran, Parihun S.Ag, Sobirin, Haji Wantikno, Amaq Agus dan Kades Mantun sendiri, Sahril,” kata Lusi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Lusi, data tanah itu baik berupa SPPT yang tetap terbayar setiap tahun, keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM). Nama para penggarap sudah tercatat jelas bahkan kembali surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda” Sumbawa, BERITA KORU...

»

Hakim Tipikor Mem-Vonis Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat selama 5 tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dua Terdakwa sebelumnya sudah di Vonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dalam kasus yang sama (Tangkap Tangan KPK pada tanggal 20 Januari 2022) yaitu Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dan Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika)#      </span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUGS6JjSLVOlHA4iOrru4gghFiGdToj2hFm09XLWkS6xFZEjEdDl-EDhwvfuz9RaWGUJlAdwYXApAt4V5M81-baijeIQlzrZoanIpFSuotM8TPvupugF1XOInvCufBaDmRkq3nD3k_Lne_WtVFE42bxC5P6yeZn1QUscJFN1Q2mBQKIs-lweDlqjW-/s640/Hakim%20Itong.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUGS6JjSLVOlHA4iOrru4gghFiGdToj2hFm09XLWkS6xFZEjEdDl-EDhwvfuz9RaWGUJlAdwYXApAt4V5M81-baijeIQlzrZoanIpFSuotM8TPvupugF1XOInvCufBaDmRkq3nD3k_Lne_WtVFE42bxC5P6yeZn1QUscJFN1Q2mBQKIs-lweDlqjW-/w364-h640/Hakim%20Itong.jpg" width="364" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Ibarat buah Simalakama, dimakan mati Ibu tidak di makan mati Bapak”. Kalimat inilah yang mungkin dihadapi Ketiga Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya yang mengadili perkara Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Sebab, bila Terdakwa dihukum ringan apalagi bebas, mungkin banyak orang lain termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menilai, karena sesama hakim. Seperti Jaksa menuntut Jaksa dengan tuntutan pidana ringa. <br /><br />Dan bila di hukum atau di Vonis berat, mungkin juga banyak orang lain apalagi Terdakwa yang menilai bahwa Majelis Hakim tidak punya tepo seliro atau solidaritas untuk sesama Hakim. Ibarat ungkapan, <i>“tidak ada tali rotan pun jadi, kalau sesasama profesi harus punya empati”<br /></i><br />Namun yang jelas, hal itu tidaklah berlaku bagi Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya sejak mengadili perkara Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Tetapi mungkin yang ada dihati dan pikiran Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya ini berkata <i>“Maaf kawan, kami tidak dapat menolongmu karena fakta berkata lain, kamu bersalah”.</i><br /><br />Profesional, adil dan bertindak tegas tanpa pandang bulu demi tegaknya hukum serta menjaga nama banik Hakim Khususnya Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang meliputi Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) untuk menepis pandangan negatif di masyarakat umum<br /><br />Dan nyatanya, Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya sepakah untuk menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000) Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta Subsider enam (6) bulan penjara karena dianggap Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima Suap dan Gratifikasi Penerimaan Hadiah yang dianggap Suap bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dari Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika) saat menangani perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby pada tahun 2021 lalu<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita yang sama: Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Kasus OTT KPK - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/hakim-pn-surabaya-itong-isnaini-hidayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/hakim-pn-surabaya-itong-isnaini-hidayat.html</a><br /><br />Berita yang sama: M. Hamdan, Panitra Pengganti PN Surabaya Yang Ditangkap KPK Di Vonis 4 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/m-hamdan-panitra-pengganti-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/m-hamdan-panitra-pengganti-pn-surabaya.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid56lUg21jqEZzYL7dqJg-UmIwQMmeFIjs-CLtMlB813uTo7E49WqYmuNTDtt3J8c0cxGFjpg9btUZMNvdNLSGNkxL7SJWeXivblFy-ajjaJFRWyr6l-y4F9615cWrqsb0WKRvzaHl_zJSl9kqIwaUYpXa09tiXmUQTLDHhtKYgtyVdjESgDZ2rVDn/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid56lUg21jqEZzYL7dqJg-UmIwQMmeFIjs-CLtMlB813uTo7E49WqYmuNTDtt3J8c0cxGFjpg9btUZMNvdNLSGNkxL7SJWeXivblFy-ajjaJFRWyr6l-y4F9615cWrqsb0WKRvzaHl_zJSl9kqIwaUYpXa09tiXmUQTLDHhtKYgtyVdjESgDZ2rVDn/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf c berbunyi: hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  </i><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Hakim Tipikor Adili Hakim PN Surabaya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html</a><br /><br />Berita yang sama: Pengacara RM. Hendro Kasino ‘Penyuap Hakim” Yang Ditangkap KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html</a></span></span>  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xRbfrFvldqsXoQSk5uoQDvRxlIvz2r347xIN0aMedl5QO5s1JwF4f9u4mH7AISP9HcLR6TXojBeYb7zJAXeLcT217CjNOJFl6VyGdr1PTPtcnM79V7YCUDSOzkp6LFPrDV1aRPuHiCSu6FXbJwUJMjHLBJLuCvinpTeUaj_7qGhuvmSuH0jLhLMA/s640/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xRbfrFvldqsXoQSk5uoQDvRxlIvz2r347xIN0aMedl5QO5s1JwF4f9u4mH7AISP9HcLR6TXojBeYb7zJAXeLcT217CjNOJFl6VyGdr1PTPtcnM79V7YCUDSOzkp6LFPrDV1aRPuHiCSu6FXbJwUJMjHLBJLuCvinpTeUaj_7qGhuvmSuH0jLhLMA/w640-h288/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam layar monitor, Terdakwa M. Hamdan (atas) dan Terdakwa RM. Hendro (bahwa sebelah kiri)</span></span></td></tr></tbody></table>Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dan Terdakwa Muhammad Hamdan sama-sama dinyatakan bersalah melannggar Pasal yang sama yaitu Pasal Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Sedangkan Terdakwa RM. Hendro Kasiono dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus liam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</i><br /><br />Terdakwa Muhammad Hamdan dan Terdakwa RM. Hendro Kasiono sama-sama dituntut dan di Vonis pidana penjara yang sama yaitu masing-masing selama Empat (4) tahun denda sebesar dua ratus juta rupiah Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan pidana tambahan terhadap Terdakwa Muhammad Hamdan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp76 juta Subsider pidana penjara selama lima (5) bulan<br /><br />Menurut Majelis Hakim, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi yang juga Terdakwa Hamdan maupun saksi-saksi lainnya bahwa uang sebesar 390 juta rupiah sudah diterim oleh Terdakwa walau Terdakwa tidak mengakuinya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9A9CTK9_vOLLqanvlc_8oUdO3Itj_cPt-5unfk0DO040FOivrJQeznY8h9zU-XETFmWhzp_6PpJ81d6v4vM-akHv07bc0bG61sX_aKhbxacb3SRb4Yh6a22s5E-h5Swf2iqmslbRRlEp8Mg1SzmAXkO260MBsPoHVPsgCX5KWiMkW7QOJ2Qv24AzU/s640/HAKIM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9A9CTK9_vOLLqanvlc_8oUdO3Itj_cPt-5unfk0DO040FOivrJQeznY8h9zU-XETFmWhzp_6PpJ81d6v4vM-akHv07bc0bG61sX_aKhbxacb3SRb4Yh6a22s5E-h5Swf2iqmslbRRlEp8Mg1SzmAXkO260MBsPoHVPsgCX5KWiMkW7QOJ2Qv24AzU/w640-h288/HAKIM.jpg" width="640" /></a></div>Kasus yang yang menyeret Hakim Itong, Hamdan dan Hendro ini berawal pada tanggal 17 November 2021. Saat itu Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar selaku pihak Pertama memberi kuasa kepada pihak Kedua yaitu Terdakwa RM. Hendro Kasino untuk mengurus pembubaran PT Soyu Giri Promedia dengan biaya yang disepakati sebesar Rp1.350 miliar untuk biaya persidangan di Pengadilan tingkap pertama (PN Surabaya), Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan<br /><br />Pada tanggal 19 November 2021, Setelah menerima kuasa dari Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar, RM. Hendro Kasino berkomunikasi dengan Muhammad Hamdan selaku Panitra Pengganti PN Surabaya tentang rencana pengajuan pembubaran PT SGP<br /><br />Muhammad Hamdan bersedia membantu pengurusan pembubaran PT SGP dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Setelah Muhammad Hamdan menemui Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH pun menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya dan akan diberitahukan kepada Muhammad Hamdan <br /><br />Pada tanggal 22 November 2021, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH mengirimkan pesan kepada Muhammad Hamdan melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Pesan itupun disampaikan Muhammad Hamdan kepada RM. Hendro Kasino yang dibalas oleh RM. Hendro Kasino dengan tanda emoticon “jempol”.<br /><br />Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. Kemudian Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH memberikan kertas  mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kepada Muhammad Hamdan dan Muhammad Hamdan menyerahkannya kepada RM. Hendro Kasino agar dapat dijadikan acuan dalam membuat permohonan pembubaran PT. SGP ke Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Pada tanggal 28 November 2021, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH meminta uang kepada RM Hendro Kasino melalui Muhammad Hamndan untuk diberikan kepada Wakil Ketua PN Surabaya yang tujuannya agara Wakil Ketua PN Surabaya menunjuk Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebahai Hakim dalam perkara pembubaran PT SGP, dimana permintaan itu disanggupi oleh RM Hendro Kasino<br /><br />Pada tanggal 7 Januari 2022, RM Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan untuk memberikan uang tambahan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Pada tanggal 10 Januari 2022, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH menyampaikan kepada Muhammad Hamdan putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT SGP bisa dibantu dan kemudian hal itu disampaikan Muhammad Hamdan kepda RM Hendri Kasino </div><div style="text-align: justify;"><br />Pada tanggal 14 Januari 2022, RM Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan yang menyatakan, “Pokoknya siaaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun.”, yang maksudnya RM. Hendro Kasino telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn8yRv38e5SaiSQ964xzyxeicSDQ1RGyL92dEpf-iZXo5e7wWWqPlfotOuPCgcoXSOAyJkE9PLr2RgHgNNbrhAq26z4jwqux17O7bVgAvIQNFVGecht-isg7_yy053RbGvrFSC8Zdb7TqeGU1lZRyZuhnm9-xT5WVJS1UByZj-xR2C4VTiQjrLf0Z7/s640/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn8yRv38e5SaiSQ964xzyxeicSDQ1RGyL92dEpf-iZXo5e7wWWqPlfotOuPCgcoXSOAyJkE9PLr2RgHgNNbrhAq26z4jwqux17O7bVgAvIQNFVGecht-isg7_yy053RbGvrFSC8Zdb7TqeGU1lZRyZuhnm9-xT5WVJS1UByZj-xR2C4VTiQjrLf0Z7/w640-h288/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 18 Januari 2022 Muhammad Hamdan menanyakan RM. Hendro Kasino terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati sebelum pembacaan putusan pada tanggal 20 Januari 2022<br /><br />Pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, RM. Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan dengaan menyampaikan sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya dan membawa uang sebesar Rp140 juta<br /><br />Kemudian Muhammad Hamdan meminta agar RM Hendro Kasino meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Muhammad Hamdan. Setelah RM. Hendro Kasino menerima kunci mobil lalu memasukan uang ke dalam mobil milik Muhammad Hamdan<br /><br />Dan pada jam 15.00 WIB, Muhammad Hamdan beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK.<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 25 Oktober 2022) yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH  dan dibantu<br />anggota yaitu Cokoroda Gede Arthana, SH., MH dan Hakim Ad Hock Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Prasthana Yustianto, SE., SH yang dihadir Tim JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Rutan Medaeng<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa total uang sebesar Rp450.000.000 yang diterimaa Mohammad Hamdan dari RM. Hendro Kasiono, dengan maksud untuk mempengarhui Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh RM. Hendro Kasiono dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby  <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, perbuaatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgagDep6ieCklxu9SUWtwVXUYQwZ-CzeHU6FpYeXPPsh7DQdT9LhEC1pKYORNDBq6e3I-mEJ4kZFIvrQ1_-Y_FuhVEGa44WTFR6ZQA7DtRP9xuA_fD1xzVJtqnQfPtdSKkXw--5kUcw4cBSt8v_urMOyKLfpDXW3pt4YGdVl_UqDuFtmq_aqxQ5lYbj/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgagDep6ieCklxu9SUWtwVXUYQwZ-CzeHU6FpYeXPPsh7DQdT9LhEC1pKYORNDBq6e3I-mEJ4kZFIvrQ1_-Y_FuhVEGa44WTFR6ZQA7DtRP9xuA_fD1xzVJtqnQfPtdSKkXw--5kUcw4cBSt8v_urMOyKLfpDXW3pt4YGdVl_UqDuFtmq_aqxQ5lYbj/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 12 c dan Kedua Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dan membayar denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />3. Menetapkan masa penahan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap dalam tahanan<br /><br />4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan Lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Hata benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama enam (6) tahun," ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa Itong Isnaini Hidayat langsung mengatakan banding, sementara JPU KPK pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Hakim Tipikor Mem-Vonis Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat selama 5 tahun Penjara

#Dua Terdakwa sebelumnya sudah di Vonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dalam kasus yang sama (Tangkap Tangan KPK pada tanggal 2...

»

Salah Satu Aset Terdakwa Eddy Rumpoko Yang Disita KPK

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK5oVcnDHA4sEBiWH94pORWcwV-RPOMCEs_gzgde3N5NkIX37EDc_SpaFjO2Q09FPZZGrDtz6dXnZD7PLZgrg0QWlXF72mQirXfDZahRb6l3Tcl_7DYlrW9vbO99L-mQDTrH655rjP5N06kjed2GyLg2gsU4LgKFWPX85EVmkzr8z6dtFetJIWu0N_/s1156/IMG-20220930-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="1156" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK5oVcnDHA4sEBiWH94pORWcwV-RPOMCEs_gzgde3N5NkIX37EDc_SpaFjO2Q09FPZZGrDtz6dXnZD7PLZgrg0QWlXF72mQirXfDZahRb6l3Tcl_7DYlrW9vbO99L-mQDTrH655rjP5N06kjed2GyLg2gsU4LgKFWPX85EVmkzr8z6dtFetJIWu0N_/w640-h288/IMG-20220930-WA0003.jpg" width="640" /></a></div><div dir="auto"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span> - </span></div><div style="text-align: justify;"><div dir="auto">Salah satu aset milik Terdakwa Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu, berupa sebidang tanah yang terletak di Jln Sultan Agung Kelurahan Sisir , Kec. Batu,  Kota Batu yang disita KPK dalam perkara yang kedua yaitu kasus Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang dari sejumlah pengusaha dan PNS dilingkungan Pemerintahan Kota Batu sejak tahun 2011 - 2017 sebesar Rp45.9 miliar</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa tanah yang terletak di Jln Sultan Agung Kelurahan Sisir , Kec. Batu,  Kota Batu milik Terdakwa Eddy Rumpoko dibeli dengan uang yang berasal dari Paul Sastro Sandjojo <span style="background-color: white; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-weight: inherit;">Pendiri atau Founder Jatim Theme Park </span></div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Dalam persidangan, Paul Sastro menjelaskan kepada Majelis Hakim, Terdakwa Eddy Rumpoko pinjam uang  sebesar Rp4.1 miliar untuk beli tanah milik Huge, warga Kota Malang. </div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Anehnya, pada saat transaksi di salah satu Notaris di Kota Batu yakni Roi, bahwa tanah tersebut dibayar oleh stafnya Paul Sastro Sandjojo, yaitu Harianto dan SHM (serifikat hak milik) atas nama Eddy Rumpoko</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Dalam persidangan, makelar yang menawarkan tanah tersebut terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko adalah  Mutholip menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa sebelumnya tanah itu ditawarkan kepada Terdakwa Eddy Rumpoko</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Namun pada saat transaksi pembayaran di Notaris, Terdakwa Eddy Rumpoko  tidak ada, tapi oleh Harianto stafnya Paul Sastro, diatas namakan Eddy Rumpoko.</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">JPU KPK Andri Lesmana seusai persidangan saat itu kepada Wartawan  nenyampaikan, terkait alasan sebagai hutang tetapi tidak dapat dibuktikan dan tidak ada jaminan apapun</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">"Hutang tapi tanpa ada jaminan atau tidak dapat dibuktikan itu adalah sama dengan Gratifikasi karena Paul Sastro Sandjojo juga punya kepentingan terkait perizinan perluasan <span style="background-color: white;">Jatim Park yang hingga saat</span> ini belum mengantongi izin tapi sudah beroperasi," ucap JPU KPK Andri Lesmana</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Anehnya lagi, ketika Majelis Hakim menanyakan terkait tanah, Terdakwa Eddy Rumpoko menjawab tidak benar. Terdakwa menjelaskan, sebelumnya  ditawari tanah oleh Muthalib karena punya uang kemudian ditawarkan kepada Paul Sastro. (Jnt)</div><div dir="auto"><br style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: start;" /></div></div>

News Opini Pemerintahan Tipikor Salah Satu Aset Terdakwa Eddy Rumpoko Yang Disita KPK

  BERITA KORUPSI .CO -  Salah satu aset milik Terdakwa Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu, berupa sebidang tanah yang terletak di Jln Sultan...

»

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat dan berimbang kepada msyarakat, Perjakum Jatim dapat menjadi mitra Pemerintah maupun penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=s1024" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="1024" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=w640-h250" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pelantikan pengurus Persatuan Jurnnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) periode 2022 - 2025 yang dilaksanakan di Surabaya Suites Hotel Jalan Pemuda No 31-37 Surabaya dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H mewakili Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, S.H., M.H dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H diwakili Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H serta Gubernur Jawa Timur diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si berlangsung lancar, sederhana dan meriah<br /><br />Pelantikan pengurus Perjakum Jatim periode 2022 - 2025 juga dihadiri oleh Rektor Unesa, Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) Hartanto Boechori maupun Tim Penasehat Hukum Perjakum yang terdiri dari Pieter Talaway, SH., MH, Johanes Dipa Widjaja, SH, Advent Dio Randy, SH dan Apriadi E. Sitinjak, SH serta beberapa pengurus dari organisasi Wartawan yang ada di Surabaya<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=s1070" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="941" data-original-width="1070" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=w640-h562" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H </span></span><br /></td></tr></tbody></table> Dalam sambutan Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H menyampaikan pesan kepada pengurus maupun anggota Perjakum Jatim, agar Junalis  hendaknya memuat berita secara profesional dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan<br /><br />“Ketika hendak memuat berita atau menulis berita tentang segala sesuatu yang disana (Pengadilan), mohon supaya berimbang, dilakukan secara profesional dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H yang diwakili Asintel (Asisten Intelijen) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H juga menyampaikan hal yang sama.<br /><br />Zulbahri, S.H., M.H meyampaikan, saat ini Pers mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan Teknologi digital. Pers harus dapat beradaptasi dengan cepat mempelajari kompotensi yang baru dengan edukatif dalam menghadapi era teknologi       </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=s1599" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=w480-h640" width="480" /></a></div>“Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapat informasi yang sehat dan baik. Informasi yang baik memerlukan Pers atau Jurnalis yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan indutri Pers yang sehat, yang mampu menjadilan informasi secara karurat, jujur dan berimbang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H menyampaikan, bahwa media massa punya peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Media mempunyai tugas untuk menjaga masyarakt agar tetap selalu bersatu, berastu padu dengan cara memberitakan informasi atau berita yang baik dan positif</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto: Asisten Intelijen  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H</span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Sesuai dengan Undang-Undang Pers, wajib menyampaikan informasi yang baik, mendidik kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap kepada Jurnalis, khususnya Jurnalis Hukum yang tergabung dalam Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur, dapat menjdai mitra pemerintah dan penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur serta penegak hukum yang berkeadilan,” Kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Hal senada juga disampakan oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><br />Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, bahwa Jurnalis punya peran penting untuk menyampaikan informasi baik an akurat kepada masyarakat<br />Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, agar profesionalime Jurnali tetap terjaga, karena sementara ini masyarakat bisa menjadi wartawan, bisa jadi Jurnalis melalui Medsosnya. <br /><br />“Oleh karena itu Gubernur berharap, Jurnalis dapat menadi penyeimbang antara berita hoax dan yang benar-benar berita tetapi dibuat hoax. Setiap hari di Kominfo ada 4 berita hoax dan setelah diteliti ada Tiga yang benar-benar hoax, kalau sebulan sudah 90, sebulan seribu lebih,” kata Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=s1091" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="869" data-original-width="1091" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=w640-h510" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Kadis Kominfo Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si</span></span></td></tr></tbody></table>Apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun Gubernur Jawa Timur ada benarnya. Sebab, tak sedikit informasi atau berita yang dibaca oleh masyarakat dianggap kurang akurat dan tidak berimbang, sehingga masyarakat membuat opini sendiri-sendiri tanpa dasr hukum yang benar<br /><br />Sebelumnya, Ketua Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur periode 2022 - 2025 Jentar Sitinjak dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk menjadikan Jurnalis khsusnya anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur menjadi Jurnalis yang Profesional dan bermartabat. <br /><br />Menurut Jentar, yang mengantongi Sertifikat Wartawan Madya yang sehari-harinya meliput di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya ini mengatakan, Jurnalis yang profesional dan bermartabat akan menghasilan karya Jurnalis yang akurat dan berimbang<br /><br />“Tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk mnjadikan Jurnalis yang profesional dan bermartabat serta meningkatkan profesioanlisme yang dapat mengharagai dirinya sendiri agar dapat pula dihargai oleh masyarakat,” kata Jentar<br /><br />Jentar juga menjelaskan, bahwa “tangan kiri dengan posisi menulis” sebagai logo Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur adalah sebagai “lambang perlawanan” secara positif melalui pemberitaan yang benar, jujur, akurat dan berimbang<br /><br />Jentar mengatakan, bahwa menjadi Jurnalis sangatlah mudah tetapi sulit saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik<br /><br />“Jadi Jurnalis itu mudah tetapi yang sulit adalah saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis. Saya berharap agar seluruh anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur dapat mejalankan profesi Jurnalis yang profesional dan bermartabat bukan untuk dijadaikan sebagai ajang mencari duit tetapi memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujarnya<br /><br /><br />Sebelum mengkahiri sambutannya, Jentar juga menyampaikan bahwa dana yang diperoleh oleh Persatuan Jurnalis Jawa Timur untuk pelaksanaan acara pelantikan pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur periode 2022 - 2025 adalah dari beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek dengan cara mengajukan proposal<br /><br />“Dana yang kita peroleh adalah dengan mengajukan proposal ke beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek. Itu sebabnya kita secara terbuka menjelaskan dari mana dana kita peroleh agar tidak menjadi pertanyaan orang lain,” ucap Jentar. (*)<br /><br />Susuna Pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur Periode 2022 - 2025<br />Ketua              : Jentar. S (beritakorupsi.co)<br />Wakil Ketua<span>    </span>: Hengki (Informasiphatas.com)<br />Sekretaris I      : Solecha, SE (Pelopor)<br />Sekretaris II    : Sunarto (Indonesia Jaya)<br />Bendahara I    : Rudy Situmorang (Tabir Investigasi)<br />Bendahara II    :  Arif Tiasa (Lensa Nasional)<br /><br />Pembian<br />Supriyadi (PETISI.co)<br />Nurdin Longgari (Harian Nasion<br /><br />Tim Penasehat Hukum<br />Pieter Talaway, SH., MH, sebagai Ketua Koordinator<br />Johanes Dipa Widjaja, SH, Wakil Ketua Koordinator<br />Advent Dio Rendy, SH, Anggota<br />Apriady E. Sitinjak, SH, Anggota<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat ...

»

Sidang Perkara Korupsi Bupati (Nonaktif) Nganjuk Novi Rahman Hidhayat, Ahli Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH: OTT Tidak Perlu Ada Surat Tugas

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>“Keterangan saksi Insan Nirmolo selaku Kasir dari bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat (Bupati Nganjuk) menyebutan, bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp1 miliar sebagai keuntungan dari 14 SPBU dengan Kwitansi tulisan tangan tanpa Materai”</i></span></span> <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/--gGLmuxC0lQ/YZv4BQ4BeOI/AAAAAAABtCk/kGJgDgLOsB8HZWg3IaMXF3GaWt6TF1UAQCLcBGAsYHQ/s1366/IMG20211122142313.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/--gGLmuxC0lQ/YZv4BQ4BeOI/AAAAAAABtCk/kGJgDgLOsB8HZWg3IaMXF3GaWt6TF1UAQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20211122142313.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dr. M. Sholehuddin, SH, MH</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH mengatakan, bahwa dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan), tidak perlu ada surat tugas<br /><br />“OTT itu bukan bahasa hukum. Yang benar menurut Hukum Acara Pidana adalah tertangkap tangan dan yang secara limitatif sudah jelas diatur. Kalau operasi itu sudah direncanakan oleh penegak hukum, jadi tidak sah kecuali oleh KPK karena ada Lex specialis untuk hal tersebut. Tapi Penyidik Polri atau Kejaksaan tidak boleh melakukan itu. Memang kalau benar-benar tertangkap tangan tidak perlu ada Surat Tugas. Dalam konteks kasus Bupati Nganjuk, fakta hukum di persidangan menunjukkan bukan termasuk tertangkap tangan. Dengan kata lain akan berdampak pada keabsahan (validitas) ALAT BUKTI yang diperoleh Penyidik itu menjadi TIDAK SAH. Seperti uang yang disita dalam Brankas  yang berada di ruang kerja Bupati bukan tertangkap tangan.,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada Majelis Hakim, Senin, 22 November 2021<br /><br />Hal itu dikatakan Dr. M. Sholehuddin, SH, MH dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya (Senin, 22 Nopember 2021) atas pertanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, yaitu Tis’at Afriyandi dan Dias Suroyo, SH., MH terkait kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat bersama ajudannya, yaitu M. Izza Muhtadin dan 5 orang Camat yakni; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo selaku mantan Camat Sukomoro (Ke- 5 Terdakwa ini sudah di Vonis penjara masing-masing selama 1 tahun).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga :</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’</span> - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Ac2_nl2kXuA/YZv4vpx1i8I/AAAAAAABtCs/OBbc_n9vYwYc7W30bXYPAHLraxLvpunfwCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20211122120436.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-Ac2_nl2kXuA/YZv4vpx1i8I/AAAAAAABtCs/OBbc_n9vYwYc7W30bXYPAHLraxLvpunfwCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20211122120436.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S</span></span></td></tr></tbody></table>Selain itu, Dr. M. Sholehuddin, SH, MH juga mengatakan, bahwa penyidik, memilih dan memilah seseorang untuk tidak dijadikan Tersangka apabila seseorang itu dianggap sebagai saksi mahkota yang dapat mengungkap kasus yang terjadi<br /><br />“Penyidik, memilih dan memilah seseoarang tidak dijadikan sebagai Tersangka apabila seseoarang itu dianggap sebagai saksi mahkota yang dapat mengungkap. Jadi saksi mahkota itu bukan sesama terdakwa,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kemudian kepada Majelis Hakim atas pertaanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Pertanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat kepada Dr. M. Sholehuddin, SH, MH, terkait nama Jumali selaku Kades Joho, Kec. Pace, Kab. Nganjuk Tidak Tersangka, karena pada saat penyidik Bareskrim Mabes Polri dan KPK melakukan Tangkap Tangan di Kabupaten Nganjuk pada Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, yang pertama kalinya di Tangkap adalah Jumali dengan barang bukti berupa uang sebesar 10 juta rupiah<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita terkait:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">2 Penyidik Mabes Polri dan 3 Pejabat Kab. Nganjuk Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Perkara Korupsi Terdakwa Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk) Dkk - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/2-penyidik-mabes-polri-dan-3-pejabat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/2-penyidik-mabes-polri-dan-3-pejabat.html</a></span><br /><br />Pakar Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH yang juga Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia (DIHPA) ini, dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi “Suap Tangkap Tangan” oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat bersama ajudannya, yaitu M. Izza Muhtadin dan 5 orang Camat yakni; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo selaku mantan Camat Sukomoro (Ke- 5 Terdakwa ini sudah di Vonis penjara masing-masing selama 2 tahun).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ADJ3qEw_RR8/YZv5Hw08iqI/AAAAAAABtC0/SOw11h1MQuIeg0VLrvhxfGpRUUxH9_8xgCLcBGAsYHQ/s1333/IMG20211122120411.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-ADJ3qEw_RR8/YZv5Hw08iqI/AAAAAAABtC0/SOw11h1MQuIeg0VLrvhxfGpRUUxH9_8xgCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20211122120411.jpg" width="640" /></a></div>Selain Dr. M. Sholehuddin, SH, MH, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat juga menghadirkan Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, pakar hukum Administrasi, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan Daerah, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pancasila dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Subaya<br /><br />Selain kedua ahli, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat juga menghadirkan 9 orang saksi yang meringankan atau A de Charge, yaitu Sapta Suryansyah (staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk), Miftachul Nasiqin (Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati), Dyah Widyawati dan Ayu Herlina (Asisten pribadi istri Bupati), Insan Nirmolo (Kasir Corporate bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat), Yudi Santoso (mandor di salah satu perusahaan keluarga Novi Rahman Hidhayat), Agung Efendi selaku Lurah Kauman, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang juga mantan ajudan Bupati Novi Rahman Hidhayat), Basuki Rahmat (Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur), dan Broto Sudarmono (anggota Bumdes)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Masing-Masing 2 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html</a></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-LxIV_Tw_Ols/YZv5jtuA6RI/AAAAAAABtC8/HTjlzboUYtobhd1j9vFxRhDDV663BEJaQCLcBGAsYHQ/s1333/IMG20211122103514.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-LxIV_Tw_Ols/YZv5jtuA6RI/AAAAAAABtC8/HTjlzboUYtobhd1j9vFxRhDDV663BEJaQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20211122103514.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Sapta Suryansyah (staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk), Miftachul Nasiqin (Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati), Dyah Widyawati dan Ayu Herlina (Asisten pribadi istri Bupati), Insan Nirmolo (Kasir Corporate bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat) dan Yudi Santoso (mandor di salah satu perusahaan keluarga Novi Rahman Hidhayat)</span></span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 22 November 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi A de Charge (meringankan) sebanyak 9 orang, dan 2 Ahli yang dihadirkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat, yaitu Tis’at Afriyandi dan Dias Suroyo, SH., MH ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH termsuk Tim JPU Andie Wicaksono, SH., MH dkk dari Kejari Kabupaten Nganjuk dan JPU Eko Barito, SH., MH dkk dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat mengkuti persidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam IV Session, yaitu yang Pertaman adalah mendengarkan keterangan saksi A de Charge sebanyak 5 orang, yaitu Sapta Suryansyah (staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk), Miftachul Nasiqin (Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati), Dyah Widyawati dan Ayu Herlina (Asisten pribadi istri Bupati), Insan Nirmolo (Kasir Corporate bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat), Yudi Santoso (mandor di salah satu perusahaan keluarga Novi Rahman Hidhayat)</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-XtkAJzFRJSk/YZv646fBz5I/AAAAAAABtDM/RhyT2AS706ktfRcDMKljjbV8V6E2aiECgCLcBGAsYHQ/s1333/IMG20211122111203.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-XtkAJzFRJSk/YZv646fBz5I/AAAAAAABtDM/RhyT2AS706ktfRcDMKljjbV8V6E2aiECgCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20211122111203.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Agung Efendi selaku Lurah Kauman, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang juga mantan ajudan Bupati Novi Rahman Hidhayat), Basuki Rahmat (Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur), dan Broto Sudarmono (anggota Bumdes)</span></span></td></tr></tbody></table> Pada session ke II, mendengarkan keterangan saksi A de Charge sebanyak 4 orang, yaitu Agung Efendi selaku Lurah Kauman, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang juga mantan ajudan Bupati Novi Rahman Hidhayat), Basuki Rahmat (Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur), dan Broto Sudarmono (anggota Bumdes)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dan pada session ke III dan ke IV adalah mendengarkan pendapat 2 orang ahli, yaitu Dr. M. Sholehuddin, SH, MH (Ahli Hukum Pidana dari FH Ubhara Surabaya), dan Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, (Ahli hukum Administrasi dari FH Unair Surabaya)<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan dari keterangan sejumlah saksi A de Charge (meringankan) yang dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah terkait keterangan dari saksi Insan Nirmolo selaku Kasir dari bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat (Bupati Nganjuk) yang mengatakan, bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp1 miliar sebagai keuntungan dari 14 SPBU dengan Kwitansi tulisan tangan tanpa Materai, dan keterangan saksi Dyah Widyawati terkait Parsel<br /><br />“Setelah dilakukan rapat. Ada Kwitansi ditulis tangan tidak ada materai. Materai untuk internal. Uang itu dari emta belas (14) SPBU, saya tidak tau berapa jumlahnya dari masing-masing SPBU. Bentuknya UD, semua UD,” kata saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-xGDVsClvHW4/YZv8E6nFj5I/AAAAAAABtDY/p7nNE8VRQ1c5BEpFUTRL2wRXR6g14PmpACLcBGAsYHQ/s640/Novi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://1.bp.blogspot.com/-xGDVsClvHW4/YZv8E6nFj5I/AAAAAAABtDY/p7nNE8VRQ1c5BEpFUTRL2wRXR6g14PmpACLcBGAsYHQ/w640-h434/Novi.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, kalau memang 14 SPBU di Kabupaten Nganjuk adalah milik Terdakwa, mengapa Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp1 miliar dengan Kwitansi tulisan tangan tanpa materai? Mengapa bukan Terdakwa yang membagikan keuntungan dan menerima lapran hasil bisnis 14 SPBU tersebut? <br /><br />Lalu apakah pejabat penyelenggara negara atau aparatur spil negara (ASN) boleh menerima atau memberikan Parsel kepada sesama ASN/ pejabat penyelenggara negara? Kalau boleh, diatur di Undang-Undang Nomor berapa, tahun berapa dan tentang apa?. <br /><br />Sedangkan pejabat penyelenggara negara atau aparatur spil negara (ASN) yang menerima hadiah wajib melaporkannya ke KPK berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 dan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, dan Gratifikasi sekecil apapun yang diterima wajib dilaporakan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sementara sangsi bagi pemberi hadiah kepada pejabat penyelenggara negara atau aparatur spil negara (ASN) diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun tak sedikit pejabat atau ASN yang menerima hadiah/gratifikasi, yang tidak melaporkannya ke KPK karena tidak ada yang mengetahuinya.  Kecuali Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tahun 2019. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Sidang Perkara Korupsi Bupati (Nonaktif) Nganjuk Novi Rahman Hidhayat, Ahli Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH: OTT Tidak Perlu Ada Surat Tugas

“Keterangan saksi Insan Nirmolo selaku Kasir dari bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat (Bupati Nganjuk) menyebutan, bahwa Terdakwa pern...

»

Hardadi (Pegawai Bapeda Kab. Madiun) Diadili, Diduga “Makan” Duit PBB Rp89 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-aCv_7OCZRDg/YZv1W8IwubI/AAAAAAABtBs/YGlBStqFVdooHC0CnWF3WX2X7loQpnCkgCLcBGAsYHQ/s1599/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1022" data-original-width="1599" height="410" src="https://1.bp.blogspot.com/-aCv_7OCZRDg/YZv1W8IwubI/AAAAAAABtBs/YGlBStqFVdooHC0CnWF3WX2X7loQpnCkgCLcBGAsYHQ/w640-h410/d.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>,CO –</b></span><br />“Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit”. Seperti bunyi Peribahasa inilah yang mungkin dilakukan oleh Hardadi selaku Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun saat “menikmati” duit hasil setoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari masyarakat di 7 Desa, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang totalnya sebesar Rp89.531.117<br /><br />Duit yang diterima Hardadi selaku Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dari para Koordinator Pemungut Pajak Desa, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Bapeda melalui Bank Jatim Cabang Kabupaten Madiun, melainkan dikurangi sedekit demi sedikit hingga totalnya sebesar Rp89.531.117. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun Nomor : 045/118/402.060/2021 tanggal 8 Juli 2021<br /><br />Itulah sebabnya, Hardadi diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim, Senin, 22 Nopember 2021</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-KSyJLLEEHjs/YZv15pvfwpI/AAAAAAABtB0/QolcnwQxu4gxPE37VNFUZfTsVvtL5iJQACLcBGAsYHQ/s1187/g.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="630" data-original-width="1187" height="340" src="https://1.bp.blogspot.com/-KSyJLLEEHjs/YZv15pvfwpI/AAAAAAABtB0/QolcnwQxu4gxPE37VNFUZfTsVvtL5iJQACLcBGAsYHQ/w640-h340/g.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Senin, 22 November 2021) adalah pembacaan Surat Dakwaan oleh Tim JPU Purning Dahono Putro, SH, dkk dari Kejari Kabupaten Madiun terhada Terdakwa Hardadi dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Suwarningsih, SH., M.Hum yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri juga oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Madiun karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa HARDADI selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun, Juga ditunjuk sebagai Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 829/50/402.204/2018 tanggal 8 Januari 2018, <br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Nampu, Desa Winong, Desa Sebayi, Desa Gemarang, Desa Tawangrejo, Desa Batok dan Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-RUsAUcz3dpQ/YZv2HUsWoPI/AAAAAAABtB4/7jqNDlWnoFMRMp02u1_uGQbKtUT9TC-6wCLcBGAsYHQ/s1414/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="888" data-original-width="1414" height="402" src="https://1.bp.blogspot.com/-RUsAUcz3dpQ/YZv2HUsWoPI/AAAAAAABtB4/7jqNDlWnoFMRMp02u1_uGQbKtUT9TC-6wCLcBGAsYHQ/w640-h402/c.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Keputusan Mentari Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Watakotamadya Kepala Daerah tingkat II dalam pasal 1 huruf b, bahwa wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan kepada masing-masing Daerah kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk untuk daerah lainnya dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata cara pembayaran pajak Bumi dan Bangunan pasal 1 ke- 1 menyebutkan, bahwa Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB sektor Pedesaan dan/atau sektor Perkotaan dan menyetorkannya ke tempat Pembayaran, <br /><br />Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pajak PBB P2) pada semua Desa yang berada di Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan dengan pemungutan pajak kepada masing-masing Wajib Pajak (WP), dengan mekanisme, yakni Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada Pemungut Pajak di Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa, <br /><br />Selanjutnya SPPT tersebut diberikan kepada Wajib Pajak, setelah itu uang pembayaran PBB P2 disetorkan oleh Wajib Pajak ke masing-masing Ketua RT, selanjutnya Ketua RT menyetor kepada Pemungut Pajak Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa, selanjutnya Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa tersebut menyetor ke Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun, selanjutnya Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun yang akan menyetor ke Bank Jatim Cabang Madiun;<br /><br />Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, para Koordinator Pemungut Pajak Desa yang berada di Kecamatan Gemarang, telah melakukan penyetoran kepada Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 Kecamatan Gemarang yakni Terdakwa HARDADI selaku Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 pada Kecamatan Gemarang yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;<br /><br />Pada tahun 2019, ketika diadakan verifikasi lapangan oleh Bapenda Kabupaten Madiun,  diketahui bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat tunggakan PBB P2 Desa Nampu, Desa Batok, Desa Tawangrejo dan Desa Durenan yang berada di Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. <br /><br />Ketika tim verifikasi dan validasi berkunjung ke Kecamatan Gemarang dan menanyakan PBB pada tahun berjalan, dimana pada saat itu dilakukan pertemuan terkait pembayaran PBB yang dihadiri oleh para pemungut pajak dari desa (Perangkat Desa), koordinator pemungut pajak, pihak kecamatan (Camat) dan Tim Bapenda yang mana menyampaikan pada masing-masing desa di Kecamatan Gemarang telah lunas pajak.  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-OBJCbMUqb4g/YZv2ZwxcSBI/AAAAAAABtCE/Hg6FeidebMwnDFO082aSZhx6iGhgGrkSACLcBGAsYHQ/s1264/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="1264" height="264" src="https://1.bp.blogspot.com/-OBJCbMUqb4g/YZv2ZwxcSBI/AAAAAAABtCE/Hg6FeidebMwnDFO082aSZhx6iGhgGrkSACLcBGAsYHQ/w640-h264/f.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Tetapi setelah di cek di sistem. ditemukan ada sejumiah tunggakan pada Desa Nampu, Desa Batok, Desa Tawangrejo dan Desa Durenan. Padahal uang setoran PBB P2 tersebut telah diberikan Pemungut Pajak Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa kepada Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun <br /><br />Tetapi ternyata tidak disetorkan ke Bank Jatim Cabang Madiun, bahwa Bapenda Kabupaten Madiun mengetahui ada tunggakan dari sistem komputerisasi pada tahun 2018 dengan mengecek by name by NOP (Sistem Pembayaran PBB) menggunakan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP): <br /><br />Bahwa Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah Terdakwa HARDADI. Hal ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 829/50/402.204/2018 yang menugaskan Terdakwa HARDADI menjadi Koordinator Pemungutan PBB-P2 Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tertanggal 8 Januari 2020 yang ditandatangani oleh INDRA SETYAWAN, S.E, M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, <br /><br /><b>I. PBB P2 Tahun 2016</b><br />1. Bahwa di Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp32.588.202 (Tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah ). <br /><br />Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp26.795.971 ( Dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah ). Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp5.792.231 ( Lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah ) yang didalamnya terdapat pembayaran PBB-P2 untuk tower sebesar Rp1.321.294 ( Satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah ). Sehingga selisih setor menjadi Rp4.470.937; <br /><br />2. Di Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp38.547.409. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp35.621.016. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp2.926.393 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp123.930 ( Seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah ). Sehingga selisih setor menjadi Rp2.802.46;<br /><br />3. Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp35.955.696. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp35.955.696: <br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016 saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp62.273.647. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp61.954.052. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp319.595;<br /><br />5. Di Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp60.920.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp51.697.022. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp9.222.978 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp65.400 sehingga selisih setor menjadi Rp9.157.578 <br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp58.113.500. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp47.299.873). Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp10.813.627 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp950.476 sehingga selisih setor menjadi Rp9.863.151; <br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp57.534.117. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp57.062.330. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp471.787 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp396.500 sehingga selisih setor menjadi Rp75.287 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-V9xIitHUkr0/YZv2pDcwArI/AAAAAAABtCI/gLbbLG6gzR8JfTS3CXA5_shwu7EjZ2UZwCLcBGAsYHQ/s1599/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1022" data-original-width="1599" height="410" src="https://1.bp.blogspot.com/-V9xIitHUkr0/YZv2pDcwArI/AAAAAAABtCI/gLbbLG6gzR8JfTS3CXA5_shwu7EjZ2UZwCLcBGAsYHQ/w640-h410/d.jpg" width="640" /></a></div><b>II. PBB P2 Tahun 2017</b><br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.861.152. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp39.680.102. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.181.050 yang merupakan kekurangan pembayaran untuk tower, <br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDAD! selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp48.957.982. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp48.957.982: <br /><br />3. Di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp42.949.775. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp43.768.982, dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp819.207 <br /><br />4. Bahwa di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp77.394.557. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp76.587.667. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp806.890 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp345. Sehingga selisih setor menjadi Rp461.136; <br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.445.724. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp64.130.694. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp9.315.030 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp83.799. Sehingga selisih setor menjadi Rp9.231.231 <br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Semarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.337.545. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp. 71.284.571. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp2.052.974 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp103.411. Sehingga selisih setor menjadi Rp1.949.563;<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.821.808. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp65.967.655 dimana didalamnya terdapat selisih baku antara baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda sebesar Rp407.715. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp145.847;</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-6Rra0ThrxME/YZv21tuVGzI/AAAAAAABtCQ/lazGe0-l-OUyzQ_y0xJgacaBLig271RYwCLcBGAsYHQ/s1414/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="888" data-original-width="1414" height="402" src="https://1.bp.blogspot.com/-6Rra0ThrxME/YZv21tuVGzI/AAAAAAABtCQ/lazGe0-l-OUyzQ_y0xJgacaBLig271RYwCLcBGAsYHQ/w640-h402/c.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>III. PBB P2 Tahun 2018</b><br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.873.652. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp39.680.102. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.193.350 yang mana merupakan pembayaran untuk kekurangan tower, <br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp49.017.048. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp49.017.048 <br /><br />3. Di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp43.610.153. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp43.610.153 <br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp77.404.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp77.834.787 yang mana di dalamnya terdapat selisih baku pajak antara baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda sebesar Rp. 510.227. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp430.787 <br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.777.904. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp73.995.439. Sehingga terdapat selisih setoran sebesar Rp217.535 yang mana ini merupakan selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda: <br /><br />6. Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp79.054.867. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp79.692.007. Sehingga terdapat selisih kelebihan setoran sebesar Rp637.140 dimana didalamnya terdapat juga selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda sebesar Rp2.714<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.821.808. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp86.446.703. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp624.895 yang mana ini merupakan selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda, <br /><br /><b>IV. PBB P2 Tahun 2019</b><br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.935.778. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp39.729.728. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.206.050 yang mana itu merupakan kekurangan pembayaran untuk tower, <br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.028.493. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp49.028.493 <br />    <br />3. Bahwa di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp43.400.915. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp23.527.094. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp19.873.821 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp205.172. Sehingga selisih setor menjadi Rp19.688.649: <br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp78.599.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp62.358.545. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp16.242.455 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp93.691. Sehingga selisih setor menjadi Rp18.148.764: <br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi OWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp74.101.324. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp74.278.039. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp176.715 yang mana didalamnya terdapat selisih baku pajak sebesar Rp175.130<br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019 saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp. - 69.070.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp51.382.859. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp17.687.141 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp1.984.783. Sehingga selisih setor menjadi Rp15.702.358 <br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019 saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.857.194. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp66.494.589. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp637.395 yang mana itu merupakan selisih baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-cT90dLa-Pqw/YZv3DC0fJkI/AAAAAAABtCY/ipxJnCKoIGMWnd9u7yrboc48RHQzbdfYACLcBGAsYHQ/s1264/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="1264" height="264" src="https://1.bp.blogspot.com/-cT90dLa-Pqw/YZv3DC0fJkI/AAAAAAABtCY/ipxJnCKoIGMWnd9u7yrboc48RHQzbdfYACLcBGAsYHQ/w640-h264/f.jpg" width="640" /></a></div>Setelah ditemukan adanya tunggakan, pada tanggal 12 Juni 2020, Bapenda Kabupaten Madiun memanggil Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 yaitu Terdakwa HARDADI untuk melakukan klarifikasi. Dan Terdakwa HARDADI mengakui bahwa benar tidak menyetorkan uang wajib pajak yang seharusnya disetor ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Cabang Madiun sebesar tersebut diatas <br /><br />Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang setoran PBB-P2 Desa Tawangrejo, Desa Nampu dan Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp87.723.384, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh Terdakwa<br /><br />Bahwa terdakwa HARDADI selaku Petugas Pemungut Pajak pada Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah dengan sengaja tidak menyetorkan uang setoran Pajak PBB-P2, namun digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Madiun Nomor : 045/118/402.060/2021 tanggal 8 Juli 2021<br /><br />Bahwa Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, Terdakwa HARDADI Selaku Koordinator Pemungut Pajak Kecamatan Gemarang pada tahun 2016 s/d tahun 2019 telah melawan hukum dengan tidak menyetorkan PBB-P2 ke Bank Jatim Cabang Madiun sebesar Rp89.531.117 <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa HARDADI tersebut, bertentangan dengan ketentuan : <br />a. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 yang menyatakan bahwa "Dalam hal PBB terutang dipungut oleh Petugas Pemungut, setiap hari kerja Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB tersebut ke TP (Tempat Pembayaran)", <br /><br />b. Pasal 7 Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menyatakan bahwa “Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas Pemungut dilakukan ke Bank Persepsi tidak lebih dari 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian”: <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa HARDADI yang telah secara sengaja dan melawan hukum tidak menyetorkan seluruh uang setoran pajak PBB-P2 yang diterimanya dari para pemungut pajak Desa di Kecamatan Gemarang Kab. Madiun sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri terdakwa kurang lebih sebesar Rp89.531.117 yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cg. Pemerintah Kabupaten Madiun sebesar Rp89.531.117 <br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau Subsidair Pasal 3) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Hardadi (Pegawai Bapeda Kab. Madiun) Diadili, Diduga “Makan” Duit PBB Rp89 Juta

BERITA KORUPSI ,CO – “Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit”. Seperti bunyi Peribahasa inilah yang mungkin dilakukan oleh Hardadi sel...

»