BERITAKORUPSI.CO: Opini

Terdakwa Linda Dituntut Pidana Penjara 1.6 Tahun Karena Dugaan ‘Menghina’ Lewat Medsos

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-r34N2DktXZc/X3OqNKO-nHI/AAAAAAABUic/cKr--2mjr7YoVwIwehOGT6-mMUdObf-aQCLcBGAsYHQ/s1222/5...jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="1222" src="https://1.bp.blogspot.com/-r34N2DktXZc/X3OqNKO-nHI/AAAAAAABUic/cKr--2mjr7YoVwIwehOGT6-mMUdObf-aQCLcBGAsYHQ/s16000/5...jpeg" /></a></div>Denpasar, Bali, BERITAKORUPSI.CO – Selasan, 29 September 2020, JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, menuntut terdakwa Linda Fitria Paruntu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (tanpa perintah terdakwa ditahan) denda sebesar Rp3 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dalam kasus perkara pidana dugaan Penghinaan atau Pencemaran nama baik Simone Christine Polhutri (sebagai pelapor, istri seorang perwira TNI AU) pada Mei 2019 lalu, yang berlangsung di ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sukradana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota serta Panitra Pengganti. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yaitu Nyoman Gede Sudiantara dkk Kasus inipun sepertinya jauh lebih menarik perhatian publik termasuk ‘pemerintah’ dari pada sidang perkara Korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari, sehingga tiapkali persdangan selalu dipantau beberapa anggota Tentara berpakaian loreng yang mengawal Simone Christine Polhutri Dalam surat dakwaan JPU, terdakwa dijerat pasal berlapis-lapis, yaitu Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE), atau Kedua, pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Ketiga, pasal 311 KUHP Dan dalam surat tuntutan JPU Eddy mengatakan, bahwa semua unsur dari pasal dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa Linda Fitria Paruntu telah terbukti melakukan Tindak pidana Infonnasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu dalam pasal Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (lTE). Kasus yang menyeret Linda sebagai terdakwa dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik Simone Christine Polhutri melaui Media Sosial (Medsos) Facebook (FB), berawal pada tanggal 14 Mei 2019 lalu karena laporan Simone Christine Polhutri ke Polda Bali pada tanggal 24 Oktober 2019 Antara terdakwa Linda dan Simone, sudah berteman lama di akun Media Sosial Facebook. Selain itu, keduanya juga sama-sama menyekolahkan anak di sekolah yang sama, yaitu Sekolah Dasar Kristen (SDK) Tunas Kasih <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_0FLpls1TQo/X3OrHHeHnjI/AAAAAAABUik/c0KkiGMMjWEqPlN1MyvWMCqCeitV3VNhwCLcBGAsYHQ/s640/Linda%2Bdan%2BSimon.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="337" data-original-width="640" height="336" src="https://1.bp.blogspot.com/-_0FLpls1TQo/X3OrHHeHnjI/AAAAAAABUik/c0KkiGMMjWEqPlN1MyvWMCqCeitV3VNhwCLcBGAsYHQ/w640-h336/Linda%2Bdan%2BSimon.png" width="640" /></a></div>Pada tanggal 14 Mei 2019 lalu, terdakwa Linda membuka akun Facebooknya “Linda Paruntu-rempas”, dan saat itu Linda melihat dan membaca postingan yang dibuat Simone Christine Polhutri di akun Facebuknya “Simone Christine Lahunduitan” yang berbunyi, “Orang kalo kayanya nanggung kasian ya norak maksimal...casing doang kliatanya orkay taunya kartu kredit banyak, utang smua... diburger king belanja ga sbrapa mau bayar pake kartu kredit ternyata decline semua....terpaksa SOS talipun suaminya minta pertolongan..ngakak guling2, ribut protes sana protes sini ujung-ujung2nya duit kalo ga bisa bayar ngaku aja....gaya selangit maksa ternyata... hare gene masih ada model kamseupay” Setelah terdakwa Linda membacanya, kemudian postingan Simone tersebut dibagikan (di Share) dengan menandai (tag) nama Simone Christine serta membuat kalimat yang tujuannya untuk mengklarifikasi ke Simone yang isinya, “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang” Menurut Linda, postingan Simone Christine di akun Facebooknya berkaitaan dengan perdebatannya melalui WhastApp Group orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 lalu. Saat itu (12 Mei 2019), beberapa orang tua siswa Kls VI SDK Tunas Kasih termasuk terdakwa Linda dan suaminya, mengklarifikasi Panitia perpisahan Siswa Kls VI SDK Tunas Kasih, terkait adanya kejadian terhadap anak-anak yang hampir tenggelam saat bermain di Water Park dengan menggunakan Kano di Pantai Nusa Penida dalam acara Perpisahan pada tanggal 11 Mei 2019 Awalnya, saat suami terdakwa Linda memberi komentar terhadap Panitia melalui WA Group orang tua Siswa Kls VI SDK Tunas Kasih yang isinya, “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....     Kalimat yang dibuat suami terdakwa inilah yang dianggap Simone sebagai tuduhan, dan mengatakan akan melaporkan ke Polisi (“Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusan.... Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi”) Beberapa kutipan percakan antara terdakwa dan suaminya dengan Simon melalui WhastApp Group orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 yang dipertanyakan Tim Penasehat Hukum terdakwa pada persidangan tanggal 8 September 2020, maupun yang disampaikan terdakwa kepada beritakorupsi.co adalah; Suami terdakwa  : “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....                                 Simone, Pukul 08.41 : “Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusa.... Simone, Pukul 08.42 : Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi Suami terdakwa, Pukul 09.14 : Silahkan lapor kalau keberatan dengan komentar saya, saya tunggu. Yg saya complain adalah tidak adanya peringatan resiko yang memang sudah terjai dan mempertanyakan apa motivasinya Simone, Pukul 09.16  : Keteledoran u hadir dirrapat hanya krn tidur dgn enteng jawab ketiduran skrg mau nyalahin panitia? Hehehe mau ngadep mana lo komplein???? Ini aja dah bukti Parah Terdakwa, Pukul 09.58 : Bu kamu tuh parah, itu urusan aku hadir ngk mau hadir, krna sya sdh percayakan k skolah dn panitia utk keputusannya, dgn syarat amann tentram dan nyaman, kenyataannya sperti ini, sya di kasih  tau amann kok vilannyaa baguss bangeett ternyata kamar anak2 yang kasian kamarnya hotel anak laki2 hehehehe maaf standart sya ngk sperti standart loe Bu Simone, Pukul 10.09   : Hehehe kalo mau jd orkay beneran rubah deh sikap parahnya...fada Alasan Terdakwa, Pukul 10.09  : Yg rubah anda bukan saya Terdakwa, Pukul 10.09  : Apa hubungannya sma orkay? Anda sirik y Simone, Pukul 10.09  : Sudah percayakan kog komplen? Katanya komplen ke panitia? WHO D HELL ARE YOU? Simone, Pukul 10.10   : Haha sirik? Hahaha kesian Simone, Pukul 10.10 : Lo blm lagir gue dah main dimonaco Terdakwa, Pukul 10.10 : Aneh baca baik2 diatas sya komplain krna terjadi sesuatu yg dijaminkan ke qta baca dgn teliti Terdakwa, Pukul 10.16 : yg saya sampaikan adalah concem dan pertanyaan bukan pendapat akhir, yang harusnya dijawab dgn penjelasan. Tapi kalau dijawab balik dgn ancaman ya jadi lucu dan ngga ada komen lagi mengenai jati diri anda yg sudah dibuka sendiri. Simone, Pukul 10.16  : Komplen tidak adanya peringatan?????? Emang semuanya dukun????? Kenapa ga ikut waktu inspeksi? Mempertanyakan Motovasi????  Sementara dengan entengnya bilang LUPA, TELAT BANGUN??? mempertanyakan motivasi pada panitia yg kerja dipikir kita mau main uang ya hahahahaha sernentara anda GA hadir rapat karen LUIPA DAN TELAT BANGUN? Rapatnya bukan cuma SEKALI....mempercayakan pada skolah dan panitia? Trus komplen??? Hahahahahahahaha diatas ngomong apa dibawah ngomong apa bolak balik kaya strikaan... yg ada Panitia yg harusnya rnempertanyakan motivasi anda bertanya.... Simone, Pukul 10.18  : Siapa kamu Suruh2 saya baca baik2??????? Nanti itu tugas lawyer dan petugas yg akan baca baik2 pasal2 apa yg cuco</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-nGkO4qNBivM/X3Ou38GdyXI/AAAAAAABUis/A-9w06Ze1u4lz1UmwsUXmy66ZVixvj23gCLcBGAsYHQ/s1081/IMG20200908115243.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1081" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-nGkO4qNBivM/X3Ou38GdyXI/AAAAAAABUis/A-9w06Ze1u4lz1UmwsUXmy66ZVixvj23gCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20200908115243.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Anehnya, klarifikasi terdakwa Linda bukannya mendapat tanggapan sama sekali dari Simone, tetapi justri Simone melaporkan Linda ke Polda Bali pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor Laporan : LP/413/X/2019/Bali/SPK, atas tuduhan dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik Atas laporan itu, penyidik Polda Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali, menjerat terdakwa Linda dengan pasal berlapis, yakni pasal 27 ayat (3) junkto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undanng Hukum Pidana (KUHP) Dalam surat dakwaan JPU Kejaksaan Tinggi Bali Nomor Reg.Perk.PDM-445/DENPA.KTB/06/2020 menyatkan, bahwa dengan hal tersebut sehingga menyebabkan saksi korban Simone Christine Polhutri dan keluarganya merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan terdakwa tidak benar, apalagi menyamakan dengan “monyet” Anehnya lagi adalah, tanggapan Simone yang mengatakan "tersinggung berat dan akan melaporkan ke Polisi" atas kalimat yang dibuat oleh suami terdakwa terkait kejadian di Pantai Nusa Penida.   Pertanyaannya adalah, apakah kalimat yang dibuat terdakwa Linda di akun Facebooknya atas postingan Simone Chrisine pada tanggal 14 Mei 2019 termasuk tuduhan terhadap Simone ? Apakah kalimat yang dibuat suami terdakwa Linda di WA Group orang tua Kls VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 termasuk tuduhan terhadap Simone hristine ? Dan apakah kalimat yang dibuat suami terdakwa Linda ada ‘kata’ yang menyebut nama Simone Christine atau nama seseorang? Salahkah jika orang tua siswa bertanya kepada pihak Panitia atau pihak lain yang dianggap bertanggungjawab dalam kegiatan perpisahan siswa Kls VI SDK Tunas Kasih ke Pantai Nusa Penida karena ada kejadian yang tidak disampaikan kepada para orang tua siswa? Atau haruskah orang tua siswa diam dan terima saja ketika mengetahui sesuatu ‘musibah’ yang terjadi terhadap anak-anak mereka? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-BoE43zEZe_Q/X3OvqNuOaCI/AAAAAAABUi0/3vJdHl3no9Uvez0Zzp9-gMQzg7ftoF3rACLcBGAsYHQ/s2048/IMG20200908115656.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1152" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-BoE43zEZe_Q/X3OvqNuOaCI/AAAAAAABUi0/3vJdHl3no9Uvez0Zzp9-gMQzg7ftoF3rACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20200908115656.jpg" width="640" /></a></div>Lalu mengapa Simone merasa tersinggung sementara panitia lainnya termasuk Guru-guru SDK Tunas Kasih yang membaca percakapan di WA Group itu tidak ikut merasa tersinggung, dan mengapa hanya diam saja menyaksikan atau membacanya? Semua isi percakapan di WA Group itu diperlihatkan oleh terdakwa Linda yang didampingi suaminya dan kelurganya kepada beritakorupsi.co pada Senin, 7 September 2020 termasuk diperlihatkan juga kepada Majelis Hakim pada tanggal 8 September 2020 Yang mengherankan sekaligus pertanyaan bagi diri terdakwa Linda adalah, terkait beberapa orang tua siswa termasuk Guru Kls VI SDK Tunas Kasih yang ada dalam WA Group tersebut tidak ada yang menjadi saksi bahwa adanya perdebatan antara terdakwa Linda dan Sumainya dengan Simone. Ada Apa ?   Apakah ada "tekanan dari pihak lain” kepada orang tua siswa termasuk guru-guru SDK Tunas Kasih? Bukankah ajaran kasih untuk mengatakan kebenaran? Selain itu, ada hal lain yang membuat terdakwa Linda merasa tertekan dan ketakutan setiap kali persidangan, karena kehadiran beberapa anggota TNI yang mendampingi Simone Christine sejak awal persidangan (pembacaan surat dakwaan) Yang lebih anehnya lagi adalah, keterangan Simone Christine dalam persidangan yang disebutkan JPU dalam surat tuntutannya yang mengatakan, “ada salah satu orang tua murid yang komplain mengenai acara tersebut karena pada saat kegiatan tersebut anaknya mengalami cedera dari bermain Cano. Pada tanggal 14 mei 2019 salah seorang orang tua murid pun yang bernama Linda mengatakan hal yang tidak mengenakkan dalam grup Whatsapp orang tua murid kelas VI” Padahal yang komplain di WhastApp Group orang tua siswa Kls VI SDK Tunas Kasih terkait kejadian saat bermain di Water Park dengan menggunakan Cano, bukanlah terdakwa atau suami terdakwa, melainkan ada beberapa orang tua siswa diantaranya, Yolanda, Ibu Irene, Pak Purba, Yuli, Nana, Orangtuanya Greta, Uchie Ibu Iren pukul : Mereka terbawa arus keras bukan terlalu keasyikan - sudah berteriak tdk ada yang dengar - bersyukur Papa Joy lihat, dan Panggil petugas lifeguard – tereak tereak minta tolong - mereka pegangan ke pipa kalao berenang sudah masuk laut krn arus sangat kuat - mengamati? Speechless saya Yolanda : Iyaaa Mr td pg Valent br cerita Ktnya kmrn hampir mati Saya kaget jg Ibu Iren : Sama mam... Petruos juga cerita pembukaan dg bilang "kami mau mati" Yuli : Rafael br cerita. itu Karena sy tanya knp  lengannya gosong. br cerita sm sy klu  dia Hampir kerisap. tapi gk tahu kenapa Pak Purba : Semangat pagi, Kepala Sekolah, Guru- guru dan Wali kelas 6 SD Tunas kasih ; Pelajaran penting... dari hampir tenggelamnya anak kami...Petros, Valent, Rafael - 1. Meeting ortu dengan wali kelas dan kepala sekolah tidak pernah dibicarakan akan mengikutkan semua guru baik SD maupun SMP bab kebersihan ke Uma mani dan Nusa Lembongan Lembongan Lembongan 2.  guru dan pihak sekolah berani membawa anak didik kelas 6 SD Ke Nusa Lembongan dan Penida artinya berani ambil resiko bertanggung jawab penuh jika terjadi apapun kepada anak didik 3. Sepengetahuan kami baru kali ini anak Tunas kasih nyebrang ke Pani ke Penida artinya tidak ada pengalaman guru-guru untuk Rescue apabila ada kejadian 4. Dari jenis olahraga air yang anak-anak pakai di Nusa Penida Tidak ada satu pun yang rekomendasikan untuk anak ke usia mereka 5. Setahu saya semua olahraga itu untuk usia lebih dari 12 tahun Kenapa dibiarkan anak-anak sendiri yang seharusnya di tandem oleh orang dewasa kemana guru-guru yang lain selain guru kelas 6 ada acara sendiri-sendiri ya 6. Ini bukan evaluasi Kegiatan saya minta klarifikasi Kejadian ini besok pagi jam 8 Wita di sekolah dengan Wali dan kepala sekolah juga 7.  ibu bapak Vallen dan Rafael kalau mau gabung silakan ikut. 8. Agar Kejadian ini jangan terulang lagi sampai kapanpun. 9. Terima kasih </div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-wsFTr7NUFBI/X3Ov6O2xT2I/AAAAAAABUi8/p5fD6_gkjaQlAiggBbvUnhX8gxvRUH1MQCLcBGAsYHQ/s1081/IMG20200908115233%2B%25281%2529.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1081" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-wsFTr7NUFBI/X3Ov6O2xT2I/AAAAAAABUi8/p5fD6_gkjaQlAiggBbvUnhX8gxvRUH1MQCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20200908115233%2B%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya, mengapa penyidik Polda Bali dan JPU Kejati Bali tidak menjadikan para  orang tua siswa Kelas VI termasuk Guru SDK Tunas Kasih yang tergabung dalam WhastApp Group tersebut sebagai saksi untuk mengungkap “benang putih yang tersembunyi?” Mengapa Simone Christine Polhutri hanya tersinggung dengan kalimat yang dibuat oleh suami terdakwa tetapi tidak tersinggung dengan kalimat yang dibuat oleh orang tusa siswa lainnya? Apakah kalimat yang dibuat suami terdakwa lebih ‘keras’ dari pada yang dibuat olehoraang tua siswa lainnya ? Salahkah tedakwa yaang mengaatakan, bahwa kalimat yang diposting Simone Christine Polhutri di akun Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019, berkaitan dengan perdebatannya di WhastApp Group orang tua siswa SDK TunasKasih ? Sementara,  dalam surat tuntuntannya JPU mengatakan, bahwa berawal dari sekitar bulan Maret 2019, Sekolah SDK Tunas Kasih tempat anak terdakwa Linda Fitria Paruntu dan anak saksi korban Simone Christine Polhutri akan mengadakaan perpisahan Kelas VI Kemudian pihak sekolah meminta bantuan kepada orang tua murid untuk bersedia menjadi panitia dalam kegiatan tersebut, dimana akhirnya saksi korban Simone Christine Polhutri beserta 4 (empat) orang tua murid lainnya bersedia untuk menjadi panitia tersebut, dan akhirnya mengadakan rapat bersama dengan para orang tua murid kelas VI untuk membicarakan lokasi yang akan digunakan Kemudian berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa Nusa Penida menjadi tempat untuk perpisahan anak kelas VI SDK Tunas Kasih. Setelah berjalannya kegiatan tersebut, ternyata ada salah satu orang tua murid yang komplain mengenai acara tersebut karena pada saat kegiatan tersebut anaknya mengalami cedera dari bermain kano Dan pada tanggal 14 Mei 2019, salah seorang orang tua murid yaitu terdakwa Linda Fitria Paruntu mengajukan komplain dalam grup WhatsApp orang tua murid kelas VI, dimana mengakibatkan perselisihan diantara saksi korban Simone Christine Polhutri dan terdakwa Linda Fitria Paruntu Pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 23.03 Wita, bertempat di rumah terdakwa dengan menggunakan HP merk Samsung membuka akun facebook miliknya yang bernama “Linda Paruntu Rempas” dan ketika melihat postingan di akun Facebook “Simone Christine Lahunduitan” milik saksi korban Simone Christine Polhutri dengan link https://www.facebook.com/linda.parunturempas/posts/2098354570213119 dan membuat kalimat yaitu : “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”. Sebagaimana screenshot sebagai berikut: Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 pukul 00.15, kemudian terdakwa Linda Fitria Paruntu melalui akun Facebook "Linda Paruntu-Rempas" kembali memposting dengan link https://www.facebook.com/Iinda.parunurempas/videos/2098446513537258/ yang berisikan kalimat: Kata orng2 skmg masa susah , susah duit dll Noh liaat bu yaa smpe melotot. .. gw baru beli diamond cash bukan kredit kredit punyaa, kamu buktikan aku ada ngutang k orang lain aku kasih buat kamu ini gelang diamond yaa cataatt bu Simone Christine Lahunduitan jangan bicara jelekin orang dibelakang yaa cari  tau kehidupan gw yaa...itu diamond buat loe klo loe bsa buktikan klo gw spertti yg loe tuduhkan ...Mba Audina tolong buatin notanya yaa kmren notanya hilang.... Sebagaimana screenshot sebagai berikut: Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa Linda Fitria Paruntu tersebut diatas mengandung muatan pencemaran nama baik karena mengandung tuduhan kepada sesorang yang namanya disebutkan pada postingan itu. Menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud agar perbuatan tersebut diketahui umum. </div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_1ilADqaUjk/X3OwXYGb10I/AAAAAAABUjE/Gc19wZkeI_kT8FRgk8PXWA6qVx7k-CO6gCLcBGAsYHQ/s1263/8...jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="1263" height="292" src="https://1.bp.blogspot.com/-_1ilADqaUjk/X3OwXYGb10I/AAAAAAABUjE/Gc19wZkeI_kT8FRgk8PXWA6qVx7k-CO6gCLcBGAsYHQ/w640-h292/8...jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada postingan tersebut dengan jelas disebutkan sebuah akun dengan nama Simone Christine Lahundultan. Nama akun tersebut mewakili pemiliknya. Selain itu, terdapat pernyataan yang mengandung tuduhan kepada seseorang yang namanya disebutkan dalam postingan itu bahwa yang bersangkutan telah membicarakan sesuatu kepada orang lain tanpa sepengetahuannya dan memakai kartu kredit untuk membeli/mendapatkan barang-barang promo bukan untuk membeli kebutuhan pokok. Barang promo dapat dimaknai sebagai barang berharga murah. Terdakwa Linda Fitria Paruntu menganggap bahwa saksi korban Simone Christine Polhutri kaya (seperti) monyet, bukan benar-benar orang kaya. Pada postingan yang lain, terdakwa juga menyatakan bahwa menurut orang-orang (banyak orang yang mengatakan bahwa) sekarang adalah masa susah, yaitu susah uang dan kesusahan yang lainnya. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Simone Christine Lahundultan untuk melihat dengan mata terbuka lebar atau membelalak bahwa terdakwa baru membeli diamond secara tunai, bukan secara kredit. Terdakwa menyuruh untuk membuktikan jika terdakwa berutang kepada orang lain, ia akan memberikan gelang diamond itu kepada saksi korban Simone Christine Lahundultan. Terdakwa meminta kepada seseorang yang namanya disebutkan dalam postingan untuk mencatat/mengingat-ingat. Kemudian, terdakwa meminta seseorang yang disebut dengan nama Simone Christine Lahunduitan untuk tidak berbicara menjelekkan orang lain di belakangnya dan mencari informasi tentang kehidupan terdakwa. Terdakwa menyebut/menyatakan diamond yang ditunjukkanya itu akan diberikan kepada saksi Simone Christine Lahundultan jika saksi Simone Christine Lahundultan dapat membuktikan apa yang dituduhkan oleh saksi Simone Christine Lahundultan kepada terdakwa. Terdakwa juga meminta bantuan kepada seseorang yang disebut dengan nama Audina untuk membuatkan nota lagi karena nota yang sebelumnya hilang. Bahwa dengan adanya hal tersebut sehingga menyebabkan saksi korban Simone Christine Lahundultan dan keluarganya merasa malu dan terhina karena karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa adalah tidak benar, apalagi menyamakan dengan “Monyet" </div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/--ls6I4us8Ww/X3Owqnw7LdI/AAAAAAABUjM/gBllqrZiGqshgCzzI8FDH8ufseImZWgawCLcBGAsYHQ/s1178/9.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="1178" height="314" src="https://1.bp.blogspot.com/--ls6I4us8Ww/X3Owqnw7LdI/AAAAAAABUjM/gBllqrZiGqshgCzzI8FDH8ufseImZWgawCLcBGAsYHQ/w640-h314/9.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">antara yang satu dengan yang lain terhadap semua unsur dari pasal dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa Linda Fitria Paruntu telah terbukti melakukan Tindak pidana Infonnasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu dalam pasal Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (lTE). Majelis Hakim yang terhormat, Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum terdakwa yang kami hormati, Sidang yang kami muliakan. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana atas diri terdakwa yaitu : Keadaan yang meringankan : Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; Terdakwa sopan dipersidangan Keadaan yang memberatkan : Belum ada perdamaian tertulis antara pelaku dan korban. Perbuatan terdakwa telah merugikan dan membuat tidak nyaman orang lain. “Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan setelah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini : M E N U N T U T Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Linda Fitria Paruntu telah terbukti melakukan tindak pidana Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam dakwaan kesatu 2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Fitria Paruntu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp3 juta (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan,” ucap JPU Eddy Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sukradana, SH., MH, memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan pada sidang pekan mendatang. Seusai persidangan. Saat beritakorupsi.co mengejar JPU Eddy ke parkiran yang terletak disamping sebelah Timur PN Denpasar, sepertinya enggan memberikan komentar. JPU Eddy mengatakan, ada Humas, dan yang memberatkan terdakwa ada dalam tuntutan “Apa ? ada Humas. Tadi kan sudah dengaar. Yang memberatkan terdakwa sudah dibacakan ada di tuntutan,” kata JPU Eddy Sementara Tim Penasehat Hukum terdakwa juga menjadi pertanyaan. Sebab Tim Penasehat Hukum terdakwaa semuala sebanyak 3 orang, yaitu Nyoman Gede Sudiantara (Ketua Tim), Iswahyudi Edi dan Ketut Rinata.  </div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Namun menjelang akhir persidangan menjadi 2 orang. Ada apa? Mengapa menjelang akhir persidangan tepatnya saat menghadirkan Ahli yang meringankan, yaitu Ahli Bahasa Indonesia sekaligus pemeriksaan terdakwa pada tanggal 8 September 2020, Ketua Tim Penasehaat Hukum terdakwa yaitu Nyoman Gede Sudiantara tidak tampak di persidangan?. “Saya tidak tau,” jawab terdakwa Linda singkat Namun terkait tuntutan JPU, salah satu Panasehat Hukum terdakwa, Iswahyudi mengatakan, bahwa itu adalah haknya Jaksa, dan ‘kita’ punya hak untuk menyampaikan pembelaan “Itu haknya Jaksa, dan kita punya hak untuk menyampaikan pembelaan,” ujarnya</div><div> </div><div>(*Jen) </div>

Opini Pidana Terdakwa Linda Dituntut Pidana Penjara 1.6 Tahun Karena Dugaan ‘Menghina’ Lewat Medsos

Denpasar, Bali, BERITA KORUPSI .CO – Selasan, 29 September 2020, JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, menuntut ter...

Baca selengkapnya »

“Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

06.22 beritakorupsi 4

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="682" data-original-width="1058" height="412" src="https://1.bp.blogspot.com/-KidUQr8spsA/XtT_MJL8cmI/AAAAAAABLAQ/QXexwY5P124PiLmtF4DTPB83f3SHHRFLwCLcBGAsYHQ/s640/kapal.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto: Google</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Saiful Ilah Ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontraktor, yaitu Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Ditulis oleh Jentar. S Wartawan Senior yang sehari-hari liputan di Pengadilan Tipikor Surabaya - BERITAKORUPSI.CO – Saiful Ilah atau yang lebih tenar dengan panggilan “Abah Ipul” ini, adalah orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo sejak 2010 hingga 2021 nanti (Bupati 2 Periode). Dan sebelum mejabat sebagai Bupati, sebelumnya Saiful Ilah menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo periode 2000 – 2010 mendampingi Bupati Sidoarjo saat itu dijabat oleh Win Hendarso Sebelum menduduki jabatan politik sebagai Wakil Bupati dan kemudian Bupti Sidoarjo, Saiful Ilah adalah seorang pengusaha. Jabatan penting diberbagai perusahaanpun digenggamnya, diantaranya Direktur Utama  PT Mitralam Kalimantan Persada (Dirut PT MKP), Presiden Direktur PT Hexamitra Charcoalindo (Presdir PT HC), Presiden Direktur PT Mustika Light Metal (Presdir PT MLM) dan Dirut PT Gresik Mustika Timur. Sukses sebagai pengusaha, dan sukses pula sebagi Wakil “Nahkoda Kapal” Kabuputen Sidoarjo sejak 2000 – 2010, Saiful Ilah pun naik jabatan menjadi “Nahkoda” Kabupaten Sidoarjo periode 2010 – 2016, dan kemudian kembali memegang jabatan “Nahkda” Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2016 – 2021. Sebagai pengusaha dan “Nahkoda” Pemerintahan yang merasa sukses, Saiful Ilah menyiapkan putranya, yaitu Amir Aslichin sebagai penggantinya menjadi “Nahkoda” Kabupaten Sidoarjo agar tidak jatuh ke tangan musuh politiknya. Sedangkan Amir Aslichin adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB Sayangnya, doa tidak selalu terkabulkan, dan cita-cita tidak selalu tercapai. Itulah yang barangkali dialami oleh “Abah Ipul” ini. Sebab, menjelang “dermaga” alias akhir jabatannya, “Kapal” alias Jabatan Bupati Kabupaten Sidoarjo “tenggelam” alias masuk penjara setelah tertangkap tangan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 7 Januari 2020, sekaligus “hadiah pertama” bagi Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK yang baru. Nasib Siful Ilah dengan pendahulunya, yaitu terpidana 5 tahun penjara Win Hendarso mantan Bupati Sidoarjo sama tapi tak serupa. Persamaannya, Saiful Ilah dan Win Hendarso adalah Bupati Sidoarjo, dan sama-sama masuk dalam kubagan lingkaran hitam kasus Korupsi. Bedanya, Saiful Ilah Tertangkap Tangan KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukl 17.00 WIB di Pendopo Kabupaten, karena saat itu menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontraktor, yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi. Dan sebagai “imbalannya”, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pun sudah dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tangggal 29 Mei 2020 Sedangkan Win Hendarso terjerat kasus Korupsi pencairan dana Kasda (Kas Daerah) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2005 - 2007 sebesar Rp2,3 miliar. Dan Win Hendarso pun divonis pidana penjara selama 5 tahun dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar 2 milliar rupiah  subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomer 1891 K/Pid.Sud/2012 Nama Saiful Ilah, menambah jumlah “medali” menjadi 14 Kepala Daerah yang tertangkap tangan maupun dari hasil penyidikan  KPK di Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota. Ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) itu adalah ; 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU) 2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini mengajukan PK),; 3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka) 4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK) 5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019 6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK) 7. Wali Kota Malang Moch. Anton (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap DPRD Kota Malang) 8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap pemberian Izin Tower, dan saat berstatus tersangka dalam kasus TPPU) 9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto) 10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK) 11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK) 12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK) 13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK) 14. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (Kasus suap Tangkap Tangan KPK) Pertanyaannya. Apakah hanya ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini yang pernah menerima uang suap atau gratifikasi dari pihak lain ? Pertanyaan selanjutnya, terkait kasus yang menyeret Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo. Apakak KPK akan menjelaskan secara terang benderang dalam surat dakwaannya terkait perbuatan tersangka Saiful Ilah sejak menduduki jabatan Wakil Bupati Sidaorjo selama 2 periode, dan Bupati Sidoarjo selama kurang 2 periode seperti saat KPK mengungkap kasus Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Bupati Ngajuk Taufiqurrahman, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wali Kota Madiun Bambang Irianto Atau KPK hanya akan menjelaskan perbuatan tersangka Saiful Ilah terkait menerima uang suap dari 2 pengusaha sebesar Rp350 juta disaat KPK menangkapnya pada tanggal 7 Januari 2020 ? (*) </div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Tipikor “Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

Foto: Google Saiful Ilah Ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontra...

Baca selengkapnya »

Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

00.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-SZogLBcBsvY/XVj4ASIPOSI/AAAAAAAA5qw/qk_ojmjEk94cqorLyetseAkY3jR-aIZMgCLcBGAs/s1600/IMG_20190726_123457.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1573" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-SZogLBcBsvY/XVj4ASIPOSI/AAAAAAAA5qw/qk_ojmjEk94cqorLyetseAkY3jR-aIZMgCLcBGAs/s640/IMG_20190726_123457.jpg" width="628" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH, seorang pengacara wanita di Surabaya yang berstatus single parent sejak ditinggal suaminya karena meninggal beberapa pulu tahun lalu, dan saat ini sukses atau berhasil sebagai Ibu sekaligus sebagai Ayah serta menjadi guru bagi kedua anknya Dio dan Fio yang sejak usia 5 tahun ditinggal anyahnya. 
 
Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH lebih dikenal sebagai pengacara Prodeo alias tidak dibayar oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dalam proses dipenyidikan maupun di Pengadilan sejak puluhan tahun lalu. 
 
Karena seorang pengacara Prodeo, memang yang dibela adalah masyarakat yang terjerat hukum pidana dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri, namun tak mampu untuk membayar seorang pengacara. Walau memang pengacara Prodeo itu dibayar oleh negara, tetapi hanya sekedar pengganti biaya tranportasi. Berbeda dengan pengacara Pro Bono alias tidak ada yang membayar sama sekali, namun hampir tak pernah terdengar sepak terjangnya. 
 
Nama Yuliana Heriyanti Ningsih atau yang lebih akrab disapa Yuli, tak asing lagi dikalangan wartawan, terutama lembaga penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Tak hanya Yuli, tetapi termasuk kedua anak laki-laki dan perempuannya, Dio dan Fio yang mengikuti jejak sang bundanya menjadi pengacara. 
 
Wanita yang lahir di Surabaya pada tanggal 26 Juli 1965 ini, adalah lulusan Ubaya (Universitas Surabaya) 1985. Sejak terjun sebagai pengacara pada tahun 1999 silam, kasus yang pertama kali ditanganinya adalah kasus Prodeo, yaitu pembunuhan di Pengadilan Negeri Gresik. Dan hingga saat ini, telah ratusan perkara Prodeo yang ditangani baik Korupsi terutama kriminal (pembunuhan). 
 
“Sejak jadi pengacara, kasus yang pertama kalinya saya tangani adalah kasus pembunuhan di PN Gresik, itu langsung Prodeo. Kalau sampai sekarang sudah banyaklah,” ujarnya saat bincang-bincang dengan beritakorupsi.co di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu. 
 
Yuliana menceritakan awal perjalanan karirnya menjadi pengacara, yang sudah bercita-cita sejak duduk di bangku SMA. 
 
“Saya anak pertama dari Lima bersaudara. Sejak SMA saya sudah bercita-cita ingin menjadi pengacara. Lalu saya kuliah di Ubaya tahun 1985 mengmbil jurusan Fakultas Hukum. Saya telat wisuda karena mengurus rumah tangga, karena saya menikah sebelum wisuda,” tuturnya 
 
Yuli melanjutkan, Kemudian kuliah lagi di UPB dengan jurusan yang sama untuk mengambil S2 (Strata Dua). 
 
“Pertama kali sebagai pengacara, saya gabung di kantor Advokat Achmat Arifin, di Jalan Kerta Jaya, Surabaya tahun 1999 sampai 2000. Itu hanya Satu tahun. Setelah itu, saya mulai jalan sendiri sejak tahun 2001,” lanjut Yuliana mengenang . 
 
Yuliana menceritakan perjalanan hidupnya sebagai pengacara wanita berstatus sigle paret dengan dua anaknya yang masih kecil. Sebagai wanita dan manusi norma, banyak godaan namun tak dihiraukannya. Rasa cinta yang mendalam bagi almarhum suaminya menjadi motivasi untuk membesarkan dan menidik anak-anaknya. 
 
Setiap kali bersidang, Yuliana selalu membawa kedua anaknya ke kantor kepolisian, kejaksaan  amupun Pengadilan hingga kedua anaknya tumbuh besar dengan pendidikan mengikuti jejak sang bundanya. 
 
“Dio dan Fio memang saya arahkan menjadi pengacara, tapi tidak saya paksakan. Saya kan sigle paret, harus bisa berjuang dan berdiri sendiri. Jadi sejak kecil, mereka selalu saya ajak kalu ke Pengadilan. Jadi mereka selalu dengar apa yang saya bicarakan dengan keluarga klien saya. Mungkin karena terbiasa sejak kecil, Dio dan Fio pun menurut,” tambah wanita ber cucu dua ini, dan saat ini minggu cucunya yang ketiga dari Fio yang menikah dengan pria dari kalangan anggota Kepolisian berpangkat perwiara pertama (AKP) dan bertugas di Polrestabes Surabaya. 
 
Sementara Dio bersama istrinya tinggal di Sidoarjo dan membuka kantor sebagai pengara. Selain itu, Dio dipercaya sebagai pengacara di Pemuda Panca Sila Kabupaten Sidiaorjo. 
 
Yulianan tak hanya menceritakan awal perjalanan dirinya menajdi pengacara, tetapi suka dukanya sebagai pengacara Prodeo sejak awal. Menurut Yuliana Heriyanti Ningsih, suka dukanya menagani kasus Prodeo, adalah adanya tuduhan miring dari keluarga korban. 
 
“Tuduhan miring dari keluarga korban itu kadang ada. Kadang kan menurut mereka (keluarga korban.red), seorang pembunuh itu tidak perlu dibela. Tapi kan si pelaku tidak mengerti hukum. Negara atau Pengadilan wajib menyediakan pengaacara untuk mendampinginya selama dipersidangan,” tegas Yuliana. 
 
Dan kepuasannya saat menangani kasus Prodeo, adalah saat dirinya bisa membuktikan di persidangan, mengapa kliennya melakukan tindakan kriminal atau pembunuhan. Dan yang lebih memuaskan lagi, saat kliennya divonis bebas. Uwauuuuu, menyenangkan. terlebih saat dirinya “dibayar” oleh keluarga kliennya dengan kerupuk, bumbu dapur atau makanan warung. 
 
“Sukanya, kalau hukumannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa, rasanya senang. Ada juga yang bebas, karena dalam persidangan bukan si terdakwa palakunya. Pernah dikasih kerupuk, sambal, ada juga makanan karena keluarga terdakwa ada yang usaha warung makanan. Saya senang aja menerimanaya,” kata Yuli sambil senyum. 
 
Ternyata, kasus yang ditangani wanita silgle paret ini bukan hanya kasus pembuhunan saja, tetapi ada juga kasus tindak pidana Korupsi. Disinilah dukanya menjadi seorang pengacara Prodeo karena tak jarang harus pulang malam hari. Karena memang persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terkadang selesainya malam hari tidak seperti di Peradilan umum. Sebab, Pengadilan Tipikor menyidangkan perkara dari 38 Kejaksaan Negeri (Kejari) ditambah sati Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur. 
 
“Kasus yang saya tangani memang rata-rata pembunuhan, tapi ada juga kasus lainnya. Kalau Korupsi sudah sejak awal pengadilan Tipikor ada. Ada yang Prodeo ada juga yang bukan. Terdakwa Korupsi itu kan ada petani, seperti kasus Korupsi Poktan (Kelompok Tani), Pokmas, PNPM. Kamu tahu sendiri kan,” ungkapnya kepada media ini. 
 
Setelah berhasil sebagai orang tua (Ibu sekaligus Ayah) bagi kedua anaknya, Yulina ternyata berhasil juga sebagai guru bagi putra putrinya maupun bagi lulusan Fakultas Hukum yang hendak menjadi pengacara, karena Yuliana mendidirikan sebuah Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH YLKI) di Jalan Legundi Surabaya dengan kantor cabang di Sidaorjo, di mana Dio sebagai Ketua LBH YLKI. 
 
Kesuksesan Yuliana sebagai guru dalam dunia pengacara/Advokad, karena hingga saat ini sudah puluhan orang yang magang di LBH YLKI menjadi pengaca. Yang lebih menariknya adalah, selain pengacara ternyata ada yang menjadi hakim dan jaksa. 
 
“Ada yang menjadi Hakim dan ada juga menjadi Jaksa,” kata Yuliana saat acara Tasyukuran kantol LBH YLKI, Jum'at, 26 Juli 2019 tanpa menyebut nama yang dimaksud (Jentar) 
 
Bio Data : 
Nama Lengkap        : Yuliana Heriyanti Ningsih 
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 26 Juli 1965 
        Anak : Dua (Dio dan Fio) 
        Cucu : Dua 
Pendidikan : SMAN 5 Surabaya 
                  S1 : Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) 
                  S2 : Fakultas Hukum Universitas Putra Buana, Surabaya 
                         dan mendirikan LBH YLKI Tahun 2015

Opini Pendidikan Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

berita korupsi .co - Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yulian...

Baca selengkapnya »

Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

13.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-Rm_G4QkS4Vw/XTDPOEz5EnI/AAAAAAAA3tQ/-ySXsBduv_QM6uMVLMf8ujy2t5CIpspJACLcBGAs/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1243" data-original-width="686" src="https://1.bp.blogspot.com/-Rm_G4QkS4Vw/XTDPOEz5EnI/AAAAAAAA3tQ/-ySXsBduv_QM6uMVLMf8ujy2t5CIpspJACLcBGAs/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" /></a></div>
                                   Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur 
 
beritakorupsi.co - Seiring dengan berkembangnya media online, semakin membuat kecenderungan orang dalam mengkonsumsi berita dan informasi. Di satu sisi, media online dapat memberikan banyak keuntungan seperti aksesibilitas dari berita menjadi meningkat, berita juga semakin cepat untuk dapat diperoleh dan didistribusikan. Tetapi di sisi lain, juga mendorong adanya efek negatif, yang antara lain semakin banyaknya berita yang tidak benar atau yang kurang dapat dipertanggungjawabkan juga telah banyak beredar. Contoh Berita Hoax Yang Terbesar diantaranya, Penganiayaan Ratna Sarumpaet, Gempa Susulan di Lombok Berkekuatan 7,5 Magnitudo, Informasi Soal Jutaan TKA di Morowali, 7 (tujuh) Kontainer Surat Suara Tercoblos, Jokowi Jual Pulau Bali Demi Bayar Hutang dan lain-lain. 1. MENGENALI BERITA HOAX A. Pengertian berita Hoax. Secara umum, berita hoaks dipahami sebagai berita yang salah atau tidak akurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015) hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), mendefiniskan fake news/junk news/pseudo news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Beberapa berita hoax disebabkan karena kesalahan pemberitaan, namun banyak juga informasi yang memang dimanipulasi dengan sengaja karena satu dan lain hal. Saat ini, hoax adalah kabar palsu yang sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Media penyebaran hoax internet pertama yang diketahui adalah via email, biasanya berisi peringatan akan hal sebuah klaim palsu. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama pada smartphone dan media sosial, jenis hoax di internet semakin banyak dan berbahaya. Sehingga apabila tidak hati-hati, pengguna dunia maya atau netizen dapat dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut. Bahkan malah bisa ikut menyebarkan hoax, yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. B. IDENTIFIKASI BERITA HOAX Untuk dapat mengidentifikasi mengenai berita hoaks (hoax) dapat dilakukan langkah-langkah sederhana sebagai berikut: 1. Berhati-hati dengan judul berita yang provokatif Kabar hoax sering menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, yang diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat kabar hoax dan dianggap sebagai suatu kebenaran/fakta; 2. Mencermati dan memeriksa alamat situs Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya dapat dikatakan meragukan. Sedangkan menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita 3. Memeriksa fakta Anda perlu memperhatikan dari mana kabar yang didapatkan, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya Anda jangan mudah cepat percaya apabila informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. 4. Memeriksa keaslian foto Di era teknologi digital saat ini  bukan hanya konten berupa teks yang dapat dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat kabar palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. 5. Ikut serta dalam grup Diskusi Anti Hoax di sosial media Bergabung di grup sosial media misalnya di sosial media Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. C. KLASIFIKASI BERITA HOAX 1 . Jenis Mis-Informasi dan Dis-Informasi             
Satire atau Parodi, Konten yang Menyesatkan. Konten Tiruan, Konten Palsu, Keterkaitan yang Salah,   
Konten yang Salah, Konten yang Dimanipulasi Jenis Konten : Agama, Politik, Etnis, Kesehatan, Bisnis, Penipuan, Bencana Alam, Kriminalitas, Lalu Lintas, Peristiwa Ajaib dan Lain-lain . Satire atau Parodi, dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui. . Konten yang Menyesatkan, di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk    
membingkai sebuah isu atau individu. . Konten Tiruan, Ini adalah ketika sebuah sumber asli ditiru / diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya. . Konten Palsu, berupa konten baru yang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan. . Keterkaitan yang Salah, Ini adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terakat antara satu dengan yang lainnya. . Konten yang Salah, ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah. . Konten yang Dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. 2. Jenis Konten . Agama, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. . Politik, konten yang memuat segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, berupa kebijakan atau cara-cara mempertahankan kekuasaan. . Etnis, konten yang berkaitan dengan segala hal mengenai kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, suku, bahasa, budaya dan sebagainya. . Kesehatan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. . Bisnis, konten yang memuat tentang segala usaha komersial. . Penipuan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan upaya mengecoh yang mengakibatkan kerugian di pihak yang dikecoh baik berupa uang atau data pribadi. . Bencana Alam, konten yang memuat hal-hal yang terkiat kejadian alam yang memakan korban . Kriminalitas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan . Lalu Lintas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas, baik itu berupa kebijakan atau insiden. . Peristiwa Ajaib, konten yang memuat kejadian yang tidak lazim dan mustahil. . Lain-lain, konten lain yang tidak termasuk dalam kesepuluh kategori tersebut Dalam hal pencegahan agar masyarakat terutama pengguna sosial media tidak membuat dan/atau menyebarkan berita hoaks, sebenarnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam peraturan tersebut juga memuat mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap penyalahgunaan media elektronik, namun faktanya sampai dengan saat ini pembuatan dan penyebaran berita hoaks masih saja gencar di sosial media. Untuk itu, perlu kiranya peran dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum maupun media (pers) untuk mensosialisasikan kembali mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mempublikasikan perkara-perkara pidana sehubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga efek jera yang ditimbulkan bukan hanya terhadap pelaku yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tetapi juga bagi pihak yang belum pernah melakukan tidak akan berani untuk melakukannya. Di samping itu, perlu juga dilakukan kegiatan edukasi mengenai bahaya berita hoax baik di sekolah-sekolah, universitas maupun di lingkungan masyarakat umum, sehingga muncul kesadaran diri masing-masing individu akan resiko dan bahaya berita hoax. D. MEMINIMALISIR PENYEBARAN BERITA HOAX                     Tindakan pencegahan selanjutnya adalah meminimalisir penyebaran berita hoax. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: 1. Tidak ikut serta menyebarkan berita hoax 2. Melaporkan berita hoax kepada pihak sosial media yang digunakan (misal: Facebook) 3. Melaporkan berita hoax ke Kemkominfo agar segera diblokir 4. Melaporkan kepada pihak Kepolisian agar segera dilakukan tindakan represif MENANGULANGI BERITA HOAX (UPAYA REPRESIF) Upaya menanggulangi (represif) terhadap penyebaran berita hoax melalui media internet dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melibatkan berbagai kalangan, meliputi: 1. Masyarakat 2. Pihak Kepolisian 3. Kementerian Kominfo 4. Penerapan peraturan Perundang-undangan terhadap berita hoax 1. Tindakan Masyarakat terhadap Berita Hoax  Jika menemukan kabar hoax, untuk mencegah agar kabar tersebut tidak tersebar bisa melaporkan kabar  
     hoax tersebut melalui sarana yang tersedia pada masing-masing media, contohnya:  Media sosial Facebook, dapat menggunakan fitur Report Status dan kategorikan informasi hoax sebagai  
     hatespeech/harrasment/rude/threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika banyak aduan dari  
     pengguna, Facebook akan menghapus status tersebut.  Untuk Google, Anda bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian  
     apabila  mengandung kabar palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan twit yang  
     negatif,  demikian juga dengan Instagram.  Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. 
2. Tindakan Kepolisian terhadap Berita Hoax Setelah mendapatkan informasi adanya berita hoax, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan segala tindakan represif sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 3. Tindakan Kemkominfo terhadap Berita Hoax  Tindakan preventif (pencegahan). Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial  Tindakan represif a. Kegiatan Deklarasi Turn Back Hoax b. Bekerja sama dengan media sosial, seperti Whatsapp, Facebook dan Twitter c. Bekerja sama dengan Dewan Pers dalam pemblokiran media online yang terindikasi melanggar UU Pers 4. Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diuraikan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk berita hoax dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: 1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. 2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: 1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (*)

Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur berita korupsi .co - Seiring dengan...

Baca selengkapnya »

Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

09.10 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-hWRimwKr6qw/XQkLuSVLw_I/AAAAAAAA2T4/vVMmYG0veqE0UBwIC4rfu1rMMbrU3OiDQCLcBGAs/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://1.bp.blogspot.com/-hWRimwKr6qw/XQkLuSVLw_I/AAAAAAAA2T4/vVMmYG0veqE0UBwIC4rfu1rMMbrU3OiDQCLcBGAs/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan  korupsi. Berdasarkan surat edaran  dari  Panitia  Seleksi  Calon  Pimpinan  KPK,  maka  hari  ini pendaftaran calon Pimpinan KPK untuk masa bakti 2019-   2023 resmi dibuka. 
 
Tentu seluruh masyarakat berharap akan hadirnya figur-figur terbaik serta  berintegritas  untuk  memimpin lembaga anti rasuah ke depan. Berkaca pada era kepemimpinan saat ini, Agus  Rahardjo cs,  sebenarnya  banyak  catatan  kritis  yang  seharusnya  dapat dijadikan  pembelajaran serta evaluasi untuk KPK mendatang. 
 
Diantaranya belum mempunyai visi asset recovery, pengelolaan manajemen internal yang buruk, terhadap penegakan etik, keterbukaan informasi pada masyarakat, dan masih banyaknya tunggakan perkara yang belum terselesaikan. 
 
Berangkat dari catatan di atas, maka  Koalisi  Masyarakat  Sipil Anti  Korupsi  mencoba  memetakan kriteria ideal yang  harusnya dimiliki  oleh  para  pendaftar  calon  Pimpinan  KPK. Setidaknya ada 9 (sembilan) poin, diantaranya ; 
 
Pertama, mempunyai visi terkait dengan pencegahan danpemberantasan korupsi. Sejatinya dalam memahami pemberantasan  korupsi  tidak  hanya  terbatas  pada  pemidanaan penjara saja, akan tetapi ke depan Pimpinan KPK harus juga berfokus  pada  isu  pemulihan  kerugian negara.  Selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU KPK,  bahwa  isu pencegahan  serta koordinasi dan supervisi pada instansi terkait,  tentu  harus  dipahami secara  menyeluruh  bagi Pimpinan KPK kedepan. Misalnya untuk isu pencegahan semestinya bisa lebih diarahkan  pada pembangunan holistik budaya anti korupsi agar tidak hanya kegiatan-kegiatan yang  sulit  dipastikan keberlanjutannya. 
 
Hal lain lagi terkait dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 yang mengatur  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. KPK diharapkan  bisa memaksimalkan mandat yang telah diberikan melalui tim ini dengan melakukan intervensi terhadap  pelaksanaan  aksi dan menghilangkan pola pelaporan  yang selama ini  cenderung prosedural  menjadi pelaporan  yang substansial. Oleh karena itu, penting bagi pansel mengutamakan calon  komisioner  yang  mengenal dan memahami instrumen terkait Tim Nasional Pencegahan Korupsi. 
 
Kedua, memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi. Salah satu aspek  yang dominan  diperhatikan publik sebagai tolak ukur penilaian  KPK adalah bidang penindakan.  Maka dari itu Pimpinan KPK ke depan mesti memahami lebih dalam terkait dengan hukum agar langkah-langkah yang diambil menjadi tepat guna  dalam rangka  keberlanjutan  penanganan perkara korupsi. Ini juga untuk mempercepat  penyelesaian berbagai tunggakan  perkara di  lembaga anti rasuah itu. 
 
Selain itu, penanganan kasus juga diharapkan konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa masih terdapat inkonsistensi pada putusan kasus-kasus korupsi. Konsistensi menjadi penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum yang kerap kali  hanya  dilihat  pada  proses awal  penanganan kasus saja. Oleh karena itu, KPK tidak hanya  harus kuat dalams trategi penanganan kasusnya, tetapi juga harus dapat mensistematisasi kinerja penuntutannya guna menutup celah hukum yang dapat digunakan para koruptor  agar lepas  dari jerat hukuman yang setimpal. 
 
Ketiga, memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia.  Seperti  yang telah diketahui oleh publik bahwa lembaga KPK  kerap kali bersifat dinamis.  Tak  jarang konflik di internal KPK terjadi, maka dari itu Pimpinan  KPK mendatang  mesti mempunyai pengetahuan serta kemampuan untuk memastikan internal  lembaga anti  korupsi tersebut solid serta terlepas dari kepentingan apapun. 
 
Keempat, tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. Tentu masyarakat  tidak berharap Pimpinan KPK kedepan justru memanfaatkan situasi tertentu untuk kepentingan individu semata. Karena bagaimanapun menjadi sesuatu yang penting untuk tetap menjaga nilai objektivitas untuk para komisioner KPK mendatang. 
 
Kelima, terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu. Poin ini harus dijadikan catatan penting, karena bagaimanapun  jika komisioner KPK  mendatang  berasal  dari warna partai tertentu, dikhawatirkan meruntuhkan nilai independensi dari lembaga  anti  rasuah itu. Lagipun isu penegakan hukum tidak mungkin akan berjalan  dengan baik  jika dicampuradukkan dengan isu politik. 
 
Keenam, memiliki kemampuan komunikasi publik dan antar lembaga yang baik.  Berangkat dari catatan atas evaluasi Pimpinan KPK saat ini,   masih banyak  ditemukan  berbagai pernyataan yang justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.  
 
Selain itu, kemampuan komunikasi antar lembaga juga mesti  dimiliki oleh  Pimpinan  KPK  mendatang.  Hal lain lagi mesti diingat, bahwa  kehadiran  KPK pada  dasarnya juga dimandatkan agar menjadi trigger mechanism bagi penegakhukum yang lain.  Maka  kemampuan untuk saling bersinergi antar penegak  hukum menjadi salah  satu yang  utama  harus dimiliki oleh Pimpinan KPK. 
 
Kepercayaan dan dukungan publik merupakan salah satu elemen penting yang menjadi  pendukung kinerja KPK. Publik tentunya mengapresiasi KPK yang terbuka dan partisipatif.  Beberapa penghargaan juga telah diterima KPK dalam hal keterbukaan informasi. 
 
Hal tersebut perlu dipertahankan dengan memastikan Komisioner KPK terpilih harus memiliki  komitmen yang tegas dalam hal keterbukaan  informasi dan  membuka luas  partisipasi publik  dalam kerja-kerja anti korupsi. 
 
Ketujuh, tidak pernah terkena sanksi hukum maupun etik pada masa lalu.  Poin ini  menjadi  mutlak harus dipenuhi oleh para Pimpinan KPK mendatang, karena bagaimanapun persoalan etikserta terkena sanksi hukum akan menurunkan kredibilitas lembaga anti rasuah itu. Selain itu  akan menjadi beban tersendiri bagi Pimpinan KPK ketika menjalankan tugas. 
 
Kedelapan, memiliki keberanian untuk menolak segala upaya pelemahan institusi KPK.  Hampir  setiap tahun KPK selalu didera dengan isu-isu pelemahan KPK, mulai dari revisi UU KPK,  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  bahkan tindakan kriminalisasi  beberapa  pegawai maupun PimpinanKPK. 
 
Maka dari itu, menjadi wajar jika publik meminta komitmen yang tegas  dari  Pimpinan  KPK  mendatang untuk dapat menolak  segala macam jenis tindakan  yang  akan melemahkan  institusi pemberantasan korupsi.  
 
Kesembilan, mempunyai profil dan karakter sesuai dengan nilai dasar  dan  pedoman  perilaku KPK. Hal ini diatur secara spesifik dalam Peraturan KPK No 07 Tahun 2013  tentang  Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.  Dalam  aturan ini tertera berbagai nilai yang semestinya dimiliki  oleh Pimpinan KPK,  misalnya :  integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. 
 
Narasi diatas harus menjadi pegangan bagi tiap-tiap orang yang ingin mendaftar  sebagai  Pimpinan KPK. Selain itu, keseluruhan kriteria tersebut dapat  juga dijadikan  pegangan  bagi  Panitia Seleksi agar dapat lebih memetakan figur-figur terbaik yang nantinya  akan diberikan kepada Presiden. (*) 
 
 
Jakarta, 17 Juni 2019 
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi 
1. Indonesia Corruption Watch (ICW) 
2. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) 
3. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 
4. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
6. Transparency International Indonesia (TII) 
7. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) 
8. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

News Opini Pendidikan Regional Tipikor Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan korupsi. Ber...

Baca selengkapnya »

HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

06.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-rG_v2Onv3QI/XEDDJmBw_cI/AAAAAAAAwI0/_5-qFmMTxYsRfMXJnKWb4csHHYIUZg4QACLcBGAs/s1600/BK.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="662" data-original-width="1272" height="332" src="https://2.bp.blogspot.com/-rG_v2Onv3QI/XEDDJmBw_cI/AAAAAAAAwI0/_5-qFmMTxYsRfMXJnKWb4csHHYIUZg4QACLcBGAs/s640/BK.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Tiga tahun Media Online berikorupsi.co telah berkiprah sebagai media informasi yang secara  Khusus memberitakan kasus perkara Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Khususnya di Jawa Timur, yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya.</div>
 
beritakorupsi.co bukan hanya sekedar nama yang menyampaikan berita secara “Instan”, melainkan Media Online yang Independen, lugas, tegas dan berani karena  fakta, idealis dalam pemberitaan untuk mendidik masyarakat agar dapat mengetahui serta memahami apa yang dibaca tentang kasus perkara Korupsi, supaya tidak “melahirkan opini yang menghakimi si pelaku maupun pihak-pihak lainnya”. 
 
Pun demikian, keberadaan Media Online beritakorupsi.co yang secara Khusus menyampaikan berita tentang kasus perkara Korupsi kepada masyarakat, tak lepas dari kerja sama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri. Namun kenyataannya, tidaklah mudah untuk memperoleh isi surat dakwaan dari JPU Kejaksaan yang berbeda dengan JPU KPK. 
 
Diusia yang ke- 3 tahun ini, Media Online beritakorupsi.co berharap, supaya ada keterbukaan dan kesediaan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Khususnya JPU Kejaksaan Negeri yang menyidangkan kasus perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor, bila ingin masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang kasus Korupsi yang disebut sebagai Tindak Pidana kejahatan yang luar bisa, karena dapat merusak pembangunan dan perekonomian serta dapat pula menyengsarakan rakya (*) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-Ba8Gf7Zvy8w/XEDDc4jpSiI/AAAAAAAAwI8/w7hrpZSxhygtnAVrLaODZgVtSv1ewzaxACLcBGAs/s1600/anigif.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="530" data-original-width="664" height="510" src="https://2.bp.blogspot.com/-Ba8Gf7Zvy8w/XEDDc4jpSiI/AAAAAAAAwI8/w7hrpZSxhygtnAVrLaODZgVtSv1ewzaxACLcBGAs/s640/anigif.gif" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>

News Opini HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

T iga tahun Media Online berikorupsi.co telah berkiprah sebagai media informasi yang secara Khusus memberitakan kasus perkara Korupsi y...

Baca selengkapnya »

Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

23.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-RSNTgEjeOR4/XCzwCfpRtVI/AAAAAAAAukU/B0eM6Z49o7EN2N5NgHNrI78BMdY7GSCXwCLcBGAs/s1600/Catatan%2BRedaksi%2BBERITA%2BKORUPSI%2BAkhir%2BTahun%2B2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1600" height="284" src="https://4.bp.blogspot.com/-RSNTgEjeOR4/XCzwCfpRtVI/AAAAAAAAukU/B0eM6Z49o7EN2N5NgHNrI78BMdY7GSCXwCLcBGAs/s640/Catatan%2BRedaksi%2BBERITA%2BKORUPSI%2BAkhir%2BTahun%2B2018.jpg" width="640" /></a></div>
#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap# 
 
Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provinsi terbesar (terdiri dari 34 Provinsi) di Indonesia dengan luas 47,799.75 Kilo meter atau setara dengan 2.498 persen wilayah Indonesia,  serta nomor 1 dari seluruh Provinsi yang memiliki 38 Kabupuaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota), termasuk 38 Kejaksaan Negeri, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya. Anehnya, sebagai salah satu Provinsi terbesar dengan memiliki 38 Kabupaten/Kota, Jawa Timur ternyata  salah satu Provinsi yang Kepala Daerah dan DPRD nya terkorup. Banyangkan, dari 38 Kepala Daerah Kabupaten maupun Kota (Bupati/Wali Kota), 13 diantaranya terseret dalam kasus Korupsi suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pembahasan APBD, proyek dan jual beli jabatan, dan tak ketinggalan sebanyak 46 anggota DPRD di Kabupaten/Kota maupun Provinsi juga terjerat Korupsi suap pembahasan APBD/anggaran di SKPD. Yang lebih anehnya lagi, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan yang ditangkap KPK pada tahun 2017 bersama Bupati Pamekasan mencoreng Lembaga pengakan hukum di Jawa Timur karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta dalam, penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa). Pada hal, sebelum penangkapan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Tim Saber Pungli Kejati Jatim juga menangkap oknum Jaksa penyidik di Kejati Jatim yaitu Ahmat Fauzi karena menerima uang sebesar Rp1.5 M  saat menangani kasus Korupsi penyimpangan Tanah Kas Desa. Ke- 13 Kepala Daerah itu diantaranya ; 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU dan sudah divonis Penjara 7 Tahun dari tuntutan JPU KPK 9 Thn) 2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 3 Tahun Penjara dari tuntutan JPU KPK selama 7 Thn),; 3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 7 Tahun Penjara ari tuntutan JPU KPK 9 Thn namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka) 4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 2.8 Tahun penjara dari 4 Tahun tuntutan JPU KPK) 5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019, ke-Empatnya sudah divonis bersalah (dan Mas’ud Yunus divonis 2 Tahun Penjara dari 4 tahun tuntutan JPU KPK) 6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis 3.6 Tahun Penjara dari 8 tahun tuntutan JPU KPK) 7. Wali Kota Malang Moch. Anton (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis bersalah) 8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (Kasus Korupsi suap pemberian Izin Tower dari penyidikan KPK dan sudah dituntut 12 Tahun penjara menunggu Vonis) 9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto, dan saat ini sudah ditahan KPK),; 10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini proses persidangan),; 11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini menunggu Vonis),; 12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK, saat ini masih ditahan KPK),; 13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, saat ini masih tahan KPK) Sementara 46 anggota DPRD periode 2014 - 2019 yang terjerat Korupsi suap terdiri dari; 3 di DPRD Kota Mojkerto (1 Ketua dan 2 Wakil DPRD Kota Mojokerto Tertangkap Tangan KPK pada 2017 bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto). Ketua dan 2 Wakil Ketua Dewan ini terjerat kasus Korupsi suap pembahasan APBD dan APBD-P Kota Mojokerto TA 2017. Namun 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang disebut dalam surat Dakwaan JPU KPK kebagian duit “panas” itu hingga saat ini belum jelas kelanjutannya Sedangkan di DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Ketua dan Wakil Ketua Komis B juga ditangkap KPK bersama 2 Stafnya, dan 2 Kepala Dinas serta 1 staf. Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini ditangkap KPK pada tahun 2017 karena menerima suap dari 9 SKPD (Kepala Dinas). Dan kemudian pada tahun 2018, 2 Kepala Dinas baru disidangkan dan divonis bersalah. Namun 5 Kepala Dinas dan anggota Komis B DPRD Jatim yang disebut-sebut dalam surat Dakwaan JPU KPK juga belum jelas kelanjutannya. Berbeda dengan DPRD Kota Malang. Sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Banggar, Badan Kehormatan Dewan dan anggota) langsung menjadi tersangka/terdakwa/terpidana kasus Korupsi suap dalam pembahasan APBD dan APBD-P Kota Malang TA 2015, karena dalam surat Dakwaan JPU KPK sejak kasus ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono (Kepala Dinas PUPR), dan terdakwa/terpidana Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPPD)  Kota Malang disebut-sebut bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima duit “panas” itu. Namun kasus ini juga masih mengundang pertanyaan. Karena Pejabat PUPR (Kabid) Teddy Soemarma dan mantan Sekda Kota Malang belum juga ada kelanjutannya. Belum lagi kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang terkait Proyek Jembatan Kedungkadang. Selain kasus tersebut di atas, masih ada kasus yang belum tuntas ditangani KPK di Jawa Timur, yaitu Kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka/terpidana Taufiqurrahman mantan Bupati Nganjuk. Taufiqurrahman divonis dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, namun kasus TPPU dari pengembangan kasus suap itu belum tuntas hingga saat ini. Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Unair Surabaya pada tahun 2010. Di mana mantan Rektor periode 2006 - 2015 “FAS” sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Juni 2016 lalu. Selain kasus Korupsi yang ditangani KPK, tak Ketinggalan di lembaga Adhyaksa maupun Kepolisian yang menangani Kasus Korupsi di Jawa Timur yang belum tuntas, diantaranya kasus Korupsi penjualan 13 aset daerah Jawa Timur yang dikelola oleh PT PWU (Panca Wiwa Usaha). Dari 13 aset tersebut, baru 2 yang ditangani dan sudah divonis di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Dahlan Iskan (mantan Dirut PT PWU) yang divonis pidana penjara selama 2 tahun dari 5 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Namun oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Dahlan Iskan divonis bebas. Dan saat ini JPU Kejati Jatim masih menunggu putusan Hamkim Agung di Mahkamah Agung RI. Selain Dahlan Iskan, juga divonis 3 tahun penjara dari 6 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Wisnu Wardahana adalah Ketua Tim penjualan aset dengan pembeli terdakwa Oepoyo Sarjono selaku Dirut PT SAM, sedangkan Direktur PT SAM telah meninggal beberapa bulan lalu di Singapur sebelum disidangkan dengan berstatus tersangka. Selain kasus penjualan aset, masih ada kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya Kediri, kasus Korupsi kredit Bank Jatim sebesar Rp155 miliyar. Dalam kasus ini, 4 Staf Bank Jatim Pusat serta Komisaris PT SGS sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sedangkan pihak lainnya hingga saat ini belum juga ada kelanjutannya. Dan kasus kredit Bank Jatim ini, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Komisaris PT SGS berkaitan dengan 8 kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, diantaranya ; 1. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Jembatan Brawijaya Kediri yang dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara NUR MAN SATRIOWIDODO.ST selaku PPK dan HM MOENAWAR selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000. 2. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara lr. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha-Airtanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyudi Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000 3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara BUDI DARMAWAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Tarunaselaku kepala Cabang Drs.R|BUT WAHYU UTOMO, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01[02.8IGDI405.14I2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000 4. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara AMIRUDDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro-N1/2012 tenggat 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000. 5. Proyek Pembangunan Poltek Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) antara lr. DATIK INDRIJASWATI AP, MM. selaku PPK  dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Pottek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIKIAPBDIZOOS tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901.861.280 6. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. HEROE AGOESDIJANTO selaku PPK dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota  Malang, dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000 7. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun, Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan PT. IDEE MURNI PRATAMA selaku kepala Cabang ROEDHY SETIJO BUDI RAHARDJO,SH, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Kab Malang, Nomor : 602.1I645/402.103I/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000, 8. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri yang dikerjakan oleh PT MURNI KONSTRUKSI INDONESIA sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033 / KONT. FISIK l APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara KASENAN, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000 Selain kasus di atas, kasus Korupsi pembangunan gedung Kampus UIN Mailiki Malang tahun 2013. Di mana mantan Rektornya “IS” sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Malang pada tanggal 8 Mei 2014. Namun hingga saat ini belum juga tuntas.Sedangkan dalam kasus ini, PPK Dr. Jamalul  Laif dan anggota Panitia Pengadaan Heri serta 2 terdakwa lainnya sudah divonis pada tahun 2014. Kasus Korupsi Roadshow (Pariwisata) Kota Batu ke Kaliantan pada tahun 2015. Dalam putusan   Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan 3 terdakwa disebutkan, bahwa Wali Kota Batu dan Kepala Inspektorat turut bertanggungjawab. Begitu juga kasus Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013. Dalam kasus ini, yang sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim adalah kepala Kantor Aset Kab. Blitar. Dalam putusan Majelis Hakim juga disebutkan, bahwa Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Namun hingga saat ini tak juga ada kelanjutannya. Belum lagi kasus Korupsi P2SEM Jawa Timur sebesar Rp277 miliyar pada tahun 2008, yang melibatkan Ketua DPRD Jatim periode 2004 - 2009. Sebelum mantan Ketua DPRD Jatim itu meninggal, pada tahun 2016 sudah membuat laporan ke Kejati Jatim, namun tak ada hasilnya. Dan pada akhir tahun 2017 setelah dr. Bagus yang disebut-sebut sebagai DPO namun bekerja di beberapa Rumah Sakit Pemerintah dengan jabatan Kepala Divisi, dan Koordinator Ujian Akhir di beberapa Universiatas Pemerintah sejak 2011 hingga 2017, di ditangkap di Malaysia, Kejati Jatim sempat memanggil dan memeriksa beberapa mantan anggota DPRD Jatim setelah terlebih dahulu memeriksa/meminta keterangan dari dr. Bagus terpidana 20 tahun itu. Namun hingga dr. Bagus meninggal dunia di Lapas Porong pada tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB (berdasar informasi dari petugas Kesehatan Lapas yang menelophon ke beritakorupsi.co) tak kunjung ada tersangkanya sekalipun Kejati Jatim telah melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri aliran duit dari dana P2SEM yang bersumber dari APBD Jawa Timur TA 2008. Yang lebih anehnya lagi, setiap tanggal 9 Desember, lembaga Adhiyaksa selalu memperingati dengan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasinal berdasarkan Resolusi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).  
 
Lalu, apakah Hari Anti Korupsi se- Dunia hanya sekedar kegiatan memperingati atau menjadikannya sebagai cermin untuk penagakan hukum Khususnya pada kasus Korupsi yang disebut sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa karena dapat memporak ;porandakan tatan perekonomian dan pembangunan serta menyengsarakan rakyat Indonesia ?   (*)

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap# P rovinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provins...

Baca selengkapnya »

Editorial

21.35 beritakorupsi 0

Hari Anti Korupsi, Hanya Peringatan atau Menjadikan Cermin ? Oleh Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi)  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-EBoRpH7ruHA/XAyeQhGd9_I/AAAAAAAAs8Y/Kv2CJ4w4VtsZMwHyNg8KuQW8N_LMHYExQCLcBGAs/s1600/Hari%2BAnti%2BKotupsi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://3.bp.blogspot.com/-EBoRpH7ruHA/XAyeQhGd9_I/AAAAAAAAs8Y/Kv2CJ4w4VtsZMwHyNg8KuQW8N_LMHYExQCLcBGAs/s640/Hari%2BAnti%2BKotupsi.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Setiap tanggal 9 Desember, diperingati sebagai Hari Anti Korupsi se-Dunia (Internasional) berdasarkan Konvensi PBB  di Meksiko, pada tanggal 31 Oktober 2003, kemudian melalui Resolusi 54/4 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), mulai diberlakukan pada tanngal 9 Desember 2005. Peringatan Hari Anti Korupsi di Indonesia, diperingati Khususnya oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan dan diberbagai tempat. Yang menjadi pertanyaan, apakah Hari Anti Korupsi hanya sebagai peringatan dengan berbagai kegiatan, atau menjadikannya sebagai cermin untuk melihat dengan jelas di mana akar penyebab Korupsi itu ? Bila Hari Anti Korupsi diperingati hanya suatu ajang kegiatan belaka, tak ubahnya seseorang memakai topeng untuk menutupi siapa dirinya yang sesungguhnya. Orang tak akan mengenalnya memang, tetapi melihatnya dengan penampilan yang gagah perkasa. Namun bila Hari Anti Korupsi dijadikan sebagai cermin, maka akan tampak siapa dirinya, bagaimana penampilannya. Sebeb cermin digunakan orang untuk melihat baian mana dari tubunh atau dirinya yang perlu dirapikan agar tidak menjadi bahan perbincangan orang-orang disekitarnya. Sebab menjelang Hari Anti Korupsi, tak sedikit wajah-wajah orang bermunculan di layar Televisi maupun diberbagai media cetak, termasuk diberbagai kegiatan sebagai pembicara yang ber-thema-kan “memperingati Hari Anti Korupsi”, yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat penggiat anti Korupsi maupun yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Yang dibahas memang sangat menarik perhatian pulik, diantaranya pendidikan tentang pencegahan Korupsi, sebab para pembicara sudah pasti memiliki segudang ilmu pengetahuan tentang Korupsi. Sehingga tak sulit baginya  untuk menjelaskan bagaimana menjelaskan tentang praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penindakan hukum yang dilakukan oleh APH (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK). Namun siapa yang menjelaskan, di mana dan dari mana akar atau pangkal timbulnya kasus Korupsi itu ?. Ibarat memadamkan api yang melalap sebuah bagunan, yang dicari petugas pemadam kebakaran untuk diatasi terlebih dahulu adalah sumber apinya, agar lebih mudah untuk memadamkan kobaran api agar tidak mejalar ke bangunan-bangunan lainnya, dengan keikutsertaan masyarakat sekitar. Begitu juga dengan kasus Korupsi yang menjadi musuh kita bersama. Karena kasus Korupsi adalah suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa dan terencana tanpa meninggalkan luka atau bekas, tetapi dapat memporak porandakan perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat secara perlahan-lahan namun pasti. Sementara kasus Koruspi di negeri ini ibarat rumput Ilalang, di mana akarnya sudah menjalar kemana-mana yang akan merusak tanaman disekitarnya. Begitu juga dengan kasus Korupsi yang tidak hanya di Kota besar melainkan sudah merambah ke Desa-desa di 34 provinsi di negeri tercinta ini. Praktek-praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) justru sudah. Fenomena korupsi di negeri ini ibarat penyakit kanker yang mulai menggerogoti dan menjalar ke seluruh  sendi-sendi kehidupan bangsa. Korupsi mulai terjadi disemua lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta Lembaga Bisnis. Pelaku Korupsi pun tidak hanya dari kalangan Menteri, Gubernur, Wali Kota/Bupati (baik yang masih aktif atau mencalonkan kembali), DPR/D, Hakim, Jaksa, Polisi, Lurah?Kepala Desa, Pengusaha, Pengacara namun juga Kelompok Tani (Poktan). Sementara LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) dan oknum Wartawan mulai menghiasi sidang perkara Korupsi walau sebagai saksi seperti yang terjadi Pengadilan Tipikor Surabaya. Tapi anehnya, pelaku tindak pidana kejahatan yang luar biasa ini justru pelakunya adalah orang-orang pintar dengan pendidikan yang cukup tinggi dari lulusan Perguruan Tinggi terkenal pula. Namun kemudian orang pintar tersebut malahan berubah menjadi orang jahat, maling, menindas kaum lemah, menghilangkan lawan-lawannya yang dianggap membahayakan kedudukan,  pangkat dan jabatannya, yang seharusnya mereka berdiri paling depan untuk menolong dan memimpin negara ini agar lebih maju dan bersih dari praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi Nepotisme). Yang lebih anehnya lagi, yang tertangkap tangan oleh lembaga anti rasuah pun adalah orang-orang terhormat dengan jabatan terhormat pula, seperti Lurah/Kepala Desa, Bupati/Wali Kota, DPR/D, Kepala Kejaksaan Negeri, Gubernur hingga Menteri yang mengaku orang-orang yang beragama dan taat beribadah. Tetapi ironisnya, tindakan yang dilakukannya justru sangat mempermalukan dan merugikan dirinya sendiri dan bisa jadi berimbas pada keluarganya. Parahnya lagi, tindakan kejahatan yang luar bisa itu dilakukan bersama dengan kroni-kroninya yang disebut terhormat. Lebih ironisnya lagi, ketika mereka tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, seolah bersikap tenang dan gentlemen serta kesatria, bak pahlawan ditangkap musuh sambil melempar senyum lebar kepada masyarakat yang meneteskan keringatnya untuk menggajinya seolah-olaholah tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Akibatnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh APH ibarat memetik buah anggur yang tumbuh di tanah yang subur. Pelaku-pelaku Korupsi suap yang tertangkap tangan oleh KPK hampir setiap bulan ada baik pejabat selaku penerima maupun pengusaha selaku pemberi. Akan tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Kepolisian yang hanya melakukan tangkap tangan terhadap pegawai atau pejabat setingkat Kepala Desa karena menerima (uang), sementara sipemberi aman-aman saja. Undang-undang yang dikenakan oleh KPK maupun Kepolisian sama, yaitu UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belum lagi proses penegakan hukumnya pun ada yang cepat dan ada pula yang lama. Bahkan status tersangka yang ditetapkan terhadap seseorang oleh APH, lebih dari setahun belum belum juga disidangkan. Belum lagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Korupsi  itu, sepertinya ada tebang pilih yang dilakukan oleh APH. Justru para pengendara kendaraan Khususnya sepeda motor dianggap lebih berbahaya dari para pelaku Korupsi. Akibatnya, pengendara kendaraan roda dua itupun dianggap melanggar UU Lalu lintas bila tidak membayar pajak tahunan dan tidak mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendapatan Daerah (Provinsi). Lalu apakah Hari Anti Korupsi hanya sebagai peringatan rutin setiap tahun, atau menjadikan Hari Anti Korupsi itu sebagai cermin untuk dapat melihat, memperbaiki dari APHnya lebih dahulu ? Setiap tahun, masyarakat hanya disuguhi oleh APH Khususnya Kejaksaan dan Kepolisian tentang jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkannya dari perkara Korupsi. Namun masyarakat tidak diberikan informasi yang sesungguhnya berapa anggaran yang digunakan untuk menangani 1 (satu) perkara, dan berapa anggaran pertahunnya yang dihabiskan untuk menangani kasus Korupsi. Apakah sebanding, bila perkara Korupsi yang tangani dengan nilai kerugian negara sebesar Rp50 juta dengan anggaran yang dipergunakan? Melihat kasus Korupsi yang semakin tahun semakin bertambah, Pemerintah memang tidak  tinggal diam begitu saja. Presiden RI Ir. Joko Widodo, berupaya keras untuk memberantas praktek-praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh oknum-oknum pejabat maupun pengusaha yang “bermoral rusak” hanya demi kepentingan pribadinya. Salah satu bentuk upaya tegas yang dilakukan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disebut Satgas Saber Pungli. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden, keberadaan KPK, dan Stagas Saber Pungli, sepertinya tidak membuat rasa takut para oknum pejabat yang bermoral rusak karena masih melakukan Korupsi dengan berbagai cara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau Kroni-kroninya. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan rakyat adalah mencari dari mana dan di mana  akar Korupsi itu, bukan dengan membentuk lembaga-lembaga atau Undang-undang tentang pemberantasan Korupsi. Sisitim pendidikan sebagai pundasi yang melahirkan generasi-generasi pemimpin bangsa, harus dirubah secara total. Guru/dosen agar tidak hanya sebagai pengajar ilmu pengetahuan melainkan sebagai pendidik yang juga  mengajarkan tentang nilai-nilai budipekerti. Sehingga generasi-generasi yang dilahirkan oleh Perguruan Tinggi, tidak hanya pintar tentang ilmu dunia. Pemberantasan Korupsi harus di mulai dari dunia pendidikan mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi sebagai pundasi generasi  pemimpin bangsa.</div>

Opini Editorial

Hari Anti Korupsi, Hanya Peringatan atau Menjadikan Cermin ? Oleh Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi) S etiap tanggal 9 Desember, diper...

Baca selengkapnya »

Editorial

08.08 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Pemberantasan Korupsi Harus </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Di mulai Dari Dunia Pendidikan  </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
                         oleh Jentar Sitinjak (Pimpinan Redaksi beritakorupsi.co)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-A73cfCj1DcQ/W-7qKL-001I/AAAAAAAAqkA/AE74CrdqmFU-J9VSH0CtzGluS5yzJcj6gCLcBGAs/s1600/Contoh1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="357" data-original-width="650" height="174" src="https://1.bp.blogspot.com/-A73cfCj1DcQ/W-7qKL-001I/AAAAAAAAqkA/AE74CrdqmFU-J9VSH0CtzGluS5yzJcj6gCLcBGAs/s320/Contoh1.jpg" width="320" /></a> Melihat Kasus perkara Korupsi yang terjadi di negara ini baik Korupsi anggaran APBD/APBN, suap maupun gratifikasi bukannya semakin berkurang tetapi malahan bertambah dari tahun ketahun. Pada hal dikatakan, bahwa kasus Korupsi itu adalah suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa karena dapat merusak perekonomian serta menyengsarakan rakyat. Tapi anehnya, pelaku tindak pidana kejahatan yang luar biasa ini bukan dilakukan oleh orang-orangorang bodoh melainkan orang-orang pintar dengan pendidikan yang cukup tinggi dengan gelar doktor (Strata 3) dari lulusan Uneversitas terkenal pula. Melihat fenomena ini, sepertinya ada yang tidak benar bahkan yang tidak becus dengan pola pendidikan formal yang berlangsung di negara ini yang mestinya sudah saatnya dikaji ulang untuk diperbaiki secara nyata dan menyeluruh, mulai dari tingkat TK (taman kanak-kanak) gingga Perguruan Tinggi (PT). Pola pendidikan forma saat ini hanya mengajarkan mengenai Ilmu dunia hingga menghasilkan orang-orang pintar dan bukan orang pandai. Dan sayangnya, pendidikan moral dan budi pekerti yang diajarkan di bangku sekolah sejak TK hingga SMU malahan rusak setelah dibangku perguruan tinggi. Tak sedikit mahasiswa yang menjadi frontal mejelang semester akhir menuju wisuda karena pola sistem pendidikannya kedisiplinan, Akibatnya, orang pintar tersebut malahan berubah menjadi orang jahat, maling, menindas kaum lemah, menghilangkan lawan-lawannya yang dianggap membahayakan kedudukan pangkat dan jabatannya. Yang seharusnya mereka berdiri paling depan untuk menolong dan mempin negara ini agar lebih maju dan bersih dari praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi Nepotisme) Ironisnya, yang tertangkap tangan oleh lembaga anti rasuah pun adalah orang-orang terhormat seperti Bupati/Wali Kota, Dewan, Kepala Kejaksaan Negeri, Gubernur hingga Menteri yang mengaku beragama dan taat beribadah. Tetapi anehnya lagi, tindakan yang dilakukannya justru sangat memalukan dan merugikan dirinya sendiri dan bisa jadi berimbas pada keluarganya. Parahnya lagi, tindakan kejahatan yang luar bisa itu dilakukan bersama dengan teman-temannya yang disebut terhormat. Lebih parahnya lagi ketika mereka tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum seolah bersikap tenang dan gentlemen serta kesatria bak pahlawan ditangkap musuh sambil melempar senyum lebar kepada masyarakat yang meneteskan keringatnya untuk menggajinya seolah-olaholah tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Apakah pendidikan formal yang diperolehnya tidak mengajarkan kedisiplinan, keterbukaan, kejujuran dan tanggung jawab moral pada tugas yang dipercayakan negara terhadap dirinya ? Apakah tidak diajari bahwa perbuatan itu adalah dosa karena telah menyengsarakan rakyat ? Atau hanya diajari tentang dunia ? Atau karena memang mereka sudah kehilangan akal sehat dan urat malunya yang putus ? Untuk mengatasi hal itu, sisti, pendidikan formal yang saat ini harus segera diperbaiki agar tidak hanya menghasilkan orang-orang pintar tetapi juga orang pandai dengan akhlak yang baik. Sebab pendidikan formal adalah sebagai pundasi untuk membangun negara ini agar lebih baik dan bersih dari praktek-praktekpraktek KNN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme)</div>

Opini Editorial

Pemberantasan Korupsi Harus Di mulai Dari Dunia Pendidikan oleh Jentar Sitinjak (Pimpinan Redaksi berita k...

Baca selengkapnya »

BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Linda Dituntut Pidana Penjara 1.6 Tahun Karena Dugaan ‘Menghina’ Lewat Medsos

“Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

Editorial

Editorial

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

BERITA KORUPSI