Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin: Kehadiran Gubernur Tak Penting - Konsistensi KPK Mengurai Fakta yang Dipertaruhkan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3bronpHRYx-qRRP2qPyepjXmDdZ3aXKk0L1x0pWl71ZgAjB1UjPvPBwPQ1jyEa5c7JxYnz01h9CSEEc-rwl1se1IzrQL_E6BxS7hzL7lFUUL6tYTzW9jOeq-EEzMOyQeTQDjMeX-ncZZoHLG-TJoac1_dNuytglqS50nFG8v_Elc1UIKhZ8mjQnd0LuI/s1536/Foto.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3bronpHRYx-qRRP2qPyepjXmDdZ3aXKk0L1x0pWl71ZgAjB1UjPvPBwPQ1jyEa5c7JxYnz01h9CSEEc-rwl1se1IzrQL_E6BxS7hzL7lFUUL6tYTzW9jOeq-EEzMOyQeTQDjMeX-ncZZoHLG-TJoac1_dNuytglqS50nFG8v_Elc1UIKhZ8mjQnd0LuI/w413-h620/Foto.jpg" width="413" /></a></div><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Pengakuan dalam BAP Tersangka Kusnadi (Almarhum), polemik batas 10 persen hibah Pokir, dan lemahnya pengawasan Pokmas mengemuka; publik menanti keberanian penuntasan perkara secara komprehensif Oleh KPK”.</span> </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S</span><span style="font-size: medium;"><br /></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO — </span></b><br />Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum, dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, melontarkan pandangan kritis atas dinamika persidangan perkara korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 12 Februari 2026.<br /><br />Menurut Dr. Sholahuddin, kehadiran Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka hukum acara pidana. Ia menegaskan, signifikansi keterangan saksi bukan ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh relevansi terhadap unsur dakwaan.<br /><br />“Yang menjadi ukuran adalah apakah keterangan saksi berkorelasi langsung dengan konstruksi perbuatan para terdakwa. Jika tidak substantif, maka dampaknya terhadap pembuktian pun terbatas,” ujarnya.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pengakuan Kusnadi dan Nilai Pembuktian</span><br />Sholahuddin menyoroti pengakuan almarhum Kusnadi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi di persidangan. Dalam perspektif hukum pembuktian, ia menegaskan bahwa wafatnya tersangka tidak otomatis menghapus nilai evidensial keterangannya.<br /><br />“Nilai pembuktiannya tetap ada sepanjang dapat diuji, dikaitkan, dan diperkuat dengan alat bukti lain. Di sinilah profesionalisme penyidik dan penuntut diuji,” tegasnya.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pendalaman Materiil, Bukan Normatif</span><br />Ia juga mengkritik pola pemeriksaan yang dinilainya cenderung normatif. Menurutnya, pertanyaan umum berisiko menghasilkan jawaban umum, tanpa memperkaya fakta persidangan.<br /><br />“Proses peradilan pidana menuntut pendalaman materiil — spesifik, tajam, dan faktual. Persidangan bukan sekadar formalitas prosedural,” katanya.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Tiga Fase Krusial Hibah Pokir</span><br />Sholahuddin menekankan bahwa perkara hibah Pokir harus dibedah secara utuh dalam tiga fase utama:<br />   1. Perencanaan dan pembahasan hibah — dasar kebijakan, notulen rapat, alur persetujuan anggaran.<br />   2. Pelaksanaan dan pencairan — mekanisme verifikasi, kontrol administrasi, serta kepatuhan regulasi.<br />   3. Pascapencairan — evaluasi output kegiatan, audit, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.<br /><br />“Jika salah satu fase diabaikan, konstruksi perkara menjadi timpang,” ujarnya.<span style="color: red; font-size: medium;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidtR3XQj4sPB9aS2oUghPQpKnG7trYFFBXcARl0ShyR_EMp6gZvH7a91M3u-XKsqOBTpUWDaPYkL-ERW_FlGnCI9p30oHo1Hxir86VWoTRBuTgVVr6fTluGNeN0-bldNr_WzwefXRsi6B-f0UE_kH-uayR2oOOQFJCazRNCGqPR_agZmLaPeFWsNWqv9o/s1200/Khofifa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1137" data-original-width="1200" height="606" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidtR3XQj4sPB9aS2oUghPQpKnG7trYFFBXcARl0ShyR_EMp6gZvH7a91M3u-XKsqOBTpUWDaPYkL-ERW_FlGnCI9p30oHo1Hxir86VWoTRBuTgVVr6fTluGNeN0-bldNr_WzwefXRsi6B-f0UE_kH-uayR2oOOQFJCazRNCGqPR_agZmLaPeFWsNWqv9o/w640-h606/Khofifa.jpg" width="640" /></a></div>Batas 10 Persen dan Uji Dokumen</span><br />Dalam persidangan, polemik batas 10 persen hibah Pokir kembali mencuat. Saat saksi menyatakan realisasi hibah telah di bawah ambang tersebut, JPU KPK memperlihatkan dokumen yang menunjukkan realisasi 2020–2022 masih berada di atas 10 persen, dan baru 2023 menurun.<br /><br />“Perbedaan data adalah domain pembuktian yang sah. Hakim akan menilai berdasarkan kekuatan dokumen dan kesesuaiannya dengan regulasi keuangan daerah,” kata Sholahuddin.<br />Ia menambahkan, fleksibilitas fiskal memang dimungkinkan, namun tidak boleh mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pengawasan Pokmas Dipersoalkan</span><br />Isu pengawasan terhadap kelompok masyarakat (Pokmas) juga menjadi sorotan. Pernyataan bahwa pengawasan dilakukan bila ada temuan dinilai berpotensi problematik.<br /><br />“Pengawasan ideal bersifat preventif sekaligus represif. Jika hanya menunggu temuan, potensi penyimpangan bisa terlewat,” ujarnya. Menurutnya, sistem kontrol internal pemerintah daerah harus mampu mendeteksi risiko penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Tiga Tahun Pasca OTT</span><br />Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Sahat Tua P Simanjuntak, saat itu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Namun, lebih dari tiga tahun berlalu, publik menilai penanganan perkara belum menunjukkan penyelesaian komprehensif.<br /><br />Sebanyak 21 orang telah ditetapkan tersangka. Satu meninggal dunia, empat menjalani persidangan, sementara lainnya belum seluruhnya diproses hingga tahap akhir.<br /><br />“Dalam perspektif due process of law, setiap tahap memiliki mekanisme. Tetapi hukum juga harus menghadirkan rasa keadilan dan kepastian,” ujar Sholahuddin. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFuLlwyI-wRVl2H00KcLfIUBk6EkcdI_jzQAmz9rV8EANj9w7-T9mO2wteU_HkGKKiBKChvU-YRh6kUDxG46wY7MGWD4P8RM0ATTn4MJr3SwntdiA7xmX-eb-8yFl48rTsOG6hYoDB4z_hAqKywbGOotB9A8tRmcMlnlAEqVVOJSX2E1TtUAtanITZkeQ/s1139/Khofifa..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1139" data-original-width="1086" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFuLlwyI-wRVl2H00KcLfIUBk6EkcdI_jzQAmz9rV8EANj9w7-T9mO2wteU_HkGKKiBKChvU-YRh6kUDxG46wY7MGWD4P8RM0ATTn4MJr3SwntdiA7xmX-eb-8yFl48rTsOG6hYoDB4z_hAqKywbGOotB9A8tRmcMlnlAEqVVOJSX2E1TtUAtanITZkeQ/w610-h640/Khofifa..jpg" width="610" /></a></div><span style="color: red; font-size: medium;">Ujian Integritas Penegakan Hukum</span><br />Ia mengingatkan, perkara hibah Pokir Jawa Timur kini tidak hanya menjadi ujian teknis pembuktian, tetapi juga ujian integritas penegakan hukum.<br /><br />“Yang dipertaruhkan adalah konsistensi, independensi, dan keberanian mengurai seluruh rangkaian fakta hukum. Publik menunggu penuntasan yang menyentuh substansi, bukan sekadar simbolik,” pungkasnya<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pertanyaannya adalah:</span><br />Apa yang disampaikan Dr. Sholahuddin, SH., MH bukan tidak beralasan. Pasalnya, penanganan kasus ini tiga tahun lebih sejak OTT KPK terhadap Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim yang ikut bersama Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD, Sekda, Gubernur dan beberapa pejabat lainnya saat pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri terkait pembahasan hibah Pokir, dimana saat itu Menteri Dalam Negeri menyarankan agar hibah Pokir tidak lebih dari 10 persen. Namun nyatanya Jawa Timur terbesar di pulau Jawa<br /><br />Tiga tahun lebih penanganan kasus ini oleh KPK, yang ditetapkan jadi tersangka hanya sebanyak 21 orang bukanlah pemilik hibah pokir atau aspiratornya melainkan kelas TK alias Korlap Pokamas, dimana satu Tersangka telah meninggal dan 4 disidangkan sementara 16 orang Tersangka lain masih bebas melanggak lenggok menatap terbitnya mentari pagi dan merasakan sejuknya udara<br /><br />Pertannyaanya adalah, apakah KPK benar-benar serius dan punya kemauan untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan menyeret semua pihak-pihak yang terlibat untuk diadili mempertanggung jawabkan perbuatannya?<br /><br />Atau memang KPK serius tetapi tidak punya kemauan untuk mengusut secara tuntas karena ada intervensi politik sebab pimpinan KPK juga dilahirkan dari keputusan Politik ditambah lagi dengan meninggalnya Tersangka Kusnadi sebagai pelengkap alasan ?<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Keterangan Saksi Dalam Persidangan</span><br />Sementara dalam persidangan, pertanyaan JPU KPK terkait tanggung jawab tugas dan tanggung gugat dalam mandat, saksi Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur tidak dapat menjelaskan secara singkat, jelas dan tegas di hadapan Majelis Hakim <br /><br />JPU KPK pun mempertanyakan terkait hibah Pokir hingga diatas 10 persen dari PAD, sementara Menteri Dalam Negeri menyarankan agar tidak lebih dari 10 persen. Menjawab pertanyaan itu  Saksi Khofifa selaku Gubernur menjelaskan bahwa hibah pokir sudah dibawah 10 persen. <br /><br />Mendengar jawab Saksi, JPU KPK memperlihatkan dokumen yang menunjukan bahwa hibah pokir tahun 2020, 2021 dan 2022 masih sangat jauh diatas 10 persen, dan barulah tahun 2023 dibawah 10 persen. Saksi pun menjelaskan diseuaikan dengan keadaan fiskal. <br /><br />Sementara isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) yang ditanyakkan JPU KPK terhadap Saksi terkait penerimaan fee/uang ijon hibah Pokir, <br /><br />JPU KPK pun tak lupa menanyakkan Saksi terkait nama-nama penerima uang ijon hibah Pokir yang disebutkan Tersangka Kusnadi (Alm) dalam BAP-nya, Khofifa membantah dan mengatakan tidak masuk akal. Namun apapun isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm), dengan jawaban Saksi tidak akan bisa di kronfrontir hanya KPK yang dapat menilai dan mentukan bila KPK benar-benar punya kemauan serius untuk mengusut secara tuntas tanpa takut ada intervensi politik<br /><br />Selain itu, Saksi pun ditanya oleh JPU KPK terkait dengan pengawasan kgiatan Pokmas. Dimana JPU KPK menjelaskan keterangan Saksi sebelumnya mengatakan tidak dilakukan pengawasan untuk hibah Dewan, tetapi untuk hibah eksekutif dilakukan pengasan. Namun jawaban orang nomor satu di Jawa Timur ini menjelaskan dilakukan pengawasan kalau ada temuan.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pertanyaan lebih lanjut :</span><br />Pertannyaannya adalah, bagaimana kalau tidak ada temuan tetapi banyak Pokmas selaku penerima dana hibah termasuk hasil pekerjaannya adalah fiktif, tugas dan tanggung jawab siapa yang harus melakukan pengawasan baik sebelum dana hiba cair, pada saat dana hibah cair dan setelah dana hibah cair? Apakah Legislatif atau eksekutif?<br /><br />Lalu bagaimana temuan itu ditemukan? Siapa yang menmukan, dimana ditemukan, dengan cara apa ditemukan? Apaakah Inspektorat atau BPKP sedang jalan-jalan ke beberapa daerah di Jawa Timur lalu menemukan ada kegitan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum ?<br /><br />Atau karena ada laporan dari masyarakat ke Inspektorat atau ke BPKP atau ke Aparat Penegak Hukum? Lalu bagaimana jika ada penyimpangan tetapi tidak ada laporan baik ke Inspektorat,  BPKP atau ke Aparat Penegak Hukum? Berarti tidak akan dilakukan pengawasan? Bukankah karena kurangnya pengawasan sehingga kasus inipun menjadi ada?</div>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin: Kehadiran Gubernur Tak Penting - Konsistensi KPK Mengurai Fakta yang Dipertaruhkan

“Pengakuan dalam BAP Tersangka Kusnadi (Almarhum), polemik batas 10 persen hibah Pokir, dan lemahnya pengawasan Pokmas mengemuka; publik men...

»

Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKznumWi1i_t_TBlG-0JA_LRrHDYNCna6fGxicbjKqsupO_lmpHNBva1jMXJnNVn6OD5qQOP1qFj0073lwcDde7h7Zt-4B28bvKDfJkH32T6C-h3i4HpPUDvhofICXXPna1nxgVsCz5oWUqcDK2mP5QeQUPUlzijSO7bCRgRWRvgeFlXvISVhRylUqVm0/s1920/IMG_20260212_172948.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKznumWi1i_t_TBlG-0JA_LRrHDYNCna6fGxicbjKqsupO_lmpHNBva1jMXJnNVn6OD5qQOP1qFj0073lwcDde7h7Zt-4B28bvKDfJkH32T6C-h3i4HpPUDvhofICXXPna1nxgVsCz5oWUqcDK2mP5QeQUPUlzijSO7bCRgRWRvgeFlXvISVhRylUqVm0/w640-h360/IMG_20260212_172948.jpg" width="640" /></a></div><span style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b>, Surabaya – </div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Polemik dugaan penerimaan uang sebesar 30 persen dari dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2024 yang dikaitkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat bantahan tegas dari pihak kuasa hukum.</span></div><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dr.H.Syaiful Ma’arif,S.H.,CN.,M.H.,CLA selaku kuasa hukum Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Kusnadi yang menyebut adanya penerimaan uang/fee/ijon sebesar 30 persen kepada Gubernur adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Kami menyatakan dengan tegas bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Tidak pernah ada penerimaan uang sebesar 30 persen, baik secara tunai maupun melalui transfer, kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana disebutkan dalam BAP tersebut,</i>” ujar Syaiful dalam keterangannya, Kamis, 12 Pebruari 2026</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Tidak Didukung Barang Bukti dan Fakta Hukum</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Syaiful menjelaskan, dalam konstruksi hukum acara pidana, setiap tuduhan harus didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun hingga saat ini, menurutnya, tidak terdapat satu pun alat bukti yang menunjukkan adanya aliran dana kepada Gubernur.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Tidak ada dokumen transaksi, tidak ada bukti transfer, tidak ada catatan aliran dana, serta tidak ada saksi lain yang menguatkan pernyataan tersebut. Dalam proses persidangan terhadap empat terdakwa yang sedang berjalan pun tidak muncul fakta hukum yang menunjukan adanya hubungan transaksional kepada Gubernur,”</i> jelasnya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menilai bahwa pernyataan sepihak tanpa dukungan alat bukti tidak dapat serta-merta  dijadikan dasar untuk membangun opini publik maupun konstruksi hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>“Dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa pembuktian tidak cukup hanya dengan asumsi atau pernyataan sepihak. Harus ada alat bukti yang sah dan saling bersesuaian,” </i>tegasnya.</div></i><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Pokir Merupakan Domain DPRD</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Syaiful menekankan bahwa pokok persoalan yang sedang diproses aparat penegak hukum berkaitan dengan mekanisme dan pelaksanaan Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Secara kelembagaan, Pokir merupakan bagian dari fungsi penganggaran DPRD yang diusulkan melalui mekanisme resmi dalam pembahasan APBD.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Persoalan ini adalah persoalan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait Pokir. Secara struktur kewenangan, hal tersebut berada dalam domain DPRD. Tidak ada kaitannya dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur,”</i> katanya.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, pembahasan dan penetapan anggaran merupakan hasil pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, namun usulan Pokir berasal dari anggota DPRD sebagai representasi konstituen.</div> <i><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>“Karena itu, tidak tepat apabila persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Pokir kemudian dikonstruksikan seolah-olah berkaitan dengan penerimaan dana oleh Gubernur tanpa bukti</i></div><div style="text-align: justify;"><i>yang sah,</i>” tambahnya.</div></i><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Syaiful menyampaikan bahwa dana yang disebut sebagai “ijon” dalam perkara tersebut justru diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Tersangka Kusnadi.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan informasi yang berkembang dalam proses hukum, dana tersebut diduga dinikmati oleh yang bersangkutan, termasuk oleh istri sirinya yang bernama Fujika, serta sebagian pihak terdekat istri siri yang bekerja di perusahaan PT KUS.</div><div style="text-align: justify;">Selain itu,</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Adapun aset yang disita antara lain satu unit rumah senilai sekitar Rp 1,3 miliar di Surabaya, tiga bidang tanah dengan total luas mencapai 10.566 meter persegi di Kabupaten Tuban yang rencananya dijadikan area penambangan pasir, dua bidang tanah beserta bangunan dengan total luas 2.166 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo, satu unit apartemen yang bertempat di Kota Malang, serta satu</div><div style="text-align: justify;">unit kendaraan roda empat bermerek Mitsubishi Pajero.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Minta Publik Junjung Asas Praduga Tak Bersalah </b></div></b><p></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kuasa hukum juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana dijamin dalam sistem peradilan pidana Indonesia.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Ia meminta agar publik tidak terpengaruh oleh narasi yang belum terbukti secara hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun kami juga mengingatkan agar setiap pihak menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak membangun opini yang dapat merugikan nama baik seseorang tanpa dasar pembuktian yang jelas</i>,” ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, penyampaian informasi yang belum terverifikasi secara hukum berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat dan dapat mencederai prinsip keadilan.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Siap Kooperatif Jika Diperlukan</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Syaiful memastikan bahwa Gubernur Jawa Timur tetap fokus menjalankan tugas</div><div style="text-align: justify;">pemerintahan dan pelayanan publik di tengah dinamika hukum yang berkembang. Ia juga menyatakan kesiapan untuk bersikap kooperatif apabila dibutuhkan dalam rangka klarifikasi oleh aparat penegak hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami siap memberikan keterangan apabila diperlukan dalam rangka membuat terang</div><div style="text-align: justify;">perkara. Kami percaya aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum,” pungkasnya.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang sekaligus memastikan bahwa publik mendapatkan penjelasan yang utuh dan proporsional terkait dugaan tersebut. (*)<br /></p>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regiona Regional Tipikor Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

BERITA KORUPSI .CO , Surabaya –  Polemik dugaan penerimaan uang sebesar 30 persen dari dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi ...

»

Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwOAA2C4Z_c4DcGcqTB1oGS32P2bCEtY03oTSlkxQETLWLq6g7Nx0bSxllSdIAWUJlTGTQzrUEkZTykFmMP5jw33TriovGz_gI-9zxDaVWodt1dXNjP6CmE303kpTF8LObPoAWZ3NwLzEUBSeRc3nD7rCINAdifi7seLTD81wvjcDMJEO6oDw7r12A-yE/s1536/IMG-20260211-WA0030.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwOAA2C4Z_c4DcGcqTB1oGS32P2bCEtY03oTSlkxQETLWLq6g7Nx0bSxllSdIAWUJlTGTQzrUEkZTykFmMP5jw33TriovGz_gI-9zxDaVWodt1dXNjP6CmE303kpTF8LObPoAWZ3NwLzEUBSeRc3nD7rCINAdifi7seLTD81wvjcDMJEO6oDw7r12A-yE/w640-h426/IMG-20260211-WA0030.jpg" width="640" /></a><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: large;">"Sidang  Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya Besok Soroti Bukan Hanya sekedar Perkara, Tapi Juga Etika Persamaan seorang Saksi di Muka Hukum" </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S</span><span style="color: red; font-size: large;"> </span></b></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</span></b></div><div style="text-align: justify;">Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur periode 2019–2024 dan 2025–2030, dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim 2019–2024 yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 12 Februari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yakni Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agenda kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur tersebut dibenarkan oleh Sekretaris PN Surabaya maupun Panitera Muda (Panmud) Tipikor saat dikonfirmasi beritakorupsi.co, Rabu,11 Pebruari 2026..l</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun kehadiran Gubernur Jawa Timur bukan sekedar sebagai saksi yang akan menarik perhatian masyarakat Jawa Timur, tetapi menjelang persidangan muncul fakta adanya permintaan penyediaan ruang transit bagi Gubernur Jawa Timur di lingkungan Pengadilan Tipikor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kemarin kita persiapan ruang transitnya. Kita bersihkan secara umum, berjalan biasa,” ujar Djitu Nove Wardoyo, S.H.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara administratif, pengadilan menegaskan tidak ada perlakuan khusus. Panmud Tipikor menyampaikan hal serupa.</div><div style="text-align: justify;">“Tidak ada persiapan khusus. Mereka hanya menanyakan agenda sidang, jam berapa, di ruang apa,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski demikian, permintaan fasilitas transit dari pejabat publik yang hadir sebagai saksi dalam perkara korupsi memantik diskursus sensitif: Apakah ini murni kebutuhan protokoler dan pengamanan pejabat aktif? Ataukah berpotensi menciptakan kesan adanya jarak simbolik antara saksi pejabat dan saksi biasa?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam praktik persidangan di Pengadilan Tipikor, saksi pada prinsipnya memiliki kedudukan hukum yang sama. Mereka hadir untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, bukan sebagai tamu kehormatan negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) tidak sekadar norma konstitusional, tetapi juga menjadi ukuran integritas lembaga peradilan. Ketika seorang kepala daerah aktif hadir sebagai saksi, publik tidak hanya menilai isi keterangannya, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan yang muncul di ruang publik pun tak terhindarkan: Mengapa saksi dengan jabatan tertentu memerlukan ruang transit khusus? Apakah fasilitas tersebut merupakan standar pengamanan pejabat negara atau pengecualian situasional Apakah saksi lain dalam perkara serupa pernah memperoleh perlakuan yang sama?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari pantauan beritakorupsi.co pada Rabu siang, 11 Pebruari 2026, dua perwakilan Pemprov Jatim terlihat mendatangi Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jwa Timur. Didampingi Panmud Tipikor, keduanya memperhatikan akses masuk Ruang Sidang Cakra, bahkan masuk ke dalam saat sidang perkara dugaan korupsi pengembangan yang menjerat Bupati Situbondo berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Itu tadi orang pemprov tadi didalam nanya pintu masuk gitu," ujar salah seorang Staf KPK kepada beritakorupsi.co</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kunjungan tersebut menambah spektrum pertanyaan:</div><div style="text-align: justify;">Apakah ini bagian dari koordinasi teknis kehadiran saksi? Ataukah persiapan pengamanan kepala daerah aktif?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemprov Jatim mengenai alasan spesifik permintaan ruang transit tersebut dan bahkan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono juga enggan menanggapi </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang Kamis besok (12 Pebruari 2026)dipastikan menjadi magnet perhatian. Bukan semata karena kehadiran Gubernur Jawa Timur di ruang Tipikor, melainkan karena perkara yang disidangkan menyangkut dugaan praktik “uang ijon” hibah Pokir—isu yang sejak awal mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu ditegaskan, kehadiran Khofifah Indar Parawansa dalam kapasitas sebagai saksi merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati seluruh pihak, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun di saat yang sama, publik berhak mengajukan pertanyaan kritis:</div><div style="text-align: justify;">Dalam ruang peradilan yang menjunjung kesetaraan, di manakah batas antara protokol negara dan persepsi privilege kekuasaan?. </div></div>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

"Sidang  Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya Besok Soroti Bukan Hanya sekedar Perkara, Tapi...

»

Sidang Dibuka dan Terbuka Untuk Umum: Ketika Aturan Dijadikan Tembok, Wartawan Dianggap Ancaman?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxbmsu8GivzCQgUF2E3Nb3CDV22jCCsdEzMh4Q4UEaFGLDGYg8Yn9cqXaMIsLD3NbwmTeNpmxWJIp4bnICvQY2Bx771eVTg3YFj6ZEhxhcanpsQsQXeuubpWnNwfHFli-AlmUs2I35-ChoKe9KTXl-gumO2j-g-U2_vFeqpXStHgJZ3QPIH2ksLq1gSU/s1600/IMG-20260110-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1569" data-original-width="1600" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxbmsu8GivzCQgUF2E3Nb3CDV22jCCsdEzMh4Q4UEaFGLDGYg8Yn9cqXaMIsLD3NbwmTeNpmxWJIp4bnICvQY2Bx771eVTg3YFj6ZEhxhcanpsQsQXeuubpWnNwfHFli-AlmUs2I35-ChoKe9KTXl-gumO2j-g-U2_vFeqpXStHgJZ3QPIH2ksLq1gSU/s320/IMG-20260110-WA0000.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b> — Laporan Khusus Investigatif. Ditulis oleh Jentar.</div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr">Sidang pengadilan dalam sistem hukum Indonesia secara tegas menganut asas terbuka untuk umum. Asas ini bukan sekadar formalitas, melainkan prinsip fundamental agar proses peradilan dapat diawasi langsung oleh masyarakat. Namun, praktik di lapangan justru menunjukkan paradoks: wartawan dilarang merekam, memotret, bahkan mengambil video saat persidangan berlangsung, seolah-olah fakta yang terungkap di ruang sidang adalah sesuatu yang harus disembunyikan dari publik.</p> <p dir="ltr">Larangan tersebut kerap disampaikan secara lisan oleh aparat pengadilan atau petugas keamanan, dengan alasan “aturan pengadilan”, “instruksi pimpinan”, atau “demi ketertiban sidang”. Ironisnya, larangan ini jarang disertai penjelasan hukum tertulis yang jelas dan proporsional.</p> <p dir="ltr"><b>Bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-Undang?</b></p> <p dir="ltr">Secara konstitusional, kebebasan pers dijamin oleh <b>Pasal 28F UUD 1945</b>, yang menyatakan bahwa <b>setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia</b>.</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut, <b>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers</b> secara tegas menempatkan pers sebagai pilar demokrasi.</p> <p dir="ltr"><b>Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.</b></p> <p dir="ltr"><b>Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.</b></p> <p dir="ltr">Pembatasan kerja jurnalistik di ruang sidang, khususnya dalam bentuk pelarangan dokumentasi tanpa dasar hukum yang jelas, patut diduga sebagai bentuk pembatasan kemerdekaan pers yang bertentangan dengan undang-undang.</p> <p dir="ltr"><b>Asas Sidang Terbuka untuk Umum Hanya Formalitas?</b></p> <p dir="ltr">Dalam hukum acara pidana, asas sidang terbuka untuk umum ditegaskan dalam <b>Pasal 64 KUHAP</b>, kecuali untuk perkara tertentu yang secara eksplisit ditentukan undang-undang. Artinya, masyarakat—termasuk wartawan—berhak mengetahui dan menyaksikan jalannya persidangan.<br /> Namun dalam praktik, keterbukaan itu sering kali hanya sebatas hadir secara fisik, sementara dokumentasi visual yang menjadi alat utama penyampaian informasi kepada publik justru dibatasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah sidang benar-benar terbuka, atau hanya sekadar “dibuka” tanpa boleh dilihat dan direkam?</p> <p dir="ltr"><b>Aturan MA Tidak Bisa Ditafsirkan Sepihak</b></p> <p dir="ltr">Mahkamah Agung memang memiliki ketentuan terkait tata tertib persidangan, termasuk soal penggunaan alat elektronik. Namun aturan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara mutlak untuk meniadakan fungsi pers sebagai pengawas publik.<br /> Pembatasan seharusnya bersifat proporsional, bukan represif. Wartawan yang bekerja secara profesional, tidak mengganggu jalannya sidang, dan bertujuan menyampaikan informasi kepada publik seharusnya dilindungi, bukan diintimidasi.</p> <p dir="ltr"><b>Ketika Wartawan Dianggap Musuh</b></p> <p dir="ltr">Fakta di lapangan menunjukkan, wartawan yang mencoba mengambil gambar atau merekam jalannya persidangan sering kali ditegur keras, dipaksa menghapus rekaman, bahkan diancam dikeluarkan dari ruang sidang. Situasi ini menciptakan iklim ketakutan dan membangun kesan bahwa transparansi adalah ancaman, bukan kebutuhan.</p> <p dir="ltr">Lebih mengkhawatirkan lagi, pembatasan ini sering terjadi justru dalam perkara-perkara besar dan sensitif, seperti kasus korupsi. Padahal, di ruang sidanglah kebenaran sesungguhnya sering terungkap—termasuk kesaksian yang meringankan terdakwa, kelemahan dakwaan, atau fakta yang tidak sejalan dengan narasi penegakan hukum.</p> <p dir="ltr"><b>Dokumentasi Pers adalah Bentuk Pengawasan Publik</b></p> <p dir="ltr">Tanpa dokumentasi visual, publik hanya disuguhi narasi sepihak melalui siaran pers resmi atau pernyataan institusi penegak hukum. Padahal, demokrasi membutuhkan verifikasi publik, bukan kepercayaan buta.<br /> Membatasi kerja wartawan di ruang sidang sama artinya dengan membatasi hak publik untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan. <b>Hukum yang adil tidak takut disorot, dan keadilan yang bersih tidak membutuhkan tembok aturan untuk melindunginya.</b></p> <p dir="ltr"><b>Catatan Kritis BERITAKORUPSI.CO</b><br /> Jika asas sidang terbuka untuk umum hanya dimaknai sebatas “boleh hadir tapi tidak boleh merekam”, maka keterbukaan itu kehilangan maknanya. Ketika wartawan diposisikan sebagai ancaman, dan aturan dijadikan tameng, publik patut bertanya: fakta apa yang sebenarnya ingin dijauhkan dari pengawasan masyarakat melaui kehadiran wartawan?.</p></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Sidang Dibuka dan Terbuka Untuk Umum: Ketika Aturan Dijadikan Tembok, Wartawan Dianggap Ancaman?

BERITA KORUPSI .CO — Laporan Khusus Investigatif. Ditulis oleh Jentar. Sidang pengadilan dalam sistem hukum Indonesia secara tegas menganu...

»

Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/s719/IMG_20251116_221602.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="719" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/w640-h454/IMG_20251116_221602.jpg" width="640" /></a><br /><b><span style="font-size: 20px;">"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?"</span></b></div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><b>BERITA</b><span style="color: #f02c1f;"><b>KORUPSI</b></span><b>.CO</b>  — <br /> Kasus dugaan korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung terus bergulir dan menyita perhatian publik. Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dua orang tersangka, sementara Kejaksaan menyebutkan jumlah kerugian negara sekitar Rp4,3 miliar dalam pengelolaan dana SKTM sepanjang tahun 2022–2024.</p> <p dir="ltr">Namun, di lapangan muncul pertanyaan besar: Apakah kasus ini benar hanya melibatkan dua pegawai? Atau ada pejabat lain di tubuh manajemen RSUD dr. Iskak Tulungagung yang seharusnya ikut bertanggung jawab namun sengaja tidak disentuh?</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Dua Tersangka Dari RSUD dr. Iskak Tulungagung </b></p> <p dir="ltr">Dalam kasus dugaan korupsi dana pelayanan SKTM di RSUD dr. Iskak Tulungagung, Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dan menahan dua orang Tersangka dari pihak RSUD, yaitu;</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Yudi Rahmawan (YU), Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak. Ia disebut sebagai pihak yang diduga mengetahui dan mengarahkan mekanisme penyisihan dana SKTM yang tidak disetorkan ke kas rumah sakit.</li><li>Reni Budi Kristanti (RB/RN), Staf pengelola keuangan dan data SKTM, yang diduga menjadi pelaksana dalam pengumpulan dana dan penyelewengan penerimaan pasien SKTM.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Keduanya telah ditahan setelah melalui pemeriksaan intensif oleh jaksa.</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Kerugian Negara Rp4,3 Miliar dari Dana SKTM</b></p> <p dir="ltr">Hasil audit menjadi dasar penyidikan menyebutkan bahwa praktik pemotongan, penyisihan, dan tidak disetorkannya dana SKTM ke kas RSUD yang menjadi kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar.</p> <p dir="ltr">Modus yang teridentifikasi antara lain:</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Pembayaran pasien SKTM tidak seluruhnya disetorkan ke kas RSUD.</li><li>Sebagian dana “dipisahkan” dan dikumpulkan secara manual.</li><li>Ada bukti aliran dana yang mengarah ke Tersangka Yudi, termasuk transaksi yang mencapai ratusan juta rupiah.</li><li>Praktik berlangsung sistematis selama lebih dari dua tahun.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Apakah Hanya Dua Orang (Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti) yang Terlibat?</b></p> <p dir="ltr">Inilah pertanyaan yang kini menjadi sorotan utama. Lalu bagaimana dengan Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang kini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM Jaksrta setelah tidak jadi mencalonkan sebagai Bupati Tulungagung?</p> <p dir="ltr">Sebab pengelolaan dana SKTM tidak hanya melibatkan dua orang yaitu Tersangka, tetapi melibatkan beberapa bagian keuangan, pelayanan, dan data. Dengan nilai kerugian yang cukup besar yaitu Rp4,3 miliar, publik menilai penyimpangan semacam ini tidak mungkin berjalan tanpa celah pengawasan pada level struktural tertentu.</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Timeline Singkat Perkembangan Kasus:</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Tahun 2022–2024 Penyimpangan dana SKTM diduga berlangsung.</li><li>Pertengahan 2025. Kejari Tulungagung meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.</li><li>September 2025. Penyidik Kejari Tulungagung menetapkan dan menahan dua orang Tersangka</li><li>Kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar. Kejari Tulungagung mengumumkan jumlah kerugian negara sebesar Rp4,3 miliar setelah menerima hasil audit</li></ol><p></p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Alur Aliran Dana SKTM;</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Pasien SKTM membayar biaya layanan dengan tarif khusus.</li><li>Dana SKTM seharusnya masuk seluruhnya ke kas RSUD.</li><li>Namun sebagian dana SKTM dipisahkan oleh staf dan pejabat tertentu.</li><li>Dana terkumpul secara manual dan tidak tercatat dalam laporan pendapatan resmi.</li><li>Sebagian dana mengalir ke rekening atau penggunaan pribadi salah satu tersangka.</li><li>Nilai total kerugian negara hasil audit: Rp4,3 miliar.</li></ol><p></p> <p dir="ltr"><b>Pertanyaannya:</b> Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gersk penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?. </p> <p dir="ltr"><b>Dampak ke RSUD dan Publik:</b></p> <p dir="ltr">Kasus dugaan korupsi dana SKTM ini mengguncang reputasi RSUD dr. Iskak — rumah sakit rujukan yang selama ini dianggap sebagai salah satu BLUD terbaik di Jawa Timur. Pelayanan SKTM kini sudakkah dilakukan pengawasan ketat dan diaudit ulang untuk memastikan tidak adanya  manipulasi baru?</p> <p dir="ltr">Masyarakat berharap kasus ini diusut hingga tuntas karena menyangkut hak pasien miskin, kelompok yang seharusnya paling dilindungi.</p> <p dir="ltr"><b>Mengapa publik meragukan hanya dua tersangka?</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Modusnya membutuhkan lebih dari dua tangan. Penginputan data fiktif tidak bisa lepas begitu saja dari rantai verifikasi dan persetujuan.</li><li>Ada alur tanda tangan doktmen yang tidak hanya dilakukan oleh Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Siapa saja nama yang tercantum menandatangani beberapa dokumen ? Apakah tanda tangan tersebut dilakukan secara manual atau elektronik yang tidak cocok dengan waktu kerja mereka? Lalu sampai dimana batas pengawasan yang dilakukan oleh Direktur? </p> <p dir="ltr">Apakah Kejari Tulungagung berani dan mampu menyeret semua yang terlibat sekalipun ada melindungi? Apakah ada  kemungkinan keterlambatan pejabat lain, termasuk di level direksi, yang ikut bertanggung jawab apabila atau keterlibatannya atas pembiaran hingga raibnya hak orang miskin di Kabupaten Tulungagung?. </p><p dir="ltr">Ditulis oleh: Jentar S. Wartawan BERITAKORUPSI.CO</p></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regiona Regional Tipikor Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada peneri...

»

SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="853" height="557" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/w354-h557/4.jpg" width="354" /></a></div>Surabaya, <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini kian menyengat. Angka yang fantastis, duit sebesar Rp8,369 triliun, tercatat mengalir dari APBD Pemprov Jatim ke berbagai kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur sepanjang tahun anggaran 2019 hingga 2024 melalui usulan para dewan yang terhormat. Namun di balik deretan angka itu, terbentang kisah gelap tentang manipulasi, permainan politik, dan transaksi kuasa.<br /><br />Kasus ini pertama kali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 dari Fraksi Golkar, bersama staf pribadinya, Rusdi dan Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas serta Ilham Wahyudi alias Eeng, Koordinator lapangan Pokmas Kabupaten Sampang. OTT itu menjadi pintu masuk KPK mengungkap praktik ijon dana hibah — istilah yang kini populer untuk menggambarkan jual beli jatah dana hibah Pokir antara anggota dewan, birokrat, dan pihak-pihak di luar sistem.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Hibah Membengkak Dua Kali Lipat dari Batas Normal.</b></span><br /><br />Dari fakta persidangan, terungkap bahwa alokasi dana hibah Pemprov Jatim untuk dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD mencapai hampir 20% dari total APBD. Padahal, Menteri Dalam Negeri telah menegaskan agar hibah Pokir tidak melebihi dari 10% APBD.<br />Namun peringatan itu diabaikan.<br /><br />Dalam periode 2019–2024, total dana hibah yang dikucurkan mencapai pemprov Jatim ke DPRD Jatim adalah sebesar Rp8,369 triliun. Sebuah jumlah yang fantastis, bahkan untuk ukuran provinsi besar seperti Jawa Timur. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diduga menjadi ladang bancakan politik di ruang-ruang rapat legislatif.<br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK disebutkan, setiap anggota DPRD  mendapat jatah dana hibah Pokir sesuai kesepakatan ketua komisi masing-masing.<br />Namun kejanggalan mencuat ketika dipersidangan, ditemukan bahwa dari 120 anggota DPRD, ternyata ada 131 nama tercatat sebagai penyalur dana hibah pokir. Artinya, ada 11 nama siluman yang turut menyalurkan dana  tanpa status resmi sebagai anggota dewan.<br /><br /><span style="font-size: large;">Dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 Triliun  Tak Bertuan dan Ribuan Pokmas Fiktif di Jawa Timur </span><br /><br />Lebih mengerikan lagi, dari total dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun itu, Rp2,4 triliun lebih dinyatakan tidak jelas siapa penyalurnya. Tidak ada dokumen yang bisa memastikan ke kantong pejabat mana mengalir, dipegunakan untuk apa dan keperluan apa serta siapa yang bertanggung jawab. Semua saksi seakan menjadi "pemeran aktor bisu.'<br /><br />Dalam persidangan terungkap pula, adanya jual beli jatah hibah Pokir antaranggota DPRD. Seorang anggota dewan tidak menyalurkan dana pokir miliknya melainkan menjual ke anggota dewan lainnya  antara 20 hingga 20% atau ke pihak luar dengan harga tertentu.<br />Praktik ini dikenal sebagai “ijon” — di mana proyek belum berjalan, tapi uang sudah berpindah tangan terlebih dahulu.<br /><br />Dana hibah Pokir tersebut disalurkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas) ke masing-masing daerah pemilihan anggota dewan, atau diluar daerah pemilihannya sesuai usulan masing-masing anggota dewan pula.<br />Namun ironis, 4.500 Pokmas selaku penerima hibah Pokir tidak diverifikasi secara faktual, hanya lewat dokumen semata.<br />Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas SDA Pemprov Jatim berdalih dipersidangan “tidak cukup waktu”.<br />Akibatnya, banyak Pokmas fiktif terbentuk hanya di atas kertas — tanpa kegiatan, tanpa, , tanpa hasil apa pun.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Jejak Pertemuan Misterius di Yogyakarta</b></span><br /><br />Dipersidangan juga terungkap, adanya pertemuan rahasia di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK terhadap Sahat Tua Simanjuntak.<br />Pertemuan itu disebut dihadiri oleh Sekda Pemprov Jatim, Heru Cahyono, mantan Kepala BPK Jawa Timur, serta sejumlah pejabat tinggi Pemprov lainnya.<br />Lokasinya: sebuah hotel di kawasan Malioboro.<br />Waktunya: hanya beberapa hari setelah publik diguncang OTT KPK di Surabaya.<br /><br />Pertemuan itu disebut-sebut membahas “koordinasi pasca-OTT” dan langkah antisipasi atas potensi perluasan penyelidikan KPK. Namun hingga kini, pertemuan rahasia Jogja Karta itu belum terpecahkan. Heru Cahyono dalam persidangan hanya mengatakan ",pertemuan biasa karena sudah lama tidak bertemu.". Suatu alasan pembenaran diri, namun JPU KPK saat itu tidak percaya begitu saja.<br /><p><span style="font-size: large;"><b>Sebanyak 21 Tersangka Baru, 4 Diantanya Sudah Ditahan - Tapi Skandal Belum Selesai</b></span></p>KPK sudah menetapkan 21 tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Jatim. Empat di antaranya telah resmi ditahan.<br />Namun penyidik antirasuah belum berhenti di situ.<br />Sumber internal KPK menyebut, penyelidikan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, keterlibatan anggota DPRD aktif, serta pihak-pihak birokrasi yang diduga turut memainkan peran penting dalam skema distribusi dana hibah.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tanda Tanya Besar di Balik uang Rp8,369 Triliun</b></span><br /><br /><b>Meski penyidikan masih berjalan, publik kini dihadapkan pada sejumlah pertanyaan krusial:</b><ol><li>Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019–2024 yang diduga menikmati jatah hibah pokir sama seperti anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019??</li><li>Siapa sebenarnya 11 orang siluman yang namanya muncul dalam daftar penyalur dana hibah Pokir?</li><li>Kemana mengalir dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 triliun lebih yang tidak jelas siapa penyalur dan penerimanya?</li><li>Apakah dana hibah Pokir sebesar dana Rp2,4 triliun itu ada kaitannya dengan Pilpres pada Pebruari 2024 dan Pilkada Gubernur Jawa Timur pada November 2024?</li><li>Apakah KPK bisa memecahkan isi "teka-teki" pertemuan pejabat Pemprov dan mantan Kepala BPK Jatim di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK?</li></ol><span style="font-size: large;"><b>Politik, Uang, dan Lemahnya Pengawasan</b></span><br /><br />Kasus ini juga membuka borok lama hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah, di mana alokasi dana hibah sering dijadikan alat tawar-menawar politik.<br />Dalam praktiknya, dana pokir berubah menjadi “komoditas politik” yang bisa diperjualbelikan, ditukar proyek, bahkan dijadikan sumber pendanaan pribadi.<br /><br />Kasus hampir serupa juga terjadi pada tahun 2008 menjelang pemilihan gubernur tahun 2009. Saat itu, pemprov Jatim mengucurkan dana hibah untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ya merugikan keuangan negara sebesar sebesar 177 miliar rupiah. Hingga salah seorang narapidana meninggal di Lapas Porong pada tahun 2018, kasus korupsi PNPM tak kunjung tuntas ditangan kejaksaan tinggi Jawa Timur.<br /><br />Padahal, dana hibah seharusnya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur desa. Namun kenyataannya, banyak kegiatan yang tidak pernah terealisasi. Laporan fiktif dibuat, tanda tangan dipalsukan, dan dana cair tanpa bekas.</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: large;"><b>Aroma Skandal Nasional</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/w640-h426/2.jpg" width="640" /></a></div>Dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun jelas bukan angka kecil. Bila terbukti, ini bisa menjadi skandal korupsi daerah terbesar dalam sejarah otonomi daerah Indonesia.<br />Lebih besar daripada kasus bantuan sosial, dan lebih luas jaringannya daripada korupsi proyek infrastruktur.<br /><br /><b>KPK kini berada di persimpangan:</b><br />menuntaskan kasus ini secara menyeluruh, atau membiarkan sebagian fakta tenggelam di balik politik kekuasaan.<br /><br />Sementara publik menanti jawaban, satu hal pasti:<br />Skandal dana hibah Pokir anggota DPRD Jatim ini bukan sekadar persoalan hukum — tapi cermin kebusukan sistem politik daerah yang selama ini bersembunyi di balik retorika pembangunan dan kesejahteraan rakyat.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Catatan Redaksi</span></b>:<br />Kasus ini akan terus kami pantau.<br /><b>BERITA<span style="color: red;">KOPSI</span>.CO</b> berkomitmen menghadirkan laporan investigatif mendalam sesuai fakta, mengikuti setiap perkembangan hingga di persidangan, dan memastikan publik mendapatkan informasi sesuai fakta yang sebenar-benarnya bukan sekedar ilusi. <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

Surabaya, BERITA KORUPSI .CO - Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari A...

»

UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeatXS1OZ60naCxUxyeBMVlZM7R6X9HPIfstyrvHXBBrFh-m8eTYkBjqf-ZSxVnX1-b_IKE_vxYSC-GoHFfbz2DNocFjqQN5LcmZcw-jMSfCYf17pTrKXKgmzQXitmikTfp0M5kMGUcoNSXUdXQR_i7Z2H4RlHIwwVOTeuYHfMURU9MDt1sC16_3B5Jg/s627/Hakim%20Safri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="627" data-original-width="450" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeatXS1OZ60naCxUxyeBMVlZM7R6X9HPIfstyrvHXBBrFh-m8eTYkBjqf-ZSxVnX1-b_IKE_vxYSC-GoHFfbz2DNocFjqQN5LcmZcw-jMSfCYf17pTrKXKgmzQXitmikTfp0M5kMGUcoNSXUdXQR_i7Z2H4RlHIwwVOTeuYHfMURU9MDt1sC16_3B5Jg/w284-h394/Hakim%20Safri.jpg" width="284" /></a></div>Surabaya, 4 November 2025 - <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b> - Artikel ini menganalisis upaya hukum dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku, dengan perbandingan terhadap rancangan KUHAP baru yang masih sedang digodok. Fokus utama adalah pada upaya hukum biasa (praperadilan, banding, kasasi) dan luar biasa (peninjauan kembali), serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana yang lebih adil dan berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM). Analisis ini mengintegrasikan pandangan ahli seperti Andi Hamzah, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan restoratif. Perbandingan menunjukkan bahwa KUHAP baru berpotensi memperkuat due process of law, meskipun tantangan implementasi tetap ada. Kata kunci: upaya hukum pidana, KUHAP lama, KUHAP baru, analisis perbandingan.<br /><br />Sistem peradilan pidana di Indonesia bergantung pada KUHAP yang disahkan pada 1981, yang mengatur proses dari penyidikan hingga eksekusi putusan. Upaya hukum pidana, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk menentang putusan pengadilan melalui mekanisme seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, seiring perkembangan zaman, KUHAP lama dinilai kurang adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan HAM, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai diskusi reformasi hukum .<br /><br />Pembaruan KUHAP menjadi mendesak menyusul pengesahan KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP 2025, yang dirilis secara resmi pada 21 Maret 2025 oleh Komisi III DPR, bertujuan menyelaraskan prosedur acara pidana dengan KUHP baru, termasuk penguatan restoratif justice dan perlindungan korban . Artikel ini bertujuan menganalisis upaya hukum pidana saat ini, membandingkannya dengan ketentuan RUU KUHAP, dan mengeksplorasi implikasinya bagi penegak hukum. Analisis ini didasarkan pada prinsip due process of law, sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Shariffudin, yang menekankan perlindungan HAM dalam KUHAP baru. Penulis, sebagai praktisi peradilan dengan pengalaman panjang, melihat pembaruan ini sebagai peluang untuk meningkatkan integritas sistem hukum pidana di Indonesia.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Profil Penulis</b></span><br /><br />Safri, SH., MH., sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya pada akhir Oktober 2025, sebelumnya Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. Kemudian Ketua PN Kendari dan Ketua PN Poso. Dengan karir gemilang di bidang peradilan pidana. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua Pengadilan Negeri Poso, di mana ia memimpin penanganan berbagai perkara kompleks yang melibatkan upaya hukum pidana. Sebagai akademisi dan praktisi, Safri telah menulis 8 buku tentang hukum, filsafat dan humaniora termasuk analisis reformasi KUHAP. Selain itu, beliau sering menjadi narasumber di berbagai seminar dan temu ilmiah nasional, seperti diskusi tentang Rancangan KUHAP. Pengalaman ini membentuk pandangan beliau bahwa upaya hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar formalitas.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Analisis Upaya Hukum dalam KUHAP Lama</b></span><br /><br />Dalam KUHAP lama, upaya hukum pidana dibagi menjadi biasa dan luar biasa, bertujuan memberikan kesempatan koreksi atas putusan yang dianggap tidak adil. Menurut Andi Hamzah, seorang guru besar hukum pidana yang menulis buku Upaya Hukum dalam Perkara Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia, upaya hukum adalah mekanisme esensial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, dengan menekankan prinsip ne bis in idem (tidak dapat diadili dua kali untuk perkara yang sama) .<br /><br />Andi Hamzah berpendapat bahwa upaya hukum bukan hanya hak formil, melainkan alat untuk mencari kebenaran materiil, di mana hakim harus mempertimbangkan bukti baru untuk menghindari kesalahan yudisial.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Upaya Hukum Biasa</span></b><br /><ul><li>° Praperadilan (Pasal 77-83 KUHAP): Digunakan untuk menguji sahnya penetapan tersangka, penahanan, atau penyitaan. Ini adalah upaya pra-peradilan untuk melindungi hak individu dari penyalahgunaan wewenang aparat. Dalam praktik, praperadilan sering menjadi pintu masuk bagi korban pelanggaran prosedural, meskipun efektivitasnya terbatas oleh beban pembuktian yang tinggi .</li><li>° Banding (Pasal 67-76 KUHAP): Diajukan ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan tingkat pertama. Banding memungkinkan pemeriksaan ulang fakta dan hukum, tetapi terbatas pada putusan yang belum inkracht (berkekuatan hukum tetap). Menurut Hamzah, banding efektif untuk mengoreksi kesalahan hakim tunggal, tetapi sering terhambat oleh prosedur yang kaku .</li><li>° Kasasi (Pasal 244-254 KUHAP): Diajukan ke Mahkamah Agung untuk kesalahan penerapan hukum, bukan fakta. Ini adalah upaya tertinggi biasa, dengan batas waktu 14 hari. Hamzah menekankan bahwa kasasi harus fokus pada keseragaman yurisprudensi untuk mencegah inkonsistensi antar-pengadilan .</li></ul><span style="font-size: medium;"><b>Upaya Hukum Luar Biasa</b></span><br /><br />Peninjauan Kembali (PK, Pasal 263-276 KUHAP): Hanya untuk putusan inkracht, dengan alasan novum (bukti baru) atau kesalahan hakim. Hamzah dalam karyanya menyatakan bahwa PK adalah "pintu terakhir keadilan", tetapi jarang berhasil karena syarat ketat, hanya sekitar 5-10% yang dikabulkan berdasarkan data Mahkamah Agung .<br /><br />Secara keseluruhan, KUHAP lama menjamin akses upaya hukum, tetapi dikritik karena kurang melindungi korban dan terlalu berfokus pada terdakwa, serta tidak mengakomodasi teknologi digital dalam proses banding atau kasasi .<br /><br />Perbandingan dengan RUU KUHAP Baru (2025)<br /><br />RUU KUHAP 2025, yang ditandatangani Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 23 Juni 2025 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, memperkenalkan paradigma baru yang selaras dengan KUHP Nasional . Perbandingan utama dengan KUHAP lama adalah sebagai berikut:<ul><li>Penguatan Due Process dan HAM: KUHAP lama berorientasi pada efisiensi penyidikan, sementara RUU baru menekankan perlindungan HAM sejak tahap awal, termasuk hak korban atas restoratif justice (misalnya, mediasi pidana untuk kasus ringan). Ini berbeda dari KUHAP lama ruang mediasi . Wakil Menteri Hukum menegaskan bahwa KUHAP baru harus mencegah penahanan sewenang-wenang, dengan batas waktu lebih ketat (maksimal 60 hari untuk penyidikan) .</li><li>Upaya Hukum Biasa: Praperadilan diperluas untuk mencakup pengawasan penyadapan digital, yang absen di KUHAP lama. Banding dan kasasi kini memungkinkan e-filing untuk mempercepat proses, mengatasi keterlambatan kronis di KUHAP lama (rata-rata 6-12 bulan). Hamzah's teori tentang keseimbangan hukum didukung di sini, dengan penambahan hak korban untuk mengajukan banding terbatas.</li><li>Upaya Hukum Luar Biasa: PK diperluas dengan alasan baru seperti bukti ilmiah digital (e.g., rekaman CCTV), dan batas waktu diperpanjang menjadi 180 hari. Ini kontras dengan KUHAP lama yang kaku, di mana PK sering gagal karena kurangnya inovasi . Namun, RUU baru berpotensi kontroversial karena memperbolehkan PK berulang untuk kasus HAM berat, yang bisa menimbulkan kekacauan jika tidak diatur bijak .</li><li>Impl Perbandingan:</li><li>KUHAP baru lebih adaptif terhadap konteks Indonesia, seperti integrasi nilai Pancasila dalam restoratif justice, berbeda dari KUHAP lama yang warisan kolonial . Tantangan utama adalah harmonisasi dengan KUHP baru, di mana delik pidana lebih luas (e.g., kohabitasi), memerlukan upaya hukum yang lebih fleksibel .</li></ul>Dari perspektif penulis, perbandingan ini menunjukkan kemajuan, tetapi memerlukan pelatihan bagi hakim dan jaksa untuk menghindari inkonsistensi.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Implikasi Menyongsong KUHAP Bar</b></span>u<br /><br />Pembaruan KUHAP akan merevolusi peradilan pidana dengan mengurangi backlog kasus (saat ini >100.000 perkara tahunan) melalui digitalisasi upaya hukum. Menurut Hamzah, ini selaras dengan tujuan hukum pidana sebagai alat restoratif, bukan retributif semata. Namun, implikasi negatif potensial termasuk peningkatan beban Mahkamah Agung jika PK tidak dibatasi. Di Surabaya, sebagai pusat peradilan khusus, penulis merekomendasikan pilot project e-court untuk upaya hukum, guna memastikan transisi mulus pada 2026 .<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Kesimpulan</span></b><br />Safri, SH., MH yang telah menulis 8 judul buku dan Nara Sumber diberbagai Seminar/temu ilmiah mengatakan, upaya hukum pidana dalam KUHAP lama telah memberikan fondasi keadilan, tetapi RUU KUHAP 2025 menawarkan perbaikan signifikan melalui penguatan HAM, restoratif justice, dan adaptasi teknologi. Mengintegrasikan pandangan Andi Hamzah, pembaruan ini harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Sebagai praktisi, penulis menekankan urgensi sosialisasi untuk penegak hukum, agar KUHAP baru benar-benar menyongsong era hukum pidana nasional yang berkeadilan. Rekomendasi: DPR segera sahkan RUU dengan masukan stakeholder untuk menghindari polemik.<br /><span style="font-size: medium;"><br /><b>Daftar Pustaka:</b></span><ol><li>Hukum Acara Pidana. Sinar (Andi Hamzah - 2008). </li><li>Silent Court - (Safri, SH., MH)</li><li>Judicial Activism,</li><li>Keyakinan Hakim (Sebuah telaah filsafat Hkm), - (Safri, SH., MH) <br /></li><li>Mahkamah: Dari keadilan normatif menuju keadilan substantif, - (Safri, SH., MH)</li><li>Catatan Seorg Hakim - (Safri, SH., MH)</li><li>In the name of law. - (Safri, SH., MH)</li><li>Refleksi Seorg Hakim. - (Safri, SH., MH)</li><li>Kamus Hukum Para Hakim - (Safri, SH., MH)</li><li>1Sumber Web: marinews. mahkamahagung.go.id</li></ol></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

Surabaya, 4 November 2025 - BERITA KORUPSI .CO - Artikel ini menganalisis upaya hukum dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang ...

»

Ketika Integritas Diperjualbelikan: Potret Buram Pemberantasan Korupsi di Indonesia

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4VbzxPFhGX7nrT50J3LKj_G00etsJsp-OpptvYE5BH4ZDPf_Sg2dOQpKuiXIa_lOihw0FDkoTuJL-xLY_xSJeSh9mT180aVRQHw8PoWaMYinvqpN5mhjfGp9JLdxYT3Fh3B1Jb353sdoTMcZcCDb8FY_tP-PjdPMaa-cN6hw4OeVmShc85cZnZjJf8pc/s800/Kantor-KPK.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="800" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4VbzxPFhGX7nrT50J3LKj_G00etsJsp-OpptvYE5BH4ZDPf_Sg2dOQpKuiXIa_lOihw0FDkoTuJL-xLY_xSJeSh9mT180aVRQHw8PoWaMYinvqpN5mhjfGp9JLdxYT3Fh3B1Jb353sdoTMcZcCDb8FY_tP-PjdPMaa-cN6hw4OeVmShc85cZnZjJf8pc/w370-h254/Kantor-KPK.jpg" width="370" /></a></div><span style="font-size: x-small;">Ditulis oleh Jentar. S - <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">  - Sabtu, 25 Oktober 2025</span>  <span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><b>__</b><b>____________________________      </b></span><br />Di negeri yang terus bicara tentang pembangunan dan kemajuan, Korupsi justru menjelma menjadi cermin retak dari moral bangsa. Setiap tahun, kasus baru muncul, wajah-wajah baru terseret, dan angka kerugian negara kembali mencengangkan. Seolah integritas telah menjadi barang langka — atau lebih tepatnya, komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar kekuasaan.<br /><br />Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berdiri sebagai simbol harapan, taringnya kerap tumpul di hadapan kepentingan politik. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 yang hanya mencapai 37 dari 100, menandakan bahwa penyakit lama ini belum juga menemukan obat mujarabnya. Transparansi hanyalah kata, bukan komitmen; dan hukum, sering kali berhenti di ruang sidang, bukan di nurani mereka yang berkuasa.<br /><br />Praktik gratifikasi, suap, dan penyalahgunaan jabatan kini tak lagi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ia berjalan di ruang terang, di tengah publik yang semakin terbiasa melihat pejabat digiring ke pengadilan tanpa lagi terkejut. Yang lebih menakutkan bukan hanya pelaku korupsi, tapi masyarakat yang mulai menganggapnya sebagai hal lumrah — kebusukan yang diterima sebagai bagian dari sistem.<br /><br />Sebagaimana aku tulis dalam banyak liputan sebelumnya, korupsi di negeri ini bukan sekadar pelanggaran hukum; ia adalah pengkhianatan terhadap masa depan rakyat. Ia merampas hak orang miskin, menggerogoti kepercayaan publik, dan menodai cita-cita kemerdekaan yang seharusnya menyejahterakan seluruh bangsa.<br /><br /><i>“Korupsi bukan sekadar tindak pidana, tapi tanda bahwa nurani kita sedang sekarat.” - </i>Jentar. S<br /><br />Pemberantasan korupsi di Indonesia kini membutuhkan lebih dari sekadar lembaga dan regulasi. Ia memerlukan keberanian — keberanian untuk berkata tidak pada kompromi, menolak godaan jabatan, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Karena tanpa integritas, bangsa ini hanya akan terus berjalan dalam lingkaran busuk yang sama, dengan nama-nama baru dan modus yang sedikit berbeda.<br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"> _____________________________________</span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Redaksi <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b> berkomitmen untuk terus mengawal transparansi publik, memperjuangkan integritas, dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Mengungap Fata , Menegakkan Integritas." <br /></div>

News Opini Tipikor Ketika Integritas Diperjualbelikan: Potret Buram Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Ditulis oleh Jentar. S - BERITA KORUPSI .CO   - Sabtu, 25 Oktober 2025     __ ____________________________      Di negeri yang terus bicara ...

»

Gubernur LSM Lira Samsudin, SH : Persiapan Acara Rakernas dan Ualang Tahun Lira Ke-20 Telah Rampung

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><b> </b></span></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihnegLzJi2pL6RWYLJOR2j4n-GlCLml1P8LTd5O8-J1WA9ZgDVeYUNVo8BF6UzXyDnA0G2y5h6DI5pUp2P6xAZJybNNniINtDMdO2-WPKEa269yE_wdtLFD6hbnvtVox_md2MuR3wa9XyaznywFEXWwRU3Q-CBX6K5Cv6leRk3PyMviSUyMINQ69NaFug/s1052/IMG-20250611-WA0050(1).jpg" imageanchor="1" style="font-size: x-large; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="677" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihnegLzJi2pL6RWYLJOR2j4n-GlCLml1P8LTd5O8-J1WA9ZgDVeYUNVo8BF6UzXyDnA0G2y5h6DI5pUp2P6xAZJybNNniINtDMdO2-WPKEa269yE_wdtLFD6hbnvtVox_md2MuR3wa9XyaznywFEXWwRU3Q-CBX6K5Cv6leRk3PyMviSUyMINQ69NaFug/w412-h640/IMG-20250611-WA0050(1).jpg" width="412" /></a></div><h3><span style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><b>Ketua Panitia Yang Juga Gubernur LSM Lira Samsudin, SH :</b> "Salah satu agenda dalam Rakernas adalah Diskusi Publik dengan Tema "Mampukah Indonesia Memberantas Korupsi?".</span></span></h3></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span> -</div><div style="text-align: justify;">Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) dan perayaan ulang tahunnya yang ke-20 yang akan berlangsung selama tiga hari sejak Rabu - Jum'at tanggal 18 - 20 Juni 2025 di Whiz Hotel Borobudur Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, panitia terus berupaya memastikan segala persiapan berjalan dengan lancar dan semuanya telah rampung. Hal itu disampaikan Samsudin, SH selaku Ketua Panitia  yang juga Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Jumat, 13 Juni 2025</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Samsudin menjelaskan, persiapan Rakernas LSM Lira  dan ulang tahun yang ke-20 telah rampung karena semua hal yang diperlukan untuk pelaksanaan Rakernas telah selesai disiapkan, mulai dari lokasi, fasilitas, hingga agenda kegiatan berkat kerjasama Panitia yang terdiri dari DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yaitu Bupati Walikota Lira dan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah)</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Ini menunjukkan bahwa semua panitia saling bekerjasama dalam segal hal untuk  menyelesaikan  persiapan Rakernas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal," ujar Samsudin </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Samsudin selaku Ketua Panitia yang juga Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur menambahkan, <span style="color: #001c31;">Persiapan Rakernas </span>yaitu tempat dan <span style="color: #001c31;">Lokasi, fasilitfas, logistik dan agenda </span>kegiatan yang salah satunya adalah Diskusi Publik </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Salah satunkegiatan penting dalam acara Rakernas ini adalah Diskusi Publik dengan Tema "Mampukah Indonesia Memberantas Korupsi?" dengan pembicara salah seorang pakar hukum pidana dari Ubhara Surabaya kemudian Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ungkapnya. (Jen)</p>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Gubernur LSM Lira Samsudin, SH : Persiapan Acara Rakernas dan Ualang Tahun Lira Ke-20 Telah Rampung

  Ketua Panitia Yang Juga Gubernur LSM Lira Samsudin, SH :  "Salah satu agenda dalam Rakernas adalah Diskusi Publik dengan Tema "M...

»

Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/s750/IMG_8503.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="750" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/w640-h480/IMG_8503.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publik, Program Kebijakan Publik, dan Proses Pengambilan Keputusan Publik, Serta Alasan Pengambilan Suatu Keputusan Publik. Tapi faktanya, mudahkah masyarakat mendapatkannya?”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden RI mengeluarkan salah satu Undang-Undang (UU) Tentang Keterbukaan Informasi Pubik, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang salah satu tujuannya adalah “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik<br /><br />Namun pertanyaannya adalah, mudahkah masyarakat memperoleh informasi publik dari penguasa dalam hal ini pemerintah walaupun yang diminta masyarakat itu adalah adminitrasi tentang pengadaan suatu kegiatan dan bukan tentang rahasia negara ? Atau sebaliknya? Lalu bagaimana denga salah satu tujuan dari dibentuknya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ? <i>Apakah Ibarat uangkapan, mudah mengucapkan tapi sulit melaksanakan ?</i><br /><br /><i>Padahal, dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (1) berbunyi : Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>                Undang ini<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>ayat (2) berbunyi : Setiap Orang berhak:<br />       a.  melihat dan mengetahui Informasi Publik;<br />       b.  menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;<br />       c.  mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang</i></div><div style="text-align: justify;"><i>            ini; dan/atau<br />       d.  menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Ayat (3) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik</i></div><div style="text-align: justify;"><i>             disertai alasan permintaan tersebut.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Ayat (4) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>              apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>              ketentuan Undang-Undang ini.</i><br /><br />Nah, akibat informasi inilah, timbul sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan ICW mendesak Komisi Informasi Pusat menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian. Hal ini seperti yang disapaikan ICW dalam Siaran Persnya yang diterima beritakorupsi.co, Kamis, 16 Januari 2025<br /><br />Dalam siaran Persnya dijelaskan, proses sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum kunjung menemui titik terang. Sebab, selama proses memperoleh informasi pengadaan gas air mata, sejak dari tahap permohonan informasi hingga memasuki proses ajudikasi, Polri terus bersikeras untuk membuka kontrak pengadaan sebagaimana yang dimintakan oleh ICW. <br /><br />Sebagai informasi, ICW meminta 25 dokumen pengadaan atas 10 paket pengadaan gas air mata yang dilakukan oleh Polri pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (9) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, beberapa diantaranya yakni yang Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga, dan dokumen kontrak. <br /><br />Polri kerap berdalih bahwa informasi yang ICW mintakan, jika dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, jika dicermati lebih lanjut, daftar dokumen sebagaimana diuraikan di atas, hanya sebatas dokumen administratif proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Polri, bukan berisikan informasi mengenai strategi, intelijen, operasi dan teknik. <br /><br />Sehingga, bagi ICW, alasan menolak untuk membuka informasi melalui dokumen uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di internal Polri jelas mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. <br /><br />Terlebih, sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, bahwa suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus dilandaskan pada kepentingan publik. Pertanyaan reflektifnya, kepentingan publik seperti apa yang dijadikan dasar bagi Polri untuk menutup informasi mengenai pembelian gas air mata? <br /><br />Pertanyaan tersebut hingga saat ini belum mampu dijelaskan oleh Polri, sehingga menimbulkan insinuasi di tengah masyarakat, bahwa ada potensi kecurangan dalam proses pengadaan yang sedang berusaha untuk ditutupi. <br /><br />Sebaliknya, bagi ICW, proses permohonan hingga sengketa informasi ini menjadi sangat krusial dan harus dipandang sebagai bentuk partisipasi publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di instansi kepolisian. Sebab, selain menepis adanya dugaan penyalahgunaan anggaran, dokumen pengadaan gas air mata penting untuk disampaikan kepada publik guna memastikan akuntabilitas dari kebijakan Polri ketika membeli peralatan untuk pengamanan massa, termasuk diantaranya gas air mata. <br /><br />Apalagi dalam praktiknya selama ini, penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian seringkali tidak sesuai dengan prosedur pengamanan aksi massa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Kepolisian. <br /><br />Ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut kemudian mengakibatkan sejumlah insiden yang sangat serius, salah satunya, saat aparat kepolisian dengan brutal menembakkan gas air mata ke tribun penonton sepak bola di Kanjuruhan, Malang, pada Oktober 2022 lalu. Akibatnya, 135 orang tewas, serta 1.363 orang lainnya mengalami luka-luka. <br /><br />Selain itu, berdasarkan catatan ICW dan Trend Asia, sepanjang tahun 2015-2022 terdapat setidaknya 144 kejadian penembakan gas air mata yang dilakukan oleh kepolisian ketika melakukan pengamanan terhadap aksi massa. Kondisi inilah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar oleh Polri sebagai wujud dari kepentingan publik yang harus dipertimbangan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara yang mereka kelola. <br /><br />Berdasarkan uraian di atas, maka ICW mendesak agar:<br />1.    Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat menerima permohonan dan memerintahkan agar Polri segera membuka dokumen pengadaan gas air mata sebagaimana dimohonkan oleh ICW;<br />2.    Kapolri mencabut hasil uji konsekuensi atas informasi publik yang mencantumkan bahwa dokumen pengadaan untuk seluruh alat pengamanan aksi massa merupakan informasi yang dikecualikan<br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />Editor : Jentar S <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin H...

»

Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/s600/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/w640-h640/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b></div><div style="text-align: justify;"><i>“Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita lihat dari masyarakat Indonesia yang berteriak “berantas Korupsi” tetapi ada juga yang justru melindungi mereka yang menggrogoti harta kekayaan Ibu Pertiwi. </i><br /><br />Hal ini pula yang terjadi ketika seorang ahli, yaitu Porf Bambang Hero dari  Institut  Pertanian Bogor (IPB) memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai  dengan 2022 yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp300 triliun justru dianggap memberikan keterangan palsu dalam persidangan yang berbuntut dilaporkannya Porf Bambang Hero ke pihak Kepolisian. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Siaran Pers-nya yang dikirimkan ke beritakorupsi.co, Selasa, 14 Januari 2025<br /><br />Dalam Siaran Persnya dijelaskan, pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6,5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah, muncul intimidasi kepada ahli perkara tersebut. Dalam putusan Harvey Moeis terungkap adanya kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat aktivitas PT Timah Tbk dan 5 perusahaan lainnya. Nilai tersebut muncul dari penghitungan kerugian negara di sektor lingkungan yang dilakukan oleh ahli bernama Prof. Bambang Hero.<br /><br />Bambang Hero dilaporkan oleh Kantor Hukum Andi Kusuma Law Firm yang mengaku sebagai perwakilan elemen masyarakat Bangka Belitung ke Polda Bangka Belitung. Bambang Hero dituduh memberikan keterangan palsu dengan melakukan perhitungan kerugian lingkungan yang tidak sesuai. <br /><br />Pelaporan kepada Bambang Hero patut dilihat sebagai upaya judicial harassment atau intimidasi melalui jalur hukum. Serangan dan intimidasi rentan muncul terhadap ahli yang memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi. Ironisnya, pelaporan ini bukan merupakan upaya kriminalisasi pertama yang dihadapi Bambang Hero. Pada 2018, Bambang Hero pernah digugat secara perdata bersama dengan Basuki Wasis saat keduanya menjadi ahli dalam perkara korupsi. Mereka digugat oleh terdakwa kasus korupsi pengeluaran izin pertambangan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sultra Nur Alam.<br /><br />Keterangan Ahli di Muka Persidangan<br />Keterangan ahli yang diberikan di muka persidangan, sebagaimana dilakukan oleh Bambang Hero, merupakan aktivitas akademik yang dilindungi hukum. Hal yang disampaikan ahli merupakan bagian tak terpisahkan dari kemampuan atau karya akademis, baik berupa penelitian, pengajaran, dan publikasi yang telah dilahirkan sebagai kewajiban yang dipenuhi oleh seorang akademisi. Karya-karya akademis dapat menjadi pertimbangan hakim untuk dihadirkan dalam persidangan, sebelum disumpah.<br /><br />Keterangan ahli yang diberikan Bambang Hero di muka persidangan  a   merupakan   hasil   pemikiran   yang didasarkan  metode  ilmiah  yang  telah  ia yakini. Dalam proses persidangan, tentunya hakim, pengacara, atau jaksa dalam kasus pidana memiliki hak untuk menguji keahlian saksi ahli. Para pihak juga dapat menghadirkan ahli lain untuk menyandingkan, menguji argumen lainnya, bilamana dinilai keterangan ahli terkait tidak memuaskan atau dianggap tidak tepat. Sehingga, bilamana keterangan Bambang Hero dianggap tidak tepat, keliru, atau bahkan mengandung unsur kebohongan, maka forum yang secara hukum disediakan adalah mengundang ahli lain untuk mengujinya di pengadilan untuk kemudian disimpulkan para pihak, termasuk hakim dalam mengambil putusan.<br /><br />Sebagai aktivitas akademik, yang mana pemikirannya atas dasar metode ilmiah, maka untuk menguji keterangan ahli harus dikembalikan pada komunitas para ahli terkait, baik melalui institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan ataupun melalui asosiasi akademik yang memungkinkan mengujinya atas dasar keahlian. Hal inilah yang  disebut  MEKANISME  MENGUJI  DENGAN  KEAHLIAN  TERKAIT,  atau PEER REVIEW MECHANISM dalam menguji nalar atau argumen, metode, maupun hasil  dari  suatu  pemikiran/penelitian   akademis.  Pihak  yang dapat  menentukan apakah keterangan ahli tersebut tidak tepat, keliru, berbeda atau bahkan mengandung unsur kebohongan, hanyalah peer review mechanism.<br /><br />Bahwa Prof. bambang Hero hadir dan memberikan keterangan ahli dalam persidangan merupakan bagian dari kebebasan akademik sekaligus otonomi keilmuan, yang menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi ketiga, yakni Pengabdian Masyarakat. Pasal 47 UU Dikti, ayat  (1):  “Pengabdian  kepada  Masyarakat  merupakan  kegiatan  Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sedangkan ayat (2) “Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau  otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.”<br /><br />Berdasarkan sejumlah ketentuan di atas, pelaporan kepada Prof. Bambang Hero tidak layak ditindaklanjuti. Karena, kehadirannya serta pemberian keterangan ahli di muka persidangan merupakan bagian dari Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan yang menjadi amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara hukum, apa yang dilakukannya dilindungi dan difasilitasi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sehingga, bila pelapor keberatan atas keterangan ahli Prof Bambang Hero, seharusnya keberatan  itu  diajukan  melalui  institusi Porf Bambang Hero, yakni  Institut  Pertanian Bogor (IPB), BUKAN melalui laporan kepolisian pemidanaan atau langkah hukum lain yang bukan bagian/proses dari menguji pertanggungjawaban akademik seorang akademisi.<br /><br />Proses hukum yang sedang berlangsung, apalagi  menghukum  keterangan  ahli  yang  disampaikan  akademisi  justru merendahkan posisi universitas untuk ikut andil dalam mengembangkan upaya melindungi  ilmu  pengetahuan.  Universitas  itu  sendiri,  sebagai  bastion  libertatis, benteng kebebasan!<br /><br />Oleh karenanya bila kasus yang menimpa Prof Bambang Hero tersebut tetap diproses  hukum dan dinyatakan bersalah atas keterangan ahlinya atau hasil risetnya, jelas  penggunaan hukum negara terlalu  jauh  masuk  ke  dalam  profesionalitas  dan  standar  etika komunitas akademik. Kasus itu harusnya diselesaikan melalui forum akademik itu sendiri.<br /><br />Kriminalisasi Bambang Hero = Pelanggaran Perlindungan Pejuang Lingkungan<br /><br />Pelaporan terhadap Bambang Hero juga patut diduga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 10 tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (PermenLHK 10/2024). Dalam hal ini, akademisi dan atas pendapatnya melakukan penghitungan kerugian kerusakan lingkungan masuk sebagai subjek yang dilindungi aturan tersebut. Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.<br /><br />Dalam aturan lainnya juga dijelaskan bahwa menghitung kerugian kerusakan lingkungan perlu berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup (Permen LHK 7/2014). Merujuk pada Pasal 4, perhitungan kerugian lingkungan hidup dapat dilakukan oleh ahli bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup. Aturan tersebut juga memberi pedoman penghitungan kerugian lingkungan dengan membagi kerugian lingkungan dalam kawasan hutan dengan luar kawasan hutan.<br /><br />Aduan yang disampaikan oleh pihak pelapor kepada kepolisian mengenai Bambang Hero tidak memiliki dasar dalam melakukan penghitungan kerugian negara merupakan kekeliruan. Penghitungan kerugian tersebut pun sudah diakomodasi oleh pihak BPKP sebagai bagian dari valuasi terhadap kerugian keuangan negara sekitar Rp300 triliun. Kami meyakini bahwa proses perhitungan yang dilakukan BPKP telah didasarkan pada prinsip due proportional care, yang mana perhitungan ini kemudian telah diakui oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini.<br /><br />Selain itu, kejadian yang dialami oleh Bambang Hero merupakan upaya intimidasi kepada pihak yang terlibat dalam upaya melawan pelaku perusak lingkungan. Berdasarkan data ICW dari 2015-2024, terdapat 50 kasus intimidasi terhadap 123 pegiat antikorupsi, 20 kasus di antaranya adalah upaya judicial harassment.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Untuk itu Koalisi Perlindungan Pejuang Lingkungan mendesak agar:</b></span><ol><li>Pemerintah mengevaluasi implementasi aturan perlindungan pejuang lingkungan;</li><li>Kejaksaan memberikan upaya perlindungan kepada Prof. Bambang Hero agar kejadian ini tidak berulang;</li><li>Polda Bangka Belitung tidak melanjutkan proses hukum terhadap Prof. Bambang Hero dan Kepolisian RI menghentikan upaya kriminalisasi yang serupa di kemudian hari.</li></ol><span style="font-size: medium;"><b>List Lembaga dan Akademisi<br />Lembaga :</b></span><br />1.    Indonesia Corruption Watch<br />2.    Jikalahari<br />3.    Greenpeace Indonesia<br />4.    PIL-Net Indonesia<br />5.    Senarai<br />6.    Yayasan Lembaga Konsumen Malang<br />7.    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)<br />8.    SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi ) Universitas Mulawarman<br />9.    Fitra Provinsi Riau<br />10.    Kabut Riau <br />11.    Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia<br />12.    Transformasi untuk Keadilan Indonesia<br />13.    Auriga Nusantara<br />14.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)<br />15.    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)<br />16.    Bunga Bangsa<br />17.    Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM<br />18.    Yayasan Tifa<br />19.    Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)<br />20.    Perkumpulan HuMa Indonesia<br />21.    Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI)<br />22.    Yayasan LBH Indonesia  (YLBHI)<br />23.    Sawit Watch<br />24.    Transparency International Indonesia<br />25.    Thamrin School of Climate and Sustainability.<br />26.    WALHI Riau<br />27.    Forum Taman Baca Masyarakat Kota Pekanbaru<br />28.    Lembaga Terranusa Indonesia<br />29.    Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua [AMPTPI]<br />30.    MADANI Berkelanjutan<br />31.    Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Indonesia (YAPPIKA)<br />32.    Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT)<br />33.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) <br />34.    Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas<br />35.    WALHI Kalimantan Tengah<br />36.    POKJA 30<br />37.    FIAN Indonesia<br />38.    Yayasan Amerta Air Indonesia (YAAI)<br />39.    Pantau Gambut <br />40.    Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)<br />41.    LBH Jakarta<br />42.    Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)<br />43.    Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)<br />44.    Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)<br />45.    Kobar Obor Peduli Indonesia (KOPI)<br />46.    Lembaga swadaya Masyarakat  Peduli Lingkungan<br />47.    YASMIB Sulawesi<br />48.    Satya Bumi<br />49.    KP2KKN Jawa Tengah<br />50.    Anti Corruption Committee Sulawesi<br />51.    Puskaha Indonesia<br />52.    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Krisnayana<br />53.    Perkumpulan Creata<br />54.    Lokataru Foundation<br />55.    Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)<br />56.    Pusaka Bentala Rakyat<br />57.    Yayasan Cahaya Guru <br />58.    Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)<br />59.    Trend Asia<br />60.    IMPARSIAL<br />61.    Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL)<br />62.    Yayasan Kurawal<br />63.    Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)<br />64.    Rumah Baca Komunitas<br />65.    Yayasan Saung Alam Indonesia (SANDI)<br />66.    SAFEnet<br />67.    Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)<br />68.    Yayasan Satu Keadilan (YSK)<br />69.    Kemitraan<br />70.    IM57+ Institute <br />71.    Sajogyo Institute<br />72.    Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia<br />73.    Rumah Baca Aksara<br />74.    Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)<br />75.    Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Akademisi</b></span></div><div style="text-align: justify;"> 1.    Lidia Tarigan (Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang)<br />2.    Iman Prihandono (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga)<br />3.    Tutik Rachmawati (Ketua Pusat Studi Center for Public Policy & Management Studies Universitas </div><div style="text-align: justify;">       Parahyangan)<br />4.    Muh. Ichwan Kadir (Dosen Prodi Kehutanan, Universitas Islam Makassar)<br />5.    ⁠Andi Gunawanpratama (Program Menejer, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat)<br />6.    Herdiansyah Hamzah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) <br />7.    Totok Dwi Diantoro (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) <br />8.    Orin Gusta Andini (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)<br />9.    Dian Noeswantari (Pengembang Pendidikan HAM Pusat Studi HAM Universitas Surabaya)<br />10.   W. Riawan Tjandra (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)<br />11.    Ahmad Sofian (Dosen dan Ahli Hukum Pidana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Pidana dan Kriminologi) <br />12.    Hayu S. Prabowo (Dosen Business Law and ethic, Indonesia Banking School)<br />13.    M, Shohibuddin (Dosen Fakultas Ekologi Manusia, IPB)<br />14.    Mia Siscawati (Dosen Prodi S2 Kajian Gender SKSG UI)<br />15.    Imam Koeswahyono (Kompartemen Hukum Agraria & Sumberdaya Alam Fakultas Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Universitas Brawijaya)<br />16.    Yance Arizona (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada/UGM)<br />17.    Herlambang P. Wiratraman (FH UGM) <br />18.    Sulistyowati Irianto (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)<br />19.    Zainal Arifin Mochtar (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) <br />20.    Gandjar Laksmana Bondan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) <br />21.    Sulaiman Tripa (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)<br />22.    Bivitri Susanti (Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)<br />23.    Charles Simabura (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />24.    Su Delyarahmi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />25.    Prima Widya Putri (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />26.    Muhammad Ichsan Kabullah (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas)<br />27.    Beni Kurnia Illahi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu)<br />28.    Ari Wirya Dinata (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu)<br />29.    Muhammad Ikhsan Alia (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />30.    Airlangga Pribadi Kusman (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga)<br />31.    Ucu Martanto (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga)<br />32.    Shidarta, Pengajar hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta<br />33.    Aan Eko Widiarto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)<br />34.    Manneke Budiman (Universitas Indonesia)<br />35.    Widati Wulandari (Pengajar Hukum Universitas Padjadjaran) <br />36.    Darius Mauritsius (Pengajar dan Koordinator Pusat Legislative Drafting dan Antikorupsi,  </div><div style="text-align: justify;">         Universitas Nusa Cendana)<br />37.    David Efendi (Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)<br />38.    Aura Akhman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)<br />39.    Mukhtar (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur)<br />40.    Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran)<br />41.    Herlina Agustin (Dosen Fakultas ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran)<br />42.    Trisno Sakti Herwanto (Dosen Administrasi Publik Universitas Parahyangan)<br />43.    RN Bayu Aji (Pengajar Fisipol Unesa)<br />44.    Akhmad Ryan Pratama (Pengajar Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember)<br />45.    Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba (Dosen HTN Unesa)<br />46.    Wiwik Afifah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)<br />47.    Wanodyo Sulistyani (Ketua Laboratorium Klinis Hukum FH UNPAD)<br />48.    Asfinawati (Wakil Ketua Jentera Bidang Pengabdian Masyarakat dan Plt. Ketua Bidang Studi </div><div style="text-align: justify;">         Hukum Pidana Jentera)<br />49.    Roganda Situmorang (Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana)<br />50.    Amalia Zuhra (Dosen Hukum Internasional Universitas Trisakti)<br />51.    Ari Wibowo (Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia)</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b>Pegiat HAM, Lingkungan Hidup, dan Anti Korupsi </b></span><br />1.    Henrek Lokra<br />2.    Pdt. Jimmy M.I. Sormin<br />3.    Fernando Simanjuntak<br />4.    Ambrosius Mulait.<br />5.    Pdt. Gomar Gultom<br />6.    Retha Andoea<br />7.    Yayum Kumai<br />8.    Judianto Simanjuntak <br />9.    Abraham Samad (Pimpinan KPK 2011-2015) <br />10.    Mochammad Jasin (Pimpinan KPK 2007-2011)<br />11.    Saut Situmorang (Pimpinan KPK 2015-2019) <br />12.    Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK 2011-2015) <br />13.    Siswadi<br />14.    Delphi Masdiana Ujung<br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />Editor : Jentar Sitinjak (Wartawan Madya)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

  BERITA KORUPSI .CO –  “Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita...

»

Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/w640-h356/9.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Apriady Eliwitopo. S, SH :</u></b> <i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesai, bisa mengancam keselamatan jiwa wartawan, dan ini menjadi kewajiban PN untuk menjaga keamanan terutama aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.</i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Biro Hukum BERITAORUPSI dalam waktu dekat ini akan membuat laporan ke Polda Jawa Timur terkait Intimidasi dan ancaman yang dialami oleh Wartawan beritakorupsi.co pada Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di depan pintu ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan raya Juanda Sidoarjo dari “JY” yaitu salah seorang dari puluhan yang datang dari Kabupaten Probolinggo sebagai pendukung Terdakwa kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU Hasana Aminuddin mantan Bupati Probolinggo, anggota DPRD RI, terkait wawancara wartawan dengan Terdakwa maupun dengan JPU KPK. Hal itu dikatan Apri, salah seorang dari Tim Biro Hukum, Minggu, 4 Agustus 2024<br /><br />Apri mempertanyakan kapasitas JY yang keberatan hingga melaakukan intimidasi dan pengancaman atas wawancara Wartawan beritakorupsi.co dengan Terdakwa Hasan Aminuddin pada Kamis, 4 Juli 2024 yang menanyakan apa yang dialami oleh wartawan beritakorupsi.co yaitu penghadangan yang dilakukan oleh puluhan pendukung Terdakwa di depan pintu pagar masuk gedung Pengadilan Tipikor pada tanggal 13 Juni 2024, dan wawancara dengan JPU KPK pada Kamis, 26 Juli 2024<br /><br /><i>“Siapa JY ini apa kapasitasnya karena Terdakwa itu bukan orang tuanya tetapi dia hanya sebagai pendukung yang sengaja datang dari Probolinggo ke Pengadilan Tipikor. Lalu apa kewenangan mereka melarang orang masuk ke Pengadilan. Apakah mereka dibayar oleh Ketua PN atau Mahkamah Agung. Atau dia suruhan seseorang untuk melakukan intimidasi dan pengancaman,”</i> ucap Apri<br /><br />Apri mengatakan, perbuatan JY yang melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap wartwan saat menjalankan tugasnya jurnalistik, maka hal itu sangat menciderai Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan ancaman pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”<br /><br /><i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesaai, bisa mengancam keselamatan wartawan dan ini menjadi kewajiban aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti,”</i> tegas Apri, Minggu, 4 Agustus 2024.  (Jnt) <br /></div>

News Opini Pendidikan Pidana Regional Tipikor Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

Apriady Eliwitopo. S, SH : “Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum s...

»