Tiga Wanita di Balik Tiga Skandal Korupsi Besar Jawa Timur: Antara Perantara, Pengelola, dan Misteri Hubungan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBw3_Al_lFerdfBiqj3ga8tURhtbKCOTAl5dMclgZpJLML0epRAcCcObOItjDv9ffYchgEq7ncrEmqE_PWsdvufvl4NTnC5xPJJxQfuJ_e9M_PohJNGWo3_pqOlV_Jq19RQj5wh4Kq3nAqJRlxougMUfVSjCrZ2ZWmiN-C4jJPm3ey7xZchqLwmRBEH8/s1280/IMG_20260627_205946.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="652" data-original-width="1280" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBw3_Al_lFerdfBiqj3ga8tURhtbKCOTAl5dMclgZpJLML0epRAcCcObOItjDv9ffYchgEq7ncrEmqE_PWsdvufvl4NTnC5xPJJxQfuJ_e9M_PohJNGWo3_pqOlV_Jq19RQj5wh4Kq3nAqJRlxougMUfVSjCrZ2ZWmiN-C4jJPm3ey7xZchqLwmRBEH8/w640-h326/IMG_20260627_205946.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi </span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large; text-align: left;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Jawa Timur tak hanya menyimpan kisah keberhasilan pembangunan tetapi sekaligus salah satu Provinsi terkorup di Indonesia, sebab  22 dari 38 Kepala Daerah di Jawa Timur atau 57, 89 Persen terseret skandal perkara Korupsi. Di balik nama-nama besar seperti Maidi (Walikota Madiun), Yunus Mahatma (Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo), dan Kusnadi (Almarhum) selaku Ketua DPRD Jatim, muncul sosok wanita yang memegang peran kunci—menjadi jembatan aliran dana, tempat penyimpanan aset, hingga penjaga rahasia gelap. Siapakah mereka? Apa hubungan mereka yang sebenarnya? Dan bagaimana mereka terjerat dalam pusaran kejahatan uang negara oleh pejabat publik?</span></div><p dir="ltr"> </p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-size: medium;"><b>Pendahuluan: Bayang-Bayang Wanita di Balik Jabatan Tinggi</b></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026, menjadi periode kelam bagi dunia birokrasi dan politik di Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berturut-turut melakukan kegiatan tangkap tangan atau menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan membongkar kasus besar yang melibatkan Walikota/Bupati, Direktur RSUD, hingga Ketua DPRD Provinsi.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Namun, satu hal yang menarik perhatian: dalam setiap perkara tersebut, ada nama wanita yang muncul dan menjadi titik terang sekaligus teka-teki dibalik kegelapan bagi penyidik maupun publik.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mereka bukan sekadar "orang terdekat", melainkan aktor yang bergerak di balik layar- mengatur pertemuan, mencairkan uang, menyimpan aset, atau bahkan menjadi saksi kunci yang membongkar rahasia sekaligus menjadi teka-teki dibalik kegelapan.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Artikel ini mengupas tuntas sosok Rahma Noviarini, Indah Bekti Pertiwi, dan Fujika Senna Oktavia: tiga wanita yang menghubungkan kekuasaan dengan aliran dana ilegal di tiga wilayah berbeda di Jawa Timur.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian I: Rahma Noviarini – Sosok di Balik Kasus OTT Walikota Madiun Maidi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Rahma Noviarini?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari berbagai sumber informasi yang berhasil dihimpun oleh Tim, Rahma Noviarini lahir di Madiun, 5 November 1982, Rahma Noviarini dikenal sebagai figur aktif di dunia olahraga dan organisasi sosial. Ia menjabat sebagai Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Cabang Kota Madiun periode 2025–2029 dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kota Madiun. Namanya semakin melejit bagaikan busur panah setelah KPK melakukan penggeledahan di kediamannya di Jalan Setiaki No. 26, Oro-Oro Ombo, Madiun, pada 27 Januari 2026, beberapa hari setelah KPK meringkus Maidi selaku Walikota Madiun, Thariq Megah Selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV. Sekar Arum pada Selasa, 19 Januari 2026.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungan Rahma Noviarini dengan Maidi Selaku Walikota Madiun?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Diduga, hubungan keduanya erat terjalin melalui jalur organisasi dan kedekatan pribadi. Maidi sendiri hadir saat pelantikan Rahma Noviarini sebagai Ketua PBSI Madiun pada 23 Desember 2025, hanya sebulan sebelum penangkapannya. KPK menyita dua unit kendaraan mewah, Pajero dan Mercy dari tempat yang terkait dengan Rahma Noviarini, yang diduga berasal dari hasil aliran dana yang tidak wajar .</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan status hubungan pribadi di luar kerja sama organisasi antara Rahma Noviarini dengan Maidi delaku Walikota Madiun</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun faktanya, bahwa rumahnya digeledah, asetnya disita, dan ia dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi kunci menunjukkan posisinya sangat orang dekat dengan pusat keputusan Maidi selaku Walikota termasuk dalam hal pengumpulan dana CSR dan gratifikasi.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Timbul pertanyaan, andai saja tidak ada hubungan keduanya, mengapa KPK melakukan penggeledahan dan menyita dua mobil mewah dari kediaman Rahma Noviarini? Andai saja kedua mobil mewah itu adalah hasil pembelian uang pribadinya, mungkinkah KPK akan menyita? Mungkinkah KPK mengetahui sendiri atau karena keterangan Maidi sendiri kepada penyidik KPK sehingga KPK bergerak cepat sebelum terlambat?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Peran Pihak Lain Dalam Kasus Korupsi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya  terungkap, bahwa Maidi kerap menggunakan orang kepercayaan untuk menjalankan instruksi yang menyimpang, menerima atau menampung dana CSR dan pungutan lain dari pengusaha, diantaranya disebut nama Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Madiun</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah termasuk dua mobil mewah yang disita KPK dari kediaman Rahma Noviarini?. Hal ini akan terungkap jelas setelah JPU KPK menghadirkannya sebagai saksi di persidangan</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan KPK juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk Rahma Noviarini dalam pengaturan dana yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun tim sukses, termasuk dugaan biaya perjalanan umroh yang sumber dananya masih misterius .</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kemungkinan dihadirkan sebagai saksi karena ada namanya disebut," ujar salah seorang sumber yang tidak bersedia disebut namanya</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian II: Indah Bekti Pertiwi – Perantara Kunci dalam Kasus Terdakwa </span></b><b><b><span style="font-size: 20px;">Yunus Mahatma</span></b></b><b><span style="font-size: 20px;"> Selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Indah Bekti Pertiwi?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dikenal publik Ponorogo sebagai pengusaha sukses dan selebgram dengan julukan "Crazy Rich Ponorogo", Indah Bekti Pertiwi hidup mewah dan kerap membagikan gaya hidupnya di media sosial sebelum akhirnya namanya terseret dalam kasus dan akun Sosial Media pun dikunci.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungannya dengan Yunus Mahatma?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Indah Bekti Pertiwi dengan Yunus Mahatma, keduanya memiliki kedekatan personal maupun profesional. Ketika Yunus mendengar kabar dirinya akan dicopot dari jabatan Direktur RSUD meski masa tugas belum habis, Indah langsung bergerak cepat mengamankan posisinya, dan menjadi orang yang paling dipercaya untuk menangani urusan sensitif tersebut.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Saat ini, Indah Bekti Pertiwi adalah calon istri Yunus Mahatma setelah Indah Bekti Pertiwi resmi menggugat cerai suami pertamanya pada Desember 2025, setelah OTT KPK pada 7 November 2025.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara hubungan Yunus Mahatma dengan istri "pertamanya", Dian Vivit Pahalaningrum sesuai pengakuannya dipersidangan, sudah lama tidak harmonis, hingga akhirnya Dian resmi menggugat suaminya di PA Madiun pada Februari 2026 karena adanya pihak ketiga.dihati Yunus Mahatma </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 20px;">Peran dalam Kasus Suap dan Pengamanan Jabatan</span></b></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan tangkap tangan KPK tanggal 7 November 2025 di Ponorogo terungkap, Yunus telah menyiapkan uang suap total sekitar Rp1,25 miliar: Rp900 juta untuk Bupati Sugiri Sancoko dan Rp325 juta untuk Sekda Agus Pramono, demi menjaga jabatannya tetap aman.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sinilah peran krusial Indah: ia membantu mencairkan depositonya sebesar Rp500 juta melalui kerja sama dengan pegawai Bank Jatim bernama Endrika, demi dang pujaan. Uang sebesar Rp500 juta tersebut kemudian diserahkan kepada Bupati Sugiri Sancoko melalui adik iparnya, Ninik seorang Kepala Desa di Ponorogo pada tanggal 7 November 2027, selanjut Indah Bekti Pertiwi dan Yunus Mahatma menuju Hotel Merdeka di Madiun sekaligus awal dari KPKemgamankan keduanya</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan uang sebesar Rp500 juta itupun menjadi saksi utaman alis barang bukti setelah diamankan KPK saat akan diserahkan kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo. Meski sempat diamankan, hingga kini Indah belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih diperiksa sebagai saksi di penyidik KPK maupun di persidangan.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menegaskan bagaimana posisi "teman dekat" sering dijadikan tameng untuk memisahkan pelaku utama dari jejak transaksi ilegal—sehingga jika terungkap, pelaku utama bisa mengelak dan menyalahkan pihak ketiga?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian III: Fujika Senna Oktavia – Istri Siri dan Pengelola Dana Korupsi Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Fujika Senna Oktavia?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Perempuan kelahiran 1995 ini dulunya aktif sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mulai bekerja untuk Kusnadi pada 2018, kemudian menikah siri dengannya setahun kemudian saat Kusnadi menjabat Ketua DPRD Jawa Timur. Ia juga tercatat sebagai Bendahara DPC PDIP Lamongan dan hidup bergaya sangat mewah, jauh melampaui penghasilan wajarnya</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungannya dengan Almarhum Kusnadi?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Fujika mengaku sebagai istri siri Kusnadi, bahkan menyebut dirinya sering diberi akses penuh ke keuangan pribadi maupun yang diduga milik kantor. "Saya diberi ATM Pak Kusnadi untuk menarik uang. Sering saya lihat uang Rp1 miliar ada di mobil beliau," ujarnya di persidangan. Ia menjadi orang yang paling dipercaya mengatur aliran dana setelah Kusnadi berhalangan hadir atau berpulang ke Rahmatullah di tengah proses hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Peran dalam Penggelapan Dana Hibah Pokir</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kasus ini menyangkut penyalahgunaan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim periode 2019–2024 senilai total lebih dari Rp8,369 triliun, di mana Kusnadi diduga menerima komisi sekitar Rp32 miliar.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Fujika memegang kendali atas sebagian besar uang tersebut:</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">- Mengelola pengeluaran bulanan yang mencapai Rp250 juta, padahal gaji resmi Kusnadi hanya sekitar Rp50 juta.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Membayar cicilan aset dan gaya hidup hingga Rp1 miliar per bulan.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Menggunakan dana hasil jual beli dana hibah pokir tersebut untuk hadiah ulang tahun, membiayai orang terdekat, hingga keperluan pribadi lain.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">- Membeli beberapa mobil mewah diantaranya, Mercy dan Rubicon, rumah mewah di  Ciputra Surabaya Barat seharga 1 miliar dan beberapa rumah lainnya termasuk puluhan ribu meter tanah di beberapa lokasi dan membeli perhiasan emas. Dalam persidangan terungkap bahwa uang dari hasil jual beli dana hibah pokir milik Kusnadi yang dinikmati Fujika Senna Oktavia adalah sebesar Rp14 miliar lebih belum termasuk harta benda. Sebagian telah disita oleh KPK sebagai barang bukti</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sidang, Fujika mengaku uang itu juga dipakai untuk kepentingan partai, namun KPK belum menemukan bukti resmi pendukung pernyataan itu. Ia kini menjadi saksi kunci sekaligus pihak yang diduga turut menikmati hasil korupsi terbesar dalam sejarah DPRD Jatim.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Persamaan Pola: Mengapa Wanita Sering Menjadi "Jalur Gelap" Korupsi?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari ketiga kasus di atas, terlihat pola yang berulang:</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Posisi Kepercayaan: Baik sebagai kerabat, teman dekat, maupun pasangan, mereka memiliki akses istimewa yang sulit dijangkau pihak luar.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2. Pemisahan Jejak: Pejabat jarang bertransaksi langsung; melibatkan orang terdekat membuat jejak aliran dana lebih rumit dilacak.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3. Penyamaran Status: Seringkali tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat, sehingga pengawasan terhadap aset dan pergerakannya lebih lemah.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">4. Pengelolaan Aset: Menjadi tempat penampungan sementara aset mewah atau dana tunai agar tidak tercatat atas nama pejabat utama.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Catatan Penting: Masih Terus Diselidiki</div><div style="text-align: justify;">Perlu diingat bahwa status hukum ketiga wanita ini berbeda-beda:</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Rahma Noviarini: Saksi, penyitaan aset sedang dikaji, belum tersangka apalagi belum dihadirkan sebagai saksi di persidangan</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Indah Bekti Pertiwi: Saksi perantara, belum ditetapkan tersangka namun sudah dihadirkan sebagai saksi </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">- Fujika Senna Oktavia: Saksi kunci, diduga kuat menikmati hasil korupsi, status hukum masih dikembangkan.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPK terus mendalami keterkaitan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan lain yang belum terungkap ke permukaan.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Beberapa pertanyaan menarik dari ketiga wanita dibalik tiga ekandal Korupsi di Jawa Timur adalah:</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">1.  Khusus Kasus Rahma Noviarini dan  Walikota Madiun Maidi</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">1. Apa sifat hubungan sebenarnya antara Rahma Noviarini dan Maidi? Apakah sekadar rekan organisasi, atau ada ikatan pribadi yang lebih dekat yang selama ini disembunyikan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa penggeledahan dan penyitaan aset mewah dilakukan di kediaman Rahma, bukan di rumah dinas atau tempat tinggal resmi Maidi? Apakah sengaja ditempatkan di sana untuk menghindari jejak?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah Rahma berperan aktif menerima, menyimpan, atau bahkan membagikan uang hasil dana CSR dan gratifikasi? Atau hanya sekadar "tempat penampungan" aset saja?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa Maidi memilih Rahma sebagai orang kepercayaan untuk urusan sensitif, padahal banyak pejabat atau staf dinas yang lebih berwenang di lingkungan Pemkot Madiun atau bahkan keluargnya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Apakah kendaraan mewah yang disita KPK benar-benar milik Rahma, atau hanya diatasnamakan padahal sumber dananya berasal dari aliran dana ilegal?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">2. Khusus Kasus Indah Bekti Pertiwi & Yunus Mahatma Direktur RSUD Ponorogo</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">1. Mengapa Yunus Mahatma mempercayakan urusan suap senilai miliaran rupiah kepada Indah, bukan kepada pejabat dinas atau kerabat dekatnya sendiri?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Indah bertindak sukarela sebagai perantara, atau mendapatkan imbalan tertentu dari uang suap yang disiapkan untuk mengamankan jabatan Yunus?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah gaya hidup mewah yang kerap ditampilkan Indah di media sosial selama ini dibiayai dari hasil transaksi ilegal, atau dari sumber lain yang belum terungkap atau dari suami pertamanya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Apakah keterlibatan Indah hanya terbatas pada kasus ini, atau ada skema lain di lingkungan RSUD Ponorogo yang selama ini ia bantu kelola atau yang belum terungkap?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Mengapa hingga kini Indah belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun perannya sebagai perantara suap sudah terungkap jelas di persidangan?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">3.  Khusus Kasus Fujika Senna Oktavia & Almarhum Ketua DPRD Jatim Kusnadi</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">1. Mengapa Kusnadi mempercayakan akses penuh ke keuangan pribadi maupun dinas kepada Fujika, padahal ia hanya berstatus istri siri dan bukan pejabat berwenang bahkan bukan dari latar belakang keluarga dekat?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Fujika sadar sepenuhnya bahwa dana yang ia kelola, belanjakan, dan nikmati gaya hidup mewahnya berasal dari korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah pernyataan Fujika bahwa uang itu juga digunakan untuk kepentingan partai politik memiliki bukti yang sah, atau hanya alasan untuk meringankan tanggung jawabnya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Apakah ada pihak lain yang juga menerima bagian dari uang korupsi yang dikelola Fujika, namun belum dipanggil atau diusut oleh KPK?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Apakah status Fujika sebagai istri siri sengaja dijadikan alasan agar tidak dicantumkan dalam laporan harta kekayaan, sehingga aliran dana ilegal lebih mudah disembunyikan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">7. Apakah Fujika juga turut menyembunyikan atau memindahkan aset hasil korupsi ke pihak lain setelah Kusnadi meninggal dunia? Dan kapan KPK menetapkannya sebagai tersangka?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penutup: Di Balik Setiap Jabatan, Ada Jaring yang Harus Ditelusuri</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kisah Rahma, Indah, dan Fujika mengingatkan bahwa korupsi tidak pernah berjalan sendirian. Ia adalah sebuah sistem, di mana kekuasaan, kepercayaan, dan kepentingan pribadi saling terkait erat. Menyingkap sosok wanita di balik layar bukan sekadar mencari sensasi, melainkan upaya penting untuk memutus rantai aliran dana ilegal dan memastikan tidak ada satu pun pihak yang terlibat lolos dari hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sampai saat ini, banyak tanda tanya besar yang belum terjawab: Apakah hanya mereka bertiga? Atau masih ada sosok lain yang bergerak lebih rapi di balik skandal-skandal besar di Jawa Timur? Waktu dan proses hukum yang sedang berjalan akan memberikan jawabannya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Artikel ini disusun berdasarkan data persidangan, rilis resmi KPK, dan pemberitaan media terpercaya per Juni 2026. Status hukum dan fakta dapat berubah seiring perkembangan penyidikan.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</p>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Tiga Wanita di Balik Tiga Skandal Korupsi Besar Jawa Timur: Antara Perantara, Pengelola, dan Misteri Hubungan

Foto Ilustrasi  BERITA KORUPSI .CO - Jawa Timur tak hanya menyimpan kisah keberhasilan pembangunan tetapi sekaligus salah satu Provinsi terk...

»

Skandal Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi OTT KPK Di Kota Madiun: Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Thariq Megah Selaku Kadis PUPR

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghWq8BA1U_BJNDi6bFaRHGq1DusJpMBxIZA1h1qTiYtU-hd2X3wKQ_rTkjnJXo33js5OlwMOdP8MFOM7z2WT6gvbUp__Mo8JG0BwhGr_fo54XtCM1vMadRCjLrpw4gBw2ggV8SUIuNFPwjpdihFhvyJ1hlmERYnjThN7zQSfl7gFQAFzKt0sGXM5u2DBg/s1280/IMG20260611143141_01.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghWq8BA1U_BJNDi6bFaRHGq1DusJpMBxIZA1h1qTiYtU-hd2X3wKQ_rTkjnJXo33js5OlwMOdP8MFOM7z2WT6gvbUp__Mo8JG0BwhGr_fo54XtCM1vMadRCjLrpw4gBw2ggV8SUIuNFPwjpdihFhvyJ1hlmERYnjThN7zQSfl7gFQAFzKt0sGXM5u2DBg/w640-h360/IMG20260611143141_01.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Thariq Megah</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi Yang bermula dari tangkap tangan KPK pada 19 Januari 2026; dua Terdakwa lain menerima dakwaan. Seusai Putusan Sela, Persidangan Berlanjut Dengan Pemeriksaan Saksi sebanyak lima orang </span></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada  PN Surabaya, Kamis, 25 Juni 2026, menolak seluruh nota Perlawanan  atau Eksepsi dari oleh terdakwa Thariq Megah Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun dalam perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 19 Januari 2026</div><div style="text-align: justify;"><br />Kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK di Kota Madiun pada tanggal 19 Januari 2026 bukan hanya terdakwa <span style="color: red;">Thariq Megah</span>, melainkan bersama mahkluk dua terdakwa lainnya, yaitu <span style="color: red;">Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd</span> selaku Walikota Madiun periode 2019-2024 dan 2025–2030 dan <span style="color: red;">Rochim Rudianto</span> selaku Direktur CV Sekar Arum</div><div style="text-align: justify;"><br />Namun dalam proses awal persidangan, terdakwa Maidi dan Rochim Rudianto tidak melakukan perlawanan atau Eksepsi karena menerima isi dakwaan JPU KPK. Berbeda dengan terdakwa Thariq Megah</div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara jadwal persidangan untuk Terdakwa Maidi dan Rochim Rudianto adalah pemeriksaan saksi untuk kedua kalinya, dimana KPK telah menghadirkan sebanyak 16 orang saksi</div><div style="text-align: justify;"><br />Persidangan dengan agenda pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Thariq Megah berlangsung di Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 25 Juni 2926) Ketua Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota (Ad Hock) serta Panitera Pengganti. Sementara terdakwa Thariq Megah hadir secara langsung dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya </div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim  menyatakan bahwa perlawanan dari terdakwa Thariq Megah tidak dapat diterima dan menolak seluruhnya. "Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby atas nama terdakwa Thariq Megah ST," ucap Ketua Majelis Hakim </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx96JNw8Gs9MHLWlqG2aGXTEFGCMVlS9wSq_XY-qU5M3P6IyYD9wUdld2qV5p0eR0naEkAWTCSeM-_3hISsGjnrji29RwGcxXI360j4e-H1I7-O4DpFBkOejz8M-Ic6k4dk7V6R5b1XMA5wewZJvo9mRCxUHQc_fH1I-4oDiFYuGyN3NyXADNvlaJebI8/s1280/IMG20260625203834_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx96JNw8Gs9MHLWlqG2aGXTEFGCMVlS9wSq_XY-qU5M3P6IyYD9wUdld2qV5p0eR0naEkAWTCSeM-_3hISsGjnrji29RwGcxXI360j4e-H1I7-O4DpFBkOejz8M-Ic6k4dk7V6R5b1XMA5wewZJvo9mRCxUHQc_fH1I-4oDiFYuGyN3NyXADNvlaJebI8/w640-h360/IMG20260625203834_01.jpg" width="640" /></a></div>Usai pembacaan putusan sela, JPU KPK bersama Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi sebanyak 5 orang yang dihadirkan JPU KPK untuk tiga terdakwa yaitu Maidi dan Rochim Rudianto serta Thariq Megah. Namun dari 5 orang saksi, hanya satu orang saksi yang berhubungan dengan terdakwa Thariq Megah</div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara saksi yang dihadirkan JPU KPK adalah Sumarno selaku Kepala DPMPTSP Kota Madiun; , Afandi selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas LH Kota Madiun ;, Agus Tri Tjahjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang sekarang menjabat Sekretaris Dinas PUPR Kota Madiun;, Mas Kahono Pekik Hari Prasetiyo selaku Kabid Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapelitbangda Kota Madiun yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Disbudparpora Kota Madiun. Dan terakhir adalah  Muhammad Ali Fauzi, Ketua REI Kota Madiun. yang juga berprofesi sebagai Notaris, mantan KPU dan Mantan Tim Sukses Maidi pada Pilkada Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br />Dari keterangan saksi sebanyak 16 dari dua kali Persidangan (18 dan 25 Juni 2026), tak seorangpun yang memberatkan atau menyebut bahwa terdakwa Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum menerima atau memaksa pihak lain untuk memberikan dana yang disebut CSR (Corporate Social Responsibility) untuk pekerjaan TPA Winongo Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br />Menurut terdakwa, Ia terlebih dahulu menggunakan uang pribadinya untuk mengerjakan proyek sebesar Rp6,7 Miliar, namun hingga terjadi kasus ini, terdakwa belum menerima pelunasan sebesar Rp1,6 miliar. (*)</div>

Korupsi News Opini Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi OTT KPK Di Kota Madiun: Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Thariq Megah Selaku Kadis PUPR

Terdakwa Thariq Megah Perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi Yang bermula dari tangkap tangan KPK pada 19 Januari 2026; dua Terdakwa lain...

»

EDITORIAL: Triliunan Rupiah Raib, Rakyat Ditipu! Dana Pokir DPRD Jatim & Magetan Bukan Aspirasi, Tapi Rampok Berjamaah

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivjQZy25RKa4rMOWH1A0qg9fxDrcOZa_vgLEqX8gOtmwk8cqrkxvIu1zJxLga4NRmn5vG5thodzExooLnh51S3NVYs3mDYwhDcvVZyfHAXVryQMXy6FrFAHZIpo5RcVf6DzNcEI32FG87kh985ULpoQvCiS9WJdr_4pJuYu7Ta_dOiWt0ONQDZJ5Obsbc/s1328/e2033ade33a740339819c84d1a395285.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1328" data-original-width="1328" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivjQZy25RKa4rMOWH1A0qg9fxDrcOZa_vgLEqX8gOtmwk8cqrkxvIu1zJxLga4NRmn5vG5thodzExooLnh51S3NVYs3mDYwhDcvVZyfHAXVryQMXy6FrFAHZIpo5RcVf6DzNcEI32FG87kh985ULpoQvCiS9WJdr_4pJuYu7Ta_dOiWt0ONQDZJ5Obsbc/w640-h640/e2033ade33a740339819c84d1a395285.png" width="640" /></a><br /><b><span style="font-size: medium;">EDITORIAL: Triliunan Rupiah Raib, Rakyat Ditipu! Dana Pokir DPRD Jatim & Magetan Bukan Aspirasi, Tapi Rampok Berjamaah.</span> </b>Oleh: Redaksi BERITAKORUPSI.CO</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Stop berpura-pura. Sudah saatnya kita menyebut nama asli dari kejahatan yang sedang berlangsung di Jawa Timur ini: Ini bukan aspirasi. Ini perampokan berjamaah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di saat rakyat Jawa Timur struggling menghadapi himpitan ekonomi, di saat harga kebutuhan pokok mencekik leher warga kecil, para elit dewan justru sibuk membagi-bagikan uang negara senilai Rp8,369 Triliun di tingkat Provinsi Jawa Timur dan ratusan miliar rupiah di Kabupaten Magetan. Uang itu tidak jatuh ke tangan fakir miskin, tidak untuk memperbaiki jalan rusak, dan tidak untuk membiayai sekolah gratis. Uang itu habis dicicil oleh para anggota dewan, ketua fraksi, dan kroni-kroninya dalam pesta pora korupsi yang paling keji: Skandal Dana Hibah Pokir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Angka Rp8,369 Triliun Adalah Bukti Pengkhianatan Massal</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mari kita bedah angka yang mengerikan ini: Rp8,369 Triliun. Ini adalah total dana hibah Pokir DPRD Jatim yang menjadi objek penyidikan KPK. Bayangkan, triliunan rupiah digelontorkan selama empat tahun (2019-2024) dengan dalih "membantu masyarakat". Padahal, realitasnya adalah mesin cuci uang terbesar dalam sejarah demokrasi lokal kita.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret 21 tersangka, termasuk mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak, telah membuktikan bahwa dana ini adalah ATM pribadi partai politik dan pejabat legislatif. Mekanismenya sederhana namun jahat: Usulkan yayasan fiktif -> Cairkan dana -> Potong 30-50% untuk "biaya siluman" (baca: suap, bagi hasil, dana kampanye) -> Sisa recehan dilempar ke masyarakat sebagai pencitraan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ini bukan lagi kesalahan prosedur. Ini adalah kejahatan terorganisir yang dilakukan di ruang rapat paripurna yang megah, disahkan dengan palu sidang, dan dilindungi oleh aturan daerah yang mereka buat sendiri. Mereka merampok uang rakyat di siang bolong, lalu tersenyum manis di depan kamera saat menyerahkan bantuan simbolis. Munafik!</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Magetan: Cermin Kegelapan yang Sama</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Belum kering tinta berita tentang skandal provinsi, bumi Magetan pun bergempar. Penangkapan Ketua DPRD Magetan dan lima oknum lainnya pada April 2026 membuktikan bahwa virus ini telah menginfeksi hingga ke sel-sel terkecil pemerintahan. Pola di Magetan adalah replika persis dari apa yang terjadi di Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika di Jatim nilainya triliunan, di Magetan ratusan miliar. Namun, rasa sakit yang dirasakan rakyat sama-sama parah. Di Magetan, dana Pokir diubah menjadi alat transaksi politik untuk melanggengkan kekuasaan. Yayasan "timbangan" bermunculan seperti jamur di musim hujan, hanya untuk mencairkan dana dan menghilang tanpa jejak kegiatan. Rakyat Magetan hanya dijadikan tameng bodoh, sementara elit dewan setempat hidup mewah dari hasil memeras anggaran daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus Magetan menegaskan satu hal: Tidak ada satu pun kabupaten/kota di Jawa Timur yang steril dari kanker ini. Apa yang terjadi di Magetan kemungkinan besar hanyalah secuil kecil dari praktik serupa yang terjadi di puluhan kabupaten/kota lain yang belum tersentuh tangan dingin KPK.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Aspirasi Rakyat? Jangan Membuat Mual!</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jangan pernah lagi gunakan kata "aspirasi rakyat" untuk menutupi bau busuk korupsi ini. Kata itu telah ternoda, telah diperkosa oleh keserakahan elit dewan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aspirasi rakyat yang sesungguhnya adalah keinginan untuk hidup layak, jalan yang bagus, dan pendidikan yang murah. Bukan keinginan melihat uang mereka dipotong berkali-kali sebelum sampai ke tujuan. Ketika seorang anggota dewan mengusulkan dana untuk yayasan milik istri, anak, atau teman partainya, lalu dana itu cair tanpa verifikasi, itu bukan aspirasi. Itu penjarahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mereka berteriak "ini hak konstituen!", padahal yang mereka perjuangkan adalah hak dompet pribadi mereka sendiri. Rakyat dijadikan objek proyek, dijadikan alasan untuk memperkaya diri, dan dijadikan bodoh-bodohan dengan bantuan seadanya yang nilainya sudah dipangkas separuh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Tuntutan Rakyat: Bongkar Sampai Akar, Penjarakan Semua Yang Terlibat!</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Redaksi BERITAKORUPSI.CO bersama rakyat Jawa Timur menolak keras jika kasus ini hanya berakhir pada beberapa ekor ikan kecil. Skandal Rp8,369 Triliun di Jatim dan kasus di Magetan adalah bukti adanya sistem mafia yang masif. Oleh karena itu, kami menuntut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1.  Hentikan Hipokrisi: Tutup keran dana hibah Pokir segera! Moratorium total untuk semua jenis dana hibah yang diusulkan oleh anggota dewan di seluruh Jawa Timur sampai ada audit forensik independen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2.  Usut Tuntas Jaringan Mafia: KPK jangan berhenti di 21 tersangka di Jatim atau segelintir oknum di Magetan. Gali lebih dalam! Siapa saja yayasan yang menerima? Ke mana aliran uangnya? Libatkan juga pihak eksekutif (Gubernur/Bupati) yang memuluskan pencairan dana ilegal ini. Jika perlu, bubarkan fraksi-fraksi yang terbukti terlibat sistematis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3.  Hukuman Maksimum & Uang Kembali: Jangan berikan vonis ringan. Penjara harus menjadi tempat tinggal mereka selanjutnya. Dan yang terpenting, kembalikan setiap rupiah uang rakyat yang telah dicuri! Sita aset mewah para koruptor ini untuk menutupi kerugian negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4.  Transparansi Total: Buka data penerima dana hibah 10 tahun terakhir kepada publik. Biarkan rakyat menilai sendiri siapa di antara wakil mereka yang sebenarnya adalah maling berdasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rakyat Jawa Timur sudah muak. Kesabaran kami sudah di ujung tanduk. Jika hukum masih tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah, jika dana Pokir masih dibiarkan menjadi bancakan elit, maka siap-siaplah menghadapi gelombang kemarahan rakyat yang sesungguhnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dana Pokir adalah bancakan darah rakyat. Hentikan sekarang, atau kami yang akan menghentikannya!</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(Editorial ini adalah teriakan hati nurani rakyat Jawa Timur yang merasa dikhianati oleh wakil-wakil mereka sendiri. April 2026)</i></div>

Korupsi News Opini Pemerintahan Regional Tipikor EDITORIAL: Triliunan Rupiah Raib, Rakyat Ditipu! Dana Pokir DPRD Jatim & Magetan Bukan Aspirasi, Tapi Rampok Berjamaah

EDITORIAL: Triliunan Rupiah Raib, Rakyat Ditipu! Dana Pokir DPRD Jatim & Magetan Bukan Aspirasi, Tapi Rampok Berjamaah.   Oleh: Redaksi ...

»

JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQoXsJN_8Wgz-hdcJiQq2tdSKLZsJMyKRVqulzIlKEfAfNh-4KukeWpYHJj_LqzGGO-Jr-PqASstXrbHTmCZGGvaue4jbUVqqyr5ORq8uWH6x-TUBWdIUOC-LUBY8789Qw5wEBl4Weq6Ot8a3oSgSusls6QB4BOBh9m0rUIXFhYVk4wM2QmU_uF4wBfY/s1536/file_000000004f2c71fa838df3e9c0509757.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQoXsJN_8Wgz-hdcJiQq2tdSKLZsJMyKRVqulzIlKEfAfNh-4KukeWpYHJj_LqzGGO-Jr-PqASstXrbHTmCZGGvaue4jbUVqqyr5ORq8uWH6x-TUBWdIUOC-LUBY8789Qw5wEBl4Weq6Ot8a3oSgSusls6QB4BOBh9m0rUIXFhYVk4wM2QmU_uF4wBfY/w640-h426/file_000000004f2c71fa838df3e9c0509757.png" width="640" /></a></div><span style="font-size: 18px; text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO - </b></span></div></span></div><div style="text-align: justify;"> "Ketika penjaga hukum justru menjadi penjahat, dan ketika lebih dari setengah kepala daerah berakhir di balik jeruji besi, maka itulah definisi krisis yang sebenarnya. Jawa Timur kini menghadapi momen terkelam dalam sejarah otonomi daerahnya: 57,89% Kepala Daerah dan dua Kajari telah diseret KPK dan divonis inkracht karena korupsi. Dari suap proyek hingga jual beli jabatan, bagaimana sebuah provinsi besar bisa terjebak dalam lingkaran setan kejahatan kerah putih yang begitu masif?"</div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jawa Timur sedang menghadapi krisis integritas dalam sejarah otonomi daerah. Data yang dihimpunan BERITAKORUPSI.CO  hingga hari ini menunjukkan fakta mencengangkan: sebanyak 22 dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) saat  pertama kali atau bahkan setelah dua periode menjabat sebagai kepala Daerah, atau setara 57,89 persen telah diseret oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan Tipikor Surabaya. </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Diantara 22 Kepala Daerah tersebut, ada yang menjabat hanya 5 menit saja dilantik dan kemudian dicopot karena terseret kasus Korupsi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK Seperti Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Angka mengerikan itu belum termasuk tertangkapnya dua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang seharusnya menjadi benteng penegakan hukum, namun justru terbukti menjual keadilan. Ironisnya, kedua Kepala Kajari tersebut kini telah divonis bersalah dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, serta mendekam di balik jeruji besi bersama para kepala daerah yang mereka lindungi.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Fenomena ini bukan lagi sekadar oknum melainkan indikasi kuat adanya penyakit sistemik yang menginfeksi hampir seluruh lini pemerintahan di Bumi Majapahit. Dari ujung barat di Banyuwangi hingga tapal kuda di Situbondo, tidak ada satu pun wilayah yang steril dari virus korupsi. Gelombang OTT (Operasi Tangkap Tangan) bahkan terus berlanjut di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, dengan tiga kepala daerah.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Estafet Korupsi: Dari Banyuwangi hingga Situbondo, Tak Ada Wilayah Steril</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Berdasarkan liputan wartawan BERITAKORUPSI.CO maupun data di Pengadilan Tipikor Surabaya, dari total 24 pejabat tinggi di Jawa Timur (22 Kepala Daerah ditambah 2 Kajari) yang tersangkut kasus Korupsi, sebanyak 21 orang status perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan ada yang masih menjalani hukuman penjara, ada pula yang meninggal saat menjalani hukuman, dan beberapa diantaranya sudah selesai. Sementara itu, tiga pejabat lainnya saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor maupun di tangan KPK.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Gelombang pertama kepala daerah yang terseret dan telah membuahkan hasil vonis pidana penjara bagi sejumlah nama besar. Di antaranya adalah Bambang Irianto (Wali Kota Madiun) untuk kasus suap, gratifikasi dan TPPU, serta Ratna Ani Lestari (Bupati Banyuwangi) dalam skandal korupsi bandara yang merugikan negara puluhan miliaran rupiah.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Praktik jual beli jabatan yang mendominasi juga menjerat Nyono Suharli almarhum (Bupati Jombang), Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk), hingga Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk periode berikutnya). Bahkan, tradisi buruk ini terus berulang seperti estafet yang entah kapan berakhir, di mana Abdul Latif Imron (Bupati Bangkalan) dan Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) juga divonis bersalah karena hal tersebut tersebut.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Daftar hitam Kepala Daerah yang terseret Korupsi dibagi dalam dua kelompok. Kelompok A, perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan kelompok B, masih dalam proses persidangan maupun di tahanan KPK </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mereka yang masuk dalam daftar kelompok A, terdiri dari 19 kepala daerah dan dua kepala Kejaksaan Neger;</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">1. <b>Bambang Irianto</b> – Wali Kota Madiun (2009-2019)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap, Gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div><div style="text-align: justify;">Status: Selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">2. <b>Ratna Ani Lestari </b>– Bupati Banyuwangi (2005 - 2010)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Proyek Pembangunan Bandara Blimbingsari.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">3. <b>Nyono Suharli (Alm)</b> – Bupati Jombang (2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi suap jual beli jabatan kepala dinas kesehatan dan perizinan klinik.</div><div style="text-align: justify;">Status: Selesai menjalani hukuman, dan beberapa tahun kemudian ia meninggal dunia</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">4. <b>Fuad Amin (Almarhum)</b> – Bupati Bangkalan (2003-2013)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: korupsi Gratifikasi dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">5. <b>Taufiqurrahman</b> – Bupati Nganjuk (2008–2018, 2 Periode)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Jual Beli Jabatan, Gratifikasi, dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">6. <b>Syahri Mulyo </b>– Bupati Tulungagung (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">7. <b>Achmad Syafi'i</b> – Bupati Pamekasan (2003-2008, 2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap selaku Pemberi Suap kepada Kajari Pamekasan.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">8. <b>Mas'ud Yunus (Almarhum)</b> – Wali Kota Mojokerto (2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Pengalihan Anggaran Dinas PUPR.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">9. <b>Mustofa Kamal Pasha </b>– Bupati Mojokerto (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Pembangunan Menara Telekomunikasi, Gratifikasi, dan TPPU. Diadili tiga kali dalam tiga perkara yang berbeda. Dua kali oleh KPK dan satu kali oleh Kejari sekabupaten Mojokerto</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">10. <b>Rendra Kresna</b> – Bupati Malang (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap dan Gratifikasi.. Diadili dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">11. <b>Anton</b> – Wali Kota Malang (2013–2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Ketuk Palu DPRD Kota Malang.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">12. <b>Edi Rumpoko (Almarhum)</b> – Wali Kota Batu (2007-2017)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Proyek Pengadaan Meubelair dan Gratifikasi. Diadili dua kali dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara kedua</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">13. <b>Saiful Ilah</b> – Bupati Sidoarjo (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Suap dan Gratifikasi. Diadili dua kali dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman di Lapas</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">14. <b>Novi Rahman Hidayat</b> – Bupati Nganjuk (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: korupsi Suap Jual Beli Jabatan.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">15. <b>Abdul Latif Imron</b> – Bupati Bangkalan (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi jual beli Jabatan.</div><div style="text-align: justify;">Status: masih menjalani hukuman di Lapas suka miskin Jawa Barat</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">16. <b>Puput Tantriana Sari</b> – Bupati Probolinggo (2013-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Jual Beli Jabatan, Gratifikasi, dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">17. <b>Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor)</b> – Bupati Sidoarjo (2019-2024)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">18. <b>Samanhudi Anwar</b> – Wali Kota Blitar (2010 - 2019)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek Gedung SMPN 3 Kota Blitar.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">19. <b>Karna Suwandi</b> – Bupati Situbondo (2021-2024)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>Dua Kepala Kejaksaan Negeri;</b></div><div style="text-align: justify;">21. <b>Rudi Indra Prasetya</b> – Kepala Kajari Pamekasan</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Penanganan Perkara Korupsi Dana Desa.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">21. <b>Puji Triasmoro</b> – Kajari Bondowoso</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi penanganan Perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: masih menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Ketika Penjaga Hukum Jadi Penjahat: Dua Kajari Divonis bersalah.</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Skandal yang paling menyakitkan hati publik adalah keterlibatan aparat penegak hukum. Rudi Indra Prasetya, selaku Kajari Pamekasan, divonis 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Achmad Syafi'i  selaku Bupati.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tak kalah parah, Puji Triasmoro, selaku Kajari Bondowoso, juga telah divonis bersalah</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kedua kasus ini menjadi noda hitam sejarah kelam penegakan hukum di Jawa Timur. Belum lagi seorang Jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu Ahmad Fauzi yang tertangkap tangan atau OTT Tim Saber Pungli dan beberapa orang Jaksa lainnya namun tidak transparan </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Fakta bahwa kedua Kajari ini sudah dipenjara, hal ini menunjukkan bahwa jaringan korupsi memang telah menembus lembaga penegak hukum, namun juga membuktikan bahwa hukum terkadang bisa ditegakkan meski terlambat. Mereka kini berstatus sebagai mantan pejabat yang dicopot dan kehilangan hak-hak kepegawaiannya.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Rekor Memilukan dan memalukan: Baru Dilantik, Langsung Masuk Rutan KPK</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di tahun 2026 ini, KPK masih menahan erat tiga tersangka lain yang menjadi sorotan tajam. <b>Sugiri Sancoko</b>, Bupati Ponorogo yang masih menjabat, kini tengah menghadapi persidangan atas dakwaan menerima suap perpanjangan jabatan Direktur RSUD dan gratifikasi.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dua tersangka lainnya, <b>Maidi</b> (Wali Kota Madiun) dan <b>Gatut Sunu Wibowo</b> (Bupati Tulungagung yang baru dilantik akhir 2025), saat ini keduanya masih ditahan di Rutan KPK. Maidi tertangkap pada Januari 2026, melanjutkan jejak kelam pendahulunya di Kota Madiun, Bambang Irianto.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara <b>Gatut Sunu Wibowo</b> menjadi rekor memilukan; baru beberapa bulan memegang tampuk kekuasaan di Tulungagung pasca-Pilkada 2024, ia langsung terseret OTT KPK pada 10 April 2026 terkait kasus pemerasan terhadap bawahannya. Ia juga melanjutkan pendahulunya, Syahri Mulyo </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus Gatut menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring operasi tangkap tangan, memicu pertanyaan besar tentang kualitas rekrutmen politik di Jatim.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Modus Terlembaga: Jual Beli Jabatan Jadi 'Budaya'  Birokrasi Jatim</b></span></span></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Penelusuran BERITAKORUPSI.CO  menemukan pola yang sangat sistematis. Modus utama yang digunakan bukan lagi sembunyi-sembunyi, melainkan terlembaga, yaitu;</div><div style="text-align: justify;">1.  Fee Proyek: Hampir setiap proyek infrastruktur di APBD dipotong 10 - 17,5 persen sebagai "uang damai" bagi kepala daerah.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Jual Beli Jabatan: Posisi Kepala Dinas, Camat, hingga Direktur BUMD memiliki "harga pasar". Siapa yang bayar mahal, dia yang duduk.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3.  Suap Penegak Hukum: Seperti kasus di Pamekasan dan Bondowoso, kepala daerah menggunakan sebagian uang hasil korupsi untuk menyuap Kajari agar kasus mereka dihentikan. ibarat istilah: <i>ANTARA KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN MELAHIRKAN KESEPAKATAN.</i></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Rakyat yang Membayar Harga Mahal: Jalan Rusak, Sekolah Rapuh, Kepercayaan Hancur</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Uang rakyat yang terkumpul dari 22 kasus ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Dampaknya terasa langsung oleh rakyat: jalan cepat rusak karena spesifikasi dikurangi, gedung sekolah yang rapuh, hingga layanan publik yang lambat karena posisi strategis diisi oleh orang yang tidak kompeten (hanya karena mampu membayar).</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga kejaksaan di Jawa Timur pun anjlok drastis. "Kami lelah melihat pemimpin kami masuk penjara satu per satu. Kapan ini berakhir?" keluh seorang aktivis anti-korupsi di Surabaya.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>EMPAT  PERTANYAAN UNTUK ELIT POLITIK JATIM</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di tengah carut-marut ini, publik berhak mengajukan empat pertanyaan keras yang harus dijawab oleh Gubernur Jawa Timur, Ketua DPD Partai Politik, dan Kejaksaan Agung:</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">1.  Mengapa Pola Ini Terus Berulang? Mengapa setiap ada kepala daerah baru, seolah-olah ada "kutukan" yang membuatnya terjerat kasus serupa? Apakah sistem rekrutmen kepala daerah di Jatim sudah gagal total sehingga hanya menghasilkan pemimpin yang berorientasi pada "balik modal"?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Siapa Dalang di Balik Layar? Jika 22 kepala daerah dan 2 Kajari tersangkut korupsi, siapa sebenarnya otak di balik jaringan ini? Apakah ada sindikat politik atau bisnis tertentu yang mengontrol aliran dana suap dari hulu ke hilir di seluruh Jatim?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3.  Apakah Partai Politik Punya Tanggung Jawab Moral?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sebagian besar tersangka/ Terdakwa/ Narapidana/mantan Narapidana adalah kader partai politik. Mengapa partai tidak melakukan evaluasi internal? Apakah partai justru membiarkan bahkan memfasilitasi kandidat "kantong tebal" demi kemenangan elektoral, tanpa peduli rekam jejak integritasnya?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">4.  Mampukah Kepala Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Membersihkan Sarangnya Sendiri dengan transparan kepada publik?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan terjaringnya dua Kajari yang sudah divonis inkracht, apakah Kejaksaan Agung berani melakukan "operasi bersih-bersih" besar-besaran di seluruh jajaran kejaksaan daerah di Jatim, ataukah ini hanya akan menjadi kasus individu yang quickly forgotten?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Jawaban atas pertanyaan ini tidak boleh sekadar retorika. Rakyat butuh aksi nyata</span></span>.</b></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Desakan </span><span style="color: red;">Pembersihan Total</span></span></b><span style="color: red;">;</span></div><div style="text-align: justify;">Menyikapi darurat ini, BERITAKORUPSI.CO  mendesak Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Pembersihan Birokrasi: Mutasi total pejabat yang diduga hasil jual beli jabatan dari para bupati/wali kota koruptor.</li><li>Reformasi Kejaksaan: Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Kajari di Jawa Timur untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bisa disuap.</li><li>Sanksi Partai Politik: Partai yang mengusung kandidat koruptor harus diberi sanksi tegas, termasuk pembekuan kegiatan di daerah tersebut.</li></ol></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jawa Timur tidak bisa menunggu lagi. Jika darurat korupsi ini tidak segera dihentikan, masa depan provinsi terbesar kedua di Indonesia ini akan hancur lebur. Rakyat menunggu aksi nyata, bukan sekadar janji manis kampanye. Stop Korupsi Sekarang, atau Jatim Akan Runtuh!</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</b></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Artikel ini disusun berdasarkan hasil liputan Wartawan BERITAKORUPSI.CO dan data  putusan pengadilan Tipikor Surabaya.</p>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

BERITA KORUPSI .CO -  "Ketika penjaga hukum justru menjadi penjahat, dan ketika lebih dari setengah kepala daerah berakhir di balik je...

»

Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin: Kehadiran Gubernur Tak Penting - Konsistensi KPK Mengurai Fakta yang Dipertaruhkan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3bronpHRYx-qRRP2qPyepjXmDdZ3aXKk0L1x0pWl71ZgAjB1UjPvPBwPQ1jyEa5c7JxYnz01h9CSEEc-rwl1se1IzrQL_E6BxS7hzL7lFUUL6tYTzW9jOeq-EEzMOyQeTQDjMeX-ncZZoHLG-TJoac1_dNuytglqS50nFG8v_Elc1UIKhZ8mjQnd0LuI/s1536/Foto.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3bronpHRYx-qRRP2qPyepjXmDdZ3aXKk0L1x0pWl71ZgAjB1UjPvPBwPQ1jyEa5c7JxYnz01h9CSEEc-rwl1se1IzrQL_E6BxS7hzL7lFUUL6tYTzW9jOeq-EEzMOyQeTQDjMeX-ncZZoHLG-TJoac1_dNuytglqS50nFG8v_Elc1UIKhZ8mjQnd0LuI/w413-h620/Foto.jpg" width="413" /></a></div><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Pengakuan dalam BAP Tersangka Kusnadi (Almarhum), polemik batas 10 persen hibah Pokir, dan lemahnya pengawasan Pokmas mengemuka; publik menanti keberanian penuntasan perkara secara komprehensif Oleh KPK”.</span> </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S</span><span style="font-size: medium;"><br /></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO — </span></b><br />Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum, dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, melontarkan pandangan kritis atas dinamika persidangan perkara korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 12 Februari 2026.<br /><br />Menurut Dr. Sholahuddin, kehadiran Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka hukum acara pidana. Ia menegaskan, signifikansi keterangan saksi bukan ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh relevansi terhadap unsur dakwaan.<br /><br />“Yang menjadi ukuran adalah apakah keterangan saksi berkorelasi langsung dengan konstruksi perbuatan para terdakwa. Jika tidak substantif, maka dampaknya terhadap pembuktian pun terbatas,” ujarnya.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pengakuan Kusnadi dan Nilai Pembuktian</span><br />Sholahuddin menyoroti pengakuan almarhum Kusnadi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi di persidangan. Dalam perspektif hukum pembuktian, ia menegaskan bahwa wafatnya tersangka tidak otomatis menghapus nilai evidensial keterangannya.<br /><br />“Nilai pembuktiannya tetap ada sepanjang dapat diuji, dikaitkan, dan diperkuat dengan alat bukti lain. Di sinilah profesionalisme penyidik dan penuntut diuji,” tegasnya.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pendalaman Materiil, Bukan Normatif</span><br />Ia juga mengkritik pola pemeriksaan yang dinilainya cenderung normatif. Menurutnya, pertanyaan umum berisiko menghasilkan jawaban umum, tanpa memperkaya fakta persidangan.<br /><br />“Proses peradilan pidana menuntut pendalaman materiil — spesifik, tajam, dan faktual. Persidangan bukan sekadar formalitas prosedural,” katanya.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Tiga Fase Krusial Hibah Pokir</span><br />Sholahuddin menekankan bahwa perkara hibah Pokir harus dibedah secara utuh dalam tiga fase utama:<br />   1. Perencanaan dan pembahasan hibah — dasar kebijakan, notulen rapat, alur persetujuan anggaran.<br />   2. Pelaksanaan dan pencairan — mekanisme verifikasi, kontrol administrasi, serta kepatuhan regulasi.<br />   3. Pascapencairan — evaluasi output kegiatan, audit, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.<br /><br />“Jika salah satu fase diabaikan, konstruksi perkara menjadi timpang,” ujarnya.<span style="color: red; font-size: medium;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidtR3XQj4sPB9aS2oUghPQpKnG7trYFFBXcARl0ShyR_EMp6gZvH7a91M3u-XKsqOBTpUWDaPYkL-ERW_FlGnCI9p30oHo1Hxir86VWoTRBuTgVVr6fTluGNeN0-bldNr_WzwefXRsi6B-f0UE_kH-uayR2oOOQFJCazRNCGqPR_agZmLaPeFWsNWqv9o/s1200/Khofifa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1137" data-original-width="1200" height="606" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidtR3XQj4sPB9aS2oUghPQpKnG7trYFFBXcARl0ShyR_EMp6gZvH7a91M3u-XKsqOBTpUWDaPYkL-ERW_FlGnCI9p30oHo1Hxir86VWoTRBuTgVVr6fTluGNeN0-bldNr_WzwefXRsi6B-f0UE_kH-uayR2oOOQFJCazRNCGqPR_agZmLaPeFWsNWqv9o/w640-h606/Khofifa.jpg" width="640" /></a></div>Batas 10 Persen dan Uji Dokumen</span><br />Dalam persidangan, polemik batas 10 persen hibah Pokir kembali mencuat. Saat saksi menyatakan realisasi hibah telah di bawah ambang tersebut, JPU KPK memperlihatkan dokumen yang menunjukkan realisasi 2020–2022 masih berada di atas 10 persen, dan baru 2023 menurun.<br /><br />“Perbedaan data adalah domain pembuktian yang sah. Hakim akan menilai berdasarkan kekuatan dokumen dan kesesuaiannya dengan regulasi keuangan daerah,” kata Sholahuddin.<br />Ia menambahkan, fleksibilitas fiskal memang dimungkinkan, namun tidak boleh mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pengawasan Pokmas Dipersoalkan</span><br />Isu pengawasan terhadap kelompok masyarakat (Pokmas) juga menjadi sorotan. Pernyataan bahwa pengawasan dilakukan bila ada temuan dinilai berpotensi problematik.<br /><br />“Pengawasan ideal bersifat preventif sekaligus represif. Jika hanya menunggu temuan, potensi penyimpangan bisa terlewat,” ujarnya. Menurutnya, sistem kontrol internal pemerintah daerah harus mampu mendeteksi risiko penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Tiga Tahun Pasca OTT</span><br />Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Sahat Tua P Simanjuntak, saat itu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Namun, lebih dari tiga tahun berlalu, publik menilai penanganan perkara belum menunjukkan penyelesaian komprehensif.<br /><br />Sebanyak 21 orang telah ditetapkan tersangka. Satu meninggal dunia, empat menjalani persidangan, sementara lainnya belum seluruhnya diproses hingga tahap akhir.<br /><br />“Dalam perspektif due process of law, setiap tahap memiliki mekanisme. Tetapi hukum juga harus menghadirkan rasa keadilan dan kepastian,” ujar Sholahuddin. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFuLlwyI-wRVl2H00KcLfIUBk6EkcdI_jzQAmz9rV8EANj9w7-T9mO2wteU_HkGKKiBKChvU-YRh6kUDxG46wY7MGWD4P8RM0ATTn4MJr3SwntdiA7xmX-eb-8yFl48rTsOG6hYoDB4z_hAqKywbGOotB9A8tRmcMlnlAEqVVOJSX2E1TtUAtanITZkeQ/s1139/Khofifa..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1139" data-original-width="1086" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFuLlwyI-wRVl2H00KcLfIUBk6EkcdI_jzQAmz9rV8EANj9w7-T9mO2wteU_HkGKKiBKChvU-YRh6kUDxG46wY7MGWD4P8RM0ATTn4MJr3SwntdiA7xmX-eb-8yFl48rTsOG6hYoDB4z_hAqKywbGOotB9A8tRmcMlnlAEqVVOJSX2E1TtUAtanITZkeQ/w610-h640/Khofifa..jpg" width="610" /></a></div><span style="color: red; font-size: medium;">Ujian Integritas Penegakan Hukum</span><br />Ia mengingatkan, perkara hibah Pokir Jawa Timur kini tidak hanya menjadi ujian teknis pembuktian, tetapi juga ujian integritas penegakan hukum.<br /><br />“Yang dipertaruhkan adalah konsistensi, independensi, dan keberanian mengurai seluruh rangkaian fakta hukum. Publik menunggu penuntasan yang menyentuh substansi, bukan sekadar simbolik,” pungkasnya<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pertanyaannya adalah:</span><br />Apa yang disampaikan Dr. Sholahuddin, SH., MH bukan tidak beralasan. Pasalnya, penanganan kasus ini tiga tahun lebih sejak OTT KPK terhadap Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim yang ikut bersama Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD, Sekda, Gubernur dan beberapa pejabat lainnya saat pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri terkait pembahasan hibah Pokir, dimana saat itu Menteri Dalam Negeri menyarankan agar hibah Pokir tidak lebih dari 10 persen. Namun nyatanya Jawa Timur terbesar di pulau Jawa<br /><br />Tiga tahun lebih penanganan kasus ini oleh KPK, yang ditetapkan jadi tersangka hanya sebanyak 21 orang bukanlah pemilik hibah pokir atau aspiratornya melainkan kelas TK alias Korlap Pokamas, dimana satu Tersangka telah meninggal dan 4 disidangkan sementara 16 orang Tersangka lain masih bebas melanggak lenggok menatap terbitnya mentari pagi dan merasakan sejuknya udara<br /><br />Pertannyaanya adalah, apakah KPK benar-benar serius dan punya kemauan untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan menyeret semua pihak-pihak yang terlibat untuk diadili mempertanggung jawabkan perbuatannya?<br /><br />Atau memang KPK serius tetapi tidak punya kemauan untuk mengusut secara tuntas karena ada intervensi politik sebab pimpinan KPK juga dilahirkan dari keputusan Politik ditambah lagi dengan meninggalnya Tersangka Kusnadi sebagai pelengkap alasan ?<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Keterangan Saksi Dalam Persidangan</span><br />Sementara dalam persidangan, pertanyaan JPU KPK terkait tanggung jawab tugas dan tanggung gugat dalam mandat, saksi Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur tidak dapat menjelaskan secara singkat, jelas dan tegas di hadapan Majelis Hakim <br /><br />JPU KPK pun mempertanyakan terkait hibah Pokir hingga diatas 10 persen dari PAD, sementara Menteri Dalam Negeri menyarankan agar tidak lebih dari 10 persen. Menjawab pertanyaan itu  Saksi Khofifa selaku Gubernur menjelaskan bahwa hibah pokir sudah dibawah 10 persen. <br /><br />Mendengar jawab Saksi, JPU KPK memperlihatkan dokumen yang menunjukan bahwa hibah pokir tahun 2020, 2021 dan 2022 masih sangat jauh diatas 10 persen, dan barulah tahun 2023 dibawah 10 persen. Saksi pun menjelaskan diseuaikan dengan keadaan fiskal. <br /><br />Sementara isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) yang ditanyakkan JPU KPK terhadap Saksi terkait penerimaan fee/uang ijon hibah Pokir, <br /><br />JPU KPK pun tak lupa menanyakkan Saksi terkait nama-nama penerima uang ijon hibah Pokir yang disebutkan Tersangka Kusnadi (Alm) dalam BAP-nya, Khofifa membantah dan mengatakan tidak masuk akal. Namun apapun isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm), dengan jawaban Saksi tidak akan bisa di kronfrontir hanya KPK yang dapat menilai dan mentukan bila KPK benar-benar punya kemauan serius untuk mengusut secara tuntas tanpa takut ada intervensi politik<br /><br />Selain itu, Saksi pun ditanya oleh JPU KPK terkait dengan pengawasan kgiatan Pokmas. Dimana JPU KPK menjelaskan keterangan Saksi sebelumnya mengatakan tidak dilakukan pengawasan untuk hibah Dewan, tetapi untuk hibah eksekutif dilakukan pengasan. Namun jawaban orang nomor satu di Jawa Timur ini menjelaskan dilakukan pengawasan kalau ada temuan.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pertanyaan lebih lanjut :</span><br />Pertannyaannya adalah, bagaimana kalau tidak ada temuan tetapi banyak Pokmas selaku penerima dana hibah termasuk hasil pekerjaannya adalah fiktif, tugas dan tanggung jawab siapa yang harus melakukan pengawasan baik sebelum dana hiba cair, pada saat dana hibah cair dan setelah dana hibah cair? Apakah Legislatif atau eksekutif?<br /><br />Lalu bagaimana temuan itu ditemukan? Siapa yang menmukan, dimana ditemukan, dengan cara apa ditemukan? Apaakah Inspektorat atau BPKP sedang jalan-jalan ke beberapa daerah di Jawa Timur lalu menemukan ada kegitan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum ?<br /><br />Atau karena ada laporan dari masyarakat ke Inspektorat atau ke BPKP atau ke Aparat Penegak Hukum? Lalu bagaimana jika ada penyimpangan tetapi tidak ada laporan baik ke Inspektorat,  BPKP atau ke Aparat Penegak Hukum? Berarti tidak akan dilakukan pengawasan? Bukankah karena kurangnya pengawasan sehingga kasus inipun menjadi ada?</div>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin: Kehadiran Gubernur Tak Penting - Konsistensi KPK Mengurai Fakta yang Dipertaruhkan

“Pengakuan dalam BAP Tersangka Kusnadi (Almarhum), polemik batas 10 persen hibah Pokir, dan lemahnya pengawasan Pokmas mengemuka; publik men...

»

Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKznumWi1i_t_TBlG-0JA_LRrHDYNCna6fGxicbjKqsupO_lmpHNBva1jMXJnNVn6OD5qQOP1qFj0073lwcDde7h7Zt-4B28bvKDfJkH32T6C-h3i4HpPUDvhofICXXPna1nxgVsCz5oWUqcDK2mP5QeQUPUlzijSO7bCRgRWRvgeFlXvISVhRylUqVm0/s1920/IMG_20260212_172948.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKznumWi1i_t_TBlG-0JA_LRrHDYNCna6fGxicbjKqsupO_lmpHNBva1jMXJnNVn6OD5qQOP1qFj0073lwcDde7h7Zt-4B28bvKDfJkH32T6C-h3i4HpPUDvhofICXXPna1nxgVsCz5oWUqcDK2mP5QeQUPUlzijSO7bCRgRWRvgeFlXvISVhRylUqVm0/w640-h360/IMG_20260212_172948.jpg" width="640" /></a></div><span style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b>, Surabaya – </div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Polemik dugaan penerimaan uang sebesar 30 persen dari dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2024 yang dikaitkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat bantahan tegas dari pihak kuasa hukum.</span></div><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dr.H.Syaiful Ma’arif,S.H.,CN.,M.H.,CLA selaku kuasa hukum Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Kusnadi yang menyebut adanya penerimaan uang/fee/ijon sebesar 30 persen kepada Gubernur adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Kami menyatakan dengan tegas bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Tidak pernah ada penerimaan uang sebesar 30 persen, baik secara tunai maupun melalui transfer, kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana disebutkan dalam BAP tersebut,</i>” ujar Syaiful dalam keterangannya, Kamis, 12 Pebruari 2026</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Tidak Didukung Barang Bukti dan Fakta Hukum</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Syaiful menjelaskan, dalam konstruksi hukum acara pidana, setiap tuduhan harus didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun hingga saat ini, menurutnya, tidak terdapat satu pun alat bukti yang menunjukkan adanya aliran dana kepada Gubernur.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Tidak ada dokumen transaksi, tidak ada bukti transfer, tidak ada catatan aliran dana, serta tidak ada saksi lain yang menguatkan pernyataan tersebut. Dalam proses persidangan terhadap empat terdakwa yang sedang berjalan pun tidak muncul fakta hukum yang menunjukan adanya hubungan transaksional kepada Gubernur,”</i> jelasnya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menilai bahwa pernyataan sepihak tanpa dukungan alat bukti tidak dapat serta-merta  dijadikan dasar untuk membangun opini publik maupun konstruksi hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>“Dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa pembuktian tidak cukup hanya dengan asumsi atau pernyataan sepihak. Harus ada alat bukti yang sah dan saling bersesuaian,” </i>tegasnya.</div></i><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Pokir Merupakan Domain DPRD</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Syaiful menekankan bahwa pokok persoalan yang sedang diproses aparat penegak hukum berkaitan dengan mekanisme dan pelaksanaan Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Secara kelembagaan, Pokir merupakan bagian dari fungsi penganggaran DPRD yang diusulkan melalui mekanisme resmi dalam pembahasan APBD.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Persoalan ini adalah persoalan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait Pokir. Secara struktur kewenangan, hal tersebut berada dalam domain DPRD. Tidak ada kaitannya dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur,”</i> katanya.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, pembahasan dan penetapan anggaran merupakan hasil pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, namun usulan Pokir berasal dari anggota DPRD sebagai representasi konstituen.</div> <i><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>“Karena itu, tidak tepat apabila persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Pokir kemudian dikonstruksikan seolah-olah berkaitan dengan penerimaan dana oleh Gubernur tanpa bukti</i></div><div style="text-align: justify;"><i>yang sah,</i>” tambahnya.</div></i><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Syaiful menyampaikan bahwa dana yang disebut sebagai “ijon” dalam perkara tersebut justru diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Tersangka Kusnadi.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan informasi yang berkembang dalam proses hukum, dana tersebut diduga dinikmati oleh yang bersangkutan, termasuk oleh istri sirinya yang bernama Fujika, serta sebagian pihak terdekat istri siri yang bekerja di perusahaan PT KUS.</div><div style="text-align: justify;">Selain itu,</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Adapun aset yang disita antara lain satu unit rumah senilai sekitar Rp 1,3 miliar di Surabaya, tiga bidang tanah dengan total luas mencapai 10.566 meter persegi di Kabupaten Tuban yang rencananya dijadikan area penambangan pasir, dua bidang tanah beserta bangunan dengan total luas 2.166 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo, satu unit apartemen yang bertempat di Kota Malang, serta satu</div><div style="text-align: justify;">unit kendaraan roda empat bermerek Mitsubishi Pajero.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Minta Publik Junjung Asas Praduga Tak Bersalah </b></div></b><p></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kuasa hukum juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana dijamin dalam sistem peradilan pidana Indonesia.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Ia meminta agar publik tidak terpengaruh oleh narasi yang belum terbukti secara hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun kami juga mengingatkan agar setiap pihak menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak membangun opini yang dapat merugikan nama baik seseorang tanpa dasar pembuktian yang jelas</i>,” ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, penyampaian informasi yang belum terverifikasi secara hukum berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat dan dapat mencederai prinsip keadilan.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Siap Kooperatif Jika Diperlukan</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Syaiful memastikan bahwa Gubernur Jawa Timur tetap fokus menjalankan tugas</div><div style="text-align: justify;">pemerintahan dan pelayanan publik di tengah dinamika hukum yang berkembang. Ia juga menyatakan kesiapan untuk bersikap kooperatif apabila dibutuhkan dalam rangka klarifikasi oleh aparat penegak hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami siap memberikan keterangan apabila diperlukan dalam rangka membuat terang</div><div style="text-align: justify;">perkara. Kami percaya aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum,” pungkasnya.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang sekaligus memastikan bahwa publik mendapatkan penjelasan yang utuh dan proporsional terkait dugaan tersebut. (*)<br /></p>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regiona Regional Tipikor Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

BERITA KORUPSI .CO , Surabaya –  Polemik dugaan penerimaan uang sebesar 30 persen dari dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi ...

»

Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwOAA2C4Z_c4DcGcqTB1oGS32P2bCEtY03oTSlkxQETLWLq6g7Nx0bSxllSdIAWUJlTGTQzrUEkZTykFmMP5jw33TriovGz_gI-9zxDaVWodt1dXNjP6CmE303kpTF8LObPoAWZ3NwLzEUBSeRc3nD7rCINAdifi7seLTD81wvjcDMJEO6oDw7r12A-yE/s1536/IMG-20260211-WA0030.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwOAA2C4Z_c4DcGcqTB1oGS32P2bCEtY03oTSlkxQETLWLq6g7Nx0bSxllSdIAWUJlTGTQzrUEkZTykFmMP5jw33TriovGz_gI-9zxDaVWodt1dXNjP6CmE303kpTF8LObPoAWZ3NwLzEUBSeRc3nD7rCINAdifi7seLTD81wvjcDMJEO6oDw7r12A-yE/w640-h426/IMG-20260211-WA0030.jpg" width="640" /></a><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: large;">"Sidang  Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya Besok Soroti Bukan Hanya sekedar Perkara, Tapi Juga Etika Persamaan seorang Saksi di Muka Hukum" </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S</span><span style="color: red; font-size: large;"> </span></b></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</span></b></div><div style="text-align: justify;">Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur periode 2019–2024 dan 2025–2030, dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim 2019–2024 yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 12 Februari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yakni Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agenda kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur tersebut dibenarkan oleh Sekretaris PN Surabaya maupun Panitera Muda (Panmud) Tipikor saat dikonfirmasi beritakorupsi.co, Rabu,11 Pebruari 2026..l</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun kehadiran Gubernur Jawa Timur bukan sekedar sebagai saksi yang akan menarik perhatian masyarakat Jawa Timur, tetapi menjelang persidangan muncul fakta adanya permintaan penyediaan ruang transit bagi Gubernur Jawa Timur di lingkungan Pengadilan Tipikor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kemarin kita persiapan ruang transitnya. Kita bersihkan secara umum, berjalan biasa,” ujar Djitu Nove Wardoyo, S.H.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara administratif, pengadilan menegaskan tidak ada perlakuan khusus. Panmud Tipikor menyampaikan hal serupa.</div><div style="text-align: justify;">“Tidak ada persiapan khusus. Mereka hanya menanyakan agenda sidang, jam berapa, di ruang apa,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski demikian, permintaan fasilitas transit dari pejabat publik yang hadir sebagai saksi dalam perkara korupsi memantik diskursus sensitif: Apakah ini murni kebutuhan protokoler dan pengamanan pejabat aktif? Ataukah berpotensi menciptakan kesan adanya jarak simbolik antara saksi pejabat dan saksi biasa?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam praktik persidangan di Pengadilan Tipikor, saksi pada prinsipnya memiliki kedudukan hukum yang sama. Mereka hadir untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, bukan sebagai tamu kehormatan negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) tidak sekadar norma konstitusional, tetapi juga menjadi ukuran integritas lembaga peradilan. Ketika seorang kepala daerah aktif hadir sebagai saksi, publik tidak hanya menilai isi keterangannya, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan yang muncul di ruang publik pun tak terhindarkan: Mengapa saksi dengan jabatan tertentu memerlukan ruang transit khusus? Apakah fasilitas tersebut merupakan standar pengamanan pejabat negara atau pengecualian situasional Apakah saksi lain dalam perkara serupa pernah memperoleh perlakuan yang sama?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari pantauan beritakorupsi.co pada Rabu siang, 11 Pebruari 2026, dua perwakilan Pemprov Jatim terlihat mendatangi Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jwa Timur. Didampingi Panmud Tipikor, keduanya memperhatikan akses masuk Ruang Sidang Cakra, bahkan masuk ke dalam saat sidang perkara dugaan korupsi pengembangan yang menjerat Bupati Situbondo berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Itu tadi orang pemprov tadi didalam nanya pintu masuk gitu," ujar salah seorang Staf KPK kepada beritakorupsi.co</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kunjungan tersebut menambah spektrum pertanyaan:</div><div style="text-align: justify;">Apakah ini bagian dari koordinasi teknis kehadiran saksi? Ataukah persiapan pengamanan kepala daerah aktif?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemprov Jatim mengenai alasan spesifik permintaan ruang transit tersebut dan bahkan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono juga enggan menanggapi </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang Kamis besok (12 Pebruari 2026)dipastikan menjadi magnet perhatian. Bukan semata karena kehadiran Gubernur Jawa Timur di ruang Tipikor, melainkan karena perkara yang disidangkan menyangkut dugaan praktik “uang ijon” hibah Pokir—isu yang sejak awal mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu ditegaskan, kehadiran Khofifah Indar Parawansa dalam kapasitas sebagai saksi merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati seluruh pihak, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun di saat yang sama, publik berhak mengajukan pertanyaan kritis:</div><div style="text-align: justify;">Dalam ruang peradilan yang menjunjung kesetaraan, di manakah batas antara protokol negara dan persepsi privilege kekuasaan?. </div></div>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

"Sidang  Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya Besok Soroti Bukan Hanya sekedar Perkara, Tapi...

»

Sidang Dibuka dan Terbuka Untuk Umum: Ketika Aturan Dijadikan Tembok, Wartawan Dianggap Ancaman?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxbmsu8GivzCQgUF2E3Nb3CDV22jCCsdEzMh4Q4UEaFGLDGYg8Yn9cqXaMIsLD3NbwmTeNpmxWJIp4bnICvQY2Bx771eVTg3YFj6ZEhxhcanpsQsQXeuubpWnNwfHFli-AlmUs2I35-ChoKe9KTXl-gumO2j-g-U2_vFeqpXStHgJZ3QPIH2ksLq1gSU/s1600/IMG-20260110-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1569" data-original-width="1600" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxbmsu8GivzCQgUF2E3Nb3CDV22jCCsdEzMh4Q4UEaFGLDGYg8Yn9cqXaMIsLD3NbwmTeNpmxWJIp4bnICvQY2Bx771eVTg3YFj6ZEhxhcanpsQsQXeuubpWnNwfHFli-AlmUs2I35-ChoKe9KTXl-gumO2j-g-U2_vFeqpXStHgJZ3QPIH2ksLq1gSU/s320/IMG-20260110-WA0000.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b> — Laporan Khusus Investigatif. Ditulis oleh Jentar.</div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr">Sidang pengadilan dalam sistem hukum Indonesia secara tegas menganut asas terbuka untuk umum. Asas ini bukan sekadar formalitas, melainkan prinsip fundamental agar proses peradilan dapat diawasi langsung oleh masyarakat. Namun, praktik di lapangan justru menunjukkan paradoks: wartawan dilarang merekam, memotret, bahkan mengambil video saat persidangan berlangsung, seolah-olah fakta yang terungkap di ruang sidang adalah sesuatu yang harus disembunyikan dari publik.</p> <p dir="ltr">Larangan tersebut kerap disampaikan secara lisan oleh aparat pengadilan atau petugas keamanan, dengan alasan “aturan pengadilan”, “instruksi pimpinan”, atau “demi ketertiban sidang”. Ironisnya, larangan ini jarang disertai penjelasan hukum tertulis yang jelas dan proporsional.</p> <p dir="ltr"><b>Bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-Undang?</b></p> <p dir="ltr">Secara konstitusional, kebebasan pers dijamin oleh <b>Pasal 28F UUD 1945</b>, yang menyatakan bahwa <b>setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia</b>.</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut, <b>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers</b> secara tegas menempatkan pers sebagai pilar demokrasi.</p> <p dir="ltr"><b>Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.</b></p> <p dir="ltr"><b>Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.</b></p> <p dir="ltr">Pembatasan kerja jurnalistik di ruang sidang, khususnya dalam bentuk pelarangan dokumentasi tanpa dasar hukum yang jelas, patut diduga sebagai bentuk pembatasan kemerdekaan pers yang bertentangan dengan undang-undang.</p> <p dir="ltr"><b>Asas Sidang Terbuka untuk Umum Hanya Formalitas?</b></p> <p dir="ltr">Dalam hukum acara pidana, asas sidang terbuka untuk umum ditegaskan dalam <b>Pasal 64 KUHAP</b>, kecuali untuk perkara tertentu yang secara eksplisit ditentukan undang-undang. Artinya, masyarakat—termasuk wartawan—berhak mengetahui dan menyaksikan jalannya persidangan.<br /> Namun dalam praktik, keterbukaan itu sering kali hanya sebatas hadir secara fisik, sementara dokumentasi visual yang menjadi alat utama penyampaian informasi kepada publik justru dibatasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah sidang benar-benar terbuka, atau hanya sekadar “dibuka” tanpa boleh dilihat dan direkam?</p> <p dir="ltr"><b>Aturan MA Tidak Bisa Ditafsirkan Sepihak</b></p> <p dir="ltr">Mahkamah Agung memang memiliki ketentuan terkait tata tertib persidangan, termasuk soal penggunaan alat elektronik. Namun aturan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara mutlak untuk meniadakan fungsi pers sebagai pengawas publik.<br /> Pembatasan seharusnya bersifat proporsional, bukan represif. Wartawan yang bekerja secara profesional, tidak mengganggu jalannya sidang, dan bertujuan menyampaikan informasi kepada publik seharusnya dilindungi, bukan diintimidasi.</p> <p dir="ltr"><b>Ketika Wartawan Dianggap Musuh</b></p> <p dir="ltr">Fakta di lapangan menunjukkan, wartawan yang mencoba mengambil gambar atau merekam jalannya persidangan sering kali ditegur keras, dipaksa menghapus rekaman, bahkan diancam dikeluarkan dari ruang sidang. Situasi ini menciptakan iklim ketakutan dan membangun kesan bahwa transparansi adalah ancaman, bukan kebutuhan.</p> <p dir="ltr">Lebih mengkhawatirkan lagi, pembatasan ini sering terjadi justru dalam perkara-perkara besar dan sensitif, seperti kasus korupsi. Padahal, di ruang sidanglah kebenaran sesungguhnya sering terungkap—termasuk kesaksian yang meringankan terdakwa, kelemahan dakwaan, atau fakta yang tidak sejalan dengan narasi penegakan hukum.</p> <p dir="ltr"><b>Dokumentasi Pers adalah Bentuk Pengawasan Publik</b></p> <p dir="ltr">Tanpa dokumentasi visual, publik hanya disuguhi narasi sepihak melalui siaran pers resmi atau pernyataan institusi penegak hukum. Padahal, demokrasi membutuhkan verifikasi publik, bukan kepercayaan buta.<br /> Membatasi kerja wartawan di ruang sidang sama artinya dengan membatasi hak publik untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan. <b>Hukum yang adil tidak takut disorot, dan keadilan yang bersih tidak membutuhkan tembok aturan untuk melindunginya.</b></p> <p dir="ltr"><b>Catatan Kritis BERITAKORUPSI.CO</b><br /> Jika asas sidang terbuka untuk umum hanya dimaknai sebatas “boleh hadir tapi tidak boleh merekam”, maka keterbukaan itu kehilangan maknanya. Ketika wartawan diposisikan sebagai ancaman, dan aturan dijadikan tameng, publik patut bertanya: fakta apa yang sebenarnya ingin dijauhkan dari pengawasan masyarakat melaui kehadiran wartawan?.</p></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Sidang Dibuka dan Terbuka Untuk Umum: Ketika Aturan Dijadikan Tembok, Wartawan Dianggap Ancaman?

BERITA KORUPSI .CO — Laporan Khusus Investigatif. Ditulis oleh Jentar. Sidang pengadilan dalam sistem hukum Indonesia secara tegas menganu...

»

Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/s719/IMG_20251116_221602.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="719" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/w640-h454/IMG_20251116_221602.jpg" width="640" /></a><br /><b><span style="font-size: 20px;">"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?"</span></b></div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><b>BERITA</b><span style="color: #f02c1f;"><b>KORUPSI</b></span><b>.CO</b>  — <br /> Kasus dugaan korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung terus bergulir dan menyita perhatian publik. Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dua orang tersangka, sementara Kejaksaan menyebutkan jumlah kerugian negara sekitar Rp4,3 miliar dalam pengelolaan dana SKTM sepanjang tahun 2022–2024.</p> <p dir="ltr">Namun, di lapangan muncul pertanyaan besar: Apakah kasus ini benar hanya melibatkan dua pegawai? Atau ada pejabat lain di tubuh manajemen RSUD dr. Iskak Tulungagung yang seharusnya ikut bertanggung jawab namun sengaja tidak disentuh?</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Dua Tersangka Dari RSUD dr. Iskak Tulungagung </b></p> <p dir="ltr">Dalam kasus dugaan korupsi dana pelayanan SKTM di RSUD dr. Iskak Tulungagung, Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dan menahan dua orang Tersangka dari pihak RSUD, yaitu;</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Yudi Rahmawan (YU), Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak. Ia disebut sebagai pihak yang diduga mengetahui dan mengarahkan mekanisme penyisihan dana SKTM yang tidak disetorkan ke kas rumah sakit.</li><li>Reni Budi Kristanti (RB/RN), Staf pengelola keuangan dan data SKTM, yang diduga menjadi pelaksana dalam pengumpulan dana dan penyelewengan penerimaan pasien SKTM.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Keduanya telah ditahan setelah melalui pemeriksaan intensif oleh jaksa.</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Kerugian Negara Rp4,3 Miliar dari Dana SKTM</b></p> <p dir="ltr">Hasil audit menjadi dasar penyidikan menyebutkan bahwa praktik pemotongan, penyisihan, dan tidak disetorkannya dana SKTM ke kas RSUD yang menjadi kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar.</p> <p dir="ltr">Modus yang teridentifikasi antara lain:</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Pembayaran pasien SKTM tidak seluruhnya disetorkan ke kas RSUD.</li><li>Sebagian dana “dipisahkan” dan dikumpulkan secara manual.</li><li>Ada bukti aliran dana yang mengarah ke Tersangka Yudi, termasuk transaksi yang mencapai ratusan juta rupiah.</li><li>Praktik berlangsung sistematis selama lebih dari dua tahun.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Apakah Hanya Dua Orang (Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti) yang Terlibat?</b></p> <p dir="ltr">Inilah pertanyaan yang kini menjadi sorotan utama. Lalu bagaimana dengan Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang kini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM Jaksrta setelah tidak jadi mencalonkan sebagai Bupati Tulungagung?</p> <p dir="ltr">Sebab pengelolaan dana SKTM tidak hanya melibatkan dua orang yaitu Tersangka, tetapi melibatkan beberapa bagian keuangan, pelayanan, dan data. Dengan nilai kerugian yang cukup besar yaitu Rp4,3 miliar, publik menilai penyimpangan semacam ini tidak mungkin berjalan tanpa celah pengawasan pada level struktural tertentu.</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Timeline Singkat Perkembangan Kasus:</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Tahun 2022–2024 Penyimpangan dana SKTM diduga berlangsung.</li><li>Pertengahan 2025. Kejari Tulungagung meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.</li><li>September 2025. Penyidik Kejari Tulungagung menetapkan dan menahan dua orang Tersangka</li><li>Kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar. Kejari Tulungagung mengumumkan jumlah kerugian negara sebesar Rp4,3 miliar setelah menerima hasil audit</li></ol><p></p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Alur Aliran Dana SKTM;</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Pasien SKTM membayar biaya layanan dengan tarif khusus.</li><li>Dana SKTM seharusnya masuk seluruhnya ke kas RSUD.</li><li>Namun sebagian dana SKTM dipisahkan oleh staf dan pejabat tertentu.</li><li>Dana terkumpul secara manual dan tidak tercatat dalam laporan pendapatan resmi.</li><li>Sebagian dana mengalir ke rekening atau penggunaan pribadi salah satu tersangka.</li><li>Nilai total kerugian negara hasil audit: Rp4,3 miliar.</li></ol><p></p> <p dir="ltr"><b>Pertanyaannya:</b> Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gersk penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?. </p> <p dir="ltr"><b>Dampak ke RSUD dan Publik:</b></p> <p dir="ltr">Kasus dugaan korupsi dana SKTM ini mengguncang reputasi RSUD dr. Iskak — rumah sakit rujukan yang selama ini dianggap sebagai salah satu BLUD terbaik di Jawa Timur. Pelayanan SKTM kini sudakkah dilakukan pengawasan ketat dan diaudit ulang untuk memastikan tidak adanya  manipulasi baru?</p> <p dir="ltr">Masyarakat berharap kasus ini diusut hingga tuntas karena menyangkut hak pasien miskin, kelompok yang seharusnya paling dilindungi.</p> <p dir="ltr"><b>Mengapa publik meragukan hanya dua tersangka?</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Modusnya membutuhkan lebih dari dua tangan. Penginputan data fiktif tidak bisa lepas begitu saja dari rantai verifikasi dan persetujuan.</li><li>Ada alur tanda tangan doktmen yang tidak hanya dilakukan oleh Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Siapa saja nama yang tercantum menandatangani beberapa dokumen ? Apakah tanda tangan tersebut dilakukan secara manual atau elektronik yang tidak cocok dengan waktu kerja mereka? Lalu sampai dimana batas pengawasan yang dilakukan oleh Direktur? </p> <p dir="ltr">Apakah Kejari Tulungagung berani dan mampu menyeret semua yang terlibat sekalipun ada melindungi? Apakah ada  kemungkinan keterlambatan pejabat lain, termasuk di level direksi, yang ikut bertanggung jawab apabila atau keterlibatannya atas pembiaran hingga raibnya hak orang miskin di Kabupaten Tulungagung?. </p><p dir="ltr">Ditulis oleh: Jentar S. Wartawan BERITAKORUPSI.CO</p></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regiona Regional Tipikor Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada peneri...

»

SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="853" height="557" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/w354-h557/4.jpg" width="354" /></a></div>Surabaya, <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini kian menyengat. Angka yang fantastis, duit sebesar Rp8,369 triliun, tercatat mengalir dari APBD Pemprov Jatim ke berbagai kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur sepanjang tahun anggaran 2019 hingga 2024 melalui usulan para dewan yang terhormat. Namun di balik deretan angka itu, terbentang kisah gelap tentang manipulasi, permainan politik, dan transaksi kuasa.<br /><br />Kasus ini pertama kali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 dari Fraksi Golkar, bersama staf pribadinya, Rusdi dan Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas serta Ilham Wahyudi alias Eeng, Koordinator lapangan Pokmas Kabupaten Sampang. OTT itu menjadi pintu masuk KPK mengungkap praktik ijon dana hibah — istilah yang kini populer untuk menggambarkan jual beli jatah dana hibah Pokir antara anggota dewan, birokrat, dan pihak-pihak di luar sistem.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Hibah Membengkak Dua Kali Lipat dari Batas Normal.</b></span><br /><br />Dari fakta persidangan, terungkap bahwa alokasi dana hibah Pemprov Jatim untuk dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD mencapai hampir 20% dari total APBD. Padahal, Menteri Dalam Negeri telah menegaskan agar hibah Pokir tidak melebihi dari 10% APBD.<br />Namun peringatan itu diabaikan.<br /><br />Dalam periode 2019–2024, total dana hibah yang dikucurkan mencapai pemprov Jatim ke DPRD Jatim adalah sebesar Rp8,369 triliun. Sebuah jumlah yang fantastis, bahkan untuk ukuran provinsi besar seperti Jawa Timur. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diduga menjadi ladang bancakan politik di ruang-ruang rapat legislatif.<br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK disebutkan, setiap anggota DPRD  mendapat jatah dana hibah Pokir sesuai kesepakatan ketua komisi masing-masing.<br />Namun kejanggalan mencuat ketika dipersidangan, ditemukan bahwa dari 120 anggota DPRD, ternyata ada 131 nama tercatat sebagai penyalur dana hibah pokir. Artinya, ada 11 nama siluman yang turut menyalurkan dana  tanpa status resmi sebagai anggota dewan.<br /><br /><span style="font-size: large;">Dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 Triliun  Tak Bertuan dan Ribuan Pokmas Fiktif di Jawa Timur </span><br /><br />Lebih mengerikan lagi, dari total dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun itu, Rp2,4 triliun lebih dinyatakan tidak jelas siapa penyalurnya. Tidak ada dokumen yang bisa memastikan ke kantong pejabat mana mengalir, dipegunakan untuk apa dan keperluan apa serta siapa yang bertanggung jawab. Semua saksi seakan menjadi "pemeran aktor bisu.'<br /><br />Dalam persidangan terungkap pula, adanya jual beli jatah hibah Pokir antaranggota DPRD. Seorang anggota dewan tidak menyalurkan dana pokir miliknya melainkan menjual ke anggota dewan lainnya  antara 20 hingga 20% atau ke pihak luar dengan harga tertentu.<br />Praktik ini dikenal sebagai “ijon” — di mana proyek belum berjalan, tapi uang sudah berpindah tangan terlebih dahulu.<br /><br />Dana hibah Pokir tersebut disalurkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas) ke masing-masing daerah pemilihan anggota dewan, atau diluar daerah pemilihannya sesuai usulan masing-masing anggota dewan pula.<br />Namun ironis, 4.500 Pokmas selaku penerima hibah Pokir tidak diverifikasi secara faktual, hanya lewat dokumen semata.<br />Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas SDA Pemprov Jatim berdalih dipersidangan “tidak cukup waktu”.<br />Akibatnya, banyak Pokmas fiktif terbentuk hanya di atas kertas — tanpa kegiatan, tanpa, , tanpa hasil apa pun.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Jejak Pertemuan Misterius di Yogyakarta</b></span><br /><br />Dipersidangan juga terungkap, adanya pertemuan rahasia di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK terhadap Sahat Tua Simanjuntak.<br />Pertemuan itu disebut dihadiri oleh Sekda Pemprov Jatim, Heru Cahyono, mantan Kepala BPK Jawa Timur, serta sejumlah pejabat tinggi Pemprov lainnya.<br />Lokasinya: sebuah hotel di kawasan Malioboro.<br />Waktunya: hanya beberapa hari setelah publik diguncang OTT KPK di Surabaya.<br /><br />Pertemuan itu disebut-sebut membahas “koordinasi pasca-OTT” dan langkah antisipasi atas potensi perluasan penyelidikan KPK. Namun hingga kini, pertemuan rahasia Jogja Karta itu belum terpecahkan. Heru Cahyono dalam persidangan hanya mengatakan ",pertemuan biasa karena sudah lama tidak bertemu.". Suatu alasan pembenaran diri, namun JPU KPK saat itu tidak percaya begitu saja.<br /><p><span style="font-size: large;"><b>Sebanyak 21 Tersangka Baru, 4 Diantanya Sudah Ditahan - Tapi Skandal Belum Selesai</b></span></p>KPK sudah menetapkan 21 tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Jatim. Empat di antaranya telah resmi ditahan.<br />Namun penyidik antirasuah belum berhenti di situ.<br />Sumber internal KPK menyebut, penyelidikan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, keterlibatan anggota DPRD aktif, serta pihak-pihak birokrasi yang diduga turut memainkan peran penting dalam skema distribusi dana hibah.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tanda Tanya Besar di Balik uang Rp8,369 Triliun</b></span><br /><br /><b>Meski penyidikan masih berjalan, publik kini dihadapkan pada sejumlah pertanyaan krusial:</b><ol><li>Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019–2024 yang diduga menikmati jatah hibah pokir sama seperti anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019??</li><li>Siapa sebenarnya 11 orang siluman yang namanya muncul dalam daftar penyalur dana hibah Pokir?</li><li>Kemana mengalir dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 triliun lebih yang tidak jelas siapa penyalur dan penerimanya?</li><li>Apakah dana hibah Pokir sebesar dana Rp2,4 triliun itu ada kaitannya dengan Pilpres pada Pebruari 2024 dan Pilkada Gubernur Jawa Timur pada November 2024?</li><li>Apakah KPK bisa memecahkan isi "teka-teki" pertemuan pejabat Pemprov dan mantan Kepala BPK Jatim di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK?</li></ol><span style="font-size: large;"><b>Politik, Uang, dan Lemahnya Pengawasan</b></span><br /><br />Kasus ini juga membuka borok lama hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah, di mana alokasi dana hibah sering dijadikan alat tawar-menawar politik.<br />Dalam praktiknya, dana pokir berubah menjadi “komoditas politik” yang bisa diperjualbelikan, ditukar proyek, bahkan dijadikan sumber pendanaan pribadi.<br /><br />Kasus hampir serupa juga terjadi pada tahun 2008 menjelang pemilihan gubernur tahun 2009. Saat itu, pemprov Jatim mengucurkan dana hibah untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ya merugikan keuangan negara sebesar sebesar 177 miliar rupiah. Hingga salah seorang narapidana meninggal di Lapas Porong pada tahun 2018, kasus korupsi PNPM tak kunjung tuntas ditangan kejaksaan tinggi Jawa Timur.<br /><br />Padahal, dana hibah seharusnya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur desa. Namun kenyataannya, banyak kegiatan yang tidak pernah terealisasi. Laporan fiktif dibuat, tanda tangan dipalsukan, dan dana cair tanpa bekas.</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: large;"><b>Aroma Skandal Nasional</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/w640-h426/2.jpg" width="640" /></a></div>Dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun jelas bukan angka kecil. Bila terbukti, ini bisa menjadi skandal korupsi daerah terbesar dalam sejarah otonomi daerah Indonesia.<br />Lebih besar daripada kasus bantuan sosial, dan lebih luas jaringannya daripada korupsi proyek infrastruktur.<br /><br /><b>KPK kini berada di persimpangan:</b><br />menuntaskan kasus ini secara menyeluruh, atau membiarkan sebagian fakta tenggelam di balik politik kekuasaan.<br /><br />Sementara publik menanti jawaban, satu hal pasti:<br />Skandal dana hibah Pokir anggota DPRD Jatim ini bukan sekadar persoalan hukum — tapi cermin kebusukan sistem politik daerah yang selama ini bersembunyi di balik retorika pembangunan dan kesejahteraan rakyat.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Catatan Redaksi</span></b>:<br />Kasus ini akan terus kami pantau.<br /><b>BERITA<span style="color: red;">KOPSI</span>.CO</b> berkomitmen menghadirkan laporan investigatif mendalam sesuai fakta, mengikuti setiap perkembangan hingga di persidangan, dan memastikan publik mendapatkan informasi sesuai fakta yang sebenar-benarnya bukan sekedar ilusi. <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

Surabaya, BERITA KORUPSI .CO - Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari A...

»