Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/s719/IMG_20251116_221602.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="719" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/w640-h454/IMG_20251116_221602.jpg" width="640" /></a><br /><b><span style="font-size: 20px;">"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?"</span></b></div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><b>BERITA</b><span style="color: #f02c1f;"><b>KORUPSI</b></span><b>.CO</b>  — <br /> Kasus dugaan korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung terus bergulir dan menyita perhatian publik. Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dua orang tersangka, sementara Kejaksaan menyebutkan jumlah kerugian negara sekitar Rp4,3 miliar dalam pengelolaan dana SKTM sepanjang tahun 2022–2024.</p> <p dir="ltr">Namun, di lapangan muncul pertanyaan besar: Apakah kasus ini benar hanya melibatkan dua pegawai? Atau ada pejabat lain di tubuh manajemen RSUD dr. Iskak Tulungagung yang seharusnya ikut bertanggung jawab namun sengaja tidak disentuh?</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Dua Tersangka Dari RSUD dr. Iskak Tulungagung </b></p> <p dir="ltr">Dalam kasus dugaan korupsi dana pelayanan SKTM di RSUD dr. Iskak Tulungagung, Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dan menahan dua orang Tersangka dari pihak RSUD, yaitu;</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Yudi Rahmawan (YU), Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak. Ia disebut sebagai pihak yang diduga mengetahui dan mengarahkan mekanisme penyisihan dana SKTM yang tidak disetorkan ke kas rumah sakit.</li><li>Reni Budi Kristanti (RB/RN), Staf pengelola keuangan dan data SKTM, yang diduga menjadi pelaksana dalam pengumpulan dana dan penyelewengan penerimaan pasien SKTM.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Keduanya telah ditahan setelah melalui pemeriksaan intensif oleh jaksa.</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Kerugian Negara Rp4,3 Miliar dari Dana SKTM</b></p> <p dir="ltr">Hasil audit menjadi dasar penyidikan menyebutkan bahwa praktik pemotongan, penyisihan, dan tidak disetorkannya dana SKTM ke kas RSUD yang menjadi kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar.</p> <p dir="ltr">Modus yang teridentifikasi antara lain:</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Pembayaran pasien SKTM tidak seluruhnya disetorkan ke kas RSUD.</li><li>Sebagian dana “dipisahkan” dan dikumpulkan secara manual.</li><li>Ada bukti aliran dana yang mengarah ke Tersangka Yudi, termasuk transaksi yang mencapai ratusan juta rupiah.</li><li>Praktik berlangsung sistematis selama lebih dari dua tahun.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Apakah Hanya Dua Orang (Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti) yang Terlibat?</b></p> <p dir="ltr">Inilah pertanyaan yang kini menjadi sorotan utama. Lalu bagaimana dengan Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang kini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM Jaksrta setelah tidak jadi mencalonkan sebagai Bupati Tulungagung?</p> <p dir="ltr">Sebab pengelolaan dana SKTM tidak hanya melibatkan dua orang yaitu Tersangka, tetapi melibatkan beberapa bagian keuangan, pelayanan, dan data. Dengan nilai kerugian yang cukup besar yaitu Rp4,3 miliar, publik menilai penyimpangan semacam ini tidak mungkin berjalan tanpa celah pengawasan pada level struktural tertentu.</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Timeline Singkat Perkembangan Kasus:</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Tahun 2022–2024 Penyimpangan dana SKTM diduga berlangsung.</li><li>Pertengahan 2025. Kejari Tulungagung meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.</li><li>September 2025. Penyidik Kejari Tulungagung menetapkan dan menahan dua orang Tersangka</li><li>Kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar. Kejari Tulungagung mengumumkan jumlah kerugian negara sebesar Rp4,3 miliar setelah menerima hasil audit</li></ol><p></p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Alur Aliran Dana SKTM;</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Pasien SKTM membayar biaya layanan dengan tarif khusus.</li><li>Dana SKTM seharusnya masuk seluruhnya ke kas RSUD.</li><li>Namun sebagian dana SKTM dipisahkan oleh staf dan pejabat tertentu.</li><li>Dana terkumpul secara manual dan tidak tercatat dalam laporan pendapatan resmi.</li><li>Sebagian dana mengalir ke rekening atau penggunaan pribadi salah satu tersangka.</li><li>Nilai total kerugian negara hasil audit: Rp4,3 miliar.</li></ol><p></p> <p dir="ltr"><b>Pertanyaannya:</b> Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gersk penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?. </p> <p dir="ltr"><b>Dampak ke RSUD dan Publik:</b></p> <p dir="ltr">Kasus dugaan korupsi dana SKTM ini mengguncang reputasi RSUD dr. Iskak — rumah sakit rujukan yang selama ini dianggap sebagai salah satu BLUD terbaik di Jawa Timur. Pelayanan SKTM kini sudakkah dilakukan pengawasan ketat dan diaudit ulang untuk memastikan tidak adanya  manipulasi baru?</p> <p dir="ltr">Masyarakat berharap kasus ini diusut hingga tuntas karena menyangkut hak pasien miskin, kelompok yang seharusnya paling dilindungi.</p> <p dir="ltr"><b>Mengapa publik meragukan hanya dua tersangka?</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Modusnya membutuhkan lebih dari dua tangan. Penginputan data fiktif tidak bisa lepas begitu saja dari rantai verifikasi dan persetujuan.</li><li>Ada alur tanda tangan doktmen yang tidak hanya dilakukan oleh Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Siapa saja nama yang tercantum menandatangani beberapa dokumen ? Apakah tanda tangan tersebut dilakukan secara manual atau elektronik yang tidak cocok dengan waktu kerja mereka? Lalu sampai dimana batas pengawasan yang dilakukan oleh Direktur? </p> <p dir="ltr">Apakah Kejari Tulungagung berani dan mampu menyeret semua yang terlibat sekalipun ada melindungi? Apakah ada  kemungkinan keterlambatan pejabat lain, termasuk di level direksi, yang ikut bertanggung jawab apabila atau keterlibatannya atas pembiaran hingga raibnya hak orang miskin di Kabupaten Tulungagung?. </p><p dir="ltr">Ditulis oleh: Jentar S. Wartawan BERITAKORUPSI.CO</p></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regiona Regional Tipikor Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada peneri...

»

SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="853" height="557" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/w354-h557/4.jpg" width="354" /></a></div>Surabaya, <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini kian menyengat. Angka yang fantastis, duit sebesar Rp8,369 triliun, tercatat mengalir dari APBD Pemprov Jatim ke berbagai kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur sepanjang tahun anggaran 2019 hingga 2024 melalui usulan para dewan yang terhormat. Namun di balik deretan angka itu, terbentang kisah gelap tentang manipulasi, permainan politik, dan transaksi kuasa.<br /><br />Kasus ini pertama kali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 dari Fraksi Golkar, bersama staf pribadinya, Rusdi dan Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas serta Ilham Wahyudi alias Eeng, Koordinator lapangan Pokmas Kabupaten Sampang. OTT itu menjadi pintu masuk KPK mengungkap praktik ijon dana hibah — istilah yang kini populer untuk menggambarkan jual beli jatah dana hibah Pokir antara anggota dewan, birokrat, dan pihak-pihak di luar sistem.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Hibah Membengkak Dua Kali Lipat dari Batas Normal.</b></span><br /><br />Dari fakta persidangan, terungkap bahwa alokasi dana hibah Pemprov Jatim untuk dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD mencapai hampir 20% dari total APBD. Padahal, Menteri Dalam Negeri telah menegaskan agar hibah Pokir tidak melebihi dari 10% APBD.<br />Namun peringatan itu diabaikan.<br /><br />Dalam periode 2019–2024, total dana hibah yang dikucurkan mencapai pemprov Jatim ke DPRD Jatim adalah sebesar Rp8,369 triliun. Sebuah jumlah yang fantastis, bahkan untuk ukuran provinsi besar seperti Jawa Timur. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diduga menjadi ladang bancakan politik di ruang-ruang rapat legislatif.<br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK disebutkan, setiap anggota DPRD  mendapat jatah dana hibah Pokir sesuai kesepakatan ketua komisi masing-masing.<br />Namun kejanggalan mencuat ketika dipersidangan, ditemukan bahwa dari 120 anggota DPRD, ternyata ada 131 nama tercatat sebagai penyalur dana hibah pokir. Artinya, ada 11 nama siluman yang turut menyalurkan dana  tanpa status resmi sebagai anggota dewan.<br /><br /><span style="font-size: large;">Dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 Triliun  Tak Bertuan dan Ribuan Pokmas Fiktif di Jawa Timur </span><br /><br />Lebih mengerikan lagi, dari total dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun itu, Rp2,4 triliun lebih dinyatakan tidak jelas siapa penyalurnya. Tidak ada dokumen yang bisa memastikan ke kantong pejabat mana mengalir, dipegunakan untuk apa dan keperluan apa serta siapa yang bertanggung jawab. Semua saksi seakan menjadi "pemeran aktor bisu.'<br /><br />Dalam persidangan terungkap pula, adanya jual beli jatah hibah Pokir antaranggota DPRD. Seorang anggota dewan tidak menyalurkan dana pokir miliknya melainkan menjual ke anggota dewan lainnya  antara 20 hingga 20% atau ke pihak luar dengan harga tertentu.<br />Praktik ini dikenal sebagai “ijon” — di mana proyek belum berjalan, tapi uang sudah berpindah tangan terlebih dahulu.<br /><br />Dana hibah Pokir tersebut disalurkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas) ke masing-masing daerah pemilihan anggota dewan, atau diluar daerah pemilihannya sesuai usulan masing-masing anggota dewan pula.<br />Namun ironis, 4.500 Pokmas selaku penerima hibah Pokir tidak diverifikasi secara faktual, hanya lewat dokumen semata.<br />Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas SDA Pemprov Jatim berdalih dipersidangan “tidak cukup waktu”.<br />Akibatnya, banyak Pokmas fiktif terbentuk hanya di atas kertas — tanpa kegiatan, tanpa, , tanpa hasil apa pun.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Jejak Pertemuan Misterius di Yogyakarta</b></span><br /><br />Dipersidangan juga terungkap, adanya pertemuan rahasia di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK terhadap Sahat Tua Simanjuntak.<br />Pertemuan itu disebut dihadiri oleh Sekda Pemprov Jatim, Heru Cahyono, mantan Kepala BPK Jawa Timur, serta sejumlah pejabat tinggi Pemprov lainnya.<br />Lokasinya: sebuah hotel di kawasan Malioboro.<br />Waktunya: hanya beberapa hari setelah publik diguncang OTT KPK di Surabaya.<br /><br />Pertemuan itu disebut-sebut membahas “koordinasi pasca-OTT” dan langkah antisipasi atas potensi perluasan penyelidikan KPK. Namun hingga kini, pertemuan rahasia Jogja Karta itu belum terpecahkan. Heru Cahyono dalam persidangan hanya mengatakan ",pertemuan biasa karena sudah lama tidak bertemu.". Suatu alasan pembenaran diri, namun JPU KPK saat itu tidak percaya begitu saja.<br /><p><span style="font-size: large;"><b>Sebanyak 21 Tersangka Baru, 4 Diantanya Sudah Ditahan - Tapi Skandal Belum Selesai</b></span></p>KPK sudah menetapkan 21 tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Jatim. Empat di antaranya telah resmi ditahan.<br />Namun penyidik antirasuah belum berhenti di situ.<br />Sumber internal KPK menyebut, penyelidikan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, keterlibatan anggota DPRD aktif, serta pihak-pihak birokrasi yang diduga turut memainkan peran penting dalam skema distribusi dana hibah.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Tanda Tanya Besar di Balik uang Rp8,369 Triliun</b></span><br /><br /><b>Meski penyidikan masih berjalan, publik kini dihadapkan pada sejumlah pertanyaan krusial:</b><ol><li>Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019–2024 yang diduga menikmati jatah hibah pokir sama seperti anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019??</li><li>Siapa sebenarnya 11 orang siluman yang namanya muncul dalam daftar penyalur dana hibah Pokir?</li><li>Kemana mengalir dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 triliun lebih yang tidak jelas siapa penyalur dan penerimanya?</li><li>Apakah dana hibah Pokir sebesar dana Rp2,4 triliun itu ada kaitannya dengan Pilpres pada Pebruari 2024 dan Pilkada Gubernur Jawa Timur pada November 2024?</li><li>Apakah KPK bisa memecahkan isi "teka-teki" pertemuan pejabat Pemprov dan mantan Kepala BPK Jatim di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK?</li></ol><span style="font-size: large;"><b>Politik, Uang, dan Lemahnya Pengawasan</b></span><br /><br />Kasus ini juga membuka borok lama hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah, di mana alokasi dana hibah sering dijadikan alat tawar-menawar politik.<br />Dalam praktiknya, dana pokir berubah menjadi “komoditas politik” yang bisa diperjualbelikan, ditukar proyek, bahkan dijadikan sumber pendanaan pribadi.<br /><br />Kasus hampir serupa juga terjadi pada tahun 2008 menjelang pemilihan gubernur tahun 2009. Saat itu, pemprov Jatim mengucurkan dana hibah untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ya merugikan keuangan negara sebesar sebesar 177 miliar rupiah. Hingga salah seorang narapidana meninggal di Lapas Porong pada tahun 2018, kasus korupsi PNPM tak kunjung tuntas ditangan kejaksaan tinggi Jawa Timur.<br /><br />Padahal, dana hibah seharusnya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur desa. Namun kenyataannya, banyak kegiatan yang tidak pernah terealisasi. Laporan fiktif dibuat, tanda tangan dipalsukan, dan dana cair tanpa bekas.</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: large;"><b>Aroma Skandal Nasional</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/w640-h426/2.jpg" width="640" /></a></div>Dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun jelas bukan angka kecil. Bila terbukti, ini bisa menjadi skandal korupsi daerah terbesar dalam sejarah otonomi daerah Indonesia.<br />Lebih besar daripada kasus bantuan sosial, dan lebih luas jaringannya daripada korupsi proyek infrastruktur.<br /><br /><b>KPK kini berada di persimpangan:</b><br />menuntaskan kasus ini secara menyeluruh, atau membiarkan sebagian fakta tenggelam di balik politik kekuasaan.<br /><br />Sementara publik menanti jawaban, satu hal pasti:<br />Skandal dana hibah Pokir anggota DPRD Jatim ini bukan sekadar persoalan hukum — tapi cermin kebusukan sistem politik daerah yang selama ini bersembunyi di balik retorika pembangunan dan kesejahteraan rakyat.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Catatan Redaksi</span></b>:<br />Kasus ini akan terus kami pantau.<br /><b>BERITA<span style="color: red;">KOPSI</span>.CO</b> berkomitmen menghadirkan laporan investigatif mendalam sesuai fakta, mengikuti setiap perkembangan hingga di persidangan, dan memastikan publik mendapatkan informasi sesuai fakta yang sebenar-benarnya bukan sekedar ilusi. <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

Surabaya, BERITA KORUPSI .CO - Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari A...

»

UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeatXS1OZ60naCxUxyeBMVlZM7R6X9HPIfstyrvHXBBrFh-m8eTYkBjqf-ZSxVnX1-b_IKE_vxYSC-GoHFfbz2DNocFjqQN5LcmZcw-jMSfCYf17pTrKXKgmzQXitmikTfp0M5kMGUcoNSXUdXQR_i7Z2H4RlHIwwVOTeuYHfMURU9MDt1sC16_3B5Jg/s627/Hakim%20Safri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="627" data-original-width="450" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeatXS1OZ60naCxUxyeBMVlZM7R6X9HPIfstyrvHXBBrFh-m8eTYkBjqf-ZSxVnX1-b_IKE_vxYSC-GoHFfbz2DNocFjqQN5LcmZcw-jMSfCYf17pTrKXKgmzQXitmikTfp0M5kMGUcoNSXUdXQR_i7Z2H4RlHIwwVOTeuYHfMURU9MDt1sC16_3B5Jg/w284-h394/Hakim%20Safri.jpg" width="284" /></a></div>Surabaya, 4 November 2025 - <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b> - Artikel ini menganalisis upaya hukum dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku, dengan perbandingan terhadap rancangan KUHAP baru yang masih sedang digodok. Fokus utama adalah pada upaya hukum biasa (praperadilan, banding, kasasi) dan luar biasa (peninjauan kembali), serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana yang lebih adil dan berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM). Analisis ini mengintegrasikan pandangan ahli seperti Andi Hamzah, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan restoratif. Perbandingan menunjukkan bahwa KUHAP baru berpotensi memperkuat due process of law, meskipun tantangan implementasi tetap ada. Kata kunci: upaya hukum pidana, KUHAP lama, KUHAP baru, analisis perbandingan.<br /><br />Sistem peradilan pidana di Indonesia bergantung pada KUHAP yang disahkan pada 1981, yang mengatur proses dari penyidikan hingga eksekusi putusan. Upaya hukum pidana, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk menentang putusan pengadilan melalui mekanisme seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, seiring perkembangan zaman, KUHAP lama dinilai kurang adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan HAM, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai diskusi reformasi hukum .<br /><br />Pembaruan KUHAP menjadi mendesak menyusul pengesahan KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP 2025, yang dirilis secara resmi pada 21 Maret 2025 oleh Komisi III DPR, bertujuan menyelaraskan prosedur acara pidana dengan KUHP baru, termasuk penguatan restoratif justice dan perlindungan korban . Artikel ini bertujuan menganalisis upaya hukum pidana saat ini, membandingkannya dengan ketentuan RUU KUHAP, dan mengeksplorasi implikasinya bagi penegak hukum. Analisis ini didasarkan pada prinsip due process of law, sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Shariffudin, yang menekankan perlindungan HAM dalam KUHAP baru. Penulis, sebagai praktisi peradilan dengan pengalaman panjang, melihat pembaruan ini sebagai peluang untuk meningkatkan integritas sistem hukum pidana di Indonesia.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Profil Penulis</b></span><br /><br />Safri, SH., MH., sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya pada akhir Oktober 2025, sebelumnya Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. Kemudian Ketua PN Kendari dan Ketua PN Poso. Dengan karir gemilang di bidang peradilan pidana. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua Pengadilan Negeri Poso, di mana ia memimpin penanganan berbagai perkara kompleks yang melibatkan upaya hukum pidana. Sebagai akademisi dan praktisi, Safri telah menulis 8 buku tentang hukum, filsafat dan humaniora termasuk analisis reformasi KUHAP. Selain itu, beliau sering menjadi narasumber di berbagai seminar dan temu ilmiah nasional, seperti diskusi tentang Rancangan KUHAP. Pengalaman ini membentuk pandangan beliau bahwa upaya hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar formalitas.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Analisis Upaya Hukum dalam KUHAP Lama</b></span><br /><br />Dalam KUHAP lama, upaya hukum pidana dibagi menjadi biasa dan luar biasa, bertujuan memberikan kesempatan koreksi atas putusan yang dianggap tidak adil. Menurut Andi Hamzah, seorang guru besar hukum pidana yang menulis buku Upaya Hukum dalam Perkara Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia, upaya hukum adalah mekanisme esensial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, dengan menekankan prinsip ne bis in idem (tidak dapat diadili dua kali untuk perkara yang sama) .<br /><br />Andi Hamzah berpendapat bahwa upaya hukum bukan hanya hak formil, melainkan alat untuk mencari kebenaran materiil, di mana hakim harus mempertimbangkan bukti baru untuk menghindari kesalahan yudisial.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Upaya Hukum Biasa</span></b><br /><ul><li>° Praperadilan (Pasal 77-83 KUHAP): Digunakan untuk menguji sahnya penetapan tersangka, penahanan, atau penyitaan. Ini adalah upaya pra-peradilan untuk melindungi hak individu dari penyalahgunaan wewenang aparat. Dalam praktik, praperadilan sering menjadi pintu masuk bagi korban pelanggaran prosedural, meskipun efektivitasnya terbatas oleh beban pembuktian yang tinggi .</li><li>° Banding (Pasal 67-76 KUHAP): Diajukan ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan tingkat pertama. Banding memungkinkan pemeriksaan ulang fakta dan hukum, tetapi terbatas pada putusan yang belum inkracht (berkekuatan hukum tetap). Menurut Hamzah, banding efektif untuk mengoreksi kesalahan hakim tunggal, tetapi sering terhambat oleh prosedur yang kaku .</li><li>° Kasasi (Pasal 244-254 KUHAP): Diajukan ke Mahkamah Agung untuk kesalahan penerapan hukum, bukan fakta. Ini adalah upaya tertinggi biasa, dengan batas waktu 14 hari. Hamzah menekankan bahwa kasasi harus fokus pada keseragaman yurisprudensi untuk mencegah inkonsistensi antar-pengadilan .</li></ul><span style="font-size: medium;"><b>Upaya Hukum Luar Biasa</b></span><br /><br />Peninjauan Kembali (PK, Pasal 263-276 KUHAP): Hanya untuk putusan inkracht, dengan alasan novum (bukti baru) atau kesalahan hakim. Hamzah dalam karyanya menyatakan bahwa PK adalah "pintu terakhir keadilan", tetapi jarang berhasil karena syarat ketat, hanya sekitar 5-10% yang dikabulkan berdasarkan data Mahkamah Agung .<br /><br />Secara keseluruhan, KUHAP lama menjamin akses upaya hukum, tetapi dikritik karena kurang melindungi korban dan terlalu berfokus pada terdakwa, serta tidak mengakomodasi teknologi digital dalam proses banding atau kasasi .<br /><br />Perbandingan dengan RUU KUHAP Baru (2025)<br /><br />RUU KUHAP 2025, yang ditandatangani Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 23 Juni 2025 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, memperkenalkan paradigma baru yang selaras dengan KUHP Nasional . Perbandingan utama dengan KUHAP lama adalah sebagai berikut:<ul><li>Penguatan Due Process dan HAM: KUHAP lama berorientasi pada efisiensi penyidikan, sementara RUU baru menekankan perlindungan HAM sejak tahap awal, termasuk hak korban atas restoratif justice (misalnya, mediasi pidana untuk kasus ringan). Ini berbeda dari KUHAP lama ruang mediasi . Wakil Menteri Hukum menegaskan bahwa KUHAP baru harus mencegah penahanan sewenang-wenang, dengan batas waktu lebih ketat (maksimal 60 hari untuk penyidikan) .</li><li>Upaya Hukum Biasa: Praperadilan diperluas untuk mencakup pengawasan penyadapan digital, yang absen di KUHAP lama. Banding dan kasasi kini memungkinkan e-filing untuk mempercepat proses, mengatasi keterlambatan kronis di KUHAP lama (rata-rata 6-12 bulan). Hamzah's teori tentang keseimbangan hukum didukung di sini, dengan penambahan hak korban untuk mengajukan banding terbatas.</li><li>Upaya Hukum Luar Biasa: PK diperluas dengan alasan baru seperti bukti ilmiah digital (e.g., rekaman CCTV), dan batas waktu diperpanjang menjadi 180 hari. Ini kontras dengan KUHAP lama yang kaku, di mana PK sering gagal karena kurangnya inovasi . Namun, RUU baru berpotensi kontroversial karena memperbolehkan PK berulang untuk kasus HAM berat, yang bisa menimbulkan kekacauan jika tidak diatur bijak .</li><li>Impl Perbandingan:</li><li>KUHAP baru lebih adaptif terhadap konteks Indonesia, seperti integrasi nilai Pancasila dalam restoratif justice, berbeda dari KUHAP lama yang warisan kolonial . Tantangan utama adalah harmonisasi dengan KUHP baru, di mana delik pidana lebih luas (e.g., kohabitasi), memerlukan upaya hukum yang lebih fleksibel .</li></ul>Dari perspektif penulis, perbandingan ini menunjukkan kemajuan, tetapi memerlukan pelatihan bagi hakim dan jaksa untuk menghindari inkonsistensi.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Implikasi Menyongsong KUHAP Bar</b></span>u<br /><br />Pembaruan KUHAP akan merevolusi peradilan pidana dengan mengurangi backlog kasus (saat ini >100.000 perkara tahunan) melalui digitalisasi upaya hukum. Menurut Hamzah, ini selaras dengan tujuan hukum pidana sebagai alat restoratif, bukan retributif semata. Namun, implikasi negatif potensial termasuk peningkatan beban Mahkamah Agung jika PK tidak dibatasi. Di Surabaya, sebagai pusat peradilan khusus, penulis merekomendasikan pilot project e-court untuk upaya hukum, guna memastikan transisi mulus pada 2026 .<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Kesimpulan</span></b><br />Safri, SH., MH yang telah menulis 8 judul buku dan Nara Sumber diberbagai Seminar/temu ilmiah mengatakan, upaya hukum pidana dalam KUHAP lama telah memberikan fondasi keadilan, tetapi RUU KUHAP 2025 menawarkan perbaikan signifikan melalui penguatan HAM, restoratif justice, dan adaptasi teknologi. Mengintegrasikan pandangan Andi Hamzah, pembaruan ini harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Sebagai praktisi, penulis menekankan urgensi sosialisasi untuk penegak hukum, agar KUHAP baru benar-benar menyongsong era hukum pidana nasional yang berkeadilan. Rekomendasi: DPR segera sahkan RUU dengan masukan stakeholder untuk menghindari polemik.<br /><span style="font-size: medium;"><br /><b>Daftar Pustaka:</b></span><ol><li>Hukum Acara Pidana. Sinar (Andi Hamzah - 2008). </li><li>Silent Court - (Safri, SH., MH)</li><li>Judicial Activism,</li><li>Keyakinan Hakim (Sebuah telaah filsafat Hkm), - (Safri, SH., MH) <br /></li><li>Mahkamah: Dari keadilan normatif menuju keadilan substantif, - (Safri, SH., MH)</li><li>Catatan Seorg Hakim - (Safri, SH., MH)</li><li>In the name of law. - (Safri, SH., MH)</li><li>Refleksi Seorg Hakim. - (Safri, SH., MH)</li><li>Kamus Hukum Para Hakim - (Safri, SH., MH)</li><li>1Sumber Web: marinews. mahkamahagung.go.id</li></ol></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

Surabaya, 4 November 2025 - BERITA KORUPSI .CO - Artikel ini menganalisis upaya hukum dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang ...

»

Ketika Integritas Diperjualbelikan: Potret Buram Pemberantasan Korupsi di Indonesia

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4VbzxPFhGX7nrT50J3LKj_G00etsJsp-OpptvYE5BH4ZDPf_Sg2dOQpKuiXIa_lOihw0FDkoTuJL-xLY_xSJeSh9mT180aVRQHw8PoWaMYinvqpN5mhjfGp9JLdxYT3Fh3B1Jb353sdoTMcZcCDb8FY_tP-PjdPMaa-cN6hw4OeVmShc85cZnZjJf8pc/s800/Kantor-KPK.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="800" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4VbzxPFhGX7nrT50J3LKj_G00etsJsp-OpptvYE5BH4ZDPf_Sg2dOQpKuiXIa_lOihw0FDkoTuJL-xLY_xSJeSh9mT180aVRQHw8PoWaMYinvqpN5mhjfGp9JLdxYT3Fh3B1Jb353sdoTMcZcCDb8FY_tP-PjdPMaa-cN6hw4OeVmShc85cZnZjJf8pc/w370-h254/Kantor-KPK.jpg" width="370" /></a></div><span style="font-size: x-small;">Ditulis oleh Jentar. S - <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">  - Sabtu, 25 Oktober 2025</span>  <span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><b>__</b><b>____________________________      </b></span><br />Di negeri yang terus bicara tentang pembangunan dan kemajuan, Korupsi justru menjelma menjadi cermin retak dari moral bangsa. Setiap tahun, kasus baru muncul, wajah-wajah baru terseret, dan angka kerugian negara kembali mencengangkan. Seolah integritas telah menjadi barang langka — atau lebih tepatnya, komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar kekuasaan.<br /><br />Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berdiri sebagai simbol harapan, taringnya kerap tumpul di hadapan kepentingan politik. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 yang hanya mencapai 37 dari 100, menandakan bahwa penyakit lama ini belum juga menemukan obat mujarabnya. Transparansi hanyalah kata, bukan komitmen; dan hukum, sering kali berhenti di ruang sidang, bukan di nurani mereka yang berkuasa.<br /><br />Praktik gratifikasi, suap, dan penyalahgunaan jabatan kini tak lagi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ia berjalan di ruang terang, di tengah publik yang semakin terbiasa melihat pejabat digiring ke pengadilan tanpa lagi terkejut. Yang lebih menakutkan bukan hanya pelaku korupsi, tapi masyarakat yang mulai menganggapnya sebagai hal lumrah — kebusukan yang diterima sebagai bagian dari sistem.<br /><br />Sebagaimana aku tulis dalam banyak liputan sebelumnya, korupsi di negeri ini bukan sekadar pelanggaran hukum; ia adalah pengkhianatan terhadap masa depan rakyat. Ia merampas hak orang miskin, menggerogoti kepercayaan publik, dan menodai cita-cita kemerdekaan yang seharusnya menyejahterakan seluruh bangsa.<br /><br /><i>“Korupsi bukan sekadar tindak pidana, tapi tanda bahwa nurani kita sedang sekarat.” - </i>Jentar. S<br /><br />Pemberantasan korupsi di Indonesia kini membutuhkan lebih dari sekadar lembaga dan regulasi. Ia memerlukan keberanian — keberanian untuk berkata tidak pada kompromi, menolak godaan jabatan, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Karena tanpa integritas, bangsa ini hanya akan terus berjalan dalam lingkaran busuk yang sama, dengan nama-nama baru dan modus yang sedikit berbeda.<br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"> _____________________________________</span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Redaksi <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b> berkomitmen untuk terus mengawal transparansi publik, memperjuangkan integritas, dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Mengungap Fata , Menegakkan Integritas." <br /></div>

News Opini Tipikor Ketika Integritas Diperjualbelikan: Potret Buram Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Ditulis oleh Jentar. S - BERITA KORUPSI .CO   - Sabtu, 25 Oktober 2025     __ ____________________________      Di negeri yang terus bicara ...

»

Gubernur LSM Lira Samsudin, SH : Persiapan Acara Rakernas dan Ualang Tahun Lira Ke-20 Telah Rampung

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><b> </b></span></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihnegLzJi2pL6RWYLJOR2j4n-GlCLml1P8LTd5O8-J1WA9ZgDVeYUNVo8BF6UzXyDnA0G2y5h6DI5pUp2P6xAZJybNNniINtDMdO2-WPKEa269yE_wdtLFD6hbnvtVox_md2MuR3wa9XyaznywFEXWwRU3Q-CBX6K5Cv6leRk3PyMviSUyMINQ69NaFug/s1052/IMG-20250611-WA0050(1).jpg" imageanchor="1" style="font-size: x-large; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="677" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihnegLzJi2pL6RWYLJOR2j4n-GlCLml1P8LTd5O8-J1WA9ZgDVeYUNVo8BF6UzXyDnA0G2y5h6DI5pUp2P6xAZJybNNniINtDMdO2-WPKEa269yE_wdtLFD6hbnvtVox_md2MuR3wa9XyaznywFEXWwRU3Q-CBX6K5Cv6leRk3PyMviSUyMINQ69NaFug/w412-h640/IMG-20250611-WA0050(1).jpg" width="412" /></a></div><h3><span style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><b>Ketua Panitia Yang Juga Gubernur LSM Lira Samsudin, SH :</b> "Salah satu agenda dalam Rakernas adalah Diskusi Publik dengan Tema "Mampukah Indonesia Memberantas Korupsi?".</span></span></h3></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span> -</div><div style="text-align: justify;">Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) dan perayaan ulang tahunnya yang ke-20 yang akan berlangsung selama tiga hari sejak Rabu - Jum'at tanggal 18 - 20 Juni 2025 di Whiz Hotel Borobudur Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, panitia terus berupaya memastikan segala persiapan berjalan dengan lancar dan semuanya telah rampung. Hal itu disampaikan Samsudin, SH selaku Ketua Panitia  yang juga Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Jumat, 13 Juni 2025</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Samsudin menjelaskan, persiapan Rakernas LSM Lira  dan ulang tahun yang ke-20 telah rampung karena semua hal yang diperlukan untuk pelaksanaan Rakernas telah selesai disiapkan, mulai dari lokasi, fasilitas, hingga agenda kegiatan berkat kerjasama Panitia yang terdiri dari DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yaitu Bupati Walikota Lira dan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah)</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Ini menunjukkan bahwa semua panitia saling bekerjasama dalam segal hal untuk  menyelesaikan  persiapan Rakernas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal," ujar Samsudin </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Samsudin selaku Ketua Panitia yang juga Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur menambahkan, <span style="color: #001c31;">Persiapan Rakernas </span>yaitu tempat dan <span style="color: #001c31;">Lokasi, fasilitfas, logistik dan agenda </span>kegiatan yang salah satunya adalah Diskusi Publik </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Salah satunkegiatan penting dalam acara Rakernas ini adalah Diskusi Publik dengan Tema "Mampukah Indonesia Memberantas Korupsi?" dengan pembicara salah seorang pakar hukum pidana dari Ubhara Surabaya kemudian Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ungkapnya. (Jen)</p>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Gubernur LSM Lira Samsudin, SH : Persiapan Acara Rakernas dan Ualang Tahun Lira Ke-20 Telah Rampung

  Ketua Panitia Yang Juga Gubernur LSM Lira Samsudin, SH :  "Salah satu agenda dalam Rakernas adalah Diskusi Publik dengan Tema "M...

»

Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/s750/IMG_8503.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="750" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/w640-h480/IMG_8503.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publik, Program Kebijakan Publik, dan Proses Pengambilan Keputusan Publik, Serta Alasan Pengambilan Suatu Keputusan Publik. Tapi faktanya, mudahkah masyarakat mendapatkannya?”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden RI mengeluarkan salah satu Undang-Undang (UU) Tentang Keterbukaan Informasi Pubik, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang salah satu tujuannya adalah “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik<br /><br />Namun pertanyaannya adalah, mudahkah masyarakat memperoleh informasi publik dari penguasa dalam hal ini pemerintah walaupun yang diminta masyarakat itu adalah adminitrasi tentang pengadaan suatu kegiatan dan bukan tentang rahasia negara ? Atau sebaliknya? Lalu bagaimana denga salah satu tujuan dari dibentuknya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ? <i>Apakah Ibarat uangkapan, mudah mengucapkan tapi sulit melaksanakan ?</i><br /><br /><i>Padahal, dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (1) berbunyi : Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>                Undang ini<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>ayat (2) berbunyi : Setiap Orang berhak:<br />       a.  melihat dan mengetahui Informasi Publik;<br />       b.  menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;<br />       c.  mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang</i></div><div style="text-align: justify;"><i>            ini; dan/atau<br />       d.  menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Ayat (3) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik</i></div><div style="text-align: justify;"><i>             disertai alasan permintaan tersebut.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Ayat (4) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>              apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>              ketentuan Undang-Undang ini.</i><br /><br />Nah, akibat informasi inilah, timbul sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan ICW mendesak Komisi Informasi Pusat menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian. Hal ini seperti yang disapaikan ICW dalam Siaran Persnya yang diterima beritakorupsi.co, Kamis, 16 Januari 2025<br /><br />Dalam siaran Persnya dijelaskan, proses sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum kunjung menemui titik terang. Sebab, selama proses memperoleh informasi pengadaan gas air mata, sejak dari tahap permohonan informasi hingga memasuki proses ajudikasi, Polri terus bersikeras untuk membuka kontrak pengadaan sebagaimana yang dimintakan oleh ICW. <br /><br />Sebagai informasi, ICW meminta 25 dokumen pengadaan atas 10 paket pengadaan gas air mata yang dilakukan oleh Polri pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (9) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, beberapa diantaranya yakni yang Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga, dan dokumen kontrak. <br /><br />Polri kerap berdalih bahwa informasi yang ICW mintakan, jika dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, jika dicermati lebih lanjut, daftar dokumen sebagaimana diuraikan di atas, hanya sebatas dokumen administratif proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Polri, bukan berisikan informasi mengenai strategi, intelijen, operasi dan teknik. <br /><br />Sehingga, bagi ICW, alasan menolak untuk membuka informasi melalui dokumen uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di internal Polri jelas mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. <br /><br />Terlebih, sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, bahwa suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus dilandaskan pada kepentingan publik. Pertanyaan reflektifnya, kepentingan publik seperti apa yang dijadikan dasar bagi Polri untuk menutup informasi mengenai pembelian gas air mata? <br /><br />Pertanyaan tersebut hingga saat ini belum mampu dijelaskan oleh Polri, sehingga menimbulkan insinuasi di tengah masyarakat, bahwa ada potensi kecurangan dalam proses pengadaan yang sedang berusaha untuk ditutupi. <br /><br />Sebaliknya, bagi ICW, proses permohonan hingga sengketa informasi ini menjadi sangat krusial dan harus dipandang sebagai bentuk partisipasi publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di instansi kepolisian. Sebab, selain menepis adanya dugaan penyalahgunaan anggaran, dokumen pengadaan gas air mata penting untuk disampaikan kepada publik guna memastikan akuntabilitas dari kebijakan Polri ketika membeli peralatan untuk pengamanan massa, termasuk diantaranya gas air mata. <br /><br />Apalagi dalam praktiknya selama ini, penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian seringkali tidak sesuai dengan prosedur pengamanan aksi massa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Kepolisian. <br /><br />Ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut kemudian mengakibatkan sejumlah insiden yang sangat serius, salah satunya, saat aparat kepolisian dengan brutal menembakkan gas air mata ke tribun penonton sepak bola di Kanjuruhan, Malang, pada Oktober 2022 lalu. Akibatnya, 135 orang tewas, serta 1.363 orang lainnya mengalami luka-luka. <br /><br />Selain itu, berdasarkan catatan ICW dan Trend Asia, sepanjang tahun 2015-2022 terdapat setidaknya 144 kejadian penembakan gas air mata yang dilakukan oleh kepolisian ketika melakukan pengamanan terhadap aksi massa. Kondisi inilah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar oleh Polri sebagai wujud dari kepentingan publik yang harus dipertimbangan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara yang mereka kelola. <br /><br />Berdasarkan uraian di atas, maka ICW mendesak agar:<br />1.    Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat menerima permohonan dan memerintahkan agar Polri segera membuka dokumen pengadaan gas air mata sebagaimana dimohonkan oleh ICW;<br />2.    Kapolri mencabut hasil uji konsekuensi atas informasi publik yang mencantumkan bahwa dokumen pengadaan untuk seluruh alat pengamanan aksi massa merupakan informasi yang dikecualikan<br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />Editor : Jentar S <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin H...

»

Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/s600/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/w640-h640/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b></div><div style="text-align: justify;"><i>“Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita lihat dari masyarakat Indonesia yang berteriak “berantas Korupsi” tetapi ada juga yang justru melindungi mereka yang menggrogoti harta kekayaan Ibu Pertiwi. </i><br /><br />Hal ini pula yang terjadi ketika seorang ahli, yaitu Porf Bambang Hero dari  Institut  Pertanian Bogor (IPB) memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai  dengan 2022 yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp300 triliun justru dianggap memberikan keterangan palsu dalam persidangan yang berbuntut dilaporkannya Porf Bambang Hero ke pihak Kepolisian. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Siaran Pers-nya yang dikirimkan ke beritakorupsi.co, Selasa, 14 Januari 2025<br /><br />Dalam Siaran Persnya dijelaskan, pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6,5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah, muncul intimidasi kepada ahli perkara tersebut. Dalam putusan Harvey Moeis terungkap adanya kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat aktivitas PT Timah Tbk dan 5 perusahaan lainnya. Nilai tersebut muncul dari penghitungan kerugian negara di sektor lingkungan yang dilakukan oleh ahli bernama Prof. Bambang Hero.<br /><br />Bambang Hero dilaporkan oleh Kantor Hukum Andi Kusuma Law Firm yang mengaku sebagai perwakilan elemen masyarakat Bangka Belitung ke Polda Bangka Belitung. Bambang Hero dituduh memberikan keterangan palsu dengan melakukan perhitungan kerugian lingkungan yang tidak sesuai. <br /><br />Pelaporan kepada Bambang Hero patut dilihat sebagai upaya judicial harassment atau intimidasi melalui jalur hukum. Serangan dan intimidasi rentan muncul terhadap ahli yang memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi. Ironisnya, pelaporan ini bukan merupakan upaya kriminalisasi pertama yang dihadapi Bambang Hero. Pada 2018, Bambang Hero pernah digugat secara perdata bersama dengan Basuki Wasis saat keduanya menjadi ahli dalam perkara korupsi. Mereka digugat oleh terdakwa kasus korupsi pengeluaran izin pertambangan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sultra Nur Alam.<br /><br />Keterangan Ahli di Muka Persidangan<br />Keterangan ahli yang diberikan di muka persidangan, sebagaimana dilakukan oleh Bambang Hero, merupakan aktivitas akademik yang dilindungi hukum. Hal yang disampaikan ahli merupakan bagian tak terpisahkan dari kemampuan atau karya akademis, baik berupa penelitian, pengajaran, dan publikasi yang telah dilahirkan sebagai kewajiban yang dipenuhi oleh seorang akademisi. Karya-karya akademis dapat menjadi pertimbangan hakim untuk dihadirkan dalam persidangan, sebelum disumpah.<br /><br />Keterangan ahli yang diberikan Bambang Hero di muka persidangan  a   merupakan   hasil   pemikiran   yang didasarkan  metode  ilmiah  yang  telah  ia yakini. Dalam proses persidangan, tentunya hakim, pengacara, atau jaksa dalam kasus pidana memiliki hak untuk menguji keahlian saksi ahli. Para pihak juga dapat menghadirkan ahli lain untuk menyandingkan, menguji argumen lainnya, bilamana dinilai keterangan ahli terkait tidak memuaskan atau dianggap tidak tepat. Sehingga, bilamana keterangan Bambang Hero dianggap tidak tepat, keliru, atau bahkan mengandung unsur kebohongan, maka forum yang secara hukum disediakan adalah mengundang ahli lain untuk mengujinya di pengadilan untuk kemudian disimpulkan para pihak, termasuk hakim dalam mengambil putusan.<br /><br />Sebagai aktivitas akademik, yang mana pemikirannya atas dasar metode ilmiah, maka untuk menguji keterangan ahli harus dikembalikan pada komunitas para ahli terkait, baik melalui institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan ataupun melalui asosiasi akademik yang memungkinkan mengujinya atas dasar keahlian. Hal inilah yang  disebut  MEKANISME  MENGUJI  DENGAN  KEAHLIAN  TERKAIT,  atau PEER REVIEW MECHANISM dalam menguji nalar atau argumen, metode, maupun hasil  dari  suatu  pemikiran/penelitian   akademis.  Pihak  yang dapat  menentukan apakah keterangan ahli tersebut tidak tepat, keliru, berbeda atau bahkan mengandung unsur kebohongan, hanyalah peer review mechanism.<br /><br />Bahwa Prof. bambang Hero hadir dan memberikan keterangan ahli dalam persidangan merupakan bagian dari kebebasan akademik sekaligus otonomi keilmuan, yang menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi ketiga, yakni Pengabdian Masyarakat. Pasal 47 UU Dikti, ayat  (1):  “Pengabdian  kepada  Masyarakat  merupakan  kegiatan  Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sedangkan ayat (2) “Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau  otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.”<br /><br />Berdasarkan sejumlah ketentuan di atas, pelaporan kepada Prof. Bambang Hero tidak layak ditindaklanjuti. Karena, kehadirannya serta pemberian keterangan ahli di muka persidangan merupakan bagian dari Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan yang menjadi amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara hukum, apa yang dilakukannya dilindungi dan difasilitasi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sehingga, bila pelapor keberatan atas keterangan ahli Prof Bambang Hero, seharusnya keberatan  itu  diajukan  melalui  institusi Porf Bambang Hero, yakni  Institut  Pertanian Bogor (IPB), BUKAN melalui laporan kepolisian pemidanaan atau langkah hukum lain yang bukan bagian/proses dari menguji pertanggungjawaban akademik seorang akademisi.<br /><br />Proses hukum yang sedang berlangsung, apalagi  menghukum  keterangan  ahli  yang  disampaikan  akademisi  justru merendahkan posisi universitas untuk ikut andil dalam mengembangkan upaya melindungi  ilmu  pengetahuan.  Universitas  itu  sendiri,  sebagai  bastion  libertatis, benteng kebebasan!<br /><br />Oleh karenanya bila kasus yang menimpa Prof Bambang Hero tersebut tetap diproses  hukum dan dinyatakan bersalah atas keterangan ahlinya atau hasil risetnya, jelas  penggunaan hukum negara terlalu  jauh  masuk  ke  dalam  profesionalitas  dan  standar  etika komunitas akademik. Kasus itu harusnya diselesaikan melalui forum akademik itu sendiri.<br /><br />Kriminalisasi Bambang Hero = Pelanggaran Perlindungan Pejuang Lingkungan<br /><br />Pelaporan terhadap Bambang Hero juga patut diduga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 10 tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (PermenLHK 10/2024). Dalam hal ini, akademisi dan atas pendapatnya melakukan penghitungan kerugian kerusakan lingkungan masuk sebagai subjek yang dilindungi aturan tersebut. Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.<br /><br />Dalam aturan lainnya juga dijelaskan bahwa menghitung kerugian kerusakan lingkungan perlu berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup (Permen LHK 7/2014). Merujuk pada Pasal 4, perhitungan kerugian lingkungan hidup dapat dilakukan oleh ahli bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup. Aturan tersebut juga memberi pedoman penghitungan kerugian lingkungan dengan membagi kerugian lingkungan dalam kawasan hutan dengan luar kawasan hutan.<br /><br />Aduan yang disampaikan oleh pihak pelapor kepada kepolisian mengenai Bambang Hero tidak memiliki dasar dalam melakukan penghitungan kerugian negara merupakan kekeliruan. Penghitungan kerugian tersebut pun sudah diakomodasi oleh pihak BPKP sebagai bagian dari valuasi terhadap kerugian keuangan negara sekitar Rp300 triliun. Kami meyakini bahwa proses perhitungan yang dilakukan BPKP telah didasarkan pada prinsip due proportional care, yang mana perhitungan ini kemudian telah diakui oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini.<br /><br />Selain itu, kejadian yang dialami oleh Bambang Hero merupakan upaya intimidasi kepada pihak yang terlibat dalam upaya melawan pelaku perusak lingkungan. Berdasarkan data ICW dari 2015-2024, terdapat 50 kasus intimidasi terhadap 123 pegiat antikorupsi, 20 kasus di antaranya adalah upaya judicial harassment.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Untuk itu Koalisi Perlindungan Pejuang Lingkungan mendesak agar:</b></span><ol><li>Pemerintah mengevaluasi implementasi aturan perlindungan pejuang lingkungan;</li><li>Kejaksaan memberikan upaya perlindungan kepada Prof. Bambang Hero agar kejadian ini tidak berulang;</li><li>Polda Bangka Belitung tidak melanjutkan proses hukum terhadap Prof. Bambang Hero dan Kepolisian RI menghentikan upaya kriminalisasi yang serupa di kemudian hari.</li></ol><span style="font-size: medium;"><b>List Lembaga dan Akademisi<br />Lembaga :</b></span><br />1.    Indonesia Corruption Watch<br />2.    Jikalahari<br />3.    Greenpeace Indonesia<br />4.    PIL-Net Indonesia<br />5.    Senarai<br />6.    Yayasan Lembaga Konsumen Malang<br />7.    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)<br />8.    SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi ) Universitas Mulawarman<br />9.    Fitra Provinsi Riau<br />10.    Kabut Riau <br />11.    Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia<br />12.    Transformasi untuk Keadilan Indonesia<br />13.    Auriga Nusantara<br />14.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)<br />15.    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)<br />16.    Bunga Bangsa<br />17.    Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM<br />18.    Yayasan Tifa<br />19.    Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)<br />20.    Perkumpulan HuMa Indonesia<br />21.    Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI)<br />22.    Yayasan LBH Indonesia  (YLBHI)<br />23.    Sawit Watch<br />24.    Transparency International Indonesia<br />25.    Thamrin School of Climate and Sustainability.<br />26.    WALHI Riau<br />27.    Forum Taman Baca Masyarakat Kota Pekanbaru<br />28.    Lembaga Terranusa Indonesia<br />29.    Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua [AMPTPI]<br />30.    MADANI Berkelanjutan<br />31.    Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Indonesia (YAPPIKA)<br />32.    Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT)<br />33.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) <br />34.    Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas<br />35.    WALHI Kalimantan Tengah<br />36.    POKJA 30<br />37.    FIAN Indonesia<br />38.    Yayasan Amerta Air Indonesia (YAAI)<br />39.    Pantau Gambut <br />40.    Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)<br />41.    LBH Jakarta<br />42.    Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)<br />43.    Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)<br />44.    Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)<br />45.    Kobar Obor Peduli Indonesia (KOPI)<br />46.    Lembaga swadaya Masyarakat  Peduli Lingkungan<br />47.    YASMIB Sulawesi<br />48.    Satya Bumi<br />49.    KP2KKN Jawa Tengah<br />50.    Anti Corruption Committee Sulawesi<br />51.    Puskaha Indonesia<br />52.    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Krisnayana<br />53.    Perkumpulan Creata<br />54.    Lokataru Foundation<br />55.    Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)<br />56.    Pusaka Bentala Rakyat<br />57.    Yayasan Cahaya Guru <br />58.    Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)<br />59.    Trend Asia<br />60.    IMPARSIAL<br />61.    Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL)<br />62.    Yayasan Kurawal<br />63.    Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)<br />64.    Rumah Baca Komunitas<br />65.    Yayasan Saung Alam Indonesia (SANDI)<br />66.    SAFEnet<br />67.    Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)<br />68.    Yayasan Satu Keadilan (YSK)<br />69.    Kemitraan<br />70.    IM57+ Institute <br />71.    Sajogyo Institute<br />72.    Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia<br />73.    Rumah Baca Aksara<br />74.    Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)<br />75.    Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Akademisi</b></span></div><div style="text-align: justify;"> 1.    Lidia Tarigan (Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang)<br />2.    Iman Prihandono (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga)<br />3.    Tutik Rachmawati (Ketua Pusat Studi Center for Public Policy & Management Studies Universitas </div><div style="text-align: justify;">       Parahyangan)<br />4.    Muh. Ichwan Kadir (Dosen Prodi Kehutanan, Universitas Islam Makassar)<br />5.    ⁠Andi Gunawanpratama (Program Menejer, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat)<br />6.    Herdiansyah Hamzah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) <br />7.    Totok Dwi Diantoro (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) <br />8.    Orin Gusta Andini (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)<br />9.    Dian Noeswantari (Pengembang Pendidikan HAM Pusat Studi HAM Universitas Surabaya)<br />10.   W. Riawan Tjandra (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)<br />11.    Ahmad Sofian (Dosen dan Ahli Hukum Pidana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Pidana dan Kriminologi) <br />12.    Hayu S. Prabowo (Dosen Business Law and ethic, Indonesia Banking School)<br />13.    M, Shohibuddin (Dosen Fakultas Ekologi Manusia, IPB)<br />14.    Mia Siscawati (Dosen Prodi S2 Kajian Gender SKSG UI)<br />15.    Imam Koeswahyono (Kompartemen Hukum Agraria & Sumberdaya Alam Fakultas Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Universitas Brawijaya)<br />16.    Yance Arizona (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada/UGM)<br />17.    Herlambang P. Wiratraman (FH UGM) <br />18.    Sulistyowati Irianto (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)<br />19.    Zainal Arifin Mochtar (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) <br />20.    Gandjar Laksmana Bondan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) <br />21.    Sulaiman Tripa (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)<br />22.    Bivitri Susanti (Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)<br />23.    Charles Simabura (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />24.    Su Delyarahmi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />25.    Prima Widya Putri (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />26.    Muhammad Ichsan Kabullah (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas)<br />27.    Beni Kurnia Illahi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu)<br />28.    Ari Wirya Dinata (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu)<br />29.    Muhammad Ikhsan Alia (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />30.    Airlangga Pribadi Kusman (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga)<br />31.    Ucu Martanto (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga)<br />32.    Shidarta, Pengajar hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta<br />33.    Aan Eko Widiarto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)<br />34.    Manneke Budiman (Universitas Indonesia)<br />35.    Widati Wulandari (Pengajar Hukum Universitas Padjadjaran) <br />36.    Darius Mauritsius (Pengajar dan Koordinator Pusat Legislative Drafting dan Antikorupsi,  </div><div style="text-align: justify;">         Universitas Nusa Cendana)<br />37.    David Efendi (Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)<br />38.    Aura Akhman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)<br />39.    Mukhtar (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur)<br />40.    Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran)<br />41.    Herlina Agustin (Dosen Fakultas ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran)<br />42.    Trisno Sakti Herwanto (Dosen Administrasi Publik Universitas Parahyangan)<br />43.    RN Bayu Aji (Pengajar Fisipol Unesa)<br />44.    Akhmad Ryan Pratama (Pengajar Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember)<br />45.    Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba (Dosen HTN Unesa)<br />46.    Wiwik Afifah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)<br />47.    Wanodyo Sulistyani (Ketua Laboratorium Klinis Hukum FH UNPAD)<br />48.    Asfinawati (Wakil Ketua Jentera Bidang Pengabdian Masyarakat dan Plt. Ketua Bidang Studi </div><div style="text-align: justify;">         Hukum Pidana Jentera)<br />49.    Roganda Situmorang (Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana)<br />50.    Amalia Zuhra (Dosen Hukum Internasional Universitas Trisakti)<br />51.    Ari Wibowo (Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia)</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b>Pegiat HAM, Lingkungan Hidup, dan Anti Korupsi </b></span><br />1.    Henrek Lokra<br />2.    Pdt. Jimmy M.I. Sormin<br />3.    Fernando Simanjuntak<br />4.    Ambrosius Mulait.<br />5.    Pdt. Gomar Gultom<br />6.    Retha Andoea<br />7.    Yayum Kumai<br />8.    Judianto Simanjuntak <br />9.    Abraham Samad (Pimpinan KPK 2011-2015) <br />10.    Mochammad Jasin (Pimpinan KPK 2007-2011)<br />11.    Saut Situmorang (Pimpinan KPK 2015-2019) <br />12.    Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK 2011-2015) <br />13.    Siswadi<br />14.    Delphi Masdiana Ujung<br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />Editor : Jentar Sitinjak (Wartawan Madya)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

  BERITA KORUPSI .CO –  “Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita...

»

Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/w640-h356/9.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Apriady Eliwitopo. S, SH :</u></b> <i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesai, bisa mengancam keselamatan jiwa wartawan, dan ini menjadi kewajiban PN untuk menjaga keamanan terutama aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.</i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Biro Hukum BERITAORUPSI dalam waktu dekat ini akan membuat laporan ke Polda Jawa Timur terkait Intimidasi dan ancaman yang dialami oleh Wartawan beritakorupsi.co pada Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di depan pintu ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan raya Juanda Sidoarjo dari “JY” yaitu salah seorang dari puluhan yang datang dari Kabupaten Probolinggo sebagai pendukung Terdakwa kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU Hasana Aminuddin mantan Bupati Probolinggo, anggota DPRD RI, terkait wawancara wartawan dengan Terdakwa maupun dengan JPU KPK. Hal itu dikatan Apri, salah seorang dari Tim Biro Hukum, Minggu, 4 Agustus 2024<br /><br />Apri mempertanyakan kapasitas JY yang keberatan hingga melaakukan intimidasi dan pengancaman atas wawancara Wartawan beritakorupsi.co dengan Terdakwa Hasan Aminuddin pada Kamis, 4 Juli 2024 yang menanyakan apa yang dialami oleh wartawan beritakorupsi.co yaitu penghadangan yang dilakukan oleh puluhan pendukung Terdakwa di depan pintu pagar masuk gedung Pengadilan Tipikor pada tanggal 13 Juni 2024, dan wawancara dengan JPU KPK pada Kamis, 26 Juli 2024<br /><br /><i>“Siapa JY ini apa kapasitasnya karena Terdakwa itu bukan orang tuanya tetapi dia hanya sebagai pendukung yang sengaja datang dari Probolinggo ke Pengadilan Tipikor. Lalu apa kewenangan mereka melarang orang masuk ke Pengadilan. Apakah mereka dibayar oleh Ketua PN atau Mahkamah Agung. Atau dia suruhan seseorang untuk melakukan intimidasi dan pengancaman,”</i> ucap Apri<br /><br />Apri mengatakan, perbuatan JY yang melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap wartwan saat menjalankan tugasnya jurnalistik, maka hal itu sangat menciderai Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan ancaman pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”<br /><br /><i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesaai, bisa mengancam keselamatan wartawan dan ini menjadi kewajiban aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti,”</i> tegas Apri, Minggu, 4 Agustus 2024.  (Jnt) <br /></div>

News Opini Pendidikan Pidana Regional Tipikor Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

Apriady Eliwitopo. S, SH : “Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum s...

»

Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/s1600/IMG-20240802-WA0006.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/w589-h640/IMG-20240802-WA0006.jpg" width="589" /></a><b style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: left;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang meninggal pada tanggal 30 November 2023 saat menjalani hukuman pidana selama 7 tahun di Lapas Semarang Jawa Tengah dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati Kota Batu yang tidak sesuai dengan UU No. 20 Thn 2019 dan Peraturan Panglima TNI tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan akhirnya dipindah ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur pada Jumat dini hari, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Pemindahan makam Alm. Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, disampaikan langsung oleh Budi Kabul , Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu saat dihubungi Wartawan beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Jumat, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sudah dipindah ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang bersebelahan dengan TMP, kata Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi Kabul menjelaskan, setelah menerima informasi pada Kamis siang, 1 Agustus 2024 sudah melakukan pemantauan untuk memastikan apakah benar makam almarhum Eddy Rumpoko akan dipindah<br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Setelah saya menerima informasi, sejak pukul 08.00 malam saya sudah melakukan pemantauan dan pemindahan makam almarhum dimulai pukul 1 dini hari hingga pukul 01.30 WIB," ungkap Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi menambahkan, pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tanpa koordinasi dengan Subgar Kota Malang </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko tidak ada koordinasi antara Pemkot Batu dengan Subgar Kota Malang, sehingga tim Subgar Kota Malang turun ke lokasi TMP dan ke makam pribadi untuk memastikan," kata Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Menurut Budi Kabul, bawa sejak awal yaitu tanggal 30 November 2023 sudah keberatan untuk pemakaman almarhum Eddy Rumpoko narapidana Korupsi di Taman Makam Pahlawan Suropati Kota Batu </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Namun karena saat itu Budi Kabul sedang dalam perjalanan dari Kota Batu ke Jakarta sehingga tidak dapat berbuat banyak, namun tetap memantau dan merasa keberatan terkait pemakaman almarhum Eddy Rumpoko hingga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sejak awal saya sudah keberatan namun saat itu saya sedang dalam perjalanan dari kota Batu ke Jakarta awalnya informasi yang saya terima tidak dimakamkan di tempe namun beberapa saat kemudian saya menerima informasi almarhum akan dimakamkan di TMP sehingga saya berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terakhir saya melakukan orasi di sekitar makam almarhum Eddy Rumpoko di TMP Suropati," ucap Budi Kabul </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Terkait pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati kota Batu ke makam milik pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang tidak berkoordinasi antara Pemkot batu dengan Subgar Kota Malang, Wartawan beritakorupsi.co mencoba menghubungi dan menanyakan ke Pj. Walikota Batu maupun Sekda Kota Batu melalui pesan WhatsApp namun tidak ada respon sama sekali. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

BERITA KORUPSI .CO -  Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang mening...

»

Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/s1271/IMG_20240619_150348.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1271" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/w362-h640/IMG_20240619_150348.jpg" width="362" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. </span><span style="font-size: x-small;">Foto BK</span></td></tr></tbody></table><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><span><span>"</span><span face="prompt, sans-serif">S</span><b style="font-family: sans-serif;">alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian</b></span><b style="font-family: sans-serif;"> pengembalian </b><b style="font-family: sans-serif;">kerugian keuangan negara atau </b><span> </span><b style="font-family: sans-serif;">asset recovery"</b></span></h3><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><b><span>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif;"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh eksistensi Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK.</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Hallo itu disampaikan Arif Suhermanto saat mengikuti Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II angkatan ke- III Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ESDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto mengatakan, salah satu arah kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau <span face="prompt, sans-serif"><span><i>asset recovery</i></span></span>.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau <span face="prompt, sans-serif"><span>asset recovery y</span></span>aitu melalui penanganan perkara dalam bentuk<i> case building TPPU (</i>Tindak Pidana Pencucian Uang), dan tindak pidana dengan korporasi sebagai subjek hukum," ujar Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menjelaskan, sebagai landasan KPK memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara untuk dijadikan dasar dalam Penuntutan  subjek hukum di persidangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 31/ PUU-X/2012</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Dalam prosesnya terkadang ada hambatan atau kendala di birokrasi maupun durasi waktu yang lama untuk mendapatkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga yang memiliki kewenangan itu," ungkap Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kasatgas Penuntutan KPK menegaskan, bahwa alternatif yang dapat menjadi opsi bagi KPK yakni dengan mendukung peran aktif Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> yang berada di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi</div></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Tugas dan kewenangan <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> di antaranya, yaitu melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan pencegahan, penindakan dalam proses peradilan," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Lebih lanjut Arif Suhermanto menjelaskan salah satu contoh perkara yang menggunakan hasil olahan data dan metode dari Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting </i></span></span>adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016 dengan terdakwa Irfan Kurnia Saleh, yang nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp738,9 miliar. </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Salah satu contohnya adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016. Dalam perkara itu salah satu Jaksanya, Saya," ungkap Arif Suhermanto</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menambahkan, perkara lain yang juga memanfaatkan hasil penghitungan kerugian negara Unit <i><span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span>Forensic</span></span><span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span> Accounting</span></span></i>, yakni korupsi pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) TA 2016 dengan Terdakwa Korporasi PT Merial Esa, dan korupsi pengadaan Quayside Container Crane (QCC) di PT Pelindo II 2010 dengan terdakwa RJ Lino.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Putusan untuk Ketiga perkara tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Kasatgas Penuntutan KPK inipun memberikan masukan yaitu agar dibuat keputusan pimpinan dalam bentuk Surat Edaran berkaitan dengan penguatan dan pemanfaatan forensik akuntansi termasuk penyusunan naskah akademik dalam penguatan kelembagaan</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Ini mendapatkan persetujuan dari para <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;">stakeholder</span> KPK. Kita berharap dalam penyelesaian perkara dicapai pemulihan kerugian keuangan negara yang selanjutnya disetorkan ke kas negara,"  ucap Arif Suhermanto. (Jnt)</div></div></div></div></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Tipikor Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. Foto BK " S alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisa...

»

Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Dalam Waktu Dekat Daftarkan Gugatan Hak Waris

<div style="text-align: justify;">  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxiIg4L2DE7VggE6bU4V_kke-8QMj-ueDej-_QlK3bwOrXb9uWFOUNbbpwpsEB278SWhiXjyXwgm3m-6H497wvTav4k2Nm3f-srdfrd9PFk-6WwC4OhwQZV6A2kuoReXbl6gGPrdAXlCYvPb5dt7T00R2PUUdJb-VKEZOzw3VsRpFa5xi9XtlXfdCryc/s1483/IMG_20240610_133637.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1483" data-original-width="912" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxiIg4L2DE7VggE6bU4V_kke-8QMj-ueDej-_QlK3bwOrXb9uWFOUNbbpwpsEB278SWhiXjyXwgm3m-6H497wvTav4k2Nm3f-srdfrd9PFk-6WwC4OhwQZV6A2kuoReXbl6gGPrdAXlCYvPb5dt7T00R2PUUdJb-VKEZOzw3VsRpFa5xi9XtlXfdCryc/w394-h640/IMG_20240610_133637.jpg" width="394" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Ira Rumpoko </span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;">“<b>Ira</b> </span><span style="font-size: large;"><b>Rumpoko :</b> <i>“Untuk sidang gugatan Hak Waris ini, saya didampingi 10 Pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur. Kalau nama-namanya jangan sekarang nanti akan saya kabari"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Anak adalah anugrah dan buah cinta kasih dari pasangan suami istri yang wajib di besarkan, dicintai, dilindungi dan didik. Sebagai orang tua, berbagai upaya dilakukan agar anak-anaknya tumbuh dewasa dan mengenyam pendidikan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan hal ini pulalah yang akan  diperjuangkan istri Ke- 3 Almarhum Eddy Rumpoko, Wahyuningtyas Sahariyanto Lie atau yang lebih akrab diapnggil Ira Rumpoko (44), wanita berdarah blasteran Belanda, China dan Jawa untuk kedua anaknya dari pernikahannya dengan Eddy Rumpoko (Alm) mantan Walikota Batu 2 periode (2007 - 2017) yang juga mantan narapidana kasus Korupsi Suap OTT KPK pada tahun 2017 lalu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Upaya yang akan dilakukan Ira Rumpoko dalam waktu dekat ini adalah gugatan hak waris untuk kedua anaknya (AH usia 15 tahun dan TYS usia 9 tahun) melalui gugatan ke Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang. Hal ini seperti yang disampaikan Ira Rumpoko kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Senin dinihari, 10 Juni 2024 pukul 02.30 WIB atau pukul 23.30 waktu Turkey </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Ira Rumpoko yang saat ini masih berada di Turkey setelah dari Belanda, gugatan hak waris yang akan dilakukannya bukan semata-mata karena materi tetapi sebagai hak anak dari ayah biologisnya sesuai dengan hukum agama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Saat ini saya masih di Turkey setelah dari Belanda untuk urusan bisnis, dan sambil mempersiapkan dokumen gugatan hak Waris untuk saya serahkan ke pengacara saya,"</i> kata Ira Rumpoko saat menghubungi beritakorupsi.co pada Senin dinihari, 10 Juni 2024 pukul 02.30 wib atau pukul 23.30 waktu Turkey </div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Ini bukan semata-mata karena materi. Kalau masalah materi, penghasilan saya lebih dari cukup karena sejak dulu sebelum menikah dengan almarhum suami, saya sudah punya usaha bisnis. Tapi ini adalah sebagai hak anak dari ayah biologisnya sesuai dengan hukum agama,"</i> lanjut Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Ira Rumpoko menjelaskan, gugatan hak waris akan diwakilkan kepada tim pengacaranya baik dari kantor Konsultan Hukum Wahyuningtyas maupun beberapa pengacara dari Jakarta</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Nanti gugatan akan dilakukan melalui Tim Pencarian saya dari Konsultan Hukum Wahyuningtyas maupun beberapa pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur yang jumlahnya sekitar sepuluh orang. </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Kalau nama-namanya jangan sekarang nanti akan saya kabari,"</i> ucapnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat disinggung tentang dirinya bersama almarhum Eddy Rumpoko semasa hidupnya di masyarakat Malang Raya maupun dilingkungan pejabat, Ira Rumpoko mengatakan banyak yang tau</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahkan, lanjut Ira Rumpoko, pada tahun 2015 saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, dirinya (Ira Rumpoko) bersama Eddy Rumpoko (Alm) selalu bersama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Masyarakat maupun pejabat banyak yang tau dan mengenal saya. Saya bukan sembunyi-sembunyi tetap almarhum suami saya yang selalu melarang. Pada saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015, saya ikut kampanye,"</i> ungkap Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Saya selalu mensupport suami menjalan tugas sebagai Walikota. Bahkan banyak program-program pemerintah yang ikut saya bantu walau secara tidak langsung,"</i> lanjut Ira Rumpoko membeberkan </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Membantu secara tidak langsung menurut Ira Rumpoko adalah, bahwa Ira Rumpoko sering memberikan saran kepada sang suaminya yaitu Eddy Rumpoko (Alm) saat menjabat sebagai Walikota Batu</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Memang tidak secara langsung,  tapi saya sering memberikan saran bahkan suami sering minta pendapat untuk program-program pemerintahan,"</i> kata Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disinggung tentang hubungan sehari-hari sebagai suami istri, Ira Rumpoko mengajarkan tidak ada masalah. Karena rencana setelah purna dari jabatan Walikota atau setelah bebas dari penjara akan hidup bersama. Tetapi rencana itu gagal karena Tuhan berkehendak lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Nggak ada masalah baik-baik saja. Bahkan rencana kami, setelah suami purna dari jabatan Walikota atau setelah bebas dari penjara kita akan hidup bersama membesarkan anak-anak. Tapi gimana lagi Tuhan berkehendak lain kan,"</i> ucap Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat disinggung kembali tentang dirinya apakah sudah jiarah ke makam almarhum suaminya, Ira Rumpoko mengakui belum karena kesibukannya di luar negeri untuk urusan usaha bisnis tetapi acara dia sebagaimana ajaran Islam selalu dilakukan </div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Sampai saat ini belum karena saya masih sibuk. Tetapi saya selalu mengirim doa dan selalu mengadakan doa sesuai agama Islam untuk almarhum suami saya. Kalau saya kembali ke Indonesia saya dan anak-anak pasti jiarah,"</i> ucapnya. (Jnt)</div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div>

News Opini Pendidikan Perdata Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Dalam Waktu Dekat Daftarkan Gugatan Hak Waris

   Ira Rumpoko  “ Ira   Rumpoko : “Untuk sidang gugatan Hak Waris ini, saya didampingi 10 Pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur. Kalau nama...

»

Provinsi Jawa Timur "Meraih Medali" Menjadi 18 Dari 38 Kepala Daerah Terseret Kasus Korupsi

<div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj89Qk9ccJy83JlODWszRy3HYHwMfvXPwxkifScypTg3OMhRMNJTAQ_S7AaGh794II6W-onpZloAxkSFT5a58Rk8BAFLUjN88mv7A1IsvRN78gPu_sjf61Do0hNwvMecfgEOHc48sr4qwjqV-O8g0u_uHNElTh2S8BLZxkDiCuOWXStdm_0xrueBogmAEk/s983/MIG-Bupati-Sidoarjo-Muhdlor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><span style="color: red; font-size: x-small;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="983" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj89Qk9ccJy83JlODWszRy3HYHwMfvXPwxkifScypTg3OMhRMNJTAQ_S7AaGh794II6W-onpZloAxkSFT5a58Rk8BAFLUjN88mv7A1IsvRN78gPu_sjf61Do0hNwvMecfgEOHc48sr4qwjqV-O8g0u_uHNElTh2S8BLZxkDiCuOWXStdm_0xrueBogmAEk/w640-h360/MIG-Bupati-Sidoarjo-Muhdlor.jpg" width="640" /></span></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (Foto Google)</span></td></tr></tbody></table><b style="font-family: sans-serif; text-align: left;"><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </span></b></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Jawa Timur adalah salah satu dari 38 Provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 48.036, 84 Km dengan jumlah penduduk 41.149 juta jiwa (Statistik BPS 2023) yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, dan 18 Bupati/Walikotanya  terseret kasus Korupsi setelah KPK menetapkan Bupati Sidoarjo <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor sebagai Tersangka</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box;"><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;">Ke- 18 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) tersebut adalah ;</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">1. Walikota Madiun, Bambang Irianto </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">2. Bupati Jombang, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Nyono Suharli Wihandoko</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">3. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">4. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">5. Bupati Nganjuk, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Novi Rahman Hidayat</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">6. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">7. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">8. Bupati Malang, Rendra Kresna </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">9. Walikota Malang, M. Anton</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">10. Walikota Batu, Eddy Rumpoko </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">11. Walikota Blitar, M. <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Samanhudi Anwar</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">12. Walikota Mojokerto, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Masud Yunus</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">13. Bupati Pamekasan, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Achmad Syafii</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">14. Bupati Bangkalan, KH. <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #666666;">Fuad Amin Imron (Alm)</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">15. Bupati Bangkalan, KH. <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">R. Abdul Latif Amin Imron</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"> </span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">16. Walikota Probolinggo H.M. Buchori </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">17. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">18. Bupati Sidoarjo, <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (Tersangka)</span></span></div></div></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Sementara 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Lamongan dan Bondowoso masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><br /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Penetapan tersangka Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor oleh KPK adalah hasil pengembangan dari kasus korupsi tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 25 dan 26 Januari 2024</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: #f2f2f2; box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;"><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;">Saat itu (Senin, 25 dan 26 Januari 2024), Tim penyidik KPK mengamankan sebanyak 11 orang, termasuk salah satu keluarga Gus Muhdlor. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; text-align: justify;">Dari 11 orang yang diamanahkan KPK, hanya2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi pemotongan pajak intensif ASN antara 10 hingga 30 persen tahun 2023 sebesar Rp2,7 miliar, yakni SW (Siska Wati) selaku Bendahara sekaligus Kepala Bagian (Kabag) Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, dan AS (Ari Suryono) selaku <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box;">Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo </span></div></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;">"Melalui analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi, termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya. Tim penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain (Bupati) yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata </span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;">Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (Senin, 16 April 2024)</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dari 18 Bupati/Walikota tersebut, sebanyak 17 diantaranya sudah menyandang gelar Narapidana/mantan Narapidana Koruptor dan bahkan ada yang meraih gelar alias diadili sebanyak 2 kali hingga ada yang meninggal saat menjalani hukuman di penjara. </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sedangkan 1 orang lagi masih menyandang gelar Tersangka yaitu <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor selaku Bupati Sidoarjo yang mengikuti jejak pendahulunya, yaitu mantan Narapidana Saiful Ilah</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dari 18 Bupati/Walikota tersebut, s<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;">ebanyak 5 diantaranya diadili sebanyak 2 kali karena kasus Korupsi Suap, Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu ;</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">1. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa;<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #4d5156;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">2. Walikota Batu, Eddy Rumpoko (Alm)</span><span style="font-family: inherit;">;</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">3. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah;</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">4. Bupati Malang, Rendra Kresna </span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">5. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (status Tersangka belum diadili)</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Pertanyaannya adalah, adakah yang akan terseret sebagai Tersangka baru dalam <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: #f2f2f2; box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;">kasus Korupsi pemotongan pajak intensif ASN di</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"> Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo ?</span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;">Lalu bagaimana dengan </span></span><span style="color: #1a1a1a; font-family: inherit;">penyelidikan / penyidikan yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Bondowoso terkait kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK yang menyeret Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro, dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen serta 2 pengusaha Kontraktor )</span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"><span style="font-family: inherit;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></span></span></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;">Bagaimana pula dengan penyidikan </span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;">yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Lamongan terkait kasus dugaan Korupsi</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a;"> pembangunan kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan ??? (</span></span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; color: #1a1a1a; font-family: Roboto, sans-serif;">*)</span></div>

News Opini Tipikor Provinsi Jawa Timur "Meraih Medali" Menjadi 18 Dari 38 Kepala Daerah Terseret Kasus Korupsi

  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (Foto Google) BERITA KORUPSI .co -  Jawa Timur adalah salah satu dari 38 Provinsi di In...

»