Modus Rekening Penampungan dan 'Surat Cinta' Misterius: Menguji Integritas Kejati Jatim Mengusut Tuntas Kasus Pungli di Dinas ESDM Jatim dan TPPU

<div style="text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: justify;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_YKXlHRMCLIgSewcEVgEaZHBC2fbpsx0S_xZAMYUOnw_iVvXDuTcT-XL2tXBFENDRPTuGuzWV0irCnmdCKj1MOvqnBReDBV9Y2uRZoCXGq6e4fr3web7WXLY0IGcE5d4xHwI1kiutPUjpY0xtMqWKt_a9NWAjlnm5UrAVZsf6KTgUerUk1R9LW1U5QXw/s4160/IMG20261023103504.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_YKXlHRMCLIgSewcEVgEaZHBC2fbpsx0S_xZAMYUOnw_iVvXDuTcT-XL2tXBFENDRPTuGuzWV0irCnmdCKj1MOvqnBReDBV9Y2uRZoCXGq6e4fr3web7WXLY0IGcE5d4xHwI1kiutPUjpY0xtMqWKt_a9NWAjlnm5UrAVZsf6KTgUerUk1R9LW1U5QXw/w640-h360/IMG20261023103504.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Saksi Roy Haryono (kiri) dan Lim Sinatra Halim selaku Direktur PT Syirkah Berkah Ganda</span></td></tr></tbody></table><b style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">Fakta persidangan membongkar modus rekening penampungan, sabotase sistem OSS, dan transfer bernada domestik ke wanita misterius. Namun, publik bertanya: Seriuskah Kejati Jatim menjerat pasal TPPU dan menyeret aktor lain seperti Roy Haryono dan Ibnu Arif Efendi Selaku Sekretaris Dinas ESDM serta pihak lain, atau kasus ini hanya akan berhenti di permukaan seperti perkara korupsi P2SEM Pemprov Jatim tahun 2008 sebesar Rp277 Miliar?</span></b></div></b><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA </b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO –</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Sidang perkara pungutan liar (pungli) Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Gratifikasi di Dinas ESDM Jawa Timur semakin membuka kotak pandora kejahatan kerah putih. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat 23 Oktober 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi kunci, Roy Haryono, Direktur Media Nusantara yang juga orang kepercayaan Terdakwa Dr. Ir. Aris Mukiyono, dan Lim Sinatra Halim selaku Direktur PT Syirkah Berkah Ganda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Keterangan Roy Haryono tidak hanya mengonfirmasi perannya sebagai "broker" yang mencari pengusaha, tetapi juga membongkar aliran dana liar ke wanita misterius hingga dugaan <i>obstruction of justice</i> (perintangan penyidikan) yang melibatkan istri Terdakwa Aris Mukiyono selaku Kepala Dinas ESDM Jatim</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Modus Rekening Penampungan dan Penghapusan Bukti Digital</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Terungkap bahwa Roy Haryono bukan sekadar kenalalan, melainkan diduga sebagai aktor vital dalam ekosistem pungli di Dinas ESDM Jatim. Roy mengakui membuka rekening BCA atas namanya sendiri di Bank BCA atas inisiatif pribadi untuk dijadikan "rekening penampungan". Uniknya, meskipun rekening atas nama Roy, kartu ATM dan akses <i>Mobile Banking</i> dipegang penuh oleh terdakwa Aris Mukiyono. Namun, Roy tetap memiliki akses untuk mencetak rekening koran dan menarik tunai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta yang lebih mencengangkan adalah adanya dugaan penghapusan jejak digital. Roy mengakui menghapus percakapan WhatsApp dengan terdakwa Aris terkait pengurusan izin dan sumber uang. Pengakuan ini menjadi ganjalan besar, mengingat Roy mengklaim penghapusan data tersebut dilakukan atas permintaan istri Aris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini memunculkan pertanyaan besar: Apa isi "surat cinta" atau instruksi khusus dari istri Aris kepada Roy yang hingga kini belum berhasil disita penyidik Kejati Jatim? Apakah surat tersebut hanya pesan domestik, atau berisi instruksi untuk mengamankan aset dan menghilangkan jejak?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Aliran Dana ke Wanita lain, 'Rara' dan Catatan Domestik</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Salah satu sorotan utama persidangan adalah aliran dana mencurigakan dari rekening Roy ke seorang wanita bernama Rara Fredirica di Jakarta. Tercatat 120 kali transfer dengan total nilai fantastis, Rp665,6 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang membuat miris adalah pesan dalam bukti transfer yang bernada sangat personal dan domestik, seperti "Buat bekal kesayangan", "Beli AC dan mesin jahit om", hingga "Buat beli tas". Roy mengaku diperkenalkan langsung oleh Aris kepada Rara, yang menurut Aris adalah "teman dekat" atau pacarnya. Roy bersikap "tidak tahu" mengenai asal-usul uang tersebut, sebuah sikap standar untuk memutus rantai pertanggungjawaban pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kejujuran seorang saksi maupun terdakwa di ruang sidang dalam perkara korupsi sepertinya sangatlah sulit dan lebih mudah "berbohong". Karena mungkin "<i>berbohong  itu dianggap sebagai salah satu cabang olahraga beladiri."</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Sabotase OSS dan Pungli Terstruktur</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Saksi lain, Lim Sinatra Halim (Direktur PT Syirkah Berkah Ganda), membenarkan setoran uang sebesar Rp250 juta untuk memuluskan izin tambang di Kabupaten Tuban. Lim membongkar modus operandi yang sistematis: permohonan izin yang seharusnya bisa diproses via <i>Online Single Submission</i> (OSS) sengaja dihambat, dikoreksi berulang-ulang, hingga pengusaha "menyerah" dan membayar biaya percepatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pungli ini ternyata bukan hanya dinikmati terdakwa Aris dan dua terdakwa lainnya. Saksi dari internal pegawai ESDM mengakui adanya "jatah bulanan" dan perintah atasan untuk mengurus izin tambang dan air tanah (SIPA). Ibnu Arif Efendi, Sekretaris Dinas ESDM, juga terseret dengan bukti penerimaan Rp50 juta yang berlabel "dana CSR" namun masuk ke rekening pribadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Dugaan TPPU dan Bisnis 'Wismie'</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Fakta persidangan menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara pasif. Hasil pungli diduga digunakan untuk membuka jaringan rumah makan "Wismie" di Surabaya, Kediri, Malang, dan Banyuwangi.  mempertanyakan sejauh mana mata rantai korupsi ini membentang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Ujian Bagi Kejati Jatim</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Publik kini menyorot kinerja dan integritas Penyidik Kejati Jatim. Apakah kasus ini akan berhenti sebagai kasus pungli biasa, atau berani mengemukakan serta menyeret pihak-pihak yang terlibat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Beranikah penyidik Kejati Jatim untuk mengusut kasus ini ranah adanya dugaan <i>obstruction of justice</i> (perintangan penyidikan) yang melibatkan istri Terdakwa Aris Mukiyono selaku Kepala Dinas ESDM Jatim dan dugaan adanya TPPU serta menyita aset-aset yang dibeli dari uang haram?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Apakah "Surat Cinta" istri Aris terhadap Roy Haryono akan dijadikan barang bukti kunci untuk membongkar persekongkolan jahat, atau akan hilang tak berjejak?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Pertanyaan Kritis untuk Penyidik & JPU (Kejati Jatim)</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Berdasarkan fakta persidangan di atas, beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh Penegak Hukum:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. ​<b>Tentang Pasal TPPU: </b>Mengingat adanya aliran dana ke Rara Fredirica, pembukaan bisnis "Wismie", dan setoran awal rekening Roy sebesar Rp400 juta, mengapa JPU belum atau tidak menyertakan dakwaman TPPU (Pasal 3, 4, atau 5 UU No. 8/2010)? Apakah ada indikasi penyidik "segan dan ogah" menelusuri aset yang sudah terlanjur dikonversi menjadi bisnis riil?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. <b>Tentang Posisi Istri Terdakwa Aris Mukiyono & "Surat Cinta":</b> Jika Roy Haryono menghapus bukti digital atas permintaan istri Terdakwa Aris Mukiyono, apakah istri terdakwa Aris hanya dianggap saksi atau sudah diperiksa bersama Roy Haryono sebagai tersangka atas dugaan <i>Obstruction of Justice</i> (Perintangan Penyidikan)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Mengapa<b> "surat cinta" </b>tersebut belum disita dan apa isinya? Apakah ini bukti adanya persekongkolan keluarga untuk menyembunyikan aset?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. <b>Tentang Status Rara Fredirica:</b> Apakah Rara Fredirica telah diperiksa sebagai penerima gratifikasi atau pihak yang menerima aliran dana TPPU? Jika uang tersebut adalah hasil pungli, apakah uang tersebut sudah dikembalikan seluruhnya atau sejauh mana penyidik Kejati Jatim memperlakukannya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. <b>Tentang Sistem OSS yang Disabotase: </b>Siapa yang secara teknis mengacak-acak data di sistem OSS sehingga izin terhambat? Apakah ini kejahatan individu atau ada keterlibatan pihak ketiga (konsultan perizinan) yang bermain di belakang layar bersama pegawai dinas?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. <b>Tentang Aset Sitaan: </b>Selain uang tunai, apakah penyidik sudah memblokir dan menyita aset tidak bergerak (tanah/bangunan) yang diduga dibeli dari uang hasil pungli, termasuk saham atau kepemilikan di bisnis "Wismie"? Atau penegakan hukum hanya berhenti pada pengembalian uang negara (state loss) ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Apakah kasus ini akan mengikuti jejak perkara Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) sebesar Rp277 miliar yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun 2008, dimana pada tahun 2018 penyidik Kejati Jatim sudah mengantongi calon tersangka baru namun kemudian hilang tak berjejak setelah salah seorang terpidana meninggal di Lapas Porong pada akhir Desember 2028?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebab dalam kasus pungli atau gratifikasi pengurusan izin usaha pertambangan di Dinas ESDM Jatim, salah seorang tersangkanya yaitu Oni Setiawan telah meninggal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip atau menyalin/mengcopy sebagian atau seluruhnya isi artikel berita ini tanpa ijin</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Modus Rekening Penampungan dan 'Surat Cinta' Misterius: Menguji Integritas Kejati Jatim Mengusut Tuntas Kasus Pungli di Dinas ESDM Jatim dan TPPU

Saksi Roy Haryono (kiri) dan Lim Sinatra Halim selaku Direktur PT Syirkah Berkah Ganda Fakta persidangan membongkar modus rekening penampung...

»

Sidang Putusan Perkara Korupsi Pemerasan Dana CSR dan Gratifikasi OTT KPK di Kota Madiun: Terdakwa Maidi Selaku Walikota Divonis Ringan 5 Thn Penjara, Hakim Disetting Opinion

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZQlrzp9hoPp0Z_nOiDbpIBOJj77ag7IcefszlUtq6nkRv6n59g1nfmo6Qd7VghK0HLjhxi7iooRkSjnNN6XnmYTAbKii1FXZC2J4vEjNTsa0hKnPGsKng5hfHVcqNPWR24ky9miNpqZb6mSmoI0qQBtq0PvzPpz6Jzz81Qku5zDKWDIResybLixsHaOI/s640/IMG_20260919_223725.jpg" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="396" data-original-width="640" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZQlrzp9hoPp0Z_nOiDbpIBOJj77ag7IcefszlUtq6nkRv6n59g1nfmo6Qd7VghK0HLjhxi7iooRkSjnNN6XnmYTAbKii1FXZC2J4vEjNTsa0hKnPGsKng5hfHVcqNPWR24ky9miNpqZb6mSmoI0qQBtq0PvzPpz6Jzz81Qku5zDKWDIResybLixsHaOI/w640-h396/IMG_20260919_223725.jpg" width="640" /></a><b style="font-size: 24px;">Dalam putusan disebut beberapa nama yang terlibat, diantaranya Aang Imam Subarkah (orang kepercayaan Maidi), Sumarno selaku Kepala di Dinas PMPTSP Kota Madiun, Ali Masngudi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maduin (saat ini anggota DPRD Kabupaten Maduin). Apakah Komitmen KPK akan  terus tegak lurus untuk pemberantasan Korupsi danenyeret Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara lanjutan Terdakwa Maidi Selaku Walikota Madiun?</b></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></span></b><b><span style="font-size: 20px;">.CO –</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Ketika Majelis Hakim menyatakan dalam putusan perkara Korupsi bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana korupsi. Lalu mengapa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa justru lebih ringan dari tuntutan JPU? Apakah vonis ringan salah satu dari program pemerintah dengan memberi rasa keadilan terhadap para pelaku korupsi dan juga terhadap masyarakat? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal inilah yang terjadi dalam sidang putusan perkara dengan terdakwa Maidi selaku Walikota Madiun yang divonis lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yakni 5 tahun penjara, hingga terdapat putusan <b>Dissenting Opinion</b> atau  pendapat berbeda antara Ketua Majelis Hakim <b>Ernawati Anwar, SH., MH</b> dan anggota Majelis Hakim Satu <b>Dr.H Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn</b> dengan anggota Majelis dua <b>Samhadi, SH., MH</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret Terdakwa Maidi selaku Walikota Madiun dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum serta Thoriq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin, 19 Januari 2026</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI8vlLv-7xtwKm5GHRijg9I94Sqrx6dHtsLj1VCumqUTjjfPctUqsDPuObbXi97MHENz_vKU8WWKH4G0yblXzPNTIqHk6S5fdjoR_sHpz3Zdhhdq9QnuvAAaptj1FKaz2GhmpMZdsS2CfD3zpjyXvjuPRDv5GTqhHamE5Y7ND1S-tWsrn2602Wa68qEjI/s1280/IMG20261022151602_01.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="513" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI8vlLv-7xtwKm5GHRijg9I94Sqrx6dHtsLj1VCumqUTjjfPctUqsDPuObbXi97MHENz_vKU8WWKH4G0yblXzPNTIqHk6S5fdjoR_sHpz3Zdhhdq9QnuvAAaptj1FKaz2GhmpMZdsS2CfD3zpjyXvjuPRDv5GTqhHamE5Y7ND1S-tWsrn2602Wa68qEjI/w288-h513/IMG20261022151602_01.jpg" width="288" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara  putusan itu terdengar di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, Oktober 2026, saat Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (vonis) lebih ringan dari tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Maidi selaku Walikota Madiun periode 2019-2024 dan 2025-2030 karena terbukti melakukan tindak pidana Pemerasan Dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dan  Gratifikasi yang berasal dari para Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD baik PL (Penunjukan Langsung) maupun melalui lelang pengadaan barang dan jasa sebagai fee proyek sebesar 4% untuk proyek PL dan 10 % untuk elang dari nilai kontrak yang totalnya sebesar Rp6.889.089.090</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya hukuman pidana penjara badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Maidi untuk membayar uang pengganti  menjadi berkurang dari 8 miliar rupiah lebih menjadi 6 miliar rupiah lebih </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun disisi lain, Majelis Hakim menghukum terdakwa Maidi yang tidak ada dalam tuntutan JPU KPK yaitu pencabutan hak politik (memilih dan dipilih dalam jabatan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa Maidi terkait Pemerasan dana CSR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam <b>Pasal 12 huruf e </b>Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan UU RI  Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain perbuatan Pemerasan, terdakwa <b>Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd </b> juga terbukti melakukan Korupsi Gratifikasi berupa penerimaan uang yang dianggap Suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam <b>Pasal 12 B</b> jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU RI  Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (Sesuai dengan dakwaan dan tuntutan JPU KPK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam putusan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (vonis) terhadap terdakwa Maidi dengan pidana penjara selama 5 lima tahun denda sebesar Rp250 juta subsider pidana penjara selama 90 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp6.889.089.090 subsider pidana penjara selama 5 tahun serta pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Putusan inipun menimbulkan <b>Dissenting Opinion</b> atau  pendapat berbeda antara Ketua Majelis Hakim <b>Ernawati Anwar, SH., MH</b> dan anggota Majelis Hakim Satu <b>Dr.H Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn,</b>dengan anggota Majelis dua <b>Samhadi, SH., MH</b></div><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYj3tYF8CLc2Jnws6K5VEjKNJoxIT9pw1nmRA9sCo-O0q9TrRMJGBgs7z7hLM3tap9xM2zGxSIxQnsQNi_dcuy-j-V24CRlzZ6XymuOrm934pP0tB28yutM7lV3YIo0qgK4u2HScVU75IihgyQNglo3T4S2j1YgzwN4dQDxhtg7rtvz3dNpOhBZrDVCck/s1280/IMG20261022150504_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYj3tYF8CLc2Jnws6K5VEjKNJoxIT9pw1nmRA9sCo-O0q9TrRMJGBgs7z7hLM3tap9xM2zGxSIxQnsQNi_dcuy-j-V24CRlzZ6XymuOrm934pP0tB28yutM7lV3YIo0qgK4u2HScVU75IihgyQNglo3T4S2j1YgzwN4dQDxhtg7rtvz3dNpOhBZrDVCck/w640-h360/IMG20261022150504_01.jpg" width="640" /></a></div></b></div><div style="text-align: justify;">Menurut Hakim anggota dua Samhadi, SH., MH yang sejak 2011 silam sebagai hakim Ad Hock, Meminta agar terdakwa Maidi divonis 8 tahun penjara dengan beberapa pertimbangan, diantaranya mengkhianati kepercayaan masyarakat dan menghianati sumpah jabatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya untuk terdakwa Maidi, Hakim anggota dua Samhadi juga meminta agar Thoriq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Divonis 5 tahun penjara</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara dalam tuntutan JPU KPK, terdakwa Maidi dituntut pidana penjara selama selama 7 tahun 2 bulan<i><i> </i></i>denda sebesar Rp250 juta subsider 90 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp8.005.000.000 subsider pidana penjara selama 5 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dalam sidang putusan, Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Maidi tetapi dua terdakwa lainnya, yaitu Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum dan Thoriq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Terdakwa Thoriq Megah dan Rochim Rudianto sama-sama dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun denda masing-masing sebesar Rp250 juta subsider 90 hari penjara. Hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dikenakan terhadap terdakwa Thoriq Megah sebesar Rp2.418.928.000 Subsider pidana penjara selama 3 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa Rochim Rudianto bersama-sama dengan terdakwa Maidi dan dijerat melanggar <b>Pasal 12 huruf e </b>Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan UU RI  Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.<span style="text-align: center;">  </span></div><div style="text-align: justify;"><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7rWzUJlOtZdXqmDXWtB8vW5ncPZetR9y7b-CaUAofSbtpb7TYJg9aAxmXcEpzNxA0E7-B1ATgpzJBXLm76Xu50yrziNVQtW73jx8KXQv7TOy4Z6PJavrfYVsnSsKwB1CVAkOmnQ8ljogpUo9TtZXGB1er9TBE_JjkoO9er7SqH5sCD5EWN1We7JFOo1Y/s640/InShot_20260918_153953995.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7rWzUJlOtZdXqmDXWtB8vW5ncPZetR9y7b-CaUAofSbtpb7TYJg9aAxmXcEpzNxA0E7-B1ATgpzJBXLm76Xu50yrziNVQtW73jx8KXQv7TOy4Z6PJavrfYVsnSsKwB1CVAkOmnQ8ljogpUo9TtZXGB1er9TBE_JjkoO9er7SqH5sCD5EWN1We7JFOo1Y/w640-h360/InShot_20260918_153953995.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Sedangkan perbuatan terdakwa Thoriq Megah dijarat melanggar <b>Pasal 12 B</b> jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU RI  Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (Sesuai dengan dakwaan dan tuntutan JPU KPK)</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Apakah Maidi Akan Terjerat Perkara TPPU dan Juga Menyeret Pihak Lain?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Pertanyaan paling mendesak kini  menggema: Apakah Maidi akan diseret pula dalam perkara Tindak Pidana Pencegahan dan Pencucian Uang (TPPU) yang saat ini dilakukan oleh penyidik KPK? Dan bagaimana dengan pihak-pihak yang terlibat yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Fakta Oersidangan Yang Terungkap Sangat Menguatkan Dugaan Tersebut:</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Hasil pemerasan dan gratifikasi tidak langsung ke tangan Maidi sendiri selaku Walikota, melainkan dialirkan melalui beragam tangan , rekening perantara, pihak kepercayaan, hingga penitipan kepada pejabat lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Uang yang terkumpul dibelikan aset berharga atas nama orang lain, disimpan tersembunyi, dan disalurkan ke bangunan pribadi/keluarga, ke Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisan/Polres), Wartawan dan LSM</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aliran berputar dan berlapis: pengusaha  → pejabat pengumpul → pengelola → penitipan → pembelian dan renovasi aset</div><div style="text-align: justify;">JPU KPK maupun dalam putusan Majelis Hakim sendiri telah memberi isyarat jelas: penyidikan belum selesai sepenuhnya, ada perkara yang masih berjalan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika KPK membuka lebar dan terang benderang yang lebih terang dari cahaya Matahari perkara ini, TPPU bisa menjadi dakwaan susulan yang membebani lebih berat lagi posisi hukum terdakwa Maidi dan pihak-pihak yang diduga terlibat, yaitu:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>1. Aang Imam Subarkah: merima, Mengumpulkan, Mengelola dan Menyalurkan serta Menikmati</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Sosok sentral dalam aliran dana miliaran rupiah itu adalah Aang Imam Subarkah, mantan Tim Sukses Maidi dalam Pilkada sekaligus orang yang dipercaya penuh oleh Maidi untuk menerima dan mengumpulkan uang dari berbagai sumber, menyalurkan dan membelanjakan untuk renovasi aset milik Maidi termasuk menyetorkannya berapa dan kapan  kepada Maidi selaku Walikota Madiun serta sebagian dinikmati</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aang Imam Subarkah bukan sekadar kurir,  Ia adalah pusat konsolidasi keuangan gelap di balik kekuasaan Maidi. Namun hngga kini statusnya masih saksi. Publik bertanya: Mengapa tangan hukum belum mampu  menjatuhkan panggilan tersangka kepadanya? Apakah hanya menjadi alat lalu dibungkus rapi dan rapat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara pengakuan Aang Imam Subarkah dihadapan Majelis Hakim, Ia mengakui salah seorang anggota Tim Sukses Maidi. Ia juga membenarkan dirinya sebagai orang kepercayaan Maidi yang dipercaya untuk untuk mengelola beberapa Hotel milik Maidi termasuk menerima, mengumpulkan,  mengelola, membelanjakan dan menyalurkan uang yang diklaim sebagai hasil dana CSR.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Ia pun mengaku diberi kewenangan penuh untuk mengerjakan puluhan proyek Penunjukan Langsung (PL) APBD, baik yang ia inginkan maupun yang diarahkan langsung oleh Walikota melalui Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thoriq Megah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu pengakuan mengejutkan Aang Imam Subarkah adalah penerimaan uang sebesar Rp500 juta dari Sugeng Prawoto selaku pemilik Rumah Sakit Dharmayu Kota Madiun. Awalnya, Maidi memerintahkannya untuk menerima uang sebesar Rp1,5 miliar, namun jumlah itu akhirnya disepakati menjadi Rp500 juta. Selain itu, Aang juga mengaku menerima uang sebesar Rp540 juta dari Bank Jatim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aang Imam Subarkah membeberkan pula bahwa sebagian uang yang dikumpulkan dari dana CSR tersebut digunakan untuk pembangunan kawasan kontainer atau pusat UMKM yang dikenal dengan nama Pahlawan Street Corner (PSC), serta digunakan untuk mengelola aset lainnya milik pribadi Maidi. Menurutnya, semua tindakan itu ia lakukan atas perintah langsung Maidi selaku Walikota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, keterangan Aang Imam Subarkah terkait penerimaan sejumlah uang dinilai belum utuh dan tak jujur, serta tidak menjelaskan fakta yang sebenarnya. Hal inilah yang membuat Ketua Majelis Hakim sempat menegurnya dengan tegas agar berkata jujur dan tidak menutupi fakta apa pun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Majelis Hakim meminta agar Aang Imam Subarkah menjelaskan mengenai kepemilikan sejumlah aset tanah milik terdakwa Maidi yang tercantum dalam dokumen penyidikan, salah satunya tanah dengan dua sertifikat yang sebagian masih dalam sengketa hak waris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Aang Imam Subarkah, tanah tersebut semula dibeli oleh Maidi dan kemudian dijual kepada Bambang Sunarja senilai Rp2,5 miliar. Namun, Aang mengaku tidak mengetahui secara pasti aliran uang hasil penjualan tanah tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan itu, Aang Imam Subarkah juga mengungkap peran Ali Masngudi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maduin periode 2024-2029 (setelah kasus ini Ali Masngudi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua namun tetap menjadi anggota DPRD) yang kerap mengurusi berbagai kepentingan Maidi, termasuk melakukan koordinasi perizinan pembangunan perumahan di Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>2. Sumarno: Pejabat yang Memeras & Ikut Menikmati, Tetapi Masih "Aman"</b></div><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIWYWOmLqnjwYNThj5FM9Z7Qv8SX8QitRwShGMYGYpFx6tjtSPrPWJliCpiMT3bQOb94rE1LaWc9expLS8NNx3qpo6S4I7AOloVr8RC-pCQhMCbI0ATrPE5P62v1YAZOGkhsblPQ_8StZhvPTMKA9B1y1LR_Eq-C4La9vUzZpN8v1se6zw9lYjNi2MEDI/s4160/IMG20261022151839.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIWYWOmLqnjwYNThj5FM9Z7Qv8SX8QitRwShGMYGYpFx6tjtSPrPWJliCpiMT3bQOb94rE1LaWc9expLS8NNx3qpo6S4I7AOloVr8RC-pCQhMCbI0ATrPE5P62v1YAZOGkhsblPQ_8StZhvPTMKA9B1y1LR_Eq-C4La9vUzZpN8v1se6zw9lYjNi2MEDI/w640-h360/IMG20261022151839.jpg" width="640" /></a></div></b></div></b><div style="text-align: justify;">Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun, <b>Sumarno</b> adalah salah seorang perpanjangan tangan utama Maidi. Ia yang memungut "sumbangan" berkedok CSR dari pengusaha, pengembang, pelaku usaha perizinan  termasuk memaksa STIKES menyerahkan Rp350 juta .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta persidangan yang terungkap dan mencengangkan: Sumarno tidak sekadar menjalankan perintah, melainkan ikut menikmati hasilnya — diterima ratusan juta rupiah dari proses yang dipimpinnya. Keterangannya di sidang berubah-ubah. Namun anehnya: Sumarno masih berstatus saksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara fakta persidangan tanggal 25 Juni 2026, Ketua Majelis Hakim dan JPU KPK beberapa kali menegur Sumarno karena keterangannya sering kali berubah-ubah. Awalnya ia mengaku tidak kenal dengan terdakwa Rochim Ruhdiyanto Direktur CV Sekar Arum, namun kemudian meralatnya setelah BAP dibacakan. Ia juga sempat mengaku memberi uang Rp1,1 miliar kepada Maidi, tetapi kemudian keterangan itu mencabut dan menyangkalnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Sumarno</b> disebut meminta uang CSR senilai Rp400 juta dari pengembang Joko Wijayanto selaku Komisaris PT Berkah Usaha Mandiri. Dihadapan Majelis Hakim, Sumarno mengaku uang sebesar Rp200 juta diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ali Masngudi dan pegawai Bapperida Kota Madiun, Mas Kahono Pekik maupun kepada Maidi. Namun kemudian keterangan itu dicabut sehingga uang sebesar Rp400 juta dinikmati sendiri</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada saat penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di kantor DPMPTSP Kota Madiun pada Januari 2026, penyidik KPK saat itu telah mengamankan barang bukti berupa dokumen dan uang tunai ratusan juta rupiah dari tangan Sumarno.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah pejabat yang langsung turun memeras dan menikmati hasilnya tetap dibiarkan lepas? Pertanyaan tajam publik tak terelakkan: Apakah ada perlindungan yang membuatnya tak tersentuh? Hal inipun menjadi ujian bagi KPK sendiri</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>3. Ali Masngudi: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun — Tempat Titipan Uang Ratusan Juta</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Nama <b>Ali Masngudi</b>, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun periode 2024-2029 dan kemudian mengundurkan diri namun tetap menjadi anggota Dewam, mencuat dan mengejutkan. Sebab Ia diduga dijadikan Maidi sebagai tempat penitipan uang ratusan juta rupiah dari hasil pemerasan  dan gratifikasi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Publik menuntut kejelasan dari KPK:</b></div></b><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah Ali Masngudi mengetahui asal-usul uang yang dititipkan dan mengapa mau menjadi Bank penitipan? Dan apa hubungan antar Mandi selaku Walikota Madiun dengan Ali Masngudi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maduin?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Berapa total sebenarnya uang yang disimpan oleh Maidi kepada dirinya? dan apakah sekadar Bank menyimpan atau justru ikut mengelola? Sementara fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang yang dititipkan kepada Ali Masngudi adalah sebesar Rp400 juta dan baru dikembalikan Rp200 juta. Lalu kemana sisanya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apa peran Ali Masngudi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maduin di Pemerintahan Kota Madiun sehingga Ali Masngudi dilayalan ikut mencampuri berbagai kepentingan Maidi, termasuk melakukan koordinasi perizinan pembangunan perumahan di Kota Madiun?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah uang yang dititipkan Maidi kepada Ali Masngudi ada kaitannya atau jatah atas  dengan keikutsertaan Ali Masngudi dalam Koordinasi Perizinan Pembangunan Perumahan di Kota Madiun?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah fakta persidangan ini hanya dianggap sebagai "lelucon" oleh KPK sehingga tak perlu dianggap serius? Atau KPK sedang menunggu momen yang tepat untuk menyeret pihak-pihak yang sebagai tersangka?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>4. Rahma Noviarini: Dua Mobil Mewah Disita, Jejak Aset Atas Nama Pihak Ketiga</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Rahma Noviarini dikenal sebagai figur aktif di dunia olahraga dan organisasi sosial. Ia menjabat sebagai Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Cabang Kota Madiun periode 2025–2029 dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nama Rahma Noviarini (dan Siti Ulfah Syah  pemilik Butik Ulfa Mumtaza Fashion Designer di Jl. Seram No.8, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur yang dipanggil Maidi dengan panggilan "Ibu Nyai"  semakin melejit bagaikan busur panah setelah KPK melakukan penggeledahan di kediamannya di Jalan Setiaki No. 26, Oro-Oro Ombo, Madiun, pada 27 Januari 2026, beberapa hari setelah KPK meringkus Maidi selaku Walikota Madiun, Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV. Sekar Arum pada Selasa, 19 Januari 2026.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2Ij06AMsaxehXVFDx9CFF5ak76TfD-pkIc16Y9-DFf2UEHIwPmXP9zLA-KsrEP8wXEdFJJFKWKPK6qokRApqo_5S9GIn5SuNbS0Tuy1xfZk7XLnDKpfiQl6EyBL7EwSAbhyQa6c8Jaf1bRpp8aMmTTPwdbeiwHIfP6XMcuQEcUfMlMZBG1st9RHpO7u0/s640/InShot_20260918_155929115.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2Ij06AMsaxehXVFDx9CFF5ak76TfD-pkIc16Y9-DFf2UEHIwPmXP9zLA-KsrEP8wXEdFJJFKWKPK6qokRApqo_5S9GIn5SuNbS0Tuy1xfZk7XLnDKpfiQl6EyBL7EwSAbhyQa6c8Jaf1bRpp8aMmTTPwdbeiwHIfP6XMcuQEcUfMlMZBG1st9RHpO7u0/w640-h360/InShot_20260918_155929115.png" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dari penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman Rahma Noviarini pada tanggal 27 Januari 2026, penyidik menyita dua unit kendaraan mewah, Pajero dan Mercy yang diduga berasal dari hasil aliran dana yang tidak wajar oleh Walikota Madiun Maidi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun hingga tuntutan JPU KPK telah dibacakan terhadap tiga terdakwa: Maidi (Walikota) Rochim Rudianto (Direktur CV Sekar Arum) dan Thoriq Megah (Kados PUPR) pada Jumat , 17 September 2026, namun pertanyaannya yang mengemuka adalah nama wanita dibalik perkara Maidi, yaitu Rahma Noviarini yang tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Publik pun bertanya:</b></div></b><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah hanya dua mobil, atau masih ada properti lain yang tercatat yang dibuat atas nama Rahma Noviarini?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah Rahma Noviarini mengetahui sumber uang pembeliannya, dan apa hubungan Maidi dengan Rahma Noviarini sehingga ada pemberian aset?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal itu, JPU KPK menjelaskan kepada beritakorupsi.co sesuai persidangan, bahwa hal itu adalah kewenangan penyidik untuk menjelaskan tetapi yang jelas masih ada perkara lain yang saat ini sedang berjalan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Apakah KPK Akan Membuka Terang Benderang Perkara Ini?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Sidang ini menyisakan satu pertanyaan paling mendasar bagi seluruh rakyat Madiun dan masyarakat luas:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah KPK akan membuka terang benderang lebih terang dari cahaya Matahari perkara yang menyeret Maidi dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara berikutnya tanpa ada pengecualian untuk mengembalikan kepercayaan publik?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Karena saat ini yang terlihat adalah:</b></div></b><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Pelaku utama dituntut, tetapi para pengumpul, penampung, penitip, dan penerima aset serta yang turut menikmati masih berstatus "abu-abu"</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Aliran dana Rp10,7 miliar tersebar ke banyak tangan, namun belum semua ditarik ke meja hijau bahkan jadi saksi</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Indikasi TPPU menguat, namun belum dinyatakan secara resmi oleh KPK. Dan entah sampai kapan akan diumumkan masih belum jelas. Publik hanya dibuat menunggu tanpa pasti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika KPK benar-benar ingin memberi rasa keadilan dan kepercayaan, maka perkara ini harus dibuka seutuhnya: semua nama yang terlibat harus diusut tanpa pandang bulu, aliran dana ditelusuri sampai titik terakhir, dan TPPU harus segera diumumkan jika memang ada buktinya. Rakyat Madiun dan publik berhak tahu siapa saja yang ikut menikmati uang hasil Pemerasan dan Gratifikasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>Dilarang mengutip atau menyalin/mengcopy isi artikel berita ini tanpa ijin.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Sidang Putusan Perkara Korupsi Pemerasan Dana CSR dan Gratifikasi OTT KPK di Kota Madiun: Terdakwa Maidi Selaku Walikota Divonis Ringan 5 Thn Penjara, Hakim Disetting Opinion

Dalam putusan disebut beberapa nama yang terlibat, diantaranya Aang Imam Subarkah (orang kepercayaan Maidi), Sumarno selaku Kepala di Dinas ...

»

Sidang Perkara Korupsi Hibah Pokir DPRD Jatim: Dr. Aries Agung Paewai Kadindik Jatim Hadir Sebagai Saksi

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-355aNHSrCzBiJ8QBPLyJwCQDBddX3jG3mFEHPqEA6LHwIL_i6iisBAx8NVJnvtq1FtQg2Q6FXM1Vt_INXxuBS7Cs8ZmiPYKyPmqKHcdYw5BZvwON6po1B2_NR9O7rzsJ4D5IGTfCHzvigo73NzOYnmbh7lujktnj2dQMlNbjSD-CFaTEmk6duMDl1lw/s4160/IMG20261022194805.jpg" imageanchor="1" style="font-size: large; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-355aNHSrCzBiJ8QBPLyJwCQDBddX3jG3mFEHPqEA6LHwIL_i6iisBAx8NVJnvtq1FtQg2Q6FXM1Vt_INXxuBS7Cs8ZmiPYKyPmqKHcdYw5BZvwON6po1B2_NR9O7rzsJ4D5IGTfCHzvigo73NzOYnmbh7lujktnj2dQMlNbjSD-CFaTEmk6duMDl1lw/w640-h360/IMG20261022194805.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span> -  </div><div style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, memenuhi panggilan JPU KPK untuk hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Surabaya, Kamis, 22 Oktober 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadirannya merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum sekaligus untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme dan tata kelola administrasi hibah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aries menjelaskan bahwa peristiwa yang menjadi pokok perkara berlangsung pada periode sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada Juni 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pada prinsipnya, kami hadir untuk menghormati proses hukum dan memberikan keterangan sesuai kapasitas serta pengetahuan kami, khususnya berkaitan dengan mekanisme administrasi hibah di Dinas Pendidikan. Peristiwa yang menjadi pokok perkara tersebut terjadi sebelum saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan,” jelas Aries.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, mekanisme hibah pemerintah daerah memiliki sejumlah tahapan, mulai dari pengusulan, proses penganggaran, verifikasi sesuai kewenangan perangkat daerah, penetapan penerima, hingga proses pencairan dan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing tahun anggaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aries juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses maupun kegiatan yang didakwakan kepada para terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Keterangan yang saya sampaikan berkaitan dengan mekanisme administrasi hibah. Saya tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang menjadi pokok perkara tersebut. Karena itu, penting untuk membedakan penjelasan mengenai mekanisme pemerintahan dengan keterlibatan dalam suatu peristiwa hukum,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan bahwa kehadirannya sebagai saksi merupakan bagian dari kewajiban warga negara untuk membantu proses penegakan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami menghormati sepenuhnya proses persidangan yang sedang berjalan dan menyerahkan penilaian serta pembuktian perkara kepada majelis hakim. Yang terpenting, kami memberikan keterangan secara terbuka, jujur, dan sesuai dengan apa yang kami ketahui,” pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aries berharap tata kelola administrasi pemerintahan, termasuk pengelolaan hibah pendidikan, terus diperkuat melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, JPU KPK Febrie Harianto mengatakan, dalam persidangan tersebut terdapat 10 saksi yang diperiksa. Para saksi dikelompokkan dalam tiga klaster untuk mengurai proses penganggaran hingga penyaluran dana hibah pokir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Klaster pertama berasal dari Sekretariat Pemerintah Daerah (Pemda), yang memberikan keterangan mengenai alur penyusunan penganggaran pokir mulai tahap perencanaan hingga penyaluran kepada penerima hibah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Klaster kedua berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menjelaskan proses penyaluran sumber awal pokir kepada OPD hingga diteruskan kepada penerima hibah untuk pembangunan sesuai ketentuan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan klaster ketiga merupakan pihak penerima hibah, meliputi kelompok masyarakat (pokmas), yayasan, dan lembaga yang menerima dana hibah pokir pada periode 2020-2023. (*)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Hibah Pokir DPRD Jatim: Dr. Aries Agung Paewai Kadindik Jatim Hadir Sebagai Saksi

BERITA KORUPSI .CO -   Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, memenuhi panggilan JPU KPK untuk hadir sebagai ...

»

MEMBONGKAR SKANDAL PUNGLI/PEMERASAN PENGURUS SIP DI DINAS ESDM JATIM:

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ2uARAiTjGSTx9iHpmLT6Dt-2ZgNKlY_vQH4aAgv5ba3WLsOd6qQsiMo4ApLwxs5JYxJdFA9UDWE5XG21jfIlW9rMATxsS2vXPtaxnpiq6oA_RRPsEOhIf37Ytf7wxmCeWZefmWBnoS-utq02VT20wzXY23tQvxtnyuqy8BUP34LtIP81LOJG_qyXrbk/s1280/IMG_20261023_022829.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 21px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ2uARAiTjGSTx9iHpmLT6Dt-2ZgNKlY_vQH4aAgv5ba3WLsOd6qQsiMo4ApLwxs5JYxJdFA9UDWE5XG21jfIlW9rMATxsS2vXPtaxnpiq6oA_RRPsEOhIf37Ytf7wxmCeWZefmWBnoS-utq02VT20wzXY23tQvxtnyuqy8BUP34LtIP81LOJG_qyXrbk/w640-h360/IMG_20261023_022829.jpg" width="640" /></a><b><b><span style="font-size: 21px;">Uang Rp50 Juta Diduga Hasil Pungli Mengendap di Rekening Pribadi </span></b></b><b><b><span style="font-size: 21px;"><b><b><span>Ibnu Arif Efendi</span></b></b></span></b></b><b><b><span style="font-size: 21px;"> Selaku Sekretaris Dinas , Akankah Diseret Jadi Tersangka? Atau Sudah Diselesaikan?</span></b></b></div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</b></span></div> <div style="text-align: justify;">Tabir gelap dugaan praktik pungutan liar (pungli) atau pemerasan, hingga gratifikasi dalam pengurusan Surat Izin Pertambangan (SIP) di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur kian terkuak lebar di muka persidangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​Dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Rabu, 21 Oktober 2026, fakta mengejutkan menyeruak ke permukaan. Uang senilai <b>Rp50 juta</b> yang diduga kuat merupakan hasil pungli perizinan pertambangan, ternyata mengendap manis di dalam rekening pribadi <b>Ibnu Arif Efendi</b>, selaku Sekretaris Dinas (Sekdin) ESDM Provinsi Jawa Timur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​Fakta tersebut sontak memantik sorotan tajam publik dan praktisi hukum. Mengapa aliran dana puluhan juta rupiah bisa bebas lalu lalang dan masuk ke rekening pribadi pejabat teras di Dinas ESDM Jatim? Apakah pengakuan alibi "dana CSR" hanyalah benteng pembenaran diri demi meloloskan diri dari jeratan hukum? Serta, sejauh mana keberanian dan keseriusan Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dalam mengusut tuntas skandal ini tanpa tebang pilih?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 21px;">​</span></b><b><b><span style="font-size: 21px;">Deretan Saksi Diperiksa, Tabir Aliran Dana Terkuak</span></b></b></div><div style="text-align: justify;"><b><b><span style="font-size: 21px;"><br /></span></b></b></div></b><div style="text-align: justify;">​Sidang perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan atau Gratifikasi berkedok kemudahan izin tambang yang berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2026 dengan total penerimaan mencapai sebesar  <b>Rp4.091.850.000 (Rp4,09 Miliar)</b> ini diketuai Majelis Hakim <b>Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH</b>, didampingi dua Hakim Ad Hoc, <b>Alex Cahyono, SH., MH</b> dan <b>Arief Agus Nindito, SH., M.Hum</b> masing-masing Ad Hock serta dibantu Panitera Pengganti (PP)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sidang kali ini adalah untuk pertama kalinya JPU menghilangkan sebanyak 7 orang saksi pegawai Dinas ESDM Jatim untuk tiga terdakwa yang dihadirkan langsung di ruang sidang dengan didampingi Penasehat Hukum-nya, di antaranya Dr. Saiful Ma'arif, SH., MH.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Ketiga terdakwa dalam berkas perkara terpisah tersebut adalah:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li><b>Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT., MM</b> (Kepala Dinas ESDM Jatim periode 2024–2026);</li><li>​<b>Hermawan, ST</b> (Ketua Tim Kerja Sub-Substansi Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah);</li><li><b>Ertika Dinawati, ST., M.PSDM</b> (Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah).</li></ol></div><div style="text-align: justify;">Sementara saksi yang dihadirkan JPU diantaranya: ​</div><div style="text-align: justify;"><ol><li><b>Ibnu Arif Efendi / Afandi</b> selaku Sekretaris Dinas ESDM Jatim;</li><li><b>Sri Hariyuni</b> (Kasubag Keuangan);</li><li>​<b>Fenesia</b> (Sekretaris Pribadi Kadis ESDM);</li><li><b>Ahmad Afandi</b> (Sopir);</li><li><b>Dodik Karyono</b> (Pembantu Administrasi Umum). Serta sejumlah staf/pegawai: <b>M. Anza Jabari Insani / M. Ansia</b>, <b>Lutfan Fakhruzan</b>, <b>Fitri Ayu Yuliansari / Fitri Julisari</b>, <b>M. Yusuf Azis</b>, <b>Ditias Fardiawan</b>, dan <b>Adelia / Vidya</b>.</li></ol></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4wfprXn_2QSa-ofnIqHQVLTE5TE7qCKdIw1kXl1fQ83arlrUf4ZN9YFqtJ23J9ADoZoXQepg4icSjFRWw0AXDY8rqAa0wG7TOyTn0RatdlBLegv7YmSiyu5MN6A7MT7cpjiIsTRjsagC0M-RzRnJjYrORVI3V8kg8EvNIykspWM0EU2LbskvK2xoH6u8/s1280/IMG_20261023_022910.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4wfprXn_2QSa-ofnIqHQVLTE5TE7qCKdIw1kXl1fQ83arlrUf4ZN9YFqtJ23J9ADoZoXQepg4icSjFRWw0AXDY8rqAa0wG7TOyTn0RatdlBLegv7YmSiyu5MN6A7MT7cpjiIsTRjsagC0M-RzRnJjYrORVI3V8kg8EvNIykspWM0EU2LbskvK2xoH6u8/w640-h360/IMG_20261023_022910.jpg" width="640" /></a></div>Dari keterangan para saksi inilah terungkap keberadaan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50 juta yang berada di bawah penguasaan/rekening pribadi Ibnu Arif Efendi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 21px;">​</span></b><b><b><span style="font-size: 21px;">Topeng CSR dan Hukum Penerimaan Dana Pemerintah</span></b></b></div></b><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Di hadapan Majelis Hakim di persidangan, kerap kali alibi "Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)" atau "Sumbangan Sukarela" dijadikan tameng sakti oleh seorang saksi (pejabat) ketika ketahuan menerima aliran dana dari pengusaha perizinan. Namun, secara tata kelola keuangan negara dan regulasi tindak pidana korupsi, hal tersebut adalah kekeliruan fatal yang berpotensi menjadi tindak pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>ATURAN HUKUM PENERIMAAN DANA / CSR </b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div> </b><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><b>1. WAJIB REKENING KAS DAERAH (RKUD).</b></div><div style="text-align: justify;">Setiap penerimaan hibah, sumbangan, atau dana CSR yang ditujukan untuk Pemerintah Daerah/OPD WAJIB masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dicatatkan dalam APBD/NSP (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>2. DILARANG KERAS MENGGUNAKAN REKENING PRIBADI :</b></div></b><div style="text-align: justify;">Penggunaan rekening pribadi ASN/Pejabat untuk menampung dana terkait tugas dan fungsi kedinasan adalah PELANGGARAN HUKUM BERA (Permendagri No. 77/2020 & UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara).            </div> <b><div style="text-align: justify;"><b>3. INDIKASI GRATIFIKASI & SUAP (Pasal 12B UU Tipikor)</b></div></b><div style="text-align: justify;">Penerimaan uang dari pihak berperingkat pemohon izin yang masuk ke rekening  pribadi tanpa laporan resmi ke KPK (30 hari kerja) secara hukum dianggap sebagai GRATIFIKASI/SUAP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><b><span style="font-size: 21px;">Kritik Tajam & Pertanyaan Terkait Kasus Pungli di Dinas ESDM Jatim</span></b></b></div><div style="text-align: justify;"><b><b><span style="font-size: 21px;"><br /></span></b></b></div></b><div style="text-align: justify;">Mendengar keterangan saksi ​di persidangan ini, <b>BERITAKORUPSI.CO</b> mencatat beberapa poin krusial dan mempertanyakan komitmen penegakan hukum secara penuh:</div><div style="text-align: justify;">​1. <b>Apakah Istilah "Dana CSR" Hanya Alibi Pembenaran Diri?</b> Penggunaan dalih dana CSR untuk menampung uang di rekening pribadi pejabat adalah argumen yang absurd secara tata kelola hukum keuangan negara. Apakah tuduhan CSR ini sengaja diciptakan sebagai instrumen skenario untuk melepaskan pejabat tertentu dari jeratan Pasal Pemerasan atau Gratifikasi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. ​<b>Bagaimana Prosedur Legal Penerimaan CSR/Sumbangan Pengusaha?</b> Secara aturan, pengusaha tidak diperbolehkan menyerahkan dana CSR langsung secara tunai atau transfer ke pejabat OPD. CSR disalurkan melalui program kemasyarakatan resmi atau ditransfer ke rekening resmi kas daerah dengan tata kelola transparan. Masuknya uang Rp50 juta ke rekening pribadi Ibnu Arif Efendi telah memenuhi unsur penguasaan fisik atas dana yang patut diduga ilegal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. ​<b>Akankah Ibnu Arif Efendi Menyusul Jadi Tersangka Baru?</b> Penyidik Kejati Jatim dan Majelis Hakim memiliki bukti materil berupa penguasaan dana Rp50 juta sebagai Barang Bukti (BB). Berdasarkan asas <i>Equality Before the Law</i> (persamaan di hadapan hukum), barang siapa yang menerima, menyimpan, atau menikmati aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi/pungli SIP pertambangan patut diproses hukum sesuai Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (turut serta) atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo UU ano. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. ​<b>Ujian Integritas Penyidik Kejati Jatim: Tegak Lurus atau Pilih-Pilih Terdakwa?</b> Publik Jawa Timur kini mempertanyakan keseriusan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jatim. Apakah penetapan 3 terdakwa saat ini (Aris Mukiyono, Hermawan, dan Ertika Dinawati) sudah menyentuh akar masalah, ataukah ada upaya pembatasan (<i>lokalisasi</i>) perkara agar tidak menyeret pejabat struktural lain seperti Sekretaris Dinas ESDM Jatim?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah uang hasil Pemerasan atau Gratifikasi pengurusan SIP di.Dinas ESDM Jatim  hanya "berjalan ditempat"  ditangan Terdakwa <b>Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT., MM</b> selaku Kepala Dinas ESDM Jatim atau mengalir keatas? sebagai setoran ke loyalitasan bawahan terhadap pimpinan. "<i>Ibarat air mengalir dari atas ke bawah tetapi uang dari bawah keatas"</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​Persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya ini harus menjadi momentum pembersihan birokrasi perizinan tambang di Jawa Timur yang selama ini dikeluhkan para pelaku usaha dan merugikan keuangan/perekonomian negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang paling memperihatinkan adalah, "pemalakan" uang mempercepat ijin keluar oleh Dinas ESDM Jatim terhadap PDAM Kabupaten Jember. "OPD memalak BUMD " seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">​Majelis Hakim yang diketuai Cokia Ana Pontia Oppusunggu diharapkan tidak ragu memerintahkan JPU Kejati Jatim dan Kejari Surabaya untuk melakukan pengembangan penyidikan (<i>splitzing/pengembangan perkara</i>) apabila dalam persidangan terbukti bahwa Ibnu Arif Efendi serta pihak-pihak lain secara sadar menerima dan menyimpan uang yang diduga hasil pungli SIP tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​<i>(Tim/Red-BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip atau menyalin/mengcopy sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor MEMBONGKAR SKANDAL PUNGLI/PEMERASAN PENGURUS SIP DI DINAS ESDM JATIM:

Uang Rp50 Juta Diduga Hasil Pungli Mengendap di Rekening Pribadi Ibnu Arif Efendi Selaku Sekretaris Dinas , Akankah Diseret Jadi Tersangka?...

»

JPU KPK Menghadirkan Empat Orang Saksi: Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikas Bupati Tulungagung

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 24px;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFtcu-zXUIRXMU_B19C_FIe08XOkeiAi7-2f79aarJVqXEJ2SGH0klZJ0UhRHHK2pYZXUmCwa7ewm63paeXrWwuYvlCylvJU6FyIQ0iO3Zww8yix5YZXOmrfgl_5fjLNHVYZaikpzYFXKRsNYQIqAzvrFYh-klp7VSpWXWOKAALY1My5-yd3mrh-xZtRg/s1280/IMG_20261021_204107.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFtcu-zXUIRXMU_B19C_FIe08XOkeiAi7-2f79aarJVqXEJ2SGH0klZJ0UhRHHK2pYZXUmCwa7ewm63paeXrWwuYvlCylvJU6FyIQ0iO3Zww8yix5YZXOmrfgl_5fjLNHVYZaikpzYFXKRsNYQIqAzvrFYh-klp7VSpWXWOKAALY1My5-yd3mrh-xZtRg/w640-h360/IMG_20261021_204107.jpg" width="640" /></a><br /><span>Terungkap dipersidangan adanya fee proyek pengadaan Pupuk di Dinas Pertanian sebesar Rp160 Juta dari </span><b><span>Imam Mustakim</span></b><span> selalu Direktur PT Musika Bahari Nusantara Kepada </span><b><span>Suyanto</span></b><span> selaku Kepala Dinas Pertanian/Plt. Kepala DLH. Dan Pemberian Uang oleh </span><b><span>Suyanto</span></b><span> Kepada Terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati melalui Ajudannya, Dwi Yoga Ambal Ariski sebesar Rp490 juta. Apakah KPK akan melakukan pengembangan dalam perkara ini terhadap Dwi Basuki selaku Direktur CV Nindya Krida dan </span><b><span>Imam Mustakim</span></b><span> termasuk terhadap </span><b><span>Suyanto</span></b><span>?</span></span></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">"Kejujuran itu sepertinya sangat sulit diucapkan daripada kebohongan oleh saksi yang memberikan keterangan dipersidangan karena mungkin berbohong itu dianggap sebagai salah satu cabang olahraga beladiri atau sebagai pembenaran dari kesalahannya." Hal inilah yang seringkali terdengar diruang sidang khususnya di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, diantaranya dalam perkara Terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi Pemerasan dan Gratifikas dengan terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan ajudannya, terdakwa Dwi Yoga Ambal Ariski yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 10 April 2026 kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan  saksi sebanyak 4 orang yang dihadirkan JPU KPK Andhi Ginanjar, Tri Handayani, Bayu Nurhadi, dan Febri Harianto ke muka persidangan  dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipidkor pada PN Surabaya, Selasa, 20 Oktober 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi yang dihadirkan JPU KPK adalah: <b>Nurul Isma Wahyuni</b> selaku Bendahara Pengeluaran Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung,; <b>Aris Wahyudiono </b>Selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol Sekda Kabupaten Tulungagung tahun 2025,; <b>Imam Mustakim</b> selaku Direktur PT Musika Bahari Nusantara, dan <b>Suyanto</b> selaku Kepala Dinas Pertanian sejak 2023-2025 dan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yang kemudian menjadi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sejak awal Oktober 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang agenda pemeriksaan atau mendengarkan keterangan sebanyak 4  orang saksi tersebut diatas berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jln. Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 20 Oktober 2026) dengan Ketua Majelis Hakim I Made Yulianda, S.H., M.H., bersama dua Hakim anggota  Manambus Pasaribu, S.H., M.H., dan Lujianto, S.H., M.H masing-masing Ad Hock serta dibantu Panitera Pengganti (PP). Sementara Kedua terdakwa dihadirkan langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya, diantaranya Suryono Pane, SH., MH., dkk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dihadapan Majelis Hakim, saksi Suyanto menjelaskan bahwa pada September 2025, Ia pernah diminta oleh Terdakwa Gatut Sunu Wibowo untuk menyediakan uang sebesar Rp75.500.000 setiap bulan sejak Ia dilantik menjadi Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dan sejak bulan Oktober 2025 - Januari 2026, saksi memberikan uang permintaan Terdakwa Gatut Sunu Wibowo melalui ajudannya, Dwi Yoga Ambal Ariski. Total uang yang diberikan saksi <b>Suyanto</b> kepada terdakwa Gatut Sunu Wibowo melalui Dwi Yoga Ambal Ariski adalah sebesar Rp490 juta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Selain itu, Saksi <b>Suyanto</b> juga mengakui telah menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan ASN yang sudah dibubuhi materai Rp10.000 tanpa tanggal, bulan dan tahun. Menurut Suyanto, terpaksa menandatangani karena tidak berani menolak</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun salah satu yang menarik dari persidangan ini adalah keterangan saksi <b>Suyanto</b> selaku Kepala Dinas Pertanian sejak 2023-2025 dan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yang kemudian menjadi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sejak awal Oktober 2026 dan saksi <b>Imam Mustakim</b> selaku Direktur PT Musika Bahari Nusantara terkait uang sebesar Rp160 juta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi <b>Suyanto</b> mengakui kepada Majelis Hakim bahwa Ia pernah meminta uang sebesar Rp160 juta <b>Imam Mustakim</b>. Uang itu, menurut <b>Suyanto</b> adalah sebagai fee proyek pengadaan Pupuk sebanyak dua kali pada tahun 2025. Dan uang tersebut untuk memenuhi permintaan Terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun saksi <b>Imam Mustakim</b> membantah memberikan uang sebesar Rp160 juta, melainkan sebesar Rp40 juta. <b>Imam Mustakim</b> pun awalnya mengatakan bahwa uang tersebut dianggap sebagai pinjaman dan belum ada pembayaran sama sekali, apalagi tidak ada bukti sama sekali sebagai pinjaman</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara saksi <b>Suyanto</b> sama sekali tidak mengatakan bahwa itu adalah pinjaman tetapi karena <b>Imam Mustakim</b> mengerjakan proyek pengadaan Pupuk di Dinas Pertanian sebanyak dua kali, sehingga uang tersebut dianggap sebagai fee 10 persen dari nilai anggaran proyek Pekerjaan tersebut</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Mendengar keterangan saksi <b>Imam Mustakim</b>, Majelis Hakim pun dibuat jengkel karena saksi dianggap tidak jujur alias berbohong. Dan Majelis Hakim pun menyerahkan kepada JPU KPK untuk menilai dari keterangan saksi <b>Imam Mustakim</b> dan <b>Suyanto</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">"Terserah kalian (KPK) menilainya. Karena kalau ada dua saksi dengan keterangan yang berbeda, pasti ada salah satu yang berbohong," ucap Ketua Majelis Hakim I Made</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Keterangan saksi <b>Imam Mustakim</b> selaku Direktur PT Musika Bahari Nusantara tak jauh beda dengan keterangan saksi Dwi Basuki selaku Direktur CV Nindya Krida pada persidangan pekan lalu (Selasa, 13 Oktober 2026)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan saat itu (Selasa, 13 Oktober 2026), <b>Dwi Basuki</b> mengakui telah memberikan uang sebesar Rp500 juta kepada <b>Tri Hadi Setyowati </b>selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Tulungagung, dan uang tersebut  dianggap sebagai pinjaman namun tak ada bukti apapun sama sekali.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara keterangan <b>Tri Hadi Setyowati</b> selaku Kabag PBJ mengakui telah menerima uang sebesar Rp500 juta dari <b>Dwi Basuki</b> melalui <b>Ahmat Rifai Sodik </b>Selaku Plt. Kabid  Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dan uang tersebut awalnya diakui meminjam. Namun akhirnya karena dicecar Majelis Hakim akhirnya saksi mengaku bahwa uang tersebut sebagai bagian dari fee proyek yang dikerjakan PT Nindya Krida milik <b>Dwi Basuki</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Permintaan uang oleh s<b>aksi Tri</b><b> Hadi Setyowati</b> kepada <b>Dwi Basuki</b> melalui <b>Ahmat Rifai Sodik</b> atas perintah <b>Dwi Hari Subagiyo</b> Selaku Kepala Dinas PUPR terkait adanya permintaan uang oleh Terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati untuk keperluan pribadi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kemudian s<b>aksi Tri</b><b> Hadi Setyowati</b> meminta uang kepada <b>Dwi Basuki</b> melalui <b>Ahmat Rifai Sodik</b>, dan <b>Dwi Basuki</b> menyanggupinya. Kemudian <b>Ahmat Rifai Sodik</b> menyerah uang sebesar Rp500 juta kepada <b>Tri</b><b> Hadi Setyowati</b> di kantor Bagian PBJ dimana untuk tersebut diperoleh dari Dwi Basuki</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kemudian, <b>saksi Tri Hadi Setyowati</b> menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 kepada Terdakwa <b>Gatut Sunu Wibowo</b> selaku Bupati melalui Gatut Suwarno</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kata "pinjam meminjam" dari keterangan saksi maupun terdakwa saat dipersidangan dalam perkara Korupsi bukanlah hal langka,  melainkan sudah hal biasa namun tak ada bukti apapun yang dapat diperlihatkan atau ditunjukkan kepada Majelis Hakim. Karena mungkin "kejujuran itu sepertinya sangat sulit diucapkan daripada kebohongan oleh saksi yang memberikan keterangan dipersidangan karena mungkin berbohong itu dianggap sebagai salah satu cabang olahraga beladiri atau sebagai pembenaran dari kesalahannya."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun satu pertanyaan yang menunggu jawaban pasti adalah: bagaimana sikap tegas dari KPK atas pengakuan saksi adanya pemberian fee proyek sejumlah ratusan juta? Apakah keterangan saksi diruang sidang dianggap sebagai "lelucon" sehingga tak perlu ditindaklanjuti atau KPK akan melakukan pengembangan seperti yang terjadi dalam perkara Korupsi fee proyek yang menyeret <b>Terpidana Karna Siswandi </b>selaku (mantan) Bupati Situbondo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apalagi nama Dwi Basuki bukan kali pertama terseret dalam perkara Korupsi di Tulungagung melainkan untuk yang ketiga kalinya. Dimana dua diantaranya terkait pemberian fee proyek termasuk dalam perkara (narapidana) Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung yang tertangkap tangan KPK pada tahun 2018 silam. Dan satunya dalam perkara korupsi proyek jalan di Tulungagung, bagian dari perkara yang menyeret Syahri Mulyo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Apakah hukum akan tegak lurus ditangan KPK untuk menindak pihak-pihak yang terlibat dalam praktek korupsi terkait pemberian fee proyek kepada Kepala Daerah?.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <i><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div></i><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip atau menyalin/mengcopy sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor JPU KPK Menghadirkan Empat Orang Saksi: Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikas Bupati Tulungagung

Terungkap dipersidangan adanya fee proyek pengadaan Pupuk di Dinas Pertanian sebesar Rp160 Juta dari Imam Mustakim selalu Direktur PT Musik...

»

SKANDAL KORUPSI PROYEK GEDUNG PEMKAB LAMONGAN: Rp35,7 Miliar Hilang, Empat Terdakwa Diadili. Siapa Yang Menyusul?

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 24px; font-weight: bold;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_dqZlRV_076vB6iQFErTc0hWu2ElG5ZCER2FYpjC8spG87Wx7EgPETuwRrYmHobZIyuqVQegy41AxBUJULJ8QcGv87MNk9ghdnk9CvvvGQ7RHUFf19wcSC5Es7CI038aYOTw_3lvpCWLXAIa1oJeCV2C8yt9laH9381KOYxdm_VSaHkaGiNPENK6PknM/s4096/IMG_20261020_225430.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2044" data-original-width="4096" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_dqZlRV_076vB6iQFErTc0hWu2ElG5ZCER2FYpjC8spG87Wx7EgPETuwRrYmHobZIyuqVQegy41AxBUJULJ8QcGv87MNk9ghdnk9CvvvGQ7RHUFf19wcSC5Es7CI038aYOTw_3lvpCWLXAIa1oJeCV2C8yt9laH9381KOYxdm_VSaHkaGiNPENK6PknM/w640-h320/IMG_20261020_225430.jpg" width="640" /></a>Proyek Diatur Bupati, Pembahasan anggaran bersama Sekda dan Bapenda.  Lelang Direkayasa, Pembayaran Penuh Padahal Pekerjaan Cacat. Uang rakyat Rp35,7 miliar dibagi-bagi, Jejak Kejahatan yang Menguntungkan Segelintir Orang. Apakah Ini Hanya Puncak Gunung Es Korupsi di Lamongan? Lalu siapa yang akan terseret sebagai tersangka baru ?</span></div><b><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span>BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span>KORUPSI</span></b></span><b><span>.CO -</span></b></div></span></b><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret empat tersangka ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara skandal Korupsi proyek pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menelan anggaran APBD Tahun Anggaran 2017-2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp151.242.700.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp35.738.943.251,93 berdasarkan audit BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">EMPAT TERDAKWA YANG DIADILI:</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikut nama, jabatan keempat terdakwa  beserta peran dan dakwaannya dalam kasus ini:</div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">1. MOKH. SUKIMAN</b> selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Peran utama:</b> Sebagai PPK, Mokh. Sukiman bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak dan pembayaran proyek.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Apa yang didakwakan?:</b></div></b><div style="text-align: justify;">1. Mengetahui sejak awal pemenang lelang sudah diatur, namun tidak melaporkan ke Pengguna Anggaran dan tetap melanjutkan proses</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Menyetujui perubahan komposisi KSO dari 51%–49% menjadi 0%–100% tanpa prosedur yang sah, sehingga seluruh pekerjaan dialihkan ke PT Tangga Batu Jaya Abadi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (PHO) yang menyatakan kemajuan pekerjaan 100%, padahal pemeriksaan ahli membuktikan banyak pekerjaan belum selesai dan tidak sesuai spesifikasi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Melakukan pembayaran 100% termasuk dana retensi sebelum pekerjaan dinyatakan tuntas sesuai kontrak</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Diduga menerima keuntungan  sebesar Rp25.000.000</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUwFSfiAd387JFg5QFcGo8NiveJKokRy34LESZ5YQn_q6cnSW6PeJvYP93Ia3wvR6wJOKQn5pRljIgEESYOGxAHRBkAX_7JXCllpW3bZkxd52RJaP6h1niTXhFuId3ZTJUeSyMN_vq1aQvTahKlRGuYQmv3ujnmdfRUtpqOAwvUQZ5ujDcLSguMoC2134/s1280/IMG_20261020_225642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUwFSfiAd387JFg5QFcGo8NiveJKokRy34LESZ5YQn_q6cnSW6PeJvYP93Ia3wvR6wJOKQn5pRljIgEESYOGxAHRBkAX_7JXCllpW3bZkxd52RJaP6h1niTXhFuId3ZTJUeSyMN_vq1aQvTahKlRGuYQmv3ujnmdfRUtpqOAwvUQZ5ujDcLSguMoC2134/w640-h360/IMG_20261020_225642.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">2.  AHMAD ABDILLAH</b> selaku Direktur PT Agung Pradana Putra / Wakil Ketua Komite Manajemen KSO Abipraya–Jaya Abadi</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Peran utama:</b> Orang dekat almarhum Bupati Lamongan Fadeli yang sejak awal ditunjuk untuk mengerjakan proyek ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Apa yang didakwakan?</b></div></b><div style="text-align: justify;">1. Menerima tawaran proyek langsung dari Bupati Fadeli melalui Kabag Pembangunan Eko Agus Triandono pada Agustus 2016, jauh sebelum proses lelang dibuka</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Karena perusahaannya tidak memenuhi kualifikasi, Ahmad Abdillah bersama Muhammad Yanuar Marzuki membentuk skema KSO dengan meminjam PT Brantas Abipraya dan PT Tangga Batu Jaya Abadi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Mengatur agar dokumen RAB dan gambar teknis proyek bocor ke pihaknya sebelum lelang berlangsung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Membagikan keuntungan hasil proyek kepada pihak-pihak terkait di Pemkab Lamongan dan pengadaan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Diduga memperkaya diri sendiri sebesar Rp12.657.000.000</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiprlsI2F-dygX9SdMiJP6QBKnzPcokEaZ9dbYxr872fa-HvorCnlUStAlVoW7xlFTO8E97wZE7Vvl-IQCb_3ooszhepq7XeXehZuZzB8h57-z2Q46ws2Byv197aklvRc-A6eWN9pxASEnkH5Z6U4ke4TokgFFjfIJBc9aiAF_Lrra-gp_zu2eeahJQIt0/s1280/IMG_20261020_225528.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiprlsI2F-dygX9SdMiJP6QBKnzPcokEaZ9dbYxr872fa-HvorCnlUStAlVoW7xlFTO8E97wZE7Vvl-IQCb_3ooszhepq7XeXehZuZzB8h57-z2Q46ws2Byv197aklvRc-A6eWN9pxASEnkH5Z6U4ke4TokgFFjfIJBc9aiAF_Lrra-gp_zu2eeahJQIt0/w640-h360/IMG_20261020_225528.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">3. HERMAN DWI HARYANTO</b><b>  </b>selaku (mantan) General Manager Divisi Regional III PT Brantas Abipraya (Persero) Periode 2015–2019 / Ketua Komite Manajemen KSO Abipraya–Jaya Abadi</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Peran utama:</b> Pihak BUMN yang memfasilitasi perusahaan milik Ahmad Abdillah untuk lolos kualifikasi lelang.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Apa yang didakwakan?</b></div></b><div style="text-align: justify;">1. Menandatangani perjanjian KSO tanggal 15 Mei 2017 antara PT Brantas Abipraya dan PT Tangga Batu Jaya Abadi dengan komposisi 51% dan 49%</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Setelah lelang dimenangkan, menyepakati perubahan komposisi KSO menjadi 0% untuk PT Brantas Abipraya dan 100% untuk PT Tangga Batu Jaya Abadi melalui Addendum tanggal 27 Oktober 2017 — tanpa persetujuan tertulis dari PPK</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Meminta kompensasi sebesar 6% dari nilai porsi awal PT Brantas Abipraya, setara Rp4.207.285.800</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Diduga menerima keuntungan pribadi sebesar Rp2.500.000.000</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhltMN6xjXJQ03AlbR8VlqzG6JalXag8eP22UgMCRMfMvEkzjnzK70zke3nMAj8n1bVgzhBtWg0jRFJj3qdKGMybbENWaCPWwq60KKCmMj0auR0BUAbpYmrz0YVbdVXgWUs4gFpcxKbdNTEuKBPPPlVtoal4oAzjwRbGD71ZyGrCJxkG4YV_1_Df5qzpTo/s1280/IMG_20261020_225832.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhltMN6xjXJQ03AlbR8VlqzG6JalXag8eP22UgMCRMfMvEkzjnzK70zke3nMAj8n1bVgzhBtWg0jRFJj3qdKGMybbENWaCPWwq60KKCmMj0auR0BUAbpYmrz0YVbdVXgWUs4gFpcxKbdNTEuKBPPPlVtoal4oAzjwRbGD71ZyGrCJxkG4YV_1_Df5qzpTo/w640-h360/IMG_20261020_225832.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">4. MUHAMMAD YANUAR MARZUKI </b> selaku (mantan) Anggota Komite Manajemen Proyek KSO / Direktur CV Absolute</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Peran utama:</b> Orang yang menghubungkan Ahmad Abdillah dengan pihak pelaksana teknis proyek dan mengatur aliran dana.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Apa yang didakwakan?</b></div></b><div style="text-align: justify;">1. Mencarikan PT Tangga Batu Jaya Abadi sebagai perusahaan peminjam nama untuk mengikuti lelang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Bersama Agus Budi Hartanto mengatur agar syarat kualifikasi lelang diperketat sehingga peserta lain sulit lolos, kecuali KSO yang dibentuk pihaknya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Menerima softcopy dokumen RAB dan gambar teknis dari konsultan perencana sebelum lelang dibuka publik</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Mengatur pembagian keuntungan hasil proyek kepada berbagai pihak</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Diduga memperkaya diri sendiri sebesar Rp13.689.022.000, jumlah terbesar di antara semua pihak</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 21px;">Ancaman Hukum Berat</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 21px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPNzlcSFgsqq1mcsPdLzju5z_eA8Ag5WzklCPtDiwHwfZ9k-OIYw8WaIxy30xlkAyve_kdF5dMnAWQFYsuV8ma6nOnOAR__b-zHXHtfrZcs7Qo3H0blCMDDBFTUZO6VGqw3TomYrq4KH42qqmYIIyS4cdxMSbPjgqEDqFHZSyGuXQGEujwq0E9T1ykpmA/s4160/IMG20261020113954.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPNzlcSFgsqq1mcsPdLzju5z_eA8Ag5WzklCPtDiwHwfZ9k-OIYw8WaIxy30xlkAyve_kdF5dMnAWQFYsuV8ma6nOnOAR__b-zHXHtfrZcs7Qo3H0blCMDDBFTUZO6VGqw3TomYrq4KH42qqmYIIyS4cdxMSbPjgqEDqFHZSyGuXQGEujwq0E9T1ykpmA/w640-h360/IMG20261020113954.jpg" width="640" /></a></div></span></b></div></b><div>Atas perbuatannya , keempat terdakwa terancam hukuman berat sebagaimana diatur dalam <b>Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal</b><b> 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b> sebagaimana telah diubah dengan <b>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001</b> atas Perubahan UU Nomor <b>Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b> atau subsider <b>Pasal 3 Jo. Pasal 18</b> undang-undang yang sama Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. (Menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga KUHP lama karena penyidikan dan penetapan tersangka dalam perkara ini adalah pada tahun 2025. <i>Red</i>)</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">ALUR KECURANGAN: DARI PENUNJUKAN LANGSUNG HINGGA PEMBAYARAN PALSU:</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Pertama</b><b> : </b>Penunjukan di Luar Prosedur  (Agustus–November 2016) oleh Bupati Fadeli melalui Kabag Pembangunan Eko Agus Triandono menawarkan proyek kepada Ahmad Abdillah. Karena perusahaannya tidak memenuhi syarat, disepakati pencarian perusahaan BUMN yang bisa dipakai kendaraan. Pertemuan di Hotel Sultan Surabaya untuk memastikan proyek ini akan jatuh ke pihak yang sudah ditunjuk.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Kedua : </b> Rekayasa Lelang (Februari–Juni 2017). Dokumen perencanaan bocor ke tangan Yanuar Marzuki. Syarat lelang diperketat secara diskriminatif oleh panitia pengadaan. KSO Abipraya–Jaya Abadi yang bahkan tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang justru ditetapkan sebagai pemenang. Dua peserta lain dibungkam dengan uang Rp200 juta–Rp300 juta agar tidak mengajukan sanggahan.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Ketiga :</b> Kontrak Dimanipulasi (Juli 2017–Januari 2019). Setelah menang, kontrak diubah sepihak. PT Brantas Abipraya keluar dan diserahkan seluruhnya ke pihak swasta tanpa prosedur subkontrak yang sah. Nilai pembayaran mencapai Rp151,2 miliar dibayarkan penuh meskipun progres fisik tidak sesuai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Keempat :</b> Pekerjaan Cacat, Pembayaran Penuh (Mei 2019–November 2019).</div></b><div style="text-align: justify;">PHO ditandatangani menyatakan 100% selesai. Namun pemeriksaan ahli ITB menemukan 33 ketidaksesuaian fatal: tulangan tidak memenuhi spesifikasi, struktur berbahaya, sistem kebakaran tidak aktif, material kualitas rendah, hingga barang yang dibayar tidak ada di lokasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">ALIRAN DANA KEEMPAT TERDAKWA</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeWZLixOtABSjvrIp8tevxWuf4wiL3qVm4jSmSgSCIHPJMg6JFC_M3F7sK-rtqRQWfPDw4_HDRFZU2E0qoKarAN-8zKnWFYSIyK2PUWq0bEvubfpjrsWW8oJMbG-hIuW40TZi2qlEqVVphCNjgLsByVpsfy_MnK6Wt7R1QSG5xzLnVFwvucapvZ017hg0/s1280/IMG20261020114632_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeWZLixOtABSjvrIp8tevxWuf4wiL3qVm4jSmSgSCIHPJMg6JFC_M3F7sK-rtqRQWfPDw4_HDRFZU2E0qoKarAN-8zKnWFYSIyK2PUWq0bEvubfpjrsWW8oJMbG-hIuW40TZi2qlEqVVphCNjgLsByVpsfy_MnK6Wt7R1QSG5xzLnVFwvucapvZ017hg0/w640-h360/IMG20261020114632_01.jpg" width="640" /></a></div></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Keempat terdakwa diduga merima aliran uang sebagai keuntungan dari proyek dengan jumlah yang berbeda-beda, yaitu;</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Terdakwa Mokh. Sukiman PPK / Kasi Penataan Bangunan Rp25.000.000</li><li>Terdakwa Ahmad Abdillah Direktur PT Agung Pradana Putra Rp12.657.000.000</li><li>Terdakwa Herman Dwi Haryanto GM Divisi III PT Brantas Abipraya Rp2.500.000.000</li><li>Terdakwa Muhammad Yanuar Marzuki Direktur CV Absolute Rp13.689.022.000</li></ol>          <b>TOTAL  Rp28.871.022.000</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keuntungan yang diduga dinikmati oleh keempat terdakwa ini hampir mencapai Rp29 miliar dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp35.738.943.251,93. Sisa kerugian Rp6,8 miliar lebih tersebar ke pejabat pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan, dan pihak terkait lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">PERTANYAAN KRITIS YANG MASIH TERGANTUNG :</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;">1. Mengapa Mokh. Sukiman satu-satunya pejabat utama yang dijadikan terdakwa? Padahal Moch. Wahyudi selaku Kepala Dinas Perkim dan Pengguna Anggaran mengetahui pemenang sudah diatur namun tetap menerbitkan SK pemenang termasuk SPM (surat Perintah Membayar)</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Ke mana sisa uang hasil Korupsi sebesar Rp26 miliar lebih mengalir? Sebab Ahmad Abdillah dan Yanuar Marzuki hanya menerima Rp26,3 miliar. Apakah ada "porsi" untuk pihak di jajaran eksekutif tertinggi yang belum terungkap?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah KPK akan menyisir gelombang kedua dalam perkara ini? Dua pihak yang menerima porsi terbesar masing-masing di atas Rp12 miliar justru belum dijadikan terdakwa utama. Apakah status "penuntutan terpisah" hanya taktik menunda atau memang ada alasan hukum yang kuat?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Sekda Yuhronur Efendi dan Kepala Bapenda Hery Pranoto, keduanya diduga hadir dalam pertemuan kunci di Hotel Sultan yang membahas penunjukan pelaksana proyek. Kehadiran mereka sekadar saksi atau ada peran lain yang belum terungkap? Apakah KPK akan meminta pertanggungjawaban hukum dari kedua pejabat tersebut?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Apakah kematian Bupati Fadeli menutup akses ke dalang utama? Semua jejak mengarah ke arahan Bupati. Tanpa keterangan Bupati, apakah ada risiko kasus ini berhenti di tingkat pelaksana saja?</div><div style="text-align: justify;">Empat terdakwa yang kini diadili hanyalah bagian yang tampak dari sebuah sistem rekayasa yang dirancang sejak di tingkat pimpinan tertinggi Pemkab Lamongan. Gedung kantor yang kini berdiri megah itu dibangun di atas fondasi kecurangan yang merugikan rakyat Rp35,7 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Publik berhak menuntut: jangan sampai kasus ini berakhir hanya dengan menghukum pejabat tingkat menengah, sementara mereka yang memegang kendali atas penunjukan pelaksana proyek dan menerima porsi terbesar tetap berjalan bebas. Keadilan harus menyisir semua lapisan, dari yang menandatangani cek pembayaran hingga yang menunjuk siapa berhak mengerjakan proyek rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(<i>Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin.</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor SKANDAL KORUPSI PROYEK GEDUNG PEMKAB LAMONGAN: Rp35,7 Miliar Hilang, Empat Terdakwa Diadili. Siapa Yang Menyusul?

Proyek Diatur Bupati, Pembahasan anggaran bersama Sekda dan Bapenda.  Lelang Direkayasa, Pembayaran Penuh Padahal Pekerjaan Cacat. Uang raky...

»

Skandal Megaproyek Gedung Pemkab Lamongan: Empat Terdakwa Diadili, Aliran Dana Haram Rp35,7 Miliar dan Persekongkolan Elite Birokrasi Terungkap

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-rCN33ge_E-BSxtX2joM2wT38VidcBlyDEIJCI73VJVi_gGZj_aoitbqZ_A4YitTmSarX6wqFWgCmhDhFWbRQUMiaBDhUJsPPvdANfmqUGU9nQ_xvh1q9DHlnso8mqtcayxW85WzDVU1v3fC6NpY6DpFyNbuqZYw6dnKS1U7j4yvfneo0zgG_LZSLo2s/s1280/IMG_20261020_225605.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-rCN33ge_E-BSxtX2joM2wT38VidcBlyDEIJCI73VJVi_gGZj_aoitbqZ_A4YitTmSarX6wqFWgCmhDhFWbRQUMiaBDhUJsPPvdANfmqUGU9nQ_xvh1q9DHlnso8mqtcayxW85WzDVU1v3fC6NpY6DpFyNbuqZYw6dnKS1U7j4yvfneo0zgG_LZSLo2s/w640-h360/IMG_20261020_225605.jpg" width="640" /></a></div></b><b><span style="font-size: 24px;">"Jual Beli Bendera BUMN, Persekongkolan Elite Birokrasi, hingga Pencairan Fiktif 100%: Bagaimana Proyek Rp151 Miliar Berujung Bencana Konstruksi dan Kerugian Negara Rp35,7 Miliar"</span></b></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret empat tersangka ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 20 Oktober 2026) untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara skandal Korupsi proyek pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menelan anggaran APBD Tahun Anggaran 2017-2019 (dengan nilai kontrak sebesar)  Rp151.242.700.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp35.738.943.251,93 berdasarkan audit BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">EMPAT TERDAKWA YANG DIADILI:</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikut nama, jabatan keempat terdakwa  beserta peran sesuai dakwaan dalam kasus ini:</div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">1. MOKH. SUKIMAN</b> selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Peran utama:</b> Sebagai PPK, Mokh. Sukiman bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak dan pembayaran proyek.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Apa yang didakwakan?:</b></div></b><div style="text-align: justify;">1. Mengetahui sejak awal pemenang lelang sudah diatur, namun tidak melaporkan ke Pengguna Anggaran dan tetap melanjutkan proses</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Menyetujui perubahan komposisi KSO dari 51%–49% menjadi 0%–100% tanpa prosedur yang sah, sehingga seluruh pekerjaan dialihkan ke PT Tangga Batu Jaya Abadi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (PHO) yang menyatakan kemajuan pekerjaan 100%, padahal pemeriksaan ahli membuktikan banyak pekerjaan belum selesai dan tidak sesuai spesifikasi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Melakukan pembayaran 100% termasuk dana retensi sebelum pekerjaan dinyatakan tuntas sesuai kontrak</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Diduga menerima keuntungan  sebesar Rp25.000.000</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkcZnFyXWNdoJfPsrmnv3UavcvEuSUtSErnynQ-T98nGn_3e9yksrWhQeYtVELOxO2D456vX3zL9QzKFOMtJMnYslJGGbe4cOyyPuom3qkvA2SVk-3CxCkV-lIAPTXHx9fhsqUg0UKxXVe3eIhA0r49MKUxg7YmRoxZQwHIGIbZJP7uOSKKyLY2wSc2ys/s1280/IMG_20261020_225832.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkcZnFyXWNdoJfPsrmnv3UavcvEuSUtSErnynQ-T98nGn_3e9yksrWhQeYtVELOxO2D456vX3zL9QzKFOMtJMnYslJGGbe4cOyyPuom3qkvA2SVk-3CxCkV-lIAPTXHx9fhsqUg0UKxXVe3eIhA0r49MKUxg7YmRoxZQwHIGIbZJP7uOSKKyLY2wSc2ys/w640-h360/IMG_20261020_225832.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">2.  AHMAD ABDILLAH</b> selaku Direktur PT Agung Pradana Putra / Wakil Ketua Komite Manajemen KSO Abipraya–Jaya Abadi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Peran utama:</b> Orang dekat almarhum Bupati Lamongan Fadeli yang sejak awal ditunjuk untuk mengerjakan proyek ini.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><b>Apa yang didakwakan?</b></div><div style="text-align: justify;">1. Menerima tawaran proyek langsung dari Bupati Fadeli melalui Kabag Pembangunan Eko Agus Triandono pada Agustus 2016, jauh sebelum proses lelang dibuka</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Karena perusahaannya tidak memenuhi kualifikasi, Ahmad Abdillah bersama Muhammad Yanuar Marzuki membentuk skema KSO dengan meminjam PT Brantas Abipraya dan PT Tangga Batu Jaya Abadi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Mengatur agar dokumen RAB dan gambar teknis proyek bocor ke pihaknya sebelum lelang berlangsung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Membagikan keuntungan hasil proyek kepada pihak-pihak terkait di Pemkab Lamongan dan pengadaan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Diduga memperkaya diri sendiri sebesar Rp12.657.000.000</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyGDVrOAeaxCGH6biZYAOyzjuT8jU574T2aJIw3ifVkLswnAKWOEpGF92PU8I34Eg8nYDPN37SWQVpXXQo1FEadYBnnr1gERfkP3wKCOSYkbu2CVjfX2bmU52QJGgycKLShc_8A1mEDw6aiVBKRxFmEAl7QMlLPollXviaXNvABGclf4yTzDOlvRfK_W8/s1280/IMG_20261020_225528.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyGDVrOAeaxCGH6biZYAOyzjuT8jU574T2aJIw3ifVkLswnAKWOEpGF92PU8I34Eg8nYDPN37SWQVpXXQo1FEadYBnnr1gERfkP3wKCOSYkbu2CVjfX2bmU52QJGgycKLShc_8A1mEDw6aiVBKRxFmEAl7QMlLPollXviaXNvABGclf4yTzDOlvRfK_W8/w640-h360/IMG_20261020_225528.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">3. HERMAN DWI HARYANTO</b><b>  </b>selaku (mantan) General Manager Divisi Regional III PT Brantas Abipraya (Persero) Periode 2015–2019 / Ketua Komite Manajemen KSO Abipraya–Jaya Abadi</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Peran utama:</b> Pihak BUMN yang memfasilitasi perusahaan milik Ahmad Abdillah untuk lolos kualifikasi lelang.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Apa yang didakwakan?</b></div></b><div style="text-align: justify;">1. Menandatangani perjanjian KSO tanggal 15 Mei 2017 antara PT Brantas Abipraya dan PT Tangga Batu Jaya Abadi dengan komposisi 51% dan 49%</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Setelah lelang dimenangkan, menyepakati perubahan komposisi KSO menjadi 0% untuk PT Brantas Abipraya dan 100% untuk PT Tangga Batu Jaya Abadi melalui Addendum tanggal 27 Oktober 2017 — tanpa persetujuan tertulis dari PPK</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Meminta kompensasi sebesar 6% dari nilai porsi awal PT Brantas Abipraya, setara Rp4.207.285.800</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Diduga menerima keuntungan pribadi sebesar Rp2.500.000.000</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghZhYVb5t_9rzzMsaKU6DLxsHXo5qliQ73sb9Y_r9j9bE88jELT8J6lwcnl2BQ5ZBUOy2zafEvDceodq13CNdpRkpuAwx-fKCHMtBAOm4knfTGGkuIofWwO31SbyqUFY6081iYyV-0oIHzsIwv9knoLrKqtk16Q4hQLbi3cU9av2NWkTCfMyt73YfhN-Q/s1280/IMG_20261020_225832.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghZhYVb5t_9rzzMsaKU6DLxsHXo5qliQ73sb9Y_r9j9bE88jELT8J6lwcnl2BQ5ZBUOy2zafEvDceodq13CNdpRkpuAwx-fKCHMtBAOm4knfTGGkuIofWwO31SbyqUFY6081iYyV-0oIHzsIwv9knoLrKqtk16Q4hQLbi3cU9av2NWkTCfMyt73YfhN-Q/w640-h360/IMG_20261020_225832.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">4. MUHAMMAD YANUAR MARZUKI </b> selaku ( mantan) Anggota Komite Manajemen Proyek KSO / Direktur CV Absolute</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">Peran utama:</b> Orang yang menghubungkan Ahmad Abdillah dengan pihak pelaksana teknis proyek dan mengatur aliran dana.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Apa yang didakwakan?</b></div></b><div style="text-align: justify;">1. Mencarikan PT Tangga Batu Jaya Abadi sebagai perusahaan peminjam nama untuk mengikuti lelang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Bersama Agus Budi Hartanto mengatur agar syarat kualifikasi lelang diperketat sehingga peserta lain sulit lolos, kecuali KSO yang dibentuk pihaknya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Menerima softcopy dokumen RAB dan gambar teknis dari konsultan perencana sebelum lelang dibuka publik</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Mengatur pembagian keuntungan hasil proyek kepada berbagai pihak</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Diduga memperkaya diri sendiri sebesar Rp13.689.022.000,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 21px;">Ancaman Hukum Berat</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 21px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">​Atas perbuatannya , keempat terdakwa terancam hukuman berat sebagaimana diatur dalam <b>Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal</b><b> 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b> sebagaimana telah diubah dengan <b>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001</b> atas Perubahan UU Nomor <b>Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b> atau subsider <b>Pasal 3 Jo. Pasal 18</b> undang-undang yang sama Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. (Menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga KUHP lama karena penyidikan dan penetapan tersangka dalam perkara ini adalah pada tahun 2025. <i>Red</i>)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan Tahun Anggaran 2017–2019 yang seharusnya menjadi simbol kemajuan pelayanan publik, justru berubah menjadi mega-skandal korupsi yang merugikan keuangan negara hingga <b>Rp35.738.943.251,93</b> dari total anggaran Rp151.242.700.000</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 2025, proyek senilai lebih dari Rp151 miliar ini terbukti diwarnai rekayasa lelang, pengalihan pekerjaan tanpa prosedur, hingga pengerjaan konstruksi yang menyimpang dari spesifikasi, bahkan membahayakan keselamatan struktur gedung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><b><span style="font-size: 21px;">​Persekongkolan Terstruktur: Dari Bupati hingga PPK</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 21px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy6EF1SI_XGvh-F0o_U2JFPj58Q9ey3p2Nk5R3nBx5nDqH0ewrJ5hMjBjR-jTXOJufnNh_fdAlGdvByka-DeLRQBusRn4ELvhdeXwDd4h80NrWuX1eVw4v-Ssk_eO_w37ZbMA0eB7m_PCbcGnJQ5RYQtyEw4EJbcPLWECN178vmDrXE2NbztkWDRjj7V4/s4160/IMG20261020120505.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy6EF1SI_XGvh-F0o_U2JFPj58Q9ey3p2Nk5R3nBx5nDqH0ewrJ5hMjBjR-jTXOJufnNh_fdAlGdvByka-DeLRQBusRn4ELvhdeXwDd4h80NrWuX1eVw4v-Ssk_eO_w37ZbMA0eB7m_PCbcGnJQ5RYQtyEw4EJbcPLWECN178vmDrXE2NbztkWDRjj7V4/w640-h360/IMG20261020120505.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menyeret sejumlah nama penting di lingkaran kekuasaan Pemkab Lamongan, korporasi, hingga tim teknis pengadaan. Berdasarkan konstruksi perkara, skandal ini bermula dari arahan almarhum <b>Fadeli</b> selaku Bupati Lamongan periode 2016–2021 melalui almarhum <b>Eko Agus Triandono</b> selaku Kabag Pembangunan Setda Lamongan yang menawarkan pengerjaan proyek kepada <b>Ahmad Abdillah</b>, orang dekat sang Bupati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​Karena perusahaan milik Ahmad Abdillah tidak memenuhi kualifikasi, jaringan persekongkolan ini melibatkan berbagai pihak untuk memuluskan rekayasa lelang:</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;"><b>Pihak Pemkab Lamongan:</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">​1. Mokh</b><b style="font-weight: bold;">. Sukiman</b> selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dengan sengaja membiarkan pengaturan pemenang lelang, menyetujui addendum tanpa dasar hukum yang kuat, hingga mencairkan pembayaran 100% meskipun pekerjaan belum tuntas dan menyalahi spesifikasi.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">​2. Yuhronur</b><b style="font-weight: bold;"> Efendi</b> Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan saat itu  yang saat ini sebagai Bupati turut serta dalam pertemuan strategis perencanaan proyek di Hotel Sultan.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​<b>3. Moch. Wahyudi</b> selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/Perkim Lamongan) selaku Pengguna Anggaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">4. ​Jajaran panitia lelang dan pokja</b><b>, </b>seperti <b style="font-weight: bold;">Edy Yunan Achmadi</b><b style="font-weight: bold;"> (Kepala Layanan Pengadaan Barang/Jasa), Sumariyono</b><b style="font-weight: bold;"> (Sekretaris LPBJ), Sigit Hari Mardani</b><b style="font-weight: bold;"> (Ketua Pokja II), serta Yayuk Sri Rahayu</b><b> (Ketua PPHP).</b></div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>5. ​Pihak Penyedia</b><b> & Swasta (KSO Abipraya-Jaya Abadi):</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div> <div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">1. ​Herman</b><b style="font-weight: bold;"> Dwi Haryanto</b> (General Manager Divisi Regional 3 PT Brantas Abipraya sekaligus Ketua Komite Manajemen KSO).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">2. ​Ahmad</b><b style="font-weight: bold;"> Abdillah</b><b style="font-weight: bold;"> dan Muhammad Yanuar Marzuki</b> selaku pihak pengendali di balik perusahaan pinjaman (PT Tangga Batu Jaya Abadi yang kemudian digandeng dengan Brantas Abipraya).</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>​3. Agus</b><b> Budi Hartanto</b> selaku Deputi Manajer Proyek.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 21px;">​Pesta Pora Aliran Dana Haram</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​Praktik lancung ini tidak hanya mengorbankan kualitas fisik bangunan, mulai dari diameter tulangan yang tidak sesuai SNI, kolom praktis yang terputus, hingga sistem proteksi kebakaran (hydrant dan alarm) yang tidak aktif, tetapi juga menjadi ajang pembagian fee bagi-bagi uang korupsi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​Berikut adalah rincian pihak-pihak yang diduga turut menikmati aliran dana hasil korupsi berdasarkan dakwaan:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>​<b>Muhammad Yanuar Marzuki:</b> Rp13.689.022.000</li><li>​<b>Ahmad Abdillah:</b> Rp12.657.000.000</li><li><b>Agus Budi Hartanto:</b> Rp3.800.000.000</li><li><b>Herman Dwi Haryanto:</b> Rp2.500.000.000</li><li><b>PT Brantas Abipraya (Persero):</b> Rp2.250.000.000</li><li><b>Luluk Alfiah:</b> Rp400.000.000</li><li>​<b>Alm. Achmad Mochtar</b> (Konsultan Manajemen Konstruksi): Rp150.000.000</li><li>​<b>Sigit Hari Mardani</b> (Ketua Pokja II): Rp80.000.000</li><li>​<b>Mokh. Sukiman</b> (PPK): Rp25.000.000</li><li><b>Edy Yunan Achmadi</b> (Kepala LPBJ): Rp15.000.000</li><li>​<b>Fitriasih</b> (Sekretaris Pokja II): Rp15.000.000</li><li>​<b>Sumariyono</b> (Sekretaris LPBJ): Rp10.000.000</li><li>​<b>Joko Andriyanto, Rahman Yulianto, Arkan Dwi Lestari</b> (Anggota Pokja II): Masing-masing Rp10.000.000</li><li>​<b>Andhi Oktavianto</b> (Sekretaris PPHP): Rp10.000.000</li><li><b>Yayuk Sri Rahayu</b> (Ketua PPHP): Rp6.000.000</li><li>​<b>Fajar Sodiq & Yoyok Kristiantono</b> (Anggota PPHP): Masing-masing Rp6.000.000</li><li><b>Teguh Ali Sabudi</b> (Anggota PPHP): Rp4.200.000</li></ol></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Mbs1xPYjRCoC2TN65rNR7fPB5f88OpAHK_hfvdO7dBYldu-6Bu22o5LNt1ZFbn0wOSJYQ1OhyphenhyphencGVq9J0Kil0TvHA4qb-XE9f__SOP1kki3KkA7LmE7TpT9n-bggfkJzbJLQHww_LP5d8PGlsx01jGduufhTCxZNNg7BtBjHciDDn5dMbITC_2Up_oGc/s4160/IMG20261020114447.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Mbs1xPYjRCoC2TN65rNR7fPB5f88OpAHK_hfvdO7dBYldu-6Bu22o5LNt1ZFbn0wOSJYQ1OhyphenhyphencGVq9J0Kil0TvHA4qb-XE9f__SOP1kki3KkA7LmE7TpT9n-bggfkJzbJLQHww_LP5d8PGlsx01jGduufhTCxZNNg7BtBjHciDDn5dMbITC_2Up_oGc/w640-h360/IMG20261020114447.jpg" width="640" /></a></div>Skandal Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan ini membuka mata publik bahwa integritas birokrasi di daerah masih rapuh terhadap intervensi kekuasaan dan kolusi pengusaha hitam, yang pada akhirnya mengorbankan uang rakyat demi kepentingan segelintir elite.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​(<i>Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin.</i></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Skandal Megaproyek Gedung Pemkab Lamongan: Empat Terdakwa Diadili, Aliran Dana Haram Rp35,7 Miliar dan Persekongkolan Elite Birokrasi Terungkap

"Jual Beli Bendera BUMN, Persekongkolan Elite Birokrasi, hingga Pencairan Fiktif 100%: Bagaimana Proyek Rp151 Miliar Berujung Bencana K...

»