Sidang Korupsi Kades Jenangan: Audit Baru Datang 11 Tahun Kemudian, Ahli Inspektorat Jujur Tak Bisa Hitung Volume Tanah

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGnY6OaSd62gKkQ9rrW9LmNmEhUTV4S4cRYs_aQBwMWFQvOBrbHUltRE0ktKW6tCq9SA4fys5SdobL2L5IIRa1jNngj8Kckh1gwEVx2q7zElRaJpnlcAyDAAd2L8LBKQ_gfJXIXLFGM4KUkvgp6ibj1nPPqgIo8vwd79cLGboQyPvmv6lpY1pC49ZYopQ/s1600/IMG-20260807-WA0021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGnY6OaSd62gKkQ9rrW9LmNmEhUTV4S4cRYs_aQBwMWFQvOBrbHUltRE0ktKW6tCq9SA4fys5SdobL2L5IIRa1jNngj8Kckh1gwEVx2q7zElRaJpnlcAyDAAd2L8LBKQ_gfJXIXLFGM4KUkvgp6ibj1nPPqgIo8vwd79cLGboQyPvmv6lpY1pC49ZYopQ/w640-h360/IMG-20260807-WA0021.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: large;">Hasil perhitungan bergantung tim ahli luar, PH persoalkan metode survei tanpa sumpah dan nilai kerugian yang diragukan kebenarannya.</span></b></div><div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan tanah kas Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 6 Agustus 2026.  Persidangan kali ini justru diwarnai pengakuan jujur ahli serta perdebatan tajam mengenai metode audit dan cara penghitungan kerugian negara yang dilakukan setelah belasan tahun peristiwa terjadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ponorogo menghadirkan dua ahli dari Inspektorat Kabupaten Ponorogo, yaitu Ketua Tim Audit Aris Yulihardi dan Akhyani Fakhriza.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di hadapan majelis hakim, Aris mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia bertindak sebagai saksi ahli dan memberikan keterangan langsung di persidangan. Selama bertugas sebelumnya, ia hanya pernah dimintai keterangan dalam tahap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kasus hibah bantuan sosial di wilayah Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Kalau di persidangan belum pernah (menjadi ahli). Hanya di BAP hibah bansos di Ponorogo," </i>katanya terus terang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aris menjelaskan, Inspektorat baru mulai melakukan pemeriksaan dan audit setelah menerima surat permintaan resmi dari Kejaksaan Negeri Ponorogo. Berdasarkan laporan hasil audit yang tertanggal 28 Februari 2026, pihaknya mencatat negara mengalami kerugian sebesar Rp 349 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun poin paling mengejutkan, Aris dengan jujur mengakui bahwa Inspektorat tidak memiliki keahlian, kemampuan maupun alat teknis untuk menghitung berapa meter kubik volume tanah yang diduga telah diambil saat penambangan berlangsung. Karena peristiwa sudah terjadi sejak tahun 2015 dan baru diperiksa tahun 2026, pihaknya kemudian meminta bantuan Kejaksaan untuk mendatangkan tim ahli dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Terkait tambang kami tidak punya keahlian menghitung volume tanah yang diambil. Karena indikasinya terjadi tahun 2015, sementara kami diminta menghitung pada tahun 2026, maka kami meminta Kejaksaan menyediakan ahli terkait itu," </i>ujarnya tegas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan analisis dan pengukuran menggunakan data foto satelit yang dikerjakan tim ahli UPN Veteran Yogyakarta, diperoleh perkiraan jumlah tanah urug yang hilang sebanyak 16.336 meter kubik.</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Dari laporan UPN itu menghasilkan perhitungan volume tanah urug yang hilang,"</i> tambahnya lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah mendapatkan data jumlah tanah yang hilang, Inspektorat baru kemudian menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan cara melakukan survei harga kepada empat pelaku usaha tambang yang beroperasi di Kabupaten Ponorogo sebagai acuan pembanding harga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat diminta menjelaskan soal peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sejak awal, Aris menyatakan kinerja Inspektorat sangat bergantung pada adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Apabila ada aduan terhadap penyelenggara negara, misalnya ada berita yang viral di media sosial, kami juga akan memeriksa. Tapi kalau tidak ada indikasi yang harus didalami, kami tidak bisa mendalami karena jangkauan kami terbatas,"</i> katanya menjelaskan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><i>"Pekerjaan pemerintah sangat banyak. Mungkin karena tidak ada laporan resmi atau pengaduan masyarakat, sehingga kami tidak bisa menjangkau semuanya,"</i> lanjutnya kemudian</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;">Penasihat Hukum Soroti Keterlambatan Audit & Kegagalan Pengawasan</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keterangan ahli dari Inspektorat tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari Penasihat Hukum terdakwa Toni Ahmadi, yaitu Dimas Triambodo dari Firma Hukum Dimas dan Husen. Ia menyoroti lemahnya fungsi pengawasan yang baru bekerja setelah lebih dari sepuluh tahun, bukan sejak awal terjadinya penyimpangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Kami mempertanyakan beliau sebagai Ketua Tim Audit sekaligus bagian dari Inspektorat. Selama ini pengawasan Inspektorat terhadap pemerintah desa itu bagaimana, khususnya di Desa Jenangan?</i>" tegas Dimas usai keluar ruang sidang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Dimas, jika fungsi pembinaan dan pengawasan berjalan sebagaimana mestinya, masalah ini bisa diselesaikan sejak awal dan tidak perlu proses hukum ke persidangan</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Kami menilai ada suatu fungsi pengawasan yang tidak jalan. Terjadi masalah tidak pernah terdengar oleh Inspektorat, tetapi justru langsung terdengar oleh aparat penegak hukum. Baru kemudian ditindaklanjuti dengan penghitungan kerugian negara,"</i> kritiknya tajam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dimas juga meragukan kebenaran nilai kerugian yang disusun, karena syarat kerugian negara haruslah nyata, pasti dan dapat dibuktikan secara akurat, sedangkan peristiwa sudah berlalu sangat lama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Kerugian negara itu harus memenuhi kualifikasi nyata dan pasti atau actual loss. Tapi kami melihat pengerukan itu terjadi 11 tahun yang lalu,"</i> ucapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Metode survei mengambil rata-rata harga juga dinilai sangat lemah dan tidak bisa menjamin ketepatan angka kerugian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Sampling-nya menggunakan metode survei dengan harga rata-rata. Bagaimana bisa dinyatakan sebagai kerugian yang nyata dan pasti atau actual loss?"</i> tanyanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ditambah lagi, rentang waktu yang jauh membuat harga acuan yang dipakai saat ini belum tentu sama persis dengan harga pasar pada tahun kejadian 2015 lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Klien kami juga mencoba menanggapi karena perbandingan harga itu tidak seperti yang dirinci dalam audit. Harga rata-ratanya juga tidak begitu,"</i> tambahnya lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">Proses Pengambilan Data Dipertanyakan: Responden Tidak Disumpah</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Rahma Isa Husein yang juga salah seorang Penasihat Hukum Terdakwa menambahkan, kekurang seriusan dalam proses pengumpulan data survei. Ia menegaskan, Ketua Tim Audit sendiri sudah mengakui bahwa seluruh narasumber yang dijadikan acuan harga tidak dimintai keterangan di bawah sumpah.</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Diakui sendiri oleh Pak Aris Yulihardi selaku ketua tim, ternyata orang-orang sampling atau yang disurvei ini tanpa dilakukan sumpah. Padahal ini untuk penghitungan kegiatan lama yang sudah dilakukan lebih dari 10 tahun lalu,"</i> ungkap Rahmat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini membuat hasil audit makin patut dipertanyakan, sebab yang dimintai pendapat terkait harga bukanlah pihak yang terlibat langsung dan mengetahui pasti kondisi penambangan tanah kas Desa Jenangan pada tahun 2015 silam tetapi sebaliknya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"<i>Ini sangat meragukan karena dilakukan tanpa sumpah, dan yang disurvei bukan orang-orang yang terkait dalam kegiatan penambangan Desa Jenangan tersebut</i>," tegasnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun beberapa pertanyaan pun muncul dari kasus perkara ini, yaitu ;</div><div style="text-align: justify;">1. Selama 11 tahun sejak dugaan penambangan terjadi, apa alasan pasti Inspektorat Kabupaten Ponorogo yang sama sekali tidak melakukan pengecekan, pembinaan atau pengawasan sejak awal dan baru dilakukan setelah sebelas tahun berlalu?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Apakah hasil hitungan kerugian sebesar Rp349 juta sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, jika penentuan nilai hanya mengandalkan rata-rata survei tanpa data harga yang akurat dan sesuai waktu kejadian aslinya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Bagaimana jaminan kebenaran data survei jika responden tidak disumpah dan bukan pihak yang terlibat langsung saat penambangan tanah kas desa berlangsung?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa baru saat kasus ditangani penegak hukum timbul kebutuhan audit, padahal Inspektorat memiliki tugas utama mengawasi keuangan daerah dan desa sejak awal berjalan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah akan ada tindak lanjut perbaikan sistem pengawasan agar kasus serupa tidak menumpuk lama dan sulit dibuktikan seperti kasus Desa Jenangan ini?. (Tim)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Kades Jenangan: Audit Baru Datang 11 Tahun Kemudian, Ahli Inspektorat Jujur Tak Bisa Hitung Volume Tanah

Hasil perhitungan bergantung tim ahli luar, PH persoalkan metode survei tanpa sumpah dan nilai kerugian yang diragukan kebenarannya. BERITA ...

»

Menjelang Pergantian Kajari Tanjung Perak: Enam Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Rp83,2 Miliar Di PT Pelindo 3 Surabaya Dituntut Ringan, Apakah Vonis Akan Lebih Ringan?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFctbNzFqtbXzegD2SXhP6ztfOEyuMGiDO3pTlZPfLTcVPVXWWEYo4YNwWg_KDFBObtPdfjrOgomF9Jm7zUI_DBm5MJs0Qf3m_MDQ7HCWhe8UQIFRdYCjikQQKHjd1hr6JjvRtpULZS29IhjGshBtoPUBNp1znvjamTXgGnjYr0N5aeu54io68CErlTzg/s1280/IMG20260805142736_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFctbNzFqtbXzegD2SXhP6ztfOEyuMGiDO3pTlZPfLTcVPVXWWEYo4YNwWg_KDFBObtPdfjrOgomF9Jm7zUI_DBm5MJs0Qf3m_MDQ7HCWhe8UQIFRdYCjikQQKHjd1hr6JjvRtpULZS29IhjGshBtoPUBNp1znvjamTXgGnjYr0N5aeu54io68CErlTzg/w640-h360/IMG20260805142736_01.jpg" width="640" /></a><br /><b><span><span style="color: red; font-size: large;">Berbanding terbalik dengan kasus serupa dengan kerugian negara lebih kecil dituntut  4 tahun dan divonis lebih ringan bahkan ada yang bebas; Apakah pejabat tertinggi PT Pelindo 3 Surabaya tak tersentuh, pengalihan pekerjaan & pelanggaran lelang masih menyisakan tanda tanya besar</span></span><span style="font-size: 20px;"><span style="color: red;">?</span></span></b></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Menjelang pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Darwis Burhansyah, SH., MH yang tinggal menghitung minggu, muncul hal yang mengundang kecurigaan tajam: enam terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengerukan dan pemeliharaan kolam milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya periode 2021–2024 dituntut dengan hukuman yang dinilai sangat ringan. Padahal proyek ini menyerap anggaran Rp200,583 miliar dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp83.215.839.192.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta perbandingan makin menguatkan kecurigaan: Dalam perkara korupsi kredit Bank Syariah Mandiri/BSI dengan kerugian negara Rp27.386.833.332,67 – yang seluruhnya sudah dikembalikan saat penyidikan – dua terdakwa dituntut 1,6 hingga 4 tahun penjara, namun hasil vonis akhirnya satu divonis 2,6 tahun dan satu pegawai bank justru dibebaskan. Kini muncul kekhawatiran wajar: Apakah dalam kasus Pelindo 3 yang kerugiannya tiga kali lipat lebih besar ini pun akan ada terdakwa yang dibebaskan atau mendapat vonis jauh lebih ringan dari tuntutan? Dan yang paling mendesak ditanyakan: Apakah ini pertanda nyata bahwa pimpinan tertinggi PT Pelindo Regional 3 sengaja tidak diseret dan tidak dimintai pertanggungjawaban?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Keenam terdakwa</b> dalam perkara ini terdiri dari tiga pejabat <b>PT Pelindo</b> Regional 3 Surabaya dan tiga pimpinan <b>PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></b><div style="text-align: justify;">Ketiga terdakwa dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya : <b>Ardhy Wahyu Basuki</b> selaku Regional Head atau pimpinan PT Pelindo Regional 3 Surabaya periode 2021–2024, dan <b>Hendiek Eko Setiantoro</b> selaku Division Head Teknik atau Kepala Divisi Teknik PT Pelindo Regional 3 Surabaya, serta <b>Erna Hayu Handayani </b>selaku Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas PT Pelindo Regional 3 Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan tiga lagi terdakwa dari PT APBS, yaitu <b>Firmansyah</b> selaku Direktur Utama PT APBS periode 2020–2024 dan <b>Made Yuni Christina </b>selaku Direktur Komersial PT APBS periode 2021–2024, serta <b>Dwi Wahyu Setiawan</b> selaku Manager Operasi PT APBS periode 2020–2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rincian tuntutan yang terasa tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara terungkap jelas yaitu:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dua dari Tiga terdakwa pejabat PT Pelindo Regional 3 Surabaya yang sudah dituntut pidana penjara <b>masing-masing selama 3 tahun</b> dan denda sebesar satu miliar rupiah subsider pidana penjara selama 190 hari adalah <b>Ardhy Wahyu Basuki</b> dan <b>Hendiek Eko Setiantoro</b>. Sedangkan terdakwa Erna Hayu Handayani dituntut lebih ringan setahun dengan denda dan subsider yang sama tanpa uang pengganti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sedangkan tiga terdakwa pimpinan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang juga dituntut ringan yaitu <b>selama 2 tahun penjara</b> dan denda sebesar satu miliar rupiah subsider pidana penjara selama 190 hari adalah <b>Dwi Wahyu Setiawan</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Dan terdakwa <b>Made Yuni Christina</b> dituntut pidana penjara setahun lebih dari  kerabatnya, <b>Dwi Wahyu Setiawan</b>, dengan denda dan subsider yang sama tanpa membayar uang pengganti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara tuntutan sedikit lebih berat dari  terdakwa <b>Made Yuni Christina</b> dan <b>Dwi Wahyu Setiawan</b> adalah terdakwa  <b>Firmansyah</b> dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar satu miliar rupiah subsider pidana penjara selama 190 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp13.215.839.192 Subsider pidana penjara selama 2 tahun jika tidak dibayar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu digarisbawahi tegas: Dari total kerugian negara Rp83,2 miliar, hanya Rp70 Miliar yang berhasil disita penyidik, bukan hasil pengembalian sukarela para tersangka, dan masih tersisa kekurangan kerugian negara sebesar Rp13.215.839.192 yang belum tertutup hingga kini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Persidangan pembacaan tuntutan digelar Rabu, 05 Agustus 2026 di Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor PN Surabaya (Rabu, 05 Agustus 2026) dipimpin Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota: Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn dan Samhadi, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti. Sementara para terdakwa hadir dan didampingi Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta mengejutkan terbuka dalam persidangan: Secara administrasi tertulis pelaksana proyek adalah PT APBS, namun pekerjaan nyata justru dialihkan tanpa izin resmi kepada PT Samudra Atlantis Internasional (PT SAI) dan PT Rukindo. Laporan kemajuan pekerjaan tetap atas nama PT APBS. Dakwaan JPU menegaskan inti pelanggaran: proyek bernilai ratusan miliar tidak melalui lelang terbuka sesuai Perpres 12/2021, melainkan penunjukan langsung/lelang terbatas, disertai dugaan peningkatan nilai anggaran yang tidak wajar atau penandaan harga berlebih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal yang paling mencolok dan meresahkan masyarakat serta pengamat hukum: Hingga tahap tuntutan ini, belum ada satu pun proses hukum yang menyentuh Eksekutif Direktur Wilayah 3 selaku pemegang kewenangan kebijakan tertinggi Pelindo 3. Padahal proyek berskala raksasa ini tak mungkin berjalan tanpa persetujuan dan arahan dari jabatan tertinggi tersebut. Apakah benar proyek besar itu berjalan tanpa diketahui pimpinan puncak? Atau sengaja diabaikan agar lingkaran kekuasaan aman dari jerat hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Publik kini menaruh harapan besar agar proses hukum tetap berjalan jujur, transparan, tegas, dan menyeret serta memeriksa semua pihak yang terlibat tanpa pandang pangkat dan jabatan, bukan sekadar menjatuhkan hukuman ringan yang terasa sebagai "hadiah perpisahan".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Beberapa pertanyaan yang ditunggu publik adalah;</b></div> </b><div style="text-align: justify;">1. Apakah tuntutan ringan ini benar-benar hanya berdasarkan bukti hukum, atau ada campur tangan tertentu menjelang pergantian pimpinan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Bagaimana nasib dua perusahaan pelaksana nyata : PT SAI dan PT Rukindo? Apakah akan diperiksa, dimintai tanggung jawab, atau dibiarkan begitu saja?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah Eksekutif Direktur Wilayah 3 PT Pelindo Regional 3 Surabaya selaku pemegang kewenangan dan kebijakan tertinggi benar-benar tidak mengetahui pelanggaran prosedur dan pengalihan pekerjaan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">4. Apakah Majelis Hakim akan mempertahankan keadilan meski ada kasus sebelumnya yang kerugian lebih kecil namun berakhir pembebasan? Apakah vonis kelak akan setimpal dengan kerugian negara yang sangat besar ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menjelang Pergantian Kajari Tanjung Perak: Enam Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Rp83,2 Miliar Di PT Pelindo 3 Surabaya Dituntut Ringan, Apakah Vonis Akan Lebih Ringan?

Berbanding terbalik dengan kasus serupa dengan kerugian negara lebih kecil dituntut  4 tahun dan divonis lebih ringan bahkan ada yang bebas;...

»

RAHASIA DI BALIK PANGGILAN "BAPAK dan IBU NYAI": Uang Bulanan Rp3–10 Juta, Hubungan Dirahasiakan, dan Jejak Mobil Mewah Rahma dalam OTT KPK Madiun

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWV6hmDoVqxFsFHFnXJyTLVqvnl5K3HoS6OK-ydvDrzltMuUIAOGzWV38YzdBciF01BFoqVCgvA91FAwTxOaUp6khFcfwHFQxu-fZXqsotQySELk-mhCYpsBt8GEfJgeVxCEvteLXzYGTQ45xQ8tnxwiF1s1fCjIJfhzI7Ls5iUjiSeM09apIGCoXmk9I/s3106/IMG_20260806_170102.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2663" data-original-width="3106" height="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWV6hmDoVqxFsFHFnXJyTLVqvnl5K3HoS6OK-ydvDrzltMuUIAOGzWV38YzdBciF01BFoqVCgvA91FAwTxOaUp6khFcfwHFQxu-fZXqsotQySELk-mhCYpsBt8GEfJgeVxCEvteLXzYGTQ45xQ8tnxwiF1s1fCjIJfhzI7Ls5iUjiSeM09apIGCoXmk9I/w640-h548/IMG_20260806_170102.jpg" width="640" /></a><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Siti Ulfah Syah pemilik Butik Ulfa Mumtaza Fashion Designer di Jl. Seram No.8, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur mengaku terima ATM, uang tiap bulan dan sering belikan baju untuk Maidi, namun keterangannya sepertinya tak jujur di hadapan Majelis Hakim Hingga JPU Bacakan BAP. Dan siapa sebenarnya Rahma Noviarini? Dua mobil mewah yang disita KPK dari rumahnya menyisakan teka-teki besar</b></div><div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Kamis, 06 Agustus 2026, Tim JPU KPK bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya kembali menggelar sidang lanjutan perkara korupsi pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan gratifikasi yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kota Madiun pada 19 Januari 2026, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi sebanyak 11 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK, salah seorang diantaranya adalah perempuan teman dekat terdakwa Maidi selaku Walikota Madiun yaitu Siti Ulfah Syah  pemilik Butik Ulfa Mumtaza Fashion Designer di Jl. Seram No.8, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa dalam perkara ini, selain Maidi selaku Walikota Madiun ada juga Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang agenda pemeriksaan saksi dalam perkara ketiga terdakwa (Maidi, Thariq Megah dan Rochim Rudianto) berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 06 Agustus 2026) dengan Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn dan Samhadi, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP). Sementara ketiga terdakwa  hadir langsung diruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya masing-masing, salah seorang diantaranya Budiarjo Setiawan, SH., MH, dkk selaku Advokat yang mendampingi Terdakwa Rochim Rudianto</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dihadapan Majelis Hakim, saksi Siti Ulfah Syah mengakui sudah lama kenal dengan terdakwa Maidi sejak Maidi sebagai guru untuk anaknya. Selain itu, keluarga Ulfa dan keluarga Maidi juga sudah saling kenal</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Sebenarnya hubungan keluarga Saya dan keluarga Pak Maidi juga dekat sejak lama. Pak Maidi merupakan guru anak Saya. Pak  Maidi sering berobat ke praktek dokter gigi"</i> kata saksi kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Ulfa mengakui, panggilan saksi untuk terdakwa Maidi adalah Bapak, sedangkan panggilan Terdakwa Maidi untuk saksi adalah Ibu Nyai. Namun Ulfa tidak mengakui apa alasan Terdakwa memanggil saksi dengan panggilan Ibu Nyai</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun, karena dianggap tidak terus terang sebagaimana saat memberikan keterangan di penyidik KPK, JPU KPK pun membacakan keterangannya di BAP (berita acara pemeriksaan) terkait hubungan saksi dengan terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dalam BAP yang dibacakan JPU KPK berbunyi: "Hubungan Saya dengan Sdr Maidi (Walikota Madiun) adalah bahwa Saya memiliki hubungan kedekatan pribadi dengan Sdr MAIDI. Bahwa kami sering berkomunikasi pribadi melalui telepon atau via whatsapp. Saya biasa memanggil Sdr Maidi dengan panggilan "Bapak", sedangkan Sdr Maidi memanggil saya dengan panggilan "Ibu Nyai".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, keterangan Ulfa dalam BAP dijelaskan; <i>Bahwa atas hubungan kedekatan Saya dengan Sdr Maidi tersebut, tidak ada pihak yang mengetahuinya. Karena kami sadar telah memiliki pasangan masing-masing. Sehingga kami merahasiakan hubungan pribadi kami berdua. Bahwa kami sering berkomunikasi kegiatan dan curhatan sehari-hari, namun tidak pernah bertemu secara terbuka, karena status kami masing-masing. Bahwa biasanya Saya hanya janjian bertemu sebentar dengan Sdr Maidi di sekitar hotel Mataram Madiun untuk memberikan titipan suplemen UTSUKUTSI, atau menyampaikan pakaian yang Saya belikan untuk Sdr Maidi.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;">Terkait ATM dan uang sebesar 3 hingga 10 juta setiap bulan yang diberikan oleh Terdakwa Maidi, Ulfa mengakui untuk membeli baju dan suplemen Utsukutshi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"<i>Apakah terdakwa setiap bulan beli baju,"</i> tanya Majelis Hakim dan dijawab Saksi tidak. Namun saksi mengakui sering membelikan baju buat terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwmvX8y_C3Sx0vkUKUdkjS0eWtiUUivsHvBUXfzg3P8z5uwwnCe_UHcknxOBRNzO7hyphenhyphenWgD5e7P18m_OiyOPeesRst47BwgQQI5Zm4GYmQ0RppVGdJaHYLVGT-kQbV9WGSYZzixKxUjfWLUOpjzhpNjr6-LkEM-XUcBnrAPQfmXpvpl5TXowHeN1NlFk3c/s4160/IMG20260806110046.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwmvX8y_C3Sx0vkUKUdkjS0eWtiUUivsHvBUXfzg3P8z5uwwnCe_UHcknxOBRNzO7hyphenhyphenWgD5e7P18m_OiyOPeesRst47BwgQQI5Zm4GYmQ0RppVGdJaHYLVGT-kQbV9WGSYZzixKxUjfWLUOpjzhpNjr6-LkEM-XUcBnrAPQfmXpvpl5TXowHeN1NlFk3c/w640-h360/IMG20260806110046.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Di tengah pemeriksaan saksi, ada yang menjadi pertanyaan besar terkait nama perempuan lain yang ikut menjadi sorotan tajam, yaitu Rahma Noviarini. Sebab beberapa hari setelah KPK menangkap tangan ketiga terdakwa pada 19 Januari 2026, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2026, penyidik KPK melakukan penggeledahan dan menyita dua unit kendaraan mewah berupa mobil Pajero dan Mercy yang diambil dari kediaman Rahma Noviarini di Jalan Setiaki Nomor 26, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun  hingga sidang berlangsung, belum ada penjelasan resmi mengenai siapa Rahma Noviarini, apa hubungannya dengan Maidi, dan mengapa kendaraan mewah tersebut tersimpan di rumahnya. Apakah dihadirkan sebagai saksi atau terlewatkan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan beberapa pertanyaan pun muncul yang menunggu jawaban:</div><div style="text-align: justify;">1. Hubungan apa antara Ulfa dengan Maidi dengan panggilan khusus "Bapak dan Ibu Nyai" hingga merahasiakan kepada orang lain khususnya kepada keluarga masing-masing?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Apakah wajar seorang Walikota memberikan ATM dan uang Rp3–10 juta setiap bulan kepada seorang perempuan yang bukan istri atau anak hanya untuk membeli baju dan suplemen? Bukankah alasan tersebut sangat tidak masuk akal dan sekadar alasan pemanis?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Lalu mengapa pertemuan antar Ulfa dan Maidi selalu sembunyi-sembunyi di sekitar Hotel Mataram Madiun? Apakah ada urusan lain yang tidak boleh diketahui orang lain termasuk suami/istri?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Dari mana asal uang Rp3–10 juta yang diberikan setiap bulan kepada Ulfah? Apakah berasal dari gaji pribadi atau justru berasal dari pemerasan dana CSR dan korupsi yang sedang disidangkan saat ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Lalu apa hubungan Maidi dengan Rahma Noviarini? Siapa sebenarnya pemilik dua mobil mewah yang disita KPK dari rumahnya dan pembayaran menggunakan uang siapa?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Apakah KPK akan menindaklanjuti ketidaksinkronan keterangan Siti Ulfah Syah antara BAP dan keterangan di sidang?</div><div style="text-align: justify;">Apakah ada dugaan saksi sengaja tidak jujur dan dapat dipidana?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Apakah aliran dana bulanan dari Maidi kepada Ulfah sudah ditelusuri sumbernya? Apakah terbukti berasal dari hasil korupsi atau pemerasan dana CSR?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">8. Kapan Rahma Noviarini akan dipanggil untuk diperiksa? Atau KPK tidak akan menjadikannya sebagai saksi ? Apakah dua unit mobil yang disita KPK telah dikembalikan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">9. Apakah ada kemungkinan masih ada pihak lain yang belum terungkap yang turut menikmati aliran dana dari kasus korupsi ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">10. Apakah KPK akan melakukan pengembangan perkara ini ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menyeret Maidi dan Thoriq Megah sebagai tersangka sehingga JPU menghadirkan dua saksi dari KPK yang bertugas dibagian LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor RAHASIA DI BALIK PANGGILAN "BAPAK dan IBU NYAI": Uang Bulanan Rp3–10 Juta, Hubungan Dirahasiakan, dan Jejak Mobil Mewah Rahma dalam OTT KPK Madiun

Siti Ulfah Syah pemilik Butik Ulfa Mumtaza Fashion Designer di Jl. Seram No.8, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur mengaku ...

»

Sidang Dugaan Korupsi Proyek Banjir di Kab. Pacitan Rp875 Juta: Advokat Dr. H. Syaiful Ma'arif, Sebut "Pertaruhan Nyawa Masa Covid-19 Menyelesaikan Pekerjaan Berujung Pada Pesakitan"

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz6-dI229y1eDM_4p5baN1WJeFw9dKkfsCdTIgeAoUaAXw65uzorlsgRkcVPHcH6f6bJeabwIJvxGdaDWaiHSmD5SfGAvb2fvEtcHXPwNM_YRpoPteb8BEArZ33L2N2aW7dQEAU9-v1GYXRWv-g-lmORfkLi-aBLUGZmw0lim74CoGx18rLPL-GmU7vH8/s4160/IMG20260803134044.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz6-dI229y1eDM_4p5baN1WJeFw9dKkfsCdTIgeAoUaAXw65uzorlsgRkcVPHcH6f6bJeabwIJvxGdaDWaiHSmD5SfGAvb2fvEtcHXPwNM_YRpoPteb8BEArZ33L2N2aW7dQEAU9-v1GYXRWv-g-lmORfkLi-aBLUGZmw0lim74CoGx18rLPL-GmU7vH8/w640-h360/IMG20260803134044.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></span></b><b><span style="font-size: 20px;">.CO –</span></b></div><div style="text-align: justify;"><i>"Pertaruhan nyawa pada masa COVID-19 menyelesaikan pekerjaan fisik secara sempurna berujung pada pesakitan, sebuah nota pembelaan atas nama terdakwa Ir. H. Supriyanto,"</i><span style="font-style: italic;"> ucap Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., CN., M.H., CLA dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 03 Agustus 2026</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-style: italic;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;">Ucapan itu disampaikan Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., CN., M.H., CLA di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang kembali digelar dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi pelaksana pekerjaan proyek penanganan banjir Sungai Asem Gandok Grindulu dan anak sungainya di Desa Arjosari dan Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo tahun 2021 yang menelan anggaran sebesar Rp9,52 miliar yang bersumber dari APBN dan merugikan keuangan negara sebesar Rp875.288.091,64</div><div style="text-align: justify;"><br />Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., CN., M.H., CLA bersama Achmad Budi Santoso, S.H., M.H, Agus Saleh, S.H, Eddy Junindra, S.H, Ayu Dian Addini, S.H., M.Kn, Alfian Adam N.S.H., M.H, Yakup Widodo, S.H, Achmad Zainur Rahman, S.H, Nadifa Noor Aidha, S.H dan Lukman Hakim, S.H., M.H adalah Tim Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa  Ir. H. Supriyanto, Direktur PT Cahaya Agung Perdana Karya (PT CAPK) Banyuwangi</div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam perkara ini ada terdakwa yang sudah dituntut pidana penjara, yakni Ir. H. Supriyanto dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan denda sebesar Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp875.288.091,64<br />Sedangkan terdakwa Tendy selaku Kepala Cabang PT Wahana Prakarsa Utama (PT WPU) Cabang Jawa Timur sebagai Konsultan Supervisi dituntut pidana penjara antara 1 tahun 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan tanpa tuntutan membayar uang pengganti</div><div style="text-align: justify;"><br />Alasan Tim Advokat terdakwa menyebut dalam Pledoinya, <i>Pertaruhan nyawa pada masa COVID-19 menyelesaikan pekerjaan fisik secara sempurna berujung pada pesakitan, sebuah nota pembelaan atas nama terdakwa Ir. H. Supriyanto,</i> karena proyek penanganan banjir Sungai Asem Gandok Grindulu dan anak sungainya di Desa Arjosari dan Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo tahun 2021 adalah masa Covid -19</div><div style="text-align: justify;"><br /> Hal itupun disampaikan Dr. Saiful Ma'arif kepada beritakorupsi.co sebelum persidangan dimulai.</div><div style="text-align: justify;"><br />Menurut Dr. Saiful Ma'arif, pada masa Covid -19 tahun 2021 dalah kejadian yang lebih parah dimana korban meninggal sangat banyak daripada awal tahun 2020</div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara Persidangan pembacaan Pledoi berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 03 Agustus 2026)  dengan Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, S.H..M.H dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Athoillah, SH dan Ibnu Abas All, S.H., MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP), persidangan dihadiri JPU Kejari Pacitan maupun kedua terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing, salah satunya Dr. Syaiful Ma'arif, dkk</div><div style="text-align: justify;"><br />Dihadapan Majelis Hakim, Dr. Saiful Ma'arif menyatakan, selaku Penasehat Hukum akan memberikan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di dalam persidangan, sehingga semua pihak dapat melihat dan menilai perkara ini secara objektif, sebab apabila tanpa menilai secara objektif dan menyeluruh dalam suatu fakta maka akan diperoleh separuh kebenaran. Sedangkan separuh kebenaran itu adalah lebih buruk dari seluruh kebohongan,</div><div style="text-align: justify;"><br /> Dr. Saiful Ma'arif menyatakan, apabila hal tersebut terjadi maka akan timbul Peradilan yang sesat dengan dihukumnya orang yang tidak bersalah atau dipaksakan untuk bersalah dikarenakan perbuatan dilakukan oleh pihak lain yang mempunyai peran atau kewenangan lebih besar dari pada Terdakwa tidak menerima konsekuensi hukum apapun,</div><div style="text-align: justify;"><br /> "<i>Sehingga seolah-olah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,"</i> ucap PH Terdakwa Supriyanto</div><div style="text-align: justify;"><br />Lebih lanjut disampaikan, mengikuti perjalanan perkara ini sangatlah menarik untuk disimak, dimana dalam perkara ini terlihat ada upaya hukum yang dipaksakan kepada Terdakwa Ir. H. Supriyanto dengan adanya kepentingan yang melatar belakanginya sengaja digiring dan diarahkan pada suatu proses hukum untuk melegitimasi sebuah kehendak yang mengatasnamakan penegakan hukum,</div><div style="text-align: justify;"><br />Karena apabila kita melihat secara objektif fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. Supriyanto, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin perusahaan profesional dengan menuntaskan seluruh pekerjaannya dengan sempurna sesuai ketentuan yang berlaku untuk membantu masyarakat dalam Penanganan Banjir Sungai Asem Gandok Grindulu dan Anak Sungainya secara maksimal, meskipun dengan keadaan/situasi wabah Covid-19 yang semakin memburuk.</div><div style="text-align: justify;"><br />Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku penegak hukum disamping Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, akan selalu memperjuangkan kebenaran demi menegakkan keadilan, kami secara moral bertanggung jawab untuk terlebih dahulu mengetengahkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, halmana Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutannya telah dibengkokkan ataupun diputarbalikan fakta materiilnya. (*)</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Dugaan Korupsi Proyek Banjir di Kab. Pacitan Rp875 Juta: Advokat Dr. H. Syaiful Ma'arif, Sebut "Pertaruhan Nyawa Masa Covid-19 Menyelesaikan Pekerjaan Berujung Pada Pesakitan"

BERITA KORUPSI .CO – "Pertaruhan nyawa pada masa COVID-19 menyelesaikan pekerjaan fisik secara sempurna berujung pada pesakitan, sebuah...

»

Sidang Korupsi OTT Madiun: Hakim Marah, Saksi Berbelit, Pengacara Tuding Ada Tebang Pilih

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd-UXAbYstd4e9X28VGnEU5wEIS2ukhS_i3iI4oZb8ZzyKpq5vyM-dvHur90NRvfCY7I_kK2NaX-NYYNF3wuQhnaHTQ9Autx_dnuQy1frZhqOt3Vk6qUaqpNF8sNMtZEEGnJH9mC93NgVL4XkCsefI5Akaczk-7Td_zvtzE9s22Oyf8iw8K1edLSEjsZM/s720/IMG_20260802_105501.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="518" data-original-width="720" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd-UXAbYstd4e9X28VGnEU5wEIS2ukhS_i3iI4oZb8ZzyKpq5vyM-dvHur90NRvfCY7I_kK2NaX-NYYNF3wuQhnaHTQ9Autx_dnuQy1frZhqOt3Vk6qUaqpNF8sNMtZEEGnJH9mC93NgVL4XkCsefI5Akaczk-7Td_zvtzE9s22Oyf8iw8K1edLSEjsZM/w640-h460/IMG_20260802_105501.jpg" width="640" /></a><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Kasus Pemerasan Berkedok Dana CSR & Proyek TPA Winongo – Kontraktor Rugi Rp1 Miliar Lebih Malah Jadi Tersangka: Benarkah Hanya Rochim yang Salah?</b></div> <br /> <div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Jumat, 31 Juli 2026 | Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya kembali menggelar sidang lanjutan perkara korupsi, pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility), dan gratifikasi yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kota Madiun pada 19 Januari 2026. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini digelar untuk menguji tiga terdakwa: Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030; Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun; dan Rochim Ruhdiyanto selaku Direktur CV Sekar Arum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keempat saksi yang dihadirkan JPU adalah: Noor Aflah selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Plh. Kepala Bapeda Kota Madiun, Bagus Sumastomo selaku Subkoordinator Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Madiun, Anggita Mutiara Fathony selaku Staf Bagian PBJ dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Madiun, serta Sutrisno selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang juga mantan tim sukses Maidi pada Pilkada Kota Madiun 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang pemeriksaan saksi berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya, dipimpin Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dibantu dua hakim anggota (Ad Hock) serta Panitera Pengganti. Ketiga terdakwa hadir langsung di ruang sidang didampingi tim advokat atau penasihat hukum masing-masing, salah satunya Budiarjo Setiawan, S.H., M.H. yang mendampingi Terdakwa Rochim Ruhdiyanto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Keterangan Berbelit-belit, Saksi Langsung Disuruh Pindah Tempat</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Suasana persidangan sempat memanas saat Ketua Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi Bagus Sumastomo. Hakim Ernawati bahkan sampai menegur keras dan memerintahkan saksi tersebut pindah ke bangku belakang, karena keterangannya dinilai berbelit-belit serta tidak sinkron dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di penyidikan KPK.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Silakan pindah ke belakang,"</i> tegas perintah Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Tak berhenti di situ, JPU KPK kembali mencecar saksi Bagus Sumastomo dan Anggita Mutiara Fathony terkait dugaan pengondisian berbagai proyek infrastruktur di Kota Madiun, guna mendalami alur birokrasi penentuan pemenang lelang yang disinyalir sudah diatur sedemikian rupa agar jatuh ke tangan kontraktor atau rekanan tertentu – termasuk CV Sekar Arum milik terdakwa Rochim Ruhdiyanto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Terungkap: Honor Tak Resmi Selama Enam Tahun & Uang Rp20 Juta untuk Lembur</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqSL35NKRP7CaKosTZjhfFquLNz1POYMHHaQ8X4o_pqd9ztq2pQ90Bl1LFS8KDhjaBxZQDOnsjH9ldo9nAW5onsrvtrtGX_hJ6nqM5i31JQgRbAtBaVvSpCTwrOPhsAKrSFGzcWA4aYK1spVZ8KnBRKEf-sCegsxJ71o6vurNFdaFdtmarjNj8sGypl8w/s848/IMG_20260802_10591218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="848" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqSL35NKRP7CaKosTZjhfFquLNz1POYMHHaQ8X4o_pqd9ztq2pQ90Bl1LFS8KDhjaBxZQDOnsjH9ldo9nAW5onsrvtrtGX_hJ6nqM5i31JQgRbAtBaVvSpCTwrOPhsAKrSFGzcWA4aYK1spVZ8KnBRKEf-sCegsxJ71o6vurNFdaFdtmarjNj8sGypl8w/w640-h360/IMG_20260802_10591218.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dari pemeriksaan saksi Sutrisno selaku Direktur Perumda Aneka Usaha, terungkap adanya dugaan penerimaan honor tidak resmi oleh terdakwa Maidi yang bersumber dari pos dana representatif BUMD tersebut selama enam tahun masa jabatannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, tim penasihat hukum terdakwa Maidi terus melakukan pembelaan terkait temuan uang sebesar Rp20 juta yang diserahkan pihak kontraktor kepada ajudan Walikota. Penasihat hukum menyatakan bahwa uang tersebut merupakan pinjaman darurat dan murni digunakan untuk membayar upah lembur petugas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Winongo yang sempat mogok kerja, bukan untuk kepentingan pribadi Maidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Pengacara Terdakwa Rochim Rudianto: Klien Kami Paling Rugi, Tapi Malah Jadi Tersangka</span></b></div><div style="font-size: 20px; text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div></span><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Budiarjo Setiawan, S.H., M.H. selaku penasihat hukum terdakwa Rochim Ruhdiyanto menegaskan: "Pihak yang paling dirugikan dan menderita dalam pusaran kasus proyek TPA Winongo Kota Madiun adalah klien kami, Rochim Ruhdiyanto. Kenapa yang lain tidak ditindak?"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Budiarjo, Rochim justru mengalami kerugian lebih dari satu miliar rupiah, karena ia harus mengeluarkan uang pribadi lebih dulu untuk mengerjakan proyek urugan tanah di TPA Winongo – yang sampai hari ini belum dilunasi oleh Pemkot Madiun.</div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">Poin-poin penting yang dialami Rochim Ruhdiyanto:</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div></span><div style="text-align: justify;">1. Mengalami Kerugian Besar: Terdakwa Rochim telah mengalami kerugian lebih dari Rp1 miliar karena mengerjakan proyek urugan tanah di TPA Winongo terlebih dahulu menggunakan dana pribadi yang belum dibayar lunas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Korban Kebijakan: Bahwa proyek TPA Winongo selalu dipromosikan sebagai prestasi keberhasilan pembangunan Walikota Maidi, namun di balik itu, terdakwa Rochim justru menderita dan berakhir menjadi terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selaku penasihat hukum, Budiarjo pun balik mempertanyakan tanggung jawab pihak Pemkot Madiun terkait dana CSR, yang kemudian dilontarkan kepada saksi Noor Aflah di ruang sidang:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Menagih Komitmen Dana CSR: Penasihat hukum mencecar saksi Noor Aflah (saat menjabat Plh Kepala Bapperida) mengenai alasan Pemkot Madiun justru melemparkan tanggung jawab pembayaran. Ketika Rochim menagih pencairan dana CSR untuk upah pengerjaan atas perintah Maidi, pihak birokrasi Pemkot justru menyerahkan dan memperumit alur prosesnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Kejanggalan Proyek TPA Winongo Tanpa APBD: Budiarjo mengungkap bahwa pengerjaan urugan tanah yang dilakukan terdakwa Rochim di TPA Winongo di luar skema APBD dan murni berdasarkan perintah langsung terdakwa Maidi demi mengatasi kedaruratan sampah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Budiarjo juga menyoroti dugaan tebang pilih dalam proses hukum. Pasalnya, menurut dia, masih ada kontraktor lain yang juga mengerjakan proyek di lokasi sama dan menggunakan dana yang disebut dalam dakwaan sebagai hasil pemerasan CSR – namun hanya Rochim Ruhdiyanto yang dijadikan tersangka bersama Walikota Maidi dan Kepala Dinas PUPR Thariq Megah.</div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 20px;"><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Awal Mula Kasus: OTT, Uang Rp550 Juta & Modus Kejahatan</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kota Madiun pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam penangkapan itu, KPK mengamankan 15 orang dan menyita uang tunai sebesar Rp550 juta – Rp350 juta dari Rochim Ruhdiyanto dan Rp200 juta dari Thariq Megah. Kemudian KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka: Maidi, Thariq Megah, dan Rochim Ruhdiyanto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">Berdasarkan penyidikan, terungkap tiga modus utama:</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Pemerasan Berkedok CSR: Memeras Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun sebesar Rp350 juta dengan alasan dana CSR sebagai syarat sewa izin akses jalan selama 14 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Setoran Izin Usaha: Meminta uang berkedok CSR pada setiap penerbitan izin usaha bagi pemilik minimarket, hotel, hingga waralaba di Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Fee Proyek Infrastruktur: Meminta fee proyek sebesar 6% kepada kontraktor yang memenangkan pekerjaan di Dinas PUPR – salah satunya proyek pemeliharaan jalan senilai Rp5,1 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPK menduga Walikota Maidi telah menerima uang hasil pemerasan dan gratifikasi bernilai miliaran rupiah. Dalam perkara ini, KPK berencana menghadirkan total 60 orang saksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: medium;">Dari Fakta Persidangan Ini, Beberapa Pertanyaan Kritis :</span></b></span></div></span><ol style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;">Mengapa keterangan saksi Bagus Sumastomo sangat berbeda saat penyidikan di KPK dan saat dihadirkan di persidangan? Apakah ada tekanan atau pengaruh yang terjadi di antara keduanya?</li><li style="text-align: justify;">Jika proyek TPA Winongo murni perintah lisan Walikota dan dilakukan demi situasi darurat tanpa APBD, di mana letak tanggung jawab birokrasi dan pejabat lain yang seharusnya mengawasi? Mengapa hanya tiga orang ini yang diseret ke pengadilan</li><li style="text-align: justify;">Benarkah hanya Rochim yang menerima manfaat dari aliran dana berkedok CSR dan fee proyek? Bagaimana dengan kontraktor lain yang disebut juga mengerjakan proyek serupa dengan sumber dana yang sama?</li><li style="text-align: justify;">Siapa yang mengatur, menyetujui, dan mengelola uang-uang hasil Pemerasan yang dibungkus dengan label "dana CSR" dari  lembaga maupun pengusaha?</li><li style="text-align: justify;">Uang sebesar Rp20 juta yang diklaim sebagai pinjaman darurat untuk membayar lembur petugas TPA: Ke mana pertanggungjawaban dan bukti penggunaannya? Apakah benar-benar sampai ke tangan petugas atau hanya alasan belaka?</li><li style="text-align: justify;">Mengapa Pemkot Madiun sampai saat ini belum melunasi kerugian Rochim Ruhdiyanto jika benar bahwa pekerjaan itu dilakukan atas perintah pejabat daerah demi kepentingan umum?</li><li style="text-align: justify;">Apakah KPK sudah memeriksa seluruh aliran dana yang diduga diterima Maidi selama 6 tahun dari dana representatif BUMD? Berapa total yang sebenarnya masuk ke kantong pribadinya?</li><li style="text-align: justify;">Apakah KPK akan mengembangkan kasus ini ke perkara TPPU dan menyeret pihak-pihak yang terlibat?</li></ol> </div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> <i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div></div><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-style: italic;"><br /></span></div><i><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div></i></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi OTT Madiun: Hakim Marah, Saksi Berbelit, Pengacara Tuding Ada Tebang Pilih

Kasus Pemerasan Berkedok Dana CSR & Proyek TPA Winongo – Kontraktor Rugi Rp1 Miliar Lebih Malah Jadi Tersangka: Benarkah Hanya Rochim ya...

»

Sidang Lanjutan Skandal Korupsi OTT KPK di Madiun: Hakim Tegur Saksi Karena Keterangan Berbelit-belit

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3dRYdILt-eSJXMnMTpePa6nTl6CklVAeCSO9eIf-G8I1NAgta6SoysG6JA7Q3p5aaOlYlseJBa358szjqOk__S8wYesT8I23USeKlz0JXB8DWG6WX-QR3X6AtfQcvcGvMbNmapbKFDU2cdnzRCK3k14unJDNZaxvlQQSEGaR7INbqsMrvJizH66efB5I/s848/IMG_20260802_10591218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="848" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3dRYdILt-eSJXMnMTpePa6nTl6CklVAeCSO9eIf-G8I1NAgta6SoysG6JA7Q3p5aaOlYlseJBa358szjqOk__S8wYesT8I23USeKlz0JXB8DWG6WX-QR3X6AtfQcvcGvMbNmapbKFDU2cdnzRCK3k14unJDNZaxvlQQSEGaR7INbqsMrvJizH66efB5I/w640-h360/IMG_20260802_10591218.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: x-large;">Advokat Budiarjo Setiawan, S.H., M.H.: </b><i style="font-size: x-large;">"Pihak yang paling dirugikan dan menderita dalam pusaran kasus proyek TPA Winongo Kota Madiun adalah klien kami, Rochim Ruhdiyanto selaku Direktur CV Sekar Arum. Kenapa yang lain tidak ditindak?"</i></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Jumat, 31 Juli 2026, Tim JPU KPK bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya kembali menggelar sidang lanjutan perkara korupsi pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kota Madiun pada 19 Januari 2026, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi sebanyak empat orang yang dihadirkan JPU untuk tiga terdakwa; Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030; Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keempat saksi itu <b>Noor Aflah</b> selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Plh. Kepala Bapeda Kota Madiun, <b>Bagus Sumastomo</b> selaku Subkoordinator Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Madiun, dan ​<b>Anggita Mutiara Fathony</b> selaku Staf Bagian PBJ dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Madiun serta  ​<b>Sutrisno</b>  selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang juga mantan tim sukses Maidi pada Pilkada Kota Madiun 2024</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang agenda pemeriksaan saksi dalam perkara ketiga terdakwa (Maidi, Thariq Megah dan Rochim Rudianto) berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 31 Juli 2026) dengan Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota (Ad Hock) serta Panitera Pengganti. Sementara ketiga terdakwa  hadir langsung diruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya, salah seorang diantaranya Budiarjo Setiawan, SH., MH, dkk selaku Advokat yang mendampingi Terdakwa Rochim Rudianto</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dinamika persidangan sempat memanas saat Ketua Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi <b>Bagus Sumastomo</b> selaku Subkoordinator Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Majelis Hakim Ernawati bahkan sempat menegur keras dan memerintahkan saksi Bagus untuk pindah ke bangku belakang karena keterangannya dinilai berbelit-belit serta tidak sinkron dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di penyidikan KPK</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Silakan pindah ke belakang,"</i> perintah Ketua Majelis Hakim Ernawati kepada saksi </div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kemudian JPU KPK kembali mencecar saksi Bagus dan Anggita terkait dugaan pengondisian berbagai proyek infrastruktur di Kota Madiun untuk mendalami alur birokrasi penentuan pemenang lelang proyek yang disinyalir telah diatur agar jatuh ke tangan kontraktor atau rekanan,  termasuk CV Sekar Arum milik terdakwa Rochim Ruhdiyanto</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha26oVoNrIgVgpNHEn_-uhl9JzhV3fRxmItLiespLKKPCS4TLR0afF7ufIyGILJnAwm99IUVFIEJKoS_eqRDixa7WGbrR98J3BBKC4tbN8Ioc2YF9MJp1kFV9F9nLTcQ4yu6kpwd3715SQnj-aVsO7bHSHOmwpgi-ci1LswAo9MkCm-3_Md-hentC6b0Q/s602/IMG_20260802_105412.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="602" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha26oVoNrIgVgpNHEn_-uhl9JzhV3fRxmItLiespLKKPCS4TLR0afF7ufIyGILJnAwm99IUVFIEJKoS_eqRDixa7WGbrR98J3BBKC4tbN8Ioc2YF9MJp1kFV9F9nLTcQ4yu6kpwd3715SQnj-aVsO7bHSHOmwpgi-ci1LswAo9MkCm-3_Md-hentC6b0Q/w640-h522/IMG_20260802_105412.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, keterangan saksi Sutrisno selaku Direktur Perumda Aneka Usaha  terungkap adanya dugaan penerimaan honor tidak resmi oleh terdakwa Maidi yang bersumber dari pos dana representatif BUMD tersebut selama enam tahun masa jabatannya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, Tim Penasihat Hukum terdakwa Maidi terus melakukan pembelaan terkait temuan uang Rp20 juta yang diserahkan dari pihak kontraktor kepada ajudan terdakwa Maidi selaku Wali Kota, Penasaran Hukum terdakwa mengeklaim bahwa uang tersebut merupakan pinjaman darurat dan   murni digunakan untuk membayar upah lembur petugas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Winongo yang sempat mogok kerja, bukan untuk kepentingan pribadi Maidi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara <b>Budiarjo Setiawan, S.H., M.H</b> selaku Penasihat Hukum terdakwa <b>Rochim Ruhdiyanto</b> (Direktur CV Sekar Arum), menegaskan bahwa kliennya merupakan <b>pihak yang paling dirugikan dan menderita</b> dalam pusaran kasus proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Budiarjo, Terdakwa Rochim Rudianto menjadi terdakwa sementara terdakwa mengalami kerugian sebesar satu miliar lebih akibat pekerjaan proyek TPA Winongo Kota Madiun yang menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu yang sampai sekarang belum dilunasi oleh Pemkot Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Budiarjo pun merinci beberapa poin yang menjadi yang dialami Terdakwa Rochim Rudianto, yaitu ;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. <b>Mengalami Kerugian Besar</b>: terdakwa Rochim telah mengalami kerugian <b>lebih dari Rp1 miliar</b> karena mengerjakan proyek urugan tanah di <u>TPA Winongo</u> terlebih dahulu menggunakan dana pribadinya yang belum dibayar lunas</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. ​<b>Korban Korban Kebijakan</b>: bahwa proyek TPA Winongo selalu dipromosikan sebagai prestasi keberhasilan pembangunan Walikota Maidi, namun di balik itu, terdakwa Rochim justru menderita dan berakhir menjadi terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Selaku Penasehat Hukum Terdakwa Rochim Rudianto, Budiarjo Setiawan, SH., MH justru balik mempertanyakan tanggung jawab Pejabat Pemkot Madiun terkait dana CSR Pertanyaan itu dilontarkan Budiarjo kepada saksi <b>Noor Aflah</b> selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Plh. Kepala Bapeda Kota Madiun di ruang sidang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Beberapa hal yang dipertanyakan Budiarjo Setiawan selaku Penasehat Hukum Terdakwa Rochim Rudianto kepada saksi di ruang sidang, diantaranya;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. <b>Menagih Komitmen Dana CSR</b>: Penasihat hukum mencecar saksi <b>Noor Aflah</b> (saat menjabat Plh Kepala Bapperida) mengenai alasan Pemkot Madiun melemparkan tanggung jawab pembayaran. Ketika Rochim menagih pencairan dana CSR untuk upah pengerjaan atas perintah Maidi, pihak birokrasi Pemkot justru menyerahkan dan memperumit alur prosesnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">​2. <b>Kejanggalan Proyek TPA Winongo Tanpa APBD</b>: Budiarjo mengungkap bahwa pengerjaan urugan tanah yang dilakukan terdakwa Rochim di TPA Winongo di luar skema APBD dan murni berdasarkan perintah langsung terdakwa Maidi demi mengatasi kedaruratan sampah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Budiarjo pun tidak hanya mempertanyakan terkait proyek TPA Winongo yang menjerat Terdakwa Rochim Rudianto, tetapi juga mempertanyakan terkait proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat yangbdianggap ada tebang pilih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Alasan itu bukan tidak masuk akal. Sebab menurut Budiarjo, objektivitas penyidik karena terdapat kontraktor-kontraktor lain yang juga ikut mengerjakan proyek di TPA Winongo dengan menggunakan dana yang disebut dalam dakwaan sebagai "dana pemerasan CSR". Namun, ditangap dan dijadikan tersangka oleh KPK hanya Rochim Ruhdiyanto bersama Walikota Maidi dan Kepala Dinas PUPR Thariq Megah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kasus ini bermula dari tangkap tangan atau OTT  yang dilakukan KPK di Kota Madiun pada <b>Senin, 19 Januari 2026</b>. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan sebanyak 15 orang dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp550 juta. Uang tunai tersebut diamankan masing-masing sebesar Rp350 juta dari Rochim Ruhdiyanto dan Rp200 juta dari Thariq Megah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPK kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Maidi selaku Walikota Madiun, Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, dan  Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil penyidikan KPK, dalam kasus ini terdapat beberapa modus yang dilakukan, yaitu :</div><div style="text-align: justify;">1. <b>Pemerasan Berkedok CSR</b>: Pemerasan terhadap Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun sebesar Rp350 juta dengan alasan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai syarat sewa izin akses jalan selama 14 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. <b>Setoran Izin Usaha</b>: Permintaan sejumlah uang dengan berkedok dana CSR dalam setiap penerbitan izin usaha bagi pemilik  minimarket, hotel, hingga waralaba di lingkungan Pemkot Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. <b>Fee Proyek Infrastruktur</b>: Permintaan <i>fee</i> proyek sebesar 6% kepada kontraktor yang memenangkan paket pengerjaan di Dinas PUPR, salah satunya proyek pemeliharaan jalan senilai Rp5,1 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPK menduga bahwa Maidi selaku Walikota Madiun telah menerima uang hasil Pemerasan dan Gratifikasi sejumlah Miliaran rupiah. Dan Perkara ini, KPK akan menghadirkan sebanyak 60 orang saksi. </div></div> <div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Lanjutan Skandal Korupsi OTT KPK di Madiun: Hakim Tegur Saksi Karena Keterangan Berbelit-belit

Advokat Budiarjo Setiawan, S.H., M.H.: "Pihak yang paling dirugikan dan menderita dalam pusaran kasus proyek TPA Winongo Kota Madiun ad...

»

Sidang Korupsi Urugan Tanah Kas Desa Jenangan Rp349 Juta: Apakah Sujarno Akan Jadi Tersangka?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA56nMoH6UQq6PMKGod5uzTlYmijdPFY4vPw97DhaeCB9u3YqGvMylVj8FjfhIA55thusIR_OP4FXzHbYsHNmhd566xR_vDy9U9dg859rkQ0wymwxvyHuYNZ0QDKGiA0vIMkiKINahRvnnhJFvytskaZffjsVcW0BV8XVg2875xCLggC8EvGKnzqwY7Es/s900/IMG_20260801_154417.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="572" data-original-width="900" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA56nMoH6UQq6PMKGod5uzTlYmijdPFY4vPw97DhaeCB9u3YqGvMylVj8FjfhIA55thusIR_OP4FXzHbYsHNmhd566xR_vDy9U9dg859rkQ0wymwxvyHuYNZ0QDKGiA0vIMkiKINahRvnnhJFvytskaZffjsVcW0BV8XVg2875xCLggC8EvGKnzqwY7Es/w640-h406/IMG_20260801_154417.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Keterangan Sujarno dipersidangan berbeda dengan dakwaan JPU maupun keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Bagaimana sikap tegas Kejari Ponorogo terhadap keterlibatan Sujono mantan Kades Kemiri, Kec. Jenangan, Ponorogo?</b></div> <p style="text-align: left;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">JPU Kejari Ponorogo bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 30 Juli 2026, kembali menggelar sidang lanjutan Perkara Korupsi penjualan tanah urug hasil galian gundukan diatas Tanah Kas Desa (TKD) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp349.740.000,00 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU untuk terdakwa Toni Ahmadi Bin Yahmin selaku Kepala Desa Jenangan Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo</span></div><p></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Saksi yang dihadirkan JPU diantaranya adalah Sujarno mantan Kepala Desa Kemiri, Kec. Jenangan, Ponorogo dan Toni Darmawan yang menjabat Kabid di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Ponorogo<br />Keterangan Sujarno dihadapan Majelis Hakim mengatakan bahwa Ia hanya mengatur lalu lintas keluar masuknya Truk pengangkut tanah urugan</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Keterangan Sujarno di persidangan justru berbeda dengan dakwaan JPU yang menguraikan,  untuk melaksanakan kegiatan penggalian tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Sujarno yang merupakan mantan kepala Desa Kemiri, kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan penggalian tanah untuk Terdakwa, kemudian karena saksi Sujarno tidak memiliki modal untuk melaksanakan penggalian, Terdakwa kembali meminta kepada saksi SUJARNO untuk mencari teman yang dapat melaksanakan penggalian, yang mana kemudian saksi SUJARNO mengenalkan sdr. PENDI (alm) kepada Terdakwa untuk melakukan penggalian.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Atas perintah Terdakwa, saksi SUJARNO bersama dengan sdr. PENDI (alm) memulai kegiatan penambangan pada bulan Agustus 2015 dengan menggunakan mesin Ekskavator jenis PC yang disiapkan oleh sdr. PENDI (alm) dan dibantu oleh saksi SUJARNO yang bertugas untuk menata keluar masuknya truk pengangkut hasil penambangan, hingga selesai pada sekira bulan Oktober 2015;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Bahwa hasil penambangan yang dilakukan oleh sdr. PENDI (alm) berupa tanah urug dijual oleh saksi SUJARNO dengan cara mengumumkan kepada rekan-rekannya tentang adanya tanah urug yang siap untuk dibeli seharga Rp100.000 - Rp 120.000 per rit atau sekali kirim yang seluruhnya diambil sendiri oleh pembeli yang datang ke lokasi penambangan,</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Kemudian hasil keuntungannya dibagi antara Terdakwa, saksi Sujarno, dan sdr. Pendi (Alm) dengan keuntungan total sebesar Rp349.740.000 yang dibagi kepada saksi SUJARNO sebesar Rp16.000.000 dan sisanya dibagi antara Terdakwa dan sdr. PENDI (Alm)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXxlAwxFETN5ONnMU6GuERHdlTMhWULbnf0iZu5ImYyS4rSYZuwW72m5-ZvDm7ZLRUig1KKSszxZsaZHsgnFrTc21rLBA6oH-JsTje_3Pc9E4ntzOUeCw_dhy4Kc-HxfEFDgFwsdYkqvjusVJw7Zp715YeKmMJ4n_hJ1jQOkEjw02zXaHKriHnJTaC-NI/s1600/IMG-20260801-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXxlAwxFETN5ONnMU6GuERHdlTMhWULbnf0iZu5ImYyS4rSYZuwW72m5-ZvDm7ZLRUig1KKSszxZsaZHsgnFrTc21rLBA6oH-JsTje_3Pc9E4ntzOUeCw_dhy4Kc-HxfEFDgFwsdYkqvjusVJw7Zp715YeKmMJ4n_hJ1jQOkEjw02zXaHKriHnJTaC-NI/w640-h360/IMG-20260801-WA0016.jpg" width="640" /></a></div>Sementara pengakuan Terdakwa Toni Ahmadi kepada beritakorupsi.co tak jauh beda dengan dakwaan JPU terkait keterlibatan Sujono.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /> Terdakwa Toni Ahmadi menjelaskan, bahwa TKD milik Desa Jenangan sudah sangat lama tidak dapat dipungsika karena diatas tanah tersebut terdapat gundukan yang tinggi dan seperti hutan, sehingga diratakan agar dapat difungsikan</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Menurut Terdakwa Toni Ahmadi, bahwa untuk melakukan penggalian hingga mencari pembeli adalah Sujarno bahkan hasilnya pun dibagi. Namun bagian Sujarno dipegang oleh terdakwa karena takut diambil istri Saksi</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Terdakwa Toni juga mengungkapkan hasil penjualan urugan bukan untuk pribadinya melainkan diperhitungkan pembangunan dua gapuro, mengisi kas tiga RT masing-masing sebesar Rp30 juta, dipergunakan biaya acara bersih desa dan sebagian urugan untuk kebutuhan Kantor Koramil</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Sementara sumber beritakorupsi.co yang tidak bersedia desubutkan namanya menjelaskan, bahwa pekerjaan Sujarno setelah tidak lagi Kades adalah penambang dan dekat dengan orang Kejaksaan.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /> Mamun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ada kaitan informasi yang terima beritakorupsi.co terkait Sujarno sehingga sehingga Sujarno pun hanya sebagai saksi dalam perkara ini?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Terkait informasi kedekatan Sujarno dengan Kejaksaan dibantah oleh JPU saat dikonfirmasi sebelum persidangan, Kamis, 30 Juli 2026.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /> <i>"Tidak benar itu. Di pidsus tidak ada yang seperti itu,"</i> jawab JPU</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Yang tak kalah menarik dari persidangan ini adalah keterangan Toni Darmawan yang menjabat Kabid di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Ponorogo pada tahun 2020</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Keterangan saksi dihadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa aktivitas penggalian tersebut melanggar Pasal 11 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /> Keterangan saksi Toni Darmawan, salah seorang pejabat di Dinas DPMD Pemkab Ponorogo ini mendapat kritikan tajam dari Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa. Sebab kasus yang menyeret Terdakwa Toni Ahmadi Bin Yahmin selaku Kepala Desa Jenangan Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo berlangsung pada tahun 2015</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br />Pertanyaannya adalah, apakah menurut saksi bahwa Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa berlaku surut ataundapat dipergunakan untuk kasus yang terjadi sebelum Permendagri terbit atau saksi tidak tau tetapi pura-pura mengetahui? </span><span style="font-family: arial;">Lalu mengapa JPU menghadirkannya sebagai saksi?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Namun yang perlu dipertanyakan adalah sikap tegas dari Kasi Pidsus  dan Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo terkait keterlibatan Sujono dalam perkara penggalian dan penjualan urugan Tanah Kas Desa</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /> Apakah Kasi Pidsus dan Kajari Ponorogo akan menyeret Sujarno sebagai tersangka baru atau cukup dijadikan sebagai saksi?. (Jen)</span></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Urugan Tanah Kas Desa Jenangan Rp349 Juta: Apakah Sujarno Akan Jadi Tersangka?

Keterangan Sujarno dipersidangan berbeda dengan dakwaan JPU maupun keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Bagaimana sikap tegas Kejari Pon...

»

"Sudah Jatuh Tertimpa Tangga"; Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd, Mantan Kadisdik Jatim Divonis 11 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp157,603 M

<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtCVCrbme3ScVkiWCGq07ykqob5GBw4DS39qGaoKWL26SETHoMSe3kCxQ7QUOZYc3h2M9HW17NU1SVVFrgMF1hwlINX_1qxlswroxCBnYV7naRKjTZSzZKdZmDkSdZRUJw_MXynDgxarqsWKM6-ezg6k1Aiqe_KOEqx3u5sHwLS1xOlp04XT8M7Uk64Rs/s1280/IMG20260731143640_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtCVCrbme3ScVkiWCGq07ykqob5GBw4DS39qGaoKWL26SETHoMSe3kCxQ7QUOZYc3h2M9HW17NU1SVVFrgMF1hwlINX_1qxlswroxCBnYV7naRKjTZSzZKdZmDkSdZRUJw_MXynDgxarqsWKM6-ezg6k1Aiqe_KOEqx3u5sHwLS1xOlp04XT8M7Uk64Rs/w640-h360/IMG20260731143640_01.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-size: large;">Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd saat ini berstatus terpidana korupsi dan menjalani hukuman penjara di Lapas Porong, Ia kembali divonis untuk perkara korupsi yang kedua atas  penyelewengan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Pendidikan di Jawa Timur</span></span></b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO –</span></b></div><div style="text-align: justify;">"Keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Atau, Sudah jatuh tertimpa tangga" Ini adalah peribasa yang bermakna bahwa seseorang yang berakal sehat atau memiliki pengalaman tidak akan mengulangi kesalahan atau kebodohan yang sama untuk kedua kalinya.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Peribahasa diatas sepertinya tidak berlaku bagi Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd mantas Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yang terjerat kasus tindak pidana korporasi untuk kedua kalinya.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Sudah jatuh tertimpa tangga". Perumpamaan inilah yang mungkin dialami Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd. Sebab,  saat ini Ia masih mendekam di penjara sebagai warga binaan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)Porong Sidoarjo sebagai narapidana selama empat tahun enam bulan dalam perkara korupsi yang pertama, dan kini kemabli divonis selama 11 tahun untuk perkara kedua kalinya karena penyelewengan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah di Jawa Timur </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus pertama yang menjerat terpidana Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd adalah penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2018 sebesar Rp16,2 miliar, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp8,2 miliar. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang praktik dan pengadaan peralatan di 60 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam kasus ini, Ia tak sendiri melainkan bersama terpidana Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung, Kecamatan Jombang,  Kabupaten Jember. Keduanya divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada tanggal 19 Desember 2023</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Impian Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd meninggalkan teruji besi di Lapas Porong Sidoarjo untuk kembali berkumpul bersama keluarganya di tahun 2026 ini harus dikubur dalam-dalam, karena Ia kembali terjerat kasus Korupsi yang jumlahnya jauh lebih besar yakni Rp157.603.093.098</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus kedua ini adalah menyalahgunakan wewenang dalam Pengelolaan Belanja Hibah Barang dan Jasa untuk SMK Swasta Jawa Timur tahun anggaran 2017 sebesar Rp100.556.750.425, serta Belanja Modal Sarana dan Prasarana (Sarpras ) untuk SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim) tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.446.703.791  atau total anggaran seluruhnya sebesar Rp176.003.454.216 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus perkara ini menyeret sebanyak enam orang Terdakwa yang terdiri dari dua Pejabat Dinas Pendidikan dan empat pihak swasta yang dibagi dalam dua klaster masing-masing tiga terdakwa</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam klaster pertama, Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd bersama seorang sahabatnya semasa pejabat Dinas Pendidikan dengan menyandang gelar S3 atau Strata tiga dengan gelar doktor, yaitu Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kabid sekaligus PPK dan KPA Dinas Pendidikan Jatim dan seorang kawannya diluar birokrasi yakni Jimmy Tanaya yang mengerjakan kegiatan tanpa ada kontrak kerja dengan meminjam PT Multi Centra Alkesindo, sebagai BO (Benefit Owner)</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sedangkan klaster kedua yaitu: Supriyatno selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara, Lidya Tanaya, adik kandung terdakwa Jimmy Tanaya, selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan Heri Budianto selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa Jimmy Tanaya (dalam persidangan terungkap Heri Budianto menerima uang Rp208 juta dari terdakwa Jimmy Tanaya). Ketiganys saat ini masih menjalani proses persidangan</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun dalam kasusperkara ini, hukum sepertinya berpihak terhadap terdakwa yang juga terpidana Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd bersama dua  sahabatnya saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman, Jumat, 31 Juli 2026</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Bayangkan, dalam tuntutan JPU, selain pidana penjara 16 tahun 6 bulan dana denda Rp500 juta, Ia bersama sahabatnya sama-sama dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp8.070.256.471,50, sedangkan kawannya, Jimmy Tanaya selain dituntut pidana penjara selama 18 tahun denda satu miliar serta uang pengganti sebesar Rp78 miliar lebih, tetapi oleh Majelis Hakim dihilangkan dalam putusannya, sehingga hanya pidana penjara dan denda. Itupun ketiga sahabat ini tidak terima divonis bersalah walupun bukti sudah terungkap di persidangan. </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pertanyaannya kemudian adalah, siapa yang akan menanggung kerugian keuangan negara sebesar Rp90 miliar lebih ini karena putusan Majelis Hakim tidak menghukum ketiga terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara? Apakah kerugian keuangan negara hanya tercatat di kertas tuntutan JPU dan putusan pengadilan? Entahlah.... Yang pasti JPU masih berupaya untuk membuktikan tuntutannya melalui upaya hukum banding dan Kasasi </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun pertanyaannya kemudian, apakah Hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur maupun Hakim Agung di Mahkamah Agung akan sama dengan Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya atau berbeda?. Ini masih butuh waktu lama untuk menanti hasil putusan dari kedua lembaga peradilan sebagai gawang terakhir dalam proses peradilan </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun denda sebesar Rp300 subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan sahabatnya, Dr. Drs. Hudiyono, M.Si dihukum lebih ringan setahun</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>PROFIL:</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Nama Lengkap: Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd (sering ditulis Saiful Rachman)</li><li>Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 3 Mei 1959 (usia 67 tahun per Juli 2026)</li><li>Agama: Islam</li><li>Alamat Terdaftar: Surabaya, Jawa Timur</li><li>Pangkat/Golongan: Pembina Utama Madya – IV/d (setingkat Eselon I)</li><li>Status ASN: Pensiun per Mei 2019; sebelumnya Pengguna Anggaran utama Dinas pendidikan Jawa Timu</li></ul></div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>RIWAYAT PENDIDIKAN</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>S1: Drs. Pendidikan</li><li>S2: Magister Manajemen (MM) &  Magister Pendidikan (M.Pd)</li><li>S3: Doktor bidang Manajemen Pendidikan</li></ul></div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>JEJAK KARIER</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>1985: Memulai karier sebagai guru di SMA di lingkungan pendidikan Jatim</li><li>2000-an: Kepala SMKN 4 Kota Malang</li><li>2010–2014: Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdik Jatim</li><li>2015 – Mei 2019: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (diangkat Gubernur Soekarwo)</li><li>Pasca 2019: Ditetapkan sebagai fungsional Widya Iswara sebelum akhirnya tersandung kasus hukum</li></ul></div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>JEJAK KELAM;</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Tahun 2023 tersebut kasus perkara Korupsi untuk pertama kalinya dan berstatus terpidana</li><li>Tahun 2026, Kembali terseret kasus Korupsi untuk kedua kalinya. Status masih Terdakwa karena putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya belum berkekuatan hukum tetap </li></ul></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BEEITAKORUPSI.CO)</i></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin.</p>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor "Sudah Jatuh Tertimpa Tangga"; Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd, Mantan Kadisdik Jatim Divonis 11 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp157,603 M

Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd saat ini berstatus terpidana korupsi dan menjalani hukuman penjara di Lapas Porong, Ia kembali divonis untu...

»

Skandal Korupsi Disdik Jatim Rp157,6 Miliar: Tiga Terdakwa Divonis Antara 10 hingga 12 Tahun Penjara Tanpa UP, Lalu Siapa Yang Menanggung?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisFlys9AcQRL2g7F5PSLuRuORQPYuKPEM2Gee9gT0lfIWfL7bt-g5HkxmZNrQidrxJB899l_uhVfH-OqkArGT8-qiOXirh9BVVI-yj5IPHaqMk7iwW7jox1a-YaQdqAj5dr4faYm3uL0NUJxZCt08JG2iZhcpzprHhBM-t0eYVZYeKRPIZlKex9gqSa38/s4096/IMG_20260801_131323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3106" data-original-width="4096" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisFlys9AcQRL2g7F5PSLuRuORQPYuKPEM2Gee9gT0lfIWfL7bt-g5HkxmZNrQidrxJB899l_uhVfH-OqkArGT8-qiOXirh9BVVI-yj5IPHaqMk7iwW7jox1a-YaQdqAj5dr4faYm3uL0NUJxZCt08JG2iZhcpzprHhBM-t0eYVZYeKRPIZlKex9gqSa38/w640-h486/IMG_20260801_131323.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-size: large;">Tuntutan JPU terhadap terdakwa Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dan Dr. Drs. Hudiyono, M.Si  membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp8,070 miliar dan terdakwa Jimmy Tanaya sebesar Rp78,873, tetapi Majelis Hakim menghilangkannya. Lalu siapa yang harus menanggung?</span></span></b></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Kegiatan di Dinas Pendidikan Jawa Timur tahun 2017 berupa Belanja Hibah Barang  untuk SMK Swasta dan Sarana Prasarana (Sarpras) untuk SMK Negeri jelas-jelas ada dengan total anggaran dari APBD Pemprov Jatim sebesar Rp176.003.454.216. Namun akibat giatan yang tidak sesuai prosedur seperti pembuatan HPS (harga perkiraan sendiri), pengkondsian kegiatan, barang yang tidak sesuai, tidak adanya serah terima barang dan lain-lain , hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Namun jika Majelis Hakim menyatakan terbukti bersalah dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara tanpa dihukum untuk membayar atau mengembalikan hasil korupsi tersebut. Pertanyaannya adalah: siapa yang wajib menanggung? Bagaimana hasil temuan BPKP Jatim saat melakukan penghitungan atas timbulnya Kerugian keuangan negara? Apakah hanya menghitung secara totalos keseluruhan kegiatan tanpa menyebutkan siapa menikmati berapa? Lalu bagaimana JPU bisa menentukan jumlah uang pengganti dalam tuntutannya kepada masing-masing terdakwa, atau ada kesalahan penerapan hukuman?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Hal inilah yang tertamapak jelas dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 31 Agustus 1026 terhadap tiga terdakwa yang dihukum pidana penjara antara 10 hingga 12 tahun tanpa membayar uang pengganti atas  kerugian keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098 berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-964/PW13/5.1/2025 tanggal 16 Desember 2025 karena ketiga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam Pengelolaan Belanja Hibah Barang dan Jasa untuk SMK Swasta di Jawa Timur tahun anggaran 2017 sebesar Rp100.556.750.425, dan Belanja Modal Sarana dan Prasarana (Sarpras ) SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim) tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.446.703.791  atau total anggaran seluruhnya sebesar Rp176.003.454.216</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Kasus ini menyeret 6 orang terdakwa dalam dua klaster. Klaster pertama : Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim sekaligus PA yang berstatus terpidana korupsi, Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kabid Dinas Pendidikan Jatim sekaligus KPA dan Jimmy Tanaya sebagai BO (Benefit Owner).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Klaster kedua juga tiga terdakwa: Supriyatno selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara, Lidya Tanaya (adik kandung Terdakwa Jimmy Tanaya) selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan Heri Budianto selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa Jimmy Tanaya (dalam persidangan terungkap Heri Budianto menerima uang Rp208 juta dari terdakwa Jimmy Tanaya)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiixwXsa_wlpkVqHoAJA2suLUbgiXHr0Oll8Cd8Uqy7uhR2f584CPPNDudUuUwcOxyN-NOmCRuYfbeUjrm3NzP_mtxQYp31dOEAshnkx3CayFe49ZZ6EeDGPKf9nHIWRe8lJrMJzI2dCrqbAjJY813hzIWicX3SUhda7iimewSbgL_N4WTrXD43yyMTkQI/s640/IMG_20260704_165321.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="496" data-original-width="640" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiixwXsa_wlpkVqHoAJA2suLUbgiXHr0Oll8Cd8Uqy7uhR2f584CPPNDudUuUwcOxyN-NOmCRuYfbeUjrm3NzP_mtxQYp31dOEAshnkx3CayFe49ZZ6EeDGPKf9nHIWRe8lJrMJzI2dCrqbAjJY813hzIWicX3SUhda7iimewSbgL_N4WTrXD43yyMTkQI/w640-h496/IMG_20260704_165321.png" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Ketiga terdakwa dalam klaster pertama Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kepala Bidang (Kabid) sekaligus PKK (pejabat Pembuat Komitmen) dan juga KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Dinas Pendidikan Jatim tahun 2017 dan Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pengguna Anggaran (PA) serta serta Jimmy Tanaya sebagai BO (Benefit Owner) atau selaku pihak yang mengatur mengkondisikan Proyek Pemerintah berupa Kegiatan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Ketiga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara antara 10 hingga 12 dan pidana denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti kecuali Dr. Drs. Hudiyono, M.Si yang sudah terlanjur sejak penyidikan menitipikan uang sebesar Rp100 juta kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sehingga diperhitungkan sebagai uang pengganti dan dirampas untuk negara.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Andai saja Terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si tidak menitipikan atau menyetorkan uang sebesar Rp100 juta tersebut, bisa jadi tidak dikenakan uangaa pengganti seperti dua terdakwa lainnya</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dalam putusannya, Majelis Hakim menghukum terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si dengan pidana penjara selama 10 tahun denda sebesar Rp300 subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp100 juta dengan memperhitungkan uang yang sudah disetorkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai uang pengganti</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">"Memerintahkan Jaksa untuk menyampaikan uang tersebut ke kas negara dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap," ucap Ketua Majelis Hakim</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Atas putusan tersebut, terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si langsung menyatakan keberatan atau banding, sementara JPU menyatakan pikir-pikir</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sedangkan terdakwa  Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd  dihukum pidana penjara selama 11 tahun denda sebesar Rp300 subsider 6 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sementara terdakwa Jimmy Tanaya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp300 subsider 6 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXr7X4XxXckV4_ZYokHgawOLwIlwmmJqti_JQrlYD4eKuqJYwx_FbMmv9sjOleUSeWCIpfNqWaZGBoN-FbFKWomtGANA67IatI5GhI7XqFj3jVN-XsTckvBjTTbJZ8OqFjVKje3FBcpeu3veldhPHb0d5TNEixw6poSG3PTjMtnbnLgkyWHHlNJ9PEvqI/s1280/IMG20260731143624_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXr7X4XxXckV4_ZYokHgawOLwIlwmmJqti_JQrlYD4eKuqJYwx_FbMmv9sjOleUSeWCIpfNqWaZGBoN-FbFKWomtGANA67IatI5GhI7XqFj3jVN-XsTckvBjTTbJZ8OqFjVKje3FBcpeu3veldhPHb0d5TNEixw6poSG3PTjMtnbnLgkyWHHlNJ9PEvqI/w640-h360/IMG20260731143624_01.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dan terdakwa Jimmy Tanaya maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Anehnya, putusan Majelis Hakim dengan tuntutan JPU terhadap ketiga terdakwa ini sangat berbeda jauh terkait uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp93.014.047.249 bagian dari total kerugian keuangan negara Rp157.603.093.098. Sebab sisanya sebesar Rp64 miliar lebih dalam perkara klaster kedua dengan tiga terdakwa yang masih dalam proses pembukaan di persidangan</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Karena dalam tuntutan JPU, terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si dan Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dituntut pidana penjara masing-masing selama 16 tahun 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp500 juta subsider pidana penjara selama 140 hari dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp8.070.256.471,50 subsider pidana penjara selama 8 tahun 3 bulan.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sedangkan untuk terdakwa Jimmy Tanaya  dituntut pidana penjara selama 18 tahun denda sebesar satu milyar rupiah subsider pidana penjara selama 190 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp78.873.534.306 subsider pidana penjara selama 9 tahun</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sementara hukuman pidana penjara terhadap ketiga terdakwa,  dibacakan Majelis Hakim dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, berlangsung di di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 31 Juli 2026) dengan agenda putusan yang diketuai Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH. MH dengan dibantu dua Hakim anggota, Alex Cahyono, SH, MH dan Arief Agus Nindito, SH serta dibantu Panitera Pengganti (PP) Romauli Ritonga, SH., M.Hum, Hari Santoso, SH yang dihadiri langsung oleh para Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Putusan Majelis Hakim dengan tuntutan JPU terhadap ketiga terdakwa ini sangat berbeda jauh terkait uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp93.014.047.249 bagian dari total kerugian keuangan negara Rp157.603.093.098. Sebab sisanya sebesar Rp64 miliar lebih dalam perkara klaster kedua dengan tiga terdakwa yang masih dalam proses pembukaan di persidangan</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="font-family: arial;">Beberapa Pertanyaan Yang Menunggu Jawaban :</span></span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">1. Kalau kerugian keuangan negara dalam perkara klaster pertama telah dihilangkan dalam putusan, lalu siapa yang yang harus menanggung? </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">2. Apakah JPU akan merubah isi dakwaan dalam perkara klaster kedua sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098 akan dibebankan kepada ketiga terdakwa ?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">3. Bagaimana BPKP Jawa Timur menemukan adanya kerugian keuangan negara saat melakukan penghitungan? Apakah hanya menghitung secara totalos keseluruhan kegiatan tanpa melakukan cek ans ricek kepada semua pihak-pihak yang terlibat, siapa menikmati berapa?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPidy3JerkyJ0U8o_F9RYe66SxPmC8-m7r4qDqrHzycFyhrfWDLG0I1I0iLD4qn7bF-ogAcxZa825HEakJXkJsmBLUeFiZ4QShl9pFCTYXPgPdS4qYhp_vctTP6scKnvO-ktkTZgezgMLu-PQqCZ0WuK4z7Q6ICDtiLlD2FDt2JR1NtWwWhcBxBdNUdOo/s1280/IMG20260731161620_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPidy3JerkyJ0U8o_F9RYe66SxPmC8-m7r4qDqrHzycFyhrfWDLG0I1I0iLD4qn7bF-ogAcxZa825HEakJXkJsmBLUeFiZ4QShl9pFCTYXPgPdS4qYhp_vctTP6scKnvO-ktkTZgezgMLu-PQqCZ0WuK4z7Q6ICDtiLlD2FDt2JR1NtWwWhcBxBdNUdOo/w640-h360/IMG20260731161620_01.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Kalau BPKP hanya menghitung secara totalos, bagaimana JPU bisa menentukan jumlah uang pengganti dalam tuntutannya kepada masing-masing terdakwa, atau ada kesalahan penerapan hukuman?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Padahal putusan Majelis Hakim dengan  tuntutannya JPU tidak beda jauh dalam menguraikan perbuatan para terdakwa yang diuraikan , berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdapat 2 (dua) Kegiatan Belanja berbeda dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana SMK pada Dinas Pendidikan Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 yaitu Kegiatan Belanja Modal yang mana bantuan tersebut adalah untuk diberikan kepada SMK Negeri dan Kegiatan Belanja Hibah yang mana hibah tersebut adalah untuk diberikan kepada SMK Swasta.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dalam Kegiatan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si selaku KPA dan PPK bersama-sama dengan Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku PA dan JIMMY TANAYA selaku Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menguntungkan terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RAHMAN, MM.,M.Pd. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan menguntungkan orang lain yakni Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta JIMMY TANAYA sebagai BO (Benefit Owner) atau selaku pihak yang mengatur serta mengkondisikan Proyek Pemerintah berupa Kegiatan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Maupun pihak lain yakni menguntungkan Para Direktur Perusahaan selaku Penyedia dalam Proyek atau Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, yaitu Saksi LIDYA TANAYA selaku Direktur PT. BUANA JAYA SURYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi SUPRIYATNO, selaku Direktur PT. LINTANG UTAMA NUSANTARA paman JIMMY TANAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), IBNU HAJAR (Almarhum) selaku Direktur PT TUNAS MAJU BERSAMA, dan Saksi CAHYO NUGROHO, S.H. selaku Direktur PT. BERKAH PRO MEDIKA sehingga mengakibatkan kerugian keuanga negara sebesar Rp90.043.999.248</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dan Kegiatan Belanja Hibah Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku PA bersama-sama dengan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si selaku KPA dan PPK dan JIMMY TANAYA selaku Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Belanja Hibah Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menguntungkan terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RAHMAN, MM.,M.Pd. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan menguntungkan orang lain yakni Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta JIMMY TANAYA sebagai BO (Benefit Owner) atau selaku pihak yang mengatur serta mengkondisikan Proyek Pemerintah berupa Kegiatan Belanja Hibah Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 maupun pihak lain yakni ;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Menguntungkan PT DESINA DEWA RIZKY, sebagai Direktur yaitu saksi DJONO TEHYAR pegawai/orang JIMMY TANAYA, PT DELTA SARANA MEDIKA, sebagai Direktur yaitu SUBAGIO (Almarhum), paman JIMMY TANAYA/ adik dari ibu JIMMY TANAYA, PT. MULTI CENTRA ALKESINDO, saksi HERI BUDIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur dipinjam perusahaannya oleh JIMMY TANAYA, dan CV. Surya, UD. Rejeki, CV. Hawin Sakti, CV. Duta, CV. Wiharfa Utama, CV. Rekayasa, CV. Nurani, CV. Surya Kencana selaku penyedia yang dipilih menggunkana metode Penunjukan Langsung (PL),</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Belanja Hibah dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp67.559.093.850</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Untuk kegiatan pengadaan yang dilakukan melalui metode pelelangan dan ditambah kegiatan pengadaan yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung sejumlah Rp993.713.050</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvclKimczc0ZQAiY3RyHXpEJHaqAxbZnX3HUe8Mtjv-fjkrIrkZlLo03XxBTwGbkxbJsftBrodGXSZf6FzHhzn_RZG1tpaDn1B-YqmSS-1sH1PhRXIhb20IO7uOrSZfeXFMCHPlXXbx-uE6epn1QJIDTZuo1kHWxyv4Xd-R3SzoQACw6GwEL8lmNuNEyw/s4096/IMG_20260801_131323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3106" data-original-width="4096" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvclKimczc0ZQAiY3RyHXpEJHaqAxbZnX3HUe8Mtjv-fjkrIrkZlLo03XxBTwGbkxbJsftBrodGXSZf6FzHhzn_RZG1tpaDn1B-YqmSS-1sH1PhRXIhb20IO7uOrSZfeXFMCHPlXXbx-uE6epn1QJIDTZuo1kHWxyv4Xd-R3SzoQACw6GwEL8lmNuNEyw/w640-h486/IMG_20260801_131323.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Meskipun berawal dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 namun kegiatan tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang pagu anggarannya juga berbeda yaitu Kegiatan Belanja Hibah dan Kegiatan Belanja Modal. Kemudian dalam pelaksanaannya terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut sengaja dilakukan pemecahan paket menjadi beberapa SK baik dalam Kegiatan Belanja Hibah maupun Kegiatan Belanja Modal, yang kemudian dilakukan penandatanganan kontrak yang berbeda-beda tiap paketnya dengan masing-masing kontrak dikerjakan oleh penyedia yang berbeda￾beda juga walaupun ada afiliasi dengan JIMMY TANAYA.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Bahwa terhadap Kegiatan Belanja Modal dan Kegiatan Belanja Hibah dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dilakukan melalui pelelangan berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-964 324/PW13/5.1/2025 tanggal: 16 Desember 2025 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sehingga total kerugian negara yang diakibat perbuatan terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. selaku Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai KPA dan PPK dan JIMMY TANAYA sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp158.596.806.148</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan tedakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. selaku Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai KPA dan PPK dan JIMMY TANAYA sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (nilai kontrak 15.146.799.893) dan pengadaan yang dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung (Rp993.713.050) adalah menjadi tanggungjawab JIMMY TANAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 yang harus ditanggung bersama-sama dengan saksi SUPRIYATNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara (nilai kontrak Rp29.506.275.850), saksi LIDYA TANAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan saksi HERI BUDIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh JIMMY TANAYA (dalam persidangan terungkap saksi HERI BUDIANTO menerima uang sejumlah Rp208.000.000 dari JIMMY TANAYA)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Namun untuk kegiatan yang dimenangkan PT Berkah Pro Medika Medika (nilai kontrak 15.146.799.893) dan Kegiatan Pengadaan yang dilakukan menggunakan metode Penunjukan Langsung (Rp993.713.050) yang mana keduanya terpilih karena perbuatan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. selaku KPA sekaligus PPK dan Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku PA yang diakui Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. merupakan rekomendasi dari Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd sehingga harus dibebankan kepada terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd dan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Bahwa uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd adalah sebesar Rp8.070.256.471,50</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Atas perbukitan terdakwa SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd dan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si serta JIMMY TANAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang￾Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. (Jen)</span></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Skandal Korupsi Disdik Jatim Rp157,6 Miliar: Tiga Terdakwa Divonis Antara 10 hingga 12 Tahun Penjara Tanpa UP, Lalu Siapa Yang Menanggung?

Tuntutan JPU terhadap terdakwa Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dan Dr. Drs. Hudiyono, M.Si  membayar uang pengganti masing-masing sebesar...

»