Tanpa Surat Tugas, Izin Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, Sejumlah Anggota Polda NTB Mengangkut Semua Isi Toko Elektronik

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>Nyonya Lusy:</u></b> “Saya kenal Polisinya ada dari Polda 6 orang dan Polres 7 orang tidak ada yang pakai seragam dan tidak menunjukan surat tugas dan penyitaan atau surat apapun langsung mengambil semua isi Toko sejak Sabtu pagi hingga Minggu pagi sebanyak 6 Truk Fuso. Sekita jam 2 pagi saya melapor ke Polres Sumbawa tapi tidak ditanggapi, saya disuruh melapor ke Mabes Polri. Saya lapor ke Propam melalui WA dan mengirim Videonya”.</span><span style="font-size: large;">    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMOjgpj2j57ityu0eqL_Vr4meTp9erwumsWSf6fQskNsYfYXHAZSF1FRhzwKsgHxzT8BJGLeSPhLA08EDw0_DJ2bdlBEB6aLbPN1ue3ikv3a9rprpy53l4T15t3ZKr3xKEf9dxVOh9P5oVXq4RwPJAd2ogS8ce5n_nYad77IOmC2-RA01xFv6yJwNi5BM/s698/Lusy..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="598" data-original-width="698" height="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMOjgpj2j57ityu0eqL_Vr4meTp9erwumsWSf6fQskNsYfYXHAZSF1FRhzwKsgHxzT8BJGLeSPhLA08EDw0_DJ2bdlBEB6aLbPN1ue3ikv3a9rprpy53l4T15t3ZKr3xKEf9dxVOh9P5oVXq4RwPJAd2ogS8ce5n_nYad77IOmC2-RA01xFv6yJwNi5BM/w640-h548/Lusy..jpg" width="640" /></a></div></span><b><span style="font-size: medium;">BEITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b> <br />Sejak Sabtu, 09 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 (Wita) hingga Minggu dini hari, 10 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 (Wita), sebanyak 6 orang anggota Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 7 orang dari Polres Sumbawa serta puluhan orang lainnya dengan berpakaian preman (pakaian bebas) tanpa memperlihatkan surat tugas serta surat penyitaan, langsung masuk ke Toko Elektronik dan mengambil serta mengangkut semuai isi Toko milik CV Sumber Elektronik di Jalan Hasanuddin Nomor 9 Sumbawa Besar sebanyak 6 truck Fuso. Hal ini diceritakan Nyonya Lusy kepada beritakorupsi.co melalui pesan maupun telepon WhastApp, pada Minggun, 10 Desember 2023 sekitar pukul 20.45 Wib<br /><br />“Saya kenal Polisinya ada dari Polda 6 orang dan Polres 7 orang tidak ada yang pakai seragam dan tidak menunjukan surat tugas dan penyitaan atau surat apapun langsung mengambil semua isi Toko saya sejak Sabtu pagi, 09 Desember 2023 pukul 10.00 hingga Minggu pagi, 10 Desember pukul 04.00 (Wita) sebanyak 6 Truk Fuso,” kata Nyonya Lusy melalui sambungan Telepon Aplikasi WhastApp, pada Minggu, 10 Desember 2023 sekitar pukul 20.45 Wib<br /><br />Wartawan beritakorupsi.co pun menanyakan lebih lanjut. <i>“Mengapa tidak diminta untuk menunjukan surat tugas dan surat penyitaan barang-barang kalau memang mereka itu dari Polda?. Jangan-jangan bukan anggota Kepolisian? Mereka sudah lapor ke Ketua RT belum? Mengapa tidak langsung melapor,”</i> tanya wartawan penasaran   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDyfRPKibEw5IEznXb9QfxX0aEhyPjwYKTJ0dUL5PDBlRuMCT_lFO2tMBSZjNhE8oUppGKg_3SHwTHyBAxK5dt3RVfk7hJpaL9sGxo7IrYKdHqG6leJO7O9uFIaP_a4AR_Yv8Fabw68a_NzL6gqzbP4z7-kYZAOoRcCSCYOMLI7bw7cxEoh2PX_Ko1dkM/s957/d.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="957" data-original-width="576" height="468" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDyfRPKibEw5IEznXb9QfxX0aEhyPjwYKTJ0dUL5PDBlRuMCT_lFO2tMBSZjNhE8oUppGKg_3SHwTHyBAxK5dt3RVfk7hJpaL9sGxo7IrYKdHqG6leJO7O9uFIaP_a4AR_Yv8Fabw68a_NzL6gqzbP4z7-kYZAOoRcCSCYOMLI7bw7cxEoh2PX_Ko1dkM/w275-h468/d.jpg" width="275" /></a></div><br /><i>“Saya kenal betul mereka (Polisi) yang dari Polda dan Polres. Saya sudah minta surat penyitaan tapi tidak menunjukan apapun. Saya tidak tau kalau sudah lapor ke Ketua RT,”</i> cerita Nyonya Lusy<br /><i><br />“Sekitar jam dua pagi saya melapor ke Polres. Saya bilang “Polda mengambil barang-barang milik toko saya” tapi saya diminta melapor ke Mabes. Saya juga melapor ke Propam melalui WA (WhastApp) dan mengirim videonya tapi tidak ada tanggapan hanya di baca,”</i> lanjut Nyonya Lusy <br />   <br />Menurut Nyonya Lusy, semua barang elektronik berupa kulkas, kipas angin, TV dan lain-lain, diambil dan diangkut menggunakan Truk Fuso sebanyak 6 unit, sekalipun Nyonya Lusy sudah berteriak agar tidak dilakukan karena tidak menunjukan dan tidak meninggalkan/menyerahkan surat apapun terkait penyitaan tersebut, namun tidak dihiraukan.<br /><br />Pertanyaannya dari apa yang disampaikan oleh Nyonya Lusy ini adalah, apakah memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang surat izin penyitaan dan berita acara penyitaan barang bukti?<br /><br />Sementara dalam<i> Pasal 38 ayat (1) KUHAP berbunyi : Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat<br /><br />Pasal 129 ayat (1) berbunyi : Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua Iingkungan dengan dua orang saksi.<br /><br />Ayat (2) : Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.<br /><br />Ayat (3) : Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.<br /><br />Ayat (4) : Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.</i>      <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGrj2PuqtTabJ3rniIfNeLOwd_uLEImleU6nBMlOSP8I7YPmPPweaNLArBupmOyLvTq8nrETLsgSzFm4lpPPRkt0LjcfsL_uOG2YhBMRANcCQOa2lLeQwVbhaDvrv-kgUJGok_fFtlDF_912vmVdMBlokHFCOve1oy6QaEydGXKAcIXapLv8REI6thzfw/s945/Ny.%20Lusy.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="945" data-original-width="576" height="552" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGrj2PuqtTabJ3rniIfNeLOwd_uLEImleU6nBMlOSP8I7YPmPPweaNLArBupmOyLvTq8nrETLsgSzFm4lpPPRkt0LjcfsL_uOG2YhBMRANcCQOa2lLeQwVbhaDvrv-kgUJGok_fFtlDF_912vmVdMBlokHFCOve1oy6QaEydGXKAcIXapLv8REI6thzfw/w336-h552/Ny.%20Lusy.jpg" width="336" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">      <br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Pasal dalam KUHAP tentan izin penyitaan dan berita acara penitaan barang bukti sudah tidak berlaku lagi sehingga Nyonya Lusy tidak mendapakan hal itu?<br /><br />Apa yang disampaikan Nyonya Lusy, juga tak berbeda dengan Sahli, SH salah seorang Penasehat Hukum Nyonya Lusy saat dihubungi wartawan beritakorupsi.co. Menurut Sahli, tidak ada surat penyitaan sebagaimanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<br /><br /><i>“Tidak ada surat penyitaan sebagaimana dalam KUHAP. Tadi pagi (Minggu, 10 Desember 2023) saya dari Polres tapi tidak ada petugas yang dari Polda. Terpaksa saya balik ke Mataram karena besok (senin, 11 Desember 2023) saya ada sidang,” </i>kata Sahli<br /><br />Atas laporan Ang San San, mantan istri almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ny. Lusy pun saat ini berstatus tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/13.a/I/RES.1.11/2023Ditreskrimum, tanggal 18 Januari 2023, dan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/109/VIII/RES.1.11./2023/Ditreskrimum, tanggal 13 Agustus 2023</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terakait apa yang disampaikan Ny.Lusy, hingga berita ini ditayangkan dilaman beritakorupsi.co <i>(https://www.beritakorupsi.co)</i>, penyiidik Polda NTB belum bisa dihubungi.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula dari laporan dari Laporan Polisi Nomor : LP/182/V/2021/NTBSPKT, tanggal 24 Mei 2021 Tantang dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dibuat oleh Ny. Ang San San, mantan istri almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), yang melaporkan Lusy, kakak kandung almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe)<br /><br /><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;"><u>Lapor ke Kapolri namun tak ada tanggapan</u></span></b></span><br />Pada Mei 2023, Ny. Lusy melalui Pengacaranaya, Sahran, SH., MH membuat pengaduan ke Kapolri terkait tindakan penyidik Polda NTB atas penyitaan barang bukti berupa 3 buah BPKB, 1 unit sepeda motor dan 2 unit mobil tanpa surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat<br /><br />Menurut Sahran, dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolri melalui Kapolda NTB, adalah terkait tindakan penyidik Polda NTB atas penyitaan barang bukti berupa 3 buah BPKB, 1 unit sepeda motor dan 2 unit mobil yang dilakukan oleh penyidik Polda NTB pada tanggal 13 Maret 2023 tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku maupun team audor termasuk  Ang San San selaku pelapor<br /><br /><i>“Penyitaan yang dilakukan penyidik menyalahi aturan karena yang diminta ijin penyitaan ke PN Sumbawa hanya lima tetapi yang disita ada enam tanpa menunjukan bukti penyitaan dari PN ke klien kami dan penyidik tidak menghiraukan ketika Ny. Lusy meminta waktu ke penyidik untuk menunggu Kuasa Hukumnya”</i> ujar Sahran melalui telepon seluler pada Minggu, 07 Mei 2023<br /><br /><i>“Kami sudah menemui bagian Humas PN Sumbawa yang menjelaskan, bahwa izin yang diminta penyidik adalah untuk lima barang bukti, tapi faktanya yang disita ada enam. Semua dari awal sudah kami jelaskan dalam surat pengaduan termasuk prosedur yang dilakukan oleh team uaditor maupun terkait laporan pelapor (Ang San San),”</i> kata Sahran<br /><br /><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;"><u>Kronolis</u></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj533910f0mcBsfRvevkJzJ4JlOYCXV4_mwl09EIGeEL7GDMovZOcjAYPy20BrMSzoSbZWtVzsbyt116hb-8JN1nIlCQttGkh2jwaSVle-gqc2H6BkX6ktI5C5QHMDs8X3AzTVkOrH05qZxAGDnoAigRf8S59RjKuuq8hCS-uL3Zg_ls2b77PzwoJpuGn0/s698/Lusy..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="598" data-original-width="698" height="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj533910f0mcBsfRvevkJzJ4JlOYCXV4_mwl09EIGeEL7GDMovZOcjAYPy20BrMSzoSbZWtVzsbyt116hb-8JN1nIlCQttGkh2jwaSVle-gqc2H6BkX6ktI5C5QHMDs8X3AzTVkOrH05qZxAGDnoAigRf8S59RjKuuq8hCS-uL3Zg_ls2b77PzwoJpuGn0/w640-h548/Lusy..jpg" width="640" /></a></div></u></b></span>Diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula dari laporan dari Laporan Polisi Nomor : LP/182/V/2021/NTBSPKT, tanggal 24 Mei 2021 Tantang dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dibuat oleh Ny. Ang San San yang melaporkan Lusy <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurut Ny. Lusy, bahwa Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) adalah adik kandung ke- 8 dari sembilan bersaudara.<br /><br />Pada tahun 2006, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), menikahi Ang San San. Pada tahun 2014, tepatanya tanggal 05 November, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) alamat Jalan Hasanuddin No. 14 Sumbawa Besar bersama istrinya, Ang San San (alamat Kelurahan Bugis RT 004 RW 001 Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumabwa) membuka Toko dengan mendirikan CV. Sumber Elektronil sesuai Akta Pendirian No 58 yang dibuat Notaris Sumabwa Besar, Effendi Winarto, SH beralamat di Melati No. 9 Sumbawa Besar, dimana Slamet Riyadi (Toe) sebagai Direktur dan Ang San San sebagai Persero Diam atau Komanditer<br /><br />Untuk modal membuka usaha tersebut, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama istrinya, meminjam uang ke Bank sebesar satu miliar rupiah dengan jaminan sertifikat tanah milik almarhum orang tua Ny. Lusy dan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe)<br /><br /><i>“Modal untuk buka usaha itu, adik saya dan istrinya pinjam uang ke Bank sebesar satu miliar dengan Sertifikat orang tua saya,”</i> kata Ny. Lusy saat menghubungi beritakorupsi.co pada Kamis, 23 Maret 2023<br /><br />Ny. Lusy mejelaskan. Pernikahan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) dengan Ang San San tanpa dikarunai anak. Dan sekitar tahun 2016, Ang San San meninggalkan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) tanpa alasan yang jelas<br /><br /><i>“Tidak ada anak. Sekitar tahu 2016, San San itu meninggalkan adik saya tanpa alasan,”</i> kata Ny. Lusy<br /><br />Pada tahun 2019, lanjut Ny. Lusy, Ang San San menggugat cerai Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Dispendukcapil (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) Kota Mataram, No. 5271-CR-09012020-0001 tanggal 09 Januari 2020, dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataran No. 167/PDT.G/2019 tanggal 28 November 2019<br /><br /><i>“Tahun 2019, San San menggugat cerai adik saya,”</i> lanjut Ny. Lusy   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSUMrmXy5l2IvVj7Ufqvd3TdwD3FFDLM5Ho43QuJVEYef3lKOBKicc8pM55M-KO40P90xJ0l8ecrakdlx9pmx9as9QnwzJeTqNhVOWlx82uUBbZQqhqPeIt4MWnZr4OWmp2FVnB5EbsiPp1Z50VzrQC3RhyphenhyphenmfD7qAj1ZEwKYMVjsDXKeBIUvJD3mkNSKI/s455/lusi1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="455" data-original-width="341" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSUMrmXy5l2IvVj7Ufqvd3TdwD3FFDLM5Ho43QuJVEYef3lKOBKicc8pM55M-KO40P90xJ0l8ecrakdlx9pmx9as9QnwzJeTqNhVOWlx82uUBbZQqhqPeIt4MWnZr4OWmp2FVnB5EbsiPp1Z50VzrQC3RhyphenhyphenmfD7qAj1ZEwKYMVjsDXKeBIUvJD3mkNSKI/w300-h400/lusi1.jpg" width="300" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">Ny. Lusy melanjutkan ceritanya. Sejak Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) ditinggalkan sitrinya, maka usaha dikelola Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama kakaknya, Ny. Lusy<br /><br /><i>“Usaha itu kami kelola, saya dan adik saya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe),”</i> ujar Ny. Lusy<br /><br />Anehnya, yang membuat Ny. Lusy tidak habis pikir dan seperti disambar petir di siang hari bolong adalah, pada saat Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) meninggal pada Mei 2021, beberapa hari kemudian mantan istri almarhum adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San membuat laporan ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehingga Toko yang dikelola Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama kakaknya, Ny. Lusi ditutup Polda NTB tanpa membuat garis Police Line<br /><br /><i>“Adik saya meninggal bulan Mei 2021 setelah beberapa lama sakit dan saya rawat. Beberapa hari kemudian, Polisi dari Polda NTB menutup Toko itu tapi tidak ada garis Police Line, itu karena laporan mantan istri adik saya,”</i> ungkap Ny. Lusy<br /><br />Sejak saat itu, lanjut Ny. Lusy, Toko itu tidak lagi dibuka, dan baru awal 2023 Ny. Lusy membuka Toko tersebut dengan maksud untuk membersihkan sekalian mengelola agar dapat membayar pengeluaran Toko seperti listri dan pinjaman Bank<br /><br /><i>“Toko itu saya buka lagi awal tahun ini (2023), maksud saya untuk membersihkan dan sekalian untuk cari uang supaya bisa bayar listrik dan pinjaman Bank. Pinjaman adik saya kan belum lunas,”</i> ungkap Ny. Lusy<br /><br />Anehnya lagi adalah, mantan istri almarhum adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San melaporkan Ny. Lusy ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tuduhan “dugaan penggelapan/Penipuan”<br /><br /><i>“Saya dilaporkan mantan istri adik saya, laporan penggelapan. Atas laporan tersebut, pada tanggal 13 Maret 2023, Polda NTB melakukan penyegelan dengan memasang garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko,”</i> kaata Ny. Lusy<br /><br />Menurut Ny. Lusy, pemasangan garis Police Line dan penyitaan barang bukti tanpa menunjukkan surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat, dan tidak ada berita acara serah terima penyitaan barang bukti dari petugas Polda NTB kepada Ny. Lusy<br /><br /><i>“Saya keberatan tapi tidak dihiraukan. Tidak ada surat apapun yang saya terima. Yang melaporkan saya adalah mantan istri adik saya tapi tidak pernah muncul di Polda yang munul adalah kakaknya,”</i> ujar Ny. Lusy      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQNwNNe5TcF0RCdP3nZ-BG3NLr3LSmjfaxy4TJqr9InMltPafrxb8kQoF5sMdyEtQrXr0T2qERfZrCKc8DghRiM-M9n_FXmKoSiv0ys9yo39ZKwOWzZ7zZHfIsCDmmDidLoXDQIckoSKz-ofBmvmsjp5xAXxdYkx3qVQaGYWqUZUNVdseJcS8l0JzyZF0/s600/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="600" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQNwNNe5TcF0RCdP3nZ-BG3NLr3LSmjfaxy4TJqr9InMltPafrxb8kQoF5sMdyEtQrXr0T2qERfZrCKc8DghRiM-M9n_FXmKoSiv0ys9yo39ZKwOWzZ7zZHfIsCDmmDidLoXDQIckoSKz-ofBmvmsjp5xAXxdYkx3qVQaGYWqUZUNVdseJcS8l0JzyZF0/w640-h466/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Sahran, SH., MH selaku kuasa Hukum Ny. Lusy kepada beritakorupsi.co juga  menjelaskan, bahwa petugas Polda NTB tidak memberikan surat penolakan kepada Ny. Lusy<br /><br /><i>“Negara ini kan negara hukum sesuai dengan prosedur hukum. Tapi Bu Lusy tidak menerima surat apapun dari Polisi. Harusnya kan ada surat penolakan kalau menolak. Surat penerimaan kalau menerima. Ini sama sekali tidak ada,”</i> ujar Sahran<br /><br />Sahran menjelaskan, pada tanggal 20 Maret 2023, mendatangi Polda NTB dengan maksud meminta surat penolakan penyegelan dan penyitaan barang bukti, namun pihak Polda NTB meminta tandatangan mundur yaitu tanggal 13 Maret 2023<br /><br /><i>“Undang-Undang kan tidak berlaku surut. Saya datang tanggal 20 tapi diminta tandatangan tanggal 13. Karena tidak dikasih, kamipun pulang,”</i> ujar Sahran<br /><br />Saat ditanya, apakah tidak mempraperadilkan Polda NTB?. Menurut Sahran,  bahwa itu adalah percuma, dengan alasan bahwa yang melakukan penyelidikan dan penyidakan tetap Polda NTB<br /><br /><i>“Percuma kalau kita pra, karena yang melakukan penyelidikan dan penyidakan tetap mereka,”</i> ujar Sahran<br /><br />Aneh memang. Setelah tiga tahun meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas, lalu menggugat cerai dan kemudian melaporkan mantan kakak iparnya ke Polisi dengan tuduhan diduga melakukan penipuan atau penggelapan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu<br /><br />Ada apa sebenarnya dibalik laporan mantan istri alm. Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San ke Polda NTB? Adakah aktor atau ‘sutradara’ dibalik laporan ini?. (Jnt) <br /></div>

News Pidana Regional Tanpa Surat Tugas, Izin Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, Sejumlah Anggota Polda NTB Mengangkut Semua Isi Toko Elektronik

Nyonya Lusy: “Saya kenal Polisinya ada dari Polda 6 orang dan Polres 7 orang tidak ada yang pakai seragam dan tidak menunjukan surat tugas ...

»

Eksi Anggraeni, Broker PT Antam, Tbk Surabaya 01 Dituntut 10 Tahun Penjara Karena Korupsi ‘Emas’ Sebesar Rp92,257 M

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, 3 Terdakwa lain juga dituntut pidana penjara masing-masing selama 8 tahun, yaitu ; Endang Komara (Kepala Belm PT Antam Tbk Surabaya 01),; Misdianto (Bagian Administrasi Back Ofice UBPP Belm PT Antam, Tbk Surabaya 01), dan Ahmad Purwanto selaku General Traiding and Manufakturing Service PT. Antam Pulo Gadung. Lalu bagimana dengan pengakuan Terdakwa Eksi Anggraeni dalam persidangan “yang menanda tangani sebuah surat dan 3 lembar Cek senilai Rp92 miliar agar Direksi dan Dirut PT Antam tidak terseret?”#</span></span>    <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnknxKU3oSRfXd9_fIf1j83nuhnq0nyLlKf-6cM00caYawV86z9x9C5r_FQp43DEw0XAI9me7zwGl3dhM3Ledryqm9TmcZGVhJQyU2ucnILvhFRdntsJ6QU7Jlil9vgQ33f7Sc-4o99hjMdgyvSyx1xjbLUyYxRpvA9JAdJ0OPfbwJY9DeUcklA4vIOn8/s883/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="883" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnknxKU3oSRfXd9_fIf1j83nuhnq0nyLlKf-6cM00caYawV86z9x9C5r_FQp43DEw0XAI9me7zwGl3dhM3Ledryqm9TmcZGVhJQyU2ucnILvhFRdntsJ6QU7Jlil9vgQ33f7Sc-4o99hjMdgyvSyx1xjbLUyYxRpvA9JAdJ0OPfbwJY9DeUcklA4vIOn8/w640-h340/a.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa </span><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Eksi Anggraini. Foto BK<br /></span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Terdakwa </span>Eksi Anggraini (53), warga Jl. Jepara I/29 RT 001/RW 001 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya atau warga Perumahan Greenland Armaya Blok G-9 Gresik, Jawa Timur selaku Broker penjualan emas Butik Emas Logam Mulia (Belm) PT Antam, Tbk Surabaya 01, salah satu perusahaan milik negara (BUMN) dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp92.257.257.820 (sembilan puluh dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) subsider pidana penjara selama 5 (lima) tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Petrus Andri P. Napitupulu, SH., MH dkk dari Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat, 8 Desember 2023<br /><br />Menurut JPU, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti dan alat bukti lainnya, Terdakwa Eksi Anggraini dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembelian emas Antam melebihi faktur kekurangan fisik emas Antam di Belm Surabaya 01 tahun 2018 seberat 152,80 kg hingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp92.257.257.820 (sembilan puluh dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berdasarkn Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) No: 12/LHP/XXI/09/2021 Tanggal: 20 September 2021  <br /><br />Yang terseret dalam kasus ini bukan hanya Terdakwa Eksi Anggraini, melainkan bersama 3 Terdakwa lain, yaitu; 1. Endang Komara (Kepala Belm PT Antam Tbk Surabaya 01),; 2. Misdianto (Bagian Administrasi Back Ofice UBPP Belm PT Antam, Tbk Surabaya 01), dan 3. Ahmad Purwanto selaku General Traiding and Manufakturing Service PT. Antam Pulo Gadung<br /><br />Ketiga Terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan tidak dituntut untuk membayar uang pengganti   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Korupsi ‘Emas’ PT Antam, Tbk Sebesar Rp92.257 M, Eksi Anggraeni selaku Broker Bersama Tiga Terdakwa Lainnya Diadili - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-emas-pt-antam-tbk-sebesar.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-emas-pt-antam-tbk-sebesar.html</a> </span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQJNXT8_A8tMuta7DsXzx-MSBmzNKAKM7DrlLlJrc8LA3lEqAsB6EWugV2Ci1bb9V1Uc-h6s0t7t7NMMwDK5QugK8mF_TqpuxwrYxAh2Z1uzkPiuSeMtOSnBhvLIUEKh3i9r6zkrrLU1LDRw3sMi2TOM4nUfkXgUrVJUjHBsbI8bs_RK2xes0WyT6Phgk/s991/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="466" data-original-width="991" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQJNXT8_A8tMuta7DsXzx-MSBmzNKAKM7DrlLlJrc8LA3lEqAsB6EWugV2Ci1bb9V1Uc-h6s0t7t7NMMwDK5QugK8mF_TqpuxwrYxAh2Z1uzkPiuSeMtOSnBhvLIUEKh3i9r6zkrrLU1LDRw3sMi2TOM4nUfkXgUrVJUjHBsbI8bs_RK2xes0WyT6Phgk/w640-h300/2.jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU, bahwa perbuatan Keempat Terdakwa (Eksi Anggraini, Endang Komara, Misdianto dan Ahmad Purwanto) ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. <br /><br />Dalam perkara ini ada yang menggelitik sekaligus menjadi pertanyaan, yaitu terkait pengakuan Terdakwa Eksi Anggraini dalam persidangan minggu lalu saat pemeriksaan Terdakwa yang mengatakan kepada Majelis Hakim, diminta oleh pimpinan PT Antam untuk menanda tangani surat yang tidak tau isinya dan juga menandatangani 3 lembar Cek senilai 92 miliar dengan alasan agar Direksi dan Direktu Utama (Dirut) tidak terseret. Kalimat itu beberapa kali diucapkan Terdakwa Eksi Anggraini menjawab pertanyaan Majelis Hakim<br /><br /><i>“Diminta untuk tanda tangan, katanya agar Direksi dan Dirut tidak terseret,”</i> kata Terdakwa Eksi Anggraini kepada Majelis Hakim kala itu, Selasa, 28 November 2023<br /><br />Lalu pertanyaannya adalah, apakah pengakuan itu diungkapkan Terdakwa pada saat di penyidikan? Kalaupun tidak, bukankah yang terungkap dalam persidangan yang menjadi fakta hukum untuk dipertimbangkan oleh JPU maupun Majelis Hakim?<br /><br />Dengan pengakuan Terdakwa  Eksi Anggraini yang menanda tangani sebuah surat dan 3 Cek senilai 92 miliar rupiah agar Direksi dan Dirut PT Antam tidak terseret, apakah JPU maupun dalam putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal itu atau Direksi dan Dirut PT Antam memang sudah benar-benar aman dan nyaman???. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Eksi Anggraeni, Broker PT Antam, Tbk Surabaya 01 Dituntut 10 Tahun Penjara Karena Korupsi ‘Emas’ Sebesar Rp92,257 M

#Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, 3 Terdakwa lain juga dituntut pidana penjara masing-masing selama 8 tahun, yaitu ; Endang Komara (Kepala Be...

»

Terdakwa Bambang Soedjatmiko Di Vonis 7,6 Tahun Penjara Karena Korupsi BBK Desa Sebesar Rp1,696 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Lalu bagaimana dengan nasib Ke- 8 Kepala Desa di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Termasuk Camat Padangan Heru Sugiato? Apakah penyidik Kejari Bojonegoro akan menyeretnya sebagai Tersangka?#  </span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAFaAW6vZlHAma5Mk3wdGrFqMH9nK_bS0QVXUdpnNZHB-PFYmlxSNS64yeU27bdh41ZiiOxpyleaHs6n9rwz37-QDrVYBCX5aSYX_pw_hyP2qpjp6d6OzN37Y1D4IFCB4CYoNazR_y30orj7hKNEPjqe-x1u-1eN6kAuam152Zuwju_JI-A08-6UX_Zx0/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAFaAW6vZlHAma5Mk3wdGrFqMH9nK_bS0QVXUdpnNZHB-PFYmlxSNS64yeU27bdh41ZiiOxpyleaHs6n9rwz37-QDrVYBCX5aSYX_pw_hyP2qpjp6d6OzN37Y1D4IFCB4CYoNazR_y30orj7hKNEPjqe-x1u-1eN6kAuam152Zuwju_JI-A08-6UX_Zx0/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Bambang Soedjatmiko,ST Bin Soedardono, warga Dusun Ngumpakdalem RT 006 RW 002 Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.696.099.743,48 subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena Terdakwa Bambang Soedjatmiko,ST Bin Soedardono terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di 8 Desa (Desa Cendono, Desa Kebonagung, Desa Kendung, Desa Kuncen, Desa Dengok, Desa Prangi, Desa Purworejo dan Desa Tebon) Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro TA 2021 yaang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.696.099.743,48 sesuai dengan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1747/412.100/2022 tanggal 14 November 2022<br /><br />Dalam tuntutan JPU Kejari Bojonegoro, Terdakwa Bambang Soedjatmiko,ST dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti Rp1.696.099.743,48 subsider pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitq5-O72Cfvsd55Y6wdHlv78_qpm-0G4Oyk-BtkFQQfTwKgdSEgUCuNlp5IBtjSdTmX6dj2f2roZA6bYyCb2IHiW04E08ptHm_3wvhRggeXRgK-OF1Vprgyj5irrcHgPOj83-Ex6ZVIZBKQ15_Y-gVxvtALynpKD8HG5u0x4OGSDBDWYPd136kGNs83Ho/s576/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="576" height="594" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitq5-O72Cfvsd55Y6wdHlv78_qpm-0G4Oyk-BtkFQQfTwKgdSEgUCuNlp5IBtjSdTmX6dj2f2roZA6bYyCb2IHiW04E08ptHm_3wvhRggeXRgK-OF1Vprgyj5irrcHgPOj83-Ex6ZVIZBKQ15_Y-gVxvtALynpKD8HG5u0x4OGSDBDWYPd136kGNs83Ho/w640-h594/4.jpg" width="640" /></a></div>Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Bambang Soedjatmiko,ST Bin Soedardono sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red;">Terdakwa Bambang Soedjatmiko Dituntut 8 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi BBK Desa Sebesar Rp1,696 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/11/terdakwa-bambang-soedjatmiko-dituntut-8.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/11/terdakwa-bambang-soedjatmiko-dituntut-8.html<br /></a></span><br />Anehnya dalam perkara ini adalah, JPU menjelaskan bahwa terdakwa Bambang Soedjatmiko,S.T. setelah mengetahui adanya bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dari media cetak sekitar bulan Nopember 2021 lalu menemui saksi Heru Sugiharto yang saat itu menjabat sebagai Camat Padangan Kabupaten Bojonegoro dan menyampaikan bahwa terdakwa Bambang Soedjatmiko,S.T mempunyai produk aspal dan beton,<br /><br />Kemudian oleh saksi Heru Sugiarto mengarahkan terdakwa Bambang Soedjatmiko,ST  untuk menemui para Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan khusus yang saat itu berada di kantor Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, yaitu saksi Purno Sulastyo yaitu kepala Desa Cendono, saksi Abu Ali yaitu Kepala Desa Kebonagung, saksi M. Syaifuddin yaitu Kepala Desa Kuncen,saksi Pujiono yaitu Kepala Desa Kendung, saksi Supriyanto yaitu Kepala Desa Dengok, Sahid (almarhum) yaitu kepala Desa Prangi ketika itu, saksi Sakri yaitu Kepala Desa Purworejo dansaksi Wasito yaitu kepala Desa Tebon) serta Tim Pelaksana Kegiatan masing masing Desa untuk mendengarkan pemaparan dari terdakwa Bambang Soedjatmiko S.T. mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan di masing-masing desa penerima bantuan.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN5lbqCT5tJfB4mDWoFa1imN6Q9tAz2M3i347rQILZ4j3qV2L0eYpYa4137njtYkbJS3LvldPxt36QUMUz9IvJyAsfhfpn94zvD7xd2U1pu8LWRjFmiFi8lvhTDfdFkDqexwe9UU7lR5Cl70rTicI3IkAVVzwyqQk-sdihyo8VS_nN4sF_dKvc_wRZRo8/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="284" data-original-width="640" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN5lbqCT5tJfB4mDWoFa1imN6Q9tAz2M3i347rQILZ4j3qV2L0eYpYa4137njtYkbJS3LvldPxt36QUMUz9IvJyAsfhfpn94zvD7xd2U1pu8LWRjFmiFi8lvhTDfdFkDqexwe9UU7lR5Cl70rTicI3IkAVVzwyqQk-sdihyo8VS_nN4sF_dKvc_wRZRo8/w640-h284/2.jpg" width="640" /></a></div>JPU juga menjelaskan, setelah pertemuan pertama tersebut, saksi Heru Sugiharto mengundang lagi para Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan Khusus  dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan disepakati kalau untuk pekerjaan jalan aspal desa dan pembangunan rigid beton desa dilaksanakan oleh Terdakwa Bambang Soedjatmiko,ST<br /><br />Dan  sebelum melaksanakan pekerjaan jalan aspal Desa dan jalan rigid beton desa, terdakwa Bambang Soedjatmiko, ST membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk masing masing Desa di sebuah warung makan dekat Stadion Bojonegoro ;<br /><br />JPU menjelaskan, bahwa dalam proses pengadaan barang dan Jasa tahap I di 8 (delapan) Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro tahun anggaran 2021, terdakwa Bambang Soedjatmiko, ST tidak pernah memasukkan penawaran selaku pelaksana pekerjaan<br /><br />Yang kemudian Terdakwa Bambang Soedjatmiko, ST ditunjuk langsung tanpa perjanjian oleh 8 (Delapan) orang Kepala Desa (Purnomo, SH selaku Kepala Desa Cendono, Saksi Abu Ali selaku Kepala Desa Kebonagung, saksi Pujiono selaku Kepala Desa Kendung,  saksi Mohammad Syaifudin,S.Sos selaku Kepala Desa Kuncen, saksi Supriyanto selaku Kepala Desa Dengok,  Sahid selaku Kepala Desa Prangi (telah meninggal dunia),  saksi Sakri selaku Kepala Desa Purworejo dan saksi Wasito selaku Kepala Desa Tebon) Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH_qSowRre9oAgj-qUAxt1NxSUFamjQIxquFbL3RrEF9ScEEybbtW3pfRQ4yd9RqVNvKqulRZ_PPKcXDX0Tj05WnRy3hpeL-7YSPO3C_NvP_u4sCuC1MgWi_V68qKgieXcbDby_5vvePpM6cmQm1A7Qc0ckRz8ugY1hlRvb3rKMRcogHgwWqFe1U7XAbo/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH_qSowRre9oAgj-qUAxt1NxSUFamjQIxquFbL3RrEF9ScEEybbtW3pfRQ4yd9RqVNvKqulRZ_PPKcXDX0Tj05WnRy3hpeL-7YSPO3C_NvP_u4sCuC1MgWi_V68qKgieXcbDby_5vvePpM6cmQm1A7Qc0ckRz8ugY1hlRvb3rKMRcogHgwWqFe1U7XAbo/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, bagaimana nasib ke- 8 Kepala Desa (Purnomo, SH selaku Kepala Desa Cendono, Saksi Abu Ali selaku Kepala Desa Kebonagung, saksi Pujiono selaku Kepala Desa Kendung,  saksi Mohammad Syaifudin,S.Sos selaku Kepala Desa Kuncen, saksi Supriyanto selaku Kepala Desa Dengok,  Sahid selaku Kepala Desa Prangi (telah meninggal dunia),  saksi Sakri selaku Kepala Desa Purworejo dan saksi Wasito selaku Kepala Desa Tebon) di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Termasuk Camat Padangan Heru Sugiato?<br /><br />Apakah penyidik dan JPU Kejari Bojonegoro hanya mengganggap bahwa Terdakwa Bambang Soedjatmiko, ST satu-satunya orang yang bertanggung jawab dalam perkara Korupsi pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di 8 Desa (Desa Cendono, Desa Kebonagung, Desa Kendung, Desa Kuncen, Desa Dengok, Desa Prangi, Desa Purworejo dan Desa Tebon) Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro TA 2021 yaang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.696.099.743,48 sesuai dengan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1747/412.100/2022 tanggal 14 November 2022???<br /><br />Disisi lalin, JPU menjelaskan dalam dakwaan maupun tuntutannya, bahwa Terdakwa Bambang Soedjatmiko, ST bersama-sama dengan 8 Kepala Desa (Purnomo, SH selaku Kepala Desa Cendono, Saksi Abu Ali selaku Kepala Desa Kebonagung, saksi Pujiono selaku Kepala Desa Kendung, saksi Mohammad Syaifudin,S.Sos selaku Kepala Desa Kuncen, saksi Supriyanto selaku Kepala Desa Dengok,  Sahid selaku Kepala Desa Prangi (telah meninggal dunia), saksi Sakri selaku Kepala Desa Purworejo dan saksi Wasito selaku Kepala Desa Tebon) di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Termasuk Camat Padangan Heru Sugiato   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLiKeWvThflZUnx9xG-PjZQ3eQ9jdDWYf71l8qdN-r7hS86u26Xkahr2nSwQMg4HzJLpt69NyfNMAUEYm4f4lvQalmguIhV7HG9aVNbHhIh-SLRMWlfU32HRoS0JtRBx2HF357pfS-snh6AsYKu4irNt_jboeatOTHGlV4MnyXeMygHczx46b1Drl613g/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLiKeWvThflZUnx9xG-PjZQ3eQ9jdDWYf71l8qdN-r7hS86u26Xkahr2nSwQMg4HzJLpt69NyfNMAUEYm4f4lvQalmguIhV7HG9aVNbHhIh-SLRMWlfU32HRoS0JtRBx2HF357pfS-snh6AsYKu4irNt_jboeatOTHGlV4MnyXeMygHczx46b1Drl613g/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, apakah penyidik dan JPU akan menyeret ke- 8 Kepala Desa termasuk Camat Padangan Heru Sugiato sebagai Tersangka dalam perkara Korupsi pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di 8 Desa (Desa Cendono, Desa Kebonagung, Desa Kendung, Desa Kuncen, Desa Dengok, Desa Prangi, Desa Purworejo dan Desa Tebon) di Kecamatan Padangan termasuk Heru Sugiarto selaku Camat (mantan) Padangan, Kabupaten Bojonegoro???<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Soedjatmiko, ST Bin Soedarsono dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 8 Desember 2023) yang diketuai Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun JPU dari Kejari Bojonegoro<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. Dan Ketua Majelis Hakim pun memberikan waktu selama 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima atau banding. Dan jika dalam waktu 7 hari tidak menentukan sikap, maka putusan dianggap inkrah atau berkekuatan hukum tetap. (Jnt)</div>

News Tipikor Terdakwa Bambang Soedjatmiko Di Vonis 7,6 Tahun Penjara Karena Korupsi BBK Desa Sebesar Rp1,696 M

#Lalu bagaimana dengan nasib Ke- 8 Kepala Desa di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Termasuk Camat Padangan Heru Sugiato? Apakah penyi...

»

Dr. Saiful Ma’arif Selaku PH Terdakwa Menyebut “Perkara Korupsi DAK Dispendik Jatim Cacat Hukum”

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Penasehat Hukum Terdakwa juga mengungkap bahwa uang sebesar Rp400 juta yang disita sebagai barang bukti diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti sebesar Rp8.270.966.811,04. Lalu mau dikemanakan uang sebesar Rp400 juta tersebut???</span><br />  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMt2IfhImGczZXTvV9jk2JboohmNmf5uHwCEgbhoCK5ScV_jrq0P-bar0HHFXJ9Pxs_hofNYvOk1Ak0TIgFYogaSjSxDz1g7xIZ4hLsRvM95PmYe0E2TvP9Po00EUXMO13r8xN4OrHd_Xme_dX9VrkgFg_Uns3Zc2d1JnEQqPRkRk59CX7STMZihNLuu8/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMt2IfhImGczZXTvV9jk2JboohmNmf5uHwCEgbhoCK5ScV_jrq0P-bar0HHFXJ9Pxs_hofNYvOk1Ak0TIgFYogaSjSxDz1g7xIZ4hLsRvM95PmYe0E2TvP9Po00EUXMO13r8xN4OrHd_Xme_dX9VrkgFg_Uns3Zc2d1JnEQqPRkRk59CX7STMZihNLuu8/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Sidang perkara Korupsi Mark Up Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sebesar Rp8,270 M akan di Putus (Vonis) pada tanggal 19 Desember 2023#</span><br /><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Dr. Samsul Ma’arif dkk, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung, Kecamatan Jombang,  Kabupaten Jember dan Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd. Bin  Sjarif (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku (mantan) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun 2015 - 2019 menyebutkan bahwa perkara Korupsi <br />Pengadaan Material Atap dan Meubelair Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subidang Pendidikan SMK berupa pembangunan Ruang Khusus Praktek Siswa SMK Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur TA 2018 yang merugikan keuangan negera senilai Rp8.270.966.811,04 adalah cacat hukum<br /><br />Hal itu diungkapkan Dr. Samsul Ma’arif dkk selaku Penasehat Hukum Terdakwa saat membacakan Pldoi atau Pembelaannya  atas tuntutan JPU, dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 5 Desember 2023) yang diketuai Hakim Arwana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH dan Dr. AgusKasyanto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum dan Andi Setiawan, SH yang dihadiri JPU Nur Rachmansyah, S.H., M.H dkk dari Kejari Surabaya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikYbwc7Ljvt8T5nYMKyGF0aMTzZs-wZGR3w8J38t-J3t2AP6MRuV8WzcMPLo8e1vLaWVTM2pF6fs3f9Pst3qdGVu5nQwa4_5x0ySH4h9zPXOPCQz3vVUCZrIevIaDiDibcXntlwGlZI_Qcpnyxf_lyfTNYiyduOfLrYGY_mgYDF7-e4oJi7SFsa3ICw1Q/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikYbwc7Ljvt8T5nYMKyGF0aMTzZs-wZGR3w8J38t-J3t2AP6MRuV8WzcMPLo8e1vLaWVTM2pF6fs3f9Pst3qdGVu5nQwa4_5x0ySH4h9zPXOPCQz3vVUCZrIevIaDiDibcXntlwGlZI_Qcpnyxf_lyfTNYiyduOfLrYGY_mgYDF7-e4oJi7SFsa3ICw1Q/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div><br /><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b></span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Mantan Kadispendikbud Pemprov Jatim Dr. Saiful Rachman Dituntut 9 Tahun Penjara Karena Dianggap Melakukan Korupsi DAK Sebesar Rp8,270 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/11/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim-dr.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/11/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim-dr.html</a><br /><br />Baca juga:<br />Mantan Kadispendikbud Pemprov Jatim Saiful Rachman Diadili Karena Diduga Korupsi Korupsi DAK Sebesar Rp8.270.966.811,04 - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/08/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/08/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim.html</a><br /><br />Sidang Korupsi DAK Dispendik Jatim Sebesar Rp8.270 M, Ada Yang Mencabut BAP dan Ada Yang Tidak Jujur - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/10/sidang-korupsi-dak-dispendik-jatim.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/10/sidang-korupsi-dak-dispendik-jatim.html</a></span><br /><br />Apa yang diungkapkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa bhawa ‘perkara cacat hukum’ bukan tidak beralasan. Sebab Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan, bahwa Terdakwa Eny Rustiana tidak didampingi Pengacara atau Penasehat Hukum pada saat dilakukan pemeriksaan di penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 dan 114<br /><br />“Perkara ini cacat hukum karena Terdakwa Eny Rustiana tidak didampingi penasehat hukum pada tingkap penyidikan sebagaimana diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 dan 114,” ucap Tim Penasehat Hukum Terdakwa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI26FJZB2wW4zWfRTtOcUJCia6_ANOqJfNTzuvL0isl5siiUiIHVT4c0vi4d_qU-udaRgRl2DVh5gd7gkV1wz-lOsa3235-eKKsol7CfqE5gjAFjC7YGnEyuJqdByZu9-XUM3HSMGDiSArLCQZKwfkM-Msk7YXKIbGJK-0IdVNPg_BMLZIGGGM453XwNk/s1040/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI26FJZB2wW4zWfRTtOcUJCia6_ANOqJfNTzuvL0isl5siiUiIHVT4c0vi4d_qU-udaRgRl2DVh5gd7gkV1wz-lOsa3235-eKKsol7CfqE5gjAFjC7YGnEyuJqdByZu9-XUM3HSMGDiSArLCQZKwfkM-Msk7YXKIbGJK-0IdVNPg_BMLZIGGGM453XwNk/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div>Dalam Pasal 56 KUHAP ayat (1) berbunyi: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.<br /><br />Pasal 114 KUHAP berbunyi: Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_EBCMUSvOdKekpNTdOJQmuHgaUPqoBdGptPXtfnFBIuM_EERAGE5HxnISRqMhH-WcKVPygNbaWIvKrz8jtjB5EcnjqUw82tkPegkAKQU6TnMrPLGggRTjF60uRoFbXkEEYATf-tGGFczDC4wBLxGU9iKCwMAJZNt_5FTz34WSxB6JSwSdPVKagFz6jKw/s1040/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_EBCMUSvOdKekpNTdOJQmuHgaUPqoBdGptPXtfnFBIuM_EERAGE5HxnISRqMhH-WcKVPygNbaWIvKrz8jtjB5EcnjqUw82tkPegkAKQU6TnMrPLGggRTjF60uRoFbXkEEYATf-tGGFczDC4wBLxGU9iKCwMAJZNt_5FTz34WSxB6JSwSdPVKagFz6jKw/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></div>Tentang Penasehat Hukum yang wajib mendampingi Tersangka pada saat penyidikan seperti yang disampiakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, juga diatur dalam UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Pasal 54, 55 dan 56<br /><br />Dalam Pasal 54 berbunyi: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<br /><br />Pasal 55 berbunyi: Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.<br /><br />Pasal 56 ayat (1) berbunyi: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihJSWF-BmiNRlDTDX9qSUH61JdJupQ6ZkmLMmdy-RPoW6K0u_ppqql_MnHqt_FZ_Oph1NAIULwfe34EIMztNEzpHJS8kmkcV40y1xfSb21-AkhlcRBwTTBe9mikyu9MDABo8rcjbcY94Zv6qqIp7yP07bntWEe8eAXf66DxljZX68eBAwUm5C_TIAI3AM/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihJSWF-BmiNRlDTDX9qSUH61JdJupQ6ZkmLMmdy-RPoW6K0u_ppqql_MnHqt_FZ_Oph1NAIULwfe34EIMztNEzpHJS8kmkcV40y1xfSb21-AkhlcRBwTTBe9mikyu9MDABo8rcjbcY94Zv6qqIp7yP07bntWEe8eAXf66DxljZX68eBAwUm5C_TIAI3AM/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Tidak hanya itu. Dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<br /><br />UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi<br /><br />Selain menyebut cacat hukum, Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga mengungkap terkait uang sebesar Rp400 juta yang disira dan dijadikan sebagai barang bukti namun tidak diperhitungkan sebagai penguranagan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp8.270.966.811,04 yang dibebankan kepada Terdakwa Eny Rustiana<br /><br />Yang menarik perhatian pengunjung dalam persidangan kali ini adalah, saat Dr. Samsul Ma’arif membacakan Pledoi atas nama Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd. Bin  Sjarif (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku (mantan) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun 2015 - 2019  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEh4QhNi8TYFMk4q9qsAZNItJUG_cfmUaEUwzmohYNOSDls3zyM2JFTs59XTQi0mOeFEcWYbd1Uvd2lnVH0f3IGl1-deF_OzbqxqIyUF6STzsoQXlsg8VqwLTSK1FQjYobhRz79TglBdOYgFBZxM9ljChrVwXlWyjozFgFveeKmBUpxPvrncHCZeRwviY/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEh4QhNi8TYFMk4q9qsAZNItJUG_cfmUaEUwzmohYNOSDls3zyM2JFTs59XTQi0mOeFEcWYbd1Uvd2lnVH0f3IGl1-deF_OzbqxqIyUF6STzsoQXlsg8VqwLTSK1FQjYobhRz79TglBdOYgFBZxM9ljChrVwXlWyjozFgFveeKmBUpxPvrncHCZeRwviY/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div>Dan hal ini adalah untuk pertama kalinya, dimana Penasehat Hukum Terdakwa berlinang air mata saat membacakan Pembelaan untuk kliennya. Dengan suara yang terbata-bata diiringi tetesan air mata, Dr. Samsul Ma’arif tak mampu melanjutkan untuk membacakan Pledoinya hingga diserahkan ke Tim lainnya yang duduk disebelah kirinya<br /><br />Beberapa pengunjung sidang mengira, kalau Dr. Samsul Ma’arif ada hubungan saudara atau keluarga dekat dengan Tedakwa Dr. Saiful Rachman. Ternyata tidak ada sama sekali<br /><br />Pengakuan Dr. Samsul Ma’arif saat dihubungi beritakorupsi.co melalui telepon seusai persidangan mengatakan, persaan sedih karena tidak kuat melihat kehadiran istri Terdakwa di ruang sidang duduk di kursi roda mengikuti jalannya persidangan <br /><br />“Bukan saudara tetapi karena saya tidak kuta melihat istri Pak Saiful, duduk di kursi roda mengikuti persidangan,” ucap Dr. Samsul Ma’arif  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9bfEvp9UYu6Dzzqdd7ht8WyDIEg5tpvx34NQpWR5IIoBSp_77YpKBtpAJVKpC6EOX1C3H97FTFxNcCO4BIR_NNqXR0bASFvwpsv65qWQxhR7yfxQb7XvJJDkjcuRUYvc9a9QXv3DbQFWm12VMBMF_fB4D8rjhKQk4nCTOt2CZOLVmWA4zLCLygg5H6yo/s1040/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9bfEvp9UYu6Dzzqdd7ht8WyDIEg5tpvx34NQpWR5IIoBSp_77YpKBtpAJVKpC6EOX1C3H97FTFxNcCO4BIR_NNqXR0bASFvwpsv65qWQxhR7yfxQb7XvJJDkjcuRUYvc9a9QXv3DbQFWm12VMBMF_fB4D8rjhKQk4nCTOt2CZOLVmWA4zLCLygg5H6yo/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Disinggung terkait ucapan “cacat hukum” dalam Pledoi dan uang sebesar Rp400 juta, Dr. Samsul Ma’arif menjelaskan, bahwa pada saat Terdakwa Eny Rustiana diperiksa di penyidik (Polda Jatim), tidak didampingi Penasehat Hukum<br /><br />“Tidak didampingi Penasehat Hukum. Kami tau dari keterangan saksi,” kata Dr. Samsul Ma’arif<br /><br />Sementara perkara ini akan diputus (Vonis) oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Desember mendatang karena alasan masa penahanan yang hampir habis. Hal itu diucapkan Ketua Majelis Hakim Arwana, SH., MH. (Jnt)</div>

News Tipikor Dr. Saiful Ma’arif Selaku PH Terdakwa Menyebut “Perkara Korupsi DAK Dispendik Jatim Cacat Hukum”

Penasehat Hukum Terdakwa juga mengungkap bahwa uang sebesar Rp400 juta yang disita sebagai barang bukti diperhitungkan sebagai pengurangan p...

»

Narapidana Korupsi Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Meninggal dan Dimakamkan Di TMP

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Begitu mudahkah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) menyandang gelar pahlawan dan dimakamkan di Taman Makan Pahlawan (TMP)? Lalu bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar (Pasal 4), Tanda Jasa (Pasal 5) dan Tanda Kehormatan (Pasal 6, 7 dan 8) termasuk pemberi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dengaan penyeraha oleh  Presiden (Pasal 10)? Apakah Undang-Undang ini sudah tidak berlaku?</span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifsMeM8yHydYw14wcdlCaRl4J24kp_Uq96Q1LB_kCkdA4i-aZWGu_YvjRn9ki97N_HROUQYjWMKK-9GUTO_lLQouNInOz7PllRTdHmwRFIHdN_25Ni7bO1QsjHgcMj4x0V_idz9b1h5Hew-AWHLYPORJIiOZ7m34aDJNy6Xk3anFXVaWawNDORBdVulMI/s640/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifsMeM8yHydYw14wcdlCaRl4J24kp_Uq96Q1LB_kCkdA4i-aZWGu_YvjRn9ki97N_HROUQYjWMKK-9GUTO_lLQouNInOz7PllRTdHmwRFIHdN_25Ni7bO1QsjHgcMj4x0V_idz9b1h5Hew-AWHLYPORJIiOZ7m34aDJNy6Xk3anFXVaWawNDORBdVulMI/w640-h362/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Mantan Narapidana Korupsi 5.6 tahun penjara dan Narapidana Korupsi 7 (tujuh) tahun pejara Eddy Rumpoko mantan Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017 meninggal dunia pada Kamis, 30 November 2023 di Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang, Jawa Tengah, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis, 30 November 2023. Kabar tersebut diterima Tim beritakorupsi.co dari narasumber yang berada di Kota Batu dan mengikuti prosesi pemakaman<br /><br />Eddy Rumpoko sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lapas Krobokan Semarang, Jawa Tengah untuk perkara yang kedua setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan untuk perkara yang pertama<br /><br />“Meninggal di rumah sakit Semarang setelah sempat di rawat beberapa hari karena mengalami diare. Pemakamana di taman makam pahlawan,” kata sumber memalui pesan WhastApp (Kamis, 30 November 2023, pukul 10.09WIB)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Apa alasan atau pertimbangan Pemkot Batu untuk  pemakaman Eddy Rumpko di TMP?</span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv6FyrzBGDYElmccBIhgN3w_LZ2e62QFN7_pewdvaYmuZWg8g3A-CurKRw5ox_xRIO75FIo5IOMtfvm9fRyaAXhxQaJTJvJiR4lI7p5Wa2MDLLFLMsJkZ4vU7eVd-gQogKPoTjXG3xVa3-jq8vjWDESmRcg1dw2DumgM3xgJXQoBDoRN8HworLnwI9BOc/s1599/TMP.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv6FyrzBGDYElmccBIhgN3w_LZ2e62QFN7_pewdvaYmuZWg8g3A-CurKRw5ox_xRIO75FIo5IOMtfvm9fRyaAXhxQaJTJvJiR4lI7p5Wa2MDLLFLMsJkZ4vU7eVd-gQogKPoTjXG3xVa3-jq8vjWDESmRcg1dw2DumgM3xgJXQoBDoRN8HworLnwI9BOc/w640-h360/TMP.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Taman Makam Pahlawan Kota Batu</span><br /></td></tr></tbody></table>Terkait pemakaman almarhum Eddy Rumpoko di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Batu, Jawa Timur, beritakorupsi.co menghubungi Sekda yang juga pernah menjabat pelaksana harian (Plh) Walikota Batu Zamdin Efisiensi maupun Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Batu Ririk Mashuri melalui pesan WhastApp maupun telepon (Kamis, 30 November 2023 pukul 10.14 Wib)<br /><br />Namun anehnya, kedua pejabat publik Pemerintah Kota (Pemkot) Batu itu tak bersedia memberikan tanggapan apapun hingga berita ini ditayangkan<br /><br />Dikutip dari Kompas.com, pertimbangan almarhum dimakamkan di TMP Kota Batu karena dinilai telah berjasa kepada LVRI Kota Batu. <br /><br />"Pertimbangan LVRI beliau juga berjasa, beliau juga memperhatikan LVRI, mulai dari perhatian kepada penambahan biaya hidup, perumahan, mobil operasional untuk melakukan cek kesehatan, aktivitas LVRI, sampai dengan insentif yang diberikan kepada LVRI," katanya (dikutip dari Kompas.com, Sabtu, 2 Desember 2023)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Dasar hukum pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta Penyerahannya</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-9_mqEBoZzprDrqAAlVQILSv5yKZb5hituZXjGxzk1RAFjPzl7BpTzERjiHrv7_GS1z5pUh_7KGQrmozvFzkuHsTtrS8_-6DY25UmW1KvOMLwKwHZXzl399B9dTLsc2CO-AN8oE4-eypacfwctJPhZe57-YhMssY_ebIw5o3kjIdE6WtknFQIkG-ldyM/s353/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko..jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="350" height="383" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-9_mqEBoZzprDrqAAlVQILSv5yKZb5hituZXjGxzk1RAFjPzl7BpTzERjiHrv7_GS1z5pUh_7KGQrmozvFzkuHsTtrS8_-6DY25UmW1KvOMLwKwHZXzl399B9dTLsc2CO-AN8oE4-eypacfwctJPhZe57-YhMssY_ebIw5o3kjIdE6WtknFQIkG-ldyM/w396-h383/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko..jpg" width="396" /></a></div>Apakah pemberian gelar atau pemakaman seorang warga negara Indonesia (WNI) di Taman Makam Pahwlan sekalipun orang tersebut sedang berstatus narapidana Korupsi seperti yang dilaksanakan kepada almarhum Eddy Rumpko atas usulan dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Batu karena almarhum Eddy Rumpoko semasa menjabat Walikota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017 memperhatikan LVRI Kota Batu?<br /><br />Apakah bentuk bantuan dan atau perhatian almahum Eddy Rumpoko kepada LVRI Kota Batu sebagai pribadi atau masyarakat biasa dengan menggunakan uang pribadi atau sebagai Kepala Daerah (Walikota Batu) dengan menggunakan anggaran APBD?<br /><br />Lalu bagaimana dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar (Pasal 4), Tanda Jasa (Pasal 5) dan Tanda Kehormatan (Pasal 6, 7 dan 8) termasuk pemberi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh Presiden (Pasal 10)? Apakah Undang-Undang ini sudah tidak berlaku?<br /><br /><i>Pasal 4 ayat (1); Gelar berupa Pahlawan Nasional. Ayat (2); Pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.<br /><br />Pasal 5 ayat (1); Tanda Jasa berupa Medali. Ayat (2); Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Medali Kepeloporan; b. Medali Kejayaan; dan c. Medali Perdamaian. Ayat (3); Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki derajat sam<br /><br />Pasal 6 ayat (1); Tanda Kehormatan bempa: a. Bintang; b, Satyalancana; dan c . Samkaryanugraha. Ayat (2) ; Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada perseorangan. Ayat (3); Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi.<br /><br />Pasal 7 ayat (1); Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas Bintang sipil dan Bintang militer. Ayat (2) ; Tanda Kehormatan Bintang sipil terdiri atas: a. Bintang Republik Indonesia; b. Bintang Mahaputera; c. Bintang Jasa; d. Bintang Kemanusiaan; e. Bintang Penegak Demokrasi; f. Bintang Budaya Farama Dharma; dan g. Bintang Bhayangkara. Ayat (3); Tanda Kehormatan Bintang militer terdiri atas: a. Bintang Gerilya; b. Bintang Sakti; c . Bintang Dharma; d. Bintang Yudha Dharma; e. Bintang Kartika Eka Pakqi; f. Bintang Jalasena; dan g. Bintang Swa Bhuwana Paksa.<br /><br />Pasal 10 ayat (1); Presiden Republik Indonesia sebagai pemberi Gelar, Tanda<br />Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan pemilik pertama seluruh Tanda Kehormatan Bintang ;  </i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjch02_caZCH84IYcyiykKYxMM0vQZ6VLU3p1sRaEX-hrs2gQQGDd7dDZDRxqf_UIT04t9wpwMWgtp6bJoDrBx-o69ajOHPnbouZBJQQ49MTi3xFrcGMyIx8ktFZRGP3a6B8tk325v1_yW566OHftW4WA2kJNk-ml_4woWNpycScRrENpEnR9jrkwBMGdU/s640/IMG20180202100641.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjch02_caZCH84IYcyiykKYxMM0vQZ6VLU3p1sRaEX-hrs2gQQGDd7dDZDRxqf_UIT04t9wpwMWgtp6bJoDrBx-o69ajOHPnbouZBJQQ49MTi3xFrcGMyIx8ktFZRGP3a6B8tk325v1_yW566OHftW4WA2kJNk-ml_4woWNpycScRrENpEnR9jrkwBMGdU/w640-h362/IMG20180202100641.jpg" width="640" /></a></div>Yang menjadi pertanyaan adalah, pemakaman almarhum Eddy Rumpoko di Taman Makam Pahlawan Kota Batu termasuk dalam Pasal berapa Undang-Undang di  Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan? <br /><br />Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota atau Bupati/Walikota. Dari 38 Bupati/Walikota tersebut, 17 diantaranya termasuk almarhum Eddy Rumpoko  sudah berstatus mantan Narapidana atau Narapidana dan sedang menjalani hukuman pidana penjara, bahkan masih ada yang dalam proses hukum untuk kedua kalinya<br /><br />Pertanyaan adalah, kalau hanya berdasarkan usulan tanpa memperhatikan UU No. 20 Tahun 2009, apakah 16 mantan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) lainnya boleh menyandang gelar pahlawan dan di makamkan di Taman Makam Pahlwan?<br /><br />Dilansir dari Wikipedia dan sumber lainnya, Eddy Rumpoko lahir pada tanggal 8 Agustus 1960 di Manado, Sulawesi Utara, putra sulung almarhum Brigjen TNI (Purn) Sugiyono dan Egnie Rumambe Sugiyono<br /><br />Pada Juni 1983, Eddy Rumpoko menikah dengan Aprilia Sulistyowati di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngantang, Kabupaten Malang dengan dikaruniai seorang anak<br /><br />Pada November 1986, Eddy Rumpoko berpisah dengan Aprilia Sulistyowati sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor PA.m/19/K.a/384/86<br /><br />Setahun berikutnya, yaitu pada Januari 1987, Eddy Rumpoko menikah dengan Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si dan dikarunia 3 orang anak   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUCLaaNgmmRKsmPICLUwKGcdBiWTcu0NPVJsnt_ommK_A3ViV_m-UiEuFXkf9Q2T8wfTfPTfcfmqzI16MX3WIyBJOrMriD4vaa66qXFyQwCMq3aOPtk9eJVDMyfI1Auqo7JxL4L9-rEeEhBNhlXZJDAGxWe-4GNFOCkytignfQA9p7jabsT2uAMEIp6KY/s533/IMG20180427105845.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUCLaaNgmmRKsmPICLUwKGcdBiWTcu0NPVJsnt_ommK_A3ViV_m-UiEuFXkf9Q2T8wfTfPTfcfmqzI16MX3WIyBJOrMriD4vaa66qXFyQwCMq3aOPtk9eJVDMyfI1Auqo7JxL4L9-rEeEhBNhlXZJDAGxWe-4GNFOCkytignfQA9p7jabsT2uAMEIp6KY/w640-h360/IMG20180427105845.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Riwayat pendidikan</span><br />• SDK Xaverius Surabaya<br />• SMP Taman Dewasa Perguruan Taman Siswa Surabaya<br />• SMA Negeri 5 Malang<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Kiprah politik</span><br />• Wali Kota Batu tahun 2007 - 2012 dan 2012 – 2017<br />• Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang tahun 2015 - 2020<br />• Anggota Tim Transisi PSSI tahun 2015<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Karier </span><br />• Wali kota Kota Batu (2007-2017)<br />• Pimpinan Umum Harian Suara Indonesia (1985-1990).<br />• Direktur Utama PT.Jenaka Agung (1995-sekarang).<br />• Direktur Utama PT.Duta Perkasa Unggul Lestari (2002-sekarang).<br />• Direktur PT.Tanjung Pura Resort (2004-sekarang).<br />• Komisaris PT.Karunia Bumi Matahari (2003-sekarang).<br />• Manager Director PT.Tlogomas Primatama (2006-sekarang).<br />• Komisaris Utama PT.Ijen Sarana Media (2006-sekarang)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Organisasi</span><br />• Ketua DPW Pemuda Pancasila Jawa Timur (1990-1995)<br />• DPD REI Jatim (1996-2000).<br />• Ketua Pengda Ikatan Motor Indonesia Jatim (2000-2005).<br />• Ketua Generasi Muda FKPPI Jatim (1999-2006).<br />• Kabid Alam dan Lingkungan DPP Pemuda Pancasila (2002-sekarang)<br />• Pengurus Kadin Jatim 2004-skrg<br />• Ketua PSSI Kota Batu Periode 2010-skrg<br />• Wakil Ketua KONI Jatim 2011-skrg<br />• Ketua Dewan Pembina Yayasan Arema Indonesia (2011-sekarang)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Kasus Korupsi yang menyeret Eddy Rumpoko<br />I. Kasus Suap OTT KPK</span>    <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVEpr1eFT8XqrHiIQUA4AKpvolatPjYLnPYQHt3CLR4UkzMqQCswQyfA86s54rpFC9rl5utLK-ma3DtaGfU2EWdiEVNUq8Vnx68CLgau__N_EjfF7zKsKxF_UHYiuek1i2tzM9_30GO5A0QoWtf3PryL10VwcXgGz2xyc_1TPb6sW-5GAt3uJn2oGlUN8/s400/IMG_20180418_143711.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="377" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVEpr1eFT8XqrHiIQUA4AKpvolatPjYLnPYQHt3CLR4UkzMqQCswQyfA86s54rpFC9rl5utLK-ma3DtaGfU2EWdiEVNUq8Vnx68CLgau__N_EjfF7zKsKxF_UHYiuek1i2tzM9_30GO5A0QoWtf3PryL10VwcXgGz2xyc_1TPb6sW-5GAt3uJn2oGlUN8/w604-h640/IMG_20180418_143711.jpg" width="604" /></a></div>Berawal pada tanggal 16 September 2017 lalu sekitar pukul 12.30 WIB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tangkap tangan atau OTT terhadap Eddy Rumpoko menjelang masa jabatannya berakhir sebagai Walikota Batu, <br /><br />Selain Eddy Rumpoko, KPK jugamengamankan Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dengan menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 95 juta dan Filipus Djab selaku Direktur CV Amarta Wisesa dengan menyita uang sebagai barang bukti sebesar Rp 200 juta yang akan diserahkan ke Walikota Batu Eddy Rumpoko<br /><br />Saat Filipus Djab, Edi Setiawan dan Eddy Rumpoko di adili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, JPU KPK membeberkan perbuatan ke- 3 Terdakwa/Terpidana/mantan Terpidana dengan menunjukkan barang bukti termasuk menghadirkan beberapa saksi, diantaranya Direktur PT Dailbana Prima Indonesia Esther Tedjakusuma, Yunaedi (anggota TNI AD yang menjadi supir pribadi Wali Kota Batu Eddy Rumpoko), Lila Widya Rahajeng (Sekretaris pribadi Wali Kota Batu Eddy Rumpoko), Diah selaku staf di Pemkot Batu dan dari Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari. <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHw40zv4HfDdJTQFfrUtef-vTsn3BTCcxqofIkdLnL5Si8D4gTDFgcYS5lQVodGH1jfytbjzXC80K0J6p1e83wzxuDDdCQ7jRCPRyP7yxNOB2bpnl8XFVM08yDEurL8vkPnoXMckLsQ1f0V7TaZSq4TMSlNEVkFcmEQ2W7LVCnwpkLid3CWSwlMx0MP2w/s534/Eddr%20Rumpoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="534" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHw40zv4HfDdJTQFfrUtef-vTsn3BTCcxqofIkdLnL5Si8D4gTDFgcYS5lQVodGH1jfytbjzXC80K0J6p1e83wzxuDDdCQ7jRCPRyP7yxNOB2bpnl8XFVM08yDEurL8vkPnoXMckLsQ1f0V7TaZSq4TMSlNEVkFcmEQ2W7LVCnwpkLid3CWSwlMx0MP2w/w640-h358/Eddr%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a>Dan fakta yang terukap dalam persidangan, bahwa Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu tahun 2012 sampai dengan 2017, bersama-sama dengan Edy Setiawan yang menjabat Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, pada bulan Mei 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, <br /><br />Di Hotel Amarta Hills Jalan Abdul Gani Atas Komplek Amarta Hills Kota Batu, serta di rumah dinas Walikota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji berupa 1 unit mobil merk Toyota New Alphard Nomor Polisi N 507 BZ seharga Rp 1,6 miliar, dan uang sebesar Rp 95 juta serta Rp 200 juta dari Filipus Djab<br /><br />Pada sekitar tahun 2012, Terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang pengusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya,  yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. <br /><br />Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor Pemkot Batu menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya, Esther Tedjakusuma (dalam persidangan ternyata Esther Tedjakusuma bukan istri Filipus Djab namun tinggal serumah bertahun-tahun).<br /><br />Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko ingin memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNqZCqO_Bt_tKtiSo0QRiT41DQxgZyld-vSeMi5HQoQ_MbBbHVaIRZSRv9OkPVjZri7bM7O1COz0UQSoc763XsJELYkzG6vGjuI4Nu5BzgSdrJWxuHcKLRhdeNZj455NjaE5sAm8zQmYlSOZtkjzOhQaXRonDLCvrwOa18R_JukWsATyagMiThFWsItWw/s640/eddy%20rompoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="397" data-original-width="640" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNqZCqO_Bt_tKtiSo0QRiT41DQxgZyld-vSeMi5HQoQ_MbBbHVaIRZSRv9OkPVjZri7bM7O1COz0UQSoc763XsJELYkzG6vGjuI4Nu5BzgSdrJWxuHcKLRhdeNZj455NjaE5sAm8zQmYlSOZtkjzOhQaXRonDLCvrwOa18R_JukWsATyagMiThFWsItWw/w640-h398/eddy%20rompoko.jpg" width="640" /></a></div>Untuk mewujudkan keinginannya itu, terdakwa Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp1.600.000.000, dan sebagai gantinya Eddy Rumpoko akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang didanani dari APBD Kota Batu, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.<br /><br />Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. <br /><br />Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Filipus Djab melunasi pembayaran harga mobil kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari dengan cara dua kali angsuran, pertama pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta, dan kedua tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar. <br /><br />Dan pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar agar nama pemilik dalam STNK dan BPKB mobil tersebut dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), karena terdakwa Eddy Rumpoko ternyata mantan orang PT DPUL    <div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyEVy_AETQsGTFt8o71TLJaqqdBrF26a4FlEleq3DMykbCQogqlmQ2W2yoBqA8hzCRSLHJhyoSlSQePHphVX7M7K6CQLuYyIkW1qBCSJoij5yqzs1U4VWBcAuSACdN6Ut-Q5BNzEzFvPsWs8DDjbKV2PKsL8XDL6qZw7QAi1CgRTYpM-T2NcVAnkJNU9I/s640/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyEVy_AETQsGTFt8o71TLJaqqdBrF26a4FlEleq3DMykbCQogqlmQ2W2yoBqA8hzCRSLHJhyoSlSQePHphVX7M7K6CQLuYyIkW1qBCSJoij5yqzs1U4VWBcAuSACdN6Ut-Q5BNzEzFvPsWs8DDjbKV2PKsL8XDL6qZw7QAi1CgRTYpM-T2NcVAnkJNU9I/w640-h288/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: x-small;">Ket. Foto dalam sidang adalah salah saki yaitu Founder Jatim Theme Park Paul Sastro Sendjojo</span> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir pribadi terdakwa sejak tahun 2008 yang juga anggota TNI AD yang masih aktif itu, lalu mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari membawa ke rumah dinas Wali Kota Batu (dalam fakta persidangan, Yunedi ikut menandatangani dokumen pengambilan mobil di daeler. Dan besoknya mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan Megawati Soekarno Putri ke Blitar dengan membuat Nomor Polisi palsu N 507 BZ).<br /><br />Pada pertengahan Mei 2016, di ruang rapat Walikota Batu, Eddy Rumpoko memperkenalkan Filipus Djab kepada Edi Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan mengatakan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau arahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.,” kata JPU KPK menirukan.<br /><br />Sejak pembelian mobil tersebut, PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa  memenangkan 7 proyek pengadaan di Pemkot Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp632.100.000, nilai penawaran Rp614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp657.370.000, nilai penawaran Rp640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; <br /><br />Ke 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp5.010.755.000, nilai penawaran Rp4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai,; 5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp2.125.000.000 nilai penawaran Rp2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; <br /><br />Dan 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp852.372.500 nilai penawaran Rp851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan ke- 7 di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp728.612.500 nilai penawaran Rp710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEN4PLdD6OtM0JShVB_rJgbptLQicv8l99uoMI5Ol1wyiHmrgeNii_4bcHjJPIVN7IvQIjbLsoUFtaCGTAWvd0e3Fkc8DjIBWijgmMKloNYoaopKgM0xIGQkppJnc-yAPS9v052KX7MAWtzykQ1DYpnmByVyJcl8OgKn8pCK70aAutmG5ixOhQN57EwlE/s640/IMG-20220930-WA0003.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEN4PLdD6OtM0JShVB_rJgbptLQicv8l99uoMI5Ol1wyiHmrgeNii_4bcHjJPIVN7IvQIjbLsoUFtaCGTAWvd0e3Fkc8DjIBWijgmMKloNYoaopKgM0xIGQkppJnc-yAPS9v052KX7MAWtzykQ1DYpnmByVyJcl8OgKn8pCK70aAutmG5ixOhQN57EwlE/w640-h288/IMG-20220930-WA0003.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Salah satu aset milik Eddy Rumpoko di Kota Batu yang sudaah disita KPK</span><br /></td></tr></tbody></table>Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017.<br /><br />Pada tanggal 23 Mei 2017, setelah Edi Setiawan diangkat menjadi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Batu lalu menindaklanjuti perintah terdakwa Eddy Rumpoko dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di Pemkot Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko sebesar 10 persen, dan untuk Edi Setiawan sebesar 2 persen dari nilai kontrak.<br /><br />Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa Eddy Rumpoko bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, “Pak, untuk fee meubeler ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. <br /><br />Yang di jawab oleh terdakwa Eddy Rumpoko, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk membicarakan penyerahan fee 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan pengadaan meubelair sebesar Rp500 juta  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnB2JfloaKYHlrJeU4MoV7IZtbmpTLSXnbB7Xre0uriqlV5zsJZMtcyXEvNPQ2qYocvPDK5FkgX1MS0MDo0RMH5_PvBiBp4IWlnVC4VriVKmCkkz9MPmuNZM-4SDSjedsNm22d_vFtRUMxg6C0B5ZfeJEHfL1H2Ky6FnJx__bk_-FmRJmDfbarQs2Aud8/s638/hakim.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="286" data-original-width="638" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnB2JfloaKYHlrJeU4MoV7IZtbmpTLSXnbB7Xre0uriqlV5zsJZMtcyXEvNPQ2qYocvPDK5FkgX1MS0MDo0RMH5_PvBiBp4IWlnVC4VriVKmCkkz9MPmuNZM-4SDSjedsNm22d_vFtRUMxg6C0B5ZfeJEHfL1H2Ky6FnJx__bk_-FmRJmDfbarQs2Aud8/w640-h286/hakim.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pembicaraan tersebut, disampaikan bahwa dari fee Rp500 juta akan diperhitungkan Rp300 juta yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. <br /><br />Sehingga sisa kekuragan Rp650 juta setelah dikurangi Rp300 juta menjadi Rp350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. <br /><br />Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp200 juta diminta oleh terdakwa Eddy Rumpoko untuk diberikan secara tunai,  dan Rp100 juta untuk Edi Setiawan sebagai fee 2 persen yang dijanjikan.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa Eddy Rumpoko menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut.<br /><br />Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus Djab dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi undangan untuk uang, Atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills, bawah untuk Cafe Java Nani dan Si Hitam untuk mobil Alphard, untuk digunakan dalam setiap komunikasi. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap.<br /><br />Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”,” kata JPU KPK menirukannya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4WfYjkBRT_ydJpI4NQk_28-RHyUfHlxRXupbebMIwAUix1Z_PBkljHhc6eCaWCo5Twx_pMaQ-EIqzb-9rBVz-I_Kmwj_o725L0REu-c19Fxak5AdBn8VG7Ob6VuKUtK1JGbjnuEpFbt2-DZTBPZ2v293DuaNTwwDClJDt-nR7pDJo17B7YzV4QtrL9bk/s534/Eddr%20Rumpoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="534" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4WfYjkBRT_ydJpI4NQk_28-RHyUfHlxRXupbebMIwAUix1Z_PBkljHhc6eCaWCo5Twx_pMaQ-EIqzb-9rBVz-I_Kmwj_o725L0REu-c19Fxak5AdBn8VG7Ob6VuKUtK1JGbjnuEpFbt2-DZTBPZ2v293DuaNTwwDClJDt-nR7pDJo17B7YzV4QtrL9bk/w640-h358/Eddr%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div>Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan, mengajak bertemu di atas (hotel) untuk menyerahkan undangan (uang). Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan, sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko akan memberikan undangan secara langsung.<br /><br />Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa Eddy Rumpoko. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa Eddy Rumpoko dengan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa. <br /><br />Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepada Filipus Djap<br /><br />Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di atas. <br /><br />Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko dan menanyakkan apakah di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa Eddy Rumpoko “di rumah belum mandi, belum makan”. <br /><br />Lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undangan, yang dijawab oleh terdakwa Eddy Rumpoko, “ya, ya, ya pak”.<br /><br />Tanggal 16 September 2017 Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di halam parkir Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp95 juta, sambil mengatakan ini titipannya.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCnBI-uHKn-hkd_iSx9Ky2PwErV9E7_gPOhveLNPi11RKVd9yNqimZVzP1YvhJTK8mp3H9W8rAnL0fDkaJBroYYfugE3Tzv4R8JdNxnrR0YUEhvutT1YZKWHS9gs6YHjNd7hhfVe7txNjKJO3obY0INCh-5zWdd7re6GwTP-dQt_AKw-2O95W4ia7b6f8/s353/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko..jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="350" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCnBI-uHKn-hkd_iSx9Ky2PwErV9E7_gPOhveLNPi11RKVd9yNqimZVzP1YvhJTK8mp3H9W8rAnL0fDkaJBroYYfugE3Tzv4R8JdNxnrR0YUEhvutT1YZKWHS9gs6YHjNd7hhfVe7txNjKJO3obY0INCh-5zWdd7re6GwTP-dQt_AKw-2O95W4ia7b6f8/w320-h356/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko..jpg" width="320" /></a></div><br />Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu dengan membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp200 juta untuk diserahkan langsung terhadap Eddy Rumpoko, dan sesampainya di rumah dinas Wali Kota Batu saat itu langsung  diamankan oleh KPK<br /><br />Dalam kasus ini, Terdakwa Eddy Rumpoko dinyatakan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP.<br /><br />Terdakwa Eddy Rumpoko pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pencabutan hak untuk dipilih dan memili dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun. sedangkan tuntutan JPU KPK adalah penjara 8 (delapan) tahun<br /><br />Sedangkan barang bukti berupa satu unit mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dan uang sebesar Rp 295 juta dirampas untuk negara.<br /><br />Hingga akhirnya Terdakwa Eddy Rumpoko di hukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Mahkamah Agung RI setelah JPU KPK melakukan upaya Kasasi. Eddy Rumpoko pun dipindah dari Lapas Sidoarjo ke Lapas Krobokan Semarang, Jawa Tengah.<br /><br />Walau sebahagian masyarakat Kota Batu mengatakan bahwa kasus Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko adalah rekayasa. Dan andai saja Eddy Rumpoko bebas, maka issu yang beredar di masyarakat Kota Batu bisa jadi ada benarnya.<br /><br />Namun kenyataannya, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa Eddy Rumpoko terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan di Vonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Terdakwa Eddy Rumpoko pun ditolak. Masihkah dianggap ada rekayasa???<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">II. Kasus Korupsi Gratifikasi sebesar Rp45.923.231.400 </span><br />   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlILLY8LPaD1azCZ_IN3yDq5tfPVPUNTS4fUDijJadshDa6s3fL5uP-LjDTU6Lq4MatbYaBUHi0-VcJNMIXOQczQ17iuP8tjnfIdId1unH7QToVc2sf5OD-930ypA5brkQaDakknRsoayjuKXeub0oHKUb6XmR4T_zzpFhcB1Yzj5Jrx5fZrxAvfarJ1M/s635/eddy..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlILLY8LPaD1azCZ_IN3yDq5tfPVPUNTS4fUDijJadshDa6s3fL5uP-LjDTU6Lq4MatbYaBUHi0-VcJNMIXOQczQ17iuP8tjnfIdId1unH7QToVc2sf5OD-930ypA5brkQaDakknRsoayjuKXeub0oHKUb6XmR4T_zzpFhcB1Yzj5Jrx5fZrxAvfarJ1M/w640-h238/eddy..jpg" width="640" /></a></div>Kasus perkara yang menyeret Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu  untuk yang kedua kalinya adalah Korupsi Gratifikasi sebesar Rp45.923.231.400 sebagai pengembangan dari kasus perkara yang pertama yaitu Korupsi suap OTT Tanggal 16 September 2017 Sekitar pukul 12.30 WIB<br /><br />Dalam kasus ini, Eddy Rumpoko dijerat Pasal 12 huruf B UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana<br /><br />Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, duit ‘haram’ sebesar Rp45.923.231.400 ini adalah berasal dari beberapa pengusaha di Kota Batu dan Malang, diantranya Paul Sastro Sendjojo selaku Pendiri atau Founder Jatim Theme Park sebesar Rp3.1 M (1 miliar rupiah sudah dikembalikan); <br /><br />Dari Arif Setiodo pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa Eddy Rumpoko sebesar Rp2.380 M; H. Moh. Zaini Ilyas (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp8.1  M; Yusuf, ST (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp2.2 M; Ferryanto Tjokro (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp3.520 M; Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti) sebesar Rp4.75 M serta beberapa pihak lainnya.<br /><br />Sebahagian duit itu dipergunakan untuk keperluan kampanye istri Eddy Romopok, Dewanti Rompoko yaitu pada bulan Juli 2015, uang senilai Rp100 untuk membeli Kaos dan bulan Nopember 2015,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUj2B2nJOswwh0nN3fa77hNaTzOIYUdLZ8n1dcZcwLOrnXVzNG8BPoTdT4rQf9XIM8v9jZZgOi25Mw3o1AqbkMgITgMOp89NH98qg72mK_XliRsdIk8t0Zw0CbuvWBicNdqrvERJyqI_88RcKIGWUnXgiLkPIgij_GWkLvQX95KOTbaYNo5_xLlgTSuRc/s635/eddy..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUj2B2nJOswwh0nN3fa77hNaTzOIYUdLZ8n1dcZcwLOrnXVzNG8BPoTdT4rQf9XIM8v9jZZgOi25Mw3o1AqbkMgITgMOp89NH98qg72mK_XliRsdIk8t0Zw0CbuvWBicNdqrvERJyqI_88RcKIGWUnXgiLkPIgij_GWkLvQX95KOTbaYNo5_xLlgTSuRc/w640-h238/eddy..jpg" width="640" /></a></div>Eddy Rumpoko memerintahkan H. Moh. Zaini Ilyas untuk membayar transportasi kampanye Dewanti Rompko sebesar Rp500 juta serta pada tahun 2016, Eddy Rompoko meminta uang sebesar Rp500 juta kepada H. Moh. Zaini Ilyas dan duit itu diberikan kepada istrinya, Dewanti Rumpoko<br /><br />Pada Kamis, 19 Mei 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam putusannya mengatakan, bahwa perbuatan Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junckto Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Karena terbukti bersalah, Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman terhadap Eddy Rumpoko dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp500.000.000 subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan<br /><br />Selain itu, Eddy Rumpoko pun dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) subsider pidana penjara selama 3 (tahun) tahun<br /><br />Berharap bisa bebas dalam perkara yang kedua ini, Eddy Rumpoko melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) namun gagal alias ditolak oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (C1/Jn) <br /></div>

News Tipikor Narapidana Korupsi Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Meninggal dan Dimakamkan Di TMP

#Begitu mudahkah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) menyandang gelar pahlawan dan dimakamkan di Taman Makan Pahlawan (TMP)? Lalu bagaimana...

»

Saiful Ilah Selaku (Mantan) Bupati Sidoarjo Yang Juga Mantan Narapidana Koruptor Dituntut Pidana Penjara 5.6 Tahun Korupsi Sebesar Rp44.2 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: x-large;">#Menurut JPU KPK, bahwa Terdakwa Saiful Ilah selaku (mantan) Bupati Sidoarjo periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 yang juga mantan narapidana Koruptor ini dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang asing maupun rupiah sebesar Rp44.212.802.754,24 serta sejumlah barang berupa Hand Phone, Jam Tangan, Tas berbagai Merek dan kepingan Emas. Tapi aneh, KPK tidak menyeret para pemberi uang haram itu salah satunya Alim Markus selaku Komisaris yang juga Presiden Direktur PT Mas Pion#</span></h3> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3NNX4pHqqy4iBqyCSJOFjgq3E38E4kpya4leJubtlm260Z7QyTDIOxbksXpUv2-u9tpi0yIRTGZM6uPUtRNogmjuUjK-moL9P5PhKDMA-uGrQa4yFmcdA7jLRwnDXcy-O7XfV8zTnZ2c4XgGZDp1az6VLKgTsKO8b2FiNnoAC6GJhKYWzPCjbNVohHPI/s640/Saiful.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3NNX4pHqqy4iBqyCSJOFjgq3E38E4kpya4leJubtlm260Z7QyTDIOxbksXpUv2-u9tpi0yIRTGZM6uPUtRNogmjuUjK-moL9P5PhKDMA-uGrQa4yFmcdA7jLRwnDXcy-O7XfV8zTnZ2c4XgGZDp1az6VLKgTsKO8b2FiNnoAC6GJhKYWzPCjbNVohHPI/w640-h288/Saiful.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />“Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Mungkin seperti bunyi Peribahasa inilah yang dialami Saiful Ilah atau yang lebih tenar dengan panggilan Abah Ipul <br /><br />Saiful Ilah atau Abah Ipul adalah Bupati Sidoarjo periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 (Bupati 2 Periode) yang sebelumnya mejabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo periode 2000 - 2005 dan 2005 – 2010 (Wakil Bupati 2 Periode) mendampingi Bupati Sidoarjo saat itu dijabat oleh Win Hendarso<br /><br />Sebelum menduduki jabatan politik sebagai Wakil Bupati dan kemudian menjadi Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah adalah seorang pengusaha sukses. Jabatan penting diberbagai perusahaanpun digenggamnya, diantaranya Direktur Utama  PT Mitralam Kalimantan Persada (Dirut PT MKP), Presiden Direktur PT Hexamitra Charcoalindo (Presdir PT HC), Presiden Direktur PT Mustika Light Metal (Presdir PT MLM) dan Dirut PT Gresik Mustika Timur.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlmF4gHyQICNu_4Zfjle2wisS67EF8RqU4WXUIxFGllsfCwzLpXoI6maQ0qJngK-AWFKOsaDsnUBzuJbYlfIaW6xtiPlc1Cx03EaF_CbewqxU-5S8k9EF9Nh6wCJPzuI2Ky99NZEY6uEomL5V2w3J19rMEf2YSzFhxPz1R-pZ9h7aWbCADq9f4ex4hBzI/s640/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlmF4gHyQICNu_4Zfjle2wisS67EF8RqU4WXUIxFGllsfCwzLpXoI6maQ0qJngK-AWFKOsaDsnUBzuJbYlfIaW6xtiPlc1Cx03EaF_CbewqxU-5S8k9EF9Nh6wCJPzuI2Ky99NZEY6uEomL5V2w3J19rMEf2YSzFhxPz1R-pZ9h7aWbCADq9f4ex4hBzI/w640-h360/2...jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Saiful Ilah, Mantan Bupati Sidoarjo Yang Juga Mantan Narapidana Koruptor Kembali Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Sebesar Rp44.2 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/08/saiful-ilah-mantan-bupati-sidoarjo-yang.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/08/saiful-ilah-mantan-bupati-sidoarjo-yang.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Terdakwa Saiful Ilah Selaku Bupati Sidoarjo, Puluhan Pejabat Mengaku Memberikan Sejumlah Uang - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/09/sidang-korupsi-terdakwa-saiful-ilah.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/09/sidang-korupsi-terdakwa-saiful-ilah.html</a><br /><br /></span><span style="font-size: medium;">Saiful Ilah sukses sebagai pengusaha, sukses pula sebagi Wakil Bupati Sidoarjo selama 10 tahun, namun tak sukses sebagai Bupati Sidoarjo untuk periode kedua </span><br /><br />Sebab Abah Ipul diakhir jabatannya  “terjun bebas ke lubang tikus berdasi” alias Korupsi menerima uang suap sebesar Rp600 juta dari pengusaha kontraktor yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi. Selain dari kedua pengusaha kontraktor itu, Abah Ipul juga menerima uang dari Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo <br /><br />Dan uang suap sebesar Rp600 juta itulah yang mengantarkan Abah Ipul, Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji menjalani hidup beberapa tahun dibalik jeruji besi alias penjara, berawal dari kegiatan tangkap tangan atau yang lebih dikenal masyarakat adalah OTT KPK Selasa tanggal 7 Januari 2020  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv_jqtA6-2o4HvsOzn8LVZwAFG8uRl3Kc96RnMNChOLBV2MpWQRRvfkd3JCbUKCD0LJjtufZ8GFYiQOZ2oIPlNWzcVkmUbdrg6ommNNEUpgzgfE0JUoCo3JCvFPIthiXvIu3raWVvMe01DDU20ZnLkwNlWRL4JFVjw58lFI40Ft8M2MIib1gpEOI-HRAs/s640/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv_jqtA6-2o4HvsOzn8LVZwAFG8uRl3Kc96RnMNChOLBV2MpWQRRvfkd3JCbUKCD0LJjtufZ8GFYiQOZ2oIPlNWzcVkmUbdrg6ommNNEUpgzgfE0JUoCo3JCvFPIthiXvIu3raWVvMe01DDU20ZnLkwNlWRL4JFVjw58lFI40Ft8M2MIib1gpEOI-HRAs/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div>Yang dialami Abah Ipul bukan lagi seperti Peribahasa “Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”, namu kebalikannya<br /><br />Sebab, sebelum akhir jabatannya tahun 2020 lalu, Saiful Ilah tertangkap tangan atau OTT KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang Suap sebesr Rp600 juta. Akibatnya, Saiful Ilah pun dijebloskan ke penjara untuk menjalani proses hukum. Selain di jebloskan ke penjara oleh KPK, Saiful Ilah pun diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati oleh pemerintah<br /><br />Tertangkap Tangan atau OTT KPK, diberhentikan dari jabatan Bupati sebelum masa jabatanya berakhr, dihukum pula untuk hidup dipenjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Ternyata tidak berhenti sampai disitu walaupun Saiful Ilah sudah bebas menjalani hidup dimasa tuanya bersama keluarganya tapi ternyata tidak demikian.<br /><br />Sebab masih ada perkara lanjutan sebagai pengembagan dari perkara yang pertama Kasus Korupsi Suap OTT KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020, yaitu perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang dalam bentuk rupiah maupuan mata uang asing yang totalnya sebesar Rp44.212.802.754,24 dan beberapa barang berharga<br /><br />Dari fakta yang terungkap di persidangan sejak Saiful Ilah diadili dalam perkara kedua ini (Rabu, 09 Agustus 2023), bahwa bang sejumlah Rp44.212.802.754,24 ini, berasal dari para Kepala SKPD/OPD atau Kepala Dinas, Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo dan dari beberapa pengusaha  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_5nnBNFUsLKBgAhbybOd1x9vHFxI_CMRpUT1KeBtFGWBCQaKWTVkMaRnZNaDwCcq1ZnKt59btNOIa0JgBiidIKhM78NlxYYjc5RWv7NrdUZiUB0py8YXC29SZ58DX-K0ZtuURHebU57JSGFDjDG6BF1aQ0cfBhG2cPQjHC3EpJYQJOlxlb7_8ydvyg70/s1600/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_5nnBNFUsLKBgAhbybOd1x9vHFxI_CMRpUT1KeBtFGWBCQaKWTVkMaRnZNaDwCcq1ZnKt59btNOIa0JgBiidIKhM78NlxYYjc5RWv7NrdUZiUB0py8YXC29SZ58DX-K0ZtuURHebU57JSGFDjDG6BF1aQ0cfBhG2cPQjHC3EpJYQJOlxlb7_8ydvyg70/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Alim Markus selaku Komisaris yang juga Presiden Direktur PT Mas Pion/Foto BK</span></td></tr></tbody></table>Para pengusaha yang memberikan sejumlah uang haram kepada Abah Ipul diantaranya TRI SULOWATI alias CIN CIN selaku Direktur PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan Direktur PT Dipta Wimala Bahagia ; NJO ANDY SURYO selaku Direktur PT Trimitra Manunggal Jaya ; SOETARTO selaku Direktur Utama PT GM Jaya Mandiri ; HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) selaku Pemilik PT Galabumi Perkasa, PT Benteng Tunggal, PT Surya Inti Permata, PT Kerta Bakti Raharja sekaligus Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jawa Timur ;  <br /><br />Dan dari HALIM RUSLI selaku Direktur Utama PT Integra Indocabinet ; MOCHAMAD ILYAS selaku Direktur PT Chalidana Inti Permata ; MOCH. TURINO JUNAEDI selaku Komisaris PT Indraco, Komisaris PT Indo Purnama Investama, dan Komisaris PT Purnama Indo Investama ; BOY TAUFIK ARIFIN selaku Direktur Utama PT Mutiara Mansyhur Sejahtera ; Dari PT Mutiara Andalan Sejahtera <br /><br />Serta dari ALIM MARKUS selaku Direktur Utama PT Maspion ; Dari PT Indal Aluminium Industry ; Dari GAGAH EKO WIBOWO selaku Direktur Utama PT Gentayu Cakra Wibowo ; Dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Griya Prima Amanda ; Dari WIDJAJA SUGIHARTO alias GLEN TJANDRA selaku Direktur PT Pondok Tjandra Indah; dari SOEDOMO MERGONOTO selaku Direktur Utama PT Santos Jaya Abadi ; BUDI SANTOSO selaku Direktur PT Sipoa Group ; SUGIONO selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur ; dari PT Mutiara Masyhur   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjju3GXXPF40-rh0BQ9ZiTuk6p9NBqHXYXvEzx9D0KQLAflchZCiIO2wlWEJX0jkjSPmWyteUkulCb3n7-R0bc7mm6PQOqP7PExq0p8Dcc1hK8Yz2XgQ4NzL2hU4Cy3MLOdP8-UDjovv_-yCp5Ma6BzXnzLzAdQ9iPwnFfUlNpEF3uCgtZA5eTWr1s0lqg/s640/B..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjju3GXXPF40-rh0BQ9ZiTuk6p9NBqHXYXvEzx9D0KQLAflchZCiIO2wlWEJX0jkjSPmWyteUkulCb3n7-R0bc7mm6PQOqP7PExq0p8Dcc1hK8Yz2XgQ4NzL2hU4Cy3MLOdP8-UDjovv_-yCp5Ma6BzXnzLzAdQ9iPwnFfUlNpEF3uCgtZA5eTWr1s0lqg/w640-h288/B..jpg" width="640" /></a></div>Selain uang sebesar Rp44.212.802.754,24, Saiful Ilah atau Abah Ipul juga menerima beberapa barang berharga dari beberapa pengusaha, yaitu berupa Hand Phone Samsung Galaxy Note8, jam tangan Merk Chopard, handphone Samsung note9, HP Samsung A6+, HP Samsung J6, Jam Tangan Patek Philipe Genve, Tas wanita merk Michael Kors, Tas merk Tumi Bravo, Tas merk Coach dan berupa 1 (satu) keping emas seberat 50 grm<br /><br />Menurut JPU KPK Arif Suheramnto dkk saat membacakan surat tuntutannya terhadap Terdakwa Saiful Ilah pada Kamis, 30 November 2023, bahwa berdasarkan saksi-saksi sebanyak 93 orang, barang bukti, alat bukti berupa surat dan lainnya, Terdakwa Saiful Ilah telah menerima uang sebesar Rp44.212.802.754,24 dan beberapa barang berharga adalah Gratifikasi karena bertentangan dengan jabatan Terdakwa Saiful Ilah sebagai Bupati<br /><br />Menurut JPU KPK Arif Suheramnto dkk, bahwa perbuatan Terdakwa Saiful Ilah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Selain Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi, perbuatan Terdakwa Saiful Ilah juga bertentangan dengan Undang-Undang tentang PNS/ASN maupun tentang pejabata penyelenggara negara yang dilarang menerima Uang, barang,  hadiah, diskon, tiket perjalanan dan lain-lain di dalam negeri maupun di luar negeri<br /><br />“Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Bukan lagi seperti Peribahasa ini yang jalani Terdakwa Saiful Ilah  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDrvWruIqgqetQOYS-sWGx2o8lUo7FZfshzWS01hMefn7E5bycQY3hrgmMbpZWgAuHca8J1Ll4py0PlbzKNsRDV2QE33RdPeD5iqtLoJK2qonkwMlCl-6zsFT8glGAKFwPtO73qEn5d-Fv7qOkPekUtMmk0OGrrmBl_lvptA35SdwAAYo6YHhSn5UHqn4/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDrvWruIqgqetQOYS-sWGx2o8lUo7FZfshzWS01hMefn7E5bycQY3hrgmMbpZWgAuHca8J1Ll4py0PlbzKNsRDV2QE33RdPeD5iqtLoJK2qonkwMlCl-6zsFT8glGAKFwPtO73qEn5d-Fv7qOkPekUtMmk0OGrrmBl_lvptA35SdwAAYo6YHhSn5UHqn4/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Sebab Terdakwa Saiful Ilah atau Abah Ipul yang saat ini berusia 74 tahun, sepetinya akan menjalani masa tuanya hidup di balik jeruji besi alias penjara untuk beberapa tahun kedepan atasperkara Korupsi Gratifikasi yang dilakukannya.<br /><br />Dalam tuntutan JPU KPK Arif Suhermanto dkk, masih berbelas kasih karena usai Terdakwa Saiful Ilah yang sudah 74 tahun bila dibandingkan dengan Terpidana Korupsi KH. R. Abdul Litif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan selaku Bupati Bangkalan periode 2018 - 2023 maupun Terdakwa Sahat Tua P Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 maupun Terdakwa/Terpidana lainnya selaku Bupati/Wali Kota di Jawa Timur yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />Terdakwa Saiful Ilah dituntut ringan, yakni 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan  membayar uang pengganti sebesar Rp44.212.802.754,24 subsider 4 (empat) tahun penjara. Tuntutan ini sedikit lebih berat dari tuntutan dalam perkara pertama yaitu selama 3 (tiga) tahun penjara<br /><br />Tuntuntan ini sangat jauh dibawah tuntutan JPU KPK terhadap Terdakwa/Terpidana Korupsi KH. R. Abdul Litif Amin Imron dan Terdakwa Sahat Tua P Simanjutak yakni masing-masing selama 12 (dua belas) tahun penjara. Membayar uang pengganti untuk Terdakwa/Terpidana Korupsi KH. R. Abdul Litif Amin Imron sebesar Rp9,7 miliar subsider 5 (lima) tahun. Dan tuntutan JPU KPK Terdakwa Sahat Tua P Simanjutak untuk membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar subsider seama 6 (enam) tahun penjara. Lalu berapa putusan (Vonis) Majelis Hakim???<br /><br />Anehnya memang, KPK hanya memenjarakan sebanyak 17 dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di Jawa Timur yang terseret Perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi serta TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1xoWGZKST-I_PTsCUK9Lg2CLLLO31d6u2_ALLkep9qLyyw2pqUHmjIf5ioEwj43UAiLt75R9Kv-hQKi8KRtAFiMi1kybvpyrbS37c0-lxntMeBGWG_LF1g_GR3ZQ3lu4QI9J_CsgVMeO1ZVcELHgJbezRTzeTL4KpUqBTLo0IA-4i5GDt4Pj5zXpwYew/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1xoWGZKST-I_PTsCUK9Lg2CLLLO31d6u2_ALLkep9qLyyw2pqUHmjIf5ioEwj43UAiLt75R9Kv-hQKi8KRtAFiMi1kybvpyrbS37c0-lxntMeBGWG_LF1g_GR3ZQ3lu4QI9J_CsgVMeO1ZVcELHgJbezRTzeTL4KpUqBTLo0IA-4i5GDt4Pj5zXpwYew/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa KPK tidak menyeret para pejabat maupun para pengusaha yang memberikan uang haram kepada 17 Terdakwa/Terpidana/mantan Terpidana selaku Kepala Daerah (Bupati/Walikota) sekalipun sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengapa, apakah perbuatan mereka-mereka itu dianggap sah atau tidak melanggar Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?<br /><br />Sementara surat tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Saiful Ilah, dibacakan oleh Tim JPU Arif Suhermanto dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 30 November 2023) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai  Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) Mohammad Tohir, SH yang dihadiri oleh Terdakwa Saiful Ilah dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Mustofa dkk<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPK mengatakan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, “kami (JPU KPK) beranggapan bahwa Terdakwa Saiful Ilah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK Arif Suhermanto  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik-Rf9AcmKhSbfUvMlj7VznaYiWEwpvDw6xhMemfdj60-eUD5h_Uz6kCHhooaQVtSxtzBdXWC95oWKyysh2enj4FGfURn-7v7G76SeVQu_bstRovAIzXKIUnkoDdONeka1tb7EFx1AlMIXjPUg7kTt48Pkq55e1gt5RrQxz9gVYUDMmqlsUW1HyzqNHEQ/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik-Rf9AcmKhSbfUvMlj7VznaYiWEwpvDw6xhMemfdj60-eUD5h_Uz6kCHhooaQVtSxtzBdXWC95oWKyysh2enj4FGfURn-7v7G76SeVQu_bstRovAIzXKIUnkoDdONeka1tb7EFx1AlMIXjPUg7kTt48Pkq55e1gt5RrQxz9gVYUDMmqlsUW1HyzqNHEQ/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div>JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, “Sampailah kami pada tuntutan pidana. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman:<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Saiful Ilah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Saiful Ilah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;<br /><br />3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Saiful Ilah untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.212.802.754,24 (empat puluh empat miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan apa bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengaan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;<br /><br />4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Saiful Ilah berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terpidana selesai menjalani hukuman,” ucap JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada persidangan yang akan berlangsung pekan depan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Saiful Ilah Selaku (Mantan) Bupati Sidoarjo Yang Juga Mantan Narapidana Koruptor Dituntut Pidana Penjara 5.6 Tahun Korupsi Sebesar Rp44.2 M

#Menurut JPU KPK, bahwa Terdakwa Saiful Ilah selaku (mantan) Bupati Sidoarjo periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 yang juga mantan narapidana...

»