Fathor Rachman Selaku Kades Kab. Pamekasan Diadili Karena Dugaan Korupsi Sebesar Rp179,913 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><h3><span style="color: red; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhinZf4DtQzmJLYXO3rbpIOEBf-AGbyIVD8wm_rMNHcqqtrbpHJXsh1vv5ZauqSYivI0oiSVBd60slxReJYNWhk9uFsWBeO823O6WLovvZ5PLLUgTy830-ZZz5NzX5KbNobWTwcXSEPsX_4Plbq9bh5NU9tcKRJZWlsiMEmD9rPEa_kop85BXXapcODv8M/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhinZf4DtQzmJLYXO3rbpIOEBf-AGbyIVD8wm_rMNHcqqtrbpHJXsh1vv5ZauqSYivI0oiSVBd60slxReJYNWhk9uFsWBeO823O6WLovvZ5PLLUgTy830-ZZz5NzX5KbNobWTwcXSEPsX_4Plbq9bh5NU9tcKRJZWlsiMEmD9rPEa_kop85BXXapcODv8M/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></span></h3></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">“JPU Menyebutkan bahwa Terdakwa Fathor Rachman Membangun Pertokoan Sebanyak 11 Unit Menggunakan Uang Pribadi dan 7 Pertokoan Menggunakan Dana Desa. Sebanyak 18 Unit Toko Tersebut  Dikelola BUMDes, tetapi Dakwaan JPU Sedikit Menggelitik dan menimbulkan Pertanyaan. Apakah Terdakwa melakukan peyelewengan Dana Desa? Pengelolaan BUMDes? Mendirikan Pertokoan Sebanyak 18 Unit Tanpa IMB? Pembangunan 18 Pertokoan Tanpa Lelang? Atau Pembangunan 18 Pertokoan Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi?” </span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Munarwi, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu, 11 September 2024 menyeret Fathor Rachman selaku  Kepala Desa (Kades) Desa Laden, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan fisik (Kios, MCK dan Pavingnisasi) dengan menggunakan  Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp414.804.087,50 yang merugikan keuangan negara Cq. Desa Lades Kecamatan Pamekasan Kab. Pamekasan sebesar Rp179.913.259,50 (sudah dikembalikan pada Maret 2024 saat penetapan Tersangka) berdasarkan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Inspektorat  Kabupaten Pamekasan Nomor. 700/56/432.200/ATT/2024 tanggal 25 Juni 2024<br /><br />Rabu, 11 September 2024, JPU Munarwi, SH membacakan surat dakwaannya dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusungu, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., Mhserta Panitra Pengganti (PP) Ervin Aprilliayaning Wulan, SH., MH yang dihadiri Terdakwa secara langsung dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Supriyono<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjavW-iGKzPA-bF_sWTMcYQgABL4E9TcoEyq-vJHzjXqVp8bbNmPQbWTXbywXrzXwUJWH3s3qrg0oZWbhZmg_7ytI-dWTDUGX3HHOnKh28e6Q6CHifsTJ5uHXRU0D2XGrm7wWWif1-1GZZqoGdADnPzz6ibOFvVL-NViMz_WdKyiuKbvS_kvJZz8nREEEA/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjavW-iGKzPA-bF_sWTMcYQgABL4E9TcoEyq-vJHzjXqVp8bbNmPQbWTXbywXrzXwUJWH3s3qrg0oZWbhZmg_7ytI-dWTDUGX3HHOnKh28e6Q6CHifsTJ5uHXRU0D2XGrm7wWWif1-1GZZqoGdADnPzz6ibOFvVL-NViMz_WdKyiuKbvS_kvJZz8nREEEA/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan JPU terhadap Terdakwa Fathor Rachman selaku  Kepala Desa (Kades) Desa Laden, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang dibacakan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, sedikit menggelitik dan menimbulkan pertanyaan<br /><br />Sebab JPU Menyebutkan, bahwa Terdakwa Fathor Rachman membangun pertokoan sebanyak 11 unit menggunakan uang pribadi Terdakwa, dan 7 toko pertokoan menggunakan Dana Desa. Sebanyak 18 unit toko tersebut  dikelola BUMDes<br /><br />Lalu pertanyaannya adalah, apakah Terdakwa melakukan peyelewengan Dana Desa? Penyalahgunaan pengelolaan BUMDes? Mendirikan Pertokoan sebanyak 18 unit tanpa IMB? Pembangunan 18 unit pertokoan tanpa lelang? Atau pembangunan 18 unit toko yang tidak sesuai dengan spesifikasi?”<br /><br />Sebab kalimat diakhir surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa menurut pendapat Ahli Angga Pradana Kusumawardi, ST dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pamekasan menyebutkan, berdasarkan data - data dan kondisi fisik di lapangan yang dikroscek sendiri bersama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Inspektorat Kabupaten Pamekasan,  bahwa 3 (tiga) pekerjaan yaitu Pertokoan MCK dan Pavingnisasi belum selesai 100% dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, <br /><br />Sehingga menurut JPU, dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yakni Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah <br /><br />Peratanyaannya adalah, apakah memang pembangunan 18 unit Toko yang dibagun oleh Terdakwa di atas Tanah Kas Desa tersebut termasuk pembangunan MCK dan Pavingnisasi yang mengabiskan anggaran dengan total seluruhnya sebesar Rp414.804.087,50 harus melalui proses lelang atau tender?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc5WSLS4xkzJDZwd9A7-bG8ViA6m4ilJnUGvxgfOBQqJSETlJ3SJW3DI8AukJCQu4E6qkgK_Ik8tsgY2b5-LLALpRwtXpOGaLR4zmqaVgauril1feqjM2X8cYXvaP1SXsPU6fZiVjyI9vTvojsop9kpxW95dSwTFelHl4i8azZn27rqMfaHZVWR40mCOA/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc5WSLS4xkzJDZwd9A7-bG8ViA6m4ilJnUGvxgfOBQqJSETlJ3SJW3DI8AukJCQu4E6qkgK_Ik8tsgY2b5-LLALpRwtXpOGaLR4zmqaVgauril1feqjM2X8cYXvaP1SXsPU6fZiVjyI9vTvojsop9kpxW95dSwTFelHl4i8azZn27rqMfaHZVWR40mCOA/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian JPU juga menjelaskan dalam surat dakwaannya. Pada tahun 2018, Terdakwa Terdakwa Fathor Rachman selaku Kepala Desa Laden juga membangun pertokoan sebanyak 18 unit yaitu 11 unit dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan sisanya menggunakan Dana Desa sebesar Rp302.004.275<br /><br />Sebanyak 18 unit Toko dengan luas masing-masing 4,9 x 4,6 meter yang dibangun Terdakwa berdiri diatas Tanah Kas Desa (TKD) dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 54 Tahun 2004 dengan luas 1.158 M2 yang terletak di Dusun Pocok, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang dikerjakwan oleh Subhan selaku pelaksana. Dimana 18 unit Toko tersebut dikelola oleh BUMDes dengan sewa pertahun untuk 7 unit sebesar Rp3 juta, sedangkan 11 unit sebesar Rp 2 juta<br /><br />Dari dakwaan JPU ini jelas, bahwa pembangunan 11 unit Toko yang dibangun oleh Terdakwa dengan menggunakan uang peribadinya adalah menguntungkan Desa Laden. Sebab sewa toko tersebut tidak diambil oleh Terdakwa melainkan dikelola oleh BUMDes dan uang sewa toko masuk ke rekening BUMDes. Hal ini dikatakan JPU kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Selain it, JPU juga menjelaskan dalam surat dakwaannya, bahwa pembangunan pertokoan yang dibangun oleh terdakwa diatas tanah kas desa tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga bertentangan dengan Perturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan Aset Desa yaitu pasal 16 ayat (4) huruf g yang menyebutkan “ Bangunan dan Fasilitas yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) atas nama pemerintah Desa<br /><br />Namun JPU Munarwi, SH menjelaskan kepada beritakorupsi.co, bahwa dalam kasus yang menyeret Terdakwa tidak berkaitan dengan pengelolaan BUMDes atau Dana Desa tetapi pembangunan fisik atau pertokoan yang tidak sesuai dengan spesifikasi<br /><br />“Bukan pengelolaan (BUMDes atau DD) tetapi pembangunan toko yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Ada toko yang dibangun oleh Terdakwa dengan uangnya sendiri. Kalau toko itu dikelola BUMDes dan hasil sewa masuk ke rekening BUMDes, sudah kita sita tidak ada penyalahgunaan, uangnya utuh,” kata JPU Munarwi, SH seusai persidangan, Rabu, 11 September 2024  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4rpMF9p48-NRBRGMbAGTvuzP7oxAUIrmrBfIqWKW7ViaFtJrRm-05qUcBbWcVm80fuJlEGamO8v1CJEPMUV4M3XU1UH-FDQbH5QRbJghX0IW0J2LfZnC3IRCq0dhJQR5uKF4gmAyx801u3I7MNswOOqCd0PjM8H1bfLKqyeVM6-47326sTnq5VSdEaa0/s1040/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4rpMF9p48-NRBRGMbAGTvuzP7oxAUIrmrBfIqWKW7ViaFtJrRm-05qUcBbWcVm80fuJlEGamO8v1CJEPMUV4M3XU1UH-FDQbH5QRbJghX0IW0J2LfZnC3IRCq0dhJQR5uKF4gmAyx801u3I7MNswOOqCd0PjM8H1bfLKqyeVM6-47326sTnq5VSdEaa0/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>Terkait informasi yang diterima beritakorupsi.co, adanya tudingan miring oleh beberapa pihak di Kabupaten Pamekasan terhadap Kejaksaan Negeri Bangkalan atas pengalihan status tahanan Tersangka (Terdakwa) dari tahanan Rutan (rumah tahanan negara) mejadi tahanan kota, dengan tegas JPU Munarwi, SH membantahnya<br /><br />“Tidak benar, itu memang ada (tudingan miring). Pengalihan tahanan dari Rutan menjadi tahanan Kota sesuai dengan prosedur. Yang pertama bahwa pengembalian kerugian negara sudah seratu persen. Kedua, sesuai dengan Surat Edaran Jam Pidsus. Ketiga, ada jaminan sebesar sepuluh juta untuk ring GPS yang dipasang di kaki kalau rusak. Ring GPS kita pasang di kaki Tersangka/Terdakwa. Dan baru tadi setelah persidangan kita lepas karena bukan lagi tahanan kita (Kejaksaan) tetapi menjadi kewenangan Hakim. Makanya tadi Majelis Hakim meminta agara Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan surat penangguhan. Jadi bukan karena ada kong kali kong seperti tudingan orang,” ucap JPU Munarwi, SH<br /><br />Terkait informasi yang juga diterima beritakorupsi.co, bahwa pengalihan tahanan Tersangka/Terdakwa dari Rutan menjadi tahanan Kota, barkaitan dengan Direktur BUMDes Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang tidak dijadikan sebagai Tersangka karena Direktur BUMDes tersebut adalah keponakan salah seorang Jaksa di Kejari Bangkalan, juga dibantah oleh JPU Munarwi, SH termasuk Terdakwa Fathor Rachman maupun Supriyono selaku Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />“Tidak benar. Tidak ada Direktur BUMDes keponakannya Jaksa. Itu tidak ada. Ini kan tidak ada hubungannya dengan pengelolaan BUMDes,” ucap JPU Munarwi, SH termasuk Terdakwa Fathor Rachman maupun Penasehat Hukum Terdakwa   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Terdakwa Fathor Rachman kepada beritakorupsi.co juga mengakui apa yang dikatakan oleh JPU terkait pembangunan Toko dengan menggunakan uang pribadinya termasuk pembangunan Balai Desa. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Memang ada toko yang saya bangun dengan uang pribadi termasuk membangun Balai Desa dengan lantai dari Granit karena Dana Desa kan tidak cukup. Dana Desa baru ada tahun 2015 itupun hanya Rp400 juta. Sebelum jadi Kepala Desa, saya kontraktor, saya punya usaha," kata Terdakwa   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe6KRve86zgzL-KutFN7JQHHJIEpO5Cjiuwx4SZc5Fl9FUEZjV3Q1KPDZbKKhxjynHyKhj99GBz-hHBM0LkpUWnftS23C7mXZaMuCJWdykfiMp_22U-xxsVLLsDlDq8UCVtjmy-J75sfJmO7cFF7nFWkaAkq4tICih3F1KOqIH7Eo9mzWvTWmYQG5W1Gs/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe6KRve86zgzL-KutFN7JQHHJIEpO5Cjiuwx4SZc5Fl9FUEZjV3Q1KPDZbKKhxjynHyKhj99GBz-hHBM0LkpUWnftS23C7mXZaMuCJWdykfiMp_22U-xxsVLLsDlDq8UCVtjmy-J75sfJmO7cFF7nFWkaAkq4tICih3F1KOqIH7Eo9mzWvTWmYQG5W1Gs/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahkan Terdakwa megatakan, bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa periode 2013 - 2019, penah menerima dana bantuan dari APBD Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Koperasi tetapi dana tersebut dikembalikan secara utuh dengan alasan belum mampu untuk mengelolanya. Itulah sebabnya Terdakwa merasa bingung atas surat dakwaan terhadap dirinya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya bingung dakwaan Jaksa. Kalau mau Korupsi, saya sebagai Kepala Desa pernah menerima bantuan dari Provinis memalui Dinas Koperasi. Tapi saya kembalikan utuh karena saya dan masyarakat belum mampu untuk mengelolanya. Dari pada uang itu salah gunakan makanya saya kembalikan," ungkap Terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa mengakui, bahwa sejak dirinya tidak lagi menjabat sebagai kepala Desa, sudah 8 kali dilaporkan di Kejaksaan dan ini ke delapan kalinya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Delapan kali dilaporkan, macam-macam laporannya dan ini yang kedelapan. Tetapi terserahlah apa kata Jaksa. Kalau tuduhan Jaksa terkait kerugian negara sudah saya kembalikan sebelum ada penyidikan atas LHP (laporan hasil penghitungan) Inspektorat," ucap Terdakwa<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa FATHOR RACHMAN ( diangkat selaku Kepala Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188 / 278 / 441.131 / 2013 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Laden Kecamatan Pamekasan Atas nama Fathorrachman tanggal 26 April 2013 ) , pada  hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi  antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan November  2018 <br /><br />Atau setidak – tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun  2018 bertempat di Dusun Pocok Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan  atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM2Gm8HAV9dRPkEDW2GserqQ1nfGr1gEFOyuSwS-1rP6c4wvwRaYUUqtQXIUDp2qB9tf8bkndym14L5wGRH6Dl5V9KjnZQ589jp49hMIJ4M7-mB9XyEA4b6Uswp38zJhSLI8CTvwaYsfFnpl1OhnKfw6HFDbbgGrjBDcL1ogynOJdx8p-_R69MUyqIntc/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM2Gm8HAV9dRPkEDW2GserqQ1nfGr1gEFOyuSwS-1rP6c4wvwRaYUUqtQXIUDp2qB9tf8bkndym14L5wGRH6Dl5V9KjnZQ589jp49hMIJ4M7-mB9XyEA4b6Uswp38zJhSLI8CTvwaYsfFnpl1OhnKfw6HFDbbgGrjBDcL1ogynOJdx8p-_R69MUyqIntc/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa bermula terdakwa FATHOR RACHMAN  selaku  Kepala Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah membentuk BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dengan Nama SEMERU yang berdasarkan  Peraturan Desa nomor 04 tahun 2018 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan Badan Usaha  Milik Desa (BUMDES) serta pemanfaatan tanah kas Desa (TKD) oleh Badan usaha  Milik Desa ( Bundes) tanggal 17 Mei 2018.<br /><br />Bahwa kegiatan usaha dari BUMDES Semeru tersebut antara lain Bisnis Penyewaan Tanah Milik Desa yaitu pembangunan pertokoan yang dibangun diatas tanah milik kas Desa dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 54 Tahun 2004 dengan luas 1.158 M2 yang terletak di Dusun Pocok Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.<br /><br />Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, Desa Laden pada Pasal 1 dijelaskan jumlah anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :<br />1. Pendapatan Desa<br />• Pendapatan Asli Desa      Rp.   12.200.000.00<br />• Pendapatan Transfer        Rp1.268.728.965.00<br />• Pendapatan Lain - lain     Rp.               0.00<br />Jumlah Pendapatan            Rp1.280.928.965.00<br /><br />2.Belanja Desa<br />• Bidang  Penyelenggaraan Pemerintah Desa      Rp  280.907.792.65<br />• Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa          Rp  854.654.695.00<br />• Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa          Rp    93.000.000.00<br />• Bidang Pembinaan Masyarakat Desa                Rp    65.000.000.00<br />• Bidang Tak Terduga                                          Rp.                   0.00<br />Jumlah Belanja                                                    Rp1.293.562.487.65<br />Surplus / Defisit                                                   Rp     12.633.522,65<br /><br />3.Pembiayaan Desa<br />• Penerimaan Pembiayaan        Rp12.633.522,65<br />• Pengeluaran Pembiayaan       Rp12.633.522,65<br />Selisih Pembiayaan                  Rp                0,00<br /><br />Bahwa untuk mempergunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), terdakwa FATHOR RACHMAN selaku Kepala Desa Laden, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah membuat Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Laden, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan<br /><br />Bahwa  penggunaan Dana Desa (DD)  Desa Laden, Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan tahun 2018 antara lain dipergunakan untuk kegiatan :<br />1. Pembangunan lanjutan gedung pertokoan (BUMDES) sebesar Rp302.004.275,- ( tiga ratus dua juta empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)<br /><br />2. Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) pertokoan sebesar Rp24.255.100,-  (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah)<br /><br />3. Pavingisasi halaman pertokoan sebesar Rp88.544.712,50 (delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua belas koma lima puluh rupiah)<br /><br />Sehingga dana total yang digunakan untuk pembangunan pertokoan yang dikelola BUMDES Tahun Anggaran  2018 sebesar Rp414.804.087,50 (empat ratus empat belas juta delapan ratus empat ribu delapan puluh tujuh koma lima puluh rupiah)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4ba_VJiE27zDKu0z5XkVOwZriqMbbv4Xpa6N-nEMfRCVyR-UgvWkBzHbyRtCXNyEBOuki9o09Alzek-G38B5bbrxrEXJ7qzXAFBSdrfygo6Mmd3jliRzJdFaM6n7AYGwdIOhCFJ1z5JoqJQxMtQYg5oeK-j9UysBoOCHERWCCZnYGFhYgixZ8NMvTchw/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4ba_VJiE27zDKu0z5XkVOwZriqMbbv4Xpa6N-nEMfRCVyR-UgvWkBzHbyRtCXNyEBOuki9o09Alzek-G38B5bbrxrEXJ7qzXAFBSdrfygo6Mmd3jliRzJdFaM6n7AYGwdIOhCFJ1z5JoqJQxMtQYg5oeK-j9UysBoOCHERWCCZnYGFhYgixZ8NMvTchw/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa FATHOR RACHMAN selaku Kepala Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada bulan Juni sampai November 2018 telah membangun pertokoan diatas tanah Kas Desa dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 54 Tahun 2004 dengan luas 1.158 M2 yang terletak di Dusun Pocok Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat 8 (delapan) unit ruang toko dengan luas masing-masing 4,9 x 4,6 meter dengan posisi di sebelah timur menghadap ke arah barat dan dalam pembangunan pertokoan tersebut dikerjakan oleh saksi SUBAHAN sebagai pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh terdakwa.<br /><br />Bahwa terdakwa FATHOR RACHMAN dalam melakukan pembangunan lanjutan pertokoan terdapat 8 (delapan) unit ruang toko tersebut menggunakan Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp302.004.275 (tiga ratus dua juta empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) pertokoan sebesar Rp24.255.100 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) yang berada di salah satu dari 8 (delapan) unit toko tersebut dan Pavingisasi halaman pertokoan sebesar Rp88.544.712,50 ( delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua belas koma lima puluh rupiah)<br /><br />Bahwa terdakwa telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp203.865.875  (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 21 November 2018 sebesar Rp98.138.400 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah)<br /><br />Bahwa yang mencairkan Dana Desa tahun 2018 untuk pembangunan pertokoan sebesar Rp302.004.275 (tiga ratus dua juta empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sebesar Rp24.255.100 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) dan Pavingisasi halaman pertokoan sebesar Rp88.544.712,50 (delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua belas koma lima puluh rupiah) tersebut adalah terdakwa FATHOR RACHMAN selaku Kepala Desa dan saksi LILIK KUSTINI selaku Bendahara Desa di Bank Jatim Cabang Pamekasan <br /><br />Dan setelah Dana Desa tahun 2018  dicairkan selanjutnya Uang tersebut  diserahkan semuanya kepada terdakwa FATHOR RACHMAN dan apabila saksi LILIK KUSTINI memerlukan uang untuk pembayaran bahan bangunan selanjutnya saksi LILIK KUSTINI meminta kepada terdakwa FATHOR RACHMAN. <br /><br />Bahwa saksi SUBAHAN dalam pelaksanaan pembangunan pertokoan, pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan Pavingisasi halaman pertokoan  tersebut saksi selaku pelaksana kegiatan tidak mengacu kepada Rencana Anggaran Belanja (RAB) melainkan mengacu pada gambar yang ditunjukkan oleh terdakwa FATHOR RACHMAN karena saksi SUBAHAN tidak tahu terkait Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut, <br /><br />Saksi SUBAHAN hanya diperintah oleh terdakwa FATHOR RACHMAN untuk mengawasi dan menjaga serta memesan kebutuhan dari kegiatan tersebut dan yang membayar terdakwa FATHOR RACHMAN melalui bendahara desa yaitu saksi LILIK KUSTINI.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgut2RI2Fu7T2VUtsgqyJNalVpxTfjTeoCaRTFsdNPP2CoLPlzKZ-7DC152Z4yHxMIXvm8JlqxVT56O9cciG6PpKbnj_yIHUlqsXMUfi4rrz57Rg_qz2ZczUdbs_MWPsYpVpvHyvsgAA-lJg7iFoPvq01jH1TX-JGcwPDlsni8V6VknXkKkPVb1SwIm3Ak/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgut2RI2Fu7T2VUtsgqyJNalVpxTfjTeoCaRTFsdNPP2CoLPlzKZ-7DC152Z4yHxMIXvm8JlqxVT56O9cciG6PpKbnj_yIHUlqsXMUfi4rrz57Rg_qz2ZczUdbs_MWPsYpVpvHyvsgAA-lJg7iFoPvq01jH1TX-JGcwPDlsni8V6VknXkKkPVb1SwIm3Ak/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa saksi SUBAHAN sebagai pelaksana kegiatan tidak pernah menerima atau memegang uang sebesar yang tercantum dalam Laporan pertanggung jawaban, pengelolaan uang kegiatan Pembangunan pertokoan, pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) pertokoan dan Pavingisasi halaman pertokoan dilakukan oleh terdakwa FATHOR RACHMAN <br /><br />Sedangkan saksi LILIK KUSTINI hanya diperintah untuk membayar semua kebutuhan bahan bangunan toko, Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan Pavingisasi halaman pertokoan tersebut.<br /><br />Bahwa dalam mempergunakan Dana Desa tahun 2018 untuk pembangunan pertokoan, pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan Pavingisasi halaman pertokoan tersebut baik saksi SUBAHAN maupun saksi LILIK KUSTINI tidak pernah membuat pertanggung Jawaban secara tertulis.<br /><br />Bahwa  terdakwa dalam merencanakan, menyusun sampai menerbitkan APBDES tahun 2018 Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan serta dalam penggunaan Dana Desa tahun 2018 tersebut tidak pernah melibatkan  saksi  RADEN AYU FAJRIATI SAADAH, ST  selaku Pendamping Desa Teknis Infrastruktur dan saksi AHMAD RAJAUL MASRUR, S.Ag. M.S selaku Pendamping Lokal Desa dalam menyusun RAB (Rencana Anggaran Belanja) maupun dalam pembuatan Peraturan Desa<br /><br />Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Laden pada tahun 2018 juga membangun pertokoan di lokasi yang sama yaitu di atas tanah Kas Desa dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 54 Tahun 2004 dengan luas 1.158 M2 yang terletak di Dusun Pocok Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan dana pribadi sebanyak 6 (enam) unit toko dengan posisi sebelah barat menghadap ke timur <br /><br />Sedangkan keterangan saksi MUSTAR juga membangun pertokoan di lokasi yang sama dengan menggunakan dana pribadi sebanyak 5 (lima) unit toko dengan posisi sebelah utara menghadap ke selatan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPvmxGFcDUgMjTd950YeCFChMVfsaa3tEGHb7W7CL_-ZpkApfLreINTjnbKYvgnERY3Vwyw_biDkQgmc5UMhyYLIFDAH6acPDPlPmWBgLcHCABmwTWbiNaYnsPqS4ROC_4FWIi_-JkQJ6wCEt0vN7cgM_pIOp5QGPsd1pS_wmlkXLyGqjU9GDiqnp86Jo/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPvmxGFcDUgMjTd950YeCFChMVfsaa3tEGHb7W7CL_-ZpkApfLreINTjnbKYvgnERY3Vwyw_biDkQgmc5UMhyYLIFDAH6acPDPlPmWBgLcHCABmwTWbiNaYnsPqS4ROC_4FWIi_-JkQJ6wCEt0vN7cgM_pIOp5QGPsd1pS_wmlkXLyGqjU9GDiqnp86Jo/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pembangunan pertokoan yang dibangun oleh terdakwa diatas tanah kas desa tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga bertentangan dengan Perturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan Aset Desa yaitu pasal 16 ayat (4) huruf g yang menyebutkan “ Bangunan dan Fasilitas yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) atas nama pemerintah Desa<br /><br />Bahwa untuk mengelola pertokoan yang dibangun oleh terdakwa FATHOR RACHMAN di Dusun Pocok, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tersebut pengelolaannya dikelola oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) SEMERU dengan kepengurusan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Laden Nomor 141/004/432.504.11/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Laden Kecamatan Pamekasan periode 2019 sampai 2021 yaitu sebagai berikut : <br />Penasehat    :  FATHOR RACHMAN<br />Direktur        :  ENDRANATA<br />Sekretaris    :  MAFTUHAH MAULIDIAN  diganti SEPTIYAN CANDRA ARISANDY berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bumdes Semeru tanggal 01-12-2018<br />Bendahara    :  RINI INDRIYATI diganti NOR ISTIKOMAH berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bumdes Semeru tanggal 01-12-2018<br /><br />Bahwa atas permintaan terdakwa FATHOR RACHMAN didepan notaris CHOIRUN NISA,SH., pertokoan yang dibangun diatas tanah kas Desa Laden tersebut berjumlah 19 (sembilan belas) pertokoan dan dikelola oleh BUMDES SEMERU dengan jangka waktu sewa selama 20 (dua puluh) tahun sesuai akte notaris (CHOIRUN NISA,SH), hal tersebut bertentangan dengan pasal 12 ayat, 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa menyebutkan “Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.”<br /><br />Bahwa harga sewa toko tersebut bervariasi, untuk toko sebelah timur sebanyak 7 (tujuh) unit toko  dengan harga sewa sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per tahun, sedangkan 6 (enam) unit toko sebelah utara dan 5 (lima) unit toko  sebelah barat dengan harga sewa sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap tahunnya <br /><br />Kemudian uang sewa toko tersebut dimasukkan ke dalam rekening nomor 0072617703 atas nama BUMDES SEMERU pada Bank Jatim Cabang Pamekasan, hal tersebut bertentangan dengan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa menyebutkan, “Pemanfaatan melalui kerja sama pemanfaatan bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 13 dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Bupati/Walikota”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieoYyvY5krkHwWx81TUfbCFw_6uliceVLrgM3g0JtUQ4jBMipCR5qOM60dTUAX5aM-xc55z3YGJQRJaOUpx7CvfYkpbeaqsbjE-WBgJFAHfOS3aQH36OeVedD7zkfVoeUranzo8ezKCBkThmcfOUrvG5gws7RL_MyFPNqC0KaSwhZidOmbiqc7Fs1usJI/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieoYyvY5krkHwWx81TUfbCFw_6uliceVLrgM3g0JtUQ4jBMipCR5qOM60dTUAX5aM-xc55z3YGJQRJaOUpx7CvfYkpbeaqsbjE-WBgJFAHfOS3aQH36OeVedD7zkfVoeUranzo8ezKCBkThmcfOUrvG5gws7RL_MyFPNqC0KaSwhZidOmbiqc7Fs1usJI/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli ANGGA PRADANA KUSUMAWARDI,S.T   (dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pamekasan) dalam laporan hasil perhitungan Realisasi volume pekerjaan berdasarkan pemeriksaan lapangan  tanggal 21 Juni 2024  terhadap  3 (tiga) Titik yaitu pembangunan pertokoan, Pavingisasi halaman pertokoan dan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) pertokoan yang menggunakan Dana Desa Tahun 2018 Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan didapat penghitungan volume pekerjaan fisiknya Yaitu : <br /><br />Ahli melakukan pengukuran pekerjaan pembangunan pertokoan yang anggaran sebesar Rp302.004.275,- (tiga ratus dua juta empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) diperoleh data sebagai berikut :<br />a. Pekerjaan pembangunan pertokoan panjang 32,4 m lebar 4,7 m tinggi 3,50 m dengan atap alumunium tanpa rangka setengah kuda-kuda;<br />b. Pekerjaan teras menggunakan keramik 30/30 cm dengan lebar 1 m sepanjang 32,40; dan kanopi dengan lebar 1,5 m sepanjang 28,35 meter;<br />c. Pekerjaan rolling door dengan dimensi 3.1 m x 2.1 m sebanyak 7 unit. Jadi Persentase Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Pertokoan sebesar 52,86 %<br /><br />• Ahli  melakukan pengukuran pekerjaan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) pertokoan yang anggaran sebesar Rp24.255.100 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu seratur rupiah ) diperoleh data sebagai berikut :<br />a. Pekerjaan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sisi Utara dimensi 1,43 m x 1,35 m x 2,50 m, Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sisi selatan dimensi 1,35 m x 1,36 m x 2,50 m, dengan dimensi bak mandi 0,64 m x 0,67 m x 0,75 m dan tinggi keramik dinding 0,96 m<br /><br />Presentase Realisasi Pekerjaan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sebesar 45,88 %<br />• Ahli  melakukan melakukan pengukuran pekerjaan pavingisasi halaman pertokoan yang anggaran sebesar Rp. 88.544.712,50 (delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua belas koma lima puluh rupiah) diperoleh data sebagai berikut :<br />a. Pekerjaan pavingisasi dengan panjang S-U sisi barat 26 meter, S-U sisi timur 26,50 meter, T-B sisi selatan 20,45 meter dan T-B sisi utara 18,45 meter. Persentase Realisasi Pekerjaan Pembangunan Pavingisasi sebesar 72,42 %  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUCy16sg4hff7tDJ3SChqHF4gRtf45y1iqmgy1YcK4_oLYKbNcliLClBcNrB4w0MTza7jrKpGI7yrUr5J2Fya5Erfvc-KtW_kFHo2MhkyObJI0SLTvoUXJDnmWbdmJgcn49wYy7jtwBnFPJluAhRpxRCFRVwSQAuxCBTU8qT-LdR5Mm4ozfEyElzceu50/s1040/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUCy16sg4hff7tDJ3SChqHF4gRtf45y1iqmgy1YcK4_oLYKbNcliLClBcNrB4w0MTza7jrKpGI7yrUr5J2Fya5Erfvc-KtW_kFHo2MhkyObJI0SLTvoUXJDnmWbdmJgcn49wYy7jtwBnFPJluAhRpxRCFRVwSQAuxCBTU8qT-LdR5Mm4ozfEyElzceu50/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa menurut Pendapat Ahli ANGGA PRADANA KUSUMAWARDI,S.T  berdasarkan data - data dan kondisi fisik di lapangan yang dikroscek sendiri bersama tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Inspektorat Kabupaten Pamekasan,  bahwa 3 (tiga) pekerjaan tersebut belum selesai 100% dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku<br /><br />Sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yakni PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN / JASA PEMERINTAH<br /><br />Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Atas Dokumen dan Pengukuran ulang yang dilakukan bersama-sama Tim dari Kejaksaan Negeri Pamekasan, Ahli Konstruksi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan serta Tim Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan atas Pembangunan 3 (tiga) pekerjaan konstruksi di lokasi Pertokoan Bumdes Laden Kecamatan Pamekasan dijumpai 3 (tiga) pekerjaan konstruksi yang lokasinya disekitar pertokoan Bumdes Semeru Desa Laden dalam realisasinya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dengan realisasi persentase pekerjaan tidak mencapai 100% antara lain: <br /><br />Persentase realisasi pekerjaan pertokoan Bumdes Semeru Desa Laden hanya 52,86% atau terealisasi sebesar Rp159.639.970.00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) <br /><br />• Persentase realisasi pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) pertokoan Bumdes Semeru Desa Laden hanya 45,88% atau terealisasi sebesar Rp11.128.796.00,- (Sebelas Juta Seratus Dua puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB)<br /><br />• Persentase realisasi pekerjaan pavingisasi pada lokasi pertokoan Bumdes Semeru Desa Laden adalah sebesar 72,42% atau terealisasi sebesar Rp64.122.062.00,- (Enam Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB)<br /><br />Bahwa dari hasil perhitungan realisasi fisik bangunan pertokoan, Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan Pavingisasi yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dijumpai realisasi pekerjaan tidak sesuai volume, maka kondisi tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan antara lain:<br /><br />1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvRMmwqhAZ3jskkLGJa1pjFHhyPaVN09Fhi7E2TXmX3uqslRtyjuOg5C-sMvMl0SkYIe5dQLUG-dNg8IxeYSMAfYQZKyvFFqto4uGX32EABgWNHb7mI0s6zolIPeNjMxrJha0Qjj_IO34xAEgLnsm0nOJhw0XVGZ3VkDCZ2trX1yTWdRd1MHU3ULiC1W8/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvRMmwqhAZ3jskkLGJa1pjFHhyPaVN09Fhi7E2TXmX3uqslRtyjuOg5C-sMvMl0SkYIe5dQLUG-dNg8IxeYSMAfYQZKyvFFqto4uGX32EABgWNHb7mI0s6zolIPeNjMxrJha0Qjj_IO34xAEgLnsm0nOJhw0XVGZ3VkDCZ2trX1yTWdRd1MHU3ULiC1W8/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>BAB II<br />Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:<br />a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, Lokasi dan penyedia;<br /><br />Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:<br />f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; <br />g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan <br />h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.<br /><br />2. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa<br /><br />BAB I <br />Pendahuluan<br />D. Tata Nilai Pengadaan<br />1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: <br />a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;<br /><br />b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;<br /><br />c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;<br /><br />d. Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;<br /><br />e. Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secaracuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan <br /><br />f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. <br /><br />2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<br /><br />3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang – UndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYYSnRvg-TVsDo4A32lYo1TlziBA4y5YpdG-o8m10J94bUSyNbavp2Viff4WS90o39i6jB2OfxfVFWZA9FoLGTJRwl_SkFqUS7wLZNMb-HKMtImjf3ILzre5AXT8sKOcSb7T5BLrTX-AzSLe0rdx0YAQ5swhIw6JamiqukqKCPpRYZsW38KweKRId3VNs/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYYSnRvg-TVsDo4A32lYo1TlziBA4y5YpdG-o8m10J94bUSyNbavp2Viff4WS90o39i6jB2OfxfVFWZA9FoLGTJRwl_SkFqUS7wLZNMb-HKMtImjf3ILzre5AXT8sKOcSb7T5BLrTX-AzSLe0rdx0YAQ5swhIw6JamiqukqKCPpRYZsW38KweKRId3VNs/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>BAB II : Tindak Pidana Korupsi <br />Pasal 2, pasal 3 dan Pasal 4<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa FATHOR RACHMAN selaku  Kepala Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dalam pelaksanaan  penggunaan  Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dalam uraian tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara  Cq.  Keuangan Pemerintahan Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, sebesar Rp179.913.259,50 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Rupiah) sebagaimana dalam  Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan  Kerugian keuangan Negara  atas Dugaan tindak pidana Korupsi  pelaksanaan pembangunan fisik menggunakan  Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. 700/56/432.200/ATT/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit  Inspektorat  Kabupaten Pamekasan.<br /><br />Bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut, terdakwa FATHOR RACHMAN telah mengembalikan ke kas Desa Laden sebesar Rp105.198.500.00 (Seratus Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Rp74.714.759.50,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima puluh rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Atau Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Fathor Rachman Selaku Kades Kab. Pamekasan Diadili Karena Dugaan Korupsi Sebesar Rp179,913 Juta

“JPU Menyebutkan bahwa Terdakwa Fathor Rachman Membangun Pertokoan Sebanyak 11 Unit Menggunakan Uang Pribadi dan 7 Pertokoan Menggunakan Dan...

»

Informasi Narasumber Menjadi Nyata dan Terbukti, Terdakwa Korupsi Rp611,870 Juta Dihukum Ringan 1,6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL3eAY-KlYjSeDB3iaJQ4ojbLyj89KB8M4r8RxTYbF42pKHQMxgziLEKxfmKa6KXbiPwqH3GuXWUtrTGm1F8RKwr_nTjZ3mAoi7ywAP2IGfHJFzvSiZFHl13tBaCUmBfXBVtABB9HKAXfozDIkMppXNhO9wKOwe3gtb9wi5JpCOgnWcr0DSY3Zygy2UPI/s400/7.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="322" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL3eAY-KlYjSeDB3iaJQ4ojbLyj89KB8M4r8RxTYbF42pKHQMxgziLEKxfmKa6KXbiPwqH3GuXWUtrTGm1F8RKwr_nTjZ3mAoi7ywAP2IGfHJFzvSiZFHl13tBaCUmBfXBVtABB9HKAXfozDIkMppXNhO9wKOwe3gtb9wi5JpCOgnWcr0DSY3Zygy2UPI/w323-h400/7.jpg" width="323" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;"><i>”Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan Didakwa Kasus Pemotongan Insentif Pajak Bagi 150 Pegawai BPKPD Sebesar Rp611.870.000. Namun Aneh, Tuntutan JPU dan Divonis Dari Majelis Hakim Bahwa Terdakwa Terbukti Menerima Suap Tetapi Pemberi Suap Kokoh Tak Tersentuh Hukum. Apakah Ada Yang Terselebung?”</i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Informasi dari narasumber beritakorupsi.co menjadi nyata dan terbukti dalam sidang perkara Korupsi pemotongan dana Insentif Pajak sebanyak 150 orang pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pasuruan periode IV yakni Oktober - Desember 2023 sebesar Rp610.870.000 yang menurut JPU berasal dari saksi Anik Kusniyah selaku Bendahar BPKPD sebesar Rp190 juta dan dari saksi Agung Wara Laksana Selaku Kabid P4  BPKPD sebesar Rp420.870.000 yang menyeret Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan sebagai Terdakwa <br /><br />Mengapa nyata? Sebab <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> sejak pertama kali perkara ini di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Juni lalu sudah menerima informasi dari salah seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bahwa Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD Kab. Pasuruan dikorbankan untuk menyelamatkan yang lain <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Benarkah Terdakwa Akhmad Khasiani Selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan “Dikorbankan Untuk Menyelamatkan Yang Lain”? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/06/benarkah-terdakwa-akhmad-khasiani.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/06/benarkah-terdakwa-akhmad-khasiani.html</a></span><br /><br />"Terdakwa Akhmad Khasiani ini kasihan, cuma karena Dia sebagai Pimpinan jadi harus bertanggung jawab. Dia dikorbankan untuk menyelamatkan yang lain. Sebab yang dilaporkan oleh para pegawai BPKPD ke Kejaksaan bukanlah Khasiani (Drs. Akhmad Khasiani, M.Si) melainkan Agung Wara Laksana selaku Kabid. Jadi persidangan inipun sudah diatur mulai sidang Online dan hukuman ringan artinya tuntutan dan putusan,nya akan ringan" kata Sumber yang minta namanya dirahasiakan, Senin, 24 Juni dan Jumat, 28 Juni 2024 <br /><br />"Bahwa potongan dana insentif yang seharusnya di terima pegawai itu adalah 30 persen. Jadi yang 10 persen itulah yang disimpan di Brangkas Dinas. Inilah yang akan dibagi-bagi termasuk untuk undian umroh, undian berhadiah, dan pihak-pihak lain sesuai proposal yang masuk. Jadi yang 20 persen lagi itu ada di Kabidnya. Jadi para saksi yang diperiksa di persidangan tidak akan jujur,. Wartawanpun sudah diatur" lanjut Sumber   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHX9RrxOl2PqtLXcC90gsKjtonLdSEfJ8LsX39Qm6TiIUyBsIp2rItM6OUsNNYbwIHy438T8E78Ppo-3mIO_BiVhsa4l1tA_8ly263f5a1jlqJEnuY3GtEHW4B00StyFQ6YD-6giDv7ddpDrZ0ji3nP13BrL16zaJgS-rGdOLUakE73AjP6P-EpQvGTW8/s640/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHX9RrxOl2PqtLXcC90gsKjtonLdSEfJ8LsX39Qm6TiIUyBsIp2rItM6OUsNNYbwIHy438T8E78Ppo-3mIO_BiVhsa4l1tA_8ly263f5a1jlqJEnuY3GtEHW4B00StyFQ6YD-6giDv7ddpDrZ0ji3nP13BrL16zaJgS-rGdOLUakE73AjP6P-EpQvGTW8/w640-h288/4..jpg" width="640" /></a></div>Dari Informasi tersebut, <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> mencocokan isi dan Pasal dalam surat dakwaan JPU yaitu Pasal 12 huruf e Atau Pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni “menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta<br /><br />Nah, yang membuat <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> yakin dengan informasi dari narasumber terbut adalah tentang Pasal berikutnya dalam surat dakwaan JPU, yaitu Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga ;</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Informasi Dituntut Ringan Menjadi Nyata, Terdakwa Korupsi Pemotongan Dana Insentif Rp610.870.000 Dituntut 2 Tahun Penjara - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/08/informasi-dituntut-ringan-menjadi-nyata.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/08/informasi-dituntut-ringan-menjadi-nyata.html</a></span><br /><br />Terbuktinya informasi tersebut adalah pada saat JPU Ode Tafrimada, SH., MH, Reza Ediputra, SH dan Habi Burrohim, SH., ΜΗ dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan membacakan surat tuntutannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 06 Agustus 2024, yang menuntut Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si dengan tuntutan ringan yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan tanpa membayar uang pengganti sebesar Rp611.870.000 (sebab Terdakwa sudah mengembalikannya)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnomqICctAL-N64krHdR81hh8MkhTXTxFCF3fHF3RUCO1HcoerkaSuYs6aWtdMoSbIeNlc0umdgOJZEy-67_LOAmn5EOTo-A1SHiu38G3HoKKabc5Vu_yLk7BHZqdgtx9zBxx_rCdmwu_ib3iJf4temmpKLeLnkkhqpcZoAyKQGsY90pHVZeBT7exzS24/s640/a1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnomqICctAL-N64krHdR81hh8MkhTXTxFCF3fHF3RUCO1HcoerkaSuYs6aWtdMoSbIeNlc0umdgOJZEy-67_LOAmn5EOTo-A1SHiu38G3HoKKabc5Vu_yLk7BHZqdgtx9zBxx_rCdmwu_ib3iJf4temmpKLeLnkkhqpcZoAyKQGsY90pHVZeBT7exzS24/w640-h360/a1.jpg" width="640" /></a></div>Terkait informasi yang diterima beritakorupsi.co dengan tuntutan JPU terhadap Terdakwa, JPU Habi Burrohim, SH., MH tidak memberikan tanggapan apapun saat diminta tanggapannya seusai persidangan pada Selasa, 06 Agustus 2024<br /><br />Namun JPU mengatakan bahwa “Terdakwa menerima sebesar Rp610.870.000 yaitu dari Anik Kusniyah selaku Bendahar (sebesar Rp190.000.000) dan Kabiad (Agung Wara Laksana sebesar Rp420.870.000). Tapi itu d karena mereka merasa  takut. Kalau mereka tidak melaksanakan itu mereka dipindah,” kata JPU Habi Burrohim, SH., MH  <br /><br />Yang lebih aneh dan mengejutkan adalah penjelasan JPU saat ditanya terkait pihak pemberi suap terhadap Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi adalah bahwa JPU yang berpendidikan Strata dua atau S2 Hukum ini mengatakan belum pernah tau kalau Pasal 13 untuk pemberi Suap yang menurutnya adalah Pasal 5<br /><br />“Saya belumpernah tau kalau Pasal 13 itu untuk pemberi mungkin Pasal 5 kalau saya tidak salah,” ucap JPU Habi Burrohim, SH., MH pada Selasa, 06 Agustus 2024<br /><br />Nah, Informasi dari narasumber <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> lebih nyata dan terbukti lagi setelah hari ini, Selasa, 10 September 2024, saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman (vonis) terhadap Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si lebih ringan 6 (enam) bulan dari tuntutan JPU<br /><br />Majelis Hakim mungkin merasa bahwa tuntutan JPU terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun terlalu berat. Sehingga 3 Majelis Hakim yaitu Darwanto, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Fiktor Panjaitan, SH., MH masing-masing Ad Hoc sepakat menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (saatu)  tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLvbwPLlwSQZxgBKo0LoIT_JEHczP4JSXlX904ILxT5FKgfpnTA1TolodBjEMqd0TsNqVQwQCbGLZpKkG03_nxLIsEP7I9drGqAgUpUKLZeJf7dn307ZNBDjDzbddsmvkfHikHW4O894GYfXfLRDM12WJjZ_3xOwdGNxuLckm5uAVVGnQcHP6TWC59mhw/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLvbwPLlwSQZxgBKo0LoIT_JEHczP4JSXlX904ILxT5FKgfpnTA1TolodBjEMqd0TsNqVQwQCbGLZpKkG03_nxLIsEP7I9drGqAgUpUKLZeJf7dn307ZNBDjDzbddsmvkfHikHW4O894GYfXfLRDM12WJjZ_3xOwdGNxuLckm5uAVVGnQcHP6TWC59mhw/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Terkait Pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, JPU dan Majelis Hakim sepakat yaitu bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (menerima suap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Namun anehnya, Terdakwa dinyatakan terbukti menerima Suap sebesar Rp611.870.000 dengan rincian, dari Anik Kusniyah selaku Bendahar BPKPD sebesar Rp190 juta dan dari saksi Agung Wara Laksana Selaku Kabid P4 BPKPD sebesar Rp420.870.000. Dan lebih anehnya lagi adalah, Ani Kusniyah dan Agung Wara Laksana selaku pemberi Suap tak tersentuh hukum dan bebas dari Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Pertanyaannya adalah, kepentingan apa Ani Kusniyah dan Agung Wara Laksana hingga memberikan uang suap atau menyuap Pimpinannya yaitu Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD ? Apakah untuk naik jabatan ?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj3WnKgJyfPbh43LRJYeZu7o3b9BMxZqp8NPuvDyHEr8zWqN5R_IdhUxU8neE1p75E-o-NnU3R7vaJaXO4ceO0_ieaCOqWGu3v8vsbBx60Eq_6Kur91Y2WmkF2ob7LDDGIb6JTrpr9sub6S1af17JO9vsjkHolmaRV9QDed_vZeqJc9yDPY2W-J1sn98Y/s400/7.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="322" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj3WnKgJyfPbh43LRJYeZu7o3b9BMxZqp8NPuvDyHEr8zWqN5R_IdhUxU8neE1p75E-o-NnU3R7vaJaXO4ceO0_ieaCOqWGu3v8vsbBx60Eq_6Kur91Y2WmkF2ob7LDDGIb6JTrpr9sub6S1af17JO9vsjkHolmaRV9QDed_vZeqJc9yDPY2W-J1sn98Y/w323-h400/7.jpg" width="323" /></a></div>Kalau pemberian uang terhadap Terdakwa secara terpaksa agar Terdakwa tidak memindahkan Ani Kusniyah dan Agung Wara Laksana seperti yang dikatakan JPU Habi Burrohim, SH., MH, apakah itu termasuk menyuap atau Terdakwa memaksan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f?   <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kasus inipun sebenarnya tidak jauh beda dengan perkara Korupsi Pemotongan Penerima Insentif Pajak terhadap pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo per Triwulan sejak Triwulan IV tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV 2023 yang berawal dari tangkap tangan KPK pada Senin, 25 dan 26 Januari 2024<br /><br />Dan kasus perkara ini menyeret 3 orang Tersangka, yaitu Siska Wati selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo dan Ari Suryono selaku Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo serta Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor selaku Bupati Sidoarjo periode 2021 – 2024<br /><br />Dua dari Tiga Tersangka ini sudah diadili dan dituntut pidana penjara yaitu Siska Wati (dituntut 5 tahun penjara) dan Terdakwa Ari Suryono dituntut 7 tahun dan 6 bulan penjara. Pasal yang dikenakan JPU KPK terhadap Kedua Terdakwa bukan Pasal 11 apalagi Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentan Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan Pasal 12 huruf f. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Informasi Narasumber Menjadi Nyata dan Terbukti, Terdakwa Korupsi Rp611,870 Juta Dihukum Ringan 1,6 Tahun Penjara

”Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan Didakwa Kasus Pemotongan Insentif Pajak Bagi 150 Pegawai BPKPD S...

»

Terbukti Korupsi dan TPPU Rp13, 189 M, Eko Darmanto Selaku Pejabat Bea Cukuai Divonis 8 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc3HeStGq8B_BWBSZp1MONATBkDmz01R1zt6QLJktSeGjJ-a-tr9JINUt_NH-lYNjP-joTBfMLV16b6PZMDXMCHAl2vCZ0OrorhicXn0QwkWo7v8GNGVyC3NGF-CkNzXfGwL7g07PQp0Nq5VX0elTlkE3YiKDbTZORJOTxjY5ZUghIMPl2Ez95TwDP3GY/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc3HeStGq8B_BWBSZp1MONATBkDmz01R1zt6QLJktSeGjJ-a-tr9JINUt_NH-lYNjP-joTBfMLV16b6PZMDXMCHAl2vCZ0OrorhicXn0QwkWo7v8GNGVyC3NGF-CkNzXfGwL7g07PQp0Nq5VX0elTlkE3YiKDbTZORJOTxjY5ZUghIMPl2Ez95TwDP3GY/w228-h400/5.jpg" width="228" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Uang Sebesar Rp23.511.303.640,24 yang diterima Terdakwa Eko Darmanto Sejak 2011 – 2023 berasal dari Andry Wirjanto (Rp1.370.000.000),; Ong Andy Wiryanto (Rp6.850.000.000),; David Ganianto dan Teguh Tjokrowibowo (Rp300.000.000),; Lutfi Thamrin dan M. Choirul (Rp200.000.000),; Irawan Daniel Mussry (Rp100.000.000),; Rendhie Okjiasmoko  (Rp30.000.000),; Martinus Suparman (Rp930.000.000),; Soni Darma (Rp450.000.000),; dari Nusa Syafrizal melalui Ilham Bagus Prayitno (Rp250.000.000),; Benny Wijaya (Rp60.000.000), S. Steven Kurniawann (Rp2.300.229.000),; Lin Zhengwei dan Aldo (Rp204.380.000). Lalu Uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 10 Tas mewah, Tanah dan Bangunan, Aparteman, beberapa Mobil dan beberpa Motor Harley Davidson#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 27 Agustus 2024, menajtuhkan hukuman terhadap Terdakwa Eko Darmanto selaku pejabat Bea dan Cukai dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp13.189.884.541 dengan memperhitungkan aset yang telah disita subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 2011 – 2023 berupa penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp13.1889.884.541 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang membelanjakan atau mengalihkan uang dari hasil Korpsi tersebut<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa uang sebesar Rp13.189.884.541 adalah berasal dari para pengusaha yang diterima Terdakwa selama menjabat sebagai di Bea Cuakai sejak tahun 2011 hingga 2023, yaitu ;<ol><li>Tahun 2011-2012 sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Timur I. ; </li><li>Tahun 2012-2015 sebagai Kepala Sub Direktorat Manajemen Resiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. ; </li><li>Tahun 2015-2019 sebagai Kepala Sub Direktorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan. ; </li><li>Tahun 2019-2022 sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.; </li><li>Tahun 2022-2023 sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.</li></ol><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b></span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Eko Darmanto Selaku Kepala Kantor Bea Cukua Yogyakarta Diadili Karena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp23,511 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/05/eko-darmanto-selaku-kepala-kantor-bea.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/05/eko-darmanto-selaku-kepala-kantor-bea.html</a> </span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Yjx_Cy0z5PxRLLKHQbASh_1i9v33X0p_TCCbM91Ew4lr_zgIK1Mk1iHGvdvvo6ZkIUwvcI6m64B8POYnd8Xn4xboOCri_pr9Tb3-WfJWi5scLRp_FtwtNY2JUU9ZMKciiSuTqoUxYuDXVWtJUgBP0SPmgCglSjUbw_ifQWlvxbD6prIZWvexdU9cfFQ/s640/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Yjx_Cy0z5PxRLLKHQbASh_1i9v33X0p_TCCbM91Ew4lr_zgIK1Mk1iHGvdvvo6ZkIUwvcI6m64B8POYnd8Xn4xboOCri_pr9Tb3-WfJWi5scLRp_FtwtNY2JUU9ZMKciiSuTqoUxYuDXVWtJUgBP0SPmgCglSjUbw_ifQWlvxbD6prIZWvexdU9cfFQ/w640-h360/2...jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim pun menyebutkan nama-nama para pengusaha yang memberikan sejumlah uang terhadap Terdakwa, yaitu;<br />A. Bersumber dari ANDRY WIRJANTO sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa ANDRY WIRJANTO memiliki beberapa perusahaan pengguna jasa kepabeanan (PPJK) yang bergerak di bidang trucking/forwading, antara lain PT Rajawali Satu Nusa, CV Dermaga (PT Dermaga), PT Pelayaran Dermaga Indonesia, PT Dermaga Samudera Indonesia dan PT Dermaga Satu Nusa, berlokasi di Jalan Kebon Rojo 6 FF Surabaya.<br /><br />B. Bersumber dari ONG ANDY WIRYANTO sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa ONG ANDY WIRYANTO ialah selaku pemilik PT ANDIKA PRATAMA SENTOSA yang bergerak di bidang ekspor impor otomotif dan berlokasi di Jawa Timur. Dalam kegiatan ekspor impor tersebut, ONG ANDY WIRYANTO membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I.<br /><br />C. Bersumber dari DAVID GANIANTO dan TEGUH TJOKROWIBOWO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bahwa DAVID GANIANTO dan TEGUH TJOKROWIBOWO (kakak ipar DAVID GANIANTO) ialah selaku pemilik beberapa perusahaan, diantaranya PT Buana Mitra Indonesia bergerak di bidang import bahan setengah jadi dan spare part mesin pabrik dan PT Surya Mandiri bergerak di bidang Perusahaan Pengangkutan Jasa Kontainer berlokasi di Jalan Gesing Desa Randupitu RT 02/RW 10 Pasuruan Jawa Timur (Gudang Berikat)<br /><br />D. Bersumber dari LUTFI THAMRIN dan M. CHOIRIL berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa LUTFI THAMRIN ialah selaku pemilik PT Wahana Catur Karya sebagai agen pemasaran rokok perorangan yang diproduksi oleh PR CEMERLANG JAYA ABADI (M. COIRIL sebagai pemiliknya) dengan merk “Lintang Sembilan“ dan produksi PR TRI TUNGGAL dengan merk Premix 414, sasaran pemasarannya di wilayah Sulawesi Tenggara dan berlokasi di Perum Puncak Dieng FF/12A, RT 002, RW 007, Kalisongo, Dau, Malan/g, Jawa Timur,<br /><br />E. Bersumber dari IRWAN DANIEL MUSSRY berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah) dan dari RENDHIE OKJIASMOKO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa IRWAN DANIEL MUSSRY ialah pemilik Time Grup, bergerak di bidang importir barang lifestyle berupa jam tangan, tas, sepatu, pakaian, belt, Pakaian, Belt, Parfum, Kacamata, Topi)/ Wholesale /Retail/ Service, dan lain-lain sebanyak 46 merek, berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan,</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIZKSORJCGngGbz6WnVSViSOIXAAWJ4E7j-KeQ7oTZD9AVuENr4Hdl-D3UITTgf14Q20QBM_frdOjlL7DHPLgwiE22pyPNGEI4O0-_HTky-PCkB9RRI-4zFFpj9odbgK8Ll1BnorYk5dGka45STbckxIOExB2kWljg7eGNxDYZw6X337oUgiMU2ov__jU/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIZKSORJCGngGbz6WnVSViSOIXAAWJ4E7j-KeQ7oTZD9AVuENr4Hdl-D3UITTgf14Q20QBM_frdOjlL7DHPLgwiE22pyPNGEI4O0-_HTky-PCkB9RRI-4zFFpj9odbgK8Ll1BnorYk5dGka45STbckxIOExB2kWljg7eGNxDYZw6X337oUgiMU2ov__jU/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan RENDHIE OKJIASMOKO ialah konsultan pribadi Time Grup. Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor impor tersebut, IRWAN DANIEL MUSSRY dan RENDHIE OKJIASMOKO membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai.<br /><br />F. Bersumber dari MARTINUS SUPARMAN berupa uang sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa MARTINUS SUPARMAN memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, diantaranya PT DJATI PERKASA GLOBAL INDUSTRI bergerak di bidang trading tembakau dan import tembakau, berlokasi di Jalan Bintoro Dusun Sobo Wonokoyo Wetan Wonokoyo Kecamatan Beji Pasuruan Jawa Timur. Dalam pelaksanaan kegiatan PT DJATI PERKASA GLOBAL membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I.<br /><br />Sehubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dari MARTINUS SUPARMAN melalui e banking dari rekening Bank BCA nomor : 6120190642 atas nama MARTINUS SUPARMAN <br /><br />G. Bersumber dari SONI DARMA berupa uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa SONI DARMA ialah pemilik usaha di bidang jual beli gorden yang sebagian merupakan barang import, berlokasi di Jembatan Merah Plasa (JMP) Surabaya. Dalam pelaksanaan kegiatan SONI DARMA membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I.<br /><br />Sehubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa dengan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor 173101000177566 atas nama RIKA YUNARTIKA menerima transfer uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dari SONI DARMAH.<br /><br />H. Bersumber dari NUSA SYAFRIZAL melalui ILHAM BAGUS PRAYITNO berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa NUSA SYAFRIZAL ialah pemilik PT Kuda Laut Nusantara yang bergerak di bidang logistik, termasuk logistik barang eksport import, berlokasi di office 8 level 18 unit a, jalan Jend. Sudirman kav. 52-53 SCBD. Dalam pelaksanaan kegiatan PT Kuda Laut Nusantara membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-NGvBB_2oQRKII5-QlqmUNOdHMfTPR2RWzceOUCUQJFmLzC_I_TuJE8XQbKmBty9OpA3xEia7Z1MCDSnpP6YGwj6DID5FqUEOULL-eODj27A9gA-XlbjjioLiA7c6ZNCt9uaWOt9riQZVnnNKIs5U4Tqb8HuHHdRVyWxtQ99ju8MKMgAMikB67fVVvk/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-NGvBB_2oQRKII5-QlqmUNOdHMfTPR2RWzceOUCUQJFmLzC_I_TuJE8XQbKmBty9OpA3xEia7Z1MCDSnpP6YGwj6DID5FqUEOULL-eODj27A9gA-XlbjjioLiA7c6ZNCt9uaWOt9riQZVnnNKIs5U4Tqb8HuHHdRVyWxtQ99ju8MKMgAMikB67fVVvk/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Sehubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa dengan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor 173101000177566 atas nama RIKA YUNARTIKA menerima transfer uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), <br /><br />I. Bersumber dari BENNY WIJAYA berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Bahwa BENNY WIJAYA ialah pemilik usaha dibidang jasa pengangkutan (trucking), dimana salah satu pengguna jasa BENNY WIJAYA adalah PT WAHANA BANGUN MAKMUR yang merupakan perusahaan eksport import, berlokasi di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara Dalam pelaksanaan kegiatan BENNY WIJAYA dan PT WAHANA BANGUN MAKMUR maupun BENNY WIJAYA membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai.<br /><br />Sehubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa dengan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 723801003167502 atas nama AYU ANDHINI menerima transfer uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari  BENNY WIJAYA, yang dikirimkan pada tanggal 30 Juli 2019 di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Balai Karantina Jalan Enggano Raya Nomor 17 Tanjung Priok Jakarta Utara.<br /><br />J. Bersumber dari S. STEVEN KURNIAWAN berupa uang sebesar Rp2.300.229.000,00 (dua miliar tiga ratus juta dua ratus dua puluh dua sembilan ribu rupiah). Bahwa S. STEVEN KURNIAWAN ialah selaku pemilik PT Global Feed Nusantara, bergerak di bidang importir bahan baku pakan ternak yang berasal dari Polandia dan berlokasi di Ciputra World, Jl. Mayjen Sungkono No.89 Gunung Sari Dukuhpakis Surabaya. Dalam pelaksanaan kegiatan S. STEVEN KURNIAWAN membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai.<br /><br />Sehubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta dan sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Paeban B Yogyakarta Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp2.300.229.000,00 (dua miliar tiga ratus juta dua ratus dua puluh dua sembilan ribu rupiah)<br /><br />K. Bersumber dari LIN ZHENGWEI/ALDO berupa uang sebesar Rp204.380.000,00 (dua ratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehubungan dengan jabatannya sebagai sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Terdakwa dengan menggunakan rekening Bank BCA nomor : 2181665809 atas nama AYU ANDHINI menerima transfer uang sebesar Rp204.380.000,00 (dua ratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari LIN ZHENGWEI/ALDO, bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Utama Galaxy Jalan Sukarno Hatta No.37-39 Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Surabaya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIHW2p79H8JDnq_QGf5UTFSXEgK-LpvUowS26GpkUXA-mfek6Wm8Klr0PlWc8PQaKmIvUhyphenhyphenf6oYIoPM7_Rr6wZeiP4BT_JSu6qathwsdGLEQubC8LM8Dz8P-ocTa1saDsSjMQMePSLU_HKUJKQMviO338o7QVrV4YDEvpR713n-ZRSNI0TTqD3CxTvwjs/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIHW2p79H8JDnq_QGf5UTFSXEgK-LpvUowS26GpkUXA-mfek6Wm8Klr0PlWc8PQaKmIvUhyphenhyphenf6oYIoPM7_Rr6wZeiP4BT_JSu6qathwsdGLEQubC8LM8Dz8P-ocTa1saDsSjMQMePSLU_HKUJKQMviO338o7QVrV4YDEvpR713n-ZRSNI0TTqD3CxTvwjs/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim juga membeberkan jumlah penghasilan Terdakwa baik sebagai PNS di Kantor Bea Cukai maupun dari usaha lain termasuk pengeluaran serta jumlah harta kekayaan Terdakwa sejak tahun 2011 – 2022, berdasrkan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yaitu ;<br /><br />1.    Berdasarkan data LHKPN, Terdakwa melaporkan penerimaan dari pekerjaan selaku PNS Pada Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Tahun 2011-2022 sebagai berikut ; 1. Tahun 20211 sebesar Rp177.383.004 ; 2. Tahun 20212 sebesar Rp - ; 3. Tahun 20213 sebesar Rp182.756.400 ; 4. Tahun 20214 sebesar Rp - ; 5. Tahun 20215 sebesar Rp182.756.400 ; 6. Tahun 20216 sebesar Rp - ; 7. Tahun 20217 sebesar Rp530.860.475,- ; 8. Tahun 2018 sebesar Rp570.159.116,- ; 9. Tahun 2019 sebesar Rp648.851.934,- ; 10. Tahun 2020 sebesarRp573.691.476,- ; 11. Tahun 2021 sebesar Rp 585.566.580,- ; 12. Tahun 2022 sebesar Rp588.219.998<br /><br />2.    Berdasarkan data LHKPN, Terdakwa melaporkan penghasilan dari Usaha dan Kekayaan Tahun 2011-2022 sebagai berikut: 1. Tahun 2011 sebesar Rp370.000.000,- ; 2. Tahun 2012 sebesar Rp - ; 3. Tahun 2013 sebesar Rp390.000.000,- ; 4. Tahun 2014 sebesar Rp - ; 5. Tahun 2015 sebesar Rp390.000.000,- ; 6. Tahun 2016 sebesar Rp - ; 7. Tahun 2017 sebesar Rp - ; 8. Tahun 2018 sebesar Rp550.000.000,- ; 9. Tahun 2019 sebesar Rp - ; 10. Tahun 2020 sebesar Rp 250.000.000,- ; 11. Tahun 2021 sebesar Rp - ; 12. Tahun 2022 sebesar Rp –<br /><br />3.    Berdasarkan data LHKPN, Terdakwa memiliki pengeluaran atas penghasilan sebagai berikut: 1. Tahun 2011 sebesar Rp120.000.000,-; 2. Tahun 2012 sebesar Rp - ; 3. Tahun 2013 sebesar Rp120.000.000,- ; 4. Tahun 2014 sebesar Rp - ; 5. Tahun 2015 sebesar Rp120.000.000,- ; 6. Tahun 2016 sebesar Rp - ; 7. Tahun 2017 sebesar Rp120.000.000,- ; 8. Tahun 2018 sebesar Rp187.000.000,- ; 9. Tahun 2019 sebesar Rp544.000.000,- ; 10. Tahun 2020 sebesar Rp410.649.157,- ; 11. Tahun 2021 sebesar Rp416.787.006,- ; 12. Tahun 2022 sebesar Rp416.787.006,-<br /><br />4.    Berdasarkan data LHKPN, Terdakwa memiliki harta kekayaan sebagai berikut: 1. Tahun 20211 sebesar Rp2.199.225.000,-; 2. Tahun 2012 Rp – ; 3. Tahun 2013 sebesar Rp1.378.981.027,-; 4. Tahun 2014 sebesar Rp - ; 5. Tahun 2015 sebesar 6.441.916.027,-; 6. Tahun 2016 sebesar Rp - ; 7. Tahun 2017 sebesar Rp2.493.521.000,-; 8. Tahn 2018 sebesar Rp2.249.920.000, ; 9. Tahun 2019 sebesar Rp3.893.920.000,- ; 10. Tahun 2020 sebesar Rp5.072.920.000,-; 11. Tahun 2021 sebesar Rp6.720.864. 391,- ; 12. Tahun 2022 sebesar Rp11.494.700. 000,-  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVXjT86huZjFGtnMf7L9B31lqyfLZ8G_HtioWNW0aiXVcz43SyhurD1DIWD0gzjSF3Yip4siX9im1SYsOy_aI9MtfDlY3R3zKj6fHl7uaK4dkkDEck8oWtVtEQdlOcBI13Fz0sJia_6_ptwqYTeXKC8s3HMT07QquWgdsp_Q6uBHHv-pU2HoOCbXFBTmU/s400/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="244" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVXjT86huZjFGtnMf7L9B31lqyfLZ8G_HtioWNW0aiXVcz43SyhurD1DIWD0gzjSF3Yip4siX9im1SYsOy_aI9MtfDlY3R3zKj6fHl7uaK4dkkDEck8oWtVtEQdlOcBI13Fz0sJia_6_ptwqYTeXKC8s3HMT07QquWgdsp_Q6uBHHv-pU2HoOCbXFBTmU/w244-h400/6.jpg" width="244" /></a></div><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Eko Darmanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.<br /><br />Dan perbuatan Terdakwa Eko Darmanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Eko Darmanto dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidarjo, Jawa Timur pada Selasa, 27 Agustus 2024 yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH yang dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Rizky Wirianto, SH., MH yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan terkait pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan<br /><br />“MENGADILI ; 1. Menyatakan Terdakwa Eko Darmanto, SH., MH terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;<br /><br />3. Menetapkan masa penangakapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan<br /><br />4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.189.884.541 dengan memperhitungkan aset yang telah disita dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap maka hara bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersbut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Tongani, SH., MH<br /><br />Atas putusan tersebut, Terdakwa Eko Darmanto maupun JPU KPK sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir, Yang Mulia,”. Kata Terdakwa kepada Majelis Hakim. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi dan TPPU Rp13, 189 M, Eko Darmanto Selaku Pejabat Bea Cukuai Divonis 8 Tahun Penjara

#Uang Sebesar Rp23.511.303.640,24 yang diterima Terdakwa Eko Darmanto Sejak 2011 – 2023 berasal dari Andry Wirjanto (Rp1.370.000.000),; Ong ...

»

Terdakwa Eko Darmanto Selaku Pejabat Bea Cukai : "Ini Sebagai Balas Dendam Dari Institusi Karena Puluhan Kasus Besar Saya Ungkap"

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1wCtflnEwxeJTX40FwQwCEIhDXV42ODpU13tBiBGP937soT-UxC6hkJ1DFP679fuWB-0w_ZtYV4mot62pi5oYuTzgK2Aqaj8Me10WYfETV3iO0W3JBteiud8Hxbwg7hHHq8zpvwa3n1dJd9zkRpjR-1m4pMZLWWZoWy3i8yLYEDk56dzSUBhQlZA0L4E/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="569" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1wCtflnEwxeJTX40FwQwCEIhDXV42ODpU13tBiBGP937soT-UxC6hkJ1DFP679fuWB-0w_ZtYV4mot62pi5oYuTzgK2Aqaj8Me10WYfETV3iO0W3JBteiud8Hxbwg7hHHq8zpvwa3n1dJd9zkRpjR-1m4pMZLWWZoWy3i8yLYEDk56dzSUBhQlZA0L4E/w324-h569/5.jpg" width="324" /></a></div><h3><span style="font-size: medium;">“Kasus Yang Diungkap Terdakwa Eko Darmanto Yaitu ; Kasus penyelundupan tekstil pada tahun 2019-2020 ; Kasus pemerasan atas kegiatan logistik sebesar 1,7 miliar oleh Pejabat Bea Cukai Soekarno-Hatta tahun 2021 ; Kasis penyelundupan tekstil melalui kawasan Berikat dalam kasus PT. Hyup Seung Garmen Indonesia ; Kasus penyehmdupan ribuan kontainer baja PT. Maraseti Logistik ; Kasus Baja PT. Adi Perkasa Jakarta memakai modus menggunakan pusat logistik Berikat : Kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 ; Kasus Permainan Importasi Emas yang diduga merupakan TPPU sebesar 349 triliun di lingkungan Kemenkeu ; Kasus K3S yakni kerjasama eksplorasi minyak dan gas ; Kasus Windu Eka yakni penyalahgunaan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor PT. Adi Perkasa penyelundupan baja dengan modus memakai fasilitas pusat logistik Berikat”</span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b><br /><i>Kata “jujur” mungkin mudah diucapak tetapi sulit dilaksanakan. Itulah sebabnya, masyarakat seringkali mendengar ucapan atau kalimat "Indonesia tidak kekurangan orang pintar tapi kekurangan orang jujur". Sebab orang jujur tak jarang mendapatkan perlakukan tak menyenangkan apalagi dikalangan institusi atau lembaga pemerintahan karena dianggap merusak citra institusinya</i><br /><br />Dan itupula yang dirasakan oleh Terdakwa Eko Darmanto Selaku Pejabat Bea Cukai yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU sejak tahun 2011 – 2023 sebesar Rp13.189.884.541<br /><br />“Apa yang saya alami saat ini adalah sebagai balas dendam dari institusi saya karena saya sering mengungkap kasus-kasus besar di institusi bahkan berskala nasional diantaranya kasus emas, kasus minyak goreng, kasus narkotika seberat 1,6 ton, kasus baja, kasus pesawat, kasus IMEI HP, kaus HP yang dijual mura dua ratus ribuan. Dan banyak kasus yang saya ungkap dan sudah ada yang disidangkan tetapi ada juga yang belum,” kata Terdakwa Eko Darmanto kepada <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> dalam wawancara khusus  seusai persidangan, Selasa, 20 Agustus 2024<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpqDECR9yZSLt4_4Pr9o4habTerzdOpDGOQPvz9m8f-2L4zSJL37XDCMQzQQk_e-A0qUzRUdS9XsBuMM876Tn9zwpguEWEeps0f-1kWee6oTBL9Irw8OqI20SdVjft8yYd2FVXYyEKaqdmNhVMROUdbvWN2vFhMqe09TgXkQFBcgGbPoATcZ61SPKoalg/s400/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="244" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpqDECR9yZSLt4_4Pr9o4habTerzdOpDGOQPvz9m8f-2L4zSJL37XDCMQzQQk_e-A0qUzRUdS9XsBuMM876Tn9zwpguEWEeps0f-1kWee6oTBL9Irw8OqI20SdVjft8yYd2FVXYyEKaqdmNhVMROUdbvWN2vFhMqe09TgXkQFBcgGbPoATcZ61SPKoalg/w390-h640/6.jpg" width="390" /></a></div><br />Kepada <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a>,</i> Terdakwa Eko Darmanto mengatakan, bahwa kasus yang menimpanya bemula dari berita-berita viral di berbagai media yang menuduh saya punya pesawat dan jet pribadi, mobil antik dan Moge (motor gede)<br /><br /><i>“Berita saya viral coba aja ketik di Google. Dibilanglah saya punya pesawat dan jet pribadi. Mana sekarang?. Sejak 2007 saya punya usaha jual beli mobil antik dan Moge. Tidak ada dari hasil Korupsi itu murni dari usaha tapi itu semua dan satu-satunya rumah sudah di sita KPK. Selama 25 tahun berbakti dan mengungkap kasus-kasus besar bahkan berskala nasional, inilah penghargaan saya sebagai Tersangka/Terdakwa. Kalau saya Korupsi, kenapa pajak penghasilan saya saya naikan saat laporan LHKPN,”</i> ucap Terdakwa Eko<br /><br /><i>“Akun palsu IG atas nama @eko_darmanto_be_1 adalah akun yang memframing seolah-olah saya pamer harta, hedon. Dari kajian Digital Forensik, itu berasal dari salah satu komputer di kantor pusat Bea Cukai,”</i> lanjut Terdakwa Eko<br /><br />Menurut Terdakwa Eko, bahwa puluhan kasus yang berhasil diungkapnya ada yang ditangani Kejaksaan Agung dan sudah ada pejabat Bea Cukai yang diadili, dan ada pula yang belum. Selain ditangani Kejaksaan Agung, ada juga yang ditangani Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan Tinggi Banten namun ada yang jalan proses hukumnya<br /><br /><i>“Ada yang ditangani Kejaksaan Agung itu sudah jalan seperti kasus emas. Tapi kasus emas ini sangat besar. Kasus HP di Kejaksaan Tinggi Banten tidak jalan dan ada juga laporan di KPK saya sendiri ketemu langsung dengan pimpina KPK tetaapi tidak jalan. Kasus emas sudah saya sampaikan langsung kepada Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam,”</i> ungkap Terdakwa Eko Darmanto<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Eko Darmanto Selaku Pejabat Bea Cukuai Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Dianggap Korupsi dan TPPU Sebesar Rp13,189 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/08/eko-darmanto-selaku-pejabat-bea-cukuai.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/08/eko-darmanto-selaku-pejabat-bea-cukuai.html</a></span><br /><br />Terdakwa Eko juga mengatakan, atas prestasinya mengungkap kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat Bea Cukai, Terdakwa menerima penghargaan Satya Lencana Karya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011, penghargaan Satya Lencana Karya dari Presiden Jokowi tahun 2019, Anugrah Penghargaan Warga Madya dari BNN oleh Kalakhar BNN tahun 2009, Penghargaan atas prestasi penggalan penyelundupan narkotika oleh kakanwil Banten tahun 2008, Penghargaan atas prestasi penggalan penyelundupan narkotika oleh Kepala Kantor Bea Cukai Soetta tahun 2008, Penindakan 12 heli pelanggar prosedur kepabeanan tahun 2008, Penindakan 6 unit pesawat Garuda pelanggar prosedur kepabeanan tahun 2007, Penindakan pelanggaran kepabeanan brand international Nike tahun 2007, <br /><br />Dan penghargaan sebagai Pelapor penindakan narkotika di teluk Nibung tahun 2007, Supervisi penyidikan Jatim 1 kepabeanan dan cukai kasus skala menengah besar dengan jumlah tertinggi di Indonesia tahun 2012, Pegawai teladan Bea Cukai 2017, Penghargaan Kapolda metro jaya tahun 2017 atas penindakan narkotika jenis sabu seberat 1 ton kasus kapal wanderlust, Penghargaan Kapolri tahun 2018 atas penindakan narkotika jenis sabu seberat 1,6 ton, Penghargaan Kepala BNN 2008 2018 atas penindakan narkotika jenis sabun seberat 1 ton kasus kapal Sun Glory<br /><br />Kemudian Penghargaan dari Menteri Keuangan 2018 sebagai pegawai kemenko berprestasi atas penindakan narkotika jenis sabu 2.6 ton, Pelapor program Re-Engineering di wilayah PUSAKA (Purwakarta, Subang, Karawang) dengan melibatkan 60,138 tenaga kerja menghasilkan 12 juta pcs masker, 700 pcs Hazmat, 7000 liter Hand Sanitizer pada masa pandemi covid 19, Kepala Kantor dengan jumlah investasi tertinggi dengan meraih 18 investasi baru dan 15 diantaranya kawasan berikat baru kalah krisis kopi 2020-2021  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO2dQzO48TPdfwiij97KloPWHwCslpMWvIXv52S0bj7u81w-pmZ0RgdWfRNTBV9JyLbKNpCeLYKCHVmA2pfFC1z8TWTUv_8FQI9P5im1qRExTVbnAYoeDGGtpswC8z6txfSNsF_6PvLoelsCPnsXa-5ZHyZSfYLvYooG9EWR9z8kQ7-vhALIY4vg-SOik/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO2dQzO48TPdfwiij97KloPWHwCslpMWvIXv52S0bj7u81w-pmZ0RgdWfRNTBV9JyLbKNpCeLYKCHVmA2pfFC1z8TWTUv_8FQI9P5im1qRExTVbnAYoeDGGtpswC8z6txfSNsF_6PvLoelsCPnsXa-5ZHyZSfYLvYooG9EWR9z8kQ7-vhALIY4vg-SOik/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>Dalam kasus ini, JPU KPK menuntut Terdakwa Eko Darmanto dengan pidana penjara selama 8 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp13.189.884.541 dengan memperhitungkan aset yang telah disita subsider pidana penjara selama 3 tahun karena Terdakwa dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah berupa uang sebesar Rp13.1889.884.541 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) membelanjakan atau mengalihkan uang sebesar  Rp13 miliar lebih<br /><br />Menurut JPU KPK dalam surat tuntutan, bahwa uang sebesar Rp13.189.884.541 adalah berasal dari para pengusaha yang diterima Terdakwa sejak tahun 2011 hingga 2023 selama menjabat sebagai ; 1. Tahun 2011-2012 sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Timur I. ; 2. Tahun 2012-2015 sebagai Kepala Sub Direktorat Manajemen Resiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. ; 3. Tahun 2015-2019 sebagai Kepala Sub Direktorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan. ; 4. Tahun 2019-2022 sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.; 5. Tahun 2022-2023 sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiCoA290UaewJ3pBcpYcG-_K9h_J8n6J7SdHWUHkYLLjjZaTdzd2v7XXTPIRwDppVpXDZ2GUNYgsvM7swu7nkZgkeMqWVitAtCpKWVcoy70zRgQ0rZS1FBQYZi2fhy7Ldq-odWUNel-h6W5OM7HpxmYHKMk5m_nPqcYNRjoBjTIK0gNA7JBaLr_0-0EVI/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiCoA290UaewJ3pBcpYcG-_K9h_J8n6J7SdHWUHkYLLjjZaTdzd2v7XXTPIRwDppVpXDZ2GUNYgsvM7swu7nkZgkeMqWVitAtCpKWVcoy70zRgQ0rZS1FBQYZi2fhy7Ldq-odWUNel-h6W5OM7HpxmYHKMk5m_nPqcYNRjoBjTIK0gNA7JBaLr_0-0EVI/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Sementara persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa, 20 Agustus 2024 adalah agenda Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa dan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yang di Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH yang dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Rizky Wirianto, SH., MH yang dihadiri Tim JPU KPK<br /><br />Dalam Pledoinya, Terdakwa Eko Darmanto menyampakan kepada Majelis Hakim bahwa “kami adalah duri dalam daging institusi Bea Cukai yang kerap membuka kejahatan di dalam tubuh Bea Cukai sendiri. Akun palsu IG atas nama @eko_darmanto_be_1 adalah akun yang memframing seolah-olah kami Pamer Harta, hedon serta dari kajian Digital Forensik berasal dari salah satu komputer di kantor pusat Bea Cukai”.<br /><br />Lebih lanjut Terdakwa Eko Darmanto dalam Pledoinya sebanyak 15 lembar kertas HVS yang dibacakan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim mengatakan, “kasus kami ini meluas, setelah viralnya pemberitaan kami di semua media, baik cetak, media daily dan online, platform media sosial dan televisi dengan tag besar "Bea Cukai Hedon", "Bea Cukai Pamer Harta". <br /><br />Tak pelak lepas pemberitaan itu semua orang berkomentar, termasuk Presiden Jokowi turut menyorot pemberitaan tersebut. Begitu banyak kebencian masyarakat kepada kami tanpa melakukan klarifikasi, kami di Cap Pamer Harta, punya Pesawat Pribadi bahkan memiliki Jet Pribadi tanpa perduli siapa kami dan apa yang telah kami lakukan untuk negara dan republik tercinta, dalam rangka melaksanakan tugas secara etxraordinary'. <br /><br />Cita-cita kami Bea Cukai (BC) Indonesia memiliki MPA (Maritime Patrol Aircraft) atau yang lebih canggih lagi AEW (Airborne Early Warning) yang dapat menjadi mata negara di angkasa dalam melakukan pengawasan lintas batasnya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJmUR_AdHcaMO4LQz11jVTa4TOf51_0A04cX-rzR2fvQMotf5EDE-LKJVJ-Ws4dqbj76iaIC4MCIvlp4eRbx-x6DUguYPoudB7-QN8C__jmyLI875bj6UsFFDxHzYKmMXxF1ieDqpG333IWav_G6qRvmz-4gRBrAdtAnMxCPgucMPpbPYAepJj2_eyc2E/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJmUR_AdHcaMO4LQz11jVTa4TOf51_0A04cX-rzR2fvQMotf5EDE-LKJVJ-Ws4dqbj76iaIC4MCIvlp4eRbx-x6DUguYPoudB7-QN8C__jmyLI875bj6UsFFDxHzYKmMXxF1ieDqpG333IWav_G6qRvmz-4gRBrAdtAnMxCPgucMPpbPYAepJj2_eyc2E/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Kami belajar terbang, bukan buat bergaya tetapi karena adanya kesempatan untuk belajar, menunjang cita-cita kami membangun masa depan pengawasan BC patroli udara, sangatlah tidak mungkin negara kepulauan terbesar didunia dengan 17.000 pulau dan negara dengan garis batas pantai nomor 2 terpanjang didunia setelah negara Kanada, tidak memiliki patroli udara. <br /><br />Masyarakat juga tidak tahu dan perduli bahwa viralnya kami adalah sekenario besar membunuh karir kami dan mempermudah penyelundupan sistematis. Dengan menyingkirkan kami dari internal Bea Cukai (institusi yang kami jaga dan kami cintai). <br /><br />Majelis Hakim Yang Mulia, kenapa kami harus disingkirkan bahkan diberhentikan dengan hormat jauh hari sebelum kami jadi Tersangka? Terlepas kondisi kami yang sudah Viral, kami adalah duri dalam daging institusi Bea Cukai yang kerap membuka kejahatan di dalam tubuh Bea Cukai sendiri. Akun palsu IG atas nama @eko_darmanto_be_1 adalah akun yang memframing seolah-olah kami Pamer Harta, hedon serta dari kajian Digital Forensik berasal dari salah satu komputer di kantor pusat Bea Cukai.<br /><br />Kebencian kepada kami muncul setelah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, kami bersama APH lain khususnya Kejaksaan, kerap membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai yang secara sadar membantu para penyelundup dan tindak pidana bidang Kepabeaan baik secara konvensional ataupun sistematik. <br /><br />Diantaranya adalah kasus penyelundupan tekstil pada tahun 2019-2020 yang dilakukan oleh PT. Indo Fleming Batam (Bukti terlampir 2.1) yang merusak perekonomian nasional dengan bangkrutnya industri tekstil nasional akibat kalah saing dengan barang selundupan seperti ini. <br /><br />Data terakhir terdapat 8.000 pabrik tekstil dan produk tekstil tutup dan berdampak pada PHK 3 juta orang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kasus PT. Indo Fleming Batam ini ditangani oleh Kejaksaan Agung dengan indikasi kerugian negara sebesar 1,6 triliun dan di selesaikan penyidikanya, dengan ditahan dan diajukanya 4 orang pejabat Bea Cukai ke Meja Hijau.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWJGBjCzxfwOdwhYSgyQfFgKfhW4NSVfPZsP05PvN_5dpI3LZjjukbVD6jxK6YJs4NPHfjQ3SfOkt_wbI9wh34dNK29oiMPxG-wQ58DD2Onk9q3Zc3NwlCsYQ0GikDoqt4gB6fV5hMTPcX64mP4tZbb-e8bAoZxSZkhrFPkfPPKJNdCBKwnoQawBonGkM/s400/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="244" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWJGBjCzxfwOdwhYSgyQfFgKfhW4NSVfPZsP05PvN_5dpI3LZjjukbVD6jxK6YJs4NPHfjQ3SfOkt_wbI9wh34dNK29oiMPxG-wQ58DD2Onk9q3Zc3NwlCsYQ0GikDoqt4gB6fV5hMTPcX64mP4tZbb-e8bAoZxSZkhrFPkfPPKJNdCBKwnoQawBonGkM/w390-h640/6.jpg" width="390" /></a></div><br />Kemudian kasus pemerasan atas kegiatan logistik sebesar 1,7 miliar oleh Pejabat Bea Cukai Soekarno-Hatta (Bukti terlampir 2.2), tahun 2021 yang ditangani Penyidik dan penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi Banten dan membawa dua Pejabat Bea Cukai serat diadili di Meja Hijau serta diputus bersalah.<br /><br />Pada tahun 2021 kami juga memberikan data dan membantu Kejaksaan Agung melakukan penyidikan terhadap penyelundupan tekstil melalui kawasan Berikat dalam kasus PT. Hyup Seung Garmen Indonesia (HGI) yang tidak hanya merugikan negara dari sektor penerimaan sebesar ratusan Miliar Rupiah (Bukti terlampir 2.3), tetapi juga berpotensi merusak perekonomian nasional. <br /><br />Atas kasus tersebut 3 orang Pejabat Bea Cukai di tahan dan diadili. Tidak berakhir di situ, kami juga secara aktif membantu Kejaksaan untuk mengungkap upaya penyehmdupan ribuan kontainer baja PT. Maraseti Logistik yang melakukan penyelundupan dengan modus memakai proyek strategis nasional fiktif yang merugikan negara Rp. 1,09 triliun (Bukti terlampir 3.1) <br /><br />Dari perkara tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara dari penurunan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor, tetapi juga rusaknya ekonomi nasional dan industri dalam negeri, seperti saat ini PT. Krakatau Steel walau telah disuntik 2 kali melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 4,5 triliun pada tahun 2021-2022 tetap dalam kondisi tidak bisa bersaing dengan barang selundupan. <br /><br />Untuk itu pula pada satu kesempatan kami selepas melakukan klarifikasi LHKPN kami berkesempatan berjumpa salah satu pimpinan KPK Saudara AM, kami menyampaikan kasus Baja PT. Adi Perkasa Jakarta memakai modus menggunakan pusat logistik Berikat. <br /><br />Mereka menyelundupkan barang import dalam hal ini baja gulungan ke pasaran bebas dalam negeri sebanyak 7.600 coil-masing-masing coil 4 ton-tanpa membayar sepeserpun penerimaan negara dan tidak memakai kuota besi dan baja yang dikeluarkan Kemendag. Akibatnya negara rugi 300 miliar dari pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor.<br /><br />Selain Kasus Baja kami juga aktif memberikan data dan membantu penyidikan atas kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022, secara tekstual hasil perolehan data dari kastam diraja Malaysia meskipun bahan baku minyak goreng kita berupa CPO berlimpah (sebagai konsekuensi pemilik lahan sawit terbesar dunia) tetapi karena banyak di ekspor dengan cara diselundupkan, rakyat kita sulit mendapatkan minyak goreng karena minimnya bahan baku CPO tersebut. <br /><br />Terdapat 4 Perusahaan Multinasional terlibat salah satunya wilmar dengan menggunakan trader di Singapura, Pekanbaru Riau, dan penanganan kasus tersebut bergulir pada permainan data ekspor lain di pelabuhan yang menjadikan Dirjen Daglu sebagai terdakwa dengan sangkaan kerugian negara sebesar 16 triliun. Terakhir yang tidak kalah penting dan menjadi kasus nasional yakni "Permainan Importasi Emas yang diduga merupakan TPPU sebesar 349 triliun di lingkungan Kemenkeu".   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLIVWxHPmjaSnOVv0fF-tctRujl8shJwOR4qwDaShDQgtVjB5l5IT1OclgH5ceVEsu9bWhdMDzKkdQ2jHpMFXWu-dG6T1tJ_CqxN91fE2o-vWvMWesl0T7vlXpxZ-iLCfzM2hJdNJYSIU5J8Boo_ZfNBncAdC6JAaEWzi2dGT-9uqGKdlQffyZwNChNpk/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLIVWxHPmjaSnOVv0fF-tctRujl8shJwOR4qwDaShDQgtVjB5l5IT1OclgH5ceVEsu9bWhdMDzKkdQ2jHpMFXWu-dG6T1tJ_CqxN91fE2o-vWvMWesl0T7vlXpxZ-iLCfzM2hJdNJYSIU5J8Boo_ZfNBncAdC6JAaEWzi2dGT-9uqGKdlQffyZwNChNpk/w365-h640/5.jpg" width="365" /></a></div><br />Atas importasi beberapa perusahaan negara dirugikan sebesar 6 triliun dalam 2 tahun 2019-2020. Pada kasus tersebut kami secara aktif pula memberikan data kepada Menkopolhukam, Kejaksaan Agung RI dan sempat ke KPK melalui AM (tidak direspon) dan akhirnya kasus tersebut akhirnya naik ke penyidikan di Kejaksaan Agung pada 10 Mei 2023. <br /><br />Saat kamis 8 Desember 2023, saat kami ditahan KPK, di depan Media kami sampaikan ada kasus gula yang sedang terjadi di Bea Cukai dan coba ditutupi pelakunya adalah PT. SMIP. PT. SMIP adalah perusahaan kawasan Berikat indikasi merugikan negara sebesar 1,2 triliun. <br /><br />Tak lama dari pernyataan tersebut Kejaksaan Agung meminta data berupa Modus Operasi, para pelaku dan kerugian negara, kami sampaikan melalui tim PH kami dan pada Februari 2024 naik ke tingkat penyidikan. Pada saat itu telah di tahan pula seorang orang Pejabat Bea Cukai yang diduga menjadi kaki tangan penyelundupan gula melalui Kawasan Berikat tersebut (bukti terlampir 4.1).<br /><br />Pasca Viral kami berkesempatan pula menyampaikan beberapa kasus penyelundupan dan tindak pidana ekonomi kepada KPK seperti kasus pemakaian dan penyalahgunaan IMEI HP dan Baja pada KPK namun tidak berproses walau kami telah paparan berkali-kali di hadapan AM (Saudara Muhammad Zam Zami) atas perintah AM tetapi tidak berjalan. <br /><br />Namun kasus HP kami juga sampaikan ke Bareskrim POLRI dan bulan Agustus 2023 penyidikan dimulai dan 1 pejabat Bea Cukai ditetapkan tersangka walau perkara IMEI yang besar yakni di Soekarno-Hatta belum berjalan.<br /><br />Disamping Kasus di atas, kami juga telah menyampaikan dan mendorong lebih lanjut data dan kejahatan yang telah terjadi Bea Cukai, seperti kasus-kasus yang telah kami paparkan sebelumya kasus korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak industri nasional serta mengakibatkan jutaan rakyat terkena PHK (Kehilangan Lapangan Pekerjaan) akibat industri dalam negeri bangkrut karena tidak bisa bersaing dengan barang selundupan seperti kasus:<br /><br />1. Kasus K3S, yakni kerjasama eksplorasi minyak dan gas yang melibatkan 3 perusahaan multinasional melalui modus penyalahgunaan fasilitas negara dalam operasi & selama 6 bulan kerugian negara mencapai 1,3 triliun.<br /><br />2. Kasus Windu eka yakni penyalahgunaan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dimana dari hasil audit temuan sementara internal Bea Cukai kerugian negara dalam 1 tahun mencapai 270 miliar sedangkan mereka beroperasi selama 8 tahun (2012-2020).<br /><br />3. PT. Adi Perkasa penyelundupan baja dengan modus memakai fasilitas pusat logistik Berikat dengan operasi selama 6 bulan merugikan negara sebesar 300 miliar.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFDvyGZDPwBtcQvlTh34uTox1SfYs8dZfmAU9iqfN36cK1yAdugxf2F4LNTGIh2Pp3hk1RCmhWFWMuMqcaP8lrqgrLnogFCE4vw5bEH9iNNnALGCjE31CUWwjG1kySBIprXn5c2MQ7EJ5mUTJMM0XczjaXZrQoD6Au2l_f0V-ko6J9Las0jNoFDTnx6iE/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFDvyGZDPwBtcQvlTh34uTox1SfYs8dZfmAU9iqfN36cK1yAdugxf2F4LNTGIh2Pp3hk1RCmhWFWMuMqcaP8lrqgrLnogFCE4vw5bEH9iNNnALGCjE31CUWwjG1kySBIprXn5c2MQ7EJ5mUTJMM0XczjaXZrQoD6Au2l_f0V-ko6J9Las0jNoFDTnx6iE/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>Perkara-perkara yang kami paparkan di atas adalah upaya kami membongkar praktek-praktek korupsi sesungguhnya di Bea Cukai, dan sebagai informasi, Yang Mulia Yang Terhormat, kami diberhentikan sebagai ASN dengan hormat jauh hari sebelum kami ditetapkan sebagai tersangka yakni bulan-bulan Juli 2023 melalui skep Menkeu No. 276; <br /><br />Atas putusan tersebut kami banding dan ditolak oleh Menpan melalui putusan Nomor 135/KPTS/BPASN/2023 tertanggal 5 Desember 2023 dengan alasan pemberhentiannya adalah kami telah merusak citra institusi karena viral di media masa dan media sosial.<br /><br />Alasan yang tidak mendasar itu merupakan refleksi kebencian institusi kementerian terhadap kami, fakta sejarah tugas dan prestasi kami di institusi dan negara dimana sebagian 'prestasi extraordinary' yang tidak dikerjakan dicapai petugas Bea Cukai lain, sama sekali tidak dipertimbangkan. <br /><br />Mengapa kami sampai kan extraordinary karena tugas dan prestasi tersebut tidak pernah ada dan diperoleh oleh petugas-petugas Bea Cukai sejak Indonesia merdeka, bahkan sejak Bea Cukai dibentuk. <br /><br />Prestasi tersebut kami capai bukan tanpa perjuangan dan pengorbanan, karena dalam pelaksanaan tugas sebagai wujud ketaatan kami pada penugasan, kami selalu mendahulukan tugas dari keluarga contohnya, kami tidak hadir saat anak kami meninggal sampai di kubur atau saat anak kami lain lahir karena alasan "Demi Tugas" <br /><br />Sehingga pada tanggal 8 Desember 2023 saat kami di tahan dan selanjutnya kami berjumpa dengan istri pada tanggal 11 Desember 2023, istri menyampaikan "dulu Bapak tinggalkan kami untuk tugas negara, hari ini Bapak juga tinggalkan kami karena dirampas negara".  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgExePpThJ_zN4joV8dAaQcHwN_gXuAGr-XfZy9w_9YnbgMFIZWZP5u-BjRb3_RJ12ztKyHEWEhQrYErMzfhYEH9a1HslAVy-U2CQgONHHLoQ8MscrbKlP8nwnm4kDNmFWFHh9UWPHfPn6I-lU-BoQ_J4xvu4chvXQsSusnaFqYpIaubKfT5tuUtCFVvg/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgExePpThJ_zN4joV8dAaQcHwN_gXuAGr-XfZy9w_9YnbgMFIZWZP5u-BjRb3_RJ12ztKyHEWEhQrYErMzfhYEH9a1HslAVy-U2CQgONHHLoQ8MscrbKlP8nwnm4kDNmFWFHh9UWPHfPn6I-lU-BoQ_J4xvu4chvXQsSusnaFqYpIaubKfT5tuUtCFVvg/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Kami kuat karena adanya dukungan keluarga, dan yang membuat keluarga kami bisa bertahan sejauh ini karena adanya rasa semangat untuk menunjukkan bahwa mereka masih bisa melihat kami. Kami hanya dipenjara tidak mati atau gugur dalam tugas.<br /><br />Prestasi yang kami akan sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia adalah prestasi penegakan hukum Kepabeanan tingkat nasional seperti:<br /><br />1. Pada tahun 2007, kami melakukan penegakan hukum Kepabeanan dengan melakukan penindakan atas 12 Helikopter keluarga wakil presiden, 12 Helikopter ini diimport oleh PT. Air Transport Services (ATS) tidak dapat memenuhi kelengkapan terbang dan dari kementrian perhubungan, namun 12 Heli tersebut keluar dari tempat penimbunan sementara dari PT. ATS dengan dalih Pemadam kebakaran, namun tidak pernah kembali, melalui operasi intelegent kami berhasil menemukan Helikopter tersebut dan kami tindak (Bukti terlampir 6.1).<br /><br />2. Penindakan atas 6 pesawat Garuda pada tahun 2007 dimana PT. Garuda melakukan import pesawat, 22 pesawat tanpa mengindahkan ketentuan pabean karena kami melakukan penyegelan hanya atas 6 pesawat sebagai peringatan agar Garuda melakukan perbaikan atas importasi tersebut (Bukti terlampir 6.2).<br /><br />3. Penindakan lainnya, Penindakan lain yang bersifat skala nasional lainya adalah penyegelan 8 kontainer sepatu milik Nike milik keluaraga Moerdaya. Akibat kasus tersebut Mentri sekertaris negara bersurat resmi kepada Mentri Keuangan RI yang berisikan keberatan atas penindakan tersebut. Kami pada akhirnya berhasil melengkapi berkas P-21 kan. Secara nasional berdampak pada pencabutan lisensi Nike oleh USA untuk Indonesia Bukti terlampir 6.3).<br /><br />Tiga penindakan tersebut merubah paradigma penegakan hukum pabean nasional menjadi benchmark. Rekan-rekan Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum menjadi percaya diri, bahwa sebenarnya kita bisa menegakkan Undang-Undang Kepabeanan secara adil, Equality before the law, pada siapa saja.<br /><br />Berikutnya kawan-kawan Bea Cukai tidak ragu melakukan penindakan Administrasi secara tegas terhadap kapal-kapal tangki Pertamina, terhadap aktifitas tambang ANTAM, dll. Tonggak penegakan hukum Kepabeanan di mulai.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuobFn-WzxuYKo0fmvjoxNdlPbWTJDR_g3SidiKatSUpjBKrLFFxFpOEU7x9P_W5VBcWMwIb3bJBL_ohOLEzJkxyH2OR7FZnLLO4_p2uA3LsMy2F42pPtqegbqEWa0LyJcCj8C8WWA8zOpN5gJZbrZlbhFAaKmhdu63xpgdK12tDiHO6BWjIzuGFSqTHM/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuobFn-WzxuYKo0fmvjoxNdlPbWTJDR_g3SidiKatSUpjBKrLFFxFpOEU7x9P_W5VBcWMwIb3bJBL_ohOLEzJkxyH2OR7FZnLLO4_p2uA3LsMy2F42pPtqegbqEWa0LyJcCj8C8WWA8zOpN5gJZbrZlbhFAaKmhdu63xpgdK12tDiHO6BWjIzuGFSqTHM/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>Pada saat kami penugasan di Teluk Nibung tahun 2009, kembali melakukan terobosan terhadap pengawasan lintas batas laut antara Teluk Nibung dan Porklang (Malaysia). Pada awalnya pelabuhan Teluk Nibung tidak pernah menangkap penyelundup narkotika, selama 1 tahun 7 bulan kami menangkap sebanyak 32 kasus penyelundupan narkotika berhasil kami gagalkan, termasuk pakaian ballpress (pakaian bekas) yang menjadi andalan masyarakat Teluk Nibung dan Kabupaten Asahan-namun membahayakan kelangsungan industri tekstil dan produk tekstil nasional. Bahkan dalam aksi penindakan tersebut kantor kami nyaris dirusak massa dan kami nyaris kehilangan nyawa.<br /><br />Saat kami bertugas di Surabaya 2011-2012, kasus level nasional berhasil kami angkat adalah penggagalan Penyelundupan Ekspor pupuk bersubsidi produksi PUSRI Pupuk Kujang yang merupakan kasus penyelundupan pupuk subsidi pertama saat itu di tahun 2012. Bekerja sama dengan POLRI, kami menangani kasus tindak Pidana Kepabeaan, sedangkan POLRI tindak Pidana Korupsinya. Pada saat yang sama, Indonesia tengah mengalami buangan limbah B3 dengan dalih import bahan baku baja-scrap-faktanya adalah limbah B3 dari Eropa. Kami memproses secara tegas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi besar dunia dengan afiliasi di Indonesia adalah PT. Ispat Indo dan PT. Hamid Jaya Stell berjumlah ratusan kontainer.<br /><br />Tidak seperti Bea Cukai Tanjung Periuk yang Memidanakan Badan Hukum Para Pelaku Impor limbah B3, kami melakukan penyidikan terhadap petinggi perusahaan PT. Ispat Indo yang merupakan warga negara asing keturunan India. Tujuan kami saat itu memberikan pesan kepada negara maju tempat berasal limbah B3 tersebut. Indonesia tegas melindungi lingkungan dan akan menindak siapapun yang mencoba melakukan perusakan lingkungan dengan melakukan penyelundupan limbah B3 ke Indonesia (Bukti terlampir 8.1).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP3zfOaxnjmxqDQxrmyUN8Bapo0Z-xSyv-76Xn3X9gEI-SfuO8jhsM2NiWIpYTnf9QBbWnoxtjDA2DZhjksJDWcEXpXgqubAyBa3yn-SxNeE7jyuUZHzEwOaW8XJTvTGLB28ZaRsa_WmzVeETL6VcTEoPHBdmW93gj5K0OIgGsfBG37Bd-c-EDgoVJIzU/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP3zfOaxnjmxqDQxrmyUN8Bapo0Z-xSyv-76Xn3X9gEI-SfuO8jhsM2NiWIpYTnf9QBbWnoxtjDA2DZhjksJDWcEXpXgqubAyBa3yn-SxNeE7jyuUZHzEwOaW8XJTvTGLB28ZaRsa_WmzVeETL6VcTEoPHBdmW93gj5K0OIgGsfBG37Bd-c-EDgoVJIzU/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Yang terhormat, Majelis Hakim yang Mulia<br />Sebagai hasil bertugas selama 25 tahun, menghasilkan penghargaan tanda kehormatan Presiden 10 dan 20 tahun kami dapatkan (Bukti Penghargaan terlampir 8.2; Bukti Penghargaan terlampir 8.3) dan menjadi pegawai berprestasi DJBC 2017 (Bukti Penghargaan terlampir 8.4) sekaligus menjadikan kami ahli di bidang Keamanan Lintas Batas Negara. Bidang lintas batas negara dengan atensi 'Narkotika". Keahlian ini tidak hanya dibuktikan di Teluk Nibung, namun ketika kami ditugaskan sebagai Kasubit Narkotika Bea Cukai, kami berhasil melakukan penindakan terbesar dalam sejarah Penindakan Narkotika Indonesia sebagai penangkap shabu-metamfetamin, sekali tangkap 1,6 ton-dan sebelumnya berhasil menangkap 1 ton dalam waktu 1 minggu, dimana rekor penindakan itu belum terpecahkan sampai sekarang.<br /><br />Satu ton merupakan penindakan kami atas pengejaran kapal Taiwan dengan nama Sundaman aka sundachin, tak lama setelah itu kami melakukan penyisiran mendalam dan menangkap terhadap kapal ikan Taiwan lainya MV Lianyu yang akhirnya kami kedapatan membawa 1,6 Ton sabu-sabu (Bukti Penghargaan terlampir 8.5 dan 8.6 dan 8.7).<br /><br />Penindakan dan penangkapan narkotika itu hasil tugas kami yang panjang. Berbulan-bulan menganalisa dan mengumpulkan informasi baik dari dalam negeri mapupun luar negeri dengan bepergian berkali-kali ke Taiwan.<br /><br />Komitmen dan etos kerja dalam penugasan kami di bidang Narkotika tidak hanya menghasilkan penindakan besar pada satu kasus akan tetapi mengubah wajah dan hasil penindakan Bea Cukai secara nasional, jika sebelum kami mengepalai Unit Narkotika Bea Cukai secara nasional, dalam satu tahun hanya mampu melakukan penindakan sebesar 200-400 kg narkotika, begitu kami komandani jumlah berubah drastis bahkan sampai 4 ton pertahun dan selama kami bertugas selama 4,5 tahun di bidang narkotika 12,5 ton narkotika senilai 25 triliun lebih yang membahayakan 60 juta rakyat Indonesia-dengan dosis 1 gr dipakai 5 orang-berhasil kami cegah masuk dan beredar.<br /><br />Prestasi-prestasi tentang narkotika selepas diganjar penghargaan baik dari kepala BNN, Menteri keuangan sampai Kapolri justru tetap membuat kami demosi dengan mutasinya kami dari Unit Narkotika dengan 'grade-19 ke Purwakarta sebagai kepala kantor dengan grade-18. Turun grade pada penugasan di tahun 2019 itu tidak membuat kami kecewa, justru dalam hati bertanya apa rencana Allah SWT menempatkan kami di penugasan baru tersebut.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA-wWcZ6zTvR4LCty12-Tlrm-V8Ep7KYpi_2ufzK8G6bQGbX7ha5Z7FxrnMn5GA8k2NeuHiIfo6hyQT4pzkdSKXWpYXUSHEY4oxHUpXaOcNDYpfr7o2Xt7j4oHPik4Y8sndGfwWfePR3YNWrAziMTf4lZP29vaGsnUuDkKtnu8628L_aPum6ugaYr0jEU/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA-wWcZ6zTvR4LCty12-Tlrm-V8Ep7KYpi_2ufzK8G6bQGbX7ha5Z7FxrnMn5GA8k2NeuHiIfo6hyQT4pzkdSKXWpYXUSHEY4oxHUpXaOcNDYpfr7o2Xt7j4oHPik4Y8sndGfwWfePR3YNWrAziMTf4lZP29vaGsnUuDkKtnu8628L_aPum6ugaYr0jEU/w364-h640/5.jpg" width="364" /></a></div>Pertanyaan tersebut langsung dijawab dimana penugasan pada tanun 2020 itu baru berjalan 3 bulan. Pada maret 2020 COVID-19 merebak dan muncul kebijakan pemerintah melakukan pembatasan aktifitas masyarakat. Saat itu kami membawahi 168 kawasan Berikat dimana ada 200 ribu buruh bergantung hidup dari sektor industri dalam Kawasan Berikat, pemerintah daerah saat COVID-19 merebak berinisiatif membuat kebijakan menutup seluruh aktifitas industri daerah' dengan dalih mencegah penularan COVID-19. Kami berhasil meyakinkan Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan agar sektor usaha dalam Kawasan Berikat berjumlah 168 itu tetap beroperasi dengan kawalan protokol COVID-19 yang ketat.<br /><br />Kami melakukan pengawasan protokol COVID-19 terhadap operasional Kawasan Berikat tersebut. Dasar argumen kami adalah Kawasan Berikat adalah sumber devisa dari produk ekspor. Kawasan Berikat hasilkan-kala itu devisa RI adalah 2.100 triliun-1.000 triliun berasal dari 1.500 Kawasan Berikat se Indonesia termasuk 168 yang ada di wilayah kami. Kawasan Berikat juga harus tetap beroperasi sebagai jaminan devisa dan sumber penghasilan dari hidup buruh 200 ribu buruh di bawah kami yang saat itu butuh makan.<br /><br />Titik tengah antara keamanan dan mencegah penyebaran COVID-19 melalui kontrol protokol COVID-19 yang ketat dan eksistensi ekonomi tetap berjalan bagi kesejahteraan negara dan buruh berhasil kami lakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut kami operasionalkan komando kantor tidak dari rumah tetapi dari kantor, hanggar, dan kawasan-kawasan industri tersebut, menjadikan kami sebagai satu-satunya kantor yang tetap bekerja 100% dari kantor; serta menolak wacana atau perintah Menkeu untuk personel Kemenkeu 75% bekerja dari rumah. Kebijakan Negara saat itu atas lintas batas negara tidak lockdown lalu mengapa Penjaga Lintas Batas Negara bekerja dari rumah.<br /><br />Sebagai satu-satunya kantor Bea Cukai yang tetap beroperasi 100% di kantor dan lapangan, dan memberikan kemudahan, trobosan dan didukung oleh progam kami berjucht Pemulihan Ekonomi Nasionl melalui kawasan berikat-yang saat itu di-support oleh KSP Bapak Moeldoko-membuat 168 kawasan berikat diwilayah kami dan kami berhasil bertahan dari badai bahkan menjadikan wilayah kami sebagai satu-satunya kantor yang mencetak 15 Kawasan Berikat baru saat COVID-19 di Jawa Barat dengan nilai 8 triliun dan menyerap 60 ribu buruh baru. Pada akhirnya kawasan berikat diwilayah kami saat era COVID di tahun 2020-2021 tetap dapat melakukan eksport dengan hasil devisa ekspor mencapai ratusan triliun-menjadi bagian dari devisi eksport nasional yang meningkat dari 2.100 triliun pada tahun 2019 menjadi 3.110 triliun pada tahun 2020 (Bukti surat KSP Moeldoko kepada presiden terlampir 10.1; Bukti Penghargaan terlampir 10.2).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7nh9zxDFh2gT7RI5rI3AIPdeQFAwnEx44NMi2ncPbMVjtjNu7OAsNDYCjg266IWHQB7yEtdl-_ufR7tj-kSX-KjPrH9iZxKuGMhSv5zmpheypbNtzWtO9gXPBlLk-gtwJIA11Whyphenhyphen9sqPiFPgQjbW_iSTNG_jhJJIuz0PpTfCuQwFl2dWYLk3jNCoQ75E/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7nh9zxDFh2gT7RI5rI3AIPdeQFAwnEx44NMi2ncPbMVjtjNu7OAsNDYCjg266IWHQB7yEtdl-_ufR7tj-kSX-KjPrH9iZxKuGMhSv5zmpheypbNtzWtO9gXPBlLk-gtwJIA11Whyphenhyphen9sqPiFPgQjbW_iSTNG_jhJJIuz0PpTfCuQwFl2dWYLk3jNCoQ75E/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Saat kami bekerja di Purwkarta pula, kami sebagai pioner menata Pelabuhan Patimban yang merupakan Proyek Investasi Jepang senilai 47 triliun. Peran kami adalah memberikan gambaran pengerahan logistik yang terkait 168 Kawasan Berikat kami dan juga membangun jaringan Otomasi Pabean pada pelabuhan agar bisa segera digunakan untuk mengurangi kepadatan pelabuhan Tanjung Priok. Tugas tersebut kami selesaikan dengan diresmikan pelabuhan tersebut oleh Presiden RI pada 20 Desember 2020 dengan melakukan ekspor perdana kendaraan sebanyak 140 Unit menuju Brunei Darussalam.<br /><br />Yang terhormat, Majelis Hakim yang Mulia.<br />Torehan Prestasi di Purwakarta, kembali di ganjar dengan demosi melalui penempatan kami yang semula sebagai Kepala Kantor Purwakarta dengan tipe Madya Pabean A menjadi Kepala kantor Yogyakarta dengan tipe Madya Pabean B. Penugasan dengan format demosi tersebut tidak membuat kami putus semangat.<br /><br />Saat Penugasan Yogyakarta awal 2022 saat lepas Pandemi kami menata bandara baru Yogyakarta International Airport yang selepas pembangunan badai COVID-19 terjadi, membuat bandara tersebut tidak beroperasi. Kemudian pada April 2022 kami berhasil membangun sistem layanan Bea Cukai dan melayani penerbangan perdana dari luar negeri menuju Yogyakarta International Airport Kulonprogo. Sekalian mengaktifkan kargo udara agar proyek dengan anggaran 11,5 triliun dana pemerintah dapat segera berdaya bagi masyarakat dan tidak sia-sia (kargo udara saat ini berhenti).<br /><br />Disamping tugas kami, melakukan pengawasan Lintas Batas Negara dan menjaga ketahanan ekonomi-giat extraordinary-sebagai giat rutin kami seperti menjaga penerimaan negara, kami pastikan penerimaan Bea Cukai setiap penugasan selalu tercapai 100% dan tidak pernah sekalipun kantor dibawah penugasan kami gagal mencapai target penerimaan. Sebagai contoh terbaru, Purwakarta saat ini hanya tercapai 82% (tahun 2022) sedangkan Yogyakarta (tahun 2023) selepas kami memimpin mencapai 102,7%.<br /><br />Terlepas dari pelaksanaan tugas, sebagai Petugas Lintas Batas Negara, Kami adalah seorang Suami, seorang Bapak, seorang Manusia yang memiliki tanggung jawab kepada keluarga, sebagai manusia ibarat manusia umum, juga berkeinginan memenuhi kebutuhan keluarga. Kami telah menjaga nama baik, etik, dan norma kepantasan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara berusaha dengan baik dan berbisnis pada bidang yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang kami selaku Petugas Lintas Batas Negara. Bisnis kami tidak berkaitan dengan ekspor, impor, logistik trucking, forwarding, logistik kontainer, Penimbunan Berikat, pabrik rokok, minuman mengandung etil alkohol, yang bilamana kami berkehendak akan sangat mudah untuk kami lakukan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyQVDogCvVInTzL-laFuqWer9aOVo5spu59mWAR3hO_7kH1v7f1Xr6WcQWfCnMioZ_JUy4CuePmkz-JNHsAIPtJ4vsg3ALIeeUG3GmdtBesYuEibL0ALyIQ5B2Zq3u_vXTuANrQNh8DZSGa-wJ8pre8aFf3r6HhKtieS0ZGCFXoC99dRSMbEgKZOzMeao/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyQVDogCvVInTzL-laFuqWer9aOVo5spu59mWAR3hO_7kH1v7f1Xr6WcQWfCnMioZ_JUy4CuePmkz-JNHsAIPtJ4vsg3ALIeeUG3GmdtBesYuEibL0ALyIQ5B2Zq3u_vXTuANrQNh8DZSGa-wJ8pre8aFf3r6HhKtieS0ZGCFXoC99dRSMbEgKZOzMeao/w364-h640/5.jpg" width="364" /></a></div><br />Bisnis kami jual beli motor bekas Harley Davidson, Mobil Klasik, membantu Adik di Perusahaan IT dan Infrastuktur serta bermitra dengan kawan (atau membantu) di usaha Perumahan / Properti. Bisnis motor kami geluti sejak 2008-2013 dalam bentuk dealer dan saat ini kami kerjakan di rumah dan bisnis restoran jual mobil klasik. Deler motor kami memiliki brand "Iron Blue"-baja biru-yang kami ambil dari warna seragam biru kami besi biru. Kami menggunakan PT (Perseroan Terbatas). <br /><br />Dengan harapan akan lebih terpercaya pada saat melakukan transaksi, terpercaya pada saat mau mengajukan pinjaman dengan perbankan. Namun kami tidak masuk pengurus karena saat itu sepengetahuan kami sesuai ketentuan pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang disiplin PNS tidak boleh berbisnis, karenanya kami memakai nama orang-orang kepercayaan kami seperti Saudari Rika Yunartika dan Ayu Andini. Bukan orang asal yang kami ambil di pinggir jalan/tidak kami kenal tetapi orang-orang yang juga bergerak di Perusahaan kami menjadi bagian dari perusahaan ataupun perusahaan adik saya, yang menjadi direktur (komisaris) adalah teknisi supervisor dari perusahaan adik kami sendiri.<br /><br />Usaha lain kami adalah membatu Adik adik kami sesuai pesan Ibu kami, "Bantu adik-adikmu". Maka saat adik kami butuh modal, rumah kami satu-satunya kami gadaikan ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) pada tahun 2015,  dan memperoleh plafon pinjaman yang kemudian dipakai usaha, usaha tersebut tidak berkaitan tugas kami/wewenang kami, usaha itu bidang IT dan Infrastruktur. <br /><br />Jika ada aliran dana dari kami, itu sudah dikembalikan oleh adik kami, bahkan kamipun berhutang pada adik kami, yang kemudian kami lunasi dengan menjual rumah hibah warisan orang tua pada adik setelah dipotong hutang, itu adalah hubungan persaudaraan,” Ucap Terdakwa Eko Darmanto. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa Eko Darmanto Selaku Pejabat Bea Cukai : "Ini Sebagai Balas Dendam Dari Institusi Karena Puluhan Kasus Besar Saya Ungkap"

“Kasus Yang Diungkap Terdakwa Eko Darmanto Yaitu ; Kasus penyelundupan tekstil pada tahun 2019-2020 ; Kasus pemerasan atas kegiatan logistik...

»