BERITAKORUPSI.CO: Pendidikan

Empat Terdakwa Selaku Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo Diadili Dalam Kasus Dugaan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M: Lalu Bagaimana "Nasib" 2 Mantan Bupati Sidoarjo Thn 2000 Hingga 2021 ?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBmc8niBv9MPc9YnRJN-2rZdZ0pnqEzCbhv-weL1KBpK0MSHOQvB2f6U91ODyRHJwL8vo9egd15ab-ZQMY2t3kwPGumXiCX6-G57poeNtjiHbSqXzrf64ORJwHe-HDx0tNDDo9ey0HcCD4wjHnkvSHo5ZhBq0mIm-Va1zeWybWmWOU_ZQQKZbzTvD9Wg4/s4160/IMG20251201151230.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBmc8niBv9MPc9YnRJN-2rZdZ0pnqEzCbhv-weL1KBpK0MSHOQvB2f6U91ODyRHJwL8vo9egd15ab-ZQMY2t3kwPGumXiCX6-G57poeNtjiHbSqXzrf64ORJwHe-HDx0tNDDo9ey0HcCD4wjHnkvSHo5ZhBq0mIm-Va1zeWybWmWOU_ZQQKZbzTvD9Wg4/w640-h288/IMG20251201151230.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><h3>"Dalam kasus Korupsi Rusunawa Rp9,7 M, Empat Terdakwa sudah divonis pada September 2025, yaitu Imam Fauzi (Kades), Bambang Soemarsono (Ketua Pengelola 2008 - 2013), Sentot Subagyo (Ketua Pengelola 2013 - 2022) dan Muhammad Rozikin (anggota Tim Penyelesaian aset 2012–2013"</h3>
<div>BERITAKORUPSI.CO - </div>
Tim JPU Kejari Sidoarjo kembali menyeret 4 Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan,  Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Kadis Perkim CKTR) Kabupaten Sidoarjo, yaitu Sulaksono (Kadis Perkim CKTR 2007–2012 dan 2017–2021), Dwijo Prawito (Kadis Perkim CKTR 2012–2014), Agoes Boedi Tjahjono (Kadis Perkim CKTR 2015–2017) dan Heri Soesanto (Plt Kadis Perkim CKTR 2022) untuk diadili dalam Kasus perkara Korupsi Pengelolaan  Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tahun 2008 - 2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp9,7 miliar 
Sebelumnya, dalam kasus yang sama, 4 Terdakwa audah divonis penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Topikor pada PN Surabaya pada September 2025, yaitu : 
1. Imam Fauzi selaku Kepala Desa (Kades) Tambaksawah, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Imam Fauzi, divonis 1,8 penjara denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.
2. Bambang Soemarsono, Ketua Pengelola Rusunawa 2008–2013, dihukum 4 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan, dan membayar uang pengganti Rp767,8 juta subsider 1,6 tahun penjara.
3. Sentot Subagyo, Ketua Pengelola Rusunawa 2013–2022, dihukum 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, dan membayar uang pengganti Rp2,4 miliar subsider 2 tahun penjara.
4. Muhammad Rozikin, anggota tim penyelesaian aset 2012–2013, divonis 1,6 tahun penjara denda Rp100 juta subsider 3 bulan tanpa membayar uang pengganti<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0En-6WYpOlHsEnmr-2Cge_Ut5G39UeXnWeEubGAabZBvTGro2UVK_xU71nLtzHPLbofWtvitj1NMXPqNp60wJzvnBjzLfKeXn6T4mUj5GSEH9gW2Jd8EPixELoMSSPfJG-avFJEShmEBsGEwoy1AmGzUyxYTH8BxfAIiFHsXB-sJfpzAXsBHxn9KQua8/s1280/IMG20251201151212_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0En-6WYpOlHsEnmr-2Cge_Ut5G39UeXnWeEubGAabZBvTGro2UVK_xU71nLtzHPLbofWtvitj1NMXPqNp60wJzvnBjzLfKeXn6T4mUj5GSEH9gW2Jd8EPixELoMSSPfJG-avFJEShmEBsGEwoy1AmGzUyxYTH8BxfAIiFHsXB-sJfpzAXsBHxn9KQua8/w640-h360/IMG20251201151212_01.jpg" width="640" /></a></div> Pertanyaannya adalah, bagaimana "nasib" Win Hendarso dan Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo? Apakah JPU Kejari Sidoarjo akan menghadirkan kedua mantan orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo itu sebagai Saksi atau bisakah terseret sebagai Tersangka..???
Sebab penyidik Kejari Sidoarjo telah meminta keterangan  dari 3 mantan Bupati dan 1 Pj Bupati  terkait kasus perkara Korupsi Pengelolaan Rusunawa yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 9,7 miliar 
1. Win Hendarso selaku Bupati Sidoarjo periode tahun  2000–2005 dan 2005–2010 dan wakilnya Saiful Ilah
2. (Terpidana Korupsi) Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo periode 2010-2015 dan 2016-2021 dan Wakilnya Hadi Sutjipto (2010-2015) dan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Nur_Ahmad_Syaifuddin">Nur Ahmad Syaifuddin</a> (2017 - 2020)
3. Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor selaku Bupati Sidoarjo periode tahun 2021 – 2024, dan Hudiono selaku <a href="https://www.google.com/search?bih=664&hl=in-ID&ram_mb=5648&dpr=2&ampcct=6998&sxsrf=AE3TifNNnVHHdUk5JVgnhX8pN7elNpXkkQ%3A1764749176620&lns_as=1&qsubts=1764749417538&cs=0&q=Penjabat+Bupati+Sidoarjo&biw=360&agsai=eC1q1MiQA0o&ved=2ahUKEwj6gLvx-6CRAxVIT2wGHYfhCdkQgK4QegQIBRAC&padt=117&rdid=148fddfb-170a-44ed-81ef-d4b8ad741415&client=ms-android-oppo-rvo2&sca_esv=e472ae4fb423b2b1&source=and.gsa.tng.minus1&mstk=AUtExfAeDyms4tfsY_aHplAINpD-9nuN1b6SBWgPNlRdjwI26XVz-Ft2BAgEOx63qw8sLHTkXRdWEMOGj0c6C4VfOdwVNp2nKpZXt6xC2LgmYLFB3EUMvDIsLdLtNApnwnuOzQ0BaMwOK26OQ-cvzAjoZIrG2dY4BuS3VyLHjbD1biACe3rceDG0MMA4oXFl-hrstm1g23q55ZeS-2AYEfZ-bntGNtC92yXauNS4tn1WfuJacyz5239CHOrKg81uDyfAw3oD_Z_XmEs1fFDusRq03pIq&csui=3">Penjabat  (Pj) Bupati Sidoarjo</a> Periode tahun 2020-2021
Sebab pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)di Desa  Tambaksawah, Kecamatan Waru, Sidoarjo pada tahun 2008 berdiri di tanah Kad Desa dengan menggunakan APBD Kabupaten Sidoarjo, namun pengelolaannya bukan dikelola oleh Pemda melainkan pihak ketiga
 Apakah pembangunan Rusunawa program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau Program Desa? 
Apakah Win Hendarso selaku Bupati dan Saiful Ilah selaku Wakil Bupati Sidoarjo sejak 2000 hingga 2010 yang kemudian digantikan oleh Saiful Ilah sebagai Bupati tahun 2010 - 2020 termasuk Ahmad Muhdlor tidak mengetahui adanya penggunaan anggaran APBD untuk pembangunan Rusunawa ?
Atau tidak mengetahui ada program pembangunan Rusunawa di wilayah Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2008?
Selain itu, terungkap pula dalam persidangan saat 4 Terdakwa sebelumnya diadili yaitu bahwa adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang tidak transparan dan tidak  ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) miliaran rupiah hilang entah kemana dan itulah yang menurut JPU dianggap sebagai kerugian keuangan negara.
Kejanggalan dalam pengelolaan Rusunawa diantaranya penetapan tarif sewa per unit Rusunawa yang dinilai tidak sesuai prosedur. 
Dari keterangan Saksi di persidangan terungkap bahwa tarif ditentukan sepihak oleh pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa tanpa melalui Pemkab Sidoarjo, penetapan tarif sewa sebesar Rp400.000 per kamar/unit juga tidak melalui prosedur serta tidak adanya' pengawasan dari dinas terkait. (***)</div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Empat Terdakwa Selaku Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo Diadili Dalam Kasus Dugaan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M: Lalu Bagaimana "Nasib" 2 Mantan Bupati Sidoarjo Thn 2000 Hingga 2021 ?

"Dalam kasus Korupsi Rusunawa Rp9,7 M, Empat Terdakwa sudah divonis pada September 2025, yaitu Imam Fauzi (Kades), Bambang Soemarsono ...

Empat Terdakwa Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kab. Sidoarjo Dituntut Antara 5,6 Hingga 8 Tahun Penjara

20.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHqVckgAk8bI-f9-IumDOinHKx9_VEu6NYpzYQd2WnNhixDxZ4IaaFfP37WkxU-DE0umNDQnPPno1p3cYVUD3RRNjlT5fD63irYNo2Lx_qo1Fo7Oj17mM456P1VceLs_tPsPOu8tKg8ErK_xbJsy6hD4wybOp_9U_8N-vlwMpzbY5FHOWLM4u7qqNy0-g/s4160/IMG20251124120655.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="1872" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHqVckgAk8bI-f9-IumDOinHKx9_VEu6NYpzYQd2WnNhixDxZ4IaaFfP37WkxU-DE0umNDQnPPno1p3cYVUD3RRNjlT5fD63irYNo2Lx_qo1Fo7Oj17mM456P1VceLs_tPsPOu8tKg8ErK_xbJsy6hD4wybOp_9U_8N-vlwMpzbY5FHOWLM4u7qqNy0-g/w288-h640/IMG20251124120655.jpg" width="288" /></a></div><h3 style="text-align: justify;">"Lalu bagaimana "Nasib" Suriyan selaku Bendahara Tim 9, dan Dr. Tri Susilawati, SH, M.Kn., Ph.D selaku Notaris/PPAT serta Fiftahul Adiem selaku Konsultan dalam perkara ini?. Apakah ada kaitannya, anak Suriyan, salah seorang anggota Polresta Sidoarjo dengan salah seorang perwira di Polda Jatim, istri salah seorang Pejabat Kejari Sidoarjo  dan apakah berkaitan pula dengan salah seorang Jaksa dari Kejati Jatim yang mencona mendekati beritakorupsi.co terkait pemberitaan??."</h3><div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.C0 – 
Empat Terdakwa kasus dugaan Korupsi penjualan asset Desa, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berupa tanah seluas 4.118 M² pada tahun 2022 - 2024 yang merugikan keuangan negara Cq. Desa Sidokarto sebesar Rp3.141.100.000 dituntut pidana penjara oleh Tim JPU Wido, SH, Wahyu Dwi Prasetyo, SH, dkk dari Kejari Sidoarjo karena dianggap terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi penjualan aset Desa.
NAMA-NAMA TERDAKWA: 
Ke-4 Terdakwa adalah Samiun selaku Ketua RW 06  Desa Sidokerto,  Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,; Ali Nasikin, S.T selaku  Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,;  H. Kastain Selaku Tim 9 dan Eko selaku Direktur PT. Kembang Kenongo Property (yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah)<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEituxzwLnWBse3Mv29qzzDh1Jb1GODrpGi_Y-tLtVLaIj_alZoBW35nf9mX4n-N-4T1w_LiY4gXJdCbpn6fJX_AKIbZljpt6sFPWa-606COCCboRLQyk7FU7b5oYMw_PjGjs42uorFcuQ16dY3ZtP3UcggN7spM435qAaKec6A5Y1qbAdC8R7z2zVWr6tE/s4160/IMG20251124120628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEituxzwLnWBse3Mv29qzzDh1Jb1GODrpGi_Y-tLtVLaIj_alZoBW35nf9mX4n-N-4T1w_LiY4gXJdCbpn6fJX_AKIbZljpt6sFPWa-606COCCboRLQyk7FU7b5oYMw_PjGjs42uorFcuQ16dY3ZtP3UcggN7spM435qAaKec6A5Y1qbAdC8R7z2zVWr6tE/w640-h288/IMG20251124120628.jpg" width="640" /></a></div>Baca juga,: 
<a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-korupsi-penjualan-aset.html">Sidang Perkara Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kabupaten Sidoarjo, 9 Orang Saksi Mengaku Menerima Uang Dari Suriyan dan Uangnya Sudah Dititipkan Kepada Kejaksaan</a> - https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-korupsi-penjualan-aset.html 
  
TUNTUTAN JPU:<ol><li>Terdakwa Samiun dituntut Pidana penjara selama 5,6 tahin denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta subsider pidana penjara selama 2,9 tahun</li><li> 2Terdakwa Ali Nasikin, S.T  dituntut Pidana penjara selama 8 tahin denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1,460 miliar subsider pidana penjara selama 4 tahun </li><li>Terdakwa H. Kastain  dituntut Pidana penjara selama 5,6 tahin denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp509 juta subsider pidana penjara selama 2,9 tahun</li><li>Terdakwa Eko dituntut Pidana penjara selama 5,6 tahin denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp509 juta subsider pidana penjara selama 2,9 tahun</li></ol>

PASAL YANG DIDAKWAKAN; 
Menurut GPU bahwa perbuatan keempat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNi3RJEE_FiMnWXLQ2f8FAf4tPnGVl-ID-Ituz-l48nLnLTnJWNtcTL3rTXoZ_ROwB86yi7aNQT6cMAQdt-NTS4FLRleqRmLycRTseqnuxszfj2m5QVUDlcTi4OLh9l9SuSjM7KA745x9z3adLxCIWl6q3FYo57zhYdtNea6zKnfg2GbpriubS3WdMAl0/s1600/IMG_20251124_104706.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1213" data-original-width="1600" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNi3RJEE_FiMnWXLQ2f8FAf4tPnGVl-ID-Ituz-l48nLnLTnJWNtcTL3rTXoZ_ROwB86yi7aNQT6cMAQdt-NTS4FLRleqRmLycRTseqnuxszfj2m5QVUDlcTi4OLh9l9SuSjM7KA745x9z3adLxCIWl6q3FYo57zhYdtNea6zKnfg2GbpriubS3WdMAl0/w640-h486/IMG_20251124_104706.jpg" width="640" /></a></div>Baca juga : 
Bagaimana Sasib DR. Tri Susilowati, SH., M.Kn., Ph.D selaku Notaris dan Suriyan Selaku Bendahara Tim 9 Penjualan Aset Desa Di Kabupaten Sidoarjo, Apakah Akan Jadi Tersangka - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/bagaimana-sasib-dr-tri-susilowati-sh.html" target="_blank">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/bagaimana-sasib-dr-tri-susilowati-sh.html</a>
<a href="Apakah Suriyan Selaku Bendahar Tim 9 Akan Jadi Tersangka Atau Sudah Teramankan Dalam Perkara Duguaan Korupsi Rp2,4 M Hasil Penjualan Aset Desa Di Kab. Sidoarjo? - https://www.beritakorupsi.co/2025/09/apakah-suriyan-selaku-bendahar-tim-9.html" target="_blank">Apakah Suriyan Selaku Bendahar Tim 9 Akan Jadi Tersangka Atau Sudah Teramankan Dalam Perkara Duguaan Korupsi Rp2,4 M Hasil Penjualan Aset Desa Di Kab. Sidoarjo? - https://www.beritakorupsi.co/2025/09/apakah-suriyan-selaku-bendahar-tim-9.html</a>
Namun yang menjadi pertanyaan adalah terkait nama Suriyan, Dr. Tri Susilawati, SH, M.Kn., Ph.D dan Fiftahul Adiem dalam perkara ini.
Sebab fakta yang terungkap di persidangan Suriyan selaku Bendahara Tim 9 Penjualan Aset Desa: 
✓Pada tahun 2022, Suriyan aktif mencari dan menawarkan sebidang tanah berupa Aset Desa
✓Saksi Suriyan juga menerima uang yang totalnya Rp800 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
✓Pada tahun 2019, Saksi Suriyan sudah mengetahui melalui Suhermanto kalau tanah yang akan dijual itu bukanlah tanah gogol.
✓Tahun 2019, Saksi Suriyan juga mengetahui ada Somasi dan Spanduk di atas lahan
2. Peran Dr. Tri Susilawati, SH, M.Kn., Ph.D selaku Notaris: 
✓ Membuat PPJB (pengikatan jual beli)
✓Surat Kuasa Jual Beli tanpa ada Surat Kuasa dari Ahli Waris hanya berdasarkan keterangan Kepala Desa yang dalam perkara ini sebagai Terdakwa
✓ Pembuatan PPJB yang dibawa oleh Basuki yang dianggap Saksi (Notaris) sebagai Broker atau Makelar
✓ Saksi selaku Notaris mengatakan ada Surat Kuasa dari Ahli Waris tetapi tidak bisa dibuktikan dalam persidangan dan JPU memastikan tidak ada
3. Peran  Fiftahul Adiem selaku Konsultan   mengurus Sertifikat para warga dan telah menerima uang Rp350 juta dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Majelis Hakim juga sudah memerintahkan JPU untuk memeriksanya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJSs04xQxYtevgkteH1s1yBFvDYPckylFjbSla3sCp7G1X8iol1ofpszUTDypV9LLko5NDRnln4bOjFOrWe9-d8aImliIylBVwCdFfVW7WPYXicnhbVyf0eiT-PMpquRBYWN74rdInvIkdwSB7jdkdoXhJg3PGvSz_ORmkIJHXdgjJ4ugsoVArrzU5-GI/s1280/Suriyan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="709" data-original-width="1280" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJSs04xQxYtevgkteH1s1yBFvDYPckylFjbSla3sCp7G1X8iol1ofpszUTDypV9LLko5NDRnln4bOjFOrWe9-d8aImliIylBVwCdFfVW7WPYXicnhbVyf0eiT-PMpquRBYWN74rdInvIkdwSB7jdkdoXhJg3PGvSz_ORmkIJHXdgjJ4ugsoVArrzU5-GI/w640-h354/Suriyan.jpg" width="640" /></a></div>Apakah ketiga nama tersebut sudah benar-benar "aman dan nyaman" dari jaratan hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo?
Sebab ketika hal tersebut ditanyakan ke Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Jhon Franky Yanafia Ariandi (Senin, 24 Nopember 2025) hanya menjawab "terimakasih informasinya."
Apakah ada kaitannya, anak Suriyan, salah seorang anggota Polresta Sidoarjo dengan salah seorang perwira di Polda Jatim, istri salah seorang Pejabat Kejari Sidoarjo  dan dikaitkan pula dengan salah seorang Jaksa dari Kejati Jatim yang mendekati beritakorupsi.co terkait pemberitaan?.
Sementara sidang berlangsung hari ini di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Topikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin, 24 Nopember 2025 adalah agenda Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP) Hari Santoso, SH. (Jen)</div>

Empat Terdakwa Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kab. Sidoarjo Dituntut Antara 5,6 Hingga 8 Tahun Penjara

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regiona Regional Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kab. Sidoarjo Dituntut Antara 5,6 Hingga 8 Tahun Penjara

" Lalu bagaimana "Nasib" Suriyan selaku Bendahara Tim 9, dan Dr. Tri Susilawati, SH, M.Kn., Ph.D selaku Notaris/PPAT serta ...

Investigasi Eksklusif BERITAKORUPSI.CO : Mengurai Jaringan Gelap Gratifikasi Pajak Daerah Kab. Ngawi — Dari Meja Notaris, Kantor DPRD, Hingga Pejabat Teknis?

21.21 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj23ABP21wIs-KIG75nRh9CruqVsiatG00g_aC6jMWhtw1OQcs_AjdvaRKQYNUM1TVwAgjrxVycE0iJYHBtZIc3gWdow03M06_4JzXUYc2swrM02iYiezmrmLDMiFYHXCD2DjVwS4YsxrxiavZ0JZ-b_uh15hlo7tN98gtd6GDT792JlnHcTp1k_gqhNOc/s4160/IMG20251118155106.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj23ABP21wIs-KIG75nRh9CruqVsiatG00g_aC6jMWhtw1OQcs_AjdvaRKQYNUM1TVwAgjrxVycE0iJYHBtZIc3gWdow03M06_4JzXUYc2swrM02iYiezmrmLDMiFYHXCD2DjVwS4YsxrxiavZ0JZ-b_uh15hlo7tN98gtd6GDT792JlnHcTp1k_gqhNOc/w640-h288/IMG20251118155106.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Gubernur LSM Lira DPW  Jawa Timur Samsudin, SH :  "Mendesak Kajari Ngawi  dan Kajati Jatim untuk mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan Manipulasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Pembebasan Lahan oleh PT GFT Indonesia Investment untuk Pembangunan Pabrik Mainan di Kabupaten Ngawi  hingga akar-akarnya dan jangan ada pilih kasih, Jangan tumpul Keatas Tajam Kebawah."</div><div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO — 
Skandal kasus dugaan  Korupsi berupa Gratifikasi sebesar Rp9,8 Miliar dan manipulasi penerimaan pajak daerah sebagai PAD (pendapatan Asi Daerah)dalam Pembebasan lahan oleh PT GFT (Ganett Fleming, Inc) Indonesia Investment untuk pembangunan pabrik mainan di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 - 2024 yang merugikan keuangan negara Cq. Pemkab sejumlah Rp432 juta yang menyeret Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan Winarto selaku Anggota DPRD Ngawi periode 2024 - 2029 sebagai Tersangka/Terdakwa (berkas perkara penuntutan terpisah) yang saat ini sudah diadili di Pengadilan Topikor Surabaya, ternyata bukan kasus sederhana. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxe-SAIXGPrYHefkzFLnsW3fg-r_tnkyzhfjTBCjpU5Sz9oEZJnQLiVHMQULZbOsV3ZuRUrW0RTwGe_K2nIOOZCc__DrYdKSRJjkTg-R5x_x6NrXA-sTSKly-A1c2Vkvet1DxFWrZgDRFHa9EcS7RrJx7KOZizCg1WeT1wZz7y7yvTepj5IEC99wMIkq8/s2512/IMG_20251118_205105.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2512" data-original-width="1334" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxe-SAIXGPrYHefkzFLnsW3fg-r_tnkyzhfjTBCjpU5Sz9oEZJnQLiVHMQULZbOsV3ZuRUrW0RTwGe_K2nIOOZCc__DrYdKSRJjkTg-R5x_x6NrXA-sTSKly-A1c2Vkvet1DxFWrZgDRFHa9EcS7RrJx7KOZizCg1WeT1wZz7y7yvTepj5IEC99wMIkq8/w340-h640/IMG_20251118_205105.jpg" width="340" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT</td></tr></tbody></table>Hasil penelusuran investigatif BERITAKORUPSI.CO dan informasi dari beberapa sumber dilapangan menunjukkan bahwa kasus ini memiliki pola sistematis, berlapis, dan berlangsung cukup lama, dan diduga melibatkan berbagai pihak dalam jaringan terkoordinasi.Bagaimana tidak, uang sebesar Rp432 juta raib akibat manipulasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas pembebasan lahan seluas 15 hektar dengan nilai Rp91 miliar yang dititpkan perusahaan asing kepada Winarto selaku anggota DPRD Kabupaten Ngawi. Dari Rp91 miliar tersebut, Rp76 miliar digunakan untuk pembelian sawah milik 50 petani, dan sekitar Rp4 miliar untuk membayar BPHTB serta Pph sebesar Rp1,6 miliar, luput dari tangan eksekutif tetapi masuk ke Winarto selaku Anggota DPRD dan Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT
Ahmad Arwan Arifyanto, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ngawi berdalih di persidangan saat dihadirkan sebagai Saksi pada Selasa, 18 November 2025 mengatakan tidak mengetahui, bahkan hasil audit Inspektorat pun tidak diketahuinya secara pasti
Kasus inipun menjadi salah satu skandal terbesar dalam pajak daerah karena nilai gratifikasi yang diterima para Tersangka/Terdakwa mencapai Rp9,8 miliar, sementara kerugian keuangan negara dari manipulasi penerimaan pajak sebesar Rp432 juta.
TEMUAN INVESTIGATIF: JARINGAN KORUPSI TERSTRUKTUR & TERTUTUP<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEBD5dRFTLNG5HmobP4TReeAhkJDYmJEsOd3L123a7AJtdInUodP58lOUqhIJENBkvHGywaQkfa2o1SaPZne-u9w9FwGh0WlFclCTBoQh1HHYQIaYeYHGgm2gtDcEK9-S0idZ5QnoVYXfBNJVW3xIX_dbRyA-UIyquCKNGEsMR0YUyr8UPB_AZd9qPm0g/s573/IMG_20251118_204955.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="573" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEBD5dRFTLNG5HmobP4TReeAhkJDYmJEsOd3L123a7AJtdInUodP58lOUqhIJENBkvHGywaQkfa2o1SaPZne-u9w9FwGh0WlFclCTBoQh1HHYQIaYeYHGgm2gtDcEK9-S0idZ5QnoVYXfBNJVW3xIX_dbRyA-UIyquCKNGEsMR0YUyr8UPB_AZd9qPm0g/w640-h406/IMG_20251118_204955.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Winarto selaku Anggota DPRD Kab. Ngawi</td></tr></tbody></table>Hasil penyidikan dan investigasi menunjukkan bahwa praktik ini berjalan melalui pola yang rapi, hingga membuat Pemkab Ngawi terutama penyidik Kejaksaan Negeri Ngawai tak mampu mengungkap siapa saja yang terlibat dan bagaimana sekanrionya. Akibatnya hanya menetapkan dua orang Tersangka yang saat ini menjadi Terdakwa, yaitu Winarto selaku Anggota DPRD dan Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT yang menikmati 
Menurut salah seorang JPU saat ditanya beritakorupsi.co  disela-sela persidangan (Selasa, 18 November 2025) yang diskors beberapa menit, mengatakan hanya dua Terdangka 
"Hanya dua. Tidak (tidak ada lagi Tersangka)," jawabnya singkat dan terkesan  mengirit kata-kata menjadi kalimat untuk menjelaskannya secara gamblang 
MENGURAI JARINGAN GELAP GRATIFIKASI PAJAK DAERAH KAB. NGAWI - DARI MEJA NOTARIS, KANTOR DPRD, HINGGA PEJABAT TEKNIS?
1. Jalur Notaris → Pejabat Teknis Pajak. 
Notaris diduga menjadi pintu masuk transaksi “jalur cepat” dan penghubung antara wajib pajak dengan oknum pejabat.
2. Intervensi Legislatif , Eksekutif → Tekanan?. Kebijakan  anggota DPRD yang menjadi Terdakwa diduga menjadi pelindung jaringan, memberikan pengaruh dan tekanan kepada pejabat eksekutif agar memuluskan revisi pajak???
3. Aliran Dana Tunai → Distribusi Terputus. 
Dana gratifikasi diduga tidak pernah ditransfer langsung. Banyak dilakukan secara tunai, melalui pihak ketiga, atau dititip melalui staf.
4. Manipulasi Dokumen → Percepatan Proses. Mungkinkah proses berkas untuk diverifikasi dalam pembebasan lahan di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 - 2024 hanya beberapa hari dan tidak melibatkan eksekutif?
Praktik ini diduga mengindikasikan adanya struktur kerja bawah tanah yang memanfaatkan celah di lembaga formal sehingga membuat penyidik tak mampu membongkar jaringannya sehingga penyidik Kejari Ngawi hanya menetapkan dua orang Tersangka, yaitu Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris, dan Winarto selaku Anggota DPRD Ngawi periode 2024 - 2029
Pasal Yang Disangkakan Dalam Dakwaan:<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaVUTdiDzO_ZSOm2qsCyN7NtpJqbhJUJ4QBCHit32ak2iLdSvCPsC4uf6u-dO2Nh6JHSiGQEN7S3uPa80TfPXbhRYzqPOwcgzys41UkCUr3sBFrd6anZeNqPp15E4p_mL7WiaECNnyAw89840jvY0EyC_eW-5T1xJpbazDqEEYEozw6_HE1XAp1PyobbM/s4160/IMG20251118155838.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="1872" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaVUTdiDzO_ZSOm2qsCyN7NtpJqbhJUJ4QBCHit32ak2iLdSvCPsC4uf6u-dO2Nh6JHSiGQEN7S3uPa80TfPXbhRYzqPOwcgzys41UkCUr3sBFrd6anZeNqPp15E4p_mL7WiaECNnyAw89840jvY0EyC_eW-5T1xJpbazDqEEYEozw6_HE1XAp1PyobbM/w180-h400/IMG20251118155838.jpg" width="180" /></a></div>Dalam surat dakwaan JPU Kejari Ngawi, Kedua Terdakwa dijerat:
1. Dakwaan Pertama, Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Dakwaan Kedua, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau 
3. Dakwaan Kedua Pertama, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atau
4. Dakwaan Kedua, Kedua Pasal 12 B Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
KRONOLOGI INVESTIGATIF LENGKAP:<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8EsI-f2TcRaTf0Lxc_LK4sH2e28RbUpPprlLXjotgy6BgolXcM7LRqm3jBsDjIyTmXyQn8S2TstHkpPMFhCYFexjdXTrgxTMZNKkEOZRuKAK_4tLXUf715o36lT62pNnRNXL4MwHk0tQ7rBmVxyM3WGayxxaHCt3RvncZnCg9anTSdy158q1At9S5rZc/s573/IMG_20251118_204955.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="573" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8EsI-f2TcRaTf0Lxc_LK4sH2e28RbUpPprlLXjotgy6BgolXcM7LRqm3jBsDjIyTmXyQn8S2TstHkpPMFhCYFexjdXTrgxTMZNKkEOZRuKAK_4tLXUf715o36lT62pNnRNXL4MwHk0tQ7rBmVxyM3WGayxxaHCt3RvncZnCg9anTSdy158q1At9S5rZc/w640-h406/IMG_20251118_204955.jpg" width="640" /></a>1.  Muncul Kejanggalan Awal. 
- Petugas pajak mulai menemukan pola pengurangan BPHTB yang tidak wajar: 
- Nilai NJOP diturunkan ekstrem, 
- Dokumen revisi datang mendadak, 
- Ada berkas “disertai titipan”. Namun belum ada pelaku yang dapat diidentifikasi.
2. Notaris Jadi Pusat Lalu Lintas Dokumen. 
- Beberapa wajib pajak mengaku ditawari “proses cepat” dengan syarat berkas melalui seorang notaris tertentu. 
- Nama Nafiaturrohmah mulai disebut-sebut. 
- Dokumen yang masuk melalui notaris tersebut hampir selalu lolos, memiliki pola revisi serupa, mendapat verifikasi cepat. Penyidik mulai mengawasi aktivitas dan pergerakan dokumen.
3. Masuknya Pengaruh Politik. 
Pemeriksaan internal menemukan bahwa berkas-berkas bermasalah sering kali diikuti oleh komunikasi informal pejabat dengan anggota DPRD, Winarto.
4. Penelusuran Aset Tidak Wajar. 
1. Pembelian kendaraan baru, 
2. Peningkatan aset yang tidak sesuai profil, 
3. Transaksi tunai besar yang tidak dilaporkan. 
4. Beberapa aset diduga terkait dengan aliran dana gratifikasi.
5. Penggeledahan Membongkar Pola.
Penggeledahan di kantor notaris dan unit pajak menemukan: Dokumen BPHTB ganda, Catatan manual dengan kode “P-1”, “P Prioritas”,  Bukti catatan pembayaran manual, Percakapan elektronik mengenai “percepatan”. Bukti ini menguatkan dugaan jaringan terstruktur.
6. Penetapan Tersangka
Setelah memeriksa puluhan saksi dan menganalisis aliran dana, Kejaksaan resmi menetapkan dua orang Tersangka:
1. Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn (Notaris) 
2. Winarto (Anggota DPRD Ngawi)
BAGAN STRUKTUR JARINGAN KORUPSI (VERSI INVESTIGATIF)<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgM8jBtizFAMxDLsuyotiWqL2_PiMhXrQo9fIIQM4EEeGyWddc6TI4QixXkYlR2gGqwyv-RuGpiim8QZt_NfYSuBOc0wfHIwWB2nD9aaBUsBrrEecJIwULtw-hU9haM5L8QznpOpcUG5HgkE_PYax19R7qxkAo3jeMczOqgR_LekNgwTrTGoV48DrGtVE/s2450/IMG_20251118_205201.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2450" data-original-width="1843" height="385" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgM8jBtizFAMxDLsuyotiWqL2_PiMhXrQo9fIIQM4EEeGyWddc6TI4QixXkYlR2gGqwyv-RuGpiim8QZt_NfYSuBOc0wfHIwWB2nD9aaBUsBrrEecJIwULtw-hU9haM5L8QznpOpcUG5HgkE_PYax19R7qxkAo3jeMczOqgR_LekNgwTrTGoV48DrGtVE/w291-h385/IMG_20251118_205201.jpg" width="291" /></a></div> WINARTO (Anggota DPRD) 
 ► Pengaruh Jabatan      
  ► Tekanan ke PejabatJEJARING INTERVENSI KEBIJAKAN & TEKNIS 
 Pejabat Teknis Pajak  ; 
  ► Rekayasa BPHTB        
  ► Penurunan Nilai Obyek 
   ► Percepatan Berkas  
NAFIATURROHMAH (Notaris)  
 ► Perantara Wajib Pajak   
  ► Pengolahan Dokumen    
   ► Penghubung aliran uang 
Wajib Pajak Besar  
 ► Transaksi tanah  
  ► Bayar “jalur cepat”
  - Total Gratifikasi diduga sebesar Rp9,8 Miliar 
 - Kerugian Negara: Rp432 juta
Pertanyaan Publik: 
Apakah jaringan ini hanya melibatkan Duet antara Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn selaku Notaris, dan Winarto selaku Anggota DPRD Ngawi periode 2024 - 2029, atau ada pihak lain namun tak mampu menyebtuhnya ? 
Aktivis Antikorupsi, LSM Lira DPW Jawa Timur: “Usut Hinggaa Tuntas Sampai Ke Akarnya!".
Gubernur LSM Lira DPW (Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat - Dewan Pimpinan Wilayah) Jawa Timur Samsudin, SH mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi  dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi Gratifikasi sebesar Rp9,8 miliar dan kerugian keuangan negara sebesar Rp432 juta akibat manipulasi penerimaan pajak daerah sebagai PAD (pendapatan Asi Daerah)dalam Pembebasan lahan oleh PT GFT Indonesia Investment untuk pembangunan pabrik mainan di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 - 2024, hingga akar-akarnya dan jangan ada pilih kasih. 
"Kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan dua orang tetapi melibatkan lebih dari itu. Maka kami dari LSM Lira DPW Jawa Timur mendesak Kajari Ngawi dan Kajati Jatim untuk mengusut tuntas dan jangan pilih kasih. Jangan tajam ke bawah tumpul keatas. Kaus korupsi ini terstruktur, uang Rp9,8 miliar bukan angka kecil. Penegak hukum harus berani menyentuh semua aktor, termasuk yang berada di balik layar.” tegas Samsudin. (Jen)</div>

Investigasi Eksklusif BERITAKORUPSI.CO : Mengurai Jaringan Gelap Gratifikasi Pajak Daerah Kab. Ngawi — Dari Meja Notaris, Kantor DPRD, Hingga Pejabat Teknis?

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Investigasi Eksklusif BERITAKORUPSI.CO : Mengurai Jaringan Gelap Gratifikasi Pajak Daerah Kab. Ngawi — Dari Meja Notaris, Kantor DPRD, Hingga Pejabat Teknis?

Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur Samsudin, SH : "Mendesak Kajari Ngawi dan Kajati Jatim untuk mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi ...

Kejari Tulungagung Pastikan Penanganan Kasus Korupsi Dana SKTM RSUD Tulungagung Sesuai SOP dan Transparan

09.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbYt3YElSUWBEsal3aX75PDwSzvNItZtk-a6pB-2Ir7Ls_LmGmniHrHFBk1nlLnDsGfaqlPUSuT-A9gr4p2o_kuclKeT6qnxwzZuGjlqTgynODNTH3u-8faBbRs9vvTzNFav8ji-N_n_VHxHMR2ZeFFnUKlERA7rzOBeVXb73UrvCPAjv5-xA6ljEemE/s720/IMG_20251117_225713.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="720" height="514" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbYt3YElSUWBEsal3aX75PDwSzvNItZtk-a6pB-2Ir7Ls_LmGmniHrHFBk1nlLnDsGfaqlPUSuT-A9gr4p2o_kuclKeT6qnxwzZuGjlqTgynODNTH3u-8faBbRs9vvTzNFav8ji-N_n_VHxHMR2ZeFFnUKlERA7rzOBeVXb73UrvCPAjv5-xA6ljEemE/w640-h514/IMG_20251117_225713.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><div>BERITAKORUPSI.CO —</div><div>
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dugaan korupsi dana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung dilakukan secara transparan dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).</div>
Kepastian ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui Tim Penyidik yang didampingi Kasi Intel Kejari Tulungagung kepada beritakorupsi.co saat ditemui diruang kerjanya (Senin, 17 November 2025) terkait muncul berbagai pertanyaan masyarakat mengenai perkembangan penyidikan, termasuk desakan agar penegakan hukum tidak berhenti pada dua pegawai RSUD yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan.
“Semua Proses Mengikuti SOP dan Tidak Ada yang Ditutup-Tutupi”
Kepala Kejari Tulungagung menegaskan bahwa Jaksa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, hasil audit kerugian negara, serta keterangan para saksi yang diperiksa secara bertahap.
“Kami pastikan penyidikan berjalan sesuai SOP, profesional, transparan, dan tidak ada satu pun pihak yang dilindungi,” kata Ardi, salah seorang Jaksa penyidik bersama Kasi Amri Rahmanto Sayekti, SH., MH
Kejari juga memastikan bahwa proses hukum dilakukan tanpa intervensi, baik dari internal maupun eksternal tetapi berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang nantinya akan terbuka di persidangan.
Kerugian Negara Rp4,3 Miliar: Skema Berjalan Bertahun-tahun
Dari hasilpenghitungan kerugian negara dirugikan sekitar Rp4,3 miliar akibat manipulasi administrasi dan verifikasi SKTM.
Modus yang terungkap antara lain: penerbitan SKTM tanpa prosedur, manipulasi data, proses verifikasi yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dan pengeluaran dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pasien miskin.
Dua pegawai RSUD dr. Iskak telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka diduga sebagai eksekutor yang memalsukan dokumen SKTM.
"Penetapan Tersangka setelah ditemukan dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP. Penyidik melakukan penahanan dengan berbagai pertimbangan dan untuk mempermudah proses penyidikan," Amri Rahmanto Sayekti, SH., MH
Publik Menunggu: Apakah Ada Tersangka Baru?
Saat ditanya mengenai kemungkinan tersangka lain, termasuk pejabat yang berada dalam posisi strategis, Ardi dan Amri Rahmanto Sayekti, SH menegaskan bahwa penyidikan masih berkembang.
“Jika nanti ada fakta hukum yang mengarah ke pihak lain dengan didukung alat bukti, tentu akan kami tindaklanjuti."
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa ruang untuk penetapan tersangka baru masih terbuka, bergantung pada alat bukti yang sedang digali.
Pemeriksaan Saksi Terus Berjalan. Penyidik Kejari Tulungagung memastikan bahwa pemeriksaan saksi dari berbagai level terus berlanjut, termasuk pegawai administrasi, pejabat struktural, dan pihak rumah sakit yang terkait alur verifikasi serta pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui sistem pengelolaan SKTM.
Beberapa pejabat RSUD sudah dipanggil sebelumnya untuk dimintai keterangan, dan pemeriksaan pendalaman akan terus dilakukan.
"Kita sudah panggil mantan Direktur sekali tapi tidak hadir. Kita akan panggil lagi setelah dilakukan pemeriksaan Tersangka," ucapnya
Komitmen Transparansi di Tengah Sorotan Publik
Kasus ini menarik perhatian luas karena menyangkut layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kejari menegaskan kembali bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, namun juga perlu memahami bahwa setiap penyidikan harus berjalan sesuai prosedur untuk menghindari kesalahan penetapan.
“Transparansi tetap kami jaga, namun teknis penyidikan tidak dapat dibuka seluruhnya. Yang jelas, tidak ada yang ditutupi.” (Jen)</div>

Kejari Tulungagung Pastikan Penanganan Kasus Korupsi Dana SKTM RSUD Tulungagung Sesuai SOP dan Transparan

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Kejari Tulungagung Pastikan Penanganan Kasus Korupsi Dana SKTM RSUD Tulungagung Sesuai SOP dan Transparan

BERITA KORUPSI .CO — Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dugaan korupsi dana Surat Ke...

Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

09.03 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/s719/IMG_20251116_221602.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="719" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/w640-h454/IMG_20251116_221602.jpg" width="640" /></a> "Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?"</div><div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO  — 
Kasus dugaan korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung terus bergulir dan menyita perhatian publik. Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dua orang tersangka, sementara Kejaksaan menyebutkan jumlah kerugian negara sekitar Rp4,3 miliar dalam pengelolaan dana SKTM sepanjang tahun 2022–2024.
Namun, di lapangan muncul pertanyaan besar: Apakah kasus ini benar hanya melibatkan dua pegawai? Atau ada pejabat lain di tubuh manajemen RSUD dr. Iskak Tulungagung yang seharusnya ikut bertanggung jawab namun sengaja tidak disentuh?
---
Dua Tersangka Dari RSUD dr. Iskak Tulungagung 
Dalam kasus dugaan korupsi dana pelayanan SKTM di RSUD dr. Iskak Tulungagung, Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dan menahan dua orang Tersangka dari pihak RSUD, yaitu;
<ol><li>Yudi Rahmawan (YU), Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak. Ia disebut sebagai pihak yang diduga mengetahui dan mengarahkan mekanisme penyisihan dana SKTM yang tidak disetorkan ke kas rumah sakit.</li><li>Reni Budi Kristanti (RB/RN), Staf pengelola keuangan dan data SKTM, yang diduga menjadi pelaksana dalam pengumpulan dana dan penyelewengan penerimaan pasien SKTM.</li></ol>
Keduanya telah ditahan setelah melalui pemeriksaan intensif oleh jaksa.
---
Kerugian Negara Rp4,3 Miliar dari Dana SKTM
Hasil audit menjadi dasar penyidikan menyebutkan bahwa praktik pemotongan, penyisihan, dan tidak disetorkannya dana SKTM ke kas RSUD yang menjadi kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar.
Modus yang teridentifikasi antara lain:
<ol><li>Pembayaran pasien SKTM tidak seluruhnya disetorkan ke kas RSUD.</li><li>Sebagian dana “dipisahkan” dan dikumpulkan secara manual.</li><li>Ada bukti aliran dana yang mengarah ke Tersangka Yudi, termasuk transaksi yang mencapai ratusan juta rupiah.</li><li>Praktik berlangsung sistematis selama lebih dari dua tahun.</li></ol>
---
Apakah Hanya Dua Orang (Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti) yang Terlibat?
Inilah pertanyaan yang kini menjadi sorotan utama. Lalu bagaimana dengan Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang kini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM Jaksrta setelah tidak jadi mencalonkan sebagai Bupati Tulungagung?
Sebab pengelolaan dana SKTM tidak hanya melibatkan dua orang yaitu Tersangka, tetapi melibatkan beberapa bagian keuangan, pelayanan, dan data. Dengan nilai kerugian yang cukup besar yaitu Rp4,3 miliar, publik menilai penyimpangan semacam ini tidak mungkin berjalan tanpa celah pengawasan pada level struktural tertentu.
---
Timeline Singkat Perkembangan Kasus:
<ol><li>Tahun 2022–2024 Penyimpangan dana SKTM diduga berlangsung.</li><li>Pertengahan 2025. Kejari Tulungagung meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.</li><li>September 2025. Penyidik Kejari Tulungagung menetapkan dan menahan dua orang Tersangka</li><li>Kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar. Kejari Tulungagung mengumumkan jumlah kerugian negara sebesar Rp4,3 miliar setelah menerima hasil audit</li></ol>
---
Alur Aliran Dana SKTM;
<ol><li>Pasien SKTM membayar biaya layanan dengan tarif khusus.</li><li>Dana SKTM seharusnya masuk seluruhnya ke kas RSUD.</li><li>Namun sebagian dana SKTM dipisahkan oleh staf dan pejabat tertentu.</li><li>Dana terkumpul secara manual dan tidak tercatat dalam laporan pendapatan resmi.</li><li>Sebagian dana mengalir ke rekening atau penggunaan pribadi salah satu tersangka.</li><li>Nilai total kerugian negara hasil audit: Rp4,3 miliar.</li></ol>
Pertanyaannya: Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gersk penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?. 
Dampak ke RSUD dan Publik:
Kasus dugaan korupsi dana SKTM ini mengguncang reputasi RSUD dr. Iskak — rumah sakit rujukan yang selama ini dianggap sebagai salah satu BLUD terbaik di Jawa Timur. Pelayanan SKTM kini sudakkah dilakukan pengawasan ketat dan diaudit ulang untuk memastikan tidak adanya  manipulasi baru?
Masyarakat berharap kasus ini diusut hingga tuntas karena menyangkut hak pasien miskin, kelompok yang seharusnya paling dilindungi.
Mengapa publik meragukan hanya dua tersangka?
<ol><li>Modusnya membutuhkan lebih dari dua tangan. Penginputan data fiktif tidak bisa lepas begitu saja dari rantai verifikasi dan persetujuan.</li><li>Ada alur tanda tangan doktmen yang tidak hanya dilakukan oleh Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti.</li></ol>
Siapa saja nama yang tercantum menandatangani beberapa dokumen ? Apakah tanda tangan tersebut dilakukan secara manual atau elektronik yang tidak cocok dengan waktu kerja mereka? Lalu sampai dimana batas pengawasan yang dilakukan oleh Direktur? 
Apakah Kejari Tulungagung berani dan mampu menyeret semua yang terlibat sekalipun ada melindungi? Apakah ada  kemungkinan keterlambatan pejabat lain, termasuk di level direksi, yang ikut bertanggung jawab apabila atau keterlibatannya atas pembiaran hingga raibnya hak orang miskin di Kabupaten Tulungagung?. Ditulis oleh: Jentar S. Wartawan BERITAKORUPSI.CO</div>

Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regiona Regional Tipikor Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada peneri...

KPK Tangkap Bupati Ponorogo: Sebanyak 6 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek Publik

17.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJtELXWeERyF2ei4O3A5dnA61PVcEJoq7a6GtHIhaa0QZycinLLdE4Qj_85TBP06lzJAk5PXwdbjtZ7wDtsRXZ4GUNfxXbuhmWpSwKbJKKkweDgNUYQgxlBN6nXCmAiwLp5s-PKp8E5Ealh-ky6_mt6SXI7t7pUtNvIhhBOwRQirG0eU1NsgMhpR66CW8/s720/IMG_20251109_164700.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="488" data-original-width="720" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJtELXWeERyF2ei4O3A5dnA61PVcEJoq7a6GtHIhaa0QZycinLLdE4Qj_85TBP06lzJAk5PXwdbjtZ7wDtsRXZ4GUNfxXbuhmWpSwKbJKKkweDgNUYQgxlBN6nXCmAiwLp5s-PKp8E5Ealh-ky6_mt6SXI7t7pUtNvIhhBOwRQirG0eU1NsgMhpR66CW8/w640-h434/IMG_20251109_164700.jpg" width="640" /></a></div><div>Laporan Wartawan BERITAKORUPSI.CO, Jentar S.</div><div> </div><div>BERITAKORUPSI.CO – </div><div>Minggu, 9 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan enam orang tersangka setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo pada Jumat, 7 November 2025. Penangkapan itu terkait dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta proyek di RSUD dr. Harjono dan Dinas PUPR.</div><div> </div><div>KPK Resmi Menetapkan Enam Orang Tersangka. </div><div> </div><div>Berdasarkan keterangan resmi Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, keenam orang yang kini berstatus tersangka adalah:</div><div><ol><li>Sugiri Sancoko – Bupati Ponorogo</li><li>Agus Pramono – Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo</li><li>Yunus Mahatma – Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo</li><li>Sucipto – Kontraktor sekaligus pihak swasta rekanan proyek</li><li>Dewi R. – Kepala Bidang di Dinas PUPR Ponorogo</li><li>Rohmad A. – Ajudan sekaligus orang kepercayaan Bupati</li></ol></div><div>Keenamnya kini ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) KPK guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.</div><div> </div><div>Kronologi OTT. Operasi senyap dilakukan sejak Kamis malam, 6 November 2025, hingga Jumat dini hari, 7 November 2025, di beberapa lokasi berbeda, termasuk rumah dinas Bupati, RSUD dr. Harjono, dan salah satu hotel di kawasan pusat kota Ponorogo. Dari operasi tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga sebagai bagian dari transaksi suap. Selain uang, KPK juga menemukan dokumen proyek dan catatan mutasi jabatan, yang memperkuat dugaan adanya praktik jual-beli jabatan dan pengaturan tender di sejumlah proyek fisik Pemkab Ponorogo.</div><div> </div><div>Tiga Klaster Dugaan Korupsi. KPK mengungkap tiga klaster utama dalam konstruksi perkara ini:</div><div><ol><li>Suap jabatan dan jual beli posisi struktural di Pemkab Ponorogo;</li><li>Pengaturan proyek di RSUD dr. Harjono dan Dinas PUPR;</li><li>Penerimaan gratifikasi oleh Bupati dan pejabat di lingkaran dalamnya.</li></ol></div><div>Pasal yang Dikenakan. Para tersangka dijerat dengan:</div><div> </div><div>- Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (untuk Sugiri, Agus, dan Yunus);</div><div> </div><div>- Pasal 5 ayat (1) huruf a/b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (untuk Sucipto, Dewi, dan Rohmad).</div><div> </div><div>Dampak dan Reaksi Publik. Penangkapan ini mengguncang masyarakat Ponorogo dan Jawa Timur. Banyak pihak menilai tindakan KPK ini menjadi bukti bahwa lembaga antirasuah tidak akan berhenti mengejar praktik korupsi, terutama di sektor pelayanan publik dan jabatan birokrasi.</div><div> </div><div>KPK juga memastikan akan menelusuri lebih jauh aliran dana dan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan proyek-proyek bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah provinsi.</div><div> </div><div>Pernyataan KPK. “Kami telah menetapkan enam orang tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. KPK akan terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat,” — Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.</div><div> </div><div>Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat korupsi menjadi 20 orang. Masyarakat Ponorogo kini berharap proses hukum berjalan transparan, dan pemerintahan daerah tetap berjalan di bawah penjabat sementara yang bersih dan profesional.</div></div><div style="text-align: justify;"> </div>

KPK Tangkap Bupati Ponorogo: Sebanyak 6 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek Publik

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor KPK Tangkap Bupati Ponorogo: Sebanyak 6 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek Publik

Laporan Wartawan BERITA KORUPSI .CO, Jentar S. BERITA KORUPSI .CO – Minggu, 9 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi me...

SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

19.14 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="853" height="557" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqwHHUEDueWfJ7ygXytU7m0eVAHcU-0svFukDUWbJiVUBtK3ho-QYDV6fgLOW_GadDYZH3Doln8t8mSMsw19RfDaC0puEVQf7qDuYXs6TNuZS-g11_pChebe1v_6P48KBKEnx_a4gYAArzt15cnPIV90TVy1rhLy6XYdqJCisEll71teKa7gLCvHg8qAU/w354-h557/4.jpg" width="354" /></a></div>Surabaya, BERITAKORUPSI.CO - Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini kian menyengat. Angka yang fantastis, duit sebesar Rp8,369 triliun, tercatat mengalir dari APBD Pemprov Jatim ke berbagai kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur sepanjang tahun anggaran 2019 hingga 2024 melalui usulan para dewan yang terhormat. Namun di balik deretan angka itu, terbentang kisah gelap tentang manipulasi, permainan politik, dan transaksi kuasa. Kasus ini pertama kali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 dari Fraksi Golkar, bersama staf pribadinya, Rusdi dan Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas serta Ilham Wahyudi alias Eeng, Koordinator lapangan Pokmas Kabupaten Sampang. OTT itu menjadi pintu masuk KPK mengungkap praktik ijon dana hibah — istilah yang kini populer untuk menggambarkan jual beli jatah dana hibah Pokir antara anggota dewan, birokrat, dan pihak-pihak di luar sistem. Hibah Membengkak Dua Kali Lipat dari Batas Normal. Dari fakta persidangan, terungkap bahwa alokasi dana hibah Pemprov Jatim untuk dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD mencapai hampir 20% dari total APBD. Padahal, Menteri Dalam Negeri telah menegaskan agar hibah Pokir tidak melebihi dari 10% APBD. Namun peringatan itu diabaikan. Dalam periode 2019–2024, total dana hibah yang dikucurkan mencapai pemprov Jatim ke DPRD Jatim adalah sebesar Rp8,369 triliun. Sebuah jumlah yang fantastis, bahkan untuk ukuran provinsi besar seperti Jawa Timur. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diduga menjadi ladang bancakan politik di ruang-ruang rapat legislatif. Dari surat dakwaan JPU KPK disebutkan, setiap anggota DPRD  mendapat jatah dana hibah Pokir sesuai kesepakatan ketua komisi masing-masing. Namun kejanggalan mencuat ketika dipersidangan, ditemukan bahwa dari 120 anggota DPRD, ternyata ada 131 nama tercatat sebagai penyalur dana hibah pokir. Artinya, ada 11 nama siluman yang turut menyalurkan dana  tanpa status resmi sebagai anggota dewan. Dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 Triliun  Tak Bertuan dan Ribuan Pokmas Fiktif di Jawa Timur Lebih mengerikan lagi, dari total dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun itu, Rp2,4 triliun lebih dinyatakan tidak jelas siapa penyalurnya. Tidak ada dokumen yang bisa memastikan ke kantong pejabat mana mengalir, dipegunakan untuk apa dan keperluan apa serta siapa yang bertanggung jawab. Semua saksi seakan menjadi "pemeran aktor bisu.' Dalam persidangan terungkap pula, adanya jual beli jatah hibah Pokir antaranggota DPRD. Seorang anggota dewan tidak menyalurkan dana pokir miliknya melainkan menjual ke anggota dewan lainnya  antara 20 hingga 20% atau ke pihak luar dengan harga tertentu. Praktik ini dikenal sebagai “ijon” — di mana proyek belum berjalan, tapi uang sudah berpindah tangan terlebih dahulu. Dana hibah Pokir tersebut disalurkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas) ke masing-masing daerah pemilihan anggota dewan, atau diluar daerah pemilihannya sesuai usulan masing-masing anggota dewan pula. Namun ironis, 4.500 Pokmas selaku penerima hibah Pokir tidak diverifikasi secara faktual, hanya lewat dokumen semata. Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas SDA Pemprov Jatim berdalih dipersidangan “tidak cukup waktu”. Akibatnya, banyak Pokmas fiktif terbentuk hanya di atas kertas — tanpa kegiatan, tanpa, , tanpa hasil apa pun. Jejak Pertemuan Misterius di Yogyakarta Dipersidangan juga terungkap, adanya pertemuan rahasia di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK terhadap Sahat Tua Simanjuntak. Pertemuan itu disebut dihadiri oleh Sekda Pemprov Jatim, Heru Cahyono, mantan Kepala BPK Jawa Timur, serta sejumlah pejabat tinggi Pemprov lainnya. Lokasinya: sebuah hotel di kawasan Malioboro. Waktunya: hanya beberapa hari setelah publik diguncang OTT KPK di Surabaya. Pertemuan itu disebut-sebut membahas “koordinasi pasca-OTT” dan langkah antisipasi atas potensi perluasan penyelidikan KPK. Namun hingga kini, pertemuan rahasia Jogja Karta itu belum terpecahkan. Heru Cahyono dalam persidangan hanya mengatakan ",pertemuan biasa karena sudah lama tidak bertemu.". Suatu alasan pembenaran diri, namun JPU KPK saat itu tidak percaya begitu saja. Sebanyak 21 Tersangka Baru, 4 Diantanya Sudah Ditahan - Tapi Skandal Belum SelesaiKPK sudah menetapkan 21 tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Jatim. Empat di antaranya telah resmi ditahan. Namun penyidik antirasuah belum berhenti di situ. Sumber internal KPK menyebut, penyelidikan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, keterlibatan anggota DPRD aktif, serta pihak-pihak birokrasi yang diduga turut memainkan peran penting dalam skema distribusi dana hibah. Tanda Tanya Besar di Balik uang Rp8,369 Triliun Meski penyidikan masih berjalan, publik kini dihadapkan pada sejumlah pertanyaan krusial:<ol><li>Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019–2024 yang diduga menikmati jatah hibah pokir sama seperti anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019??</li><li>Siapa sebenarnya 11 orang siluman yang namanya muncul dalam daftar penyalur dana hibah Pokir?</li><li>Kemana mengalir dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 triliun lebih yang tidak jelas siapa penyalur dan penerimanya?</li><li>Apakah dana hibah Pokir sebesar dana Rp2,4 triliun itu ada kaitannya dengan Pilpres pada Pebruari 2024 dan Pilkada Gubernur Jawa Timur pada November 2024?</li><li>Apakah KPK bisa memecahkan isi "teka-teki" pertemuan pejabat Pemprov dan mantan Kepala BPK Jatim di Yogyakarta beberapa hari setelah OTT KPK?</li></ol>Politik, Uang, dan Lemahnya Pengawasan Kasus ini juga membuka borok lama hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah, di mana alokasi dana hibah sering dijadikan alat tawar-menawar politik. Dalam praktiknya, dana pokir berubah menjadi “komoditas politik” yang bisa diperjualbelikan, ditukar proyek, bahkan dijadikan sumber pendanaan pribadi. Kasus hampir serupa juga terjadi pada tahun 2008 menjelang pemilihan gubernur tahun 2009. Saat itu, pemprov Jatim mengucurkan dana hibah untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ya merugikan keuangan negara sebesar sebesar 177 miliar rupiah. Hingga salah seorang narapidana meninggal di Lapas Porong pada tahun 2018, kasus korupsi PNPM tak kunjung tuntas ditangan kejaksaan tinggi Jawa Timur. Padahal, dana hibah seharusnya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur desa. Namun kenyataannya, banyak kegiatan yang tidak pernah terealisasi. Laporan fiktif dibuat, tanda tangan dipalsukan, dan dana cair tanpa bekas.</div><div style="text-align: justify;"> Aroma Skandal Nasional <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoIw_5iKvDUBR9maMIl3imxbGbMWuwN88rcTUVQYQJHrg04y7nkrDltmiMomG6YDmtZbeye7mqAwSQgHdTf02UZCvNhSqB47rFGTHRjWwyprBFQAdTqkq93U7ghHBB0BznMwE5WJiWhrc0MPE9gZTVFeM-rLnIIxfAp6o6_G9MEoCmiAjle7s9UIfroN8/w640-h426/2.jpg" width="640" /></a></div>Dana hibah Pokir sebesar Rp8,369 triliun jelas bukan angka kecil. Bila terbukti, ini bisa menjadi skandal korupsi daerah terbesar dalam sejarah otonomi daerah Indonesia. Lebih besar daripada kasus bantuan sosial, dan lebih luas jaringannya daripada korupsi proyek infrastruktur. KPK kini berada di persimpangan: menuntaskan kasus ini secara menyeluruh, atau membiarkan sebagian fakta tenggelam di balik politik kekuasaan. Sementara publik menanti jawaban, satu hal pasti: Skandal dana hibah Pokir anggota DPRD Jatim ini bukan sekadar persoalan hukum — tapi cermin kebusukan sistem politik daerah yang selama ini bersembunyi di balik retorika pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Catatan Redaksi: Kasus ini akan terus kami pantau. BERITAKOPSI.CO berkomitmen menghadirkan laporan investigatif mendalam sesuai fakta, mengikuti setiap perkembangan hingga di persidangan, dan memastikan publik mendapatkan informasi sesuai fakta yang sebenar-benarnya bukan sekedar ilusi. </div>

SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor SKANDAL MEGA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM SEBESAR 8,369 TRILIUN: JEJAK GELAP “POKIR SILUMAN” DI BALIK GEDUNG DPRD JATIM. Oleh: Jentar S. Wartawan Media Online BERITAKORUPSI.CO.

Surabaya, BERITA KORUPSI .CO - Bau busuk dugaan mega korupsi dana hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari A...

KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

08.26 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvvEAVUjih0lAECdjEWhQI_Xnn11jOoSS-c7hUWdvXKqmldua3G5XlAXKgAXu9gLpwlIazLauHp1YIMts0jf4GrgcbtbDkG9zBgGLxiyWmVNlnd1Gun_fNHzAKgkBAo2EGew6SoDqCmhtvyrargcnOAjnRlozWXA9Grb6SRHMtJYTEw950TpBdpJFrZg/s1063/IMG_20251107_081724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1063" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvvEAVUjih0lAECdjEWhQI_Xnn11jOoSS-c7hUWdvXKqmldua3G5XlAXKgAXu9gLpwlIazLauHp1YIMts0jf4GrgcbtbDkG9zBgGLxiyWmVNlnd1Gun_fNHzAKgkBAo2EGew6SoDqCmhtvyrargcnOAjnRlozWXA9Grb6SRHMtJYTEw950TpBdpJFrZg/w434-h640/IMG_20251107_081724.jpg" width="434" /></a> BERITAKORUPSI.CO -</div><div style="text-align: justify;">Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan inilah yang mungkin dilakukan oleh Tim Penyidik KPK terkait proses hukum terhadap 5 Kontraktor asal Situbondo dan Bondowoso yang akhirnya ditahan sebagai Tersangka baru dalam perkara Korupsi dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% yang diberikan kelima Tersangka kepada Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid juga Plt sekaligus Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo yang sudah divonis pidana penjara pada tanggal 31 Oktober 2025 lalu</div><div style="text-align: justify;">
Penahanan ke 5 Tersangka disampaikan  oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada beritakorupsi.co 
Budi Prasetyo menjelaskan, KPK melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka dalam dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo sejak tahun 2021–2024.
"Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Penahanan dilakukan di Rutan KPK," kata Budi Prasetyo 
Kelima Tersangka yang dimaksud, lanjut Budi Prasetyo, adalah : 
1. ROS	(Roespandi), Direktur CV. Ronggo 
2. AAR (Adit Ardian Rendy Hidayat), Direktur     CV. Karunia 
3. TG (Tjahjono Gunawan),Pemilik dan Pengendali CV. Citra Bangun Persada 
4. MAS (M. Amran Said Ali), Karyawan PT. Airlanggatama Nusantarasakti /Direktur PT.  Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari tahun 2021-2022 
5. AFB (As’al Fany Balda), Wiraswasta/Direktur PT. Badja Karya Nusantara
Namun bila melihat fakta yang terungkap di persidangan dengan Terdakwa Karna Suswandi dan Terdakwa Eko Prionggo Jati, masih ada beberapa pengusaha Kontraktor yang juga terlibat pemberian uang atau dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% kepada Bupati Situbondo (Terdakwa) Karna Suswandi, yaitu Firdaus, Direktur PT. Sunan Muria asal Jember. Lalu kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK, yaitu Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko. 
Kemudiandari Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, Sugeng selaku Direktur CV. Madiun
 Pertanyaannya, apakah KPK akan kembali melakukan penyidikan baru untuk meret nama-nama tersebut diatas karena terlibat dalam pemberian uang terhadap Bupati untuk mendapatkan proyek di APBD di Situbondo?. (Jen)</div>

KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regional Tipikor KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

BERITA KORUPSI .CO - Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan inilah yang mungkin dilakukan oleh Tim Penyidik KPK terkait p...

Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

12.06 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSkIUaothb79i5PkrUPRQfZGluc1Mjfw1zu6JRVkkftSPDbAW0wVG_q81EtSQjNtmjFSfcYBn2vLkVv4ANn8ydU0afsB5aePK47s9YJSkQKXZqUvYWSZRV-Dm1U18BCY4Nlq-dxEvff6L3RxOGA3d-LzqsEQdvS7OTyYNyDV4xvqrUoA3hyNRNzvr88J8/s639/Kejari%20Perak.%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="582" data-original-width="639" height="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSkIUaothb79i5PkrUPRQfZGluc1Mjfw1zu6JRVkkftSPDbAW0wVG_q81EtSQjNtmjFSfcYBn2vLkVv4ANn8ydU0afsB5aePK47s9YJSkQKXZqUvYWSZRV-Dm1U18BCY4Nlq-dxEvff6L3RxOGA3d-LzqsEQdvS7OTyYNyDV4xvqrUoA3hyNRNzvr88J8/w640-h582/Kejari%20Perak.%20(1).jpg" width="640" /></a> Surabaya - BERITAKORUPSI.CO -Perusahaan milik negara di Surabaya yakni PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya di Jalan Perak Timur Surabaya, dan salah satu perusahaan swasta yaitu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang juga di Jalan Perak Timur Surabaya diguncang skandal korupsi besar!
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil menyita uang tunai senilai Rp70 miliar sebagai barang bukti terkait dugaan korupsi yang melibatkan PT Pelindo Regional 3 dan PT APBS. Kasus ini mengancam mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan mengguncang stabilitas ekonomi daerah. 
 
Penyitaan uang tunai sebesar Rp70 miliar ini menjadi sorotan utama. Bagaimana bisa uang sebesar itu diselewengkan? Namu sebelum terlambat, Kejari Tanjung Perak bergerak cepat untuk melakukan penggeledahan yang akhirnya membuahkan hasil 
 
"Kami menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi yang merugikan negara," tegas Kepala Kejari Tanjung Perak saat konferensi pers. "Penyitaan ini adalah langkah awal. Kami akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas dan mengungkap semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu." 
 
Tidak berhenti sampai disitu, Tim penyidik Kejari Tanjung Perak kini tengah bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi kunci, dan menganalisis dokumen-dokumen penting.
Beberapa pejabat dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka diduga mengetahui atau bahkan terlibat mungkin terlibat dalam praktik korupsi ini. 
 
Kasus ini tidak hanya soal angka Rp70 miliar. Lebih dari itu, ini adalah tentang kepercayaan masyarakat kepada penegan hukum secara menyeluruh tanpa pandang bulu terhadap mereka-mereka yang terlibat 
 
Kejari Tanjung Perak berkomitmen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mereka berjanji akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus ini. "Kami tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Kami akan pastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal," kata Kepala Kejari. 
 
Masyarakat Surabaya diharapkan berperan aktif dalam memberantas korupsi. Jika memiliki informasi terkait kasus ini, jangan ragu untuk melaporkannya ke Kejari Tanjung Perak. Identitas pelapor akan dirahasiakan dan dilindungi. 
 
Skandal Rp70 miliar di Pelindo ini adalah ujian bagi penegakan hukum di Surabaya. Apakah Kejari Tanjung Perak mampu mengungkap semua dalang di balik korupsi ini? Waktu akan menjawabnya. Yang pasti, masyarakat Surabaya menantikan keadilan ditegakkan!. (Jen)</div><div style="text-align: justify;"> </div>

Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

Surabaya - BERITA KORUPSI .CO - Perusahaan milik negara di Surabaya yakni PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya...

UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

19.25 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeatXS1OZ60naCxUxyeBMVlZM7R6X9HPIfstyrvHXBBrFh-m8eTYkBjqf-ZSxVnX1-b_IKE_vxYSC-GoHFfbz2DNocFjqQN5LcmZcw-jMSfCYf17pTrKXKgmzQXitmikTfp0M5kMGUcoNSXUdXQR_i7Z2H4RlHIwwVOTeuYHfMURU9MDt1sC16_3B5Jg/s627/Hakim%20Safri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="627" data-original-width="450" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeatXS1OZ60naCxUxyeBMVlZM7R6X9HPIfstyrvHXBBrFh-m8eTYkBjqf-ZSxVnX1-b_IKE_vxYSC-GoHFfbz2DNocFjqQN5LcmZcw-jMSfCYf17pTrKXKgmzQXitmikTfp0M5kMGUcoNSXUdXQR_i7Z2H4RlHIwwVOTeuYHfMURU9MDt1sC16_3B5Jg/w284-h394/Hakim%20Safri.jpg" width="284" /></a></div>Surabaya, 4 November 2025 - BERITAKORUPSI.CO - Artikel ini menganalisis upaya hukum dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku, dengan perbandingan terhadap rancangan KUHAP baru yang masih sedang digodok. Fokus utama adalah pada upaya hukum biasa (praperadilan, banding, kasasi) dan luar biasa (peninjauan kembali), serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana yang lebih adil dan berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM). Analisis ini mengintegrasikan pandangan ahli seperti Andi Hamzah, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan restoratif. Perbandingan menunjukkan bahwa KUHAP baru berpotensi memperkuat due process of law, meskipun tantangan implementasi tetap ada. Kata kunci: upaya hukum pidana, KUHAP lama, KUHAP baru, analisis perbandingan. Sistem peradilan pidana di Indonesia bergantung pada KUHAP yang disahkan pada 1981, yang mengatur proses dari penyidikan hingga eksekusi putusan. Upaya hukum pidana, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk menentang putusan pengadilan melalui mekanisme seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, seiring perkembangan zaman, KUHAP lama dinilai kurang adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan HAM, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai diskusi reformasi hukum . Pembaruan KUHAP menjadi mendesak menyusul pengesahan KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP 2025, yang dirilis secara resmi pada 21 Maret 2025 oleh Komisi III DPR, bertujuan menyelaraskan prosedur acara pidana dengan KUHP baru, termasuk penguatan restoratif justice dan perlindungan korban . Artikel ini bertujuan menganalisis upaya hukum pidana saat ini, membandingkannya dengan ketentuan RUU KUHAP, dan mengeksplorasi implikasinya bagi penegak hukum. Analisis ini didasarkan pada prinsip due process of law, sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Shariffudin, yang menekankan perlindungan HAM dalam KUHAP baru. Penulis, sebagai praktisi peradilan dengan pengalaman panjang, melihat pembaruan ini sebagai peluang untuk meningkatkan integritas sistem hukum pidana di Indonesia. Profil Penulis Safri, SH., MH., sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya pada akhir Oktober 2025, sebelumnya Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. Kemudian Ketua PN Kendari dan Ketua PN Poso. Dengan karir gemilang di bidang peradilan pidana. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua Pengadilan Negeri Poso, di mana ia memimpin penanganan berbagai perkara kompleks yang melibatkan upaya hukum pidana. Sebagai akademisi dan praktisi, Safri telah menulis 8 buku tentang hukum, filsafat dan humaniora termasuk analisis reformasi KUHAP. Selain itu, beliau sering menjadi narasumber di berbagai seminar dan temu ilmiah nasional, seperti diskusi tentang Rancangan KUHAP. Pengalaman ini membentuk pandangan beliau bahwa upaya hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar formalitas. Analisis Upaya Hukum dalam KUHAP Lama Dalam KUHAP lama, upaya hukum pidana dibagi menjadi biasa dan luar biasa, bertujuan memberikan kesempatan koreksi atas putusan yang dianggap tidak adil. Menurut Andi Hamzah, seorang guru besar hukum pidana yang menulis buku Upaya Hukum dalam Perkara Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia, upaya hukum adalah mekanisme esensial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, dengan menekankan prinsip ne bis in idem (tidak dapat diadili dua kali untuk perkara yang sama) . Andi Hamzah berpendapat bahwa upaya hukum bukan hanya hak formil, melainkan alat untuk mencari kebenaran materiil, di mana hakim harus mempertimbangkan bukti baru untuk menghindari kesalahan yudisial. Upaya Hukum Biasa <ul><li>° Praperadilan (Pasal 77-83 KUHAP): Digunakan untuk menguji sahnya penetapan tersangka, penahanan, atau penyitaan. Ini adalah upaya pra-peradilan untuk melindungi hak individu dari penyalahgunaan wewenang aparat. Dalam praktik, praperadilan sering menjadi pintu masuk bagi korban pelanggaran prosedural, meskipun efektivitasnya terbatas oleh beban pembuktian yang tinggi .</li><li>° Banding (Pasal 67-76 KUHAP): Diajukan ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan tingkat pertama. Banding memungkinkan pemeriksaan ulang fakta dan hukum, tetapi terbatas pada putusan yang belum inkracht (berkekuatan hukum tetap). Menurut Hamzah, banding efektif untuk mengoreksi kesalahan hakim tunggal, tetapi sering terhambat oleh prosedur yang kaku .</li><li>° Kasasi (Pasal 244-254 KUHAP): Diajukan ke Mahkamah Agung untuk kesalahan penerapan hukum, bukan fakta. Ini adalah upaya tertinggi biasa, dengan batas waktu 14 hari. Hamzah menekankan bahwa kasasi harus fokus pada keseragaman yurisprudensi untuk mencegah inkonsistensi antar-pengadilan .</li></ul>Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK, Pasal 263-276 KUHAP): Hanya untuk putusan inkracht, dengan alasan novum (bukti baru) atau kesalahan hakim. Hamzah dalam karyanya menyatakan bahwa PK adalah "pintu terakhir keadilan", tetapi jarang berhasil karena syarat ketat, hanya sekitar 5-10% yang dikabulkan berdasarkan data Mahkamah Agung . Secara keseluruhan, KUHAP lama menjamin akses upaya hukum, tetapi dikritik karena kurang melindungi korban dan terlalu berfokus pada terdakwa, serta tidak mengakomodasi teknologi digital dalam proses banding atau kasasi . Perbandingan dengan RUU KUHAP Baru (2025) RUU KUHAP 2025, yang ditandatangani Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 23 Juni 2025 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, memperkenalkan paradigma baru yang selaras dengan KUHP Nasional . Perbandingan utama dengan KUHAP lama adalah sebagai berikut:<ul><li>Penguatan Due Process dan HAM: KUHAP lama berorientasi pada efisiensi penyidikan, sementara RUU baru menekankan perlindungan HAM sejak tahap awal, termasuk hak korban atas restoratif justice (misalnya, mediasi pidana untuk kasus ringan). Ini berbeda dari KUHAP lama ruang mediasi . Wakil Menteri Hukum menegaskan bahwa KUHAP baru harus mencegah penahanan sewenang-wenang, dengan batas waktu lebih ketat (maksimal 60 hari untuk penyidikan) .</li><li>Upaya Hukum Biasa: Praperadilan diperluas untuk mencakup pengawasan penyadapan digital, yang absen di KUHAP lama. Banding dan kasasi kini memungkinkan e-filing untuk mempercepat proses, mengatasi keterlambatan kronis di KUHAP lama (rata-rata 6-12 bulan). Hamzah's teori tentang keseimbangan hukum didukung di sini, dengan penambahan hak korban untuk mengajukan banding terbatas.</li><li>Upaya Hukum Luar Biasa: PK diperluas dengan alasan baru seperti bukti ilmiah digital (e.g., rekaman CCTV), dan batas waktu diperpanjang menjadi 180 hari. Ini kontras dengan KUHAP lama yang kaku, di mana PK sering gagal karena kurangnya inovasi . Namun, RUU baru berpotensi kontroversial karena memperbolehkan PK berulang untuk kasus HAM berat, yang bisa menimbulkan kekacauan jika tidak diatur bijak .</li><li>Impl Perbandingan:</li><li>KUHAP baru lebih adaptif terhadap konteks Indonesia, seperti integrasi nilai Pancasila dalam restoratif justice, berbeda dari KUHAP lama yang warisan kolonial . Tantangan utama adalah harmonisasi dengan KUHP baru, di mana delik pidana lebih luas (e.g., kohabitasi), memerlukan upaya hukum yang lebih fleksibel .</li></ul>Dari perspektif penulis, perbandingan ini menunjukkan kemajuan, tetapi memerlukan pelatihan bagi hakim dan jaksa untuk menghindari inkonsistensi. Implikasi Menyongsong KUHAP Baru Pembaruan KUHAP akan merevolusi peradilan pidana dengan mengurangi backlog kasus (saat ini >100.000 perkara tahunan) melalui digitalisasi upaya hukum. Menurut Hamzah, ini selaras dengan tujuan hukum pidana sebagai alat restoratif, bukan retributif semata. Namun, implikasi negatif potensial termasuk peningkatan beban Mahkamah Agung jika PK tidak dibatasi. Di Surabaya, sebagai pusat peradilan khusus, penulis merekomendasikan pilot project e-court untuk upaya hukum, guna memastikan transisi mulus pada 2026 . Kesimpulan Safri, SH., MH yang telah menulis 8 judul buku dan Nara Sumber diberbagai Seminar/temu ilmiah mengatakan, upaya hukum pidana dalam KUHAP lama telah memberikan fondasi keadilan, tetapi RUU KUHAP 2025 menawarkan perbaikan signifikan melalui penguatan HAM, restoratif justice, dan adaptasi teknologi. Mengintegrasikan pandangan Andi Hamzah, pembaruan ini harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Sebagai praktisi, penulis menekankan urgensi sosialisasi untuk penegak hukum, agar KUHAP baru benar-benar menyongsong era hukum pidana nasional yang berkeadilan. Rekomendasi: DPR segera sahkan RUU dengan masukan stakeholder untuk menghindari polemik. Daftar Pustaka:<ol><li>Hukum Acara Pidana. Sinar (Andi Hamzah - 2008). </li><li>Silent Court - (Safri, SH., MH)</li><li>Judicial Activism,</li><li>Keyakinan Hakim (Sebuah telaah filsafat Hkm), - (Safri, SH., MH) </li><li>Mahkamah: Dari keadilan normatif menuju keadilan substantif, - (Safri, SH., MH)</li><li>Catatan Seorg Hakim - (Safri, SH., MH)</li><li>In the name of law. - (Safri, SH., MH)</li><li>Refleksi Seorg Hakim. - (Safri, SH., MH)</li><li>Kamus Hukum Para Hakim - (Safri, SH., MH)</li><li>1Sumber Web: marinews. mahkamahagung.go.id</li></ol></div>

UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

Surabaya, 4 November 2025 - BERITA KORUPSI .CO - Artikel ini menganalisis upaya hukum dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang ...

Kejari Tanjung Perak Tetap Konsisten Mengungkap Kasus Korupsi Di Tengah Serangan Buzzer Influence

09.48 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiemdywH05462AnRJV7wKpYu7UQ2eNXGHVN3W70Y8158oQOpq5EmoFNFpqmoTIgdPylg6m68q4BWFYAjUVaeLTcHCSFQuVHrazMdRQq9HtGRl-F6oTceUcZZrRHJWluNUAV21fG4Zj10onwbuhyphenhyphenY7-GorNVTBuene73VXnPW8G4VwuviTD_1IKHAo1_yw/s639/Kejari%20Perak..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="582" data-original-width="639" height="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiemdywH05462AnRJV7wKpYu7UQ2eNXGHVN3W70Y8158oQOpq5EmoFNFpqmoTIgdPylg6m68q4BWFYAjUVaeLTcHCSFQuVHrazMdRQq9HtGRl-F6oTceUcZZrRHJWluNUAV21fG4Zj10onwbuhyphenhyphenY7-GorNVTBuene73VXnPW8G4VwuviTD_1IKHAo1_yw/w640-h582/Kejari%20Perak..jpg" width="640" /></a></div>“Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL : Tidak akan mempengaruhi proses hukum dan kami tetap tegak lurus untuk melaksanakan perintah pimpinan dalam hal ini Bapak Jaksa Agung RI untuk mengungkap perkara Tipikor di 3 BUMN termasuk PT Pelindo, Persero Regional III Surabaya, dan PT APBS Surabaya tahun 2023 – 2024 dengan kerugian negara Rp70 miliar lebih”</h3>BERITAKORUPSI.CO - Suka atau tidak, senang atau sedih, pahit atu manis, hukum memang harus ditegakkan dan kasus Korupsi harus di ungkap tuntas hingga ke akar-akarnya tanpa memandang dimana dan siapa serta jabatannya apa selama bukti kuat telah digenggaman aparat penegak hukum sekalipun mendapat tantangan dari berbagai pihak. Mengungkap kasus korupsi memang bukanlah semudah membalikan telapak tangan sebab dibutuhkan keteguhan, kesabaran, dan kerja keras oleh aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan korupsi yang rumit dan kompleks khusunya di perusahaan milik negara (BUMN) karena bisa jadi melibatkan banyak pihak apalagi jumlah kerugian keuangan negara yang begitu besar dan seringkali membuat proses pengungkapan menjadi lebih sulit dan belum lagi menghadapi serangan dari Buzzer Influence yang mempengaruhi kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Dan itulah yang saat ini dihadapi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak setelah mengungkap kasus dugaan Korupsi disalah satu perusahaan milik negara atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya di Jalan Perak Timur Surabaya, dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang juga di Jalan Perak Timur Surabaya terkait proyek pekerjaan Pemeliharaan dan Pengusahaan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak yang menelan anggaran sebesar Rp196 miliar lebih dengan jumlah kerugian keuangan negara senilai Rp75 miliar lebih berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur Salah satu sumber beritakorupsi.co mengatakan dan sekaligus bertanya, setelah Kejari Tanjung Perak mengungap kasus Korupsi puluhan miliar beberapa waktu lalu, saat ini di serangan Buzzer Influence. Apakah Kejari Tanjung Perak akan kendor? “Mungkinkah Kejari Tanjung Perak akan menghentikan penanganan kasus Korupsi setelah mendaat serangan Buzzer Influence,” ucap sumber ragu dengan nada tanya, Rabu, 22 Oktober 2025 Untuk menanggapi pertanyaan itu, beritakorupsi.co pun menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL dan Hendi Sinatrya Imran, SH selaku Kepala Seksi Pidana Khusus yang menggantikan Ananto Tri Sudibyo, SH., MH, melalui sambungan telepon seluler, Rabu, 22 Oktober 2025 Saat dihubungi, Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL mengatakan, sudah hal biasa dan tidak akan mempengaruhi proses hukum namun tetap konsisten atau tegak lurus untuk menlaksanakan perintah tertinggi di lembaga Adhyaksa RI untuk mengungkap kasus Korupsi di wilayah hukumnya, dimana kejari Tanjung Perak dalam 6 bulan terakhir ini telah melakukan penyidikan 3 (tiga) perkara Korupsi di ingkungan BUMN, yaitu BUMN Perikanan, BUMN Perbankan dan BUMN Pelabuha,   Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL menjelaskan, dalam bulan ini sempat membuat rame pemberitaan di Media lokal Jawa Timur khususnya Kota Surabaya saat Kejari Tanjung Perak melakukan Penyidikan dalam perkara Korupsi di PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya, dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) tahun 2023 - 2024 terkait proyek pekerjaan Pemeliharaan dan Pengusahaan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak yang menelan anggaran sebesar Rp196 miliar lebih dengan jumlah kerugian keuangan negara senilai Rp70 miliar lebih “Hal biasa. Bukan hanya dari Buzzer Influence telepon masuk juga ada tetapi tidak akan mempengaruhi proses hukum, tetapi kami akan tetap tegak lurus untuk melaksanakan perintah pimpinan kejaksaan RI dalam hal ini Bapak Jaksa Agung RI untuk mengungkap perkara tipikor di wilayah hukum Kejaksaan Tanjung Perak,” ucapnya Saat ditanya, “apakah penyelidikan atau sudah penyidikan.”. Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL menjawab, “sudah penyidikan dan lebih jelasnya coba hubingi Kasi Pidsus,” ujarnya Dan menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjung Perak Hendi Sinatrya Imran, SH saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya menjelaskan, bahwa kasus PT Pelindo dan PT APBS sudah masuk tahap penyidikan dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp70 miliar lebih serta telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih 25 orang saksi ditambah dengan ahli, surat dan petunjuk sehingga 2 alat bukti sudah terpenuhi “Sudah tahap penyidikan jumlah kerugian keuangan negara sekitar tujuh puluh miliar lebih. Beberapa barang bukti yang disita yaitu beberapa unit laptop, dokumen kontrak dan dokumen penting terkait pelaksanaan kegiatan,” ungkapnya Saat ditanya terkait jumlah dan nama Tersangka, Hendi Sinatrya Imran, SH tidak menjelaskan dan hanya mengatakan, “tunggu saja kami pasti rilise ke teman-teman media.” ujarnya. (*) </div>

Kejari Tanjung Perak Tetap Konsisten Mengungkap Kasus Korupsi Di Tengah Serangan Buzzer Influence

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Kejari Tanjung Perak Tetap Konsisten Mengungkap Kasus Korupsi Di Tengah Serangan Buzzer Influence

“ Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL : Tidak akan mempengaruhi proses hukum dan kami tetap tegak...

Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo Dituntut KPK Selama 8,6 Tahun Penjara dan Membayar Uang Pengganti Rp4 M

17.28 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQFfag0XpRYbm1gDhjbdBU6y46jTzRhIuBbrk0T44TGQZK9kVRokqiySAeOwyySTMvWI4hOEmzuhnhEW4R71ZXQcUj3jrOjAorPfrX_SmiljRSkUoTuZLA4k9wJKSBJl10WHkOCrjfHdomjBq3_HMb7p2sTIj2fOZLkh-RTVZ5AO0_XcDfE9gvL0fRXo/s1040/9.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQFfag0XpRYbm1gDhjbdBU6y46jTzRhIuBbrk0T44TGQZK9kVRokqiySAeOwyySTMvWI4hOEmzuhnhEW4R71ZXQcUj3jrOjAorPfrX_SmiljRSkUoTuZLA4k9wJKSBJl10WHkOCrjfHdomjBq3_HMb7p2sTIj2fOZLkh-RTVZ5AO0_XcDfE9gvL0fRXo/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Karna Suswandi saat minta pendapat dari Tim Penasehat Hukum-nya, Dedi Rahman Hasyim terkait isi dakwaan JPU KPK (Dok BK) </td></tr></tbody></table></h3><div>BERITAKORUPSI.CO –</div><div>Tim
 JPU Arjun Budi Satria Tambunan, Mohammad Tang dkk dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 01 Oktober 2025, menuntut Terdakwa Karna Suswandi
 selaku Bupati Situbondo dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 4 miliar rupiah subsider 1 tahun kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana orupsi Suap dan Gratifiasi sejak tahun 2021 – 2024 sebesar 
Rp5.000.000.000 yang diterima dari sejumlah Kontraktor yang menegerjakan 
proyek di Kabupaten Situbondo yang didanai dari Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) yang disebut sebagai dana Investasi atau Ijon 
sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak.</div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain Terdakwa Karna Suswandi, JPU KPK juga menuntut Terdakwa Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga 
Plt. sekaligus selaku Kadis PUPR Kabupaten Situbondo dalam perkara yang sama. Terdakwa Eko Prionggo Jati dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan 2 bulan denda sebesar Rp350 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 1 miliar rupiah subsider 1 tahun penjara karena dianggap juga terbukti melakukan Tindak Pidana orupsi Suap dan Gratifiasi secara bersama-sama dengan Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo sejak tahun 2021 – 2024 sebesar 
Rp5.000.000.000 yang diterima dari sejumlah Kontraktor yang menegerjakan 
proyek di Kabupaten Situbondo yang didanai dari Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) yang disebut sebagai dana Investasi atau Ijon 
sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Baca juga : Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4,555 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo.html</a></div><div style="text-align: justify;"> Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4,555 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo_25.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo_25.html</a> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> Sidang yang berlangsung 
diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 01 Oktober
2025 adalah agenda pembacaan surat tuntutan dari JPU KPK terhadap Terdakwa 
Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati (perkara penuntutan terpisah) 
dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu,
 SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Arief
 Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra 
Pengganti (PP). Sementara Kedua Terdakwa masing-masing didampingiTim Penasehat Hukum-nya <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd9EQ-DgBKFIg4BdvUb5YX_Z6N2OyPJp6qh1AlBAU_KPgL73Lm2_v5TRXaJeOTVXZ8L9B8qo435UYXSFXjBsZ6RxnSGKuEkaN0WoyusfvyovUz0gOu-EfJQ7JOIUxljQ0Igyqr521u4HC5Fcsm8TGO2J6RTrxjkuBIb5dGYYX-uxDWQn1IrwZR2PU1LAY/s479/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd9EQ-DgBKFIg4BdvUb5YX_Z6N2OyPJp6qh1AlBAU_KPgL73Lm2_v5TRXaJeOTVXZ8L9B8qo435UYXSFXjBsZ6RxnSGKuEkaN0WoyusfvyovUz0gOu-EfJQ7JOIUxljQ0Igyqr521u4HC5Fcsm8TGO2J6RTrxjkuBIb5dGYYX-uxDWQn1IrwZR2PU1LAY/w626-h640/7.jpg" width="626" /></a></div>Dalam tuntutannya JPU KPK kembali membeberkan asal usul sejumlah duit yang diterima Kedua Terdakwa, yaitu dari sejumlah Kontraktor yang ada di Situbondo dan Bondowoso yang 
mengerjakan proyek ABPD Kabupaten Situbondo sejak tahun 2021 – 2024 yang
 disebut dana investasi atau ijon sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak Para
 Kontraktor yang dimaksud adalah terdapat pula orang tua atau ayah 
mantan Terpidana Korupsi OTT KPK yakni Andika Imam Wijaya dan Yossy 
Sandra Setiawan, yaitu Sanusi (Alm) selaku Direktur CV. Dwi Karya, Tjahjono Gunawan selaku CV. Citra Bangun Persada dan
 PT. Citra Pembangunan. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Nama Tjahjono Gunawan hadir juga dalam sidang 
perkara Korupsi OTT KPK terhadap Puji Triasmoro selaku Kajari Bondowoso,
 Alexander Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Andhika Imam 
Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan 
selaku Direktur CV. Yoko. Dimana Tjahjono Gunawan terlibat juga dalam 
pemberian sejumlah uang fee proyek kepada Kajari Bondowoso yaitu (Terpidana) Puji Triasmoro Kemudiandari Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah 
satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, Sugeng selaku Direktur CV. 
Madiun,; Firdaus selaku Direktur PT. Sunan Muria,; Roespandi Selaku 
Direktur Cv. Ronggo, dan As'al Fany Balda selaku Direktur PT. Badja 
Karya Nusantara  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan itulah sebabnya, dari sejumlah pengusaha Kontraktor di Situbondo dan Bondowosos itupun sebanyak 5 orang telah ditetapkan sebagai Terngka oleh penyidik KPK dan tinggal menunggu ke-5 Tersangka ditahan dan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Pledoi atau Pembelaan dalam dua pekan. (*) </div></div>

Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo Dituntut KPK Selama 8,6 Tahun Penjara dan Membayar Uang Pengganti Rp4 M

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo Dituntut KPK Selama 8,6 Tahun Penjara dan Membayar Uang Pengganti Rp4 M

Terdakwa Karna Suswandi saat minta pendapat dari Tim Penasehat Hukum-nya, Dedi Rahman Hasyim terkait isi dakwaan JPU KPK (Dok BK) BERITA KOR...

BERITAKORUPSI.CO