BERITAKORUPSI.CO: Pendidikan

“Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="682" data-original-width="1058" height="412" src="https://1.bp.blogspot.com/-KidUQr8spsA/XtT_MJL8cmI/AAAAAAABLAQ/QXexwY5P124PiLmtF4DTPB83f3SHHRFLwCLcBGAsYHQ/s640/kapal.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto: Google</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Saiful Ilah Ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontraktor, yaitu Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Ditulis oleh Jentar. S Wartawan Senior yang sehari-hari liputan di Pengadilan Tipikor Surabaya - BERITAKORUPSI.CO – Saiful Ilah atau yang lebih tenar dengan panggilan “Abah Ipul” ini, adalah orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo sejak 2010 hingga 2021 nanti (Bupati 2 Periode). Dan sebelum mejabat sebagai Bupati, sebelumnya Saiful Ilah menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo periode 2000 – 2010 mendampingi Bupati Sidoarjo saat itu dijabat oleh Win Hendarso Sebelum menduduki jabatan politik sebagai Wakil Bupati dan kemudian Bupti Sidoarjo, Saiful Ilah adalah seorang pengusaha. Jabatan penting diberbagai perusahaanpun digenggamnya, diantaranya Direktur Utama  PT Mitralam Kalimantan Persada (Dirut PT MKP), Presiden Direktur PT Hexamitra Charcoalindo (Presdir PT HC), Presiden Direktur PT Mustika Light Metal (Presdir PT MLM) dan Dirut PT Gresik Mustika Timur. Sukses sebagai pengusaha, dan sukses pula sebagi Wakil “Nahkoda Kapal” Kabuputen Sidoarjo sejak 2000 – 2010, Saiful Ilah pun naik jabatan menjadi “Nahkoda” Kabupaten Sidoarjo periode 2010 – 2016, dan kemudian kembali memegang jabatan “Nahkda” Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2016 – 2021. Sebagai pengusaha dan “Nahkoda” Pemerintahan yang merasa sukses, Saiful Ilah menyiapkan putranya, yaitu Amir Aslichin sebagai penggantinya menjadi “Nahkoda” Kabupaten Sidoarjo agar tidak jatuh ke tangan musuh politiknya. Sedangkan Amir Aslichin adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB Sayangnya, doa tidak selalu terkabulkan, dan cita-cita tidak selalu tercapai. Itulah yang barangkali dialami oleh “Abah Ipul” ini. Sebab, menjelang “dermaga” alias akhir jabatannya, “Kapal” alias Jabatan Bupati Kabupaten Sidoarjo “tenggelam” alias masuk penjara setelah tertangkap tangan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 7 Januari 2020, sekaligus “hadiah pertama” bagi Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK yang baru. Nasib Siful Ilah dengan pendahulunya, yaitu terpidana 5 tahun penjara Win Hendarso mantan Bupati Sidoarjo sama tapi tak serupa. Persamaannya, Saiful Ilah dan Win Hendarso adalah Bupati Sidoarjo, dan sama-sama masuk dalam kubagan lingkaran hitam kasus Korupsi. Bedanya, Saiful Ilah Tertangkap Tangan KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukl 17.00 WIB di Pendopo Kabupaten, karena saat itu menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontraktor, yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi. Dan sebagai “imbalannya”, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pun sudah dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tangggal 29 Mei 2020 Sedangkan Win Hendarso terjerat kasus Korupsi pencairan dana Kasda (Kas Daerah) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2005 - 2007 sebesar Rp2,3 miliar. Dan Win Hendarso pun divonis pidana penjara selama 5 tahun dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar 2 milliar rupiah  subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomer 1891 K/Pid.Sud/2012 Nama Saiful Ilah, menambah jumlah “medali” menjadi 14 Kepala Daerah yang tertangkap tangan maupun dari hasil penyidikan  KPK di Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota. Ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) itu adalah ; 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU) 2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini mengajukan PK),; 3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka) 4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK) 5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019 6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK) 7. Wali Kota Malang Moch. Anton (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap DPRD Kota Malang) 8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap pemberian Izin Tower, dan saat berstatus tersangka dalam kasus TPPU) 9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto) 10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK) 11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK) 12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK) 13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK) 14. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (Kasus suap Tangkap Tangan KPK) Pertanyaannya. Apakah hanya ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini yang pernah menerima uang suap atau gratifikasi dari pihak lain ? Pertanyaan selanjutnya, terkait kasus yang menyeret Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo. Apakak KPK akan menjelaskan secara terang benderang dalam surat dakwaannya terkait perbuatan tersangka Saiful Ilah sejak menduduki jabatan Wakil Bupati Sidaorjo selama 2 periode, dan Bupati Sidoarjo selama kurang 2 periode seperti saat KPK mengungkap kasus Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Bupati Ngajuk Taufiqurrahman, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wali Kota Madiun Bambang Irianto Atau KPK hanya akan menjelaskan perbuatan tersangka Saiful Ilah terkait menerima uang suap dari 2 pengusaha sebesar Rp350 juta disaat KPK menangkapnya pada tanggal 7 Januari 2020 ? (*) </div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Tipikor “Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

Foto: Google Saiful Ilah Ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontra...

Baca selengkapnya »

Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya

08.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="551" data-original-width="630" height="558" src="https://1.bp.blogspot.com/-EJ8lSDRUSVU/XkV9qpjcruI/AAAAAAABB0w/bZZo0hO8sS4m471wdilR1pyA11tsyivmACLcBGAsYHQ/s640/IMG20191231085703.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
“Sidang Teleconference Sebagai Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi Karena mungkin dapat menghemat anggaran”</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO - Penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya memenjarakan Koruptor, tetapi bagaimana menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan oleh para maling uang rakyat itu. Bagaimana bila anggaran persidangan dari Kejaksaan ke Pengadilan Tipikor jauh lebih besar dari kasus perkara Korupsi ? Seperti kasus perkara korupsi penyaluran beras miskin (Raskin) di Desa Pohsangit Leres,  Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo pada tahun 2012, yang merugikan Negara sebesar 612 ribu rupiah (dalam dakwaan JPU senilai Rp2.700.000) dengan terdakwa saat itu adalah Sahri (55) selaku Pj.Kepala Desa. Atau kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan ADD dan DD sebesar Rp56 juta dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2018 yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya Atau perkara Korupsi Pungli yang beberapa haru lalu (Rabu, 12 Februari 2020) disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya sebesar Rp33.750.00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)/Prona (Program Nasional Agraria) atau Sertifikat Gratis tahun 2017 di Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk Pertanyaannya kemudian, berapa anggaran yang digunakan oleh Kejaksaan untuk menyidangkan perkara Kasus Korupsi sebesar Rp33.750.000 tersebut diatas ?. Bagaimana bila kasus yang sama terjadi di Kejaksaan Negeri yang ada di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia yang jaraknya jauh dari Pengadilan Tipikor setempat seperti di Sumatra Utara, Papua, NTB dll. Nah, melihat fenomena ini, Sidang Teleconference adalah salah satu terobosan baru dalam proses persidangan kasus Perkara Korupsi Khusus untuk pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi-saksi. Tujuannya adalah, agar persidangan lebih efesien dan yang lebih utama yaitu dapat menghemat anggaran. Dan mungkin itulah sebabnya, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kajati Jatim) Sunarta, dan mantan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi  mengeluarkan anggaran pembelian alat dan menempatkan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan sidang Teleconference di Jawa Timur yang bekerjasama dengan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khsus Surabaya, Nursyam. Dan mungkin itupula alasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso mengajukan permohonan untuk sidang Teleconference dalam 4 (empat) perkara Korupsi dengan 4 orang terdakwa,  namun akhirnya gagal. Pada hal sebelum dikeluarkan Penetapan, Pihak Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan uji coba yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Bondowoso serta disaksikan pihak Pengadilan Tinggi - Jawa Timur. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Dr. Muhammad Dofir melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Richart Marpaung saat ditemui beritakorupsi.co di gedung Kejati Jatim Jalan A. Yani Surabaya mengatakan, bahwa sidang Teleconference belum ada payung hukumnya. “Karena untuk sidang Vicon (Video Conference) itu belum ada payung hukumnya yang berupa SOP (Standar Operasional Prosedur)-nya belumpun ada,” kata Richart Marpaung Anehnya, saat ditanya lebih jauh tentang payung hukum berupa SOP yang dimaksud, Richart Marpaung tidak menjelaskan secara rinci, kecuali hanya mengatakan SOP (Standar Operasional Prosedur) “Ya payung hukumnya SOP namaya, Standar Operasional Prosedur,” ujarnya. Sebelumnya,  Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nursyam menjelaskan, bahwa sidang Teleconference pernah dilangsungkan beberapakali. Hal ini akan lebih efesien dan dapat menghemat anggaran dengan memanfaatkan Information and Technology (IT), karena puluhan saksi dalam perkara tersebut tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur “Kalau perkaranya dari Banyuwangi, kemudian sidangnya hingga malam karena banyaknya perkara, saksi-saksi harus berhari-hari. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir dari Banyuwangi ke Tipikor kalau Jaksa, terdakwa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” kata Nursyam saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Senin, 3 Februari 2020. (Jen)</div>

News Pendidikan Regional Tipikor Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya

“Sidang Teleconference Sebagai Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi Karena mungkin dapat menghemat anggaran ” BERITA KORUPSI .CO ...

Baca selengkapnya »

H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

12.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="433" data-original-width="640" height="432" src="https://1.bp.blogspot.com/-psNNb9UJsm0/XkMLL5lnkjI/AAAAAAABBys/NUi4PAaocIwkCK7-vMiEP9mEONtJLe8DwCLcBGAsYHQ/s640/DARMAWAN3.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Aneh tapi nyata. Barangkali kalimat inilah yang tepat dalam struktur Redaksi Majalah Aspirasi DPRD Kota Surabaya, karena nama H. Darmawan, SH selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 tercantum sebagai Pemimpin Redaksi, namun si terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) Surabaya ini tak tahu kalau dirinya sebagai Pimred. 
 
Tidak H. Darmawan, SH sebagai Pimred,  Ratih Retnowati yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 tak tahu sebagai Redaktur. Hal itu disampaikan keduanya (H. Darmawan dan Ratih Retnowati) kepada beritakorupsi.co dari balik tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 11 Februari 2020. 
 
“Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana pembentukannya, pengelolaannya, pendanaannya. Pokonya saya tidak tahu,” kata H. Darmwan. Hal yang sama juga disampaikan Ratih Retnowati. 
 
Saat ditanya, apakah pernah membaca Majalah itu dan pernah diwawancarai Wartwan dari Majalah tersebut. H. Darmawan mengaakui kalau dirinya pernah membaca namun tak tau kalau dirinya sebagai Pimrednya. Menurut Darmawan, dirinya tau Majalah Aspirasi Dewan saat ada wartawan hendak melakukan wawancara dan menyebutkan dari Aspirasi Dewan. 
 
“Pernah baca tapi tidak tau siapa Pimrednya. Saya tau itu saat ada wartawan mau wawancara dan menyebutkan dari Aspirasi Dewan,” ucap Darmawan. 
 
Bahkan H. Darmawan berencana akan menggungat Majalah Aspirasi Dewan Surabaya yang mencantumkan namanya sebagai Pemimpin Redaksi tanpa ada pemberitahuan apalagi persetujuannya. Yang lebih konylnya lagi, Darmawan tak tau bagaimana pengelolaannya. 
 
"Nanti akan saya gugat," kata Darmawan 
 
Terkait pengakuan Darmawan dan Ratih Retnowati, beritakorupsi.co menghubungi Armuji, selaku penanggungjawab Aspirasi Dewaan yang menjabatKetua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini anggota DPRD Jatim yang juga salah satu kandidat CaWawali (Calon Wakil Wali) Kota Surabaya dengan mengirim pesan melalui App. WhastApp untuk meminta tanggapannya 
 
Namun wakil rayakat Jawa Timur ini tak mau memberikan komentar apapun kecuali hanya membaca pesan yang dikirim beritakorupsi.co ke nomor WhastAppnya. (Jen)</div>

Pemerintahan Pendidikan Regional H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

BERITA KORUPSI .CO – Aneh tapi nyata. Barangkali kalimat inilah yang tepat dalam struktur Redaksi Majalah Aspirasi DPRD Kota Surabaya, ...

Baca selengkapnya »

Pertama Di Dunia, “The Chef” Aplikasi Kuliner Diluncurkan

15.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-dKf3SbpHQf8/Xcyqd6yFthI/AAAAAAAA-Ls/IMt6RwojGzUfrJZ6Cs-7JDn68MxiG31QwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG2019111211462911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="664" src="https://1.bp.blogspot.com/-dKf3SbpHQf8/Xcyqd6yFthI/AAAAAAAA-Ls/IMt6RwojGzUfrJZ6Cs-7JDn68MxiG31QwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG2019111211462911.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 Sisca Baroto Utomo sebagai Celeberiti Cef Indonesia (Kanan)</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-jNx1_59A16Y/XcyRYLicROI/AAAAAAAA-Jw/BmBY7NlkbqYf9UExw8pCjBQwhypzgVPkwCLcBGAsYHQ/s1600/Chef.gif" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" src="https://1.bp.blogspot.com/-jNx1_59A16Y/XcyRYLicROI/AAAAAAAA-Jw/BmBY7NlkbqYf9UExw8pCjBQwhypzgVPkwCLcBGAsYHQ/s1600/Chef.gif" /></a></td></tr>
<tr align="justify"><td class="tr-caption">Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef Profesional Widhijanto, Tim Branding The Chef Apps Johan Alvin Khosuma (JAK), Chef Milenial saat Grand Launching aplikasi kuliner "The Chef" di Jakarta, Selasa,12 Nopember 2019</td></tr>
</tbody></table>
JAKARTA, BERITAKORUPSI.CO – Seiring dengang perkembangan teknologi digital 4.0 saat ini, para Chef atau Koki muda Indonesiapun tak ketnggalan untuk memanfaatkannya untuk mendorong perkembangan industri khususnya dibidang kuliner maupun diberbagai usaha lainnya dengan menciptakan sebuah Aplikasi yang pertama di dunia, yaitu THE CHEF 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Peluncuran Aplikasi Kluner THE CHEF ini secara resmi di Launching di Jakarta, tepatnya di Arthotel Tamrin, Jakrta Pusat, pada Selasa, 12 Nopember 2019 
 
Sebelum acara Launching di Jakarta berlangsung, para Chef Muda Indonesia telah mengadakan kegiatan di beberapa Kota besar, diantaranya Surabaya dan Bali 
 
Sememtara dalam acara Launching yang berlangsung turut dihadiri sejumlah undangan dari berbagai kalangan profesional khususnya para Chef muda Indonesia yang berbakat. 
 
Dalam penjelasannya, Chef Widhijanto mengatakan,  bahwa  Aplikasi ‘The Chef’ adalah sebuah Aplikasi Kluner yang pertama di dunia, berbasis komunitas profesi dan berhubungan dengan dunia kuliner, food industry, data profil, sertifikasi kuliner. Selain itu juga mendukung generasi milenial untuk mengapresiasi karya ide atau pemikiran untuk dapat semakin berkembang 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-ksVZ6JWFbpA/XcySD_6EGeI/AAAAAAAA-KA/S1Br7CMCuMQ8KsViiVwpdahR71uUSLlpQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG20191112115807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-ksVZ6JWFbpA/XcySD_6EGeI/AAAAAAAA-KA/S1Br7CMCuMQ8KsViiVwpdahR71uUSLlpQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20191112115807.jpg" width="640" /></a></div>
Menurutnya Chef Widhijanto, bahwa aplikasi The Chef ini 
juga bisa menjadi wadah bagi profesi di bidang F&B untuk 
mengembangkan ide kreatif dan membagikan karya kreatifnya melalui 
fitur-fitur di dalam aplikasi, seperti fitur Chef Channel, dan juga 
fitur marketplace untuk para chef preneur. 
 
“Seiring 
perkembangan jaman, bahwa perkembangan chef belakangan sangat pesat, 
bahkan muncul beberapa komunitas dan asosiasi yang menaungi chef. Namun 
ditegaskannya bahwa aplikasi ‘The Chef’ terbuka bagi siapa saja dan 
tidak berafiliasi dengan salah satu asosiasi atau komunitas,” katanya 
pada saat acara launching “The Chef’ di Artotel Thamrin, Jakarta Pusat, 
Selasa, 12 Nopember 2019 
 
Setelah Chef Widhijanto usia menjelaskan tentang THE CHEF, kemudian dilanjutkan Wildan Avessina sebagai Chef Milineal. Menurut Wildan,  bahwa dalam Aplikasi THE CHEF,  terdapat beberapa fitur yang disediakan, diantaranya adalah tentang informasi lowongan pekerjaan, informasi profil chef bagi perusahaan yang membutuhkan, data event chef dan kegiatannya di seluruh Indonesia, termasuk marketplace produk dan peralatan yang berkaitan dengan bisnis makan dan minuman. 
 
“Dan yang menarik, kami mengakomodir keinginan masyarakat untuk menjadi chef. Makanya kami menggelar charity hingga beasiswa atau pendanaan kepada mereka yang kurang mampu untuk dididik hingga menjadi chef profesional,” ungkapnya 
 
Wildan menambahkan,  Aplikasi ini juga menyediakan fitur forum bagi para chef untuk berinteraksi melalui chat forum dan bisa berbagi ide kreatif dan karya mereka, sehingga bisa membantu mereka untuk bisa dikenal dan diakses di seluruh dunia. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3NiIJprd02Q/XcySrtUoOZI/AAAAAAAA-KU/6D6OG_VHIOE6K14wZjEzxZ2GkkUKXBWUQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG20191112115508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-3NiIJprd02Q/XcySrtUoOZI/AAAAAAAA-KU/6D6OG_VHIOE6K14wZjEzxZ2GkkUKXBWUQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20191112115508.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef Profesional Widhijanto, Tim Branding The Chef Apps Johan Alvin Khosuma (JAK), Chef Milenial dan Kaloka selaku Tim Marketing saat Grand Launching aplikasi kuliner "The Chef" di Jakarta, Selasa,12 Nopember 2019</td></tr>
</tbody></table>
Tak ketinggalan pula tim IT “The Chef”, yaitu Iksan menuturkan, bahwa
 konsep fand disk di The Chef bisa dimanfaatkan para pemilik restoran 
untuk bekerjasama  dengan cara mengirimkan proposalnya. 
 
"Misalnya
 ada yang ingin punya restoran cabang, mereka bisa mengirimkan 
proposalnya di aplikasi, dan dari sana, team melakukan cek survingnya. 
Jadi para investor juga bisa berkerjasama melalui aplikasi ini." ujar 
Iksan 
 
Iksa  menambahkan, "Dari Aplikasi ini, kota juga 
bisa cari suplaiyer yang cocok, mengeseting, lamp back hind, barisat, 
accounting. Jadi fan disk sudah meningkat banyak, bukan hanya mencari 
investor tapi midnya sudah ada semua, itu sudah di dalam satu ekosistem.
 Kalau sudah di setujui dan investornya sudah di acc, maka jadi masuk di
 incubasi di chat,” jelasnya 
 
Pada kesempatan yang sama, Marketing Communication ‘The Chef’, Kaloka menambahkan, aplikasi ini dibuat didasari oleh kecintaan para foundernya terhadap dunia kuliner dan atas perhatiannya terhadap kehidupan chef di Indonesia maupun dunia. 
 
“Kami berharap, aplikasi ‘The Chef’ bisa sebagai sarana menjalin silaturahmi antar chef, memunculkan chef-chef baru dan berbakat, memudahkan pelaku usaha di bidang food industry dalam mendapatkan informasi dan memenuhi segala kebutuhannya,” tandasnya. (Jent) 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-0A6GNxyJJ6U/XcyTLYGVtdI/AAAAAAAA-Kc/JqCv_rwdwPsKTNBobxYjOE746R69pP6DQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG20191112114629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-0A6GNxyJJ6U/XcyTLYGVtdI/AAAAAAAA-Kc/JqCv_rwdwPsKTNBobxYjOE746R69pP6DQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20191112114629.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-H8FSOgKS0wA/XcyTL-lw0lI/AAAAAAAA-Kk/jOskPe2_h70RQOiB-dX-XX1xXRjZAfr9ACLcBGAsYHQ/s1600/IMG20191112115219.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-H8FSOgKS0wA/XcyTL-lw0lI/AAAAAAAA-Kk/jOskPe2_h70RQOiB-dX-XX1xXRjZAfr9ACLcBGAsYHQ/s640/IMG20191112115219.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-cS4QjRfmxXc/XcyTMtz87sI/AAAAAAAA-Ko/pGRAJ6ueM5E23jCM56ON2X-9Gb-YKFeogCLcBGAsYHQ/s1600/IMG20191112115242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-cS4QjRfmxXc/XcyTMtz87sI/AAAAAAAA-Ko/pGRAJ6ueM5E23jCM56ON2X-9Gb-YKFeogCLcBGAsYHQ/s640/IMG20191112115242.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-7pfbzdsBZeg/XcyTNFVF3lI/AAAAAAAA-Ks/rfNedNdfDSg_3aeVgEHTgW7EEr28a3fLQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG20191112115438.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://1.bp.blogspot.com/-7pfbzdsBZeg/XcyTNFVF3lI/AAAAAAAA-Ks/rfNedNdfDSg_3aeVgEHTgW7EEr28a3fLQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20191112115438.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-qRHM13wncyQ/XcyTS8ptIbI/AAAAAAAA-K0/3-_wACjHsdsh_2yF2P329qOCKtc4ohqogCLcBGAsYHQ/s1600/IMG20191112115807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-qRHM13wncyQ/XcyTS8ptIbI/AAAAAAAA-K0/3-_wACjHsdsh_2yF2P329qOCKtc4ohqogCLcBGAsYHQ/s640/IMG20191112115807.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-jYIV43nHSlo/XcyTP7b8kDI/AAAAAAAA-Kw/aNNRq7YxOIkIwqPUl6j9kD-5vZWSRoSDQCLcBGAsYHQ/s640/thumbnail.jpg" width="640" /> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-dKf3SbpHQf8/Xcyqd6yFthI/AAAAAAAA-Ls/IMt6RwojGzUfrJZ6Cs-7JDn68MxiG31QwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG2019111211462911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="664" src="https://1.bp.blogspot.com/-dKf3SbpHQf8/Xcyqd6yFthI/AAAAAAAA-Ls/IMt6RwojGzUfrJZ6Cs-7JDn68MxiG31QwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG2019111211462911.jpg" /></a></div>
</div>

News Pendidikan Regional Pertama Di Dunia, “The Chef” Aplikasi Kuliner Diluncurkan

Sisca Baroto Utomo sebagai Celeberiti Cef Indonesia (Kanan) Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef...

Baca selengkapnya »

ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

17.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-3NI3x3q0ybc/XXrnNdMRu6I/AAAAAAAA6y0/xUYh70a4pr8qQ09_PiWXNHOTvOjI-51zgCLcBGAsYHQ/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://1.bp.blogspot.com/-3NI3x3q0ybc/XXrnNdMRu6I/AAAAAAAA6y0/xUYh70a4pr8qQ09_PiWXNHOTvOjI-51zgCLcBGAsYHQ/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahwa basa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK yang menyisakan banyak persoalan, kali ini lembaga anti korupsi itu mesti dihadapkan dengan ancaman legislasi oleh DPR, yakni revisi UU KPK. Hal yang patut untuk disesalkan adalah sikap dari Presiden Joko Widodo terkait revisi UU KPK. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada Rabu 11 September 2019 Presiden telah secara resmi mengirimkan surat kepada DPR yang menyebutkan bahwa Presiden sepakat untuk membahas ketentuan revisi UU KPK bersama DPR. Tentu ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi. Setidaknya ada 4 (empat) catatan penting dalam menanggapi persoalan ini. Pertama, Presiden terlihat tergesa-gesa dalam mengirimkan SurPres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Presiden sebelum menyepakati usulan UU dari DPR. Harusnya waktu itu dapat digunakan oleh Presiden untuk menimbang usulan DPR yang sebenarnya justru melemahlan KPK. Kedua, Presiden abai dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Sudah berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh yang menentang revisi UU KPK. Bahkan lebih dari 100 guru besar dari berbagai universitas menentang pelemahan KPK dari jalur legislasi ini. Kejadian ini pun seakan mengulang langkah keliru Presiden saat proses pemilihan Pimpinan KPK yang lalu. Harus diingat bahwa Presiden bukan hanya kepala pemerintahan, namun juga kepala negara yang mesti memastikan lembaga negara seperti KPK tidak dilemahkan oleh pihak-pihak manapun. Ketiga, Presiden ingkar janji tentang penguatan KPK dan keberpihakan pada isu anti korupsi. Tegas disebutkan pada poin 4 Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dengan Presiden menyepakati revisi UU KPK usulan dari DPR ini rasanya Nawa Cita Presiden sama sekali tidak terlihat. Keempat, Presiden mengabaikan prosedur formil dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 UU No 12 Tahun 2011 telah mensyaratkan bahwa revisi UU harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, dalam tata tertib Pasal 112 (1) jo Pasal 113 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana disisin berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Jika melihat faktanya, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Rasanya masih jelas di ingatan publik sosok dari Presiden Joko Widodo yang sempat menerima Bung Hatta Anti Corruption Award pada tahun 2010 yang lalu. Tentu ekspektasi publik amat besar pada Presiden untuk terus menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Dengan kejadian seperti ini rasanya wajar jika akhirnya publik meragukan komitmen anti korupsi dari Presiden dan pemerintah. Patut untuk diingat bahwa Joko Widodo terpilih menjadi Presiden karena janji-janji yang telah diutarakan saat kampanye yang lalu sehingga masyarakat memilihnya. Lalu, jika saat ini Presiden tidak menepati janji untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi maka sudah barang tentu barisan pendukung Presiden akan semakin berkurang drastis. Hal ini akan berimplikasi serius pada kepercayaan publik pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kritik ini bukan tanpa dasar. Sebab memang keseluruhan Pasal dalam revisi UU KPK justru diprediksi akan melucuti kewenangan lembaga anti korupsi itu. Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas yang justru menimbulkan sangkaan akan adanya intervensi dari eksekutif dan legislatif pada penindakan KPK. Lain dari itu terkait penyadapan yang harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Sampai pada kewenangan KPK memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang mana sebenarnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Lagi pun harusnya Presiden memahami bahwa narasi penguatan KPK yang kerap diutarakan oleh DPR tidak pernah terbukti, dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak digulirkan revisi ini pada tahun 2010 hampir keseluruhan naskah yang beredar selalu diisi oleh pelemahan-pelemahan pada KPK. Untuk itu maka: 1. Presiden dan DPR harus membuka mata, telinga, dan menggunakan hati nurani agar dapat mendengarkan aspirasi masyarakat; 2. Masyarakat harus menyerukan penolakan dan bersama-sama merapatkan barisan untuk melawan pelemahan KPK. Sumber : Indonesia Corruption Watch Editor : Redaksi beritakorupsi.co

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

Jakarta, berita korupsi .co - Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahw...

Baca selengkapnya »

Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

17.49 beritakorupsi 0

News Pendidikan Regional Tipikor Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Sebanyak lima orang Capim KPK telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dari pantauan ...

Baca selengkapnya »

20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

09.44 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-cVpBgbXJ3zs/XW1DjLtZCvI/AAAAAAAA6as/FXJMCOtXksMAcstMNAQJZK3zHwUiFRRdACLcBGAs/s1600/is..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="882" data-original-width="1024" height="550" src="https://1.bp.blogspot.com/-cVpBgbXJ3zs/XW1DjLtZCvI/AAAAAAAA6as/FXJMCOtXksMAcstMNAQJZK3zHwUiFRRdACLcBGAs/s640/is..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto Google)</td></tr>
</tbody></table>
Jakarta, beritakorupsi.co - Seleksi pemilihan calon Pipinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berlangsung sejak beberapa hari lalu mendapat sorotan dari berbagai penggiat anti Korupsi, terutama para Guru Besar dari berbagai Universitas di Inosesia hingga berkirim surat ke Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi). 
 
Sebanyak 20 (dua puluh) Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia hari ini (Senin, 2 September 2019) berkirim surat ke Presiden Jokowi, terkait penyerahan hasil seleksi Capim KPK oleh Panitia Seleksi (Pansel). Diantaranya Universitas Sumatera Utara, LIPI, Universitas Jenderal Soedirman, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada 
 
Para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia ini berharap, agar para Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk mendukung pemberatasan Korupsi di Indonesia yang semakin tahun  parah. Terbukti, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa Kepala Daerah , Anggota DPR Pusat maupun Daerah, Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Hakim, Jaksa serta pengusaha. 
 
Itulah sebabnya, ada dua poin dalam surat yang disampaikan oleh para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia ini ke Presiden Jokowi, tekait Capim KPK yang diserahkan oleh Pansel. Sementara Capim KPK, sudah mendapat sorotan miring dari beberapa penggiat anti Korupsi di tanah air sebelum Pansel menyerahkannya ke Presiden hari ini, Senin, 2 September 2019. 
 
Pertama, terkait integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas menurut para Guru Besar Anti Korupsi ini, bahwa Integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi. 
 
Kedua, terkait rekam jejak para calon Komisoner KPK. Para Guru Besar ini berharap, agar Presiden Jokowi dapat memperhatikan dan mempertimbangkan serta menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional. Berikut kutipan surat para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia yang di kirim ke Prsiden Jokowi. (Jen). 
 
 
Jakarta, 2 September 2019 Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Joko Widodo Di Jakarta 
        
 
                      Hal: Permintaan untuk memilih Calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan  
                               tidak bermasalah      
                     
 
 
Dengan Hormat, 
Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan terus berkomitmen untuk memberantas korupsi. 
 
Seperti yang Bapak ketahui, bahwa saat ini telah berlangsung proses seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Agenda ini amat penting karena lima orang yang akan terpilih menjadi Komisioner akan menentukan arah KPK dan pemberantasan Korupsi di Indonesia selama empat tahun ke depan. 
 
Proses seleksi kali ini sudah hampir memasuki tahap akhir, dan nantinya Bapak Presiden akan menerima hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Presiden untuk dijadikan sebuah pertimbangan. 
 
Pertama, besar harapan kami agar bapak Presiden melihat integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi. 
 
Kedua, penting juga bagi Bapak Presiden untuk melihat rekam jejak para calon Komisoner KPK. Kami yakin, Bapak Presiden menginginkan lima Komisioner KPK mendatang merupakan figur yang tidak bermasalah atau mempunyai catatan negatif di masa lalu, baik secara etik maupun hukum. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional. 
 
Sekian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak Presiden akan terus memperkuat KPK dengan cara selektif dalam memilah nama-nama calon Komisioner KPK yang disampaikan oleh Pansel. Terima kasih. 
 
 
Hormat Kami, Guru Besar Anti Korupsi  
 
1. Prof Komaruddin Hidayat (Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) 
2. Prof Sigit Riyanto (Guru Besar Universitas Gajah Mada) 
3. Prof Purwo Santoso (Guru Besar Universitas Gajah Mada) 
4. Prof Syamsuddin Haris (Guru Besar LIPI) 
5. Prof Mochtar Pabottingi (Guru Besar LIPI) 
6. Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman) 
7. Prof Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
8. Prof Asep Saefuddin (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
9. Prof Bramasto Nugroho (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
10. Prof Sonny Priyarsono (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
11. Prof Didik Suharjito (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
12. Prof Yusram Massijaya (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
13. Prof Endriatmo Soetarto (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
14. Prof Farida Patittingi (Guru Besar Universitas Hasanuddin) 
15. Prof Sulistyowati Irianto (Guru Besar Universitas Indonesia) 
16. Prof Antonius Nanang Tyasbudi (Guru Besar Institut Teknologi Bandung) 
17. Prof Agustinus Kastanya (Universitas Pattimura) 
18. Prof Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar Universitas Sumatera Utara) 
19. Prof Werry Darta Taifur (Guru Besar Universitas Andalas) 
20. Prof Zainul Daulay (Guru Besar Universitas Andalas).

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor 20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

(Foto Google) Jakarta, berita korupsi .co - Seleksi pemilihan calon Pipinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berlangsung s...

Baca selengkapnya »

Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

00.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-SZogLBcBsvY/XVj4ASIPOSI/AAAAAAAA5qw/qk_ojmjEk94cqorLyetseAkY3jR-aIZMgCLcBGAs/s1600/IMG_20190726_123457.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1573" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-SZogLBcBsvY/XVj4ASIPOSI/AAAAAAAA5qw/qk_ojmjEk94cqorLyetseAkY3jR-aIZMgCLcBGAs/s640/IMG_20190726_123457.jpg" width="628" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH, seorang pengacara wanita di Surabaya yang berstatus single parent sejak ditinggal suaminya karena meninggal beberapa pulu tahun lalu, dan saat ini sukses atau berhasil sebagai Ibu sekaligus sebagai Ayah serta menjadi guru bagi kedua anknya Dio dan Fio yang sejak usia 5 tahun ditinggal anyahnya. 
 
Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH lebih dikenal sebagai pengacara Prodeo alias tidak dibayar oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dalam proses dipenyidikan maupun di Pengadilan sejak puluhan tahun lalu. 
 
Karena seorang pengacara Prodeo, memang yang dibela adalah masyarakat yang terjerat hukum pidana dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri, namun tak mampu untuk membayar seorang pengacara. Walau memang pengacara Prodeo itu dibayar oleh negara, tetapi hanya sekedar pengganti biaya tranportasi. Berbeda dengan pengacara Pro Bono alias tidak ada yang membayar sama sekali, namun hampir tak pernah terdengar sepak terjangnya. 
 
Nama Yuliana Heriyanti Ningsih atau yang lebih akrab disapa Yuli, tak asing lagi dikalangan wartawan, terutama lembaga penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Tak hanya Yuli, tetapi termasuk kedua anak laki-laki dan perempuannya, Dio dan Fio yang mengikuti jejak sang bundanya menjadi pengacara. 
 
Wanita yang lahir di Surabaya pada tanggal 26 Juli 1965 ini, adalah lulusan Ubaya (Universitas Surabaya) 1985. Sejak terjun sebagai pengacara pada tahun 1999 silam, kasus yang pertama kali ditanganinya adalah kasus Prodeo, yaitu pembunuhan di Pengadilan Negeri Gresik. Dan hingga saat ini, telah ratusan perkara Prodeo yang ditangani baik Korupsi terutama kriminal (pembunuhan). 
 
“Sejak jadi pengacara, kasus yang pertama kalinya saya tangani adalah kasus pembunuhan di PN Gresik, itu langsung Prodeo. Kalau sampai sekarang sudah banyaklah,” ujarnya saat bincang-bincang dengan beritakorupsi.co di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu. 
 
Yuliana menceritakan awal perjalanan karirnya menjadi pengacara, yang sudah bercita-cita sejak duduk di bangku SMA. 
 
“Saya anak pertama dari Lima bersaudara. Sejak SMA saya sudah bercita-cita ingin menjadi pengacara. Lalu saya kuliah di Ubaya tahun 1985 mengmbil jurusan Fakultas Hukum. Saya telat wisuda karena mengurus rumah tangga, karena saya menikah sebelum wisuda,” tuturnya 
 
Yuli melanjutkan, Kemudian kuliah lagi di UPB dengan jurusan yang sama untuk mengambil S2 (Strata Dua). 
 
“Pertama kali sebagai pengacara, saya gabung di kantor Advokat Achmat Arifin, di Jalan Kerta Jaya, Surabaya tahun 1999 sampai 2000. Itu hanya Satu tahun. Setelah itu, saya mulai jalan sendiri sejak tahun 2001,” lanjut Yuliana mengenang . 
 
Yuliana menceritakan perjalanan hidupnya sebagai pengacara wanita berstatus sigle paret dengan dua anaknya yang masih kecil. Sebagai wanita dan manusi norma, banyak godaan namun tak dihiraukannya. Rasa cinta yang mendalam bagi almarhum suaminya menjadi motivasi untuk membesarkan dan menidik anak-anaknya. 
 
Setiap kali bersidang, Yuliana selalu membawa kedua anaknya ke kantor kepolisian, kejaksaan  amupun Pengadilan hingga kedua anaknya tumbuh besar dengan pendidikan mengikuti jejak sang bundanya. 
 
“Dio dan Fio memang saya arahkan menjadi pengacara, tapi tidak saya paksakan. Saya kan sigle paret, harus bisa berjuang dan berdiri sendiri. Jadi sejak kecil, mereka selalu saya ajak kalu ke Pengadilan. Jadi mereka selalu dengar apa yang saya bicarakan dengan keluarga klien saya. Mungkin karena terbiasa sejak kecil, Dio dan Fio pun menurut,” tambah wanita ber cucu dua ini, dan saat ini minggu cucunya yang ketiga dari Fio yang menikah dengan pria dari kalangan anggota Kepolisian berpangkat perwiara pertama (AKP) dan bertugas di Polrestabes Surabaya. 
 
Sementara Dio bersama istrinya tinggal di Sidoarjo dan membuka kantor sebagai pengara. Selain itu, Dio dipercaya sebagai pengacara di Pemuda Panca Sila Kabupaten Sidiaorjo. 
 
Yulianan tak hanya menceritakan awal perjalanan dirinya menajdi pengacara, tetapi suka dukanya sebagai pengacara Prodeo sejak awal. Menurut Yuliana Heriyanti Ningsih, suka dukanya menagani kasus Prodeo, adalah adanya tuduhan miring dari keluarga korban. 
 
“Tuduhan miring dari keluarga korban itu kadang ada. Kadang kan menurut mereka (keluarga korban.red), seorang pembunuh itu tidak perlu dibela. Tapi kan si pelaku tidak mengerti hukum. Negara atau Pengadilan wajib menyediakan pengaacara untuk mendampinginya selama dipersidangan,” tegas Yuliana. 
 
Dan kepuasannya saat menangani kasus Prodeo, adalah saat dirinya bisa membuktikan di persidangan, mengapa kliennya melakukan tindakan kriminal atau pembunuhan. Dan yang lebih memuaskan lagi, saat kliennya divonis bebas. Uwauuuuu, menyenangkan. terlebih saat dirinya “dibayar” oleh keluarga kliennya dengan kerupuk, bumbu dapur atau makanan warung. 
 
“Sukanya, kalau hukumannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa, rasanya senang. Ada juga yang bebas, karena dalam persidangan bukan si terdakwa palakunya. Pernah dikasih kerupuk, sambal, ada juga makanan karena keluarga terdakwa ada yang usaha warung makanan. Saya senang aja menerimanaya,” kata Yuli sambil senyum. 
 
Ternyata, kasus yang ditangani wanita silgle paret ini bukan hanya kasus pembuhunan saja, tetapi ada juga kasus tindak pidana Korupsi. Disinilah dukanya menjadi seorang pengacara Prodeo karena tak jarang harus pulang malam hari. Karena memang persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terkadang selesainya malam hari tidak seperti di Peradilan umum. Sebab, Pengadilan Tipikor menyidangkan perkara dari 38 Kejaksaan Negeri (Kejari) ditambah sati Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur. 
 
“Kasus yang saya tangani memang rata-rata pembunuhan, tapi ada juga kasus lainnya. Kalau Korupsi sudah sejak awal pengadilan Tipikor ada. Ada yang Prodeo ada juga yang bukan. Terdakwa Korupsi itu kan ada petani, seperti kasus Korupsi Poktan (Kelompok Tani), Pokmas, PNPM. Kamu tahu sendiri kan,” ungkapnya kepada media ini. 
 
Setelah berhasil sebagai orang tua (Ibu sekaligus Ayah) bagi kedua anaknya, Yulina ternyata berhasil juga sebagai guru bagi putra putrinya maupun bagi lulusan Fakultas Hukum yang hendak menjadi pengacara, karena Yuliana mendidirikan sebuah Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH YLKI) di Jalan Legundi Surabaya dengan kantor cabang di Sidaorjo, di mana Dio sebagai Ketua LBH YLKI. 
 
Kesuksesan Yuliana sebagai guru dalam dunia pengacara/Advokad, karena hingga saat ini sudah puluhan orang yang magang di LBH YLKI menjadi pengaca. Yang lebih menariknya adalah, selain pengacara ternyata ada yang menjadi hakim dan jaksa. 
 
“Ada yang menjadi Hakim dan ada juga menjadi Jaksa,” kata Yuliana saat acara Tasyukuran kantol LBH YLKI, Jum'at, 26 Juli 2019 tanpa menyebut nama yang dimaksud (Jentar) 
 
Bio Data : 
Nama Lengkap        : Yuliana Heriyanti Ningsih 
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 26 Juli 1965 
        Anak : Dua (Dio dan Fio) 
        Cucu : Dua 
Pendidikan : SMAN 5 Surabaya 
                  S1 : Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) 
                  S2 : Fakultas Hukum Universitas Putra Buana, Surabaya 
                         dan mendirikan LBH YLKI Tahun 2015

Opini Pendidikan Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

berita korupsi .co - Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yulian...

Baca selengkapnya »

Mahasiswa UMM Malang Olah Limbah Plastik Menjadi Paving Block

17.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-Qp1w5V2reUI/XVhNCKfavCI/AAAAAAAA5o4/jF7ZZrN7WI4clO8sBio6A3WpeMV3UYBlQCLcBGAs/s1600/IMG-20190817.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-Qp1w5V2reUI/XVhNCKfavCI/AAAAAAAA5o4/jF7ZZrN7WI4clO8sBio6A3WpeMV3UYBlQCLcBGAs/s640/IMG-20190817.jpg" width="640" /></a></div>
 
Malang, beritakorupsi.co - Limbah plastik adalah salah probelem yang sangat sulit diurai secara alamiah, karena telah banyak menimbulkan masalah di sejumlah daerah di Indonesia. Namun saat ini, sekelompok Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur, berhasil mengolah limbah plastik tersebut menjadi paving block atau conblock. Pengolahan limbah plastik itu dilakukan para mahasiswa yang sedang melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kelompok 49 Divisi Ekonomi di Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Jawa Timur. Kegiatan pengolahan plastik tersebut dilakukan para mahasiswa bersama dengan masyarakat dan aparat desa, Jum'at 9 Agustus 2019 malam. "Banyaknya limbah sampah plastik yang berserkan di lingkungan Desa Kemiri ini dapat merusak ekosistem lingkungan desa. Itulah alasan utama mahasiswa KKN 49 UMM untuk mencetuskan program unggulan mengolah limbah sampah plastik menjadi sebuah inovasi paving block," ujar Arief Elfandi selaku Ketua Divisi Ekonomi KKN 49 UMM Mahasiswa yang mengambil jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UMM ini menambahkan, selain sebagai solusi alternatif pengurai limbah plastik, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat desa, serta menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kemiri. Di tempat yang sama, mahasiswa KKN 49 UMM Divisi Ekonomi, Adil Abdul Hakim menambahkan, untuk memproduksi 1 buah paving block, diperlukan 1 kg sampah plastik yang dicampur dengan 1 kg pasir, lalu dicampur oli bekas. "Masak oli bekas hingga mendidih, kemudian masukkan limbah sampah plastik ke dalam tungku berisi oli panas. Kemudian, jika sudah mencair keseluruhan plastik, masukkan pasir lalu aduk hingga menyatu," ujar Adil Abdul Hakim. Selanjutlanya, lanjut mahasiswa Fakultas Teknik Informatika UMM inni, masukkan campuran plastik dan oli bekas tersebut ke dalam cetakan paving block. "Kami sangat senang karena bisa berbagi teknik pengolahan paving blok ini, apalagi kami juga mendapat dukungan antusias dari para Ketua RT dan Ketua RW Desa Kemiri, para perangkat desa Kemiri, pejabat TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terakhir), DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kepanjen Malang, serta dosen pembimbing Ibu Ririn," papar Adil Abdul Hakim lagi. Sementara itu, Kepala Desa Kemiri, Wijiati mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada para mahasiswa KKN 49 UMM, karena telah memaparkan inovasi pengolahan limbah plastik dan oli bekas kepada para perangkat desa. "Saya sangat senang dan berterima dengan adanya ide inovasi pengolahan sampah plastik menjadi paving block ini, yang mana sampah merupakan PR bagi kita semua. Dan saya berharap ke depan sampah ini bisa menjadi sampah berkah atau pun sampah rupiah yang dapat menambah penghasilan bagi masyarakat Desa Kemiri, untuk pemasaranya mungkin nanti akan di bantu oleh BUMDES," ujar Wijiati. (*)

Pendidikan Mahasiswa UMM Malang Olah Limbah Plastik Menjadi Paving Block

Malang, berita korupsi .co - Limbah plastik adalah salah probelem yang sangat sulit diurai secara alamiah, karena telah banyak menimbul...

Baca selengkapnya »

Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

15.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-BgnKAByjRiQ/XTVMdK0bdXI/AAAAAAAA4FY/l0dYSNznCuA8xOSqjxG9XnIH24A-8QvsACLcBGAs/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://1.bp.blogspot.com/-BgnKAByjRiQ/XTVMdK0bdXI/AAAAAAAA4FY/l0dYSNznCuA8xOSqjxG9XnIH24A-8QvsACLcBGAs/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Denpasar, beritakorupsi.co - Senini, 20 Juli 2019. Persoalan korupsi, kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua melainkan dari anak-anak muda sebagai generasi bangsa. Fakta menunjukkan, bahwa korupsi telah menjangkit mereka yang berusia muda. Pergeseran pelaku korupsi tersebut menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlihat dari kasus yang ditangani. Dalam catatan KPK selama 2003-2016, tak kurang dari 71 orang pelaku korupsi masih berusia muda dengan rentang usia 31- 40 tahun. “Kondisi tersebut menjadi anomali saat harapan diberikan kepada generasi muda untuk mendukung pemberantasan korupsi,” sebut Nisa Rizkiah dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dengan kata lain, lanjutnya, upaya melahirkan generasi baru antikorupsi, menjadi penting untuk dilakukan agar melawan korupsi terus berjalan dan generasi masa depan bisa terselamatkan. Menurut Nisa Rizkiah, tidak hanya dari sisi usia pelaku, kasus-kasus korupsi kini juga makin banyak menyebar ke daerah-daerah maupun berbagai jabatan, termasuk di Bali. Dalam catatan ICW, lanjut Nisa Rizkiah, di Bali termasuk salah satu provinsi dengan rekam kasus-kasus korupsi. Di antaranya adalah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta. Selain itu, adapula kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS anggota staf UPT PBB, I Ketut Suryana, di Kecamatan Selamadeg Timur, Tabanan. Sebagai daerah pariwisata, Bali juga rentan menjadi lokasi pencucian uang (money laundery) hasil korupsi. Hal ini terlihat dari terungkapnya aset-aset milik terpidana kasus korupsi, seperti Tubagus Chaeri Wardana, Angelina Sondakh, Fuad Amien, dan lain-lain di berbagai lokasi di Bali.  Melihat beberapa alasan di atas, maka perlu anak muda Bali untuk mengikuti SAKTI. Anak muda Bali diundang mendaftarkan diri sampai 24 Juli 2019, dengan mengisi formulir yang bisa diakses icw.or.id/Form-SAKTI-2019. Info lebih lanjut ada di laman antikorupsi.org  Kader Antikorupsi  Melihat fenomena tersebut dan urgensi untuk melahirkan kader-kader antikorupsi, maka ICW sebagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada kampanye antikorupsi,menginisiasi kegiatan Sekolah Antikorupsi (SAKTI).  Pada tahun 2019 SAKTI Pemuda akan dilakukan di Bali dan berkolaborasi dengan BaleBengong, media jurnalisme warga. “Bali memiliki banyak komunitas anak muda dan memiliki gerakan yang cukup besar seperti gerakan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa,” lanjut Nisa.  Kegiatan SAKTI ini sudah dilakukan sejak tahun 2013. Dilanjutkan pada tahun 2015 sampai 2019. Setiap tahunnya ICW membuat SAKTI untuk pemuda dari seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, ICW mencoba melebarkan sayap dengan membuat SAKTI untuk Aparat Sipil Negara di Jakarta dan SAKTI Aparatur Desa di Larantuka, NTT.  Pada Maret 2019 diadakan SAKTI untuk Guru dari seluruh Indonesia di Jakarta. Nantinya, peserta terpilih yang mengikuti kegiatan SAKTI Pemuda Bali 2019 akan mendapatkan materi terkait antikorupsi, demokrasi, dana desa, dan lainnya. Selain itu, akan mendapat kesempatan membuat program antikorupsi di Provinsi Bali. Tidak hanya itu, peserta terpilih akan mendapatkan kesempatan berjejaring lebih luas. “Peserta terpilih nantinya juga diharapkan bisa melakukan advokasi terhadap pelayanan publik dan melakukan pengawasan terhadap dana desa,” kata Iin Valentine dari BaleBengong. Sebagai media jurnalisme warga, BaleBengong selama ini sudah melibatkan warga dalam pengawasan layanan publik melalui penggunaan media sosial, terutama Twitter, maupun situsweb. Menurut Iin, partisipasi anak-anak muda dalam SAKTI di Bali sangat penting agar anak-anak muda di pulau ini memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi layanan publik, terutama kasus-kasus korupsi. “ICW dan BaleBengong mengajak Pemuda Bali untuk mendaftar SAKTI mulai tanggal 1-24 Juli 2019. Para pendaftar nantinya akan diseleksi oleh ICW dan BaleBengong. Adapun kegiatan SAKTI Pemuda Bali akan dilaksanakan pada tanggal 19 - 23 Agustus 2019. Kegiatan SAKTI Pemuda Bali tidak dipungut biaya apapun,” ujarnya. (Redaksi)

Pendidikan Pidana Regional Tipikor Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

Denpasar, berita korupsi .co - Senini, 20 Juli 2019. Persoalan korupsi, kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua melaink...

Baca selengkapnya »

Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

13.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-Rm_G4QkS4Vw/XTDPOEz5EnI/AAAAAAAA3tQ/-ySXsBduv_QM6uMVLMf8ujy2t5CIpspJACLcBGAs/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1243" data-original-width="686" src="https://1.bp.blogspot.com/-Rm_G4QkS4Vw/XTDPOEz5EnI/AAAAAAAA3tQ/-ySXsBduv_QM6uMVLMf8ujy2t5CIpspJACLcBGAs/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" /></a></div>
                                   Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur 
 
beritakorupsi.co - Seiring dengan berkembangnya media online, semakin membuat kecenderungan orang dalam mengkonsumsi berita dan informasi. Di satu sisi, media online dapat memberikan banyak keuntungan seperti aksesibilitas dari berita menjadi meningkat, berita juga semakin cepat untuk dapat diperoleh dan didistribusikan. Tetapi di sisi lain, juga mendorong adanya efek negatif, yang antara lain semakin banyaknya berita yang tidak benar atau yang kurang dapat dipertanggungjawabkan juga telah banyak beredar. Contoh Berita Hoax Yang Terbesar diantaranya, Penganiayaan Ratna Sarumpaet, Gempa Susulan di Lombok Berkekuatan 7,5 Magnitudo, Informasi Soal Jutaan TKA di Morowali, 7 (tujuh) Kontainer Surat Suara Tercoblos, Jokowi Jual Pulau Bali Demi Bayar Hutang dan lain-lain. 1. MENGENALI BERITA HOAX A. Pengertian berita Hoax. Secara umum, berita hoaks dipahami sebagai berita yang salah atau tidak akurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015) hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), mendefiniskan fake news/junk news/pseudo news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Beberapa berita hoax disebabkan karena kesalahan pemberitaan, namun banyak juga informasi yang memang dimanipulasi dengan sengaja karena satu dan lain hal. Saat ini, hoax adalah kabar palsu yang sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Media penyebaran hoax internet pertama yang diketahui adalah via email, biasanya berisi peringatan akan hal sebuah klaim palsu. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama pada smartphone dan media sosial, jenis hoax di internet semakin banyak dan berbahaya. Sehingga apabila tidak hati-hati, pengguna dunia maya atau netizen dapat dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut. Bahkan malah bisa ikut menyebarkan hoax, yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. B. IDENTIFIKASI BERITA HOAX Untuk dapat mengidentifikasi mengenai berita hoaks (hoax) dapat dilakukan langkah-langkah sederhana sebagai berikut: 1. Berhati-hati dengan judul berita yang provokatif Kabar hoax sering menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, yang diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat kabar hoax dan dianggap sebagai suatu kebenaran/fakta; 2. Mencermati dan memeriksa alamat situs Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya dapat dikatakan meragukan. Sedangkan menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita 3. Memeriksa fakta Anda perlu memperhatikan dari mana kabar yang didapatkan, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya Anda jangan mudah cepat percaya apabila informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. 4. Memeriksa keaslian foto Di era teknologi digital saat ini  bukan hanya konten berupa teks yang dapat dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat kabar palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. 5. Ikut serta dalam grup Diskusi Anti Hoax di sosial media Bergabung di grup sosial media misalnya di sosial media Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. C. KLASIFIKASI BERITA HOAX 1 . Jenis Mis-Informasi dan Dis-Informasi             
Satire atau Parodi, Konten yang Menyesatkan. Konten Tiruan, Konten Palsu, Keterkaitan yang Salah,   
Konten yang Salah, Konten yang Dimanipulasi Jenis Konten : Agama, Politik, Etnis, Kesehatan, Bisnis, Penipuan, Bencana Alam, Kriminalitas, Lalu Lintas, Peristiwa Ajaib dan Lain-lain . Satire atau Parodi, dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui. . Konten yang Menyesatkan, di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk    
membingkai sebuah isu atau individu. . Konten Tiruan, Ini adalah ketika sebuah sumber asli ditiru / diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya. . Konten Palsu, berupa konten baru yang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan. . Keterkaitan yang Salah, Ini adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terakat antara satu dengan yang lainnya. . Konten yang Salah, ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah. . Konten yang Dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. 2. Jenis Konten . Agama, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. . Politik, konten yang memuat segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, berupa kebijakan atau cara-cara mempertahankan kekuasaan. . Etnis, konten yang berkaitan dengan segala hal mengenai kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, suku, bahasa, budaya dan sebagainya. . Kesehatan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. . Bisnis, konten yang memuat tentang segala usaha komersial. . Penipuan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan upaya mengecoh yang mengakibatkan kerugian di pihak yang dikecoh baik berupa uang atau data pribadi. . Bencana Alam, konten yang memuat hal-hal yang terkiat kejadian alam yang memakan korban . Kriminalitas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan . Lalu Lintas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas, baik itu berupa kebijakan atau insiden. . Peristiwa Ajaib, konten yang memuat kejadian yang tidak lazim dan mustahil. . Lain-lain, konten lain yang tidak termasuk dalam kesepuluh kategori tersebut Dalam hal pencegahan agar masyarakat terutama pengguna sosial media tidak membuat dan/atau menyebarkan berita hoaks, sebenarnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam peraturan tersebut juga memuat mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap penyalahgunaan media elektronik, namun faktanya sampai dengan saat ini pembuatan dan penyebaran berita hoaks masih saja gencar di sosial media. Untuk itu, perlu kiranya peran dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum maupun media (pers) untuk mensosialisasikan kembali mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mempublikasikan perkara-perkara pidana sehubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga efek jera yang ditimbulkan bukan hanya terhadap pelaku yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tetapi juga bagi pihak yang belum pernah melakukan tidak akan berani untuk melakukannya. Di samping itu, perlu juga dilakukan kegiatan edukasi mengenai bahaya berita hoax baik di sekolah-sekolah, universitas maupun di lingkungan masyarakat umum, sehingga muncul kesadaran diri masing-masing individu akan resiko dan bahaya berita hoax. D. MEMINIMALISIR PENYEBARAN BERITA HOAX                     Tindakan pencegahan selanjutnya adalah meminimalisir penyebaran berita hoax. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: 1. Tidak ikut serta menyebarkan berita hoax 2. Melaporkan berita hoax kepada pihak sosial media yang digunakan (misal: Facebook) 3. Melaporkan berita hoax ke Kemkominfo agar segera diblokir 4. Melaporkan kepada pihak Kepolisian agar segera dilakukan tindakan represif MENANGULANGI BERITA HOAX (UPAYA REPRESIF) Upaya menanggulangi (represif) terhadap penyebaran berita hoax melalui media internet dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melibatkan berbagai kalangan, meliputi: 1. Masyarakat 2. Pihak Kepolisian 3. Kementerian Kominfo 4. Penerapan peraturan Perundang-undangan terhadap berita hoax 1. Tindakan Masyarakat terhadap Berita Hoax  Jika menemukan kabar hoax, untuk mencegah agar kabar tersebut tidak tersebar bisa melaporkan kabar  
     hoax tersebut melalui sarana yang tersedia pada masing-masing media, contohnya:  Media sosial Facebook, dapat menggunakan fitur Report Status dan kategorikan informasi hoax sebagai  
     hatespeech/harrasment/rude/threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika banyak aduan dari  
     pengguna, Facebook akan menghapus status tersebut.  Untuk Google, Anda bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian  
     apabila  mengandung kabar palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan twit yang  
     negatif,  demikian juga dengan Instagram.  Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. 
2. Tindakan Kepolisian terhadap Berita Hoax Setelah mendapatkan informasi adanya berita hoax, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan segala tindakan represif sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 3. Tindakan Kemkominfo terhadap Berita Hoax  Tindakan preventif (pencegahan). Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial  Tindakan represif a. Kegiatan Deklarasi Turn Back Hoax b. Bekerja sama dengan media sosial, seperti Whatsapp, Facebook dan Twitter c. Bekerja sama dengan Dewan Pers dalam pemblokiran media online yang terindikasi melanggar UU Pers 4. Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diuraikan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk berita hoax dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: 1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. 2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: 1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (*)

Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur berita korupsi .co - Seiring dengan...

Baca selengkapnya »

Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kall

19.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-NSimCmMlz4M/XTCiQXx8zQI/AAAAAAAA3tA/2CG4zaRG3LYPEIhrpnZtJiO3t68sUZ7dACLcBGAs/s1600/photo_2019-07-17_15-14-06.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-NSimCmMlz4M/XTCiQXx8zQI/AAAAAAAA3tA/2CG4zaRG3LYPEIhrpnZtJiO3t68sUZ7dACLcBGAs/s640/photo_2019-07-17_15-14-06.jpg" width="640" /></a></div>
Catatan ICW Atas Capaian Agenda Prioritas dalam NAWACITA 
 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Dalam beberapa bulan mendatang, Jokowi akan mengakhiri kepemimpinannya Jilid I yang sudah dilalui bersama Jusuf Kalla. 
 
Selama hampir 5 (lima) tahun menjabat, tentu banyak sekali dinamika pemerintahan yang terjadi. Ada banyak capaian maupun program kerja pemerintahan yang belum tuntas untuk diselesaikan. Menjelang pemerintahan berakhir, sudah semestinya Presiden Jokowi melakukan refleksi kerja atas capaian maupun target kerja yang belum tercapai. Hal ini menjadi baseline untuk menentukan percepatan di sektor-sektor tertentu dan tentunya juga akan mempengaruhi desain penyusunan kabinet. 
 
Evaluasi pemerintahan tentunya penting dilakukan tidak hanya oleh kepala pemerintahan (baca: Presiden). Akan tetapi juga dapat dilakukan secara objektif dan terukur oleh elemen masyarakat sipil. Dalam hal ini, Indonesia Corruption Watch mengambil peran untuk menilai refleksi kinerja pemerintahan selama satu periode yang sudah dilakukan. 
 
Refleksi pemerintahan dan kabinet kerja pada sesi ini difokuskan kepada sektor HUKUM dan POLITIK. Adapun acuan penilaian dengan cara membuka ulang 9 (Sembilan) agenda prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Agenda proritas tersebut dipisah ulang terhadap sektor yang relevan dengan isu hukum dan politik. 
 
Berikut ini 17 Catatan ICW atas realisasi Nawacita dan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. 
 
Poin I NAWACITA. “… Serta kami menjamin rasa aman warga negara dengan membangun POLRI yang professional dan dipercaya masyarakat.” 
 
Catatan: 
1. Agenda reformasi Polri masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Hal ini terlihat  
   dari beberapa catatan, di antaranya: 
 
a. Tingkat kepatuhan dalam pelaporan LHKPN masih rendah. Apabila merujuk pada situs daring elhkpn.kpk.go.id selama tahun 2017-2018, ada sebanyak 29.526 anggota Kepolisian yang wajib melaporkan LHKPN. Akan tetapi dari jumlah tersebut masih terdapat 12.779 orang atau sekitar 43 persen anggota Polri yang LHKPN-nya tidak ditemukan dalam situs daring yang dimiliki oleh KPK. 
 
b. Integrasi dan transparansi data penanganan kasus korupsi secara bertingkat (Mabes - Polda dan Polres) belum terbuka.  
 
c. Penanganan perkara-perkara pidana masih berpotensi membuka ruang terjadinya praktik suap (misalnya melalui pemberian SP3). 
 
d. Pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas masih terbatas karena kewenangan yang lemah. 
 
e. Sistem meritokrasi jabatan-jabatan strategis di lingkungan Polri masih menyisakan sejumlah persoalan. Misalkan Promosi seorang Perwira tinggi yang pernah terseret persoalan hukum dipromosikan menjadi seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Hal ini menyisakan pertanyaan terkait ukuran kompetensi dan penilaian kinerja dalam promosi jabatan tersebut. 
 
2. Pembatalan pembentukan Densus Antikorupsi oleh Presiden merupakan sesuatu yang layak untuk diapresiasi. Sebab dalam perkembangannya, wacana pembentukan Densus diduga untuk menggantikan peran KPK. 
 
3. Kasus penyerangan Novel dan pimpinan KPK, penganiayaan terhadap aktivis anti korupsi dan jurnalis yang tidak kunjung tuntas dan menunjukkan kemajuannya hingga saat ini menjadi pekerjaan rumah yang menguji komitmen dan independensi kepolisian. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-dr-0jg1zwQU/XTCi_AGnQWI/AAAAAAAA3tI/IZjU7Vtj70Qbx9W3sHPSWHalxoCMa3K3ACLcBGAs/s1600/photo_2019-07-17_15-14-54.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-dr-0jg1zwQU/XTCi_AGnQWI/AAAAAAAA3tI/IZjU7Vtj70Qbx9W3sHPSWHalxoCMa3K3ACLcBGAs/s640/photo_2019-07-17_15-14-54.jpg" width="640" /></a></div>
Poin II NAWACITA. “…Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kami memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.” Catatan: 
4. Sejauh ini tidak ada agenda konkret reformasi kepartaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Nawacita. Misal, tidak ada inisiatif pemerintah untuk mengusulkan revisi perubahan Undang-Undang Partai Politik untuk memperbaiki tata kelola Partai Politik menuju arah modern, transparan, dan akuntabel. Tindakan konkret Pemerintah hanya sebatas meningkatkan alokasi APBN untuk partai politik menjadi sebesar Rp 1.000 per suara. 
 
5. Tata kelola kepemiluan diatur dalam kodifikasi UU Pemilu (UU No 7/2017). UU ini tidak efektif menjawab persoalan korupsi pemilu seperti candidacy buying, vote buying, money politics, dan masalah pendanaan kampanye. UU ini justru mempertahankan oligarki partai politik salah satunya dengan mempertahankan presidential threshold meski Pemilu Presiden dan DPR/D diadakan secara serentak. 
 
6. Pemerintah tidak berperan maksimal dalam membenahi lembaga perwakilan. Tindakan paling fatal adalah Presiden mengaku kecolongan dalam pembahasan UU MD3 sehingga menghasilkan pasal-pasal yang bermasalah. Semisal pasal yang mengatur persetujuan tertulis Presiden dan pertimbangan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum. Padahal pasal ini sebelumnya sudah dibatalkan oleh MK. 
 
Poin IV NAWACITA “…Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya” Catatan: 
7. Secara umum agenda reformasi hukum tidak mempunyai arah yang jelas. Pemerintah terkesan hanya terfokus pada reformasi sektor perekonomian. Akibatnya isu hukum hanya dijadikan anak tiri untuk menunjang agenda-agenda di sektor ekonomi. 
 
8. Penunjukan pimpinan lembaga penegak hukum oleh Presiden masih kental dengan aroma politik akomodasi dan bagi-bagi kekuasaan. 
 
9. Sistem pengelolaan serta pengawasan di lembaga pemasyarakatan belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari kasus yang melibatkan oknum Lapas seperti praktik pungli, jual beli fasilitas, plesiran, bahkan hingga suap. 
 
10. Penunjukkan Menteri Hukum dan HAM dari unsur partai politik rawan disusupi kepentingan partai politik tertentu. Misalnya pada isu revisi UU KPK dan upaya pencabutan PP 99/2012 terkait pemberian remisi. 
 
11. Tidak tercapainya agenda nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai. 
 
12. Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan di sektor hukum antara lain Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemilik manfaat (beneficial ownership) dan PP 43 Tahun 2018 yang memberikan apresiasi kepada pelapor kasus korupsi. 
 
“ Kami akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya; 
Catatan: 
 
13.  Pemberantasan korupsi dalam sudut pandang Presiden Jokowi masih disederhanakan pada urusan pungli yang menjadi penghambat urusan perizinan dan bisnis. Sementara persoalan korupsi yang lebih makro dan kompleks seperti mafia hukum, mafia sektor sumber daya alam dan korupsi anggaran, dll, masih belum menjadi fokus utama. 
 
 “Pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan Peradilan; Catatan: 
14.  Presiden sebagai kepala negara belum tampak berperan untuk mendorong perbaikan pada sektor peradilan agar dapat berjalan dengan maksimal. Bahkan selama 5 (lima) tahun menjabat, Presiden sangat jarang sekali berbicara tentang mafia dan korupsi di lingkungan peradilan. 
 
15. Tidak ada arahan untuk penegak hukum bersih bersih peradilan. Seolah ini peran KPK semata. 
 
“…pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang” Catatan: 
16. Salah satu pencapaian positif di sektor perbankan pada Era Jokowi adalah ditandatanganinya kesepakatan hubungan timbal balik pidana antara Swiss dengan Indonesia berkaitan dengan aset pelaku kejahatan di luar negeri. 
 
17. Tidak tercapainya agenda nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik Hukum Pidana dan Pembantasan Transaksi Tunai. Padahal semua aturan tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional. 
 
KESIMPULAN dan REKOMENDASI 
 
Pemerintahan Jilid Pertama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk merealisasikan Nawacita di sektor hukum dan politik. Ada harapan besar agar pekerjaan rumah yang belum tuntas tersebut bisa dilanjutkan pada kepemimpinan kedua 2019 hingga 2024, sehingga program Nawacita menjadi agenda berkelanjutan. Namun disayangkan, pidato visi Indonesia yang disampaikan di Sentul (14/7/2019) lalu tidak menyinggung keberlanjutan Nawacita pada sektor hukum dan politik. Sehingga ada kesan Jokowi ingin meninggalkan agenda Nawacita di Bidang Hukum dan Politik yang belum ia tuntaskan. 
 
Kesimpulan. 
1. Agenda refomasi hukum dan pemberantasan korupsi belum prioritas Jokowi pada pemerintahan Jilid I. Grand Design pembenahan dua sektor tersebut juga belum terlihat. Presiden masih terfokus pada sektor ekonomi yang sesungguhnya terhambat karena persoalan hukum yang tidak pasti dan maraknya korupsi. 
 
2. Pengisian jabatan masih menjalankan politik akomodasi. Pada awal pemerintahan cukup baik karena bersinergi dengan lembaga lain untuk melihat rekam jejak kandidat pejabat publik. Namun belakangan metode tersebut seolah ditinggalkan. 
 
3. Terdapat sejumlah peraturan yang bersinergi dengan pemberantasan korupsi seperti Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemilik manfaat (beneficial ownership) dan PP 43 Tahun 2018 yang memberikan apresiasi kepada pelapor kasus korupsi dan MLA dengan Swiss. Namum sejumlah pengaturan UU seperti RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai masih menggantung. 
 
Rekomendasi 
1. Presiden perlu menyusun dan mengawal lansung program pemerintah di sektor hukum dan politik. Khususnya agenda reformasi sektor penegakan hukum dan tata kelola partai politik yang sudah mendesak untuk dilakukan. 
 
2. Presiden harus selektif dalam pengisian jabatan menteri di sektor hukum dan Politik seperti Menkopolhukan, Menkumham, MenpanRB, Kapolri dan Jaksa Agung. Jabatan tersebut harus diisi oleh professional berintegritas, tidak memiliki persoalan hukum masa lalu dan tidak sedang membawa agenda partai politik tertentu. 
 
3. Politik legislasi nasional harus diarahkan kepada upaya memperkuat pemberantasan korupsi secara luas dan kelembagaan KPK secara khusus. (*) 
 
Indonesia Corruption Watch, 17 Juli 2019

News Pemerintahan Pendidikan Regional Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kall

Catatan ICW Atas Capaian Agenda Prioritas dalam NAWACITA Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Wi...

Baca selengkapnya »

Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jawa Timur Cab. Jombang

21.55 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-hlM_5s86log/XQxixwZWrwI/AAAAAAAA2UU/Dbt4BA6TQacRxwX68lmgQeqbz760Fi0dgCLcBGAs/s1600/IMG-20190621-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-hlM_5s86log/XQxixwZWrwI/AAAAAAAA2UU/Dbt4BA6TQacRxwX68lmgQeqbz760Fi0dgCLcBGAs/s640/IMG-20190621-WA0001.jpg" width="640" /></a></div>
“Kajian Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang dan Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya” 
 
 
beritakorupsi.co -  Pengakan Hukum dalam kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Khususnya di Jawa Timur sepertinya masih dinilai kurang menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat, yang terkesan karena tidak menyentuh aktor intlektualnya atau pelaku utamanya. Hal ini menjadi salah satu perhatian dari Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum (CACCP) Fakultas Hukum Universitas Airlannga (Uanir) Surabaya yang secara rutin melakukan eksaminasi putusan tindak pidana korupsi di Jawa Timur. Salah satu kasusnya dalam perkara KUR (Kredit Usaha Rakyat) Fiktif yang melibatkan Bank Jawa Timur Cab. Jombang pada 2010 – 2012 yang telah menyeret 12 orang, terdiri atas Kepala Cabang, Penyelia dan 9 pegawai bagian analisis serta satu dari pihak swasta selaku Ketua Koperasi dengan dengan kerugian negara sebesar Rp19.388.065.069,09 sen. Kasus yang bermula dari 55 sampel Debitur yang mengajukan KUR antara Rp250 juta hingga 500 juta rupiah dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha, utamanya di bidang perkebunan tebu atau usaha sampingan lainnya dengan melampirkan surat keterangan usaha dari Kepala Desa (Kades). Namun usaha dari 55 Debittur  itu ternyata hanya fiktif, yang akibatnya menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara puluhan miliyaran, dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Akhirnya pada tahun 2016, kasus tersebut pertama kali disidangkan yang menjerat sejumlah tersangka, diantaranya Bambang Waluyo selaku Kepala Bank Jatim cabang Jombang dan 10 orang pegawai Bank Jatim yang terdiri dari 1 orang penyelia serta 9 analisis di mana satu orang dari 9 tersangka ini aternyata berstatus honorer yang baru bekerja 1 (satu) tahun. Tidak hanya itu. Dalam perkara ini juga ternyata melibatkan sejumlah politikus dari salah satu partai politik di Jombang yang bekerja sama dengan Kepala Bank Jatim yang merupakan Ultimate Debitor. Sesuai putusan pengadilan Tipikor, para terdakwa mendapatkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp600.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan amar dalam pengadilan tinggi menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sesuai dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda Rp600.000.000 rupiah. Selain menjerat dari Kepala Cabang dan Pegawai Bank Jatim, juga menjerat Penyelia Operasional Kredit yang tidak melakukan survey lapangan kepada Debitur. Ditemukan bahwa Debitur tidak tahu menahu adanya pinjaman atas nama mereka karena hanya dimintai KTP dan KK sebagai prasyarat untuk pengajuan KUR agar dapat dicairkan oleh terdakwa selaku penyelia pemasaran dan kredit. Ditemukan fakta, bahwa 55 debitur tersebut tidak menerima pencairan dana, namun dinikmati oleh Ultimate Debitor. Dari hasil tersebut, pihak debitur ultimate antara lain Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih (selaku debitur ultimate) yang penuntutannya dilakukan secara terpisah didakwa dengan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Berdasarkan dua kasus tersebut, CACCP FH UNAIR melaksanakan Eksaminasi Publik pada bulan Agustus 2018, untuk menganalisa putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tim yang terdiri dari : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M dari Pusat Kajian Anti Korupsi Jawa Timur, dihadiri pula oleh perwakilan BPKP Jawa Timur, Akademisi FH Unitomo, Akademisi FH Universitas Trunojoyo, FH Ubaya, Aktivis Justice For Attik, Malang Corruption Watch, LBH Surabaya, Perwakilan Penghubung Komisi Yudisial, HRLS FH UNAIR, Fitra Jatim, Asosiasi Kredit Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Komisi Pemberanttasan Korupsi. Pada Focus Grup Discussion, hasil eksaminasi publik tersebut dihasilkan beberapa fakta menarik yakni, para ultimate debitur belum ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu terjadi disparitas pidana yakni peran masing – masing terdakwa dalam perkara kurang jelas, padahal aktor intelektual dari perkara tersebut adalah Kepala Cabang Bank Jatim, sementara untuk pelaku – pelaku teknis diberikan hukuman yang berat dan kurang jelasnya peran masing – masing terdakwa, misalnya menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain. Sebab berkas perkara dicampur menjadi satu. Kedua putusan yang telah dilakukan eksaminasi tidak menyentuh kepada keadilan masyarakat. Putusan hanya kepada pelaku – pelaku teknis, tidak kepada aktor  intelektual. Harusnya aktor aktor segera dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam putusan yang telah dilakukan eksaminasi, peran masing- masing terdakwa tidak menjelaskan posisinya, bahkan tidak ada yang menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain, karena didalam putusan tersebut di campur menjadi satu. Oleh karena itu, Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum (CACCP) FH UNAIR mengadakan diseminasi publik pada 20 Juni 2019 di Gedung C, Lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya berkaitan dengan eksaminasi putusan perkara KUR Fiktif di Jombang. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi putusan pengadilan tindak pidana korupsi, agar lebih berpihak kepada masyarakat. Selain itu, juga bertujuan untuk menyampaikan kepada publik berkaitan dengan putusan kasus korupsi yang ada di Jawa Timur. Penyampaian pertama disampaikan oleh Iqbal Felisiano (Akademisi Dosen Pidana Fakultas Hukum Unair) menjelaskan tentang kronologi kasus KUR Fiktif Bank Jatim cabang Jombang. (Kronologis terlampir). Fakta yang menarik dari hasil temuan tersebut juga terkait perkara yang tidak dijadikan satu agenda sidang dan telah dilakukan splitshing (pemisahan berkas agenda sidang pada terdakwa). Sehingga menyebabkan disparitas tuntutan pada terdakwa tanpa menjabarkan peran yang jelas dalam dakwaan penuntut umum. Misalnya aktor intelektual adalah kepala cabang Bank Jatim cab. Jombang dengan 9 bahwannya. Kesimpulan pada kasus tersebut adalah yakni; 1. Perkara KUR Fiktif terdapat beberapa hal yang kurang tepat, mengingat peran masing – masing terdakwa tidak menjelaskan posisinya, bahkan tidak ada yang menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain di dalam putusan tersebut. Berdasarkan hasil eksaminasi, aktor intelekual adalah kepala cabang Bank Jatim Cabang Jombang, sementara 9 pegawai lainnya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala cabang. Hasil Eksaminasi tidak menyentuh keadilan kepada masyarakat. Pelaku debitur ultimate yang belum diproses, mengingat peran serta pelaku lain yang cukup siginfikan. Bukan hanya kepada pelaku lapangan saja, yang harusnya mengembangkan ke pelaku debitur ultimate lainnya. Berikutnya adalah pemaparan Taufik Rahman (Akademisi Dosen Pidana Fakultas Hukum UNAIR) yang menjelaskan tentang kejanggalan vonis korupsi yang berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, terutama berkaitan dengan tuntutan dan vonis minimal yakni 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Sementara pasal 3 yakni dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal20 tahun. Padahal berkaitan 9 orang pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara KUR yang merupakan pegawai bank Jatim, tidak memenuhi kualifikasi pasal 3, namun dilemanya adalah mereka hanya sebagai pelaku lapangan saja, bukan pelaku intelektual. Hingga saat ini, diskusi mengenai pelaku intelektual tidak dapat dikenakan, sebab belum ada pasal yang mengatur tentang Trading Influence (perdagangan pengaruh). (Jentar. S)

News Pendidikan Regional Tipikor Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jawa Timur Cab. Jombang

“Kajian Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang dan Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya” berita korupsi .co - Pengaka...

Baca selengkapnya »

Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

09.10 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-hWRimwKr6qw/XQkLuSVLw_I/AAAAAAAA2T4/vVMmYG0veqE0UBwIC4rfu1rMMbrU3OiDQCLcBGAs/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://1.bp.blogspot.com/-hWRimwKr6qw/XQkLuSVLw_I/AAAAAAAA2T4/vVMmYG0veqE0UBwIC4rfu1rMMbrU3OiDQCLcBGAs/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan  korupsi. Berdasarkan surat edaran  dari  Panitia  Seleksi  Calon  Pimpinan  KPK,  maka  hari  ini pendaftaran calon Pimpinan KPK untuk masa bakti 2019-   2023 resmi dibuka. 
 
Tentu seluruh masyarakat berharap akan hadirnya figur-figur terbaik serta  berintegritas  untuk  memimpin lembaga anti rasuah ke depan. Berkaca pada era kepemimpinan saat ini, Agus  Rahardjo cs,  sebenarnya  banyak  catatan  kritis  yang  seharusnya  dapat dijadikan  pembelajaran serta evaluasi untuk KPK mendatang. 
 
Diantaranya belum mempunyai visi asset recovery, pengelolaan manajemen internal yang buruk, terhadap penegakan etik, keterbukaan informasi pada masyarakat, dan masih banyaknya tunggakan perkara yang belum terselesaikan. 
 
Berangkat dari catatan di atas, maka  Koalisi  Masyarakat  Sipil Anti  Korupsi  mencoba  memetakan kriteria ideal yang  harusnya dimiliki  oleh  para  pendaftar  calon  Pimpinan  KPK. Setidaknya ada 9 (sembilan) poin, diantaranya ; 
 
Pertama, mempunyai visi terkait dengan pencegahan danpemberantasan korupsi. Sejatinya dalam memahami pemberantasan  korupsi  tidak  hanya  terbatas  pada  pemidanaan penjara saja, akan tetapi ke depan Pimpinan KPK harus juga berfokus  pada  isu  pemulihan  kerugian negara.  Selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU KPK,  bahwa  isu pencegahan  serta koordinasi dan supervisi pada instansi terkait,  tentu  harus  dipahami secara  menyeluruh  bagi Pimpinan KPK kedepan. Misalnya untuk isu pencegahan semestinya bisa lebih diarahkan  pada pembangunan holistik budaya anti korupsi agar tidak hanya kegiatan-kegiatan yang  sulit  dipastikan keberlanjutannya. 
 
Hal lain lagi terkait dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 yang mengatur  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. KPK diharapkan  bisa memaksimalkan mandat yang telah diberikan melalui tim ini dengan melakukan intervensi terhadap  pelaksanaan  aksi dan menghilangkan pola pelaporan  yang selama ini  cenderung prosedural  menjadi pelaporan  yang substansial. Oleh karena itu, penting bagi pansel mengutamakan calon  komisioner  yang  mengenal dan memahami instrumen terkait Tim Nasional Pencegahan Korupsi. 
 
Kedua, memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi. Salah satu aspek  yang dominan  diperhatikan publik sebagai tolak ukur penilaian  KPK adalah bidang penindakan.  Maka dari itu Pimpinan KPK ke depan mesti memahami lebih dalam terkait dengan hukum agar langkah-langkah yang diambil menjadi tepat guna  dalam rangka  keberlanjutan  penanganan perkara korupsi. Ini juga untuk mempercepat  penyelesaian berbagai tunggakan  perkara di  lembaga anti rasuah itu. 
 
Selain itu, penanganan kasus juga diharapkan konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa masih terdapat inkonsistensi pada putusan kasus-kasus korupsi. Konsistensi menjadi penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum yang kerap kali  hanya  dilihat  pada  proses awal  penanganan kasus saja. Oleh karena itu, KPK tidak hanya  harus kuat dalams trategi penanganan kasusnya, tetapi juga harus dapat mensistematisasi kinerja penuntutannya guna menutup celah hukum yang dapat digunakan para koruptor  agar lepas  dari jerat hukuman yang setimpal. 
 
Ketiga, memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia.  Seperti  yang telah diketahui oleh publik bahwa lembaga KPK  kerap kali bersifat dinamis.  Tak  jarang konflik di internal KPK terjadi, maka dari itu Pimpinan  KPK mendatang  mesti mempunyai pengetahuan serta kemampuan untuk memastikan internal  lembaga anti  korupsi tersebut solid serta terlepas dari kepentingan apapun. 
 
Keempat, tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. Tentu masyarakat  tidak berharap Pimpinan KPK kedepan justru memanfaatkan situasi tertentu untuk kepentingan individu semata. Karena bagaimanapun menjadi sesuatu yang penting untuk tetap menjaga nilai objektivitas untuk para komisioner KPK mendatang. 
 
Kelima, terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu. Poin ini harus dijadikan catatan penting, karena bagaimanapun  jika komisioner KPK  mendatang  berasal  dari warna partai tertentu, dikhawatirkan meruntuhkan nilai independensi dari lembaga  anti  rasuah itu. Lagipun isu penegakan hukum tidak mungkin akan berjalan  dengan baik  jika dicampuradukkan dengan isu politik. 
 
Keenam, memiliki kemampuan komunikasi publik dan antar lembaga yang baik.  Berangkat dari catatan atas evaluasi Pimpinan KPK saat ini,   masih banyak  ditemukan  berbagai pernyataan yang justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.  
 
Selain itu, kemampuan komunikasi antar lembaga juga mesti  dimiliki oleh  Pimpinan  KPK  mendatang.  Hal lain lagi mesti diingat, bahwa  kehadiran  KPK pada  dasarnya juga dimandatkan agar menjadi trigger mechanism bagi penegakhukum yang lain.  Maka  kemampuan untuk saling bersinergi antar penegak  hukum menjadi salah  satu yang  utama  harus dimiliki oleh Pimpinan KPK. 
 
Kepercayaan dan dukungan publik merupakan salah satu elemen penting yang menjadi  pendukung kinerja KPK. Publik tentunya mengapresiasi KPK yang terbuka dan partisipatif.  Beberapa penghargaan juga telah diterima KPK dalam hal keterbukaan informasi. 
 
Hal tersebut perlu dipertahankan dengan memastikan Komisioner KPK terpilih harus memiliki  komitmen yang tegas dalam hal keterbukaan  informasi dan  membuka luas  partisipasi publik  dalam kerja-kerja anti korupsi. 
 
Ketujuh, tidak pernah terkena sanksi hukum maupun etik pada masa lalu.  Poin ini  menjadi  mutlak harus dipenuhi oleh para Pimpinan KPK mendatang, karena bagaimanapun persoalan etikserta terkena sanksi hukum akan menurunkan kredibilitas lembaga anti rasuah itu. Selain itu  akan menjadi beban tersendiri bagi Pimpinan KPK ketika menjalankan tugas. 
 
Kedelapan, memiliki keberanian untuk menolak segala upaya pelemahan institusi KPK.  Hampir  setiap tahun KPK selalu didera dengan isu-isu pelemahan KPK, mulai dari revisi UU KPK,  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  bahkan tindakan kriminalisasi  beberapa  pegawai maupun PimpinanKPK. 
 
Maka dari itu, menjadi wajar jika publik meminta komitmen yang tegas  dari  Pimpinan  KPK  mendatang untuk dapat menolak  segala macam jenis tindakan  yang  akan melemahkan  institusi pemberantasan korupsi.  
 
Kesembilan, mempunyai profil dan karakter sesuai dengan nilai dasar  dan  pedoman  perilaku KPK. Hal ini diatur secara spesifik dalam Peraturan KPK No 07 Tahun 2013  tentang  Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.  Dalam  aturan ini tertera berbagai nilai yang semestinya dimiliki  oleh Pimpinan KPK,  misalnya :  integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. 
 
Narasi diatas harus menjadi pegangan bagi tiap-tiap orang yang ingin mendaftar  sebagai  Pimpinan KPK. Selain itu, keseluruhan kriteria tersebut dapat  juga dijadikan  pegangan  bagi  Panitia Seleksi agar dapat lebih memetakan figur-figur terbaik yang nantinya  akan diberikan kepada Presiden. (*) 
 
 
Jakarta, 17 Juni 2019 
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi 
1. Indonesia Corruption Watch (ICW) 
2. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) 
3. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 
4. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
6. Transparency International Indonesia (TII) 
7. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) 
8. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

News Opini Pendidikan Regional Tipikor Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan korupsi. Ber...

Baca selengkapnya »

BERITAKORUPSI.CO

“Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya

H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

Pertama Di Dunia, “The Chef” Aplikasi Kuliner Diluncurkan

ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

Mahasiswa UMM Malang Olah Limbah Plastik Menjadi Paving Block

Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kall

Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jawa Timur Cab. Jombang

Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

BERITA KORUPSI