BERITAKORUPSI.CO: Pendidikan

Gubernur LSM Lira Samsudin, SH : Persiapan Acara Rakernas dan Ualang Tahun Lira Ke-20 Telah Rampung

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihnegLzJi2pL6RWYLJOR2j4n-GlCLml1P8LTd5O8-J1WA9ZgDVeYUNVo8BF6UzXyDnA0G2y5h6DI5pUp2P6xAZJybNNniINtDMdO2-WPKEa269yE_wdtLFD6hbnvtVox_md2MuR3wa9XyaznywFEXWwRU3Q-CBX6K5Cv6leRk3PyMviSUyMINQ69NaFug/s1052/IMG-20250611-WA0050(1).jpg" imageanchor="1" style="font-size: x-large; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="677" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihnegLzJi2pL6RWYLJOR2j4n-GlCLml1P8LTd5O8-J1WA9ZgDVeYUNVo8BF6UzXyDnA0G2y5h6DI5pUp2P6xAZJybNNniINtDMdO2-WPKEa269yE_wdtLFD6hbnvtVox_md2MuR3wa9XyaznywFEXWwRU3Q-CBX6K5Cv6leRk3PyMviSUyMINQ69NaFug/w412-h640/IMG-20250611-WA0050(1).jpg" width="412" /></a></div><h3>Ketua Panitia Yang Juga Gubernur LSM Lira Samsudin, SH : "Salah satu agenda dalam Rakernas adalah Diskusi Publik dengan Tema "Mampukah Indonesia Memberantas Korupsi?".</h3></div>
<div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO -</div><div style="text-align: justify;">Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) dan perayaan ulang tahunnya yang ke-20 yang akan berlangsung selama tiga hari sejak Rabu - Jum'at tanggal 18 - 20 Juni 2025 di Whiz Hotel Borobudur Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, panitia terus berupaya memastikan segala persiapan berjalan dengan lancar dan semuanya telah rampung. Hal itu disampaikan Samsudin, SH selaku Ketua Panitia  yang juga Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Jumat, 13 Juni 2025</div>
Samsudin menjelaskan, persiapan Rakernas LSM Lira  dan ulang tahun yang ke-20 telah rampung karena semua hal yang diperlukan untuk pelaksanaan Rakernas telah selesai disiapkan, mulai dari lokasi, fasilitas, hingga agenda kegiatan berkat kerjasama Panitia yang terdiri dari DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yaitu Bupati Walikota Lira dan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah)
"Ini menunjukkan bahwa semua panitia saling bekerjasama dalam segal hal untuk  menyelesaikan  persiapan Rakernas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal," ujar Samsudin 
Samsudin selaku Ketua Panitia yang juga Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur menambahkan, Persiapan Rakernas yaitu tempat dan Lokasi, fasilitfas, logistik dan agenda kegiatan yang salah satunya adalah Diskusi Publik 
"Salah satunkegiatan penting dalam acara Rakernas ini adalah Diskusi Publik dengan Tema "Mampukah Indonesia Memberantas Korupsi?" dengan pembicara salah seorang pakar hukum pidana dari Ubhara Surabaya kemudian Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ungkapnya. (Jen)

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Gubernur LSM Lira Samsudin, SH : Persiapan Acara Rakernas dan Ualang Tahun Lira Ke-20 Telah Rampung

Ketua Panitia Yang Juga Gubernur LSM Lira Samsudin, SH : "Salah satu agenda dalam Rakernas adalah Diskusi Publik dengan Tema "M...

Suwandi Selaku KadesTanggul Wetan, Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp400 Juta Lebih

18.26 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfUof97392P0aTLlR4EVcuBegvnZuTMb4IKaZlP2axMExxEsl_KRCnndfk2PnJGUWRqYyNIMIN_ujp-a8DZQJWvUngNW-5EgpQHpo1bNUG6Wimm0CrX4CgRKgo2hmKWl1AdeI2ZHbK5E5UceFdXBkq1kuS7ozHIAADG4v6MTa7BNZJFqsYvHi_DNLLdfY/s4160/IMG20250603140504.jpg" imageanchor="1" style="font-size: x-large; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfUof97392P0aTLlR4EVcuBegvnZuTMb4IKaZlP2axMExxEsl_KRCnndfk2PnJGUWRqYyNIMIN_ujp-a8DZQJWvUngNW-5EgpQHpo1bNUG6Wimm0CrX4CgRKgo2hmKWl1AdeI2ZHbK5E5UceFdXBkq1kuS7ozHIAADG4v6MTa7BNZJFqsYvHi_DNLLdfY/w400-h180/IMG20250603140504.jpg" width="400" /></a>Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Jember Untuk Menghitung Ulang Proyek Desa Dalam Perkara Korupsi Karena Ahli Dari Inspektorat Tidak Dapat Menjelaskan Atas Pertanyaan Majelis Hakim</div>
<div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO -</div>
<div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 3 Juni 2025, memerintahkan JPU Kejari Jember untuk menghitung ulang kembali jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus perkara Korupsi proyek Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tahun 2022 dan 2023 yang menyeret Suwandi selaku Kepala Desa sebagai Terdakwa</div>
"Saudara Jaksa, silahkan hitung jumlahnya mulai dari satu persen sampai seratus persen," kata Ketua Majelis Hakim dalam persidangan 
Perintah Majelis Hakim kepada JPU Jember dalam persidangan, setelah mendengar keterangan atau pendapat Ahli yang dihadirkan JPU yakni dari Inspektorat Kabupaten Jember yang menghitung kerugian keuangan negara 
Namun apa yang dijelaskan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Jember justru membuat kecewa tiga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dugaan Korupsi dengan Terdakwa Suwandi selaku Kepala Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember 
Akibatnya, Ahli dari Inspektorat yang dihadirkan JPU itupun dibuat terdiam oleh ketiga Majelis Hakim karena apa yang ditanyakan tidak dapat dijelaskan
Majelis Hakim pun membandingkan Ahli yang menghitung Silpa dalan perkara Korupsi yang dihadirkan JPU Kejari Jember dengan sidang perkara Korupsi dari Kejari Sidoarjo dan Nganjuk yang begitu jelas dalam menyampaikan keterangannya dalam persidangan tentang hasil penghitungan kerugian keuangan negara 
Terseretnya Terdakwa Suwandi selaku Kepala Desa Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember dalam perkara kasus dugaan Korupsi, bermula pada tahun 2024 
<div style="text-align: justify;">Pada tahun 2024, penyidik Polres Jember melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 5 proyek Desa Tanggul Wetas yang didanai dari</div>
<div style="text-align: justify;">dana kas desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BGHPR) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanggul Wetan, tahun anggaran 2022 dan 2023</div>
Dari hasil penyidikan penyidik Polres Jember menemukan sejumlah bukti bahwa proyek Desa seolah-olah dikerjakan oleh Terdakwa namun kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, diantaranya rehab balai Desa, pengerasan jalan, tunjangan perangkat desa yang tidak diserahkan, pemeliharaan saluran air, dan pembangunan jalan. (Jen)

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Tipikor Suwandi Selaku KadesTanggul Wetan, Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp400 Juta Lebih

Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Jember U n tuk Menghitung Ulang Proyek Desa Dalam Perkara Korupsi Kar ena A h l i D a r i I n s p ...

Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

21.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/s750/IMG_8503.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="750" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/w640-h480/IMG_8503.jpeg" width="640" /></a></div>“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publik, Program Kebijakan Publik, dan Proses Pengambilan Keputusan Publik, Serta Alasan Pengambilan Suatu Keputusan Publik. Tapi faktanya, mudahkah masyarakat mendapatkannya?”</h3>BERITAKORUPSI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden RI mengeluarkan salah satu Undang-Undang (UU) Tentang Keterbukaan Informasi Pubik, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang salah satu tujuannya adalah “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik Namun pertanyaannya adalah, mudahkah masyarakat memperoleh informasi publik dari penguasa dalam hal ini pemerintah walaupun yang diminta masyarakat itu adalah adminitrasi tentang pengadaan suatu kegiatan dan bukan tentang rahasia negara ? Atau sebaliknya? Lalu bagaimana denga salah satu tujuan dari dibentuknya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ? Apakah Ibarat uangkapan, mudah mengucapkan tapi sulit melaksanakan ? Padahal, dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (1) berbunyi : Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-  </div><div style="text-align: justify;">                Undang ini  </div><div style="text-align: justify;">ayat (2) berbunyi : Setiap Orang berhak:        a.  melihat dan mengetahui Informasi Publik;        b.  menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;        c.  mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang</div><div style="text-align: justify;">            ini; dan/atau        d.  menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  </div><div style="text-align: justify;">Ayat (3) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik</div><div style="text-align: justify;">             disertai alasan permintaan tersebut.  </div><div style="text-align: justify;">Ayat (4) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan</div><div style="text-align: justify;">              apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan</div><div style="text-align: justify;">              ketentuan Undang-Undang ini. Nah, akibat informasi inilah, timbul sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan ICW mendesak Komisi Informasi Pusat menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian. Hal ini seperti yang disapaikan ICW dalam Siaran Persnya yang diterima beritakorupsi.co, Kamis, 16 Januari 2025 Dalam siaran Persnya dijelaskan, proses sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum kunjung menemui titik terang. Sebab, selama proses memperoleh informasi pengadaan gas air mata, sejak dari tahap permohonan informasi hingga memasuki proses ajudikasi, Polri terus bersikeras untuk membuka kontrak pengadaan sebagaimana yang dimintakan oleh ICW. Sebagai informasi, ICW meminta 25 dokumen pengadaan atas 10 paket pengadaan gas air mata yang dilakukan oleh Polri pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (9) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, beberapa diantaranya yakni yang Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga, dan dokumen kontrak. Polri kerap berdalih bahwa informasi yang ICW mintakan, jika dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, jika dicermati lebih lanjut, daftar dokumen sebagaimana diuraikan di atas, hanya sebatas dokumen administratif proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Polri, bukan berisikan informasi mengenai strategi, intelijen, operasi dan teknik. Sehingga, bagi ICW, alasan menolak untuk membuka informasi melalui dokumen uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di internal Polri jelas mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Terlebih, sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, bahwa suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus dilandaskan pada kepentingan publik. Pertanyaan reflektifnya, kepentingan publik seperti apa yang dijadikan dasar bagi Polri untuk menutup informasi mengenai pembelian gas air mata? Pertanyaan tersebut hingga saat ini belum mampu dijelaskan oleh Polri, sehingga menimbulkan insinuasi di tengah masyarakat, bahwa ada potensi kecurangan dalam proses pengadaan yang sedang berusaha untuk ditutupi. Sebaliknya, bagi ICW, proses permohonan hingga sengketa informasi ini menjadi sangat krusial dan harus dipandang sebagai bentuk partisipasi publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di instansi kepolisian. Sebab, selain menepis adanya dugaan penyalahgunaan anggaran, dokumen pengadaan gas air mata penting untuk disampaikan kepada publik guna memastikan akuntabilitas dari kebijakan Polri ketika membeli peralatan untuk pengamanan massa, termasuk diantaranya gas air mata. Apalagi dalam praktiknya selama ini, penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian seringkali tidak sesuai dengan prosedur pengamanan aksi massa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Kepolisian. Ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut kemudian mengakibatkan sejumlah insiden yang sangat serius, salah satunya, saat aparat kepolisian dengan brutal menembakkan gas air mata ke tribun penonton sepak bola di Kanjuruhan, Malang, pada Oktober 2022 lalu. Akibatnya, 135 orang tewas, serta 1.363 orang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, berdasarkan catatan ICW dan Trend Asia, sepanjang tahun 2015-2022 terdapat setidaknya 144 kejadian penembakan gas air mata yang dilakukan oleh kepolisian ketika melakukan pengamanan terhadap aksi massa. Kondisi inilah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar oleh Polri sebagai wujud dari kepentingan publik yang harus dipertimbangan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara yang mereka kelola. Berdasarkan uraian di atas, maka ICW mendesak agar: 1.    Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat menerima permohonan dan memerintahkan agar Polri segera membuka dokumen pengadaan gas air mata sebagaimana dimohonkan oleh ICW; 2.    Kapolri mencabut hasil uji konsekuensi atas informasi publik yang mencantumkan bahwa dokumen pengadaan untuk seluruh alat pengamanan aksi massa merupakan informasi yang dikecualikan Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW) Editor : Jentar S </div>

Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin H...

Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

21.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/s600/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/w640-h640/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" width="640" /></a></div> BERITAKORUPSI.CO – </div><div style="text-align: justify;">“Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita lihat dari masyarakat Indonesia yang berteriak “berantas Korupsi” tetapi ada juga yang justru melindungi mereka yang menggrogoti harta kekayaan Ibu Pertiwi. Hal ini pula yang terjadi ketika seorang ahli, yaitu Porf Bambang Hero dari  Institut  Pertanian Bogor (IPB) memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai  dengan 2022 yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp300 triliun justru dianggap memberikan keterangan palsu dalam persidangan yang berbuntut dilaporkannya Porf Bambang Hero ke pihak Kepolisian. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Siaran Pers-nya yang dikirimkan ke beritakorupsi.co, Selasa, 14 Januari 2025 Dalam Siaran Persnya dijelaskan, pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6,5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah, muncul intimidasi kepada ahli perkara tersebut. Dalam putusan Harvey Moeis terungkap adanya kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat aktivitas PT Timah Tbk dan 5 perusahaan lainnya. Nilai tersebut muncul dari penghitungan kerugian negara di sektor lingkungan yang dilakukan oleh ahli bernama Prof. Bambang Hero. Bambang Hero dilaporkan oleh Kantor Hukum Andi Kusuma Law Firm yang mengaku sebagai perwakilan elemen masyarakat Bangka Belitung ke Polda Bangka Belitung. Bambang Hero dituduh memberikan keterangan palsu dengan melakukan perhitungan kerugian lingkungan yang tidak sesuai. Pelaporan kepada Bambang Hero patut dilihat sebagai upaya judicial harassment atau intimidasi melalui jalur hukum. Serangan dan intimidasi rentan muncul terhadap ahli yang memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi. Ironisnya, pelaporan ini bukan merupakan upaya kriminalisasi pertama yang dihadapi Bambang Hero. Pada 2018, Bambang Hero pernah digugat secara perdata bersama dengan Basuki Wasis saat keduanya menjadi ahli dalam perkara korupsi. Mereka digugat oleh terdakwa kasus korupsi pengeluaran izin pertambangan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sultra Nur Alam. Keterangan Ahli di Muka Persidangan Keterangan ahli yang diberikan di muka persidangan, sebagaimana dilakukan oleh Bambang Hero, merupakan aktivitas akademik yang dilindungi hukum. Hal yang disampaikan ahli merupakan bagian tak terpisahkan dari kemampuan atau karya akademis, baik berupa penelitian, pengajaran, dan publikasi yang telah dilahirkan sebagai kewajiban yang dipenuhi oleh seorang akademisi. Karya-karya akademis dapat menjadi pertimbangan hakim untuk dihadirkan dalam persidangan, sebelum disumpah. Keterangan ahli yang diberikan Bambang Hero di muka persidangan  a   merupakan   hasil   pemikiran   yang didasarkan  metode  ilmiah  yang  telah  ia yakini. Dalam proses persidangan, tentunya hakim, pengacara, atau jaksa dalam kasus pidana memiliki hak untuk menguji keahlian saksi ahli. Para pihak juga dapat menghadirkan ahli lain untuk menyandingkan, menguji argumen lainnya, bilamana dinilai keterangan ahli terkait tidak memuaskan atau dianggap tidak tepat. Sehingga, bilamana keterangan Bambang Hero dianggap tidak tepat, keliru, atau bahkan mengandung unsur kebohongan, maka forum yang secara hukum disediakan adalah mengundang ahli lain untuk mengujinya di pengadilan untuk kemudian disimpulkan para pihak, termasuk hakim dalam mengambil putusan. Sebagai aktivitas akademik, yang mana pemikirannya atas dasar metode ilmiah, maka untuk menguji keterangan ahli harus dikembalikan pada komunitas para ahli terkait, baik melalui institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan ataupun melalui asosiasi akademik yang memungkinkan mengujinya atas dasar keahlian. Hal inilah yang  disebut  MEKANISME  MENGUJI  DENGAN  KEAHLIAN  TERKAIT,  atau PEER REVIEW MECHANISM dalam menguji nalar atau argumen, metode, maupun hasil  dari  suatu  pemikiran/penelitian   akademis.  Pihak  yang dapat  menentukan apakah keterangan ahli tersebut tidak tepat, keliru, berbeda atau bahkan mengandung unsur kebohongan, hanyalah peer review mechanism. Bahwa Prof. bambang Hero hadir dan memberikan keterangan ahli dalam persidangan merupakan bagian dari kebebasan akademik sekaligus otonomi keilmuan, yang menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi ketiga, yakni Pengabdian Masyarakat. Pasal 47 UU Dikti, ayat  (1):  “Pengabdian  kepada  Masyarakat  merupakan  kegiatan  Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sedangkan ayat (2) “Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau  otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.” Berdasarkan sejumlah ketentuan di atas, pelaporan kepada Prof. Bambang Hero tidak layak ditindaklanjuti. Karena, kehadirannya serta pemberian keterangan ahli di muka persidangan merupakan bagian dari Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan yang menjadi amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara hukum, apa yang dilakukannya dilindungi dan difasilitasi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sehingga, bila pelapor keberatan atas keterangan ahli Prof Bambang Hero, seharusnya keberatan  itu  diajukan  melalui  institusi Porf Bambang Hero, yakni  Institut  Pertanian Bogor (IPB), BUKAN melalui laporan kepolisian pemidanaan atau langkah hukum lain yang bukan bagian/proses dari menguji pertanggungjawaban akademik seorang akademisi. Proses hukum yang sedang berlangsung, apalagi  menghukum  keterangan  ahli  yang  disampaikan  akademisi  justru merendahkan posisi universitas untuk ikut andil dalam mengembangkan upaya melindungi  ilmu  pengetahuan.  Universitas  itu  sendiri,  sebagai  bastion  libertatis, benteng kebebasan! Oleh karenanya bila kasus yang menimpa Prof Bambang Hero tersebut tetap diproses  hukum dan dinyatakan bersalah atas keterangan ahlinya atau hasil risetnya, jelas  penggunaan hukum negara terlalu  jauh  masuk  ke  dalam  profesionalitas  dan  standar  etika komunitas akademik. Kasus itu harusnya diselesaikan melalui forum akademik itu sendiri. Kriminalisasi Bambang Hero = Pelanggaran Perlindungan Pejuang Lingkungan Pelaporan terhadap Bambang Hero juga patut diduga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 10 tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (PermenLHK 10/2024). Dalam hal ini, akademisi dan atas pendapatnya melakukan penghitungan kerugian kerusakan lingkungan masuk sebagai subjek yang dilindungi aturan tersebut. Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dalam aturan lainnya juga dijelaskan bahwa menghitung kerugian kerusakan lingkungan perlu berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup (Permen LHK 7/2014). Merujuk pada Pasal 4, perhitungan kerugian lingkungan hidup dapat dilakukan oleh ahli bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup. Aturan tersebut juga memberi pedoman penghitungan kerugian lingkungan dengan membagi kerugian lingkungan dalam kawasan hutan dengan luar kawasan hutan. Aduan yang disampaikan oleh pihak pelapor kepada kepolisian mengenai Bambang Hero tidak memiliki dasar dalam melakukan penghitungan kerugian negara merupakan kekeliruan. Penghitungan kerugian tersebut pun sudah diakomodasi oleh pihak BPKP sebagai bagian dari valuasi terhadap kerugian keuangan negara sekitar Rp300 triliun. Kami meyakini bahwa proses perhitungan yang dilakukan BPKP telah didasarkan pada prinsip due proportional care, yang mana perhitungan ini kemudian telah diakui oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selain itu, kejadian yang dialami oleh Bambang Hero merupakan upaya intimidasi kepada pihak yang terlibat dalam upaya melawan pelaku perusak lingkungan. Berdasarkan data ICW dari 2015-2024, terdapat 50 kasus intimidasi terhadap 123 pegiat antikorupsi, 20 kasus di antaranya adalah upaya judicial harassment. Untuk itu Koalisi Perlindungan Pejuang Lingkungan mendesak agar:<ol><li>Pemerintah mengevaluasi implementasi aturan perlindungan pejuang lingkungan;</li><li>Kejaksaan memberikan upaya perlindungan kepada Prof. Bambang Hero agar kejadian ini tidak berulang;</li><li>Polda Bangka Belitung tidak melanjutkan proses hukum terhadap Prof. Bambang Hero dan Kepolisian RI menghentikan upaya kriminalisasi yang serupa di kemudian hari.</li></ol>List Lembaga dan Akademisi Lembaga : 1.    Indonesia Corruption Watch 2.    Jikalahari 3.    Greenpeace Indonesia 4.    PIL-Net Indonesia 5.    Senarai 6.    Yayasan Lembaga Konsumen Malang 7.    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 8.    SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi ) Universitas Mulawarman 9.    Fitra Provinsi Riau 10.    Kabut Riau 11.    Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia 12.    Transformasi untuk Keadilan Indonesia 13.    Auriga Nusantara 14.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) 15.    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 16.    Bunga Bangsa 17.    Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM 18.    Yayasan Tifa 19.    Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 20.    Perkumpulan HuMa Indonesia 21.    Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) 22.    Yayasan LBH Indonesia  (YLBHI) 23.    Sawit Watch 24.    Transparency International Indonesia 25.    Thamrin School of Climate and Sustainability. 26.    WALHI Riau 27.    Forum Taman Baca Masyarakat Kota Pekanbaru 28.    Lembaga Terranusa Indonesia 29.    Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua [AMPTPI] 30.    MADANI Berkelanjutan 31.    Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Indonesia (YAPPIKA) 32.    Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) 33.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) 34.    Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas 35.    WALHI Kalimantan Tengah 36.    POKJA 30 37.    FIAN Indonesia 38.    Yayasan Amerta Air Indonesia (YAAI) 39.    Pantau Gambut 40.    Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) 41.    LBH Jakarta 42.    Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 43.    Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 44.    Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) 45.    Kobar Obor Peduli Indonesia (KOPI) 46.    Lembaga swadaya Masyarakat  Peduli Lingkungan 47.    YASMIB Sulawesi 48.    Satya Bumi 49.    KP2KKN Jawa Tengah 50.    Anti Corruption Committee Sulawesi 51.    Puskaha Indonesia 52.    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Krisnayana 53.    Perkumpulan Creata 54.    Lokataru Foundation 55.    Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) 56.    Pusaka Bentala Rakyat 57.    Yayasan Cahaya Guru 58.    Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) 59.    Trend Asia 60.    IMPARSIAL 61.    Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL) 62.    Yayasan Kurawal 63.    Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) 64.    Rumah Baca Komunitas 65.    Yayasan Saung Alam Indonesia (SANDI) 66.    SAFEnet 67.    Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) 68.    Yayasan Satu Keadilan (YSK) 69.    Kemitraan 70.    IM57+ Institute 71.    Sajogyo Institute 72.    Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia 73.    Rumah Baca Aksara 74.    Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) 75.    Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta Akademisi</div><div style="text-align: justify;"> 1.    Lidia Tarigan (Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang) 2.    Iman Prihandono (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga) 3.    Tutik Rachmawati (Ketua Pusat Studi Center for Public Policy & Management Studies Universitas </div><div style="text-align: justify;">       Parahyangan) 4.    Muh. Ichwan Kadir (Dosen Prodi Kehutanan, Universitas Islam Makassar) 5.    ⁠Andi Gunawanpratama (Program Menejer, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat) 6.    Herdiansyah Hamzah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) 7.    Totok Dwi Diantoro (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) 8.    Orin Gusta Andini (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) 9.    Dian Noeswantari (Pengembang Pendidikan HAM Pusat Studi HAM Universitas Surabaya) 10.   W. Riawan Tjandra (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta) 11.    Ahmad Sofian (Dosen dan Ahli Hukum Pidana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Pidana dan Kriminologi) 12.    Hayu S. Prabowo (Dosen Business Law and ethic, Indonesia Banking School) 13.    M, Shohibuddin (Dosen Fakultas Ekologi Manusia, IPB) 14.    Mia Siscawati (Dosen Prodi S2 Kajian Gender SKSG UI) 15.    Imam Koeswahyono (Kompartemen Hukum Agraria & Sumberdaya Alam Fakultas Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Universitas Brawijaya) 16.    Yance Arizona (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada/UGM) 17.    Herlambang P. Wiratraman (FH UGM) 18.    Sulistyowati Irianto (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 19.    Zainal Arifin Mochtar (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) 20.    Gandjar Laksmana Bondan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 21.    Sulaiman Tripa (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) 22.    Bivitri Susanti (Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera) 23.    Charles Simabura (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas) 24.    Su Delyarahmi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas) 25.    Prima Widya Putri (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas) 26.    Muhammad Ichsan Kabullah (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas) 27.    Beni Kurnia Illahi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu) 28.    Ari Wirya Dinata (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu) 29.    Muhammad Ikhsan Alia (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas) 30.    Airlangga Pribadi Kusman (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga) 31.    Ucu Martanto (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga) 32.    Shidarta, Pengajar hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta 33.    Aan Eko Widiarto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 34.    Manneke Budiman (Universitas Indonesia) 35.    Widati Wulandari (Pengajar Hukum Universitas Padjadjaran) 36.    Darius Mauritsius (Pengajar dan Koordinator Pusat Legislative Drafting dan Antikorupsi,  </div><div style="text-align: justify;">         Universitas Nusa Cendana) 37.    David Efendi (Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) 38.    Aura Akhman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti) 39.    Mukhtar (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur) 40.    Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran) 41.    Herlina Agustin (Dosen Fakultas ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran) 42.    Trisno Sakti Herwanto (Dosen Administrasi Publik Universitas Parahyangan) 43.    RN Bayu Aji (Pengajar Fisipol Unesa) 44.    Akhmad Ryan Pratama (Pengajar Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember) 45.    Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba (Dosen HTN Unesa) 46.    Wiwik Afifah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) 47.    Wanodyo Sulistyani (Ketua Laboratorium Klinis Hukum FH UNPAD) 48.    Asfinawati (Wakil Ketua Jentera Bidang Pengabdian Masyarakat dan Plt. Ketua Bidang Studi </div><div style="text-align: justify;">         Hukum Pidana Jentera) 49.    Roganda Situmorang (Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana) 50.    Amalia Zuhra (Dosen Hukum Internasional Universitas Trisakti) 51.    Ari Wibowo (Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia)</div><div style="text-align: justify;"> Pegiat HAM, Lingkungan Hidup, dan Anti Korupsi 1.    Henrek Lokra 2.    Pdt. Jimmy M.I. Sormin 3.    Fernando Simanjuntak 4.    Ambrosius Mulait. 5.    Pdt. Gomar Gultom 6.    Retha Andoea 7.    Yayum Kumai 8.    Judianto Simanjuntak 9.    Abraham Samad (Pimpinan KPK 2011-2015) 10.    Mochammad Jasin (Pimpinan KPK 2007-2011) 11.    Saut Situmorang (Pimpinan KPK 2015-2019) 12.    Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK 2011-2015) 13.    Siswadi 14.    Delphi Masdiana Ujung Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW) Editor : Jentar Sitinjak (Wartawan Madya) </div>

Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

BERITA KORUPSI .CO – “Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita...

Benarkah Ada Tarikan Rutin Ke Sejumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Yang Jumlahnya Hingga Puluhan Miliar?

18.22 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0c2kJnbLIQJTA_EXhYkfnD7Gyh5pl8AZWN09gdbXGm9-IqSk2ychhv8KDO-gJlmmGu3Vu_hsB7dI-o2FrvBWnNynJqjVwBGystIxQCsszrBQYVVCv-67Da5JI4Vnvrr4l9zEMZh0wh64q3mCybFQwHOm_HW1_IeKFZldrPxQHqzqG8nW0cd9MYmUKy6E/s607/duit.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="440" data-original-width="607" height="464" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0c2kJnbLIQJTA_EXhYkfnD7Gyh5pl8AZWN09gdbXGm9-IqSk2ychhv8KDO-gJlmmGu3Vu_hsB7dI-o2FrvBWnNynJqjVwBGystIxQCsszrBQYVVCv-67Da5JI4Vnvrr4l9zEMZh0wh64q3mCybFQwHOm_HW1_IeKFZldrPxQHqzqG8nW0cd9MYmUKy6E/w640-h464/duit.jpg" width="640" /></a></div>#Jumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Baik PNS/ASN, PPPK Maupun GTT Sebanyak 14.328 Orang. Bentuk Pungutan Berupa Iruan Rutin Per Bulan Sebesar Rp20.000/Guru, Tarikan 17 Agustus Untuk Per Guru  Antara Rp100.000 Untk PSN/ASN, PPPK Sebesar Rp50.000, GTT SK Rp40.000 dan GTT Non SK Rp30.000 Serta Tarikan Per Tahun Sebesar Rp150.000 Per Guru Yang Dikumpulkan Melalui Masing-masing Ranting PGRI Yang sudah Berlangung Puluhan Tahun Dengan Total Puluhan Miliar. Lalu Apa Dasar Hukumnya dan Kemana Aliran Uangnya serta bagaimana Pertanggungjawabannya? Apakah Uang Itu Mengalir Kepejabat Kabupaten Jember?#</div><div style="text-align: justify;"><h3>Kastgas KPK: "Coba dilihat dulu apakah tarikan tersebut sesuai dengan aturan dan siapa pengelolanya dan Bagimana pertanggung 
jawabannya"</h3>BERITAKORUPSI.CO – Kata “tarikan atau pungutan” di lingkungan sekolah di berbagai daerah bukanlah terdengar baru-baru ini melainkan sudah berlangsung lama dan bentuknyapun beda-beda tergantung yang membuat kepentingan dan kebijakan. Dimana yang “di tarik atau dipungut” tidak bisa berbuat banyak ibarat mereka dihadapkan dengan “buah simalakama, di makan mati Ibu tidak dimakan mati Bapak” yang mengakibatkan banyaknya para orang tua siswa/i mulai dari SD hingga SMU merasa keberatan Namun kali ini, tarikan atau pungutan yang berlangsung bukan terhadap siswa/i sekolah  melainkan kepada sejumlah guru di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang totalnya sebanyak 14.328 orang guru SDN baik PNS/ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), GTT (Guru Tidak Tetap) dengan SK dan GTT Non SK (Surat Keputusan) yang sudah berlangsung sejaak puluhan tahun. Hal ini seperti yang diceritakan salah seorang sumber <a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a> yang minta namanya dirahasikan demi keselamatan jiwanya maupun keluarganya Berdasar hasil penelusuran Wartawan (https://data.kemdikbud.go.id/data-induk/ptk/050000/052400) bahwa jumlah guru di Kabupaten Jember (di 31 Kecamatan, 226 Desa dan 22 Keluraha) adalah sebanyak 14.328 orang guru baik PNS/ASN, PPPK maupun GTT, yaitu ; 1. Di Kec. Ajung sebanyak 336 orang guru; 2. Di Kec. Ambulu sebanyak 700 orang ; 3. Di Kec. Arjasa sebanyak 247 orang ; 4. Di Kec. Balung sebanyak 447 orang guru ; 5. Di Kec. Bangsalsari sebanyak 650 orang guru ; 6. Di Kec. Gumuk Mas sebanyak 547 orang guru ; 7. Di Kec. Jelbuk sebanyak 162 orang guru ; 8. Di Kec.Jenggawah sebanyak 442 orang guru ; 9. Di Kec. Jombang sebanyak 309 orang guru ; 10. Di Kec. Kalisat sebanyak 540 orang guru; Dan 11. Di Kec. Kaliwates sebanyak  814 orang guru ; 12. Di Kec. Kencong sebanyak 416  orang guru ; 13. Di Kec. Ledok Ombo sebanyak 345 orang guru ; 14. Di Kec.Mayang sebanyak 252 orang guru ; 15. Di Kec. Mumbul Sari sebanyak 336 orang ; 16. Di Kec. Pakusari sebanyak 190 orang guru ; 17. Di Kec. Panti sebanyak 300 orang guru ; 18. Di Kec. Patrang sebanyak570 orang guru ; 19. Di Kec. Puger sebanyak 747 orang guru ; 20. Di Kec. Rambipuji sebanyak 466 orang guru ; Lalu 21. Di Kec. Semboro sebanyak 273 orang guru ; 22. Di Kec. Silo sebanyak 606 orang guru ; 23. Di Kec. Sukorambi sebanyak 230 orang guru ; 24. Di Kec. Sukowono sebanyak 381 orang guru ; 25. Di Kec. Sumberbaru sebanyak 618 orang guru ; 26. Di Kec. Sumberjambe sebanyak 348 orang guru ; 27. Di Kec. Sumbersari sebanyak 752 orang guru ; 28. Di Kec. Tanggul sebanyak 551 orang guru ; 29. Di Kec. Tempurejo sebanyak 524 orang guru ; 30. Di Kec. Umbulsari sebanyak 434 orang guru; 31. Di Kec. Wuluhan sebanyak 795 orang guru. Sumber <a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a> menceritakan, bahwa tarikan kepada guru-guru berupa iruan rutin sebesar Rp20.000 per bulan yang dikatakan untuk keperluan kegiatan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), namun untuk kegiatan 17 Agustus dan ulang tahun GPRI  masih ada tarikan sebesar Rp100.000 bagi guru berstatus PNS/ASN, guru PPPK sebesar Rp50.000, guru GTT yang menerima SK sebesar Rp40.000 dan guru GTT Non SK sebesar Rp30.000 serta tarikan pertahun yang besarnya Rp150.000 per guru yang dikumpulkan melalui pengurus di masing-masing Ranting PGRI “Setiap bulan ditarik iuran rutin sebesar dua puluh ribu (Rp20.000) per guru katanya untuk kegiatan tetapi kalau ada kegiatan tujuh belasan (17 Agustus) dan ulang tahun PGRI masih ditarik sebesar seratus ribu (Rp100.000) bagi guru berstatus PNS/ASN, guru pe tiga ka (PPPK) sebesar lima puluh ribu (Rp50.000), guru ge te te (GTT) yang menerima SK sebesar empat puluh ribu (Rp40.000) dan guru ge te te (GTT) Non es ka (SK) sebesar tiga puluh ribu (Rp30.000),” ucap sumber menceritakan dengan meminta beritakorupsi.co agar tidak menyebut namanya demi keselamatan jiwa raganya Ketika ditanya terkait siapa yang menyampaikan iuran rutin, tarikan untuk 17 Agustus dan ulang tahun PGRI termasuk tarikan setiap tahun, apa dasarnya, kemana dikumpulkan dan bagaimana pertanggung jawabannya. Sumber menjelaskan bahwa yang menyampaikan itu adalah masing-masing Ketua Ranting PGRI yang bentuknya solidaritas anggota PGRI namun ditentukan nominalnya. Dan menurut Sumber, seharusnya tidak ada iuran wajib dan tidak pernah ada pertanggung jawaban “Yang menyampaikan adalah masing-masing Ketua Ranting. Ketua Ranting ada di masing-masing Desa dan kalau Cabang di masing-masing Kecamatan baru tingkat Kabupaten. Seharusnya tidak ada iuran wajib,” kata sumber “Ketua PGRI Kabupaten Jember adalah pegawai di Dinas Pendidikan dan sudah menjabat selaama 10 tahun. Dia orang hukum kebal pemberitaan sering dilaaporkan tapi tidak mempan,” kata Sumber   Dari penjelasan Narasumber tersebut diatas, beritakorupsi.co mencoba merinci uang yang terkumpul dari hasil tarikan terhadap 14.328 guru SDN baik PNS/ASN, PPPK, GTT dengan SK dan GTT Non SK di Kabupaten Jember yang sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, yaitu;</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">A.    14.328 orang x Rp20.000 /Bulan = Rp286.560.000 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus enaam puluh ribu rupiah) x 12 bulan = Rp3.438.720.000 (tiga miliar empat ratus tiga pulu delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupaih) x 5 tahun aja = Rp17.193.600.000 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam raatus ribu rupiah) B.    14.328 x Rp150.000 / tahun / masing-masing guru = Rp2.149.200.000 (dua milar seratus empat puluh sembilan juta dua raatus ribu rupiah)  5 tahun aja = Rp10.746.000.000 (sepuluh milar tujuh ratus empat puluh enam juta) C.    Tarikan untuk kegiatan 17 Agustus dan ulang tahun GPRI sebesar Rp100.000 bagi guru berstatus PNS/ASN, guru PPPK sebesar Rp50.000, guru GTT yang menerima SK sebesar Rp40.000 dan guru GTT Non SK sebesar Rp30.000. Dengan jumlah rata-rata nomial sebesar Rp50.000, yaitu ; <ul><li>Untuk 17 Agustus sebesar Rp50.000 x 14.328 = Rp716.400.000 (tujuh ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah)</li><li>Untuk ulang tahun PGRI sebesar Rp50.000 x 14.328 = Rp716.400.000 (tujuh ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah). Jadi A + B atau Rp716.400.000 x 2 = Rp1.432.800.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) x 5 tahun aja = Rp7.161.000.000 (tujuh miliar seratus enaam puluh saatu juta rupiah)</li></ul>Dari penghitungan diatas, hasil tarikan atau pungutan yang terkumpul selama kurang lebih 5 tahun adalah = A + B + C atau Rp17.193.600.000 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam raatus ribu rupiah) + Rp10.746.000.000 (sepuluh milar tujuh ratus empat puluh enam juta) + Rp7.161.000.000 (tujuh miliar seratus enaam puluh saatu juta rupiah) = Rp35.100.600.000 (tiga puluh lima miliar seratus juta enam ratus ribu rupiah) Pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya terjadi terhadap guru-guru SDN di Kabupaten Jember atau terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota lainnya di tanah air namun tak ada yang berani teriak? Pertanyaannya selanjutnnya, bila benar hal ini terjadi dengan melihat angka nominal uang yang terkumpul ditas sebesar Rp35.100.600.000, dan seperti yang disampakan oleh sumber <a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a>, apakah tarikan atau pungutan ini berdasrakan aturan hukum yang berlaku? Lalu kemana saja aliran uang tersebut? Apakah hanya ditingkat PGRI Kabupaten Jember atau mengalir ke pejabat lain? Terkait hal ini, <a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a> berkali-kali menghubungi Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, ST, IPU melalui Telepon App WhastApp ke Nomor +62 878-5278-XXXX maupun Ketua PGRI Kabupaten Jember yang juga pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. Supriyono, SH., MM ke Nomor +62 852-3614-XXXX dan mengirim pesan berupa pertanyaan namun hingga saat ini tak ada respos sama sekali.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. Hadi Mulyono, M.Si saat dihubungi menjelaskan, bahwa hingga saat ini belum pernah mendapat informasi dan laporan atau pengaduan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Belim pernah mendapatkan informasi tsb (tersebut.Red) Mas. Juga belum pernah mendapatkan laporan atau informasi selama ini. br dpt info dari Jenengan ini (baru dapat info dari anda ini). Sy (Saya) malah br dengar dai sampean (anda) ini. Sebelumnya gak pernah mendapatkan info)," jelasnya melalui pesan App WhastApp, Minggu, 4 Agustus 2024, pukul 18.00 WIB </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> Sementara salah seorang Kasatgas (Kepala Satuan Tugas) di Komisi Pemberantasan Korupsi saat dihubungi <a href="http://beritakorupi.co">beritakorupi.co</a> mempertanyakan, apakah tarikan tersebut sesuai aturan dan bagimana pertanggung jawabannya “Coba dilihat dulu, bang. Apakah itu sesuai aturan atau iuran bagi setiap anggota PGRI seperti teman-teman Wartawan kan ada iuran (pergantian KTA/Kartu Tanda Anggota). Lalu bagimana dengan pertanggung jawabannya. Kemudian siapa yang mengelola uang tersebut dan apakah ada mengalir ke Bupati. Dilihat dulu, bang,” katanya, Minggu, 04 Agustus 2024. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara saat ini, Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jember dibawah Komando Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ichwan Effendi, S.H., M.H yang baru beberapa hari dilantik dan Dinar Hadi Chrisna Hartanto Woleka selaku Kepala Kasi Pidsus (Kasi Pidsus sedang menangani kasus dugaan Korupsi dana BOS di 43 SDN Se-Kecamatan Tempurejo pada tahun 2013 hingga 2023 yang totalnya sekitar Rp9.7 miliar. (Jnt) </div>

Benarkah Ada Tarikan Rutin Ke Sejumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Yang Jumlahnya Hingga Puluhan Miliar?

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Tipikor Benarkah Ada Tarikan Rutin Ke Sejumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Yang Jumlahnya Hingga Puluhan Miliar?

#Jumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Baik PNS/ASN, PPPK Maupun GTT Sebanyak 14.328 Orang. Bentuk Pungutan Berupa Iruan Rutin Per Bulan Sebes...

Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

14.22 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/w640-h356/9.jpg" width="640" /></a></div><h3>Apriady Eliwitopo. S, SH : “Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesai, bisa mengancam keselamatan jiwa wartawan, dan ini menjadi kewajiban PN untuk menjaga keamanan terutama aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.</h3>BERITAKORUPSI.CO - Biro Hukum BERITAORUPSI dalam waktu dekat ini akan membuat laporan ke Polda Jawa Timur terkait Intimidasi dan ancaman yang dialami oleh Wartawan beritakorupsi.co pada Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di depan pintu ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan raya Juanda Sidoarjo dari “JY” yaitu salah seorang dari puluhan yang datang dari Kabupaten Probolinggo sebagai pendukung Terdakwa kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU Hasana Aminuddin mantan Bupati Probolinggo, anggota DPRD RI, terkait wawancara wartawan dengan Terdakwa maupun dengan JPU KPK. Hal itu dikatan Apri, salah seorang dari Tim Biro Hukum, Minggu, 4 Agustus 2024 Apri mempertanyakan kapasitas JY yang keberatan hingga melaakukan intimidasi dan pengancaman atas wawancara Wartawan beritakorupsi.co dengan Terdakwa Hasan Aminuddin pada Kamis, 4 Juli 2024 yang menanyakan apa yang dialami oleh wartawan beritakorupsi.co yaitu penghadangan yang dilakukan oleh puluhan pendukung Terdakwa di depan pintu pagar masuk gedung Pengadilan Tipikor pada tanggal 13 Juni 2024, dan wawancara dengan JPU KPK pada Kamis, 26 Juli 2024 “Siapa JY ini apa kapasitasnya karena Terdakwa itu bukan orang tuanya tetapi dia hanya sebagai pendukung yang sengaja datang dari Probolinggo ke Pengadilan Tipikor. Lalu apa kewenangan mereka melarang orang masuk ke Pengadilan. Apakah mereka dibayar oleh Ketua PN atau Mahkamah Agung. Atau dia suruhan seseorang untuk melakukan intimidasi dan pengancaman,” ucap Apri Apri mengatakan, perbuatan JY yang melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap wartwan saat menjalankan tugasnya jurnalistik, maka hal itu sangat menciderai Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan ancaman pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” “Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesaai, bisa mengancam keselamatan wartawan dan ini menjadi kewajiban aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti,” tegas Apri, Minggu, 4 Agustus 2024.  (Jnt) </div>

Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

News Opini Pendidikan Pidana Regional Tipikor Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

Apriady Eliwitopo. S, SH : “Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum s...

Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

11.24 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/s1600/IMG-20240802-WA0006.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/w589-h640/IMG-20240802-WA0006.jpg" width="589" /></a>BERITAKORUPSI.CO - </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang meninggal pada tanggal 30 November 2023 saat menjalani hukuman pidana selama 7 tahun di Lapas Semarang Jawa Tengah dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati Kota Batu yang tidak sesuai dengan UU No. 20 Thn 2019 dan Peraturan Panglima TNI tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan akhirnya dipindah ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur pada Jumat dini hari, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Pemindahan makam Alm. Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, disampaikan langsung oleh Budi Kabul , Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu saat dihubungi Wartawan beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Jumat, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sudah dipindah ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang bersebelahan dengan TMP, kata Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi Kabul menjelaskan, setelah menerima informasi pada Kamis siang, 1 Agustus 2024 sudah melakukan pemantauan untuk memastikan apakah benar makam almarhum Eddy Rumpoko akan dipindah </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Setelah saya menerima informasi, sejak pukul 08.00 malam saya sudah melakukan pemantauan dan pemindahan makam almarhum dimulai pukul 1 dini hari hingga pukul 01.30 WIB," ungkap Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi menambahkan, pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tanpa koordinasi dengan Subgar Kota Malang </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko tidak ada koordinasi antara Pemkot Batu dengan Subgar Kota Malang, sehingga tim Subgar Kota Malang turun ke lokasi TMP dan ke makam pribadi untuk memastikan," kata Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Menurut Budi Kabul, bawa sejak awal yaitu tanggal 30 November 2023 sudah keberatan untuk pemakaman almarhum Eddy Rumpoko narapidana Korupsi di Taman Makam Pahlawan Suropati Kota Batu </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Namun karena saat itu Budi Kabul sedang dalam perjalanan dari Kota Batu ke Jakarta sehingga tidak dapat berbuat banyak, namun tetap memantau dan merasa keberatan terkait pemakaman almarhum Eddy Rumpoko hingga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sejak awal saya sudah keberatan namun saat itu saya sedang dalam perjalanan dari kota Batu ke Jakarta awalnya informasi yang saya terima tidak dimakamkan di tempe namun beberapa saat kemudian saya menerima informasi almarhum akan dimakamkan di TMP sehingga saya berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terakhir saya melakukan orasi di sekitar makam almarhum Eddy Rumpoko di TMP Suropati," ucap Budi Kabul </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Terkait pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati kota Batu ke makam milik pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang tidak berkoordinasi antara Pemkot batu dengan Subgar Kota Malang, Wartawan beritakorupsi.co mencoba menghubungi dan menanyakan ke Pj. Walikota Batu maupun Sekda Kota Batu melalui pesan WhatsApp namun tidak ada respon sama sekali. (*)</div>

Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

News Opini Pemerintahan Pendidikan Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

BERITA KORUPSI .CO - Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang mening...

Benarkah Ada Pengadaan Buku Fiktif Di 43 SDN Di Kabupaten Jember Menggunakan Dana BOS?

20.29 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXEVI2qnRXw46hRp28ia89Y_1wB1xMgLiL75GhiVEwjMBEQLO1oLOpxQEM_jgib2gBXyLY5S9BPfRbymRqywEZL6pKeWQEwlqNHC-VsNoiupIQALSl_I-6ny0it2Y-GChOt8AagMDXlXJQi8FFJgK-KTMn_WP3tRlbuDPgRuFldJtJGCVh_c5hs_SqCYo/s1135/1666741796_314156cd458413dd5769.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="1135" height="494" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXEVI2qnRXw46hRp28ia89Y_1wB1xMgLiL75GhiVEwjMBEQLO1oLOpxQEM_jgib2gBXyLY5S9BPfRbymRqywEZL6pKeWQEwlqNHC-VsNoiupIQALSl_I-6ny0it2Y-GChOt8AagMDXlXJQi8FFJgK-KTMn_WP3tRlbuDPgRuFldJtJGCVh_c5hs_SqCYo/w640-h494/1666741796_314156cd458413dd5769.jpg" width="640" /></a></div><h3>"Kejari Jember Sedang Melakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan Dana BOS sejak tahun 2013 - 2023 Di 43 SDN Se-Kecamatan Tempurejo Kab. Jember. Benarkah ada pihak-pihak lain yang hendak berusaha untuk menghentikannya?"</h3>BERITAKORUPSI.CO – Dari ribuan kasus perkara Korupsi yang disidangkan di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, salah satunya terkait penyimpangan dana BOS (Biaya Operasonal Sekolah) diantaranya di salah satu SMPN Kab. Bojonegoro hingga merugikan keuangan negara sebesar miliaran rupiah dan menyeret 3 Terpidana/Terdakwa termasuk Kepala Sekolah yang belum lama ini divonis bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama Lalu apakah hal itu terjadi juga di 43 SDN se- Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang mendapat bantuan dana bantuan dari pemerintah pusat berupa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN (anggaran pendapatan belanja negara)? Sebab beritakorupsi.co mendapat informasi dan data dari salah satu sumber  yang meinta namanya tidak di tulis demi keselamatan jiawanya mengungkap terkait adanya dugaan pengadaan buku fiktif di 43 lembaga atau Sekaolah Dasar Negeri (SDN) se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan salah satu penerbit yaitu CV. PI yang beralamat di Jln. Mastri Kab. Jmeber yang tercantum dalam Invoice PRF-20220723-437646 tanggal 23 Juli 2022 jatuh tempo 25 Juli 2022. Dengan Nomor Purchase Order PO-2022-07-23-043746. Pembeli Unit Pelaksana Teknis Daerah (UTPD) Satuan Pendidikan SDN senilai Rp6.000.000 Sumber menjelaskan, lembaga diwajibkan melakukan transaksi jual beli buku ke penerbit yang sudah ditentukan oleh Dinas pendidikan dengan penjelasan karena penerbit tersebut sudah melakukan kontrak kerja sama dengan seluruh lembaga SDN dibawah naungan Dinas Pendidikan. “Tetapi sebenarnya transaksi tersebut adalah fiktif. Lembaga diwajibkan mentransfer sejumlah uang dan mendapatkan invoice/bukti pembelian sejumlah uang yg sudah ditransfer. Beberapa hari kemudian uang tersebut dikembalikan atau di transfer balik ke lembaga oleh penerbit setelah  di potong sebesar 20% dari jumlah keseluruhan,” kata Sumber yang meinta namanya tidak di tulis demi keselamatan jiawanya Lebih lanjut sumber menjelaskan, Dinas Pendidikan pernah memberi penjelasan terkait sistem seperti itu supaya lembaga mendapat bukti invoice yang digunakan untuk pertanggungjawaban di LPJ BOS (Laporan Pertanggung Jawaban Biaya Operasional Sekolah) meskipun buku yang dipesan adalah fiktif. Terkai hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. Hadi Mulyono, M.Si saat dihubungi beritakorupsi melalui pesan ke Nomor App. WhastApp pada Jumat, 21 Juni 2024 mengatakan, mohon waktu akan mengecek “Terimakasih infonya...mohon waktu  sy cek dulu yg menangani. terimakasih sy telusuri info ini pak,” kata Drs. Hadi Mulyono, M.Si kepada beritakorupsi.co, pada Jumat, 21 Juni 2024 sekitar pukul 16.04 WIB Sementara itu, saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di 43 lembaga atau Sekaolah Dasar Negeri (SDN) se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Jember kepada beritakorupsi.co “Kasi intel itu bang. Belum ke aku. Masih di tangani Intel,” kata Kasi Pidsus Kejari Jember D2HCHW atau Dinar Danar Hadi Chrisna Hartanto Woleka, SH., MH kepada beritakorupsi.co melali pesan WhastApp “Masih puldata (pengupulan data.Red) bang,” ucap Kasi Intel Kejari Jember Arief Fatchurrohman beberapa menit kemudian Berdasar penelusuran di data Sekolah Kecamatan Tempurejo - Dapodikdasmen (https://dapo.kemdikbud.go.id), bahwa di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember terdapat 43 lembaga atau Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan jumlah siswa sebanyak 5.553 anak Dugaan penyalahgunaan dana BOS di 43 SDN se- Kec. Tempurejo Kab. Jember yaitu dengan jumlah siswa sebanyak 5.553 berupa pungutan atau iuran rutin bulanan setiap lembaga atau SDN sebesar Rp13.000 per siswa sejak tahun 2013 – 2023 atau selama 11 tahun (5.553 x Rp13.000 x 12 bulan x 11 tahun) yang dilakukan oleh K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) untuk dipergunakan diluar kegiatan sekolah atau belajar mengajar seperti plesiran ke Bali, Yogya atau tempat lainnya. Hal itu disampaikan sumber beritakorupsi.co yang meinta namanya tidak di tulis demi keselamatan jiawanya “Setiap bulan ditarik iuran rutin ke masing-masing lembaga (sekolah) sebesar tiga belas ribu (Rp13.000) dikalikan jumlah siswa. Misalnya jumlah siswa di salah satu SDN adalah dua ratus (200) orang anak, maka tiga belas ribu dikalikan dua ratus siswa (Rp13.000 x 200 siswa) per bulan. Di Kecamatan Tempurejo itu ada 43 lembaga,” kata sumber Sumber melanjutkan, “uang itu adalah dari dana BOS. Iuran perbulan itu digunakan oleh K3S untuk kegiatan diluar sekolah atau belajar mengajar. Alasannya bahwa iuran tersebut dikembalikan  untuk kegiatan siswa tetapi riilnya tidak ada, yang adalah adalah untuk plesiran seperti ke Bali dan Yogya. Setiap ada kegiatan K3S selalu melakukan tarikan dana ke lembaga. Dan ini sudah berlangsung sejak 2018 atau 2013 lalu,” ungkap Sumber Dari penjelasan sumber tersebut diatas, beritakorupsi.co mencoba merinci iuran rutin perbulan per siswa yang diambil dari dana BOS di 43 SDN se- Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sejak tahun 2013 hingga 2023, yaitu; Jumlah siswa/i di 43 SDN se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember adalah 5.553 x Rp13.000 = Rp72.189.000 x 12 bulan = Rp886.268.000 x 11 tahun (2013 – 20123) = Rp9.748.948.000 Pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya terjadi di SDN se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember atau terjadi juga di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jember sebenyak 31 Kecamatan dengan jumlah siswa/i hingga tahun 2023  sebanyak 1. 037 dan SD Swasta sebanyak 1. 044. Lalu kemana aliran dana iuran rutin perbulan yang diambil dari dana BOS di 43 SDN se- Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember? Apakah ‘mengalir keatas atau hanya berjalan ditempat?’ Pertanyaan yang paling mengejutkan adalah, apakah benar ada pihak-pihak tertentu yang bersusaha untuk masuk ke Kejaksaan Negeri Jember agar penyelidikan berhenti disini saja?. Namun benar tidaknya informasi ini belum mendapat tanggapan dari Kejari Jember. (Jnt) </div>

News Pemerintahan Pendidikan Tipikor Benarkah Ada Pengadaan Buku Fiktif Di 43 SDN Di Kabupaten Jember Menggunakan Dana BOS?

"Kejari Jember Sedang Melakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan Dana BOS sejak tahun 2013 - 2023 Di 43 SDN Se-Kecamatan ...

Proyek Saluran U-Gatter Milik Pemkot Surabaya, Baru Dikerjakan Sudah Mengalami Kerusakan

15.11 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8sgdODKvxRCATXP6ga8vi-wBsu6iZFxmz-6KLGh06pbsHcuZNguHARhuDm3oMs-Zo9Ab5sTqGR4DvMHNSE9i8HIw3mpdKFQvNayzMP_5d04IYjbK3yv1WmmkLvSIJV3RZc6ZYfNDszPYbdYfPJFx_C6aSZiYVrMzdj7Q7-2rynFMN52voVqd1OFeLGsU/s640/IMG_20240620_145539.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="559" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8sgdODKvxRCATXP6ga8vi-wBsu6iZFxmz-6KLGh06pbsHcuZNguHARhuDm3oMs-Zo9Ab5sTqGR4DvMHNSE9i8HIw3mpdKFQvNayzMP_5d04IYjbK3yv1WmmkLvSIJV3RZc6ZYfNDszPYbdYfPJFx_C6aSZiYVrMzdj7Q7-2rynFMN52voVqd1OFeLGsU/w425-h559/IMG_20240620_145539.jpg" width="425" /></a></div>KPK : "Coba lihat papan pengumuman disitu ada pelaksanaannya. Papan pengumuman itu wajib dipasang"</div><div dir="auto" style="border: 0px none; color: #333333; font: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> </div><div dir="auto" style="border: 0px none; font-family: inherit; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-variation-settings: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">BERITAKORUPSI.CO - </div><div dir="auto" style="border: 0px none; font-family: inherit; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-variation-settings: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Dari beberapa kasus perkara Korupsi yang di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya adalah salah  satunya kasus proyek pekerjaan yang didanai dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Kabupaten yang mengakibatkan rusak/hacurnya proyek tersebut karena adanya penyimpangan anggaran dan volume pekerjaan serta kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah </div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> </div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Nah, pertanyaannya, apakah hal ini terjadi dalam pelaksanaan proyek pekerjaan saluran Beton U-Gatter sepanjang kurang lebih 150 meter di Jalan Simomulyo, Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal Surabaya</div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> </div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Sebab dari liputan Wartawan beritakorupsi.co dilapangan terlihat jelas bahwa hasil pekerjaan khususnya pada penutup saluran Beton U-Gatter banyak mengalami kerusakan</div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> </div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Kondisi ini sudah hampir sebulan  namun tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh pihak pelaksana, apakah pejerjaan itu sudah selesai atau belum juga tidak jelas</div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> </div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Selain kondisi hasil pekerjaan tersebut, papan pengumuman yang mencantumkan asal usul proyek, nilai anggaran, Tahun Anggaran, pelaksana pekerjaan dan PPK (pejabat pembuat komitmen) juga tidak terlihat dipadang dilokasi proyek termasuk dibeberapa proyek lainnya yang harusnya wajib dipasang. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada beritakorupsi.co pada Rabu, 19 Juni 2024</div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> </div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">""Coba lihat papan pengumuman disitu ada pelaksanaannya. Papan pengumuman itu wajib dipasang," ujarnya</div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> </div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Sementara Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Kadis SDA dan PU) Kota Surabaya Syamsul Hariadi, ST tidak memberikan tanggapan sama sekali saat wartawan menghubungi baik lewat pesat dan telepon App. WhatsApp, telepon seluler maupun SMS (Short Message Service) ke nomor Handphone 081732xxxx-nya</div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> </div><div dir="auto" style="border: 0px none; font-family: sans-serif; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Selama dua hari sejak Rabu, 19 Juni dan Kamis, 20 Juni 2024, wartawan beritakorupsi.co berusaha menghubungi dengan menggunakan dua nomor tetapi satupun tidak ditanggapi. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Pendidikan Tipikor Proyek Saluran U-Gatter Milik Pemkot Surabaya, Baru Dikerjakan Sudah Mengalami Kerusakan

KPK : "Coba lihat papan pengumuman disitu ada pelaksanaannya. Papan pengumuman itu wajib dipasang" BERITA KORUPSI .CO - Dari beb...

Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

15.18 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/s1271/IMG_20240619_150348.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1271" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/w362-h640/IMG_20240619_150348.jpg" width="362" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. Foto BK</td></tr></tbody></table><h3 style="text-align: justify;">"Salah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian pengembalian kerugian keuangan negara atau  asset recovery"</h3><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO - </div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif;"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh eksistensi Unit Forensic Accounting di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK.</div><div dir="auto"> </div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Hallo itu disampaikan Arif Suhermanto saat mengikuti Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II angkatan ke- III Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ESDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"> </div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto mengatakan, salah satu arah kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau asset recovery.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"> </div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau asset recovery yaitu melalui penanganan perkara dalam bentuk case building TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), dan tindak pidana dengan korporasi sebagai subjek hukum," ujar Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"> </div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menjelaskan, sebagai landasan KPK memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara untuk dijadikan dasar dalam Penuntutan  subjek hukum di persidangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 31/ PUU-X/2012</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"> </div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Dalam prosesnya terkadang ada hambatan atau kendala di birokrasi maupun durasi waktu yang lama untuk mendapatkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga yang memiliki kewenangan itu," ungkap Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"> </div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kasatgas Penuntutan KPK menegaskan, bahwa alternatif yang dapat menjadi opsi bagi KPK yakni dengan mendukung peran aktif Unit Forensic Accounting yang berada di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi</div></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"> </div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Tugas dan kewenangan Forensic Accounting di antaranya, yaitu melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan pencegahan, penindakan dalam proses peradilan," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"> </div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Lebih lanjut Arif Suhermanto menjelaskan salah satu contoh perkara yang menggunakan hasil olahan data dan metode dari Unit Forensic Accounting adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016 dengan terdakwa Irfan Kurnia Saleh, yang nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp738,9 miliar. </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"> </div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Salah satu contohnya adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016. Dalam perkara itu salah satu Jaksanya, Saya," ungkap Arif Suhermanto</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"> </div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menambahkan, perkara lain yang juga memanfaatkan hasil penghitungan kerugian negara Unit Forensic Accounting, yakni korupsi pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) TA 2016 dengan Terdakwa Korporasi PT Merial Esa, dan korupsi pengadaan Quayside Container Crane (QCC) di PT Pelindo II 2010 dengan terdakwa RJ Lino.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"> </div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Putusan untuk Ketiga perkara tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"> </div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Kasatgas Penuntutan KPK inipun memberikan masukan yaitu agar dibuat keputusan pimpinan dalam bentuk Surat Edaran berkaitan dengan penguatan dan pemanfaatan forensik akuntansi termasuk penyusunan naskah akademik dalam penguatan kelembagaan</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"> </div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Ini mendapatkan persetujuan dari para stakeholder KPK. Kita berharap dalam penyelesaian perkara dicapai pemulihan kerugian keuangan negara yang selanjutnya disetorkan ke kas negara,"  ucap Arif Suhermanto. (Jnt)</div></div></div></div></div>

Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Tipikor Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. Foto BK " S alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisa...

BERITAKORUPSI.CO