Kasus korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, melalui kegiatan tangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 April 2026, kini diwarnai dugaan kuat sebagai sebuah rekayasa. Informasi yang mencuat di tengah proses persidangan menyebut adanya konspirasi yang melibatkan lima pejabat tinggi daerah, yang dijuluki "Lima Pandawa" dengan aliran dana miliaran rupiah untuk mengkriminalisasi sang Bupati.
Menariknya, di tengah seriusnya tuduhan ini, jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, termasuk Plt. Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) serta Direktur RSUD dr. Iskak memilih untuk membungkam dan menghindari konfirmasi.
Dakwaan KPK vs. Narasi Rekayasa
Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang dibacakan pada persidangan , Jumat, 4 September 2026, terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan ajudannya, terdakwa Dwi Yoga Ambal Ariski, didakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Pemerasan dan Penerimaan Gratifikasi terhadap/dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Total nilai yang disebutkan mencapai Rp6.147.711.915, dengan rincian Rp3.240.711.915 hasil Pemerasan dan Rp2.907.000.000 berupa Gratifikasi.
Namun, di tengah jalannya proses persidangan, narasi berbeda mengemuka. Sebuah investigasi lapangan yang dilakukan bersama oleh beritakorupsi.co dan Surabayaupdate.com pada 15–16 November 2026 mengungkap klaim mengejutkan dari narasumber tepercaya di Tulungagung: "OTT tersebut adalah hasil rekayasa."
Fata Lain Yang Terungkap Dipersidangan
Fakta lain yang terungkap di persidangan dari keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan JPU KPK mengungkapkan adanya permintaan uang oleh Terdakwa Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung melalui ajudannya, Dwi Yoga Ambal Ariski kepada sejumlah OPD beberapa hari setelah pelantikan dan kemudian diminta untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan ASN, dimana dalam surat tersebut sudah dibubuhi materai 10.000 tanpa mencantumkan tanggal, bulan dan tahun
Para saksi mengakui dihadapan Majelis Hakim, menandatangani surat pernyataan yang sudah disiapkan tersebut merasa tertekan dan pemberian sejumlah uang juga karena merasa terpaksa
Modus dan Jejak 'Lima Pandawa'
Menurut narasumber, rekayasa ini digerakkan oleh lima figur kunci di Tulungagung, yang disebut sebagai "Lima Pandawa":
- Ahmad Baharudin: Wakil Bupati Tulungagung 2025-2030 yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019 dan 2019-2024 dari Fraksi Gerindra
- Tri Hariyadi: Sekda Kabupaten Tulungagung (sempat dimutasi menjadi Kadisnaker pada Desember 2025 oleh Bupati Gatut Sunu, lalu kembali menjadi Sekda oleh Plt. Bupati).
- Kasil Rohmat: Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung (sempat dimutasi menjadi Kepala Dinas KB oleh Bupati Gatut Sunu, lalu kembali ke posisi semula oleh Plt. Bupati).
- Makrus: Kepala Bidang (Kabid) Kesra.
- Hariyanto: Kepala Dinas (Kadis) Damkar (sebelumnya Kabid Damkar).
Narasumber merinci, bahwa pada Desember 2025 atau Januari 2026, Tri Hariyadi menemui inisial "SR" untuk membahas cara agar kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK bisa terjadi di Tulungagung. SR kemudian menghubungi inisial "AT" di Solo, yang disebut memiliki kedekatan dengan istri mantan Presiden ketujuh RI, untuk meneruskan maksud tersebut ke Jakarta.
AT kemudian meminta dana sebesar Rp2,7 miliar untuk melancarkan rencana ini. Permintaan itu disampaikan SR kepada Tri Hariyadi dan disetujui. Sebelum bulan puasa 2026 (sekitar Maret), kelima figur "Lima Pandawa" tersebut mengajak SR bertemu AT di sebuah rumah sakit di Solo.
Rincian pengumpulan dan pemberian dana kepada AT yang disebutkan narasumber adalah: Ahmad Baharudin (Rp200 juta), Tri Hariyadi (Rp500 juta), Kasil Rohmat (Rp900 juta), sementara Makrus, Hariyanto, dan beberapa pihak lainnya mengumpulkan sisa dana untuk memenuhi target miliaran rupiah tersebut. Namun uang sebesar Rp700 juta yang dijanjikan kepada SR tak kunjung diberikan
Jejak Digital yang Dihapus dan Permintaan Maaf
Dugaan ini diperkuat oleh jejak digital yang sempat beredar. Istri SR pernah mengunggah video di TikTok/Facebook yang menyoroti pertemuan di Solo. Dalam video yang sempat diunduh sebelum dihapus (diduga karena intimidasi) tersebut, terdengar narasi (dalam.bahasa Jawa) yang ditujukan kepada Tri Hariyadi: "(diartikan dalam bahasa Indonesia) Pak Tri... yang kamu temui di rumah sakit Solo itu siapa, kamu bawa apa, kamu telpon siapa? Aku itu tau dengan kepala mataku sendiri. Mengerti apa nggak kamu ?".
Selain itu, narasumber menjelaskan bahwa pada tanggal 10 November 2026, SR menemui Gatut Sunu Wibowo di tahanan Pengadilan Tipikor untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Pertemuan ini difoto oleh istri SR dan sempat diunggah ke media sosial, namun tak lama kemudian langsung dihapus.
Tembok Kebisuan di Kantor Pemda
Saat Tim Investigasi mencoba mengonfirmasi kebenaran informasi ini pada Senin, 16 November 2026, respons dari jajaran Pemkab Tulungagung sangat minim.
Tim tiba di kantor Pemda Tulungagung sekitar pukul 08.50 WIB dan berusaha menemui dan menghubungi Plt. Bupati Ahmad Baharudin, Sekda Tri Hariyadi, dan Direktur RSUD dr. Iskak, Kasil Rohmat.
Namun, upaya ini mentok ditembok tebal kantor Pemda. Staf di ruang kerja Plt. Bupati menyatakan pejabat tersebut tidak ada di ruangan tanpa kepastian waktu kembali. Pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh Tim kepada Tri Hariyadi dan Ahmad Baharudin serta Kasil Rohmat juga tidak dibalas.
Sekitar pukul 10.00 WIB, Tim sempat berpapasan dengan Tri Hariyadi di depan ruang kerjanya. Saat dimintai waktu untuk konfirmasi, ia hanya menjawab singkat, "Setelah dari Pendopo aja, tidak lama, paling satu jam."
Namun, hingga pukul 11.00 WIB, ia tidak pernah kembali ke ruangan. Upaya menemui Sekda dan Plt. Bupati di Pendopo juga gagal karena situasi yang sangat padat.
Pukul 13.00 WIB, saat Tim telah kembali ke Surabaya, pesan WhatsApp berisi permintaan konfirmasi resmi kembali dikirimkan ke nomor Tri Hariyadi, Ahmad Baharudin, dan Kasil Rohmat. Sekitar pukul 16.58 WIB, Tri Hariyadi mengirim pesan ke nomor WhatsApp beritakorupsi.co : "Nggih Pak.. semoga lancar perjalanannya". Namun terkait konfirmasi, hingga artikel ini diterbitkan, tidak ada satu pun tanggapan dari ketiga pejabat tersebut.
Geliat Terbaru: Viral Video Dugaan Kriminalisasi
Diamnya pejabat daerah seolah semakin menguatkan spekulasi publik. Pada hari ini, Jumat, 20 November 2026, beredar video narasi di akun TikTok @alexpaparico yang memberikan caption provokatif: "Diduga kuat oknum KPK menerima order Rp3.600.000.000 kriminalisasi mantan Bupati Tulungagung. 'Otak' kriminalisasi: Sekda dan Plt. Bupati."
Namun pertanyaan yang mengemuka: kalau memang ada dugaan salah seorang petugas di KPK menerima aliran uang sebesar Rp3,6 miliar seperti caption dalam video yang beredar, mengapa hal itu tidak dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk ditindaklanjuti?
Publik kini menunggu: apakah ini sekadar noise di tengah persidangan, atau ada kebenaran pahit yang sedang ditutupi oleh mereka yang seharusnya menjaga amanah daerah? Tembok kebisuan yang dibangun oleh para pejabat tinggi Tulungagung hanya akan semakin memicu rasa curiga masyarakat. (Tim)

Posting Komentar
Tulias alamat email :