Putusan Dibacakan: 3 Kades Dihukum, Ratusan Orang dan Pejabat Kabupaten Kediri Lolos

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl8MLfqNwacbptkmxYkiBJrSxJTxRF5kGB95WQofc9a_KZoRxUfNS2nRSUtqYoQIoRaFpQCoYT4PwocvDGK_lpvZQ0ZSdAXqpSnECd6R4uCP1bFRpmoQF1tZKqfw9GzWaZs1sURHH1JgK9U6FptCX141qFrmOroIB08nCDgrTZND5lfALta9VK-9Nh42s/s640/4%20(2).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl8MLfqNwacbptkmxYkiBJrSxJTxRF5kGB95WQofc9a_KZoRxUfNS2nRSUtqYoQIoRaFpQCoYT4PwocvDGK_lpvZQ0ZSdAXqpSnECd6R4uCP1bFRpmoQF1tZKqfw9GzWaZs1sURHH1JgK9U6FptCX141qFrmOroIB08nCDgrTZND5lfALta9VK-9Nh42s/s320/4%20(2).jpg" width="320" /></a><br /><span style="color: red; font-size: x-large;">Dalam Pertimbangan Putusan, Majelis Hakim Perintahkan supaya 161 Kepala Desa di 25 Kecamatan agar diperiksa demi kepastian hukum dan rasa keadilan: Lalu apakah Perda, Perbup, dan MoU serta Perjanjian Kerjasama Formilatas antara 163 Kades dengan Rektor dan Ketua LPPM UNISMA Hanya Topeng Legalisasi Suap Rp12 Miliar?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang Tipikor PN Surabaya hari ini bukan sekadar pembacaan vonis, melainkan pengakuan tersirat bahwa penegakan hukum dalam kasus suap perangkat desa di Kabupaten Kediri baru menyentuh kulit luarnya saja. Tiga Kepala Desa (Kades) pengurus PKD—Imam Jamiin, Darwanto, dan Sutrisno—divonis penjara 5,5 hingga 7 tahun atas skandal rekayasa rekrutmen 320 perangkat di 163 desa. Namun, hukuman ini justru menelanjangi kegagalan aparat mengungkap dalang sebenarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara tiga kades ini harus menanggung beban denda dan uang pengganti total miliaran rupiah, pertanyaan besar membayangi: Kemana sisa uang suap Rp12 miliar lebih? Mengapa pejabat Forkopimda, Forkopimcam, hingga anggota TNI/Polri yang disebut menikmati aliran dana haram tersebut bebas berkeliaran tanpa sidik jari hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perintah Hakim yang Mengabaikan Penyidik</div><div style="text-align: justify;">Pukulan telak datang dari Majelis Hakim. Dalam putusannya, hakim secara eksplisit menyebut 161 Kepala Desa lainnya di 25 kecamatan perlu diperiksa karena terlibat dalam jaringan yang sama. Ini adalah tamparan keras bagi Kejari Kediri, Polda Jatim, dan Kejati Jatim yang seolah "buta" terhadap keterlibatan massal ini. Apakah penyidik sengaja membiarkan ratusan tersangka potensial lepas demi menjaga stabilitas politik sesaat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Regulasi dan MoU: Alat Legalisasi Korupsi?</div><div style="text-align: justify;">Skandal ini mencurigakan beririsan sempurna dengan terbitnya regulasi daerah. Publik berhak curiga:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Apakah Perda Kab. Kediri No. 4 Tahun 2023 (7 Sept 2023) dan Perbup No. 49 Tahun 2023 (12 Nov 2023) sengaja dipercepat dan direkayasa isinya untuk memuluskan jalan bagi jual beli jabatan ini?</li><li>Bagaimana dengan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara 163 Kades dengan Rektor dan Ketua LPPM UNISMA Malang? Apakah dokumen formalitas ini sah, atau hanya kedok canggih untuk mencuci uang (money laundering) agar suap terlihat seperti biaya kerjasama pendidikan yang wajar? Jika terbukti melanggar undang-undang, apakah ini bukan bukti premeditasi korupsi terstruktur?</li><li>Jika rekrutmennya cacat karena suap, apakah SK pengangkatan 320 perangkat desa tersebut masih sah? Ataukah itu produk transaksi gelap yang harus dibatalkan demi menyelamatkan masa depan birokrasi desa di Kediri?</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Siapa yang Melindungi Para "Paos"?</b></span></div><div style="text-align: justify;">Fakta paling menyakitkan adalah kekebalan para petinggi </div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Di mana peran Pejabat Forkopimda dan Forkopimcam Kota/Kabupaten Kediri yang diduga menerima bagian?</li><li>Mengapa Polda Jatim dan Kejati Jatim terkesan setengah hati? Apakah mereka merasa sudah "puas" melihat tiga terdakwa di vonis penjara, sementara aktor intelektual di balik layar—termasuk oknum polisi dan TNI yang disebut-sebut turut menikmati—dibiarkan aman?</li><li>Apakah ada "sesuatu hal yang perlu dijaga" sehingga penyelidikan dihentikan sebelum menyentuh nama-nama besar?</li></ul></div><div style="text-align: justify;">Jika kasus sebesar ini hanya berakhir pada penghukuman tiga "kambing hitam", maka integritas pemberantasan korupsi di Jawa Timur sedang berada di titik nadir. Hukum tidak boleh hanya tajam pada mereka yang tidak punya kuasa, sementara para dalang di balik meja hijau tertawa karena lolos dari jerat pidana. Rakyat Kediri menunggu: apakah perintah Majelis Hakim memeriksa 161 kades lain akan dilaksanakan, atau hanya jadi tulisan mati dalam kertas?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Redaksi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin.</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Putusan Dibacakan: 3 Kades Dihukum, Ratusan Orang dan Pejabat Kabupaten Kediri Lolos

Dalam Pertimbangan Putusan, Majelis Hakim Perintahkan supaya 161 Kepala Desa di 25 Kecamatan agar diperiksa demi kepastian hukum dan rasa ke...

»

Vonis 3 Kades Kediri Buka Kotak Pandora: Majelis Hakim Perintahkan Pemeriksaan 161 Kades Lainnya, Nasib MoU UNISMA dan Legitimasi Perda dan Perbup Dipertanyakan?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv7OjNVAz1_XvFm1UhmVAo7DQCqhp50BAeUGokJKUrxYb5KZPVraEMGY-AUVWbANgNeSzlEfhL4EbnjVDxi3nImvnhRy69MR-Stf8SdgFiGlWfN6nlPqcfoTtG2-WcIdOT0jYqQmjL4sMBExHNu1NHFFClz6r8c34JGcvOmqx4QH8DUrwyH5DsZtSzAik/s320/2%20(3).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="180" data-original-width="320" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv7OjNVAz1_XvFm1UhmVAo7DQCqhp50BAeUGokJKUrxYb5KZPVraEMGY-AUVWbANgNeSzlEfhL4EbnjVDxi3nImvnhRy69MR-Stf8SdgFiGlWfN6nlPqcfoTtG2-WcIdOT0jYqQmjL4sMBExHNu1NHFFClz6r8c34JGcvOmqx4QH8DUrwyH5DsZtSzAik/w640-h360/2%20(3).jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Skandal Jual Beli Jabatan Perangkat Desa Rp12 Miliar: Apakah Perda No. 4/2023 dan Perbup Kediri No. 49/2023 Hanya Topeng Legalisasi Korupsi? Siapa Pejabat Forkopimda dan Aparat yang Nikmati Sisa Uang Haram? Seriuskah Polda dan Kejati Jatim untuk mengusut tuntas hingga ke aktor dibalik pintu tertutup?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menjadi saksi bisu atas salah satu skandal korupsi terbesar di tingkat akar rumput tahun ini. Pada hari ini, Majelis Hakim membacakan putusan (vonis) terhadap tiga terdakwa selaku Kepala Desa (Kades) yang juga pengurus inti Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri. Mereka terbukti menerima suap atau hadiah berupa uang dengan nilai fantastis, mencapai Rp12 miliar lebih, dalam kasus rekayasa rekrutmen 320 perangkat desa yang menyapu 163 desa di 25 kecamatan se-Kabupaten Kediri pada periode September 2023 hingga Januari 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, vonis pidana penjara yang bervariasi antara 5 tahun 6 bulan hingga 7 tahun yang dijatuhkan kepada ketiga terdakwa justru bukan akhir dari cerita. Vonis ini malah membuka kotak Pandora yang jauh lebih besar dan menakutkan: Kemana larinya sisa uang miliaran rupiah yang belum terlacak? Siapa pejabat Forkopimcam dan Forkopimda yang menikmati aliran dana haram ini? Dan mengapa nama-nama besar penyelenggara "pesta demokrasi desa" tersebut seolah "kebal" dari dakwaan, sementara tiga kades ini menanggung beban paling berat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Detail Vonis: Beban Berat di Pundak Bendahara PKD</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam berkas surat tuntutan maupun putusan terpisah, Majelis Hakim menjerat ketiga terdakwa dengan pasal berlapis yang berat: Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau alternatifnya Pasal 606 Ayat (2) KUHP Baru jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Putusan Majelis Hakim menetapkan hukuman sebagai berikut:</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3VYaGFd2vl90lkr2eZwRJdUji3NVNSr1cwyolixs6zo02psIsyWVQLspBKWKxsTLawpu1HUkzaRT3f4yL1LtaUyGThKo-TBRXNlLqbqgLfAjKpZUjCH25JOc0qNFW4QCWWfc6Z5SUz0iE6OUfHYDQuHp5yLux2FbP4y5U9SXt38tkxv2xWXosFoJs4GU/s640/4%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3VYaGFd2vl90lkr2eZwRJdUji3NVNSr1cwyolixs6zo02psIsyWVQLspBKWKxsTLawpu1HUkzaRT3f4yL1LtaUyGThKo-TBRXNlLqbqgLfAjKpZUjCH25JOc0qNFW4QCWWfc6Z5SUz0iE6OUfHYDQuHp5yLux2FbP4y5U9SXt38tkxv2xWXosFoJs4GU/w640-h360/4%20(1).jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Imam Jamiin Bin Kalil (Kades Kalirong, Kec. Tarokan & Ketua PKD Kediri) dan Terdakwa Darwanto (Kades Pojok, Kec. Wates & Humas PKD Kediri) dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 5 tahun 6 bulan, denda masing-masing sebesar Rp300 juta (subsider 100 hari kurungan). Selain itu, Imam Jamiin dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp178 juta, sedangkan Darwanto sebesar Rp96 juta (dengan subsider pidana penjara 1 tahun jika tidak mampu bayar).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hukuman paling berat ditimpakan kepada Terdakwa Sutrisno, S.Pd., M.M. (Kades Mangunrejo, Kec. Ngadiluwih & Bendahara PKD Kediri). Ia divonis penjara selama 7 tahun, denda Rp350 juta (subsider 110 hari kurungan), dan yang paling mencengangkan, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp6 miliar lebih (subsider pidana penjara 3 tahun).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait yang Pengganti terhadap Terdakwa Sutrisno, Majelis Hakim berpendapat, bahwa uang yang mengalir ke pihak-pihak lain selama tidak ada penuntutan maka dibebankan kepada terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Perintah Mengejutkan Majelis Hakim: Periksa 161 Kades Lainnya!</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di luar vonis tersebut, terdapat momen krusial yang luput dari sorotan utama namun memiliki implikasi hukum yang dahsyat. Dalam pertimbangan atau amar putusannya, Majelis Hakim secara eksplisit menyebut nama 161 Kepala Desa lainnya di 25 kecamatan se-Kabupaten Kediri. Hakim berpendapat bahwa ke-161 Kades ini juga perlu diperiksa karena diduga terlibat bersama-sama dalam jaringan suap yang sama dengan ketiga terdakwa yang telah divonis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Langkah Majelis Hakim ini memicu pertanyaan besar tentang validitas seluruh proses rekrutmen perangkat desa di Kediri. Skandal ini bukan lagi soal oknum individu, melainkan sistemik. Pertanyaan-pertanyaan mendasar kini mengemuka dan menuntut jawaban tuntas dari penegak hukum:</div><div style="text-align: justify;"><b><u><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHgkzSsSV_sLQNoYcz_KzBLnSkCjjMIJBXAnrckxbBYV8Pwl9fuf10boA1-E8TNuG97ufxqaujiwz2pwL-iPDl0rPl_7yTANgwrF0pVGbTdwf56up6nVGFupHadij-SgPZVj4_hVPzEwKdUeQkGt4ZvuZfHgskf3pS072-5gag_RjWDtCA66Ehe51spFA/s640/IMG20260310132217_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHgkzSsSV_sLQNoYcz_KzBLnSkCjjMIJBXAnrckxbBYV8Pwl9fuf10boA1-E8TNuG97ufxqaujiwz2pwL-iPDl0rPl_7yTANgwrF0pVGbTdwf56up6nVGFupHadij-SgPZVj4_hVPzEwKdUeQkGt4ZvuZfHgskf3pS072-5gag_RjWDtCA66Ehe51spFA/w640-h360/IMG20260310132217_01.jpg" width="640" /></a></div></u></b></div><div style="text-align: justify;"><b><u>1. Kaitan dengan Regulasi Daerah:</u> </b>Apakah skandal suap jual beli jabatan di 163 desa ini berkaitan erat dengan percepatan keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri No. 4 Tahun 2023 tentang Desa (ditanggal 7 September 2023) dan Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (ditanggal 12 November 2023)? Apakah kedua regulasi ini sengaja "dipaksakan" atau direkayasa isinya untuk memuluskan jalur hukum bagi transaksi gelap tersebut? Apakah kedua regulasi ini berkaitan dengan keterangan Terdakwa Imam Jamiin dalam BAP halaman 20 pada tanggal 8 Juli 2025?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Dugaan Penyalahgunaan MoU UNISMA: </b>Bagaimana<b> </b>status hukum MoU (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerjasama Formalitas antara 163 Kepala Desa dengan Rektor serta Ketua LPPM Universitas Islam Malang (UNISMA)? Apakah kerjasama ini sah secara substansi, ataukah hanya kedok dan alat legalisasi untuk mencuci uang hasil korupsi rekrutmen perangkat desa? Tiga poin kerjasama tersebut diduga kuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijadikan tameng agar praktik suap terlihat seperti biaya kerjasama pendidikan yang wajar.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Status Hukum 320 Perangkat Desa:</b> Jika proses rekrutmennya cacat hukum karena disuap, apakah Surat Keputusan (SK) pengangkatan 320 perangkat desa tersebut masih sah secara hukum? Ataukah SK-skah tersebut adalah produk transaksi gelap yang harus segera dibatalkan demi menyelamatkan birokrasi desa di Kediri dari legitimasi korupsi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Nasib 161 Kades yang Belum Divonis: </b>Bagaimana nasib hukum 161 Kepala Desa di 25 kecamatan yang disebut oleh Majelis Hakim? Apakah mereka akan segera dipanggil sebagai tersangka baru, ataukah akan dibiarkan begitu saja sambil menunggu "giliran" yang mungkin tidak pernah datang? Apakah ketidaktegasan ini bentuk perlindungan terselubung agar tidak terjadi keguncangan politik massal di Kabupaten Kediri?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Peran Pejabat Forkopimda dan Forkopimcam:</b> Siapa sebenarnya pejabat di jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) di Kota dan Kabupaten Kediri yang menikmati aliran uang haram ini? Mengapa nama-nama mereka tidak muncul dalam dakwaan padahal aliran dana suap Rp12 miliar mustahil didistribusikan tanpa "restu" atau keterlibatan aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>6. Keseriusan Polda Jatim dan Kejati Jatim: </b>Seberapa serius Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya? Apakah mereka berani menarik benang kusut ini untuk menangkap aktor di balik pintu tertutup, termasuk anggota kepolisian dan anggota TNI di Kabupaten Kediri yang disebut-sebut turut menikmati bagian dari kue suap tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>7. Apakah Ini Sudah Cukup? </b>Apakah Polda Jatim dan Kejati Jatim merasa sudah "puas" dan tugas selesai hanya dengan dihukumnya tiga terdakwa ini? Apakah ada asumsi bahwa pihak lainnya "tidak perlu" diusut, ataukah memang ada sesuatu hal yang perlu "dijaga" sehingga penyelidikan dihentikan setengah jalan?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>8. Integritas Penegakan Hukum di Jatim: </b>Terakhir<b>,</b> bagaimana nasib integritas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya di Jawa Timur? Jika kasus sebesar ini hanya berakhir pada tiga <i>kambing hitam</i> sementara dalang utamanya bebas, apakah ini sinyal bahwa hukum di Jawa Timur hanya dipilah dan dipilih serta tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Masyarakat Jawa Timur khususnya masyarakat di Kabupaten Kediri kini menanti langkah konkret. Apakah perintah Majelis Hakim untuk memeriksa 161 Kades lainnya akan menyusul ketiga terdakwa, ataukah hanya menjadi kalimat mati dalam berkas putusan? <b>Satu hal yang pasti: rakyat Kediri berhak tahu kebenaran utuh di balik mahalnya harga sebuah jabatan perangkat desa.</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau keseluruhan dari artikel berita ini tanpa ijin </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Vonis 3 Kades Kediri Buka Kotak Pandora: Majelis Hakim Perintahkan Pemeriksaan 161 Kades Lainnya, Nasib MoU UNISMA dan Legitimasi Perda dan Perbup Dipertanyakan?

Skandal Jual Beli Jabatan Perangkat Desa Rp12 Miliar: Apakah Perda No. 4/2023 dan Perbup Kediri No. 49/2023 Hanya Topeng Legalisasi Korupsi?...

»

Menunggu Vonis Untuk Tiga Kades, Dalang Utama Bebas? Pledoi Skandal Perangkat Desa Kediri Bongkar 'Transaksi Politik' Bupati dan Oknum Aparat

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijVyCXzjxaN9WkHIeHJ2R2N6u-Zxg-NYkmnUy1sG59PyYGEt9noZYxOFsw3V1oyFz9lSzHJL0L03iM__f8xCsy8R0XFsswBNETNfzuGysTQv5PItf0rq_Rq7eNMEljI00EmxL_Vj2tmjkzFfLk5uAlyR8mc4jQ3xF4JYuYjilC_ynhfdwB8nHlGHINQEk/s640/4%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijVyCXzjxaN9WkHIeHJ2R2N6u-Zxg-NYkmnUy1sG59PyYGEt9noZYxOFsw3V1oyFz9lSzHJL0L03iM__f8xCsy8R0XFsswBNETNfzuGysTQv5PItf0rq_Rq7eNMEljI00EmxL_Vj2tmjkzFfLk5uAlyR8mc4jQ3xF4JYuYjilC_ynhfdwB8nHlGHINQEk/s320/4%20(1).jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Dari Rumah Makan Bu Lani 2 hingga Meja Hijau: Terungkap Instruksi "Tukar Guling" Suara Caleg DPRD Jatim dan DPR RI PDIP dengan Jabatan Desa, Sementara Kejaksaan, Polisi, Wartawan dan LSM Turut Menikmati Uang Suap Rp13,1 Miliar Tanpa Tersentuh Hukum</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div>Sebuah ironi hukum yang menyayat hati publik terungkap di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya. Tiga Kepala Desa yang juga pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri duduk sebagai terdakwa dengan ancaman vonis 7 hingga 9 tahun penjara. Mereka adalah Sutrisno, S.Pd., M.M. (Bendahara PKD Kediri), Imam Jamiin (Ketua PKD Kediri), dan Darwanto (Humas PKD Kediri).</div><div><br /></div><div>Mereka dituduh menerima suap totalnya sebesar Rp13,165 miliar dalam skandal rekayasa rekrutmen 320 perangkat desa di 163 desa 25 Kecamatan se-Kabupaten Kediri pada September 2023 - Januari 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kediri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah membacakan tuntutan: 7 tahun untuk Imam dan Darwanto, serta 9 tahun plus denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp3,516 miliar untuk Sutrisno.</div><div><br /></div><div>Tapi anehnya, Penyidik Polda Jatim maupun JPU Kejari Kabupaten Kediri dan Kejati Jatim yang menyidangkan perkara ini TIDAK menjelaskan apalagi menyeret SIAPA pihak pemberi SUAP. Apakh mereka sulit dijelaskan atau memang tidak terjangkau hukum?</div><div><br /></div><div>Namun, di balik angka-angka hukuman tersebut, Tim Advokat terdakwa Sutrisno yaitu Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH., MH. dan Dr. Dedi Muharman, SE., SH., M.Hum. membongkar sebuah <i>narasi</i> yang jauh lebih gelap: bahwa ketiga terdakwa ini dianggap hanyalah korban sistemik dari sebuah konspirasi politik tingkat tinggi yang melibatkan Bupati, Staf Khusus, hingga  aparat penegak hukum.</div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Rekaman Memori dari Rumah Makan Bu Lani 2 di Kediri </b></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlhZqsHFOYHRpmY7oyVYDHF7DFbPcsHC-PUasB4Lh5n9SDgE1h_kolu3MlDBumf3GKWRJShkXOlcgILIkdtXMO5-yOpIRaG5py7SJw5Ct-E_s1tB6POu1_vmsPNJQHtjebZIck9bSL9AQtonoNsR_iWBQxmA87i92ERxj5UVkfR_kD4a6KvRRMfXl43_I/s640/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlhZqsHFOYHRpmY7oyVYDHF7DFbPcsHC-PUasB4Lh5n9SDgE1h_kolu3MlDBumf3GKWRJShkXOlcgILIkdtXMO5-yOpIRaG5py7SJw5Ct-E_s1tB6POu1_vmsPNJQHtjebZIck9bSL9AQtonoNsR_iWBQxmA87i92ERxj5UVkfR_kD4a6KvRRMfXl43_I/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Puncak ketegangan sidang dengan agenda pembacaan Pledoi terjadi saat Dr. Ruslie membacakan kutipan krusial dari BAP Terdakwa Imam Jamiin pada tanggal 8 Juli 2025. Kutipan ini membawa publik kembali ke awal Januari 2024, di sebuah ruang privat Rumah Makan Bu Lani 2, Simpang Lima Gumul Kediri.</div><div><br /></div><div>Dalam Pledoinya dijelaskan. Di sana, Bupati Kediri Anindito Himawan Pramana dikabarkan memberikan "instruksi khusus" kepada perwakilan Kepala Desa. Bukan tentang pelayanan publik, melainkan transaksi politik.</div><div><br /></div><div>"Permintaan teman-teman Kades atas pengisian perangkat Desa sudah dituruti," kata Bupati kala itu, sebagaimana dikutip dalam BAP. "Dan Bupati Juga meminta apa yang menjadi keinginan Bupati tercapai."</div><div><br /></div><div>Apa keinginan Bupati tersebut? Dr. Ruslie merincinya dengan tegas: Semua Kepala Desa diperintahkan membantu mengkondisikan perolehan suara untuk:</div><div><ol><li>Caleg DPR RI PDI Perjuangan: Sdr. Pulung (Dapil Kediri, Tulungagung, Blitar).</li><li>Caleg DPRD Jatim PDI Perjuangan: Sdr. Woro Reni.</li></ol></div><div>Operasi politik kotor ini dikabarkan dikoordinir langsung oleh Sdr. Atta (Korlap) dan Sdr. Coco alias Andrian Prakoso (Staf Khusus Bupati).</div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Teori "Kambing Hitam": Siapa Sebenarnya yang Bersalah?</b></span></div><div><br /></div><div>Dr. Ruslie menggunakan argumen hukum yang tajam: Deelneming delicten (penyertaan). Jika menerima suap adalah kejahatan, maka memerintahkan, membiarkan, dan memfasilitasi kejahatan tersebut adalah dosa yang sama besarnya, bahkan lebih besar.</div><div><br /></div><div>"Apakah masuk akal Bupati tidak tahu?" tanyanya dalam pembelaan. Setiap tahap rekrutmen dilaporkan kepadanya. Perbup No. 49 Tahun 2023 Pasal 38 ayat (6) memberikan hak penuh kepada Bupati untuk membatalkan pengangkatan jika ditemukan kecurangan. Namun, Bupati memilih diam. Bahkan, Kabag Hukum dan Kepala DPMP yang bersaksi pada 31 Maret 2026 mengakui adanya laporan rutin tersebut.</div><div><br /></div><div>"Berarti Camat, Kepala DPMPD, Kepala Bagian Hukum, dan Bupati Kediri telah melakukan pembiaran," dakwa Dr. Ruslie. "Mereka membiarkan kecurangan terjadi, lalu ketika terbongkar, hanya tiga orang ini (Sutrisno, Imam, Darwanto) yang dikorbankan untuk menutupi jejak semua pihak," kata Dr. Ruslie saat membacakan Pledoi setebal ratusan halaman kertas HVS </div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Daftar Hitam Para "Penikmat" yang Lolos dari Hukum</b></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcBwED8MdRssJKL8CG6-NaYPCyUwsHf90BMI22nC1iztXc6R7mHYviGzIWK_lzaDSrVnu5HNpzgNFsw8kDEnzPCFJuX-VaVNpNuR7NDxWAVGZgoklHQG_nS_NOg_ddxARWARUslQmvsaFyN3MWyyL3Ii-rYF3mbJcAE0F9sSPjtr8rqwwHVBcp7gyRSNI/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcBwED8MdRssJKL8CG6-NaYPCyUwsHf90BMI22nC1iztXc6R7mHYviGzIWK_lzaDSrVnu5HNpzgNFsw8kDEnzPCFJuX-VaVNpNuR7NDxWAVGZgoklHQG_nS_NOg_ddxARWARUslQmvsaFyN3MWyyL3Ii-rYF3mbJcAE0F9sSPjtr8rqwwHVBcp7gyRSNI/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Yang paling mengejutkan adalah bagian dari pledoi yang disampaikan Dr. Ruslie bahwa aliran dana suap tersebut tidak berhenti di tangan tiga Kades. Uang itu mengalir deras ke berbagai oknum yang kini tidur nyenyak tanpa gangguan hukum:</div><div><ul><li>Aparat Penegak Hukum: Disebutkan dalam Pledoinya nama "Johan" (oknum Kajari), Reskrim, Polres Kota dan Kabupaten </li><li>Media & LSM: Beberapa Wartawan dan aktivis LSM yang seharusnya mengawasi, justru disebut ikut menikmati bagian dari kue korupsi ini.</li><li>Otak Teknis: Sdr. Wahid Hasyim (dianggap otak pengaturan nilai ujian) dan Sdr. Mashudi.</li><li>Akademisi & Pihak Lain: dari pihak Unisma dan pihak terkait lainnya.</li></ul></div><div>"Mereka-mereka ini telah mengembalikan uang, lalu masalah dianggap selesai?. Padahal menurut Putusan MA No. 1195 K/Pid.Sus/2014, pengembalian uang tidak menghapus sifat melawan hukum!" seru Dr. Ruslie tegas.</div><div><br /></div><div>Dr. Ruslie mengungkapkan, kehadiran saksi Andrian Dimas Prakoso (Coco), mantan Staf Khusus Bupati, yang menambah kecemasan. Meski mengaku hanya "memberi masukan", komunikasi intensifnya dengan terdakwa Sutrisno menunjukkan peran offside yang strategis sebagai jembatan kepentingan Bupati. Namun, ia tetap bebas sebagai saksi, bukan tersangka.</div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Pertanyaan Besar yang Menggantung</b></span></div><div><br /></div><div>Sidang ini seolah menjadi panggung sandiwara seperti sebuah lirik lagu, di mana aktor figuran dihukum mati, sementara sutradara dan produsernya bertepuk tangan dari balkon VVIP. Apakah ini wajah keadilan di Kabupaten Kediri atau negeri ini? Ataukah bukti bahwa hukum masih bisa dibeli dan direkayasa oleh kekuasaan?</div><div><br /></div><div><b><span style="color: red; font-size: medium;">9 (Sembilan) Pertanyaan Penting Terkait Pihak-pihak yang Terlibat Sebagaimana Disebutkan Dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa</span></b></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsWm40t9zCuHLCei60kvVQ-Y8pxL-t_wStRffU9Qkca_FABkRF37wHWBD6uEF1NIf03V1My1KmPsag-P0M9bJ3PBBCApZ7dlHa6_9MQS04Tzadi-Op68e3W_bdQtdPTW7pXmKs9M4vQY0aZWIInSr0juMojIL1b2U0uvavmkOA8QqiQOWAJ8dPfwFfyXI/s640/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsWm40t9zCuHLCei60kvVQ-Y8pxL-t_wStRffU9Qkca_FABkRF37wHWBD6uEF1NIf03V1My1KmPsag-P0M9bJ3PBBCApZ7dlHa6_9MQS04Tzadi-Op68e3W_bdQtdPTW7pXmKs9M4vQY0aZWIInSr0juMojIL1b2U0uvavmkOA8QqiQOWAJ8dPfwFfyXI/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Untuk menguji kebenaran materiil dan menuntut keadilan yang sesungguhnya, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang ditunggu publik untuk dijawab oleh pihak-pihak terkait:</div><div><br /></div><div><b>1. Untuk Bupati Kediri Anindito Himawan Pramana:</b></div><div>Apakah pertemuan di RM Bu Lani 2 benar-benar terjadi seperti yang tertuang dalam BAP Imam Jamiin yang dibacakan dalam pledoi terdakwa Sutrisno? Jika tidak pernah memerintahkan "tukar guling" jabatan perangkat desa dengan suara Caleg PDIP, mengapa Bupati tidak memanggil ketiga Kades tersebut untuk klarifikasi terbuka sebelum mereka ditangkap? Apakah proses rekrutmen cacat hukum adalah bentuk persetujuan terselubung?</div><div><br /></div><div><b>2. Terkait Perda dan Perbup:</b></div><div>* Apakah keluarnya Perda Kabupaten Kediri No. 4 tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa tanggal 12 September 2023 dan Perbup Kediri No. 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pembahasan akademik? Atau karena ada kaitannya dengan kehadiran ketiga terdakwa menemui Kepada kepala Dinas DPMPD pada Agustus 2024 yang meminta agar Bupati segera mengeluarkan Perda dan Perbup?</div><div><br /></div><div>* Apakah keluarnya Perda Kabupaten Kediri No. 4 tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa tanggal 12 September 2023 dan Perbup Kediri No. 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah bagian dari keterangan Imam Jamiin di BAP pada tanggal 8 Juli 2025 pada halaman 20 seperti yang disampaikan terdakwa dalam Pledoinya?</div><div><br /></div><div><b>3. Untuk Staf Khusus Bupati (Andrian Prakoso/Coco) dan Korlap (Atta):</b></div><div>Sebagai koordinator lapangan yang ditunjuk Bupati, apakah tugas Stafsus Bupati termasuk untuk "mengkondisikan suara" yang di emban adalah bentuk suap politik terselubung? Mengapa Stafsus Bupati yang aktif berkomunikasi dengan terdakwa Sutrisno hanya berstatus saksi, padahal sebagai salah satu ujung tombak eksekusi perintah Bupati?</div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_zvW_3EG3oUtK4-Rwr4p9yeHDZmNtgHwMwzwbfyv_YJJCia7bLi6GQ902xpNrlVNs1yaQotfo7bu2uM8EqUSbR8d66ZHEAWVgtK5s2K6WCeuQNbBXB7XJDSqHMBwD-_3L4xeDdKhMDUTkv7nf9PmTx6fOW2PaZ0BcpELMXSlQ_YT7rqu1Xm-h5_Yau0U/s640/7%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_zvW_3EG3oUtK4-Rwr4p9yeHDZmNtgHwMwzwbfyv_YJJCia7bLi6GQ902xpNrlVNs1yaQotfo7bu2uM8EqUSbR8d66ZHEAWVgtK5s2K6WCeuQNbBXB7XJDSqHMBwD-_3L4xeDdKhMDUTkv7nf9PmTx6fOW2PaZ0BcpELMXSlQ_YT7rqu1Xm-h5_Yau0U/w640-h360/7%20(1).jpg" width="640" /></a></div></b></div><div><b>4. Untuk pihak Kejaksaan (Sdr. Johan),</b> <b>Polri, dan Aparat Keamanan lainnya:</b></div><div>Benarkah ada pihak Kejaksaan, Polres Kota, dan Polres Kabupaten Kediri yang menerima bagian dari dana Rp13,1 miliar? Jika ya, mengapa nama-nama mereka tidak pernah muncul dalam dakwaan termasuk dalam persidangan? Apakah institusi penegak hukum di Kediri dilindungi sehingga tidak terurai dalam dakwaan termasuk tidak dihadirkan dalam persidangan karena tidak ada BAP?</div><div><b><br /></b></div><div><b>5. Untuk "Otak Pengatur Nilai" (Wahid Hasyim & Mashudi):</b></div><div>Siapa sebenarnya sosok di balik layar yang mengatur skor ujian CAT agar calon tertentu lolos? Benarkah Wahid Hasyim dan Mashudi sebagaimana disebutkan dalam pledoi terdakwa adalah dalang teknis manipulasi data?, mengapa mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka? Apakah mereka memiliki perlindungan khusus yang terlalu kuat untuk disentuh hukum?</div><div><b><br /></b></div><div><b>6. Untuk Wartawan dan LSM yang Terlibat</b>:</div><div>Apakah benar ada pihak Wartawan/media dan aktivis LSM yang menerima "amplop" dari dana suap ini untuk membungkam pemberitaan yang mendukung proses rekayasa tersebut? Bagaimana profesi mulia bisa terjebak dalam komplotan korupsi yang menjual masa depan desa demi uang haram? </div><div><b><br /></b></div><div><b>7. Terkait Pengembalian Uang </b></div><div>* Apakah aliran uang korupsi yang mengalir ke bebagai pihak di Kediri akan dikembalikan andai saja kasus ini tidak sampai ke Pengadilan? Atau Para Kepala Desa akan menjadi bagian ATM bulanan?</div><div><br /></div><div>* Mengapa penyidik Polda Jatim menganggap kasus "selesai" hanya karena sejumlah pihak telah mengembalikan uang setelah kasus ini masuk penyidikan dan bahkan setelah persidangan? </div><div><br /></div><div>* Apakah prinsip hukum "pengembalian uang tidak menghapus pidana" setelah Penyidik atau persidangan yang ditegaskan Mahkamah Agung tidak berlaku bagi pihak-pihak berpower di Kediri?</div><div><b><br /></b></div><div><b>8. Untuk Masa Depan Demokrasi Desa:</b></div><div>Jika tiga pengurus PKD ini dihukum berat sebagai kambing hitam sementara dalang politiknya bebas, apakah ini sinyal bahwa setiap Kepala Desa di Indonesia boleh diperlakukan sebagai alat tukar politik praktis? Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas 320 perangkat desa yang diangkat secara tidak sah sesuai fakta persidangan—apakah mereka akan diberhentikan massal, atau dibiarkan menjabat hasil dari transaksi kotor tersebut?</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfnELqMzAFfpZaBWVxG0yINys90j0i9FtdYEfuWhrRuP9TZKPugogqZ9bGABpvsR-PBE09ZbzCCU0IjJHtBni5MdwpbMNuIvm120fTHP4SUJijlMWTq9aoCvSdSoeNGFcJHlZKe_3LZ6skJbAocwB3fQgzH8rlgrQ2m9V_5KwplkWagpjkTYJk9rVAoRo/s320/IMG_20260415_005019%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="136" data-original-width="320" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfnELqMzAFfpZaBWVxG0yINys90j0i9FtdYEfuWhrRuP9TZKPugogqZ9bGABpvsR-PBE09ZbzCCU0IjJHtBni5MdwpbMNuIvm120fTHP4SUJijlMWTq9aoCvSdSoeNGFcJHlZKe_3LZ6skJbAocwB3fQgzH8rlgrQ2m9V_5KwplkWagpjkTYJk9rVAoRo/w640-h272/IMG_20260415_005019%20(1).jpg" width="640" /></a></div></div></div><div style="text-align: justify;"><div><b>9. Terkait Proses Hukum Selanjutnya oleh Polda Jatim:</b></div><div>* Mengapa Polisi "Tidur" saat proses hukum dalam perkara ini sudah menjelang vonis/putusan tetapi tidak ada pengembangan terhadap pihak-pihak yang terlibat?</div><div><div><br /></div><div>* Apa Tindakan Polda Jatim Terhadap Anggotanya yang Disebut dalam Pledoi?</div><div>Dalam pledoi, pengacara secara eksplisit menyebut adanya keterlibatan anggota dari Reskrim dan Polres (Kota maupun Kabupaten) yang menerima aliran dana suap. Apakah Kapolda Jatim telah memerintahkan adanya audit internal (Propam) atau pembentukan Tim Khusus untuk mengusut tuntas nama-nama  tersebut? Ataukah Polda Jatim akan membiarkan anggotanya "dilindungi" dengan dalih pengembalian uang tanpa proses pidana?</div><div><br /></div><div>* Apakah Ada Intervensi Atasan dalam Penyidikan Kasus Ini?</div><div>Mengingat kasus ini menyeret nama Bupati dan staf khususnya, apakah ada indikasi atau dugaan intervensi dari pihak tertentu  yang menghambat penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Jatim untuk mengungkap dalang utama? Mengapa penyidikan terlihat hanya fokus pada "ikan kecil" (Kades) sementara "paus" (oknum aparat dan politisi) dibiarkan lepas?</div><div><br /></div><div>* Bagaimana Polda Menyikapi Dugaan Transaksi Politik Terstruktur?</div><div>Pledoi mengungkapkan adanya instruksi langsung dari Bupati untuk menukar jabatan dengan suara Caleg tertentu, yang dikoordinir oleh Staf Khusus. Apakah ini termasuk tindak pidana politik (money politics) yang sistematis?. Apakah Polda Jatim akan mengembangkan kasus ini menjadi penyelidikan terpisah terkait tindak pidana pemilihan umum dan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah, ataukah membiarkannya hanya sebagai kasus korupsi biasa?</div><div><br /></div><div>* Siapa yang Melindungi "Otak Pengatur Nilai" dan Oknum LSM/Wartawan?</div><div>Pengacara terdakwa menyebutkan nama-nama spesifik seperti seseorang/oknum wartawan, LSM, dan sosok "Wahid Hasyim" serta "Mashudi" sebagai bagian dari jaringan. Mengapa pihak-pihak sipil dan non-ASN yang terlibat aktif dalam mafia rekrutmen tidak dipanggil atau diperiksa oleh penyidik Polri? Apakah ada ketakutan untuk membongkar jaringan yang lebih luas?</div><div><br /></div><div>* Apakah Polda Jatim Siap Meminta Maaf kepada Publik Jika Terbukti Anggotanya Terlibat?</div><div>Jika nantinya terbukti melalui pengembangan sidang atau audit independen bahwa anggota Polri di wilayah Kediri benar-benar menerima suap dari dana Rp13,1 miliar tersebut, apakah Kapolda Jatim berkomitmen untuk memecat tidak hormat anggotanya tersebut dan meminta maaf kepada publik atas rusaknya citra institusi Polri di Jawa Timur?</div><div><br /></div><div>* Langkah Konkret Apa yang Akan Diambil Untuk Memulihkan Kepercayaan Rakyat?</div><div>Skandal ini menunjukkan bahwa rekrutmen perangkat desa di Kediri dikendalikan oleh "mafia" yang melibatkan eksekutif dan aparat keamanan. Langkah konkret apa yang akan diambil Polda Jatim bersama KPK untuk melakukan pembersihan total (sweeping) di lingkungan Polres/Polresta Kediri dan memastikan tidak ada lagi praktik serupa di kabupaten/kota lain di Jawa Timur?</div></div><div><br /></div><div>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div><br /></div><div>Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menunggu Vonis Untuk Tiga Kades, Dalang Utama Bebas? Pledoi Skandal Perangkat Desa Kediri Bongkar 'Transaksi Politik' Bupati dan Oknum Aparat

Dari Rumah Makan Bu Lani 2 hingga Meja Hijau: Terungkap Instruksi "Tukar Guling" Suara Caleg DPRD Jatim dan DPR RI PDIP dengan Jab...

»

Skandal Suap Perangkat Desa Kediri Rp13,1 Miliar: Pledoi Mengguncang, Terungkap Perintah Langsung Bupati dan Politisasi Rekrutmen

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_W5goR3KuPd-3BdKmjAxJ35OAgJh8yMILmt8nKePrMzg3jNnlol7FwdD8zOtwk9tvjUCoAdEpWG8Sd2j7x4ma6RL0dKlurQS5afvRIfVHQx7SxAktChGaElRCCcWT2sqhNwYun6sXWqGJHRFEv9R9UMorvSevDrSrQu5uw89nW7dg99flCceacT6JiM/s320/2%20(3).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="180" data-original-width="320" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_W5goR3KuPd-3BdKmjAxJ35OAgJh8yMILmt8nKePrMzg3jNnlol7FwdD8zOtwk9tvjUCoAdEpWG8Sd2j7x4ma6RL0dKlurQS5afvRIfVHQx7SxAktChGaElRCCcWT2sqhNwYun6sXWqGJHRFEv9R9UMorvSevDrSrQu5uw89nW7dg99flCceacT6JiM/s1600/2%20(3).jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Pengacara Ungkap BAP Kunci: "Bupati Minta Suara Caleg PDIP Ditukar dengan Pengangkatan Perangkat Desa", Sementara Oknum Kejaksaan, Polisi, hingga Wartawan Diduga Nikmati Aliran Dana Tapi Luput dari Hukum</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menjadi saksi bisu atas salah satu skandal korupsi terbesar di tingkat akar rumput tahun ini. Dalam sidang pembacaan pledoi atau pembelaan akhir terhadap kasus rekayasa rekrutmen 320 perangkat desa di 163 desa se-Kabupaten Kediri, tim advokat terdakwa membongkar fakta-fakta yang selama ini tertutup rapat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menjerat tiga kepala desa pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri ini melibatkan aliran dana suap fantastis sebesar Rp13,165 miliar. Ketiga terdakwa tersebut adalah Sutrisno, S.Pd., M.M. (Kades Mangunrejo, Kec. Ngadiluwih & Bendahara PKD), Imam Jamiin (Kades Kalirong, Kec. Tarokan & Ketua PKD), dan Darwanto (Kades Pojok, Kec. Wates & Humas PKD). Mereka didakwa menerima suap dalam proses rekrutmen yang berlangsung pada September 2023 hingga Januari 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Kediri menuntut ketiganya dengan hukuman berat. Terdakwa Imam Jamiin dan Darwanto masing-masing dituntut pidana penjara 7 tahun, denda Rp600 juta (subsider 150 hari kurungan), serta kewajiban membayar uang pengganti (Imam: Rp108 juta, Darwanto: Rp96 juta). Sementara itu, Sutrisno mendapat tuntutan paling berat: 9 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti mencapai Rp3,516 miliar. Ketiganya dijerat pasal berlapis: Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, atau alternatifnya Pasal 606 Ayat (2) KUHP Baru jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Ledakan Fakta dalam Pledoi: Arahan Khusus dari Bupati</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9F47V-VE0LdJjpxbfEecFd8rXboJj5doRNBerW2qVj6C6m5aeFNdA_I2GFZDt8CMYK4samNLpmQ3rANzRFfRP-aF-MywKJsWG5pkWgzF2_WzNxLEgzzPB2c8YsfJX6av3DJoxEU4xbxlreZnjClrFfZjhBLyq2DlpAs6uit5Am-fUmT2sg1CDnmV4EBw/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9F47V-VE0LdJjpxbfEecFd8rXboJj5doRNBerW2qVj6C6m5aeFNdA_I2GFZDt8CMYK4samNLpmQ3rANzRFfRP-aF-MywKJsWG5pkWgzF2_WzNxLEgzzPB2c8YsfJX6av3DJoxEU4xbxlreZnjClrFfZjhBLyq2DlpAs6uit5Am-fUmT2sg1CDnmV4EBw/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sidang menjadi semakin panas ketika Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH., MH. (Dosen FH Untag Surabaya) dan Dr. Dedi Muharman, SE., SH., M.Hum. selaku tim advokat Sutrisno, membacakan pledoi yang mengungkap keterlibatan pejabat tinggi daerah. Dr. Ruslie menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dilihat hanya dari kacamata ketiga terdakwa, melainkan harus dilihat secara utuh mulai dari percepatan penerbitan Perda/Perbup, pertemuan pengkondisian, hingga pasca ujian CAT (Computer Assisted Test).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Puncak dari pembelaan tersebut adalah pengungkapan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa Imam Jamiin tertanggal 8 Juli 2025 halaman 20 angka 77. Dr. Ruslie membacakan kesaksian Imam Jamiin yang juga dibenarkan di persidangan mengenai arahan khusus yang diterima sekitar awal Januari 2024 di Rumah Makan Bu Lani 2, area Simpang Lima Gumul.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Permintaan teman-teman Kades atas pengisian perangkat Desa sudah dituruti dan Bupati Juga meminta apa yang menjadi keinginan Bupati," demikian bunyi inti arahan tersebut yang disampaikan langsung oleh Bupati Kediri Anindito Himawan Pramana kepada perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Kediri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dr. Ruslie merinci lebih lanjut isi BAP tersebut: "Bahwa Saya mendapatkan Arahan dan Instruksi Khusus yang disampaikan oleh Bupati Kediri Sdr. Anindito Himawan Pramana... yang isinya bahwa permintaan teman-teman Kades atas pengisian perangkat Desa sudah dituruti dan Bupati Juga meminta apa yang menjadi keinginan Bupati tercapai yakni semua Kepala Desa di Kabupaten Kediri membantu mengkondisikan perolehan suara Caleg DPR RI PDI Perjuangan atas nama Sdr. Pulung dari Dapil Kediri Kabupaten dan Kota, Tulungagung, Blitar Kabupaten dan Kota dan Caleg DPRD Provinsi Jatim dari Partai PDI Perjuangan Sdr. Woro Reni dan dalam pelaksanaanya dikoordinir oleh Sdr. Atta selaku Korlap dan Sdr. Coco alias Andrian Prakoso selaku Staf Khusus Bupati."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Teori Penyertaan dan Pembiaran Sistemik</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_-bVy0sYa_TBQ749ZqXxHVi1RulEfscROE4XwwNdLThnjD55kGgAYCKBXxR__IFcfzWbbTn2yFfPj_OB0RSufYVvbA12OMw_-xHkm7WBSY8uEZ5kPP7bOacKUFYlCs6fs9PIYJifzqSXWzrRED9KMJkMVMg48R4BSHMsjukcs3sptDXTxF7XZZi4qw1c/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_-bVy0sYa_TBQ749ZqXxHVi1RulEfscROE4XwwNdLThnjD55kGgAYCKBXxR__IFcfzWbbTn2yFfPj_OB0RSufYVvbA12OMw_-xHkm7WBSY8uEZ5kPP7bOacKUFYlCs6fs9PIYJifzqSXWzrRED9KMJkMVMg48R4BSHMsjukcs3sptDXTxF7XZZi4qw1c/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi fakta tersebut, Dr. Ruslie menerapkan teori hukum Deelneming delicten (penyertaan). Ia berargumen bahwa jika ini dianggap kejahatan, maka bukan hanya pelaku lapangan yang bersalah, tetapi juga mereka yang menyuruh, turut serta, atau memberikan kesempatan terjadinya kejahatan sesuai Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Apalagi Bupati Kediri sebenarnya dapat membatalkan pengisian perangkat desa, sebagaimana ketentuan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 38 ayat (6)," tegas Dr. Ruslie.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih jauh, pembela menyoroti ketidakmungkinan Bupati tidak mengetahui kecurangan ini, mengingat setiap tahapan wajib dilaporkan kepadanya. Hal ini diperkuat oleh kesaksian Kabag Hukum dan Kepala DPMPD Pemkab Kediri pada 31 Maret 2026. "Berarti Camat, Kepala DPMPD, Kepala Bagian hukum dan Bupati Kediri, telah melakukan pembiaran karena sampai saat inipun tidak melakukan tindakan apapun terhadap hasil pengisian perangkat desa yang penuh kecurangan ini, kecuali hanya memberhentikan sementara terhadap Terdakwa. Dengan begitu tiga orang Terdakwa ini sengaja dikorbankan," ungkap Dr. Ruslie dengan nada tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Advokat juga menyinggung soal uang hasil kejahatan yang mengalir ke oknum pejabat tertentu yang якобы sudah mengembalikan uang sehingga kasus dianggap selesai. "Padahal konsep dan ketentuannya jelas. Menurut KUHP Nasional pengembalian bukan penghapus pidana. Merujuk Putusan MA No. 1195 K/Pid.Sus/2014," tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Siapa yang Lolos dari Jerat Hukum?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dr. Ruslie mengkritik keras jalannya penyidikan yang dinilai tidak tuntas. Menurutnya, pemanggilan 23 camat kurang relevan dibandingkan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengurus PKD tingkat kabupaten namun tidak pernah dipanggil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Padahal kehadiran mereka-mereka ini sangat penting. Tanpa kehadiran mereka substansi penegakan hukum dalam mencari kebenaran materiil menjadi kabur," katanya, sembari menyebut nama-nama seperti Johan (oknum Kajari), Reskrim, Polres, Wartawan, LSM, dan pihak terkait lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sorotan tajam juga diarahkan kepada Andrian Dimas Prakoso (alias Coco), mantan Staf Khusus Bupati Kediri, yang hadir sebagai saksi pada 7 April 2026. Meski mengaku tugasnya hanya memberi masukan, saksi ini aktif berkomunikasi dengan terdakwa Sutrisno. "Sehingga apa yang dilakukan oleh saksi/Stafsus sudah offside diluar tugasnya sebagai stafsus... dapat dimaknai bukan hubungan dan komunikasi biasa mengingat jabatannya yang sangat strategis sebagai penghubung kepentingan antara Bupati kediri dengan," tegas Dr. Ruslie.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam penutup pledoinya, Dr. Ruslie menyimpulkan bahwa sidang ini seolah hanya mengorbankan Sutrisno, Imam Jamiin, dan Darwanto, sementara pihak lain yang menikmati hasil kejahatan luput. "Misalnya pihak-pihak/oknum dari Unisma, LSM, Media/wartawan, Polres Kabupaten, Polres kota, Kejaksaan, sdr Wahid Hasyim/otak pengaturan nilai, sdr Mashudi, dan semua yang terlibat," pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Pertanyaan Kritis: Menuntut Kejelasan Peran Pejabat Tinggi dan Oknum Penegak Hukum</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVx2_f6N4bt-l_v_eGIIGzXjQL2Ot_87JktWArnGLJJ0XM8hmF2Z-dQvjTxI9f-DlXu9mV1aeHY3yKYi6jsSY4wAbVS2VuA2GA3a087f5-Cw7Rln-Kp5y2tsQhV1KdXjt3QsJItga4c2HQrcebw7yPnY9Wu7ZzQDm9TAImb7ahd6D3CM8MkBPvm5_WnjY/s640/IMG20260310132217_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVx2_f6N4bt-l_v_eGIIGzXjQL2Ot_87JktWArnGLJJ0XM8hmF2Z-dQvjTxI9f-DlXu9mV1aeHY3yKYi6jsSY4wAbVS2VuA2GA3a087f5-Cw7Rln-Kp5y2tsQhV1KdXjt3QsJItga4c2HQrcebw7yPnY9Wu7ZzQDm9TAImb7ahd6D3CM8MkBPvm5_WnjY/w640-h360/IMG20260310132217_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Mengingat terbongkarnya jaringan yang melibatkan eksekutif daerah dan aparat penegak hukum, Wartawan dan LSM, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan mendesak yang harus dijawab oleh publik dan penegak hukum baik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terutama Polda Jatim </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Terkait Peran Bupati Kediri Anindito Himawan Pramana:</b></div><div style="text-align: justify;">* Apakah benar Bupati memberikan instruksi politis untuk menukar pengangkatan perangkat desa dengan dukungan suara bagi Caleg PDIP (Sdr. Pulung dan Sdr. Woro Reni)? Jika ya, mengapa Bupati tidak ditetapkan sebagai tersangka utama atau minimal diperiksa sebagai saksi kunci sesuai teori penyertaan (deelneming)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Mengapa Bupati tidak menggunakan hak vetonya sesuai Perbup No. 49 Tahun 2023 Pasal 38 ayat (6) untuk membatalkan rekrutmen yang penuh kecurangan tersebut, padahal ia menerima laporan setiap tahapan? Apakah diamnya beliau merupakan bentuk persetujuan terselubung?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Terkait Staf Khusus Bupati (Andrian Prakoso/Coco) dan Korlap (Atta):</b></div><div style="text-align: justify;">* Apa peran konkret Sdr. Coco (Stafsus) dan Sdr. Atta (Korlap) dalam mengoordinasikan "transaksi politik" ini? Mengapa komunikasi intensif mereka dengan pengurus PKD dianggap wajar padahal desa adalah entitas otonom yang bukan perangkat daerah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Apakah Stafsus Bupati bertindak sebagai perantara utama dalam distribusi dana suap dari calon perangkat desa ke partai politik atau oknum tertentu?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Terkait Oknum Penegak Hukum dan Aparat (Kejaksaan, Polri, Wartawan):</b></div><div style="text-align: justify;">* Mengapa nama-nama seperti "Johan" (oknum Kajari), oknum Reskrim, oknum Polres, serta wartawan dan LSM yang disebut menerima aliran dana tidak pernah dihadirkan ke persidangan? Apakah pengembalian uang oleh oknum-oknum ini otomatis menghapus tindak pidana mereka sesuai yurisprudensi MA?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Apakah ada "kartu bebas" bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam skandal ini, sehingga mereka kebal dari proses hukum meskipun terbukti menerima bagian dari uang suap Rp13,1 miliar?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Terkait Otak Pengatur Nilai (Wahid Hasyim & Mashudi):</b></div><div style="text-align: justify;">*  Siapa sebenarnya Sdr. Wahid Hasyim yang disebut sebagai "otak pengaturan nilai" dan Sdr. Mashudi? Mengapa mereka yang diduga memegang kendali teknis kecurangan ujian CAT justru lepas dari jeratan hukum sementara para Kepala Desa di lapangan dihukum berat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Apakah sistem rekrutmen perangkat desa di Kediri memang dirancang sejak awal untuk dikomersialisasi oleh segelintir oknum yang memiliki akses ke Bupati dan aparat keamanan?</div><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFw-fy8bKyemQfAR_WMBrkAoeapjF0wAdJp6xFDDo8TINivrh-sj7S0Ll0pGNDgHoqp5aQBKJUq1nS5j9PjN5A6vla3cMSLMdaHBrbgWZHzR6dnqUht_uxsmYJMuAymR1L5YhYaITq_pRjm9B7gay9_-hNKjqvHCJLFilQpzaT0L9pDXRAXjS8Jog40KA/s640/7%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFw-fy8bKyemQfAR_WMBrkAoeapjF0wAdJp6xFDDo8TINivrh-sj7S0Ll0pGNDgHoqp5aQBKJUq1nS5j9PjN5A6vla3cMSLMdaHBrbgWZHzR6dnqUht_uxsmYJMuAymR1L5YhYaITq_pRjm9B7gay9_-hNKjqvHCJLFilQpzaT0L9pDXRAXjS8Jog40KA/s320/7%20(1).jpg" width="320" /></a></div></b></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Terkait Keadilan bagi Terdakwa:</b></div><div style="text-align: justify;">* Apakah adil jika Sutrisno, Imam Jamiin, dan Darwanto divonis sebagai "kambing hitam" yang menanggung seluruh beban pidana dan uang pengganti, sementara para pemberi perintah (order giver) dan penerima manfaat di level atas tetap bebas berkeliaran?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Bagaimana jaminan bahwa uang pengganti Rp3,516 miliar yang dibebankan kepada Sutrisno benar-benar mencerminkan kerugian negara, padahal dana tersebut allegedly tersebar ke puluhan oknum pejabat, partai, dan aparat yang belum tersentuh hukum?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>6. Terkait Proses Hukum Selanjutnya oleh Polda Jatim:</b></div><div style="text-align: justify;">* Mengapa Polisi "Tidur" saat proses hukum dalam perkara ini sudah menjelang vonis/putusan tetapi tidak ada pengembangan terhadap pihak-pihak yang terlibat?</div><div style="text-align: justify;"><div><br /></div><div>* Apa Tindakan Polda Jatim Terhadap Anggotanya yang Disebut dalam Pledoi?</div><div>Dalam pledoi, pengacara secara eksplisit menyebut adanya keterlibatan anggota dari Reskrim dan Polres (Kota maupun Kabupaten) yang menerima aliran dana suap. Apakah Kapolda Jatim telah memerintahkan adanya audit internal (Propam) atau pembentukan Tim Khusus untuk mengusut tuntas nama-nama  tersebut? Ataukah Polda Jatim akan membiarkan anggotanya "dilindungi" dengan dalih pengembalian uang tanpa proses pidana?</div><div><br /></div><div>* Apakah Ada Intervensi Atasan dalam Penyidikan Kasus Ini?</div><div>Mengingat kasus ini menyeret nama Bupati dan staf khususnya, apakah ada indikasi atau dugaan intervensi dari pihak tertentu  yang menghambat penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Jatim untuk mengungkap dalang utama? Mengapa penyidikan terlihat hanya fokus pada "ikan kecil" (Kades) sementara "paus" (oknum aparat dan politisi) dibiarkan lepas?</div><div><br /></div><div>* Bagaimana Polda Menyikapi Dugaan Transaksi Politik Terstruktur?</div><div>Pledoi mengungkapkan adanya instruksi langsung dari Bupati untuk menukar jabatan dengan suara Caleg tertentu, yang dikoordinir oleh Staf Khusus. Apakah ini termasuk tindak pidana politik (money politics) yang sistematis?. Apakah Polda Jatim akan mengembangkan kasus ini menjadi penyelidikan terpisah terkait tindak pidana pemilihan umum dan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah, ataukah membiarkannya hanya sebagai kasus korupsi biasa?</div><div><br /></div><div>* Siapa yang Melindungi "Otak Pengatur Nilai" dan Oknum LSM/Wartawan?</div><div>Pengacara terdakwa menyebutkan nama-nama spesifik seperti seseorang/oknum wartawan, LSM, dan sosok "Wahid Hasyim" serta "Mashudi" sebagai bagian dari jaringan. Mengapa pihak-pihak sipil dan non-ASN yang terlibat aktif dalam mafia rekrutmen tidak dipanggil atau diperiksa oleh penyidik Polri? Apakah ada ketakutan untuk membongkar jaringan yang lebih luas?</div><div><br /></div><div>* Apakah Polda Jatim Siap Meminta Maaf kepada Publik Jika Terbukti Anggotanya Terlibat?</div><div>Jika nantinya terbukti melalui pengembangan sidang atau audit independen bahwa anggota Polri di wilayah Kediri benar-benar menerima suap dari dana Rp13,1 miliar tersebut, apakah Kapolda Jatim berkomitmen untuk memecat tidak hormat anggotanya tersebut dan meminta maaf kepada publik atas rusaknya citra institusi Polri di Jawa Timur?</div><div><br /></div><div>* Langkah Konkret Apa yang Akan Diambil Untuk Memulihkan Kepercayaan Rakyat?</div><div>Skandal ini menunjukkan bahwa rekrutmen perangkat desa di Kediri dikendalikan oleh "mafia" yang melibatkan eksekutif dan aparat keamanan. Langkah konkret apa yang akan diambil Polda Jatim bersama KPK untuk melakukan pembersihan total (sweeping) di lingkungan Polres/Polresta Kediri dan memastikan tidak ada lagi praktik serupa di kabupaten/kota lain di Jawa Timur?</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Suap Perangkat Desa Kediri Rp13,1 Miliar: Pledoi Mengguncang, Terungkap Perintah Langsung Bupati dan Politisasi Rekrutmen

Pengacara Ungkap BAP Kunci: "Bupati Minta Suara Caleg PDIP Ditukar dengan Pengangkatan Perangkat Desa", Sementara Oknum Kejaksaan,...

»

Dilema Sujono di Pengadilan Tipikor: Otak Korupsi Fiber Optik atau Sekadar "Korban" Janji Jabatan?

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXoFBRtB3hcX8BiSqqNUQhV7CMbXMICnnVtU57kc-7ZScDSZghb8Wzld1d663uL355593zxlIxtMHqzVmQ20TtT3NvDw2cN0HkYUizOKyQUY0JNcjr_4bzcmILD0XXOQQvnwpTndo7tpXcT18qUT4T7-gwhFxGzrPkVssdParjpLg7hxuN77HVkVxeF8Q/s626/IMG_20260501_175739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="626" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXoFBRtB3hcX8BiSqqNUQhV7CMbXMICnnVtU57kc-7ZScDSZghb8Wzld1d663uL355593zxlIxtMHqzVmQ20TtT3NvDw2cN0HkYUizOKyQUY0JNcjr_4bzcmILD0XXOQQvnwpTndo7tpXcT18qUT4T7-gwhFxGzrPkVssdParjpLg7hxuN77HVkVxeF8Q/w320-h240/IMG_20260501_175739.jpg" width="320" /></a></div><span style="color: red; font-size: x-large;">Jejak Uang Rp840 Juta yang Mengalir ke Puluhan Rekening: Misteri Setoran Bulanan ke Sekda dan Anomali Pembayaran Proyek 3 Bulan yang Cair Hingga Akhir Tahun?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Di balik dinginnya ruang sidang dan ketukan palu hakim, tersimpan sebuah cerita pilu yang mungkin belum terungkap sepenuhnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kasus dugaan korupsi gratifikasi proyek Jaringan Intra Fiber Optik di Kabupaten Nganjuk senilai Rp6 miliar ini tidak hanya menyeret nama Sujono, mantan Sekretaris hingga Plt. Kepala Dinas Kominfo, tetapi juga membuka kotak Pandora tentang budaya "setoran" dan jual beli jabatan di birokrasi lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sujono kini duduk sebagai terdakwa tunggal di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang dituduh (didakwa)  menerima gratifikasi sebesar Rp840 juta dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom, Direktur PT Laxo Global Akses. Namun, narasi ini dibantah keras oleh sumber terpercaya BERITAKORUPSI.CO. Sumber tersebut mengklaim Sujono hanyalah korban sistem yang lebih besar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sujono ini korban. Kenapa hanya dia jadi tersangka/terdakwa? Pada tahun 2023, Sujono Selaku Sekretaris Dinas Kominfo diperintahkan Sekda untuk menyetorkan uang sebesar Rp60 juta setiap bulan dan dijanjikan menjadi Kepala Dinas tahun 2024. Sujono mencari uang dan memerintahkan Hikmawan untuk meminta dari PT Laxo. Jadi uang dari PT Laxo disetorkan setiap bulan sebesar Rp60 juta sisanya digunakan untuk biaya operasional kantor dan juga dibagikan ke beberapa orang termasuk staf dan istinya," ujar sumber tersebut dengan nada prihatin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber itu menambahkan sebuah kejanggalan investigasi: "Saat penyidikan sempat ada pemberitaan tentang itu tapi entah kenapa beritanya hilang."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Proyek Cepat, Pembayaran Lama: Sebuah Anomali?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mari menelusuri jejak proyek yang menjadi sumber masalah ini. Awal mula terseretnya Sujono berawal pada tahun 2024 saat Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melaksanakan proyek Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD dengan anggaran sebesar Rp6 miliar dari APBD TA 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 02 Januari 2024, pemilihan penyedia dilakukan via e-catalog. PT Laxo Global Akses menawarkan harga total Rp6.120.000.000, yang setelah negosiasi pada hari yang sama, disepakati menjadi Rp6.000.000.000. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/055.PPK/411.312/2024 pun terbit pada 2 Januari 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tim teknis dari PT Laxo (Haris Fakhrudin, Robbyanto Kurnia, Dani Aldi Aji Feraldin) bersama tim pengawas Diskominfo (Nanang Hertanto, Rendra Alfaritdho, Agung Joko Wicaksono) langsung bekerja. Dengan target pemasangan 1-3 OPD per hari, pekerjaan untuk 93 titik ini diselesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, di sinilah letak keanehan yang mencurigakan. Meskipun pekerjaan fisik selesai dalam 3 bulan, pembayaran dari Dinas Kominfo mengalir deras setiap bulan hingga akhir tahun ,2024</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Pembayaran dimulai 2 Februari 2024 sebesar Rp500 juta (SPM Nomor .../M/2/2024).</li><li>Pembayaran terakhir terjadi pada 10 Desember 2024 sebesar Rp500 juta (SPM Nomor .../PPR2/12/2024).</li></ol></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Pertanyaan besarnya: </span></b>Mengapa pembayaran masih cair hingga Desember ketika pekerjaan sudah selesai sejak April? Apakah ini celah yang dimanfaatkan untuk melanggengkan aliran dana "biaya operasional" dan agar tidak terungkap fakta yang sesungguhnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Tekanan, Ancaman, dan Uang yang Mengalir Deras?</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTb14QVSmw-pwEUbEksnaYg10GhStUX30B3sXv_msqGbGJTxqbm4G-jMp58eNzrx7iWvHF6q2RKO6Ik7d2s-x54jYit6S7eO_S24CKkNo6fJwm3SqEZDtBW_ZM5L9IJbfZLf3hWv5TE8ASzhviKT7edL4kZkorFmeqaK8OmAWukKNB145F6jjN2B2vBfw/s2858/IMG_20260501_180111.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2131" data-original-width="2858" height="478" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTb14QVSmw-pwEUbEksnaYg10GhStUX30B3sXv_msqGbGJTxqbm4G-jMp58eNzrx7iWvHF6q2RKO6Ik7d2s-x54jYit6S7eO_S24CKkNo6fJwm3SqEZDtBW_ZM5L9IJbfZLf3hWv5TE8ASzhviKT7edL4kZkorFmeqaK8OmAWukKNB145F6jjN2B2vBfw/w640-h478/IMG_20260501_180111.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Komunikasi antara Sujono dan Direktur PT Laxo, Ayom, mulai intensif pada awal Januari 2024. Sujono, melalui perantara Hikmawan (guru SMKN 1 Nganjuk), menanyakan adanya sisihan dana kontrak untuk "biaya operasional".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Terdakwa menghubungi Hikmawan berkali-kali untuk menanyakan terkait biaya operasional tersebut dengan nada bicara yang tinggi," demikian dalam dakwaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Awalnya Ayom menolak, mengingat kontrak berjalan satu tahun. Namun, ketakutan akan pemutusan kontrak sepihak atau dipersulitnya pembayaran bulanan membuat Ayom menyerah sekitar 4 Januari 2024. Posisi Sujono saat itu sangat strategis: sebagai Sekretaris Dinas dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), ia memegang kunci verifikasi pembayaran. Kekuatan ini semakin solid ketika pada 17 Oktober 2024, Sujono diangkat menjadi Plt. Kadis dan PPK berdasarkan SK Bupati No. 100.3.3.2/598/K/411.312/2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Total Rp840 juta pun berpindah tangan dari Ayom ke Hikmawan dan tersimpan di beberapa rekening Bank atas nama Himawan bukan atas nama Sujono, dengan jumlah Rp70 juta per bulan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kemana Larinya Uang Rakyat Itu? Dan apa peran/jabatan para Penerima?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Uang sebanyak itu tidak mengendap di satu tempat. Atas perintah Sujono, Hikmawan menyimpannya di empat rekening berbeda (BCA, BRI, Mandiri, Bank Jatim) sebelum akhirnya didistribusikan. Namun tidak dijelaskan bahwa uang tersebut diserahkan Hikmawan Putra kepada Terdakwa Sujono </div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Rp595.597.000 (BCA a.n Hikmawan) -> Dibagi-bagikan ke beberapa orang </li><li>Rp49.150.000 (Mandiri a.n Hikmawan) -> Dibagi-bagikan ke beberapa orang </li><li>Rp24.675.000 (BRI a.n Hikmawan) -> Dibagi-bagikan dibagikan ke beberapa orang </li><li>Rp25.000.000 (Bank Jatim a.n Hikmawan) -> Dibagi-bagikan ke beberapa orang </li></ul></div><div style="text-align: justify;">Total yang tercatat tersalurkan ke berbagai pihak (termasuk staf dan istri Sujono) adalah Rp694.422.000. Sisanya, Rp145.578.000, masih berada di rekening pribadi Hikmawan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta bahwa uang tersebut dibagi ke "puluhan orang" termasuk "staf dan istri" terdakwa memperkuat dugaan sumber bahwa ini adalah skema kolektif, bukan enrichment pribadi Sujono semata. Lalu, mengapa dakwaan seolah hanya menyudutkan Sujono sebagai pelaku tunggal tanpa menguraikan secara detail apa peran puluhan orang sebagai penerima dana tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Respons Para Pejabat: Sekda Diam dan Bupati Tidak Tahu </span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat dikonfirmasi mengenai tuduhan adanya perintah setoran ke Sekda, Drs. Nur Solekan, M.Si (Sekda Nganjuk) memilih bungkam tanpa tanggapan via WhatsApp.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Bupati Definitif Kabupaten Nganjuk periode sebelumnya dan sekarang, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, mengatakan tidak tahu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Aduh saya tdk tahu mas …dan waktu itu saya juga sudah purna Bupati , Ngapunten nggih , thanks," balasnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Marhaen menjabat Bupati definitif pada April-September 2023, tepat di masa ketika alleged "perjanjian setoran" konon terjadi, sebelum kemudian terpilih untuk periode 2025-2030.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">7 Pertanyaan Menggugat untuk Mencari Kebenaran Sejati</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menuntut jawaban lebih dari sekadar vonis bagi Sujono. Berikut adalah pertanyaan kritis yang harus dijawab untuk membongkar akar masalah:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Untuk Terdakwa Sujono:</b></div><div style="text-align: justify;">Benarkah Anda menikmati seluruh Rp840 juta tersebut untuk kekayaan pribadi, ataukah Anda hanya menahan uang sebentar sebelum membagikannya sesuai instruksi atasan? Mengapa dakwaan JPU tidak merinci nama-nama penerima dana dari Rp694 juta yang tersebar itu, sehingga publik seolah yakin Anda adalah satu-satunya benefisiaris?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Untuk Sekda Drs. Nur Solekan:</b></div><div style="text-align: justify;">Apakah benar pada 2023 Anda memerintahkan Sujono menyetor Rp60 juta/bulan dengan imbalan janji jabatan Kadis? Jika tuduhan sumber BERITAKORUPSI.CO ini salah, mengapa Anda tidak membantahnya secara tegas? Apakah ada budaya "pungutan liar berjenjang" di lingkungan Pemkab Nganjuk yang selama ini ditutup-tutupi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Untuk Direktur PT Laxo, Nemesius Ajom Rahwana (Ayom):</b></div><div style="text-align: justify;">Mengapa dalam dakwaan tidak dijelaskan secara rinci kronologi penyerahan uang bulanan tersebut? Apakah ketidakjelasan ini sengaja dibuat agar Anda tidak perlu menunjuk siapa saja pejabat lain yang menerima bagian dari uang "biaya operasional" yang Anda bayarkan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Untuk Saksi Hikmawan Putra:</b></div><div style="text-align: justify;">Anda memegang peran kunci sebagai "brankas berjalan". Siapa sebenarnya yang memberi perintah spesifik untuk membagi uang ke staf dan istri Sujono? Apakah pembagian itu bentuk bagi hasil korupsi berjamaah, atau sekadar upah untuk membungkam mereka? Kemana nasib sisa Rp145 juta yang masih di rekening Anda?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Terkait Anomali Waktu Proyek:</b></div><div style="text-align: justify;">Mengapa pembayaran proyek yang seharusnya selesai dalam 3 bulan (sesuai SPMK Jan 2024) masih digelontorkan hingga Desember 2024? Apakah mekanisme pembayaran bulanan ini sengaja dirancang longgar untuk memfasilitasi aliran dana gratifikasi setiap bulannya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>6. Terkait Aliran Dana ke Istri dan Staf:</b></div><div style="text-align: justify;">Siapa saja staf dan keluarga yang menerima uang dari pecahan Rp694 juta tersebut? Apakah keterlibatan mereka diketahui oleh penyidik? Jika ya, mengapa mereka tidak diproses hukum? Apakah ini strategi agar kasus terlihat rumit dan sulit diusut tuntas?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>7. Terkait "Hilangnya" Jejak Investigasi:</b></div><div style="text-align: justify;">Sumber menyebutkan isu setoran ke Sekda pernah muncul saat penyidikan lalu menghilang. Siapa yang memiliki wewenang untuk "menghapus" arah penyelidikan ini? Apakah ada intervensi politik dari kalangan eksekutif Nganjuk yang melindungi pejabat tinggi di balik kasus ini?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>8. Apakah kasus ini murni penyidikan Kejari Nganjuk atau bersumber dari KPK? Apakah informasi dan data dari KPK hanya melibatkan terdakwa Sujono yang menerima uang atau ada pihak yang terselamatkan dalam perkara ini?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">9. Apakah di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya mesteri kasus Perkara Korupsi Gratifikasi Fiber Optic dengan terdakwa Sujono ini dapat mengungkap?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel ini tanpa ijin.</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Dilema Sujono di Pengadilan Tipikor: Otak Korupsi Fiber Optik atau Sekadar "Korban" Janji Jabatan?

Jejak Uang Rp840 Juta yang Mengalir ke Puluhan Rekening: Misteri Setoran Bulanan ke Sekda dan Anomali Pembayaran Proyek 3 Bulan yang Cair Hi...

»

Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Sujono Diadili Sebagai "Otak" Korupsi atau Hanya Korban Sistem Jual Beli Jabatan?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgauICmBGtk3HfdduSUt7m2QRyErP4OBASIaAgpk66gwnZntUvV4-5gWZ6kCXJL94kU5Ladlqc1TqqAa_t2gDqgNJ0MLVoTpxnoBfNljRHT53T9ArCXcf30mRLiXdVzxO-qEzxZ82z2xONVtqSPAoZFEABqEuXQ9J3eYECszRzagWwrS9iyTMUWRHeA2ZE/s2858/IMG_20260501_180111.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2131" data-original-width="2858" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgauICmBGtk3HfdduSUt7m2QRyErP4OBASIaAgpk66gwnZntUvV4-5gWZ6kCXJL94kU5Ladlqc1TqqAa_t2gDqgNJ0MLVoTpxnoBfNljRHT53T9ArCXcf30mRLiXdVzxO-qEzxZ82z2xONVtqSPAoZFEABqEuXQ9J3eYECszRzagWwrS9iyTMUWRHeA2ZE/s320/IMG_20260501_180111.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Sumber Beritakorupsi.co Ungkap Fakta Mengejutkan: Uang Gratifikasi Disebut Setoran Wajib ke Sekda demi Kursi Kepala Dinas, Sementara Aliran Dana ke Puluhan Rekening Masih Menjadi Misteri Termasuk Status Hikmawan Putra </span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Kasus dugaan korupsi gratifikasi dalam proyek Jaringan Intra Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk kian menarik perhatian publik. Dengan total anggaran APBD TA 2024 sebesar Rp6 miliar dan pemenang lelang PT Laxo Global Akses, kasus ini menyeret nama Sujono, yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk pada Mei 2023 dan kemudian pada Oktober 2024 diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, di balik dakwaan hukum, muncul narasi menarik yang mengguncang. Salah seorang sumber terpercaya BERITAKORUPSI.CO menjelaskan bahwa Sujono sejatinya adalah korban. Menurut sumber tersebut, uang yang diterima Sujono melalui perantara Hikmawan seorang guru SMKN 1 Nganjuk dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT Laxo (PT Laxo Global Akses), sejatinya bukan untuk dinikmati Sujono seorang diri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sujono ini korban. Kenapa hanya dia jadi tersangka (terdakw)? Pada tahun 2023, Sujono selaku Sekretaris Dinas Kominfo diperintahkan Sekda untuk menyetorkan uang sebesar Rp60 juta setiap bulan dan dijanjikan menjadi Kepala Dinas tahun 2024. Jadi Sujono memerintahkan Hikmawan untuk meminta dari PT Laxo. Jadi uang dari PT Laxo disetorkan setiap bulan sebesar Rp60 juta, sisanya digunakan untuk biaya operasional kantor dan juga dibagikan ke beberapa orang termasuk staf dan istrinya," ujar sumber tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber itu menambahkan, "Saat penyidikan sempat ada pemberitaan tentang itu tapi entah kenapa beritanya hilang."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kronologi Proyek dan Negosiasi Harga</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Awal mula terseretnya Sujono berawal pada tahun 2024 saat Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melaksanakan proyek Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD dengan anggaran sebesar Rp6 miliar dari APBD TA 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 02 Januari 2024, Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melakukan pemilihan penyedia melalui laman e-catalog. Berdasarkan penawaran yang tertera, PT Laxo Global Akses memberikan penawaran harga satuan sebesar Rp510.000.000 dan total harga sebesar Rp6.120.000.000. Kemudian dilakukan negosiasi harga dan disepakati harga satuan menjadi Rp500.000.000 dengan total harga menjadi Rp6.000.000.000.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari hasil negosiasi tanggal 02 Januari 2024 tersebut, Dinas Kominfo menetapkan PT Laxo Global Akses sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan proyek Jaringan Intra Fiber Optik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 2 Januari 2024, Dinas Kominfo menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/055.PPK/411.312/2024. Pekerjaan instalasi jaringan intra untuk 93 kantor/OPD di Pemkab Nganjuk pun dilaksanakan oleh Tim Teknis dari PT Laxo Global Akses yaitu Haris Fakhrudin, Robbyanto Kurnia, dan Dani Aldi Aji Feraldin. Mereka didampingi dan diawasi oleh Tim Teknis dari Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk yaitu Nanang Hertanto, Rendra Alfaritdho, dan Agung Joko Wicaksono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sekitar 3 bulan, di mana dalam 1 hari pemasangan dapat dilakukan sebanyak 1 atau 3 kantor OPD dengan titik lokasi instalasi jaringan intra yang dikerjakan oleh PT. Laxo Global Akses di 93 kantor/OPD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas pekerjaan pengadaan jaringan Intra Fiber Optik di 93 OPD Pemkab Nganjuk tersebut, PT Laxo Global Akses TA 2024 telah dibayar lunas oleh Dinas Kominfo sebesar Rp500 juta setiap bulan sejak 2 Februari 2024 sesuai SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 3518/03.0/0000/LS/2.16.2.20.21.01.0000/M/2/2024. Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp500 juta dengan SPM Nomor 3518/03.00/0000 179/LS/2.16.2.20.21.01.0000/PPR2/12/2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Modus "Biaya Operasional" dan Tekanan Psikologis</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik pada Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk tahun 2024 berjalan sekitar beberapa hari, terdapat komunikasi antara Terdakwa Sujono yang sudah saling kenal sebelumnya dengan Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemarto atau Ayom selaku Direktur PT Laxo Global Akses melalui perantara Hikmawan Putra atau Hikmawan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Komunikasi tersebut diawali pada awal Januari 2024 dimana Terdakwa Sujono menghubungi Ayom untuk menanyakan apakah ada dari nilai kontrak yang disepakati tersebut ada yang dapat disisihkan untuk Terdakwa yang akan dipergunakan sebagai biaya operasional melalui Hikmawan. Terdakwa menghubungi Hikmawan berkali-kali untuk menanyakan terkait biaya operasional tersebut dengan nada bicara yang tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Awalnya Ayom tidak terlalu menanggapi permintaan dari Terdakwa Sujono, bahkan Ayom sempat memberikan penolakan dengan alasan bahwa kontrak sudah berjalan untuk 1 (satu) tahun. Namun sekitar tanggal 04 Januari 2024, Ayom memberikan biaya operasional tersebut karena Ayom khawatir apabila kontrak kerja pengadaan yang telah dibuat antara PT Laxo Global Akses dan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk akan diputus secara sepihak pada saat pekerjaan telah berjalan, atau setidaknya pembayaran setiap bulan kepada PT Laxo Global Akses akan dipersulit.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut sangatlah beralasan karena Terdakwa memiliki kewenangan selaku Sekretaris Dinas sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024 yang berwenang dalam melakukan verifikasi pembayaran kepada penyedia setiap bulannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Alasan tersebut nyatanya juga semakin diperkuat seiring dengan pengangkatan Terdakwa Sujono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada tanggal 17 Oktober 2024, sekaligus diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nganjuk No. 100.3.3.2/598/K/411.312/2024 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/02/K/411.312/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 tanggal 18 Oktober 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Jejak Digital Uang Rp840 Juta: Kemana Larinya?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKwq8oCwlqvNxlCz0wxYppSCG0LhW1Tps5ESFU4NDmp5CrjRgqlbZtXCMKjkvg5fVjEy3Tgv3q8jzz1BChWwKjxUcjhalpJQegS3qrhOL5rG5HIklJhfoEfHZu_CAb7VGkQu3g8YziccgUMUi9xdJjXV5QiH1yWHWNjwL5tCOuPZj_J5JtCx-NQNMU8Ac/s626/IMG_20260501_175739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="626" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKwq8oCwlqvNxlCz0wxYppSCG0LhW1Tps5ESFU4NDmp5CrjRgqlbZtXCMKjkvg5fVjEy3Tgv3q8jzz1BChWwKjxUcjhalpJQegS3qrhOL5rG5HIklJhfoEfHZu_CAb7VGkQu3g8YziccgUMUi9xdJjXV5QiH1yWHWNjwL5tCOuPZj_J5JtCx-NQNMU8Ac/s320/IMG_20260501_175739.jpg" width="320" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Total uang yang sudah diberikan oleh Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT Laxo Global Akses kepada Terdakwa Sujono melalui Hikmawan Putra atau Hikmawan sebesar Rp840 juta, atau setiap bulan sebesar Rp70 juta sejak Januari - Desember.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian atas perintah Terdakwa Sujono, uang sebesar Rp840 juta disimpan oleh Hikmawan di berbagai rekening:</div><div style="text-align: justify;">*   Rekening BCA Nomor 1410302507</div><div style="text-align: justify;">*   Rekening BRI Nomor 375401024222531</div><div style="text-align: justify;">*   Rekening Mandiri Nomor 1710003402891</div><div style="text-align: justify;">*   Rekening Bank Jatim Nomor 0192201080</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2024, Terdakwa Sujono memerintahkan Hikmawan untuk men-transfer uang tersebut ke beberapa rekening atas nama orang lain termasuk staf dan istri terdakwa Sujono. Rinciannya sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li><b>Uang sebesar Rp595.597.000</b> disimpan di rekening Bank BCA Nomor 1410302507 atas nama Hikmawan Putra dan kemudian uang itu dibagi-bagikan ke beberapa orang.</li><li><b>Uang sebesar Rp49.150.000</b> disimpan di Bank Mandiri Nomor Rekening 1710003402891 atas nama Hikmawan Putra dan kemudian uang itu dibagi-bagikan ke beberapa orang.</li><li><b>Uang sebesar Rp24.675.000</b> disimpan di Bank BRI Nomor Rekening 375401024222531 atas nama Hikmawan Putra dan kemudian uang itu dibagi-bagikan ke beberapa orang.</li><li><b>Uang sebesar Rp25.000.000</b> disimpan di Bank Jatim Nomor Rekening 0192201080 atas nama Hikmawan Putra dan kemudian uang itu dibagi-bagikan ke beberapa orang.</li></ul></div><div style="text-align: justify;">Total uang sebagai biaya operasional yang diterima terdakwa Sujono melalui Hikmawan dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT Laxo Global Akses, sekaligus disalurkan oleh Hikmawan ke beberapa orang atas perintah Terdakwa Sujono adalah sebesar Rp694.422.000. Sementara sisa uang Rp145.578.000 dari total Rp840 juta (dikurangi Rp694.422.000) berada dalam rekening pribadi Saksi Hikmawan Putra.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Respons Pejabat Terkait: Bungkam dan Ketidaktahuan</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait informasi bahwa Sujono hanyalah alat setoran untuk atasan, BERITAKORUPSI.CO mencoba mengonfirmasi langsung. Drs. Nur Solekan, M.Si selaku Sekda Pemkab Nganjuk dihubungi melalui telepon untuk menanyakan perihal informasi dari narasumber, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara Bupati Nganjuk Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., SH., MH., MBA atau yang akrab disapa Kang Marhaen, saat dihubungi BERITAKORUPSI.CO mengatakan tidak tahu karena saat itu sudah tidak menjabat sebagai Bupati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Aduh saya tdk tahu mas …dan waktu itu saya juga sudah purna Bupati, Ngapunten nggih, thanks," balasnya singkat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu dicatat, pada April - September 2023, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi menjabat sebagai Bupati Definitif menggantikan Novi Rahman Hidayat S.Sos., MM yang Ditangkap atau OTT KPK. Kemudian, Bupati Nganjuk periode 2025 - 2030 kembali dijabat oleh Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>7 Pertanyaan Kritis yang Harus Terjawab di Persidangan</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengingat kompleksitas kasus dan adanya tuduhan bahwa Sujono hanyalah korban sistem, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan mendesak yang perlu dijawab oleh JPU, Terdakwa, dan pihak terkait:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Terkait Terdakwa Sujono:</b></div><div style="text-align: justify;">Benarkah uang sebesar Rp840 juta sampai sepenuhnya ke tangan pribadi Sujono untuk memperkaya diri, ataukah ia hanya berfungsi sebagai "kurir" yang menahan uang sebentar sebelum didistribusikan ke pihak lain sesuai perintah atasan? Mengapa dalam dakwaan tidak diuraikan secara rinci aliran dana ke puluhan orang tersebut, sehingga terkesan Sujono sebagai pelaku tunggal?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Terkait Peran Sekda (Drs. Nur Solekan):</b></div><div style="text-align: justify;">Apakah benar terdapat perintah dari Sekda pada tahun 2023 agar Sujono menyetorkan Rp60 juta per bulan dengan imbalan janji jabatan Kepala Dinas? Jika benar, mengapa Sekda tidak diperiksa sebagai saksi atau bahkan tersangka dalam pengembangan kasus ini, mengingat adanya indikasi trading in influence (jual beli pengaruh)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Terkait Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar (Ayom) - Direktur PT Laxo:</b></div><div style="text-align: justify;">Mengapa dalam dakwaan JPU tidak dijelaskan secara spesifik tahun berapa dan detail kronologi penyerahan uang Rp70 juta setiap bulan tersebut? Apakah ketidaktegasan ini sengaja dilakukan untuk melindungi pihak-pihak lain yang menerima bagian dari uang "biaya operasional" tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Terkait Hikmawan Putra (Perantara):</b></div><div style="text-align: justify;">Apa peran sebenarnya Hikmawan dalam skema ini? Apakah ia hanya sekadar rekening berjalan, atau turut aktif membagi-bagikan uang ke staf dan istri Sujono atas instruksi siapa? Mengapa sisa uang Rp145.578.000 masih bertahan di rekening pribadinya, dan kemana nasib uang tersebut selanjutnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Terkait Anomali Pembayaran vs Durasi Pekerjaan:</b></div><div style="text-align: justify;">Mengapa pembayaran pekerjaan dilakukan secara rutin hingga Desember 2024, sementara pekerjaan fisik sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/055.PPK/411.312/2024 tanggal 2 Januari 2024 hanya berlangsung selama 3 bulan? Apakah ada pekerjaan tambahan yang tidak tercatat, ataukah ini celah untuk melanggengkan aliran dana gratifikasi bulanan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>6. Terkait Aliran Dana ke Staf dan Istri:</b></div><div style="text-align: justify;">Siapa saja penerima dana yang berasal dari pecahan Rp694 jutaan tersebut? Apakah distribusi uang ke staf dan istri Sujono merupakan bentuk "bagi hasil" wajib dalam sistem korupsi berjamaah di Diskominfo Nganjuk, ataukah upaya untuk menciptakan banyak pihak yang terlibat agar sulit diusut (memperbanyak saksi yang terkontaminasi)?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>7. Terkait Hilangnya Jejak Investigasi Awal:</b></div><div style="text-align: justify;">Sumber menyebutkan bahwa saat penyidikan sempat ada pemberitaan mengenai peran Sekda dan sistem setoran, namun kemudian "hilang-hilang". Siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya arah penyelidikan ini? Apakah ada intervensi politik lokal yang menghambat pengungkapan dalang sebenarnya di balik kasus Rp840 juta ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>8. Apakah perkara ini murni hasil penyidikan Kejari Nganjuk atau bersumber dari KPK? Apakah informasi dan data dari KPK ke Kejari Nganjuk hanya melibatkan nama Sujono yang menerima uang itu atau ada pihak yang terselamatkan dalam perkara ini?</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel ini tanpa ijin.</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Sujono Diadili Sebagai "Otak" Korupsi atau Hanya Korban Sistem Jual Beli Jabatan?

Sumber Beritakorupsi.co Ungkap Fakta Mengejutkan: Uang Gratifikasi Disebut Setoran Wajib ke Sekda demi Kursi Kepala Dinas, Sementara Aliran ...

»

"Perang Argumen" di Sidang Korupsi Pelindo Surabaya: JPU vs 6 Terdakwa Soal Proyek Pengerukan Kolam Rp83,2 Miliar

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYtc3pFh1gxZWyy5mi9xfPxI8-jpa-8cA9yW3N4JYVGJysC1ZkvJwXk08XkY67J9hoxkx1csVPETSXcwEmlGGmXlwdDd8Afy_VpZmE5VcRM7phSMLNC_IlOxiDJCU84OEnidJfNTzHiGhAz12bSeqW_mh00gU2OhV3BNk_LoV6Jx7TySXpTvnjcJfQzuI/s640/IMG_20260401_20363345.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYtc3pFh1gxZWyy5mi9xfPxI8-jpa-8cA9yW3N4JYVGJysC1ZkvJwXk08XkY67J9hoxkx1csVPETSXcwEmlGGmXlwdDd8Afy_VpZmE5VcRM7phSMLNC_IlOxiDJCU84OEnidJfNTzHiGhAz12bSeqW_mh00gU2OhV3BNk_LoV6Jx7TySXpTvnjcJfQzuI/w640-h360/IMG_20260401_20363345.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">JPU Angkat Prinsip "Tujuan Menghalalkan Cara", Advokat Bantah Keras Sambil Siapkan Pasukan Ahli dan Dalil Konstitusional</span></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Suasana ruang sidang Candra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memanas, Rabu (28/4/2026). Sebuah "Perang Argumen" terjadi antara Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dengan Tim Advokat enam terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengerukan atau pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 Surabaya tahun 2023-2024.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Pertarungan argumentasi ini berlangsung sesuai koridor hukum baru. Sesuai Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHAP Nasional yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, Majelis Hakim terlebih dahulu mempersilahkan JPU untuk menyampaikan kalimat pembuka tentang perkara yang akan disidangkan dan menjelaskan secara singkat padat dan jelas tentang perbuatan terdakwa termasuk jumlah kerugian keuangan negara, jumlah saksi, ahli dan barang bukti pendukung. Sementara Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa tak kalah ketinggalan, karena juga diberi hak menyampaikan opini segmen untuk menyangkal tentang dakwaan termasuk akan menghadirkan saksi maupun ahli di bidangnya yang berkaitan dengan perkara. Hal itu dilaksanakan sebelum persidangan dilanjutkan mendengarkan keterangan saksi yang pertama kali dihadirkan JPU setelah pembacaan dakwaan atau setelah putusan Sela.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Kasus megakorupsi ini melibatkan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS) yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp200.583.193.000 dan menurut JPU menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp83,2 Miliar.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-family: inherit; font-size: medium;"><b>Siapa Saja yang Terseret?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtby1xIEH1ZvkYm_DioNeUkr4xwbQ-lRAYpUgR5glGVjjFqwoOhkmA0IQwEqtOM_Tv1YRRk72EWTAcY1hF6vUEVxL0ZiuJ-c-NX6xUYOapcOI23xcPLBfY_GjsnwcEPhkuVFyU-DK5pJ8JOjtfPOxOM1TnWTQ3DkyIIR37WdtzYwUzv2kg6VK0Gah0Xuo/s640/IMG_20260401_20364605.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtby1xIEH1ZvkYm_DioNeUkr4xwbQ-lRAYpUgR5glGVjjFqwoOhkmA0IQwEqtOM_Tv1YRRk72EWTAcY1hF6vUEVxL0ZiuJ-c-NX6xUYOapcOI23xcPLBfY_GjsnwcEPhkuVFyU-DK5pJ8JOjtfPOxOM1TnWTQ3DkyIIR37WdtzYwUzv2kg6VK0Gah0Xuo/s320/IMG_20260401_20364605.jpg" width="320" /></span></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Enam terdakwa yang duduk di kursi pesakitan terdiri dari dua kubu berbeda. Tiga terdakwa pertama adalah pejabat tinggi PT Pelindo Regional 3 Surabaya, yaitu:</span></div><div style="text-align: justify;"><ol><li><span style="font-family: inherit;"><b>Ardhy Wahyu Basuki</b>: selaku Regional Head atau Pimpinan PT Pelindo Regional 3 Surabaya periode 2021-2024.</span></li><li><span style="font-family: inherit;"><b>Hendiek Eko Setiantoro:</b> selaku Division Head Teknik atau Kepala Divisi Teknik PT Pelindo Regional 3 Surabaya.</span></li><li><span style="font-family: inherit;"><b>Erna Hayu Handayani:</b> selaku Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas PT Pelindo Regional 3 Surabaya.</span></li></ol></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sementara 3 terdakwa lainnya berasal dari PT APBS, yaitu:</span></div><div style="text-align: justify;"><ol><li><span style="font-family: inherit;"><b>Firmansyah: </b>selaku Direktur Utama PT APBS periode 2020-2024.</span></li><li><span style="font-family: inherit;"><b>Made Yuni Christina:</b> selaku Direktur Komersial PT APBS periode 2021-2024.</span></li><li><span style="font-family: inherit;"><b>Dwi Wahyu Setiawan:</b> selaku Manager Operasi PT APBS periode 2020-2024.</span></li></ol></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Persidangan yang dramatis ini diketuai oleh Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari, SH., MH., dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH. dan Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn., serta didampingi Panitera Pengganti (PP). Sidang dihadiri langsung oleh keenam terdakwa beserta tim hukum mereka.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-family: inherit; font-size: medium;">JPU: "Tujuan Menghalalkan Cara"</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dalam kalimat pembukaan sidang yang disampaikan JPU Muhammad Arya Samudera dari Kejari Tanjung Perak, fokus utama tertuju pada perbuatan para terdakwa dalam pelaksanaan proyek pengerukan kolam PT Pelindo Regional 3 Surabaya di Tanjung Perak Surabaya. Menurut JPU, para terdakwa melaksanakan proyek pengerukan dengan mengabaikan prinsip hukum.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">JPU Muhammad Arya Samudera mengatakan dengan tegas tidak mempersoalkan tujuan proyek pengerukan dikerjakan untuk meningkatkan keselamatan bagi pelayaran. Namun persoalannya adalah cara pelaksanaan proyek yang diduga perbuatan melawan hukum dengan tindakan para terdakwa mencerminkan prinsip het doel heiligt de middelen (bahasa Belanda) atau tujuan menghalalkan cara.</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKJbvAyrwsQ3L2bF2JJGbBQyYhErWIdyUsfZZvHUca7G7SxTqrgtHmeR1-bn5RBLOoerBH5f0-xXKQElBDkzd_nV6NJi8IQQFVPRjm7m3ULtZML0IS3zdJrXeFeimBwZebsPrnzBFTWcMGzWK7CZ0OSv1RgyxsWVs3jUuYWFcC5WoqJoeZ5f3ilG38kUo/s3984/1777479975668.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKJbvAyrwsQ3L2bF2JJGbBQyYhErWIdyUsfZZvHUca7G7SxTqrgtHmeR1-bn5RBLOoerBH5f0-xXKQElBDkzd_nV6NJi8IQQFVPRjm7m3ULtZML0IS3zdJrXeFeimBwZebsPrnzBFTWcMGzWK7CZ0OSv1RgyxsWVs3jUuYWFcC5WoqJoeZ5f3ilG38kUo/w640-h296/1777479975668.jpg" width="640" /></span></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Kemudian JPU menjelaskan tentang dasar penuntutan yang didasari pada alat bukti yang sah sesuai Pasal 235 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Bukti-bukti tersebut meliputi sebanyak 88 orang saksi ditambah delapan ahli mulai dari pengadaan barang dan jasa, hingga audit keuangan. Alat bukti lain berupa laporan kantor akuntan publik, hasil audit auditor Kejati Jawa Timur, bukti elektronik percakapan WhatsApp, dan uang sebesar Rp70 miliar yang disita dan dititipkan di rekening penampungan Kejari Tanjung Perak.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-family: inherit; font-size: medium;"><b>Bantahan Keras Tim Advokat</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Nah, saat giliran Tim Advokat 6 terdakwa baik dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya maupun dari PT APBS, mereka dengan tegas dan jelas menyangkal dakwaan JPU. Pembelaan ini membantah tuduhan bahwa PT APBS tidak punya izin pengerukan, tidak terafiliasi, serta menolak metode pihak yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang menyebut angka Rp83,2 miliar.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Tim advokat para terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa PT APBS memiliki izin pengerukan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masih berlaku hingga sekarang, dan mereka berjanji akan memperlihatkannya dalam persidangan.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Tim advokat para terdakwa juga dengan tegas menyampaikan bahwa PT APBS telah terafiliasi dengan PT Pelindo Regional 3 Surabaya. Bahkan, mereka menjelaskan bahwa PT APBS adalah anak perusahaan PT Pelindo, sehingga hubungan keduanya sah secara korporasi.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Terkait kerugian negara sebesar Rp83,2 miliar, Tim Advokat 6 terdakwa juga dengan jelas menyampaikan argumen konstitusional. Mereka berpendapat bahwa yang berhak melakukan penghitungan kerugian negara bukan akuntan publik atau Kejaksaan, melainkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pendapat ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 9 Februari 2026.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sebagai langkah ofensif, tim advokat para terdakwa pun dengan tegas mengatakan akan menghadirkan sejumlah ahli yang terdiri dari: ahli keuangan negara, ahli akuntansi, ahli pidana, ahli pengadaan barang dan jasa, ahli perkapalan, dan yang lainnya untuk mendukung sanggahan para terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya dalam persidangan.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-family: inherit; font-size: medium;"><b>Pertanyaan Kritis Mengenai Pihak-Pihak Terlibat</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Mengingat kompleksitas kasus dan benturan argumen antara JPU dan pembela, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan mendesak yang perlu dijawab dalam proses persidangan:</span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: inherit;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: inherit;">1. Bagaimana Posisi Hukum PT APBS Sebenarnya?</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">    Apakah PT APBS benar-benar anak perusahaan PT Pelindo yang sah secara struktur organisasi dan peraturan perundangan saat proyek ini berjalan, ataukah status "afiliasi" ini hanya rekayasa administratif untuk meloloskan proyek tanpa tender yang kompetitif?</span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: inherit;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: inherit;">2. Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Prinsip "Tujuan Menghalalkan Cara"?</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">    Jika memang tujuan proyek untuk keselamatan pelayaran (seperti klaim terdakwa), apakah Ardhy Wahyu Basuki sebagai Regional Head dan Hendiek Eko Setiantoro sebagai Kepala Divisi Teknik memiliki otoritas penuh untuk mengubah prosedur hukum demi kecepatan proyek? Di mana batas antara diskresi pimpinan dan pelanggaran hukum?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: inherit;">3.  Validitas Perhitungan Kerugian Negara:</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">    Mengacu pada dalil pengacara mengenai Putusan MK terbaru, apakah perhitungan kerugian Rp83,2 miliar oleh auditor non-BPK dapat gugur demi hukum? Jika harus menunggu atau melibatkan BPK, berapa lama proses ini akan memakan waktu dan apakah uang sitaan Rp70 miliar bisa dikembalikan sementara waktu?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: inherit;">4. Peran Direksi PT APBS dalam Aliran Dana:</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">    Firmansyah (Dirut), Made Yuni Christina (Direktur Komersial), dan Dwi Wahyu Setiawan (Manager Operasi) disebut sebagai terdakwa kunci dari sisi swasta. Bagaimana peran spesifik masing-masing dalam menentukan spesifikasi teknis dan harga satuan yang allegedly menyebabkan kerugian negara? Apakah mereka bertindak atas instruksi Pelindo atau inisiatif sendiri?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: inherit;">5.  Nasib Uang Sitauan Rp70 Miliar:</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">    Dengan adanya bukti uang tunai sebesar Rp70 miliar yang disita, kepada siapa uang tersebut sebenarnya ditujukan? Apakah ini merupakan bukti nyata dari kickback atau suap yang memperkuat dakwaan JPU tentang "tujuan menghalalkan cara", ataukah dana operasional proyek yang ditahan seperti klaim pembelaan?</span></div><div style="text-align: justify;"><div><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div><span style="color: red; font-family: inherit; font-size: medium;"><b>Pertanyaan selanjutnya Khususnya untuk PT Pelindo Regional 3 Surabaya adalah;</b></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGTsot67mmPY_nVI0H6oSSkOYuJp-oJEKRe-faKfVTIUmZK4FgIE0jhsORmk887EbZdwYW9s9wGQTvfneW9o-SrNZZJM5GDGyyR18ZEsjBSm6B9E7TfrF2TWg6rLZ5dKHQ4Fz8zHMC6cTwaeIHc8awjbNQXS_aZ0-019IboCxn4W6NgbEEcYEWjGktvDs/s3984/1777479975668.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGTsot67mmPY_nVI0H6oSSkOYuJp-oJEKRe-faKfVTIUmZK4FgIE0jhsORmk887EbZdwYW9s9wGQTvfneW9o-SrNZZJM5GDGyyR18ZEsjBSm6B9E7TfrF2TWg6rLZ5dKHQ4Fz8zHMC6cTwaeIHc8awjbNQXS_aZ0-019IboCxn4W6NgbEEcYEWjGktvDs/s320/1777479975668.jpg" width="320" /></span></a></div></div><div><b><span style="font-family: inherit;">1. Mengapa Sistem Check and Balance Internal Lumpuh Total?</span></b></div><div><span style="font-family: inherit;">    Dengan terseretnya tiga level jabatan kunci (Regional Head, Division Head Teknik, hingga Senior Manager), di mana letak kegagalan sistem pengawasan internal (internal control) Pelindo? Apakah tidak ada mekanisme verifikasi berlapis sebelum proyek senilai Rp200 miliar ini dieksekusi, ataukah sistem tersebut sengaja "dibobol" oleh kolusi internal?</span></div><div><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div><b><span style="font-family: inherit;">2.  Apakah Status "Anak Perusahaan" PT APBS Menjadi Celah Korupsi?</span></b></div><div><span style="font-family: inherit;">    Tim advokat mengklaim PT APBS adalah anak perusahaan Pelindo. Jika benar demikian, mengapa hubungan afiliasi ini justru diduga menjadi pintu masuk penyimpangan? Apakah Pelindo menggunakan status afiliasi ini untuk menghindari tender terbuka yang wajar (competitive bidding), sehingga menciptakan monopoli terselubung yang merugikan negara?</span></div><div><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div><b><span style="font-family: inherit;">3.  Sejauh Mana Pengetahuan Pimpinan Puncak (Regional Head)?</span></b></div><div><span style="font-family: inherit;">    Ardhy Wahyu Basuki sebagai Regional Head adalah pemegang otoritas tertinggi di wilayah tersebut saat itu. Apakah ia bertindak sendiri dalam mengambil keputusan berisiko ini, ataukah ada instruksi dari jajaran direksi pusat (Head Office) di Jakarta? Apakah Pelindo Pusat akan melakukan audit independen terhadap seluruh proyek serupa di regional lain?</span></div><div><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div><b><span style="font-family: inherit;">4. Bagaimana Tanggapan Korporasi Terhadap Prinsip "Tujuan Menghalalkan Cara"?</span></b></div><div><span style="font-family: inherit;">    JPU menyoroti prinsip het doel heiligt de middelen yang diterapkan dalam proyek ini. Apakah budaya kerja di PT Pelindo Regional 3 Surabaya memang mengutamakan target fisik di atas kepatuhan hukum? Apakah akan ada reformasi total dalam SOP pengadaan barang dan jasa pasca-kasus ini untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama?</span></div><div><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div><b><span style="font-family: inherit;">5.  Siapa yang Menikmati Keuntungan dari Selisih Rp83,2 Miliar?</span></b></div><div><span style="font-family: inherit;">    Jika kerugian negara mencapai Rp83,2 miliar dari anggaran Rp200 miliar, ke mana selisih dana raksasa itu mengalir? Apakah uang tersebut masuk ke kas perusahaan sebagai keuntungan berlebih (excessive profit), ataukah bocor ke kantong pribadi oknum pejabat Pelindo dan mitra kerjanya? Apakah PT Pelindo bersedia mengembalikan kerugian tersebut secara penuh sebelum ada putusan pengadilan?</span></div><div><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div><b><span style="font-family: inherit;">6.  Apakah Ada "Proyek Kembar" Lainnya yang Mencurigakan?</span></b></div><div><span style="font-family: inherit;">   Mengingat modus operandi yang terungkap dalam kasus pengerukan kolam ini, apakah Kejari atau auditor internal Pelindo menemukan pola serupa pada proyek-proyek lain yang dikerjakan oleh PT APBS atau mitra afiliasi lainnya di wilayah Tanjung Perak dalam 3 tahun terakhir? (*)</span></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor "Perang Argumen" di Sidang Korupsi Pelindo Surabaya: JPU vs 6 Terdakwa Soal Proyek Pengerukan Kolam Rp83,2 Miliar

JPU Angkat Prinsip "Tujuan Menghalalkan Cara", Advokat Bantah Keras Sambil Siapkan Pasukan Ahli dan Dalil Konstitusional BERITA KO...

»