BERITAKORUPSI.CO

Korupsi Pengerukan Kolam Rp83 M di Pelindo Tanjung Perak Disidangkan: 6 Pejabat dan Pimpinan Perusahaan Diadili, Skema Penunjukan Diduga Diatur!

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd7SbU4iCxmhaiATcGmB46S7X1eIsXSRpyPx07XnpjhfflM55Van4B81v5QoEGhJv_u5Cxhzo3D8NPZS3hmybCKbreg1z9x4CyM-wMGHOvyqT3R341c-Iw8Dya97xIvM-ZD7Z_Cmqg5bqnS8tFON3sGOr04C7DH-IgMgTm8544Zjr879QkUZTOylqtA2Y/s1920/IMG_20260401_20364605.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd7SbU4iCxmhaiATcGmB46S7X1eIsXSRpyPx07XnpjhfflM55Van4B81v5QoEGhJv_u5Cxhzo3D8NPZS3hmybCKbreg1z9x4CyM-wMGHOvyqT3R341c-Iw8Dya97xIvM-ZD7Z_Cmqg5bqnS8tFON3sGOr04C7DH-IgMgTm8544Zjr879QkUZTOylqtA2Y/w640-h360/IMG_20260401_20364605.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO -</div></div><div style="text-align: justify;">
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendi Wijaya, SH yang juga Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak dkk, menyeret 6 Tersangka yang terdiri dari tiga pejabat PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 Surabaya, salah satu perusahaan milik negara (,BUMN), dan tiga pimpinan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS) yang sama-sama berlokasi di Tanjung Perak Surabaya ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Pengerukan atau pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak  PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 Surabaya tahun 2023 - 2024 yang melibatkan PT APBS yang menelan anggaran Rp200.583.193.000 dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp83 Miliar lebih </div>
Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU terhadap Keenan Terdakwa berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Rabu, 1 April 2026 yang diketuai Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari, SH .MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH dan Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn
<div style="text-align: justify;">Enam Terdakwa dari Dua Entitas</div><div style="text-align: justify;">Tiga Terdakwa selaku pejabat PT Pelindo Regional 3 Surabaya adalah Ardhy Wahyu Basuki selaku Regional Head atau Pimpinan PT Pelindo Regional 3 Surabaya periode 2021-2024, ;  Hendiek Eko Setiantoro selaku Division Head Teknik atau Kepala Divisi Teknik PT Pelindo Regional 3 Surabaya, dan  Erna Hayu Handayani selaku Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas PT Pelindo Regional 3 Surabaya</div>
<div style="text-align: justify;">Sementara 3 Terdakwa lainnya dari PT APBS yaitu  Firmansyah selaku Direktur Utama PT APBS periode 2020-2024,; Made Yuni Christina selaku Direktur Komersial PT APBS periode 2021-2024, dan Dwi Wahyu Setiawan selaku Manager Operasi PT APBS periode 2020-2024.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfucfCX5fs_kYYWQZO9o6JgQAEAe_T3OuizwH914pRJwgLOxX2yZMMdEHNBDsP6oBaCS3WAUhZDxPI0xgSfpLdA-Ff57JcYtiiO6XvXSEj4ZR-Cf6hXhsbKmoGCgrdsaAx2VgjiIJ__co1IkRmoK9ua8ULh9qIjHxwBz1CWe0C1l38M3CwCGJQNkSDb0s/s1920/IMG_20260401_20361752.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfucfCX5fs_kYYWQZO9o6JgQAEAe_T3OuizwH914pRJwgLOxX2yZMMdEHNBDsP6oBaCS3WAUhZDxPI0xgSfpLdA-Ff57JcYtiiO6XvXSEj4ZR-Cf6hXhsbKmoGCgrdsaAx2VgjiIJ__co1IkRmoK9ua8ULh9qIjHxwBz1CWe0C1l38M3CwCGJQNkSDb0s/w640-h360/IMG_20260401_20361752.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Keenam Terdakwa  masing-masing berkas perkara penuntutan terpisah, dan didakwa melanggar Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf a, c, d UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</div>
<div style="text-align: justify;">Proyek Rp200 M, Kerugian Negara Rp83 M</div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan, JPU mengungkap proyek pengerukan dan pemeliharaan kolam pelabuhan tahun 2023–2024 tersebut memiliki total anggaran mencapai Rp200,58 miliar. Namun, pelaksanaannya diduga sarat penyimpangan hingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp83 miliar lebih.</div>
<div style="text-align: justify;">Modus yang diungkap mencakup pelaksanaan pekerjaan tanpa dasar penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan, tanpa addendum adanya perjanjian konsesi, serta tanpa melibatkan KSOP (kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Utama Tanjung Perak sebagaimana mestinya.</div>
<div style="text-align: justify;">Penunjukan Langsung dan Rekayasa Syarat</div><div style="text-align: justify;">JPU juga menyoroti adanya penunjukan langsung terhadap PT APBS sebagai pelaksana, meski perusahaan tersebut diduga tidak memiliki kapal keruk sebagai syarat utama. Penunjukan ini disebut karena alasan afiliasi, namun dinilai bertentangan dengan aturan.</div>
Lebih jauh, pekerjaan justru dialihkan kepada pihak lain, yakni PT Rukindo dan PT SAI.
Tak hanya itu, dua pejabat Pelindo, Hendiek dan Erna, diduga menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) sebesar Rp83 miliar lebih secara tidak wajar. Penyusunan dilakukan hanya berdasarkan satu sumber data tanpa melibatkan konsultan maupun perhitungan teknis (engineering estimate).
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) bahkan disebut sengaja dirancang agar PT APBS tetap memenuhi kualifikasi, meskipun tidak memiliki kemampuan teknis pengerukan.
<div style="text-align: justify;">Minim Pengawasan dan Dugaan Mark Up</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbMsN2C6vomGAU3abYF80NK7d95l_cyOSsbSf5Rgh1bkuRhwl1hfKfEY2ROxmWWq9uQo4VLB3EhksqpT_61JL9WJVDy4k4fPtNDBkoe17VbK6Enqlm2tuo1Ht5VT2na_bPA-2j50Sgk-HrIgdT3eHfDBOUX87gHXHkAmk5iiBGYl49FuPnC6L2-KGNeuI/s1920/IMG_20260401_20363345.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbMsN2C6vomGAU3abYF80NK7d95l_cyOSsbSf5Rgh1bkuRhwl1hfKfEY2ROxmWWq9uQo4VLB3EhksqpT_61JL9WJVDy4k4fPtNDBkoe17VbK6Enqlm2tuo1Ht5VT2na_bPA-2j50Sgk-HrIgdT3eHfDBOUX87gHXHkAmk5iiBGYl49FuPnC6L2-KGNeuI/w640-h360/IMG_20260401_20363345.jpg" width="640" /></a></div>Ardhy Wahyu Basuki dan Hendiek Eko Setiantoro juga diduga tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, sehingga membuka ruang bagi PT APBS untuk mengalihkan pekerjaan ke pihak lain tanpa kontrol.</div>
Selain itu, proyek disebut berjalan tanpa dokumen penting berupa KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), yang seharusnya menjadi syarat wajib.
Di sisi lain, tiga terdakwa dari PT APBS diduga melakukan mark up nilai HPS/OE agar mendekati angka yang disusun pihak Pelindo. Angka tersebut kemudian digunakan dalam penawaran proyek.
<div style="text-align: justify;">Ironisnya, dalam pelaksanaan, PT APBS juga tidak mengerjakan proyek secara mandiri, melainkan menyerahkan pengerjaan kepada pihak ketiga tanpa mekanisme yang sah.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sorotan Publik: Siapa Pihak Lain yang Terlibat?</div>
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk potensi peran aktor di balik kebijakan strategis proyek di lingkungan Pelindo.
<div style="text-align: justify;">Publik kini menanti langkah lanjutan dari penegak hukum, khususnya apakah akan ada pengembangan perkara untuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang turut menikmati keuntungan dari proyek bernilai ratusan miliar tersebut.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda berikutnya, sementara keenam terdakwa terancam hukuman berat jika terbukti bersalah dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut. (JS)</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Korupsi Pengerukan Kolam Rp83 M di Pelindo Tanjung Perak Disidangkan: 6 Pejabat dan Pimpinan Perusahaan Diadili, Skema Penunjukan Diduga Diatur!

BERITA KORUPSI .CO - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendi Wijaya, SH yang juga Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak dkk, menyeret 6 Tersangka ya...

Suap Proyek APBD Situbondo Terbukti! 5 Pengusaha Divonis Penjara, KPK Dipertanyakan: Ada Nama Lain Belum Tersentuh?

17.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_4s_TFHyrz4adxoXckWDBM3fu7WGP31wtsKZSbmkrCDoTJKP3bvXvV7yhXrpk1CrddPNReKpZX3l3vqyJyldEJi5oUIA33tW8qJNw9efIJapXjIBXK6nCYggtkufdo6rIV0ycbAcszojD0Ll647tEzr5obi0UR5rxw4wljrIzbgBFJvJtTP_3nwePc3A/s640/IMG-20260401-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_4s_TFHyrz4adxoXckWDBM3fu7WGP31wtsKZSbmkrCDoTJKP3bvXvV7yhXrpk1CrddPNReKpZX3l3vqyJyldEJi5oUIA33tW8qJNw9efIJapXjIBXK6nCYggtkufdo6rIV0ycbAcszojD0Ll647tEzr5obi0UR5rxw4wljrIzbgBFJvJtTP_3nwePc3A/w640-h360/IMG-20260401-WA0000.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bagaimana dengan Firdaus Direktur PT. Sunan Muria asal Jember, Afriadi Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, dan Sugeng Direktur CV. Madiun? Apakah KPK memilah dan memilih terhadap mereka pemberi suap kepada kepala daerah untuk diseret sebagai Tersangka?</div>
<div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO -</div>
<div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis terhadap lima pengusaha kontraktor asal Situbondo dan Bondowoso yang terbukti bersalah dalam perkara suap proyek APBD Kabupaten Situbondo.</div>
Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 1 April 2026, para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memberikan uang suap ratusan juta hingga miliaran rupiah kepada Bupati Situbondo periode 2021–2024, (terpidana) Karna Suswandi, melalui (terpidana) Eko Priyonggo Jati yang saat itu menjabat sebagai Kabid, Plt, hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo.
Uang Suap tersebut diberikan untuk memuluskan proyek-proyek APBD di Kabupaten Situbondo dengan total nilai mencapai lebih dari Rp6 miliar lebih<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB3b7yKXtQ01KLFferZznQIZbGX9JtUz0kMga3P5EUjXQg_1TZNYmgLCoa5KqMROmxsHH_4YuggKE4rjc2BnwsMQtpoy-2J7E8XFNg1YNrRQK32XLPyz_C4_KsKlrsdsQ-6wP4dwYAguNWKSmHlsO4u3l6_Cl7_9gMTRFIKD5_NrL9tafYa3y2ixIoOOI/s640/IMG-20260401-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB3b7yKXtQ01KLFferZznQIZbGX9JtUz0kMga3P5EUjXQg_1TZNYmgLCoa5KqMROmxsHH_4YuggKE4rjc2BnwsMQtpoy-2J7E8XFNg1YNrRQK32XLPyz_C4_KsKlrsdsQ-6wP4dwYAguNWKSmHlsO4u3l6_Cl7_9gMTRFIKD5_NrL9tafYa3y2ixIoOOI/w640-h360/IMG-20260401-WA0001.jpg" width="640" /></a>Adapun lima terdakwa yang divonis bersalah yakni:
<div style="text-align: justify;"><ol><li>Tjahjono Gunawan, pemilik dan pengendali CV. Citra Bangun Persada, dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 7 bulan serta denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.</li><li>Roespandi, Direktur CV. Ronggo, divonis 1 tahun 4 bulan penjara dengan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.</li><li>Adit Ardian Rendy Hidayat, Direktur CV. Karunia, divonis 1 tahun 7 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.</li><li>Terdakwa I Amran Said Ali, terkait PT. Airlanggatama Nusantarasakti dan PT. Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari, divonis 1 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.</li><li>Terdakwa II As’al Fany Balda, Direktur PT. Badja Karya Nusantara, divonis 1 tahun 4 bulan penjara dengan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan (Amran Sa'id Ali dan As'al Fany Balda diadili dalam satu berkas perkara)</li></ol></div>

Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2smHgz7jpblcR3Lj_7qssAtGODV5ObulQUV_FbDEgLAwhWSfPXCBKM-6g4U0pqhz6yen6MprgsGK4MJ70rP7La8hQQFlVxA-8zRETkOZFR5GzEeJg-m3gKHsTBprEKpImM6zV1B-RBacGG591fgZtUy3-lbxxt-GUEenq3htqot9VQeJW-AcOis5ye0g/s4160/IMG20260401154831.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 18px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2smHgz7jpblcR3Lj_7qssAtGODV5ObulQUV_FbDEgLAwhWSfPXCBKM-6g4U0pqhz6yen6MprgsGK4MJ70rP7La8hQQFlVxA-8zRETkOZFR5GzEeJg-m3gKHsTBprEKpImM6zV1B-RBacGG591fgZtUy3-lbxxt-GUEenq3htqot9VQeJW-AcOis5ye0g/s320/IMG20260401154831.jpg" width="320" /></a>Pertanyaan Publik: Mengapa Hanya Lima?
<div style="text-align: justify;">Putusan ini justru memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Pasalnya, dalam fakta persidangan terungkap adanya sejumlah pengusaha lain yang turut memberikan suap kepada Bupati Situbondo untuk mendapatkan proyek APBD.</div>
Nama-nama yang mencuat di antaranya ;<ol><li>Firdaus selaku Direktur PT. Sunan Muria asal Jember, </li><li>Afriadi Direktur CV. Artha Griya yang juga diketahui sebagai salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, serta </li><li>Sugeng Direktur CV. Madiun.</li></ol>
Ketiganya disebut-sebut memiliki pola yang sama dengan para terdakwa yang telah divonis, yakni memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan proyek pemerintah daerah.
Hal ini memicu pertanyaan serius: apakah penegakan hukum dalam perkara ini telah berjalan secara menyeluruh, atau justru masih tebang pilih atau dipilah dan dipilih untuk dijadikan Tersangka?
<div style="text-align: justify;">KPK Didesak Transparan dan Konsisten</div>
<div style="text-align: justify;">Publik kini menanti langkah tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti fakta-fakta persidangan tersebut. Jika memang terdapat bukti keterlibatan pihak lain, maka penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada lima terdakwa saja.</div>
Konsistensi dan transparansi menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi KPK untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, khususnya dalam praktik suap proyek APBD yang telah lama menjadi penyakit kronis di daerah. .(Jen)

Suap Proyek APBD Situbondo Terbukti! 5 Pengusaha Divonis Penjara, KPK Dipertanyakan: Ada Nama Lain Belum Tersentuh?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Suap Proyek APBD Situbondo Terbukti! 5 Pengusaha Divonis Penjara, KPK Dipertanyakan: Ada Nama Lain Belum Tersentuh?

Bagaimana dengan Firdaus Direktur PT. Sunan Muria asal Jember, Afriadi Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruk...

Korupsi Penjualan Ikan Fiktif Rp3,072 M Terbongkar: Dua Terdakwa Divonis Bersalah, Hakim Singgung Keterlibatan PT Perindo Pusat

19.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvCQtIBaNJzhM-rG-lMR3PzfSsuj17meemDMuaaKt97U3fw1aCfLQzpq8ZMpxrRXB8ZYCUmpr9pyn2JbuBeFr5cAB0g0QpNLfdXJwPAy01NiykUZkD_cGg1W7MgKMKtz2zkq1oAwMJ4YThsl93ful6tDVt7XBIhmWnRaYjBLkGHlwKtxbz43tM9muu9dk/s1920/IMG_20260331_21223764.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvCQtIBaNJzhM-rG-lMR3PzfSsuj17meemDMuaaKt97U3fw1aCfLQzpq8ZMpxrRXB8ZYCUmpr9pyn2JbuBeFr5cAB0g0QpNLfdXJwPAy01NiykUZkD_cGg1W7MgKMKtz2zkq1oAwMJ4YThsl93ful6tDVt7XBIhmWnRaYjBLkGHlwKtxbz43tM9muu9dk/w640-h360/IMG_20260331_21223764.jpg" width="640" /></a>Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya soroti dugaan tanggung jawab PT Perindo Pusat, peluang pengembangan perkara kini di tangan Kejari Tanjung Perak. Apakah Kahari Tanjung Perak mau Melakukan Pengembangan perkara atau hanya cukup di dua Terdakwa?</h3>
BERITAKORUPSI.CO  – 
Skandal korupsi pembelian ikan fiktif di tubuh BUMN yaitu PT Perikanan Indonesia (PT Perindo) Unit Surabaya kembali mencuat. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan dua Terdakwa terbukti bersalah dalam perkara manipulasi pembelian ikan yang merugikan keuangan negara hingga Rp3.072.756.000 dan keterlibatan PT Perindo Pusat 
Majelis Hakim yang diketuai I Made Yuliada, SH., MH, dengan dibantu dua anggota yakni  Manambus Pasaribu, SH., MH dan Liujianto, SH., MH Masing-masing Hakim Ad Hock, dalam amar putusannya menegaskan bahwa praktik korupsi pembelian ikan fiktif di PT Perikanan Indonesia (PT Perindo) Unit Surabaya pada kurun 2023 hingga 2024 tidak hanya melibatkan kedua Terdakwa melainkan PT Perindo Pusat 
"Namun perlu diuji kebenarannya dalam persidangan," ucap Ketua Majelis Hakim 
Dua Terdakwa Divonis Pidana Penjara ; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhVNerwkHAmt0-8lZsJh9MRlJaKHiqBH8hbWJ3qCWBfrQhOwyOWvaNQ3LYlykLzheDxpTeLlGsT88WeMPwYyPEkw7wEinEYbU9K9uyrX34H-i3LCpK6zsSeutCwtARwHfuVuVelIlxjwxHJJpQ5vYfXu5M3De_bs1rghdT8iUsRLzW4jNXFxkN5L0ItdY/s4160/IMG20260331131611.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhVNerwkHAmt0-8lZsJh9MRlJaKHiqBH8hbWJ3qCWBfrQhOwyOWvaNQ3LYlykLzheDxpTeLlGsT88WeMPwYyPEkw7wEinEYbU9K9uyrX34H-i3LCpK6zsSeutCwtARwHfuVuVelIlxjwxHJJpQ5vYfXu5M3De_bs1rghdT8iUsRLzW4jNXFxkN5L0ItdY/w640-h480/IMG20260331131611.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Dua Terdakwa yang divonis bersalah yakni Purwaningsih alias Nuning binti alm. Darmono selaku Direktur Utama PT Sumber Rejeki Berkah Lautan Indonesia (PT SRBLI) dan Febry Dwipananto selaku Kepala PT Perindo Unit Surabaya.
Dalam putusan tersebut, Hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf a c d UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana
<div>Vonis dan Uang Pengganti;</div>
Terdakwa Purwaningsih dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 60 hari penjara, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3.072.756.000 subsider 1 tahun penjara.
Sementara itu, Terdakwa Febry Dwipananto juga divonis 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari penjara, namun tanpa kewajiban membayar uang pengganti.
Modus Yang Dilakukan: Dokumen Fiktif dan Ilusi Stok ; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9xTHOCXe6KCnUQjFwTWDwwDbf-cMbYfqYD5OGMyodxgLsO5BxolB4JAomUXVw2A_637z7ec18sQgm3BOOhm6haI0T9OFvgmXDo4kHF8Jn8HP_lSD_hyw9_aj2RXdifDu2YmYncNYlxSUd5mM5ZyCAEHS8t3ileYufIS-1vSsGnPA9HD15Mawnq9gVnDI/s640/IMG20251125135609_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9xTHOCXe6KCnUQjFwTWDwwDbf-cMbYfqYD5OGMyodxgLsO5BxolB4JAomUXVw2A_637z7ec18sQgm3BOOhm6haI0T9OFvgmXDo4kHF8Jn8HP_lSD_hyw9_aj2RXdifDu2YmYncNYlxSUd5mM5ZyCAEHS8t3ileYufIS-1vSsGnPA9HD15Mawnq9gVnDI/w640-h360/IMG20251125135609_01.jpg" width="640" /></a></div>Dalam fakta persidangan terungkap, kedua Terdakwa menggunakan modus manipulasi dokumen untuk menciptakan transaksi fiktif seolah-olah terjadi pembelian ikan dalam jumlah besar.
Kasus bermula pada Oktober 2023 saat dibuat Purchase Order (PO) ikan cakalang sebanyak 85 ton dari PT GEM. Meski PO dinyatakan sah, faktanya ikan tidak pernah dikirim.
Purwaningsih kemudian menginput invoice dan tally sheet fiktif ke sistem akuntansi Accurate milik PT Perindo, menciptakan ilusi adanya stok ikan. Berdasarkan dokumen tersebut, dana sebesar Rp1,78 miliar dicairkan ke PT SRBLI.
Untuk menutupi perbuatan itu, dibuat skenario pengalihan tagihan ke perusahaan lain, namun realisasi pembayaran jauh dari nilai yang diajukan.
Praktik serupa kembali terjadi pada Januari 2024 melalui PO fiktif dari PT UDK dengan nilai pencairan mencapai Rp1,48 miliar. Namun, pembayaran dari pihak yang ditagih hanya terealisasi sebagian kecil.
Kejanggalan Terungkap di Persidangan 
Majelis Hakim menemukan sejumlah kejanggalan krusial, di antaranya: <ul><li>Tidak adanya delivery order asli yang dapat diverifikasi</li><li>Tanda tangan pada dokumen serah terima diduga tidak sesuai</li><li>Perbedaan tanggal antara faktur, kontrak, dan kuitansi</li><li>Laporan internal perusahaan menunjukkan tidak ada pasokan ikan</li></ul>

Selain itu, Febry disebut menyetujui pencairan dana tanpa verifikasi lapangan, sementara Purwaningsih mengajukan tagihan berulang atas barang yang tidak pernah ada.
Hakim Singgung Peran PT Perindo Pusat; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgMgSzkp73yoiXgRkrM7PhkGc9EAj-8w4YWVxU-UxeAymui9Pz1_4in8Tri8v31n7l-1_HooBA8HCTc6qoBO8n3gxXbSeI75QC73QVpRqdo5eczIcbXT6sKV-l8BZ2_NyppXri83WCKuUlVNvzfVMOZHFGdA6SAbk1Sd1zBX9johF_gqCmLsIEOqw8s8Q/s4160/IMG20260331131716.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgMgSzkp73yoiXgRkrM7PhkGc9EAj-8w4YWVxU-UxeAymui9Pz1_4in8Tri8v31n7l-1_HooBA8HCTc6qoBO8n3gxXbSeI75QC73QVpRqdo5eczIcbXT6sKV-l8BZ2_NyppXri83WCKuUlVNvzfVMOZHFGdA6SAbk1Sd1zBX9johF_gqCmLsIEOqw8s8Q/s320/IMG20260331131716.jpg" width="320" /></a></div>Yang menarik, dalam pertimbangannya Majelis Hakim secara tegas menyebut adanya indikasi keterlibatan PT Perindo Pusat.
Hakim menyatakan bahwa tanggung jawab PT Perindo Pusat perlu diuji lebih lanjut dalam persidangan terpisah. Bahkan, sejumlah barang bukti dalam perkara ini dinyatakan tetap dalam berkas untuk perkara lain.
Pernyataan ini membuka ruang besar bagi penegak hukum untuk mengembangkan kasus hingga ke level yang lebih tinggi. 
Akankah Kejari Tanjung Perak Bergerak?
Sorotan kini mengarah kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Dengan adanya fakta persidangan yang menyebut potensi keterlibatan korporasi tingkat pusat, publik menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya 
Apakah Kejari Tanjung Perak akan berani melakukan pengembangan perkara dan menelusuri dugaan pertanggungjawaban PT Perindo Pusat? Ataukah perkara ini akan berhenti hanya pada dua Terdakwa di level operasional?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi ujian nyata komitmen dan integritas penegakan hukum dalam membongkar praktik korupsi di tubuh BUMN secara menyeluruh, tanpa tebang pilih. (Jen)</div>

Korupsi Penjualan Ikan Fiktif Rp3,072 M Terbongkar: Dua Terdakwa Divonis Bersalah, Hakim Singgung Keterlibatan PT Perindo Pusat

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Korupsi Penjualan Ikan Fiktif Rp3,072 M Terbongkar: Dua Terdakwa Divonis Bersalah, Hakim Singgung Keterlibatan PT Perindo Pusat

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya soroti dugaan tanggung jawab PT Perindo Pusat, peluang pengembangan perkara kini di tangan Kejari ...

Ketua LPPM UNISMA Tegaskan Posisi Hukum: Bantah Terlibat Rekayasa Seleksi Perangkat Desa Kediri

17.29 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNmSsFULqKs1q33Kqr4Fhj5-tSLXfvb2GKGNX0Cl4zh4Zmk5W_stcendQ-mz4hlyIrkU6nyyipS8BHYP-KEDoNdnmmAFRMii07CfzDXj5sAwaJiWpRDT247I5iwpC5QYJCnDlpybO3m3tk8AXcjkO641IC4OO9QzuhAdFZylZyi-3C2sJ3TMhK1ciKBGE/s358/UNISMA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="357" data-original-width="358" height="319" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNmSsFULqKs1q33Kqr4Fhj5-tSLXfvb2GKGNX0Cl4zh4Zmk5W_stcendQ-mz4hlyIrkU6nyyipS8BHYP-KEDoNdnmmAFRMii07CfzDXj5sAwaJiWpRDT247I5iwpC5QYJCnDlpybO3m3tk8AXcjkO641IC4OO9QzuhAdFZylZyi-3C2sJ3TMhK1ciKBGE/s320/UNISMA.jpg" width="320" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO – Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang (UNISMA), Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, M.P menyampaikan klarifikasi resmi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Kediri. Ia menegaskan bahwa keterlibatan LPPM UNISMA dalam proses tersebut sah secara hukum karena didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Menurutnya, peran LPPM UNISMA bersifat administratif dan kontraktual, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sejak awal. Terkait istilah “pengondisian” yang muncul dalam persidangan, Mahayu Woro Lestari menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah pengondisian teknis dan administratif, seperti penyediaan tempat ujian, perangkat komputer, fasilitas peserta, serta koordinasi kelistrikan. Ia menegaskan tidak pernah ada pengondisian terhadap hasil seleksi ataupun penentuan peserta yang lulus. Lebih lanjut, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, M.P membantah tudingan bahwa LPPM UNISMA tidak kompeten. Penunjukan lembaga tersebut merupakan kewenangan pihak pengguna jasa, dan tidak ada aturan hukum yang melarang keterlibatan LPPM. Meski demikian, ia mengakui adanya kekurangan dalam aspek kehati-hatian dan pengawasan sebagai bentuk kelalaian administratif. Dalam keterangannya, Ia juga mengungkap bahwa LPPM UNISMA sempat merekomendasikan pelaksanaan ujian ulang. Namun, rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh panitia lokal di Kediri, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan yang tidak ditindaklanjuti. Terkait dugaan rekayasa hasil seleksi, Mahayu Woro Lestari menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan pihak lain, yakni Wachid dan Mahatir, yang telah mengakui perbuatannya dalam persidangan Pengadilan Tipikor pada 10 Maret 2026, termasuk pengaturan sistem server untuk menentukan kelulusan peserta. Mengenai aliran dana yang beredar, Mahayu menjelaskan bahwa nominal tersebut merupakan nilai kontrak resmi berdasarkan MoU dan PKS. Bahkan, dana sebesar Rp1,284 miliar telah dikembalikan kepada penyidik Polda Jawa Timur sebagai bentuk itikad baik LPPM UNISMA.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebagai penutup, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, M.P menegaskan bahwa LPPM UNISMA menghormati proses hukum yang berjalan, bersikap kooperatif, serta berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola ke depan. Namun, ia dengan tegas menolak tuduhan bahwa LPPM UNISMA terlibat dalam rekayasa nilai, pengondisian pemenang, maupun menerima aliran suap di luar kontrak resmi. (*) </div>

Ketua LPPM UNISMA Tegaskan Posisi Hukum: Bantah Terlibat Rekayasa Seleksi Perangkat Desa Kediri

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Ketua LPPM UNISMA Tegaskan Posisi Hukum: Bantah Terlibat Rekayasa Seleksi Perangkat Desa Kediri

BERITA KORUPSI .CO – Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang (UNISMA), Prof. Dr. Ir. Mahay...

Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

22.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8g3rCDfZktIQShrBFsLilewxisjWEa2SlgzlJC5VYbJFC4B5FwttZfTZ3emu1yhjdgWqxKmK34W_WIa9bFxYpbq0jPOv8dBaYGL0XyZYpn3zNmBYZ2paJ_dXdM7BTORkTJGal_Mm7Yrx-U8kdTXJq_PggVa9HUzDZREJRAbB9ANHsVsOW2hPyl9SiKo8/s4160/IMG20260316120859.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8g3rCDfZktIQShrBFsLilewxisjWEa2SlgzlJC5VYbJFC4B5FwttZfTZ3emu1yhjdgWqxKmK34W_WIa9bFxYpbq0jPOv8dBaYGL0XyZYpn3zNmBYZ2paJ_dXdM7BTORkTJGal_Mm7Yrx-U8kdTXJq_PggVa9HUzDZREJRAbB9ANHsVsOW2hPyl9SiKo8/w640-h288/IMG20260316120859.jpg" width="640" /></a>Kerugian Negara Rp5.046.601.369 Tak Sepenuhnya Dibebankan Kepada Terdakwa, lalu kemana selisihnya? Publik Pertanyakan Peran Kepala Unit dalam Dugaan Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Perbankan. Apakah Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Mantri?</div>
<div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO -</div><div style="text-align: justify;">Kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif pada tahun 2021-2023 di BRI Unit Mulyosari Surabaya yang merugikan keuangan negara senilai Rp5,046 miliar, akhirnya memasuki babak akhir setelah Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Empat Terdakwa dengan hukuman  penjara antara 4 hingga 4,6 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam sidang putusan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 16 Maret 2026.</div>
Empat Terdakwa yang divonis yakni Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri BRI Unit Mulyosari Surabaya, serta tiga pihak swasta yang berperan sebagai pencari nasabah atau calo: Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah, dan Haswatun dengan didampingi Advokat atau Tim Penasehat Hukum-nya, Rateh dan Habbibullah dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya 
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS1JTy-P-eOvH2yD2KLw4cjQXBlnWbVbdsM2z_bkr61gtSgOHQj4_dc7RUKijOWDkK74HW3HrHq73KWMoF-Y7DVrt7yyowD4ZzoYD8jGs12JxJmy93JOnzoiWR6VHe0RBBTK_tkZ4CQ0aVvr5LMuwxqW2YrErLd1_MOrrIfJW1-AUcemDTSZcHF4t3aK4/s1920/IMG_20260318_21100358.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS1JTy-P-eOvH2yD2KLw4cjQXBlnWbVbdsM2z_bkr61gtSgOHQj4_dc7RUKijOWDkK74HW3HrHq73KWMoF-Y7DVrt7yyowD4ZzoYD8jGs12JxJmy93JOnzoiWR6VHe0RBBTK_tkZ4CQ0aVvr5LMuwxqW2YrErLd1_MOrrIfJW1-AUcemDTSZcHF4t3aK4/w640-h360/IMG_20260318_21100358.jpg" width="640" /></a>Keempat Terdakwa Yang di Vonis:
<div style="text-align: justify;">• Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp885 juta subsider 2 tahun penjara.</div>
• Haswatun divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp396 juta subsider 1 tahun penjara.
• Ratih Dwi Kemalasari divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp374 juta lebih subsider 1 tahun penjara.
• Maria Liana divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp860 juta subsider 2 tahun penjara.
Namun, di balik putusan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan krusial yang belum terjawab terkait selisih Kerugian Keuangan Negara, Siapa Bertanggung Jawab?
Total kerugian negara mencapai Rp5.046.601.369, tetapi beban uang pengganti yang dijatuhkan kepada para Terdakwa hanya sekitar Rp3 miliar. Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp2 miliar yang belum jelas alurnya. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana, namun belum tersentuh proses hukum.
<div style="text-align: justify;">Peran Kepala Unit Dipertanyakan;</div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxTrkYho_ZjlLWCvSGKsDgbqZkqOA3ECxC5lPgsdJkAq5u4E15yiShgji8pvSTRPkcq7B__1JbbZRbmi7pBTZdf00rkq850pGI6FY6VysoP8YV2vMa_G7S5Hq_hW1TLS8seGZ_5PZXC4YkG3fBezRiYSZD6nAEdr0wgXhOMQbKUadLx-yjs2JkZeeiX9M/s640/BRI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxTrkYho_ZjlLWCvSGKsDgbqZkqOA3ECxC5lPgsdJkAq5u4E15yiShgji8pvSTRPkcq7B__1JbbZRbmi7pBTZdf00rkq850pGI6FY6VysoP8YV2vMa_G7S5Hq_hW1TLS8seGZ_5PZXC4YkG3fBezRiYSZD6nAEdr0wgXhOMQbKUadLx-yjs2JkZeeiX9M/w640-h360/BRI.jpg" width="640" /></a> </div><div style="text-align: justify;">Sorotan tajam juga mengarah pada Kepala Unit BRI Mulyosari. Dalam praktik perbankan, khususnya penyaluran kredit KUR, terdapat mekanisme On The Spot (OTS) atau survei lapangan yang umumnya dilakukan oleh Mantri bersama atasan yakni Kepala Unit.</div>
<div style="text-align: justify;">Jika benar OTS dilakukan bersama, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah mungkin Kepala Unit tidak mengetahui adanya kredit fiktif terhadap 90 nasabah?</div><div style="text-align: justify;">Secara normatif, prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam:</div><div style="text-align: justify;">Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</div>
Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa setiap pemberian kredit wajib melalui analisis yang cermat, independen, dan akuntabel.
Dengan demikian, apakah tanggung jawab atas kredit bermasalah tidak menjadi tanggung jawab mutlak seorang Mantri?
<div style="text-align: justify;">Potensi Pelanggaran Hukum Perbankan;</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Jika terbukti terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian, maka Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak bank yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara</div>
Dalam konteks ini, peran struktural Kepala Unit menjadi sangat relevan untuk diuji, baik dari aspek administratif, pengawasan, maupun tanggung jawab hukum. 
<div style="text-align: justify;">Apakah Ada Perlindungan Kekuasaan?</div><div style="text-align: justify;">Fakta bahwa hanya Mantri dan pihak eksternal yang dijerat, sementara posisi Kepala Unit tidak tersentuh, memunculkan spekulasi di tengah publik: apakah ada faktor kekuasaan atau perlindungan tertentu yang membuat aktor kunci luput dari jerat hukum?</div>
Kasus ini menyisakan pekerjaan rumah besar bagi aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menelusuri aliran dana secara komprehensif serta memastikan bahwa seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses secara adil tanpa tebang pilih.
<div style="text-align: justify;">Pertanyaan Kritis:</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCVfQYzsh4g6fEv_z1aa2rUKhaEbuofSkxVVHSkJnAP-Num9r-gYHqIofgEo7hIT7lOaqty9MKHXrqhwHbrlyOUw_tyiaQu7TjWucoTZdwC99dk-bhn70-7ATi55jGaap0H31TlvVDPxfurHcyrP246DtYXxf3_KnE_qh6KBT4U4bLU2gwNZFpbPqich8/s1920/IMG20260316123352_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCVfQYzsh4g6fEv_z1aa2rUKhaEbuofSkxVVHSkJnAP-Num9r-gYHqIofgEo7hIT7lOaqty9MKHXrqhwHbrlyOUw_tyiaQu7TjWucoTZdwC99dk-bhn70-7ATi55jGaap0H31TlvVDPxfurHcyrP246DtYXxf3_KnE_qh6KBT4U4bLU2gwNZFpbPqich8/w640-h360/IMG20260316123352_01.jpg" width="640" /></a></div>Jika kerugian keuangan negara sebesar Rp5.046.601.369, sementara uang pengganti yang dibebankan kepada para terdakwa hanya sekitar Rp3 miliar, kemana selisih dana tersebut mengalir? Siapa yang menikmati dan siapa yang harus bertanggung jawab?</div>
Jika Mantri dinyatakan bersalah karena dokumen nasabah dianggap fiktif, sementara proses OTS dilakukan bersama dengan Kepala Unit, apakah Kepala Unit tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi dan pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan?
Apakah dalam sistem perbankan terdapat aturan yang menyatakan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada Mantri, atau justru melekat secara kolektif termasuk kepada Kepala Unit?
Apakah kasus kredit KUR fiktif terhadap 90 nasabah di BRI Unit Mulyosari Surabaya ini merupakan bentuk nyata pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan?
Jika terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian, apakah pertanggungjawaban pidana hanya berhenti pada pelaksana lapangan, atau seharusnya menjangkau pejabat struktural sesuai Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan?
Kasus ini bukan sekadar soal vonis, tetapi tentang konsistensi penegakan hukum dalam membongkar rantai tanggung jawab. Tanpa keberanian menyentuh aktor struktural, pemberantasan korupsi berisiko berhenti pada pelaku lapangan semata. (*)

Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

Kerugian Negara Rp5.046.601.369 Tak Sepenuhnya Dibebankan Kepada Terdakwa, lalu kemana selisihnya? Publik Pertanyakan Peran Kepala Unit dala...

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

15.22 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oK6cVHDTxZpgry1Xv7LZ1urSBYdQgsANya4ngCiL7PTnolX0leBlmUCVrPTWXImaV75YlEWR5St91PKZarqbnqCLiHMXqmf5D6DicJ3GTbDkTA9-8wOWmfHaWK2qmVxwEIwcANKsQDSLLHP_818vEQ_z7LKqxVPmz-jKDUSlsksR0bcSyvoFgxnGoJk/s1536/IMG_20260313_162917.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oK6cVHDTxZpgry1Xv7LZ1urSBYdQgsANya4ngCiL7PTnolX0leBlmUCVrPTWXImaV75YlEWR5St91PKZarqbnqCLiHMXqmf5D6DicJ3GTbDkTA9-8wOWmfHaWK2qmVxwEIwcANKsQDSLLHP_818vEQ_z7LKqxVPmz-jKDUSlsksR0bcSyvoFgxnGoJk/w640-h426/IMG_20260313_162917.png" width="640" /></a> #Kesaksian Rektor UNISMA Ungkap Kerjasama Cacat Prosedur, Seleksi Diduga Sudah Diatur. Majelis Hakim Perintahkan Pengembangan Peran Camat – Publik Menunggu Keberanian Penegak Hukum Menyentuh Aktor Intelektual# Ditulis oleh: Jentar S</div><div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – 
Sidang perkara dugaan korupsi suap “jual beli jabatan” perangkat desa di Kabupaten Kediri dengan nilai fantastis Rp13,165 miliar semakin membuka fakta yang mengarah pada dugaan praktik korupsi yang terstruktur.
Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa, 10 Maret 2026, justru mengungkap hal yang lebih serius dari sekadar suap pengisian perangkat desa: dugaan rekayasa sistem seleksi melalui regulasi dan kerjasama formalitas dengan perguruan tinggi.
Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri yang terdiri dari Puro Rasmoyo, Adisti Pratama Ferevaldy, Maherdika Daru Putra, dan Mayang Ratnasari menghadirkan 18 Saksi dari berbagai unsur, mulai akademisi, pejabat pemerintah hingga kepala desa.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_U-6OqU0t4wBHY_mUGzBtO8KWTjTSt_eDYovynrlwL4_l_3lqGAeqhI5YwuzJolSjHWUHpa9ak5cZVYqOCcKd6rBsuk-KB9QsAIR1ev4WoW0z975ZxOV_MtFD6Eb05IdH1-R_MFSeMA85QUcmEabf4PThhRSatPJ4BhAItZ5wH8dxonvLHmA50BgKM8/s1280/IMG20260310153305_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_U-6OqU0t4wBHY_mUGzBtO8KWTjTSt_eDYovynrlwL4_l_3lqGAeqhI5YwuzJolSjHWUHpa9ak5cZVYqOCcKd6rBsuk-KB9QsAIR1ev4WoW0z975ZxOV_MtFD6Eb05IdH1-R_MFSeMA85QUcmEabf4PThhRSatPJ4BhAItZ5wH8dxonvLHmA50BgKM8/w640-h360/IMG20260310153305_01.jpg" width="640" /></a>Tiga Terdakwa dalam perkara ini adalah:<ol><li>Terdakwa Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih yang juga Bendahara Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri,</li><li>Terdakwa Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan yang juga menjabat sebagai Ketua PKD Kabupaten Kediri, dan  </li><li>Terdakwa Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates merangkap Humas 1 PKD Kabupaten Kediri (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Ketiganya diduga berperan dalam skema pengisian perangkat desa di 163 desa pada 25 kecamatan di Kabupaten Kediri pada tahun 2023.</li></ol>

Dana suap berasal dari 320 perangkat desa terpilih yang menyetor uang mulai Rp42 juta hingga Rp1,5 miliar untuk mendapatkan jabatan.
Kerjasama Kampus Diduga Hanya “Topeng Legalitas”
Salah satu fakta paling mencolok dalam persidangan adalah terungkapnya kerjasama formalitas antara para kepala desa dengan Universitas Islam Malang (UNISMA) untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa.
Dalam sidang, Rektor UNISMA, Prof. Dr. H. Maskuri, dan Ketua LPPM UNISMA, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, serta beberapa Doden lainnya dihadirkan sebagai saksi.
Dalam dakwaan jaksa dijelaskan bahwa komunikasi intens dilakukan antara para kepala desa dengan pihak LPPM UNISMA, termasuk melalui Slamet Muchsin, hingga akhirnya disepakati biaya kerjasama sebesar Rp4 juta per formasi jabatan perangkat desa.
Biaya tersebut dibebankan kepada APBDes masing-masing desa. Namun dalam persidangan terungkap fakta yang mengejutkan: kerjasama tersebut diduga cacat prosedur.
Majelis hakim secara tajam mempertanyakan tanggung jawab Rektor UNISMA terkait penandatanganan kerjasama yang menjadi dasar pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa di 163 desa tersebut.
Dari keterangan saksi terungkap bahwa pihak rektorat tidak mencabut kerjasama tersebut, meskipun penyidik Polda Jawa Timur sudah melakukan penyelidikan.
Alih-alih mencabut perjanjian, pihak kampus hanya mengembalikan uang yang telah diterima dari para kepala desa. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius: 
apakah kerjasama akademik tersebut sejak awal hanya dijadikan “topeng legalitas” untuk proses seleksi yang sudah dikondisikan? <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNeOVI35lSQvwmaMdz-Z06w8uhY37JZxHLZCkr6Gf5gJiSGqXhb0EWjHxgbedNXqkLtYGAQNRk0nWMuJogr81sbr2jbRY9HtsyeEbAssISlDlL9w_GmoUCP8ZThQ9EzJeQI9ROOWSn6W3gQfSC_LMJeOc9RScRA4kBaBJKL5YlUvYKrGOVkU8YKrgFs/s1280/IMG20260310132217_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNeOVI35lSQvwmaMdz-Z06w8uhY37JZxHLZCkr6Gf5gJiSGqXhb0EWjHxgbedNXqkLtYGAQNRk0nWMuJogr81sbr2jbRY9HtsyeEbAssISlDlL9w_GmoUCP8ZThQ9EzJeQI9ROOWSn6W3gQfSC_LMJeOc9RScRA4kBaBJKL5YlUvYKrGOVkU8YKrgFs/w640-h360/IMG20260310132217_01.jpg" width="640" /></a>Pengakuan Dosen: Soal Ujian Bahkan Tidak Dibuat
Fakta persidangan semakin menguatkan dugaan bahwa seleksi perangkat desa tidak berjalan secara objektif. Beberapa saksi dari kalangan dosen UNISMA justru mengakui tidak menjalankan tugas yang semestinya, termasuk dalam pembuatan soal ujian.
Bahkan salah satu dosen yang menjabat wakil ketua panitia seleksi secara terbuka menyatakan bahwa proses seleksi perangkat desa telah diatur sebelumnya. 
Jika pengakuan ini benar, maka kerjasama dengan perguruan tinggi bukan sekadar cacat prosedur, tetapi berpotensi menjadi alat legitimasi akademik bagi proses seleksi yang telah dikondisikan.
Pengakuan Camat Banyakan Memicu Kecurigaan Hakim
Persidangan juga menyoroti kesaksian Hadi Utomo, Camat Banyakan. Dalam keterangannya, ia mengaku tidak menerima uang terkait pengisian perangkat desa. 
Namun di saat yang sama, ia justru mengembalikan uang sebesar Rp130 juta melalui jaksa, dengan alasan sebagai bentuk tanggung jawab dan desakan keluarga.
Pernyataan tersebut langsung memicu pertanyaan tajam dari majelis hakim. 
Jika tidak menerima uang, mengapa harus mengembalikannya?
Ketika dikonfrontir dengan kepala desa yang mengaku menyerahkan uang tersebut, Hadi Utomo tetap membantah. Karena dinilai tidak jujur, Ketua Majelis Hakim bahkan memerintahkan jaksa untuk mengembangkan perkara ini terhadap Camat Banyakan tersebut.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuyWNPNXWPzOQgPrk7zS7glnO3t8K1xR9ngahHQ2cL09vYQ3N7bqkLhjKU_waTGdedf8nOKcq69pWOi0ZnumdgpcwxJbeGqTPVpgoCddZLtb4qrdd34orSqiT0bW19rJUOudMKCXXec_I8hB9SbbcqQsx33ynHGSr2V-jUx8wDxrNOIj4p8GC6ooy9fQ/s1280/IMG20260310132152_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuyWNPNXWPzOQgPrk7zS7glnO3t8K1xR9ngahHQ2cL09vYQ3N7bqkLhjKU_waTGdedf8nOKcq69pWOi0ZnumdgpcwxJbeGqTPVpgoCddZLtb4qrdd34orSqiT0bW19rJUOudMKCXXec_I8hB9SbbcqQsx33ynHGSr2V-jUx8wDxrNOIj4p8GC6ooy9fQ/w640-h360/IMG20260310132152_01.jpg" width="640" /></a>Regulasi Diduga Jadi Pintu Masuk Skandal
Persidangan juga menyinggung tiga kebijakan yang diduga menjadi pintu masuk terjadinya skandal ini, yaitu: <ol><li>Perda Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pemerintahan Desa </li><li>Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan </li><li>Kerjasama formalitas dengan UNISMA Malang</li></ol>

Fakta persidangan mengungkap bahwa sebelum kedua regulasi tersebut terbit, para terdakwa menemui Kepala Dinas PMD Kabupaten Kediri, Agus Cahyono, untuk meminta agar Bupati Kediri segera menerbitkan Perda dan Perbup sebagai dasar pelaksanaan seleksi perangkat desa.
Situasi ini memunculkan dugaan serius bahwa regulasi tersebut tidak lahir secara natural dalam proses legislasi, tetapi justru dipacu oleh kepentingan pelaksanaan seleksi perangkat desa.
Seorang mantan kepala daerah yang dimintai pendapat oleh beritakorupsi.co menyebut bahwa proses pembahasan Perda umumnya memakan waktu enam bulan hingga satu tahun karena harus melalui berbagai tahapan, termasuk pembahasan dengan DPRD dan persetujuan gubernur.
Jika Perda tersebut disahkan pada 2023, maka rancangannya seharusnya sudah diajukan sejak 2022. Pertanyaannya: kapan sebenarnya rancangan Perda tersebut mulai diproses?
Nasib 320 Perangkat Desa Kini Dipertanyakan
Fakta persidangan juga membuka persoalan hukum baru. Sebanyak 320 perangkat desa telah dilantik oleh Bupati Kediri berdasarkan hasil seleksi tersebut.
Namun jika kerjasama dengan pihak universitas terbukti cacat prosedur, bahkan seleksi diduga telah diatur, maka muncul pertanyaan serius mengenai keabsahan SK pengangkatan ratusan perangkat desa tersebut. Apakah pengangkatan itu tetap sah? Atau justru berpotensi batal demi hukum.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpofGTVGMQdFGxyuSPOlMTh5-iJI9Rqogt75zee76RtuXEj_QAUxujDU2Db3IU2auU1w48fq6faDiLNwhq-8ihCMyyFOlUdZoyJLJxXLVRa6sT2pju4Zw_HMEcpH3XiC3BS_T4M_nKHoImLBRFb7I_rCrzZMOGMCKEtnTXRUsybidhWGEP-fIk5Fsjmpc/s1280/IMG20260310153255_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpofGTVGMQdFGxyuSPOlMTh5-iJI9Rqogt75zee76RtuXEj_QAUxujDU2Db3IU2auU1w48fq6faDiLNwhq-8ihCMyyFOlUdZoyJLJxXLVRa6sT2pju4Zw_HMEcpH3XiC3BS_T4M_nKHoImLBRFb7I_rCrzZMOGMCKEtnTXRUsybidhWGEP-fIk5Fsjmpc/w640-h360/IMG20260310153255_01.jpg" width="640" /></a>Pertanyaan Tajam yang Menunggu Jawaban
Fakta-fakta di persidangan kini melahirkan sejumlah pertanyaan serius yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum. 
1. Terkait UNISMA Malang 
Mengapa kerjasama yang diketahui cacat prosedur tetap dipertahankan? Mengapa perjanjian tidak dicabut ketika penyelidikan polisi sudah dimulai?
2. Terkait pimpinan dan dosen UNISMA 
Apakah pimpinan universitas mengetahui secara penuh mekanisme seleksi tersebut? 
Apakah keterlibatan akademisi hanya dijadikan legitimasi formal?
3. Terkait Perda Kediri Nomor 4 Tahun 2023 
Kapan sebenarnya rancangan Perda tersebut mulai diajukan ke DPRD? Apakah proses legislasi berjalan sesuai prosedur? 
4. Terkait Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023 
Mengapa regulasi tersebut terbit setelah adanya permintaan dari pihak kepala desa? Apakah ada aliran uang sebesar Rp13,165 miliar untuk membiayai pembahasan Perda dan Perbub ? 
5. Terkait APBDes Untuk Kerjasama Formalitas Dengan UNISMA Malang 
Apakah para Kepala Desa sudah menganggarkan sebelumnya untuk anggaran Kerjasama sebesar Rp4 juta per formasi perangkat desa? Atau hal ini menjadi permasalahan baru dalam kerugian keuangan negara dalam hal ini Desa ?
5. Terkait penyidik Polda Jawa Timur 
Apakah penyidikan akan berhenti pada ketiga Terdakwa selaku kepala desa yang juga pengurus Paguyuban Kepala Desa, atau berani menelusuri aktor intelektual di balik skema ini?
6. Terkait Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 
Apakah fakta persidangan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan baru terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat sesuai fakta persidangan tanpa menunggu penyidikan polda jatim atau tetap kewenangan di Polda Jatim?
Tanggapan JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa 
Sesuai Perbub, pihak yang diajak kerjasama itu harusnya melaksanakan tugas itu tetapi pihak universitas juga mengakui tidak menbuat soal dan tidak melaksanakan tes dan menyatakan menerima uang untuk kerjasama itu. Walaupun uang itu sudah dikembalikan tapi dari sisi pidana punya tanggung jawab 
Sementara Dr. Solikhin Rusli, SH , MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Sutrisno menjelaskan bahwa LPPM memenuhi syarat menjadi tersangka, madalah uang dikembalikan bukan berarti menghilangkan delik pidana karena bukan melakukan penbiaran tetapi pelaku
Publik Menunggu Keberanian Penegak Hukum
Kasus ini tidak lagi sekadar perkara suap jabatan perangkat desa. Persidangan mulai memperlihatkan kemungkinan adanya relasi antara kekuasaan desa, regulasi pemerintah daerah, dan legitimasi akademik dalam satu skema yang sama.
Jika benar demikian, maka perkara ini tidak cukup berhenti pada tiga terdakwa. Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membuka seluruh jaringan di balik skandal rekrutmen perangkat desa terbesar di Kabupaten Kediri tersebut. 
Sebab dalam perkara korupsi seperti ini, yang paling penting bukan hanya menghukum pelaku di lapangan. Tetapi menemukan siapa sebenarnya aktor intelektual yang mengendalikan permainan dari balik layar?</div>

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

#Kesaksian Rektor UNISMA Ungkap Kerjasama Cacat Prosedur, Seleksi Diduga Sudah Diatur. Majelis Hakim Perintahkan Pengembangan Peran Camat – ...

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

21.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJrhkUdEn2qYHxNgDrRjjMuFR5b4X71PP2_x1oa-0L8dqaqu6rLEVz3aeSK_IkU5aS6SNcBO1Wl9ZaiuXq7AvsGHezPxOFcdJOJJvd9gWbMTHEZwCP1_yvp-WjYCj6n6q1NJCh64SMpwq9fRl-dnJy2Ti2h3NMEfOFuSLueIczpsFC5XFfGAFIP9gEVM/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJrhkUdEn2qYHxNgDrRjjMuFR5b4X71PP2_x1oa-0L8dqaqu6rLEVz3aeSK_IkU5aS6SNcBO1Wl9ZaiuXq7AvsGHezPxOFcdJOJJvd9gWbMTHEZwCP1_yvp-WjYCj6n6q1NJCh64SMpwq9fRl-dnJy2Ti2h3NMEfOFuSLueIczpsFC5XFfGAFIP9gEVM/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Dalam Dakwaan, Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari para Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD. Namun dalam fakta persidangan yang terungkap hanya Rp2,6 miliar dan tak satupun Saksi yang mengaku memberikan uang kepada terdakwa. Tetapi mengapa Pasal terkait pidana denda dalam surat tuntutan JPU tidak tercantum? Ditulis oleh : Jentar S </h3>BERITAKORUPSI.CO - Tim JPU Kejari Surabaya dan Kejati Jatim pada Selasa, 3 Maret 2026, membacakan surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim dimuka persidangan yang berlangung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terhadap Terdakwa Ganjar Siswo Pramono selaku Kabid Dinas PU Surabaya sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan karena dianggap melaukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi berupa Penerimaan uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tahun 2017-2022 sebesar Rp5 miliar lebih dari sejumlah Kontraktor yang mengerjakan Proyek APBD Pemkot Surabaya, Selain pidana pokok (pidana penjara badan), Terdakwa juga dituntut membayar denda sesar Rp500 juta paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika denda tersebut tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 146 hari dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Dalam tuntutan JPU, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama: Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Kedua Pertama: Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Dan Kedua Pertama; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk950CHRX5HsVdfCbVQMxWVsyVHbA28VsJI-UqUAwOG0Pjxuo5vYHsW2prl6qWVgypnAEdNxsnMCxpCnzsXW3hqmKQueC4Lktc1uzA3_Ql1AJncvdX5a3JmM6j93mmcYDTa28gdaeDtNbftAOHyl-f8pVMF7x2rpGIR2L_bcvlxZcgCWNHB_rxZUHDHD4/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk950CHRX5HsVdfCbVQMxWVsyVHbA28VsJI-UqUAwOG0Pjxuo5vYHsW2prl6qWVgypnAEdNxsnMCxpCnzsXW3hqmKQueC4Lktc1uzA3_Ql1AJncvdX5a3JmM6j93mmcYDTa28gdaeDtNbftAOHyl-f8pVMF7x2rpGIR2L_bcvlxZcgCWNHB_rxZUHDHD4/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Namun ada yang menggelitik dari surat tuntutan JPU terkait Pasal yang mengatur pidana denda terhadap Terdakwa baik dalam UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bunyi Pasal 12 B UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ; Pasal 12 B ayat (1) berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan  merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ayat (2) berbunyi : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Lalu Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : Setiap Orang yang: a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhezedtCk0vXSSrNXzTn3lxPRtdcsazfE6Yeo5LkoraeEKqj06mfckf9i9dDmsX9C5DU2QrjQoM_2x4nsFVLfyg86wt8RR8-8NboncaJpU1KjaWdc4loQ_80I0yUBIDSJIJ_hK5EchCn9PxfoL2iADnMi9s3nCH2eWS3_Ak7_vIdcvGJ4CM9P7Mf088aPg/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhezedtCk0vXSSrNXzTn3lxPRtdcsazfE6Yeo5LkoraeEKqj06mfckf9i9dDmsX9C5DU2QrjQoM_2x4nsFVLfyg86wt8RR8-8NboncaJpU1KjaWdc4loQ_80I0yUBIDSJIJ_hK5EchCn9PxfoL2iADnMi9s3nCH2eWS3_Ak7_vIdcvGJ4CM9P7Mf088aPg/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, apakah boleh seorang Terdakwa dituntut pidana denda dengan menyebutkan nilai nomonal sementara tidak menantukan Pasala yang mengatur? Atau memang sudah satu kesatuan dengan Pasal pidana pokok? Sementara dalam UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan tercantum pada Pasal 18, yaitu ; Pasal 18 ayat (1) : Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Ayat (2) : Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3) : Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZadjCnjARf0DHd8qDWyGqH7ANMjrEsUa3Od8AcM_1LUbiTyWT5htGxYuChBe3BhM0Q0Z6lwjtsH9Jql5zg5VU7mN3RGmK9uPjqSKT1HXOIYVQQvvzxOAY65RUEh-OtGEWWMYtM6Dol73X5-loTjD0ITGzcepwFTUBrksdI54DIOWAjWytBcyI7hfjP0/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZadjCnjARf0DHd8qDWyGqH7ANMjrEsUa3Od8AcM_1LUbiTyWT5htGxYuChBe3BhM0Q0Z6lwjtsH9Jql5zg5VU7mN3RGmK9uPjqSKT1HXOIYVQQvvzxOAY65RUEh-OtGEWWMYtM6Dol73X5-loTjD0ITGzcepwFTUBrksdI54DIOWAjWytBcyI7hfjP0/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana denda dalam Gategori VII diatur dalam Pasal 78 – 83 Selain itu. Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Pemkot Surabaya sejak tahun 2017-2022 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Dinas PU Surabaya sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), namun dalam fakta persidangan yang terungkap hanya sebesar Rp2,6 miliar Tak hanya itu. Dari semua Saksi selaku Kontraktor yang dihadirkan JPU ke persidangan, kebanyakan tidak mengakui telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, walaupun dengan jujur Terdakwa mengakui. Dan juga JPU tidak dapat menunjukan bukti adanya pemberian sejumlah uang dari para kontraktor kepada Terdakwa baik langsung maupun melalui transfer. Semntara uang yang telah disita dari Terdakwa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada saat penyidikan adalah sebesar Rp5 miliar lebih Lalu mengapa para kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Pemkot Surabaya dituduh telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sejak 2017-2022 tetapi tidak dapat menunjukan bukti pemberian? Kalau penyidik Kejati Jatim telah menyita barang/alat buti terkait pemberian uang oleh para kontraktor terhadap Terdakwa tetapi para kontraktor atau Saksi tidak mengakui, apakah penyidik Kejati Jatim akan menyeretnya sebagaia tersangka Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Sumpah Palsu di Pesidangan karena para Saksi tidak mengakui atau membantah isi berita acara pemeriksaan (BAP)? </div>

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

Dalam Dakwaan, Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari para Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD. Namun dalam ...

BERITAKORUPSI.CO

KATEGORI

Korupsi Pengerukan Kolam Rp83 M di Pelindo Tanjung Perak Disidangkan: 6 Pejabat dan Pimpinan Perusahaan Diadili, Skema Penunjukan Diduga Diatur!

Suap Proyek APBD Situbondo Terbukti! 5 Pengusaha Divonis Penjara, KPK Dipertanyakan: Ada Nama Lain Belum Tersentuh?

Korupsi Penjualan Ikan Fiktif Rp3,072 M Terbongkar: Dua Terdakwa Divonis Bersalah, Hakim Singgung Keterlibatan PT Perindo Pusat

Ketua LPPM UNISMA Tegaskan Posisi Hukum: Bantah Terlibat Rekayasa Seleksi Perangkat Desa Kediri

Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

POSTINGAN POPULER

REGIONAL

PIDANA UMUM

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI