Terbukti Korupsi Suap dan Gratifikasi Berawal Dari OTT KPK: Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo Divonis 6,6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0CbEG-wAjW0hV5oY00krLdNc8vN3pxf9jgnpBLV7zX-Bv36vH-Ue2_0zHXdbOdZTHjmwn7dpxbOcu9tgJ8F42e7uthRjHgrmvlI6x2yA9ZBmihSvaFlqgPT6gBysMTl2G851LyP8j9utB09lpOVpLk3LS-nAWClB-kfc4d0fbL6gM7dbHZX0ZkBLTxDo/s1280/IMG20260814172705_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0CbEG-wAjW0hV5oY00krLdNc8vN3pxf9jgnpBLV7zX-Bv36vH-Ue2_0zHXdbOdZTHjmwn7dpxbOcu9tgJ8F42e7uthRjHgrmvlI6x2yA9ZBmihSvaFlqgPT6gBysMTl2G851LyP8j9utB09lpOVpLk3LS-nAWClB-kfc4d0fbL6gM7dbHZX0ZkBLTxDo/w640-h360/IMG20260814172705_01.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: red; text-align: left;"><span style="font-size: 24px;">Total uang hasil korupsi yang wajib dikembalikan Terdakwa Sugiri Sancoko sebesar Rp6,7 miliar, uang tersebut berasal dari Yunus Mahatma Rp1,315 M, Lina Guru SMA di Ponorogo selaku Tim Sukses Sugiri Sancoko Rp1,050 miliar , Sugiri Heru Sangoko Rp200 juta serta dari pihak-pihak lainnya</span></b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="color: red;"><span style="font-size: 20px;"><b>KORUPSI</b></span></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO - </b></span></div><div style="text-align: justify;">"Jabatan tanpa integritas ibarat bom waktu; ia mungkin tampak megah di luar, namun di dalamnya tersimpan ledakan yang siap menghancurkan masa depan siapa saja yang memainkannya dengan uang."</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kalimat diatas menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan disaat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jum'at, 14 Agustus 2026 menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korporasi jual beli jabatan Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo, Fee Proyek APBD dan penerima Gratifikasi sejak tahun 2021 hingga 2025 yang jumlahnya Rp6,7 miliar dan dijatuhi human pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selain pidana penjara badan, Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp300 subsider pidana penjara selama 100 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp6,7 miliar Subsider pidana penjara selama 2 tahun </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta kekayaannya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun," Ucap Ketua Majelis Hakim </p> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret Sugiri Sancoko  bermula dari kegiatan tangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 7 November 2025 sekaligus membekukan aliran dana ilegal senilai miliaran rupiah di tengah-tengah kesibukan pelayanan publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Selain Sugiri Sancoko, saat itu (7 November 2025), KPK juga meringkus Agus Pramono selaku Sekda dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo serta Sucipto selaku Kontraktor yang sudah divonis terlebih dahulu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Tak hanya Sugiri Sancoko yang dijatuhi hukuman, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp250 juta subsider pidana penjara selama 90 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp287 juta subsider pidana penjara selama 6 bulan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan terdakwa Agus Pramono selaku Sekda Pemkab Ponorogo divonis pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan denda sebesar Rp150 subsider 80 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp750 juta subsider satu tahun penjara</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK1rsFzr3iTCNStOfGuyOGLVkKWeuMoCHfeqjCw0H1yxR_JRezJ6YvCD77Nz4ef781W4IwlPEDuO-Hgd_Nlq9U10kHStFfWE5MRpBBmkGKWC-FQm9-gJ_lxOGNuV-GVF-qg_L7gn9xgZ2EBoal0elavsOH5KTuDsM-Xz8ixbskUVF-PwwrFUKE8JGaMx4/s1280/IMG20260814133425_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK1rsFzr3iTCNStOfGuyOGLVkKWeuMoCHfeqjCw0H1yxR_JRezJ6YvCD77Nz4ef781W4IwlPEDuO-Hgd_Nlq9U10kHStFfWE5MRpBBmkGKWC-FQm9-gJ_lxOGNuV-GVF-qg_L7gn9xgZ2EBoal0elavsOH5KTuDsM-Xz8ixbskUVF-PwwrFUKE8JGaMx4/w640-h360/IMG20260814133425_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kini, keempatnya (Sugiri Sancoko, Agus Pramono dan Yunus Mahatma serta Sucipto) harus merelakan kebebasannya menikmati alam bebas dan hidup di penjara demi mempertanggungjawabkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div> <div style="text-align: justify;">Sementara Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Sugiri Sancoko (Yunus Mahatma dan Agus Pramono) dibacakan oleh Majelis Hakim yang dibuka dan terbuka untuk umum berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 14 Agustus 2026) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH serta Panitera Pengganti. Sementara terdakwa Sugiri Sancoko hadir langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya, Indra Lesmana, SH., MH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Dalam putusannya Majelis Hakim menegaskan, bahwa perbuatan terdakwa Sugiri Sancoko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama; Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama; serta Pasal 12B jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Ketiga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan JPU KPK maupun putusan Majelis Hakim terungkap, bahwa Terdakwa Sugiri Sancoko menerima aliran uang yang jumlahnya mencapai Rp6,7 miliar lebih yang berasal dari  Yunus Mahatma Rp1,315 M, Lina guru SMA di Ponorogo selaku Tim Sukses Sugiri Sancoko sejumlah Rp1,050 miliar dan dari Sugiri Heru Sangoko serta pihak-pihak lainnya </div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Penerimaan uang dari Yunus Mahatma agar Terdakwa Sugiri Sancoko memperpanjang masa jabatan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo hingga tahun 2027. Sementara penerimaan uang dari Sucipto sebagai fee 10 persen dari nilai anggaran proyek pekerjaan instalasi rawat inap RSUD.  Dan uang dari pihak-pihak lain yang tidak jelas alurnya sehingga tidak dilaporkannya ke KPK dalam LHKPN-nya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebabnya terdakwa dijerat sebagai penerima suap dan Gratifikasi yang totalnya Sebesar Rp6,7 miliar lebih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Namun anehnya, kasus inipun tidak terang benderang dan juga tidak gelap gulita namun ada yang samar-samar atau bahkan ada yang tertutupi entah itu sengaja atau memang karena sistem aturan  yaitu hilangnya nama Indah Bekti Pertiwi dalam surat dakwaan maupun putusan baik terhadap Terdakwa Sugiri Sancoko, Agus Pramono , Yunus Mahatma maupun Sucipto yang sudah terlebih dahulu dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Walaupun kemudian Indah Bekti Pertiwi dihadirkan sebagai saksi oleh JPU KPK. Dan pengakuan Indah Bekti Pertiwi dalam persidangan bahwa uang sebesar Rp500 juta adalah uang pribadinya yang diambil dari tabungan deposito di Bank Jatim, dan uang tersebut kemudian diserahkannya bersama Yunus Mahatma kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati melalui Ninik, adik ipar Sugiri Sancoko, seorang Kepala Desa di Ponorogo. Dan uang tersebut menjadi batang bukti dalam persidangan</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK-pPmqtjTOudFU2_eVJcWe4-q7PnXINLUyRPFGy0-nXdTXeHFzAy_8ruRzPO7Fy7o2PbqZ6osxfWOemHNfQtZmtuEQA7fxh6x_0GVyXPg2eCPuC4JCfN-QDzaylWFXKG337j3tadgC9eROAENbwndl_aulzTUFdVu2Sow6J1TRhhEcsM-3OzMd-23uDU/s1280/IMG_20260814_17375160.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK-pPmqtjTOudFU2_eVJcWe4-q7PnXINLUyRPFGy0-nXdTXeHFzAy_8ruRzPO7Fy7o2PbqZ6osxfWOemHNfQtZmtuEQA7fxh6x_0GVyXPg2eCPuC4JCfN-QDzaylWFXKG337j3tadgC9eROAENbwndl_aulzTUFdVu2Sow6J1TRhhEcsM-3OzMd-23uDU/w640-h360/IMG_20260814_17375160.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara fakta di lapangan yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari narasumber kunci yang meminta anonimitas, menceritakan kisah terjadinya OTT KPK pada tanggal 7 November 2025</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Menurut sumber, pintu masuk OTT 7 November 2025 bermula dari transaksi mencurigakan yang melibatkan Indah secara langsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pada Jumat pagi tanggal 7 November 2025, Indah narik uang depositonya sebesar Rp500 juta di Bank Jatim. Kemudian Indah dan Yunus mengantarkan uang itu ke rumahnya Nanik, adik ipar Sugiri lalu uang itu diserahkan ke Nanik untuk Bupati Sugiri menjelang Jumatan. Setelah uang itu diserahkan ke Nanik, kemudian Yunus dan Indah berangkat  ke Madiun ke Hotel Merdeka. Kalau kamarnya kurang tau kamar nomor berapa tapi kalau dicek di cctv ada dan check In atas nama Yunus Mahatma,"  ucap sumber yang pertama menceritakan dan meminta agar namanya tidak disebutkan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sekitar setengah tiga sore, Indah pergi ke Matahari di sebelah Hotel Merdeka sedangkan Yunus ada di kamar. Waktu di Matahari itu Indah ditangkap KPK perempuan lalu dibawa ke kamar Hotel, di kamar Hotel juga sudah ada KPK. Setelah keduanya diintrogasi, Indah dan Yunus dibawa ke Ponorogo di Ponorogo juga sudah diamankan Sucipto, Agus Pramono Sekda, Sugiri Sancoko selaku Bupati dan beberapa orang lainnya," lanjut sumber</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih parah lagi, sumber menceritakan adanya pembelian tanah seluas 4.000 meter persegi di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, atas nama Indah Bekti Pertiwi dengan sertifikat SHM Nomor 360. Aset ini kini telah diblokir oleh penyidik, meski Indah tidak mengakui memiliki begitu juga dengan Yunus </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dalam surat dakwaan  maupun putusan diuraikan, bahwa Terdakwa SUGIRI SANCOKO selaku Bupati Ponorogo pada periode tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2025 dan 2025 sampai dengan periode tahun 2030 bersama-sama dengan AGUS PRAMONO selaku Pegawai selaku Sekretaris Daerah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada bulan Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2025 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan pada tahun 2025, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, Jalan Raya Ponorogo-Pacitan, Segading, Pakunden Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Kantor Bupati Ponorogo Jalan Aloon-Aloon Utara No. 9 Ponorogo Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo Jalan Aloon-Aloon Utara Temengungan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di Rumah NINIK SETYOWATI di Jا Arumdalu Nomor 4 Dukuh Mantren RT 003 RW 001 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, turut serta melakukan tindak pidana beberapa tindak pidana yang saling berhubungan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari YUNUS MAHATMA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono S Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 800/141/405.10/2022, Tanggal 11 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 (dilakukan penuntutan secara terpisah),</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2Bb2Ks8tabVY55syfIros2mjeR_FYA0fBIxL_q9Afv0v5OuWm_p2ycD0vBzzU6GfheXcQ_WwTDN4Ddgn1_7-vHui56sAwDttdmJi94HUxnGjBdREiVMg_-NXVmstbrpZbs19IKVcrFffAySlkcsofvgAksa8yxvl6zadnVwjAw1dvWfTdA7cuLJXGQIw/s1280/IMG_20260814_17383026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2Bb2Ks8tabVY55syfIros2mjeR_FYA0fBIxL_q9Afv0v5OuWm_p2ycD0vBzzU6GfheXcQ_WwTDN4Ddgn1_7-vHui56sAwDttdmJi94HUxnGjBdREiVMg_-NXVmstbrpZbs19IKVcrFffAySlkcsofvgAksa8yxvl6zadnVwjAw1dvWfTdA7cuLJXGQIw/w640-h360/IMG_20260814_17383026.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu penerimaan uang oleh Terdakwa selaku Bupati Ponorogo bersama-sama dengan AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah yang diberikan oleh YUNUS MAHATMA karena YUNUS MAHATMA mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO sebagai penentu dalam pengurusan jabatan untuk dapat mempertahankan dan memperpanjang masa jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada bulan Oktober 2021, Terdakwa memanggil WINARKO ARIEF TJAHJONO selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan pada saat itu juga hadir YUNUS MAHATMA di ruang kerja Terdakwa untuk membahas pengisian Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo. Dimana dalam pembahasan tersebut AGUS PRAMONO meminta YUNUS MAHATMA menjadi Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dan atas permintaan tersebut YUNUS MAHATMA bersedia menjadi Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo jika bisa menjabat sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo lebih dari 5 (lima) Tahun dan permintaan YUNUS MAHATMA disetujui oleh Terdakwa dan AGUS PRAMONO.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa menunjuk AGUS PRAMONO menjadi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dan WINARKO ARIEF TJAHJONO sebagai anggota pada pemilihan Direktur RSUD dr HARJONO S Ponorogo dengan hasil akhir seleksi menetapkan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo dan melantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 800/141/405.10/2022, Tanggal 11 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa tanggal 11 Februari 2022, Terdakwa melantik YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo bertempat di Pendopo Kantor Bupati Ponorogo yang selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2022, Terdakwa mengadakan pertemuan dan kesepakatan dengan YUNUS MAHATMA dan SUGIRI HERU SANGOKO, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada YUNUS MAHATMA "Saya ini banyak tanggungan sama SUGIRI HERU SANGOKO, sehingga urusan rsud kontraktor dan distributor nanti Pak SUGIRI HERU SANGOKO akan carikan yang terbaik" </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya SUGIRI HERU SANGOKO sampaikan kepada YUNUS MAHATMA dengan kata-kata "Pak Dokter nanti komunikasi ya dengan Saya" kemudian YUNUS MAHATMA menjawab "lya Pak nanti ama PPK nya saja namun sama Saya juga tidak apa-apa".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya di sekitar Bulan November 2024, setelah kemenangan Terdakwa dalam pemilihan Bupati Ponorogo periode Tahun 2025 sampai periode Tahun 2030, YUNUS MAHATMA menghubungi AGUS PRAMONO dan menyampaikan info mengenai jabatannya sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo akan digantikan oleh orang lain karena YUNUS MAHATMA tidak mendukung Terdakwa dalam proses pemilihan Bupati Ponorogo Tahun 2024, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas penyampaian tersebut AGUS PRAMONO memberikan informasi bahwa Terdakwa saat ini sedang butuh uang dan meminta YUNUS MAHATMA agar memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang bertujuan supaya hubungan YUNUS MAHATMA dengan Terdakwa menjadi baik dan jabatannya sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Sekitar bulan Februari 2025 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, AGUS PRAMONO memanggil YUNUS MAHATMA dan mengajak YUNUS MAHATMA untuk menemui Terdakwa bertempat di Rumah Dinas Bupati Ponorogo. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada YUNUS MAHATMA "kamu jangan gitu lah gak bantu saya, gak bisa nyimpan rahasia" selanjutnya YUNUS MAHATMA sampaikan permohonan maaf.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sepulangnya YUNUS MAHATMA dari rumah dinas Terdakwa, AGUS PRAMONO menyampaikan kembali bahwa "Pak Bupati itu butuh uang banyak untuk mengembalikan hutang sekiranya Pak Direktur bisalah bantu dikit" kemudian YUNUS MAHATMA menjawab "ini masih Februari Pak belum ada kerjaan di rsud, ya udah pak agus, saya tuh gak enak gak papalah, nanti uang pribadi saya".</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfpdDFAgs8Zeh8oDdWbjyN9Vya6XzpZ0j9mHxYjRqNprozwv1PoG3GwnTnnWuzbusVXgrubahheNq26DoreLYWSOWWEWJJWq32s4kRfHgPRekRRUAAoJUTbrEEO5hia2kOhFga35ivK3OFSFt80e5MsWmKhYqwzfa9xeNAC0jCowRguRhPJDAaumnwTwk/s4160/IMG20260814170057.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfpdDFAgs8Zeh8oDdWbjyN9Vya6XzpZ0j9mHxYjRqNprozwv1PoG3GwnTnnWuzbusVXgrubahheNq26DoreLYWSOWWEWJJWq32s4kRfHgPRekRRUAAoJUTbrEEO5hia2kOhFga35ivK3OFSFt80e5MsWmKhYqwzfa9xeNAC0jCowRguRhPJDAaumnwTwk/w640-h360/IMG20260814170057.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa sebagai perwujudan komitmen YUNUS MAHATMA sebagaimana tersebut diatas maka YUNUS MAHATMA melalui WAHYU NIKEN PRASASTININGTYAS (Asisten YUNUS MAHATMA) menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan setelah tersedia uang tersebut maka YUNUS MAHATMA memberikan uang tersebut kepada AGUS PRAMONO untuk diberikan kepada Terdakwa serta meminta agar AGUS PRAMONO menyampaikan kepada Terdakwa atas jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 3 November 2025, Terdakwa memanggil YUNUS MAHATMA di Ruang Kerja Bupati Ponorogo, pada pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan kepada YUNUS MAHATMA, bahwa Terdakwa memerlukan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) selanjutnya YUNUS MAHATMA belum menyanggupi, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian pada tanggal 04 November 2025, Terdakwa memanggil YUNUS MAHATMA kembali di Ruang Kerja Bupati Ponorogo, pada pertemuan tersebut, Terdakwa menanyakan kepastian uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk keperluan Terdakwa dan YUNUS MAHATMA hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan dan maksud agar jabatan YUNUS MAHATMA selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 06 November 2025. Terdakwa kembali memanggil YUNUS MAHATMA di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo untuk membahas keperluan uang Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa tetap menginginkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan meminta YUNUS MAHATMA agar memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diserahkan keesokan harinya dan sisa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diserahkan pada minggu depannya.</div></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, kemudian YUNUS MAHATMA menemui dan melaporkan kepada AGUS PRAMONO yang menjabat juga sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pada pertemuan tersebut, YUNUS MAHATMA meminta persetujuan AGUS PRAMONO agar jabatannya selaku Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang dan atas permintaan tersebut AGUS PRAMONO menyarankan agar YUNUS MAHATMA menyampaikan langsung kepada Terdakwa dan AGUS PRAMONO juga akan menyetujui perpanjangan jabatan YUNUS MAHATMA tersebut jika telah sudah disetujui oleh Terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 07 November 2025, atas permintaan Terdakwa, YUNUS MAHATMA menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui NINIK SETYOWATI bertempat di rumah NINIK SETYOWATI Jalan Arumdalu No. 4 Dukuh Mantren RT 003 RW 001 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pemberian uang oleh YUNUS MAHATMA kepada Terdakwa selaku Bupati Ponorogo yang juga merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian melalui AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan secara Ex Officio sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Ponorogo selaku Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr HARJONO S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO mengetahui bahwa penerimaan uang seluruhnya sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA tersebut untuk pengurusan jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo agar jabatan tersebut dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang oleh karena YUNUS MAHATMA mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO sebagai penentu dalam pengurusan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpg2oAAqm5A7Y-pJliw3jvwUnNqUFnapKF7NJtOewh2NyKnOyTNkME4-UaxrBjgm6XRn2MBL6a37udmf9wFkrrkdFF_0iSxDqEX7gNVTDHDLQY_aRmDijrtOFZPI7qarFSEfDr6hcxOAB-m9_RTtFjB0GsakLvpeyXuqtgVfFef-agum7TDubpP04kL44/s1280/IMG20260814172714_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpg2oAAqm5A7Y-pJliw3jvwUnNqUFnapKF7NJtOewh2NyKnOyTNkME4-UaxrBjgm6XRn2MBL6a37udmf9wFkrrkdFF_0iSxDqEX7gNVTDHDLQY_aRmDijrtOFZPI7qarFSEfDr6hcxOAB-m9_RTtFjB0GsakLvpeyXuqtgVfFef-agum7TDubpP04kL44/w640-h360/IMG20260814172714_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa Sugiri selaku Bupati Ponorogo selama menjabat pada periode 2021 hingga pada periode tanggal 07 November 2025, telah menerima uang dari pihak-pihak sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Terdakwa menerima uang melalui BANDAR dari SUGIRI HERU SANGOKO dengan cara transfer, sejak tahun 2021 s.d 2025 selama menjabat, sebagai berikut:</li><li>Menerima uang sejumlah Rp40.000.000  (empat puluh juta rupiah) di rekening Bank BCA  atas  nama BANDAR dengan nomor rekening 1851336040 pada tanggal 01 Februari 2021.</li><li>Menerima uang sejumlah Rp50.000.000  (lima puluh juta rupiah) di rekening Bank BCA atas nama BANDAR dengan nomor rekening1851336040 pada tanggal 10 Juni 2021.</li><li>Menerima uang sejumlah Rp75.000.000  (tujuh puluh lima juta rupiah) di rekening Bank BCA atas nama BANDAR dengan nomor rekening 1851336040.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) melalui BANDAR dari AGUS PRAMONO dimana DIMAS SULTHON memberikan uang tunai di Rumah Dinas Bupati Pringgitan selanjutnya BANDAR berikan kepada SUGIRI SANCOKO di Ruang Kerja di Pringgitan.</li><li>Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima   juta rupiah) dari YUNUS MAHНАТМА, menjelang Idul Fitri 2023.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari SUMARNO Kepala BPKAD melalui ALLTHOOF PRASTYANTO PUTRO pada bulan April 202</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2024 dari SUGIRI HERU SANGOKO untuk kebutuhan Pilkada.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari pungutan proyek proyek PL dari YUNUS MAHATMA dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari uang pribadi YUNUS MAHATMA, pada Agustus 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari SUCIPTO, pada Desember 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dari LANA (Guru SMA Tim Sukses Terdakwa), pada sekitar tahun 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari SUGIRI HERU SANGOKO, pada sekitar tahun 2024 di Peringgitan Kantor Bupati Kabupaten Ponorogo.</li><li>Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, menjelang Idul Fitri 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2025, dari YUNUS MAHATMA.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada bulan Maret Tahun 2025, dari YUNUS MAHATMA untuk AGUS PRAMΟΝΟ.</li><li>Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 23 April 2025, dari DYAN NURCAHYANTO (menantu dari EKO AGUS SUPRIADI alias EKO SERAGIH (pemilik CV SELO KENCONO).</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 22 April 2025 dalam paperbag merah maron dari YUNUS MAHATMA</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Kabag Umum ERNI HARISMA MAWATI untuk Bupati SUGIRI SANCOKO, membantu pengobatan operasi ginjal anaknya HADI SANTOSO.</li><li>Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2025, dari DYAN NURCAHYANTO.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 9 Juli 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, pada tanggal 30 Juli 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari AGUS SUGIARTO pada bulan Juli 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada bulan Agustus 2025, dari YUNUS MAHATMA, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada bulan tanggal 3 September 2025, dari YUNUS MAHATMA, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari DARIS FUADI, sekitar tanggal 4 dan 5 September 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 10 September 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari SUCIPTO, pada September 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 03 Oktober 2025</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari SUGIRI HERU SANGOKO terkait uang pengganti rekom AGUS KHOLIK (Suami dari LISDIYARITA Wakil Bupati).</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari EKO AGUS SUPRIADI alias EKO SERAGIH pada tanggal 03. Oktober 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, menjelang Idul Fitri 2025.</li></ol></div></div><p dir="ltr"></p><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, padahal penerimaan itu dilakukan secara tidak sah menurut hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp6.572.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu harus lah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Bupati Ponorogo atau selaku Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jen)</div></div><p></p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Terbukti Korupsi Suap dan Gratifikasi Berawal Dari OTT KPK: Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo Divonis 6,6 Tahun Penjara

Total uang hasil korupsi yang wajib dikembalikan Terdakwa Sugiri Sancoko sebesar Rp6,7 miliar, uang tersebut berasal dari Yunus Mahatma Rp1,...

»

Palu Hakim Berdentum: Bupati, Sekda, & Direktur RSUD Ponorogo Terbukti Korupsi dan Divonis Penjara

<div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; text-align: left;"><span style="font-size: 24px;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUrTpcFouKysX4YCQeCLsoIXDI5Uurq4tzX8iUma3g9EAMM23L60ySvekzHKS62Zde9nhkyumzSWsAqNX7KPmMHYsriuThiWsr9D0O952BWLfDfpjsqWjmcZm0vUkxrtu7c8oRpCosrJnKhyphenhyphenegzg1R6SW4jquOy7o8sOPWi-fnBdEBxfR0_saXi-O167M/s4096/IMG_20260814_175140.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="2832" data-original-width="4096" height="442" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUrTpcFouKysX4YCQeCLsoIXDI5Uurq4tzX8iUma3g9EAMM23L60ySvekzHKS62Zde9nhkyumzSWsAqNX7KPmMHYsriuThiWsr9D0O952BWLfDfpjsqWjmcZm0vUkxrtu7c8oRpCosrJnKhyphenhyphenegzg1R6SW4jquOy7o8sOPWi-fnBdEBxfR0_saXi-O167M/w640-h442/IMG_20260814_175140.jpg" width="640" /></a><b><span>Vonis Penjara Mengakhiri Drama "Segitiga Emas" Korupsi di Bumi Reyog. </span></b><b><span>OTT KPK Terbukti Bukan Sekadar Gimmick: Majelis Hakim Bongkar Modus Tindak Pidana Korporasi yang Mengubah RSUD Jadi ATM Pribadi Pejabat. Apakah Uang Rakyat Akan Kembali?</span></b></span></b></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Setelah sempat tertunda beberapa hari, akhirnya, kepastian hukum itu datang juga  melalui proses persidangan yang alot dan penuh drama pembelaan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jum'at, 14 Agustus 2026 telah membacakan putusan dengan menjatuhkan vonis bersalah terhadap tiga pejabat tinggi Kabupaten Ponorogo: Sugiri Sancoko selaku Bupati, Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah (Sekda), dan Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam skema tindak pidana korporasi. Vonis pidana penjara yang dijatuhkan bukan hanya hukuman bagi individu, melainkan tamparan keras bagi sistem birokrasi daerah yang selama ini dibiarkan "busuk dari kepala".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini bermula dari kegiatan tangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT)  spektakuler yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 7 November 2025 sekaligus membekukan aliran dana ilegal senilai miliaran rupiah di tengah-tengah kesibukan pelayanan publik. Kini, ketiganya harus merelakan kebebasan mereka demi mempertanggungjawabkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Runtuhnya Benteng "Tak Tersentuh": Dari Jabatan Tinggi ke Balik Jeruji Besi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selama bertahun-tahun, trio penguasa ini dianggap sebagai "tembok beton" kekuasaan di Ponorogo. Bupati sebagai pemegang otoritas politik, Sekda sebagai pengendali administrasi keuangan, dan Direktur RSUD sebagai operator teknis layanan kesehatan. Namun, kegiatan tangkap tangan KPK membuktikan bahwa tembok tersebut rapuh karena digerogoti rayap korupsi dari dalam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim dalam amar putusannya menegaskan bahwa perbuatan ketiganya memenuhi unsur tindak pidana korporasi. Artinya, korupsi ini tidak dilakukan secara sporadis oleh individu, melainkan terstruktur, sistematis, dan melibatkan penyalahgunaan wewenang jabatan untuk menguntungkan kelompok tertentu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Rincian Vonis:</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Sugiri Sancoko (Bupati ): Divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6  bulan denda sebesar Rp300 juta subsider pidana penjara selama 100 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp6.7 miliar lebih subsider pidana penjara selama 2 tahun</div> <div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Agus Pramono (Sekda): Divonis pidana penjara selama 4 tahun dan 3 bulan denda sebesar Rp200 juta subsider pidana penjara selama 80 hari dan membayar uang pengganti Rp750 juta subsider pidana penjara selama 1 tahun</div> <div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Yunus Mahatma (Direktur RSUD): Divonis pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp250 subsider pidana penjara selama 90 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp287 juta subsider pidana penjara selama 6 bulan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Hakim juga memerintahkan perampasan atas harta benda apabila uang pengganti tidak dibayar para terdakwa/terpidana. Hal ini adalah sebagai sebuah sanksi pelanggaran integritas yang mereka lakukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bedah Modus Perbuatan Para Terdakwa;</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div></span><div style="text-align: justify;">Modus korupsi yang dilakukan Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo adalah  jual-beli jabatan, suap proyek <u>RSUD dr. Harjono</u>, dan gratifikasi sistematis yang mencakup pencucian uang dalam bentuk aset mewah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Skema ini terungkap melalui kegiatan tangkap tangan KPK yang menyita ratusan juta rupiah serta penyidikan aliran dana dari pihak swasta dan pejabat Dinas Kabupaten Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan:</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan dakwaan JPU yang dibuktikan di persidangan, modus operandi ketiganya sangat rapi dan melibatkan banyak lapisan:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>​1. Rekayasa Pengadaan:</b> Proyek pengadaan alat kesehatan (alkes), obat-obatan, dan infrastruktur RSUD direkayasa agar dimenangkan oleh vendor rekanan dekat. Spesifikasi teknis dibuat sedemikian rupa sehingga hanya vendor tertentu yang bisa masuk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>​2. Mark-up Harga Fantastis:</b> Harga barang/jasa dinaikkan jauh di atas harga pasar. Selisih harga inilah yang menjadi sumber dana suap.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>3. ​Aliran Gratifikasi Terselubung</b>: Uang "fee" tidak diberikan langsung dalam bentuk amplop cokelat di meja kerja, melainkan melalui rekening perusahaan cangkang, pembelian aset atas nama keluarga, atau fasilitas mewah lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>4. ​Peran Kunci Trio Pejabat:</b></div><div style="text-align: justify;">​<span style="font-size: medium;"><b>Bupati:</b></span> Memberikan "restu" politik dan tekanan kepada dinas terkait untuk meloloskan anggaran.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​<b><span style="font-size: medium;">Sekda: </span></b>Memastikan proses administrasi dan pembayaran tagihan vendor berjalan lancar tanpa audit ketat.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">​</span>Direktur RSUD:</b> Menyusun spesifikasi teknis yang menguntungkan vendor dan menerima fee proyek</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK menetapkan empat orang tersangka/terdakwa (Bupati, Sekda, Direktur RSUD, dan pihak swasta) dengan mengamankan barang bukti awal uang tunai senilai Rp500 juta yang kemudian berkembang pada penyitaan aset serta terbitnya Sprindik baru sebagai pengembangan terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Pencucian Uang (TPPU)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Ironi Pelayanan: Rakyat Antre Obat, Pejabat Antre Suap</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang paling menyakitkan dari kasus ini adalah dampaknya terhadap masyarakat. Di saat warga Ponorogo, terutama pasien miskin, harus antre berjam-jam, menghadapi keterbatasan stok obat, atau menggunakan alat medis yang sudah usang di RSUD, ketiga pejabat ini justru sibuk membagi-bagi miliaran rupiah dari proyek fiktif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gratifikasi yang mereka terima bukanlah "ucapan terima kasih" yang wajar, melainkan upah atas keheningan mereka terhadap penderitaan rakyat. Setiap rupiah yang masuk ke kantong pribadi mereka adalah potongan dari kualitas layanan kesehatan yang seharusnya diterima oleh warga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Pertanyaan Kritis Yang Menunggu Jawaban:</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Vonis terhadap Sugiri Sancoko (Bupati),  Agus Pramono (Sekda), Yunus Mahatma (Direktur RSUD) adalah langkah awal, bukan akhir, sebab perkara baru sedang menanti.</div><div style="text-align: justify;">Selain itu, publik berhak mengetahui siapa saja pihak lain yang terlibat dalam jaringan "tindak pidana korporasi" ini:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><b>1. Indah Bekti Pertiwi:</b> Awalnya tercatat sebagai istri sah Yunus Mahatma, kini keduanya berstatus calon suami istri. Indah dan Yunus diamankan KPK di Hotel Merdeka, Kota Madiun, pada Jumat, 7 November 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. Penangkapan terjadi setelah Indah menyerahkan uang tunai Rp500 juta kepada Bupati Ponorogo melalui Ninik—adik ipar Sugiri Sancoko yang juga menjabat sebagai Kepala Desa di wilayah Ponorogo. Uang itu berasal dari simpanan pribadi Indah yang diambil dari rekening Bank Jatim, dan kini dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Sugiri Heru Sangoko:</b> Seorang pengusaha kontraktor nasional di bidang perkeretaapian, tokoh seniman Reog Ponorogo, sekaligus penyandang dana utama kampanye Sugiri Sancoko saat Pilkada 2021. Ia diduga memberikan uang sebesar Rp200 juta kepada Bupati, serta menerima pembagian fee proyek dari anggaran APBD Kabupaten Ponorogo yang diserahkan rekan kontraktor sebagai pelunasan sebagian utang politik yang ditanggung Sugiri Sancoko—yang jumlahnya disebut masih tersisa hingga kini mencapai Rp27 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely:</b> Anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi PDI Perjuangan. Lely dan Sugiri Heru Sangoko diduga terlibat langsung dalam jaringan perkara yang menjerat Bupati dan Yunus Mahatma. Bahkan terungkap, Lely pernah menjadi "sutradara" rencana penangkapan terhadap Yunus Mahatma dalam skala kecil yang melibatkan pihak Kejaksaan, namun rencana tersebut gagal terlaksana. Selain itu, pengakuan Lely di persidangan menyebutkan ia turut memberikan bantuan dana untuk kebutuhan kampanye Sugiri Sancoko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Dian Nur Cahyanto beserta mertuanya Eko Agus Supriadi:</b> Pemilik usaha CV. Selo Kencono, yang juga merupakan suami dari salah satu anggota DPRD Ponorogo. Keduanya diduga terlibat memberikan uang ratusan juta rupiah kepada Sugiri Sancoko maupun Agus Pramono, bahkan disebutkan menyerahkan uang kepada mantan Bupati Ponorogo sebelumnya, Drs. H. Ipong Muchlissoni, sebesar Rp1,4 miliar. Atas hal ini, majelis hakim telah memerintahkan JPU KPK untuk memperluas penyidikan dan memeriksa keduanya secara mendalam.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Palu Hakim Berdentum: Bupati, Sekda, & Direktur RSUD Ponorogo Terbukti Korupsi dan Divonis Penjara

Vonis Penjara Mengakhiri Drama "Segitiga Emas" Korupsi di Bumi Reyog.  OTT KPK Terbukti Bukan Sekadar Gimmick: Majelis Hakim Bongk...

»

Skandal Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Rp1,2 M : Luluk Hariyadi Selaku Ketua Cabang GP Ansor Bondowoso Divonis 5,6 Tahun Penjara. Siapa Tersangka Berikutnya ?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgme0fgMnKPgKpN1j4Vybbtpjqgx2hlJ4ryLuEjOFPh2Ch0HCDSserrXavNNn-5WIBfd0VEULLyEdWTBy9VpzL_hdcPvxy1jZEwOt7h8tweE_5vpT-MXXkZip97LrN-mSiV5rP5QhZXGdT1GaYI-ukctyOgafnNIaciKEOAaKrlB66A8Q8fYx-4nxofSew/s1280/IMG20260812115551_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgme0fgMnKPgKpN1j4Vybbtpjqgx2hlJ4ryLuEjOFPh2Ch0HCDSserrXavNNn-5WIBfd0VEULLyEdWTBy9VpzL_hdcPvxy1jZEwOt7h8tweE_5vpT-MXXkZip97LrN-mSiV5rP5QhZXGdT1GaYI-ukctyOgafnNIaciKEOAaKrlB66A8Q8fYx-4nxofSew/w640-h360/IMG20260812115551_01.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Dalam Putusan: Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Luluk Hariyadi selaku Ketua Cabang GP Ansor Bondowoso Turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 20 huruf c KHUP Nasional. Apakah akan menyeret salah seorang anggota DPRD Jatim periode 2019-2024? Siapa?</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;"><br /></b></div><div><span style="font-size: 24px;"><b><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: red;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div></b></span><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu, 12 Agustus 2026, menjatuhkan vonis pidana terhadap Luluk Hariyadi selaku Ketua  Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP)  Ansor Kabupaten Bondowoso karena terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari APBD Jatim  melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,2 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan seragam organisasi, atribut serta program pemberdayaan dan kegiatan kemasyarakatan pemuda GP Ansor di wilayah Bondowoso namun tidak pernah direalisasikan secara nyata hingga ke tingkat ranting dan kader lapangan dan justru dipergunakan untuk pribadinya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Selain pidana penjara badan, terdakwa dulu Karyadi juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsider pidana penjara selama 80 hari dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1,2 miliar subsider pindah ada penjara selama 2 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Dengan ketentuan apabila uang uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut titik dan Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,"</i> ucap Ketua Majelis Hakim</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Sidang pembacaan putusan digelar secara terbuka untuk umum di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu 12 Agustus 2026) dengan Ketua Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., didampingi dua Hakim Anggota Alex Cahyono, S.H., M.H dan Samhadi, S.H masing-masing Ad Hoc, serta Panitera Pengganti (PP) Dhany Eko Prasetyo, SE., S.H., MM., M.Hum, dihadiri JPU Kejaksaan Negeri Bondowoso, terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum-nya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Majelis Hakim, terdakwa Luluk Hariyadi terbukti melanggar Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf c  KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) berbunyi; </i><b><i>"turut serta melakukan Tindak Pidana"</i></b></div><div style="text-align: justify;"><b><i><br /></i></b></div></i><div style="text-align: justify;">Satu hal penting yang harus diingat dari kasus Perkara ini adalah bukan seberapa lama terdakwa dihukum tetapi fakta bahwa dakwaan JPU dibuktikan dengan putusan Majelis Hakim.</div></div><div><br /><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, bersama siapa terdakwa Luluk Hariyadi melakukan perbuatan penyalahgunaan uang rakyat tersebut? Sebab Majelis Hakim menyatakan <i>"turut serta melakukan.."</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;">Apakah ada tokoh masyarakat di Kabupaten Bondowoso atau anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 selaku inisiator lolosnya dana Pokir yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur yang akan terseret sebagai tersangka berikutnya?</div><div style="text-align: justify;">Hal ini menjadi ujian sekaligus pekerjaan baru bagi Kejaksaan Negeri Bondowoso untuk menyikapi bunyi putusan dari Majelis Hakim tersebut</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><i>"Yang terpenting dalam perkara ini adalah bahwa dakwaan kami terbukti. Itu dulu. Kalau hal lain, nanti setelah kami mendapatkan putusan secara lengkap,"</i> ujar JPU seusai persidangan</div></div><div>  <br /><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Kronologi Terungkapnya Skandal Hibah Fiktif:</b></span></span></div><div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU4f3R34CrAiE-RjUADpajScxSYUeUmAhdiUYugO9aN7GIRjdrPadMg4ptJdb8u6z8E3Uv3N9Sozmbev7YoZSYoz-3AAzKoZwsGJrlukYI3oocSEL2u7yeOFxZJUi-vJr8HLoVGGvRxCKtwq9WfLULPjV4yNFKfmFgc0Hxkg6q16UICZCHggLbhTQfZfA/s4160/IMG20260812112555.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU4f3R34CrAiE-RjUADpajScxSYUeUmAhdiUYugO9aN7GIRjdrPadMg4ptJdb8u6z8E3Uv3N9Sozmbev7YoZSYoz-3AAzKoZwsGJrlukYI3oocSEL2u7yeOFxZJUi-vJr8HLoVGGvRxCKtwq9WfLULPjV4yNFKfmFgc0Hxkg6q16UICZCHggLbhTQfZfA/w640-h360/IMG20260812112555.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span>K</span>asus ini bermula dari usulan pokok pikiran anggota DPRD Jatim yang dialokasikan sebagai dana hibah organisasi kemasyarakatan pemuda di bawah naungan Nahdlatul Ulama untuk GP Ansor Bondowoso tahun anggaran 2024 . Setelah melalui proses administrasi dan verifikasi, dana sebesar Rp1,2 miliar dicairkan penuh ke rekening organisasi yang dipimpin Luluk Hariyadi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun saat dilakukan pengecekan lapangan dan pemeriksaan saksi ratusan kader GP Ansor se-Kabupatrn Bondowoso menyatakan tidak pernah menerima seragam, atribut maupun mengikuti program kegiatan yang tertulis dalam proposal dan laporan pertanggungjawaban yang diserahkan ke Pemprov Jatim.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bondowoso menemukan adanya pembuatan laporan pelaksanaan fiktif, tanda tangan palsu dan rekayasa bukti pengadaan barang untuk menutupi aliran dana yang dibagi-bagikan secara tunai dan transfer ke pihak lain, termasuk diduga koordinator lapangan, perantara hingga pihak legislatif yang mengusulkan alokasi hibah tersebut dengan skema "komitmen fee" atau potongan persentase sejak awal pencairan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Segera setelah penetapan Luluk Hariyadi sebagai tersangka pada Januari 2026, Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur langsung mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Luluk Hariyadi dari seluruh jabatan organisasi dan menyatakan mendukung penuh proses hukum berjalan tanpa campur tangan internal . </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jatim menyatakan menyerahkan sepenuhnya penanganan ke aparat penegak hukum dan siap memberikan data administrasi serta saksi terkait mekanisme penyaluran, sementara pihak legislatif yang terkait belum memberikan penjelasan rinci mengenai proses pengusulan dan pengawasan aspirasi anggaran tersebut hingga saat ini .</div></div><div><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b> Pintu Masih Terbuka: Pengembangan Perkara, Tersangka Baru dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang</b></span></div><div><br /><div style="text-align: justify;">Vonis terhadap Luluk Hariyadi bukanlah titik akhir penegakan hukum dalam kasus ini, melainkan tahap awal pembongkaran jaringan yang merantai dari usulan anggaran di tingkat provinsi hingga pelaksanaan fiktif di kabupaten untuk mengungkap siapa saja pihak yang merencanakan, mengatur, memerintahkan serta menerima keuntungan materi dari dana hibah tersebut – mencakup anggota DPRD Jatim pengusul pokir, pejabat pemeriksa/verifikator yang meloloskan administrasi fiktif serta pihak ketiga yang membantu mengalirkan dan menyembunyikan uang hasil korupsi melalui rekening pribadi, usaha maupun investasi aset yang mengarah ke dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Beberapa pertanyaan yang muncul dan menunggu jawaban adalah;</b></div><div style="text-align: justify;">1. Siapa nama anggota DPRD Jatim atau pejabat Pemprov Jatim yang berkomunikasi dan menyepakati skema pembagian dana hibah sebelum pencairan dilakukan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Bagaimana administrasi proposal fiktif dapat lolos verifikasi administrasi, pemeriksaan lapangan dan persetujuan pencairan tanpa ditemukan ketidaksesuaian sejak awal?</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah ada praktik potongan persentase/komitmen fee yang diketahui atau disepakati saat mengusulkan dan mengalokasikan hibah ke organisasi penerima?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Apakah Kejaksaan Negeri Bondowoso benar-benar serius melakukan penyidikan baru untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat? Atau hanya berhenti pada terdakwa saja?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Apakah akan dilakukan audit internal menyeluruh terhadap seluruh penerimaan dan penggunaan dana hibah APBD di seluruh cabang GP Ansor Jawa Timur sebagai langkah pencegahan dan pemulihan kepercayaan publik?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin </div></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Rp1,2 M : Luluk Hariyadi Selaku Ketua Cabang GP Ansor Bondowoso Divonis 5,6 Tahun Penjara. Siapa Tersangka Berikutnya ?

Dalam Putusan: Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Luluk Hariyadi selaku Ketua Cabang GP Ansor Bondowoso Turut serta melakukan tindak pi...

»

Demi Ka rier Ikut Fit and Proper Test: Sidang Putusan Perkara Korupsi Tiga Terdakwa Yang Ditangkap KPK Ditunda

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcrhySZ_aU4FbV_1TN-rULX-1noFz2WKtarJ7nEKqqqAMxnHIIE3qgQqD8IVcjW5XvBpGOfwS51tRS2CYbgEVmRd9CY5Tvp-aFAiMjvQQjfXHreM_1sE4DnZP8H27GZPxFXkriIwmXQT8CqFQ1zXaFe3WgQREkLauUTWtVVM06_wie3VJpE8zqxwXa8Dg/s1280/IMG20260811123929_01.jpg" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcrhySZ_aU4FbV_1TN-rULX-1noFz2WKtarJ7nEKqqqAMxnHIIE3qgQqD8IVcjW5XvBpGOfwS51tRS2CYbgEVmRd9CY5Tvp-aFAiMjvQQjfXHreM_1sE4DnZP8H27GZPxFXkriIwmXQT8CqFQ1zXaFe3WgQREkLauUTWtVVM06_wie3VJpE8zqxwXa8Dg/w640-h360/IMG20260811123929_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; text-align: left;"><span><span style="font-size: large;">Ratusan warga Ponorogo bersama beberapa Kepala Desa datang khusus untuk menghadiri sidang putusan dan untuk memberikan support kepada Terdakwa Sugiri Sancoko dan Agus Pramono selaku Bupati dan Sekda Ponorogo</span></span></b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span>BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span>KORUPSI</span></b></span><b><span>.CO -</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>S</b></span>idang putusan perkara dugaan korupsi Suap dan Gratifikasi yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 7 November 2025 Terhadap tiga terdakwa; Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo seyogyanya dibacakan hari ini, Selasa, 11 Agustus 2026 bertepatan dengan hari jadi kabupaten Ponorogo Ke- 530 akhirnya ditunda hingga hari Jumat, 14 Agustus 2026 karena Hakim I <b>Made</b> Yulianda, SH., MH selaku Ketua Majelis sedang mengikuti Fit and Proper Test calon pimpinan (Capim) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A di Jakarta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surabaya saat dikonfirmasi beritakorupsi.co, Selasa, 11 Agustus 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sidang tunda dengan dua Hakim anggota masing-masing Ad Hock dan dipimpin Hakim Manambus Pasaribu, SH., MH menyatakan Katua Majelis sedang mengikuti pelatihan sehingga sidang ditunda pada hari Jum'at, 14 Agustus 2026 setelah sholat Jum'at</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Ketua Majelisnya sedang mengikuti pelatihan jadi pembacaan putusan belum bisa dilaksanakan dan ditunda tanggal empat belas setelah Jumatan,"</i>.ucap Hakim Manambus Pasaribu, SH., MH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa , 11 Agustus 2026, ratusan warga Ponorogo bersama beberapa Kepala Desa datang khusus untuk menghadiri sidang putusan serta memberikan support kepada Terdakwa Sugiri Sancoko dan Agus Pramono selaku Bupati dan Sekda Ponorogo yang dianggap dekat dengan masyarakat</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya warga Ponorogo, puluhan Wartawan baik Cetak, Elektronik, Mingguan maupun Televisi hadir untuk meliput jalannya persidangan dengan agenda putusan, namun apalah daya  sidangnya tak jadi dan berakhir ditunda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketiga terdakwa yang sudah dituntut pidana penjara dan akan menjalani sidang putusan adalah:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li><b>Sugiri Sancoko </b>dituntut  pidana penjara selama 7 tahun, denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp6 miliar lebih subsider pidana penjara selama 3 tahun .</li><li><b>Terdakwa Agus Pramono</b> dituntut pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan, denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp975 juta subsider pidana penjara selama 3 tahun</li><li><b>Terdakwa Yunus Mahatma</b> dituntut 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp365 juta subsider pidana penjara selama 2 tahun</li></ol><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKpfZo9nG9DQi40HEhthO9fXpSxCkn1M-Dxtz4D1fpLd18XURVMnKqi_bkhJRvk1yEsuAPQ0Ff6OSv35oYomdXXhYiJ3Fj1vOOuYRemsbX2q2_6TwuxQFATf1xUlC50BQH9bwnG8imkPGxiabIQzFY7rOStq_JYrJNLy6Kvp9h-Yzg7uAExGDZK-dYeJ0/s1280/IMG20260811113935_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKpfZo9nG9DQi40HEhthO9fXpSxCkn1M-Dxtz4D1fpLd18XURVMnKqi_bkhJRvk1yEsuAPQ0Ff6OSv35oYomdXXhYiJ3Fj1vOOuYRemsbX2q2_6TwuxQFATf1xUlC50BQH9bwnG8imkPGxiabIQzFY7rOStq_JYrJNLy6Kvp9h-Yzg7uAExGDZK-dYeJ0/w640-h360/IMG20260811113935_01.jpg" width="640" /></a>Namun satu hal yang perlu diperhatikan,  bukan masalah ditundanya persidangan dan bukan pula seberapa lama ketiga terdakwa jatahui hukuman, namun bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terkait pihak-pihak yang diduga terlibat. Apakah akan masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim atau hanya mempertimbangkan perbuatan para terdakwa lalu menghukum jauh dibawah tuntutan?.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sepanjang jalannya persidangan terungkap fakta mencurigakan sekaligus jelas masuk ranah pidana tambahan: uang hasil korupsi tidak hanya disimpan sendiri, melainkan sengaja dipecah, dialihkan bertahap, dipindahnamakan, dibelikan tanah, rumah, kendaraan, dan usaha atas nama pihak lain—tindakan yang memenuhi unsur Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski ketiga terdakwa akan dijatuhi human (vonis) oleh Majelis Hakim, hal itu bukanlah  akhir dari perkara ini. Sebab masih ada ancaman perkara baru yang mengintai, di mana penyidik KPK telah membuka penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 25/DIK.00/01/04/2026 tanggal 30 April 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal yang paling penting bagi publik bukan sekadar mengetahui besaran tuntutan dan hukuman, melainkan memastikan proses hukum berjalan secara tuntas dan transparan serta menyeret semua pihak-pihak yang terlibat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari keterangan bukti serta keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan oleh JPU KPK, beberapa nama pun yang <b>diduga</b> terlibat muncul, yaitu;</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">1. Indah Bekti Pertiwi:</b> Awalnya tercatat sebagai WIL dan sekarang sebagai calon  istri terdakwa Yunus Mahatma. Indah dan Yunus diamankan KPK di Hotel Merdeka Kota Madiun, pada Jumat, 7 November 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. Penangkapan terjadi setelah Indah dan Yunus menyerahkan uang tunai Rp500 juta kepada Bupati Ponorogo yaitu  Terdakwa Yunus Mahatma untuk mengamankan jabatannya hingga tahun 2027. Uang itu diserahkan melalui Ninik—adik ipar Sugiri Sancoko, yang  menjabat sebagai Kepala Desa di Ponorogo. Uang itu berasal dari Deposito pribadi Indah Bekti Pertiwi yang diambil dari rekening Bank Jatim, sekaligus menjadi  barang bukti di persidangan. Apakah Indah tidak masuk dalam Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP lama atau Pasal 20 KUHP baru (Nasional) karena mengetahui dan membantu? Atau KPK hanya fokus pada perbuatan terdakwa Yunus Mahatma?</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>2. Sugiri Heru Sangoko:</b> Dari fakta persidangan terungkap bahwa Ia seorang pengusaha kontraktor nasional di bidang perkeretaapian, tokoh seniman Reog Ponorogo, sekaligus penyandang dana utama kampanye Sugiri Sancoko saat Pilkada 2021 serta orang kepercayaan Bupati Ponorogo. Selain penyandang dana kampanye, Ia diduga memberikan uang sebesar Rp200 juta kepada Sugiri Sancoko,  serta menerima fee proyek dari kontraktor yang mengerjakan proyek APBD APBD Kabupaten Ponorogo sebagai pelunasan sebagian utang politik Sugiri Sancoko—yang jumlahnya disebut masih tersisa hingga kini mencapai Rp27 miliar. Bahkan proyek RSUD Ponorogo yang dikerjakan Sucipto (terpidana) juga karena peran Heru atau Sugiri Heru Sangoko </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>3. Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely:</b> Anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi PDI Perjuangan. Lely dan Sugiri Heru Sangoko diduga terlibat dalam jaringan perkara yang menjerat Sugiri Sancoko selaku Bupati dan Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD Ponorogo. Bahkan terungkap dalam persidangan, Lely pernah menjadi "sutradara" rencana penangkapan atau OTT "kecil-kecilan" terhadap Yunus Mahatma dengan  melibatkan pihak Kejaksaan, namun rencana tersebut gagal terlaksana hingga berujung ke tangan KPK. Selain itu, pengakuan Lely di persidangan, bahwa Ia turut memberikan bantuan dana untuk kebutuhan kampanye Sugiri Sancoko.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>4.  Eko Agus Supriadi:</b> Pemilik usaha CV. Selo Kencono bersama menantunya, <b>Dian Nur Cahyanto</b>. Eko, suami salah seorang anggota DPRD Ponorogo terlibat memberikan sejumlah uang ratusan juta rupiah kepada Sugiri Sancoko maupun Agus Pramono, bahkan disebutkan menyerahkan uang kepada mantan Bupati Ponorogo sebelumnya, Drs. H. Ipong Muchlissoni, sebesar Rp1,4 miliar. Atas hal ini, majelis hakim telah memerintahkan JPU KPK untuk memperluas penyidikan dan memeriksa keduanya secara mendalam. Apakah hal akan masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim? Apakah KPK akan melakukan penyidikan baru atau tetap fokus hanya pada perbuatan terdakwa Sugiri Sancoko?</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan beberapa pertanyaan yang muncul dan menunggu jawaban;</div><div style="text-align: justify;">1. Mengapa KPK belum mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus TPPU, padahal surat perintah penyidikan sudah terbit sejak bulan April lalu? Apakah penyidikan belum tuntas dan membutuhkan waktu lama?</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2. Apakah pembayaran utang politik boleh menggunakan fee proyek APBD dan apakah boleh pengusaha menerima fee proyek? Lalu bagaimana KPK menyikapinya?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3. Mengapa Ninik selaku perantara penerima uang sebesar Rp 500 juta tidak ikut diselidiki, padahal perannya sangat krusial dalam aliran uang suap tersebut?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">4. Apakah KPK akan memeriksa dugaan keterlibatan Sugiri Heru Sangoko, Lely, Indah hingga Ekon dalam pengembangan perkara yang menyeret tiga terdakwa selaku pejabat Kabupaten Ponorogo?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">5. Apakah kasus ini hanya akan berhenti pada tiga terdakwa yang kini disidangkan, atau KPK berani menarik benang kusut hingga menyentuh semua pihak di balik layar?.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">(<i>Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin </p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Demi Ka rier Ikut Fit and Proper Test: Sidang Putusan Perkara Korupsi Tiga Terdakwa Yang Ditangkap KPK Ditunda

Ratusan warga Ponorogo bersama beberapa Kepala Desa datang khusus untuk menghadiri sidang putusan dan untuk memberikan support kepada Terdak...

»

Bertepatan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo: Tiga Pejabat Yang Tertangkap Tangan KPK Akan Divonis

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXJKE78MI3baB2L-bGmeZe-moMr80Ei0Ow-pknVt1KLj4f_NpZNM_r5sXgsxDYP3w22tpG0IwJtz6QuxIpqY3vSIswvBEspzc3U-EwCCik7nf-MGGVDdJAdFc2qI_ZowhqDVJMll5DuMRJ1BVDtNRryy5WnpJ_mCXpSoqci74oIop8pLv9WvBplOe94mQ/s640/5%20(1)%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXJKE78MI3baB2L-bGmeZe-moMr80Ei0Ow-pknVt1KLj4f_NpZNM_r5sXgsxDYP3w22tpG0IwJtz6QuxIpqY3vSIswvBEspzc3U-EwCCik7nf-MGGVDdJAdFc2qI_ZowhqDVJMll5DuMRJ1BVDtNRryy5WnpJ_mCXpSoqci74oIop8pLv9WvBplOe94mQ/w640-h486/5%20(1)%20(1).jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Selasa (besok), 11 Agustus 2026, Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya akan membacakan putusan dalam perkara korupsi Suap dan Gratifikasi terhadap tiga terdakwa selaku pejabat Kabupaten Ponorogo yang tertangkap tangan KPK, namun ini bukanlah akhir dari perkara ini sebab KPK telah melakukan penyidikan kasus dugaan an  TPPU l. Adakah pihak lain yang terseret?</b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></span></div><div style="text-align: justify;">Peringatan hari jadi Kabupaten Ponorogo Ke- 530 yang jatuh pada tanggal 1 Agustus 2026 seharusnya berjalan dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan, namu sepertinya justru berubah menjadi keprihatinan mendalam bagi masyarakat  karena dihari yang sama, Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo sebagai terdakwa dalam perkara korupsi Suap dan Gratifikasi yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK akan divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, kira-kira berapa tahun ketiga terdakwa akan dijatuhi hukuman (vonis) oleh Majelis Hakim? Apakah sama dengan tuntutan JPU KPK atau lebih ringan ? Apakah dalam pertimbangan Majelis Hakim akan memasukkan nama-nama yang terlibat dalam perkara ketiga terdakwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam tuntutan JPU KPK, terdakwa Sugiri Sancoko dituntut  pidana penjara selama 7 tahun, denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp6 miliar lebih subsider pidana penjara selama 3 tahun .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan terdakwa Agus Pramono dituntut pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan, denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp975 juta subsider pidana penjara selama 3 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan terdakwa Yunus Mahatma dituntut 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp365 juta subsider pidana penjara selama 2 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu yang menarik dari perkara ini adalah terkait dengan pledoi atau pembelaan terdakwa Agus Pramono. Sebab dalam Pledoinya terdakwa menyatakan, berapa pun hukuman yang dikatakan tidak akan melakukan upaya banding atau kasasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada negara atas perbuatannya tapi tidak menyebut upaya hukum PK atau peninjauan kembali seperti yang dilakukan puluhan terdakwa lainnya . Apakah Majelis Hakim akan mengabulkannya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski ketiga terdakwa telah dijatuhi human (vonis) oleh Majelis Hakim, hal itu bukan akhir dari perkara ini. Sebab masih ada ancaman perkara baru yang mengintai, di mana penyidik KPK telah membuka penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 25/DIK.00/01/04/2026 tanggal 30 April 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sepanjang jalannya persidangan terungkap fakta mencurigakan sekaligus jelas masuk ranah pidana tambahan: uang hasil korupsi tidak hanya disimpan sendiri, melainkan sengaja dipecah, dialihkan bertahap, dipindahnamakan, dibelikan tanah, rumah, kendaraan, dan usaha atas nama pihak lain—tindakan yang memenuhi unsur Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7RJTgjeAVQxN5PZ_ydkuvP5hWkcqElluAJ6RZbnS1l-YF0y8amHmtaleUzT4Z69qaTehxtN6jiOIRkUkhtc3-_Szl4TSunzHGCOb3_JwVYhLXnomNceovR3RjpagO8D6B4Yhh_xwCmqaJ_qLAKtGXSgP7Kkm_XDgW8eQjFNyXmsFWTpdWaH8e66i0vrg/s571/9.%20(1)%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7RJTgjeAVQxN5PZ_ydkuvP5hWkcqElluAJ6RZbnS1l-YF0y8amHmtaleUzT4Z69qaTehxtN6jiOIRkUkhtc3-_Szl4TSunzHGCOb3_JwVYhLXnomNceovR3RjpagO8D6B4Yhh_xwCmqaJ_qLAKtGXSgP7Kkm_XDgW8eQjFNyXmsFWTpdWaH8e66i0vrg/w486-h640/9.%20(1)%20(1).jpg" width="486" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Hal yang paling penting bagi publik bukan sekadar mengetahui besaran tuntutan dan hukuman, melainkan memastikan proses hukum berjalan secara tuntas dan transparan serta menyeret semua pihak-pihak yang terlibat. Dari bukti serta keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan, beberapa nama yang <b>diduga</b> terlibat yaitu</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Indah Bekti Pertiwi:</b> Awalnya tercatat sebagai WIL dan sekarang sebagai calon  istri terdakwa Yunus Mahatma. Indah dan Yunus diamankan KPK di Hotel Merdeka, Kota Madiun, pada Jumat, 7 November 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. Penangkapan terjadi setelah Indah dan Yunus menyerahkan uang tunai Rp500 juta kepada Bupati Ponorogo melalui Ninik—adik ipar Sugiri Sancoko yang juga menjabat sebagai Kepala Desa di Ponorogo. Uang itu berasal dari simpanan pribadi Indah yang diambil dari rekening Bank Jatim, sekaligus menjadi  barang bukti di persidangan.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Sugiri Heru Sangoko:</b> Dari fakta persidangan terungkap bahwa Ia seorang pengusaha kontraktor nasional di bidang perkeretaapian, tokoh seniman Reog Ponorogo, sekaligus penyandang dana utama kampanye Sugiri Sancoko saat Pilkada 2021. Ia diduga memberikan uang sebesar Rp200 juta kepada Sugiri Sancoko,  serta menerima pembagian fee proyek dari anggaran APBD Kabupaten Ponorogo yang diserahkan rekan kontraktor sebagai pelunasan sebagian utang politik yang ditanggung Sugiri Sancoko—yang jumlahnya disebut masih tersisa hingga kini mencapai Rp27 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely:</b> Anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi PDI Perjuangan. Lely dan Sugiri Heru Sangoko diduga terlibat dalam jaringan perkara yang menjerat Bupati dan Yunus Mahatma. Bahkan terungkap dalam persidangan, Lely pernah menjadi "sutradara" rencana penangkapan terhadap Yunus Mahatma dalam skala kecil yang melibatkan pihak Kejaksaan, namun rencana tersebut gagal terlaksana. Selain itu, pengakuan Lely di persidangan menyebutkan ia turut memberikan bantuan dana untuk kebutuhan kampanye Sugiri Sancoko.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Dian Nur Cahyanto beserta mertuanya Eko Agus Supriadi:</b> Pemilik usaha CV. Selo Kencono, yang juga merupakan suami dari salah satu anggota DPRD Ponorogo. Keduanya diduga terlibat memberikan uang ratusan juta rupiah kepada Sugiri Sancoko maupun Agus Pramono, bahkan disebutkan menyerahkan uang kepada mantan Bupati Ponorogo sebelumnya, Drs. H. Ipong Muchlissoni, sebesar Rp1,4 miliar. Atas hal ini, majelis hakim telah memerintahkan JPU KPK untuk memperluas penyidikan dan memeriksa keduanya secara mendalam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun yang menjadi pertanyaan adalah;</div><div style="text-align: justify;">1. Mengapa KPK belum berani mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus TPPU, padahal surat perintah penyidikan sudah terbit sejak bulan April lalu?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Apakah pembayaran utang politik boleh menggunakan fee proyek APBD dan apakah boleh pengusaha menerima fee proyek?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Mengapa Ninik selaku perantara penerima uang tidak ikut diselidiki, padahal perannya sangat krusial dalam aliran uang suap tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Apakah KPK akan memeriksa dugaan keterlibatan Sugiri Heru Sangoko, Lely, hingga Dian dan mertuanya dalam pengembangan perkara yang menyeret tiga terdakwa selaku pejabat Kabupaten Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah kasus ini hanya akan berhenti pada tiga pejabat yang kini disidangkan, atau KPK berani menarik benang kusut hingga menyentuh semua pihak di balik layar?.</div><p></p><div style="text-align: justify;"> <div><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div><i><br /></i></div> <div>Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin </div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Bertepatan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo: Tiga Pejabat Yang Tertangkap Tangan KPK Akan Divonis

Selasa (besok), 11 Agustus 2026, Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya akan membacakan putusan dalam perkara korupsi Suap dan Gratifikasi terh...

»

Sidang Korupsi Kades Jenangan: Audit Baru Datang 11 Tahun Kemudian, Ahli Inspektorat Jujur Tak Bisa Hitung Volume Tanah

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGnY6OaSd62gKkQ9rrW9LmNmEhUTV4S4cRYs_aQBwMWFQvOBrbHUltRE0ktKW6tCq9SA4fys5SdobL2L5IIRa1jNngj8Kckh1gwEVx2q7zElRaJpnlcAyDAAd2L8LBKQ_gfJXIXLFGM4KUkvgp6ibj1nPPqgIo8vwd79cLGboQyPvmv6lpY1pC49ZYopQ/s1600/IMG-20260807-WA0021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGnY6OaSd62gKkQ9rrW9LmNmEhUTV4S4cRYs_aQBwMWFQvOBrbHUltRE0ktKW6tCq9SA4fys5SdobL2L5IIRa1jNngj8Kckh1gwEVx2q7zElRaJpnlcAyDAAd2L8LBKQ_gfJXIXLFGM4KUkvgp6ibj1nPPqgIo8vwd79cLGboQyPvmv6lpY1pC49ZYopQ/w640-h360/IMG-20260807-WA0021.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: large;">Hasil perhitungan bergantung tim ahli luar, PH persoalkan metode survei tanpa sumpah dan nilai kerugian yang diragukan kebenarannya.</span></b></div><div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan tanah kas Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 6 Agustus 2026.  Persidangan kali ini justru diwarnai pengakuan jujur ahli serta perdebatan tajam mengenai metode audit dan cara penghitungan kerugian negara yang dilakukan setelah belasan tahun peristiwa terjadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ponorogo menghadirkan dua ahli dari Inspektorat Kabupaten Ponorogo, yaitu Ketua Tim Audit Aris Yulihardi dan Akhyani Fakhriza.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di hadapan majelis hakim, Aris mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia bertindak sebagai saksi ahli dan memberikan keterangan langsung di persidangan. Selama bertugas sebelumnya, ia hanya pernah dimintai keterangan dalam tahap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kasus hibah bantuan sosial di wilayah Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Kalau di persidangan belum pernah (menjadi ahli). Hanya di BAP hibah bansos di Ponorogo," </i>katanya terus terang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aris menjelaskan, Inspektorat baru mulai melakukan pemeriksaan dan audit setelah menerima surat permintaan resmi dari Kejaksaan Negeri Ponorogo. Berdasarkan laporan hasil audit yang tertanggal 28 Februari 2026, pihaknya mencatat negara mengalami kerugian sebesar Rp 349 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun poin paling mengejutkan, Aris dengan jujur mengakui bahwa Inspektorat tidak memiliki keahlian, kemampuan maupun alat teknis untuk menghitung berapa meter kubik volume tanah yang diduga telah diambil saat penambangan berlangsung. Karena peristiwa sudah terjadi sejak tahun 2015 dan baru diperiksa tahun 2026, pihaknya kemudian meminta bantuan Kejaksaan untuk mendatangkan tim ahli dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Terkait tambang kami tidak punya keahlian menghitung volume tanah yang diambil. Karena indikasinya terjadi tahun 2015, sementara kami diminta menghitung pada tahun 2026, maka kami meminta Kejaksaan menyediakan ahli terkait itu," </i>ujarnya tegas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan analisis dan pengukuran menggunakan data foto satelit yang dikerjakan tim ahli UPN Veteran Yogyakarta, diperoleh perkiraan jumlah tanah urug yang hilang sebanyak 16.336 meter kubik.</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Dari laporan UPN itu menghasilkan perhitungan volume tanah urug yang hilang,"</i> tambahnya lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah mendapatkan data jumlah tanah yang hilang, Inspektorat baru kemudian menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan cara melakukan survei harga kepada empat pelaku usaha tambang yang beroperasi di Kabupaten Ponorogo sebagai acuan pembanding harga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat diminta menjelaskan soal peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sejak awal, Aris menyatakan kinerja Inspektorat sangat bergantung pada adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Apabila ada aduan terhadap penyelenggara negara, misalnya ada berita yang viral di media sosial, kami juga akan memeriksa. Tapi kalau tidak ada indikasi yang harus didalami, kami tidak bisa mendalami karena jangkauan kami terbatas,"</i> katanya menjelaskan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><i>"Pekerjaan pemerintah sangat banyak. Mungkin karena tidak ada laporan resmi atau pengaduan masyarakat, sehingga kami tidak bisa menjangkau semuanya,"</i> lanjutnya kemudian</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;">Penasihat Hukum Soroti Keterlambatan Audit & Kegagalan Pengawasan</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keterangan ahli dari Inspektorat tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari Penasihat Hukum terdakwa Toni Ahmadi, yaitu Dimas Triambodo dari Firma Hukum Dimas dan Husen. Ia menyoroti lemahnya fungsi pengawasan yang baru bekerja setelah lebih dari sepuluh tahun, bukan sejak awal terjadinya penyimpangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Kami mempertanyakan beliau sebagai Ketua Tim Audit sekaligus bagian dari Inspektorat. Selama ini pengawasan Inspektorat terhadap pemerintah desa itu bagaimana, khususnya di Desa Jenangan?</i>" tegas Dimas usai keluar ruang sidang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Dimas, jika fungsi pembinaan dan pengawasan berjalan sebagaimana mestinya, masalah ini bisa diselesaikan sejak awal dan tidak perlu proses hukum ke persidangan</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Kami menilai ada suatu fungsi pengawasan yang tidak jalan. Terjadi masalah tidak pernah terdengar oleh Inspektorat, tetapi justru langsung terdengar oleh aparat penegak hukum. Baru kemudian ditindaklanjuti dengan penghitungan kerugian negara,"</i> kritiknya tajam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dimas juga meragukan kebenaran nilai kerugian yang disusun, karena syarat kerugian negara haruslah nyata, pasti dan dapat dibuktikan secara akurat, sedangkan peristiwa sudah berlalu sangat lama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Kerugian negara itu harus memenuhi kualifikasi nyata dan pasti atau actual loss. Tapi kami melihat pengerukan itu terjadi 11 tahun yang lalu,"</i> ucapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Metode survei mengambil rata-rata harga juga dinilai sangat lemah dan tidak bisa menjamin ketepatan angka kerugian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Sampling-nya menggunakan metode survei dengan harga rata-rata. Bagaimana bisa dinyatakan sebagai kerugian yang nyata dan pasti atau actual loss?"</i> tanyanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ditambah lagi, rentang waktu yang jauh membuat harga acuan yang dipakai saat ini belum tentu sama persis dengan harga pasar pada tahun kejadian 2015 lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Klien kami juga mencoba menanggapi karena perbandingan harga itu tidak seperti yang dirinci dalam audit. Harga rata-ratanya juga tidak begitu,"</i> tambahnya lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">Proses Pengambilan Data Dipertanyakan: Responden Tidak Disumpah</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Rahma Isa Husein yang juga salah seorang Penasihat Hukum Terdakwa menambahkan, kekurang seriusan dalam proses pengumpulan data survei. Ia menegaskan, Ketua Tim Audit sendiri sudah mengakui bahwa seluruh narasumber yang dijadikan acuan harga tidak dimintai keterangan di bawah sumpah.</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Diakui sendiri oleh Pak Aris Yulihardi selaku ketua tim, ternyata orang-orang sampling atau yang disurvei ini tanpa dilakukan sumpah. Padahal ini untuk penghitungan kegiatan lama yang sudah dilakukan lebih dari 10 tahun lalu,"</i> ungkap Rahmat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini membuat hasil audit makin patut dipertanyakan, sebab yang dimintai pendapat terkait harga bukanlah pihak yang terlibat langsung dan mengetahui pasti kondisi penambangan tanah kas Desa Jenangan pada tahun 2015 silam tetapi sebaliknya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"<i>Ini sangat meragukan karena dilakukan tanpa sumpah, dan yang disurvei bukan orang-orang yang terkait dalam kegiatan penambangan Desa Jenangan tersebut</i>," tegasnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun beberapa pertanyaan pun muncul dari kasus perkara ini, yaitu ;</div><div style="text-align: justify;">1. Selama 11 tahun sejak dugaan penambangan terjadi, apa alasan pasti Inspektorat Kabupaten Ponorogo yang sama sekali tidak melakukan pengecekan, pembinaan atau pengawasan sejak awal dan baru dilakukan setelah sebelas tahun berlalu?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Apakah hasil hitungan kerugian sebesar Rp349 juta sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, jika penentuan nilai hanya mengandalkan rata-rata survei tanpa data harga yang akurat dan sesuai waktu kejadian aslinya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Bagaimana jaminan kebenaran data survei jika responden tidak disumpah dan bukan pihak yang terlibat langsung saat penambangan tanah kas desa berlangsung?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa baru saat kasus ditangani penegak hukum timbul kebutuhan audit, padahal Inspektorat memiliki tugas utama mengawasi keuangan daerah dan desa sejak awal berjalan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah akan ada tindak lanjut perbaikan sistem pengawasan agar kasus serupa tidak menumpuk lama dan sulit dibuktikan seperti kasus Desa Jenangan ini?. (Tim)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Kades Jenangan: Audit Baru Datang 11 Tahun Kemudian, Ahli Inspektorat Jujur Tak Bisa Hitung Volume Tanah

Hasil perhitungan bergantung tim ahli luar, PH persoalkan metode survei tanpa sumpah dan nilai kerugian yang diragukan kebenarannya. BERITA ...

»

Menjelang Pergantian Kajari Tanjung Perak: Enam Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Rp83,2 Miliar Di PT Pelindo 3 Surabaya Dituntut Ringan, Apakah Vonis Akan Lebih Ringan?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFctbNzFqtbXzegD2SXhP6ztfOEyuMGiDO3pTlZPfLTcVPVXWWEYo4YNwWg_KDFBObtPdfjrOgomF9Jm7zUI_DBm5MJs0Qf3m_MDQ7HCWhe8UQIFRdYCjikQQKHjd1hr6JjvRtpULZS29IhjGshBtoPUBNp1znvjamTXgGnjYr0N5aeu54io68CErlTzg/s1280/IMG20260805142736_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFctbNzFqtbXzegD2SXhP6ztfOEyuMGiDO3pTlZPfLTcVPVXWWEYo4YNwWg_KDFBObtPdfjrOgomF9Jm7zUI_DBm5MJs0Qf3m_MDQ7HCWhe8UQIFRdYCjikQQKHjd1hr6JjvRtpULZS29IhjGshBtoPUBNp1znvjamTXgGnjYr0N5aeu54io68CErlTzg/w640-h360/IMG20260805142736_01.jpg" width="640" /></a><br /><b><span><span style="color: red; font-size: large;">Berbanding terbalik dengan kasus serupa dengan kerugian negara lebih kecil dituntut  4 tahun dan divonis lebih ringan bahkan ada yang bebas; Apakah pejabat tertinggi PT Pelindo 3 Surabaya tak tersentuh, pengalihan pekerjaan & pelanggaran lelang masih menyisakan tanda tanya besar</span></span><span style="font-size: 20px;"><span style="color: red;">?</span></span></b></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Menjelang pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Darwis Burhansyah, SH., MH yang tinggal menghitung minggu, muncul hal yang mengundang kecurigaan tajam: enam terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengerukan dan pemeliharaan kolam milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya periode 2021–2024 dituntut dengan hukuman yang dinilai sangat ringan. Padahal proyek ini menyerap anggaran Rp200,583 miliar dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp83.215.839.192.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta perbandingan makin menguatkan kecurigaan: Dalam perkara korupsi kredit Bank Syariah Mandiri/BSI dengan kerugian negara Rp27.386.833.332,67 – yang seluruhnya sudah dikembalikan saat penyidikan – dua terdakwa dituntut 1,6 hingga 4 tahun penjara, namun hasil vonis akhirnya satu divonis 2,6 tahun dan satu pegawai bank justru dibebaskan. Kini muncul kekhawatiran wajar: Apakah dalam kasus Pelindo 3 yang kerugiannya tiga kali lipat lebih besar ini pun akan ada terdakwa yang dibebaskan atau mendapat vonis jauh lebih ringan dari tuntutan? Dan yang paling mendesak ditanyakan: Apakah ini pertanda nyata bahwa pimpinan tertinggi PT Pelindo Regional 3 sengaja tidak diseret dan tidak dimintai pertanggungjawaban?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Keenam terdakwa</b> dalam perkara ini terdiri dari tiga pejabat <b>PT Pelindo</b> Regional 3 Surabaya dan tiga pimpinan <b>PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></b><div style="text-align: justify;">Ketiga terdakwa dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya : <b>Ardhy Wahyu Basuki</b> selaku Regional Head atau pimpinan PT Pelindo Regional 3 Surabaya periode 2021–2024, dan <b>Hendiek Eko Setiantoro</b> selaku Division Head Teknik atau Kepala Divisi Teknik PT Pelindo Regional 3 Surabaya, serta <b>Erna Hayu Handayani </b>selaku Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas PT Pelindo Regional 3 Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan tiga lagi terdakwa dari PT APBS, yaitu <b>Firmansyah</b> selaku Direktur Utama PT APBS periode 2020–2024 dan <b>Made Yuni Christina </b>selaku Direktur Komersial PT APBS periode 2021–2024, serta <b>Dwi Wahyu Setiawan</b> selaku Manager Operasi PT APBS periode 2020–2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rincian tuntutan yang terasa tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara terungkap jelas yaitu:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dua dari Tiga terdakwa pejabat PT Pelindo Regional 3 Surabaya yang sudah dituntut pidana penjara <b>masing-masing selama 3 tahun</b> dan denda sebesar satu miliar rupiah subsider pidana penjara selama 190 hari adalah <b>Ardhy Wahyu Basuki</b> dan <b>Hendiek Eko Setiantoro</b>. Sedangkan terdakwa Erna Hayu Handayani dituntut lebih ringan setahun dengan denda dan subsider yang sama tanpa uang pengganti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sedangkan tiga terdakwa pimpinan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang juga dituntut ringan yaitu <b>selama 2 tahun penjara</b> dan denda sebesar satu miliar rupiah subsider pidana penjara selama 190 hari adalah <b>Dwi Wahyu Setiawan</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Dan terdakwa <b>Made Yuni Christina</b> dituntut pidana penjara setahun lebih dari  kerabatnya, <b>Dwi Wahyu Setiawan</b>, dengan denda dan subsider yang sama tanpa membayar uang pengganti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara tuntutan sedikit lebih berat dari  terdakwa <b>Made Yuni Christina</b> dan <b>Dwi Wahyu Setiawan</b> adalah terdakwa  <b>Firmansyah</b> dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar satu miliar rupiah subsider pidana penjara selama 190 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp13.215.839.192 Subsider pidana penjara selama 2 tahun jika tidak dibayar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu digarisbawahi tegas: Dari total kerugian negara Rp83,2 miliar, hanya Rp70 Miliar yang berhasil disita penyidik, bukan hasil pengembalian sukarela para tersangka, dan masih tersisa kekurangan kerugian negara sebesar Rp13.215.839.192 yang belum tertutup hingga kini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Persidangan pembacaan tuntutan digelar Rabu, 05 Agustus 2026 di Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor PN Surabaya (Rabu, 05 Agustus 2026) dipimpin Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota: Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn dan Samhadi, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti. Sementara para terdakwa hadir dan didampingi Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta mengejutkan terbuka dalam persidangan: Secara administrasi tertulis pelaksana proyek adalah PT APBS, namun pekerjaan nyata justru dialihkan tanpa izin resmi kepada PT Samudra Atlantis Internasional (PT SAI) dan PT Rukindo. Laporan kemajuan pekerjaan tetap atas nama PT APBS. Dakwaan JPU menegaskan inti pelanggaran: proyek bernilai ratusan miliar tidak melalui lelang terbuka sesuai Perpres 12/2021, melainkan penunjukan langsung/lelang terbatas, disertai dugaan peningkatan nilai anggaran yang tidak wajar atau penandaan harga berlebih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal yang paling mencolok dan meresahkan masyarakat serta pengamat hukum: Hingga tahap tuntutan ini, belum ada satu pun proses hukum yang menyentuh Eksekutif Direktur Wilayah 3 selaku pemegang kewenangan kebijakan tertinggi Pelindo 3. Padahal proyek berskala raksasa ini tak mungkin berjalan tanpa persetujuan dan arahan dari jabatan tertinggi tersebut. Apakah benar proyek besar itu berjalan tanpa diketahui pimpinan puncak? Atau sengaja diabaikan agar lingkaran kekuasaan aman dari jerat hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Publik kini menaruh harapan besar agar proses hukum tetap berjalan jujur, transparan, tegas, dan menyeret serta memeriksa semua pihak yang terlibat tanpa pandang pangkat dan jabatan, bukan sekadar menjatuhkan hukuman ringan yang terasa sebagai "hadiah perpisahan".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Beberapa pertanyaan yang ditunggu publik adalah;</b></div> </b><div style="text-align: justify;">1. Apakah tuntutan ringan ini benar-benar hanya berdasarkan bukti hukum, atau ada campur tangan tertentu menjelang pergantian pimpinan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Bagaimana nasib dua perusahaan pelaksana nyata : PT SAI dan PT Rukindo? Apakah akan diperiksa, dimintai tanggung jawab, atau dibiarkan begitu saja?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah Eksekutif Direktur Wilayah 3 PT Pelindo Regional 3 Surabaya selaku pemegang kewenangan dan kebijakan tertinggi benar-benar tidak mengetahui pelanggaran prosedur dan pengalihan pekerjaan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">4. Apakah Majelis Hakim akan mempertahankan keadilan meski ada kasus sebelumnya yang kerugian lebih kecil namun berakhir pembebasan? Apakah vonis kelak akan setimpal dengan kerugian negara yang sangat besar ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menjelang Pergantian Kajari Tanjung Perak: Enam Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Rp83,2 Miliar Di PT Pelindo 3 Surabaya Dituntut Ringan, Apakah Vonis Akan Lebih Ringan?

Berbanding terbalik dengan kasus serupa dengan kerugian negara lebih kecil dituntut  4 tahun dan divonis lebih ringan bahkan ada yang bebas;...

»