BERITAKORUPSI.CO

Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8g3rCDfZktIQShrBFsLilewxisjWEa2SlgzlJC5VYbJFC4B5FwttZfTZ3emu1yhjdgWqxKmK34W_WIa9bFxYpbq0jPOv8dBaYGL0XyZYpn3zNmBYZ2paJ_dXdM7BTORkTJGal_Mm7Yrx-U8kdTXJq_PggVa9HUzDZREJRAbB9ANHsVsOW2hPyl9SiKo8/s4160/IMG20260316120859.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8g3rCDfZktIQShrBFsLilewxisjWEa2SlgzlJC5VYbJFC4B5FwttZfTZ3emu1yhjdgWqxKmK34W_WIa9bFxYpbq0jPOv8dBaYGL0XyZYpn3zNmBYZ2paJ_dXdM7BTORkTJGal_Mm7Yrx-U8kdTXJq_PggVa9HUzDZREJRAbB9ANHsVsOW2hPyl9SiKo8/w640-h288/IMG20260316120859.jpg" width="640" /></a>Kerugian Negara Rp5.046.601.369 Tak Sepenuhnya Dibebankan Kepada Terdakwa, lalu kemana selisihnya? Publik Pertanyakan Peran Kepala Unit dalam Dugaan Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Perbankan. Apakah Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Mantri?</div>
<div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO -</div><div style="text-align: justify;">Kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif pada tahun 2021-2023 di BRI Unit Mulyosari Surabaya yang merugikan keuangan negara senilai Rp5,046 miliar, akhirnya memasuki babak akhir setelah Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Empat Terdakwa dengan hukuman  penjara antara 4 hingga 4,6 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam sidang putusan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 16 Maret 2026.</div>
Empat Terdakwa yang divonis yakni Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri BRI Unit Mulyosari Surabaya, serta tiga pihak swasta yang berperan sebagai pencari nasabah atau calo: Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah, dan Haswatun dengan didampingi Advokat atau Tim Penasehat Hukum-nya, Rateh dan Habbibullah dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya 
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS1JTy-P-eOvH2yD2KLw4cjQXBlnWbVbdsM2z_bkr61gtSgOHQj4_dc7RUKijOWDkK74HW3HrHq73KWMoF-Y7DVrt7yyowD4ZzoYD8jGs12JxJmy93JOnzoiWR6VHe0RBBTK_tkZ4CQ0aVvr5LMuwxqW2YrErLd1_MOrrIfJW1-AUcemDTSZcHF4t3aK4/s1920/IMG_20260318_21100358.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS1JTy-P-eOvH2yD2KLw4cjQXBlnWbVbdsM2z_bkr61gtSgOHQj4_dc7RUKijOWDkK74HW3HrHq73KWMoF-Y7DVrt7yyowD4ZzoYD8jGs12JxJmy93JOnzoiWR6VHe0RBBTK_tkZ4CQ0aVvr5LMuwxqW2YrErLd1_MOrrIfJW1-AUcemDTSZcHF4t3aK4/w640-h360/IMG_20260318_21100358.jpg" width="640" /></a>Keempat Terdakwa Yang di Vonis:
<div style="text-align: justify;">• Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp885 juta subsider 2 tahun penjara.</div>
• Haswatun divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp396 juta subsider 1 tahun penjara.
• Ratih Dwi Kemalasari divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp374 juta lebih subsider 1 tahun penjara.
• Maria Liana divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp860 juta subsider 2 tahun penjara.
Namun, di balik putusan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan krusial yang belum terjawab terkait selisih Kerugian Keuangan Negara, Siapa Bertanggung Jawab?
Total kerugian negara mencapai Rp5.046.601.369, tetapi beban uang pengganti yang dijatuhkan kepada para Terdakwa hanya sekitar Rp3 miliar. Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp2 miliar yang belum jelas alurnya. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana, namun belum tersentuh proses hukum.
<div style="text-align: justify;">Peran Kepala Unit Dipertanyakan;</div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxTrkYho_ZjlLWCvSGKsDgbqZkqOA3ECxC5lPgsdJkAq5u4E15yiShgji8pvSTRPkcq7B__1JbbZRbmi7pBTZdf00rkq850pGI6FY6VysoP8YV2vMa_G7S5Hq_hW1TLS8seGZ_5PZXC4YkG3fBezRiYSZD6nAEdr0wgXhOMQbKUadLx-yjs2JkZeeiX9M/s640/BRI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxTrkYho_ZjlLWCvSGKsDgbqZkqOA3ECxC5lPgsdJkAq5u4E15yiShgji8pvSTRPkcq7B__1JbbZRbmi7pBTZdf00rkq850pGI6FY6VysoP8YV2vMa_G7S5Hq_hW1TLS8seGZ_5PZXC4YkG3fBezRiYSZD6nAEdr0wgXhOMQbKUadLx-yjs2JkZeeiX9M/w640-h360/BRI.jpg" width="640" /></a> </div><div style="text-align: justify;">Sorotan tajam juga mengarah pada Kepala Unit BRI Mulyosari. Dalam praktik perbankan, khususnya penyaluran kredit KUR, terdapat mekanisme On The Spot (OTS) atau survei lapangan yang umumnya dilakukan oleh Mantri bersama atasan yakni Kepala Unit.</div>
<div style="text-align: justify;">Jika benar OTS dilakukan bersama, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah mungkin Kepala Unit tidak mengetahui adanya kredit fiktif terhadap 90 nasabah?</div><div style="text-align: justify;">Secara normatif, prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam:</div><div style="text-align: justify;">Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</div>
Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa setiap pemberian kredit wajib melalui analisis yang cermat, independen, dan akuntabel.
Dengan demikian, apakah tanggung jawab atas kredit bermasalah tidak menjadi tanggung jawab mutlak seorang Mantri?
<div style="text-align: justify;">Potensi Pelanggaran Hukum Perbankan;</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Jika terbukti terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian, maka Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak bank yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara</div>
Dalam konteks ini, peran struktural Kepala Unit menjadi sangat relevan untuk diuji, baik dari aspek administratif, pengawasan, maupun tanggung jawab hukum. 
<div style="text-align: justify;">Apakah Ada Perlindungan Kekuasaan?</div><div style="text-align: justify;">Fakta bahwa hanya Mantri dan pihak eksternal yang dijerat, sementara posisi Kepala Unit tidak tersentuh, memunculkan spekulasi di tengah publik: apakah ada faktor kekuasaan atau perlindungan tertentu yang membuat aktor kunci luput dari jerat hukum?</div>
Kasus ini menyisakan pekerjaan rumah besar bagi aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menelusuri aliran dana secara komprehensif serta memastikan bahwa seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses secara adil tanpa tebang pilih.
<div style="text-align: justify;">Pertanyaan Kritis:</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCVfQYzsh4g6fEv_z1aa2rUKhaEbuofSkxVVHSkJnAP-Num9r-gYHqIofgEo7hIT7lOaqty9MKHXrqhwHbrlyOUw_tyiaQu7TjWucoTZdwC99dk-bhn70-7ATi55jGaap0H31TlvVDPxfurHcyrP246DtYXxf3_KnE_qh6KBT4U4bLU2gwNZFpbPqich8/s1920/IMG20260316123352_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCVfQYzsh4g6fEv_z1aa2rUKhaEbuofSkxVVHSkJnAP-Num9r-gYHqIofgEo7hIT7lOaqty9MKHXrqhwHbrlyOUw_tyiaQu7TjWucoTZdwC99dk-bhn70-7ATi55jGaap0H31TlvVDPxfurHcyrP246DtYXxf3_KnE_qh6KBT4U4bLU2gwNZFpbPqich8/w640-h360/IMG20260316123352_01.jpg" width="640" /></a></div>Jika kerugian keuangan negara sebesar Rp5.046.601.369, sementara uang pengganti yang dibebankan kepada para terdakwa hanya sekitar Rp3 miliar, kemana selisih dana tersebut mengalir? Siapa yang menikmati dan siapa yang harus bertanggung jawab?</div>
Jika Mantri dinyatakan bersalah karena dokumen nasabah dianggap fiktif, sementara proses OTS dilakukan bersama dengan Kepala Unit, apakah Kepala Unit tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi dan pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan?
Apakah dalam sistem perbankan terdapat aturan yang menyatakan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada Mantri, atau justru melekat secara kolektif termasuk kepada Kepala Unit?
Apakah kasus kredit KUR fiktif terhadap 90 nasabah di BRI Unit Mulyosari Surabaya ini merupakan bentuk nyata pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan?
Jika terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian, apakah pertanggungjawaban pidana hanya berhenti pada pelaksana lapangan, atau seharusnya menjangkau pejabat struktural sesuai Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan?
Kasus ini bukan sekadar soal vonis, tetapi tentang konsistensi penegakan hukum dalam membongkar rantai tanggung jawab. Tanpa keberanian menyentuh aktor struktural, pemberantasan korupsi berisiko berhenti pada pelaku lapangan semata. (*)

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

Kerugian Negara Rp5.046.601.369 Tak Sepenuhnya Dibebankan Kepada Terdakwa, lalu kemana selisihnya? Publik Pertanyakan Peran Kepala Unit dala...

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

15.22 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oK6cVHDTxZpgry1Xv7LZ1urSBYdQgsANya4ngCiL7PTnolX0leBlmUCVrPTWXImaV75YlEWR5St91PKZarqbnqCLiHMXqmf5D6DicJ3GTbDkTA9-8wOWmfHaWK2qmVxwEIwcANKsQDSLLHP_818vEQ_z7LKqxVPmz-jKDUSlsksR0bcSyvoFgxnGoJk/s1536/IMG_20260313_162917.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oK6cVHDTxZpgry1Xv7LZ1urSBYdQgsANya4ngCiL7PTnolX0leBlmUCVrPTWXImaV75YlEWR5St91PKZarqbnqCLiHMXqmf5D6DicJ3GTbDkTA9-8wOWmfHaWK2qmVxwEIwcANKsQDSLLHP_818vEQ_z7LKqxVPmz-jKDUSlsksR0bcSyvoFgxnGoJk/w640-h426/IMG_20260313_162917.png" width="640" /></a> #Kesaksian Rektor UNISMA Ungkap Kerjasama Cacat Prosedur, Seleksi Diduga Sudah Diatur. Majelis Hakim Perintahkan Pengembangan Peran Camat – Publik Menunggu Keberanian Penegak Hukum Menyentuh Aktor Intelektual# Ditulis oleh: Jentar S</div><div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – 
Sidang perkara dugaan korupsi suap “jual beli jabatan” perangkat desa di Kabupaten Kediri dengan nilai fantastis Rp13,165 miliar semakin membuka fakta yang mengarah pada dugaan praktik korupsi yang terstruktur.
Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa, 10 Maret 2026, justru mengungkap hal yang lebih serius dari sekadar suap pengisian perangkat desa: dugaan rekayasa sistem seleksi melalui regulasi dan kerjasama formalitas dengan perguruan tinggi.
Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri yang terdiri dari Puro Rasmoyo, Adisti Pratama Ferevaldy, Maherdika Daru Putra, dan Mayang Ratnasari menghadirkan 18 Saksi dari berbagai unsur, mulai akademisi, pejabat pemerintah hingga kepala desa.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_U-6OqU0t4wBHY_mUGzBtO8KWTjTSt_eDYovynrlwL4_l_3lqGAeqhI5YwuzJolSjHWUHpa9ak5cZVYqOCcKd6rBsuk-KB9QsAIR1ev4WoW0z975ZxOV_MtFD6Eb05IdH1-R_MFSeMA85QUcmEabf4PThhRSatPJ4BhAItZ5wH8dxonvLHmA50BgKM8/s1280/IMG20260310153305_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_U-6OqU0t4wBHY_mUGzBtO8KWTjTSt_eDYovynrlwL4_l_3lqGAeqhI5YwuzJolSjHWUHpa9ak5cZVYqOCcKd6rBsuk-KB9QsAIR1ev4WoW0z975ZxOV_MtFD6Eb05IdH1-R_MFSeMA85QUcmEabf4PThhRSatPJ4BhAItZ5wH8dxonvLHmA50BgKM8/w640-h360/IMG20260310153305_01.jpg" width="640" /></a>Tiga Terdakwa dalam perkara ini adalah:<ol><li>Terdakwa Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih yang juga Bendahara Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri,</li><li>Terdakwa Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan yang juga menjabat sebagai Ketua PKD Kabupaten Kediri, dan  </li><li>Terdakwa Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates merangkap Humas 1 PKD Kabupaten Kediri (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Ketiganya diduga berperan dalam skema pengisian perangkat desa di 163 desa pada 25 kecamatan di Kabupaten Kediri pada tahun 2023.</li></ol>

Dana suap berasal dari 320 perangkat desa terpilih yang menyetor uang mulai Rp42 juta hingga Rp1,5 miliar untuk mendapatkan jabatan.
Kerjasama Kampus Diduga Hanya “Topeng Legalitas”
Salah satu fakta paling mencolok dalam persidangan adalah terungkapnya kerjasama formalitas antara para kepala desa dengan Universitas Islam Malang (UNISMA) untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa.
Dalam sidang, Rektor UNISMA, Prof. Dr. H. Maskuri, dan Ketua LPPM UNISMA, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, serta beberapa Doden lainnya dihadirkan sebagai saksi.
Dalam dakwaan jaksa dijelaskan bahwa komunikasi intens dilakukan antara para kepala desa dengan pihak LPPM UNISMA, termasuk melalui Slamet Muchsin, hingga akhirnya disepakati biaya kerjasama sebesar Rp4 juta per formasi jabatan perangkat desa.
Biaya tersebut dibebankan kepada APBDes masing-masing desa. Namun dalam persidangan terungkap fakta yang mengejutkan: kerjasama tersebut diduga cacat prosedur.
Majelis hakim secara tajam mempertanyakan tanggung jawab Rektor UNISMA terkait penandatanganan kerjasama yang menjadi dasar pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa di 163 desa tersebut.
Dari keterangan saksi terungkap bahwa pihak rektorat tidak mencabut kerjasama tersebut, meskipun penyidik Polda Jawa Timur sudah melakukan penyelidikan.
Alih-alih mencabut perjanjian, pihak kampus hanya mengembalikan uang yang telah diterima dari para kepala desa. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius: 
apakah kerjasama akademik tersebut sejak awal hanya dijadikan “topeng legalitas” untuk proses seleksi yang sudah dikondisikan? <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNeOVI35lSQvwmaMdz-Z06w8uhY37JZxHLZCkr6Gf5gJiSGqXhb0EWjHxgbedNXqkLtYGAQNRk0nWMuJogr81sbr2jbRY9HtsyeEbAssISlDlL9w_GmoUCP8ZThQ9EzJeQI9ROOWSn6W3gQfSC_LMJeOc9RScRA4kBaBJKL5YlUvYKrGOVkU8YKrgFs/s1280/IMG20260310132217_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNeOVI35lSQvwmaMdz-Z06w8uhY37JZxHLZCkr6Gf5gJiSGqXhb0EWjHxgbedNXqkLtYGAQNRk0nWMuJogr81sbr2jbRY9HtsyeEbAssISlDlL9w_GmoUCP8ZThQ9EzJeQI9ROOWSn6W3gQfSC_LMJeOc9RScRA4kBaBJKL5YlUvYKrGOVkU8YKrgFs/w640-h360/IMG20260310132217_01.jpg" width="640" /></a>Pengakuan Dosen: Soal Ujian Bahkan Tidak Dibuat
Fakta persidangan semakin menguatkan dugaan bahwa seleksi perangkat desa tidak berjalan secara objektif. Beberapa saksi dari kalangan dosen UNISMA justru mengakui tidak menjalankan tugas yang semestinya, termasuk dalam pembuatan soal ujian.
Bahkan salah satu dosen yang menjabat wakil ketua panitia seleksi secara terbuka menyatakan bahwa proses seleksi perangkat desa telah diatur sebelumnya. 
Jika pengakuan ini benar, maka kerjasama dengan perguruan tinggi bukan sekadar cacat prosedur, tetapi berpotensi menjadi alat legitimasi akademik bagi proses seleksi yang telah dikondisikan.
Pengakuan Camat Banyakan Memicu Kecurigaan Hakim
Persidangan juga menyoroti kesaksian Hadi Utomo, Camat Banyakan. Dalam keterangannya, ia mengaku tidak menerima uang terkait pengisian perangkat desa. 
Namun di saat yang sama, ia justru mengembalikan uang sebesar Rp130 juta melalui jaksa, dengan alasan sebagai bentuk tanggung jawab dan desakan keluarga.
Pernyataan tersebut langsung memicu pertanyaan tajam dari majelis hakim. 
Jika tidak menerima uang, mengapa harus mengembalikannya?
Ketika dikonfrontir dengan kepala desa yang mengaku menyerahkan uang tersebut, Hadi Utomo tetap membantah. Karena dinilai tidak jujur, Ketua Majelis Hakim bahkan memerintahkan jaksa untuk mengembangkan perkara ini terhadap Camat Banyakan tersebut.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuyWNPNXWPzOQgPrk7zS7glnO3t8K1xR9ngahHQ2cL09vYQ3N7bqkLhjKU_waTGdedf8nOKcq69pWOi0ZnumdgpcwxJbeGqTPVpgoCddZLtb4qrdd34orSqiT0bW19rJUOudMKCXXec_I8hB9SbbcqQsx33ynHGSr2V-jUx8wDxrNOIj4p8GC6ooy9fQ/s1280/IMG20260310132152_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuyWNPNXWPzOQgPrk7zS7glnO3t8K1xR9ngahHQ2cL09vYQ3N7bqkLhjKU_waTGdedf8nOKcq69pWOi0ZnumdgpcwxJbeGqTPVpgoCddZLtb4qrdd34orSqiT0bW19rJUOudMKCXXec_I8hB9SbbcqQsx33ynHGSr2V-jUx8wDxrNOIj4p8GC6ooy9fQ/w640-h360/IMG20260310132152_01.jpg" width="640" /></a>Regulasi Diduga Jadi Pintu Masuk Skandal
Persidangan juga menyinggung tiga kebijakan yang diduga menjadi pintu masuk terjadinya skandal ini, yaitu: <ol><li>Perda Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pemerintahan Desa </li><li>Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan </li><li>Kerjasama formalitas dengan UNISMA Malang</li></ol>

Fakta persidangan mengungkap bahwa sebelum kedua regulasi tersebut terbit, para terdakwa menemui Kepala Dinas PMD Kabupaten Kediri, Agus Cahyono, untuk meminta agar Bupati Kediri segera menerbitkan Perda dan Perbup sebagai dasar pelaksanaan seleksi perangkat desa.
Situasi ini memunculkan dugaan serius bahwa regulasi tersebut tidak lahir secara natural dalam proses legislasi, tetapi justru dipacu oleh kepentingan pelaksanaan seleksi perangkat desa.
Seorang mantan kepala daerah yang dimintai pendapat oleh beritakorupsi.co menyebut bahwa proses pembahasan Perda umumnya memakan waktu enam bulan hingga satu tahun karena harus melalui berbagai tahapan, termasuk pembahasan dengan DPRD dan persetujuan gubernur.
Jika Perda tersebut disahkan pada 2023, maka rancangannya seharusnya sudah diajukan sejak 2022. Pertanyaannya: kapan sebenarnya rancangan Perda tersebut mulai diproses?
Nasib 320 Perangkat Desa Kini Dipertanyakan
Fakta persidangan juga membuka persoalan hukum baru. Sebanyak 320 perangkat desa telah dilantik oleh Bupati Kediri berdasarkan hasil seleksi tersebut.
Namun jika kerjasama dengan pihak universitas terbukti cacat prosedur, bahkan seleksi diduga telah diatur, maka muncul pertanyaan serius mengenai keabsahan SK pengangkatan ratusan perangkat desa tersebut. Apakah pengangkatan itu tetap sah? Atau justru berpotensi batal demi hukum.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpofGTVGMQdFGxyuSPOlMTh5-iJI9Rqogt75zee76RtuXEj_QAUxujDU2Db3IU2auU1w48fq6faDiLNwhq-8ihCMyyFOlUdZoyJLJxXLVRa6sT2pju4Zw_HMEcpH3XiC3BS_T4M_nKHoImLBRFb7I_rCrzZMOGMCKEtnTXRUsybidhWGEP-fIk5Fsjmpc/s1280/IMG20260310153255_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpofGTVGMQdFGxyuSPOlMTh5-iJI9Rqogt75zee76RtuXEj_QAUxujDU2Db3IU2auU1w48fq6faDiLNwhq-8ihCMyyFOlUdZoyJLJxXLVRa6sT2pju4Zw_HMEcpH3XiC3BS_T4M_nKHoImLBRFb7I_rCrzZMOGMCKEtnTXRUsybidhWGEP-fIk5Fsjmpc/w640-h360/IMG20260310153255_01.jpg" width="640" /></a>Pertanyaan Tajam yang Menunggu Jawaban
Fakta-fakta di persidangan kini melahirkan sejumlah pertanyaan serius yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum. 
1. Terkait UNISMA Malang 
Mengapa kerjasama yang diketahui cacat prosedur tetap dipertahankan? Mengapa perjanjian tidak dicabut ketika penyelidikan polisi sudah dimulai?
2. Terkait pimpinan dan dosen UNISMA 
Apakah pimpinan universitas mengetahui secara penuh mekanisme seleksi tersebut? 
Apakah keterlibatan akademisi hanya dijadikan legitimasi formal?
3. Terkait Perda Kediri Nomor 4 Tahun 2023 
Kapan sebenarnya rancangan Perda tersebut mulai diajukan ke DPRD? Apakah proses legislasi berjalan sesuai prosedur? 
4. Terkait Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023 
Mengapa regulasi tersebut terbit setelah adanya permintaan dari pihak kepala desa? Apakah ada aliran uang sebesar Rp13,165 miliar untuk membiayai pembahasan Perda dan Perbub ? 
5. Terkait APBDes Untuk Kerjasama Formalitas Dengan UNISMA Malang 
Apakah para Kepala Desa sudah menganggarkan sebelumnya untuk anggaran Kerjasama sebesar Rp4 juta per formasi perangkat desa? Atau hal ini menjadi permasalahan baru dalam kerugian keuangan negara dalam hal ini Desa ?
5. Terkait penyidik Polda Jawa Timur 
Apakah penyidikan akan berhenti pada ketiga Terdakwa selaku kepala desa yang juga pengurus Paguyuban Kepala Desa, atau berani menelusuri aktor intelektual di balik skema ini?
6. Terkait Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 
Apakah fakta persidangan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan baru terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat sesuai fakta persidangan tanpa menunggu penyidikan polda jatim atau tetap kewenangan di Polda Jatim?
Tanggapan JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa 
Sesuai Perbub, pihak yang diajak kerjasama itu harusnya melaksanakan tugas itu tetapi pihak universitas juga mengakui tidak menbuat soal dan tidak melaksanakan tes dan menyatakan menerima uang untuk kerjasama itu. Walaupun uang itu sudah dikembalikan tapi dari sisi pidana punya tanggung jawab 
Sementara Dr. Solikhin Rusli, SH , MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Sutrisno menjelaskan bahwa LPPM memenuhi syarat menjadi tersangka, madalah uang dikembalikan bukan berarti menghilangkan delik pidana karena bukan melakukan penbiaran tetapi pelaku
Publik Menunggu Keberanian Penegak Hukum
Kasus ini tidak lagi sekadar perkara suap jabatan perangkat desa. Persidangan mulai memperlihatkan kemungkinan adanya relasi antara kekuasaan desa, regulasi pemerintah daerah, dan legitimasi akademik dalam satu skema yang sama.
Jika benar demikian, maka perkara ini tidak cukup berhenti pada tiga terdakwa. Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membuka seluruh jaringan di balik skandal rekrutmen perangkat desa terbesar di Kabupaten Kediri tersebut. 
Sebab dalam perkara korupsi seperti ini, yang paling penting bukan hanya menghukum pelaku di lapangan. Tetapi menemukan siapa sebenarnya aktor intelektual yang mengendalikan permainan dari balik layar?</div>

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

#Kesaksian Rektor UNISMA Ungkap Kerjasama Cacat Prosedur, Seleksi Diduga Sudah Diatur. Majelis Hakim Perintahkan Pengembangan Peran Camat – ...

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

21.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJrhkUdEn2qYHxNgDrRjjMuFR5b4X71PP2_x1oa-0L8dqaqu6rLEVz3aeSK_IkU5aS6SNcBO1Wl9ZaiuXq7AvsGHezPxOFcdJOJJvd9gWbMTHEZwCP1_yvp-WjYCj6n6q1NJCh64SMpwq9fRl-dnJy2Ti2h3NMEfOFuSLueIczpsFC5XFfGAFIP9gEVM/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJrhkUdEn2qYHxNgDrRjjMuFR5b4X71PP2_x1oa-0L8dqaqu6rLEVz3aeSK_IkU5aS6SNcBO1Wl9ZaiuXq7AvsGHezPxOFcdJOJJvd9gWbMTHEZwCP1_yvp-WjYCj6n6q1NJCh64SMpwq9fRl-dnJy2Ti2h3NMEfOFuSLueIczpsFC5XFfGAFIP9gEVM/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Dalam Dakwaan, Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari para Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD. Namun dalam fakta persidangan yang terungkap hanya Rp2,6 miliar dan tak satupun Saksi yang mengaku memberikan uang kepada terdakwa. Tetapi mengapa Pasal terkait pidana denda dalam surat tuntutan JPU tidak tercantum? Ditulis oleh : Jentar S </h3>BERITAKORUPSI.CO - Tim JPU Kejari Surabaya dan Kejati Jatim pada Selasa, 3 Maret 2026, membacakan surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim dimuka persidangan yang berlangung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terhadap Terdakwa Ganjar Siswo Pramono selaku Kabid Dinas PU Surabaya sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan karena dianggap melaukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi berupa Penerimaan uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tahun 2017-2022 sebesar Rp5 miliar lebih dari sejumlah Kontraktor yang mengerjakan Proyek APBD Pemkot Surabaya, Selain pidana pokok (pidana penjara badan), Terdakwa juga dituntut membayar denda sesar Rp500 juta paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika denda tersebut tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 146 hari dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Dalam tuntutan JPU, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama: Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Kedua Pertama: Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Dan Kedua Pertama; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk950CHRX5HsVdfCbVQMxWVsyVHbA28VsJI-UqUAwOG0Pjxuo5vYHsW2prl6qWVgypnAEdNxsnMCxpCnzsXW3hqmKQueC4Lktc1uzA3_Ql1AJncvdX5a3JmM6j93mmcYDTa28gdaeDtNbftAOHyl-f8pVMF7x2rpGIR2L_bcvlxZcgCWNHB_rxZUHDHD4/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk950CHRX5HsVdfCbVQMxWVsyVHbA28VsJI-UqUAwOG0Pjxuo5vYHsW2prl6qWVgypnAEdNxsnMCxpCnzsXW3hqmKQueC4Lktc1uzA3_Ql1AJncvdX5a3JmM6j93mmcYDTa28gdaeDtNbftAOHyl-f8pVMF7x2rpGIR2L_bcvlxZcgCWNHB_rxZUHDHD4/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Namun ada yang menggelitik dari surat tuntutan JPU terkait Pasal yang mengatur pidana denda terhadap Terdakwa baik dalam UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bunyi Pasal 12 B UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ; Pasal 12 B ayat (1) berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan  merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ayat (2) berbunyi : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Lalu Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : Setiap Orang yang: a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhezedtCk0vXSSrNXzTn3lxPRtdcsazfE6Yeo5LkoraeEKqj06mfckf9i9dDmsX9C5DU2QrjQoM_2x4nsFVLfyg86wt8RR8-8NboncaJpU1KjaWdc4loQ_80I0yUBIDSJIJ_hK5EchCn9PxfoL2iADnMi9s3nCH2eWS3_Ak7_vIdcvGJ4CM9P7Mf088aPg/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhezedtCk0vXSSrNXzTn3lxPRtdcsazfE6Yeo5LkoraeEKqj06mfckf9i9dDmsX9C5DU2QrjQoM_2x4nsFVLfyg86wt8RR8-8NboncaJpU1KjaWdc4loQ_80I0yUBIDSJIJ_hK5EchCn9PxfoL2iADnMi9s3nCH2eWS3_Ak7_vIdcvGJ4CM9P7Mf088aPg/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, apakah boleh seorang Terdakwa dituntut pidana denda dengan menyebutkan nilai nomonal sementara tidak menantukan Pasala yang mengatur? Atau memang sudah satu kesatuan dengan Pasal pidana pokok? Sementara dalam UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan tercantum pada Pasal 18, yaitu ; Pasal 18 ayat (1) : Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Ayat (2) : Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3) : Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZadjCnjARf0DHd8qDWyGqH7ANMjrEsUa3Od8AcM_1LUbiTyWT5htGxYuChBe3BhM0Q0Z6lwjtsH9Jql5zg5VU7mN3RGmK9uPjqSKT1HXOIYVQQvvzxOAY65RUEh-OtGEWWMYtM6Dol73X5-loTjD0ITGzcepwFTUBrksdI54DIOWAjWytBcyI7hfjP0/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZadjCnjARf0DHd8qDWyGqH7ANMjrEsUa3Od8AcM_1LUbiTyWT5htGxYuChBe3BhM0Q0Z6lwjtsH9Jql5zg5VU7mN3RGmK9uPjqSKT1HXOIYVQQvvzxOAY65RUEh-OtGEWWMYtM6Dol73X5-loTjD0ITGzcepwFTUBrksdI54DIOWAjWytBcyI7hfjP0/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana denda dalam Gategori VII diatur dalam Pasal 78 – 83 Selain itu. Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Pemkot Surabaya sejak tahun 2017-2022 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Dinas PU Surabaya sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), namun dalam fakta persidangan yang terungkap hanya sebesar Rp2,6 miliar Tak hanya itu. Dari semua Saksi selaku Kontraktor yang dihadirkan JPU ke persidangan, kebanyakan tidak mengakui telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, walaupun dengan jujur Terdakwa mengakui. Dan juga JPU tidak dapat menunjukan bukti adanya pemberian sejumlah uang dari para kontraktor kepada Terdakwa baik langsung maupun melalui transfer. Semntara uang yang telah disita dari Terdakwa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada saat penyidikan adalah sebesar Rp5 miliar lebih Lalu mengapa para kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Pemkot Surabaya dituduh telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sejak 2017-2022 tetapi tidak dapat menunjukan bukti pemberian? Kalau penyidik Kejati Jatim telah menyita barang/alat buti terkait pemberian uang oleh para kontraktor terhadap Terdakwa tetapi para kontraktor atau Saksi tidak mengakui, apakah penyidik Kejati Jatim akan menyeretnya sebagaia tersangka Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Sumpah Palsu di Pesidangan karena para Saksi tidak mengakui atau membantah isi berita acara pemeriksaan (BAP)? </div>

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

Dalam Dakwaan, Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari para Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD. Namun dalam ...

Terbukti Terima Gratifikasi dan TPPU Rp2,6 Miliar, Ganjar Siswo Pranowo Divonis Selaku Kabud Dinas OU Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara—Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

14.20 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3M4v8PZw3QdFeZoGkgMaCIe_8tqqkfGG1GQ_Z1UmoLpr1aG3n_De7oIUXW3acHWMXpFvTNTz1_9iZlELHuh3d7tAgx1NNhwEhKwSR2Pn-NmdXaiOuL8LrAG9jjt0MyeZ8T3hDftcOhau5ENet-gAsKsOdM6sxj0v5lLIIXWf_VNXejUISjShl3BYFQtk/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3M4v8PZw3QdFeZoGkgMaCIe_8tqqkfGG1GQ_Z1UmoLpr1aG3n_De7oIUXW3acHWMXpFvTNTz1_9iZlELHuh3d7tAgx1NNhwEhKwSR2Pn-NmdXaiOuL8LrAG9jjt0MyeZ8T3hDftcOhau5ENet-gAsKsOdM6sxj0v5lLIIXWf_VNXejUISjShl3BYFQtk/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a>Majelis Hakim Menilai Unsur Gratifikasi dan Pencucian Uang Terpenuhi; Putusan Di Atas Tuntutan JPU, dan Memerintahkan JPU Untuk Mengembalikan Susa Uang Rp931 Juta keoada Terdakwa. Atas Putusan, Terdakwa dan Jaksa Sama-sama Pikir-Pikir</div></div>
<div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO –</div>
<div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat, 13 Maret 2026, menjatuhkan vonis 6 tahun penjara lebih berat dari tuntutan JPU terhadap Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Surabaya, karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak tahun 2017-2022 senilai Rp2,6 miliar.</div>
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Jumat, 13 Maret 2026, oleh Ketua Majelis Hakim I Made Yuliada, SH., MH. Vonis tersebut bahkan lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan penjara.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun, serta denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari,” ujar Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusan di ruang sidang.
Terbukti Terima Uang dari Kontraktor Proyek APBD
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi  sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti menerima uang gratifikasi dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur bersumber dari APBD Pemerintah Kota Surabaya selama kurun waktu 2017 hingga 2022.
Uang tersebut kemudian diolah dan disamarkan melalui berbagai transaksi sehingga masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Namun dalam putusannya, Majelis Hakim juga memerintahkan agar sisa uang sebesar Rp931.142.706,72 dikembalikan kepada terdakwa, melalui Jaksa Penuntut Umum.
Terdakwa dan Jaksa Sama-sama Pikir-Pikir<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtYlQXeaeqSUogG3OIjJF4mzycdaLb9BaMsa2VDkZZdju5ISFBPuDIMShZKa1PG2I7HsR_l2eINva5apFsrdS555pB5LCwIMK0QvlPbCANhSbmxmEFjEIc2u1orALP9tFpoe9kKpDT9_gXy7qNHUXr1VqG0b_jt4SwhQ3WYPIUdo8tqcVywlhrEwWw3PU/s1920/IMG20260313113229_01.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtYlQXeaeqSUogG3OIjJF4mzycdaLb9BaMsa2VDkZZdju5ISFBPuDIMShZKa1PG2I7HsR_l2eINva5apFsrdS555pB5LCwIMK0QvlPbCANhSbmxmEFjEIc2u1orALP9tFpoe9kKpDT9_gXy7qNHUXr1VqG0b_jt4SwhQ3WYPIUdo8tqcVywlhrEwWw3PU/w640-h360/IMG20260313113229_01.jpg" width="640" /></a>Menanggapi putusan tersebut, pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya Adhiguna Abdhipradhana Herwindha, SH., LL.M menyatakan pihaknya terkejut karena vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa.
“Kami cukup terkejut mendengar putusan Majelis Hakim tadi. Putusannya lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Padahal kejujuran, pengakuan, serta sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan tidak menjadi pertimbangan hakim,” ujar Adhiguna kepada wartawan.
Ia menegaskan pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.
“Kami masih pikir-pikir untuk menentukan apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak,” ujarnya.
Sikap serupa juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan masih mempelajari putusan majelis hakim.
Benarkah Terdakwa Bekerja Sendiri?<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW8VaoXQ23fhoAueQ2Svhp2qjKVBT8fQq9yQVK5QVHrjgKNZsuXvFJg1sOUty4kOY3nNB73HPXt3A4cK50dUSjy7H78heu6UR4Et6lHWqEWCOzmJ1ZxNnkB5oUn2g7fUq3P3aPdqM_iJP-Ox78Xk12qB7q1SxcX5B6C2bKQc88Igu5Kj5iR97_occEi5s/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW8VaoXQ23fhoAueQ2Svhp2qjKVBT8fQq9yQVK5QVHrjgKNZsuXvFJg1sOUty4kOY3nNB73HPXt3A4cK50dUSjy7H78heu6UR4Et6lHWqEWCOzmJ1ZxNnkB5oUn2g7fUq3P3aPdqM_iJP-Ox78Xk12qB7q1SxcX5B6C2bKQc88Igu5Kj5iR97_occEi5s/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a>Meski perkara ini telah berujung pada vonis, sejumlah pertanyaan publik justru semakin menguat. Salah satunya mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana gratifikasi tersebut.
Pasalnya, uang yang diterima terdakwa berasal dari sejumlah kontraktor yang mendapatkan proyek pekerjaan dari anggaran pemerintah Kota Surabaya.
Pertanyaannya kemudian, apakah seluruh uang tersebut benar-benar hanya dinikmati oleh terdakwa seorang diri? Atau justru terdakwa hanya menjadi pihak yang menanggung seluruh risiko hukum untuk menyelamatkan pihak-pihak lain yang lebih besar dalam struktur kekuasaan proyek?
Pertanyaan ini menjadi penting karena praktik gratifikasi dalam proyek pemerintah umumnya melibatkan rantai kepentingan yang tidak sederhana, mulai dari proses penganggaran hingga pelaksanaan proyek.
Kontraktor Justru “Lega”?
Di sisi lain, putusan terhadap Ganjar Siswo Pranowo justru dinilai membawa “angin segar” bagi sejumlah kontraktor yang sebelumnya disebut memberikan uang kepada terdakwa.
Dengan berhentinya perkara pada satu terdakwa, para pemberi uang tidak lagi terseret lebih jauh dalam proses hukum, setidaknya untuk saat ini.
Padahal dalam banyak perkara korupsi, praktik pemberian uang oleh kontraktor kepada pejabat pemerintah sering kali menjadi bagian dari sistem yang lebih luas dalam pengaturan proyek.
Publik pun kini menanti, apakah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya berhenti pada satu terdakwa, atau berani membuka kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam skema gratifikasi proyek di lingkungan Dinas PU Kota Surabaya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik gratifikasi dalam proyek pembangunan masih menjadi penyakit kronis dalam pengelolaan anggaran publik, yang kerap baru terungkap setelah kerugian dan praktik koruptif terjadi selama bertahun-tahun.
(Jentar S | BERITAKORUPSI.CO)

Terbukti Terima Gratifikasi dan TPPU Rp2,6 Miliar, Ganjar Siswo Pranowo Divonis Selaku Kabud Dinas OU Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara—Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Terbukti Terima Gratifikasi dan TPPU Rp2,6 Miliar, Ganjar Siswo Pranowo Divonis Selaku Kabud Dinas OU Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara—Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Majelis Hakim Menilai Unsur Gratifikasi dan Pencucian Uang Terpenuhi; Putusan Di Atas Tuntutan JPU, dan Memerintahkan JPU Untuk Mengembalika...

Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

22.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLc0itFJrRQ3Tqs3g59OnrD0XgBGT3Or9S0pb-uhBkMqGm0Mz8htfRhf6ivyagpXIsrR_quRTnsrKkEMlQbPzgiPiE4OHUz2GPd-y7uDuYVPhKIr13EX8Vv1YlT6DFxz8K_O6jMomX5aqTCOT2LTEb0W5mcNzFUp4pjt8QOck3NZBVquXba2wIzitRwfU/s4160/IMG20251201151230.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLc0itFJrRQ3Tqs3g59OnrD0XgBGT3Or9S0pb-uhBkMqGm0Mz8htfRhf6ivyagpXIsrR_quRTnsrKkEMlQbPzgiPiE4OHUz2GPd-y7uDuYVPhKIr13EX8Vv1YlT6DFxz8K_O6jMomX5aqTCOT2LTEb0W5mcNzFUp4pjt8QOck3NZBVquXba2wIzitRwfU/w640-h288/IMG20251201151230.jpg" width="640" /></a> <h3>Kerugian negara miliaran rupiah dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak 2008 menyeret delapan terdakwa. Publik kini menunggu keberanian Kejari mengungkap peran aktor kekuasaan di balik proyek APBD tersebut. </h3></div><div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO - 
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa dalam perkara korupsi pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang merugikan keuangan negara sebesar Rp9.751.244.222,20.
Dalam sidang putusan yang digelar Senin, 9 Maret 2026, majelis hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH menyatakan keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun hukuman yang dijatuhkan dinilai jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo. 
Empat terdakwa tersebut adalah para mantan pejabat di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Kabupaten Sidoarjo, yaitu: <ol><li>Sulaksono, Kadis Perkim CKTR periode 2007–2012 dan 2017–2021</li><li>Dwijo Prawito, Kadis Perkim CKTR periode 2012–2014</li><li>Agoes Boedi Tjahjono, Kadis Perkim CKTR periode 2015–2017</li><li>Heri Soesanto, Plt Kadis Perkim CKTR tahun 2022</li></ol>
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun terhadap Terdakwa Sulaksono, Dwijo Prawito, dan Terdakwa Agoes Boedi Tjahjono, dan denda masing-masing Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Menariknya, ketiga terdakwa tersebut tidak dibebani membayar uang pengganti.
Sementara itu, nasib Heri Soesanto terbilang lebih baik. Ia divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Bahkan uang yang sebelumnya telah disetorkan dalam perkara ini diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.
Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan JPU Kejari Sidoarjo. Sebelumnya jaksa menuntut: <ol><li>Terdakwa Sulaksono: 6 tahun penjara, denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp1,3 miliar subsider 3 tahun penjara.</li><li>Terdakwa Dwijo Prawito: 6 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp800 juta subsider 3 tahun penjara.</li><li>Terdakwa Agoes Boedi Tjahjono: 6 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp766 juta subsider 3 tahun penjara.</li><li>Terdakwa Heri Soesanto: 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.</li></ol>

Delapan Terdakwa Dalam Satu Perkara<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTvx29c_eiRXPUvY-axS-0-deRR2_9_RnNoqBO8tdQ8jueUXL1pgqYijoTUeA4HybY7XiyS44Gp6P3oIUC0cw8fTzZLrKtVOKhdcUbPbwoqoV4OKuaLd3yexz1ZcAbf_8zxvHzQQXWd6a0Im0PXGrSKCuC-9QWC84erQA0OblcMc1082UbKinzcwuXQr8/s1280/IMG20260309153211_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTvx29c_eiRXPUvY-axS-0-deRR2_9_RnNoqBO8tdQ8jueUXL1pgqYijoTUeA4HybY7XiyS44Gp6P3oIUC0cw8fTzZLrKtVOKhdcUbPbwoqoV4OKuaLd3yexz1ZcAbf_8zxvHzQQXWd6a0Im0PXGrSKCuC-9QWC84erQA0OblcMc1082UbKinzcwuXQr8/w640-h360/IMG20260309153211_01.jpg" width="640" /></a>Kasus korupsi Rusunawa Tambaksawah ini sejatinya telah menyeret delapan orang terdakwa. Empat terdakwa lainnya telah lebih dulu divonis bersalah pada September 2025, yaitu:<ol><li>Imam Fauzi, Kepala Desa Tambaksawah, divonis 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.</li><li>Bambang Soemarsono, Ketua Pengelola Rusunawa 2008–2013, dihukum 4 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan serta uang pengganti Rp767,8 juta subsider 1,6 tahun penjara.</li><li>Sentot Subagyo, Ketua Pengelola Rusunawa 2013–2022, dihukum 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan serta uang pengganti Rp2,4 miliar subsider 2 tahun penjara.</li><li>Muhammad Rozikin, anggota tim penyelesaian aset 2012–2013, divonis 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.</li></ol>

Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak 2008 hingga 2022 yang diduga penuh penyimpangan hingga menyebabkan kerugian negara hampir Rp9,7 miliar.
Rusunawa Dibangun APBD/APBN, Tapi Dikelola Pihak Ketiga
Fakta yang terungkap di persidangan menimbulkan banyak tanda tanya. Rusunawa Tambaksawah dibangun pada 2008 menggunakan dana APBD Kabupaten Sidoarjo, namun berdiri di atas tanah kas desa dan pengelolaannya justru diserahkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah desa.
Dalam praktiknya, pengelolaan Rusunawa diduga berlangsung tanpa pengawasan yang memadai dari pemerintah daerah.
Sejumlah saksi di persidangan mengungkap berbagai kejanggalan, di antaranya: 
Penetapan tarif sewa Rp400 ribu per kamar/unit dilakukan sepihak oleh pengelola.
Tarif tersebut tidak melalui mekanisme atau persetujuan resmi dari Pemkab Sidoarjo. 
Tidak ada sistem pengawasan yang jelas dari dinas terkait.
Pendapatan sewa yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga tidak tercatat secara transparan.
Akibatnya, potensi pendapatan miliaran rupiah dari Rusunawa tersebut diduga hilang tanpa jejak yang jelas, yang kemudian oleh jaksa dihitung sebagai kerugian negara.
Bayang-bayang Tanggung Jawab Para Mantan Bupati<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_DxQJeDPUwkl_WS7wayTgQw5uw7D1bMN5BIgcOwgwy7C6ctCoGTDprWzSiP39aoXoPAg55dRdMONyInzmQkKmxEaIqBsUc3R2pVg4edNO7q1dLHFB4kFF_Ol360vOuF_GT8KRaDGNth442FY1f_ssdkTAjkoRDmmwyOgUR6K5Xr-mts2CcuJX06E1W0/s4160/IMG20260309152708.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_DxQJeDPUwkl_WS7wayTgQw5uw7D1bMN5BIgcOwgwy7C6ctCoGTDprWzSiP39aoXoPAg55dRdMONyInzmQkKmxEaIqBsUc3R2pVg4edNO7q1dLHFB4kFF_Ol360vOuF_GT8KRaDGNth442FY1f_ssdkTAjkoRDmmwyOgUR6K5Xr-mts2CcuJX06E1W0/w640-h288/IMG20260309152708.jpg" width="640" /></a>Putusan terhadap delapan terdakwa ini belum menjawab satu pertanyaan besar: siapa sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan pembangunan dan pengelolaan Rusunawa tersebut?
Pasalnya, proyek pembangunan Rusunawa Tambaksawah dimulai pada 2008, ketika Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Win Hendarso sebagai Bupati dengan Saiful Ilah sebagai Wakil Bupati.
Dalam perkembangan berikutnya, kursi Bupati Sidoarjo berganti kepada Saiful Ilah sebagai Bupati periode 2010–2015 dan 2016–2021.
Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) sebagai Bupati periode 2021–2024. Hudiono sebagai Penjabat Bupati periode 2020–2021.
Diketahui, penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebelumnya telah memintai keterangan tiga mantan Bupati dan satu Pj Bupati terkait perkara ini.
Ironisnya, dua di antara nama tersebut kini juga tengah berstatus terpidana dalam perkara korupsi lain, yakni Saiful Ilah dan Ahmad Muhdlor Ali dalam kasus operasi tangkap tangan KPK.
Program Kabupaten atau Program Desa?
Pertanyaan paling mendasar dalam kasus ini adalah: Apakah pembangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau justru program desa?
Jika proyek tersebut menggunakan anggaran APBD/APBN, maka secara administratif mestinya berada dalam kendali pemerintah daerah, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.
Namun fakta di lapangan menunjukkan pengelolaannya justru dilakukan oleh pihak yang ditunjuk pemerintah desa tanpa mekanisme pengawasan yang jelas dari pemerintah kabupaten.
Hal inilah yang kemudian menimbulkan dugaan bahwa kebijakan pembangunan hingga pengelolaan Rusunawa tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menunggu Keberanian Penegak Hukum<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZJyA7G7CqhqsvyrjDzpP9bFxvnhg7r3FwX7FJqRiG1y8PQGKp7pcFasH0sPWm4JCytSra731ed6-DgUn5h3RhXHF9LpAMTZrs0Avo_NegxkxycneGc8WsY_qcsRANOb07AVpPyxR3yX7iKuIbCp5D2gxEfLJQtZ1VsMeGjF7zN8hg-2bYeo0uiJqk9rQ/s4160/IMG20260309151131.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZJyA7G7CqhqsvyrjDzpP9bFxvnhg7r3FwX7FJqRiG1y8PQGKp7pcFasH0sPWm4JCytSra731ed6-DgUn5h3RhXHF9LpAMTZrs0Avo_NegxkxycneGc8WsY_qcsRANOb07AVpPyxR3yX7iKuIbCp5D2gxEfLJQtZ1VsMeGjF7zN8hg-2bYeo0uiJqk9rQ/w640-h288/IMG20260309151131.jpg" width="640" /></a>Vonis ringan terhadap para Terdakwa selaku Kepala Dinas dalam perkara ini memunculkan pertanyaan baru di tengah publik: apakah penegakan hukum akan berhenti pada level pelaksana teknis Ataukah Kejaksaan Negeri Sidoarjo akan berani menelusuri lebih jauh hingga ke level pengambil kebijakan tertinggi yang memiliki kewenangan dalam penggunaan APBD/APBN dan pengawasan program pembangunan daerah.
Dengan kerugian negara mencapai hampir Rp10 miliar dan rentang waktu pengelolaan hingga 14 tahun, publik kini menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum ditangan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo 
Sebab tanpa pengungkapan aktor di balik kebijakan tersebut, perkara korupsi Rusunawa Tambaksawah berpotensi hanya berhenti pada “korban lapangan”, sementara pihak yang diduga memiliki kewenangan strategis tetap berada di luar jerat hukum. 
(Jentar S | BERITAKORUPSI.CO)</div>

Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

Kerugian negara miliaran rupiah dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak 2008 menyeret delapan terdakwa. Publik kini menunggu keberanian ...

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Direktur Mangkir, Terdakwa Ungkap Aliran Uang dan Permintaan Rp1 Miliar untuk “Amankan Kasus”?

20.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrgGMCTd6_suxc7BvCmqcCpzZNZryl_TpcHDjxjZ7vhYdpA8xkXh_2QQG_LjhQ2DWhbrBcGfnBzl8_ZBlZl_bnWlmwm9iUYNvHEumrN3Pmd__Ok80mypVcQKhtjDJ41e9tZRGdn2s_E6FrSdSbY2_wFIsJtkKNrAVi-Y48Xv6L9tU-za7fQ1bRrEDOncU/s1200/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="671" data-original-width="1200" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrgGMCTd6_suxc7BvCmqcCpzZNZryl_TpcHDjxjZ7vhYdpA8xkXh_2QQG_LjhQ2DWhbrBcGfnBzl8_ZBlZl_bnWlmwm9iUYNvHEumrN3Pmd__Ok80mypVcQKhtjDJ41e9tZRGdn2s_E6FrSdSbY2_wFIsJtkKNrAVi-Y48Xv6L9tU-za7fQ1bRrEDOncU/w640-h358/1..jpg" width="640" /></a></div>Ketidakhadiran dr. Supriyanto Memunculkan Banyak Teka-Teki dan Menjadi Misteri di Rung Sidang; Fakta Persidangan Mengarah pada Dugaan Aliran Dana ke Sejumlah Pegawai RSUD dan Perintah Menghilangkan Bukti. Apakah Kajari Tulungagung akan melakukan pengembangan atau sudah puas dengan dua Terdakwa? Ditulis oleh : Jentar S</h3>BERITAKORUPSI.CO – Sidang perkara dugaan korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung kembali memunculkan fakta mengejutkan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (9/3/2026), terdakwa Reni Budi Kristanti justru membuka dugaan aliran uang ke sejumlah pejabat rumah sakit hingga adanya permintaan dana Rp1 miliar untuk “mengamankan kasus”. Ironisnya, di tengah terbukanya fakta-fakta baru tersebut, mantan Direktur RSUD dr. Iskak dr. Supriyanto, yang kini menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, justru tidak hadir sebagai saksi tanpa alasan yang jelas. Ketidakhadiran itu memunculkan pertanyaan publik: apakah perkara ini akan benar-benar terungkap secara terang benderang? Perkara korupsi program pelayanan SKTM tahun 2022–2024 ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp4,3 miliar. Dua terdakwa yang diadili adalah Reni Budi Kristanti selaku staf pengelola keuangan dan data SKTM serta Yudi Rahmawan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak. Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Surabaya, Senin, 9 Maret 2026 dipimpin Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani dengan dibatu dua anggota yaitu Athoillah dan Ibnu Abas Ali masing-masing Ad Hock Lima Saksi Dipanggil, Satu Kunci Mangkir  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb4laE_qXJYCY2PzGpzh19hwVOHunEdNZJbWdEWFrp_1YK98uLVhjzyXlweDp_RWWWGexfEjwrxKcNhmVZcAqb2Rv_5zLsOyNCLqf56OPTk4UZNGyuHeXtvVZtVGDusn5BPYKLJhzJ84RpaXpg0j0WaiWXfVrejfvh7VKDUj6ZMgbXCzJEGFEFb9-MdeA/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb4laE_qXJYCY2PzGpzh19hwVOHunEdNZJbWdEWFrp_1YK98uLVhjzyXlweDp_RWWWGexfEjwrxKcNhmVZcAqb2Rv_5zLsOyNCLqf56OPTk4UZNGyuHeXtvVZtVGDusn5BPYKLJhzJ84RpaXpg0j0WaiWXfVrejfvh7VKDUj6ZMgbXCzJEGFEFb9-MdeA/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tulungagung menghadirkan lima saksi. Namun hanya empat yang hadir, yakni: Fancholiq Joko Pribadi (Kabag Keuangan juga PPKom),; Kasil Rokhmad (Direktur RSUD menggantikan Supriyanto),; Sukiatun (Wakil Direktur Umum dan Keuangan menggantikan Terdakwa), dan Siti Umi Hanik (SPI RSUD) Sedangkan dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku (mantan) Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) Jakarta tidak hadir tanpa alasan yang jelas, seperti yang disampaikan JPU kepada beritakorupsi.co seusai persidangan Yang tak kalah menariknya adalah salah satu pagawai RSUD dr. Iskak Tulungagung yang tidak dihadirkan sebagai saksi yaitu Kepala TU. Sebab berdasar informasi yang diterima beritakorupsi.co, bahwa kepala TU RSUD dr. Iskak sedikit banyak mengetahui kemana saja aliran uang dari pemotongan biaya pasien yang menggunakan SKTM Ketidak hadiran dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung bisa jadi karena yang memnggil bukan Komisi Pemberansatan Korupsi (KPK) melainkan Kejari Tulungagung. Selain itu, JPU maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock, sepertinya tidak akan lagi menghadirkan dr. Supriyanto sebagai saksi karena sidang selanjutnya adalah pemeriksaan Ahli  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtdtzBK2Us5YplE3yjlbzl_dx7tL1izVicSuvqK7OZr4w0Zaijz1GMoDdXB18MIHxr7PSM8DzjRQIgADYZGxIHqDinqTebtJx0wh1l207dzs6iLZxzSdxzqgcAyhbWXbIjD3Re2aaRqPOX0WQJc1SYeesu_zyTWQ_X5-SgvZuXxe34pyRV9aBu2cVM30/s640/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtdtzBK2Us5YplE3yjlbzl_dx7tL1izVicSuvqK7OZr4w0Zaijz1GMoDdXB18MIHxr7PSM8DzjRQIgADYZGxIHqDinqTebtJx0wh1l207dzs6iLZxzSdxzqgcAyhbWXbIjD3Re2aaRqPOX0WQJc1SYeesu_zyTWQ_X5-SgvZuXxe34pyRV9aBu2cVM30/w640-h360/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Yudi </td></tr></tbody></table>Sidang perkara inipun sangat berbeda jauh dengan sidang perkara korupsi uang ijon hibah pokir DPRD Jatim, dimana Gubernur Jatim hadir sebagai saksi dalam persidangan atas perintah Ketua Majelis Hakim kepada JPU KPK walapun Gubernur tidak ada kaitannya dengan empat terdakwa selaku Korlap Pokmas tetapi berkaitan dengan kebijakan persetuan hibah dari APBD Ketidakhadiran dr. Supriyanto membuat sejumlah pertanyaan penting takkan lagi pernah terjawab di persidangan, mulai dari:<ol><li>Bagaimana lahirnya program SKTM (surat keterangan tidak mampu) bagi pasien atau masyarakat misikin di Tulungagung</li><li>Bagiamana anggaran APBD Kabupaten Tulungagung sebesar Rp22 miliar keuangan RSUD yang digunakan untuk mendukung program SKTM</li><li>Apa isi tentang SOP (Standard Operating Procedure) atau di RSUD dr. Iskak Tulungagung dikenal dengan SPO (Standard Procedure Operating)</li><li>Mengapa pasien yang menggunakan SKTM masih membayar sebagian biaya perawatan inap di RSUD?</li><li>Mengapa pembayaran biaya perawatan inap oleh pasien yang menggunakan SKTM di RSUD tidak melalui sistem Aplikasi tetapi manual?</li><li>Menjelaskan tentang SPM (surat perintah membayar) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang dibuat dan ditandatang dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung</li></ol>Dalam persidangan, saksi Fancholiq Joko Pribadi menyatakan bahwa pasien pengguna SKTM mendapatkan layanan gratis. Namun fakta yang terungkap dipersidangan sebelumnya justru berbeda. Banyak pasien miskin tetap diminta membayar hingga 50 persen atau lebih dari biaya rawat inap. Pembayaran itu bahkan dilakukan secara manual melalui loket umum, bukan melalui sistem aplikasi rumah sakit. Pengakuan Uang Mengalir ke Banyak Pihak <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh08qebeA5_98ZxLPSeCfRzJITeyaPArF7dEwI8_JhEeoctM4NyIiENtHpMyX3nk330cVJFAIIR_yD6Lx6LJ43Vp0W7xFlpdO4OgHR3-UDWwu7p45qJjqK6uM6bQv8vzssMm5uvwu7GuQPBK8mQz3J6JW8Ebiie2BJwov82nOJJqY1ZfmWLGWkuI5f83nY/s640/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh08qebeA5_98ZxLPSeCfRzJITeyaPArF7dEwI8_JhEeoctM4NyIiENtHpMyX3nk330cVJFAIIR_yD6Lx6LJ43Vp0W7xFlpdO4OgHR3-UDWwu7p45qJjqK6uM6bQv8vzssMm5uvwu7GuQPBK8mQz3J6JW8Ebiie2BJwov82nOJJqY1ZfmWLGWkuI5f83nY/w640-h360/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Reni </td></tr></tbody></table>Fakta lain yang mencuat adalah soal aliran uang. Saksi Fancholiq Joko Pribadi mengakui pernah menerima uang Rp8 juta dari terdakwa Reni Budi Kristanti, yang menurutnya atas perintah terdakwa Yudi Rahmawan. Namun pengakuan itu dibantah keras oleh Terdakwa Reni. Di hadapan Majelis Hakim, Terdakwa Reni menyebut jumlah uang yang mengalir ke saksi bukan hanya Rp8 juta, melainkan lebih dari Rp70 juta. Ia bahkan menunjukkan bukti percakapan WhatsApp yang berisi permintaan uang hingga Rp20 juta serta pengiriman uang sebesar Rp70 juta rupiah kepada saksi atas perintah terdakwa Yudi. Dari bukti percakapan itu terlihat bahwa sejumlah pegawai RSUD dr. Iskak turut menikmati uang yang diduga berasal dari pemotongan biaya pasien miskin pengguna SKTM. Dugaan Perintah Menghilangkan Bukti Persidangan juga diwarnai pengakuan serius dari Terdakwa. Menurut Terdakwa Reni Budi Kristanti pernah pernah diperintahkan oleh saksi Fancholiq Joko Pribadi untuk menghilangkan barang bukti. Pengakuan itu berkorelasi dengan fakta bahwa ponsel milik terdakwa yang disita penyidik ternyata sudah tidak lagi berisi percakapan WhatsApp terkait perkara tersebut. Menariknya, Majelis Hakim bahkan menyoroti hal itu. Ketua Majelis Hakim menyebut Tim Penasihat Hukum terdakwa “cukup hebat” karena mampu menghadirkan bukti percakapan yang tidak Dimiliki Jaksa Penuntut Umum. Ketua Majelis Makim pun memerintahkan agar seluruh bukti chat tersebut dilampirkan dalam pembelaan Terdakwa dengan memberi nomor dan akan dipertimbangkan dalam putusan. Temuan Uang Rp2,5 Miliar Tak Jelas Saksi Sukiatun, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak yang menggantikan Terdakwa Yudi, mengungkap temuan lain yang tak kalah mengejutkan. Ia mengaku menemukan uang rumah sakit sebesar Rp2,5 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara terdakwa Reni disebut menggunakan sekitar Rp140 juta. Namun keterangan itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Sebab saksi mengaku melakukan penelusuran secara mandiri karena buku catatan keuangan telah disita penyidik dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Sistem Manual Dipertanyakan Hakim Majelis Hakim juga menyoroti sistem pembayaran pasien SKTM yang tidak menggunakan aplikasi. Baik saksi Sukiatun maupun Kasil Rokhmad tidak mampu menjelaskan alasan mengapa pembayaran pasien miskin dilakukan secara manual. Keduanya justru menyebut bahwa setelah kasus ini mencuat, sistem pembayaran kini langsung dilakukan melalui Bank Jatim. Pertanyaan pun muncul: mengapa sistem transparan baru diterapkan setelah kasus korupsi terbongkar? Apakah hal ini hanya terjadi di RSUD dr. Iskak Tulungagung atau terjadi juga di daerah-daerah laiin namun tak terungkap ke publik? Dugaan Permintaan Rp1 Miliar “Amankan Kasus” Satu pengakuan paling mengejutkan datang dari terdakwa Reni Budi Kristanti. Ia menyebut pernah ditanya oleh saksi Sukiatun apakah memiliki uang Rp1 miliar untuk “mengamankan kasus”. Namun ia mengaku hanya memiliki Rp150 juta. Pengakuan ini sontak memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan adanya upaya intervensi terhadap penanganan perkara. Apakah karena Terdaka reni tidak memiliki uang 1 miliar rupiha sehingga perkara ini sampai ke Meja Majelis Hakim? Akankah Kasus Dikembangkan? Fakta-fakta yang terungkap di persidangan memperlihatkan bahwa perkara dugaan korupsi dana SKTM ini tidak sesederhana menyeret dua terdakwa ke kursi pesakitan. Ada indikasi aliran uang ke berbagai pihak, dugaan perintah menghilangkan bukti, hingga permintaan uang untuk “mengamankan kasus”. Pertanyaannya kini tertuju pada Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung: apakah fakta-fakta persidangan ini akan ditindaklanjuti melalui pengembangan perkara? Atau justru perkara ini akan berhenti pada dua terdakwa, sementara aktor lain yang disebut dalam persidangan tetap berada di luar jangkauan hukum? Sebab tanpa menghadirkan saksi kunci seperti dr. Supriyanto dan Kepala TU, banyak mata rantai penting dalam perkara korupsi dana SKTM senilai Rp4,3 miliar ini berpotensi tetap menjadi misteri di ruang sidang. </div>

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Direktur Mangkir, Terdakwa Ungkap Aliran Uang dan Permintaan Rp1 Miliar untuk “Amankan Kasus”?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Direktur Mangkir, Terdakwa Ungkap Aliran Uang dan Permintaan Rp1 Miliar untuk “Amankan Kasus”?

Ketidakhadiran dr. Supriyanto Memunculkan Banyak Teka-Teki dan Menjadi Misteri di Rung Sidang; Fakta Persidangan Mengarah pada Dugaan Aliran...

Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

21.14 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxmAt2m2_FEfQr1NBu7F9II4oese45hpj1ffdPQsNsguilec67U14HUnEjvlscfoR_vc3NyIjXZFzH8X_sERZdT6n_TxxQjv4d893e_PXwh9GEBCgybXlB8hiquU4DiQXgRaFi2AaS3MFwf4nFf66nqXpcRpC9cAOeNyj6eDuYgjuP1o03g8y4SPfrvk/s1536/DPRD.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxmAt2m2_FEfQr1NBu7F9II4oese45hpj1ffdPQsNsguilec67U14HUnEjvlscfoR_vc3NyIjXZFzH8X_sERZdT6n_TxxQjv4d893e_PXwh9GEBCgybXlB8hiquU4DiQXgRaFi2AaS3MFwf4nFf66nqXpcRpC9cAOeNyj6eDuYgjuP1o03g8y4SPfrvk/w426-h640/DPRD.jpg" width="426" /></a></div>Vonis dibacakan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dugaan suap mencapai 50 miliar rupiah. Skema hibah Pokir DPRD Jatim bernilai triliunan rupiah kini memunculkan pertanyaan: apakah penegakan hukum ditangan KPK akan berhenti pada korlap Pokmas, atau merambah hingga pengambil kebijakan di tingkat tertinggi Pemprov Jatim? Lalu kapan penetapan Tersangka Fujika Senna Oktavia, istri sirih Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim? Ditulis oleh: Jentar S BERITAKORUPSI.CO – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis bersalah terhadap empat Terdakwa dalam perkara korupsi “uang ijon” hibah pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dalam sidang putusan yang berlangsung di ruang Candra Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat 5 Maret 2026. Empat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada Kusnadi selaku Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 guna memperoleh alokasi hibah Pokir yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020–2023. Empat Terdakwa yang Divonis Empat terdakwa dalam perkara korupsi “uang ijon” hibah pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang divonis bersalaha adalah ;<ol><li>Jodi Pradana Putra, Korlap Pokmas Kabupaten Blitar, didampingi Tim Advokat Rateh dan Habbibullah dari LBH YLKI (Yayasan Legindi Keadilan Indonesia) Surabaya.</li><li>Drs. Sukar, Kepala Desa di Tulungagung</li><li>Wawan Kritiawan. Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan selaku Korlap Pokamas di Kabupaten Tulungagung, didampingi Tim Advokat Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk.</li><li>Hasanuddin, anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029 selaku Korlap Pokmas Kabupaten Bojonegoro, didampingi Tim Advokat Eddy dkk dari Jakarta</li></ol>Suap Puluhan Miliar Demi Hibah Pokir Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti memberikan uang kepada Kusnadi selaku Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dengan total mencapai sekitar Rp50 miliar lebih, dengan rincian; 1. Jodi Pradana Putra memberikan sekitar Rp18,610 miliar lebih 2. Drs. Sukar, Wawan Kristiawan dan Royan sekitar Rp10 miliar lebih 3. Hasanuddin sekitar Rp11,890 miliar lebih Uang tersebut diberikan untuk mengamankan alokasi hibah Pokir milik Kusnadi yang saat itu menjabat sebagai anggota sekaligus Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Hibah Pokir tersebut berasal dari APBD Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2020–2023. Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 ayat (1) ke-1 dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang KUHP. Vonis Pidana Penjara Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana pidana penjara terhadap :<ol><li>Terdakwa Jodi Pradana Putra, pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li><li>Drs. Sukar. 2 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li><li>Wawan Kristiawan. Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, denda masing-masing Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li><li>Hasanuddin: dihukum penjara selama 2 tahun dan 4 bulan, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li></ol>Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap ke- empat Terdakwa, tidak jauh beda dengan tuntutan JPU KPK. Namun bagi publik, vonis ini justru membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Skema Hibah Pokir Triliunan Rupiah Kasus ini tidak berdiri sendiri. Data yang muncul dalam berbagai proses penyidikan maupun fakta yang terungkap dalam persidangan menyebutkan, nilai hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2020–2023 mencapai sekitar Rp8,369 triliun yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2020-2023. Dimana pada tahun 2019, dimasa kepemimpunan Soekarwo selaku Gubernur masih dikenal dengan nama JASMAS (Jaringan Aspirasi Masyarakat, yang artinya menampung keinginan, harapan, gagasan, atau tuntutan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada wakil rakyat). Namun setelah Gubernur berlalih kepemimpinan ke tangan Khofifah Indar Prawansa, berubah menjadi Pokir (Pokok-pokok Pikiran, yang artinya usulan program pembangunan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses dan rapat dengar pendapat) Angka Rp8,369 triliun memunculkan perdebatan serius di ruang publik. Sebab dalam praktik tata kelola keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri, dua kali memberikan rambu agar alokasi hibah daerah tidak melebihi sekitar 10 persen dari total APBD atau PAD, guna menghindari penyimpangan anggaran. Namun dalam praktiknya justru mengabaikan rambu tersebut, dan alokasi hibah Pokir DPRD Jatim pun tetap cair 18 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021-2022 diatas 11 persen. Tahun 2023 barulah dibawah 10 persen bertepatan dengan tangkap tangan atau OTT yang dilakuka KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim pada akhir 2022. Pertanyaannya kemudian menjadi krusial: siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan pencairan hibah triliunan rupiah itu? Baca juga: <div style="margin-left: 40px;">Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin: Kehadiran Gubernur Tak Penting - Konsistensi KPK Mengurai Fakta yang Dipertaruhkan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/ahli-hukum-pidana-dr-sholahuddin.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/ahli-hukum-pidana-dr-sholahuddin.html</a> </div> Dalam struktur pemerintahan daerah, pengesahan dan pelaksanaan APBD tidak hanya melibatkan legislatif, tetapi juga eksekutif, terutama kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan daerah. Artinya, kebijakan pencairan hibah Pokir pada akhirnya berada dalam otoritas pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur saat itu. Jika alokasi hibah tersebut melampaui rambu yang disarankan pemerintah pusat, maka muncul pertanyaan publik mengenai proses pengambilan kebijakan yang memungkinkan dana hibah triliunan rupiah itu tetap berjalan. Apakah Hukum Berhenti di Level Korlap Pokmas? Vonis terhadap empat Korlap Pokmas hari ini (Jumat, 5 Maret 2026) dapat dipandang sebagai langkah awal penegakan hukum. Namun publik juga melihat risiko lain: perkara besar berhenti pada aktor lapangan, sementara aktor kebijakan tidak tersentuh. Padahal skema hibah Pokir dengan nilai triliunan rupiah tidak mungkin berjalan tanpa: </div><div style="text-align: justify;"><ul><li>persetujuan anggaran legislatif</li><li>kebijakan eksekutif</li><li>mekanisme birokrasi di pemerintah provinsi</li></ul></div><div style="text-align: justify;">Jika praktik “uang ijon” terjadi di level Pokmas, maka pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang membuka pintu sistem tersebut? Baca juga: <div style="margin-left: 40px;">Menanti Status Tersangka Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim dalam Skandal “Uang Ijon” Hibah Pokir - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/03/menanti-status-tersangka-fujika-senna.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/03/menanti-status-tersangka-fujika-senna.html</a> </div> </div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan Publik yang Menunggu Jawaban Putusan terhadap empat Terdakwa justru memunculkan sejumlah pertanyaan tajam yang kini menunggu jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi:<ol><li>Apakah vonis terhadap ke- empat Terdakwa ini merupakan akhir dari perkara korupsi hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun 2020–2023 sebesar Rp8,369 triliun? Ataukah ini justru pintu awal untuk membongkar keterlibatan seluruh pihak, baik legislatif sebagai aspirator hibah maupun eksekutif sebagai pengambil kebijakan pencairan anggaran?</li><li>Mengapa kebijakan hibah Pokir dengan nilai triliunan rupiah tetap berjalan meskipun terdapat rambu dari Kementerian Dalam Negeri agar alokasi hibah tidak melebihi 10 persen dari APBD atau PAD? Siapa yang harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut? Apakah pertangungan jawaban itu ada di Korlap Pokmas?</li><li>Atau Gubernur bersama kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Dinas) dengan para anggota DPRD yang disebut setiap anggota DPRD memiliki alokasi hibah Pokir sesuai keputusan masing-masing Ketua Fraksi?</li><li>Apakah KPK akan tetap berkomitmen mengungkap perkara ini sampai tuntas, termasuk jika harus menyentuh lingkar kekuasaan politik di Jawa Timur? Ataukah penegakan hukum akan berhenti pada empat korlap Pokmas yang telah divonis hari ini karena KPK tak mampu melawan kekuasaan politik?</li><li>Lalu kapan KPK akan mengumumkan status Tersangka terhadap Fujika Senna Oktavia, istri sirih Kusnasi selaku ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, maupun pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam bisnis jual beli hibah Pokir ?</li><li>Dan kapan KPK akan melakukan penahanan terhadap 16 Tersangka yang saat ini masih bebas “menjalankan aksinya”?</li></ol>Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan satu hal penting: Apakah perkara korupsi hibah Pokir DPRD Jawa Timur ini akan benar-benar diungkap oleh KPK sampai ke akar-akarnya, atau hanya berhenti pada cabang-cabangnya saja, atau akan mengingatkan masyarakat Jawa Timur pada trauma masa lalu yaitu pada tahun 2008 dalam perkara Korupsi hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) DPRD Jawa Timur periode 204-2009 sebesar Rp277 miliar yang ditangani Kejati Jatim dan nama-nama calon Tersangka yang sempat dikantongi hilang entah kemana seiring dengan meninggalnya Terpidana dr Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikoesomo di Lapas Porong pada Kamis, 20 Desember 2018 sekitar pukul 06.15 WIB dengan mengeluarkan cairan dari mulut sebelum melakukan upaya hukum PK, dimana sebelumnya Alamarhum menyampaikan kepada beritakorupsi.co kerap mendapat ancaman dari orang tak dikenal? </div>

Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

Vonis dibacakan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dugaan suap mencapai 50 miliar rupiah. Skema hibah Pokir DPRD Jatim bernilai triliunan rupia...

BERITAKORUPSI.CO

KATEGORI

Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

Terbukti Terima Gratifikasi dan TPPU Rp2,6 Miliar, Ganjar Siswo Pranowo Divonis Selaku Kabud Dinas OU Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara—Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Direktur Mangkir, Terdakwa Ungkap Aliran Uang dan Permintaan Rp1 Miliar untuk “Amankan Kasus”?

Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

POSTINGAN POPULER

REGIONAL

PIDANA UMUM

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI