Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi Rp6 M Lebih

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi5GG1GYYIdnt-3uT2ikOC1mMYFypTuXjTSeuWMjoLcl_OSvkMWnaS_a9NCehkALrWP7chQs6_ShHw0_dT0ExB1aSZ-ZgxeXVkd7dFYS87RzZeJu2tTjUM7dH-FY-9PporONW2uzGSXzY9Vd_Y9JV97qz2nfYMAH_dU6Je4vTKrGh8bpEMZGMK3bYhPUo/s1280/IMG_20260715_01353379.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi5GG1GYYIdnt-3uT2ikOC1mMYFypTuXjTSeuWMjoLcl_OSvkMWnaS_a9NCehkALrWP7chQs6_ShHw0_dT0ExB1aSZ-ZgxeXVkd7dFYS87RzZeJu2tTjUM7dH-FY-9PporONW2uzGSXzY9Vd_Y9JV97qz2nfYMAH_dU6Je4vTKrGh8bpEMZGMK3bYhPUo/w640-h360/IMG_20260715_01353379.jpg" width="640" /></a><br /><b><span><span style="color: red; font-size: large;">#Uang yang diterima Terdakwa Sugiri Sancoko Rp6 miliar lebih berasal dari Yunus Mahatma Rp1,315 M, Lina Guru SMA selaku Tim Sukses Sugiri Sancoko Rp1,050 miliar , Sugiri Heru Sangoko Rp200 juta serta dari pihak-pihak lainnya#</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span></div><div style="text-align: justify;">"Jabatan tanpa integritas ibarat bom waktu; ia mungkin tampak megah di luar, namun di dalamnya tersimpan ledakan yang siap menghancurkan masa depan siapa saja yang memainkannya dengan uang."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kalimat diatas menjadi fakta yang dapat disaksikan oleh masyarakat dimana puluhan pejabat baik Menteri, Gubenur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas, Jaksa, Hakim, Polisi dan khususnya di Jawa Timur dimana sebanyak 52,89  persen dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) belum termasuk puluhan anggota DPRD terjerat korupsi saat jabatan melekat pada dirinya termasuk Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo periode 2021 - 2025 - yang terseret perkara Korupsi Suap jual beli jabatan, Fee Proyek APBD dan penerima Gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 7 November 2025</div><div style="text-align: justify;"><br />Terdakwa Sugiri Sancoko dituntut oleh JPU KPK dengan pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp300 subsider 100 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp6 miliar lebih subsider 3 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korporasi Suap jual beli jabatan Direksi RSUD dr Harjono S Ponorogo, Fee Proyek APBD dan penerima Gratifikasi sejak tahun 2021 hingga 2025</div><div style="text-align: justify;"><br />Tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Sugiri Sancoko dibacakan JPU KPK dihadapan Majelis Hakim yang dibuka dan terbuka untuk umum berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 14 Juli 2026) yang diketuai Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH serta Panitera Pengganti. Sementara terdakwa hadir langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya Indra Lesmana</div><div style="text-align: justify;">  <br />JPU KPK menegaskan dalam tuntutannya, bahwa perbuatan terdakwa Sugiri Sancoko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama; Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama; serta Pasal 12B jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Ketiga.</div><div style="text-align: justify;"><br />Selain Sugiri Sancoko, dua terdakwa lainnya dalam perkara ini juga dituntut pidana oleh JPU KPK, yaitu Agus Pramono selaku Sekda Pemkab Ponorogo dengan pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan denda sebesar Rp300 subsider 100 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp975 subsider 3 tahun penjara</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8yG-Qm7h23mEWDehL2fXxFydXSk0nmfU71up0u1eN6r_3doxDp0qHePejdgvolPIJmS4jLvVM3T8aPwKq9GNqy1rVXQCtXTudXO00DqQlIGmK1Qm8QNcootSyqNsFGRKShNNt5YBvWFu1hwthZp2s9Ucm3ezN1I3kKeFGK6vczhUpbJIV7FNoJGWypHg/s1280/IMG_20260715_01381282.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8yG-Qm7h23mEWDehL2fXxFydXSk0nmfU71up0u1eN6r_3doxDp0qHePejdgvolPIJmS4jLvVM3T8aPwKq9GNqy1rVXQCtXTudXO00DqQlIGmK1Qm8QNcootSyqNsFGRKShNNt5YBvWFu1hwthZp2s9Ucm3ezN1I3kKeFGK6vczhUpbJIV7FNoJGWypHg/w640-h360/IMG_20260715_01381282.jpg" width="640" /></a></div>Dan Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan denda sebesar Rp300 juta subsider 100 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp367 juta subsider 2 tahun penjara</div><div style="text-align: justify;">  <br />Dalam surat tuntutan JPU KPK terungkap, bahwa Terdakwa Sugiri Sancoko menerima aliran uang yang jumlahnya mencapai Rp6 miliar lebih yang berasal dari  Yunus Mahatma Rp1,315 M, Lina guru SMA selaku Tim Sukses Sugiri Sancoko Rp1,050 miliar dan dari Sugiri Heru Sangoko serta pihak lainnya </div><div style="text-align: justify;"><br />Penerimaan uang dari Yunus Mahatma agsr Terdakwa Sugiri Sancoko memperpanjang masa jabatan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo hingga tahun 2027. Sementara penerimaan uang dari Sucipto sebagai fee 10 persen dari nilai anggaran proyek pekerjaan instalasi rawat inap RSUD.  Dan uang dari pihak-pihak lain yang tidak jelas alurnya sehingga tidak dilaporkannya ke KPK dalam LHKPN-nya</div><div style="text-align: justify;"><br />Itulah sebabnya JPU KPK menjerat perbuatan terdakwa sebagai penerima suap dan Gratifikasi yang totalnya Sebesar Rp6 miliar lebih miliar. Andaikan saja duit sebesar itu dibelikan Es dan gorengan atau dijadikan sebagai anggaran MBG alias makan bergizi gratis, bisa jadi masyarakat Ponorogo akan kebagian</div><div style="text-align: justify;"><br />Namun anehnya, kasus inipun tidak terang benderang dan juga tidak gelap gulita namun ada yang samar-samar atau bahkan ada yang tertutupi entah itu sengaja atau memang karena sistem aturan  yaitu hilangnya nama Indah Bekti Pertiwi dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU KPK baik terhadap Terdakwa Sugiri Sancoko, Agus Pramono , Yunus Mahatma maupun Sucipto yang sudah terlebih dahulu dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br />Fakta di lapangan yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari narasumber kunci yang meminta anonimitas, menceritakan kisah terjadinya OTT KPK pada tanggal 7 November 2025</div><div style="text-align: justify;"><br />Menurut sumber, pintu masuk OTT 7 November 2025 bermula dari transaksi mencurigakan yang melibatkan Indah secara langsung.</div><div style="text-align: justify;"><br />"Pada Jumat pagi tanggal 7 November 2025, Indah narik uang depositonya sebesar Rp500 juta di Bank Jatim. Kemudian Indah dan Yunus mengantarkan uang itu ke rumahnya Nanik, adik ipar Sugiri lalu uang itu diserahkan ke Nanik untuk Bupati Sugiri menjelang Jumatan. Setelah uang itu diserahkan ke Nanik, kemudian Yunus dan Indah berangkat  ke Madiun ke Hotel Merdeka. Kalau kamarnya kurang tau kamar nomor berapa tapi kalau dicek di cctv ada dan check In atas nama Yunus Mahatma,"  ucap sumber yang pertama menceritakan dan meminta agar namanya tidak disebutkan</div><div style="text-align: justify;"><br />"Sekitar setengah tiga sore, Indah pergi ke Matahari di sebelah Hotel Merdeka sedangkan Yunus ada di kamar. Waktu di Matahari itu Indah ditangkap KPK perempuan lalu dibawa ke kamar Hotel, di kamar Hotel juga sudah ada KPK. Setelah keduanya diintrogasi, Indah dan Yunus dibawa ke Ponorogo di Ponorogo juga sudah diamankan Sucipto, Agus Pramono Sekda, Sugiri Sancoko selaku Bupati dan beberapa orang lainnya," lanjut sumber</div><div style="text-align: justify;"><br />Lebih parah lagi, sumber menceritakan adanya pembelian tanah seluas 4.000 meter persegi di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, atas nama Indah Bekti Pertiwi dengan sertifikat SHM Nomor 360. Aset ini kini telah diblokir oleh penyidik, meski Indah tidak mengakui memiliki begitu juga dengan Yunus </div><div style="text-align: justify;"><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan  maupun tuntutan JPU KPK diuraikan, bahwa Terdakwa SUGIRI SANCOKO selaku Bupati Ponorogo pada periode tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2025 dan 2025 sampai dengan periode tahun 2030 bersama-sama dengan AGUS PRAMONO selaku Pegawai selaku Sekretaris Daerah</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifV-1wfhOlx3_8eGe61SKVLG-Qr7O0hXHKaGBIjG1vF3wg65fa9-Np6DAa_m3HmMg-7UiRgCNwxY-ricTdEuQ4hVJ2lg5WrWgI7d0bGZkvMkd1ypbL9dKIRCFN030_pg0gepf50IpH6WMJAqXAXmFtnvMuZlWZVn6B6ADO5SzzFJ9xPxY-GDsIhRbjBTg/s571/9.%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifV-1wfhOlx3_8eGe61SKVLG-Qr7O0hXHKaGBIjG1vF3wg65fa9-Np6DAa_m3HmMg-7UiRgCNwxY-ricTdEuQ4hVJ2lg5WrWgI7d0bGZkvMkd1ypbL9dKIRCFN030_pg0gepf50IpH6WMJAqXAXmFtnvMuZlWZVn6B6ADO5SzzFJ9xPxY-GDsIhRbjBTg/w486-h640/9.%20(1).jpg" width="486" /></a></div>Bahwa pada bulan Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2025 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan pada tahun 2025, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, Jalan Raya Ponorogo-Pacitan, Segading, Pakunden Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Kantor Bupati Ponorogo Jalan Aloon-Aloon Utara No. 9 Ponorogo Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo Jalan Aloon-Aloon Utara Temengungan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Rumah NINIK SETYOWATI di Jا Arumdalu Nomor 4 Dukuh Mantren RT 003 RW 001 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, turut serta melakukan tindak pidana beberapa tindak pidana yang saling berhubungan</div><div style="text-align: justify;">  <br />Sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari YUNUS MAHATMA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono S Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 800/141/405.10/2022, Tanggal 11 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 (dilakukan penuntutan secara terpisah),</div><div style="text-align: justify;"><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu penerimaan uang oleh Terdakwa selaku Bupati Ponorogo bersama-sama dengan AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah yang diberikan oleh YUNUS MAHATMA karena YUNUS MAHATMA mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO sebagai penentu dalam pengurusan jabatan untuk dapat mempertahankan dan memperpanjang masa jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu;</div><div style="text-align: justify;"><br />Bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3ZIKd97qb4sRgFZNj6xEdxfCTQATwreBEUHxTCNXRjGpBtVEqGn_Ps40Vi9VOTCUgbsCpuKrBZrFX77wwN_XmN7-4KqwGIyP2WMPxzpbLVzsPLCOlz27R7g8ZbhSoWABY6ALmVLZWH9QYpNS7wgiYO0teNwAdOLfFS9fgYmNQUZF1dRy4GDJIHx884-4/s1280/IMG20260714105449_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3ZIKd97qb4sRgFZNj6xEdxfCTQATwreBEUHxTCNXRjGpBtVEqGn_Ps40Vi9VOTCUgbsCpuKrBZrFX77wwN_XmN7-4KqwGIyP2WMPxzpbLVzsPLCOlz27R7g8ZbhSoWABY6ALmVLZWH9QYpNS7wgiYO0teNwAdOLfFS9fgYmNQUZF1dRy4GDJIHx884-4/w640-h360/IMG20260714105449_01.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan Oktober 2021, Terdakwa memanggil WINARKO ARIEF TJAHJONO selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan pada saat itu juga hadir YUNUS MAHATMA di ruang kerja Terdakwa untuk membahas pengisian Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo. Dimana dalam pembahasan tersebut AGUS PRAMONO meminta YUNUS MAHATMA menjadi Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dan atas permintaan tersebut YUNUS MAHATMA bersedia menjadi Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo jika bisa menjabat sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo lebih dari 5 (lima) Tahun dan permintaan YUNUS MAHATMA disetujui oleh Terdakwa dan AGUS PRAMONO.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa Terdakwa menunjuk AGUS PRAMONO menjadi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dan WINARKO ARIEF TJAHJONO sebagai anggota pada pemilihan Direktur RSUD dr HARJONO S Ponorogo dengan hasil akhir seleksi menetapkan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo dan melantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 800/141/405.10/2022, Tanggal 11 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa tanggal 11 Februari 2022, Terdakwa melantik YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo bertempat di Pendopo Kantor Bupati Ponorogo yang selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2022, Terdakwa mengadakan pertemuan dan kesepakatan dengan YUNUS MAHATMA dan SUGIRI HERU SANGOKO, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada YUNUS MAHATMA "Saya ini banyak tanggungan sama SUGIRI HERU SANGOKO, sehingga urusan rsud kontraktor dan distributor nanti Pak SUGIRI HERU SANGOKO akan carikan yang terbaik" selanjutnya SUGIRI HERU SANGOKO sampaikan kepada YUNUS MAHATMA dengan kata-kata "Pak Dokter nanti komunikasi ya dengan Saya" kemudian YUNUS MAHATMA menjawab "lya Pak nanti ama PPK nya saja namun sama Saya juga tidak apa-apa".</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa selanjutnya di sekitar Bulan November 2024, setelah kemenangan Terdakwa dalam pemilihan Bupati Ponorogo periode Tahun 2025 sampai periode Tahun 2030, YUNUS MAHATMA menghubungi AGUS PRAMONO dan menyampaikan info mengenai jabatannya sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo akan digantikan oleh orang lain karena YUNUS MAHATMA tidak mendukung Terdakwa dalam proses pemilihan Bupati Ponorogo Tahun 2024, atas penyampaian tersebut AGUS PRAMONO memberikan informasi bahwa Terdakwa saat ini sedang butuh uang dan meminta YUNUS MAHATMA agar memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang bertujuan supaya hubungan YUNUS MAHATMA dengan Terdakwa menjadi baik dan jabatannya sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan.</div><div style="text-align: justify;"><br />Sekitar bulan Februari 2025 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, AGUS PRAMONO memanggil YUNUS MAHATMA dan mengajak YUNUS MAHATMA untuk menemui Terdakwa bertempat di Rumah Dinas Bupati Ponorogo. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada YUNUS MAHATMA "kamu jangan gitu lah gak bantu saya, gak bisa nyimpan rahasia" selanjutnya YUNUS MAHATMA sampaikan permohonan maaf.</div><div style="text-align: justify;"><br />Sepulangnya YUNUS MAHATMA dari rumah dinas Terdakwa, AGUS PRAMONO menyampaikan kembali bahwa "Pak Bupati itu butuh uang banyak untuk mengembalikan hutang sekiranya Pak Direktur bisalah bantu dikit" kemudian YUNUS MAHATMA menjawab "ini masih Februari Pak belum ada kerjaan di rsud, ya udah pak agus, saya tuh gak enak gak papalah, nanti uang pribadi saya".</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa sebagai perwujudan komitmen YUNUS MAHATMA sebagaimana tersebut diatas maka YUNUS MAHATMA melalui WAHYU NIKEN PRASASTININGTYAS (Asisten YUNUS MAHATMA) menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan setelah tersedia uang tersebut maka YUNUS MAHATMA memberikan uang tersebut kepada AGUS PRAMONO untuk diberikan kepada Terdakwa serta meminta agar AGUS PRAMONO menyampaikan kepada Terdakwa atas jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa pada tanggal 3 November 2025, Terdakwa memanggil YUNUS MAHATMA di Ruang Kerja Bupati Ponorogo, pada pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan kepada YUNUS MAHATMA, bahwa Terdakwa memerlukan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) selanjutnya YUNUS MAHATMA belum menyanggupi, kemudian pada tanggal 04 November 2025, Terdakwa memanggil YUNUS MAHATMA kembali di Ruang Kerja Bupati Ponorogo, pada pertemuan tersebut, Terdakwa menanyakan kepastian uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk keperluan Terdakwa dan YUNUS MAHATMA hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan dan maksud agar jabatan YUNUS MAHATMA selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang.<br />Bahwa pada tanggal 06 November 2025. Terdakwa kembali memanggil YUNUS MAHATMA di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo untuk membahas keperluan uang Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa tetap menginginkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan meminta YUNUS MAHATMA agar memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diserahkan keesokan harinya dan sisa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diserahkan pada minggu depannya.<br />Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, kemudian YUNUS MAHATMA menemui dan melaporkan kepada AGUS PRAMONO yang menjabat juga sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pada pertemuan tersebut, YUNUS MAHATMA meminta persetujuan AGUS PRAMONO agar jabatannya selaku Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang dan atas permintaan tersebut AGUS PRAMONO menyarankan agar YUNUS MAHATMA menyampaikan langsung kepada Terdakwa dan AGUS PRAMONO juga akan menyetujui perpanjangan jabatan YUNUS MAHATMA tersebut jika telah sudah disetujui oleh Terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD27V9cwjlfXQgahUGpXeISU4qebWBD1fW5bNGph3scckEuMkhwi2oy3yv5vak38Gc3Hdoz-nRVHrx9XHLb6OmYaxckzJPgHyaQnNKS1NAriqzhIQIY-2IbLhIuElP_tzYPn6k-I464XKlzOmekZQniYvcdAd0kp1b4842-csz4NCb3hJNLTUDaxRxEq8/s1280/IMG20260714110637_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD27V9cwjlfXQgahUGpXeISU4qebWBD1fW5bNGph3scckEuMkhwi2oy3yv5vak38Gc3Hdoz-nRVHrx9XHLb6OmYaxckzJPgHyaQnNKS1NAriqzhIQIY-2IbLhIuElP_tzYPn6k-I464XKlzOmekZQniYvcdAd0kp1b4842-csz4NCb3hJNLTUDaxRxEq8/w640-h360/IMG20260714110637_01.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 07 November 2025, atas permintaan Terdakwa, YUNUS MAHATMA menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui NINIK SETYOWATI bertempat di rumah NINIK SETYOWATI Jalan Arumdalu No. 4 Dukuh Mantren RT 003 RW 001 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa pemberian uang oleh YUNUS MAHATMA kepada Terdakwa selaku Bupati Ponorogo yang juga merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian melalui AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan secara Ex Officio sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Ponorogo selaku Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr HARJONO S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO mengetahui bahwa penerimaan uang seluruhnya sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA tersebut untuk pengurusan jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo agar jabatan tersebut dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang oleh karena YUNUS MAHATMA mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO sebagai penentu dalam pengurusan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFO4Lk5UiBy_AyCg72hJXerOwx7_9GvwPnspOREJY5ean_jLqWwYo7Vupm8oZQLEBW-Qt0HwFpumfP7hY7qaaS8s5q-35RBR4UOKIHTagI3I3-EAfkup7atr1o0s-bD6Y_cqqRkVasQCryQ6cErOZGMyJvuDagRXEu8N9vcEQMyuSQfm1CumTE9K8pmTI/s1280/IMG_20260715_01353379.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFO4Lk5UiBy_AyCg72hJXerOwx7_9GvwPnspOREJY5ean_jLqWwYo7Vupm8oZQLEBW-Qt0HwFpumfP7hY7qaaS8s5q-35RBR4UOKIHTagI3I3-EAfkup7atr1o0s-bD6Y_cqqRkVasQCryQ6cErOZGMyJvuDagRXEu8N9vcEQMyuSQfm1CumTE9K8pmTI/w640-h360/IMG_20260715_01353379.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa Sugiri selaku Bupati Ponorogo selama menjabat pada periode 2021 hingga pada periode tanggal 07 November 2025, telah menerima uang dari pihak-pihak sebagai berikut:<br />​<br />Terdakwa menerima uang melalui BANDAR dari SUGIRI HERU SANGOKO dengan cara transfer, sejak tahun 2021 s.d 2025 selama menjabat, sebagai berikut:<br />​<br />Menerima uang sejumlah Rp40.000.000  (empat puluh juta rupiah) di rekening Bank BCA      atas  nama BANDAR dengan nomor rekening 1851336040 pada tanggal 01 Februari 2021.<br />​<br />Menerima uang sejumlah Rp50.000.000  (lima puluh juta rupiah) di rekening Bank BCA atas nama BANDAR dengan nomor rekening1851336040 pada tanggal 10 Juni 2021.<br />​<br />Menerima uang sejumlah Rp75.000.000  (tujuh puluh lima juta rupiah) di rekening Bank BCA atas nama BANDAR dengan nomor rekening 1851336040.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) melalui BANDAR dari AGUS PRAMONO dimana DIMAS SULTHON memberikan uang tunai di Rumah Dinas Bupati Pringgitan selanjutnya BANDAR berikan kepada SUGIRI SANCOKO di Ruang Kerja di Pringgitan.<br />​<br />Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima   juta rupiah) dari YUNUS MAHНАТМА, menjelang Idul Fitri 2023.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari SUMARNO Kepala BPKAD melalui ALLTHOOF PRASTYANTO PUTRO pada bulan April 202<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2024 dari SUGIRI HERU SANGOKO untuk kebutuhan Pilkada.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari pungutan proyek proyek PL dari YUNUS MAHATMA dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari uang pribadi YUNUS MAHATMA, pada Agustus 2024.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari SUCIPTO, pada Desember 2024.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dari LANA (Guru SMA Tim Sukses Terdakwa), pada sekitar tahun 2024.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari YUDI (kontraktor RSUD), pada sekitar tahun 2024.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari SUGIRI HERU SANGOKO, pada sekitar tahun 2024 di Peringgitan Kantor Bupati Kabupaten Ponorogo.<br />​<br />Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, menjelang Idul Fitri 2024.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2025, dari YUNUS MAHATMA.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada bulan Maret Tahun 2025, dari YUNUS MAHATMA untuk AGUS PRAMΟΝΟ.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 23 April 2025, dari DYAN NURCAHYANTO (menantu dari EKO AGUS SUPRIADI alias EKO SERAGIH (pemilik CV SELO KENCONO).<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 22 April 2025 dalam paperbag merah maron dari YUNUS MAHATMA<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Kabag Umum ERNI HARISMA MAWATI untuk Bupati SUGIRI SANCOKO, membantu pengobatan operasi ginjal anaknya HADI SANTOSO.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2025, dari DYAN NURCAHYANTO.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 9 Juli 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, pada tanggal 30 Juli 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari AGUS SUGIARTO pada bulan Juli 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada bulan Agustus 2025, dari YUNUS MAHATMA, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada bulan tanggal 3 September 2025, dari YUNUS MAHATMA, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari DARIS FUADI, sekitar tanggal 4 dan 5 September 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 10 September 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari SUCIPTO, pada September 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 03 Oktober 2025<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari SUGIRI HERU SANGOKO terkait uang pengganti rekom AGUS KHOLIK (Suami dari LISDIYARITA Wakil Bupati).<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari EKO AGUS SUPRIADI alias EKO SERAGIH pada tanggal 03. Oktober 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, menjelang Idul Fitri 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, padahal penerimaan itu dilakukan secara tidak sah menurut hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp6.572.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu harus lah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Bupati Ponorogo atau selaku Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br />Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jen)</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi Rp6 M Lebih

#Uang yang diterima Terdakwa Sugiri Sancoko Rp6 miliar lebih berasal dari Yunus Mahatma Rp1,315 M, Lina Guru SMA selaku Tim Sukses Sugiri Sa...

»

Sidang Tuntutan Perkara Korupsi OTT KPK Di Ponorogo: Yunus Mahatma Dituntut 5,6 Tahun Penjara, Rencana Pernikahan Terhalang Tembok Penjara?

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbOzWDWcuVjf4IvhNGDrVTEeTSU2oDpuxlvIWYCgkelOrKOklGB-AIn2IK8o-kcz9phuYjmDAKKMU4F2x4nvfOsV2pG7CmyaoDotOQNX-3ww8IRJiFoM7DciZIJR8QlqYH_ewTuCLH54qigNPMxaq6zJ2BESRsvbQk5HQ5Ps7fersBNTEaf-8pesWZKTQ/s1280/IMG_20260715_01432977.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbOzWDWcuVjf4IvhNGDrVTEeTSU2oDpuxlvIWYCgkelOrKOklGB-AIn2IK8o-kcz9phuYjmDAKKMU4F2x4nvfOsV2pG7CmyaoDotOQNX-3ww8IRJiFoM7DciZIJR8QlqYH_ewTuCLH54qigNPMxaq6zJ2BESRsvbQk5HQ5Ps7fersBNTEaf-8pesWZKTQ/w640-h360/IMG_20260715_01432977.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: large;">Hubungan Yunus Mahatma dengan Indah Bekti Pertiwi saat ini adalah pasangan calon suami istri setelah kedua sejoli bercerai dari pasangan sahnya masing-masing beberapa bulan lalu setelah OTT KPK, namun kesetiaan Indah pada Yunus dihadapan pada ujian berat?</span></b></div><span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div></span><span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></span></div></span><div style="text-align: justify;">Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa, 14 Juli 2026, membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korporasi menerimansuap dari Sucipto (kontraktor), memberi suap terhadap Bupati Ponorogo dan menerima gratifikasi dari pihak lain yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada 7 November 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain tuntutan pidana pokok (penjara), terdakwa Yunus Mahatma juga dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta subsider 100 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp367 juta subsider 3 tahun penjara. Namun dibalik kasus ini, rencana pernikahan Yunus Mahatma dengan Indah Bekti Pertiwi sepertinya saat ini terhalang tembok penjara untuk beberapa tahun kedepan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Hubungan Yunus Mahatma dengan Indah Bekti Pertiwi sudah terjalin beberapa tahun lalu, saat keduanya masih terikat pernikahan resmi dengan pasangan masing-masing, namun status sejoli saat ini adalah pasangan calon suami istri, setelah Indah menceraikan suaminya pada sekitar November - Desember 2025, dan Yunus Mahatma diceraikan istrinya, Dian Vivit Pahalaningrum pada Pebruari 2026 disaat Yunus Mahatma mendekam di tahanan KPK sejak 8 November 2025</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai pasangan calon suami istri, disampaikan langsung oleh Yunus Mahatma didampingi Indah Bekti Pertiwi kepada BERITAKORUPSI.CO beberapa waktu lalu saat ditemui di ruang tahanan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. Dan kesetiaan Indah pada Yunus dihadapan pada ujian berat karena saat ini Yunus Mahatma didalam penjara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara sidang pembacaan tuntutan berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 14 Juli 2026) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH serta Panitera Pengganti. Sementara terdakwa hadir langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya dari Jakarta</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvFjFgCW2vBmOS3rMKmdDYOs2hBZzRh0dNfUt-KENqfmRcIHgbddy8NzTmxAxcorscXsl4llo1Au_QaPugzBmXuPtO90BAr-zGQ7D9mUfwuOFnAXi39X1dKfFCcjM6f78yDqnodl7mMy0uwg0RS94K_1Vz6fu-kYKB-VvC1Pnt8-U6q6OwwTxT-qLmSxI/s721/IMG_20260715_014233.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="721" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvFjFgCW2vBmOS3rMKmdDYOs2hBZzRh0dNfUt-KENqfmRcIHgbddy8NzTmxAxcorscXsl4llo1Au_QaPugzBmXuPtO90BAr-zGQ7D9mUfwuOFnAXi39X1dKfFCcjM6f78yDqnodl7mMy0uwg0RS94K_1Vz6fu-kYKB-VvC1Pnt8-U6q6OwwTxT-qLmSxI/w640-h638/IMG_20260715_014233.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">JPU KPK menegaskan bahwa perbuatan terdakwa Yunus Mahatma terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama; Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama; serta Pasal 12B jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Ketiga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain Yunus Mahatma, JPU KPK juga menuntut dua terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, yaitu Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, dengan pidana penjara selama 7 tahun, denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp6 miliar lebih subsider 3 tahun penjara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara terdakwa Agus Pramono selaku Sekda Ponorogo dituntut pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan, denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp975 juta subsider 3 tahun penjara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski ketiga terdakwa telah dituntut, atau kelak divonis bersalah oleh Majelis Hakim, hal itu belum tentu menjadi akhir dari perkara ini. Masih ada ancaman perkara baru yang mengintai, di mana penyidik KPK telah membuka penyidikan dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 25/DIK.00/01/04/2026 tanggal 30 April 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun hingga saat ini, KPK belum merilis nama siapa saja yang akan ditetapkan tersangka dalam perkara tersebut: apakah Yunus Mahatma, Sugiri Sancoko, Agus Pramono, atau ketiganya sekaligus?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal yang paling penting bagi publik bukan sekadar mengetahui besaran tuntutan, melainkan memastikan proses hukum berjalan secara tuntas dan transparan serta menyeret semua pihak yang terlibat untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhua85jgvdGR1d5vCZRwcEMsjUN08skQIomcOtCxwg6SCnVVyk7x_-GeDMV3vHoDdnCymYHLsq1yezwDr1eg-u6YG4JnBWZe-RDrURL1Uv4skGvQmxbKMlRzzQ4AL7cZ3mP8d5NHWM240pCV_9nbIIunnq3HMxFJXzkl3Bv-biRSLShsDhsXibJLMcqaS0/s640/5%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhua85jgvdGR1d5vCZRwcEMsjUN08skQIomcOtCxwg6SCnVVyk7x_-GeDMV3vHoDdnCymYHLsq1yezwDr1eg-u6YG4JnBWZe-RDrURL1Uv4skGvQmxbKMlRzzQ4AL7cZ3mP8d5NHWM240pCV_9nbIIunnq3HMxFJXzkl3Bv-biRSLShsDhsXibJLMcqaS0/w640-h486/5%20(1).jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Selain ketiga terdakwa tersebut, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sejumlah nama lain diduga memiliki keterkaitan erat dalam perkara suap jual beli jabatan, fee proyek, dan gratifikasi yang bermula dari OTT 7 November 2025 itu, yaitu:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">1. Indah Bekti Pertiwi:</b> Awalnya tercatat sebagai istri sah Yunus Mahatma, kini keduanya berstatus calon suami istri. Indah dan Yunus diamankan KPK di Hotel Merdeka, Kota Madiun, pada Jumat, 7 November 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. Penangkapan terjadi setelah Indah menyerahkan uang tunai Rp500 juta kepada Bupati Ponorogo melalui Ninik—adik ipar Sugiri Sancoko yang juga menjabat sebagai Kepala Desa di wilayah Ponorogo. Uang itu berasal dari simpanan pribadi Indah yang diambil dari rekening Bank Jatim, dan kini dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">2. Sugiri Heru Sangoko:</b> Seorang pengusaha kontraktor nasional di bidang perkeretaapian, tokoh seniman Reog Ponorogo, sekaligus penyandang dana utama kampanye Sugiri Sancoko saat Pilkada 2021. Ia diduga memberikan uang sebesar Rp200 juta kepada Bupati, serta menerima pembagian fee proyek dari anggaran APBD Kabupaten Ponorogo yang diserahkan rekan kontraktor sebagai pelunasan sebagian utang politik yang ditanggung Sugiri Sancoko—yang jumlahnya disebut masih tersisa hingga kini mencapai Rp27 miliar.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">3. Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely:</b> Anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi PDI Perjuangan. Lely dan Sugiri Heru Sangoko diduga terlibat langsung dalam jaringan perkara yang menjerat Bupati dan Yunus Mahatma. Bahkan terungkap, Lely pernah menjadi "sutradara" rencana penangkapan terhadap Yunus Mahatma dalam skala kecil yang melibatkan pihak Kejaksaan, namun rencana tersebut gagal terlaksana. Selain itu, pengakuan Lely di persidangan menyebutkan ia turut memberikan bantuan dana untuk kebutuhan kampanye Sugiri Sancoko.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">4. Dian Nur Cahyanto beserta mertuanya Eko Agus Supriadi:</b> Pemilik usaha CV. Selo Kencono, yang juga merupakan suami dari salah satu anggota DPRD Ponorogo. Keduanya diduga terlibat memberikan uang ratusan juta rupiah kepada Sugiri Sancoko maupun Agus Pramono, bahkan disebutkan menyerahkan uang kepada mantan Bupati Ponorogo sebelumnya, Drs. H. Ipong Muchlissoni, sebesar Rp1,4 miliar. Atas hal ini, majelis hakim telah memerintahkan JPU KPK untuk memperluas penyidikan dan memeriksa keduanya secara mendalam.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK pada 7 November 2025, yang mengamankan total 13 orang. Di antaranya adalah Sucipto (Direktur CV Cipto Makmur Jaya), Yunus Mahatma, Agus Pramono, Sugiri Sancoko, dan beberapa pihak lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari jumlah tersebut, empat orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka: Sucipto, Yunus Mahatma, Agus Pramono, dan Sugiri Sancoko. Namun Sucipto telah disidangkan lebih dulu dan divonis bersalah dengan hukuman penjara selama 2 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta yang berhasil dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari narasumber kunci yang meminta identitasnya dirahasiakan menceritakan kronologi lengkap kejadian OTT tersebut. Menurut sumber, awal mula penangkapan bermula dari pergerakan dana yang mencurigakan yang melibatkan peran langsung Indah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pada pagi hari Jumat, 7 November 2025, Indah menarik uang simpanan sebesar Rp500 juta di Bank Jatim. Uang itu kemudian dibawa Indah dan Yunus untuk diserahkan ke kediaman Ninik—adik ipar Bupati—untuk disampaikan kepada Sugiri Sancoko menjelang waktu shalat Jumat. Setelah penyerahan itu, Yunus dan Indah berangkat menuju Madiun dan menginap di Hotel Merdeka. Nomor kamarnya belum diketahui secara pasti, namun rekaman CCTV hotel mencatat keduanya masuk menginap atas nama Yunus Mahatma," ujar narasumber tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sekitar pukul 14.30 WIB, Indah keluar menuju pusat perbelanjaan Matahari yang lokasinya berada tepat di samping hotel, sementara Yunus menunggu di kamar. Saat berada di luar hotel, Indah didekati dan ditangkap tim penyidik perempuan KPK, lalu dibawa kembali ke kamar hotel. Di sana tim penyidik lain sudah menunggu dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap keduanya. Setelah diperiksa, Indah dan Yunus dibawa ke kantor penyidikan di Ponorogo. Di saat yang hampir bersamaan, penyidik juga mengamankan Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, Sucipto, dan beberapa orang lainnya," tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terungkap pula fakta lain yang tak kalah mencolok: adanya pembelian tanah seluas 4.000 meter persegi di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, yang tercatat atas nama Indah Bekti Pertiwi dengan sertifikat SHM Nomor 360. Aset ini kini telah diblokir oleh penyidik KPK, meskipun Indah maupun Yunus sama-sama menolak mengakui bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun yang menjadi pertanyaan adalah;</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Mengapa KPK belum berani mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus TPPU, padahal surat perintah penyidikan sudah terbit sejak bulan April lalu?</li><li>Apakah pembayaran utang politik boleh menggunakan fee proyek APBD dan apakah boleh pengusaha menerima fee proyek?</li><li>Mengapa Ninik selaku perantara penerima uang tidak ikut diselidiki, padahal perannya sangat krusial dalam aliran uang suap tersebut?</li><li>Apakah KPK akan memeriksa dugaan keterlibatan Sugiri Heru Sangoko, Lely, hingga Dian dan mertuanya dalam pengembangan perkara yang menyeret tiga terdakwa selaku pejabat Kabupaten Ponorogo?</li><li>Apakah kasus ini hanya akan berhenti pada tiga pejabat yang kini disidangkan, atau KPK berani menarik benang kusut hingga menyentuh semua pihak di balik layar?. (Jen)</li></ol></div> </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Tuntutan Perkara Korupsi OTT KPK Di Ponorogo: Yunus Mahatma Dituntut 5,6 Tahun Penjara, Rencana Pernikahan Terhalang Tembok Penjara?

Hubungan Yunus Mahatma dengan Indah Bekti Pertiwi saat ini adalah pasangan calon suami istri setelah kedua sejoli bercerai dari pasangan sah...

»

Tuntutan 4,8 hingga 7 Tahun Penjara: Tiga Pejabat Ponorogo Hasil OTT KPK Kini Dikepung Ancaman Kasus Baru

<div style="text-align: justify;"><p dir="ltr"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO2SQ1TVtOUEksQYTz1reApxE2WYQh3Y6Cw4NtiDGCWdwm0bgpcvt8DIG_YUiAG1VjAHNFNf9VWFaQWI13LtTUfqzK9si0wNw7sbQnVUxgmQD7HhvXVPdZOe96VlYLstwk0ECx4K-0sGalnz_vpzOTKmMcMXfmcL3zQsUX7V0fiawHQFoUzNUq_Ycvl7U/s640/5%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO2SQ1TVtOUEksQYTz1reApxE2WYQh3Y6Cw4NtiDGCWdwm0bgpcvt8DIG_YUiAG1VjAHNFNf9VWFaQWI13LtTUfqzK9si0wNw7sbQnVUxgmQD7HhvXVPdZOe96VlYLstwk0ECx4K-0sGalnz_vpzOTKmMcMXfmcL3zQsUX7V0fiawHQFoUzNUq_Ycvl7U/w640-h486/5%20(1).jpg" width="640" /></a><br /><span style="font-size: 24px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Dalam tuntutan JPU KPK;  </b></span></span><span style="font-size: 24px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Bupati, Sekda, dan Direktur RSUD  terlibat jual beli jabatan, fee proyek, dan gratifikasi; KPK buka lembar dugaan pencucian uang, sementara jejak keterlibatan tokoh lain masih terkatung-katung</b></span></span></p><p dir="ltr"></p><div> Selain perkara suap dan gratifikasi yang menjerat terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda Ponorogo, dan Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo, saat ini KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Lalu siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka? Apakah Yunus Mahatma, Sugiri Sancoko, atau Agus Pramono? Atau justru ketiganya sekaligus? Bagaimana pula nasib Sugiri Heru Sangoko yang diduga memiliki keterkaitan erat dalam jaringan perkara ini bersama Sugiri Sancoko, Lely, dan Indah Bekti Pertiwi serta Eko Agus Supriadi Pemilik CV. Selo Kencono ?</div> <br /><div><b><span style="font-size: medium;"> BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div> Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa, 14 Juli 2026, membacakan tuntutan pidana penjara mulai dari 4 tahun 8 bulan hingga 7 tahun terhadap tiga terdakwa: Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo. Perkara ini menyangkut dugaan korupsi jual beli jabatan Direktur RSUD, penerimaan fee proyek, dan gratifikasi—yang bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada 7 November 2025.<br /> <br /> Sidang pembacaan tuntutan berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 14 Juli 2026) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH serta Panitera Pengganti. Sementara para terdakwa hadir langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing <p></p> <p dir="ltr">JPU KPK menegaskan bahwa perbuatan Sugiri Sancoko (dan Agus Pramono serta Yunus Mahatma, dengan berkas perkara terpisah)terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama; Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama; serta Pasal 12B jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Ketiga.<br /> <br /> Dalam tuntutannya, JPU menuntut terdakwa Sugiri Sancoko dengan pidana penjara selama 7 tahun, denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp6 miliar lebih subsider 3 tahun penjara.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU-T2qEtKQXxPT3NEs4JMgHtIL9RV3b82PtQ76l0NfszrhaxU3PRThPFxa2EMfdrj2oNLL0s__4H-dXbEwVHAFKb5EItETK_o9ps0onX74ty_JpWfQ4t8hof24aQOlog0KRpqqvDJXK1fUOWYyi5gOrahjkeEcd4d21tOwm7uJsd6di6jQ4OApE6QM2xA/s571/9.%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU-T2qEtKQXxPT3NEs4JMgHtIL9RV3b82PtQ76l0NfszrhaxU3PRThPFxa2EMfdrj2oNLL0s__4H-dXbEwVHAFKb5EItETK_o9ps0onX74ty_JpWfQ4t8hof24aQOlog0KRpqqvDJXK1fUOWYyi5gOrahjkeEcd4d21tOwm7uJsd6di6jQ4OApE6QM2xA/w486-h640/9.%20(1).jpg" width="486" /></a>Sementara itu, terdakwa Yunus Mahatma dituntut 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp365 juta subsider 2 tahun penjara.</div> <br /> Sedangkan Agus Pramono dituntut pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan, denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp975 juta subsider 3 tahun penjara.<br /> <br /> Meski ketiga terdakwa telah dituntut, atau kelak divonis bersalah oleh Majelis Hakim, hal itu belum tentu menjadi akhir dari perkara ini. Masih ada ancaman perkara baru yang mengintai, di mana penyidik KPK telah membuka penyidikan dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 25/DIK.00/01/04/2026 tanggal 30 April 2026.<br /> <br /> Namun hingga saat ini, KPK belum merilis nama siapa saja yang akan ditetapkan tersangka dalam perkara tersebut: apakah Yunus Mahatma, Sugiri Sancoko, Agus Pramono, atau ketiganya sekaligus?<br /> <br /> Hal yang paling penting bagi publik bukan sekadar mengetahui besaran tuntutan, melainkan memastikan proses hukum berjalan secara tuntas dan transparan serta menyeret semua pihak yang terlibat untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat <br /> <br /> Selain ketiga terdakwa tersebut, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sejumlah nama lain diduga memiliki keterkaitan erat dalam perkara suap jual beli jabatan, fee proyek, dan gratifikasi yang bermula dari OTT 7 November 2025 itu, yaitu:<br /> <br /> <b>1. Indah Bekti Pertiwi:</b> Awalnya tercatat sebagai istri sah Yunus Mahatma, kini keduanya berstatus calon suami istri. Indah dan Yunus diamankan KPK di Hotel Merdeka, Kota Madiun, pada Jumat, 7 November 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. Penangkapan terjadi setelah Indah menyerahkan uang tunai Rp500 juta kepada Bupati Ponorogo melalui Ninik—adik ipar Sugiri Sancoko yang juga menjabat sebagai Kepala Desa di wilayah Ponorogo. Uang itu berasal dari simpanan pribadi Indah yang diambil dari rekening Bank Jatim, dan kini dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.<p></p> <p dir="ltr"><b>2. Sugiri Heru Sangoko:</b> Seorang pengusaha kontraktor nasional di bidang perkeretaapian, tokoh seniman Reog Ponorogo, sekaligus penyandang dana utama kampanye Sugiri Sancoko saat Pilkada 2021. Ia diduga memberikan uang sebesar Rp200 juta kepada Bupati, serta menerima pembagian fee proyek dari anggaran APBD Kabupaten Ponorogo yang diserahkan rekan kontraktor sebagai pelunasan sebagian utang politik yang ditanggung Sugiri Sancoko—yang jumlahnya disebut masih tersisa hingga kini mencapai Rp27 miliar.</p> <p dir="ltr"><b>3. Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely:</b> Anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi PDI Perjuangan. Lely dan Sugiri Heru Sangoko diduga terlibat langsung dalam jaringan perkara yang menjerat Bupati dan Yunus Mahatma. Bahkan terungkap, Lely pernah menjadi "sutradara" rencana penangkapan terhadap Yunus Mahatma dalam skala kecil yang melibatkan pihak Kejaksaan, namun rencana tersebut gagal terlaksana. Selain itu, pengakuan Lely di persidangan menyebutkan ia turut memberikan bantuan dana untuk kebutuhan kampanye Sugiri Sancoko.</p> <p dir="ltr"><b>4. Dian Nur Cahyanto beserta mertuanya Eko Agus Supriadi:</b> Pemilik usaha CV. Selo Kencono, yang juga merupakan suami dari salah satu anggota DPRD Ponorogo. Keduanya diduga terlibat memberikan uang ratusan juta rupiah kepada Sugiri Sancoko maupun Agus Pramono, bahkan disebutkan menyerahkan uang kepada mantan Bupati Ponorogo sebelumnya, Drs. H. Ipong Muchlissoni, sebesar Rp1,4 miliar. Atas hal ini, majelis hakim telah memerintahkan JPU KPK untuk memperluas penyidikan dan memeriksa keduanya secara mendalam.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFCflEVfbERauMynW8hU8eGRwJyZ1QwgBs5iZQmA421wvTdZ35a6tOEFBDwGyZ9hcfPFtpUhXK54s5tI4msxsQ6epip6qGSuDkX3Bz0HsQblwLy_PRToyumagq8mjc6Xz7so55SJu4Ecrl8xA0SwfQ82L8DUCIfeN9obyI3JRuHm3vmduQPio5RFw1D5g/s1280/IMG20260714105449_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFCflEVfbERauMynW8hU8eGRwJyZ1QwgBs5iZQmA421wvTdZ35a6tOEFBDwGyZ9hcfPFtpUhXK54s5tI4msxsQ6epip6qGSuDkX3Bz0HsQblwLy_PRToyumagq8mjc6Xz7so55SJu4Ecrl8xA0SwfQ82L8DUCIfeN9obyI3JRuHm3vmduQPio5RFw1D5g/w640-h360/IMG20260714105449_01.jpg" width="640" /></a></div>Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK pada 7 November 2025, yang mengamankan total 13 orang. Di antaranya adalah Sucipto (Direktur CV Cipto Makmur Jaya), Yunus Mahatma, Agus Pramono, Sugiri Sancoko, dan beberapa pihak lainnya.<br /> <br /> Dari jumlah tersebut, empat orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka: Sucipto, Yunus Mahatma, Agus Pramono, dan Sugiri Sancoko. Namun Sucipto telah disidangkan lebih dulu dan divonis bersalah dengan hukuman penjara selama 2 tahun.<br /> <br /> Fakta yang berhasil dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari narasumber kunci yang meminta identitasnya dirahasiakan menceritakan kronologi lengkap kejadian OTT tersebut. Menurut sumber, awal mula penangkapan bermula dari pergerakan dana yang mencurigakan yang melibatkan peran langsung Indah.<br /> <br /> "Pada pagi hari Jumat, 7 November 2025, Indah menarik uang simpanan sebesar Rp500 juta di Bank Jatim. Uang itu kemudian dibawa Indah dan Yunus untuk diserahkan ke kediaman Ninik—adik ipar Bupati—untuk disampaikan kepada Sugiri Sancoko menjelang waktu shalat Jumat. Setelah penyerahan itu, Yunus dan Indah berangkat menuju Madiun dan menginap di Hotel Merdeka. Nomor kamarnya belum diketahui secara pasti, namun rekaman CCTV hotel mencatat keduanya masuk menginap atas nama Yunus Mahatma," ujar narasumber tersebut.<br /> <br /> "Sekitar pukul 14.30 WIB, Indah keluar menuju pusat perbelanjaan Matahari yang lokasinya berada tepat di samping hotel, sementara Yunus menunggu di kamar. Saat berada di luar hotel, Indah didekati dan ditangkap tim penyidik perempuan KPK, lalu dibawa kembali ke kamar hotel. Di sana tim penyidik lain sudah menunggu dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap keduanya. Setelah diperiksa, Indah dan Yunus dibawa ke kantor penyidikan di Ponorogo. Di saat yang hampir bersamaan, penyidik juga mengamankan Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, Sucipto, dan beberapa orang lainnya," tambahnya.<br /> <br /> Terungkap pula fakta lain yang tak kalah mencolok: adanya pembelian tanah seluas 4.000 meter persegi di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, yang tercatat atas nama Indah Bekti Pertiwi dengan sertifikat SHM Nomor 360. Aset ini kini telah diblokir oleh penyidik KPK, meskipun Indah maupun Yunus sama-sama menolak mengakui bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka.<p></p> <p dir="ltr">Namun yang menjadi pertanyaan adalah;<br /> 1. Mengapa KPK belum berani mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus TPPU, padahal surat perintah penyidikan sudah terbit sejak bulan April lalu?</p> <p dir="ltr">2. Apakah pembayaran utang politik boleh menggunakan fee proyek APBD dan apakah boleh pengusaha menerima fee proyek? </p> <p dir="ltr">3. Mengapa Ninik selaku perantara penerima uang tidak ikut diselidiki, padahal perannya sangat krusial dalam aliran uang suap tersebut?</p> <p dir="ltr">4. Apakah KPK akan memeriksa dugaan keterlibatan Sugiri Heru Sangoko, Lely, hingga Dian dan mertuanya dalam pengembangan perkara yang menyeret tiga terdakwa selaku pejabat Kabupaten Ponorogo?</p> <p dir="ltr">5. Apakah kasus ini hanya akan berhenti pada tiga pejabat yang kini disidangkan, atau KPK berani menarik benang kusut hingga menyentuh semua pihak di balik layar?. (Jen)</p></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tuntutan 4,8 hingga 7 Tahun Penjara: Tiga Pejabat Ponorogo Hasil OTT KPK Kini Dikepung Ancaman Kasus Baru

Dalam tuntutan JPU KPK;  Bupati, Sekda, dan Direktur RSUD  terlibat jual beli jabatan, fee proyek, dan gratifikasi; KPK buka lembar dugaan p...

»

Gempa Hukum di Kejagung RI: Febrie Adriansyah Selaku Jam Pidsus Ditetapkan Jadi Tersangka Beberapa Jam Setelah Mundur Dari Jabatan, Uang Rp543 Miliar dan Emas 74 Kg Sebagai Barang Bukti

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhuLLnGA-61eCBzSMAHEeZCVI9qtLwiHk9-cpPfWi3AHsES6sDrqj2wWHfPBLAFZSfXok5aHULW7oo_v5xYBQrCAh3bI82QMgEj1EcsPM-y2Ji7gAerV5itRUKPn5u6F3J6gTKL9Pu5LKW7Z3edhDauVYmK16z-khw6fGw8RZLyFxm3Z0MiR81WAfhw4E/s720/IMG_20260711_213829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="392" data-original-width="720" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhuLLnGA-61eCBzSMAHEeZCVI9qtLwiHk9-cpPfWi3AHsES6sDrqj2wWHfPBLAFZSfXok5aHULW7oo_v5xYBQrCAh3bI82QMgEj1EcsPM-y2Ji7gAerV5itRUKPn5u6F3J6gTKL9Pu5LKW7Z3edhDauVYmK16z-khw6fGw8RZLyFxm3Z0MiR81WAfhw4E/w640-h348/IMG_20260711_213829.jpg" width="640" /></a><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Dari "Pemburu Koruptor Kelas Kakap Justru Diduga Terlibat Skandal Mega Korupsi dan TPPU": Tuntutan Pidana Paling Berat Menanti? Air Mengalir dari Atas ke Bawah, Tapi Uang Korups Dari Bawah Ke Atas Dan Masuk ke Kantong Pejabat Pidsus?. Siapakah "Singa" di Balik Layar Kasus Korupsi PT PLN-PT Asabri-PT Krakatau Steel?</b></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Artikel ini ditulis: <b>Jentar Sitinjak</b> (Wartawan Madya) - Sabtu, 11 Juli 2026</div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO</b></span> -</div></span><div style="text-align: justify;">Ini ironi terkelam dalam sejarah penegakan hukum Indonesia: sosok yang diberi amanah memimpin untuk membasmi Koruptor, justru terbaik kini menjadi sasaran hukum karena diduga menjadi bagian dari kejahatan yang seharusnya Ia tangani.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dr. Febrie Andriansyah, SH., MH selaku Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia periode 2022–2026, resmi mengajukan surat pengunduran diri pada Sabtu dini hari, 11 Juli 2026. Surat pengunduran diri itu diterima oleh Jaksa Agung (JA) ST  Burhanuddin dengan alasan “menjaga integritas lembaga dan objektivitas proses hukum”.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun  hanya hitungan jam setelahnya, penyidik Korps Pemberantasan Tipikor (Kortastipidkor) Polri secara resmi menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penetapan tersangka sepertinya sudah diketahui Febrie sehingga membuat surat pengunduran diri. Sebab, sehari sebelumnya (Jumat, 10 Juli 2026) Febrie masih mengadakan konferensi pers dan tidak menjelaskan terkait "gempa hukum di Kejagung" yang sedang menjadi topik hangat dalam pemberitaan di berbagai media massa maupun diberbagai flat from sosial media</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;">1. Pengunduran Diri: Langkah Etis atau Strategi Menghindar?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara resmi, Kejagung menyatakan mundurnya Febrie sebagai Jam Pidsus untuk mencegah konflik kepentingan. Namun pengamat hukum melihat lebih dalam: melepaskan jabatan strategis bisa jadi cara memutus akses ke data kasus, menghentikan aliran informasi, dan memutus rantai jejak agar tidak merambat ke pihak yang lebih tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelum mundur, ia sempat membantah semua tuduhan dan mengaku siap bertugas. Namun fakta penggeledahan dan temuan aset yang mencolok membuat posisinya tak lagi bisa dipertahankan. Statusnya kini: bukan pejabat negara lagi, melainkan warga yang harus menjawab asal usul harta dan keterlibatannya.</div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">2. Penyelidikan & Penggeledahan di 12 Lokasi, Bukti Bernilai Fantastis</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyidikan dimulai sejak Mei 2026 dan memuncak dengan penggerebekan serentak pada tanggal 8–9 Juli 2026 di 12 titik tersebar di:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Sentul – Bogor: Rumah tinggal utama dan  gudang penyimpanan</li><li>Jakarta Selatan: Apartemen mewah, Kantor Cangkang Perusahaan, Kafe, dan tempat penukaran uang atau Money Changer</li><li>Jakarta Pusat: Lokasi penyimpanan dokumen & rekening penampungan</li><li>Tangerang Selatan: Rumah kedua dan aset investasi</li></ul></div> <div style="text-align: justify;">       <b>Barang bukti yang disita:</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Emas batang & perhiasan: 74 kg</li><li>Uang tunai + valas: Rp543,2 miliar</li><li>Dokumen tanah, bangunan, saham, dan surat berharga senilai tambahan Rp218 miliar</li></ul></div><div style="text-align: justify;">Jumlah ini hampir 30 kali lipat lebih besar dari LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang dilaporkannya ke KPK hanya sejumlah Rp18,26 miliar atau Rp18.261.445.180, melampaui penghasilan sah pejabat tinggi selama masa jabatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">3. Kasus Sumber Dana & Pasal Jeratan</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dr. Febrie Andriansyah, SH., MH diduga terlibat dalam tiga kasus raksasa yang merugikan negara total lebih dari Rp8 triliun:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Dugaan Korupsi Pengadaan Batu Bara PT PLN: Manipulasi harga, persekongkolan rekanan, kerugian keuangan negara mencapai kurang lebih Rp5 triliun</li><li>Dugaan Penyimpangan Dana ASABRI tahun 2020–2025: Penyaluran dana ke investasi fiktif, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp2,1 triliun</li><li>Dugaan Kerugian PT Krakatau Steel: Persetujuan utang bermasalah, kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp900 miliar</li></ol></div><div style="text-align: justify;"><b>      Pasal yang dijeratkan:</b></div><div style="text-align: justify;"><ol><li>UU Tindak Pidana Korupsi: Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf </li><li>UU TPPU : Pasal 3 atau 4 UU TPPU atau dalam KUHP baru (Nasional), Pasal 607 ayat (1) huruf a.</li></ol></div> <span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">4. Pihak Yang Diduga Terlibat: Masih Puncak Gunung Es?</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain Febrie, ditetapkan tersangka kedua berinisial DR — pengusaha yang diduga jadi perantara pencucian uang dan pengelola aset tersembunyi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyidik Korps Pemberantasan Tipikor (Kortastipidkor) Polri sudah memeriksa sebanyak 15 orang saksi dan 2 ahli, namun menegaskan jaringan belum selesai dibongkar. Ada indikasi aliran dana bergerak berjenjang ke pihak lain yang posisinya lebih kuat dan berada di lingkaran kekuasaan lebih atas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b>PERTANYAAN KRITIS YANG MENUNGGU JAWABAN:</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Tentang Penuntutan: Beranikah JPU nanti akan menuntut Febrie dengan hukuman paling berat — seumur hidup — setara hukuman yang diminta untuk ribuan koruptor biasa? Atau akan ada “penyesuaian” karena latar belakangnya sebagai mantan Jaksa Tinggi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Tentang Arah Uang: Jika hukum alam menyatakan air mengalir dari atas ke bawah, mengapa uang korupsi ini diduga mengalir dari bawah naik ke atas? Apakah Febrie hanya seorang diri atau “kambing hitam” yang dipajang untuk melindungi atasan yang sesungguhnya menguasai aliran keuntungan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Tentang Sistem Pengawasan: Bagaimana mungkin kepala pemberantas korupsi bisa mengumpulkan kekayaan ratusan miliar tanpa terdeteksi sistem pengawasan internal Kejagung? Apakah lembaga ini benar-benar buta, atau justru sengaja membiarkan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Tentang Transparansi: Kapan rincian lengkap aliran dana Rp543 miliar itu dipublikasikan — mulai dari sumber, perantara, hingga pemilik akhir sesungguhnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Tentang Keberlanjutan: Siapa yang menangani kasus ini selanjutnya? Apakah jaminan bahwa tidak ada intervensi untuk menghentikan penyelidikan sebelum mencapai puncak jaringan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menjadi ujian kejujuran penegakan hukum. Jika hanya berhenti di Febrie, maka pesannya jelas: hukum hanya memakan yang kecil, dan melindungi yang besar. Namun jika terus menelusuri ke atas, baru akan terjawab: apakah Indonesia serius memberantas korupsi, atau hanya memindahkan aktornya saja?.</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Gempa Hukum di Kejagung RI: Febrie Adriansyah Selaku Jam Pidsus Ditetapkan Jadi Tersangka Beberapa Jam Setelah Mundur Dari Jabatan, Uang Rp543 Miliar dan Emas 74 Kg Sebagai Barang Bukti

Dari "Pemburu Koruptor Kelas Kakap Justru Diduga Terlibat Skandal Mega Korupsi dan TPPU": Tuntutan Pidana Paling Berat Menanti? Ai...

»

Setelah Tertunda dua Minggu, Sidang Korupsi OTT KPK Terhadap Walikota Madiun Kembali Digelar Dengan Menghadirkan 6 Saksi

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbJ7GBz0bqNj8wSp_ulF-52A1KtN9NQhWDSvF5ZMGr1MQzViRHsa_JwLrthTD4YLmnEKHyLHpv1m-mnoEfGyP8DDtW5mLMAlrQkvpWRMfeTJ3FeQifVh9LXh1rAyAergVOwv9NOuVhZTiazCYxeJHIijDBdx4xkW-HSi8th9JzGJ6regHlySP-EOkg2gg/s1280/IMG20260709114504_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbJ7GBz0bqNj8wSp_ulF-52A1KtN9NQhWDSvF5ZMGr1MQzViRHsa_JwLrthTD4YLmnEKHyLHpv1m-mnoEfGyP8DDtW5mLMAlrQkvpWRMfeTJ3FeQifVh9LXh1rAyAergVOwv9NOuVhZTiazCYxeJHIijDBdx4xkW-HSi8th9JzGJ6regHlySP-EOkg2gg/w640-h360/IMG20260709114504_01.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: 24px;"><b><span><span style="color: #f02c1f;">Budiarjo Setiawan, SH., MH</span></span></b></span></b><b><span style="font-size: 24px;"><span style="color: #f02c1f;"> selaku Penasehat Hukum terdakwa Rochim Rudianto, mengungkap </span></span></b><b><span style="font-size: 24px;"><b><span><span style="color: #f02c1f;">Kehadiran Kemenko Infra AHY Disaat Proses Pembangunan TPA Winongo Kota Mad</span></span></b></span></b><b><span style="font-size: 24px;"><span style="color: #f02c1f;">iun</span></span></b></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Setelah libur atau ditunda dua minggu, hari ini, Kamis, 09 Juli 2026, sidang perkara Korupsi Pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan Gratifiksi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK di Kota Madiun pada tanggal 19 Januari 2026 terhadap tiga orang  terdakwa, Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030 dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun serta Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum, kemabli digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Arjuna dengan agenda masih seputar mendengarkan keterangan saksi sebanyak enam orang yang dihadirkan JPU KPK</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sebanyak enam orang saksi yang dihadirkan JPU KPK dan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah Saksi Dwi Setyo Nugroho selaku Plt Kepala DPUPR Kota Madiun,; Agus Tri Sukamto, Kabid Bina Marga DPUPR Kota Madiun ,; Guntur Yan Putranto, Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPR Kota Madiun,; Alyshah Pratiwi selaku Staf Pengelolaan Sumber Daya Air DPUPR Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan pada sesi kedua yaitu Saksi Soeko Dwi Handiarto selaku Sekretaris Kota (Sekkota) Madiun dan Suwarno selaku Kepala Bapperida Kota Madiun.yang kini sudah pensiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara Persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Kediri (Kamis, 09 Juli 2026) dengan Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota (Ad Hock) serta Panitera Pengganti. Sementara kedua terdakwa  hadir secara langsung dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya, diantaranya Budiarjo Setiawan, SH., MH</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5CG0RQCuIt2uCs9No7DdmwAqOEmQZI9L28jjZLhR_8lLpOkhxhzdYaYNUDk7s7PkBNPKGn6RzsUOpueOb3CK9cxsyyXgL8EQRCbqL0jZnjp4GosJRzk5av8blph3JQPzhm8zFeyaoG21AxFbNfFh0fIIFYX6AmfnUENs5Z86DZYGCGRI-rO7qRyIdbEI/s4160/IMG20260709142243.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5CG0RQCuIt2uCs9No7DdmwAqOEmQZI9L28jjZLhR_8lLpOkhxhzdYaYNUDk7s7PkBNPKGn6RzsUOpueOb3CK9cxsyyXgL8EQRCbqL0jZnjp4GosJRzk5av8blph3JQPzhm8zFeyaoG21AxFbNfFh0fIIFYX6AmfnUENs5Z86DZYGCGRI-rO7qRyIdbEI/w640-h360/IMG20260709142243.jpg" width="640" /></a></div>Keterangan saksi pada sesi pertama terungkap adanya aliran uang fee proyek  yang disebut dengan istilah hibah dari kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Kota Madiun baik yang penunjukan langsung maupun melalui lelang. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah, pemenang lelang bisa diatur oleh Dinas yang kemudian diteruskan panitia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara keterangan saksi pada sesi kedua, juga terungkap adanya permintaan uang sebesar Rp50 juta oleh Toriq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun untuk operasional pihak Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Keterangan itu terungkap dari kesaksian Soeko Dwi Handiarto selaku Sekretaris Kota Madiun dihadapan Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa Rochim Rudianto yaitu Budiarjo Setiawan, SH., Mempertanyakan kepada saksi <b>Ir. Suwarno, M.Si</b> selaku Kepala Bapperida (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) Kota Madiun terkait kehadiran Agus Harimurti Yudhoyono.ataun AHY selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) disaat proses pembangunan  TPA (Tempat Pemrosesan atau Pembuangan Akhir Akhir). Winongo Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">"Pada sekitar bulan September atau Oktober saat kunjungan menko AHY, pembangunan TPA Winongo seluas 6,4 hektar diantaranya terdiri dari tiga gunungan besar (gunung kampung Arab, guncang rumah cinta, gunung piramida ) setinggi 30 meter apakah sudah selesai ?  tanya Budiarjo dan jawab saksi "sudah".</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvur8d6KeCG-EiDqFORWRtmIdTn40bMgJMQ9jwFGAf_vA3d2ne_v8SkzCDIURvagCnLo-Ch_1H7mki3a4QdSFlGU0zq3FuKz8ylQHhd7WpaiP_ZPIR_wbOlHf4vvdtbo8p1oDuT0l4PVY5oVBZeobG5gGypebi62O62re-9QYz8KuUBRqWn88zo5JUqYU/s1280/IMG20260709141923_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvur8d6KeCG-EiDqFORWRtmIdTn40bMgJMQ9jwFGAf_vA3d2ne_v8SkzCDIURvagCnLo-Ch_1H7mki3a4QdSFlGU0zq3FuKz8ylQHhd7WpaiP_ZPIR_wbOlHf4vvdtbo8p1oDuT0l4PVY5oVBZeobG5gGypebi62O62re-9QYz8KuUBRqWn88zo5JUqYU/w640-h360/IMG20260709141923_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Biudarjo juga menanyakan kepada saksi <b>Suwarno</b>, terkait program pembangunan TPA Winongo Kota Madiun dan siapa yang menikmati manfaatnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">"Sebenarnya pembangunan TPA Winongo ini programnya Rochim, Maidi atau Pemkot Madiun ? Siapa yang Menikmati atau penerima manfaat?," tanya Budiarjo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Atas pertanyaan tersebut, saksi <b>Suwarno</b> menjelaskan bahwa pembangunan TPA Winongo adalah program Kota Madiun yang diinisiasi Walikota Maidi dan yang menerima manfaat adalah masyarakat</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari sejumlah saksi yang dihadirkan JPU KPK, tak satupun memberatkan terdakwa Rochim Rudianto. Namun sebaliknya, keterangan saksi terkait permintaan dana  CSR dan fee Proyek dari pengusaha sebagaimana dalam dakwaan JPU KPK dibenarkan oleh saksi-saksi. (*)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Setelah Tertunda dua Minggu, Sidang Korupsi OTT KPK Terhadap Walikota Madiun Kembali Digelar Dengan Menghadirkan 6 Saksi

Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Penasehat Hukum terdakwa Rochim Rudianto, mengungkap Kehadiran Kemenko Infra AHY Disaat Proses Pembanguna...

»

Skandal Korupsi Perangkat Desa di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Rp1,1 M: Terdakwa Setyo Pertiwi Divonis 4 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF1_XwEgcAJFkYtCZS9BRqS_qP7oaUmbqH7m5WLM2jpyVIBk3cy6sHM6N8GkuhDwobD9GPS_V62DjqFMNHQsOcTRpdmYfZHpvx7hTLY_aFEMVq8B50Z9igrn4V0jdXipjXEZpZ0Bex5VclaWtZO-j_84ZxSnlm2pVSolCiaSSRNH1Cbr35y2VUMxC9rAA/s720/IMG_20260710_212708.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="720" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF1_XwEgcAJFkYtCZS9BRqS_qP7oaUmbqH7m5WLM2jpyVIBk3cy6sHM6N8GkuhDwobD9GPS_V62DjqFMNHQsOcTRpdmYfZHpvx7hTLY_aFEMVq8B50Z9igrn4V0jdXipjXEZpZ0Bex5VclaWtZO-j_84ZxSnlm2pVSolCiaSSRNH1Cbr35y2VUMxC9rAA/w640-h340/IMG_20260710_212708.jpg" width="640" /></a><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat, 09 Juli 2026, menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap terdakwa Sri Setyo Pertiwi alias Ning Tiwik karena terbukti melakukan tindak pidana Korupsi berupa gratifikasi dan pungutan liar (Pungli) secara bersama-sama dalam  proses rekrutmen sebanyak 17 peserta perangkat Desa di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 sebesar Rp1,1 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /> Terdakwa Sri Setyo Pertiwi alias Ning Tiwik mengikuti persidangan dengan duduk di kursi roda sambil menyimak saat Majelis Hakim membacakan putusan</div><div style="text-align: justify;"><br />Selain pidana penjara badan, terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 50 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp770 juta dengan memperhitungkan barang bukti berupa uang sebesar Rp770 juta sebagai pembayaran uang pengganti</div><div style="text-align: justify;"><br /> Dalam perkara ini, selain terdakwa, Majelis Hakim juga telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa lainnya beberapa bulan yang lalu, yaitu Sochibul Yanto, Moch Adin, Santoso, Samsul Anam, Zainul Abidin, Kamadi, dan Suwito, yang saat ini berstatus terpidana</div><div style="text-align: justify;"><br /> Sementara hukuman pidana penjara, denda dan pidana membayar uang pengganti terhadap terdakwa Sri Setyo Pertiwi alias Ning Tiwik dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Kamis, 09 Juli 2026) dengan Ketua Majelis Ferdinand Marcus Leader, SH., MH yang dibantu dua Hakim anggota, Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP) dengan dihadiri JPU Kejari Sidoarjo, Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya</div><div style="text-align: justify;"><br /> Putusan ini lebih ringan dua tahun dari tuntutan JPU. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kesehatan Terdakwa sehingga statusnya masih tahanan Kota hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau Inckrah</div><div style="text-align: justify;"><br /> Kendati demikian, terdakwa tidak langsung menerima putusan melainkan langsung menyatakan sikap yaitu banding, sementara JPU masih pikir-pikir.</div><div style="text-align: justify;"><br />Kasus Korupsi yang menyeret terdakwa Sri Setyo Pertiwi alias Ning Tiwik bersama terpidana lainnya, bermula pada April 2025<br /> Saat itu, Sochibul Yanto mendatangi rumah terdakwa Sri Setyo Pertiwi di Perumahan Puri Surya Jaya, Gedangan, Sidoarjo, untuk membahas pengisian lowongan perangkat desa di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo karena terdakwa Sri Setyo Pertiwi mengeklaim memiliki akses dan mampu mengatur kelulusan nilai ujian para peserta seleksi dengan memanfaatkan koneksi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur. Dalam prosesnya, nama mantan Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga sempat dicatut.</div><div style="text-align: justify;"><br /> Kemudian disepakati tarif pelicin sebesar <b>Rp50 juta per orang</b> bagi calon peserta yang ingin dijamin lolos seleksi perangkat Desa. Lalu Sochibul Yanto mengumpulkan uang dari 17 orang calon peserta rekrutmen perangkat desa</div><div style="text-align: justify;"><br /> Pada tanggal <b>2 - 20 Mei 2025</b>, Sochibul menyerahkan uang tersebut secara bertahap kepada terdakwa Sri Setyo Pertiwi melalui transfer rekening BCA maupun tunai dengan total sebesar <b>Rp770 juta</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b>Praktik ini berjalan sistematis dengan keterlibatan empat Kepala Desa di Kecamatan Tulangan (Desa Kepadangan, Kepunten, Grabagan, dan Kebaron) yang ikut mengondisikan wilayahnya masing-masing</div><div style="text-align: justify;"><br /> Pada tanggal <b>26 Mei 2025</b>, Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo membongkar jaringan ini setelah mendapatkan laporan manipulasi nilai. Sochibul Yanto ditangkap dengan barang bukti berupa sejumlah uang</div><div style="text-align: justify;"><br /> Namun karena panik terseret, terdakwa Sri Setyo Pertiwi mengembalikan uang senilai Rp770 juta kepada penyidik Polresta Sidoarjo. Ia berdalih uang itu terbagi atas pinjaman pribadi Sochibul sebesar Rp270 juta dan Rp500 juta uang titipan yang diklaim baru ia ketahui peruntukannya. (*)</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Perangkat Desa di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Rp1,1 M: Terdakwa Setyo Pertiwi Divonis 4 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO -  Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat, 09 Juli 2026, menjatuhkan vonis 4 tahun penj...

»

Skandal Korupsi Kredit Rp27,3 M di BSM: Debitur Dipenjara, Kreditur Divonis Bebas, Kejari Tanjung Perak Ajukan Banding

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGvNDP7nuHx4F5GmxBpLwq2-SJWsjLKKLjZ4yqBbhgVBShp4of5_6OH8mairrb-YtaL1sMFdREpNAtBby2wgZR-H2Xc82dsapd4ztJmsP_2Avw0nKyaF5Z9SdCqIfk-1QvbdWnu-Ho1mQeqeOFNrDLeY3pus80GtoD-2CukHH6g2maxE5jlI6VvO3wmCU/s640/IMG20260623164750.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGvNDP7nuHx4F5GmxBpLwq2-SJWsjLKKLjZ4yqBbhgVBShp4of5_6OH8mairrb-YtaL1sMFdREpNAtBby2wgZR-H2Xc82dsapd4ztJmsP_2Avw0nKyaF5Z9SdCqIfk-1QvbdWnu-Ho1mQeqeOFNrDLeY3pus80GtoD-2CukHH6g2maxE5jlI6VvO3wmCU/w640-h360/IMG20260623164750.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: x-large;">Dalam Putusan Majelis Hakim Disebutkan, Terdakwa </span><b style="color: red; font-size: x-large;">Marwan Kustiono Anak dari Mendiang Racmat Kustiono</b><span style="color: red; font-size: x-large;"> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair dan dijatuhi pidana penjara selama 2,6 tahun penjara. Sedangkan </span><b style="color: red; font-size: x-large;">Terdakwa AHMAD FAUZAN Bin TAUFIQ KAMIL</b><span style="color: red; font-size: x-large;"> selaku Analyst Officer Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi PT Bank Syariah Mandiri diivonis bebas</span></div> <div><br /></div><div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div>"Kalau mandi harus basah, sekali malangkah pantang mundur". Mungkinkah kalimat inilah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur dalam upaya penegakan hukum untuk keadilan atas vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terhadap perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby dalam kasus dugaan Korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan kredit macet PT Dimitra Jaya Abadi di  BSM pada tahun 2011 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp27.386.833.332,67 sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 03.03/SR-706/PW13/12/2025 tertanggal 9 Desember 2025</div><p dir="ltr">Terdakwa yang divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 23 Juni 2026 adalah <span style="color: #244eff;"><b>Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil </b></span>selaku Analyst Officer Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi PT Bank Syariah Mandiri (BSM)atau sekarang Bank Syariah Indonesia (BSI). Sedangkan terdakwa <span style="color: #244eff;"><b>Marwan Kustiono</b></span><b> Anak dari Mendiang </b>Rachmat Kustiono selaku Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi divonis bersalah dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.</p><div>Dalam dakwaan maupun tuntutan JPU menyebutkan : Terdakwa<span style="color: #244eff;"><b> Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil</b></span> selaku Analyst Officer Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 bersama-sama dengan <b>Saksi (Terdakwa dengan perkara</b><span style="color: #244eff;"><b> </b></span><b>terpisah)</b><span style="color: #244eff;"><b> Marwan Kustiono </b></span><b>anak dari mendiang </b><b><b>Rachmat Kustiono</b></b><b> selaku</b> Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi melancarkan perolehan fasilitas Pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri tanpa memenuhi persyaratan pemberian fasilitas pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri, serta fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai peruntukkannya</div> <p dir="ltr"><span style="color: #244eff;"><b>Terdakwa Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil</b></span><b> </b>membuat Nota Analisa Nomor: 14/097-2/DKI Tanggal 2 Februari 2012, Laporan Hasil Kunjungan Tanggal 17 November 2011, Nota Analisa Nomor : 14/302-2-DKI Tanggal 30 Maret 2012, Nota Analisa Nomor : 14/374-2-DKI Tanggal 23 April 2012, Nota Analisa Nomor : 14/677-2-DKI Tanggal 12 Juli 2012, Nota Analisa Nomor : 14/703-2-DKI Tanggal 20 Juli 2012, Nota Analisa Nomor 14/614-2/DKI tanggal 21 Juni 2012, Nota Analisa Nomor 14/710-2/DKI tanggal 24 Juli 2012, Nota Analisa Nomor 14/967-2/CRD tanggal 25 September 2012, Nota Analisa Nomor 14/853-2/CRD tanggal 27 Agustus 2012, Nota Analisa Nomor: 14/1225-2/CRD Tanggal 3 Desember 2012 <b>berdasarkan dokumen yang tidak benar (fiktif) tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian;</b></p> <p dir="ltr"><span style="color: #244eff;"><b>Marwan Kustiono</b></span><b> Anak dari Mendiang Rachmat Kustiono</b> selaku Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi telah merekayasa trading batu bara untuk memperoleh fasilitas pembiyaan dari PT Bank Syariah Mandiri dengan membuat Surat Nomor: 007/MGM-B1/III/11 Tanggal 19 Desember 2011 perihal permohonan Kredit atas nama CV. DIMITRA JAYA, Surat permohonan Pencairan Pembiayaan Nomor: 008/BSM/DJA/III/2012 Tangal 28 Maret 2012, Surat permohonan Pencairan Pembiayaan Nomor: 011/BSM/DJA/III/2012 Tanggal 18 April 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan Sdr. GATOT SANTOSO Nomor: 003/BB/DJ/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan Sdr. JEMMY TANSAH Nomor: 004/BB/DJ/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan PT Mega Surya Eratama Nomor: 003/BB/DJ/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan PT Rajawali Bara Makmur Nomor: 024/BB/RBM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, Invoice Nomor: 015/DJ-INV/II/12 Tanggal 13 Februari 2012, Invoice Nomor: 018/DJ-INV/II/12 Tanggal 20 Februari 2012, Invoice Nomor: 019/DJ-INV/II/12 Tanggal 27 Februari 2012, Invoice Nomor: 020/DJ-INV/II/12 Tanggal 02 Maret 2012, Invoice Nomor: 001/DJA-INV/V/12 Tanggal 20 Juni 2012, Invoice Nomor: 002/DJA-INV/VI/12 Tanggal 27 Juni 2012, Invoice Nomor: 026/DJ-INV/II/12 Tanggal 20 Februari 2012, Invoice Nomor: 025/DJ-INV/III/12 Tanggal 20 Maret 2012, Invoice Nomor: 023/DJ-INV/II/12 Tanggal 28 Februari 2012 <b><i>sebagai dasar permohonan pencairan fasilitas pembiayaan kepada PT Bank Syariah Mandiri, serta mempergunakan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri yang tidak sesuai peruntukannya</i></b>.</p> <div>Dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa terdakwa <span style="color: #244eff;"><b>Terdakwa Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil </b></span>tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Primer dan Subsider dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer dan Subsider tersebu<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2qEdO_ItISKZekRDQFGr9lwmTtR5ZnfxdcDTou6clCjcYdONvogHWRhgPAPbsdahyNXoh0nojFZSuGFypbp0RxK-JZJL34wxvQbVAWFb9ChgBvuxuZLCWyVqrAO-Wu1p21m38y6seCC6k7PnloQiWNfFwzybD7vjCEdAmB03sDV77nBF9M8HDiBruyr0/s640/IMG_20260623_22005611.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2qEdO_ItISKZekRDQFGr9lwmTtR5ZnfxdcDTou6clCjcYdONvogHWRhgPAPbsdahyNXoh0nojFZSuGFypbp0RxK-JZJL34wxvQbVAWFb9ChgBvuxuZLCWyVqrAO-Wu1p21m38y6seCC6k7PnloQiWNfFwzybD7vjCEdAmB03sDV77nBF9M8HDiBruyr0/w640-h360/IMG_20260623_22005611.jpg" width="640" /></a>Anehnya, putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa <span style="color: #244eff;"><b>Marwan Kustiono</b></span><b> Anak dari Mendiang Rachmat Kustiono</b> menyebutkan, <i>"Menyatakan Terdakwa </i><span style="color: #244eff;"><b><i><span>Marwan Kustiono</span></i></b></span><b><i> Anak dari Mendiang Racmat Kustiono </i></b><i>telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair</i>. Dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan."</div> <p dir="ltr">Yang lebih anehnya lagi dari putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa <span style="color: #244eff;"><b><span>Marwan Kustiono</span></b></span><b> Anak dari Mendiang Racmat Kustiono</b> adalah kata atau bunyi tentang 'bersama-sama".  Lalu pertanyaan menghugat: Terdakwa  <span style="color: #244eff;"><b><span>Marwan Kustiono</span></b></span><b> Anak dari Mendiang Racmat Kustiono</b> terbukti bersalah bersama-sama dengan siapa? Apakah bersama-sama dengan diri sendiri atau bersama-sama dengan PT Dimitra Jaya Mandiri? Mengapa dalam putusan disebutkan bersama-sama kalau memang yang terbukti bersalah itu hanya seorang diri?</p> <p dir="ltr">Selain itu. Pertimbangan Majelis Hakim menyebut bahwa terdakwa <span style="color: #244eff;"><b><span>Marwan Kustiono</span></b></span><b> Anak dari Mendiang Racmat Kustiono</b> memalsu dokumen terkait pengajuan kredit fasilitas pembiayaan kepada PT Bank Syariah Mandiri</p> <p dir="ltr">Pertanyaannya adalah, andai saja  Terdakwa<span style="color: #244eff;"><b> Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil</b></span> selaku Analyst Officer Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi PT Bank Syariah Mandiri melakukan OTS (On The Sport) terhadap dokumen PT Dimitra Jaya Abadi dengan fakta dilapangan, mungkinkah lolos dokumen palsu masuk ke PT BSM ? Mungkinkah terjadi pencairan dana dari PT BSM ke PT Dimitra Jaya Abadi?</p> <p dir="ltr">Faktanya adalah, Terdakwa<span style="color: #244eff;"><b> Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil</b></span> tidak melakukan OTS tetapi membuat nota  analisis berdasarkan dokumen yang tidak benar (fiktif) tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian</p> <p dir="ltr">Selain itu, fakta yang terungkap dipersidangan adalah, bahwa PT Dimitra Jaya Abadi di Jalan Margomulyo 9/A-5, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur baru  berdiri pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor: 17 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Sherly Dian Meirawati, SH Notaris di Surabaya, menjelang pencairan tahap pertama, sebab dokumen awal yang digunakan adalah CV Dimitra Jaya. </p> <p dir="ltr">Perubahan dokumen dari CV Dimitra Jaya menjadi PT Dimitra Jaya Abadi adalah atas disposisi yang dibuat oleh Hadi Purnomo selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporat Bank Syariah Mandiri Pusat lalu diteruskan kepada saksi Sri Aguslita selaku Kepala Bagian Pembiayaan BSM Pusat</p> <p dir="ltr"> Putusan Kontrafersi inilah yang membuat Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. Hal itu disampaikan langsung oleh Kasi Pidsus Hendi Sinatyra Imran, SH kepada beritakorupsi.co saat ditemui di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 08 Juli 2026</p> <p dir="ltr">'Kita sudah ajukan banding," ucap Hendi </p> <p dir="ltr">Saat ditanya, apakah putusan bebas dapat dilakukan upaya banding dalam KUHP Nasional atau KUHP baru?. </p> <p dir="ltr">Menurut Hendi, yang diatur dalam KUHP Nasional atau KUHP terkait vonis bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum Kasasi tetapi tidak mengatur tentang upaya hukum banding </p> <p dir="ltr">'Yang tidak boleh adalah Kasasi tetapi banding tidak diatur," ujarnya </p> <p dir="ltr">Alasan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melakukan upaya banding adalah bahwa pengaturan upaya hukum dalam KUHAP menyebutkan secara ekspliksit pengecualian dalam konstruksi aturannya, tanpa menyebutkan pengecualian maka rumusan pasal tersebut berlaku, dengan perkataan lain Pasal 244 Ayat (4) dan (5) KUHAP dan juga pasal-pasal lain dalam undang undang tersebut tidak ada menyebutkan pengecualian terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum untuk diajukan banding, oleh karena itu putusan bebas dan lepas masuk dalam ruang lingkup dalam Pasal 168 KUHAP dan Pasal 285 Ayat (1) KUHAP</p> <p dir="ltr">Namun satu hal penting yang perlu dimaknai, andaikan semua Hakim di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya maupun Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia memvonis bebas perkara Korupsi, masihkah perlu kata "Penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi?". (Jen)</p></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Kredit Rp27,3 M di BSM: Debitur Dipenjara, Kreditur Divonis Bebas, Kejari Tanjung Perak Ajukan Banding

Dalam Putusan Majelis Hakim Disebutkan, Terdakwa Marwan Kustiono Anak dari Mendiang Racmat Kustiono telah terbukti secara sah dan meyakinka...

»