“Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlr9FcoSF22dXBqT4WF6vaDv7YUBVhMbaX26zSW-9NBmIimvVfxsFIy36D8LMCEznTdw0WhGx82Nc3dhGATjkMj_wGufhgR9HubOaZO24frmfJd30JTzvvG9KdCET9q9LCOaYzEhp09U3kD8M5Gt4VEMDXm9tVrX1dtd9izU1baG7BMB2fmeOQYOEBOCM/s4160/IMG20260302165539.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlr9FcoSF22dXBqT4WF6vaDv7YUBVhMbaX26zSW-9NBmIimvVfxsFIy36D8LMCEznTdw0WhGx82Nc3dhGATjkMj_wGufhgR9HubOaZO24frmfJd30JTzvvG9KdCET9q9LCOaYzEhp09U3kD8M5Gt4VEMDXm9tVrX1dtd9izU1baG7BMB2fmeOQYOEBOCM/w640-h288/IMG20260302165539.jpg" width="640" /></a></div><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Tanpa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah, PT Surya Kerta Agung Dinilai Tak Berhak Lakukan Pengadaan Tanah – Lalu, Layakkah Perkara Ini Murni Dipidana?</span> Ditulis oleh: Jentar S</h3><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><span style="font-size: 18px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 18px;"><b>.CO - </b></span><br /> Sidang perkara dugaan penipuan dan penggelapan pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri kembali memantik perdebatan serius. Persidangan yang digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Kediri pada Senin, 2 Maret 2026 dengan agenda menghadirkan pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara yang justru membuka babak baru: proyek pembebasan tanah tersebut dinilai batal demi hukum.</p> <p dir="ltr">Perkara dengan nilai fantastis Rp183.450.000.000 yang terjadi pada 2019–2020 di tujuh desa dan dua Kecamatan di Kabupaten Kediri ini menyeret dua terdakwa, yakni Suratman bagian Manager Keuangan dan Kebun PT Bukit Dhoho Indah yang bergerak dibidang perkebunan, anak perusahaan PT Gudang Garam, T bk, dan Satya Andi Lala karyawan kontrak PT BDI. Keduanya disebut ditunjuk secara lisan oleh Suwardi karyawan PT Gudang Garam sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan, sementara Suwardi selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri yang ditunjuk langsung oleh Istata Taswin SIddharta sekaku Direktur PT Surya Kerta Agung (PT SKA) bergerak di bidang konstruksi dan jalan tol </p> <p dir="ltr">Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar soal dugaan penipuan atau penggelapan uang perusahaan PT SKA, melainkan legalitas kewenangan pengusahaan jalan tol itu sendiri </p> <p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: medium;">Ahli Administrasi Negara: Tanpa Perjanjian, Pengusahaan Tol Tak Sah</span> ;</b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifQD_-bMTrnwlPFFWMInKaBjgyDsswCxQVrl56e016N8bXaFB7s3_pRA01xej0769b7tG5mi3q9E6DBz-h9JF-H9l2DiBf317Vj9RKLaXR4x65ZeN3O5MOA5ayQe2pcLJkSoFgncd0MqsZw7nDkYmH74EOVCGT175UojXvAnSRYKfSzsG6HNW1-0-2wtI/s4160/IMG20260302165544.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifQD_-bMTrnwlPFFWMInKaBjgyDsswCxQVrl56e016N8bXaFB7s3_pRA01xej0769b7tG5mi3q9E6DBz-h9JF-H9l2DiBf317Vj9RKLaXR4x65ZeN3O5MOA5ayQe2pcLJkSoFgncd0MqsZw7nDkYmH74EOVCGT175UojXvAnSRYKfSzsG6HNW1-0-2wtI/w640-h288/IMG20260302165544.jpg" width="640" /></a>Tim Advokat Terdakwa I Suratman menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. Emanuel Sujatmoko, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Meski tidak hadir langsung, pendapat hukumnya (Legal Opinion/LO) dibacakan secara bergantian oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Budiarjo Setiawan, SH., MH, Prastiyo Silowidodo, SH, Suryanto, SH., MH, Dipa Kurniyantoro, SH., MH, Rekha Tustarama, SH., MH, Isom Nur Salim, SH. MH, Moh. Rofi’an, SH., MH, Al Hayu Muthoharoh, SH, Adhimas Satria Pamungkas, SH dan Andik Sukaca, SH secara bergantian di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Khairul, S.H., M.H.</p><p></p> <p dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Dalam LO tersebut, Dr. Emanuel</b></span> :</span> menegaskan bahwa PT Surya Kerta Agung (PT SKA) merupakan anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk yang berdiri berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 26 Juli 2019 dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Bidang usahanya mencakup pembangunan dan perbaikan jalan.<br /> Namun, di sinilah titik krusialnya.<br /> Menurutnya, PT SKA tidak memiliki kewenangan atau hak melakukan pengusahaan jalan tol tanpa adanya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Pemerintah melalui Menteri yang membidangi jalan. </p> <p dir="ltr">Jika pengusahaan dilakukan tanpa dasar tersebut, maka: “Tindakan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai akibat hukum sejak awal, karena dianggap tidak pernah ada.”</p> <p dir="ltr">Artinya, secara hukum administrasi, pengadaan tanah yang dilakukan untuk proyek tol tersebut dapat dinyatakan cacat prosedur dan kewenangan. Tidak ada perencanaan resmi dan tidak ada penetapan lokasi sebagaimana disyaratkan regulasi.</p> <p dir="ltr">Dr. Emanuel mendasarkan pendapatnya pada sejumlah regulasi strategis, mulai dari UU Jalan, UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, hingga berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang jalan tol dan pengadaan tanah.</p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Jika Administrasinya Batal, Bagaimana Pidananya?</span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9pgb_jBK8H5tXjVxSKvoyS7e87iw7HKN2UoH04ptMYAsLR1BqhkCjG-BwOX0FAQL0LJbwJjWwoZD-khQzi59M9zd3GJWI0m1sbcHHRi2Ra5n4ggMcAk3ahq5fN9BTzV4XIplHhiJacy0Y5E77R5ih7tyhHO_0ZOkVpibLmuVhEom2ZG8WDyiyTS4UDU/s4160/IMG20260302165543.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9pgb_jBK8H5tXjVxSKvoyS7e87iw7HKN2UoH04ptMYAsLR1BqhkCjG-BwOX0FAQL0LJbwJjWwoZD-khQzi59M9zd3GJWI0m1sbcHHRi2Ra5n4ggMcAk3ahq5fN9BTzV4XIplHhiJacy0Y5E77R5ih7tyhHO_0ZOkVpibLmuVhEom2ZG8WDyiyTS4UDU/w640-h288/IMG20260302165543.jpg" width="640" /></a></p><div><span style="color: red;"><b>Pertanyaan besar kemudian muncul:</b></span></div> Jika pengusahaan jalan tol itu sendiri tidak sah dan batal demi hukum, apakah pembebasan lahan yang menjadi objek perkara pidana ini masih dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan?<p></p> <p dir="ltr">Pertanyaan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keterangan ahli pidana sebelumnya, Dr. Sholahuddin, dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.</p> <p dir="ltr">Ia menjelaskan bahwa dalam Pasal 372 KUHP lama (WvS), unsur kesengajaan harus diarahkan pada sifat melawan hukum dari perbuatan memiliki barang yang bukan miliknya.</p> <p dir="ltr">Artinya, untuk menyatakan seseorang bersalah atas penggelapan, harus dibuktikan: Ada penguasaan atas barang atau uang; Ada kesengajaan untuk memiliki;<br /> Ada unsur melawan hukum; Ada hubungan langsung dengan perbuatan inti yang didakwakan.</p> <p dir="ltr">Lebih jauh, ia menegaskan konsep penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana: Tidak semua pihak yang terlibat dalam aktivitas administratif, koordinatif, atau teknis otomatis dapat dipidana. Harus diuji hubungan langsungnya dengan delik inti.</p> <div><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Apakah Ini Sengketa Administratif yang Dipidana?</span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0t_GMHrbF1FMmFDPDTD1On2dCOrwVVaQIUPQCSCwDbgRnOp7cflFfc3hSMKEspPfrWIQScw-JUjKwGOrGb7ZjjxSzq7-dUUl_7TJ3xyysxe1IDgQikM_EWKpvI5G8HiLS3D4gkqYfcx1_FH_BKXFmSyzPTozVzU1BJMWEbXSneck0SeNs9IT8E6DUXzY/s4160/IMG20260302172434.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0t_GMHrbF1FMmFDPDTD1On2dCOrwVVaQIUPQCSCwDbgRnOp7cflFfc3hSMKEspPfrWIQScw-JUjKwGOrGb7ZjjxSzq7-dUUl_7TJ3xyysxe1IDgQikM_EWKpvI5G8HiLS3D4gkqYfcx1_FH_BKXFmSyzPTozVzU1BJMWEbXSneck0SeNs9IT8E6DUXzY/w640-h288/IMG20260302172434.jpg" width="640" /></a></div>Di sinilah letak keganjilan yang kini menjadi bahan perdebatan tajam. Jika benar PT SKA tidak memiliki kewenangan melakukan pengusahaan jalan tol karena tidak ada PPJT dengan pemerintah, maka: Apakah pembebasan lahan tersebut sejak awal merupakan tindakan administratif yang cacat?<p></p> <p dir="ltr">Jika cacat, apakah konsekuensinya ranah hukum administrasi dan perdata? Atau tetap dapat ditarik menjadi pertanggungjawaban pidana individual? Sebab, hukum pidana adalah ultimum remedium — upaya terakhir. Ia tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan kekeliruan administratif atau konflik kewenangan korporasi yang belum jelas dasar legalitasnya.</p> <div><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Majelis hakim bahkan menyoroti status karyawan dalam konteks penggelapan:</span></b> </div><div>Apakah seseorang dapat dianggap memiliki tanggung jawab pidana hanya karena menerima gaji, meskipun tidak ada pengangkatan tertulis?</div> <p dir="ltr">Ahli pidana menjawab, bisa saja, tetapi tetap harus dibuktikan adanya penguasaan uang dan unsur pidananya secara konkret.<br /> Benang Kusut Korporasi dan Tanggung Jawab</p> <p dir="ltr">Fakta bahwa proyek ini melibatkan anak perusahaan dari korporasi besar yaitu PT Gudang Garam, memunculkan pertanyaan lebih luas: Siapa sebenarnya yang memegang kendali kebijakan? Apakah keputusan pembebasan lahan lahir dari struktur korporasi resmi? Mengapa tidak ada perjanjian pengusahaan jalan tol lebih dahulu? Apakah para terdakwa hanya pelaksana teknis di lapangan? Ataukah mereka memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dana ratusan miliar tersebut?</p> <p dir="ltr">Jika proyeknya sendiri dinilai tidak sah secara administrasi, maka konstruksi pertanggungjawaban pidana menjadi tidak sederhana.</p> <p dir="ltr">Publik Menunggu Ketegasan Hakim<br /> Sidang yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB namun baru dimulai pukul 16.55 WIB itu berlangsung hingga sore dengan atmosfer tegang. Pendapat ahli administrasi negara yang menyebut tindakan tersebut “batal demi hukum” jelas bukan hal ringan.</p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Kini publik menunggu:</span></b><br /> Akankah Majelis Hakim melihat perkara ini semata sebagai dugaan penggelapan dana perusahaan? Atau mempertimbangkan aspek legalitas dasar proyek yang justru dinilai tidak memiliki kewenangan hukum sejak awal?</p> <p dir="ltr">Satu hal yang pasti, perkara ini bukan sekadar soal Rp183 miliar. Ia menyentuh prinsip mendasar dalam negara hukum: tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum.<br /> Dan jika benar sejak awal kewenangan itu tidak pernah ada, maka pertanyaannya menjadi sangat tajam: Apakah yang batal demi hukum dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana?</p> <p dir="ltr">Pertanyaannya kemudian, mengapa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri tidak berupaya mencari aktor intelektual dibalik kasus perkara pidana penipuan atau penggelapan pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju bandara Dhoho Kediri?</p> <p dir="ltr">Mengapa JPU tidak menghadirkan Istata  Taswin Siddharta selaku Direktur PT SKA sebagai saksi dalam persidangan untuk dikonfrontir dengan Suwardi selaku Ketua Tim pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Kediri, atau memang ada yang ditutupi agar perkara ini tidak terang benderang?</p></div>

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor “Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

Tanpa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah, PT Surya Kerta Agung Dinilai Tak Berhak Lakukan Pengadaan Tanah – Lalu, Layakkah P...

»

Menanti Status Tersangka Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim dalam Skandal “Uang Ijon” Hibah Pokir

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6qW85vNrz17-Kzrr6mslXTOjRdnZU7Da5w_DRXiCd6TyXbIPYupsgF97iSxMsBCi33X5pTDUTq7SX2EM1VsJn-o1JucEeB2XMikrDY3Pq8ZIMW4Aoy1b22infjHiR6dj4djLMvUp8sQ4dgrQk4u2VgmoDES7OK6UTMXuAJqswX7Q7f6axrlDgd8GbeA0/s1536/file_000000008d3872089245597f4f6a0eb8.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="575" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6qW85vNrz17-Kzrr6mslXTOjRdnZU7Da5w_DRXiCd6TyXbIPYupsgF97iSxMsBCi33X5pTDUTq7SX2EM1VsJn-o1JucEeB2XMikrDY3Pq8ZIMW4Aoy1b22infjHiR6dj4djLMvUp8sQ4dgrQk4u2VgmoDES7OK6UTMXuAJqswX7Q7f6axrlDgd8GbeA0/w383-h575/file_000000008d3872089245597f4f6a0eb8.png" width="383" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">"Dalam fakta persidangan terungkap, Fujika Senna Oktavia menikmati uang hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi sebesar Rp14,803 M yang diingat, beberapa mobil mewah, rumah mewah di Pakuwon, Rungkut, Lamongan, Emas dan Puluhan ribu meter tanah di beberapa lokasi, kini menjadi sorotan publik sejak dihadrikan di dipersidangan"</span> <span style="font-size: medium;"><b>Ditulis oleh : Jentar S</b></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</b></span><br />Nama Fujika Senna Oktavia kembali mencuat dalam pusaran perkara dugaan korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Janda muda tanpa anak yang menikah sirih pada tahun 2019 dengan Kusnadi (Akm) selaku Ketua DPRD Jatim tak lama setelah perceraiannya dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2018, kini menjadi sorotan tajam publik. Pertanyaannya, tinggal menunggu waktukah status tersangka akan disematkan kepadanya?<br /><br />Sebelum menikah sirih, Fujika Senna Oktavia sudah terbiasa diajak Kusnadi kunjungan kerja ke luar kota seperti Bali maupun hanya berdua, dan selama itu Fujika Senna Oktavia sudah terbiasa melihat uang ratusan juta hingga miliaran berserakan di dalam mobil Kusnadi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><b>Baca juga :</b></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: red;">Perempuan Dibalik Perkara Korupsi "Ijon" Dana Pokir DPRD Jatim: JPU KPK Akan Menghadirkan Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/perempuan-dibalik-perkara-korupsi-ijon.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/perempuan-dibalik-perkara-korupsi-ijon.html</a></span><br /><span style="color: red;"></span><br /><span style="color: red;">Istri Sirih Kusnadi Bongkar Skema “Uang Ijon” Hibah Pokir DPRD Jatim: Nikmati Rp14,8 Miliar, Nama-Nama Besar Ikut Disebut - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/istri-sirih-kusnadi-bongkar-skema-uang.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/istri-sirih-kusnadi-bongkar-skema-uang.html</a></span><br /></div><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Aliran Dana Rp14,803 Miliar, Rumah Elit, Emas dan Tanah Terungkap di Sidang</span></b></span><br />Dalam fakta persidangan, terungkap angka Rp14,803 miliar yang disebut sebagai bagian dari aliran dana hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi. Uang tersebut diduga berasal dari puluhan koordinator lapangan kelompok masyarakat (Korlap Pokmas) di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.<br /><br />Dalam fakta persidangan yang terungkap, sebagai istri sirih Ketua DPRD Jatim, Fujika memiliki keleluasaan menerima setoran uang hasil jual beli hibah Pokir milik suaminya yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tak hanya menerima, Fujika juga turut mengelola dan mendistribusikan dana hibah Pokir milik Kusnadi kepada sejumlah pihak yang dikenalnya seperti Puspa, istri Terdakwa Jodi Pradana Putra Korlap Pokmas di Blitar termasuk ke lingkaran pejabat di Kabupaten Gresik serta disalurkan sendiri di Kabupaten Lamongan, daerah kelahirannya.<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlDtSSkMc6kghjtHeNLZFbo0zk1qkfsCb1B6Ya_QukzRwMoNt0tXEBf7r_wbLXeBEgf5b8QK-FUbPCRkyfnMy9Ljl_szHQOJPrqjOqn6NRJT36_kMX0FgYugLqxvC5YtH4zdpX-u6_r-uH-Rs7_OrmyKxox9JpRlqKEGYe-d9FJvxz-r9-GUWTFMSP2K0/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlDtSSkMc6kghjtHeNLZFbo0zk1qkfsCb1B6Ya_QukzRwMoNt0tXEBf7r_wbLXeBEgf5b8QK-FUbPCRkyfnMy9Ljl_szHQOJPrqjOqn6NRJT36_kMX0FgYugLqxvC5YtH4zdpX-u6_r-uH-Rs7_OrmyKxox9JpRlqKEGYe-d9FJvxz-r9-GUWTFMSP2K0/w400-h225/1.jpg" width="400" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu 1 tahun pernikahan sirihnya dengan Kusnadi, Fujika Senna Oktavia telah memiliki 8 rekening Bank dan salah satunya digunakan sebagai penampungan hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi yang disebut uang ijon. Dalam persidangan saat dihadirkan sebagai saksi, Fujika mengaku tidak dapat merinci secara utuh jumlah uang yang diterimanya karena jumlahnya sangat banyak termasuk orang-orsng yang menyetorkan. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain memiliki rumah mewah dan 8 rekening, Fujika mengelola perusahaan tambang yang dibangun oleh Kusnadi, sementara Kusnadi juga telah memiliki perusahaan yaitu PT KUS, dimana Direkturnya adalah Tatang, nantan suami pertama Fujika. Selain menikah sirih dengan Kusnadi, Fujika juga menjalin hubungan asmara dengan 2 stafnya<br /><br />Uang ratusan juta hasil jual beli hibah Pokir yang diterima Fujika secara tunai, kemudian diserahkan ke beberapa stafnya untuk disetorkan ke rekening masing-masing, setelah itu barulah diminta agar disetorkan kembali ke rekening milik Fujika<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Aset Mewah dan Jejak Politik</span></b></span><br />Dari hasil jual beli hibah Pokir yang disebut uang ijon, Fujika Senna Oktavia menikmati sebesar Rp14,803 miliar yang diingatnya, kemudian beberapa mobil mewah diantarnya Mercy, Rubicon, Alfard, emas, rumah elit di Pakuwon, di Rungkut Surabaya,, Lamongan serta puluhan ribu meter tanah di berbagai beberapa lokasi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><b>Baca juga :</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: red;">Cinta Segita Tiga Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim Dibalik Perkara Korupsi “Uang Ijon” Hibah Pokir DPRD Jatim - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/cinta-segita-tiga-fujika-senna-oktavia.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/cinta-segita-tiga-fujika-senna-oktavia.html</a></span><br /></div></div><div style="text-align: justify;"><br />Uang hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi,   dipergunakan untuk kepentingan politik. Di antaranya untuk pencalonan Fujika sebagai Bupati Lamongan, ambisi Kusnadi sebagai calon Gubernur Jawa Timur, serta mendukung Hasanuddin sebagai caleg DPRD Jatim periode 2024–2029. Namun ambisi Fujika tak tergapai.<br /><br />Ironisnya, Kusnadi sepertinya ditinggal Fujika setelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK dan kemudian sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia pada Desember 2025. Sementara Hasanuddin sendiri masih sempat merasakan panas dinginnya udara politik di gedung DPRD Jatim sejak dilantik menjadi anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 sebelum ditahan KPK pada Oktober 2025<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Pendampingan Hukum dan Upaya Klarifikasi</span></b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8n0RhvGBcZERLf8ix-hPnmTUhB_OgS03gH_m07jc3Jy2L7XK3LwZeHy-OQbUzytXh2vZZj3dWL5oOC0oIvEY7DerGr-43qaXhLFSVem2x_22zsP4tp9uo5IEcoiFdEndcmn3FNQNT0ZMQL8tsYVC90z02fqH_C1oW-r4egE_kz7NvBhmpr6yanJPoOq0/s1536/file_0000000013d8720897ff2ddc849313d5.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8n0RhvGBcZERLf8ix-hPnmTUhB_OgS03gH_m07jc3Jy2L7XK3LwZeHy-OQbUzytXh2vZZj3dWL5oOC0oIvEY7DerGr-43qaXhLFSVem2x_22zsP4tp9uo5IEcoiFdEndcmn3FNQNT0ZMQL8tsYVC90z02fqH_C1oW-r4egE_kz7NvBhmpr6yanJPoOq0/w324-h487/file_0000000013d8720897ff2ddc849313d5.png" width="324" /></a></div>Informasi yang diperoleh Informasi yang didapat BERITAKORUPSI.CO dari sumber terpercaya menyebutkan, Fujika Senna Oktavia telah menunjuk seorang Advokat Surabaya untuk mendampinginya dalam perkara dugaan korupsi uang ijon hibah Pokir DPRD Jatim ini.  Namun hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon kepada advokat yang  bersangkutan belum mendapatkan tanggapan.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Menanti Pengumuman KPK</span></b></span><br />Dengan fakta aliran dana miliaran rupiah, kepemilikan aset bernilai tinggi, serta dugaan keterlibatan dalam pengelolaan dana hibah Pokir, publik kini menanti langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah Fujika Senna Oktavia akan tetap berstatus saksi, ataukah segera ditertibkan sebagai Tersangka?<br /><br />Skandal “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim ini menjadi ujian serius bagi KPK: akankah seluruh pihak yang diduga menikmati bisnis jual beli hibah Pokir berjumlah Rp8,369 triliun aliran dana turut dimintai pertanggungjawaban hukum atau KPK akan mundur secara pelan-pelan karena tak sanggup melawan tekanan politik atau intervensi dari berbagi arah mata angin? <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menanti Status Tersangka Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim dalam Skandal “Uang Ijon” Hibah Pokir

"Dalam fakta persidangan terungkap, Fujika Senna Oktavia menikmati uang hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi sebesar Rp14,803 M ya...

»

“Proyek Lapen DID II Kab. Sampang Rp2,9 M: Empat Terdakwa Diadili, Catatan Bupati & Peran Plt. Kadis PU Dipertanyakan”

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrvmN3ikxasdqo7i2jzlsaLhUXLCmEIS1isHw3jMexwwt_JO0hYiXlDfV5drKDJj_0rNjuHI6wzYhYDX_AzLA0PfurU1q5jccCoIC11tSxpcokBIWCA_Id2mba1VWxr_tYQPgvTh448IhJM0RTY4yrlIm1QPx17HH6D_zRObtplU9iL9ontWSIwCxjNJE/s1600/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrvmN3ikxasdqo7i2jzlsaLhUXLCmEIS1isHw3jMexwwt_JO0hYiXlDfV5drKDJj_0rNjuHI6wzYhYDX_AzLA0PfurU1q5jccCoIC11tSxpcokBIWCA_Id2mba1VWxr_tYQPgvTh448IhJM0RTY4yrlIm1QPx17HH6D_zRObtplU9iL9ontWSIwCxjNJE/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Kesaksian ‘Tidak Tahu’ Berhadapan dengan Fakta Sidang: Dokumen Ditandatangani, Pengawasan Diperintahkan – Kelalaian Administratif atau Rantai Tanggung Jawab yang Tidak Diungkap Oleh Penyidik Polda Jatim? Akankah JPU Mengahadirkan H. Slamet Junaidi alias Aba Idi Selaku Bupati Sampang 2019-2024?.”</span> D<span style="font-size: medium;"><b>itulis oleh : Jentar S</b></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan rehabilitasi jalan lapen (DID II) di Kabupaten Sampang tahun 2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.905.212.897,42 kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 25 Februari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan sebanyak 5 orang Saksi yang dihadirkan Tim JPU Kejari Sampang untuk 4 Terdakwa, yaitu Mohammad Hasan Mustofa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Sampang sekaligus KPA (Kuasa Pengguna Anggaran),; Ahmad Zahran Wiami selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta dua pihak swasta/selaku perantara yakni Slamet Iwan Supriyanto alias Yayan dan Khoirul Umam.<br /><br /><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><b>Baca juga :</b></span><span style="color: #2b00fe;"><br /></span><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: #2b00fe;">Kasus Dugaan Korupsi 12 Paket Proyek Rehabilitasi jalan lapen (DID II) Kabupaten Sampang Rp2,9 M : Pejabat PPKom, PPTK dan Dua Swasta Diadli, Kepala Dinas PUPR Aman? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-dugaan-korupsi-12-paket-proyek.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-dugaan-korupsi-12-paket-proyek.html</a></span><br /></div><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Dakwaan: 12 Paket @Rp1 Miliar, Tanpa Lelang</b></span><br />Perkara ini berawal dari penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh penyik Polda Jawa Timur pada tahun lalu atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan proyek pembangunan rehabilitasi jalan lapen (DID II) di Kabupaten Sampang tahun 2020 yang menelan anggaran APBD Kab. Sampang sebesar Rp2.905.212.897,42 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOBI9YtVDvCmSJ9uYW2B-bFG693pG4gO8NG1ja4sKNdtuAhuBdhcacPJlkQoxxJUCw31SWFXWRApm4mkm7GixYV8-Iaaj5g6PwW2ADPEvKuiapLAMW7dA9AgbaLKXCXz6crwhyErZVWWooU4f9RtGjT0usEdSScFMNNVH8N4mMmAdKtnH435QJPt8qics/s640/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOBI9YtVDvCmSJ9uYW2B-bFG693pG4gO8NG1ja4sKNdtuAhuBdhcacPJlkQoxxJUCw31SWFXWRApm4mkm7GixYV8-Iaaj5g6PwW2ADPEvKuiapLAMW7dA9AgbaLKXCXz6crwhyErZVWWooU4f9RtGjT0usEdSScFMNNVH8N4mMmAdKtnH435QJPt8qics/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Sejak awal ditangani penyik Polda Jatim, kasus ini menjadi sorotan publik sebab yang dijadikan Tersangka adalah PPK, PPTK dan dua Kontraktor sementara posisi Ir. H. Ach. Hafi, S.H selaku Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang justru tidak tersentuh proses hukum<br /><br />Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan dimuka persidangan, Rabu, 28 Januari 2026 terungkap, pada tahun 2020 terdapat 12 paket pekerjaan proyek rehabilitasi jalan lapen (DID II) dengan total anggaran sekitar Rp12 miliar, di mana masing-masing paket bernilai Rp1 miliar. Sesuai ketentuan, paket-paket tersebut seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa<br /><br />Namun faktanya, ke-12 paket proyek tersebut justru dilakukan dengan metode penunjukan langsung hingga beberapa perusahaan kontraktor mendapat proyek pekerjaan, yang diduga telah diatur sejak awal dan menyimpang dari prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik tersebut diduga kuat menjadi pintu masuk terjadinya mark up, pengondisian pemenang, serta penyimpangan pekerjaan yang berujung pada kerugian negara. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOfdYkx9Y60zvA8_X3FkWwqiWc40RiDbKoyMFMy-QEhpkI28hJf1m9AkPcU-F_Za6nZ3MJMVQQ4NNBFe3PGRw2XYYIOAtZ9Q8zfr9EDj8sULDFNJGnoTG1N_NIep0IrQO_Zw7A1emUqH5dZ8Yqu2Q5394EfM3oVaTkWQ558rI8ISkpf3Jxudpn04tda_A/s1600/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOfdYkx9Y60zvA8_X3FkWwqiWc40RiDbKoyMFMy-QEhpkI28hJf1m9AkPcU-F_Za6nZ3MJMVQQ4NNBFe3PGRw2XYYIOAtZ9Q8zfr9EDj8sULDFNJGnoTG1N_NIep0IrQO_Zw7A1emUqH5dZ8Yqu2Q5394EfM3oVaTkWQ558rI8ISkpf3Jxudpn04tda_A/w640-h288/4..jpg" width="640" /></a></div>Menariknya, meski proyek berada di bawah struktur Dinas PUPR Kabupaten Sampang, hingga kini Kepala Dinas PUPR belum terseret sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Padahal, secara struktural kepala dinas memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, penanda tanganan SPM (surat perintah membayar) dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pencairan uang.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kesaksian Ir. H. Ach. Hafi: “Tidak Tahu dan Tidak Dilibatkan”</b></span><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Rabu, 25 Februari 2026, sebanyak lima orang Saksi dihadirkan JPU, salah satunya adalah Ir. H. Ach. Hafi, S.H selaku Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Saksi menyatakan tidak terlibat sejak tahap perencanaan dan mengaku tidak mengetahui proses pengadaan proyek DID II. Namun, keterangan tersebut memantik perhatian ketika Saksi mengakui bahwa Terdakwa selaku PPK dan PPTK pernah menemuinya sambil menunjukkan catatan dari Bupati terkait proyek.<br /><br />“Seharusnya dilelang. Saya tidak tahu kapan pengadaannya. Waktu kedua terdakwa menemui saya sudah membawa dan menunjukkan catatan dari Bupati,” ujar saksi.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Hakim Soroti Sikap Saksi </b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_hC-w9SghMEktqAhLmuPCmO2E1hnMDlxiyhcexpHu02ebpJfrvx2atFUt-25TKmqxA4sCo6vBVpwOsqwQtYTiJAAWC10_ptejRwZOJINzRuMJUQav0mA6esV5tGPvmE9eoIYEqJNpQNPDcsGRmA6G1z-Im2_LG_h4W5JAEXqt5x9U-flhf8Tf9soapuc/s1600/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_hC-w9SghMEktqAhLmuPCmO2E1hnMDlxiyhcexpHu02ebpJfrvx2atFUt-25TKmqxA4sCo6vBVpwOsqwQtYTiJAAWC10_ptejRwZOJINzRuMJUQav0mA6esV5tGPvmE9eoIYEqJNpQNPDcsGRmA6G1z-Im2_LG_h4W5JAEXqt5x9U-flhf8Tf9soapuc/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Ketua Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH mempertanyakan sikap saksi. Jika proyek dinilai tidak sesuai ketentuan dan membawa catatan dari kepala daerah, mengapa tidak diklarifikasi langsung kepada Bupati? Mengapa tidak dibatalkan atau ditunda? Saudara kan Kepala Dinas punya kewenang.<br /><br />Menjawab pertanyaan tersebut, saksi menyatakan tidak menanyakan hal itu kepada Bupati. Selebihnya, saksi beberapa kali menyampaikan alasan “tidak tahu” dan “lupa karena sudah lama, enam tahun”.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>SPM Ditandatangani, Pengawasan Diperintahkan</b></span><br />Di sisi lain, saksi juga mengakui telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) serta menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada bawahannya untuk melakukan pengawasan pekerjaan. Fakta ini menghadirkan ruang pertanyaan baru. Secara administratif, SPM merupakan dokumen penting dalam proses pencairan anggaran. Begitu pula surat tugas pengawasan mencerminkan adanya fungsi kendali struktural.<br /><br />Jika saksi mengaku seharusnya dilakukan lelang tetapi tidak mengetahui proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, bagaimana dasar pertimbangan administratif hingga dokumen-dokumen tersebut ditandatangani? Apakah semata-mata hanya prosedural, atau mencerminkan pengetahuan substantif atas kegiatan? Atau memang karena ada perintah?<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Proyek Diputus, Rekanan Diblacklist</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXYltDivwsVPqy0QwKXj7xFuIRfsyIZ_NpHWio1byVS5CKccIV7IzBfNXtk8X0FX378eWq-8MPhs9tIJPhNqRuzUIvkxyHeYuHA6iddaqt_Oj7hV-662MZxf2tV2I8GJ6pDaxtRnwU8bsOZJSDn09I5w0n-UN2yxBuHHjAy8kjh9dnT83hlPd7qmtCZi8/s640/IMG20260128111957_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXYltDivwsVPqy0QwKXj7xFuIRfsyIZ_NpHWio1byVS5CKccIV7IzBfNXtk8X0FX378eWq-8MPhs9tIJPhNqRuzUIvkxyHeYuHA6iddaqt_Oj7hV-662MZxf2tV2I8GJ6pDaxtRnwU8bsOZJSDn09I5w0n-UN2yxBuHHjAy8kjh9dnT83hlPd7qmtCZi8/w640-h360/IMG20260128111957_01.jpg" width="640" /></a></div>Dalam keterangannya, saksi juga menjelaskan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak selesai. Terhadap rekanan yang mengerjakan proyek tersebut dilakukan pemutusan kontrak serta blacklist. Langkah itu secara normatif merupakan konsekuensi administratif. Namun dalam konteks perkara pidana korupsi, hal tersebut turut menjadi bagian dari rangkaian fakta yang diuji di persidangan.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Nama H. Slamet Junaidi Mengemuka</b></span><br />Penyebutan “catatan dari Bupati” di ruang sidang menyeret perhatian pada H. Slamet Junaidi alias Aba Idi selaku Bupati Sampang tahun 2019-2024. Publik kini menanti sikap tegas JPU Kejari Sampang: apakah akan menghadirkan H. Slamet Junaidi alias Aba Idi sebagai kepala daerah periode tersebut sebagai saksi guna menjelaskan konteks catatan yang disebutkan dalam persidangan? Aatau tak ada BAP dari penyidik Polda Jatim?<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Ujian Transparansi & Akuntabilitas</b></span><br />Perkara DID II Sampang tidak hanya menguji pertanggungjawaban empat terdakwa, tetapi juga konsistensi penegakan hukum dalam menelusuri seluruh spektrum peran: teknis, administratif, hingga struktural.<ol><li>Benarkah Ir. H. Ach. Hafi  selaku Plt. Kepala Dinas PU tidak terlibat samasekali?</li><li>Lalu mengapa Ir. H. Ach. Hafi menandatangani SPM dan membuat surat tugas kepada bawahannya untuk melakukan pengawasan ?</li><li>Bagaimana pertangung jawaban Ir. H. Ach. Hafi selaku Kepala Dinas PU yang juga PA (pengguna anggaran) dalam SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pencairan uang?</li><li>Apaka keterangan Ir. H. Ach. Hafi selaku Kepala Dinas PU yang disampaikan di persidangan karena ada pihak yang menjamin tidak akan terseret sebagai pihak yang bertanggung jawab?</li><li>Apakah JPU Kejari Sampang akan menghadirkan  H. Slamet Junaidi atau Aba Idi selaku Bupati Sampang tahun 2019-2024?</li></ol>Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya. Dinamika persidangan diperkirakan masih akan berkembang, seiring pendalaman terhadap fakta, dokumen, dan keterangan yang telah terungkap di ruang sidang. <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor “Proyek Lapen DID II Kab. Sampang Rp2,9 M: Empat Terdakwa Diadili, Catatan Bupati & Peran Plt. Kadis PU Dipertanyakan”

“Kesaksian ‘Tidak Tahu’ Berhadapan dengan Fakta Sidang: Dokumen Ditandatangani, Pengawasan Diperintahkan – Kelalaian Administratif atau Rant...

»

Prestasi Dunia, Skema Manual Dana Pasien Miskin: Sidang Korupsi SKTM RSUD Tulungagung Memantik Tanda Tanya

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOWNEP6gAk_FbCNK8mzkewUQrM7KxITPNNmocMWW_aKwUOM0nQw8cBdwu0fgjra1DEmYBICjjiDItyfYfZndNZd3iYS1d1_jukT1UakyZWwcVnhFH7D024G923qffPUC4picHKfXzFAHJ16NPfLeP3YWia2O90VXYM7728Yb34Lm9a1_luqJfkY401nV8/s1536/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOWNEP6gAk_FbCNK8mzkewUQrM7KxITPNNmocMWW_aKwUOM0nQw8cBdwu0fgjra1DEmYBICjjiDItyfYfZndNZd3iYS1d1_jukT1UakyZWwcVnhFH7D024G923qffPUC4picHKfXzFAHJ16NPfLeP3YWia2O90VXYM7728Yb34Lm9a1_luqJfkY401nV8/w640-h426/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">"Pembayaran Tak Masuk SIMRS, Kasir Akui Tanpa SOP – Setiap SPM Termasuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pencairan uang ditandatangani Direktur RSUD saat itu, dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes"</span>. <span style="font-size: medium;"><b>Ditulis oleh : Jentar S</b></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Sidang Kasus dugaan Korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung pada tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,3 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, 02 Pebruari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan 10 orang Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Tulungagung untuk dua Terdakwa yaitu  Reni Budi Kristanti selaku Staf pengelola keuangan dan data SKTM dan Yudi Rahmawan selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk.<br /><br />Kasus yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp4,3 miliar ini menghadirkan 10 orang saksi yang terdiri dari 6 orang pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung bagian kasir umum dan bagian keuangan pembantu bendahara pengeluaran, 2 orang pegawai BPKAD dan  2 pegawai Bank Jatim Cabang Tulungagun. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Nama-nama Saksi </span></b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT9CGTXuiGA6Kos1thswNFa01zlhVc0HNSJsKSUGw3ZX3LwmdJKfyx61Cn7t5KxA91iBNi88LFgTtmsIz9vY9NIWi5fh0X-5CI1p6axFJVcMofTu1JjH-4vrJT0dEP2je7-168Fn3aWCh1FfiFVADPQxRo9kNwigIZOqd8RguvX9t8pIVlEswj67Nj_aY/s1080/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT9CGTXuiGA6Kos1thswNFa01zlhVc0HNSJsKSUGw3ZX3LwmdJKfyx61Cn7t5KxA91iBNi88LFgTtmsIz9vY9NIWi5fh0X-5CI1p6axFJVcMofTu1JjH-4vrJT0dEP2je7-168Fn3aWCh1FfiFVADPQxRo9kNwigIZOqd8RguvX9t8pIVlEswj67Nj_aY/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Kesepuluh Saksi yang dihadirkan JPU antara lain ; 1. Renaldi Pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung,; 2. Budi Hermanto, Pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung ,; 3. Dedi Arianto Pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung ,; 4. Farida pegawai honorer RSUD dr. Iskak Tulungagung ,; 5. Hari Setiawan Pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung ,; 6. Muslih Indriani PNS (pegawai BPKAD) saat ini sekretaris DPRD Kab. Tulungagung,; 7. Elia PNS pegawai BPKAD ,; 8. Yayuk PNS Bagian Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung membantu  Bendahara pengeluaran ,; 9. M. Taufikil Hafiz Teller Bank Jatim, dan 10. Esti Karyawan Bank Jatim<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Transaksi Digital untuk Umum, Manual untuk SKTM</b></span></span><br />Dihadapan Majelis Hakim, Saksi dari bagian Kasir umum maupun Bagian Keuangan pembantu Bendahara pengeluaran menjelaskan bahwa uang yang di bayarkan oleh pasien ke Kasir semua direkap dalam sistem online di Aplikasi SIMRS (sistem informasi manajemen rumah sakit ) RSUD, tetapi untuk pembayaran pasien SKTM dicatat dan diretap secara manual (tak masuk dalam sistem). Namun saat ditanya oleh Majelis Hakim, siapa yang menentukan, tak satupun Saksi mengetahui siapa yang membuat aturan itu. <br /><br />Namun fakta ini memunculkan pertanyaan serius. Mengapa transaksi pelayanan pasien miskin yang berkaitan dengan dana publik justru berada di luar sistem digital resmi rumah sakit? Apakah memang hal itu sengaja dibuat untuk menghilangkan jejak?<br /><br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Kasir Umum: “Tidak Ada SOP”</span></b><br />Para Saksi pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung juga mengaku bahwa tidak ada SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk kasir di RSUD. dr. Iskak, sehingga uang pembayaran dari pasien SKTM setelah di terima Kasır akan di serahkan ke bagian keuangan atau kadang diambil dari loket Kasir oleh Bimo, (Terdakwa) Reni Budi Kristanti dan  Yuandika. Kemudian uang itu disetorkan ke Bank Jatim oleh Bimo, Yuandika dan (Terdakwa) Reni Budi Kristanti<br /><br />Selain di setor ke rekening RSUD, juga ada 19 penyetoran ke Rekening pribadi (Terdakwa) Reni Budi Kristanti yang dilakukan oleh Bimo dan Yuandika. Situasi ini memperlihatkan celah dalam sistem pengendalian internal. <br /><br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Nama Pengambil & Penyetor Dana Disebut</span></b><br />Di bawah sumpah, saksi menyebut pengambilan uang dari loket kasir dilakukan oleh Bimo, (Terdakwa) Reni Budi Kristanti dan Yuandika. Dan penyetor uang ke Bank Jatim juga dilakukan oleh Bimo, Yuandika dan (Terdakwa) Reni Budi Kristanti<br /><br />Keterangan Saksi Elia selaku Pegawai BPKAD menjelaskan bahwa anggaran APBD tahun 2021 - 2024 ke RSUD dr. Iskak adalah sebesar Rp22 miliar, dan dana Blud (dana RSUD) tahun 2021-2024 sebesar Rp33 miliar. Saksi juga menjelaskan bahwa setiap SPM (surat perintah membayar) ditandatangani oleh Direktur RSUD dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes (saat ini Dirut RSCM Jakarta)<br /><br />Selain itu, Saksi menjelaskan sekaligus membacakan surat penyertaan pertanggungjawaban mutlak pengeluaran uang yang ditandatangani oleh dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung<br /><br />Disisi lain, Terdakwa Reni Budi Kristanti mengakui kepada Majelis Hakim terkait sejumlah uang yang dikuasinya, dan uang tersebut disimpan di dalam kardus. Menurut Tertdakwa, hal itu dilakukan atas perintah. Namun siapa pemberi perintah tersebut dan untuk keperluan apa uang tersebut masih misteri sekaligus menjadi materi yang diuji dalam persidangan.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">SPTJM & Konsekuensi Hukumnya</span></b></span><br />Secara hukum, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) menegaskan bahwa pejabat penandatangan:<br />Ø  Bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material pencairan dana<br />Ø  Berpotensi dimintai pertanggungjawaban bila ditemukan penyimpangan<br />Ø  Dokumen ini kini menjadi bagian penting dalam konstruksi hukum perkara.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Nah, apakah Kejaksaan Negeri Tulungagung maupun Kejaksaan Tinggi mampu mengungkap tuntas atau sudah cukup meraih prestasi dengan menyeret dua Terdakwa yang saat ini disidangkan?<br />.<br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Prestasi Dunia vs Fakta Persidangan</span></b><br />Anehnya, pada tahun 2019, RSUD dr. Iskak Tulungagung pernah mendapat peringkat pertama internasional sebagai rumah sakit dengan sistem pelayanan publik terbaik dunia (Gold Award). Namun dibalik peringkat pertama Internasional dari pelayanan terbaik itu, ada "setitik noda” yang ditutupi yaitu sistem pembayaran pasien masyarakat miskin ternyata dilakukan di luar sistem aplikasi resmi alias di catata secara manual tanpa SOP (Standar Operasional Prosedur). Kontras ini kini memantik perhatian publik.<br /><br />Nah, apakah Kejaksaan Negeri Tulungagung maupun Kejaksaan Tinggi mampu mengungkap tuntas atau sudah cukup meraih prestasi dengan menyeret dua Terdakwa yang saat ini disidangkan?<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Pertanyaan yang Mengemuka</b></span></span><br />Seiring fakta yang terungkap dapam persidangan, sejumlah pertanyaan krusialpun mencuat;<ol><li>Apakah hal itu atas perintah atau peraturan yang dibuat oleh Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes?</li><li>Lalu sejauh mana dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung melakukan pengawasan terhadap keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung atau memang tidak pernah melakukan pengawasan dan hanya menerima laopran saja?</li><li>Seperti apa Laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan RSUD dr. Uskak Tulungagung setiap tahunnya atau memang tidak pernah ada LPJ?</li><li>Mengapa setelah dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes menjabat sebagai Direktur Utama RSCM Jakarta yang sebelumnya sempat maju sebagai salah seorang calon  Bupati Tulungagung namun tak jadi lalu kasus ini sampai ke meja Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung?</li><li>Lalu sejauh mana pertanggungjawaban dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung terkait surat pernyataan dan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatanganinya ?</li><li>Secara hukum, apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban mutlak terhadap pengeluaran keuangan yang ditandatangani oleh pejabat terkait, sementara dalam perkara ini disebutkan ada kerugian keuangan negara sebesar Rp4,3 miliar?</li><li>Apakah JPU akan menghadirkan mantan Direktur RSUD dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes sebagai saksi?</li></ol>Sidang akan kembali dilanjutkan. Publik kini menanti arah pembuktian berikutnya dari JPU. Apakah perkara ini berhenti pada pelaksana teknis, atau mampu menembus lapisan kebijakan dan pengawasan manajerial?.<br /></div>

Korupsi News Pidana Regional Tipikor Prestasi Dunia, Skema Manual Dana Pasien Miskin: Sidang Korupsi SKTM RSUD Tulungagung Memantik Tanda Tanya

"Pembayaran Tak Masuk SIMRS, Kasir Akui Tanpa SOP – Setiap SPM Termasuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pencairan uang ditandata...

»

Kasus Dugaan Korupsi Suap “Jual Beli Jabatan” Perangkat Desa di 163 Desa Kab. Kediri Rp13,165 Miliar: Akankah JPU Menghadirkan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sebagai Saksi?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqAoSvLlF7ES-m4-Lyn3FYj-vS73oiU5NEyzQK31AcAbOdMRmxPaKgU0shZLgLQacPINVbklIf1ZUtBQL6Q2E5gje9Agtga58piUVCQhEAM58OaFD3I0CUVVYSfI9DlfZQg7AGilsK-Iwx0WshhEBDujj67j-Tk84aCefNhZlwPPytC0eDoBkECU44Pdw/s1280/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqAoSvLlF7ES-m4-Lyn3FYj-vS73oiU5NEyzQK31AcAbOdMRmxPaKgU0shZLgLQacPINVbklIf1ZUtBQL6Q2E5gje9Agtga58piUVCQhEAM58OaFD3I0CUVVYSfI9DlfZQg7AGilsK-Iwx0WshhEBDujj67j-Tk84aCefNhZlwPPytC0eDoBkECU44Pdw/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Pengakuan Saksi di Persidangan Menguatkan Dugaan Pungutan hingga Ratusan Juta Rupiah dan mengalir ke Forkopimcam. Namun Sorotan Mengarah ke Lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 dan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 12 November 2023 setelah Ketiga Terdakwa selaku Pengurus Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri menemui Agus Cahyono, S.Sos, selaku Kepala Dinas PMPD Kabupaten Kediri pada Agustus 2023. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kediri tidak respon saat dihubungi” </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S</span></div></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Selasa, 24 Februari 2026, Tim JPU Puro Rasmoyo, Adisti Pratama Ferevaldy, Maherdika Daru Putra, Mayang Ratnasari dari Kejari Kabupaten Kediri, bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya kembali menggelar sidang perkara kasus dugaan Korupsi Suap "jual beli jabatan" pengisian perangkat Desa di 163 Desa 25 Kecamatan Kabupaten Kediri pada tahun 2023 sebesar Rp13.165.000.000 yang bersumber dari 320 orang perangkat Desa terpilih yang masing-masing menyetorkan  sebesar Rp42 juta hingga Rp150 juta dengan agenda mendengarkan keterangan 13 orang Saksi yang dihadirkan JPU untuk Tiga Terdakwa, yaitu Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,; Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, dan  Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah)<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Sebanyak 13 Saksi Yang Dihadirkan JPU: 10 Kades dan 3 Camat;</span></b></span><br />Sebanyak 13 orang Saksi yang dihadirkan JPU terdiri dari 10 Kepala Desa dan 3 Camat. Para Kepala Desa tersebut antara lain Taufik Hidayat, Kades Mlati, Kec. Mojo,; Santosa, Kades Karangtalun, Kec. Kras,;  Mahfud, Kades Semen, Kec. Pagu,; Suroto, Kades Purwoasri, Kec. Purwoasri,; Sugeng Widodo, Kades Sambirejo, Kec. Pare,; Hendro Santoso, Kades Sambi, Kec. Ringinrejo,; Nurhadi, Kades Muneng, Kec. Purwoasri,; Ali Sukron, Kades Pelem, Kec. Pare,; Rudi Santoso, Kades Peh Wetan, Kec. Papar dan Siswanto Kades Susuh Bangun <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_N_FfLCmG8MzUDy8tzRI9JiEhuJj2ieLnJNaWSfgMlg6_pLklj6kuIjIXpy8xLM4fQCVcswFVyeKg2y4hhHfE8AexbLo9Xy4SaC8idSN27VhtXh3j2zFXXM8RJIIUM-q0cn5eMHv5Hjmz6lg3NCN-O0YvSrIi9dZuIXD9SAW9OdOF6o1YaOLl82h51L4/s1280/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_N_FfLCmG8MzUDy8tzRI9JiEhuJj2ieLnJNaWSfgMlg6_pLklj6kuIjIXpy8xLM4fQCVcswFVyeKg2y4hhHfE8AexbLo9Xy4SaC8idSN27VhtXh3j2zFXXM8RJIIUM-q0cn5eMHv5Hjmz6lg3NCN-O0YvSrIi9dZuIXD9SAW9OdOF6o1YaOLl82h51L4/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>Sementaara Camat yakni Suharsono, Camat Tarokan dan Edy Suprapto, Mantan Camat Ngancar serta Subur Widodo, selaku Camat Wates, merangkap Pj. Camat Plosoklaten yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri<br /><br />Persidangan berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur diketuai Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP). Sementara Terdakwa Imam Jamiin, Sutrisno dan  Darwanto didampingi Tim Penasehat Hukum-nya masing-masing<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Pengakuan Saksi: Ada Biaya Rp42 Juta per Formasi</span></b></span><br />Di hadapan Majelis Hakim, sejumlah saksi mengakui adanya penarikan biaya dalam proses pengisian perangkat desa yang besarnya Rp42 juta per formasi/perangkat Desa, dan uang tersebut untuk meloloskan masing-masing calon yang diajukan para Kepala Desa<br /><br />Keterangan para saksi mengungkap bahwa pengisian perangkat desa disebut menarik biaya Rp42 juta per formasi namun yang ditarik para Kepala Desa dari masing-masing formasi diatas Rp42 juta hingga Rp150 juta. Dana tersebut, menurut pengakuan saksi, disetorkan kepada Terdakwa Sutrisno baik masing-masing Kepala Desa maupun melalui Koordinator PKD Kecamatan<br /><br />Pengakuan ini memunculkan pertanyaan serius terkait mekanisme penarikan biaya, alur dana, serta pihak-pihak yang diduga menerima bagian. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYXqyT2FZ6lDCaoRJUrnsMR8p2Yw9QMchXgfQ2BA_o_L6Fnt3KX7nl2hjiiW7AVd27pguSganofmeSuHiUxU98o3n0JiyT7NYJ1AXrR5N_D42O6YW81iCQ-HJx05CeUpnvqLYB6d1uwG2RtVazMSWQ5y3bifiu-Fze2jF-yNrDtYy2Cl_yDhspe7QVL8U/s1280/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYXqyT2FZ6lDCaoRJUrnsMR8p2Yw9QMchXgfQ2BA_o_L6Fnt3KX7nl2hjiiW7AVd27pguSganofmeSuHiUxU98o3n0JiyT7NYJ1AXrR5N_D42O6YW81iCQ-HJx05CeUpnvqLYB6d1uwG2RtVazMSWQ5y3bifiu-Fze2jF-yNrDtYy2Cl_yDhspe7QVL8U/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Disebut Uang Mengalir ke Forkopimcam</span></b></span><br />Sejumlah saksi selaku Kepala Desa juga mengakui bahwa sebagian dana yang ditarik dari peserta seleksi perangkat desa dibagikan ke pejabat Forkopimcam, yang terdiri dari Camat, Kapolsek, dan Danramil dengan nilai berfariasi. Dan salah seorang Saksi selaku Camat mengaku menerima Rp150 juta dengan alasan dipaksa dan kebetulan istrinya sedang sakit sehingga uang tersebut diterima. Namun, sejauh ini, fokus persidangan masih pada pembuktian unsur-unsur dakwaan terhadap para Terdakwa.<br /><br />Sementara pada persidangan sebelumnya (Jumat, 13 Februari 2026), Ketua Majelis Hakim I Made Yuliada memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan unsur Forkompimcam di Kabupaten Kediri sebagai Saksi yang diduga menerima aliran uang dari para Kepala Desa. Sebab Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi selaku Kepala Desa tidak bisa dibiarkan tanpa klarifikasi langsung. <br /><br />Berdasar informasi maupun pengakuan JPU, bahwa uang tidak hanya mengalir ke pejabat Forkopimcam melainkan puluhan Wartawan dan LSM di Kabupaten Kediri maupun pihak lain termasuk dugaan ke Pejabat Pemda.<br /><br />Tidak hanya itu, sumber juga menyebutkan, bahwa Laptop yang digunakan ratusan peserta seleksi perangkat Desa yang mengikuti ujian menggunakan Laptop milik anggota DPRD yang disewakan kepada Panitia. Sementara Tim Penguji dari UNISMA Malang yang ditanyakan JPU kepada seorang Saksi selaku Kepala megatakan tidak melihat ada Tim Penguji <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmd_R8IyGDcQNP4EESO7SBtIm4D-LqG9ACmScT4An7lB6a4qex1LHQwu65_Ps0GOVmBNScBSJnnhdfwAtdK3jlRq_YogO1sRgmTk5AJppJ3uT4n2jUC0gMy5cAVYphkUzWTKca9j91t0G0SUGfgvlZWmd5K6EPrqju1cY_e2tR1I20BPWFpOYVE4bCero/s1280/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmd_R8IyGDcQNP4EESO7SBtIm4D-LqG9ACmScT4An7lB6a4qex1LHQwu65_Ps0GOVmBNScBSJnnhdfwAtdK3jlRq_YogO1sRgmTk5AJppJ3uT4n2jUC0gMy5cAVYphkUzWTKca9j91t0G0SUGfgvlZWmd5K6EPrqju1cY_e2tR1I20BPWFpOYVE4bCero/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Sorotan pada Perda dan Perbup Kediri Tahun 2023</span></b></span><br />Yang menarik perhatian publik adalah fakta bahwa dalam dakwaan JPU turut disebutkan lahirnya regulasi penting di Kabupaten Kediri pada tahun 2023, yakni: <ol><li>Peraturan Daerah Kabupaten (Perda) Kabuparten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pemerintahan Desa, dan </li><li>Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023tanggal 7 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kedua Peraturan ini lahir setelah Ketiag Terdakwa menemui Agus Cahyono selaku Kepala DPMPD Kabupaten Kediri untuk meminta agara Bupati Kediri segera menerbitkan Perda dan Perbup</li></ol>Dalam dakwaan dijelaskan, pada Agustus 2023, Terdakwa Imam Jamiin, Sutrisno, dan Darwanto disebut menemui Agus Cahyono selaku Kepala DPMPD Kabupaten Kediri untuk meminta agar Bupati Kediri mengupayakan segera diterbitkannya Perda dan Perbup terkait pengisian perangkat desa.<br /><br />Nama Hanindhito Himawan Pramana selaku Bupati Kediri yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri serta Murdi Hartono selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri dari F-PDIP turut tercantum dalam konteks regulasi tersebut di dalam dakwaan yaitu atas lahirnya Perda Kabuparten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023tanggal 7 November 2023 setelah ketiga Terdakwa menemui Agus Cahyono selaku Kepala DPMPD Kabupaten Kediri pada Agustus 2023 untuk meminta agar Bupati Kediri segera menerbitkan Perda dan Perbup terkait pengisian perangkat desa<br /><br />Selain itu, keterlibatan UNISMA Malang yang disebut dalam surat dakwaan terkait kerja sama secaraa formalitas antara  Ke- 3 Terdakwa dengan Universitas Islam Malang (UNISMA). Dalam surat dakwaan JPU diuraikan, dalam merealisasikan kerja sama secara formalitas dengan Universitas Islam Malang (UNISMA), Saksi Mochamad Wahid Hasym Alias Wahid, Saksi Sutrisno S.Pd M.M. Bin Jinal, Terdakwa Imam Jamiin Bin Kalil, dan Saksi Darwanto baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan komunikasi intens dengan saksi SLAMET MUCHSIN selaku Anggota LPPM UNISMA dan Saksi Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari M.P. selaku Ketua LPPM UNISMA baik dengan bertamu langsung maupun dengan percakapan melalui WhatsApp hingga dapat disepakati bahwa untuk besaran biaya kerja sama formalitas antara pihak Kepala Desa yang melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dengan pihak LPPM UNISMA yakni sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) untuk satu formasi jabatan perangkat desa yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa masing-masing <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiehIlSe4rees-CNISV4RWQhDMKQDKRFcIykFVKtxDe-IX0FVszV7JVVWSsh38tgG5kKYp772IXBhg1j3QtCEkgra6rQEAMpuyqThj4MddKUytbwvn3A08HkFj05nMu95CX1NktdJ8sHTEfOYgaxpDX4yTaedvt6PtLJt-F30oXmxH86yaEm-7ndyHhpG4/s1280/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiehIlSe4rees-CNISV4RWQhDMKQDKRFcIykFVKtxDe-IX0FVszV7JVVWSsh38tgG5kKYp772IXBhg1j3QtCEkgra6rQEAMpuyqThj4MddKUytbwvn3A08HkFj05nMu95CX1NktdJ8sHTEfOYgaxpDX4yTaedvt6PtLJt-F30oXmxH86yaEm-7ndyHhpG4/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Akankah Bupati dan Ketua DPRD Dipanggil?</span></b></span><br />Usai persidangan, JPU saat ditanya apakah akan menghadirkan Bupati Kediri dan Ketua DPRD Kabupaten Kediri sebagai saksi, mengingat kedua regulasi tersebut dijelaskan dalam dakwaan?. Namun menanggapi hal itu, JPU mengatakan bahwa pihaknya masih fokus pada pembuktian unsur dakwaan. Padahal yang ditanyakan juga sesuai dengan surat dakwaan JPU bukan diluar isi dakwaan. <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah ada tekanan politik terhadap Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri atau Kejaksaan Tinggi Jawa Timur?<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Ketua DPRD Bungkam</span></b></span><br />Sementara itu, Murdi Hartono, Ketua DPRD Kabupaten Kediri saat dihubungi beberapa kali dan dipertanyakan terkait dengan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023tanggal 7 November 2023, hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan sama sekali<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Pertanyaan Publik Mengemuka ;</span></b></span><br />Seiring jalannya persidangan, sejumlah pertanyaan pun mencuat:<ol><li>Apakah terbitnya Perda Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 merupakan respons atas permintaan para kepala desa? </li><li>Kapan draf regulasi terkait pengisian perangkat desa diajukan, dan oleh siapa?</li><li>Apakah Perda tersebut telah melalui mekanisme evaluasi dan persetujuan Gubernur Jawa Timur sebelum disahkan?</li><li>Apakah Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023 juga lahir atas permintaan para Kepala Desa?</li><li>Adakah kaitan antara dugaan aliran dana Rp13,165 miliar dengan proses pembahasan kedua regulasi tersebut?.</li></ol></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Dugaan Korupsi Suap “Jual Beli Jabatan” Perangkat Desa di 163 Desa Kab. Kediri Rp13,165 Miliar: Akankah JPU Menghadirkan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sebagai Saksi?

“Pengakuan Saksi di Persidangan Menguatkan Dugaan Pungutan hingga Ratusan Juta Rupiah dan mengalir ke Forkopimcam. Namun Sorotan Mengarah ke...

»

Kasus Korupsi Penyertaan Modal BUMD PDSD Kabupaten BangkalanRp1,350 M : Eksepesi Tiga Terdakwa Dikabulkan Majelis Hakim

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHw0l61mpwDDKAmliGXvLiffeq5Z5Gph3hwLENxmI-fb5Hezr-S2Yg7mDBgA4Zj5AU-RGR_SK2RUGWFLHMgpLVcW15eRsX-EUnahFPo9rmV6ChHd0dNl_5WLRrJ7enZ-3w9hF9WAaPeX0FTaqQj90UWLuGk4eqgkZbkpDw3bXge2-XjuZMmX0IWnxrF4c/s640/12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHw0l61mpwDDKAmliGXvLiffeq5Z5Gph3hwLENxmI-fb5Hezr-S2Yg7mDBgA4Zj5AU-RGR_SK2RUGWFLHMgpLVcW15eRsX-EUnahFPo9rmV6ChHd0dNl_5WLRrJ7enZ-3w9hF9WAaPeX0FTaqQj90UWLuGk4eqgkZbkpDw3bXge2-XjuZMmX0IWnxrF4c/w640-h360/12.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Kejari Bangkalan Akan Kembali Melipahkan Perkara Ini Ke Pengadilan Tipikor. Sementara kasus ini bermula pada tahun 2023, DPRD Kabupaten Bangkalan Membentuk Pansus BUMD Karena Uang sebesar Rp23 M raib yang mengalir kebeberapa perusahaan dan hasilnya direkomondasikan ke Kejari dan Polres Bangkalan agar memeriksa pihak PDSD BUMD, Pemda Bangkalan dan Notaris. Lalu Bagaimana Dengan Nasib Notaris Mohammad Komarul Arifin,; Zainul Hidayatul Kabit Selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan Perusahaan Daeah Sumber Daya (PDSD),; Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih Selaku Direktur PT. Aman,; Abdul Hadi selaku Ketua Badan Pengawas PDSD,; Kamaruddin Sekretaris Badan Pengawas PDSD,; Ainul Hidayatul Ilma,; Nur Rudiansyah,; Zainul Hidayatul Kabir, dan Komariyah? </span><span style="font-size: medium;">Ditulis Oleh : Jentar S</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Untuk sementara, Tiga Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi penyalah gunaan dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Sumber Daya Badan Usaha Milik Daerah (PDSD BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kepada Kepada UD. Mabruq RMS Tahun Anggaran 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. PDSD BUMD  Pemkab Bangkalan sebesar Rp1.350.000.000 sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-145/PW13/5.2/2024 tanggal 24 Maret 2025 bisa bernafa lega setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya mengabulkan Perlawanan (Eksepsi) Ketiga Terdakwa pada Jumat, 20 November 2026<br /><br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga :</span></b><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: #2b00fe;">Kasus Korupsi Penyertaan Modal BUMD PD. Sumber Daya Kabupaten BangkalanRp1,350 M : Tiga Terdakwa Diadili, 5 Segera Menyusul dan Satu Telah Divonis - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-korupsi-penyertaan-modal-bumd-pd.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-korupsi-penyertaan-modal-bumd-pd.html<br /></a><br />Belum Selesai Menjalani Vonis, Drs. Moh. Kamil, M.Pd Narapidana Korupsi BUMD Bangkalan Kembali Diadili: Kerugian Negara Lebih Besar Rp15 Miliar - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/belum-selesai-menjalani-vonis-drs-moh.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/belum-selesai-menjalani-vonis-drs-moh.html</a></span> <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-3LROaQzSCdBFILHWfOTQb-kchCti8ZPT4nbf8VRoz0hNiZ8OWrUpFnVzMivjSyF2JNfOHKF9Wbi-nl-83IUoYgGkyMb12VGF-_tm1auGvTagB-38WYL3QMZt2dRyky8XBwnkp9J0Eu3T0lguDBtKsDrQCrPrUlnOHhSm-1rEAlEPNryHSemjjyEhLM/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-3LROaQzSCdBFILHWfOTQb-kchCti8ZPT4nbf8VRoz0hNiZ8OWrUpFnVzMivjSyF2JNfOHKF9Wbi-nl-83IUoYgGkyMb12VGF-_tm1auGvTagB-38WYL3QMZt2dRyky8XBwnkp9J0Eu3T0lguDBtKsDrQCrPrUlnOHhSm-1rEAlEPNryHSemjjyEhLM/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga Terdakwa itu adalah Djunaidie Bin H. Zuhri selaku Pemilik/Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS dan Joko Supriyono, S.H., M.M. Bin Alm Wadji selaku Pelaksana Togas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d 2019 serta Eling Djatmiko, S.H., M.M. Bin Marwi (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d April 2020<br /><br />Dalam dakwaan JPU, perbuatan Ketiga Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimaria telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 jo. Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana<br /><br />ATAU SUBSIDER<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 jo. Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br /><br />Dikabulkannya Perlawanan atau Eksepsi Ketiga Terdakwa, dibacakan dalam putusan Sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara para Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum-nya masing-masing, yaitu Risang. Rateh dan Habibullah dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya, pada Jumat, 20 November 2026 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhILHP4VGmfqhT-NjRdDIUiTdEimU1VFEUcgsITIsrTdkTgei765cuLgRaVunoY-jdsuMjgH0lDWoSw_h9xMK4H0t3t3AQ3n62j3k19reFkAP2dVaJoLzCvoPim-xE6xZL0-KMPHcSR8OJMaqgSK2h-E9Q945ak6bRrY-7SgudGw7-YAxBXDvQBnWjkCrI/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhILHP4VGmfqhT-NjRdDIUiTdEimU1VFEUcgsITIsrTdkTgei765cuLgRaVunoY-jdsuMjgH0lDWoSw_h9xMK4H0t3t3AQ3n62j3k19reFkAP2dVaJoLzCvoPim-xE6xZL0-KMPHcSR8OJMaqgSK2h-E9Q945ak6bRrY-7SgudGw7-YAxBXDvQBnWjkCrI/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Menanggapi hal itu, JPU Mohammad Zultoni dari Kejaksaan Negeri Bangkalan mengatakan, tidak lama lagi akan kembali melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor dengan nomor perkara baru. JPU Toni mengakui ada kesalahan dalam dakwaan dan akan segera diperbaiki setelah berkoordinasi dengan Kajari, Kasi Pidsus Kejari Bangkalan dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur<br /><br />“Ya dikabulkan Eksepsinya. Tapi kita akan segera limpahkan kembali dengan nomor perkara baru,” kata JPU Toni kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Perkara ini adalah pengembangan dari perkara sebelumnya yang sudah di putus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dan sudah berkekuatan hukum tetap dengan Terpidana Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDSD BUMD Pemkab Bangkalan Tahun 2019 – 2021 sudah divonis pada Selasa, 14 Januari 2025 dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan<br /><br />Selain dari Ketiga terdakwa ini, Empat Terdakwa lainnya dalam kasus perkara yang sama namun kerugian keuangan negara jauh lebih besar yautu Rp15 miliar juga sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, yaitu Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDSD BUMD Pemkab Bangkalan Tahun 2019 – 2021,; Sofiulloh Syarip, S.Pd.I, Direktur Umum PDSD Bangkalan 2019–2021 sekaligus Komisaris PT. Tonduk Majeng Madura; Abdul Kadir, Direktur Utama PT. Tonduk Majeng Madura; Uftori Wasit, Direktur PT. Tonduk Majeng Madura. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9WCiskQoTsHf3hvTeoXVdtZOJhY3OE3KzYlBakFbxpuibebLJRgcshFdaXvh1yUiV0gpR-5GNFjCfFPBS17KeDFVX-Utc85rxRb9H4fhtpQ0ZhZcfEeQza6akTbtkfhwaPfU6jvrgj4kFxsnRRnlLCKG_GNOV27E-aLLBnPTg4X8tNIXKjq-ofxIAFHY/s640/11..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9WCiskQoTsHf3hvTeoXVdtZOJhY3OE3KzYlBakFbxpuibebLJRgcshFdaXvh1yUiV0gpR-5GNFjCfFPBS17KeDFVX-Utc85rxRb9H4fhtpQ0ZhZcfEeQza6akTbtkfhwaPfU6jvrgj4kFxsnRRnlLCKG_GNOV27E-aLLBnPTg4X8tNIXKjq-ofxIAFHY/w640-h360/11..jpg" width="640" /></a></div>Pemegang saham terbesar PT Tonduk Majeng Madura adalah R. Abdul Latif Amin Imron sebanyak 51% saham (Rp510.000.000). R. Abdul Latif Amin Imron adalah mantan Bupati Bangkalan yang saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Sukamiskin Jawa Barat karena Korupsi jual beli jabatan<br /><br />Pemegang saham terbesar kedua adalah istri kedua R. Abdul Latif Amin Imron, Siti Masnuri Rozali, S.Pd sebanyak 20% saham (Rp200.000.000), kemudian Abdul Kadir sebanyak 19% saham (Rp190.000.000), lalu Uftori Wasit dan Sofiullah Syarip masing-masing sebanyak 5% saham (Rp50.000.0 00)<br /><br />Tak berhenti disini, masih ada Tiga Tersangka lainnya yang juga dalam kasus perkara yang sama namun kerugian negara jauh lebih besar namun Kejari Bangkalan belum melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk disidangkan, dimana salah seorang Tersangkanya adalah Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDSD BUMD Pemkab Bangkalan Tahun 2019 – 2021<br /><br />Kasus perkara Korupsi penyalahgunaan dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah PDSD BUMD Pemkab Bangkalan hingga menyeret (Terpidana) Drs. Moh. Kamil, M.Pd termasuk Tga Terdakwa yaitu Djunaidie Bin H. Zuhri, Joko Supriyono, S.H., M.M. Bin Alm Wadji dan Eling Djatmiko, S.H., M.M. Bin Marwi (Alm) serta 5 Tersangka yang akan segera menyusul, bermula dari hasil rapat Panitia Khusus (Pansus) BUMD Kabupuaten Bangkalan yang dibentuk DPRD Kabupaten Bangkalan pada tahun 2023 lalu  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisXRbSOXEq9aTrD5fCh40MXuYeYkPdgozkjYQuySsetiNj7o-4HT0bjajlfQaXKDD6z-OtTR7473eZ12gFZRPcbphpSAuEJM4OmPOonTQWe-ldHOj_LWKUqe-ouxTXBvojUQyRpzYvmJ-7fceOaHYZR6oNNo8HMawR3q9FFAUWQZ4ouzbYCiiLEfTLE1E/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisXRbSOXEq9aTrD5fCh40MXuYeYkPdgozkjYQuySsetiNj7o-4HT0bjajlfQaXKDD6z-OtTR7473eZ12gFZRPcbphpSAuEJM4OmPOonTQWe-ldHOj_LWKUqe-ouxTXBvojUQyRpzYvmJ-7fceOaHYZR6oNNo8HMawR3q9FFAUWQZ4ouzbYCiiLEfTLE1E/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Hal itu disampaikan oleh Fadhur Rosi salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2019 – 2014 (dan periode 2024 – 2029) dari F-PD sekaligus selaku Ketua Pansus saat diwawancarai beritakorupsi.co pada saat berjalannya maupun setelah berakhirnya Rapat Pansus<br /><br />“Ada uang BUMD sebesar Rp53 miliar, uang ini hasil pengembalian oleh KPK yang disita pada tahun 2015 dan baru dikembalikan tahun 2018. Namun ada uang BUMD sebesar Rp23 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini kan uang rakyat dan harus dipergunakan untuk rakyat. Jadi kalau dihitung kerugian negara lebih dari Rp23 miliar karena ada keuntungan dari peminja kerja sama itu kan,” ucap Rosi sapaan akrab Fadhur Rosi selaku Ketua Pansus BUMD kepada beritakoruspi.co<br /> <br />Rosi menjelaskan, pada saat rapat Pansus, telah memanggil beberapa pihak yaitu Moh. Kamil, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya, Direktur PT. Aman (Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih) dan Notaris Mohammad Komarul Arifin<br /><br />“Uang itu katanya dipinjam oleh beberapa perusahaan sebagai modal usaha sesuai dengan Akte Notaris. Kalau dipinjam kan berarti ada keuntungan yang diperoleh BUMD. Tetapi saat Kami memanggil salah satu perusahaan yaitu PT Aman, PT Aman mengatakan tidak meminjam hanya dipake nama. Kami pun kembali memanggil Pak Kamil tetapi Pak Kamil juga tidak bisa menjelaskan. Kami juga beberapa kali memanggil Notaris tetapi tidak hadir. Kami tidak punya kewenangan untuk memanggil paksa dan kami juga tidak punya kewenangan untuk mengatakan seseoarang bertanggung jawab,” ujar Rosi <br /><br />Beberapa perusahaan yang disebut-sebut meminjam uang dari BUMD namun tak kembali, yaitu PT. Aman sebesar Rp1,5 miliar,; CV. Prima Jaya sebesar Rp2,850 miliar,; PT. Cahaya Gading Perkasa sebesar Rp1,4 miliar,; UD Mabruq RMS sebesar Rp1,350 miliar,; UD Sumber Rejeki Speed Shop sebesar Rp150 juta,; PT Tanduk Majeng Madura sebesar Rp15 miliar,; CV Dharmaputra sebesar Rp400 juta,; Sembako sebesar Rp100 juta, dan Mojari Besi Tua sebesar Rp150 juta,; CV Azizah sebesar Rp100 juta<br /><br />Dan JPU Kejari Bangkalan mengakui kalau jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah kurang lebih sebesar Rp23 miliar, namun dibagi dalam beberapa berkas perkara yang juga menyeret Moh. Kamil selaku Plt. Direktur Utama PDSD BUMD Pemkab Bangkalan Tahun 2019 – 2021. (Jen) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Korupsi Penyertaan Modal BUMD PDSD Kabupaten BangkalanRp1,350 M : Eksepesi Tiga Terdakwa Dikabulkan Majelis Hakim

“Kejari Bangkalan Akan Kembali Melipahkan Perkara Ini Ke Pengadilan Tipikor. Sementara kasus ini bermula pada tahun 2023, DPRD Kabupaten Ban...

»

Tersangka Sugiri Sancoko Bersaksi, Pinjaman Puluhan Miliaran Hingga Jejak Dana Pencalonan Bupati Terkuak

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuLDrszxnu8yCdBvrwzaWEvxtd2-Bpg4s-xk-lS_RV821ThXBf7gYqHlkAeigwFEP_tZYCBes0SW8kfSafCDfvdKeGUWTa705NM7zZbYKuxHfMpo_oOjnrrB4btdfzN8Oa6ibha7j4aIX9KScbPbKJIUl_KA5evq4m2ctPfPaBV1rQubduWe5iDUXhar4/s1280/Sugir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuLDrszxnu8yCdBvrwzaWEvxtd2-Bpg4s-xk-lS_RV821ThXBf7gYqHlkAeigwFEP_tZYCBes0SW8kfSafCDfvdKeGUWTa705NM7zZbYKuxHfMpo_oOjnrrB4btdfzN8Oa6ibha7j4aIX9KScbPbKJIUl_KA5evq4m2ctPfPaBV1rQubduWe5iDUXhar4/w640-h360/Sugir.jpg" width="640" /></a></div>“Kesaksian Di Sidang Suap Fee Proyek Rp950 Juta Membuka Rangkaian Aliran Uang, Relasi Jabatan, Dan Peran Para Pihak. Adakah Pengembangan Selanjutnya Untuk Tersangka Baru? Bagiamana Nasib Sugiri Heru Sangoko dan Lely, anggota DPRD Ponorogo?”</span> <span style="font-size: medium;"><b>Ditulis oleh : Jentar S</b></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat, 20 Februari 2026, kembali menarik perhatian pengunjung sidang karena JPU KPK menghadirkan Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo selama 2 periode berjalan karena di periode kedua Sugiri Sancoko “terjun bebas ke kubagan lumpur hitam” alias tertangkap tangan atau OTT KPK pada 07 November 2025 lalu bersama Heru Pramono selaku Sekda, Yunus Mahatam, Direktur Utama RSUD dr. Harjono S Ponorogo (ketiganya berstatus Tersangka), dan Terdakwa Sucipto, Direktur CV Cipto Makmur Jaya<br /><br />Kehadiran Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 20 Februari 2020) bukan dalam rangka kunjungan dinas, karena Sugiri Sancoko saat ini telah menyandang gelar non akademik yaitu Tersangka. Jadi kehadirannya adalah sebagai Saksi dalam perkara Korupsi Suap fee proyek sebesar Rp950 juta yang tertangkap tangan atau OTT KPK pada 07 November 2025 lalu dengan Terdakwa Sucipto selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 20 Februari 2026 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeA4zi5Nxu1VfuOXei9UKyCgZCC1wpyAeH64ElY2wzb7k5zUb3WV11aae7gh1azYA7TQEqD5iYX45gZjaO2e61zMI8vxEjh9PZ5BsVOjdI1Ucaf7qNybaYTkqxcMkrvS2jHnVEL_f7zoMvBtsCho6d4zEiTHfuk8YJBi8_IxLNimNNKm_g3ECG8rednP0/s1600/JPU%20KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeA4zi5Nxu1VfuOXei9UKyCgZCC1wpyAeH64ElY2wzb7k5zUb3WV11aae7gh1azYA7TQEqD5iYX45gZjaO2e61zMI8vxEjh9PZ5BsVOjdI1Ucaf7qNybaYTkqxcMkrvS2jHnVEL_f7zoMvBtsCho6d4zEiTHfuk8YJBi8_IxLNimNNKm_g3ECG8rednP0/w640-h288/JPU%20KPK.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur  (Jumat, 20 Februari 2026) dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dari JPU KPK terhadap Terdakwa dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP), yang dihadiri langsung oleh Terdakwa Sucipto dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Budiarjo Setiawan, SH., MH, dkk<br /><br />Di hadapan Majelis Hakim, Sugiri membeberkan sejumlah fakta yang menyita perhatian ruang sidang, karena dari pengakuan Sugiri terkuan adanya pinjaman uang miliaran dan Relasi dengan Dirut RSUD Ponorogo. Sugiri mengaku mengenal Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD dr. Harjono S Ponorogo. Ia menyatakan pernah meminjam uang sekitar Rp1,5 - 2 miliar pada 3 November 2025, serta Rp2 miliar pada 4 November 2025. Transaksi itu disebut berlangsung di hadapan Agus, Kepala Bappeda Ponorogo.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga :</span><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: #2b00fe;">Asmara, Utang Miliaran, dan Fee Proyek RSUD Ponorogo: Pengakuan Sugiri Heru Sanjoko Mengguncang Sidang Tipikor - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/asmara-utang-miliaran-dan-fee-proyek.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/asmara-utang-miliaran-dan-fee-proyek.html</a></span><br /><span style="color: #2b00fe;"></span><br /><span style="color: #2b00fe;">Suara Relelyanda Solekha Wijayanti Menggema di Sidang OTT KPK Ponorogo: Akui Setor Rp1 Miliar ke Sugiri Sancoko, Dari Mana Asalnya? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/suara-solekha-wijayani-menggema-di.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/suara-solekha-wijayani-menggema-di.html</a></span> <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaPdLqlhxYALXCmwG00WHb3ifKvt8bHXuKafLFYk7CV6F-vHba_hgvtTHgx0z489MHRQBIV_gJuZD2Vp0k-m1h2QxRE-sCsSS5YVgPrOmtNY_isUuwdHdIRwphGlSwBi4ic3xkoKx1WjGnEMGrw5ghMUGL-LIvUakC7LQw3OF2M3Xm5ukGCC_noRurVXY/s1525/Lely.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1525" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaPdLqlhxYALXCmwG00WHb3ifKvt8bHXuKafLFYk7CV6F-vHba_hgvtTHgx0z489MHRQBIV_gJuZD2Vp0k-m1h2QxRE-sCsSS5YVgPrOmtNY_isUuwdHdIRwphGlSwBi4ic3xkoKx1WjGnEMGrw5ghMUGL-LIvUakC7LQw3OF2M3Xm5ukGCC_noRurVXY/w430-h640/Lely.jpg" width="430" /></a></div>Pengakuan tersebut menjadi salah satu simpul penting yang didalami JPU KPK terhadap pihak-pihak lain, terutama terkait konteks waktu yang berdekatan dengan OTT KPK pada 7 November 2025.<br /><br />Saksi mengaku, Yunus Mahatma meminta perpanjangan jabatan sebagai Dirut RSUD. Dalam pertemuan itu, sebuah Tas dari Yunus Mahatma kepada Sugiri Sancoko melakui Nanik dan kemudian ditaruh di belakang rumah mertua Saksi Sugiri Sancoko oleh Ninik, namun Tas tersebut  sudah lebih dahulu ditemukan oleh KPK, dimana dalam tas tersebut beriskan uang sejumlah Rp500 juta.<br /><br />Dari keterangan Sugiri Sancoko terungkap, pada bulan Juni 2024, Saksi Sugiri Sancoko menerima uang dari  Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD melalui Singgih sebesar Rp450 juta, dan pada bulan Juli 2024 sebesar Rp950 juta, uang tersebut digunakan Saksi Sugiri Sancoko untuk keperluan pencalonan Bupati Ponorogo<br /><br />Pengakuan Saksi Sugiri, bahwa usng tersebut diterima melalui Tim Suksesnya sehingga lupa berapa total uang yang diterimanya hanya menerima laporan dari Singgih, keponakan istri Sugiri Sancoko<br /><br />Pada tahun 2024-2025 ada yang memberi uang 100 juta, yang menerima adalah Ajudan saksi Sugiri Sancoko selaku Bupati. Yunus Mahatma memberi pada Niken, oleh Niken diserahkan pada Sulton, lalu oleh Sulton diberikan pada Ely<br /><br />“Tidak enak kalau dijelaskan disini (di sidang) banyak orang merasa tidak enak,” ucap Saksi Sugiri Sancoko. Namun oleh JPU langsung ditimpali “Ia untuk Forkopimda kan”.<br /><br />Saksi Sugiri Sancoko mengakui bahwa yang mendanai pencalonannya sebagai Bupati Ponorogo pada periode pertama dan kedua adalah Sugiri Heru sangoko. Dan Sugiri mengaku masih punya hutang kepada Sugiri Heru Sangoko sebesar Rp27 miliar<br /><br />Pengakuan Saksi Sugiri Sancoko tidak berbeda dengan pengakuan Sugiri Heru Sangoko maupun keterangan Relelyanda Solekha Wijayani atau Lely selaku anggota DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2019-2024 dan 2024-2029 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_FY9dCTyhgsuv-VxpHB164SOzzaiKnnicVUtgwAXVwiRNEIB3vGNXZsFK61BG8APO2csVmYJWT0d6M8di5whYF0hBT7FCSKQF6PxGMTzKrQEi6aPoewFFlfono-y19oJ0dgQeMFvsrBQ4sJU-vdKn9jckRy9u-Cl8i9PIykvTP3b13BNDu4cEyyf3xSI/s640/Sugiri%20Heru%20Sangoko.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="640" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_FY9dCTyhgsuv-VxpHB164SOzzaiKnnicVUtgwAXVwiRNEIB3vGNXZsFK61BG8APO2csVmYJWT0d6M8di5whYF0hBT7FCSKQF6PxGMTzKrQEi6aPoewFFlfono-y19oJ0dgQeMFvsrBQ4sJU-vdKn9jckRy9u-Cl8i9PIykvTP3b13BNDu4cEyyf3xSI/w640-h286/Sugiri%20Heru%20Sangoko.png" width="640" /></a></div>Salah satu keterangan Saksi Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo pada persidangan ksli ini adalah bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Sucipto. Saksi mengenalnya pertama kali di Bandara Saat hendak dibawa ke Jakarta oleh penyidik KPK sesuai tertangkap tangan <br /><br />JPU KPK menegaskan, bahwa seluruh keterangan Saksi termasuk Saksi sebelumnya akan dikonfrontir dengan alat bukti dan kesaksian lain <br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Pertanyaan Kritis untuk Para Pihak</span></b></span><br /><span>   <b><span style="font-size: medium;"> </span></b></span><b><span style="font-size: medium;">1.    Untuk Sugiri Heru Sangoko:</span></b><br />Apa bentuk dan mekanisme pendanaan yang diberikan Sugiri Heru Sangoko terhadap pencalonan Sugiri Sancoko untuk Bupati Ponorogo selama 2 peroide? Apakah dana tersebut dicatat secara resmi dalam laporan dana kampanye Sugiri Sancoko?<br />Adakah hubungan bisnis atau proyek antara Sugiri Heru Sangoko selaku pendana dengan Sugiri Sancoko selaku Bupati terpilih?<br /><br /><span>    </span><span style="font-size: medium;"><b>2.    Untuk Yunus Mahatma:</b></span><br />Apa dasar pemberian uang pada tahun 2024 yang diakui saksi Sugiri Sancoko selaku Bupati? Apakah benar itu pinjaman atau hanya sebagai alasan pembenaran? Lalu apa bukti dan jaminan jika uang milirana itu adalah pinjaman? <br /><br />Apakah ada kaitannya, antara pemberian dana dan jabatan Dirut RSUD atau uang tersebut bagian dari fee proyek di RSUD? Bagaimana penjelasan mengenai Tas Rp500 juta yang diamankan KPK? Apakah itu sebagai transaksi jual beli jabatan antara Yunus Mahatma selaku pembeli jabatan dengan Sugiri Sancoko selaku penjual?<br /><br /><span>   <b><span style="font-size: medium;"> </span></b></span><b><span style="font-size: medium;">3.    Untuk Sugiri Heru Sangoko dan Relelyanda Solekha Wijayani atau Lely</span></b><br />Bagiamana dengan Sugiri Heru Sangoko dan Relelyanda Solekha Wijayani atau Lely yang disebut-sebut sebagai pendana kempanye pencalonan Sugiri Sancoko untuk Bupati Ponorogo? Apakah ada pengembangan yang akan dilakukan oleh KPK?<br /><br /><span>    </span><span style="font-size: medium;"><b>4.    Untuk JPU KPK:</b></span><br />Sejauh mana kesaksian ini memperkuat konstruksi Dakwaan? Apakah akan ada pendalaman terhadap dugaan aliran dana politik dari Sugiri Heru Sangoko dan Relelyanda Solekha Wijayani atau Lely terhadap Sugiri Sancoko?</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tersangka Sugiri Sancoko Bersaksi, Pinjaman Puluhan Miliaran Hingga Jejak Dana Pencalonan Bupati Terkuak

“Kesaksian Di Sidang Suap Fee Proyek Rp950 Juta Membuka Rangkaian Aliran Uang, Relasi Jabatan, Dan Peran Para Pihak. Adakah Pengembangan Sel...

»