Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan: Rencana Perbaikan Lahan Berubah Jadi Penambangan Tanpa Izin, Kerugian Capai Rp349 Juta

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzjIIX5Q52i02XuEqnFiRjX-zBGh_W3UTFrBeuNCZBojAN-owEHsKBunb8_ajySRBOv9r_xujCAAQTIyZePSkyZD6XJWF3k4fRpGrX8nB-zfclDmREWiuNuvJ2ruhnQRLe7G6JeVNLVB6Bsx7MReO7HfvPJ74DOYfWnjX-Q5L6jkEQvfLL_t4-9-Q-3E/s1600/IMG-20260723-WA0014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzjIIX5Q52i02XuEqnFiRjX-zBGh_W3UTFrBeuNCZBojAN-owEHsKBunb8_ajySRBOv9r_xujCAAQTIyZePSkyZD6XJWF3k4fRpGrX8nB-zfclDmREWiuNuvJ2ruhnQRLe7G6JeVNLVB6Bsx7MReO7HfvPJ74DOYfWnjX-Q5L6jkEQvfLL_t4-9-Q-3E/w640-h360/IMG-20260723-WA0014.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Keterangan Saksi Ungkap Kelemahan Pengawasan BPD: Diserahkan Sepenuhnya ke Kades, Padahal Pelaksanaan Berbeda dari Kesepakatan. Hakim Soroti Peran Pihak Ketiga yang Belum Tersentuh Hukum</span></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">S</span>idang perkara dugaan korupsi pengelolaan aset tanah kas Desa Jenangan berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis 23, Juli 2026, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Ponorogo dengan terdakwa Toni Ahmadi selaku Kades Desa Jenangan Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo yang diketuai Hakim Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, JPU mendakwa Terdakwa Toni Ahmadi selaku Kepala Desa Jenangan diduga telah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penambangan di tanah kas desa di wilayah Dusun Krajan tanpa melakukan koordinasi maupun menggelar rapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aset Desa berupa TKD yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama diduga telah dimanfaatkan secara sepihak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp349 juta sesuai hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Ponorogo NOMOR : 700.1.2.1/KH/405.06/2026 tanggal 26 Februari 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span><span style="font-size: medium;">Kesepakatan Perbaikan Berubah Jadi Penambangan</span></span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan keterangan saksi Mujiono, anggota BPD Desa Jenangan, pernah diadakan musyawarah. Namun, setelah pertemuan malam itu, tidak ada lagi pembahasan lanjutan. "Saat rapat, yang dibahas adalah perbaikan lahan agar menjadi tanah produktif, bukan penambangan. Saya tidak paham mengapa akhirnya dilakukan penambangan," ujar Mujiono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengakui mengetahui status lahan tersebut sebagai tanah kas desa yang dulunya berupa bukit kecil tanpa peruntukan khusus. Namun, saksi tidak mengetahui siapa yang secara langsung melakukan penggalian dan untuk apa hasilnya digunakan. Penambangan itu sendiri hanya berlangsung selama tiga bulan, dan setelah tanggal 30 Maret 2015 tidak pernah ada lagi rapat khusus terkait aset tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal senada disampaikan Bahrudin Efendi, mantan Ketua BPD Jenangan. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya berpatokan pada hasil rapat tanggal 30 Maret 2015, yang menyepakati perbaikan lahan tandus agar bisa dimanfaatkan. "Kami menganggap itu proses perbaikan tanah, bukan penambangan. Setelah pekerjaan selesai, tidak ada pelaporan atau rapat tindak lanjut," jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di hadapan Majelis Hakim, Bahrudin mengakui kelemahan pengawasan. "Memang seharusnya BPD menanyakan teknis pelaksanaannya, namun kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Keterbatasan pengawasan ini menjadi celah terjadinya penyimpangan," akuinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span><span style="font-size: medium;">Uang Masuk Rp22,5 Juta dan Pembangunan Tanpa APBDes</span></span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi Sulasno, selaku Kasun Desa Jenangan, membenarkan bahwa lahan semula berbukit dan tandus kemudian diratakan. Namun, ia mengungkap fakta baru: pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga, yaitu Sujarno (mantan Lurah Kemiri) dan almarhum Pendi, bukan hanya terdakwa Toni Ahmadi. Pengerukan dilakukan menggunakan alat berat berupa ekskavator milik pihak ketiga tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari kegiatan itu, pada 1 November 2015 tercatat ada uang masuk ke kas desa sebesar Rp22,5 juta. "Uang itu diserahkan untuk digunakan acara bersih desa dan pagelaran wayang," kata Sulasno.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terungkap pula bahwa hasil pengerukan juga digunakan untuk pembuatan tiga gapura pintu masuk dusun pada awal tahun 2016. Pembangunan ini ternyata tidak masuk dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). "Biaya satu gapura sekitar Rp12 juta, total sekitar Rp35 juta. Menurut informasi, dana itu dikeluarkan langsung oleh Pak Kades," tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span><span style="font-size: medium;">Pertanyaan Hakim: Mengapa Pihak Ketiga Belum Diselidiki?</span></span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat pemeriksaan berlangsung, Majelis Hakim menyoroti peran Sujarno yang terlibat aktif dalam penambangan namun belum ditetapkan sebagai tersangka. <i>"Sujarno ini seharusnya ikut dijadikan tersangka dalam perkara ini,"</i> tegas salah satu Anggota Majelis Hakim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Basuki, mantan Sekretaris Desa Jenangan tahun 2015, menyatakan bahwa dalam rapat tidak pernah disepakati penjualan tanah atau pengambilan material. "Tanah itu punya nilai ekonomi sebagai urugan, tapi kami tidak tahu kemana hasil galian dibawa dan apakah dijual. Baru sekarang lahan itu ditanami singkong warga, dulunya tidak produktif sama sekali," paparnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ada juga selisih data administrasi yang terungkap, di mana lokasi lahan dalam dokumen SPPT tertulis masuk wilayah Dusun Jimbe, namun secara administrasi desa masuk wilayah Jenangan. Pihak pengadilan memastikan hal ini hanya kesalahan penulisan administrasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemeriksaan saksi masih berlanjut, dengan pertanyaan kunci: apakah keterlibatan pihak ketiga dan ketidakjelasan aliran dana akan membuka babak baru penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span><span style="color: #f02c1f;">Beberapa Pertanyaan Kritis</span></span> <span><span style="color: #f02c1f;">Muncul</span></span>:</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">1. Sujarno selaku pihak ketiga yang membiayai alat berat, mengangkut dan mengelola hasil galian, merupakan pelaku utama kegiatan penambangan. Mengapa hingga saat ini ia belum ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada alasan hukum atau pertimbangan khusus?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Siapa yang menetapkan harga jual material galian, dan siapa yang menerima seluruh hasil penjualan selain uang Rp22,5 juta yang masuk kas desa?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">3. Mengapa BPD dan perangkat desa sama sekali tidak mengetahui perjanjian atau transaksi yang dilakukan antara terdakwa Toni Ahmadi dengan Sujarno? Apakah ada upaya penutupan informasi secara sengaja?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Apakah Kejaksaan berencana memperluas penyidikan dan menjadikan Sujarno serta pihak lain yang terlibat sebagai tersangka baru dalam perkara ini, atau Sujarno tetap aman ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah Kejaksaan mempertimbangkan untuk menyangkut pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengingat adanya dugaan aliran dana yang tidak jelas asal dan peruntukannya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Apakah penuntutan saat ini hanya sekadar formalitas terhadap Kepala Desa, atau Kejaksaan berkomitmen mengungkap seluruh jejak kejahatan hingga ke akar dan semua pihak yang bertanggung jawab?. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Apakah kerugian negara dalam surat Dakwaan JPU sebesar Rp349 juta lebih sudah termasuk yang masuk ke kas Desa Jenangan? Lalu mengapa JPU tidak menjelaskan uang sebesar Rp22 juta lebih yang masuk ke kas Desa dari hasil penjualan tanah urug berupa gundukan diatas Tanah Kas Desa?. (Jen)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan: Rencana Perbaikan Lahan Berubah Jadi Penambangan Tanpa Izin, Kerugian Capai Rp349 Juta

Keterangan Saksi Ungkap Kelemahan Pengawasan BPD: Diserahkan Sepenuhnya ke Kades, Padahal Pelaksanaan Berbeda dari Kesepakatan. Hakim Soroti...

»

Kasus Dugaan Korupsi Tanah Urug Galian TKD Rp349 Juta: Toni Ahmadi Selaku Kades Di Ponorogo Diadili, Sujarno Mantan Kades Terselamatkan?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJg2r1UcRpTkyVTC114Sjm5SsayQyIfNliuyooz15bwBdrTx-eVmw8oLN2Ynm50iYlNYElyAsYC6xzhZ6qHZJjrttzk_7TeZonpeQgtpfVARHCg8s7-rFQ-HAcdPVDLTgV0XP3dm7nT0CeMLqDz6BcVjjaAkisrw4_nI-Djbdmq0wr7jnnTfu29cUEpEY/s639/IMG_20260725_134845.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="478" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJg2r1UcRpTkyVTC114Sjm5SsayQyIfNliuyooz15bwBdrTx-eVmw8oLN2Ynm50iYlNYElyAsYC6xzhZ6qHZJjrttzk_7TeZonpeQgtpfVARHCg8s7-rFQ-HAcdPVDLTgV0XP3dm7nT0CeMLqDz6BcVjjaAkisrw4_nI-Djbdmq0wr7jnnTfu29cUEpEY/w478-h640/IMG_20260725_134845.jpg" width="478" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large; text-align: left;">Pengakuan Terdakwa Toni Ahmadi: Tanah Urug hasil galian gundukan TKD dikerjakan dan dijual oleh Sujarno mantan kepala Desa Kemiri dan hasil penjualan dibagi. Sujarno adalah orang dekat Kejaksaan. Awalannya saya diminta mengembalikan Rp500 juta tapi saya minta hasil hitungannya tidak dikasih. Tapi kerugian sudah saya kembalikan semuan setelah ditetapkan sebagai tersangka</span></div></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Tim JPU Kejari Ponorogo menyeret Toni Ahmadi Bin Yahmin selaku Kepala Desa Jenangan Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penjualan tanah urug hasil galian gundukan diatas Tanah Kas Desa (TKD) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Desa Jenangan sebesar Rp349.740.000,00 sesuai hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Ponorogo NOMOR : 700.1.2.1/KH/405.06/2026 tanggal 26 Februari 2026</div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Anehnya, JPU hanya menyeret Toni Ahmadi selaku Kades untuk diadili, sementara Sujarno mantan Kepala Desa Kemiri, Kec. Jenangan, Ponorogo, sepertinya tak tersentuh hukum ditangan penyidik Kejari Ponorogo. Sebab pengerjaan galian gundukan diatas Tanah Kas Desa (TKD) Kenangan dikerjakan oleh Sujarno bersama Pendi (Alm) dan hasil galian atau Urugan dijual sendiri oleh Sujarno, hasilnyapun dibagi antara Terdakwa Toni Ahmadi dengan Sujarno dan Pendi. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan JPU.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan JPU diuraikan, untuk melaksanakan kegiatan penggalian tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Sujarno yang merupakan mantan kepala Desa Kemiri, kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan penggalian tanah untuk Terdakwa, kemudian karena saksi Sujarno tidak memiliki modal untuk melaksanakan penggalian, Terdakwa kembali meminta kepada saksi SUJARNO untuk mencari teman yang dapat melaksanakan penggalian, yang mana kemudian saksi SUJARNO mengenalkan sdr. PENDI (alm) kepada Terdakwa untuk melakukan penggalian.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Atas perintah Terdakwa, saksi SUJARNO bersama dengan sdr. PENDI (alm) memulai kegiatan penambangan pada bulan Agustus 2015 dengan menggunakan mesin Ekskavator jenis PC yang disiapkan oleh sdr. PENDI (alm) dan dibantu oleh saksi SUJARNO yang bertugas untuk menata keluar masuknya truk pengangkut hasil penambangan, hingga selesai pada sekira bulan Oktober 2015;</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Bahwa hasil penambangan yang dilakukan oleh sdr. PENDI (alm) berupa tanah urug dijual oleh saksi SUJARNO dengan cara mengumumkan kepada rekan-rekannya tentang adanya tanah urug yang siap untuk dibeli seharga Rp100.000 - Rp 120.000 per rit atau sekali kirim yang seluruhnya diambil sendiri oleh pembeli yang datang ke lokasi penambangan, </p> <div style="text-align: justify;">Kemudian hasil keuntungannya dibagi antara Terdakwa, saksi Sujarno, dan sdr. Pendi (Alm) dengan keuntungan total sebesar Rp349.740.000 yang dibagi kepada saksi SUJARNO sebesar Rp16.000.000 dan sisanya dibagi antara Terdakwa dan sdr. PENDI (Alm)</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVC-bG_0hQFyTDBcjvNZqBMtddbv5z-ElSzin_SYbwHslxU73fr524J4sGkSAos14sQ6dG3waYurJQZBnmaYlVAHPigkc7dRQvaAcsjScHc7-Rw4lZulVTloNi6hjoPA_4k4jVm-DQ9RLOqdTOYyWcTi7XQlLY-n2SYwMbVVtHoJGcAH_lymW0bVsIZaY/s1600/IMG-20260720-WA0006.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVC-bG_0hQFyTDBcjvNZqBMtddbv5z-ElSzin_SYbwHslxU73fr524J4sGkSAos14sQ6dG3waYurJQZBnmaYlVAHPigkc7dRQvaAcsjScHc7-Rw4lZulVTloNi6hjoPA_4k4jVm-DQ9RLOqdTOYyWcTi7XQlLY-n2SYwMbVVtHoJGcAH_lymW0bVsIZaY/w640-h360/IMG-20260720-WA0006.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara pengakuan Terdakwa Toni Ahmadi kepada beritakorupsi.co tak jauh beda dengan dakwaan JPU terkait keterlibatan Sujono. Terdakwa Toni Ahmadi menjelaskan, bahwa TKD milik Desa Jenangan sudah sangat lama tidak dapat dipergunakan karena diatas Tanah tersebut terdapat gundukan yang tinggi dan seperti hutan, sehingga diratakan agar dapat difungsikan </div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>''Saya memang yang meminta Sujarno untuk melakukan penggalian tapi yang menjual hasil galian (urugan) dan mencari pembelinya adalah Sujarno sendiri. Hasilnya dibagi bersama," </i>kata Terdakwa Toni dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Awalnya saya diminta ngembalikan lima ratus juta katanya nanti dibantu tapi saya minta hasil hitungannya tidak ada. Kalau Kerugian sudah saya kembalikan semuanya setelah jadi tersangka,"</i> ungkap terdakwa Toni</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara sumber beritakorupsi.co yang tidak bersedia desubutkan namanya menjelaskan, bahwa pekerjaan Sujarno setelah tidak lagi Kades adalah penambang dan dekat dengan orang Kejaksaan.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Sujarno ini penambang dan dekat dengan Kejaksaan</i>," ujar sumber. </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah informasi yang disampaikan sumber berkaitan dengan tidak terseretnya Sujarno sebagai tersangka dalam perkara ini?. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan dari JPU dan masih menunggu.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Lalu apakah Sujarno akan selamanya terselamatkan dalam perkara ini atau Kejaksaan Negeri Ponorogo akan melakukan pengembangan dan menetapkan Sujarno sebagai tersangka?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selain itu, pertanyaan yang lebih menarik sekaligus mengherankan adalah, terkait penghitungan hasil galian tanah urug dari gundukan diatas Tanah Kas Desa Jenangan yang terjadi tahun 2015, namun Inspektorat melakukan penghitungan pada Pebruari 2026. Bagaimana Inspektorat melakukan penghitungan hingga bisa menentukan jumlah kubit? Bagaimana melakukan pengukuran tinggi gundukan tanah di atas TKD? Atau hanya hasil keterangan Terdakwa saja lalu dibuat dalam dokumen?. (Jen)</p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Dugaan Korupsi Tanah Urug Galian TKD Rp349 Juta: Toni Ahmadi Selaku Kades Di Ponorogo Diadili, Sujarno Mantan Kades Terselamatkan?

Pengakuan Terdakwa Toni Ahmadi: Tanah Urug hasil galian gundukan TKD dikerjakan dan dijual oleh Sujarno mantan kepala Desa Kemiri dan hasil ...

»

Pengembangan Perkara Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim: KPK Kembali Menahan Tiga Tersangka

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAqxKKanR3ExzeXdK_jTIbnCqMG11NXxZ0uRk6R0lxyiQV2mOZQdImFSRATmO17nNwiDnQH4S1dMftIRraf1gCFX6A0G3AdswyjMaJm_OIEcMkCKnFExMvGbqUaBgVP2kNn1ewDjE_kSPP-GhBCT3Mi_p7MKeTA55AXQTsFBe5U-EXmwi7FNXGDoFLGew/s720/IMG_20260724_031821.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="720" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAqxKKanR3ExzeXdK_jTIbnCqMG11NXxZ0uRk6R0lxyiQV2mOZQdImFSRATmO17nNwiDnQH4S1dMftIRraf1gCFX6A0G3AdswyjMaJm_OIEcMkCKnFExMvGbqUaBgVP2kNn1ewDjE_kSPP-GhBCT3Mi_p7MKeTA55AXQTsFBe5U-EXmwi7FNXGDoFLGew/w640-h350/IMG_20260724_031821.jpg" width="640" /></a><br /><b style="text-align: left;"><span style="font-size: 24px;"><span style="color: #f02c1f;">Setiap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki jatah alokasi dana hibah pokir sebagaimana telah disepakati Pimpinan dengan para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Jatah alokasi dana hibah pokir milik AS (Anwar Sadad) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 yang saat ini anggota DPR RI 2024-2029 adalah sebesar Rp291,5 miliar dengan Komitmen Fee 15-20% yang disyaratkan kepada Korlap atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah</span></span></b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">"Lama tapi pasti". Kalimat inilah yang mungkin terjadi dalam kasus perkara Korupsi Dana Hibah APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2020 – 2023 sebesar Rp8.369.720.515.064 yang dikuncurkan untuk Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024, KPK kembali melakukan penahanan (Rabu, 22 Juli 2026) terhadap tiga tersangka selaku pemberi suap komitmen fee dana hibah pokir DPRD Jatim milik kepada AS (Anwar Sadat) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 yang saat ini anggota DPR RI periode 2024-2029 , sementara satu tersangka berhalangan hadir sehingga ditunda penahanannya</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ketiga tersangka tersebut adalah  AY (Achmad Yahya), swasta warga Pasuruan dan RER (Ra Wahid Ruslan), swasta warga Bangkalan serta MF (M. Fathullah), swasta warga Pasuruan. Sedangkan tersangka MM (Moch. Mahrus), swasta warga Probolinggo yang saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 tidak hadir memenuhi panggilan KPK sehingga ditunda penahanannya </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Konstruksi perkaranya, bermula ketika AS (Anwar Sadat) bersama Ketua Fraksi diduga menentukan besaran alokasi dana hibah Pokir untuk masing-masing anggota DPRD. Dari pembagian tersebut, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah periode 2019-2022 sekitar Rp291,5 miliar dan mensyaratkan komitmen <i>fee </i>sebesar 15% s.d 20% kepada Korlap atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Untuk merealisasikan dana hibah tersebut, Korlap membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal. Setelah dana hibah dicairkan, Korlap diduga menyerahkan komitmen <i>fee </i>sebesar 20% - 25% kepada Anwar Sadat, baik secara langsung, melalui BGS (Bagus Wahyudiono) selaku orang kepercayaannya, maupun dengan membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadat.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selanjutnya, AY (Achmad Yahya), RWR (Ra Wahid Ruslan), dan MF (M. Fathullah) serta MM (Moch. Mahrus) diduga memberikan uang kepada Anwar Sadat melalui BGS (Bagus Wahyudiono) dengan total sekurang-kurangnya Rp6,9 miliar untuk memperoleh alokasi dana hibah di wilayahnya. </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam penyidikan perkara ini, KPK juga telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat  dan BGS (Bagus Wahyudiono) senilai sekitar Rp22 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, meliputi bidang tanah, ruko, rumah, apartemen, SPBE, hingga GOR. Dalam hal ini, Penyidik masih terus menelusuri aliran dana dan aset lainnya yang terkait dengan perkara tersebut.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sebelumnya, pada Pebruari 2026, empat terdakwa dalam kasus yang sama selaku pemberi suap komitmen fee dana hibah pokir DPRD Jatim milik Kusnadi (Almarhum) selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 sebagian penerima suap terlah divonis pidana penjara dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inckrah </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Keempat Terpidana itu adalah Jodi Pradana Putra selalu Koordinator Pomas (Kelompok Masyarakat) Kabupaten Blitar, Drs. Sukar yang menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus Koordinator Pokmas Kabupaten Tulungagung bersamaWawan Kristiawan,   serta Hasanuddin Koordinator Pomas Kabupaten Gresik yang sempat duduk sebagai anggota DPRD Jatim periode 2024-2029.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sedangkan satu tersangka selaku koordinator Pokmas Kabupaten Tulungagung yaitu  A. Royan belum diadili karena sakit, sehingga yang diadili hanya Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ketiga tersangka yang ditahan KPK saat ini maupun empat terdakwa/terpidana yang sudah divonis pada Pebruari 2026 adalah bagian dari 21 tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam perkara Korupsi Suap dana hibah Pemprov Jatim untuk Pokir DPRD Jatim periode 2019-2024 yang disebut dengan istilah Ijon</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ke- 21 Tersangka termasuk 3 orang yang saat ini ditahan dan 4 Terdakwa yang sudah divonis adalah terdiri dari dua cluster, yaitu;</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>Cluster</b> <b>A. Sebanyak 4 Tersangka selaku Penerima Gratifikasi/Suap Komitmen Fee Dana Hibah Pokir</b> ;</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Kusnadi (“KUS” telah meninggal 16 Desember 2025), selaki Ketua DPRD Jatim 2019-2024</li><li>Anwar Sadad (AS) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 yang saat ini anggota DPR RI periode 2024-2029</li><li>Achmad Iskandar (AI) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024</li><li>Bagus Wahyudiono (BGS), selaku Staf Anwar Sadad,</li></ol></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>Cluster</b> <b>B. Sebanyak 17 Tersangka selaku Pemberi suap komitmen fee dana hibah pokir</b>, yaitu !</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><ol><li>Mahfud (MHD) Anggota DPRD Jatim 2019-2024</li><li>Fauzan Adima (FA) Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024</li><li>​Jon Junaidi (JJ) Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024</li><li>​Ahmad Heriyadi (AH), swasta warga Sampang,</li><li>Ahmad Affandy (AA), swasta warga Sampang,</li><li>Abdul Motollib (AM), swasta warga Sampang,</li><li>​Moch. Mahrus (MM), swasta warga Probolinggo, anggota DPRD Jatim 2024-2029</li><li>A. Royan (AR), swasta warga Tulungagung,</li><li>Ahmad Jailani (AJ), swasta warga Sumenep,</li><li>Mashudi (MS), swasta warga Bangkala<b>​</b></li><li><b>Ra Wahid</b><b> Ruslan (RWR), </b>swasta warga Bangkalan,</li><li>M. Fathullah (MF), swasta warga Pasuruan,</li><li><b>​</b><b>Achmad Yahya (AY), </b>swasta warga Pasuruan, </li><li><b>Wawan</b><b> Kristiawan (WK), </b>swasta warga Tulungagung,</li><li><b>Sukar (SUK</b><b>), </b>Mantan Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Tulungagung.</li><li><b>Hasanuddin</b><b> (HAS), </b>swasta warga Gresik, anggota DPRD Jatim 2024-2029</li><li><b>​Jodi Pradana Putra (JPP), </b>swasta warga Blitar,</li></ol><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK  terhadap (Terpidana) Ilham Wahyudi alias Eeng selaku koordinator lapangan Pokmas Kabupaten Sampang,; (Terpidana) Abdul Hamid mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Ketua Koordinator Pokmas Kabupaten Sampang,; (Terpidana) Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 dari F-Golkar dan stafnya, (Terpidana) Rusdi pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dari fakta yang terungkap dalam persidangan saat Ilham Wahyudi alias Eeng,  Abdul Hamid, Sahat Tua Parulian Simanjuntak dan Rusdi diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada tahun 2023, kemudian KPK melakukan pengembangan dan  menetapkan sebanyak 21 Tersangka pada Jumat, 12 Juli 2024</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Selain itu, dari fakta persidangan kasus perkara korupsi komitmen fee hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019-2024 ternyata menyimpan misteri yang belum terungkap.hingga saat ini, yaitu ;</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Terkait proses verifikasi 4.500 Pokmas di Jawa Timur selaku penerima dana hibah Pokir milik 120 anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 yang hanya dilakukan secara verifikasi data dengan alasan tidak cukup waktu</li><li>Terkait 11 nama “siluman” anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 yang ikut menyalurkan dana hibah Pokir sementara jumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 yang sah adalah sebanyak 120 orang. Namun yang menyalurkan dana hibah Pokir sejumlah 131 orang</li><li>Terkait dana hibah Pokir sebesar Rp2.4 triliun lebih dengan rincian; pada tahun 2020 sebesar Rp1.720.170.367.500 dan tahun 2021 sebesaar Rp751.954.12.700 tahun 2022 dan tahun 2023 0 (nol) yang tidak terungkap siapa yang menyalurkan dan kemana disalurkan atau masuk kentong siapa serta diperhitungkan untuk apa. Sdangkan dalam data yang diperlihatkan JPU KPK dalam persidangan saat itu hanya tertulis “tdk (tidak) termonitor, dan ;</li><li>Terkait tujuan dan hasil pertemuan pejabat dan mantan pejabat Pemprov Jatim (Sekda Jatim Heru Cahyono bersama beberapa pejabat Pemprov Jatim dengan mantan Ketua BPK perwakilan Jatim)di Jogjakarta beberapa hari setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Cs</li></ol></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa penanganan kasus Korupsi suap komitmen fee dana hibah pokir DPRD Jatim periode 2019-2024 bulan sekedar menahan dan mengadili para tersangka, tetapi bagaimana keseriusan KPK dalam mengungkap fakta yang sesungguhnya untuk memberi kepercayaan dan rasa keadilan kepada masyarakat khusunya di Jawa Timur </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan beberapa pertanyaan lainnya adalah:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Sejauh mana integritas dan komitmen KPK untuk menangani kasus Korupsi suap komitmen fee hibah Pokir DPRD Jatim yang disebut dengan istilah uang Ijon dan mengungkap hingga ke akar-akarnya serta menyeret semua pihak yang terlibat baik dari legislatif maupun dari eksekutif?</li><li>Mampukah KPK mengungkap misteri yang tersembunyi rapi dan rapat dalam kasus Korupsi suap komitmen fee hibah Pokir DPRD Jatim yang disebut dengan istilah uang Ijon?</li><li>Apakah kasus Korupsi suap komitmen fee hibah Pokir DPRD Jatim yang disebut dengan istilah uang Ijon akan mengulang sejarah pada tahun 2018, dimana KPK menyeret semua anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai terdakwan kasus korupsi uang ketuk palu, THR? Atau KPK hanya berhenti pada 21 tersangka?</li><li>Apakah tersangka AS (Anwar Sadat) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 akan mengungkap fakta baru saat dijadikan sebagai saksi di persidangan untuk tiga tersangka/terdakwa? Atau akan bungkam agar tetap tertutup rapat-rapat? </li></ol></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa iji</p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Pengembangan Perkara Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim: KPK Kembali Menahan Tiga Tersangka

Setiap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki jatah alokasi dana hibah pokir sebagaimana telah disepakati Pimpinan dengan para Ketua Frak...

»

Anggaran Rp19 Miliar Terpakai, Kampus UNEJ Lumajang Mangkrak Bertahun-tahun: Janji Operasional Tinggal Kenangan

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyFUDmH0N-lBoc-G6LLGGfeqOIn7PFpYpiIQwt-lAIyioZz0y879IR9LVvHGFUM8hFKVLz0V9TZ664KT7ED8j7b9T_WpZdWacW6lu5fhnCuTj5QvA_aFU_SKRx_gIs9nH85HnyOx4nMgS9XUBdPx4XV4qAYblE3CBFYjbCGSPo0vOCmogddaTIGQC0dmk/s1600/Kampus_Unej_Prayuana_Lumajang.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyFUDmH0N-lBoc-G6LLGGfeqOIn7PFpYpiIQwt-lAIyioZz0y879IR9LVvHGFUM8hFKVLz0V9TZ664KT7ED8j7b9T_WpZdWacW6lu5fhnCuTj5QvA_aFU_SKRx_gIs9nH85HnyOx4nMgS9XUBdPx4XV4qAYblE3CBFYjbCGSPo0vOCmogddaTIGQC0dmk/w640-h360/Kampus_Unej_Prayuana_Lumajang.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f; font-size: x-large;">Gedung sudah berdiri namun tak kunjung diserahterimakan; belum ada temuan pelanggaran spesifikasi bangunan, namun apakah sengketa administrasi dan ketidaksiapan fasilitas bikin proyek terkatung-katung? UNEJ Bicara, Bupati Lumajang Diam, ada apa?</span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><i><div style="text-align: justify;"><i>"Seperti Menu Restoran Mewah: Gambarnya menggugah selera, tapi piring yang datang ke meja tetap kosong melompong."</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div></i><div style="text-align: justify;">Kalimat diatas, yang mungkin terjadi dalam pelaksaan pembangunan Kampus 3 Universitas Jember (UNEJ) di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, hingga pertengahan Juli 2026 masih belum beroperasi. Padahal, proyek ini sudah digagas sejak tahun 2019, anggaran APBD Kabupaten Lumajang senilai total Rp19 miliar sudah dicairkan (Tahap I Rp8 miliar, Tahap II Rp11 miliar), dan progres fisik gedung utama 4 lantai pernah tercatat mencapai 65% sejak akhir 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Anehnya, hingga tahun ajaran 2026/2027  belum beroperasi dan belum diserahterimakan oleh Pemkab Lumajang kepada UNEJ tanpa alasan yang jelas</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Belum diserahterimakan oleh pihak Pemkab Lumajang,'</i> kata salah seorang pejabat UNEJ singkat saat dihubungi beritakorupsi.co, Rabu, 22 Juli 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Sementara itu Bupati Lumajang Ir. Indah Amperawati, M.Si yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati, saat dihubungi beritakorupsi.co, hingga berita ini ditayangkan belum ada menjawab pertanyaan wartawan, kecuali hanya membalas pesan WhatsApp sekitar pukul 10.00 Wib <i>"masih zoom di dalam ruangan"</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;">Informasi yang diterima beritakorups.co, bahwa mangkraknya pembangunan gedung 3  kampus UNEJ Lumajang sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun salah seorang pihak internal KPK mengatakan akan mengecek terlebih dahulu</div> <div style="text-align: justify;">Proyek ini bermula dari rencana pengalihan aset Akademi Keperawatan (Akper) Lumajang menjadi bagian dari UNEJ sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang melarang pemerintah daerah menyelenggarakan perguruan tinggi sendiri. Lahan seluas sekitar 10 hektare bekas kawasan Prayuana pun disiapkan sebagai tempat baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;">Penyebab Utama Tertunda: Belum Jelas</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Banyak pihak menduga, keterlambatan ini disebabkan kesalahan pembangunan atau pelanggaran spesifikasi teknis. Namun, data dan klarifikasi yang dihimpun menunjukkan hal berbeda. Sampai saat ini belum ada laporan resmi dari tim teknis maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bangunan dibangun melenceng dari rencana atau standar mutu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akar masalah utamanya justru berada di ranah administrasi, kesepakatan antar  lembaga, dan kelengkapan fasilitas:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Syarat Penyerahan Belum Terpenuhi Kesepakatan awal mensyaratkan minimal dua gedung utama selesai dibangun sebelum aset diserahkan secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang ke UNEJ. Hingga kini baru satu gedung berlantai empat yang rampung dikerjakan.</li><li>Beban Tanggung Jawab Belum Jelas. Status lahan dan bangunan masih sepenuhnya milik Pemkab Lumajang. UNEJ menolak menerima penyerahan sebelum ada kepastian jelas mengenai biaya operasional, pemeliharaan, serta penyesuaian Rencana Induk Pengembangan Kampus agar sesuai standar perguruan tinggi negeri (PTN)</li><li>Fasilitas Penunjang Kosong;  Meski gedung utama berdiri, sarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses jalan yang layak, pagar pengaman, hingga sistem air bersih belum terbangun. Persyaratan izin operasional dari Kementerian Pendidikan pun belum bisa diajukan karena syarat kelayakan belum terpenuhi.</li><li>Kerusakan Akibat Terbengkalai; Proyek sempat berhenti total sejak tahun 2022. Kondisi tanpa pengawasan membuat bangunan mengalami kerusakan sekunder: cat mengelupas, tumbuh jamur, hingga pencurian material seperti kabel, lampu, dan pompa air. Ini bukan cacat konstruksi, melainkan dampak dari ketiadaan pemeliharaan.</li></ol></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b>Pertanyaan Kritis: Proses Anggaran & Dugaan Penyimpangan</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di tengah kebuntuan ini, muncul sejumlah pertanyaan mendasar yang patut dipertanyakan oleh publik dan lembaga pengawas:</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Mengapa pencairan anggaran tahap I dan II senilai total Rp19 miliar sudah dilakukan secara penuh, padahal target penyelesaian fisik maupun syarat serah terima belum tercapai? Apakah prosedur verifikasi dan pengendalian anggaran berjalan sesuai aturan yang berlaku?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah ada perencanaan keuangan jangka panjang yang matang sebelum proyek dimulai, atau dana hanya dialirkan secara bertahap tanpa kepastian kelanjutan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah ada indikasi pemaksaan pencairan dana demi target kinerja tahunan, padahal kebutuhan teknis dan kesepakatan antar lembaga belum selesai?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban kerugian negara dalam hal ini Pemkab Lumajang akibat kerusakan bangunan dan terbuangnya potensi aset selama proyek mangkrak bertahun-tahun?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah BPK atau Inspektorat Daerah pernah melakukan pemeriksaan khusus terkait efektivitas penggunaan dana proyek ini?  Atau mereka akan turun melakukan audit bila ada permintaan dari aparat penegak hukum (APH)?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah proyek ini lebih mengutamakan kepentingan pencitraan politik di masa jabatan sebelumnya, dibandingkan kesiapan manfaat nyata bagi masyarakat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu mengapa Bupati Lumajang tidak berkenan menjelaskan alasan belum diserahterimakan gedung kampus 3 Universitas Jember hingga saat ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BEEITAKORUPSI.CO)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Anggaran Rp19 Miliar Terpakai, Kampus UNEJ Lumajang Mangkrak Bertahun-tahun: Janji Operasional Tinggal Kenangan

Gedung sudah berdiri namun tak kunjung diserahterimakan; belum ada temuan pelanggaran spesifikasi bangunan, namun apakah sengketa administra...

»

Sidang Lanjutan Skandal Korupsi OTT KPK di Madiun: JPU Menghadirkan 11 Orang Saksi, PH Terdakwa Rochim Rudianto Mengklaim Rugi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRXcOOvAafi6iu5sfW5mFCfTH1zzZ48FLRIspxGEDBywEbjxnRt9kMPQqa07rViQ0K0E4Jq_LIHpvrHqd_cemO4rqE_nkmJ8ReQpWXlQND5oR6cnEKO0a6m4VkUvCLVIXNTCT6-iD8u8mUPgwF3mTDJRTkUyVgP_pgPSHnNUYxTX2ReVDIDpUBO8UDoHg/s4073/IMG_20260719_151009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2911" data-original-width="4073" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRXcOOvAafi6iu5sfW5mFCfTH1zzZ48FLRIspxGEDBywEbjxnRt9kMPQqa07rViQ0K0E4Jq_LIHpvrHqd_cemO4rqE_nkmJ8ReQpWXlQND5oR6cnEKO0a6m4VkUvCLVIXNTCT6-iD8u8mUPgwF3mTDJRTkUyVgP_pgPSHnNUYxTX2ReVDIDpUBO8UDoHg/w640-h458/IMG_20260719_151009.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Proyek TPA Winongo Kota Madiun yang menelan anggaran sekitar Rp6 miliar yang saat ini salah satu pembahasan dalam perkara Korupsi OTT KPK di persidangan ternyata tidak melalui proses pengadaan barang/jasa tetapi penunjukan Walikota melalui Kepala Dinas. Sementara Terdakwa Rochim Rudianto yang mengerjakan proyek terlebih dahulu menggunakan uang pribadinya belum kembali seratus persen. Lalu mengapa Kontraktor lain yang juga mengerjakan proyek TPA Winongo dengan uang yang disebut dalam dakwaan hasil Pemerasan dengan istilah dana CSR tidak turut dijadikan tersangka?</b></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Sidang lanjutan perkara Korupsi Pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan Gratifiksi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK di Kota Madiun pada tanggal 19 Januari 2026 terhadap tiga orang  terdakwa, Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030 dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun serta Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum, kemabli digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 16 Juli 2026 dengan agenda masih seputar mendengarkan keterangan saksi sebanyak 11 orang yang dihadirkan JPU KPK</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ke- 11 saksi yang dihadirkan JPU KPK adalah: Jariyanto selaku Kepala Bapenda , Lismawati (Kepala Dinas Pendidikan) , Jemakir (Kepala DKPP), Agus Purwowidagdo selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) yang saat ini menjabat Kasatpol PP dan Damkar Kota Madiun, Donny Sandhi Wibowo (Inspektur Pembantu III Inspektorat ,  Inalathul Faridah (Kabid Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan H idup), Hesti Setyorini (Kabid Cipta Karya DPUPR), Riski Septiyanto (Subkoordinator Penataan Bangunan Gedung DPUPR), Seno Bayumurti (Subkoordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan ), Dua staf Dinas PUPR yaitu Jlitheng Purmianto dan Didik Dharmono.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Iqgt6rlegKG8ZE4dvIObjBc0kLYNVSk7Ol9ry_eul0rz6SUGp05XxCEE6XvV_FmWKPg2JSSYBg-1if3dMBGp2Cfo83McehdyHfEQjsk-_UAuCI8QNY-3dtWC9XWDH47IrM2d2iZV8hPTgwX2ekWGdm3hH3ae6KtpjlwRFnOS1-ZJq7n616zgBRKxhJk/s653/IMG_20260719_152201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="254" data-original-width="653" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Iqgt6rlegKG8ZE4dvIObjBc0kLYNVSk7Ol9ry_eul0rz6SUGp05XxCEE6XvV_FmWKPg2JSSYBg-1if3dMBGp2Cfo83McehdyHfEQjsk-_UAuCI8QNY-3dtWC9XWDH47IrM2d2iZV8hPTgwX2ekWGdm3hH3ae6KtpjlwRFnOS1-ZJq7n616zgBRKxhJk/w640-h248/IMG_20260719_152201.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sidang agenda pemeriksaan saksi dalam perkara ketiga terdakwa (Maidi, Thariq Megah dan Rochim Rudianto) berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Kediri (Kamis, 16 Juli 2026) dengan Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota (Ad Hock) serta Panitera Pengganti. Sementara ketiga terdakwa  hadir langsung diruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya, salah seorang diantaranya Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Advokat yang mendampingi Terdakwa Rochim Rudianto</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari pertanyaan JPU KPK kepada para saksi kali ini tak berbeda dengan pertanyaan kepada sejumlah saksi sebelumnya yaitu seputar  permintaan dana CSR (Corporate Social Responsibility)dari pengusaha dan pengumpulan fee proyek APBD di lingkungan Dinas PUPR Kota Madiun. Dan dana CSR serta fee proyek yang terkumpul diduga disalah gunakan tanpa prosedur, salah satunya untuk proyek TPA (tempat pembuangan akhir) Winongo Kota Madiun dan dugaan pembiayaan biaya umroh beberapa pejabat Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Proyek TPA Winongo Kota Madiun, salah satunya dikerjakan oleh terdakwa Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum atas perintah Walikota melalui Kepala Dinas LH, dimana terdakwa menggunakan dana pribadi terlebih dahulu yang menghabiskan sekitar Rp6 miliar. Namun hingga saat ini, pelunasan belum terbayar seluruhnya sementara pekerjaan telah selesai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dana CSR yang digunakan untuk pembayaran kepada Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum adalah adanya transfer masuk ke rekening CV Sekar Arum sebesar Rp350 juta dari dan sekaligus sebagai barang bukti saat KPK melakukan tangkap pelaku pada tanggal 19 Januari 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara keterangan keterangan saksi Donny Sandhi Wibowo selaku Inspektur Pembantu III Inspektorat Kota Madiun kepada Majelis Hakim menjelaskan, pada sekitar 11 hingga 15 Agustus 2025 atas permintaan Dinas Lingkungan Hidup dan berdasarkan surat tugas, pernah melakukan audit terakhir dana CSR terhadap PT Hemas Buana Indonesia yang juga mengerjakan proyek TPA Winongo tetapi hasil audit tidak dapat melakukan penghitungan volume pekerjaan karena data yang diperlukan tidak ada</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Pernah melakukan audit tapi tidak bisa menghitung karena gambar awal.dan akhir tidak kami dapat,"</i> kata saksi Dony</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0SqIAPFMeJbPefC1hJXByWoLb4q5KffEDp5XUcPCLlepjlghv0HYRM6_duLWaXH1su6Roi02jsejnKmXV-kDk3X8d-717HVVGqwzxEpSzpa7tUYIYuwQGze5p_X0BPX8sgh3FbwJNUlgVpC4pKLyT_X8gnzngF2Z9ZpUNV_xZgQUb0MM4WoJrQ8nHtq0/s4160/IMG20260716124546.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0SqIAPFMeJbPefC1hJXByWoLb4q5KffEDp5XUcPCLlepjlghv0HYRM6_duLWaXH1su6Roi02jsejnKmXV-kDk3X8d-717HVVGqwzxEpSzpa7tUYIYuwQGze5p_X0BPX8sgh3FbwJNUlgVpC4pKLyT_X8gnzngF2Z9ZpUNV_xZgQUb0MM4WoJrQ8nHtq0/w640-h360/IMG20260716124546.jpg" width="640" /></a></div></div></i><div style="text-align: justify;">Saksi Dony menjelaskan, salah satu kesulitan yang dihadapi saat melakukan audit adalah bahwa pekerjaan proyek TPA Winongo terdapat tumpang tindih karena dikerjakan oleh lebih dari satu pihak (kontraktor), dan alat berat yang digunakan di lokasi proyek berasal dari beberapa penyedia baik dari Dinas PUPR Kota Madiun maupun milik swasta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Salah satu pengakuan saksi Donny Sandhi Wibowo selaku Inspektur Pembantu III Inspektorat Kota Madiun adalah pekerjaan proyek TPA Winongo tidak disertai Kontrak Kerja. Menurut informasi yang diperoleh Saksi, pelaksanaan pekerjaan hanya berlandaskan perintah lisan, diantaranya Terdakwa Rochim Rudianto yang ditunjuk Walikota Madiun Maidi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <i><div style="text-align: justify;"><i>"Setahu saya Pak Rochim ini dari Pak Wali. Itu diceritakan Pak Rochim saat saya bertemu,"</i> Jawab saksi Dony</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Dari pengakuan saksi Dony kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK, bahwa bahan bakar minyak (BBM) untuk alat berat baik milik Dinas PUPR maupun milik swasta adalah dari Dinas. Hal itu dijelaskan saksi setelah Majelis Hakim harus mengulang pertanyaan beberapa kali</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Saat JPU KPK Menanyakan saksi Dony terkait pengumpulan fee proyek di Dinas PUPR, saksi hanya menjawab <i>"mendengar informasi tersebut, tetapi tidak mengetahui secara rinci."</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;">Sementara keterangan saksi Agus Purwowidagdo selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) yang saat ini menjabat Kasatpol PP dan Damkar Kota Madiun menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa terdakwa Rochim Rudianto pernah menemui staf saksi dan  meminta pekerjaan PL dengan menyebut Walikota (Maidi), dan kemudian saksi melaporkannya kepada Walikota</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari pengakuan saksi Agus Purwowidagdo, atas perintah Walikota, proyek PL di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga akhirnya diberikan kepada Rochim Rudianto yaitu mengerjakan pembangunan fisik di Lapangan Winongo dan Tourist Informasi Center</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara penjelasan Budiarjo Setiawan selaku Penasehat Hukum atau Advokat dari terdakwa Rochim Rudianto sesuai persidangan menjelaskan kronologis  pekerjaan pengurugan dan pembangunan lahan (TPA Winongo)yang menjadi objek perkara dengan menunjukkan gambar pembagian zona kawasan serta fasilitas yang dirancang dalam proyek tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Pembayaran samapi hari ini belum lunas. Karena biaya yang digunakan Rochim untuk mengerjakan proyek TPA Winongo menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu. Setelah selesai dikerjakan baru pembayaran diangsur,"</i> ujar Budiarjo</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigEWUVIOQF10xS5s7kWlcNwAlqo8jYA6xtixB98huR5viMkU5_YljEv9z8gqYgh6dIsosYpyDdB5CmlvnKNU2-kb56SJhztOq_Qxcdj2PVarbph2Xu-CGSQhymBG3Pk5PZdbX8iNKWUv88XXs-ZLZDD5OPLxpkhWYENA-yz6a2wA-A5eSx8y2_45Hy634/s4160/IMG20260716124514.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="2336" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigEWUVIOQF10xS5s7kWlcNwAlqo8jYA6xtixB98huR5viMkU5_YljEv9z8gqYgh6dIsosYpyDdB5CmlvnKNU2-kb56SJhztOq_Qxcdj2PVarbph2Xu-CGSQhymBG3Pk5PZdbX8iNKWUv88XXs-ZLZDD5OPLxpkhWYENA-yz6a2wA-A5eSx8y2_45Hy634/w225-h400/IMG20260716124514.jpg" width="225" /></a></div><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Budiarjo menjelaskan bahwa lahan tersebut bukan merupakan bekas galian C, melainkan area yang sebelumnya menjadi lokasi penumpukan sampah. Kemudian lahan  diurug oleh terdakwa Rochim dengan lapisan tanah setebal kurang lebih satu meter sehingga membentuk empat gundukan besar dengan tinggi sekitar 30 meter di atas gundukan, kemudian ditanami berbagai jenis tanaman buah dan selanjutnya dikembangkan menjadi kawasan wisata</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Budiarjoengatakan, sekitar 4,4 hektare lahan TPA Winongo dikerjakan oleh Rochim Rudianto, sementara sekitar 2 hektare lainnya telah berdiri beberapa bangunan, salah satunya kantor cadangan milik terdakwa Maidi selaku Wali Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Budiarjo pun mengungkap gambar denah yang ditunjukkan dalam persidangan, bahwa kawasan TPA Winongo terbagi  beberapa zona, yaitu zona 1 dan 3 seluas  13.727 meter persegi menjadi lokasi berdirinya Tugu Kampung Arab. Sedangkan Zona 2 dengan luas 5.832 meter persegi digunakan area perkantoran, salah satunya kantor  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Madiun. Sementara Zona 4 dengan luas 4.830 meter persegi dirancang sebagai area hijau. Dan Zona 5 seluas 5.528 meter persegi masih dalam proses pengerjaan. Serta Zona 6 menjadi lokasi Bukit Bunga Cinta. Zona 7 berdiri replika Piramida Giza.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Budiarjo menjelaskan, pekerjaan dimulai pada April 2025 dan selesai pada Desember 2025. Setelah pekerjaan selesai, pada Januari 2026 dilakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp350 juta yang disebut berasal dari CSR STIKES dan PT Hasta Bangun Nusantara serta dari PT Hemas Buana Indonesia yang memberikan sebesar Rp600 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Sampai saat ini pembayaran oleh Pemkot Madiun kepada Rochim Rudianto belum lunas karena yang diterima naru Rp350 juta dan Rp600 juta. Sedangkan yang Rp350 juta disita KPK saat OTT. Terdakwa ini kan hanya mengerjakan sesuai perintah Dinas. Masalh uang berasal dari mana terdakwa tidak mengetahunya. Yang sia tau, itu pembayaran atas uang pribadinya yang digunakan terlebih dahulu untuk mengerjakan proyek TPA Winongo. Terus dimana Pemerasanya?”</i> ujar Budiarjo dengan nada tanya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">"Nilai pekerjaan pengurugan TPA Winongo dan pembangunan jalan paving dengan panjang sekitar dua kilometer dengan lebar lima meter mencapai Rp6 miliar lebih," imbuhnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari penjelasan saksi di persidangan maupun Budiarjo Setiawan selaku Ketua Tim Advokat dari terdakwa Rochim Rudianto terungkap bahwa pekerjaan proyek TPA Winongo Kota Madiun yang menelan anggaran miliaran rupiah ternyata tidak mengikuti proses lelang pengadaan barang dan/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Faktanya, proyek TPA Winongo Kota Madiun dikerjakan oleh kontraktor diantaranya terdapat Rochim Rudianto atas perintah Walikota Madiun, terdakwa Maidi melalui Kepala Dinas dengan anggaran yang disebut dalam.dakwaan JPU KPK berasal dari uang Pemerasan kepada pengusaha di Kota Madiun yang disebut dengan istilah dana  CSR</div> <div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, kalau proyek TPA Winongo dikerjakan tanpa prosedur dan uang yang digunakan dari hasil Pemerasan, mengapa hanya Rochim Rudianto yang diadili karena mengerjakan proyek TPA Winongo dengan dana CSR sementara kontraktor lain tidak ikut dijadikan tersangkantermasuk Kepala.Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun?. (*)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Lanjutan Skandal Korupsi OTT KPK di Madiun: JPU Menghadirkan 11 Orang Saksi, PH Terdakwa Rochim Rudianto Mengklaim Rugi

Proyek TPA Winongo Kota Madiun yang menelan anggaran sekitar Rp6 miliar yang saat ini salah satu pembahasan dalam perkara Korupsi OTT KPK di...

»

Skandal Korupsi Mamin Sosperda DPRD Jember Rp1,6 Miliar: Lima Terdakwa Terbukti Korupsi Dan Dipidana Penjara, Tersangka Baru Akan Menyul

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-dc3twac-3UKrpyeA40gTq1DJEtLwztbomIhnGJfSK53uyGM9g6HrS1T_EKg5_AVR91GNlYBJ93ANA9H0rq4zkpBe6XdRsSFO7RZ5A8WQG1V0SsXPP0HcPv-a4XHe0hcNANjSxU7QACmGFwYMGBgJpBYQGwNhNJgG2vngcrCFwYvT94TYsJZrxZdbIUQ/s1280/IMG20260715130711_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-dc3twac-3UKrpyeA40gTq1DJEtLwztbomIhnGJfSK53uyGM9g6HrS1T_EKg5_AVR91GNlYBJ93ANA9H0rq4zkpBe6XdRsSFO7RZ5A8WQG1V0SsXPP0HcPv-a4XHe0hcNANjSxU7QACmGFwYMGBgJpBYQGwNhNJgG2vngcrCFwYvT94TYsJZrxZdbIUQ/w640-h360/IMG20260715130711_01.jpg" width="640" /></a><br /><b><span><span style="color: red; font-size: large;">Dalam Pertimbangannya: Majelis Hakim menyatakan adanya Keterlibatan Pengguna Anggaran (PA) yaitu Sutiyoso Selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Jember sehingga Amar Putusan disebutkan: Barang Bukti dikembalikan untuk Pengembangan perkara</span></span></b></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span> - </div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 15 Juli 2026, membacakan putusannya dan menyatakan  Lima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korporasi Pengadaan Makan dan Minum (Mamin) dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) oleh DPRD Kabupaten Jember tahun anggaran  2023-2024 yang menelan anggaran sebesar Rp5,6 Miliar lebih hingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp1,6 Miliar lebih</div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Kelima terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi human pidana penjara, pidana denda dan pidana membayar uang pengganti, diantaranya adalah:</div><div style="text-align: justify;">1. <b>Terdakwa</b> <b><b>Rudi</b></b><b> </b><b><b>Andrianus</b></b><b> </b><b><b>Ririhena</b></b></div><div style="text-align: justify;"> <b>selaku PPTK.</b> Yang bertanggung jawab atas administrasi dan pencairan dana pengadaan Mamin, dihukum pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan denda Rp50 juta subsider 50 hari penjara tanpa membayar uang pengganti</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2. <b>Terdakwa</b> <b>Ansori</b> <b>selaku PPK</b>. Pejabat yang mengelola pengadaan dan pencairan anggaran Pengadaan Mamin, dituntut pidana penjara selama 3 tahu 6 bulan  denda sebesar Rp50 juta subsider 50 hari kurungan tanpa membayar uang pengganti</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3. <b>Terdakwa</b> <b>Sugeng Raharjo </b>selaku Rekanan/Pengusaha. Sebagai penyedia barang/jasa yang diduga meminjam "bendera" perusahaan lain untuk kegiatan pengadaan  Mamin Sosperda DPRD Kab. Jember, dipidana penjara selama 3  tahun 6 bulan tahun denda Rp50 juta subsider 50 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp127.800.200  subsider  2 tahun</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">4. <b>Terdakwa</b> <b>Yuanita Qomariah</b> (mantan istri terdakwa Dedy Dwi Setiawan). Keterlibatannya yaitu pengaturan harga (mark-up) yang bekerjasama dengan mantan suaminya dan <b>Ansori</b> selaku PPK serta Rudi <b>Andrianus</b> <b>Ririhena</b> selaku PPTK, dipidana penjara selama 4 tahun, denda Rp50 juta subsider 50 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp485.658.550 dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>5. Terdakwa</b> <b>Dedy Dwi Setiawan</b> selaku Wakil Ketua DPRD Jember periode 2024-2029 dari Fraksi Partai NasDem. Berperan memberikan pekerjaan pengadaan Mamin kepada Sugeng Raharjo, divonis pidana penjara selama 6 tahun  denda Rp50 juta subsider 50 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp504.478.050 subsider 5 tahun penjara</p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaaPpjpZxomQLI7q2wZmfrgleVBBYLzk7luv2hG44BJImgtXOIS6-YuR_IZ6XVdjNaD0r6iWA4cm1I4Y_k1rU4COuEt8_7ULTqGVxmmnVp7lbwqM0eatap2vZ0oO0ZUT3aRg1CSDK6wleSXtzBQoS0-Czt5rYrp4wna017MYguLfxA-qyy9_irAq-H1Sc/s1280/IMG20260715131057_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaaPpjpZxomQLI7q2wZmfrgleVBBYLzk7luv2hG44BJImgtXOIS6-YuR_IZ6XVdjNaD0r6iWA4cm1I4Y_k1rU4COuEt8_7ULTqGVxmmnVp7lbwqM0eatap2vZ0oO0ZUT3aRg1CSDK6wleSXtzBQoS0-Czt5rYrp4wna017MYguLfxA-qyy9_irAq-H1Sc/w640-h360/IMG20260715131057_01.jpg" width="640" /></a>"Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalami waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat dirampas oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal harta benda terpidana tidak mencukupi maka diganti pidana penjara selama lima tahun," ucap Ketua Majelis Hakim</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Hukuman pidana terhadap kelima terdakwa dibacakan dalam putusan Majelis Hakim yang berlangsungdi ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 15 Juli 2026) yang dihari Tim JPU Kejari Jember, para terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa adanya keterlibatan Pengguna Anggaran (PA) yang dijabat Sutiyoso selaku Sekretaris DPRD Jember bersama dengan Ansori dan Rudi Andrianus Ririhena</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sehingga Majelis Hakim menyatakan dalam Amar Putusan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk pengembangan perkara </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam fakta persidangan selama pemeriksaan saksi berlangsung, muncul sejumlah hal yang menimbulkan pertanyaan mendalam. Para saksi terlihat kesulitan memberikan jawaban yang jelas dan konsisten. Misalnya, saat ditanya apakah ada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Namun jawaban saksi selaku Pimpinan DPRD Jember terkesan berbelit-belit dan baru mengiyakan setelah ditanyakan berulang kali.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Diantara saksi yang dihadirkan JPU Kejari Jember saat itu (Rabu, 3 Juni 2026) adalah pimpinan DPRD Jember,  <b>Ahmad Halim, S.Sos</b> – Ketua DPRD Jember periode 2024–2029 - <b>Fuad Akhsan</b> – Wakil Ketua I DPRD Jember dari Fraksi PKB - <b>Widarto, S.S</b> – Wakil Ketua II DPRD Jember dari Fraksi PDI-P - <b>Mohammad Itqon Syauqi, S.Th.I</b> – Anggota DPRD dari Fraksi PKB - <b>Drs. Agus Sofyan</b> – Anggota DPRD dari Fraksi PDI-P</p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfarsmn371vfjG30YiBYPDAeG0un_91JMQcVQGAzD7dgPwo2I7tG2VY_nsQp4HxQr_P8_SyeQCiw4U6K720Mjd5Ebt44Q_fiao7uihi9fDhc-8CFF982zb7Pob07VSE7imrjkLgDF9qVgy3TNkAc-JM5RBPfA4a1GaFBEliWzpB1uM4xKWdsUabWmJrpc/s1280/IMG20260715131110_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfarsmn371vfjG30YiBYPDAeG0un_91JMQcVQGAzD7dgPwo2I7tG2VY_nsQp4HxQr_P8_SyeQCiw4U6K720Mjd5Ebt44Q_fiao7uihi9fDhc-8CFF982zb7Pob07VSE7imrjkLgDF9qVgy3TNkAc-JM5RBPfA4a1GaFBEliWzpB1uM4xKWdsUabWmJrpc/w640-h360/IMG20260715131110_01.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaan yang lebih krusial muncul ketika JPU menanyakan hubungan antara kegiatan pengadaan mamin Sosperda ini dengan kelima terdakwa. Tak satu pun dari saksi mampu menjelaskan secara tegas dan terperinci.<p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Bahkan soal standar harga pun menjadi membingungkan. Saat ditanya apakah harga makanan berat, makanan ringan, dan minuman sama antara anggota DPRD dengan peserta sosialisasi, jawaban para saksi tidak seragam. Sebagian mengaku sama, sebagian lain tidak memberikan jawaban pasti. Padahal, temuan awal persidangan menunjukkan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dari pola kesaksian yang "aman-aman saja" ini, muncul pertanyaan kritis: Apakah kelima terdakwa ini bekerja sendiri-sendiri atau ada pengendali?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam struktur pengadaan pemerintah, ada sosok kunci yang sering luput dari sorotan awal: Pejabat Pengguna Anggaran (PA). Dalam konteks DPRD, PA biasanya adalah Sekretaris DPRD atau bahkan Ketua DPRD sendiri yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPM).</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jika Terdakwa Dedy Dwi Setiawan (Wakil Ketua) dan Yuanita Qomariah diduga mengatur mark-up, serta Ansori (PPK) dan Rudi (PPTK) mengeksekusi administratif, lalu siapa yang memberikan "lampu hijau" final melalui tanda tangan pembayaran?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dari fakta persidangan hari ini, dimana kelima terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara membuktikan keberhasilan Kejaksaan Negeri Jember membuktikan dakwaan maupun tuntutannya. </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun satu hal yang paling menarik dari putusan Majelis Hakim adalah terkait barang bukti yang dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jember untuk pengembangan perkara. Artinya adanya tersangka baru dalam perkara Pengadaan Mamin Sosperda DPRD Jember. </p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah keberhasilan Kejaksaan Jember ini akan dibuktikan dengan melakukan pengembangan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dan menyeret semua pihak-pihak yang terlibat. (Jen)</p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Mamin Sosperda DPRD Jember Rp1,6 Miliar: Lima Terdakwa Terbukti Korupsi Dan Dipidana Penjara, Tersangka Baru Akan Menyul

Dalam Pertimbangannya: Majelis Hakim menyatakan adanya Keterlibatan Pengguna Anggaran (PA) yaitu Sutiyoso Selaku Sekretaris Dewan Kabupaten ...

»

Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi Rp6 M Lebih

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi5GG1GYYIdnt-3uT2ikOC1mMYFypTuXjTSeuWMjoLcl_OSvkMWnaS_a9NCehkALrWP7chQs6_ShHw0_dT0ExB1aSZ-ZgxeXVkd7dFYS87RzZeJu2tTjUM7dH-FY-9PporONW2uzGSXzY9Vd_Y9JV97qz2nfYMAH_dU6Je4vTKrGh8bpEMZGMK3bYhPUo/s1280/IMG_20260715_01353379.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi5GG1GYYIdnt-3uT2ikOC1mMYFypTuXjTSeuWMjoLcl_OSvkMWnaS_a9NCehkALrWP7chQs6_ShHw0_dT0ExB1aSZ-ZgxeXVkd7dFYS87RzZeJu2tTjUM7dH-FY-9PporONW2uzGSXzY9Vd_Y9JV97qz2nfYMAH_dU6Je4vTKrGh8bpEMZGMK3bYhPUo/w640-h360/IMG_20260715_01353379.jpg" width="640" /></a><br /><b><span><span style="color: red; font-size: large;">#Uang yang diterima Terdakwa Sugiri Sancoko Rp6 miliar lebih berasal dari Yunus Mahatma Rp1,315 M, Lina Guru SMA selaku Tim Sukses Sugiri Sancoko Rp1,050 miliar , Sugiri Heru Sangoko Rp200 juta serta dari pihak-pihak lainnya#</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span></div><div style="text-align: justify;">"Jabatan tanpa integritas ibarat bom waktu; ia mungkin tampak megah di luar, namun di dalamnya tersimpan ledakan yang siap menghancurkan masa depan siapa saja yang memainkannya dengan uang."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kalimat diatas menjadi fakta yang dapat disaksikan oleh masyarakat dimana puluhan pejabat baik Menteri, Gubenur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas, Jaksa, Hakim, Polisi dan khususnya di Jawa Timur dimana sebanyak 52,89  persen dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) belum termasuk puluhan anggota DPRD terjerat korupsi saat jabatan melekat pada dirinya termasuk Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo periode 2021 - 2025 - yang terseret perkara Korupsi Suap jual beli jabatan, Fee Proyek APBD dan penerima Gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 7 November 2025</div><div style="text-align: justify;"><br />Terdakwa Sugiri Sancoko dituntut oleh JPU KPK dengan pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp300 subsider 100 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp6 miliar lebih subsider 3 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korporasi Suap jual beli jabatan Direksi RSUD dr Harjono S Ponorogo, Fee Proyek APBD dan penerima Gratifikasi sejak tahun 2021 hingga 2025</div><div style="text-align: justify;"><br />Tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Sugiri Sancoko dibacakan JPU KPK dihadapan Majelis Hakim yang dibuka dan terbuka untuk umum berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 14 Juli 2026) yang diketuai Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH serta Panitera Pengganti. Sementara terdakwa hadir langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya Indra Lesmana</div><div style="text-align: justify;">  <br />JPU KPK menegaskan dalam tuntutannya, bahwa perbuatan terdakwa Sugiri Sancoko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama; Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama; serta Pasal 12B jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Ketiga.</div><div style="text-align: justify;"><br />Selain Sugiri Sancoko, dua terdakwa lainnya dalam perkara ini juga dituntut pidana oleh JPU KPK, yaitu Agus Pramono selaku Sekda Pemkab Ponorogo dengan pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan denda sebesar Rp300 subsider 100 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp975 subsider 3 tahun penjara</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8yG-Qm7h23mEWDehL2fXxFydXSk0nmfU71up0u1eN6r_3doxDp0qHePejdgvolPIJmS4jLvVM3T8aPwKq9GNqy1rVXQCtXTudXO00DqQlIGmK1Qm8QNcootSyqNsFGRKShNNt5YBvWFu1hwthZp2s9Ucm3ezN1I3kKeFGK6vczhUpbJIV7FNoJGWypHg/s1280/IMG_20260715_01381282.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8yG-Qm7h23mEWDehL2fXxFydXSk0nmfU71up0u1eN6r_3doxDp0qHePejdgvolPIJmS4jLvVM3T8aPwKq9GNqy1rVXQCtXTudXO00DqQlIGmK1Qm8QNcootSyqNsFGRKShNNt5YBvWFu1hwthZp2s9Ucm3ezN1I3kKeFGK6vczhUpbJIV7FNoJGWypHg/w640-h360/IMG_20260715_01381282.jpg" width="640" /></a></div>Dan Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan denda sebesar Rp300 juta subsider 100 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp367 juta subsider 2 tahun penjara</div><div style="text-align: justify;">  <br />Dalam surat tuntutan JPU KPK terungkap, bahwa Terdakwa Sugiri Sancoko menerima aliran uang yang jumlahnya mencapai Rp6 miliar lebih yang berasal dari  Yunus Mahatma Rp1,315 M, Lina guru SMA selaku Tim Sukses Sugiri Sancoko Rp1,050 miliar dan dari Sugiri Heru Sangoko serta pihak lainnya </div><div style="text-align: justify;"><br />Penerimaan uang dari Yunus Mahatma agsr Terdakwa Sugiri Sancoko memperpanjang masa jabatan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo hingga tahun 2027. Sementara penerimaan uang dari Sucipto sebagai fee 10 persen dari nilai anggaran proyek pekerjaan instalasi rawat inap RSUD.  Dan uang dari pihak-pihak lain yang tidak jelas alurnya sehingga tidak dilaporkannya ke KPK dalam LHKPN-nya</div><div style="text-align: justify;"><br />Itulah sebabnya JPU KPK menjerat perbuatan terdakwa sebagai penerima suap dan Gratifikasi yang totalnya Sebesar Rp6 miliar lebih miliar. Andaikan saja duit sebesar itu dibelikan Es dan gorengan atau dijadikan sebagai anggaran MBG alias makan bergizi gratis, bisa jadi masyarakat Ponorogo akan kebagian</div><div style="text-align: justify;"><br />Namun anehnya, kasus inipun tidak terang benderang dan juga tidak gelap gulita namun ada yang samar-samar atau bahkan ada yang tertutupi entah itu sengaja atau memang karena sistem aturan  yaitu hilangnya nama Indah Bekti Pertiwi dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU KPK baik terhadap Terdakwa Sugiri Sancoko, Agus Pramono , Yunus Mahatma maupun Sucipto yang sudah terlebih dahulu dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br />Fakta di lapangan yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari narasumber kunci yang meminta anonimitas, menceritakan kisah terjadinya OTT KPK pada tanggal 7 November 2025</div><div style="text-align: justify;"><br />Menurut sumber, pintu masuk OTT 7 November 2025 bermula dari transaksi mencurigakan yang melibatkan Indah secara langsung.</div><div style="text-align: justify;"><br />"Pada Jumat pagi tanggal 7 November 2025, Indah narik uang depositonya sebesar Rp500 juta di Bank Jatim. Kemudian Indah dan Yunus mengantarkan uang itu ke rumahnya Nanik, adik ipar Sugiri lalu uang itu diserahkan ke Nanik untuk Bupati Sugiri menjelang Jumatan. Setelah uang itu diserahkan ke Nanik, kemudian Yunus dan Indah berangkat  ke Madiun ke Hotel Merdeka. Kalau kamarnya kurang tau kamar nomor berapa tapi kalau dicek di cctv ada dan check In atas nama Yunus Mahatma,"  ucap sumber yang pertama menceritakan dan meminta agar namanya tidak disebutkan</div><div style="text-align: justify;"><br />"Sekitar setengah tiga sore, Indah pergi ke Matahari di sebelah Hotel Merdeka sedangkan Yunus ada di kamar. Waktu di Matahari itu Indah ditangkap KPK perempuan lalu dibawa ke kamar Hotel, di kamar Hotel juga sudah ada KPK. Setelah keduanya diintrogasi, Indah dan Yunus dibawa ke Ponorogo di Ponorogo juga sudah diamankan Sucipto, Agus Pramono Sekda, Sugiri Sancoko selaku Bupati dan beberapa orang lainnya," lanjut sumber</div><div style="text-align: justify;"><br />Lebih parah lagi, sumber menceritakan adanya pembelian tanah seluas 4.000 meter persegi di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, atas nama Indah Bekti Pertiwi dengan sertifikat SHM Nomor 360. Aset ini kini telah diblokir oleh penyidik, meski Indah tidak mengakui memiliki begitu juga dengan Yunus </div><div style="text-align: justify;"><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan  maupun tuntutan JPU KPK diuraikan, bahwa Terdakwa SUGIRI SANCOKO selaku Bupati Ponorogo pada periode tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2025 dan 2025 sampai dengan periode tahun 2030 bersama-sama dengan AGUS PRAMONO selaku Pegawai selaku Sekretaris Daerah</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifV-1wfhOlx3_8eGe61SKVLG-Qr7O0hXHKaGBIjG1vF3wg65fa9-Np6DAa_m3HmMg-7UiRgCNwxY-ricTdEuQ4hVJ2lg5WrWgI7d0bGZkvMkd1ypbL9dKIRCFN030_pg0gepf50IpH6WMJAqXAXmFtnvMuZlWZVn6B6ADO5SzzFJ9xPxY-GDsIhRbjBTg/s571/9.%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifV-1wfhOlx3_8eGe61SKVLG-Qr7O0hXHKaGBIjG1vF3wg65fa9-Np6DAa_m3HmMg-7UiRgCNwxY-ricTdEuQ4hVJ2lg5WrWgI7d0bGZkvMkd1ypbL9dKIRCFN030_pg0gepf50IpH6WMJAqXAXmFtnvMuZlWZVn6B6ADO5SzzFJ9xPxY-GDsIhRbjBTg/w486-h640/9.%20(1).jpg" width="486" /></a></div>Bahwa pada bulan Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2025 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan pada tahun 2025, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, Jalan Raya Ponorogo-Pacitan, Segading, Pakunden Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Kantor Bupati Ponorogo Jalan Aloon-Aloon Utara No. 9 Ponorogo Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo Jalan Aloon-Aloon Utara Temengungan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Rumah NINIK SETYOWATI di Jا Arumdalu Nomor 4 Dukuh Mantren RT 003 RW 001 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, turut serta melakukan tindak pidana beberapa tindak pidana yang saling berhubungan</div><div style="text-align: justify;">  <br />Sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari YUNUS MAHATMA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono S Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 800/141/405.10/2022, Tanggal 11 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 (dilakukan penuntutan secara terpisah),</div><div style="text-align: justify;"><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu penerimaan uang oleh Terdakwa selaku Bupati Ponorogo bersama-sama dengan AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah yang diberikan oleh YUNUS MAHATMA karena YUNUS MAHATMA mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO sebagai penentu dalam pengurusan jabatan untuk dapat mempertahankan dan memperpanjang masa jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu;</div><div style="text-align: justify;"><br />Bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3ZIKd97qb4sRgFZNj6xEdxfCTQATwreBEUHxTCNXRjGpBtVEqGn_Ps40Vi9VOTCUgbsCpuKrBZrFX77wwN_XmN7-4KqwGIyP2WMPxzpbLVzsPLCOlz27R7g8ZbhSoWABY6ALmVLZWH9QYpNS7wgiYO0teNwAdOLfFS9fgYmNQUZF1dRy4GDJIHx884-4/s1280/IMG20260714105449_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3ZIKd97qb4sRgFZNj6xEdxfCTQATwreBEUHxTCNXRjGpBtVEqGn_Ps40Vi9VOTCUgbsCpuKrBZrFX77wwN_XmN7-4KqwGIyP2WMPxzpbLVzsPLCOlz27R7g8ZbhSoWABY6ALmVLZWH9QYpNS7wgiYO0teNwAdOLfFS9fgYmNQUZF1dRy4GDJIHx884-4/w640-h360/IMG20260714105449_01.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan Oktober 2021, Terdakwa memanggil WINARKO ARIEF TJAHJONO selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan pada saat itu juga hadir YUNUS MAHATMA di ruang kerja Terdakwa untuk membahas pengisian Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo. Dimana dalam pembahasan tersebut AGUS PRAMONO meminta YUNUS MAHATMA menjadi Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dan atas permintaan tersebut YUNUS MAHATMA bersedia menjadi Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo jika bisa menjabat sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo lebih dari 5 (lima) Tahun dan permintaan YUNUS MAHATMA disetujui oleh Terdakwa dan AGUS PRAMONO.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa Terdakwa menunjuk AGUS PRAMONO menjadi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dan WINARKO ARIEF TJAHJONO sebagai anggota pada pemilihan Direktur RSUD dr HARJONO S Ponorogo dengan hasil akhir seleksi menetapkan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo dan melantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 800/141/405.10/2022, Tanggal 11 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa tanggal 11 Februari 2022, Terdakwa melantik YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo bertempat di Pendopo Kantor Bupati Ponorogo yang selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2022, Terdakwa mengadakan pertemuan dan kesepakatan dengan YUNUS MAHATMA dan SUGIRI HERU SANGOKO, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada YUNUS MAHATMA "Saya ini banyak tanggungan sama SUGIRI HERU SANGOKO, sehingga urusan rsud kontraktor dan distributor nanti Pak SUGIRI HERU SANGOKO akan carikan yang terbaik" selanjutnya SUGIRI HERU SANGOKO sampaikan kepada YUNUS MAHATMA dengan kata-kata "Pak Dokter nanti komunikasi ya dengan Saya" kemudian YUNUS MAHATMA menjawab "lya Pak nanti ama PPK nya saja namun sama Saya juga tidak apa-apa".</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa selanjutnya di sekitar Bulan November 2024, setelah kemenangan Terdakwa dalam pemilihan Bupati Ponorogo periode Tahun 2025 sampai periode Tahun 2030, YUNUS MAHATMA menghubungi AGUS PRAMONO dan menyampaikan info mengenai jabatannya sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo akan digantikan oleh orang lain karena YUNUS MAHATMA tidak mendukung Terdakwa dalam proses pemilihan Bupati Ponorogo Tahun 2024, atas penyampaian tersebut AGUS PRAMONO memberikan informasi bahwa Terdakwa saat ini sedang butuh uang dan meminta YUNUS MAHATMA agar memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang bertujuan supaya hubungan YUNUS MAHATMA dengan Terdakwa menjadi baik dan jabatannya sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan.</div><div style="text-align: justify;"><br />Sekitar bulan Februari 2025 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, AGUS PRAMONO memanggil YUNUS MAHATMA dan mengajak YUNUS MAHATMA untuk menemui Terdakwa bertempat di Rumah Dinas Bupati Ponorogo. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada YUNUS MAHATMA "kamu jangan gitu lah gak bantu saya, gak bisa nyimpan rahasia" selanjutnya YUNUS MAHATMA sampaikan permohonan maaf.</div><div style="text-align: justify;"><br />Sepulangnya YUNUS MAHATMA dari rumah dinas Terdakwa, AGUS PRAMONO menyampaikan kembali bahwa "Pak Bupati itu butuh uang banyak untuk mengembalikan hutang sekiranya Pak Direktur bisalah bantu dikit" kemudian YUNUS MAHATMA menjawab "ini masih Februari Pak belum ada kerjaan di rsud, ya udah pak agus, saya tuh gak enak gak papalah, nanti uang pribadi saya".</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa sebagai perwujudan komitmen YUNUS MAHATMA sebagaimana tersebut diatas maka YUNUS MAHATMA melalui WAHYU NIKEN PRASASTININGTYAS (Asisten YUNUS MAHATMA) menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan setelah tersedia uang tersebut maka YUNUS MAHATMA memberikan uang tersebut kepada AGUS PRAMONO untuk diberikan kepada Terdakwa serta meminta agar AGUS PRAMONO menyampaikan kepada Terdakwa atas jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa pada tanggal 3 November 2025, Terdakwa memanggil YUNUS MAHATMA di Ruang Kerja Bupati Ponorogo, pada pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan kepada YUNUS MAHATMA, bahwa Terdakwa memerlukan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) selanjutnya YUNUS MAHATMA belum menyanggupi, kemudian pada tanggal 04 November 2025, Terdakwa memanggil YUNUS MAHATMA kembali di Ruang Kerja Bupati Ponorogo, pada pertemuan tersebut, Terdakwa menanyakan kepastian uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk keperluan Terdakwa dan YUNUS MAHATMA hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan dan maksud agar jabatan YUNUS MAHATMA selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang.<br />Bahwa pada tanggal 06 November 2025. Terdakwa kembali memanggil YUNUS MAHATMA di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo untuk membahas keperluan uang Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa tetap menginginkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan meminta YUNUS MAHATMA agar memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diserahkan keesokan harinya dan sisa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diserahkan pada minggu depannya.<br />Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, kemudian YUNUS MAHATMA menemui dan melaporkan kepada AGUS PRAMONO yang menjabat juga sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pada pertemuan tersebut, YUNUS MAHATMA meminta persetujuan AGUS PRAMONO agar jabatannya selaku Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang dan atas permintaan tersebut AGUS PRAMONO menyarankan agar YUNUS MAHATMA menyampaikan langsung kepada Terdakwa dan AGUS PRAMONO juga akan menyetujui perpanjangan jabatan YUNUS MAHATMA tersebut jika telah sudah disetujui oleh Terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD27V9cwjlfXQgahUGpXeISU4qebWBD1fW5bNGph3scckEuMkhwi2oy3yv5vak38Gc3Hdoz-nRVHrx9XHLb6OmYaxckzJPgHyaQnNKS1NAriqzhIQIY-2IbLhIuElP_tzYPn6k-I464XKlzOmekZQniYvcdAd0kp1b4842-csz4NCb3hJNLTUDaxRxEq8/s1280/IMG20260714110637_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD27V9cwjlfXQgahUGpXeISU4qebWBD1fW5bNGph3scckEuMkhwi2oy3yv5vak38Gc3Hdoz-nRVHrx9XHLb6OmYaxckzJPgHyaQnNKS1NAriqzhIQIY-2IbLhIuElP_tzYPn6k-I464XKlzOmekZQniYvcdAd0kp1b4842-csz4NCb3hJNLTUDaxRxEq8/w640-h360/IMG20260714110637_01.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 07 November 2025, atas permintaan Terdakwa, YUNUS MAHATMA menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui NINIK SETYOWATI bertempat di rumah NINIK SETYOWATI Jalan Arumdalu No. 4 Dukuh Mantren RT 003 RW 001 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa pemberian uang oleh YUNUS MAHATMA kepada Terdakwa selaku Bupati Ponorogo yang juga merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian melalui AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan secara Ex Officio sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Ponorogo selaku Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr HARJONO S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO mengetahui bahwa penerimaan uang seluruhnya sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA tersebut untuk pengurusan jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo agar jabatan tersebut dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang oleh karena YUNUS MAHATMA mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO sebagai penentu dalam pengurusan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFO4Lk5UiBy_AyCg72hJXerOwx7_9GvwPnspOREJY5ean_jLqWwYo7Vupm8oZQLEBW-Qt0HwFpumfP7hY7qaaS8s5q-35RBR4UOKIHTagI3I3-EAfkup7atr1o0s-bD6Y_cqqRkVasQCryQ6cErOZGMyJvuDagRXEu8N9vcEQMyuSQfm1CumTE9K8pmTI/s1280/IMG_20260715_01353379.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFO4Lk5UiBy_AyCg72hJXerOwx7_9GvwPnspOREJY5ean_jLqWwYo7Vupm8oZQLEBW-Qt0HwFpumfP7hY7qaaS8s5q-35RBR4UOKIHTagI3I3-EAfkup7atr1o0s-bD6Y_cqqRkVasQCryQ6cErOZGMyJvuDagRXEu8N9vcEQMyuSQfm1CumTE9K8pmTI/w640-h360/IMG_20260715_01353379.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa Sugiri selaku Bupati Ponorogo selama menjabat pada periode 2021 hingga pada periode tanggal 07 November 2025, telah menerima uang dari pihak-pihak sebagai berikut:<br />​<br />Terdakwa menerima uang melalui BANDAR dari SUGIRI HERU SANGOKO dengan cara transfer, sejak tahun 2021 s.d 2025 selama menjabat, sebagai berikut:<br />​<br />Menerima uang sejumlah Rp40.000.000  (empat puluh juta rupiah) di rekening Bank BCA      atas  nama BANDAR dengan nomor rekening 1851336040 pada tanggal 01 Februari 2021.<br />​<br />Menerima uang sejumlah Rp50.000.000  (lima puluh juta rupiah) di rekening Bank BCA atas nama BANDAR dengan nomor rekening1851336040 pada tanggal 10 Juni 2021.<br />​<br />Menerima uang sejumlah Rp75.000.000  (tujuh puluh lima juta rupiah) di rekening Bank BCA atas nama BANDAR dengan nomor rekening 1851336040.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) melalui BANDAR dari AGUS PRAMONO dimana DIMAS SULTHON memberikan uang tunai di Rumah Dinas Bupati Pringgitan selanjutnya BANDAR berikan kepada SUGIRI SANCOKO di Ruang Kerja di Pringgitan.<br />​<br />Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima   juta rupiah) dari YUNUS MAHНАТМА, menjelang Idul Fitri 2023.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari SUMARNO Kepala BPKAD melalui ALLTHOOF PRASTYANTO PUTRO pada bulan April 202<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2024 dari SUGIRI HERU SANGOKO untuk kebutuhan Pilkada.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari pungutan proyek proyek PL dari YUNUS MAHATMA dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari uang pribadi YUNUS MAHATMA, pada Agustus 2024.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari SUCIPTO, pada Desember 2024.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dari LANA (Guru SMA Tim Sukses Terdakwa), pada sekitar tahun 2024.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari YUDI (kontraktor RSUD), pada sekitar tahun 2024.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari SUGIRI HERU SANGOKO, pada sekitar tahun 2024 di Peringgitan Kantor Bupati Kabupaten Ponorogo.<br />​<br />Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, menjelang Idul Fitri 2024.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2025, dari YUNUS MAHATMA.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada bulan Maret Tahun 2025, dari YUNUS MAHATMA untuk AGUS PRAMΟΝΟ.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 23 April 2025, dari DYAN NURCAHYANTO (menantu dari EKO AGUS SUPRIADI alias EKO SERAGIH (pemilik CV SELO KENCONO).<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 22 April 2025 dalam paperbag merah maron dari YUNUS MAHATMA<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Kabag Umum ERNI HARISMA MAWATI untuk Bupati SUGIRI SANCOKO, membantu pengobatan operasi ginjal anaknya HADI SANTOSO.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2025, dari DYAN NURCAHYANTO.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 9 Juli 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, pada tanggal 30 Juli 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari AGUS SUGIARTO pada bulan Juli 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada bulan Agustus 2025, dari YUNUS MAHATMA, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada bulan tanggal 3 September 2025, dari YUNUS MAHATMA, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari DARIS FUADI, sekitar tanggal 4 dan 5 September 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 10 September 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari SUCIPTO, pada September 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 03 Oktober 2025<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari SUGIRI HERU SANGOKO terkait uang pengganti rekom AGUS KHOLIK (Suami dari LISDIYARITA Wakil Bupati).<br />​<br />Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari EKO AGUS SUPRIADI alias EKO SERAGIH pada tanggal 03. Oktober 2025.<br />​<br />Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, menjelang Idul Fitri 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, padahal penerimaan itu dilakukan secara tidak sah menurut hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp6.572.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu harus lah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Bupati Ponorogo atau selaku Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br />Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jen)</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi Rp6 M Lebih

#Uang yang diterima Terdakwa Sugiri Sancoko Rp6 miliar lebih berasal dari Yunus Mahatma Rp1,315 M, Lina Guru SMA selaku Tim Sukses Sugiri Sa...

»