Kasus Korupsi Penyertaan Modal BUMD PDSD Kabupaten BangkalanRp1,350 M : Eksepesi Tiga Terdakwa Dikabulkan Majelis Hakim

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHw0l61mpwDDKAmliGXvLiffeq5Z5Gph3hwLENxmI-fb5Hezr-S2Yg7mDBgA4Zj5AU-RGR_SK2RUGWFLHMgpLVcW15eRsX-EUnahFPo9rmV6ChHd0dNl_5WLRrJ7enZ-3w9hF9WAaPeX0FTaqQj90UWLuGk4eqgkZbkpDw3bXge2-XjuZMmX0IWnxrF4c/s640/12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHw0l61mpwDDKAmliGXvLiffeq5Z5Gph3hwLENxmI-fb5Hezr-S2Yg7mDBgA4Zj5AU-RGR_SK2RUGWFLHMgpLVcW15eRsX-EUnahFPo9rmV6ChHd0dNl_5WLRrJ7enZ-3w9hF9WAaPeX0FTaqQj90UWLuGk4eqgkZbkpDw3bXge2-XjuZMmX0IWnxrF4c/w640-h360/12.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Kejari Bangkalan Akan Kembali Melipahkan Perkara Ini Ke Pengadilan Tipikor. Sementara kasus ini bermula pada tahun 2023, DPRD Kabupaten Bangkalan Membentuk Pansus BUMD Karena Uang sebesar Rp23 M raib yang mengalir kebeberapa perusahaan dan hasilnya direkomondasikan ke Kejari dan Polres Bangkalan agar memeriksa pihak PDSD BUMD, Pemda Bangkalan dan Notaris. Lalu Bagaimana Dengan Nasib Notaris Mohammad Komarul Arifin,; Zainul Hidayatul Kabit Selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan Perusahaan Daeah Sumber Daya (PDSD),; Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih Selaku Direktur PT. Aman,; Abdul Hadi selaku Ketua Badan Pengawas PDSD,; Kamaruddin Sekretaris Badan Pengawas PDSD,; Ainul Hidayatul Ilma,; Nur Rudiansyah,; Zainul Hidayatul Kabir, dan Komariyah? </span><span style="font-size: medium;">Ditulis Oleh : Jentar S</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Untuk sementara, Tiga Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi penyalah gunaan dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Sumber Daya Badan Usaha Milik Daerah (PDSD BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kepada Kepada UD. Mabruq RMS Tahun Anggaran 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. PDSD BUMD  Pemkab Bangkalan sebesar Rp1.350.000.000 sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-145/PW13/5.2/2024 tanggal 24 Maret 2025 bisa bernafa lega setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya mengabulkan Perlawanan (Eksepsi) Ketiga Terdakwa pada Jumat, 20 November 2026<br /><br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga :</span></b><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: #2b00fe;">Kasus Korupsi Penyertaan Modal BUMD PD. Sumber Daya Kabupaten BangkalanRp1,350 M : Tiga Terdakwa Diadili, 5 Segera Menyusul dan Satu Telah Divonis - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-korupsi-penyertaan-modal-bumd-pd.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-korupsi-penyertaan-modal-bumd-pd.html<br /></a><br />Belum Selesai Menjalani Vonis, Drs. Moh. Kamil, M.Pd Narapidana Korupsi BUMD Bangkalan Kembali Diadili: Kerugian Negara Lebih Besar Rp15 Miliar - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/belum-selesai-menjalani-vonis-drs-moh.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/belum-selesai-menjalani-vonis-drs-moh.html</a></span> <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-3LROaQzSCdBFILHWfOTQb-kchCti8ZPT4nbf8VRoz0hNiZ8OWrUpFnVzMivjSyF2JNfOHKF9Wbi-nl-83IUoYgGkyMb12VGF-_tm1auGvTagB-38WYL3QMZt2dRyky8XBwnkp9J0Eu3T0lguDBtKsDrQCrPrUlnOHhSm-1rEAlEPNryHSemjjyEhLM/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-3LROaQzSCdBFILHWfOTQb-kchCti8ZPT4nbf8VRoz0hNiZ8OWrUpFnVzMivjSyF2JNfOHKF9Wbi-nl-83IUoYgGkyMb12VGF-_tm1auGvTagB-38WYL3QMZt2dRyky8XBwnkp9J0Eu3T0lguDBtKsDrQCrPrUlnOHhSm-1rEAlEPNryHSemjjyEhLM/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga Terdakwa itu adalah Djunaidie Bin H. Zuhri selaku Pemilik/Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS dan Joko Supriyono, S.H., M.M. Bin Alm Wadji selaku Pelaksana Togas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d 2019 serta Eling Djatmiko, S.H., M.M. Bin Marwi (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d April 2020<br /><br />Dalam dakwaan JPU, perbuatan Ketiga Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimaria telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 jo. Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana<br /><br />ATAU SUBSIDER<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 jo. Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br /><br />Dikabulkannya Perlawanan atau Eksepsi Ketiga Terdakwa, dibacakan dalam putusan Sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara para Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum-nya masing-masing, yaitu Risang. Rateh dan Habibullah dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya, pada Jumat, 20 November 2026 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhILHP4VGmfqhT-NjRdDIUiTdEimU1VFEUcgsITIsrTdkTgei765cuLgRaVunoY-jdsuMjgH0lDWoSw_h9xMK4H0t3t3AQ3n62j3k19reFkAP2dVaJoLzCvoPim-xE6xZL0-KMPHcSR8OJMaqgSK2h-E9Q945ak6bRrY-7SgudGw7-YAxBXDvQBnWjkCrI/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhILHP4VGmfqhT-NjRdDIUiTdEimU1VFEUcgsITIsrTdkTgei765cuLgRaVunoY-jdsuMjgH0lDWoSw_h9xMK4H0t3t3AQ3n62j3k19reFkAP2dVaJoLzCvoPim-xE6xZL0-KMPHcSR8OJMaqgSK2h-E9Q945ak6bRrY-7SgudGw7-YAxBXDvQBnWjkCrI/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Menanggapi hal itu, JPU Mohammad Zultoni dari Kejaksaan Negeri Bangkalan mengatakan, tidak lama lagi akan kembali melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor dengan nomor perkara baru. JPU Toni mengakui ada kesalahan dalam dakwaan dan akan segera diperbaiki setelah berkoordinasi dengan Kajari, Kasi Pidsus Kejari Bangkalan dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur<br /><br />“Ya dikabulkan Eksepsinya. Tapi kita akan segera limpahkan kembali dengan nomor perkara baru,” kata JPU Toni kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Perkara ini adalah pengembangan dari perkara sebelumnya yang sudah di putus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dan sudah berkekuatan hukum tetap dengan Terpidana Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDSD BUMD Pemkab Bangkalan Tahun 2019 – 2021 sudah divonis pada Selasa, 14 Januari 2025 dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan<br /><br />Selain dari Ketiga terdakwa ini, Empat Terdakwa lainnya dalam kasus perkara yang sama namun kerugian keuangan negara jauh lebih besar yautu Rp15 miliar juga sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, yaitu Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDSD BUMD Pemkab Bangkalan Tahun 2019 – 2021,; Sofiulloh Syarip, S.Pd.I, Direktur Umum PDSD Bangkalan 2019–2021 sekaligus Komisaris PT. Tonduk Majeng Madura; Abdul Kadir, Direktur Utama PT. Tonduk Majeng Madura; Uftori Wasit, Direktur PT. Tonduk Majeng Madura. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9WCiskQoTsHf3hvTeoXVdtZOJhY3OE3KzYlBakFbxpuibebLJRgcshFdaXvh1yUiV0gpR-5GNFjCfFPBS17KeDFVX-Utc85rxRb9H4fhtpQ0ZhZcfEeQza6akTbtkfhwaPfU6jvrgj4kFxsnRRnlLCKG_GNOV27E-aLLBnPTg4X8tNIXKjq-ofxIAFHY/s640/11..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9WCiskQoTsHf3hvTeoXVdtZOJhY3OE3KzYlBakFbxpuibebLJRgcshFdaXvh1yUiV0gpR-5GNFjCfFPBS17KeDFVX-Utc85rxRb9H4fhtpQ0ZhZcfEeQza6akTbtkfhwaPfU6jvrgj4kFxsnRRnlLCKG_GNOV27E-aLLBnPTg4X8tNIXKjq-ofxIAFHY/w640-h360/11..jpg" width="640" /></a></div>Pemegang saham terbesar PT Tonduk Majeng Madura adalah R. Abdul Latif Amin Imron sebanyak 51% saham (Rp510.000.000). R. Abdul Latif Amin Imron adalah mantan Bupati Bangkalan yang saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Sukamiskin Jawa Barat karena Korupsi jual beli jabatan<br /><br />Pemegang saham terbesar kedua adalah istri kedua R. Abdul Latif Amin Imron, Siti Masnuri Rozali, S.Pd sebanyak 20% saham (Rp200.000.000), kemudian Abdul Kadir sebanyak 19% saham (Rp190.000.000), lalu Uftori Wasit dan Sofiullah Syarip masing-masing sebanyak 5% saham (Rp50.000.0 00)<br /><br />Tak berhenti disini, masih ada Tiga Tersangka lainnya yang juga dalam kasus perkara yang sama namun kerugian negara jauh lebih besar namun Kejari Bangkalan belum melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk disidangkan, dimana salah seorang Tersangkanya adalah Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDSD BUMD Pemkab Bangkalan Tahun 2019 – 2021<br /><br />Kasus perkara Korupsi penyalahgunaan dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah PDSD BUMD Pemkab Bangkalan hingga menyeret (Terpidana) Drs. Moh. Kamil, M.Pd termasuk Tga Terdakwa yaitu Djunaidie Bin H. Zuhri, Joko Supriyono, S.H., M.M. Bin Alm Wadji dan Eling Djatmiko, S.H., M.M. Bin Marwi (Alm) serta 5 Tersangka yang akan segera menyusul, bermula dari hasil rapat Panitia Khusus (Pansus) BUMD Kabupuaten Bangkalan yang dibentuk DPRD Kabupaten Bangkalan pada tahun 2023 lalu  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisXRbSOXEq9aTrD5fCh40MXuYeYkPdgozkjYQuySsetiNj7o-4HT0bjajlfQaXKDD6z-OtTR7473eZ12gFZRPcbphpSAuEJM4OmPOonTQWe-ldHOj_LWKUqe-ouxTXBvojUQyRpzYvmJ-7fceOaHYZR6oNNo8HMawR3q9FFAUWQZ4ouzbYCiiLEfTLE1E/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisXRbSOXEq9aTrD5fCh40MXuYeYkPdgozkjYQuySsetiNj7o-4HT0bjajlfQaXKDD6z-OtTR7473eZ12gFZRPcbphpSAuEJM4OmPOonTQWe-ldHOj_LWKUqe-ouxTXBvojUQyRpzYvmJ-7fceOaHYZR6oNNo8HMawR3q9FFAUWQZ4ouzbYCiiLEfTLE1E/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Hal itu disampaikan oleh Fadhur Rosi salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2019 – 2014 (dan periode 2024 – 2029) dari F-PD sekaligus selaku Ketua Pansus saat diwawancarai beritakorupsi.co pada saat berjalannya maupun setelah berakhirnya Rapat Pansus<br /><br />“Ada uang BUMD sebesar Rp53 miliar, uang ini hasil pengembalian oleh KPK yang disita pada tahun 2015 dan baru dikembalikan tahun 2018. Namun ada uang BUMD sebesar Rp23 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini kan uang rakyat dan harus dipergunakan untuk rakyat. Jadi kalau dihitung kerugian negara lebih dari Rp23 miliar karena ada keuntungan dari peminja kerja sama itu kan,” ucap Rosi sapaan akrab Fadhur Rosi selaku Ketua Pansus BUMD kepada beritakoruspi.co<br /> <br />Rosi menjelaskan, pada saat rapat Pansus, telah memanggil beberapa pihak yaitu Moh. Kamil, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya, Direktur PT. Aman (Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih) dan Notaris Mohammad Komarul Arifin<br /><br />“Uang itu katanya dipinjam oleh beberapa perusahaan sebagai modal usaha sesuai dengan Akte Notaris. Kalau dipinjam kan berarti ada keuntungan yang diperoleh BUMD. Tetapi saat Kami memanggil salah satu perusahaan yaitu PT Aman, PT Aman mengatakan tidak meminjam hanya dipake nama. Kami pun kembali memanggil Pak Kamil tetapi Pak Kamil juga tidak bisa menjelaskan. Kami juga beberapa kali memanggil Notaris tetapi tidak hadir. Kami tidak punya kewenangan untuk memanggil paksa dan kami juga tidak punya kewenangan untuk mengatakan seseoarang bertanggung jawab,” ujar Rosi <br /><br />Beberapa perusahaan yang disebut-sebut meminjam uang dari BUMD namun tak kembali, yaitu PT. Aman sebesar Rp1,5 miliar,; CV. Prima Jaya sebesar Rp2,850 miliar,; PT. Cahaya Gading Perkasa sebesar Rp1,4 miliar,; UD Mabruq RMS sebesar Rp1,350 miliar,; UD Sumber Rejeki Speed Shop sebesar Rp150 juta,; PT Tanduk Majeng Madura sebesar Rp15 miliar,; CV Dharmaputra sebesar Rp400 juta,; Sembako sebesar Rp100 juta, dan Mojari Besi Tua sebesar Rp150 juta,; CV Azizah sebesar Rp100 juta<br /><br />Dan JPU Kejari Bangkalan mengakui kalau jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah kurang lebih sebesar Rp23 miliar, namun dibagi dalam beberapa berkas perkara yang juga menyeret Moh. Kamil selaku Plt. Direktur Utama PDSD BUMD Pemkab Bangkalan Tahun 2019 – 2021. (Jen) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Korupsi Penyertaan Modal BUMD PDSD Kabupaten BangkalanRp1,350 M : Eksepesi Tiga Terdakwa Dikabulkan Majelis Hakim

“Kejari Bangkalan Akan Kembali Melipahkan Perkara Ini Ke Pengadilan Tipikor. Sementara kasus ini bermula pada tahun 2023, DPRD Kabupaten Ban...

»

Tersangka Sugiri Sancoko Bersaksi, Pinjaman Puluhan Miliaran Hingga Jejak Dana Pencalonan Bupati Terkuak

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuLDrszxnu8yCdBvrwzaWEvxtd2-Bpg4s-xk-lS_RV821ThXBf7gYqHlkAeigwFEP_tZYCBes0SW8kfSafCDfvdKeGUWTa705NM7zZbYKuxHfMpo_oOjnrrB4btdfzN8Oa6ibha7j4aIX9KScbPbKJIUl_KA5evq4m2ctPfPaBV1rQubduWe5iDUXhar4/s1280/Sugir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuLDrszxnu8yCdBvrwzaWEvxtd2-Bpg4s-xk-lS_RV821ThXBf7gYqHlkAeigwFEP_tZYCBes0SW8kfSafCDfvdKeGUWTa705NM7zZbYKuxHfMpo_oOjnrrB4btdfzN8Oa6ibha7j4aIX9KScbPbKJIUl_KA5evq4m2ctPfPaBV1rQubduWe5iDUXhar4/w640-h360/Sugir.jpg" width="640" /></a></div>“Kesaksian Di Sidang Suap Fee Proyek Rp950 Juta Membuka Rangkaian Aliran Uang, Relasi Jabatan, Dan Peran Para Pihak. Adakah Pengembangan Selanjutnya Untuk Tersangka Baru? Bagiamana Nasib Sugiri Heru Sangoko dan Lely, anggota DPRD Ponorogo?”</span> <span style="font-size: medium;"><b>Ditulis oleh : Jentar S</b></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat, 20 Februari 2026, kembali menarik perhatian pengunjung sidang karena JPU KPK menghadirkan Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo selama 2 periode berjalan karena di periode kedua Sugiri Sancoko “terjun bebas ke kubagan lumpur hitam” alias tertangkap tangan atau OTT KPK pada 07 November 2025 lalu bersama Heru Pramono selaku Sekda, Yunus Mahatam, Direktur Utama RSUD dr. Harjono S Ponorogo (ketiganya berstatus Tersangka), dan Terdakwa Sucipto, Direktur CV Cipto Makmur Jaya<br /><br />Kehadiran Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 20 Februari 2020) bukan dalam rangka kunjungan dinas, karena Sugiri Sancoko saat ini telah menyandang gelar non akademik yaitu Tersangka. Jadi kehadirannya adalah sebagai Saksi dalam perkara Korupsi Suap fee proyek sebesar Rp950 juta yang tertangkap tangan atau OTT KPK pada 07 November 2025 lalu dengan Terdakwa Sucipto selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 20 Februari 2026 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeA4zi5Nxu1VfuOXei9UKyCgZCC1wpyAeH64ElY2wzb7k5zUb3WV11aae7gh1azYA7TQEqD5iYX45gZjaO2e61zMI8vxEjh9PZ5BsVOjdI1Ucaf7qNybaYTkqxcMkrvS2jHnVEL_f7zoMvBtsCho6d4zEiTHfuk8YJBi8_IxLNimNNKm_g3ECG8rednP0/s1600/JPU%20KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeA4zi5Nxu1VfuOXei9UKyCgZCC1wpyAeH64ElY2wzb7k5zUb3WV11aae7gh1azYA7TQEqD5iYX45gZjaO2e61zMI8vxEjh9PZ5BsVOjdI1Ucaf7qNybaYTkqxcMkrvS2jHnVEL_f7zoMvBtsCho6d4zEiTHfuk8YJBi8_IxLNimNNKm_g3ECG8rednP0/w640-h288/JPU%20KPK.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur  (Jumat, 20 Februari 2026) dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dari JPU KPK terhadap Terdakwa dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP), yang dihadiri langsung oleh Terdakwa Sucipto dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Budiarjo Setiawan, SH., MH, dkk<br /><br />Di hadapan Majelis Hakim, Sugiri membeberkan sejumlah fakta yang menyita perhatian ruang sidang, karena dari pengakuan Sugiri terkuan adanya pinjaman uang miliaran dan Relasi dengan Dirut RSUD Ponorogo. Sugiri mengaku mengenal Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD dr. Harjono S Ponorogo. Ia menyatakan pernah meminjam uang sekitar Rp1,5 - 2 miliar pada 3 November 2025, serta Rp2 miliar pada 4 November 2025. Transaksi itu disebut berlangsung di hadapan Agus, Kepala Bappeda Ponorogo.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga :</span><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: #2b00fe;">Asmara, Utang Miliaran, dan Fee Proyek RSUD Ponorogo: Pengakuan Sugiri Heru Sanjoko Mengguncang Sidang Tipikor - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/asmara-utang-miliaran-dan-fee-proyek.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/asmara-utang-miliaran-dan-fee-proyek.html</a></span><br /><span style="color: #2b00fe;"></span><br /><span style="color: #2b00fe;">Suara Relelyanda Solekha Wijayanti Menggema di Sidang OTT KPK Ponorogo: Akui Setor Rp1 Miliar ke Sugiri Sancoko, Dari Mana Asalnya? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/suara-solekha-wijayani-menggema-di.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/suara-solekha-wijayani-menggema-di.html</a></span> <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaPdLqlhxYALXCmwG00WHb3ifKvt8bHXuKafLFYk7CV6F-vHba_hgvtTHgx0z489MHRQBIV_gJuZD2Vp0k-m1h2QxRE-sCsSS5YVgPrOmtNY_isUuwdHdIRwphGlSwBi4ic3xkoKx1WjGnEMGrw5ghMUGL-LIvUakC7LQw3OF2M3Xm5ukGCC_noRurVXY/s1525/Lely.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1525" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaPdLqlhxYALXCmwG00WHb3ifKvt8bHXuKafLFYk7CV6F-vHba_hgvtTHgx0z489MHRQBIV_gJuZD2Vp0k-m1h2QxRE-sCsSS5YVgPrOmtNY_isUuwdHdIRwphGlSwBi4ic3xkoKx1WjGnEMGrw5ghMUGL-LIvUakC7LQw3OF2M3Xm5ukGCC_noRurVXY/w430-h640/Lely.jpg" width="430" /></a></div>Pengakuan tersebut menjadi salah satu simpul penting yang didalami JPU KPK terhadap pihak-pihak lain, terutama terkait konteks waktu yang berdekatan dengan OTT KPK pada 7 November 2025.<br /><br />Saksi mengaku, Yunus Mahatma meminta perpanjangan jabatan sebagai Dirut RSUD. Dalam pertemuan itu, sebuah Tas dari Yunus Mahatma kepada Sugiri Sancoko melakui Nanik dan kemudian ditaruh di belakang rumah mertua Saksi Sugiri Sancoko oleh Ninik, namun Tas tersebut  sudah lebih dahulu ditemukan oleh KPK, dimana dalam tas tersebut beriskan uang sejumlah Rp500 juta.<br /><br />Dari keterangan Sugiri Sancoko terungkap, pada bulan Juni 2024, Saksi Sugiri Sancoko menerima uang dari  Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD melalui Singgih sebesar Rp450 juta, dan pada bulan Juli 2024 sebesar Rp950 juta, uang tersebut digunakan Saksi Sugiri Sancoko untuk keperluan pencalonan Bupati Ponorogo<br /><br />Pengakuan Saksi Sugiri, bahwa usng tersebut diterima melalui Tim Suksesnya sehingga lupa berapa total uang yang diterimanya hanya menerima laporan dari Singgih, keponakan istri Sugiri Sancoko<br /><br />Pada tahun 2024-2025 ada yang memberi uang 100 juta, yang menerima adalah Ajudan saksi Sugiri Sancoko selaku Bupati. Yunus Mahatma memberi pada Niken, oleh Niken diserahkan pada Sulton, lalu oleh Sulton diberikan pada Ely<br /><br />“Tidak enak kalau dijelaskan disini (di sidang) banyak orang merasa tidak enak,” ucap Saksi Sugiri Sancoko. Namun oleh JPU langsung ditimpali “Ia untuk Forkopimda kan”.<br /><br />Saksi Sugiri Sancoko mengakui bahwa yang mendanai pencalonannya sebagai Bupati Ponorogo pada periode pertama dan kedua adalah Sugiri Heru sangoko. Dan Sugiri mengaku masih punya hutang kepada Sugiri Heru Sangoko sebesar Rp27 miliar<br /><br />Pengakuan Saksi Sugiri Sancoko tidak berbeda dengan pengakuan Sugiri Heru Sangoko maupun keterangan Relelyanda Solekha Wijayani atau Lely selaku anggota DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2019-2024 dan 2024-2029 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_FY9dCTyhgsuv-VxpHB164SOzzaiKnnicVUtgwAXVwiRNEIB3vGNXZsFK61BG8APO2csVmYJWT0d6M8di5whYF0hBT7FCSKQF6PxGMTzKrQEi6aPoewFFlfono-y19oJ0dgQeMFvsrBQ4sJU-vdKn9jckRy9u-Cl8i9PIykvTP3b13BNDu4cEyyf3xSI/s640/Sugiri%20Heru%20Sangoko.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="640" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_FY9dCTyhgsuv-VxpHB164SOzzaiKnnicVUtgwAXVwiRNEIB3vGNXZsFK61BG8APO2csVmYJWT0d6M8di5whYF0hBT7FCSKQF6PxGMTzKrQEi6aPoewFFlfono-y19oJ0dgQeMFvsrBQ4sJU-vdKn9jckRy9u-Cl8i9PIykvTP3b13BNDu4cEyyf3xSI/w640-h286/Sugiri%20Heru%20Sangoko.png" width="640" /></a></div>Salah satu keterangan Saksi Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo pada persidangan ksli ini adalah bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Sucipto. Saksi mengenalnya pertama kali di Bandara Saat hendak dibawa ke Jakarta oleh penyidik KPK sesuai tertangkap tangan <br /><br />JPU KPK menegaskan, bahwa seluruh keterangan Saksi termasuk Saksi sebelumnya akan dikonfrontir dengan alat bukti dan kesaksian lain <br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Pertanyaan Kritis untuk Para Pihak</span></b></span><br /><span>   <b><span style="font-size: medium;"> </span></b></span><b><span style="font-size: medium;">1.    Untuk Sugiri Heru Sangoko:</span></b><br />Apa bentuk dan mekanisme pendanaan yang diberikan Sugiri Heru Sangoko terhadap pencalonan Sugiri Sancoko untuk Bupati Ponorogo selama 2 peroide? Apakah dana tersebut dicatat secara resmi dalam laporan dana kampanye Sugiri Sancoko?<br />Adakah hubungan bisnis atau proyek antara Sugiri Heru Sangoko selaku pendana dengan Sugiri Sancoko selaku Bupati terpilih?<br /><br /><span>    </span><span style="font-size: medium;"><b>2.    Untuk Yunus Mahatma:</b></span><br />Apa dasar pemberian uang pada tahun 2024 yang diakui saksi Sugiri Sancoko selaku Bupati? Apakah benar itu pinjaman atau hanya sebagai alasan pembenaran? Lalu apa bukti dan jaminan jika uang milirana itu adalah pinjaman? <br /><br />Apakah ada kaitannya, antara pemberian dana dan jabatan Dirut RSUD atau uang tersebut bagian dari fee proyek di RSUD? Bagaimana penjelasan mengenai Tas Rp500 juta yang diamankan KPK? Apakah itu sebagai transaksi jual beli jabatan antara Yunus Mahatma selaku pembeli jabatan dengan Sugiri Sancoko selaku penjual?<br /><br /><span>   <b><span style="font-size: medium;"> </span></b></span><b><span style="font-size: medium;">3.    Untuk Sugiri Heru Sangoko dan Relelyanda Solekha Wijayani atau Lely</span></b><br />Bagiamana dengan Sugiri Heru Sangoko dan Relelyanda Solekha Wijayani atau Lely yang disebut-sebut sebagai pendana kempanye pencalonan Sugiri Sancoko untuk Bupati Ponorogo? Apakah ada pengembangan yang akan dilakukan oleh KPK?<br /><br /><span>    </span><span style="font-size: medium;"><b>4.    Untuk JPU KPK:</b></span><br />Sejauh mana kesaksian ini memperkuat konstruksi Dakwaan? Apakah akan ada pendalaman terhadap dugaan aliran dana politik dari Sugiri Heru Sangoko dan Relelyanda Solekha Wijayani atau Lely terhadap Sugiri Sancoko?</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tersangka Sugiri Sancoko Bersaksi, Pinjaman Puluhan Miliaran Hingga Jejak Dana Pencalonan Bupati Terkuak

“Kesaksian Di Sidang Suap Fee Proyek Rp950 Juta Membuka Rangkaian Aliran Uang, Relasi Jabatan, Dan Peran Para Pihak. Adakah Pengembangan Sel...

»

Empat Korlap Pokmas Dituntut JPU KPK: Apakah Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim Sudah Terkubur Atau Masih di Permukaan?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWe2Pcx6pBlAYLI4t2_w6Fb9MTWajeCcvj6tAL7VtVR1yaJQGh6r39l1rzvhyphenhyphenVWVqGhg0aZOjpIwaecyqZiwXQiUq4pHhmlNgOyqY6SBIn-uZTGZW2am5bscxaUKF9PV79pAwwvLUj3f_CNal5EFqS4aB7kRPp4fNPrpL6QBTcJxoa7DB4bo5S8E14AtE/s800/Hibah%20Pokir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWe2Pcx6pBlAYLI4t2_w6Fb9MTWajeCcvj6tAL7VtVR1yaJQGh6r39l1rzvhyphenhyphenVWVqGhg0aZOjpIwaecyqZiwXQiUq4pHhmlNgOyqY6SBIn-uZTGZW2am5bscxaUKF9PV79pAwwvLUj3f_CNal5EFqS4aB7kRPp4fNPrpL6QBTcJxoa7DB4bo5S8E14AtE/w640-h480/Hibah%20Pokir.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Nilai dugaan suap lebih dari Rp18 miliar. JPU KPK telah membacakan Tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya. Publik menunggu keberanian KPK untuk membuka jejaring aktor dan aliran dana termauk keterlibatan pejabat yang tidak melakukan pengawasan pada Pokmas selaku penerima hibah dan pejabat pembuat kebijakan Hibah Pokir” </span><span style="font-size: small;">Ditulis oleh : Jentar S</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Sidang perkara Korupsi Uang  Ijon hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Jumat 20 Februari 2026 dengan agenda tuntutan JPU KPK terhadap 4 terdakwa selaku pemberi Suap yang totalnya Rp18 miliar lebih kepada Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD Jatim<br /><br />Perkara ini menyorot dugaan praktik suap dalam proses pencairan hibah pokir, dengan nilai yang terungkap di persidangan disebut melebihi Rp18 miliar lebih. Keempat terdakwa didakwa sebagai pihak pemberi suap kepada Kusnadi, Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga :</span></b></span><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: #2b00fe;">BAP Kusnadi (Alm) Bongkar Jaringan Elite: Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH Pastikan Jalan Tersangka Baru Kasus Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim Terbuka - https://www.beritakorupsi.co/2026/02/bap-kusnadi-alm-bongkar-jaringan-elite.html</span><br /></div><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Terdakwa Yang Dituntut KPK di Persidangan</span></b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7u84Pz6UmCIW-JGz4jwaXbYPWpIi6VoOx1-cCrReQOogavEw017IeyUDM9FzqoffcriwwtaebiI5-FhVvbqHhWAXk4ZV2jQTtCkUiZjA-UJcYtC8EXAF6dGcWBQNbS_vhXTs5m0DSIp3HTqBfZhVKhj5oy165jZsHMkUks1XglgJ1_yw2UgNEd8QN9HE/s1080/Jodi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="1080" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7u84Pz6UmCIW-JGz4jwaXbYPWpIi6VoOx1-cCrReQOogavEw017IeyUDM9FzqoffcriwwtaebiI5-FhVvbqHhWAXk4ZV2jQTtCkUiZjA-UJcYtC8EXAF6dGcWBQNbS_vhXTs5m0DSIp3HTqBfZhVKhj5oy165jZsHMkUks1XglgJ1_yw2UgNEd8QN9HE/w640-h330/Jodi.jpg" width="640" /></a></div><b>Empat Terdakwa yang dituntut pidana penajara adalah ; </b><ol><li>Jodi Pradana Putra, Korlap Pokmas Blitar, didampingi advokat Rateh dan Habbibullah dari LBH YLKI Surabaya.</li><li>Hasanuddin, anggota DPRD Jatim periode 2024–2029, selaku Korlap Pokmas Kabupaten Bojonegoro, didampingi tim advokat Eddy dkk dari Jakarta.</li><li>Drs. Sukar (Kepala Desa di Tulungagung), dan Wawan Kristiawan selaku Korlap Pokmas Kabupaten Tulungagung. Sukar dan Wawan didampingi tim advokat Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk.</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Dasar Tuntutan</span></b></span><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam amar tuntutan, JPU KPK menyatakan perbuatan para terdakwa sebgaiamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 20 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang KUHP.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Rincian Tuntutan Pidana</span></b></span><br />   I.   Terdakwa Jodi Pradana Putra dan Terdakwa Hasanuddin dituntut pidana penjara masing-masing 2 </div><div style="text-align: justify;">        tahun  dan 9 bulan, denda sebesar Rp50 juta, subsider 50 hari kurungan.<br />  II.  Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan dituntut pidana penjara masing-masing </div><div style="text-align: justify;">        2  tahun dan 3 bulan, denda sebesar Rp50 juta, subsider 50 hari kurungan<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Vonis Menanti, Pertanyaan Publik Mengemuka</span></b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicjMW_D-Q-XIPCw48PeaxyOnorZxioCqzq2znwLijwlYc_pH-8kxrn1mrZobcBecnmjSYk8EkzJfrTg9A3H3_1M8ZGAdYPLwF1RU7paiy0RJlvTiTeiyoI2Gf9Fy5UO8R4TizgxQ-38whwATfFU3INu7YoSFBHBt_AtSGKhbrSMqnqUNGDm0rZm8anRuY/s1280/KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicjMW_D-Q-XIPCw48PeaxyOnorZxioCqzq2znwLijwlYc_pH-8kxrn1mrZobcBecnmjSYk8EkzJfrTg9A3H3_1M8ZGAdYPLwF1RU7paiy0RJlvTiTeiyoI2Gf9Fy5UO8R4TizgxQ-38whwATfFU3INu7YoSFBHBt_AtSGKhbrSMqnqUNGDm0rZm8anRuY/w640-h360/KPK.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan ini memicu diskursus luas. Sejumlah pengamat hukum pidana menilai, perkara hibah pokir DPRD Jatim berpotensi dikembangkan apabila di persidangan terungkap fakta hukum baru, termasuk kemungkinan adanya aliran dana atau peran pihak lain.<br /></div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Apakah penanganan perkara ini akan berhenti pada level Korlap Pokmas sebagai pelaksana teknis di lapangan?</li><li>Apakah KPK akan benar-benar serius dan mampu mengungkap serta menyeret para anggota DPRD Jatim termasuk pejabat-pejabat pemprov Jatim yang diduga terlibat dalam "bisnis jual beli" hibah Pokir? </li><li>Apakah KPK  mampu mengungkap ada tidaknya keterlibatan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam perkara Korupsi hibah Pokir DPRD Jatim</li><li>Atau KPK hanya mampu mengungkap dan menetapkan Tersangka pada level Korlap Pokmas sebagai pelaksana teknis di lapangan?</li><li>Akankah KPK akan menelusuri lebih jauh adanya dugaan keterlibatan pihak legislatif atau eksekutif jika ditemukan bukti yang cukup?</li><li>Sejauh mana konstruksi perkara ini akan dibuka secara komprehensif di persidangan oleh KPK saat 16 Tersangka lain akan disidangkan?</li></ol>Nama Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur, turut menjadi bahan perbincangan publik setelah dihadirkan JPU KPK di persidangan. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari KPK yang menyatakan keterlibatan pihak eksekutif tingkat provinsi dalam perkara yang sedang disidangkan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiklf_dZxpTPYQfOlkQMpTtSxxjvQX4b5hOJ2H_Ytc5adeG7ySGm75Jqw50VWbccpnD5SF64pDtyp9agTFrCWllBBDF9veretxiEFjoO_Wn5Dcyx9VeaeRb6eOKMBCM95mSN4jYo3Kyqr-xPPlF7YVA4d35ii9Is-phIuhNKbGLHkNvbHzR2tchCoVZqC4/s1139/Khofifa..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1139" data-original-width="1086" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiklf_dZxpTPYQfOlkQMpTtSxxjvQX4b5hOJ2H_Ytc5adeG7ySGm75Jqw50VWbccpnD5SF64pDtyp9agTFrCWllBBDF9veretxiEFjoO_Wn5Dcyx9VeaeRb6eOKMBCM95mSN4jYo3Kyqr-xPPlF7YVA4d35ii9Is-phIuhNKbGLHkNvbHzR2tchCoVZqC4/w610-h640/Khofifa..jpg" width="610" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Trauma Kasus Lama Akan Terulang?</span></b></span><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus hibah pokir ini juga mengingatkan publik pada perkara korupsi dana hibah P2SEM DPRD Jatim periode 2004–2009 pada taahun 2008 senilai Rp277 miliar. Perkara yang sempat ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan sudah mengantongi nama-nama calon Tersangka tetapi “turut terkubur dalam-dalam” setelah saksi kunci meninggal dunia di Lapas Porong pada akhir 2018. <br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perbandingan tersebut menimbulkan pertanyaan kritis: akankah penanganan perkara hibah pokir DPRD Jatim kali ini berakhir sama karena Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim telah meninggal sekalipun BAP Kusanadi (Alm) sebagai tersangka telah dibacakan oleh JPU KPK di muka persidangan? <br /><br />Atau jauh lebih berbeda karena KPK akan menyeret semua yang terlibat seperti kasus Korupsi di DPRD Kota Malang periode 20014-2019 yang menyeret 42 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang, termasuk Walikota hingga Sekda jadi Tersangka ?<br /><br />Perbandingan historis itu memperkuat tuntutan publik agar penanganan perkara hibah pokir saat ini di KPK dapat  berjalan transparan, konsisten, dan berorientasi pada pembuktian hukum.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Menunggu Putusan</span></b></span><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim dijadwalkan melanjutkan persidangan pada pekan depan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari para Terdakwa maupun dari Tim Advokat-nya. Putusan Majelis Hakim nantinya akan menjadi indikator penting, apakah tuntutan JPU KPK dianggap mencerminkan rasa keadilan dan efek jera, atau justru memicu polemik baru di meja Hakim? <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Empat Korlap Pokmas Dituntut JPU KPK: Apakah Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim Sudah Terkubur Atau Masih di Permukaan?

“Nilai dugaan suap lebih dari Rp18 miliar. JPU KPK telah membacakan Tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya. Publik menunggu keberanian KPK u...

»

Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin: Kehadiran Gubernur Tak Penting - Konsistensi KPK Mengurai Fakta yang Dipertaruhkan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3bronpHRYx-qRRP2qPyepjXmDdZ3aXKk0L1x0pWl71ZgAjB1UjPvPBwPQ1jyEa5c7JxYnz01h9CSEEc-rwl1se1IzrQL_E6BxS7hzL7lFUUL6tYTzW9jOeq-EEzMOyQeTQDjMeX-ncZZoHLG-TJoac1_dNuytglqS50nFG8v_Elc1UIKhZ8mjQnd0LuI/s1536/Foto.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3bronpHRYx-qRRP2qPyepjXmDdZ3aXKk0L1x0pWl71ZgAjB1UjPvPBwPQ1jyEa5c7JxYnz01h9CSEEc-rwl1se1IzrQL_E6BxS7hzL7lFUUL6tYTzW9jOeq-EEzMOyQeTQDjMeX-ncZZoHLG-TJoac1_dNuytglqS50nFG8v_Elc1UIKhZ8mjQnd0LuI/w413-h620/Foto.jpg" width="413" /></a></div><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Pengakuan dalam BAP Tersangka Kusnadi (Almarhum), polemik batas 10 persen hibah Pokir, dan lemahnya pengawasan Pokmas mengemuka; publik menanti keberanian penuntasan perkara secara komprehensif Oleh KPK”.</span> </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S</span><span style="font-size: medium;"><br /></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO — </span></b><br />Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum, dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, melontarkan pandangan kritis atas dinamika persidangan perkara korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 12 Februari 2026.<br /><br />Menurut Dr. Sholahuddin, kehadiran Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka hukum acara pidana. Ia menegaskan, signifikansi keterangan saksi bukan ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh relevansi terhadap unsur dakwaan.<br /><br />“Yang menjadi ukuran adalah apakah keterangan saksi berkorelasi langsung dengan konstruksi perbuatan para terdakwa. Jika tidak substantif, maka dampaknya terhadap pembuktian pun terbatas,” ujarnya.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pengakuan Kusnadi dan Nilai Pembuktian</span><br />Sholahuddin menyoroti pengakuan almarhum Kusnadi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi di persidangan. Dalam perspektif hukum pembuktian, ia menegaskan bahwa wafatnya tersangka tidak otomatis menghapus nilai evidensial keterangannya.<br /><br />“Nilai pembuktiannya tetap ada sepanjang dapat diuji, dikaitkan, dan diperkuat dengan alat bukti lain. Di sinilah profesionalisme penyidik dan penuntut diuji,” tegasnya.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pendalaman Materiil, Bukan Normatif</span><br />Ia juga mengkritik pola pemeriksaan yang dinilainya cenderung normatif. Menurutnya, pertanyaan umum berisiko menghasilkan jawaban umum, tanpa memperkaya fakta persidangan.<br /><br />“Proses peradilan pidana menuntut pendalaman materiil — spesifik, tajam, dan faktual. Persidangan bukan sekadar formalitas prosedural,” katanya.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Tiga Fase Krusial Hibah Pokir</span><br />Sholahuddin menekankan bahwa perkara hibah Pokir harus dibedah secara utuh dalam tiga fase utama:<br />   1. Perencanaan dan pembahasan hibah — dasar kebijakan, notulen rapat, alur persetujuan anggaran.<br />   2. Pelaksanaan dan pencairan — mekanisme verifikasi, kontrol administrasi, serta kepatuhan regulasi.<br />   3. Pascapencairan — evaluasi output kegiatan, audit, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.<br /><br />“Jika salah satu fase diabaikan, konstruksi perkara menjadi timpang,” ujarnya.<span style="color: red; font-size: medium;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidtR3XQj4sPB9aS2oUghPQpKnG7trYFFBXcARl0ShyR_EMp6gZvH7a91M3u-XKsqOBTpUWDaPYkL-ERW_FlGnCI9p30oHo1Hxir86VWoTRBuTgVVr6fTluGNeN0-bldNr_WzwefXRsi6B-f0UE_kH-uayR2oOOQFJCazRNCGqPR_agZmLaPeFWsNWqv9o/s1200/Khofifa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1137" data-original-width="1200" height="606" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidtR3XQj4sPB9aS2oUghPQpKnG7trYFFBXcARl0ShyR_EMp6gZvH7a91M3u-XKsqOBTpUWDaPYkL-ERW_FlGnCI9p30oHo1Hxir86VWoTRBuTgVVr6fTluGNeN0-bldNr_WzwefXRsi6B-f0UE_kH-uayR2oOOQFJCazRNCGqPR_agZmLaPeFWsNWqv9o/w640-h606/Khofifa.jpg" width="640" /></a></div>Batas 10 Persen dan Uji Dokumen</span><br />Dalam persidangan, polemik batas 10 persen hibah Pokir kembali mencuat. Saat saksi menyatakan realisasi hibah telah di bawah ambang tersebut, JPU KPK memperlihatkan dokumen yang menunjukkan realisasi 2020–2022 masih berada di atas 10 persen, dan baru 2023 menurun.<br /><br />“Perbedaan data adalah domain pembuktian yang sah. Hakim akan menilai berdasarkan kekuatan dokumen dan kesesuaiannya dengan regulasi keuangan daerah,” kata Sholahuddin.<br />Ia menambahkan, fleksibilitas fiskal memang dimungkinkan, namun tidak boleh mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pengawasan Pokmas Dipersoalkan</span><br />Isu pengawasan terhadap kelompok masyarakat (Pokmas) juga menjadi sorotan. Pernyataan bahwa pengawasan dilakukan bila ada temuan dinilai berpotensi problematik.<br /><br />“Pengawasan ideal bersifat preventif sekaligus represif. Jika hanya menunggu temuan, potensi penyimpangan bisa terlewat,” ujarnya. Menurutnya, sistem kontrol internal pemerintah daerah harus mampu mendeteksi risiko penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Tiga Tahun Pasca OTT</span><br />Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Sahat Tua P Simanjuntak, saat itu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Namun, lebih dari tiga tahun berlalu, publik menilai penanganan perkara belum menunjukkan penyelesaian komprehensif.<br /><br />Sebanyak 21 orang telah ditetapkan tersangka. Satu meninggal dunia, empat menjalani persidangan, sementara lainnya belum seluruhnya diproses hingga tahap akhir.<br /><br />“Dalam perspektif due process of law, setiap tahap memiliki mekanisme. Tetapi hukum juga harus menghadirkan rasa keadilan dan kepastian,” ujar Sholahuddin. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFuLlwyI-wRVl2H00KcLfIUBk6EkcdI_jzQAmz9rV8EANj9w7-T9mO2wteU_HkGKKiBKChvU-YRh6kUDxG46wY7MGWD4P8RM0ATTn4MJr3SwntdiA7xmX-eb-8yFl48rTsOG6hYoDB4z_hAqKywbGOotB9A8tRmcMlnlAEqVVOJSX2E1TtUAtanITZkeQ/s1139/Khofifa..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1139" data-original-width="1086" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFuLlwyI-wRVl2H00KcLfIUBk6EkcdI_jzQAmz9rV8EANj9w7-T9mO2wteU_HkGKKiBKChvU-YRh6kUDxG46wY7MGWD4P8RM0ATTn4MJr3SwntdiA7xmX-eb-8yFl48rTsOG6hYoDB4z_hAqKywbGOotB9A8tRmcMlnlAEqVVOJSX2E1TtUAtanITZkeQ/w610-h640/Khofifa..jpg" width="610" /></a></div><span style="color: red; font-size: medium;">Ujian Integritas Penegakan Hukum</span><br />Ia mengingatkan, perkara hibah Pokir Jawa Timur kini tidak hanya menjadi ujian teknis pembuktian, tetapi juga ujian integritas penegakan hukum.<br /><br />“Yang dipertaruhkan adalah konsistensi, independensi, dan keberanian mengurai seluruh rangkaian fakta hukum. Publik menunggu penuntasan yang menyentuh substansi, bukan sekadar simbolik,” pungkasnya<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pertanyaannya adalah:</span><br />Apa yang disampaikan Dr. Sholahuddin, SH., MH bukan tidak beralasan. Pasalnya, penanganan kasus ini tiga tahun lebih sejak OTT KPK terhadap Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim yang ikut bersama Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD, Sekda, Gubernur dan beberapa pejabat lainnya saat pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri terkait pembahasan hibah Pokir, dimana saat itu Menteri Dalam Negeri menyarankan agar hibah Pokir tidak lebih dari 10 persen. Namun nyatanya Jawa Timur terbesar di pulau Jawa<br /><br />Tiga tahun lebih penanganan kasus ini oleh KPK, yang ditetapkan jadi tersangka hanya sebanyak 21 orang bukanlah pemilik hibah pokir atau aspiratornya melainkan kelas TK alias Korlap Pokamas, dimana satu Tersangka telah meninggal dan 4 disidangkan sementara 16 orang Tersangka lain masih bebas melanggak lenggok menatap terbitnya mentari pagi dan merasakan sejuknya udara<br /><br />Pertannyaanya adalah, apakah KPK benar-benar serius dan punya kemauan untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan menyeret semua pihak-pihak yang terlibat untuk diadili mempertanggung jawabkan perbuatannya?<br /><br />Atau memang KPK serius tetapi tidak punya kemauan untuk mengusut secara tuntas karena ada intervensi politik sebab pimpinan KPK juga dilahirkan dari keputusan Politik ditambah lagi dengan meninggalnya Tersangka Kusnadi sebagai pelengkap alasan ?<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Keterangan Saksi Dalam Persidangan</span><br />Sementara dalam persidangan, pertanyaan JPU KPK terkait tanggung jawab tugas dan tanggung gugat dalam mandat, saksi Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur tidak dapat menjelaskan secara singkat, jelas dan tegas di hadapan Majelis Hakim <br /><br />JPU KPK pun mempertanyakan terkait hibah Pokir hingga diatas 10 persen dari PAD, sementara Menteri Dalam Negeri menyarankan agar tidak lebih dari 10 persen. Menjawab pertanyaan itu  Saksi Khofifa selaku Gubernur menjelaskan bahwa hibah pokir sudah dibawah 10 persen. <br /><br />Mendengar jawab Saksi, JPU KPK memperlihatkan dokumen yang menunjukan bahwa hibah pokir tahun 2020, 2021 dan 2022 masih sangat jauh diatas 10 persen, dan barulah tahun 2023 dibawah 10 persen. Saksi pun menjelaskan diseuaikan dengan keadaan fiskal. <br /><br />Sementara isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) yang ditanyakkan JPU KPK terhadap Saksi terkait penerimaan fee/uang ijon hibah Pokir, <br /><br />JPU KPK pun tak lupa menanyakkan Saksi terkait nama-nama penerima uang ijon hibah Pokir yang disebutkan Tersangka Kusnadi (Alm) dalam BAP-nya, Khofifa membantah dan mengatakan tidak masuk akal. Namun apapun isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm), dengan jawaban Saksi tidak akan bisa di kronfrontir hanya KPK yang dapat menilai dan mentukan bila KPK benar-benar punya kemauan serius untuk mengusut secara tuntas tanpa takut ada intervensi politik<br /><br />Selain itu, Saksi pun ditanya oleh JPU KPK terkait dengan pengawasan kgiatan Pokmas. Dimana JPU KPK menjelaskan keterangan Saksi sebelumnya mengatakan tidak dilakukan pengawasan untuk hibah Dewan, tetapi untuk hibah eksekutif dilakukan pengasan. Namun jawaban orang nomor satu di Jawa Timur ini menjelaskan dilakukan pengawasan kalau ada temuan.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Pertanyaan lebih lanjut :</span><br />Pertannyaannya adalah, bagaimana kalau tidak ada temuan tetapi banyak Pokmas selaku penerima dana hibah termasuk hasil pekerjaannya adalah fiktif, tugas dan tanggung jawab siapa yang harus melakukan pengawasan baik sebelum dana hiba cair, pada saat dana hibah cair dan setelah dana hibah cair? Apakah Legislatif atau eksekutif?<br /><br />Lalu bagaimana temuan itu ditemukan? Siapa yang menmukan, dimana ditemukan, dengan cara apa ditemukan? Apaakah Inspektorat atau BPKP sedang jalan-jalan ke beberapa daerah di Jawa Timur lalu menemukan ada kegitan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum ?<br /><br />Atau karena ada laporan dari masyarakat ke Inspektorat atau ke BPKP atau ke Aparat Penegak Hukum? Lalu bagaimana jika ada penyimpangan tetapi tidak ada laporan baik ke Inspektorat,  BPKP atau ke Aparat Penegak Hukum? Berarti tidak akan dilakukan pengawasan? Bukankah karena kurangnya pengawasan sehingga kasus inipun menjadi ada?</div>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin: Kehadiran Gubernur Tak Penting - Konsistensi KPK Mengurai Fakta yang Dipertaruhkan

“Pengakuan dalam BAP Tersangka Kusnadi (Almarhum), polemik batas 10 persen hibah Pokir, dan lemahnya pengawasan Pokmas mengemuka; publik men...

»

Sidang Tol Bandara Dhoho Kediri: Ahli Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH Sentil Aktor Intelektual - “Yang Menyuruh Melakukan Adalah Pelaku”

<div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both;"><h3 style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGtMpAAd0SgCnPNl9at6LfaGB-XaBS0vr0ljV2cp7FulBaDA4ZTjyS0Td1JS2hM-EEMbEYjiWDTPONkAYupFD6JUs-pZNZDBwa7yy2kPzqkwuVdly0JlmGt4bRaY62oGbkTbDEjjaSo64SPuTge94WNJ_er2lC1R20KyR-CqBbZLggsneARX2ZzaF-ekY/s1536/PT%20SKA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="602" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGtMpAAd0SgCnPNl9at6LfaGB-XaBS0vr0ljV2cp7FulBaDA4ZTjyS0Td1JS2hM-EEMbEYjiWDTPONkAYupFD6JUs-pZNZDBwa7yy2kPzqkwuVdly0JlmGt4bRaY62oGbkTbDEjjaSo64SPuTge94WNJ_er2lC1R20KyR-CqBbZLggsneARX2ZzaF-ekY/w401-h602/PT%20SKA.jpg" width="401" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Apakah Suwardi Karyawan PT Gudang Garam selaku Ketua Tim pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada tahun 2019-2020 yang menyuruh atau menunjuk secara lisan Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 turut bertanggung jawab?” </span></h3><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"><span>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span>    </span></span></div><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 sebesar Rp183.450.000.000 di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten di Kediri yang merugikan keuangan <span style="color: red;">PT. Surya Kerta Agun</span>g (PT SKA), anak perusahaan <span style="color: red;">PT Gudang Garam (PT GG). Tbk</span> sebesar Rp133.533.694.800 yang menyeret <span style="color: red;">Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo</span> selaku Manager Keuangan dan Kebun <span style="color: red;">PT. Bukit Dhoho Indah</span> (anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk) dan <span style="color: red;">Terdakwa II Satya Andi Lala</span> Karyawan kontrak PT. Bukit Dhoho Indah (PT BDI), keduanya ditunjuk secara lisan oleh Suwardi sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kediri dengan agenda mendengarkan pendapat Ahli Pidana yang dihadirkan Tim Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa I Suratman</span></span></div></h3>Tim Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa I Suratman, yakni Budiarjo Setiawan, SH., MH, Prastiyo Silowidodo, SH, Suryanto, SH., MH, Dipa Kurniyantoro, SH., MH, Rekha Tustarama, SH., MH, Isom Nur Salim, SH. MH, Moh. Rofi’an, SH., MH, Al Hayu Muthoharoh, SH, Adhimas Satria Pamungkas, SH dan Andik Sukaca, SH menghadirkan Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, SH., MH dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kediri dengan agenda mendengarkan pendapat Ahli Pidana dari Tim Advokat Terdakwa (Kamis, 12 Pebruari 2026), diketuai Majelis Hakim yang juga Ketua PN Kediri Khairul, S.H., M.H dengan dibantu 2 Hakim anggota serta Panitra Pengganti (PP).<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga :</b></span><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: #2b00fe;">Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: Tim PH Terdakwa Menyebut Dugaan Unsur Kerugian Keuangan Negara Jadi Tidak Terungkap - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html<br /></a></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfHwwGZ8SgMJj02PewChSyDGnP3LKEIL3hT4l_d8ZqibpZwToTA6c5HziPpsnX9GWYfbm1BtqUl7Go8EHjcVBJARHW4AsXtnHxrdn9fyXEwVRmPUCsNS4p38QKYX8-v9FbOBTWtxn_CmLm_gB8i44-zSRE63TfVZm3NM9odRkacOEhIBfLM83gDWe5eZ8/s617/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="617" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfHwwGZ8SgMJj02PewChSyDGnP3LKEIL3hT4l_d8ZqibpZwToTA6c5HziPpsnX9GWYfbm1BtqUl7Go8EHjcVBJARHW4AsXtnHxrdn9fyXEwVRmPUCsNS4p38QKYX8-v9FbOBTWtxn_CmLm_gB8i44-zSRE63TfVZm3NM9odRkacOEhIBfLM83gDWe5eZ8/w640-h480/2...jpg" width="640" /></a></div>Dihadapan Majelis Hakim, Dr. Sholahuddin, SH., MH selaku Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya menjelaskan, tindak pidana penggelapan kalau di WvS (Wetboek van Strafrecht) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) lama Pasal 372, itu harus hati-hati karena ada perbedaan, <br /><br /><i>“kalau di wvs KUHP lama Belanda dia menggunakan kesengajaan berulang-ulang. Artinya begini, rumusan deliknya itu barangsiapa sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya punya orang lain yang sudah berada di tangannya itu namanya penggelapan. Jadi kesengajaan pelaku untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya punya orang lain, kesengajaan pelaku itu harus diarahkan pada sifat melawan hukumnya,  perbuatan,”</i> jelasanya atas pertanyaan Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Ketua Tim Advokat Terdakwa<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga :</b></span><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: #2b00fe;">Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: JPU Menghadirkan Saksi Suwardi Kariyawan PT Gudang Garam Selaku Ketua Tim - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html</a><br /><br />JPU Menghadirkan 7 Orang Saksi Dalam Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html<br /></a></span></div><br />Lebih lanjut Dr. Sholahuddin, SH., MH menjelaskan,<i> “karena ada orang yang memiliki barang orang lain, memiliki di sini artinya bisa menjual, menggadaikan, mengambil keuntungan dari situ, itu namanya memiliki dalam pasal penggelapan. Dan kemudian kalau penggelapan itu barang yang dimilikinya sudah berada di dalam kekuasaannya. Misanya dititipkan oleh orang yang punya barang. Jadi barang tersebut sudah berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jadi pasal penggelapan itu menegaskan Pasal 378, begitu juga pasal 378 bisa menegaskan Pasal 372. Artinya kalau terbukti pasal penggelapan pasti bukan penipuan, kalau terbukti pasal penipuan pasti bukan penggelapan”.</i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwsMT8kCfFswygndP5ln6NI-MKlnfnv4pTN6SpVwNGJ1Z7iN4rCfJq_aQv7QLXOigiVetFTmvAErhq8Xs_NDmDVW3n5fCGz14pAjjw36408pJj-VXdAdtNbHqesBC7i1x0unFyaE9ISD1vWy_4fX5YDIEFqes002VYHw3Qgq5avo323mWwTCHTh_hVSHc/s840/Ahli.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="840" data-original-width="553" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwsMT8kCfFswygndP5ln6NI-MKlnfnv4pTN6SpVwNGJ1Z7iN4rCfJq_aQv7QLXOigiVetFTmvAErhq8Xs_NDmDVW3n5fCGz14pAjjw36408pJj-VXdAdtNbHqesBC7i1x0unFyaE9ISD1vWy_4fX5YDIEFqes002VYHw3Qgq5avo323mWwTCHTh_hVSHc/w422-h640/Ahli.jpg" width="422" /></a></div>Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk terlebih Terdakwa I Suratman pun ingin tau lebih lanjut penjelasan dari Dr. Sholahuddin, SH., MH selaku Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya ini, terkait dengan peran orang lain dalam kasus pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri selain dari Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala termasuk Ganang yang sudah terlebih dahulu diadili dalam kasus ini dan divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 4 bulan dari tuntutan JPU selama 4 tahun<br /><br /><i>“Menurut doktrin hukum pidana, apabila suatu perkara terdapat beberapa orang misalnya a, b, c dan seterusnya yang masing-masing melakukan perbuatan administratif, koordinatif dan teknik yang berbeda-beda. Apakah setiap perbuatan tersebut secara otomatis dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan pidana ataukah harus diuji terlebih dahulu hubungan langsungnya dengan perbuatan inti yang didakwakan,”</i> tanya Budiarjo Setiawan, SH., MH<br /><br />Menanggapi pertanyaan Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Advokat Terdakwa, Dr. Sholahuddin, SH., MH menjelaskan, apabila ada pelaku tindak pidana itu lebih dari satu orang itu namanya ada penyertaan. Makanya di dalam konsep penyertaan itu yang dianggap pelaku tindak pidana<br /><br /><i>“Ya. Itu nanaya ada penyertaan. Jadi apabila ada pelaku tindak pidana itu lebih dari satu orang itu namanya ada penyertaan. Makanya dalam konsep penyertaan, yang dianggap pelaku tindak pidana itu, pertama, orang yang secara sendiri-sendiri melakukan tindak pidana itu pelaku namya. Orang yang menyuruh melakukan itu namanya pelaku. Orang yang bersama-sama melakukan sebagai pelaku. Orang yang membujuk melalukan itu pelaku. Orang yang dibujuk untuk melakukan, itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi beda dengan orang yang disuruh untuk melakukan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana,”</i> jelasanya secara gamblang<br /><br />Tak hanya Tim Advokat Terdakwa I Suratman, salah seorang anggota Majelis Hakim pun turut menanyakkan Ahli.<i> “Apakah bisa dikatakan karyawan meski tidak ada pengangkatan secara tertulis bila orang tersebuat menerima gaji?”.</i><br /><br />Ahli menjelaskan<i> “bisa, untuk membuktikan Pasal 374 dan 372 harus di buktikan dulu dan apakah ada penguasaan uang pada terdakwa? Itu suatu hal yang berbeda”.</i><br /><br />Dari pertanyaan Tim Advokat Terdakwa, Budiarjo Setiawan, SH., MH dengan penjelasan Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. Sholahuddin, SH., MH menimbulakan pertanyaan:   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnZJuVf_6fDcZxCBLNM94bswtCKECoHQSJAOkRGd3N9Q9R_vJWXgoklKvFZ4GkHkT8C0hkuhxhJz0b8Gji8bLM5B-YNWk0xT1RGSgqVqaJp-ozAvzoXEclN3TCEyJeIIuQVNouf-JhYVXhkF-iDJ2gxe2adohVY96oA9UFOl7W314WfDVCgt9huZmSRgQ/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnZJuVf_6fDcZxCBLNM94bswtCKECoHQSJAOkRGd3N9Q9R_vJWXgoklKvFZ4GkHkT8C0hkuhxhJz0b8Gji8bLM5B-YNWk0xT1RGSgqVqaJp-ozAvzoXEclN3TCEyJeIIuQVNouf-JhYVXhkF-iDJ2gxe2adohVY96oA9UFOl7W314WfDVCgt9huZmSRgQ/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Apakah Suwardi selaku Ketua Tim pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 yang menyuruh atau menunjuk secara lisan Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 turut bertanggung jawab dalam kasus ini?<br /><br />Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa <span style="color: red;">Suwardi, karyawan PT Gudang Garam</span> ditujuk secara lisan oleh <span style="color: red;">Istata Taswin Siddharta selaku Direktur PT. Surya Kerta Agung</span> yang juga salah satu Direktur PT Gudang Garam sebagai <span style="color: red;">Ketua Tim</span> pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020. Kemudian Suwardi menunjuk secara langsung Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala sebagai anggota Tim yang bertugas dilapangan. Hal ini dijelaskan oleh Suwardi pada saat dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan, Kamis, 15 Najuari 2026<br /><br />Menurut Suwardi, bahwa <span style="color: red;">SOP (Standar Operasional Prosedur)</span> memastikan anggota Timnya bisa membebaskan lahan yang sudah di target perusahaan sesuai harga pagu, yaitu sebesar Rp250 ribu per meter di lokasi 7 Desa. Namun saat ditanya tentang SOP tersebut Suwardi tak dapat menjelaskan. Tetapi Suwardi mengatakan saat itu bersedia di kronfrontir dengan Istata<br /><br />Bahkan Suwardi beberapa kali diingatkan oleh Budiarjo Setiawan selaku Ketua Tim Advokat Terdakwa karena dianggap keterangannya tidak sesuaui dengan keterangan sebelumnya saat sebagai saksi dalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan Terdakwa/Terpidana Ganang Susanto Bin Sujiman<br /><br />Setelah Suwardi menunjuk secara lisan Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri, Terdakwa II Satya Andi Lala memperkenalkan Ganang Susanto Bin Sujiman dan Slamet Rohadi kepada Terdakwa I Suratman. Dan Suratman pun melaporkannya kepada Suwardi selaku Ketua Tim <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7R8nQi3wSbMMtYSdgKvZvC7nV3t8t4AipJekKQ9LUM7Zh_ByUb-KHbPS14vSuBrXYNMmKlFppYmpZKfaBbsGkFSoNJpvWLaq7mDbJBfqWe0RXGye56YGa36BmRQgyIgu_pds8T-uNmiUBAM6FikQwfdvPSDdnSjlibzYTEwbagKNYhw9tHnJ9QK9L79A/s640/3...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7R8nQi3wSbMMtYSdgKvZvC7nV3t8t4AipJekKQ9LUM7Zh_ByUb-KHbPS14vSuBrXYNMmKlFppYmpZKfaBbsGkFSoNJpvWLaq7mDbJBfqWe0RXGye56YGa36BmRQgyIgu_pds8T-uNmiUBAM6FikQwfdvPSDdnSjlibzYTEwbagKNYhw9tHnJ9QK9L79A/w640-h288/3...jpg" width="640" /></a></div>Dalam proses dilapangan, Ganang berhubungan langsung dengan masyarakat pemilik lahan, Kepala Desa dan Notaris. Kepala Desa melakukan perubahan nama pemilik lahan di buku C Desa yang disebut dengan Konversi. Dimana pemilik yang sebenarnya menjadi nama orang lain,, dan Kepala Desa menerima imbalan yang sebesar Rp1,5 juta untuk satu nama<br /><br />Setelah dokumen ditangan Ganang, kemudian Ganang meminta tanda tangan Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala lalu dilaporkan ke Suwardi dan Suwardi meneruskannya ke Istata. Penyerahan uang yang totalnya sebesar Rp188 miliar lebih untuk pembayaran lahan yang sudah di beli Ganang, diserahkan Bendahara/bagian keuangan PT SKA secara tunai kepada Ganang dan Slamet Rohadi, bukan kepada Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala<br /><br />Uang yang diterima Ganang, sebagian dipergunakan untuk pembayaran lunas sebagian lahan yang sudah dibeli, sebagian lagi uang muka dan dibagi-bagi oleh Ganang sebagai Fee termasuk ke Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah JPU Kejari Kota Kediri akan menuntut Kedua Terdakwa sebagai pelaku utama dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan pembesan lahan di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten di Kediri untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 sebesar Rp183.450.000.000 yang merugikan keuangan PT. Surya Kerta Agung (PT SKA), anak perusahaan PT Gudang Garam (PT GG). Tbk senilai Rp133.533.694.800 agar pihak lain tidak terseret?<br /><br />Atau Majelis Hakim PN Kediri akan memvonis Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala selaku pelaku utama mengingat Ketua Majelisnya adalah sama saat mengadili Ganang Susanto Bin Sujiman dalam perkara yang sama?<br /><br />Beranikah Majelis Hakim menyebut dalam putusannya adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab seperti yang dijelaskan Ahali Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. Sholahuddin, SH., MH ? (*) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Sidang Tol Bandara Dhoho Kediri: Ahli Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH Sentil Aktor Intelektual - “Yang Menyuruh Melakukan Adalah Pelaku”

“Apakah Suwardi Karyawan PT Gudang Garam selaku Ketua Tim pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada tahu...

»

Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKznumWi1i_t_TBlG-0JA_LRrHDYNCna6fGxicbjKqsupO_lmpHNBva1jMXJnNVn6OD5qQOP1qFj0073lwcDde7h7Zt-4B28bvKDfJkH32T6C-h3i4HpPUDvhofICXXPna1nxgVsCz5oWUqcDK2mP5QeQUPUlzijSO7bCRgRWRvgeFlXvISVhRylUqVm0/s1920/IMG_20260212_172948.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKznumWi1i_t_TBlG-0JA_LRrHDYNCna6fGxicbjKqsupO_lmpHNBva1jMXJnNVn6OD5qQOP1qFj0073lwcDde7h7Zt-4B28bvKDfJkH32T6C-h3i4HpPUDvhofICXXPna1nxgVsCz5oWUqcDK2mP5QeQUPUlzijSO7bCRgRWRvgeFlXvISVhRylUqVm0/w640-h360/IMG_20260212_172948.jpg" width="640" /></a></div><span style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b>, Surabaya – </div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Polemik dugaan penerimaan uang sebesar 30 persen dari dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2024 yang dikaitkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat bantahan tegas dari pihak kuasa hukum.</span></div><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dr.H.Syaiful Ma’arif,S.H.,CN.,M.H.,CLA selaku kuasa hukum Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Kusnadi yang menyebut adanya penerimaan uang/fee/ijon sebesar 30 persen kepada Gubernur adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Kami menyatakan dengan tegas bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Tidak pernah ada penerimaan uang sebesar 30 persen, baik secara tunai maupun melalui transfer, kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana disebutkan dalam BAP tersebut,</i>” ujar Syaiful dalam keterangannya, Kamis, 12 Pebruari 2026</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Tidak Didukung Barang Bukti dan Fakta Hukum</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Syaiful menjelaskan, dalam konstruksi hukum acara pidana, setiap tuduhan harus didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun hingga saat ini, menurutnya, tidak terdapat satu pun alat bukti yang menunjukkan adanya aliran dana kepada Gubernur.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Tidak ada dokumen transaksi, tidak ada bukti transfer, tidak ada catatan aliran dana, serta tidak ada saksi lain yang menguatkan pernyataan tersebut. Dalam proses persidangan terhadap empat terdakwa yang sedang berjalan pun tidak muncul fakta hukum yang menunjukan adanya hubungan transaksional kepada Gubernur,”</i> jelasnya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menilai bahwa pernyataan sepihak tanpa dukungan alat bukti tidak dapat serta-merta  dijadikan dasar untuk membangun opini publik maupun konstruksi hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>“Dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa pembuktian tidak cukup hanya dengan asumsi atau pernyataan sepihak. Harus ada alat bukti yang sah dan saling bersesuaian,” </i>tegasnya.</div></i><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Pokir Merupakan Domain DPRD</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Syaiful menekankan bahwa pokok persoalan yang sedang diproses aparat penegak hukum berkaitan dengan mekanisme dan pelaksanaan Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Secara kelembagaan, Pokir merupakan bagian dari fungsi penganggaran DPRD yang diusulkan melalui mekanisme resmi dalam pembahasan APBD.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Persoalan ini adalah persoalan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait Pokir. Secara struktur kewenangan, hal tersebut berada dalam domain DPRD. Tidak ada kaitannya dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur,”</i> katanya.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, pembahasan dan penetapan anggaran merupakan hasil pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, namun usulan Pokir berasal dari anggota DPRD sebagai representasi konstituen.</div> <i><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>“Karena itu, tidak tepat apabila persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Pokir kemudian dikonstruksikan seolah-olah berkaitan dengan penerimaan dana oleh Gubernur tanpa bukti</i></div><div style="text-align: justify;"><i>yang sah,</i>” tambahnya.</div></i><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Syaiful menyampaikan bahwa dana yang disebut sebagai “ijon” dalam perkara tersebut justru diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Tersangka Kusnadi.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan informasi yang berkembang dalam proses hukum, dana tersebut diduga dinikmati oleh yang bersangkutan, termasuk oleh istri sirinya yang bernama Fujika, serta sebagian pihak terdekat istri siri yang bekerja di perusahaan PT KUS.</div><div style="text-align: justify;">Selain itu,</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Adapun aset yang disita antara lain satu unit rumah senilai sekitar Rp 1,3 miliar di Surabaya, tiga bidang tanah dengan total luas mencapai 10.566 meter persegi di Kabupaten Tuban yang rencananya dijadikan area penambangan pasir, dua bidang tanah beserta bangunan dengan total luas 2.166 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo, satu unit apartemen yang bertempat di Kota Malang, serta satu</div><div style="text-align: justify;">unit kendaraan roda empat bermerek Mitsubishi Pajero.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Minta Publik Junjung Asas Praduga Tak Bersalah </b></div></b><p></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kuasa hukum juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana dijamin dalam sistem peradilan pidana Indonesia.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Ia meminta agar publik tidak terpengaruh oleh narasi yang belum terbukti secara hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun kami juga mengingatkan agar setiap pihak menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak membangun opini yang dapat merugikan nama baik seseorang tanpa dasar pembuktian yang jelas</i>,” ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, penyampaian informasi yang belum terverifikasi secara hukum berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat dan dapat mencederai prinsip keadilan.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>Siap Kooperatif Jika Diperlukan</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Syaiful memastikan bahwa Gubernur Jawa Timur tetap fokus menjalankan tugas</div><div style="text-align: justify;">pemerintahan dan pelayanan publik di tengah dinamika hukum yang berkembang. Ia juga menyatakan kesiapan untuk bersikap kooperatif apabila dibutuhkan dalam rangka klarifikasi oleh aparat penegak hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami siap memberikan keterangan apabila diperlukan dalam rangka membuat terang</div><div style="text-align: justify;">perkara. Kami percaya aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum,” pungkasnya.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang sekaligus memastikan bahwa publik mendapatkan penjelasan yang utuh dan proporsional terkait dugaan tersebut. (*)<br /></p>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regiona Regional Tipikor Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

BERITA KORUPSI .CO , Surabaya –  Polemik dugaan penerimaan uang sebesar 30 persen dari dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi ...

»

Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwOAA2C4Z_c4DcGcqTB1oGS32P2bCEtY03oTSlkxQETLWLq6g7Nx0bSxllSdIAWUJlTGTQzrUEkZTykFmMP5jw33TriovGz_gI-9zxDaVWodt1dXNjP6CmE303kpTF8LObPoAWZ3NwLzEUBSeRc3nD7rCINAdifi7seLTD81wvjcDMJEO6oDw7r12A-yE/s1536/IMG-20260211-WA0030.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwOAA2C4Z_c4DcGcqTB1oGS32P2bCEtY03oTSlkxQETLWLq6g7Nx0bSxllSdIAWUJlTGTQzrUEkZTykFmMP5jw33TriovGz_gI-9zxDaVWodt1dXNjP6CmE303kpTF8LObPoAWZ3NwLzEUBSeRc3nD7rCINAdifi7seLTD81wvjcDMJEO6oDw7r12A-yE/w640-h426/IMG-20260211-WA0030.jpg" width="640" /></a><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: large;">"Sidang  Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya Besok Soroti Bukan Hanya sekedar Perkara, Tapi Juga Etika Persamaan seorang Saksi di Muka Hukum" </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S</span><span style="color: red; font-size: large;"> </span></b></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</span></b></div><div style="text-align: justify;">Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur periode 2019–2024 dan 2025–2030, dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim 2019–2024 yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 12 Februari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yakni Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agenda kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur tersebut dibenarkan oleh Sekretaris PN Surabaya maupun Panitera Muda (Panmud) Tipikor saat dikonfirmasi beritakorupsi.co, Rabu,11 Pebruari 2026..l</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun kehadiran Gubernur Jawa Timur bukan sekedar sebagai saksi yang akan menarik perhatian masyarakat Jawa Timur, tetapi menjelang persidangan muncul fakta adanya permintaan penyediaan ruang transit bagi Gubernur Jawa Timur di lingkungan Pengadilan Tipikor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kemarin kita persiapan ruang transitnya. Kita bersihkan secara umum, berjalan biasa,” ujar Djitu Nove Wardoyo, S.H.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara administratif, pengadilan menegaskan tidak ada perlakuan khusus. Panmud Tipikor menyampaikan hal serupa.</div><div style="text-align: justify;">“Tidak ada persiapan khusus. Mereka hanya menanyakan agenda sidang, jam berapa, di ruang apa,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski demikian, permintaan fasilitas transit dari pejabat publik yang hadir sebagai saksi dalam perkara korupsi memantik diskursus sensitif: Apakah ini murni kebutuhan protokoler dan pengamanan pejabat aktif? Ataukah berpotensi menciptakan kesan adanya jarak simbolik antara saksi pejabat dan saksi biasa?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam praktik persidangan di Pengadilan Tipikor, saksi pada prinsipnya memiliki kedudukan hukum yang sama. Mereka hadir untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, bukan sebagai tamu kehormatan negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) tidak sekadar norma konstitusional, tetapi juga menjadi ukuran integritas lembaga peradilan. Ketika seorang kepala daerah aktif hadir sebagai saksi, publik tidak hanya menilai isi keterangannya, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan yang muncul di ruang publik pun tak terhindarkan: Mengapa saksi dengan jabatan tertentu memerlukan ruang transit khusus? Apakah fasilitas tersebut merupakan standar pengamanan pejabat negara atau pengecualian situasional Apakah saksi lain dalam perkara serupa pernah memperoleh perlakuan yang sama?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari pantauan beritakorupsi.co pada Rabu siang, 11 Pebruari 2026, dua perwakilan Pemprov Jatim terlihat mendatangi Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jwa Timur. Didampingi Panmud Tipikor, keduanya memperhatikan akses masuk Ruang Sidang Cakra, bahkan masuk ke dalam saat sidang perkara dugaan korupsi pengembangan yang menjerat Bupati Situbondo berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Itu tadi orang pemprov tadi didalam nanya pintu masuk gitu," ujar salah seorang Staf KPK kepada beritakorupsi.co</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kunjungan tersebut menambah spektrum pertanyaan:</div><div style="text-align: justify;">Apakah ini bagian dari koordinasi teknis kehadiran saksi? Ataukah persiapan pengamanan kepala daerah aktif?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemprov Jatim mengenai alasan spesifik permintaan ruang transit tersebut dan bahkan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono juga enggan menanggapi </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang Kamis besok (12 Pebruari 2026)dipastikan menjadi magnet perhatian. Bukan semata karena kehadiran Gubernur Jawa Timur di ruang Tipikor, melainkan karena perkara yang disidangkan menyangkut dugaan praktik “uang ijon” hibah Pokir—isu yang sejak awal mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu ditegaskan, kehadiran Khofifah Indar Parawansa dalam kapasitas sebagai saksi merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati seluruh pihak, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun di saat yang sama, publik berhak mengajukan pertanyaan kritis:</div><div style="text-align: justify;">Dalam ruang peradilan yang menjunjung kesetaraan, di manakah batas antara protokol negara dan persepsi privilege kekuasaan?. </div></div>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

"Sidang  Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya Besok Soroti Bukan Hanya sekedar Perkara, Tapi...

»