SKANDAL BSPS Kab. SUMENEP: Rp26,8 Miliar Dana Rumah Rakyat Lenyap, Tenaga Ahli DPR RI Divonis — Tapi Siapa Aktor Sebenarnya di Balik Layar?

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTncHhWyxiA9dN6Slrmgh04P8n_PcWMXZvYIUy4Y8JOAkP8nWSdaB3OlnvyttTpIZbRkrrJ5I8fVBRWW-gPZLO59UuQFYmniXLAg35Q6jrwLstKO2DZzOZtM5SZPTw8hAcW5Ip4AU2gmSiR8c-kuzm47hyeYuPTgRFMQw-j8kLgNlWDE6RRZdC7ZUPCZE/s640/IMG_20260727_185937.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="390" data-original-width="640" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTncHhWyxiA9dN6Slrmgh04P8n_PcWMXZvYIUy4Y8JOAkP8nWSdaB3OlnvyttTpIZbRkrrJ5I8fVBRWW-gPZLO59UuQFYmniXLAg35Q6jrwLstKO2DZzOZtM5SZPTw8hAcW5Ip4AU2gmSiR8c-kuzm47hyeYuPTgRFMQw-j8kLgNlWDE6RRZdC7ZUPCZE/w640-h390/IMG_20260727_185937.jpg" width="640" /></a><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></span></div><div style="text-align: justify;">Senin, 19 Oktober 2026 — Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis pidana penjara 2 tahun 8 bulan terhadap Ari Her Sofiawanudin, yang akrab disapa Ari Bilowo, Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi V periode 2019–2024, Sri Wahyuni dari Fraksi NasDem . Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp200 juta dan uang pengganti sebesar  Rp3 miliar dikurangi uang yang sudah dititipkan sebesar Rp1 miliar subsider 3 tahun penjara</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun di balik vonis tersebut, sejumlah pertanyaan krusial belum terjawab tuntas: apakah hanya Ari Bilowo dan kelima terdakwa lainnya yang bertanggung jawab? Atau ada pihak-pihak lain yang terselamatkan? Inikah akhir dari skandal korupsi yang merugikan keuangan negara (APBN) sebesar Rp26.876.402.300 ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>FAKTA PERKARA: BANTUAN RUMAH YANG DIPOTONG DI JALAN</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 memiliki pagu anggaran dari APBN sebesar Rp109,8 miliar, yang diperuntukkan bagi 5.490 keluarga miskin di 143 Desa, 24 Kecamatan di Kabupaten Sumenep.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Setiap rumah berhak  menerima bantuan Rp20 juta — Rp17,5 juta untuk bahan bangunan, Rp2,5 juta untuk upah tukang. Namun di tengah jalan, rakyat yang sudah miskin justru dipungut biaya: antara Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per unit agar bantuan "bisa cair".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hasil audit mencatat kerugian keuangan negara mencapai Rp26,87 miliar. Pemotongan terjadi secara sistematis sejak Desember 2023 hingga Februari 2025 . Modusnya: pengalihan 1.500 kuota bantuan ke Sumenep disertai pungutan berjenjang dari tingkat pusat hingga desa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>VONIS ARI BILOWO: BUKAN TITIK AKHIR, TAPI AWAL PERTANYAAN</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indahyani menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan 4 tahun: 2 tahun 8 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara, serta uang pengganti Rp3 miliar dengan memperhitungkan uang titipan sebesar Rp1 miliar dengan subsider pidana penjara 1 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jaksa mendakwa Ari menerima Rp3 miliar sebagai "komitmen fee" atas pengalihan kuota BSPS ke Sumenep. Namun dalam persidangan, Ari menyebut hanya menerima Rp1,5 miliar dari Risky Pratama selaku Koordinator Kabupaten BSPS Sumenep yang perkaranya disidangkan terpisah, dan menyebut nama Ipong Muchlissoni, mantan Bupati Ponorogo yang juga suami Sri Wahyuni.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surat dakwaan mencatat alur aneh: usulan pengalihan kuota diteruskan Ari kepada Ipong Muchlissoni, baru diserahkan ke Sri Wahyuni untuk ditandatangani sebagai surat rekomendasi ke Kementerian PUPR. Sri Wahyuni sendiri saat menjadi saksi menyatakan tidak mengetahui Ari mengalihkan program BSPS ke Sumenep.</div><b><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>LIMA TERDAKWA LAIN YANG SUDAH DIADILI, SIAPA LAGI?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Selain Ari Bilowo, Majelis Hakim Pengadilan Tipidkor sudah menghukum (vonis) lima terdakwa lainnya dalam perkara ini. Kelima Terdakwa itu adalah;</div><div style="text-align: justify;">1. Risky Pratama (Koordinator Kabupaten / Korkab BSPS Sumenep) <b>divonis Penjara:</b> 4 tahun 6 bulan. <b>Uang Pengganti:</b> Sebesar Rp6,187.751.800</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">2. Amin Arif Santoso (Tenaga Fasilitator Lapangan / TFL BSPS). <b>Vonis Penjara:</b> 3 tahun 6 bulan. <b>Uang Pengganti:</b> Rp350 juta dikurangi uang yang telah dititipkan sebesar Rp50 juta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Wildanun Mukhalladun (Tenaga Fasilitator Lapangan / TFL BSPS). <b>Vonis Penjara:</b> 2 tahun 8 bulan. <b>Uang pengganti</b>: Rp1.496 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Heri Wahyudi (Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep). <b>Vonis Penjara:</b> 1 tahun. Uang pengganti : Rp2,9 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Noer Lisal Anbiyah (Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep). <b>Vonis Penjara:</b> 1 tahun penjara. <b>Uang pengganti</b>: Rp325 juta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun jaring ini tampaknya belum utuh. Nama-nama yang ikut disebut tetapi belum tersentuh hukum antara lain: Hosnan Abrory, Abrari (Mas Abe), serta beberapa nama kepala desa dan elemen LSM yang diduga berperan dalam mekanisme pemotongan di lapangan. Dalam dakwaan terungkap dana tersebar ke 45 kepala desa atau perangkat desa dengan total Rp6,8 miliar lebih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>PERTANYAAN YANG MASIH MENGGANTUNG DI UDARA:</b></div> </b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Publik berhak bertanya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berkewajiban menjelaskan:</div><div style="text-align: justify;">1. Jika Ari Bilowo hanya "perantara", lalu ke mana sisa dana yang dipotong dari rakyat sebenarnya mengalir? Apakah benar hanya berhenti di enam terdakwa termasuk Ari Bilowo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa surat rekomendasi mengalir melalui Ipong Muchlissoni sebelum sampai ke Sri Wahyuni? Peran apa yang sebenarnya dimainkan mantan Bupati Ponorogo ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah ada alasan khusus nama-nama tertentu "diabaikan" dalam penyidikan gelombang pertama? Apakah penyidikan lanjutan benar-benar akan dilakukan atau memang ini adalah akhir?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Vonis 2 tahun 8 bulan untuk penerima Rp1,5–3 miliar — apakah ini sudah mencerminkan keadilan bagi 5.490 keluarga miskin yang justru dipungut biaya atas bantuan yang seharusnya cuma-cuma?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah ini benar-benar akhir dari perkara, atau hanya "penyelesaian parsial" untuk menutup jejak aktor-aktor di atasnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Program untuk rakyat miskin justru menjadi sumber pemerasan bagi rakyat miskin. Jika aktor di lapangan sudah dihukum tetapi mereka yang membuka pintu dan menandatangani izinnya tetap bebas, maka keadilan hanyalah untuk yang kecil saja." Koordinator Investigasi DPW LSM LIRA Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Vonis terhadap Ari Bilowo adalah langkah awal, bukan akhir. Rp26,8 miliar uang rakyat yang lenyap, ribuan rumah yang dibangun dari dana yang sudah dipotong, dan ratusan kepala desa yang terlibat, semua membutuhkan jawaban yang utuh, bukan sekadar pemidanaan orang-orang yang berposisi paling jauh dari pusat kekuasaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diharapkan tidak berhenti di sini. Publik menunggu: apakah jaring korupsi BSPS Sumenep akan benar-benar dibongkar sampai ke akar, atau hanya dipotong rantingnya saja sementara akarnya tetap tumbuh subur?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><br /></span></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor SKANDAL BSPS Kab. SUMENEP: Rp26,8 Miliar Dana Rumah Rakyat Lenyap, Tenaga Ahli DPR RI Divonis — Tapi Siapa Aktor Sebenarnya di Balik Layar?

BERITA KORUPSI .CO - Senin, 19 Oktober 2026 — Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis pidana penjara 2 tahun 8 bulan terhadap Ari Her ...

»

Ari Bilowo Divinis 2,8 Tahun : Apakah Ini Puncak Es Skandal BSPS Kabupaten Sumenep Rp26,8 Miliar atau Sekadar 'Tumbal' Penyelamat Pejabat?

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQCzu9sZzm4u0YvAoX3dezcMMqLd7mHaOuwn5g_1HEB5JEZdpbWaYKcgCGjSV547vkME-D1H6HeGsLQ2bPqaCOdRqvurDbTOLrhyRbwLnOtgMWcPxWSm43aVPeAlPSWGuy6R-O8DVWhLsLKrWsTllHzyFQ7EZxa9wGW2Kg3zcodFsAhOOQH0RSmW6MIPM/s1280/IMG20261019103101_01.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 20px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQCzu9sZzm4u0YvAoX3dezcMMqLd7mHaOuwn5g_1HEB5JEZdpbWaYKcgCGjSV547vkME-D1H6HeGsLQ2bPqaCOdRqvurDbTOLrhyRbwLnOtgMWcPxWSm43aVPeAlPSWGuy6R-O8DVWhLsLKrWsTllHzyFQ7EZxa9wGW2Kg3zcodFsAhOOQH0RSmW6MIPM/w640-h360/IMG20261019103101_01.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Palu hakim telah mengetuk. Ari Her Sofiawanudin alias Ari Bilowo, Tenaga Ahli (TA) anggota DPR RI Komisi V periode 2019-2024, Sri Wahyuni, divonis 2 tahun 8 bulan  penjara denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari penjara dan membayar uang pengganti Rp3 miliar dikurangi dengan uang telah dititipkan terdakwa kepada Kejaksaan sebesar Rp1 miliar sehingga sisa yang harus dibayar terdakwa sejumlah Rp2 miliar subsider 1 tahun penjara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, ini mungkin dianggap sebagai keberhasilan gemilang menuntaskan kasus korupsi pemotongan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, bagi masyarakat Sumenep yang haknya dirampas dan pengamat korupsi, vonis ini bukan akhir. Ini adalah justru pembuka tabir gelap: <b>Ke mana hilangnya sisa uang rakyat sebesar Rp20 miliar?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Skandal penggerusan uang rakyat miskin di Kabupaten Sumenep dengan total kerugian negara mencapai <b>Rp26,8 miliar</b> ini terasa janggal. Ari Bilowo terbukti menerima "jatah" sebesar <b>Rp3 miliar</b>. Pertanyaan mendasar yang kini menggantung di udara: Apakah benar hanya Ari Bilowo dan lima terdakwa lainnya yang bermain? Atau ada "tangan-tangan besar" di balik layar yang berhasil lolos dari jerat hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kelima Terdakwa sebelumnya adalah:</div><div style="text-align: justify;">Selain Ari Bilowo, Majelis Hakim Pengadilan Tipidkor sudah menghukum (vonis) lima terdakwa lainnya dalam perkara ini. Kelima Terdakwa itu adalah;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Risky Pratama (Koordinator Kabupaten / Korkab BSPS Sumenep) <b>divonis Penjara:</b> 4 tahun 6 bulan. <b>Uang Pengganti:</b> Sebesar Rp6,187.751.800</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">2. Amin Arif Santoso (Tenaga Fasilitator Lapangan / TFL BSPS). <b>Vonis Penjara:</b> 3 tahun 6 bulan. <b>Uang Pengganti:</b> Rp350 juta dikurangi uang yang telah dititipkan sebesar Rp50 juta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Wildanun Mukhalladun (Tenaga Fasilitator Lapangan / TFL BSPS). <b>Vonis Penjara:</b> 2 tahun 8 bulan. <b>Uang pengganti</b>: Rp1.496 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Heri Wahyudi (Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep). <b>Vonis Penjara:</b> 1 tahun. Uang pengganti : Rp2,9 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Noer Lisal Anbiyah (Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep). <b>Vonis Penjara:</b> 1 tahun penjara. <b>Uang pengganti</b>: Rp325 juta</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Modus Operandi 'Vampire' di Punggung Rakyat Miskin</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Kasus ini bermula dari program BSPS yang seharusnya menjadi berkah bagi warga miskin di Kabupaten Sumenep, Madura , Jawa Timur untuk memperbaiki hunian tak layak. Namun, di tangan para koruptor, program ini diubah menjadi mesin pencetak uang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ari Bilowo, yang notabene merupakan orang kepercayaan Sri Wahyuni selaku anggota DPR RI dari Fraksi NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (yang juga istri Bupati Ponorogo, Ipong Muchlisonn), terbukti menjadi jembatan setan dalam aliran dana haram ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta persidangan mengungkap, dari total kerugian negara Rp26,8 miliar, Ari Bilowo dan lima terdakwa lainnya yang sudah divonis terlebih dahulu hanya "mengamankan" kurang lebih Rp5 miliar. <b>Lantas, siapa yang menikmati sisa kue terbesar senilai Rp10 miliar?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Apakah masuk akal jika seorang Tenaga Ahli bekerja sendirian menggergaji anggaran miliaran rupiah tanpa koordinasi, persetujuan, atau bagi hasil dengan pihak-pihak lain yang punya jabatan dan kewenangan termasuk pejabat Pemkab Sumenep?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Kejati Jatim: Tumpul ke Atas?</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Publik mencium bau tidak sedap dari penanganan perkara ini. Penetapan Ari Bilowo dan lima orang lainnya sebagai terdakwa terasa seperti upaya "membersihkan meja" tanpa menyapu lantai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ada kecurigaan kuat bahwa Kejati Jatim sedang melakukan <i>trading off</i> atau transaksi keadilan. Dengan memvonis Ari Bilowo 2,8 tahun, apakah kasus ini dianggap selesai? Jika ya, maka negara telah merampok hak rakyat miskin di Kabupaten Sumenep sebanyak dua kali: pertama saat memotong dana bantuan mereka, dan kedua saat membiarkan sisa kerugian negara sekitar Rp10  miliar tidak dipertanggungjawabkan.</div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Bayang-Bayang Kekuasaan di Ponorogo dan Senayan</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Nama Sri Wahyuni, istri Bupati Ponorogo Ipong Muchlisonn, menjadi sorotan tajam. Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, posisi Sri Wahyuni sangat strategis dalam pengalokasian dana bantuan perumahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski Ari Bilowo adalah "anak buah" yang dieksekusi, publik berhak tahu: Apakah Sri Wahyuni benar-benar bersih? Apakah Ipong Muchlisonn, sebagai Bupati Ponorogo yang memiliki jejaring politik kuat, tidak mengetahui aliran dana dari tetangga kabupaten (Sumenep) ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atau jangan-jangan, kasus ini sengaja dihentikan di level TA agar tidak menyeret nama-nama besar di Senayan maupun di lingkaran kekuasaan di Ponorogo dan Sumenep?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">Untuk Penegak Hukum</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><br /></span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Masyarakat mendesak Kejaksaan Agung untuk turun tangan agar kasus ini tidak berhenti hanya dilevel bawah sebagai pelaksana lapangan sementara kerugian keuangan negara puluhan miliar tidak diketahui siapa yang harus bertanggungjawab</div> <div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">1. Telusuri Aliran Dana Kurang Lebih Rp21 Miliar:</b> Siapa penerima manfaat utama dari selisih kerugian keuangan negara yang tidak masuk ke kantong Ari Bilowo maupun lima terdakwa lainnya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">2. Periksa Pembuat Kebijakan:</b> Kasus ini  Jangan hanya menghukum pelaksana lapangan, tapi juga politisi yang mengusulkan dan mengawasi penyaluran bantuan tersebut.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">3. Transparansi Penanganan:</b> Masyarakat Sumenep berhak tahu apakah ada pejabat tinggi yang "terselamatkan" dalam skandal ini?</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Vonis 2,8 tahun bagi Ari Bilowo adalah penghinaan bagi rasa keadilan jika tidak diikuti dengan pengungkapan jaringan korupsi yang lebih besar. Rakyat Sumenep tidak butuh simpati, rakyat butuh keadilan dan pengembalian hak mereka yang telah dirampok.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Apakah ini akhir dari penanganan perkara? Atau ini baru awal dari pembongkaran bangkai bau di gudang DPR?</b> Kita tunggu keberanian Kejati Jatim. ***</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></b><b><div style="text-align: justify;"><b>(Red/Beritakorupsi.co)</b></div></b></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Ari Bilowo Divinis 2,8 Tahun : Apakah Ini Puncak Es Skandal BSPS Kabupaten Sumenep Rp26,8 Miliar atau Sekadar 'Tumbal' Penyelamat Pejabat?

BERITA KORUPSI .CO - Palu hakim telah mengetuk. Ari Her Sofiawanudin alias Ari Bilowo, Tenaga Ahli (TA) anggota DPR RI Komisi V periode 2019...

»

Skandal Korupsi Hibah Pokir DPRD Jatim TA 2019-2022 Rp9.061.137.510.064 : Empat Terdakwa Selaku Koordinator Pokmas Hibah Pokir Milik Anwar Sadat Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSx4vfU-GucZ0ZTULLptY7TeSMpkHEiTOqe0MOE4FkUUm0X1HrgSGHp1qeTERT4k7OlwkxsHWZXq2oinPeLTc0zQ8tAn6UZCveHLWIm3VBZEGzvoQg1x9jo00SaxwdUENdKGGGzc0rN_rwcAOppp_fKJ8B0McLTqlnKK9A-bvltV0HTwsAYfG-NVluySE/s1280/POKIR%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSx4vfU-GucZ0ZTULLptY7TeSMpkHEiTOqe0MOE4FkUUm0X1HrgSGHp1qeTERT4k7OlwkxsHWZXq2oinPeLTc0zQ8tAn6UZCveHLWIm3VBZEGzvoQg1x9jo00SaxwdUENdKGGGzc0rN_rwcAOppp_fKJ8B0McLTqlnKK9A-bvltV0HTwsAYfG-NVluySE/w640-h360/POKIR%201.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;">Setiap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki jatah alokasi dana hibah pokir sebagaimana telah disepakati Pimpinan dengan para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Jatah alokasi dana hibah pokir milik Anwar Sadad selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 yang saat ini anggota DPR RI 2024-2029 adalah sebesar Rp291,5 miliar dengan Komitmen Fee atau Ijon 20% </span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />"Lama tapi pasti". Kalimat inilah yang mungkin terjadi dalam kasus perkara Korupsi Dana Hibah APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2019 – 2022 sebesar Rp9.061.137.510.064 yang dikuncurkan untuk Pokir (pokok-pokok pikiran) 120 anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024, KPK kembali menyeret empat dari 21  tersangka ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis 15 Oktober 2026 untuk diadili sebagai Terdakwa Korupsi pemberi suap komitmen fee atau Ijon dana hibah pokir DPRD Jatim milik Anwar Sadat selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 yang saat ini anggota DPR RI periode 2024-2029 <br /><br />Keempat terdakwa itu adalah: Achmad Yahya (swasta warga Pasuruan), RA Wahid Ruslan (swasta warga Bangkalan), M. Fathullah (swasta warga Pasuruan), dan Moch. Mahrus (swasta warga Probolinggo,  anggota DPRD Jatim 2024-2029) <br /><br />Konstruksi perkaranya, bermula ketika Anwar Sadat bersama Ketua Fraksi  menentukan besaran alokasi dana hibah Pokir untuk masing-masing anggota DPRD. Dari pembagian tersebut, Anwar Sadat Selaku Wakil Ketua DPRD Jatim  memperoleh alokasi dana hibah periode 2019-2022 sekitar Rp291,5 miliar dan mensyaratkan komitmen fee atau Ijon sebesar 20% kepada Korlap atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah.<br /><br />Untuk merealisasikan dana hibah tersebut, Korlap membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal. Setelah dana hibah dicairkan, Korlap diduga menyerahkan komitmen fee atau Ijon sebesar 20% kepada Anwar Sadat, baik secara langsung, melalui Bagus Wahyudiono selaku orang kepercayaan atau staf Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat,  maupun dengan cara membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadat.<br /><br />Selanjutnya, Achmad Yahya, RA Wahid Ruslan, M. Fathullah, dan Moch. Mahrus  diduga memberikan uang kepada Anwar Sadat melalui Bagus Wahyudiono dengan total sekurang-kurangnya Rp6,9 miliar untuk memperoleh alokasi dana hibah di wilayahnya.<br /><br />Dalam penyidikan perkara ini, KPK juga telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat  dan Bagus Wahyudiono senilai sekitar Rp22 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, meliputi bidang tanah, ruko, rumah, apartemen, SPBE, hingga GOR. Dalam hal ini, Penyidik masih terus menelusuri aliran dana dan aset lainnya yang terkait dengan perkara tersebut.<br /><br />Sebelumnya, pada Maret 2026, empat terdakwa dalam kasus yang sama selaku pemberi suap komitmen fee atau Ijon dana hibah pokir DPRD Jatim milik tersangka Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 sebagai penerima suap terlah divonis pidana penjara dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inckrah<br /><br />Keempat Terpidana itu adalah Jodi Pradana Putra selalu Koordinator Pomas (Kelompok Masyarakat) Kabupaten Blitar, Drs. Sukar yang menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus Koordinator Pokmas Kabupaten Tulungagung bersamaWawan Kristiawan,   serta Hasanuddin Koordinator Pomas Kabupaten Gresik yang sempat duduk sebagai anggota DPRD Jatim periode 2024-2029.<br /><br />Sedangkan satu tersangka selaku koordinator Pokmas Kabupaten Tulungagung yaitu  A. Royan belum diadili karena sakit, sehingga yang diadili hanya Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan<br /><br />Keempat terdakwa yang saat ini diadili  maupun empat terpidana yang sudah divonis pada Maret 2026 adalah bagian dari 21 tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam perkara Korupsi Suap dana hibah Pemprov Jatim untuk Pokir DPRD Jatim periode 2019-2024 yang disebut dengan istilah Ijon<br /><br />Ke- 21 Tersangka termasuk empat orang terdakwa yang saat ini diadili  dan empat narapidana dibagi dalamdua cluster, yaitu;<br /><br /><b>Cluster A. Sebanyak 4 Tersangka selaku Penerima Gratifikasi/Suap Komitmen Fee Dana Hibah Pokir DPRD Jatim, diantaranya;<br /></b><br />1.  Kusnadi (telah meninggal 16 Desember 2025) selaku Ketua DPRD Jatim 2019-2024<br />2.  Anwar Sadad selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 saat ini anggota DPR RI 2024-2029<br />3.  Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024<br />4.  Bagus Wahyudiono, Staf Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad,<br /><br /><b>Cluster B. Sebanyak 17 Tersangka selaku Penerima Gratifikasi/Suap Dana Hibah Pokir DPRD Jatim, diantaranya:<br /></b><br />1. Mahfud, Anggota DPRD Jatim 2019-2024<br />2. Fauzan Adima, Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024<br />3. Jon Junaidi, Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024<br />4. Ahmad Heriyadi, swasta warga Sampang,<br />5. Ahmad Affandy, swasta warga Sampang,<br />6. Abdul Motollib, swasta warga Sampang,<br />7. <b>Moch. Mahrus (swasta warga Probolinggo, anggota DPRD Jatim 2024-2029 - proses sidang)</b><br />8. A. Royan , swasta warga Tulungagung,<br />9. <b>Wawan Kristiawan (swasta warga Tulungagung - sudah vonis)</b><br />10. <b>Sukar (Mantan Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Tulungagung - sudah vonis)</b><br /><b>11. RA Wahid Ruslan (swasta warga Bangkalan - proses sidang)</b><br />12. Mashudi (MS), swasta warga Bangkalan<br /><b>13. M. Fathullah, swasta warga Pasuruan - proses sidang)<br />14. Achmad Yahya, swasta warga Pasuruan - proses sidang)</b><br />15. Ahmad Jailani (swasta warga Sumenep)<br /><b>16. Hasanuddin (swasta warga Gresik, anggota DPRD Jatim 2024-2029 - sudah vonis)</b><br /><b>17. Jodi Pradana Putra, swasta warga Blitar (sudah vonis)</b><br /><br />Sehingga jumlah Tersangka yang sudah diaidli dari total 21 adalah sebanyak 8 orang dan satu meninggal, yaitu Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim. Sementara yang belum dialdi adalah sebanyak 12 orang. <br /><br />Kasus ini bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK  terhadap (Terpidana) Ilham Wahyudi alias Eeng selaku koordinator lapangan Pokmas Kabupaten Sampang,; (Terpidana) Abdul Hamid mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Ketua Koordinator Pokmas Kabupaten Sampang,; (Terpidana) Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 dari F-Golkar dan stafnya, (Terpidana) Rusdi pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan saat Ilham Wahyudi alias Eeng,  Abdul Hamid, Sahat Tua Parulian Simanjuntak dan Rusdi diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada tahun 2023, kemudian KPK melakukan pengembangan dan  menetapkan sebanyak 21 Tersangka pada Jumat, 12 Juli 2024<br /><br />Selain itu, dari fakta persidangan kasus perkara korupsi komitmen fee hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019-2024 ternyata menyimpan misteri yang belum terungkap.hingga saat ini, yaitu ;<br /><br />1. Terkait proses verifikasi 4.500 Pokmas di Jawa Timur selaku penerima dana hibah Pokir milik 120 anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 yang hanya dilakukan secara verifikasi data dengan alasan tidak cukup waktu<br /><br />2. Terkait 11 nama “siluman” anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 yang ikut menyalurkan dana hibah Pokir sementara jumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 yang sah adalah sebanyak 120 orang. Namun yang menyalurkan dana hibah Pokir sejumlah 131 orang<br /><br />3. Terkait dana hibah Pokir sebesar Rp2.4 triliun lebih dengan rincian; pada tahun 2020 sebesar Rp1.720.170.367.500 dan tahun 2021 sebesaar Rp751.954.12.700 tahun 2022 dan tahun 2023 0 (nol) yang tidak terungkap siapa yang menyalurkan dan kemana disalurkan atau masuk kentong siapa serta diperhitungkan untuk apa. Sdangkan dalam data yang diperlihatkan JPU KPK dalam persidangan saat itu hanya tertulis “tdk (tidak) termonitor, dan ;<br /><br />4. Terkait tujuan dan hasil pertemuan pejabat dan mantan pejabat Pemprov Jatim (Sekda Jatim Heru Cahyono bersama beberapa pejabat Pemprov Jatim dengan mantan Ketua BPK perwakilan Jatim)di Jogjakarta beberapa hari setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Cs<br /><br />Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa penanganan kasus Korupsi suap komitmen fee dana hibah pokir DPRD Jatim periode 2019-2024 bulan sekedar menahan dan mengadili para tersangka, tetapi bagaimana keseriusan KPK dalam mengungkap fakta yang sesungguhnya untuk memberi kepercayaan dan rasa keadilan kepada masyarakat khusunya di Jawa Timur<br /><br />Dan beberapa pertanyaan lainnya adalah:<br />1. Sejauh mana integritas dan komitmen KPK untuk menangani kasus Korupsi suap komitmen fee hibah Pokir DPRD Jatim yang disebut dengan istilah uang Ijon hingga ke akar-akarnya serta menyeret semua pihak yang terlibat baik dari legislatif maupun dari eksekutif?<br /><br />2. Mampukah KPK mengungkap misteri yang tersembunyi rapi dan rapat dalam kasus Korupsi suap komitmen fee hibah Pokir DPRD Jatim yang disebut dengan istilah uang Ijon?<br /><br />3. Apakah kasus Korupsi suap komitmen fee hibah Pokir DPRD Jatim yang disebut dengan istilah uang Ijon akan mengulang sejarah kelam pada tahun 2018, dimana KPK menyeret semua anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai terdakwan kasus korupsi uang ketuk palu, THR? Atau KPK hanya berhenti pada 21 tersangka?<br /><br />5. Apakah tersangka Anwar Sadat selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 akan mengungkap fakta baru saat dijadikan sebagai saksi di persidangan untuk empat sahabatnya, atau akan bungkam agar tetap tertutup rapat-rapat?<br /><br />6. Apakah JPU KPK akan benar-benar serius untuk menghadirkan kembali Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa sebagai saksi <br /><br />7. Bila Khofifah Indar Parawansa benar-benar dihadirkan sebagai saksi, apakah JPU KPK akan mengungkap secara terang benderang isi BAP Khofifah Indar Parawansa saat diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Sahat Tua P Simanjuntak maupun sebagai saksi untuk tersangka Kusnadi dan atau Anwar Sadat?<br /><br />(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)<br /><br />Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin<br /> </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Hibah Pokir DPRD Jatim TA 2019-2022 Rp9.061.137.510.064 : Empat Terdakwa Selaku Koordinator Pokmas Hibah Pokir Milik Anwar Sadat Diadili

Setiap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki jatah alokasi dana hibah pokir sebagaimana telah disepakati Pimpinan dengan para Ketua Frak...

»

Empat Terdakwa Korupsi Uang Ijon Dana Hibah Pokir Milik Anwar Sadat Selaku Wakil Ketua DPRD Jatim Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKs7RgZPzXVMf02Rs5qTWMkQXd_DnnQmG_d1T4zhRd8ncIKe3qgtMB8SWNGTGPLNS8Zrh_uodL3p9oLT09I4v4iittTlsn8QjQjnEPtKBiEkswodYl3PoSax8-zmjmv97VQKTPW36jvh82x19SeahT-nEu-H3j5rERpQzHYPt_dGfTRQXtAvtqOCJ2byA/s1280/POKIR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKs7RgZPzXVMf02Rs5qTWMkQXd_DnnQmG_d1T4zhRd8ncIKe3qgtMB8SWNGTGPLNS8Zrh_uodL3p9oLT09I4v4iittTlsn8QjQjnEPtKBiEkswodYl3PoSax8-zmjmv97VQKTPW36jvh82x19SeahT-nEu-H3j5rERpQzHYPt_dGfTRQXtAvtqOCJ2byA/w640-h360/POKIR.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;">Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk dalam daftar saksi. Apakah JPU KPK akan mengungkap secara terang benderang BAP Gubernur Jawa Timur ini sejak diperiksa sebagai saksi untuk tersangka (Narapidana) Sahat Tua P. Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD, sebagai saksi untuk Tersangka Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD Jatim Periode 2019-2024? Apakah Anwar Sadat akan bernyanyi lantang di ruang sidang tentang aliran hibah Pokir atau sudah dibungkam? Suryono Pane, SH., MH  selaku PH Terdakwa mengapresiasi Gubernur sebagai saksi </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Dana Hibah APBD Pemprov Jatim TA 2019-2022  Untuk DPRD Jatim Periode 2019-2024 Sebesar Rp9.061.137.510.064, dan setiap anggota DPRD mendapat/memiliki jatah' alokasi dana hibah Pokir  sebagaimana telah disepakati Pimpinan dengan para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Jatah alokasi dana hibah pokir milik Anwar Sadat TA 2019-2022 lebih banyak daripada anggota DPRD lainnya karena jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 sebesar Rp291.692.696.000 untuk disalurkan kepada 1326 Pokmas di Puluhan Kabupaten Kota di Jawa Timur </span><br /><span style="font-size: medium;"><br /><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><span style="font-size: small;"><br />“Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar.” Ungkapan inilah yang mungkin terjadi dalam kasus perkara Korupsi Dana Hibah APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2019 – 2022 sebesar Rp9.061.137.510.064 yang dikuncurkan untuk dana Pokir (pokok-pokok pikiran) 120 anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024, sehingga KPK baru menyeret 4 tersangka lagi dari total 21 Tersangka untuk diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 15 Oktober 2026<br /><br />Ke- 21 Tersangka itu adalah terdiri dari dua kelompok, yaitu;<br /><b>A. Sebanyak 4 Tersangka selaku Penerima Gratifikasi/Suap Dana Hibah Pokir DPRD Jatim, diantaranya:</b><br /><br />1.  Kusnadi (telah meninggal 16 Desember 2025) selaku Ketua DPRD Jatim 2019-2024<br />2.  Anwar Sadad selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 saat ini anggota DPR RI 2024-2029<br />3.  Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024<br />4.  Bagus Wahyudiono, Staf Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad,<br /><b><br />B. Sebanyak 17 Tersangka selaku Penerima Gratifikasi/Suap Dana Hibah Pokir DPRD Jatim, diantaranya:</b><br /><br />1. Mahfud, Anggota DPRD Jatim 2019-2024<br />2. Fauzan Adima, Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024<br />3. Jon Junaidi, Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024<br />4. Ahmad Heriyadi, swasta warga Sampang,<br />5. Ahmad Affandy, swasta warga Sampang,<br />6. Abdul Motollib, swasta warga Sampang,<br />7. Moch. Mahrus, swasta warga Probolinggo, anggota DPRD Jatim 2024-2029 (proses sidang)<br />8. A. Royan , swasta warga Tulungagung,<br />9. Wawan Kristiawan, swasta warga Tulungagung (sudah vonis)<br />10. Sukar, Mantan Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Tulungagung (sudah vonis)<br />11. RA Wahid Ruslan, swasta warga Bangkalan (proses sidang)<br />12. Mashudi (MS), swasta warga Bangkalan<br />13. M. Fathullah, swasta warga Pasuruan (proses sidang)<br />14. Achmad Yahya, swasta warga Pasuruan (proses sidang)<br />15. Ahmad Jailani (AJ), swasta warga Sumenep,<br />16. Hasanuddin (HAS), swasta warga Gresik, anggota DPRD Jatim 2024-2029 (sudah vonis)<br />17. Jodi Pradana Putra (JPP), swasta warga Blitar (sudah vonis) <br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-oyhbHoW7lSHWxSYSjq_b-jG_rqpq2b0AksROT0APRm7eJUWOO_K08Px-NxtxPWaLmut0_pXyceabBuLOEgRijNapbCH_UBcNyOlsm28iKfkiKy1b3oewqCjobtQF3um2CJWVydI54g2BgLqesGWVAj3f3Dpl5vN5F_xmAiy37jjrt6HxzH8x7bwn8Rw/s1280/POKIR%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-oyhbHoW7lSHWxSYSjq_b-jG_rqpq2b0AksROT0APRm7eJUWOO_K08Px-NxtxPWaLmut0_pXyceabBuLOEgRijNapbCH_UBcNyOlsm28iKfkiKy1b3oewqCjobtQF3um2CJWVydI54g2BgLqesGWVAj3f3Dpl5vN5F_xmAiy37jjrt6HxzH8x7bwn8Rw/w640-h360/POKIR%201.jpg" width="640" /></a></div></span></div><span style="font-size: small;">Sementara 4 dari 21 orang Tersangka tersebut diatas yang saat ini telah berstatus terdakwa dan diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan berkas penuntutan masing-masing  terpisah, yaitu : <br />1. Moch. Mahrus, swasta warga Probolinggo, terpilih sebagai anggota DPRD Jatim 2024-2029<br />2. Achmad Yahya, swasta warga Pasuruan <br />3. M. Fathullah, swasta warga Pasuruan, dan 4. RA Wahid Ruslan, swasta warga Bangkalan <br /><br />Keempat terdakwa ini adalah sebagai Koordinator dana hibah Pokir milik tersangka Anwar Sadat Selaku anggota DPRD Jatim Periode 2014-2019 dan anggota sekaligus Wakil Ketua DPRD Jatim Periode 2019-2014 yang saat ini anggota DPR RI <br /><br />Sebelumnya, pada tanggal 6 Maret 2026, sebanyak empat tersangka dari total 21  sudah dijatuhi hukuman (vonis) pidana penjara, yaitu Wawan Kristiawan (swasta warga Tulungagung), Sukar  ( mantan Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Tulungagung), dan Hasanuddin, (swasta warga Gresik, anggota DPRD Jatim 2024-2029), serta ​Jodi Pradana Putra (swasta warga Blitar)<br /><br />Keempat narapidana ini adalah sebagai Koordinator dana hibah Pokir milik tersangka Kusnadi Selaku anggota DPRD Jatim Periode 2014-2019 dan anggota sekaligus Ketua DPRD Jatim Periode 2019-2024<br /><br />Sehingga jumlah Tersangka yang belum diadil adalah sebanyak 12 orang. Sedangkan berkas perkara tersangka Kusnadi telah gugur karena Kusnadi telah meninggal pada tanggal 16 Desember 2025.<br /><br />Namun yang menarik dari sidang perkara ini adalah nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang masuk dalam daftar  saksi. Dan ini adalah untuk kedua kalinya bila orang nomor satu di Jawa Timur ini dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dalam persidangan dalam skandal Korupsi uang ijon hibah Pokir DPRD Jawa Timur yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022 sebesar Rp9.061.137.510.064<br /><br />Sebelumnya, pada Maret 2026, atas perintah Ketua Majelis Hakim, JPU KPK juga telah menghadirkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi <br />dalam perkara Korupsi uang ijon hibah Pokir  dengan terdakwa Wawan Kristiawan, Sukar,  Hasanuddin, dan ​Jodi Pradana Putra selalu Koordinator Pokmas untuk dana hibah Pokir milik tersangka Kusnadi Selaku Ketua DPRD Jatim Periode 2019-2024<br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgko0-7A1G42jRSMMCf_9baKHNlYM3f6ZIJKBqD4ZL0cwiYRACdkMfi_bN4r7vH46y8iQnJbc-XumZIllZjSv_SOIJH1Dw9gB2uscq2aXy4j27t4R-YTFPZ-cFuwPIr9SfaM5azpOoV8_DfntVlID6erPyqaPfr6EawQAxbiAPdiUR8o6w9IkToyWgYkcQ/s1139/Khofifa..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1139" data-original-width="1086" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgko0-7A1G42jRSMMCf_9baKHNlYM3f6ZIJKBqD4ZL0cwiYRACdkMfi_bN4r7vH46y8iQnJbc-XumZIllZjSv_SOIJH1Dw9gB2uscq2aXy4j27t4R-YTFPZ-cFuwPIr9SfaM5azpOoV8_DfntVlID6erPyqaPfr6EawQAxbiAPdiUR8o6w9IkToyWgYkcQ/w381-h400/Khofifa..jpg" width="381" /></a></div></span></div><span style="font-size: small;">Namun dalam persidangan, Khofifah Indar Parawansa membantah isi BAP tersangka Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim yang menyebutkan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Plt dan Pj. Sekda serta OPD atau Kepala Dinas mendapat fee dana hibah Pokir yang besarnya bervariasi antara 5 - 30%. <br /><br />Selain itu, JPU KPK tidak mengungkap secara terang benderang terkait isi BAP Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi untuk tersangka Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim yang saat ini telah berstatus narapidana, sekaligus sebagai awal adanya perkara Korupsi uang ijon hibah Pokir DPRD Jatim yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau OTT KPK pada Desember 2022 silam<br /><br />Pertanyaan yang mengemuka saat ini adalah: apakah JPU KPK akan benar-benar menghadirkan Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi? Apakah JPU KPK mengungkap secara terang benderang isi BAP Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur bila hadir sebagai saksi di persidangan?<br /><br />Dan pertanyaan yang paling menarik dan ditunggu-tunggu publik: Apakah Tersangka Anwar Sadat akan bernyanyi lantang di ruang sidang tentang aliran hibah Pokir saat dihadirkan sebagai saksi untuk keempat sahabatnya maupun bila gilarannya sebagai terdakwa, atau Ia sudah dibungkam agar tidak lagi bernyanyi?<br /><br />Sementara Suryono Pane, SH., MH selaku Advokat atau Penasehat Hukum para terdakwa sangat mengapresiasi bila JPU KPK menghadirkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam persidangan <br /><br />"Kita menunggu itu dan sangat mengapresiasi bila nantinya JPU KPK benar-benar menghadirkan Gubernur." </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sementara jumlah saksi yang akan dihadirkan JPU KPK dalam perkara ini adalah sebanyak 28 hingga 35 orang yang dibagi dalam lima cluster, yaitu dari Sekretariat DPRD Jatim, OPD, Pokmas, Penerima dan ahli. Dan jadwal pemeriksaan saksi akan dimulai pada sidang berikutnya, yaitu pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dijadwalkan akan menghadirkan sebanyak 10 hingga 13 saksi. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sementara pihak Terdakwa akan menghadrikan sebanyak 20 orang saksi a de charge atau saksi yang meringankan dan dijawalkan pemeriksaan sekaligus<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Kasus ini bukan sekedar sidang yang mengadili masyarakat sipil yang dijadikan sebagai koordinator Pokmas untuk dana hibah Pokir milik anggota DPRD Jatim, tetapi bagaimana kejelasan uang rakyat sebesar 9 triliun rupiah lebih yang dibagi-bagi sebagai dana hibah pokok-pokok pikiran anggota Dewan yang terhormat itu?<br /><br />Sementara sidang pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK : Andy Bernard Desman, Bagus Dwi Arianto, Syahrul Anwar dan  Febri Harianto terhadap keempat terdakwa (Moch. Mahrus, Achmad Yahya, M. Fathullah, dan RA Wahid Ruslan, berkas perkara pentunutan masing-masing terpisah) berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 15 Oktober 2026 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ratna Dianing, SH., MH, dengan dua Hakim anggota, Dr. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock, serta dibantu Panitera Pengganti (PP). Sementara para terdakwa dihadirkan langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya, Suryono Pane, SH., MH, dkk <br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCjp9HnbrM0cdE8kxQLQoTDGjI3pd4p9Wv9a3vrYwGZewonTmlDNEgRK1T9WpW9miQ9_DhiGoC_dgU5fwUuJ3c5gdSN1ugQMHyzvybCv1JSoUz_ji8UGyJP-9QGqbphjkYliFn3N-t6W3jgTXlK09k1rm_SI00xyGC6Xn6wR7BK-_xzOxNVCNCd-OsjPs/s1600/POKIR%207.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCjp9HnbrM0cdE8kxQLQoTDGjI3pd4p9Wv9a3vrYwGZewonTmlDNEgRK1T9WpW9miQ9_DhiGoC_dgU5fwUuJ3c5gdSN1ugQMHyzvybCv1JSoUz_ji8UGyJP-9QGqbphjkYliFn3N-t6W3jgTXlK09k1rm_SI00xyGC6Xn6wR7BK-_xzOxNVCNCd-OsjPs/w640-h360/POKIR%207.jpg" width="640" /></a></div></span></div><span style="font-size: small;">Dalam dakwaan JPU KPK diuraikan, bahwa dalam APBD Provinsi Jawa Timur TA. 2019 -  2022, terdapat alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) yang proses pengusulannya melalui Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan nilai total anggaran sebesar Rp9.061.137.510.064  (sembilan triliun enam puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu enam puluh empat rupiah) sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.108.029.245.000 (dua triliun seratus delapan miliar dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah); <br /><br />b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.822.936.367.500 (dua triliun delapan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);<br /><br />c. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.993.243.057.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah); dan<br /><br />d. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.136.928.840.564 (dua triliun seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).<br /><br />Bahwa setiap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki jatah alokasi dana hibah pokir sebagaimana telah disepakati Pimpinan dengan para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Adapun jatah alokasi dana hibah pokir milik ANWAR SADAD pada TA 2019 s.d 2022 lebih banyak daripada anggota DPRD karena jabatannya sebagai salah satu pimpinan yaitu Wakil Ketua DPRD dengan jumlah Rp291.692.696.000 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp48.910.000.000 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) untuk 220 (dua ratus dua puluh) Kelompok Masyarakat (Pokmas) / Yayasan / Lembaga yang tersebar di Kabupaten Bangkalan , Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, dan Kota Probolinggo;<br /><br />b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp37.600.000.000 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah) untuk 147 (seratus empat puluh tujuh) Kelompok Masyarakat (Pokmas) / Yayasan / Lembaga yang tersebar di Kabupaten Bangkalan , Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, dan Kota Probolinggo;<br /><br />c. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp121.389.775.000 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 501 (lima ratus satu) Kelompok Masyarakat (Pokmas) / Yayasan / Lembaga yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya; dan<br /><br />d. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp83.792.921.000 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk 458 (empat ratus lima puluh delapan) Kelompok Masyarakat (Pokmas) / Yayasan / Lembaga yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Probolinggo dan Kota Surabaya.  <br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidJzcvKOyEsOWjcctgRPBCaJSJsuYhuMKSyClGZykJt5t1Ekl3gGVm1OKYIYV0TFcl5ErwzxooXbTPeyfz_WCuueAjzlvweFEC3kal5F_sXMVahrc0O0GBt9ngjtyYO4osWR35siNH7j8HHHta6hk4RAAfc8MCIA1ICiAPXhQE7vppBVkvjxUAEsvWZqk/s1600/POKIR%205.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidJzcvKOyEsOWjcctgRPBCaJSJsuYhuMKSyClGZykJt5t1Ekl3gGVm1OKYIYV0TFcl5ErwzxooXbTPeyfz_WCuueAjzlvweFEC3kal5F_sXMVahrc0O0GBt9ngjtyYO4osWR35siNH7j8HHHta6hk4RAAfc8MCIA1ICiAPXhQE7vppBVkvjxUAEsvWZqk/w640-h360/POKIR%205.jpg" width="640" /></a></div></span></div><span style="font-size: small;">Bahwa untuk menyalurkan alokasi dana hibah Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur miliknya tersebut, ANWAR SADAD melibatkan BAGUS WAHYUDYONO dalam mengatur dan mengurus alokasi dana hibah. ANWAR SADAD menyampaikan kepada BAGUS WAHYUDYONO bagi pihak yang ingin mendapatkan dana hibah Pokir miliknya, maka perlu menyerahkan uang fee sebesar 20% dari nilai alokasi dana hibah Provinsi Jawa Timur yang diusulkannya dengan kalimat: “adatnya seperti ini, bagi siapa yang mau mendapatkan dana hibah silahkan saja asalkan setuju dengan komitmen fee sebesar 20% [dua puluh persen] dari total usulannya”.<br /><br />Bahwa ANWAR SADAD memberikan jatah alokasi dana hibah Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur di antaranya untuk tim pemenangan suaranya yang tergabung dalam komunitas bentukan ANWAR SADAD bernama KomunitAS LoyalitAS yang mana penerima jatah alokasi dana hibah disebut sebagai Koordinator Lapangan (Korlap). Kemudian BAGUS WAHYUDYONO atas persetujuan ANWAR SADAD membagi besaran alokasi kepada masing-masing Korlap, mengelola uang fee dana hibah, mengoordinasikan pengelolaan usulan, dan mengurus seluruh administrasi pengajuan Dana Hibah Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya BAGUS WAHYUDYONO atas persetujuan ANWAR SADAD dibantu oleh MUAMMAR HADAFI dalam mengelola dan mengurus administrasi penyaluran dana hibah Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur milik ANWAR SADAD.<br /><br />Bahwa pada tahun 2019, ANWAR SADAD meminta Terdakwa yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Wilayah Probolinggo untuk menjadi Korlap dana hibah milik ANWAR SADAD di wilayah Probolinggo dengan syarat memberikan komitmen fee (ijon) sebesar 20% dari total usulan, atas hal tersebut Terdakwa menyanggupi dan akan mengambil 25% dari dana hibah dengan perhitungan 20% untuk ANWAR SADAD dan 5% untuk Terdakwa sendiri dan orang-orang yang membantu Terdakwa di antaranya ABDUL LATIF, SYAMSUL dan AHMAD QORNAIN yang bertugas mencari lembaga / yayasan / pokmas calon penerima dana hibah, menyusun proposal dan laporan pertanggungjawaban termasuk mengumpulkan komitmen fee awal/DP (ijon) dari calon penerima dana hibah pada saat pengajuan alokasi dana hibah;<br /><br />Bahwa untuk alokasi dana hibah pokir TA. 2019-2020 mekanisme pengusulannya dilakukan secara manual, yaitu proposal yang telah diterima oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada BAGUS WAHYUDYONO, setelah itu BAGUS WAHYUDYONO melakukan rekapitulasi atas proposal tersebut dalam bentuk list berisi nama Lembaga/Yayasan/Pokmas, jenis kegiatan, nilai anggaran yang diajukan, dan alamatnya. Selanjutnya BAGUS WAHYUDYONO mengirimkan softcopy file berisi list Lembaga/Yayasan/Pokmas yang mengajukan proposal tersebut kepada ZAENAL AFIF SUBEKI selaku Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Adapun fisik proposal tersebut dipilah sesuai dinas/OPD yang dituju dan disimpan oleh BAGUS WAHYUDYONO sambil menunggu informasi dari ZAENAL AFIF SUBEKI terkait jadwal pengiriman fisik proposal.<br /><br />Bahwa untuk alokasi dana hibah pokir TA. 2021-2022 mekanisme pengusulannya berubah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah [SIPD]. Masing-masing Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur diberikan user name dan password untuk melakukan input data scan pengajuan proposal. Adapun penginputan data scan proposal alokasi dana hibah pokir milik ANWAR SADAD dilakukan oleh MUAMMAR HADAFI atas arahan BAGUS WAHYUDYONO. Selanjutnya BAGUS WAHYUDYONO menunggu informasi dari ZAENAL AFIF SUBEKI terkait jadwal pengiriman fisik proposal berikut penyerahan data rekapitulasi list proposalnya dalam bentuk excel.<br /><br />Bahwa selanjutnya ZAENAL AFIF SUBEKI melakukan verifikasi penyesuaian nilai plafon anggaran alokasi dana hibah pokir milik ANWAR SADAD dengan nilai proposal yang diajukan, sehingga hasil akhirnya bisa berbeda antara nilai pengajuan dalam proposal dengan nilai yang disetujui. Terhadap proposal yang telah melalui tahapan pemeriksaan dengan hasil akhir disetujui kemudian ZAENAL AFIF SUBEKI memberitahukan kepada BAGUS WAHYUDYONO untuk selanjutnya disampaikan kepada Korlap termasuk kepada Terdakwa.<br /><br />Bahwa setelah itu nama-nama Lembaga/Yayasan/Pokmas yang telah disetujui tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai dasar diterbitkannya Naskah Perjanjian Hibah Daerah [NPHD]. Setelah itu dilakukan penandatanganan NPHD antara Ketua Lembaga/Yayasan/Pokmas dengan Kepala OPD terkait, dan tahap selanjutnya dana hibah pokir dicairkan ke rekening masing-masing Lembaga/Yayasan/Pokmas tersebut. <br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin8mTeJaOmOc7t_7D_y_dSNEyoSOC6ZSkA21VCzF3JsYlwG3Aj6E01CInqoIi6t-46YnSZO1pWMnE6GrKS3j8sB0FMj-RuUHUfKjgWjqCOv1WCFYt5JdwwFvsvGTH439R_VQS-V28nFFIdvE6G1lZId5Aj5ZUl1YWoFH61ggtSHHlmFomxbreUd1ntI0w/s1280/POKIR%204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin8mTeJaOmOc7t_7D_y_dSNEyoSOC6ZSkA21VCzF3JsYlwG3Aj6E01CInqoIi6t-46YnSZO1pWMnE6GrKS3j8sB0FMj-RuUHUfKjgWjqCOv1WCFYt5JdwwFvsvGTH439R_VQS-V28nFFIdvE6G1lZId5Aj5ZUl1YWoFH61ggtSHHlmFomxbreUd1ntI0w/w640-h360/POKIR%204.jpg" width="640" /></a></div></span></div><span style="font-size: small;">Bahwa pada TA 2019 s.d. TA 2022 Terdakwa mendapat jatah alokasi dana hibah pokir untuk Lembaga / Yayasan / Pokmas milik ANWAR SADAD di wilayah Probolinggo sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2019 alokasi 10 miliar, nilai proposal Rp13.930.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), realisasi pencairan sebesar Rp4.930.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan penerima hibah antara lain MADIN TAKMILIYAH AWWALIYAH MIFTAHUL ULUM IASS, MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL HUDA, MI NURUL HIKMAH DAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH ZAINUL YASIN;<br /><br />b. Tahun Anggaran 2020 alokasi 20 miliar, nilai proposal Rp20.705.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus lima juta rupiah), realisasi Rp6.155.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan penerima hibah antara lain TPQ MIFTAHUL ULUM IASS, MDTA UMMUL QURO, RA DARUL MA'ARIF, MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL ULUM dan MDTA DARUL MUSTHOFA;<br /><br />c. Tahun Anggaran 2021 alokasi 45 miliar, nilai proposal Rp47.300.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah), realisasi Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar) dengan penerima hibah antara lain YAYASAN PERGERAKAN BINTANG SEMBILAN, YAYASAN MIFTAHUL ULUM, POKMAS PANDAWA, POKMAS PRASI BERKAH, POKMAS MASYARAKAT HARAPAN JAYA, PDF WUSTHA NURUL QADIM, TPQ BUSTANUL ULUM, MDA MIFTAHUL ULUM IASS, DAN PONDOK PESANTREN IRSYADUDDIN; dan  <br /><br />d. Tahun Anggaran 2022 alokasi 25 miliar, nilai proposal Rp23.387.692.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) realisasi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) dengan penerima hibah antara lain POKMAS SINAR JAYA, YAYASAN AR-RIDWAN AMBULU, SDI MIFTAHUL, YAYASAN DARUL FALAH ZAINI, PONPES HAYATUL ISLAM SUNAN DRAJAT, MDTW AL HIDAYAH, MI. MIFTAHUL JANNAH, dan MDTA RAUDLATUL ULUM.   <br /><br />Bahwa atas jatah dana hibah pokir TA 2019 s.d 2022 yang diberikan oleh ANWAR SADAD tersebut, Terdakwa memberikan komitmen fee (ijon) kepada ANWAR SADAD secara bertahap dengan penghitungan apabila realisasi yang cair kurang dari jatah alokasi pada tahun berjalan maka komitmen fee [ijon] diperhitungkan untuk pengajuan dana hibah pokir tahun berikutnya. Adapun pemberian uang komitmen fee dari Terdakwa kepada ANWAR SADAD seluruhnya berjumlah Rp12.217.000.000    ,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah) atau sekitar 20% dari realisasi dana hibah yang cair yakni Rp61.085.000.000,00 (enam puluh satu miliar delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<br /><br /><b>A. Pada tahun 2019 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD sejumlah Rp986.000.000    ,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah), yaitu:</b><br /><br />1. Pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara setor tunai ke rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);<br /><br />2. Pada tahun 2019 bertempat di Kantor Graha Komunitas Sidogiri Jalan Raya Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kota Surabaya, Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara tunai berjumlah Rp836.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah);<br /><br /><b>B. Pada tahun 2020 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD sejumlah Rp1.231.000.000,00     (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), yaitu:</b> <br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQKe9_QBeXVWQ5HToBpz5fJi8G9whnSZObwormveaMaEt6bg4hOZqTMzDA1MTbmKyr0po9F1yZZzjcFRFuZKIo5iwySJs5GVcd87qha-Ga35ZaEjplYf4IJR61NwXnNkiFl9guHmnPXb7uZoViJIYxRZ-iIS6xGe9et9rtpZGRr1AupBnJyemEbJIejzc/s1280/POKIR%208.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQKe9_QBeXVWQ5HToBpz5fJi8G9whnSZObwormveaMaEt6bg4hOZqTMzDA1MTbmKyr0po9F1yZZzjcFRFuZKIo5iwySJs5GVcd87qha-Ga35ZaEjplYf4IJR61NwXnNkiFl9guHmnPXb7uZoViJIYxRZ-iIS6xGe9et9rtpZGRr1AupBnJyemEbJIejzc/w640-h360/POKIR%208.jpg" width="640" /></a></div></span></div><span style="font-size: small;">2. ​Pada tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);<br /><br />3. Pada tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br />4. Pada tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);<br /><br />5. Pada tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa memberikan uang dari rekening BCA miliknya nomor 02012160179 kepada ANWAR SADAD melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);<br /><br />7. Pada tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa memberikan uang dari rekening BCA miliknya nomor 02012160179 kepada ANWAR SADAD melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);<br /><br />8. Pada tanggal 1 September 2020 Terdakwa memberikan uang dari rekening BCA miliknya kepada ANWAR SADAD melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);<br /><br />9. Pada tanggal 07 September 2020 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);<br /><br />10. Pada tanggal 21 September 2020 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);<br /><br />11. Pada tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);<br /><br />12. Pada tanggal 11 November 2020 bertempat di Kantor Graha Komunitas Sidogiri Jalan Raya Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kota Surabaya, Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara tunai melalui BAGUS WAHYUDYONO sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);<br /><br />13. Pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);<br /><br />14. Pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);<br /><br />15. Pada tahun 2020 bertempat di Kantor Graha Komunitas Sidogiri Jalan Raya Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kota Surabaya, Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara tunai berjumlah Rp917.500.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);<br /><br /><b>C. Pada tahun 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD sejumlah Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yaitu:</b><br /><br />16. Pada tanggal 04 Januari 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br />17. Pada tanggal 06 Januari 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);<br /><br />18. Pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);<br /><br />19. Pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);<br /><br />20. Pada tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa memberikan uang dari rekening BCA miliknya nomor 02012160179 kepada ANWAR SADAD melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);<br /><br />21. Pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);<br /><br />22. Pada tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br />23. Pada tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);<br /><br />24. Pada tanggal 5 Juli 2021 Terdakwa memberikan uang dari rekening BCA miliknya nomor 02012160179 kepada ANWAR SADAD melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);<br /><br />25. Pada tanggal 09 Juli 2021 bertempat di Kantor Graha Komunitas Sidogiri Jalan Raya Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kota Surabaya, Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara tunai melalui BAGUS WAHYUDYONO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);<br /><br />26. Pada tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);<br /><br />27. Pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);<br /><br />28. Pada tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);<br /><br />29. Pada tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);<br /><br />30. Pada tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);<br /><br />31. Pada tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);<br /><br />32. Pada tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);<br /><br />33. Pada tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);<br /><br />34. Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara transfer melalui rekening BCA milik BAGUS WAHYUDYONO nomor 0884808622 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);<br /><br />35. Pada tahun 2021 bertempat di Kantor Graha Komunitas Sidogiri Jalan Raya Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kota Surabaya, Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara tunai berjumlah Rp6.136.500.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);<br /><br /><b>D. Pada tahun 2022 Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yaitu:</b><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXtDMrZwXTLUoqZYRcpGOFJvERX1DFlr0P0pL6ZIHzxk4EbWgf78rDMvCOvccR06SPYJYGVBKMHysuH_SLJcmnBpBdfwzVs0P7NM1kN7qxuTfvIoD6sTroidmgdNaXwZ2HBATOSks3D1GeDBeFckzjWHlkEvJqZ5zlSrP_4XwkBzq0Zx1MjMODf0GWFgo/s1280/POKIR%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXtDMrZwXTLUoqZYRcpGOFJvERX1DFlr0P0pL6ZIHzxk4EbWgf78rDMvCOvccR06SPYJYGVBKMHysuH_SLJcmnBpBdfwzVs0P7NM1kN7qxuTfvIoD6sTroidmgdNaXwZ2HBATOSks3D1GeDBeFckzjWHlkEvJqZ5zlSrP_4XwkBzq0Zx1MjMODf0GWFgo/w640-h360/POKIR%202.jpg" width="640" /></a></div></span></div><span style="font-size: small;">36. Pada tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa memberikan uang dari rekening BCA miliknya nomor 02012160179 kepada ANWAR SADAD melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);<br /><br />37. Pada tanggal 01 Agustus 2022 bertempat di Kantor Graha Komunitas Sidogiri Jalan Raya Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kota Surabaya, Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara tunai melalui BAGUS WAHYUDYONO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);<br /><br />38. Pada tanggal 01 Agustus 2022 bertempat di Kantor Graha Komunitas Sidogiri Jalan Raya Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kota Surabaya, Terdakwa memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara tunai melalui BAGUS WAHYUDYONO sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);<br /><br />39. Pada tanggal 2 November 2022 Terdakwa memberikan uang dari rekening BCA miliknya nomor 02012160179 kepada ANWAR SADAD melalui rekening BCA milik MUAMMAR HADAFI nomor 2250103321 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);<br /><br />40. Pada tahun 2022 bertempat di Kantor Graha Komunitas Sidogiri Jalan Raya Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kabupaten Pasuruan, atau di warung yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Kota Surabaya, Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada ANWAR SADAD secara tunai berjumlah Rp2.687.000.000,00     (dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan uang seluruhnya berjumlah Rp12.217.000.000 (dua belas miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah) kepada ANWAR SADAD dengan maksud supaya ANWAR SADAD memberikan jatah alokasi dana hibah pokir pada APBD TA 2019 s.d. TA 2022 bertentangan dengan kewajiban ANWAR SADAD selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam :<br /><br />1. Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:<br />- Pasal 5 angka 4 : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">- Pasal 5 angka 6: “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” <br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">2. Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br /><br />- Pasal 350 ayat (3): “Anggota DPRD Provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.” <br /><br />3. Pasal 12 huruf c, d dan e Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">   Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur<br /><br />Pasal 12 : “ Anggota dan Pimpinan dilarang:<br /> - huruf c : melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;<br /><br />- huruf d : menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas,  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">  wewenang dan fungsi DPRD;<br /><br />- huruf e : menyalahgunakan jabatannya secara langsung atau tidak langsung untuk meminta dan/atau </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">  menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan“.<br /><br />Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 127 ayat (1) Juncto Pasal 618 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br /><br /><b>ATAU KEDUA:</b><br /><br />Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 127 ayat (1) Juncto Pasal 618 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <br /><br />(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)<br /><br />Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel ini tanpa ijin dari Redaksi BERITAKORUPSI.CO<br /> </span></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Uang Ijon Dana Hibah Pokir Milik Anwar Sadat Selaku Wakil Ketua DPRD Jatim Diadili

Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk dalam daftar saksi. Apakah JPU KPK akan mengungkap secara terang benderang BAP Guber...

»

Skandal Korupsi Pemerasan Atau Gratifikasi di Dinas ESDM Jatim Rp.4, 091 Miliar: Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., MM Selaku Kadis Bersama Dua Anak Buahnya Diadili.

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVEcGX33gcSWyVePHEtHrnrBxJMczRbuKfPhs4O_ydUDOTRv1GsdSzg1Ft8xVae28dEMJNS4uOdd9saGnH7zLnmbkfqazB3LNtoEtAE7ZdQOXY3tAnXKT4U7IaCS0GTUOD7siqnHbUpOOQH2ydiXVIynIEjUixGM8sk-PuA54uNrGqkB1-DmxK7ma95D0/s1280/IMG_20261015_042243.jpg" imageanchor="1" style="font-size: x-large; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVEcGX33gcSWyVePHEtHrnrBxJMczRbuKfPhs4O_ydUDOTRv1GsdSzg1Ft8xVae28dEMJNS4uOdd9saGnH7zLnmbkfqazB3LNtoEtAE7ZdQOXY3tAnXKT4U7IaCS0GTUOD7siqnHbUpOOQH2ydiXVIynIEjUixGM8sk-PuA54uNrGqkB1-DmxK7ma95D0/w640-h360/IMG_20261015_042243.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: large;">Apakah kasus perkara di Dinas ESDM Jawa Timur ini akan terang benderang atau ada yang tertutupi dengan meninggalnya salah seorang Tersangka : Oni Setiawan  selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM  pada September 2026? Lalu apakah uang hasil pungutan itu hanya masuk ke kantong Terdakwa atau mengalir ke pihak lain namun  tak terungkap? Bagaimana dengan Nurkholis mantan Kepala Dinas ESDM yang menjabat PJ Walikota Probolinggo yang diduga menerima uang Rp55 juta ?</span></b></div><div style="font-weight: bold; text-align: left;"><b><br /></b></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br /><div style="text-align: justify;">"Izin pertambangan seharusnya menjadi kunci untuk membuka kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat, namun di tangan mereka, kunci itu berubah menjadi gembok emas yang hanya bisa dibuka dengan uang suap. Mereka mengubah birokrasi menjadi pasar gelap; setiap stempel persetujuan memiliki harga, dan setiap 'jalur cepat' adalah jalan pintas menuju penjara."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kalimat diatas menggambarkan situasi dan kondisi di Jawa Timur khususnya di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus menambah daftar kelam pejabat yang terseret dalam lingkaran hitam: Tindak Pidana Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kini gelombang kejutan yang menerpa Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kali ini, badai korupsi datang dari sektor strategis penghasil devisa daerah: pertambangan. Tim JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Iwan Nuzuardhi, SH., MH, Eko Saputro, SH., MH dan Satya M.W., SH., MH, akhirnya menyeret <b>Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT., MM</b> selaku Kepala Dinas ESDM Jatim sejak 2024 bersama dua anak buahnya, yaitu <b>Hermawan, ST</b> selaku Ketua Tim Kerja Sub-Substansi Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa, dan <b>Ertika Dinawati, ST., M.PSDM</b> selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM) Provinsi Jawa Timur ke Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 14 Oktober 2026) untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan atau menerima Gratifikasi atau Suap sejak tahun 2024 hingga 2026  yang totalnya sebesar Rp4.091.850.000</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz23mrRybALinn9AXOf8Vz6WAWQWjbjUFiJJQZzZqllvkZ9WpSV6atyPicg4d0t3qLND0CFZiUXKo2SMpDmN_9lo-6_vwoFLNH0hiejXsMC1e3Aq6dHHzV3FPtG9FOoW4rzbJ-j-K-x4C41Mv5-huy_9WcLQ1qsaZbceCSkS-4WS3wkQDIWMKLBPRg0sw/s4096/IMG_20261015_041131.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2300" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz23mrRybALinn9AXOf8Vz6WAWQWjbjUFiJJQZzZqllvkZ9WpSV6atyPicg4d0t3qLND0CFZiUXKo2SMpDmN_9lo-6_vwoFLNH0hiejXsMC1e3Aq6dHHzV3FPtG9FOoW4rzbJ-j-K-x4C41Mv5-huy_9WcLQ1qsaZbceCSkS-4WS3wkQDIWMKLBPRg0sw/w640-h360/IMG_20261015_041131.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara seorang tersangka, yakni Oni Setiawan ST selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM) Provinsi Jawa Timur telah meninggal di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya pada September 2026, sehingga penuntutannya dihentikan bedasarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) Nomor B-7011/M.5.10/Ft.1/09/2026 tanggal 18 September 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meninggalnya Tersangka Oni Setiawan ST menjadi pertanyaan besar, apakah disebabkan penyakit yang sudah lama atau meninggal karena ada dugaan tekanan dari beberapa pihak yang erat kaitannya dengan perkara yang sedang menjeratnya? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebab, hitam putihnya kasus dugaan korupsi Pemerasan atau Gratifikasi atau Suap dilingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sedikit banyak ada ditangan Almarhum Oni Setiawan. Dan kasus seperti ini bulan kali pertama terjadi di Jawa Timur yang berujung pada kasus perkara hilang begitu saja, diantaranya kasus Korupsi P2SEM Pemprov Jatim tahun 2008 sebesar Rp277 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan yang menggelitik adalah: apakah kasus dugaan korupsi Pemerasan atau Gratifikasi atau Suap dilingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur akan terungkap terang benderang atau ada yang tertutupi karena tidak ada lagi saksi atau terdakwa yang bernyanyi di ruang sidang tentang : kemana saja lembaran-lembaran rupiah itu mengalir? Sebab uang tidak mengalir kebawah melainkan dari bawah keatas, berbeda dengan air, yang selalu mengalir dari atas kebawah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah uang hasil pungutan itu hanya masuk ke kantong Terdakwa atau mengalir ke pihak lain namun  tak terungkap? Berani dan mampukah JPU untuk membuat kasus ini terang benderang yang lebih terang dari cahaya matahari atau....?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu bagaimana saksi Dewi Kurniawati selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Pertambangan pada Bidang Pertambangan Dinas ESDM) Provinsi Jawa Timur sejak 29 Januari 2024 yang berhasil mengumpulkan uang  hasil Pungutan liar sebesar Rp1.645.000.000?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu bagaimana pula dengan Nurkholis mantan Kepala Dinas ESDM Jawa Timur  yang menjabat Pj. Walikota Probolinggo yang menerima uang sebesar Rp55 juta dari CV. Adhiwangsa Ciptadi?</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2K50eFqttgpO9dWirdmjJPExSd-jAXoLsEE5Snj_3fhDQHw5hbjm5VLp7ovXE40GwcwvIIViS_yrtZVxBVSuJ3vjTkemmuGQhmdMcJtaRVPtGCYqTqEa9NZtXPRk4D6Eek9CvJJon8tf7j_p5khs7DqJ7Zbjx9-eVxN5LT8X7ekoWRDYRFjKSUUBFrEU/s1280/IMG_20261015_042127.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2K50eFqttgpO9dWirdmjJPExSd-jAXoLsEE5Snj_3fhDQHw5hbjm5VLp7ovXE40GwcwvIIViS_yrtZVxBVSuJ3vjTkemmuGQhmdMcJtaRVPtGCYqTqEa9NZtXPRk4D6Eek9CvJJon8tf7j_p5khs7DqJ7Zbjx9-eVxN5LT8X7ekoWRDYRFjKSUUBFrEU/w640-h360/IMG_20261015_042127.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sebab dalam surat dakwaan JPU diuraikan: bahwa ketika terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sejak bulan September 2024 s.d bulan Maret 2026, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur adalah Saksi ONI SETIAWAN, S.T. dan terkait proses persetujuan dokumen perizinan pertambangan dilakukan</div><div style="text-align: justify;">secara elektronik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun setelah Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT M.M. menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur memerintahkan untuk mekanisme penandatanganan dokumen perizinan berubah dari tanda tangan elektronik menjadi tanda tangan basah (manual), didalamnya termasuk terhadap perizinan WIUP dan Pertimbangan Teknis dalam tahapan penerbitan IUP Eksplorasi serta IUP Operasi Produksi;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian di dalam proses perizinan tersebut, Saksi ONI SETIAWAN, S.T. selaku Kepala Bidang Pertambangan mempunyai kewenangan dalam proses penerbitan dokumen perizinan pertambangan, termasuk terhadap Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi, dan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi ONI SETIAWAN, S.T. menggunakan kewenangannya tersebut dengan tidak segera meneruskan proses penerbitan dokumen terhadap sejumlah permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Sehingga para pemohon datang atau menghubungi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk menanyakan kelanjutan permohonannya, dan pada kesempatan tersebut</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi ONI SETIAWAN, S.T. meminta sejumlah uang kepada para pemohon agar proses penerbitan dokumen perizinannya diteruskan dan segera diterbitkan, dan apabila uang tersebut tidak diberikan, proses perizinannya akan diperlambat atau bahkan tidak diterbitkan, sehingga para pemohon terpaksa memberikan uang kepada Saksi ONI SETIAWAN, S.T.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam periode tersebut, terhadap sejumlah permohonan Izin Usaha Pertambangan, baik Wilayah Izin Usaha Pertambangan, IUP Eksplorasi, maupun IUP Operasi Produksi yang telah memenuhi persyaratan, tetapi Saksi ONI SETIAWAN tidak segera meneruskan proses penerbitan dokumen Rekomendasi Teknis agar pemohon yang menanyakan proses permohonan yang diajukan kemudian datang atau menghubungi pihak Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, antara lain kepada Saksi ONI SETIAWAN dan/atau Saksi DEWI KURNIAWATI ;</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkcLnNZPIRcwq6rp5QxHVlupBdRSnP5gcBVqm7xj71DGVov4CMJh4mFQKf4ZrvRyQSZRZR0nPXcsDEnEdSHJJtOBWwX-Yx9Eehw8bQjqAsD3bI44XGLGxxlTlE47PG4CKkknvZnktvIuEio6aEuPge4eIWRq6giAVyXA4gRsKoaRE9afJNV-QZUkZQgSI/s1280/IMG_20261015_042206.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkcLnNZPIRcwq6rp5QxHVlupBdRSnP5gcBVqm7xj71DGVov4CMJh4mFQKf4ZrvRyQSZRZR0nPXcsDEnEdSHJJtOBWwX-Yx9Eehw8bQjqAsD3bI44XGLGxxlTlE47PG4CKkknvZnktvIuEio6aEuPge4eIWRq6giAVyXA4gRsKoaRE9afJNV-QZUkZQgSI/w640-h360/IMG_20261015_042206.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya saat para pemohon bertemu dengan Saksi ONI SETIAWAN maupun Saksi DEWI KURNIAWATI, Saksi ONI SETIAWAN baik secara langsung maupun melalui Saksi DEWI KURNIAWATI meminta sejumlah uang agar permohonan Izin Usaha Pertambangan yang diajukan segera diproses atau diterbitkan dengan menerbitkan Rekomendasi Teknis;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa para pemohon terpaksa memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Saksi ONI SETIAWAN karena apabila permintaan Saksi ONI SETIAWAN tidak dipenuhi oleh pemohon, maka izin yang diajukan tidak</div><div style="text-align: justify;">proses mengingat pemohon telah mengajukan permohonan lebih dari setahun sebelumnya;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selama Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sejak bulan September 2024 s.d. bulan Maret 2026, Saksi ONI SETIAWAN baik secara langsung maupun melalui Saksi DEWI KURNIAWATI bertemu dengan sejumlah para pemohon, baik secara langsung maupun melalui pihak yang mewakili perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, Saksi ONI SETIAWAN menerima uang dari para pemohon berkaitan dengan percepatan proses penerbitan dokumen perizinan pertambangan, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M terhadap uang yang tidak mempunyai dasar pungutan resmi atas percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis sejumlah Rp.3.003.700.000 (tiga miliar tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) mengambil sebesar 50% dengan nilai sebesar Rp1.501.850.000 (satu miliar lima ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya dan sisanya sebesar Rp1.501.850.000,- (satu miliar lima ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi ONI SETIAWAN;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa cara Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M meminta hasil uang yang tidak mempunyai dasar pungutan resmi atas percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis dilakukan secara bertahap dengan nilai setiap penyerahan antara Rp75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000  (seratus juta rupiah) yang disimpan dalam</div><div style="text-align: justify;">paper bag, dengan cara antara lain sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLwdukHckjL0Q1bPxxEqr6_aGDyH425ebVAcWwKvLPlF2ZMogCXwtNeoRa6KaDUde2MBSr_llxRlqVuiPWngsyCKH0xO4WH3G25iwuzcjY4Kgem0rFb4yHo7EXkz4U8BdtXZ8wBzYapTkq5wXO66RnpPBlDwuFeFagk0FPBLdtE3pezwEvAwzeOzqgyg4/s4096/IMG_20261015_042437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2300" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLwdukHckjL0Q1bPxxEqr6_aGDyH425ebVAcWwKvLPlF2ZMogCXwtNeoRa6KaDUde2MBSr_llxRlqVuiPWngsyCKH0xO4WH3G25iwuzcjY4Kgem0rFb4yHo7EXkz4U8BdtXZ8wBzYapTkq5wXO66RnpPBlDwuFeFagk0FPBLdtE3pezwEvAwzeOzqgyg4/w640-h360/IMG_20261015_042437.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">a. Di parkiran Kantor ESDM Provinsi Jawa Timur, Saksi ONI SETIAWAN sebanyak 2 (dua) kali menyerahkan uang kepada Saksi AHMAD AFANDI selaku sopir Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M dengan mengatakan “mas ini untuk Pak Kadis, perintah Pak Kadis”, sesuai petunjuk Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M;</div><div style="text-align: justify;">b. Di parkiran Kantor ESDM Provinsi Jawa Timur, Saksi ONI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali menyerahkan uang melalui Saksi RIAN ANDI SASMITA selaku sopir Saksi ONI SETIAWAN untuk diteruskan kepada Saksi AHMAD AFANDI, dengan pesan “mas ini nanti serahkan mas Andi atas perintah Pak Kadis”, sesuai petunjuk Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">c. Di Rumah Makan Sederhana, Jalan Kombespol M. Duriat, Kota Surabaya, Saksi ONI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, atas perintah Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M, menyerahkan uang kepada Saksi ANDI untuk dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M, dengan mengatakan “ini mas titipan untuk Pak Kadis"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">d. Bertempat Di La’Society, Jalan H.R. Muhammad, Saksi ONI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali menyerahkan uang kepada Saksi RIAN ANDI SASMITA untuk diteruskan kepada Saksi AHMAD AFANDI dan disimpan di dalam mobil Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M, dengan pesan “ini untuk Pak Kadis, sampaikan ke Saksi AHMAD AFANDI sopirnya untuk menyimpan ke dalam mobil Pak Kadis”, sesuai petunjuk Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M.; dan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">e. Di Parkiran Alfamart/Indomaret Asemrowo dengan cara memarkirkan mobil merk toyota fortuner milik Saksi ONI SETIAWAN dengan Plat Dinas Nomor : L 1473 ABD bersebelahan dengan mobil dinas fortuner Kepala Dinas ESDM Prov Jawa Timur yaitu Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M. dengan Plat Dinas Nomor : L 1046 ZZH, kemudian saksi ONI SETIAWAN turun dari mobil dan menghampiri mobil dinas milik Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M. tersebut lalu membuka pintu mobil dan menaruh sebuah tas ransel warna hitam kedalam mobil dinas milik Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M. tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu September 2024 sampai dengan Maret 2026, selain melakukan pungutan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Saksi ONI SETIAWAN, S.T. juga memerintahkan Saksi DEWI KURNIAWATI selaku Kepala Tim Kerja Pengusahaan Mineral dan Batubara untuk mengumpulkan</div><div style="text-align: justify;">uang dari para pemohon izin dengan alasan untuk mempercepat penerbitan Rekomendasi Teknik. Pengumpulan uang tersebut dilakukan tanpa dasar hukum sehingga merupakan pungutan liar,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M menerima laporan dari Saksi DEWI KURNIAWATI dikarenakan pada periode Agustus 13 2025 s.d. September 2025 dan periode akhir Oktober 2025 s.d. Desember 2025 Saksi ONI SETIAWAN sedang cuti untuk menjalankan operasi jantung dan dalam masa penyembuhan, sehingga atas uang pungutan liar sejumlah Rp2.385.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M dan Saksi DEWI KURNIAWATI</div><div style="text-align: justify;">membagi dengan persentase sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M mendapatkan pembagian sebesar 50% dari nilai total pungutan liar yang dipungut oleh Saksi DEWI KURNIWATI sebesar Rp.1.192.500.000 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah bagian yang seharusnya diterima Saksi ONI SETIAWAN, S.T., yang bersangkutan sedang sakit dan tidak masuk kerja senilai Rp.452.500.000 (empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M mendapatkan sebesar Rp.1.645.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi ONI SETIAWAN, S.T. hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.143.750.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya diterima sebesar 25% dari nilai total pungutan liar yang dipungut oleh </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi DEWI KURNIWATI sebesar sebesar Rp.596.250.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena yang bersangkutan sedang sakit dan tidak masuk kerja, dimana kemudian ditambah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang operasional Kepala Bidang Pertambangan selama periode Saksi ONI SETIAWAN sakit dan tidak masuk kerja;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi DEWI KURNIAWATI mendapatkan bagian sebesar 12,5% senilai Rp.298.125.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk operasional bidang pertambangan sebesar 12,5 % senilai Rp298.125.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQV-eXWxkID4J43rdyM4aX69_22dFyxu1RFTfPRFilG4TCFiwoLZlAglK1ezC0hwgPTNsPVcDPjUIZhMrLETrFdwDiB8ggdRssTQ0t6rwPqlYdrg6dMeK-PQLxpWklo-18W5ySzm6JJh8rqlI0zNXiEa1JclJt1xp3iEcFtOuH-qKW2oR8TyhYv_WFHF0/s4096/IMG_20261015_042334.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2300" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQV-eXWxkID4J43rdyM4aX69_22dFyxu1RFTfPRFilG4TCFiwoLZlAglK1ezC0hwgPTNsPVcDPjUIZhMrLETrFdwDiB8ggdRssTQ0t6rwPqlYdrg6dMeK-PQLxpWklo-18W5ySzm6JJh8rqlI0zNXiEa1JclJt1xp3iEcFtOuH-qKW2oR8TyhYv_WFHF0/w640-h360/IMG_20261015_042334.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya permohonan IPAT dapat dilakukan oleh pelaku usaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS yaitu sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dilakukan verifikasi teknis oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dalam penerbitan IPAT yang hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Teknis sebagai dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya proses penerbitan IPAT dilanjutkan;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pelaksanaan verifikasi teknis terhadap permohonan IPAT tersebut</div><div style="text-align: justify;">dilakukan oleh Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, dengan alur secara garis besar sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemohon mengajukan permohonan IPAT melalui sistem OSS, selanjutnya berdasarkan daftar permohonan tersebut, KASI/KETUA TIM mendisposisikan setiap permohonan kepada verifikator yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat persyaratan yang belum lengkap, tidak sesuai, atau tidak benar,permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui aplikasi OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apabila persyaratan telah lengkap dan memenuhi ketentuan, verifikator melanjutkan pemeriksaan terhadap aspek teknis permohonan,dan apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi sumur dan kesesuaian data teknis yang diajukan, termasuk konstruksi sumur dan hasil pumping test ;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dalam melaksanakan proses tersebut, verifikator membuka aplikasi OSS dengan menggunakan akun masing-masing untuk melihat permohonan yang masuk, kemudian mencatat nomor permohonan dan.nama perusahaan ke dalam Google Spreadsheet sebagai daftar permohonan untuk dilakukan pemeriksaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa setelah seluruh persyaratan dan aspek teknis permohonan selesai diverifikasi, verifikator menyusun kajian teknis yang memuat hasil pemeriksaan sebagai dasar penyusunan Rekomendasi Teknis. yang memuat kesimpulan mengenai dapat atau tidak dapatnya permohonan dilanjutkan dalam proses penerbitan IPAT;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Rekomendasi Teknis yang telah disusun oleh verifikator, diajukan kepada KASI/KETUA TIM untuk diperiksa dan diteruskan kepada Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, setelah melalui pemeriksaan pada tingkat Kepala Bidang, Rekomendasi Teknis diajukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk ditandatangani.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Rekomendasi Teknis yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur selanjutnya dikembalikan melalui Bidang Geologi dan Air Tanah kepada verifikator untuk diberikan nomor melalui sistem persuratan internal, dibubuhi stempel, dipindai, dan diunggah ke dalam aplikasi OSS, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh DPM-PTSP Provinsi Jawa Timur dalam proses penerbitan IPAT;</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbtld0dsQDfQ67U5HEnezF_bVvyS1HKGna_9FiwMfujY2vnaHmUraVsl_c_uWkODRt4dzw_KgdP0fWY31A7TcUUZpN3L4jsieIhyyyqZPWgm3Tcc7WGPY3xCBmytSzWuBAwzUsn-0dX-RUKy4WmezntCdwtPTvtTMp7VqC1Q9dk2e-gylQSAfmMcJTzqo/s4096/IMG_20261015_041131.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2300" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbtld0dsQDfQ67U5HEnezF_bVvyS1HKGna_9FiwMfujY2vnaHmUraVsl_c_uWkODRt4dzw_KgdP0fWY31A7TcUUZpN3L4jsieIhyyyqZPWgm3Tcc7WGPY3xCBmytSzWuBAwzUsn-0dX-RUKy4WmezntCdwtPTvtTMp7VqC1Q9dk2e-gylQSAfmMcJTzqo/w640-h360/IMG_20261015_041131.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap seluruh rangkaian verifikasi dan penerbitan Rekomendasi Teknis tersebut tidak terdapat biaya resmi yang harus dibayarkan oleh pemohon kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dalam kaitannya dengan pemberian Rekomendasi Teknis oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam proses permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT) yang diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), Terdakwa melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang yaitu para pemohon IPAT untuk memberikan sejumlah uang agar segera memperoleh Rekomendasi Teknis sebagai syarat untuk penerbitan IPAT;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa setiap permohonan IPAT melalui OSS, didisposisi kepada verifikator guna dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan teknis, setelah verifikasi dan penyusunan kajian teknis selesai dilakukan, hasilnya disampaikan kepada Saksi HERMAWAN untuk diteruskan kepada Saksi ERTIKA DINAWATI, S.T., M.PSDM selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, sebelum diajukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur guna memperoleh persetujuan dan penandatanganan Rekomendasi Teknis, dengan tugas tersebut, Saksi HERMAWAN mengetahui setiap tahapan proses permohonan IPAT sejak permohonan diterima hingga Rekomendasi Teknis diajukan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh persetujuan dan penandatanganan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M mendapatkan laporan dari Saksi ERTIKA DINAWATI, S.T., M.PSDM. selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah adanya permintaan sejumlah uang kepada pemohon IPAT dalam rangka percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM terus dilanjutkan dan memerintahkan agar terhadap permohonan IPAT yang belum memberikan uang untuk percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis, agar proses permohonannya tidak dilanjutkan dulu sebelum pemohon memberikan sejumlah uang;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa cara Saksi HERMAWAN meminta uang kepada pemohon IPAT adalah dengan cara memerintahkan verifikator untuk mencatat permohonan dan nama perusahaan yang masuk, selanjutnya Saksi HERMAWAN memerintahkan verifikator untuk menghubungi pemohon, agar datang menemui Saksi HERMAWAN supaya permohonan penerbitan Rekomendasi Teknis untuk IPAT segera diterbitkan;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap permohonan IPAT yang pemohonnya tidak datang memberikan sejumlah uang untuk percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis, maka Saksi HERMAWAN tidak meneruskan/ menunda pengajuan Rekomendasi Teknis untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas, kemudian apabila pemohon menghubungi Saksi HERMAWAN dan menanyakan tindak lanjut permohonan yang diajukan dan dalam kesempatan tersebut Saksi HERMAWAN kemudian meminta sejumlah uang kepada pemohon untuk kelancaran proses penerbitan rekomendasi teknis;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Saksi HERMAWAN selain menerima langsung /tunai sejumlah uang untuk percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis dari pemohon, terhadap pemohon yang tinggal diluar kota, Saksi HERMAWAN juga meminta pemohon untuk melakukan transfer ke rekening BCA Cabang Ahmad Yani Utara Malang Nomor 3312101120 atas nama HERMAWAN ;</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDPPFxX-auKg-lUq2Rl9Z0BvQyzmlCERIhsoDLuA_Vtn8Oe7mfhDCUFn65Im5Z1YSKNnaQycIDO3XnG1grgjN4UTf0vIiC0FB1d16zUqTeU5oVmGIFday27XUNOsC5Ui7layy2nOtotLgo0YL6QYZ7XdKkq-tcIJqpkU3VNBqCQdgE_MT8K8aH28NJa1E/s1280/IMG_20261015_042243.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDPPFxX-auKg-lUq2Rl9Z0BvQyzmlCERIhsoDLuA_Vtn8Oe7mfhDCUFn65Im5Z1YSKNnaQycIDO3XnG1grgjN4UTf0vIiC0FB1d16zUqTeU5oVmGIFday27XUNOsC5Ui7layy2nOtotLgo0YL6QYZ7XdKkq-tcIJqpkU3VNBqCQdgE_MT8K8aH28NJa1E/w640-h360/IMG_20261015_042243.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa penerimaan uang dari pemohon IPAT untuk proses percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Periode bulan September 2024 sampai dengan April 2026 (Dr. Ir. ARISMUKIYONO, MT., M.M sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur), sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, M.T., M.M. selaku Kepala Dinas Energi dan  Sumber Daya Mineral, menerima sejumlah uang yang tidak mempunyai dasar  pungutan resmi dari Bidang Pertambangan atas percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis untuk penerbitan Surat Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Surat Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi, dan Surat Izin Usaha Pertambangan Tahap  Operasi Produksi,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa berdasarkan pembagian dan penggunaan uang hasil pungutan tersebut, dapat dilihat pembagian hasil pungutan dari para pemohon IPAT sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a. Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M. setidaknya menerima uang sejumlah Rp.445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">b. Saksi HERMAWAN, S.T. setidaknya menerima bagian sejumlah Rp75.500.000  (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tabel tersebut diatas, selain itu saksi Hermawan juga menerima uang sebesar Rp.154.500.000,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari para pemohon IPAT yang tidak dibukukan dan tidak dilaporkan kepada saksi ERTIKA DINAWATI selaku Kabid Geologi dan Air tanah maupun kepada Kepala Dinas ESDM, sehingga jumlah uang yang dinikmati oleh saksi HERMAWAN, ST seluruhnya setidaknya sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">c. Saksi ERTIKA DINAWATI, S.T., M.PSDM. setidaknya menerima uang sejumlah Rp172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Bahwa selain uang yang telah dicatat tersebut, terdapat uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dari para pemohon IPAT dan tidak dibukukan dan hanya sebagian yang dilaporkan terdakwa kepada Kepala Dinas ESDM, dengan rincian sebagai</div><div style="text-align: justify;">berikut :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Bahwa dari Saksi Ir. ARI BAYASI Konsultan Geobayashi pihak jasa pengeboran air tanah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di terima di Resto Joss Gandos Jemur Sari;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Uang apresiasi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi NANTA dari PT. Bumi Mega Wisnu Kencana (PT.BMW, Jl. Arif Rahman Hakim No.1A Bojonegoro), yang diserahkan langsung kepada Terdakwa di Kantor ESDM Provinsi Jawa 025 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Maret 2026 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Uang apresiasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari CV. ADHIWANGSA CIPTADI di bulan April-Mei 2024 yang diserahkan langsung kepada Terdakwa di Kantor ESDM Provinsi Jawa Timur, dan memberikan Kembali pada tanggal 17 Juni 2024 (moment Idul Adha tahun 2024) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dibelikan sapi diantar ke Kantor Walikota Probolinggo karena Sdr. NURKHOLIS menjabat PJ Walikota Probolinggo;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Uang apresiasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT.TIRTA FRESHINDO JAYA PLAN di bulan Maret 2026 yang diserahkan langsung kepada Terdakwa di Kantor ESDM Provinsi Jawa Timur, selanjutnya dilaporkan kepada Sdr. ARIS MUKIYONO kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi IBNU ARIEF EFFENDI. Sehingga total uang yang diterima oleh Saksi ERTIKA DINAWATI, S.T., M.PSDM. seluruhnya setidaknya sebesar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah);</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlqTxaEjc_fk8-7-AWCE1tEzPDomSVT5AX8agXo6dBEPp65VnXvNYAnEU-4NcKmsCEAuN8qpCnld7blrVeEoGVEGQ_uPJadx4OqMvYQ9i-CiywzneX-iHSUczdyek7tDBtvAlDStqWjKzgx1QY3nhPcMtOoxW6JfEFpmdtEOr5Zbe-SNgUR_erDIOa7_8/s4096/IMG_20261015_042334.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2300" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlqTxaEjc_fk8-7-AWCE1tEzPDomSVT5AX8agXo6dBEPp65VnXvNYAnEU-4NcKmsCEAuN8qpCnld7blrVeEoGVEGQ_uPJadx4OqMvYQ9i-CiywzneX-iHSUczdyek7tDBtvAlDStqWjKzgx1QY3nhPcMtOoxW6JfEFpmdtEOr5Zbe-SNgUR_erDIOa7_8/w640-h360/IMG_20261015_042334.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kedudukan Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang mempunyai kewenangan dan pengaruh dalam alur disposisi, evaluasi, pemeriksaan, persetujuan dan penerusan dokumen perizinan, termasuk dalam sejumlah peristiwa meminta uang secara langsung atau melalui bawahan, menerima laporan dan penyerahan uang, serta mengelola dan melakukan pembagian uang yang berasal dari para pemohon Izinan Usaha Pertambangan dan para pemohon</div><div style="text-align: justify;">Izin Pengusahaan Air Tanah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang￾Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b>ATAU - KEDUA</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div></b><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang￾Undang Hukum Pidana</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>KETIGA</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., M.M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian</div><div style="text-align: justify;">Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surat dakwaan itu dibacakan JPU terhadap Terdakwa Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT., MM (dan  Terdakwa Hermawan, ST serta Terdakwa Ertika Dinawati, ST., M.PSDM, yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dalam sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 14  Oktober 2026) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH bersama dua Hakim anggota: Alex Cahyono, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., M.Hum masing-masing Hakim Ad Hock serta dibantu Panitera Pengganti (PP). Sementara ketiga terdakwa dihadirkan langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya, diantaranya, Dr. Saiful Ma'arif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas dakwaan JPU tersebut, ketiga terdakwa maupun melalui Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing tidak ada yang melakukan perlawanan atau Eksepsi, sehingga agenda sidang sel kankernya adalah pembuktian yang menghadirkan sejumlah saksi, ahli dan alat bukti. (Jen)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Pemerasan Atau Gratifikasi di Dinas ESDM Jatim Rp.4, 091 Miliar: Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT., MM Selaku Kadis Bersama Dua Anak Buahnya Diadili.

Apakah kasus perkara di Dinas ESDM Jawa Timur ini akan terang benderang atau ada yang tertutupi dengan meninggalnya salah seorang Tersangka ...

»