Sidang Perkara Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Kembali Ditunda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd_3N8z3OldsCiVz8ZGtR-r7q5dhq9CuVXZo5ZYaeywSXl6nmK9EqMd9gfbja-pBC5duY__Utr0JC-30XCsu4TAic002L4G58slAToJ27ERzedu9OgJX4lWf0pFeBZYK5Pdl-bSoGx9e9WATSf-Tb9IsZl8J97ArgEYeVII-N-QL2euvk-Zsjs2YV9-SQ/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd_3N8z3OldsCiVz8ZGtR-r7q5dhq9CuVXZo5ZYaeywSXl6nmK9EqMd9gfbja-pBC5duY__Utr0JC-30XCsu4TAic002L4G58slAToJ27ERzedu9OgJX4lWf0pFeBZYK5Pdl-bSoGx9e9WATSf-Tb9IsZl8J97ArgEYeVII-N-QL2euvk-Zsjs2YV9-SQ/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b>Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi :</b> <i>“Pengacara-nya (dr. Maedy Christiyani Bawolje) tidak ada yang pake Toga, dan tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan PDF tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja”</i></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Untuk kedua kalinya, Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH, pada Senin, 02 Desember 2024, kembali menunda sidang perkara kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya dengan agenda pembacaan revisi surat tuntutan oleh Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya terkait Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon atau korban melalui Tim Pengacara-nya dan juga dari LPSK pada Selasa, 26 November 2024<br /><br />Sebelumnya (Selasa, 26 November 2024), Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya juga sudah menunda persidangan yang sudah ditetapkan agendanya pada Selasa, 19 Nopember 2024 adalah pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas surat Tuntutan dari Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya terhadap Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang menuntut Terdakwa dengan piadana penajar selama 8 (delapan) bulan<br />  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTECUlIiUeJfRPKajisN_9YTMNP_mCLvQlH0SY5-N3PaDb9bB2DBSnIOOk30qLA1iiGEw1smJWOefchr5Rkk8lojh5Rvm9XPwKiVmt2CK13KNMQu7u50HLzG-oU7TqA1BEyVulZ67PuQ1DaCx2vKeulcog2Bk005TWFvKyBg7spoMMT77HoNKyNTBJM_Y/s640/a..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTECUlIiUeJfRPKajisN_9YTMNP_mCLvQlH0SY5-N3PaDb9bB2DBSnIOOk30qLA1iiGEw1smJWOefchr5Rkk8lojh5Rvm9XPwKiVmt2CK13KNMQu7u50HLzG-oU7TqA1BEyVulZ67PuQ1DaCx2vKeulcog2Bk005TWFvKyBg7spoMMT77HoNKyNTBJM_Y/w640-h360/a..jpg" width="640" /></a></div>Ditundanya persidangan untuk yang kedua kalinya, karena hingga hari ini (Snin, 02 Desember 024), Tim Pengacara dari dr. Maedy Christiyani Bawolj belum menyerahkan dokumen asli  bukti-bukti yang tercantum dalam surat permohonan restitusi ganti rugi kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya. Sehingga persidangan akan dilanjutkan pada Rabu, 4 Desember 2024<br /><br />Sementara Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi saat ditemui beritakorupsi.co seusai persidangan mengatakan, bahwa Pencagara dari dr. Maedy Christiyani Bawolje tidak ada yang memakai Toga dan juga belum menyerahkan file softcopy dalam bentuk word dengan alasan rahasi<br /><br /><i>“Pengacara-nya (dr. Maedy Christiyani Bawolje) tidak ada yang pake Toga. Dan tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan PDF tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja,”</i> kata Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku korban melalui Tim Penasehat Hukum-nya dan LPSK kepada Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH adalah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj53HRrdZIvDP27ml-4TosL1GvxhZDSoxQl33LbR9OgczK43p_aNDWV_1E3GKPpWjyPAsGG_2ru7uDgAOZpw37luC1hUp3h0Xiy2CbM_2wJ9Pk-3POheih3SVgx6AKIH-TJSbg4eLTB2LgJsAHI4yIA6escIMwjAtSl8hfep2w_UBdsmPiEJtbv5z9Ua0o/s640/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="640" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj53HRrdZIvDP27ml-4TosL1GvxhZDSoxQl33LbR9OgczK43p_aNDWV_1E3GKPpWjyPAsGG_2ru7uDgAOZpw37luC1hUp3h0Xiy2CbM_2wJ9Pk-3POheih3SVgx6AKIH-TJSbg4eLTB2LgJsAHI4yIA6escIMwjAtSl8hfep2w_UBdsmPiEJtbv5z9Ua0o/w640-h546/b..jpg" width="640" /></a></div>Namun sebelum pembacaan Pledoi, Tim Penasehat Hukum dari dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Pemohon dan juga dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), baru menyerahkan Surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi kepada Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra melalui Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya pada Selasa, 26 November 2024, <br /><br />Sehingga persidangan dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan pun ditunda, dan Ketua Majelis Hakim memerintahhkan Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi untuk merevisi surat tuntutan terkait Permohonan Restitusi Ganti Rugi sesuai dengan ayat (10) Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang berbunyi : “Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana”<br /><br /><i>Anehnya, Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Pemohon melalui Tim Pengacaranya dan LPSK diajukan setelah Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi selesai membacakan surat tuntutan atau pada saat agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa</i><br /><br /><i>Pertanyaannya adalah, mengapa Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana baru dibahas setelah sepekan Oditur Militer membacakan surat tuntutan pidana atau pada saat agenda sidang pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa?<br /><br />Padahal ayat (2) Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.<br /><br />Pada ayat (3) berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br />Dan ayat (4) berbunyi : Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<br /><br />Apakah berita acara persidangan di Pengadilan Militer berbeda dengan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) tentang sidang perkara Tindak Pidana berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga surat tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan persidanganpun sudah ditutup oleh Majelis Hakim serta menetapkan agenda persidangan selanjutnya, namun surat tuntutan itu dapat di revisi kembali terkait permohonan restitusi ganti rugi sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2022 ?.</i>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFgfpC17dHTIhlR_AmMe7i0ZnZedhrWHNO7eMXWEYf8lzXBQY8x-NCyfBXmWXzDA81Q6P-oNHWlZvu8IbPYWkwdyU4LiqjHhQnjlsAKJSpDl8CZY48kE7zZzbnsdKyRx-5CpexxSCBC_PxZrgH6rL8q2m6MPPmwzdUsaXIYPWs3ZB8RaVVs6zQKRbkHJ8/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFgfpC17dHTIhlR_AmMe7i0ZnZedhrWHNO7eMXWEYf8lzXBQY8x-NCyfBXmWXzDA81Q6P-oNHWlZvu8IbPYWkwdyU4LiqjHhQnjlsAKJSpDl8CZY48kE7zZzbnsdKyRx-5CpexxSCBC_PxZrgH6rL8q2m6MPPmwzdUsaXIYPWs3ZB8RaVVs6zQKRbkHJ8/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dalam Pasal 8 berbunyi ;<br /><br /><i><b>Pasal 8 ayat (1)</b> berbunyi : Permahanan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, </i></div><div style="text-align: justify;"><i>                     penyidik, atau Penuntut Umum, dapat  diajukan aleh Karban.<br /> <br /><b>ayat (2)</b> berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada    </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           pidana.<br /><br /><b>ayat (3)</b> berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>  Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan <span>    </span><span></span>         berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>  menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br /><b>ayat (4)</b> berbunyi : Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>   </span>permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh <span>    </span><span>    </span><span>  </span>Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>   </span>pengadilan berkekuatan hukum tetap.<br /><br /><b>ayat (5)</b> berbunyi : Permahanan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.<br /><br /><b>ayat (6)</b> berbunyi : Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>permohonan   Restitusi.<br /><br /><b>ayat (7)</b> berbunyi : Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/ atau LPSK untuk </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>dan/atau Penuntut Umum.<br /><br /><b>ayat (8)</b> berbunyi : Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.<br /><br /><b>ayat (9)</b> berbunyi : Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.<br /><br /><b>ayat (10)</b> berbunyi : Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>pidana.<br /><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b>ayat (11)</b> berbunyi : Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>hukum  terhadap alat bukti yang  diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>putusan.<br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /><b>ayat (12)</b> berbunyi : Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:<br />        a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi<br />        b. alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan    </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           Restitusi;  dan<br />        c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           terdakwa  adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.<br /> <br /><b>ayat (13)</b> berbunyi : Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>  pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span> Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang <br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span>dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span>dan/ atau  Pihak Ketiga.<br /><br /><b>ayat (14)</b> berbunyi : Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.<br /><br /><b>ayat (15)</b> berbunyi : Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span>yang mengakibatkan timbulnya kerugian.<br /><br /><b>ayat (16)</b> berbunyi : Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>  </span>Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.<br /><br /><b>ayat (17)</b> berbunyi : Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak <span>  </span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>  </span><span>    </span><span>    </span><span>  </span>sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>    </span>mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi</i>. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Sidang Perkara Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Kembali Ditunda

Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi : “Pengacara-nya (dr. Maedy Christiyani Bawolje) tidak ada yang pake Toga, ...

»

Sidang Perkara KDRT Agenda Pledoi Di Dilmil III-12 Surabaya Ditunda, Ketua Majelis Hakim Perintahkan Odmil Merevisi Tuntutan Terkait Restitusi

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlNB5qOgnr7zMct7Ucf2HqHrVEeseB1m1rWPbyJ0w-NjVze6v_qqOkU-vlwkRwYupe-Yxvhtp8ZJQ6oAFhzh5iEv2HgV7s90n93ZtqDBYDvL2rMp53Z5Z9am6jiZXojkHIQGj1-Z6mZhJMz4Wb-AQD1XdfXe_jmngwLuvyctWt4w7jW_mRYGwDzPfDxM8/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlNB5qOgnr7zMct7Ucf2HqHrVEeseB1m1rWPbyJ0w-NjVze6v_qqOkU-vlwkRwYupe-Yxvhtp8ZJQ6oAFhzh5iEv2HgV7s90n93ZtqDBYDvL2rMp53Z5Z9am6jiZXojkHIQGj1-Z6mZhJMz4Wb-AQD1XdfXe_jmngwLuvyctWt4w7jW_mRYGwDzPfDxM8/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Permohonan Restitusi Ganti Rugi Baru Diajukan Oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj Selaku Pemohon Atau Korban Melalui Penasehat Hukum-nya Bersama LPSK  Setelah Oditur Militer Selesai Membacakan Surat Tuntutannya Terhadap Terdakwa Pada Persidangan Pekan Lalu (Selasa, 19 Nopember 2024). Lalu Mengapa Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Baru Dibahas Untuk Merevisi Surat Tuntutan?”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH, pada Selasa, 26 November 2024, menunda sidang agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas surat Tuntutan Pidana, dan memerintah Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi untuk merevisi surat tuntutan terkait Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon atau korban melalui Tim Penasehat Hukum-nya dan LPSK sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 dalam perkara kasus dugaan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Laaut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya <br /><br />“Tuntutannya untuk di revisi terkait dengan rsetitusi ganti rugi,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH<br /><br />Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi sepertinya terlihat bingung sehingga memanyakkan Ketua Majelis Hakim. “Apakah permohonannya terpisah,” tanya Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNv5eqDQkt-fOeWVZ_VMW0edWoqaQXR9TZFhV2aCP7Xu6a3LRdbJ9IBVDGHSJL1ijHP5FnjGGZBsbxL3RZ0d_1Th-KAxHv3BKApp9QieUuQVjF7xfq9O1R1cpGvlfCGpi_YkzuoS5O2GTpox3ehS-jjHvG9IMxFjD2J1tpwxfA5SDktlpuaYnFmLG2QY/s640/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNv5eqDQkt-fOeWVZ_VMW0edWoqaQXR9TZFhV2aCP7Xu6a3LRdbJ9IBVDGHSJL1ijHP5FnjGGZBsbxL3RZ0d_1Th-KAxHv3BKApp9QieUuQVjF7xfq9O1R1cpGvlfCGpi_YkzuoS5O2GTpox3ehS-jjHvG9IMxFjD2J1tpwxfA5SDktlpuaYnFmLG2QY/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Dengan Tegas Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH menjelaskan isi PERMA RI No. 1 Tahun 2022<br /><br />“Dalam Perma ini jelas, penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH<br /><br />Permohonan restitusi ganti rugi dalam perkara Tindak Pidana KDRT yang disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya, baru diajukan atau disampaikan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon atau korban melalui Tim Penasehat Hukum-nya dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) kepada Majelis Hakim setelah Oditur Militer selesai membacakan surat tuntutannya terhadap Terdakwa Lettu Laaut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada persidangan pekan lalu, Selasa, 29 Oktober 2024<br /><br />Seusai persidangan, Wartawan beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Tim Panasehat Hukum Terdakwa, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH terkait dengan nilai restitusi khususnya revisi surat tuntutan yang diperinthkan Ketua Majelis Hakim kepada Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />“Saya juga baru pertama kali tau, dan ini akan menjadi pertimbangan kami dalam Pembelaan kami. Kalu menegenai restitusi ganti rugi nanti saja setelah persidangan permohonan itu ya,” kata Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH<br /><br />Sementara Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi belum dapat diminta tanggapannya karena langsung bersidangan bersama Ke-3 Majelis Hakim dalam perkara yang lain  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZLJnRcZ8oOO_L5K18u6uziFUUu7xtw1pb-Bow2px8pfpqmcn1D2BWJuXSSXequGkIWoj6jnt_GCSfQk-5LX_KqdABuvd4xj4ksq9fE3mxF3T6AQTnBMy-GFGtWUzVI9gpQRrvDMn7vdvwJRRFtI-2YQeP8zZWs17bnBZ1pd36lJNOq6ZqhuN70M8grNo/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZLJnRcZ8oOO_L5K18u6uziFUUu7xtw1pb-Bow2px8pfpqmcn1D2BWJuXSSXequGkIWoj6jnt_GCSfQk-5LX_KqdABuvd4xj4ksq9fE3mxF3T6AQTnBMy-GFGtWUzVI9gpQRrvDMn7vdvwJRRFtI-2YQeP8zZWs17bnBZ1pd36lJNOq6ZqhuN70M8grNo/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Wartawan beritakorupsi.co berusaha hendak menemui Ketua atau Humas ataun Panitra Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, namun tidak berhasil karena menurut salah seorang petugas bahwa ketiga pejabat itu sedang dinas luar kantor<br /><br /><i>Terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dalam Pasal 8 berbunyi ;</i><br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(1) Permahanan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Umum, dapat  diajukan aleh Karban.</i></div><div style="text-align: justify;"><i> </i></div><div style="text-align: justify;"><i><b>(2)<span> </span>Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.</b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /><b>(3) Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.</b><br /><br /><b>(4) Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.</b><br /><br />(5)  <span></span>Permahanan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.<br />(6)  <span></span>Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan   Restitusi.<br /><br />(7)  <span></span>Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/ atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum.<br /><br />(8)  <span></span>Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.<br /><br />(9) Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.<br /><br /><b>(10)  <span></span>Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.</b><br />(11)  Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum  terhadap alat bukti yang  diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan.<br /><br />(12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>   </span>b. alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan  Restitusi;</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>  </span>dan</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span><span>c. </span>besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>   </span>adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>(13)  Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga.<br /><br />(14) <span></span>Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.<br /><br />(15)  Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.<br /><br />(16) <span></span>Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.<br /><br />(17) Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi.</i><br /><br /><i>Pertanyaannya adalah, mengapa Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana baru dibahas untuk merevisi surat Tuntutan yang sudah dibacakan oleh Oditur Militer pada saat agenda sidang pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa?<br /><br />Mengapa Pemohon baru menyampaikan Permohonan Restitusi ganti rugi  kepada Majelis Hakim dalam persidangan setelah Oditur Militer selesai membacakan surat tuntutan pidana, dan mengapa tidak sejak awal?<br /><br />Diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa dan tahun berapa, merevisi surat tuntuntutan sepekan setelah surat tuntutan itu dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum terkait permohonan Restitusi ganti rugi? Apakah berita acara persidangan di Pengadilan Militer berbeda dengan Peradilan Umum tentang sidang perkara Tindak Pidana KDRT sesuai dengan UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?</i>. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Sidang Perkara KDRT Agenda Pledoi Di Dilmil III-12 Surabaya Ditunda, Ketua Majelis Hakim Perintahkan Odmil Merevisi Tuntutan Terkait Restitusi

“Permohonan Restitusi Ganti Rugi Baru Diajukan Oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj Selaku Pemohon Atau Korban Melalui Penasehat Hukum-nya Bers...

»

JPU Kejari Jember Banding Karena Dua Terdakwa Korupsi Pegawai BRI Sebesar Rp875 Juta Divonis Ringan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW7z5Fo25qf-jaFJBxrOpW3g1UiU10y2rE7evXqSjy98Bfsz5nRvM9VfcT6cC5TEDT6lQZP0yf2s3votCW3xbLi0P5uYpdNj0NyhQOrGH9sCiFZKWjbINPQzE3ywRmgM7BoLxKGZAdbopyWdVJH-effifOalp5udrIYBzTTY8QllvzuUzsCB0m7tkWtXA/s640/1...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW7z5Fo25qf-jaFJBxrOpW3g1UiU10y2rE7evXqSjy98Bfsz5nRvM9VfcT6cC5TEDT6lQZP0yf2s3votCW3xbLi0P5uYpdNj0NyhQOrGH9sCiFZKWjbINPQzE3ywRmgM7BoLxKGZAdbopyWdVJH-effifOalp5udrIYBzTTY8QllvzuUzsCB0m7tkWtXA/w640-h288/1...jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;"> "Tiga Saksi Dalam Kasus Perkara Ini yaitu Ali Subechan, Widodo Agus Haryono dan Andri Mardi Siswoyo akan segera menyusul Kedua Terdakwa (Hadi Suyanto dan Suwarno) untuk diadili Terkait Kasus Perkara Kredit Bermasalah Sebesar Rp875 Juta Di BRI Unti Patrang Kab. Jember”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Jaksa Penuntut Umum yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember Dinar H.C.H Woleka, SH melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur atas putusan ringan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diketua I Dewa Gede Suarditha, SH., MH terhadap Dua Terdakwa kasus Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) rakyat atau Kupedes Rakyat (KUPRA) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Patrang, Jl. Slamet Riyadi No. 172 Baratan Wetan, Kel. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember pada bulan November 2022 sampai dengan April 2023 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp875.000.000 sesuai hasil penghitungan Muhammad Zainal Abidin, SE.,Ak., MM.,CA.,CPA.,CPI selaku Konsultan Akuntan Publik (KAP) Joko, Sidiq dan Indra, Nomor : 00010/3.0470/NASS/07/140-1/1/XI/2023 tanggal 14 November 2023<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Hadi Suyanto, SE selaku Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember, divonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa Suwarno, S.Sos selaku pegawai BRI Unit Patrang divonis 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp75 juta subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp232.164.754 subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLvowJuaJM_XC7qwxdCTxttBmeTIi63zQVtP8fqAgjjXET37b3viABF-YkaH09z5ORMirvcOcyc11_1CFpsFhHb_8P8lB-1lWd-TAl6D0Ai19iNYzNRWrAMA6A4FqchgWxgJ5vKAq-3jszV5O8Q2PlQBSWla3su8ggniTMOQiuzqEANRwBo2-rVXxr-aU/s640/4%20-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLvowJuaJM_XC7qwxdCTxttBmeTIi63zQVtP8fqAgjjXET37b3viABF-YkaH09z5ORMirvcOcyc11_1CFpsFhHb_8P8lB-1lWd-TAl6D0Ai19iNYzNRWrAMA6A4FqchgWxgJ5vKAq-3jszV5O8Q2PlQBSWla3su8ggniTMOQiuzqEANRwBo2-rVXxr-aU/w640-h288/4%20-.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam tuntutan JPU, kedua Terdakwa dituntut pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp75 juta subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan tuntutan pidana tambahan terhadap Terdakwa Hadi Suyanto, SE berupa membayar uang pengganti sebesar Rp232.164.754 subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br />“Kita banding tapi belum turun putusan bandingnya,” kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember Dinar H.C.H Woleka, SH saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 22 November 2024<br /><br />Kasus yang menyeret Terdakwa I Hadi Suyanto, SE dan Terdakwa II Suwarno, S.Sos adalah berumula pada sekitar bulan Oktober tahun 2022. Saat itu Terdakwa II Suwarno, S.Sos mendatangi Terdakwa I Hadi Suyanto, SE di kantor BRI unit Patrang di Jl. Slamet Riyadi No. 172 Baratan Wetan, Kel. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember<br /><br />Terdakwa II Suwarno, S.Sos menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Terdakwa I Hadi Suyanto, SE,  jika ada nasabah yang memerlukan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang mana Terdakwa II Suwarno, S.Sos menyatakan kredit tidak bermasalah dan akan melunasi 4 (empat) bulan kemudian, sedangkan bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3, untuk angsuran langsung dipotongkan dari pinjaman,  <br /><br />Selanjutnya Terdakwa I Hadi Suyanto, SE  menyetujuinya dengan permintaan agar syarat administrasi pengajuan kredit atas nama calon debitur berupa: KTP Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikirim melalui aplikasi Whatsapp hanya dilakukan oleh Terdakwa II Suwarno, S.Sos, dan langsung dikirimkan kepada Terdakwa I Hadi Suyanto, SE  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe3flpBNy18WQr-4GGomkStgBFsWu9q45wcYmq5uqjrZVgdKkE8QOOVefor7t0t3HrcLL1CDaPusG3CJsN5C0cg9WtCQ12BBdXE5duB8mc8cBrCn-09Hlarw9Ve0To3hCy502rsqrmxApff9M-lZVM8RgucgemWZapx6CaQw2FXxE6s_eovr6_NBq5rxc/s640/3%20-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe3flpBNy18WQr-4GGomkStgBFsWu9q45wcYmq5uqjrZVgdKkE8QOOVefor7t0t3HrcLL1CDaPusG3CJsN5C0cg9WtCQ12BBdXE5duB8mc8cBrCn-09Hlarw9Ve0To3hCy502rsqrmxApff9M-lZVM8RgucgemWZapx6CaQw2FXxE6s_eovr6_NBq5rxc/w640-h288/3%20-.jpg" width="640" /></a></div>Setelah adanya kesepakatan bersama antara Terdakwa I Hadi Suyanto, SE  dan Terdakwa II Suwarno, S.Sos tersebut, kemudian Terdakwa II Suwarno, S.Sos mengirim syarat administrasi pengajuan kredit kepada Terdakwa I Hadi Suyanto, SE  atas nama calon debitur 10 Debitur dengan persyaratan berupa : KTP Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),<br /><br />Kemudian syarat administrasi pengajuan kredit ke 10 calon debitur tersebut oleh Terdakwa I Hadi Suyanto, SE dikirim melalui Whatsapp kepada para mantri untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan tersebut dan dilakukan survey lapangan (on the spot) yang berkaitan dengan kelayakan usaha berdasarkan analisis 5 C (Character/Karakter Debitur, Capacity/Kapasitas Usahanya, Capital/Modal Usaha, Condition/Kondisi Yang Mempengaruhi Usaha dan Collectral/Jaminan/Agunan), dengan pembagian tugas, yaitu ;<br /><ol><li>Saksi Dicky Sofyan Arif Dwi Permana selaku Mantri melaksanakan penelitian calon debitur: Slamet Mukahariadji, Riska Frinjani Diah Astuti, Haryanto, Yusbundayati, Sugianto; </li><li>Saksi Marsella Hamami selaku Mantri melaksanakan penelitian calon debitur: Suwadji, Slamet Harianto, Sulistyowati; </li><li>Saksi Dewi Ratnasari selaku Mantri melaksanakan penelitian calon debitur: Wahyu Sugianto; dan </li><li>Saksi Muhammad Faroid selaku Mantri melakukan penelitian calon debitur: Rahmatullah.</li></ol>Setelah mantri melakukan penelitian administrasi sebagai syarat Pengajuan / Pendaftaran Kredit, terdapat kekurangan yaitu calon debitur atas nama:<ol><li>Riska Frindjani Diyah Astuti tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU);</li><li>Suwadji tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li><li>Sulistyowati tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMkyH5Sh-rbVEV06L9Z59-fQqIdf5IgX0r7xnGbNjOgwBza2K0dAdXtkUq4Nakeka4EtqumZPHOR_PK4npcCc83XVeGDzy-TP3YoAn-o6-vMGw8kJ7VKrVy3dB4O-VRIoXgxnfr0oHIlQ537zgB1kWrcRcYOVRWL_5XRouE7EFoXT5neO411Ch-gylhT4/s640/7-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMkyH5Sh-rbVEV06L9Z59-fQqIdf5IgX0r7xnGbNjOgwBza2K0dAdXtkUq4Nakeka4EtqumZPHOR_PK4npcCc83XVeGDzy-TP3YoAn-o6-vMGw8kJ7VKrVy3dB4O-VRIoXgxnfr0oHIlQ537zgB1kWrcRcYOVRWL_5XRouE7EFoXT5neO411Ch-gylhT4/w640-h288/7-.jpg" width="640" /></a></div>Para mantri dalam melakukan survey yang berkaitan dengan kelayakan usaha berdasarkan analisis 5 C ( Character / Karakter Debitur, Capacity / Kapasitas Usahanya, Capital / Modal Usaha, Condition / Kondisi yang mempengaruhi Usaha dan Collectral / Jaminan / Agunan), hanya melakukan wawancara terhadap para calon debitur tanpa didukung dengan dokumen laporan keuangan yang memuat data-data keuangan<br /><br />Sehingga mantri tidak melaksanakan keahliannya dalam menganalisis permohonan kredit para calon debitur secara kehati-hatian (Prudent, Profesional, Jujur, Objektif, Cermat dan seksama).<br /><br />Bahwa Terdakwa I Hadi Suyanto,SE yang telah mengetahui permohonan kredit seluruh calon debitur tersebut tidak memenuhi syarat dan yang seharusnya ditolak namun oleh Terdakwa I Hadi Suyanto,SE tetap melalukan pemprosesan dengan cara memerintahkan kepada para mantri dengan mengatakan “Bagaimana caranya bisa lolos karena 4 (empat) bulan kredit akan dilunasi”.<br /><br />Atas perintah Terdakwa I Hadi Suyanto,SE kemudian para mantri  membuat Form Analisis dan Evaluasi dalam aplikasi BRISPOT yang isinya tentang Analisa Usaha (Finansial Laba Rugi) dan Analisa Non Finansial tanpa didukung dengan keadaan yang sebenarnya.  <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Dua Pegawai BRI Unti Patrang Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Krorupsi Kredit Bermasalah Sebesar Rp875 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/06/dua-pegawai-bri-unti-patrang-kab-jember.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/06/dua-pegawai-bri-unti-patrang-kab-jember.html</a>. </span>(Jnt)  <br /></div>

News Tipikor JPU Kejari Jember Banding Karena Dua Terdakwa Korupsi Pegawai BRI Sebesar Rp875 Juta Divonis Ringan

 "Tiga Saksi Dalam Kasus Perkara Ini yaitu Ali Subechan, Widodo Agus Haryono dan Andri Mardi Siswoyo akan segera menyusul Kedua Terdakw...

»

Kasasi Ditolak Oleh MA, Dua Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif BRI Cabang Jember Sebesar Rp10,983 M Tetap Divonis Bersalah

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXkzLz1Cl3iQti4FhPBXDioLS-DAVhZm-ktCdc38SFFzT3jW3xpKTiyx712WkZCL-M0FxTmmP9Tx8LTFeOe65W8qseK-mG03NzFGdXtqQjT2cG_Hu4F9h7jCf1ToCI4EcgbxNCnB-Cwb3DKgUTEJGmD6ES_l3ygxsl4eKzAYkdzT1kRO3zs0p-fgM7Aqk/s395/14..jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="283" data-original-width="395" height="319" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXkzLz1Cl3iQti4FhPBXDioLS-DAVhZm-ktCdc38SFFzT3jW3xpKTiyx712WkZCL-M0FxTmmP9Tx8LTFeOe65W8qseK-mG03NzFGdXtqQjT2cG_Hu4F9h7jCf1ToCI4EcgbxNCnB-Cwb3DKgUTEJGmD6ES_l3ygxsl4eKzAYkdzT1kRO3zs0p-fgM7Aqk/w447-h319/14..jpg" width="447" /></a><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">“Doa tak selalu terkabul, harapan tak selalu tercapai, mimpi tak selalu nyata”. Itulah yang barangkali dirasakan oleh Dua dari Tiga Tindak Pidana Korupsi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) fiktif di Bank BRI Cabang Jember di Jalan A. Yani No 1, Kabupaten Jember pada tahun 2011, 2012 dan 2013 yang merugikan keuangan negara cq. BRI Cabang Jember sebesar Rp10.983.198.192 sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Tim Ahli Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-29/PW13/5/2018, tanggal 23 Januari 2018 yang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI agar bebas dari pidana penjara atas putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur</div><span style="font-size: medium;"><b> </b></span><br />Kedua Terdakwa itu adalah Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP (Swasta), dan Terdakwa Pantja Prastawan Heru Krismanto selaku Pemrakarsa Kredit Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) atau Account Officer (A.O) BRI Kantor Cabang Jember<br /><br />Sementara satu Terdakwa yaitu Rika Surtika selaku Adminitrasi Kredit (ADK) Bank BRI Cabang Jember tidak mengajukan Kasasi, karena menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang menghukumnya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp130.000.000 subsider pidana penjara selama 1(satu) tahun   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGeY7Rxf5Hgx5s17WONyrvn48Q24uSiV2yUsVGfnj1-nWsWz4jWM-_gX0ppOxBTxDVlANWSJxU1OqqUlTIO00vdCqdvaktkk4okYDizaR7cneThILlBlQxLs9OSi8_E2u-GhLWPK_zOsk43qR6-enfLGq4IQ-ob72NmBFNF41hwjomTuAyoT2lfXYzOBs/s640/0.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGeY7Rxf5Hgx5s17WONyrvn48Q24uSiV2yUsVGfnj1-nWsWz4jWM-_gX0ppOxBTxDVlANWSJxU1OqqUlTIO00vdCqdvaktkk4okYDizaR7cneThILlBlQxLs9OSi8_E2u-GhLWPK_zOsk43qR6-enfLGq4IQ-ob72NmBFNF41hwjomTuAyoT2lfXYzOBs/w640-h288/0.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Terdakwa Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP mengajukan kasasi karena divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp9.259.488.192 subsider pidana penjara selama 3 (tiga) tahun<br /><br />Kasasi juga diajukan oleh Terdakwa Pantja Prastawan Heru Krismanto, atas vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp1.593.610.000 subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun <br /><br />Namun oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, menolak permohonan kasasi oleh Terdakwa Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP dan Terdakwa Pantja Prastawan Heru Krismanto dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />Oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP (dan Terdakwa Pantja Prastawan Heru Krismanto),  (bersama dengan Rika Surtika) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana ditaur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR_Bn6chEWw-rEhRFhAcBdy0me03uyaiFIouTBiGeNvMwrO8zqtX08c214gEog3gN4sEXjhrdhg692ut7xW1F6N28_TiItt9nxKH83SHQK7QARqcyCH1fA_R8PGYF6b6mIKvA-Tkk57Teb9hTZYdrqpKw0aa8_QELRj8V_rjyvtGCUA1eEhbT1T7BC-1w/s640/5...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR_Bn6chEWw-rEhRFhAcBdy0me03uyaiFIouTBiGeNvMwrO8zqtX08c214gEog3gN4sEXjhrdhg692ut7xW1F6N28_TiItt9nxKH83SHQK7QARqcyCH1fA_R8PGYF6b6mIKvA-Tkk57Teb9hTZYdrqpKw0aa8_QELRj8V_rjyvtGCUA1eEhbT1T7BC-1w/w640-h288/5...jpg" width="640" /></a></div>"Putusan kasasinya sudah turun. Di Tipikor, Terdakwa Nanik divonis tujuh tahun di PT tetap dan di Mahkamah Agung tetap tujuh tahun. Terdakwa Pantja, di Tipikor divonis lima tahun, di PT dan Mahkamah Agung sama yaitu lima tahun," kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember Dinar H.C.H Woleka, SH saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 22 November 2024<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dinar H.C.H Woleka, SH menambahkan, Terdakwa Nani (Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP) dihukum untuk membayar denda sebesar satu miliar rupiah subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp9.259.488.192 subsider pidana penjara selama tiga tahun </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Kalau Terdakwa Pantja (Pantja Prastawan Heru Krismanto), dihukum untuk membayar denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.593.610.000 subsider pidana penjara selama dua tahun," jelasnya<br /><br />Sebelumnya, JPU Dinar Hadi Chrisna Hartanto Woleka, yang juga Kasi Pidsus Kejari Jember menunt ke-3 Terdakwa (Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP dan Terdakwa Pantja Prastawan Heru Krismanto serta Rika Surtika), dengan pidana penjara yang berbeda  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrz07lw0st9c1MdSuRuu7B2EpDaV5V717fwyY1k_crMrnQhq7kFyzARD3I9crxIDJAcnb_gCOBYBT8GVoizeDR0ZOxUhlSPLii41nFHF9KoWZdNWzIN0vFi0KH3OzA6oc2thML4d_SnVE8LZa2A9i63Am4U2gCCFO8RbZOc2jzw6JjxgXyko_4MeHclgs/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrz07lw0st9c1MdSuRuu7B2EpDaV5V717fwyY1k_crMrnQhq7kFyzARD3I9crxIDJAcnb_gCOBYBT8GVoizeDR0ZOxUhlSPLii41nFHF9KoWZdNWzIN0vFi0KH3OzA6oc2thML4d_SnVE8LZa2A9i63Am4U2gCCFO8RbZOc2jzw6JjxgXyko_4MeHclgs/w640-h288/4..jpg" width="640" /></a></div>1.    Terdakwa Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP (Swasta) dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar 1 (satu) miliar rupiah subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp9.259.488.192 subsider pidana penjara selama 4 (empat) tahun<br /><br />2.    Terdakwa Pantja Prastawan Heru Krismanto selaku Pemrakarsa Kredit Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) atau Account Officer (A.O) BRI Kantor Cabang Jember dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.593.610.000 subsider pidana penjara selama 3 (tiga) tahun<br /><br />3.    Terdakwa Rika Surtika selaku Adminitrasi Kredit (ADK) Bank BRI Cabang Jember dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp137.000.000 subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :  </span> <br /><span style="color: red; font-size: medium;">Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Kredit KKP-E Fiktif BRI Cabang Jember Sebesar Rp10,983 M Dituntut Berbeda - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/tiga-terdakwa-kasus-korupsi-kredit-kkp.html.">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/tiga-terdakwa-kasus-korupsi-kredit-kkp.html.</a></span><a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/tiga-terdakwa-kasus-korupsi-kredit-kkp.html. "> </a><u>(</u>Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasasi Ditolak Oleh MA, Dua Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif BRI Cabang Jember Sebesar Rp10,983 M Tetap Divonis Bersalah

BERITA KORUPSI .CO - “Doa tak selalu terkabul, harapan tak selalu tercapai, mimpi tak selalu nyata”. Itulah yang barangkali dirasakan oleh...

»

Odmil Pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Menuntut Lettu Laut (K) dr. Raditya Sebagai Terdakwa Kasus Dugaan KDRT Dengan Pidana Penjara Selama 8 Bulan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9eAfjz3s9FoxIM2YOkw-yuSnD2SI1ym5PY5kDp5M1hL_EksM_VeTYz8OKbRN-ob14250mChhCkaPBy3F_92gHlySA6cspfVuMCzjGJ9zyS-n9ygzKLxpxBEBqdIFUTaSx4JYMCUn6oUZzQv3LcO7u8Wk6lvT7q0GUzgCmk890IgSeQRYSO_hAxnnx72k/s1280/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9eAfjz3s9FoxIM2YOkw-yuSnD2SI1ym5PY5kDp5M1hL_EksM_VeTYz8OKbRN-ob14250mChhCkaPBy3F_92gHlySA6cspfVuMCzjGJ9zyS-n9ygzKLxpxBEBqdIFUTaSx4JYMCUn6oUZzQv3LcO7u8Wk6lvT7q0GUzgCmk890IgSeQRYSO_hAxnnx72k/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>Odmil Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi </u></b></span>:<span style="font-size: large;"> <span style="font-weight: normal;">“Untuk Saksi saya kira sudah jelas, Oditur yang bersidang pada saat itu. Ibu Hidayati dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan karena ada surat keterangannya untuk dihadirkan dalam persidangan. Kalau Nama-nama, Karena Ini Terbuka Untuk Umum Sah-sah Aja Wartawan Untuk Mencatat Tidak Salah Menulis Nama-nama Itu Tidak Melanggar Hukum”</span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi, pada Selasa, 19 Nopember 2024, membacakan surat tuntutannya terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Piadana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje, dan kedua anak tirinya yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24 tahun) dan Adisha Satya Putri Aprilia (20 tahun) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi menggantikan Odmil Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH di ruang sidang utama Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari Pasmar (Pasukan Marinir) 2 Surabaya Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcLJH4D_iKyqCSvwIA18H1d_ddqRZtOnY6nLQfpEQ_BT5FIVnIN9zznI9ucZkThmfmIiA0A92BMgT0tLDHiKQ9y81Ef12Pp1akzlA04hLiemNxZZXN1Fcqdcp9Bo4bhNIveCpItaCzcBV9hx7rFButnGyqXWezFqx-bXVi5iNov7_ji2cENMLWgzUQuHw/s745/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="635" data-original-width="745" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcLJH4D_iKyqCSvwIA18H1d_ddqRZtOnY6nLQfpEQ_BT5FIVnIN9zznI9ucZkThmfmIiA0A92BMgT0tLDHiKQ9y81Ef12Pp1akzlA04hLiemNxZZXN1Fcqdcp9Bo4bhNIveCpItaCzcBV9hx7rFButnGyqXWezFqx-bXVi5iNov7_ji2cENMLWgzUQuHw/w640-h546/b..jpg" width="640" /></a></div>Dihadapan Majelis Hakim, Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi menyatakan bahwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik dan fsikis terhadap saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 sebagaiamana dakwaan ke-1 yaitu Pasal 44 ayat (4) dan ke-2 Pasal Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf b UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<br /><br /><i>“Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selama Delapan bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan membayar biaya perkara sebesar lima belas ribu rupiah,”</i> ucap Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />Atas tuntutan dari Odmil Pada Oditorat Militer III-11 Surabaya, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya dalam persidangan yang akan dilangsungkan pada pekan depan, Selasa, 26 November 2024<br /><br />Sebelum Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, Majelis Hakim menerima permohonan gugatan restitusi dari pemohon yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolje yang diwakili oleh LPSK (Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban) dan dari Kuasa Hukum pemohon terhadap pemohon yakni Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan Tim Penasehat Hukum-nya dari Pasmar (Pasukan Marinir) 2 Surabaya Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7q0hDhvkgG0eSl_SbVi0TAy1rCDYOZnp5qIrTZuKXsRK3b33lkvIUQR23ZCRejwLPAHT9YotWtQi9HEaKI50dK9mqF6BlDuwnPbb-jH-G90WjSLvvQqmr8HCOnEaDqcPmuJQrQJted18mmQ1em5fG8D0IZO0-KqDPDWENJUmTaJOryrlq1HF9INo6gQQ/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7q0hDhvkgG0eSl_SbVi0TAy1rCDYOZnp5qIrTZuKXsRK3b33lkvIUQR23ZCRejwLPAHT9YotWtQi9HEaKI50dK9mqF6BlDuwnPbb-jH-G90WjSLvvQqmr8HCOnEaDqcPmuJQrQJted18mmQ1em5fG8D0IZO0-KqDPDWENJUmTaJOryrlq1HF9INo6gQQ/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div>Seusai persidangan, wartawan beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi terkait nama Hidayati yang disebutkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntannya namun tidak dihadirkan dalam persidangan atau tidak diperiksa sebagai saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Pomal V Surabaya<br /><br />Hidayati adalah ibu mertua Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra atau ibu kandung korban dr. Maedy Christiyani Bawolje yang tinggal serumah di di Jalan Semolowaru Bahari Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya<br /><br />Dalam surat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya disjelaskan ;<br />Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berada di ruang ruang tengah, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menutup dan mengunci semua akses pintu kearah ruang tengah agar Terdakwa tidak bisa masuk, selanjutnya diruang tengah Saksi-2 menghubungi Sdri. Nathalia Christiyana (Saksi-4) untuk meminta tolong datang kerumah dengan mengatakan "Ma tolong, saya dipukul dan diludahi Raditya, mama tolong kesini", lalu Saksi-4 jawab "kamu kenapa Chrisa, mana mama mu, saya segera kesana tapi butuh waktu", sedangkan Saksi-3 menghubungi ayahnya AKBP Pol Hendrik memberitahukan kejadian tersebut lalu AKBP Pol Hendrik berkoordinasi dengan Pom Lantamal V,<br /><br />Tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 diruang tengah melalui pintu bawah tangga namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa berteriak minta dibukakan dan akan membuka pintu dengan paksa, namun tidak dihiraukan lalu Terdakwa mengedar- gedor kaca jendela namun tidak bisa terbuka juga, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan saat lewat lorong ruang tamu bertemu Ibu Saksi-1 dan bertanya kepada Terdakwa "ada permasalahan apa kok ribut-ribut", namun Terdakwa hanya diam saja menuju ke dapur  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_8HMNylD44MMS2o54CERJYNSqVz17M4zebvnehCZCOzHmV2-pzUcL0NrSCFfW_5o_qQDtC2Y4fSxeHfIyQyCn_LDjILEsmy39fShnOteKaaRKLY0wH0zNVQTpYTthCbimzv_277HYIf4dkkm8VeE8lFIF50h6WuK_pQODyWj_1qlhtIo9gsG7u2mfx5c/s1040/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_8HMNylD44MMS2o54CERJYNSqVz17M4zebvnehCZCOzHmV2-pzUcL0NrSCFfW_5o_qQDtC2Y4fSxeHfIyQyCn_LDjILEsmy39fShnOteKaaRKLY0wH0zNVQTpYTthCbimzv_277HYIf4dkkm8VeE8lFIF50h6WuK_pQODyWj_1qlhtIo9gsG7u2mfx5c/w640-h360/e.jpg" width="640" /></a></div>Menanggapi hal itu,  Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi mengatakan bahwa saksi-saksi dianggap sudah cukup dan Hidayati tidak memungkinkan dihadirkan dalam persidangan karena keadaan sakit dengan adanya surat keterangan<br /><br /><i>“Untuk Saksi saya kira sudah jelas, Oditur yang bersidang pada saat itu. Ibu Hidayati dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan karena ada surat keterangannya untuk dihadirkan dalam persidangan,” </i>kata Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br /> Kemudian, lanjut Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi, “untuk saksi yang lainnya, saya rasa Oditur sesuai kesepakatan didalam persidangan sudah sepakat dengan penasehat hukum tidak akan menghadirkan untuk sakksi tambahan yang sudah disepaakaati. Kemudian kami dengan yakin pada saksi-saksi juga pada saat itu sudah dengan dakwaan satu dan dakwaan dua bahwa Terdakwa berbuat seperti itu,” jelasnya<br /><br />“Artinya dengan keyakinan itu, Hidayati tidak perlu dihadirkan sebagai saksi karena sudah cukup?,” tanya wartawan yang dijawab Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi <i>“Ya”</i><br /><br />Tak lupa, Wartawan beritakorupsi.co juga menanyakkan tentang hukum Militer atau dalam perkara di Pengdilan Militer kepada Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi terkait dalam pemberitaan yang menyebutkan atau menulis nama-nama yang ada dalam surat dakwaan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm3pDUxvm6SrWlmzKo3VWk9zGJRtyJ9NVELn-oKqb7jn_ySdaCREXticrBKKwjWusewZEWoRO4IZactPO8jkFNsq5EpcEDCk5hr4fadj0H_e8KM-HibQEKF_HdV6r2gNrJli4txwXd5o272911WVUlcjL2PKS1TuxbzCEsdH0A4z__K5Tm28VOyuluprg/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm3pDUxvm6SrWlmzKo3VWk9zGJRtyJ9NVELn-oKqb7jn_ySdaCREXticrBKKwjWusewZEWoRO4IZactPO8jkFNsq5EpcEDCk5hr4fadj0H_e8KM-HibQEKF_HdV6r2gNrJli4txwXd5o272911WVUlcjL2PKS1TuxbzCEsdH0A4z__K5Tm28VOyuluprg/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi menjelaskan, karena sidang terbuka untuk umum maka sah-saha saja Wartawan mecatata nama-nama itu tidak salah dan tidak melanggar hukum <br /><br /><i>“Kalau untuk nama-nama sih, karena ini terbuka untuk umum sah-sah aja Wartawan untuk mencatat nama-nama  itu, tidak salah tidak melanggar hukum,”</i> tegasnya<br /><br />Namun apa yang dijelaskan Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi terkait nama Hidayati, sedikit berbeda dengan keterangan Oditur Militer Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH pada selasa, 22 Oktober 2024 saat ditemui Wartawan beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Bahkan Oditur Militer Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH mengatakan dalam persidangan “keberatan” saat Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Hidayati sebagai saksi  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQqnTI7u9rBw43kDoFWH5nn0zxUtLVTbdftJMWuyKCiZmouyuM1Ixeiervg2UVf-SGjY2zDRA9fZ_793eoVyK8SKLFTln7GZ6aJCUNSVWWqYRNUyuqldgasnGlSznuYGtVxF_GEoRHXO2bv1koIkOgmajqBJCO2cHRw28OL_6ev0t7boknMoKf8cN1ONg/s639/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="639" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQqnTI7u9rBw43kDoFWH5nn0zxUtLVTbdftJMWuyKCiZmouyuM1Ixeiervg2UVf-SGjY2zDRA9fZ_793eoVyK8SKLFTln7GZ6aJCUNSVWWqYRNUyuqldgasnGlSznuYGtVxF_GEoRHXO2bv1koIkOgmajqBJCO2cHRw28OL_6ev0t7boknMoKf8cN1ONg/w640-h424/d.jpg" width="640" /></a></div>Menurut Oditur Militer Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH (Selasa, 22 Oktober 2024), bahwa Oditur menerima berkas perkara berdasarkan alat bukti dan saksi, dan menurutnya bahwa saksi sudah cukup sehingga bisa diolah dan bisa di proses untuk disidangkan<br /><br /><i>“Seandainya di persidangan ada saksi yang tidak ada dalam berkas bisa dilakukan saksi tambahan. Terkait dengan tadi bahwa saya keberatan, okeylah saya terima. Namun kesaksian tadi kan sudah diwakilkan oleh dua orang saksi yang dihadirkan sebagai saksi tambahan. Sehingga kalau misalkan datang juga, toh sama juga keterangannya dengan saksi yang tadi hadir. Karena menurut dua orang saksi itu informasi dari ibunya itu,” </i>kata Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 22 Oktober 2024  <br /><br />Saksi tambahan yang dimaksud oleh Oditur Militer Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH adalah Saksi Djunaedi Abdullah dan Hoesniati. Saksi Djunaedi Abdullah adalah adik kandung Hidayati yang ke- 10 dan Saksi Hoesniati adik kandung Hidayati nomor 4 dari 12 bersaudara sedangkan Hidayati anak nomor 3. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Odmil Pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Menuntut Lettu Laut (K) dr. Raditya Sebagai Terdakwa Kasus Dugaan KDRT Dengan Pidana Penjara Selama 8 Bulan

Odmil Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi : “Untuk Saksi saya kira sudah jelas, Oditur yang bersidang pada saat itu. Ibu Hidaya...

»

KY Prioritaskan Usut Majelis Kasasi Terdakwa GRT (Terpidana Gregorius Ronald Tannur)

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUpBuDaeK05bm0HqSO7o_1TjQ9S45wZEqHNo1IC13yeXQmRegsnbfwcAmGxA5oGvl1wGhK2VIMD6rS3XMv57u-G3vOiS1ekRiasJx-a579B1iiTvELb41fKdq7eehsiQyMoA447JGfvf1ST6Pd342hdz5hWEthzuGZS1jb2uIydaVE1dwAXkpYBM7_UzQ/s600/gedung-komisi-yudisial.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUpBuDaeK05bm0HqSO7o_1TjQ9S45wZEqHNo1IC13yeXQmRegsnbfwcAmGxA5oGvl1wGhK2VIMD6rS3XMv57u-G3vOiS1ekRiasJx-a579B1iiTvELb41fKdq7eehsiQyMoA447JGfvf1ST6Pd342hdz5hWEthzuGZS1jb2uIydaVE1dwAXkpYBM7_UzQ/w640-h426/gedung-komisi-yudisial.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) telah menggelar rapat pleno, Selasa, 12 November 2024 untuk membahas perkembangan kasus yang melibatkan majelis hakim PN Surabaya dan mantan pejabat di Mahkamah Agung (MA) ZR (Zarof Ricar) sebagai tersangka karena sebagai perantara dugaan suap pada kasasi GRT (Gregorius Ronald Tannur). Hal ini disampaikan dalam siaran Pers Komisi Yudisial Nomor: 46/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2024 tanggal 13 November 2024<br /><br /><i>"KY memprioritaskan untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan membentuk tim khusus dengan melibatkan beberapa komisioner untuk mendalami dan memeriksa dugaan pelanggaran etik majelis hakim kasasi yang menangani perkara GRT,"</i> ujar Anggota KY dan Juru Bicara Mukti Fajar Nur Dewata.<br /><br />Lebih lanjut, Mukti Fajar menjelaskan bahwa KY telah secara instens berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk melakukan pertemuan antara Pimpinan dan Anggota KY dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya, Selasa (12/11/2024) di Gedung Utama Kejaksaan, Jakarta. Hal ini sebagai bentuk komitmen KY untuk menuntaskan kasus judicial corruption ini.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, lanjut Mukti Fajar, KY dan Kejagung sepakat bersinergi sesuai kewenangan masing-masing lembaga untuk melakukan pertukaran informasi. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>"Informasi tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan tiga hakim kasasi dan hakim lainnya yang terkait dengan kasus ini,"</i> ujar Mukti Fajar.<br /><br />Pemeriksaan yang akan dilakukan, maka disesuaikan dengan kewenangan masing-masing lembaga, yaitu KY terkait wilayah etik, sementara Kejagung di wilayah pidana.<br /><br /><i>"KY mengajak media dan publik untuk terus membantu KY mengawal pemeriksaan kasus ini,"</i> pungkas Mukti Fajar. (*)<br /></div>

News Pemerintahan Regional Tipikor KY Prioritaskan Usut Majelis Kasasi Terdakwa GRT (Terpidana Gregorius Ronald Tannur)

BERITA KORUPSI .CO - Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) telah menggelar rapat pleno, Selasa, 12 November ...

»

Sidang Dugaan KDRT Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Menunggu Tuntutan Odmil Pada Oditorat Militer III-11 Surabaya

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxLX4tOMV2p23NXHI-fIBNaUBOIzF5UVtjMlLTEue8MNB7yVVB0aniKisXmUk5eru3Wytat2TXSDndSqdlOPwtOZyKd1OuVLCumrSLeGpmW0JTZH0hIbtN6lZ4Zd9tpTIUKrNElNVVZIaVYYokfZoCw-S_ra6EsS1C09yeL5EYa98X2nQ0YsdqZude10g/s1280/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxLX4tOMV2p23NXHI-fIBNaUBOIzF5UVtjMlLTEue8MNB7yVVB0aniKisXmUk5eru3Wytat2TXSDndSqdlOPwtOZyKd1OuVLCumrSLeGpmW0JTZH0hIbtN6lZ4Zd9tpTIUKrNElNVVZIaVYYokfZoCw-S_ra6EsS1C09yeL5EYa98X2nQ0YsdqZude10g/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div><i><span style="font-size: large;">“Sidang Perkara Kasus KDRT Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, Bisa Jadi Akan Lebih Terang Benderang Andai Saja Penyidik Pomal V Surabaya Atau Odmil pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Memeriksa Atau Menghadirkan Ibu Mertua Terdakwa Atau Ibu Kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje Selaku Korban, Yakni Hidayati, Istri Alm. Laksamana TNI Ismail Bawolje (Mantan Komandan Lantamal III Surabaya) Yang Saat Ini Memilih Tinggal Di Panti Jompo Sebagai Saksi Dalam Persidangan Di Dilmil III-12 Surabaya”</span></i></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Sidang lanjutan kasus perkara dugaan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anaknya tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya, kembali digelar di ruang sidang utama Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 13 November 2024 dan tinggal menunggu pembacaan surat tuntutan dari Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya yang akan berlangsung pekan depan, Selasa, 19 November 2024<br /><br />Pada sidang yang berlangsung (Rabu, 13 November 2024) dengan agenda pemeriksaan Terdakwa  Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari Pasmar 2 Surabaya Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH dipimpin Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH yang dihadiri Odmil pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Adakah Sesuatu Yang Tersembunyi Dalam Perkara Dugaan KDRT Yang Disidangkan Di Dilmil III-12 Surabaya? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/10/adakah-sesuatu-yang-tersembunyi-dalam.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/10/adakah-sesuatu-yang-tersembunyi-dalam.html</a><br /><br />Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya Menunda Sidang Hingga Dua Pekan, PH Terdakwa KDRT Akan Berusaha Menghadirkan Saksi Kunci - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/10/majelis-hakim-dilmil-iii-12-surabaya.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/10/majelis-hakim-dilmil-iii-12-surabaya.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLvfeS_HW1fmQP2SqwkuS4wV1NnJyIf00kLvMUEkOmhm0zLgDW0jHn8C-hMTHa5uaQoEXS0JcZU4l0lcCIffZho_5qYbtX5gjaDMw02jA6cc8DB5BISRbw6KEFFAjDqz9n5uVgB2W9_JXEdfgjDi_W12KQi_THePlZqf9GKT_YSWq06voODsC7cCN3D3E/s1280/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLvfeS_HW1fmQP2SqwkuS4wV1NnJyIf00kLvMUEkOmhm0zLgDW0jHn8C-hMTHa5uaQoEXS0JcZU4l0lcCIffZho_5qYbtX5gjaDMw02jA6cc8DB5BISRbw6KEFFAjDqz9n5uVgB2W9_JXEdfgjDi_W12KQi_THePlZqf9GKT_YSWq06voODsC7cCN3D3E/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan terungkap terkait pisau dapur, yang dalam surat dakwaan Odmil pada Oditorat Militer III-11 Surabaya dijelaskan “digunakan oleh Terdakwa  Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra mengancam Saksi-1 (dr. Maedy Christiyani Bawolje), Saksi-2 (Christia Sanika Putri Aprilia (24)) dan Saksi-3 (Adisha Satya Putri Aprilia (21)) dengan mengatakan "kalian bangsat semua, tak bunuh kalian semua". <br /><br />Tetapi disisi lain, dalam surat dakwaan Odmil pada Oditorat Militer III-11 Surabaya juga  dijelaskan, “selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya kearah perutnya sendiri sambil berkata "kalau kalian tidak mau nurut sama saya, saya mati saja", dan mengancam Saksi-2 dengan mengatakan "kamu ini masih kecil, kamu kalau tidak ada saya kamu tidak bisa sekolah, nanti kamu tidak akan wisuda, saya yang akan menggagalkannya";<br /><br />Sementara keterangan Terdakwa  Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terkait dengan pisau yang dimaksud adalah, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil dua buah pisau dapur tetapi tidak mengancam atau mengarahkan pisau ke istri maupun ke kedua anak tirinya, melainkan pisau itu diarahkan ke tubuh Terdakwa sendiri dengan maksud agar keributan atau pertengkaran antara Terdakwa dengan istri dan kedua anak tirinya dapat reda, dan kejadian itupun dilihat ibu mertua Terdakwa atau orang tua korban dr. Maedy Christiyani Bawolje, Hidayati  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5TfqiasbO6hcaCBtAgwq63horWDv5RCylGjF11v_j1XLNeuZp3ruwvo6UrNQLP4JTT-jJ-o0_PePfbXc5aeW_-gKI5DdZh2hVzbhLq41HqBi4YlhO4EUrHYWHlE0RL7RK3FOjnhT3N-LBX8qKJbHO0ElgNk0lUUhjgQEYeyuolRiE4NiQJdiv11bTQuU/s1280/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5TfqiasbO6hcaCBtAgwq63horWDv5RCylGjF11v_j1XLNeuZp3ruwvo6UrNQLP4JTT-jJ-o0_PePfbXc5aeW_-gKI5DdZh2hVzbhLq41HqBi4YlhO4EUrHYWHlE0RL7RK3FOjnhT3N-LBX8qKJbHO0ElgNk0lUUhjgQEYeyuolRiE4NiQJdiv11bTQuU/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div><i>“Saya tidak mengarahkan ke istri tapi mengarahkan ke saya dengan maksud agar keributan reda. Boleh ditanya ibu mertua,”</i> jawab Terdakwa  Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra atas pertanyaan Odmil Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH<br /><br />Terdakwa menjelaskan, pertengkaran Terdakwa dengan sitrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak trinya itu berawal dari ibu mertua Terdakwa atau ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje, Hidayati yang kurang sehat dan untuk dibawa kontrol ke rumah sakit namun menurut Terdakwa, siapapun yang akan mengantar Hidayati untuk berobat/kontrol tidak iijinkan oleh sitri Terdakwa<br /><br />Dari pertanyaan Odmil maupun keterangan Terdakwa terkait pisau ada yang menggelitik dan menjadi pertanyaan. Yang menggelitik adalah bahwa pisau tidak akan terungkap lagi kebenarannya secara terang benderang karena persidangan tinggal menunggu tuntutan Odmil, dan Pledoi atau pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta putusan dari Majelis Hakim  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqkUHpingpPJKOaxDAJpFcltsr4PM23zdc4xBsjWRHdhoHOwCbDw4znoLFeVGSsV7HFClyMIxoBBVW3jb1zFy4jDTNV3d8MYYb96dYRjYb5w3QBvMZBXbbNddWEBoYnAce0a1toZZOufqkJKXOar6nW6hVwr2UIfBLioYsYuuAokHNpGMjM2oQF1MTilc/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqkUHpingpPJKOaxDAJpFcltsr4PM23zdc4xBsjWRHdhoHOwCbDw4znoLFeVGSsV7HFClyMIxoBBVW3jb1zFy4jDTNV3d8MYYb96dYRjYb5w3QBvMZBXbbNddWEBoYnAce0a1toZZOufqkJKXOar6nW6hVwr2UIfBLioYsYuuAokHNpGMjM2oQF1MTilc/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, pisau akan menjadi <i>“saksi bisu”</i>, dan hanya saksi korban dr. Maedy Christiyani Bawolje yang tau sebenaarnya, sekalipun Terdakwa sudah menjelaskan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim menurut apa yang Terdakwa lakukan. <br /><br />Pertanyaannya adalah, benarkah Terdakwa  Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra megancam istri dan kedua anak tirinya dengan pisau dapur? Atau pisau akan tetap menjadi “saksi bisu?”<br /><br />Kalau memang benar Terdakwa mengancam istri dan kedua anak trinya dengan pisau, sementara Terdakwa mengatakan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di penyidik maupun persidangan dihadapan Majelis Hakim, bahwa kejadian itu dilihat oleh ibu mertuanya, Hidayati<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa penyidik Pomal V Surabaya tidak memeriksa ibu mertua Terdakwa atau ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku korban, yakni Hidayati, Istri Alm. Laksamana TNI Ismail Bawolje (Mantan Komandan Lantamal III Surabaya) yang saat ini tidak lagi tinggal di rumah miliknya di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya melainkan memlih tinggal di Pantai Jompo, sebagai saksi dalam kasus KDRT yang dilakukan menantunya terhadap anak kandung dan cucunya???  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipfAVnfrvvId36oTvQll93gyOBe_wdlU4vSXnACPUFUYGALOPrOjIlrFwRfNaXmnqgZJ4NGajH7n3nGkNH3PPr_dnr9iHVqNdh7IJUgZ0MOJA4WmF5EA7pBSOscgH3uwkJCcmwjELg9i9N6yqMdA39vMbiwa2uakOvZbo2sJB4IJ9ZLjpaIHh75WDckcM/s1280/5..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipfAVnfrvvId36oTvQll93gyOBe_wdlU4vSXnACPUFUYGALOPrOjIlrFwRfNaXmnqgZJ4NGajH7n3nGkNH3PPr_dnr9iHVqNdh7IJUgZ0MOJA4WmF5EA7pBSOscgH3uwkJCcmwjELg9i9N6yqMdA39vMbiwa2uakOvZbo2sJB4IJ9ZLjpaIHh75WDckcM/w640-h360/5..jpg" width="640" /></a></div>Apakah penyidik ataupun Odmil hanya cukup memeriksa atau mendengar keterangan korban dan tidak perlu mendengar keterangan saksi lain yang melihat dan mendengar ? Lalu bagaimana dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri? Apakah KUHPidana dan KUHPidana Militer berbeda untuk memeriksa saksi-saksi fakta???<br /><br />Sementara definisi Saksi pada Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan Saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan<br /><br /><i>Andai saja penyidik Pomal V Surabaya atau Odmil pada Oditorat Militer III-11 Surabaya memeriksa atau menghadirkan ibu mertua Terdakwa atau ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Korban, yakni Hidayati, istri Alm. Laksamana TNI Ismail Bawolje (Mantan Komandan Lantamal III Surabaya) sebagai saksi dalam persidangan, bisa jadi sidang perkara kasus dugaan KDRT Terdakwa  Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra akan lebih terang benderang  </i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNtLneYVJQto0TGsZr6AErrdLJM4cRqgQEhYyisCTTkLPP4NIq_CVcznUhDhAqgh2IBZv7AncbdIuZtAIfK75pr_ZSJKcIhMu3SxG-BrI1oHuBPsg-bnVKdi_yl9z-r_GFleJSzCyR5DBfx2VoVvf0KHd3zNAgszT0gXNvaQOjBXr49eRqP2PPI_6iYeo/s1280/6..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNtLneYVJQto0TGsZr6AErrdLJM4cRqgQEhYyisCTTkLPP4NIq_CVcznUhDhAqgh2IBZv7AncbdIuZtAIfK75pr_ZSJKcIhMu3SxG-BrI1oHuBPsg-bnVKdi_yl9z-r_GFleJSzCyR5DBfx2VoVvf0KHd3zNAgszT0gXNvaQOjBXr49eRqP2PPI_6iYeo/w640-h360/6..jpg" width="640" /></a></div>Memang Penasehat Hukum Terdakwa, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH dari Pasmar 2 Surabaya berupaya untuk menghadirkan Hidayati sebagai saksi dalam persidangan dan sempat bersedia, namun menjelang persidangan Hidayati tiba-tiba menolak hadir karena sesuatu hal. Hal inipun disampaikan Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dalam persidangan, Rabu, 13 Nopember 2024</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang benar ada kekerasan dan pengancaman menggunakan pisau yang dilakukan Terdakwa  Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terhadap istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anaknya tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya, mengapa Djunaedi Abdullah dan Hoesniati, adik Hidayati nomor 10 dan nomor 5 dari 12 bersaudara bersediaa menjadi saksi yang meringankan untuk Terdakwa ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu mengapa pula Hidayati sempat bersedia menjadi saksi meringankan untuk menantunya kalau memang benar menantunya melakukan kekerasan dan pengancaman dengan pisau terhadap anak kandung dan kedua cucunya walaupun kemudian secara tiba-tiba Hidayati tidak bersedia hadir dalam persidangan sebagai saksi?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi04p5AS9C9jlCWoxsS99PMUPPwCCPjIm7sVrliAaZcjDp631jIa9DzkDTZI-vBqqEwCrhx5dN88GCbv2gjcC_Ym-RuAKgCBNyx5paW_JmJcsmlnYNiglLkJh2yIQCTnv1gDl487dKuJOYf5BNvweaBFPKgDDrarrc10jkTZ8XFxZIHDxbFv9l-ct4523g/s1280/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi04p5AS9C9jlCWoxsS99PMUPPwCCPjIm7sVrliAaZcjDp631jIa9DzkDTZI-vBqqEwCrhx5dN88GCbv2gjcC_Ym-RuAKgCBNyx5paW_JmJcsmlnYNiglLkJh2yIQCTnv1gDl487dKuJOYf5BNvweaBFPKgDDrarrc10jkTZ8XFxZIHDxbFv9l-ct4523g/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaan yang paling menarik dan memilukan adalah, mengapa Hidayati tidak tinggal di rumah miliknya bersama anak kandungnya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan ketiga cucunya seperti selama ini, tetapi justru memilih tinggal di Panti Jompo yang sebelumnya sempat tinggal di rumah adiknya nomor 5 yaitu Eliati di daerah Tanjung Perak beberapa minggu sejak tanggal 3 September 2024, kemudian pindah kerumah adiknya nomor 4 yaitu Hoesniati di daerah Waru, Sidoarjo?<br /><br />Sementara menurut Djunaedi Abdullah, adik kandung Hidayati menjelaskan terkait Hidayati tinggal di Panti Jompo adalah untuk bisa hidup lebih bebas<br /><br /><i>“Saya adiknya (Hidayati) nomor 10 dari 12 bersaudara. Hidayati nomor 3. Dia keluar dari rumah tanggal 3 september dan tinggal di rumah Eliati, adiknya nomor 5 di daerah Tanjung Perak. Ada beberapa minggu lupa pastinya terus pindah dan tinggal di rumah Hoesniati, adiknya nomor 4 di daerah Waru, Sidoarjo hanya beberapa hari. Dia tidak mau merepotkan adik-adiknya dan milih di Panti,”</i> kata Djunaedi Abdullah kepada beritakorupsi.co, Rabu, 13 Nopember 2024. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Sidang Dugaan KDRT Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Menunggu Tuntutan Odmil Pada Oditorat Militer III-11 Surabaya

“Sidang Perkara Kasus KDRT Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, Bisa Jadi Akan Lebih Terang Benderang Andai Saja Peny...

»