KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvvEAVUjih0lAECdjEWhQI_Xnn11jOoSS-c7hUWdvXKqmldua3G5XlAXKgAXu9gLpwlIazLauHp1YIMts0jf4GrgcbtbDkG9zBgGLxiyWmVNlnd1Gun_fNHzAKgkBAo2EGew6SoDqCmhtvyrargcnOAjnRlozWXA9Grb6SRHMtJYTEw950TpBdpJFrZg/s1063/IMG_20251107_081724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1063" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvvEAVUjih0lAECdjEWhQI_Xnn11jOoSS-c7hUWdvXKqmldua3G5XlAXKgAXu9gLpwlIazLauHp1YIMts0jf4GrgcbtbDkG9zBgGLxiyWmVNlnd1Gun_fNHzAKgkBAo2EGew6SoDqCmhtvyrargcnOAjnRlozWXA9Grb6SRHMtJYTEw950TpBdpJFrZg/w434-h640/IMG_20251107_081724.jpg" width="434" /></a><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b> -</div><div style="text-align: justify;">Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan inilah yang mungkin dilakukan oleh Tim Penyidik KPK terkait proses hukum terhadap 5 Kontraktor asal Situbondo dan Bondowoso yang akhirnya ditahan sebagai Tersangka baru dalam perkara Korupsi dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% yang diberikan kelima Tersangka kepada Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid juga Plt sekaligus Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo yang sudah divonis pidana penjara pada tanggal 31 Oktober 2025 lalu</div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr">Penahanan ke 5 Tersangka disampaikan  oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada beritakorupsi.co </p> <p dir="ltr">Budi Prasetyo menjelaskan, KPK melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka dalam dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo sejak tahun 2021–2024.</p> <p dir="ltr">"Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Penahanan dilakukan di Rutan KPK," kata Budi Prasetyo </p> <p dir="ltr">Kelima Tersangka yang dimaksud, lanjut Budi Prasetyo, adalah : <br /> 1. ROS (Roespandi), Direktur CV. Ronggo<br /> 2. AAR (Adit Ardian Rendy Hidayat), Direktur     CV. Karunia<br /> 3. TG (Tjahjono Gunawan),Pemilik dan Pengendali CV. Citra Bangun Persada<br /> 4. MAS (M. Amran Said Ali), Karyawan PT. Airlanggatama Nusantarasakti /Direktur PT.  Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari tahun 2021-2022<br /> 5. AFB (As’al Fany Balda), Wiraswasta/Direktur PT. Badja Karya Nusantara</p> <p dir="ltr">Namun bila melihat fakta yang terungkap di persidangan dengan Terdakwa Karna Suswandi dan Terdakwa Eko Prionggo Jati, masih ada beberapa pengusaha Kontraktor yang juga terlibat pemberian uang atau dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% kepada Bupati Situbondo (Terdakwa) Karna Suswandi, yaitu <span style="color: #001c31;">Firdaus, Direktur PT. Sunan Muria</span> asal Jember. Lalu kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK, yaitu Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko. </p> <p dir="ltr">Kemudiandari Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, Sugeng selaku Direktur CV. Madiun</p> <p dir="ltr"> Pertanyaannya, apakah KPK akan kembali melakukan penyidikan baru untuk meret nama-nama tersebut diatas karena terlibat dalam pemberian uang terhadap Bupati untuk mendapatkan proyek di APBD di Situbondo?. (Jen)</p></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regional Tipikor KPK Menahan 5 Kontraktor Asal Situbondo dan Bondowoso Selaku Pemberi Suap Kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi

BERITA KORUPSI .CO - Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan inilah yang mungkin dilakukan oleh Tim Penyidik KPK terkait p...

»

Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSkIUaothb79i5PkrUPRQfZGluc1Mjfw1zu6JRVkkftSPDbAW0wVG_q81EtSQjNtmjFSfcYBn2vLkVv4ANn8ydU0afsB5aePK47s9YJSkQKXZqUvYWSZRV-Dm1U18BCY4Nlq-dxEvff6L3RxOGA3d-LzqsEQdvS7OTyYNyDV4xvqrUoA3hyNRNzvr88J8/s639/Kejari%20Perak.%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="582" data-original-width="639" height="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSkIUaothb79i5PkrUPRQfZGluc1Mjfw1zu6JRVkkftSPDbAW0wVG_q81EtSQjNtmjFSfcYBn2vLkVv4ANn8ydU0afsB5aePK47s9YJSkQKXZqUvYWSZRV-Dm1U18BCY4Nlq-dxEvff6L3RxOGA3d-LzqsEQdvS7OTyYNyDV4xvqrUoA3hyNRNzvr88J8/w640-h582/Kejari%20Perak.%20(1).jpg" width="640" /></a><br /><p dir="ltr"><span><span style="color: #001c31;">Surabaya - </span><b><span style="color: #001c31;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #001c31;">.CO</span></b><span style="color: #001c31;"> -</span></span><span style="color: #001c31;">Perusahaan milik negara di Surabaya yakni PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya di Jalan Perak Timur Surabaya, dan salah satu perusahaan swasta yaitu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang juga di Jalan Perak Timur Surabaya diguncang skandal korupsi besar!</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil menyita uang tunai senilai Rp70 miliar sebagai barang bukti terkait dugaan korupsi yang melibatkan PT Pelindo Regional 3 dan PT APBS. Kasus ini mengancam mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan mengguncang stabilitas ekonomi daerah.</span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">Penyitaan uang tunai sebesar Rp70 miliar ini menjadi sorotan utama. Bagaimana bisa uang sebesar itu diselewengkan? Namu sebelum terlambat, Kejari Tanjung Perak bergerak cepat untuk melakukan penggeledahan yang akhirnya membuahkan hasil </span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">"Kami menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi yang merugikan negara," tegas Kepala Kejari Tanjung Perak saat konferensi pers. "Penyitaan ini adalah langkah awal. Kami akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas dan mengungkap semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu."</span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">Tidak berhenti sampai disitu, Tim penyidik Kejari Tanjung Perak kini tengah bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi kunci, dan menganalisis dokumen-dokumen penting.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Beberapa pejabat dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka diduga mengetahui atau bahkan terlibat mungkin terlibat dalam praktik korupsi ini.</span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">Kasus ini tidak hanya soal angka Rp70 miliar. Lebih dari itu, ini adalah tentang kepercayaan masyarakat kepada penegan hukum secara menyeluruh tanpa pandang bulu terhadap mereka-mereka yang terlibat </span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">Kejari Tanjung Perak berkomitmen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mereka berjanji akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus ini. "Kami tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Kami akan pastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal," kata Kepala Kejari.</span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">Masyarakat Surabaya diharapkan berperan aktif dalam memberantas korupsi. Jika memiliki informasi terkait kasus ini, jangan ragu untuk melaporkannya ke Kejari Tanjung Perak. Identitas pelapor akan dirahasiakan dan dilindungi.</span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;">Skandal Rp70 miliar di Pelindo ini adalah ujian bagi penegakan hukum di Surabaya. Apakah Kejari Tanjung Perak mampu mengungkap semua dalang di balik korupsi ini? Waktu akan menjawabnya. Yang pasti, masyarakat Surabaya menantikan keadilan ditegakkan!. (Jen)</span></p></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Skandal Mega Korupsi di PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan PT APBS: Kejari Tanjung Perak Menyita Uang Rp70 Miliar

  Surabaya - BERITA KORUPSI .CO - Perusahaan milik negara di Surabaya yakni PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya...

»

Terpidana Kasus KDRT Dieksekusi Ke Lemasmil, Siapa Eksekutor Dalam Pelaksanaan Putusan, Apakah Odmil, Lanmar Atau Bintara ?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8UlfeqImMJJHVxO3fUaNT09rljrgHbAb79T7pm4YWxrpdo9TWLuHhzliC1l-sJi5p2uZL5boQTnV3m71J6F6z70G3bHFKx4aVmuBahan-iiVjkuSI6Ssy9KgQ_62gxtfTZ_0M5bEU5XRygiYPeMNdTZnweJZQ-bvYKeZnplXUPJINWrq6i1Qy6_EaA64/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8UlfeqImMJJHVxO3fUaNT09rljrgHbAb79T7pm4YWxrpdo9TWLuHhzliC1l-sJi5p2uZL5boQTnV3m71J6F6z70G3bHFKx4aVmuBahan-iiVjkuSI6Ssy9KgQ_62gxtfTZ_0M5bEU5XRygiYPeMNdTZnweJZQ-bvYKeZnplXUPJINWrq6i1Qy6_EaA64/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>“Lalu apakah ada perlakuan hukum yang berbeda dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunyai kekuatan Hukum  tetap terhadap Dua Terpidana selaku anggota TNI AL dengan kondisi penyakit yang sama yaitu Kangker Kelenjar Getah Bening?”</span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Equality before the law, atau kesetaraan di depan hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum<br /><br />Dan suka atau tidak, senang atau sedih, pahit atu manis, hukum memang harus ditegakkan terhadap siapapun tanpa memandang perbedaan, siapa dan jabatannya apa selama putusan sudah Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena setiap orang sama di mata hukum. Dan itulah yang dilakukan oleh Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya dalam pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 171.K/Mil/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dalam kasus perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada tanggal 28 April 2024 terhadap istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya, dan kedua anak tirinya di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieiTgAdL2_uxL3nh2THExswKWlyRSGoYTp3VHPjjmHAlKUV6w2PvVTjjHOEyd7kaTET8KIZn2lhPG4RnhFDo-rFWJHpnv5hocdaSvG0xvft4VSNPX_MQ9mFfsmvIMXhoClq9HEqdzjjAKME5Q8Rb-UZizZ53ZWw_kzO-rRElA-L43SxDP-WBGxlDgQixE/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieiTgAdL2_uxL3nh2THExswKWlyRSGoYTp3VHPjjmHAlKUV6w2PvVTjjHOEyd7kaTET8KIZn2lhPG4RnhFDo-rFWJHpnv5hocdaSvG0xvft4VSNPX_MQ9mFfsmvIMXhoClq9HEqdzjjAKME5Q8Rb-UZizZ53ZWw_kzO-rRElA-L43SxDP-WBGxlDgQixE/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Senin, 20 Oktober 2025, Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra diantar oleh Wakil Komandan (Wadan) Pangkalan Korps Marinir atau Lanmar Surabaya Letkol Marinir I Nyoman Polih Indra Purnama, M.Tr.Opsla bersama beberapa anggotanya mengantar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra ke kantor Otmil III-11 Surabaya di Jalan Bundaran Waru Bungurasih  Surabaya untuk menjalani pidananya di Lemasmil (Lembaga Pemasyarakatan Militer) III Surabaya berdasarkan surat Oditurat Jenderal TNI Oditurat Militer III-11 Surabaya No. B/1496/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 kepada Danlanmar Surabaya, yang ditanda tangani oleh Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya Kolonel Chk (K) Dewi Kusumaningtyas, SH., MH. Dan surat tersebut ditembusakan kepada Orjen, Kadilmil III-12 Surabaya dan Danpom Kodaeral V Surabaya<br /><br />Namun anehnya, yang mengatar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra ke Lemasmil III Surabaya di Jl. Raya Lebo No 4 desa rame kec. Wonoayu Kab Sidoarjo bukan Oditur Militer Mayor Chk (K) Kurnia, SH sesuai berita acara penyerahan Terpidana tanggal 20 Oktober 2025 yang ditanda tangani oleh Mayor Chk (K) Kurnia, SH sendiri dan diterima Serma Hendra Ismmawan, namun diantar oleh Wadan Lanmar Surabaya bersama beberapa anak buahnya serta beberapa Bintara dari Otmil III-11 Surabaya. <br /><br />Sementara dari pihak Terpidana, ada Tim Penasehat Hukum-nya, yaitu Letkol (Purn) Suharno, SH., MH (PPAD) dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang dari Lanmar Surabaya serta kedua orang tua kandung Terpidana. Hal itu terlihat dari pengatamatan wartawan sebelum diminta keluar dari ruang lobby atau penerimaan tamu bersama kedua orang tua Terpidana oleh petugas Lemasmil III Surabaya<br /><br />Dan untuk memastikan ada tidaknya Otmil Mayor Chk (K) Kurnia, SH yang mengantar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra ke Lemasmil III Surabaya, wartawan pun menghubungi Otmil Letkol CHK Yadi Mulyadi dan menanyakan melalui pesan yang dikirim ke Nomor WhastApp dan dijawab “Otmil cukup para Bintara bagian eksekusi pengantar narapidana. Anak buahnya Mayor Kurnia 3 orang”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3qur1fZx-CLiAYHQ4HXCTBgxsPsHTiu_O8YeujcNFpr0v9ZozgKgVFIypXb4ssUpI3c1KknSM10nFZmgGcKkCCimVuw-LTOtQfk4upclU5rKoDQSA-NVnNJtvRyPb6GOBJ9M-oXQLNvvOW8cmHvx1C1VdGg850VyD4kt4vtwI4-DJ32EUk7iMg4FGSJQ/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3qur1fZx-CLiAYHQ4HXCTBgxsPsHTiu_O8YeujcNFpr0v9ZozgKgVFIypXb4ssUpI3c1KknSM10nFZmgGcKkCCimVuw-LTOtQfk4upclU5rKoDQSA-NVnNJtvRyPb6GOBJ9M-oXQLNvvOW8cmHvx1C1VdGg850VyD4kt4vtwI4-DJ32EUk7iMg4FGSJQ/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Nah. Pertanyaan dari hal tersebut diatas adalah, siapa eksekutor dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 171.K/Mil/2025 tanggal 28 Agustus 2025 terhadap Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra? Apakah Bintara bagian eksekusi mewakili Otmil Mayor Chk (K) Kurnia, SH? Atau Pangkalan Korps Marinir atau Lanmar Surabaya? Lalu kapan surat berita acara penyerahan Terpidana ditandatangai oleh Otmil III-11 Surabaya Mayor Chk (K) Kurnia, SH?<br /><br />Sementara dalam surat Oditurat Jenderal TNI Oditurat Militer III-11 Surabaya No. B/1496/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 kepada Danlanmar Surabaya, yang ditanda tangani oleh Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya Kolonel Chk (K) Dewi Kusumaningtyas, SH., MH bukan untuk mengantar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra ke Lemasmil III Surabaya di Jl. Raya Lebo No 4 desa rame kec. Wonoayu Kab Sidoarjo melainkan mengantar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pengawalan Polisi Militer ke kantor Otmil III-11 Surabaya di Jalan Bundaran Waru Bungurasih  Surabaya<br /><br />Pertanyaan yang lebih menarik adalah, apakah ada perlakuan hukum yang berbeda dalam pelaksanaan eksekusi putusan Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Dua Terpidana yang sama-sama anggota TNI AL dengan kondisi penyakit yang sama yaitu Kangker Kelenjar Getah Bening yaitu Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 171.K/Mil/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam kasus perkara KDRT, dan Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto dengan pidana penajara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya No. 75-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dalam kasus perkara “Pemalsuan Surat”.<br /><br />Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto yang divonis piadan penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya tanggal 23 Agustus 2023 dan Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Praka Mar Gatot Sugiharto maupun Otmil III-11 Surabaya Mayor Chk (K) Kurnia, SH sama-sama menerima putusan itu.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh30Dh96wVHhWMUlUF5bgxVw__kIkGCeFQcHGHru5XG21tyHh1_AnNjWbcF8bWa4pruboDEe2RMpqVe79-8w7f9ek-XaHO1MoBg45d_cBafSySI4yHv8lXBj9UJOCkOMxP5IBWXPzOTZB5o-TXKahSZ1jtTwPabHAcjvVWRPyd5HnbLEHrWgTysBSdlPxA/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh30Dh96wVHhWMUlUF5bgxVw__kIkGCeFQcHGHru5XG21tyHh1_AnNjWbcF8bWa4pruboDEe2RMpqVe79-8w7f9ek-XaHO1MoBg45d_cBafSySI4yHv8lXBj9UJOCkOMxP5IBWXPzOTZB5o-TXKahSZ1jtTwPabHAcjvVWRPyd5HnbLEHrWgTysBSdlPxA/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Namun hingga hari ini, Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto belum di eksekusi ke Lemasmil III Surabaya karena berdasarkan informasi dari sumber terprcaya di lingungan TNI AL Surabaya menyebutkan Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto menderta penyakit Kangker Kelenjar Getah Bening berdasarkan Surat Keterangan dari Rumkitalmar Rumkitalmar (Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Marinir) Ewa Pangalilla Gunungsari Surabaya, sehingga Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya mengembalikan Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto ke Otmil III-11 Suarabaya<br /><br />“Jadi Gatot pernah di eksekusi juga, cuma dengan adanya surat dr RS EWA (Rumkitalmar Ewa Pangalilla), Lemasmil tdk mau menerima. Dr (dari.Red hasil koordinasi dg (dengan.Red) Lanmar dan POMAL, Gatot dititipkan di Tahanan POMAL utk (untuk.Red) menjalani pidana dg (dengan.Red) harapan mudah dlm (dalam.Red) pengobatan. Tetapi sempat kambuh dan dikiriuke RSAL (RSPAL.Red),” ucap sumber dengan meminta agar namanya tidak dipublikasikan sesuai dengan Kode Etik Jurnalis<br /><br />Menanggapi hal tersebut diatas, Otmil Letkol CHK Yadi Mulyadi menjelaskan melalui pesan WhastApp atas pertanyaan Wartawan, “Praka Gatot sudah dieksekusi namun saat itu sama ditolak Lemasmil sesuai juk Orjen agar di masukan penjara di Bintahmil Pomal saat itu.....setelah masuk Sel Bintahmil bbrp hari Tumbang di Sel dg dikuatkan oleh dokter Angkatan Laut jika si Gatot ini parah harus perawatan rumah sakit...kemudian kejadian ini dilaporkan kembali ke JKT dan petunjuknya sampai dg sembuh dg Ket dari dokter baru bisa dimasukan kembali ke Bintahmil kalo perlu ke Lemasmil juga”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqA0sfqkGIwWCLn4l1zxtPKwCaIb5MD0M8_VBe21zFj62ZiH0kiUq_iz5aDZT417sr94XEMtYT8cTpPqY8FxLvyQzWjQY-L_HFlX0DCvbgTH1nFUaAeH0C4AC-GXGTCRO4DBgghzChWsApE9Jb9bz3ISLwT-BYZg5eGuCn7ezflXr_v1Sgp5xpktuq5nw/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqA0sfqkGIwWCLn4l1zxtPKwCaIb5MD0M8_VBe21zFj62ZiH0kiUq_iz5aDZT417sr94XEMtYT8cTpPqY8FxLvyQzWjQY-L_HFlX0DCvbgTH1nFUaAeH0C4AC-GXGTCRO4DBgghzChWsApE9Jb9bz3ISLwT-BYZg5eGuCn7ezflXr_v1Sgp5xpktuq5nw/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra juga mengalami penyakit yang haampir sama atau mungkin lebih berat dari penyakit yang dialami oleh Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto, dimana Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra mengalami pembesaran Kelenjar Getah Bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri sehingga perlu tindakan lanjutan pengobatan dan Diagnostik Biopsy. Hal ini berdarkan Surat Keterangan dari National Hospital tanggal 24 Oktober 2024 yang tercantum dalam surat Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya No. B/776/IX/2025tanggal 8 September 2025 yang ditujukan kepada Kepala Otmil III-11 Surabaya. <br /><br />Dalam Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya juga menjelasakan, terkait hasil pemeriksaan Radiologi dari Rumah Sakit Kangker Dharmais Jakarta tanggal 25 Agustus 2025 dengan status Limfoma Non Hodgkin Inguinal Post Kemoterapi (2021), tampak Limfadenopati dengan sentral hilus hipermetabolik (SUV tertinggi 4.2) pada perijuguler superior kanan diameter 0,5 cm, kiri 0,5 cm; dan<br /><br />Surat Keterangan dari Komandan Rumkitalmar Ewa Pangalila Nomor SKD/113/IX/2025 tanggal 8 September 2025 dengan hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat kesehatan dengan Resume Medis Riwayat Limfoma Non Hodgkin Inguinal (Post Kemoterapi tahun 2021), Limfadenopati Reaktif Perijuguler Superior Bilateral, dan menurut hasil pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik dari National Hospital yang bersangkutan memerlukan Kemoterapi dengan Diagnosa Limfoma Non Hodgkin Relaps.<br /><br />Dan dijelaskan juga, oleh karena persyaratan masuk ke Lemasmil harus dalam keadaan sehat. Dengan demikian Terpidana tersebut belum dapat diterima untuk melaksanakan pidana di Lemasmil III Surabaya karena masih dalam keadaan sakit, maka dari itu agar Kaotmil III-11 Surabaya berkenan menunda (menangguhkan sementara) pelaksanaan pidana Terpidana tersebut guna menjalani pengobatan sampai sembuh dari sakit yang dideritanya dan/sampai dengan dinyatakan sehat oleh dokter Rumah Sakit TNI setempat. Kemudian apabila Terpidana dimaksud telah dinyatakan sehat oleh dokter Rumah Sakit TNI yang berwenang, maka Danlanmar Surabaya selaku Ankum agar memerintahkan kembali kepada Terpidana dimaksud untuk melaksanakan pidananya di Lemasmil III Surabaya melalui Kaotmil III-11 Surabaya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZcDQgI4SO-o3swbDrc8rJWFgYGGVgmb7wRz_9hjJaS80-o0WQRfQk7Vv_09iSsaBqo0ArzUWGIsUblK2CP05uNxq5MT60GpmOorOVtcr1uTofdDpResc-u_kGnygiRbisPTx7iBUqu7HiqTiVEeWB7nfqaWs_sH7sT11mJB75q6_5zZBq_cre5jYi_Q0/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZcDQgI4SO-o3swbDrc8rJWFgYGGVgmb7wRz_9hjJaS80-o0WQRfQk7Vv_09iSsaBqo0ArzUWGIsUblK2CP05uNxq5MT60GpmOorOVtcr1uTofdDpResc-u_kGnygiRbisPTx7iBUqu7HiqTiVEeWB7nfqaWs_sH7sT11mJB75q6_5zZBq_cre5jYi_Q0/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian juga dijelaskan, Surat Keterangan dari National Hospital tanggal 24 Oktober 2024, Hasil pemeriksaan Radiologi dari Rumah Sakit Kangker Dharmais Jakarta tanggal 25 Agustus 2025 dan Surat Keterangan dari Komandan Rumkitalmar Ewa Pangalila Nomor SKD/113/IX/2025 tanggal 8 September 2025 terlampir.<br /><br />Selain surat dari Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya kepada Kepala Otmil III-11 Surabaya, juga surat dari Badan Pembinaan Hukum TNI Oditurat Jenderal Nomor : B/298/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada Kepala Otmil III-11 Surabaya perihal Petunjuk pelaksanaan pidana a.n. Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terkait petunjuk penyelesaian dalam hurf c dijelaskan ;<ol><li>Bahwa Oditurat Militer III-11 Surabaya telah melakukan panggilan pelaksanaan pidana terhadap Kesatuan Terpidana agar Terpidana membawa Surat Perintah dari komandan satuan dan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit TNL</li><li>Bahwa Kesatuan Terpidana telah menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pidana terhadap Terpidana dengan dilampirkan Surat Keterangan Sakit dari Rumkitalmar Ewa Pangalila yang mendasari hasil pemeriksaan radiologi Rumah Sakit Nasional Hospital dan Rumah Sakit Kanker Dharmais dengan diagnose Terpidana mengalami pembesaran Kelenjar Getah Bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri yang memerlukan tindakan lanjutan pengobatan dan Diagnostik Biopsy, sehingga tidak memenuhi syarat kesehatan untuk melaksanakan pidana (eksekusi)</li><li>Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya telah berusaha melaksanakan pidana dengan mengantar Terpidana ke Lemasmil Surabaya, namun tidak dapat diterima karena adanya Surat keterangan Sakit yang ditunjukkan oleh Terpidana berdasarkan Surat Kalemasmil III Surabaya Nomor B/776/IX/2025 tanggal 08 September 2025.</li><li>Berdasarkan uraian di atas agar Kaotmil III-11 Surabaya melaksanakan koordinasi dengan kesatuan Terpidana untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan Terpidana Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra NRP 21516/P ke RSPAL sampai dengan sembuh/pulih dan dapat dilakukan eksekusi <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCuzpGcfjZTo355WJVRCG7n1nuBfgfuUfBdD6AiiuH1Ll8QF_2eQ9J_LUrhfX-rql_6g8lFUGi0sXq_8le_dTB7AzN5wm6UL9H5_NnKntdBsJKXdcNKncclHKVR0CZfxmosxyqRX9gEgvxH4LpKXKexfbBFtQ8qbsbuxUOf4DrgkT-kFDzSjW_o2TrLpg/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCuzpGcfjZTo355WJVRCG7n1nuBfgfuUfBdD6AiiuH1Ll8QF_2eQ9J_LUrhfX-rql_6g8lFUGi0sXq_8le_dTB7AzN5wm6UL9H5_NnKntdBsJKXdcNKncclHKVR0CZfxmosxyqRX9gEgvxH4LpKXKexfbBFtQ8qbsbuxUOf4DrgkT-kFDzSjW_o2TrLpg/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Namun anehnya, sebelum surat Petunjuk pelaksanaan pidana dari Badan Pembinaan Hukum TNI Oditurat Jenderal Nomor : B/298/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada Kepala Otmil III-11 Surabaya, Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dibawa ke RSPAL untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 September 2025. Hal ini disampaikan Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada wartawan saat masih di Otmil III-11 Surabaya sebelum berangkat ke Lemasmil III Surabaya<br /><br />“Jadi permintaan pemeriksaan kesehatan ke RSAL atas desakan Maedy ke Danrumkit dan efek dari Surat Maedy, maka pada  tanggal 12 September 2025 Lettu  Raditya diperintahkan oleh Lanmar melalukan pemeriksaan di RSAL Jauh sebelum Surat Juknis dari Orjen TNI turun tanggal 23 September dan Lettu Raditya pun tidak menerima hasil pemeriksaan itu,” ungkap Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, Senin, 20 Oktober 2025<br /><br />Nah. Pertanyaannya adalah, apakah Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sudah benar-benar sembuh dari penyakit pembesaran Kelenjar Getah Bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri sebagaimana surat dari Badan Pembinaan Hukum TNI Oditurat Jenderal Nomor : B/298/IX/2025 tanggal 23 September 2025 tentang petunjuk pelaksanaan pidana terhadap Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra?<br /><br />Apakah memang sesuai dengaan aturan perundang-undangan yang belaku bahwa Pasien dalam hal ini Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra tidak berhak mendapat atau menerima hasil pemeriksaan dokter dari RSPAL?. Apakah memang penyakit pembesaran Kelenjar Getah Bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri mudah disembuhkan ? Benarkah pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra atas desakan atau surat dr. Maedy seperti yang disampaikan Terpidana?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Pidmil Regional Terpidana Kasus KDRT Dieksekusi Ke Lemasmil, Siapa Eksekutor Dalam Pelaksanaan Putusan, Apakah Odmil, Lanmar Atau Bintara ?

“Lalu apakah ada perlakuan hukum yang berbeda dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunya...

»

PH Terdakwa Dalam Pledoinya Mengungkap Fakta Bahwah Berkas Perkara Yang Dilimpahkan Berbeda Dengan Yang Diperiksa Di Persidangan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfErAbI84oLrzg4POpaWCftBY5t1GZW6BDAGGGj2hnnBq2mz6Fw9QeqnL5szgxOSe6lyY0cHjvb7oBKi09atfSvzecgxgUAVThNGGGJT5oTnma8GVLHXWFKNnlK2T8rAbpCPvZ9C5vzjhBxCNZCTKl_jJF1FhlPYsOl7qhS5M71qUqNTX5-_uovxOAAK0/s1600/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfErAbI84oLrzg4POpaWCftBY5t1GZW6BDAGGGj2hnnBq2mz6Fw9QeqnL5szgxOSe6lyY0cHjvb7oBKi09atfSvzecgxgUAVThNGGGJT5oTnma8GVLHXWFKNnlK2T8rAbpCPvZ9C5vzjhBxCNZCTKl_jJF1FhlPYsOl7qhS5M71qUqNTX5-_uovxOAAK0/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 berbeda dengan berkas perkara yang diperiksa di Persidangan yaitu Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang sudah berkeuatan hukum tetap. Lalu Apakah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tidak mengetahuinya? Apakah ada sesuatu hal yang ditutupi dalam kasus perkara dugaan pidana Pencabulan yang menyeret Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai Terdakwa?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Selasa, 14 Oktober 2025, kembali menggelar sidang perkara kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh  Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai Terdakwa terhadap korban “ASPA” selaku anak tiri kedua Terdakwa (korban lahir tahun 2003 dan anak tiri pertama lahir tahun tahun 2000 dari pernikahan pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje 2001) atau anak kandung kedua  dari pernikahan pertama antara dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya,  dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (yang saat ini bertugas di Mabes Polri) yang menikah pada Novmber 2001 di Batu, Jawa Timur (kemudian bercerai pada tahun 2011 di PN Batam/Catatan Spil dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Malang). Sedangkan dari pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje yang kedua pada tahun 2013 (dan bercerai pada tahun 2017 di PA Surabaya) memiliki 1 anak angkat laki-laki. Sementara pernikan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada tahun 2021 belum dikaruniai anak (bercerai pada September 2025 di PA Aurabaya), dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan atas tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari Kesatuan TNI AL serta membayar biaya restitusi sebesar Rp52.878.222 dari Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya (Selasa, 30 September 2025) terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFup9Z0RnN2y6p_G6zJBfQGcyj_Dv74dLwmWPASJ7RjpUQwroGWVH1Fc13KmLsOI5tljthkSvIrwVnLWuQrAUY1fkV3hEixIUUVQXdT1FoeJQ4K4cXgXt42Dd15NRUih8sizkCk6FI5keyYRw-XJTIb9Y_jsxUsegzG9x_r2E8pwxcENjC16Txbq5s9pg/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFup9Z0RnN2y6p_G6zJBfQGcyj_Dv74dLwmWPASJ7RjpUQwroGWVH1Fc13KmLsOI5tljthkSvIrwVnLWuQrAUY1fkV3hEixIUUVQXdT1FoeJQ4K4cXgXt42Dd15NRUih8sizkCk6FI5keyYRw-XJTIb9Y_jsxUsegzG9x_r2E8pwxcENjC16Txbq5s9pg/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red;"><br />Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html</a><br /><br />Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 Sby Dalam Perkara Dugaan Penca**lan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html</a></span><br /><br />Persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Dilmil III-12 Surabaya dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang terdiri dari Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH,; Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH;, Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum,;  Kolonel (Purn) Bhumi A, SH., MH,; Letkol (Purn) Rudi Sangadji, SH., MH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dari Yayasan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya diketuai Majelis Hakim yang juga selaku Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA serta Panitra Letnan Satu Destri Prasetyoandi, SH., MH<br /><br />Dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengungkap fakta bahwah berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berbeda dengan berkas perkkara yang diperiksa di persidangan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLYfRPWo6goR01qEkXh667h6cZvKvSKWz0kfzyo5Uscr8Lx8uVMVe-dHZLxdezvys12-69mmoCjN35XIzN6SSLhHL5S5fRNfkhFboWKXjfUP8mZF41SBOaF1aizo1WZ3_gxpb3ecDnV4NhI1_Y32rxHw5Y6rhqUaFIRGhQgmgZZ91oqJcefiM0OCGQlT4/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLYfRPWo6goR01qEkXh667h6cZvKvSKWz0kfzyo5Uscr8Lx8uVMVe-dHZLxdezvys12-69mmoCjN35XIzN6SSLhHL5S5fRNfkhFboWKXjfUP8mZF41SBOaF1aizo1WZ3_gxpb3ecDnV4NhI1_Y32rxHw5Y6rhqUaFIRGhQgmgZZ91oqJcefiM0OCGQlT4/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Pledoi sebanyak 37 halaman kertas HVS itu dibacakan secara bergantian oleh Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH, Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang serta Finistri Noor dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya mengatakan, bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 berbeda dengan berkas perkara yang diperiksa di Persidangan yaitu Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang sudah berkeuatan hukum tetap. <br /><br />Dalam Pledoinya, Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, sebagaimana tujuan persidangan adalah untuk menegakkan keadilan melalui proses hukum yang adil, transparan, dan konsisten serta melindungi hak asasi manusia setiap individu dengan melaksanakan proses peradilan yang tidak memihak.<br /><br />Penaseht Hukum Terdakwa mengatakan, adapun tindakan hukum yang dilakukan oleh Oditur Militer/penuntut umum sebelum dilakukan gelar persidangan adalah berupa pelimpahan berkas perkara kepada pengadilan. Kaitan antara berkas perkara dengan dakwaan sangat erat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga hubungannya harus sinkron (sejalan, sejajar, sesuai, selaras) antara berkas perkara dengan dakwaan. <br /><br />Surat dakwaan dengan berkas perkara berfungsi sebagai dasar pemeriksaan, tuntutan dan dasar putusan hakim sehingga sangat vital dalam proses persidangan dan berfungsi juga untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan persidangan artinya apa yang didakwakan harus sinkron dengan dokumen berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di persidangan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Qjf1pkGh128P0nOQsmDLR_k_2ahAp306I95lD7p4sX7X40-GicSZrT1o0MXEFNz5IOMK6le49F9Emr2XI8WVLZ-OjPQd7A9I1Dq7G5JLvkKB-0BisqqBP5aYme8YyTP4m3h3Pxht4eh33lOcIOJA03fNIpG0PmbwtdJIGbZOb6vg9zBpd0fLb4vwkBI/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Qjf1pkGh128P0nOQsmDLR_k_2ahAp306I95lD7p4sX7X40-GicSZrT1o0MXEFNz5IOMK6le49F9Emr2XI8WVLZ-OjPQd7A9I1Dq7G5JLvkKB-0BisqqBP5aYme8YyTP4m3h3Pxht4eh33lOcIOJA03fNIpG0PmbwtdJIGbZOb6vg9zBpd0fLb4vwkBI/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sekarang, setelah pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai yaitu setelah mendengar semua keterangan saksi serta meneliti alat bukti lainnya, dan merujuk petunjuk Yang Mulia Ketua Majelis Hakim kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan untuk dapat menguraikan hal-hal tentang barang bukti dikemukakan/disampaikan pada Pledoi. <br /><br />“Berdasarkan hal tersebut, kami menyatakan sekalipun Majelis Hakim dengan pertimbangannya menolak nota keberatan (Eksepsi) namun berdasarkan pemeriksaan dalam seluruh proses persidangan yang sudah berlangsung, kami berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah kami sampaikan dalam nota keberatan tersebut masih relevan untuk mengemukakan kembali sebagai bagian Nota Pembelaan yaitu terkait sinkronisasi dan relevansi antara surat dakwaan dan pemeriksaan berkas perkara dalam persidangan, sebagaimana akan kami uraiakan di bawah ini,” kata Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH saat membacakan Pleodinya<br /><br />Lebih lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan dalam Pleodinya, bahwa surat dakwaan Oditur tidak sinkron dan tidak relevan dengan berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan Militer. <br /><br />Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan, pada permulaan persidangan yang lalu telah dibacakan surat dakwaan Oditur dengan dakwaan tunggal pelanggaran Pasal 289 KUHP, sehingga yang kita bahas dalam persidangan adalah pasal 289 KUHP tersebut selaras dengan berkas Perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 (terlampir surat kode P-1). <br /><br />“Namun faktanya dalam surat pelimpahan berkas perkara Nomor R/310/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 (terlampir surat kode P-3) point 1a, bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya ternyata adalah berkas perkara KDRT Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 (terlampir surat kode P-2), yaitu berkas perkara KDRT yang terdahulu dan yang telah diputus berkekuatan hukum tetap,” ungkap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitoYEUpO4a70JM3Udl8mz36dlKZ1wcSKTUIkYkeu4-Qfh8Z63C7ub4dZqjMiQpb6M6p-CDQisbKgbEggUOPKC24MjiAqiNHxSXfWnyDMr2w-jkLlD6UPkKcaG_JItX5RGJOsDY3kI4m07gGHg129HEU0RzwnckeTswTwQLI7sICFEnL3-N7TfoHHxiFSo/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitoYEUpO4a70JM3Udl8mz36dlKZ1wcSKTUIkYkeu4-Qfh8Z63C7ub4dZqjMiQpb6M6p-CDQisbKgbEggUOPKC24MjiAqiNHxSXfWnyDMr2w-jkLlD6UPkKcaG_JItX5RGJOsDY3kI4m07gGHg129HEU0RzwnckeTswTwQLI7sICFEnL3-N7TfoHHxiFSo/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan dalam Pledoinya, bahwa berkas yang diperiksa di persidangan adalah berkas perkara Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024, berbeda dengan berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan militer yaitu  Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.<br /><br />Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan, setelah Tim Penasehat Hukum mengadakan pemeriksaan lebih lanjut, bahwa ternyata berkas perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 tersebut berdasarkan surat Kaotmil (Kepala Oditur Militer) III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024 telah dikembalikan ke Penyidik Pomal Lantamal V untuk dilengkapi karena berkas perkara tersebut terdapat kekurangan syarat formil maupun materiil. <br /><br />Lebih lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH membeberkan, adapun petunjuk Kaotmil agar penyidik melengkapi kekurangan syarat formil maupun materiil tersebut adalah sebagai berikut :<ol><li>Agar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka, Sdri, Adisha Satya Putri Aprilia dan Sdri. dr. Maedy Christiyani Bawolje (apakah Tersangka melakukan kekerasan atau pemaksaan saat dilakukan perbuatan cabul).</li><li>Agar ditambahkan saksi ahli dari RSPAL yang memeriksa “Korban” (untuk menyelaraskan apakah akibat dari perbuatan cabul yang diterima “Korban” mengalami traumatic stress disorder atau dampak yang lain karena jarak dilakukan perbuatan cabul tahun 2021 sedangkan saat dilangsungkan pemeriksaan tahun 2024).</li><li>Agar ditambahkan Saksi yang mengetahui perbuatan Tersangka tersebut. (terlampir surat kode P-4)</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHHF_lA_CQRR0TH1l5rAAD22bYyJDZpvuta7cxMHbUYBAmoiwzRDEPgP5dK0AwQnWsSYIO3u1dGjEOIrmkbqOakgPQaRQGZiefnXukpDB8sqU_wVsz3yvyUMDzSj-K2ZqWJwtEWimkomv2HN6-NjHuXTs-uv4OFL74f5kp0bb2zzWcdK_JOeskspdXbiU/s640/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHHF_lA_CQRR0TH1l5rAAD22bYyJDZpvuta7cxMHbUYBAmoiwzRDEPgP5dK0AwQnWsSYIO3u1dGjEOIrmkbqOakgPQaRQGZiefnXukpDB8sqU_wVsz3yvyUMDzSj-K2ZqWJwtEWimkomv2HN6-NjHuXTs-uv4OFL74f5kp0bb2zzWcdK_JOeskspdXbiU/w640-h504/4..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa fakta persidangan, dalam surat dakwaan Oditur Nomor Sdak/100/K/AL/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 Nomor urut 4.a tercantum Saksi-5 atas nama dr. Sadya Wendra,Sp.KJ, dokter Ahli Madya Subspesialis Forensic RSPAL dr. Ramelan Surabaya yang pada tanggal 14 Agustus 2024 memeriksa Kesehatan jiwa/psikiatri saksi a.n. Sdri Christia Sanika Putri Amelia (Saksi-3) dan Saksi-1 (korban). <br /><br />Bahwa Saksi-5 dr. Sadya Wendra, Sp.KJ, termasuk dalam daftar saksi yang dilimpahkan pada surat dakwaan Oditur yang mana dinyatakan oleh sidang sebagai saksi tambahan. “Namun kami berpendapat bahwa saksi tambahan tersebut bukanlah saksi tambahan sebagaimana maksud dari surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024 karena pelaksanaan pemeriksaan psikiatri dilakukan sebelum adanya surat Kaotmil III-11 Surabaya yang memberi petunjuk kepada Penyidik Pomal Lantamal V untuk melengkapi berkas perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024,’ ungkap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH<br /><br />Sehingga, lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH, pemeriksaan tambahan ini atau saksi tambahan ini tidak ada relevansinya dengan surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024. Dengan fakta-fakta persidangan jelaslah bahwa terdapat proses persidangan yang membahas berkas perkaranya yang keliru, seharusnya berkas perkara yang dilimpahkan adalah berkas perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang telah terlebih dahulu harus dilengkapi kekurangan syarat formil dan materiilnya sesuai petunjuk Kepala Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024, dan tidak semestinya melimpahkan berkas perkara KDRT ke pengadilan untuk membahas dan memeriksa perkara Pasal 289 KUHP yang mana perkara KDRT tersebut tidak perlu diperiksa atau dibahas lagi.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xshehtmt8RI6XjarBH3nPLib45OTa21ie8DU2kRclV2ETUfXbd-3RfIVxTy2vjVQME_vsAFx7F_3OfGjH_14aJ1GSN6g5BVXrU1RBTBJNhIx56wbMMCBGY_fQ5du-uW0hBE76ru4Y2YBXIpPAE_4olmimbA9RePnnvShXwNeUjYj4eVk6nnr8TouYlM/s639/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="639" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xshehtmt8RI6XjarBH3nPLib45OTa21ie8DU2kRclV2ETUfXbd-3RfIVxTy2vjVQME_vsAFx7F_3OfGjH_14aJ1GSN6g5BVXrU1RBTBJNhIx56wbMMCBGY_fQ5du-uW0hBE76ru4Y2YBXIpPAE_4olmimbA9RePnnvShXwNeUjYj4eVk6nnr8TouYlM/w640-h516/d.jpg" width="640" /></a></div>“Atas dasar hal-hal yang kami uraikan diatas, fakta serta argumentasi selama pemeriksaan persidangan dan seluruh proses hukum, dikarenakan tidak sinkron dan tidak relevan antara Surat Dakwaan dan Berkas Perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, maka kami berpendapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa Dakwaan dan seluruh argumentasi pada pemeriksaan selama proses persidangan batal demi hukum,” ucap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH dengan tegas<br /><br />Kemudian Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan dalam Pledoinya, bahwa dakwaan Oditur tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (obscuur libel).<br /><br />Sebagaimana telah kami definisikan diatas bahwa dakwaan adalah merupakan pedoman yang menjadi dasar pemeriksaan perkara pidana di persidangan, dan sebagai dasar tuntutan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa serta dasar pembelaan bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum-nya.<br /><br />Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tunggal Oditur, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 289 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8_TdDjNcWJKnvZuyp3SULIQ28iHQmty53hh0kjHUhoJY__ahdrJqLIpZPLBe6HotUpF9Vw11jlzzFLmO8T-CkS0E0tG1wU_AGnsvfh59YIyebs_W47j3DlfYfZONksTlAu2FtGtyl1Kbw4YJQAIGtdxwFCnfACzoVvHAAbDc5RDSP0zTvtwm44F3J9SU/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="323" data-original-width="640" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8_TdDjNcWJKnvZuyp3SULIQ28iHQmty53hh0kjHUhoJY__ahdrJqLIpZPLBe6HotUpF9Vw11jlzzFLmO8T-CkS0E0tG1wU_AGnsvfh59YIyebs_W47j3DlfYfZONksTlAu2FtGtyl1Kbw4YJQAIGtdxwFCnfACzoVvHAAbDc5RDSP0zTvtwm44F3J9SU/w640-h324/2..jpg" width="640" /></a></div>Namun dalam surat dakwaan Oditur Nomor : Sdak/100/K/AL/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 pada point 2i diuraikan bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatan tindak pidana Pasal 289 KUHP diuraikan juga Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT. <br /><br />“Dengan demikian, kami berpendapat bahwa sebagian dakwaan tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak ada hubungannya satu sama lain padahal dakwaan dalam pemeriksaan persidangan hanya perkara Pasal 289 KUHP saja, hal ini mengakibatkan rumusan tindak pidananya tidak jelas, tidak cermat dan kabur (obscuur libel) serta melanggar asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana bahwa dimana rumusan delik pidana harus jelas dimaknai tegas tanpa ada analogi,” ungkap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH<br /><br />Yang menjadi pertanyaan dari penjelasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya adalah, apakah Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim bersama dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA) serta Panitra Letnan Satu Destri Prasetyoandi, SH., MH tidak memeriksa atau membaca antara berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berkas perkara yang diperiksa selama dalam persidangan ?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbCR8sKP4ZVmoDDcm6GgsdritxNIS1HWebjgf0lpHFIq5GHQk9-l6jposW2p-8TnY3nkMDbSOE2T9xGYfJWeIKKA1Phczowib_oHFlMyeATSzW3AuenfxIBKWKUvraToYdhCbklGFsCOTB12JyxhCFnl1pYfsg-fU5tqiBfqfwXWNQiiFFSXsGAByo2IU/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbCR8sKP4ZVmoDDcm6GgsdritxNIS1HWebjgf0lpHFIq5GHQk9-l6jposW2p-8TnY3nkMDbSOE2T9xGYfJWeIKKA1Phczowib_oHFlMyeATSzW3AuenfxIBKWKUvraToYdhCbklGFsCOTB12JyxhCFnl1pYfsg-fU5tqiBfqfwXWNQiiFFSXsGAByo2IU/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Apakah Ketiga Majelis Hakim dan Panitra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mengetahui adanya perbedaan antara berkas perkara yang diterima oleh Dilmil III-12 Surabaya dari Oditur Militer III-11 Surabaya dalam pelimpahaan berkas perkara dalam kasus dugaan Tindak Pidana KDRT dengan berkas perkara yang diperiksa selama proses persidangan berlangsung yaitu Tindak Pidana pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP?<br /><br />Apakah Ketiga Majelis Hakim dan Panitra Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah  mengetahui adanya perbedaan antara berkas perkara yang diterima oleh Dilmil III-12 Surabaya dari Oditur Militer III-11 Surabaya dalam pelimpahaan berkas perkara namun tetap disidangkan setelah Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya menolak Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Otmil III-11 Surabaya?<br /><br />Apakah ada sesuatu hal yang ditutupi agar Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra tetap diadili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai Terdakwa dalam kasus perkara dugaan pidana Pencabulan mengingat istri Terdakwa yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolje adalah anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya atau mantan suami pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje yitu AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian yang saat ini bertugas di Mabes Polri dan kabarnya satu angkatan dengan beberapa Perwira TNI tahun 2001 ?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Pidmil Regional PH Terdakwa Dalam Pledoinya Mengungkap Fakta Bahwah Berkas Perkara Yang Dilimpahkan Berbeda Dengan Yang Diperiksa Di Persidangan

#Dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Mil...

»

Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadKUNNZ4MBaV_bY7bcUjl7HQp0vKzJv_sbqXx76yND7cGjeUb1edZztP-tNTiblaUkH2FN6JEwlTsMO9GQB_ZbY2tgXQMnQgsaySo_lojOfTjRD-hVizGWRsQaosP4Cykgu7Jqy4dssh9Pj9KyM71PB1205qwaxKsW9-8fdnhCSO-qQ7SjOKxSdXuv8E/s640/IMG20250806170801_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadKUNNZ4MBaV_bY7bcUjl7HQp0vKzJv_sbqXx76yND7cGjeUb1edZztP-tNTiblaUkH2FN6JEwlTsMO9GQB_ZbY2tgXQMnQgsaySo_lojOfTjRD-hVizGWRsQaosP4Cykgu7Jqy4dssh9Pj9KyM71PB1205qwaxKsW9-8fdnhCSO-qQ7SjOKxSdXuv8E/w640-h360/IMG20250806170801_01.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Beberapa hal yang dipertanyakan Tim PH Terdakwa dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta yaitu barang bukti dan saksi yang dijadikan Otmil dalam perkara dugaan penc***lan (perkara kedua) sudah dijadikan dalam perkara lain (perkara pertama KDRT sudah inkrah namun ada surat penundaan pidana dari Lemasmil atau Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya yang ditujukan kepada Kaotmil III-11 Surabaya karena kondisi kesehatan Terdakwa) dengan salah satu korban  korban,; Kehadiran DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi yang diragukan Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Dilmil III-12 Sby karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sudah mengikuti jalannya persidangan karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sebagai pendamping dari LPSK dalam 2 perkara tersebuut dengan Terdakwa dan salah satu korbannya sama, dan Tentang Pengembalian Perkara dari Otmil III-111 Sby ke penyidik kepada Danpomal V Surabaya  Nomor : B/185/XII/2024 taggal 16 desember 2024 namun perkara ini sudah dilimpahkan dan diadili di Dilmil III-12 Surabaya. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi?#</span> <br /></h3></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Oditur Militer (Otmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Mayor CHK Kurnia, SH (atau yang sidang Otmil Letkol CHK Yadi Mulyadi), pada Selasa, 30 September 2025, membacakan surat tuntutannya terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan pidana tambahan dipecat dari kesatuan TNI AL serta membayar ganti rugi (restitusi) sebesar Rp50 juta lebih karena Otmil menganggap bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca jua: </span><span style="color: red;"><br />Beranikah Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby Membebaskan Terdakwa Setelah Mendengarkan Pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/beranikah-majelis-hakim-dilmil-iii-12.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/beranikah-majelis-hakim-dilmil-iii-12.html</a><br /><br />Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 SbyDalam Perkara Dugaan Penca**lan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html</a></span><br /><br />Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra didakwa telah “melakukan kekerasan pencabulan” terhadap korban selaku anak tiri kedua Terdakwa (korban lahir tahun 2003 dan anak tiri pertama lahir tahun tahun 2000, pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan suami pertaa tahun 2001) atau anak kandung kedua  dari pernikahan pertama antara dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya,  dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (yang saat ini bertugas di Mabes Polri) yang menikah pada Novmber 2001 di Batu, Jawa Timur (bercerai pada tahun 2011 di PN Batam/Catatan Spil dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Malang). Sedangkan dari pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje yang kedua pada tahun 2013 (bercerai pada tahun 2017 di PA Surabaya) memiliki 1 anak angkat laki-laki. Sementara pernikan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada tahun 2021 belum dikaruniai anak (bercerai pada September 2025 di PA Aurabaya)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtD1tO85HSSBe-FWRKgT0cERhXL8LuAR55jMF2vUWYNCuSLW9J555Bv4qJ1oQ8aqT3-We24yzN0EPcoAg7omjWF2u30bZulv6bRlyvZHKtGj30t1Lv6RFXlIORJYXzbabkpuOTtwxFsZxAXWvOXPHV41ibzCa3rP5pC91i6KEmXw2oNp1BnZM2sVfkSx8/s640/IMG20250806170321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtD1tO85HSSBe-FWRKgT0cERhXL8LuAR55jMF2vUWYNCuSLW9J555Bv4qJ1oQ8aqT3-We24yzN0EPcoAg7omjWF2u30bZulv6bRlyvZHKtGj30t1Lv6RFXlIORJYXzbabkpuOTtwxFsZxAXWvOXPHV41ibzCa3rP5pC91i6KEmXw2oNp1BnZM2sVfkSx8/w640-h288/IMG20250806170321.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya dalam perkara ini adalah bahwa kekerasan yang dimaksud Otmil III-11 Surabaya dalam surat dakwaan dan tuntutunnya adalah “tangan Terdakwa meraba-raba lengan kiri Saksi-1 (korban) dan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam baju Saksi-1 (korban) lalu memegang pa***ara Saksi-1 (korban) sebelah kiri dan dengan reflek Saksi-1 (korban) menepis tangan Terdakwa, namun tangan kanan Terdakwa kembali memegang pa***ara Saksi-1 (korban) sehingga ditepis lagi oleh Saksi-1 (korban)”.<br /><br />Sementara menurut ahli hukum pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi  dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. Sholahuddin, SH., MH yang dihadirkan Otmil III-11 Surabaya (sidang pada Rabu, 10 September 2025) menjenlasakan atas pertanyaan Otmil III-11 Surabaya terkait “menepis (saat itu Otmil memperagakan tangan kananya)” bukanlah “kekerasan” melainkan “memaksa”.<br /><br />Dr. Sholahuddin, SH., MH selaku ahli hukum pidana Filsafat Hukum dan Kriminologi  dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya menjelaskan, bahwa kekerasan dan memaksa adalah berbeda <br /><br />"Kalau kekerasan itu misalnya ada bekas kuku, cengkraman atau tangan masuk ke kemaluan perempuan," kata Dr. Sholahuddin, SH., MH<br /><br />Belum lagi biaya ganti rugi yang dituntut Otmil III-11Surabaya terhadap Terdakwa untuk dibayarkan kepada korban sebesar Rp50 juta lebih namun tanpa dilampiri bukti berupa kwitansi alias menyusul.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5as15HqKbD2e0AhJO3YhuhZxBVI6c1GZSd1H4_N5ZS9rRph0HLzUHQfqItVCCedOZlzgydV6hZUmtWMKLaWfZhu4pCkUgWhdEASA89yybPf44vdEMRJH1WPsG1PUdvQ6bYvhWac1Zqss_0XKASYZ7hTQwFFp2FZmuYQOu6UfJjMnH9yyN9-xQpXbvxqk/s1040/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="525" data-original-width="1040" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5as15HqKbD2e0AhJO3YhuhZxBVI6c1GZSd1H4_N5ZS9rRph0HLzUHQfqItVCCedOZlzgydV6hZUmtWMKLaWfZhu4pCkUgWhdEASA89yybPf44vdEMRJH1WPsG1PUdvQ6bYvhWac1Zqss_0XKASYZ7hTQwFFp2FZmuYQOu6UfJjMnH9yyN9-xQpXbvxqk/w640-h324/2..jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga ;</span><span style="color: red;"><br />Benarkah Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Melakukan Pen**bulan Terhadap Anak Tirinya (18) Hingga Kembali Diadili Di Dilmil III-12 Surabya? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/08/benarkah-lettu-laut-k-dr-raditya-bagus.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/08/benarkah-lettu-laut-k-dr-raditya-bagus.html</a></span>  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Aneh, sidang pembacaan tuntutan sudah selesai, namun bukti berupa kwitansi dapat menyusul. Apakah dalam hukum acara pidana di Pengadilan Militer memang memperbolehkan barang/alat bukti dapat menyusul setelah tuntutan dibacakan, atau semua barang/alat bukti termasuk saksi sudah selesai barulah tuntutan?. Apakah memang beda hukum acara pidana di Pengadilan Militer dengan di Peradilan Umum?<br /><br />Ini adalah hal yang kedua terjadi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sebab dalam perkara pertama (kasus KDRT) dengan Terdakwa yang sama dan salah satu korban yang sama pula juga terjadi, yaitu Gugatan Restitusi dari penggugat/korban baru dibacakan/disidangkan setelah sepekan Otmil III-11 Surabaya selesai membacakan surat tuntutan pidananya terhadap Terdakwa<br /><br />Anehnya, Ketua Majelis Hakim yang membuka sidang saat itu dengan agenda Pledoi atau Pembelaan pun akhirnya batal atau ditunda. Yang lebih anehnya adalah Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan Otmil III-11 Surabaya untuk merevisi surat tuntutannya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ8ykr-Ph6MOZIqjCUCJpa3o9JDx6Y-wzmv4dJnJ2aShMFM1C1kVGN2s-oZ9FYO3d4NbRXEoTy6qPPWrmfLq_oKZYAgd4np13TUmVFuzrtttdDhEloHLuDJOYwZF1wbVW6G9kvzaC2W8VBy6c74TuHDNQOfh5z5J_ruYPC6lVHvk9ekkFTNs23IkGsJyg/s639/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="639" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ8ykr-Ph6MOZIqjCUCJpa3o9JDx6Y-wzmv4dJnJ2aShMFM1C1kVGN2s-oZ9FYO3d4NbRXEoTy6qPPWrmfLq_oKZYAgd4np13TUmVFuzrtttdDhEloHLuDJOYwZF1wbVW6G9kvzaC2W8VBy6c74TuHDNQOfh5z5J_ruYPC6lVHvk9ekkFTNs23IkGsJyg/w640-h516/d.jpg" width="640" /></a></div>Sementara keterangan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi, jabatan : Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Kesatuan : Psikologi (sesuai surat panggilan Otmil yang didapat dari Tim PH Terdakwa) yang dianggap tendensius dan memberatkan Terdakwa adalah, bahwa trauma, dan depresi yang dialami Korban adalah akibat pelecehan seks sual yang dilakukan oleh Terdakwa<br /><br />Anehnya, DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi tidak mengetahui dari ekpresi atau tidak dapat menggali informasi dari Korban kalau korban pernah berhubungan badan dengan Cowoknya yang sama-sama satu sekolah dan diketahui oleh orang tua koban yang kemudian diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang diwakili oleh Terdakwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra (sebelum pernikahan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa berlangsung) atas permintaan dr. Maedy Christiyani Bawolje dan mantan suaminya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian dan saksikan oleh pihak sekolah. Dan salah satu guru di salah satu SMA/U di Surabaya itupun dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan<br /><br />Dan atas keterangan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi dalam persidangan saat itu (Senin, 22 September 2025), mengatakan “keterangan saudara tidak relefan sebagai ahli karena saudara sebagai saksi dalam perkara sebelumnya dan perkara ini saudara mengikti persidangan sebagai penamping korban/saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Dilmil III-12 Surabaya Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb5T83uRWZZb401i6nevjp2Wp5bzJqkgFmU0yqfhnzAlDSK8fvtBDz7S4HThrR__-AliIiyDy5ghRexsy2tXrP2rtI8LNXZeStFdwY4cmdhlnkYES6WqV8ujFkDZPI4phud2DJ81jtAiFDrHj2TUnVvaKCU7-jjG2WNYlPTfF_Dk_SU-PdiqUx_Ed6v1g/s640/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb5T83uRWZZb401i6nevjp2Wp5bzJqkgFmU0yqfhnzAlDSK8fvtBDz7S4HThrR__-AliIiyDy5ghRexsy2tXrP2rtI8LNXZeStFdwY4cmdhlnkYES6WqV8ujFkDZPI4phud2DJ81jtAiFDrHj2TUnVvaKCU7-jjG2WNYlPTfF_Dk_SU-PdiqUx_Ed6v1g/w640-h504/4..jpg" width="640" /></a></div>Yang lebih anehnya lagi dalam perkara ini adalah karena ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta yaitu ;<ol><li>Barang/alat bukti dan saksi yang dijadikan Otmil III-11 Surabaya dalam perkara dugaan penc***lan (perkara kedua) sudah dijadikan sebagai barang/alat bukti dan saksi dalam perkara lain (perkara pertama KDRT sudah inkrah namun ada surat penundaan pidana dari Lemasmil atau Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya yang ditujukan kepada Kaotmil III-11 Surabaya karena kondisi kesehatan Terdakwa) dengan salah satu korban yang sama; </li><li>Kehadiran DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi yang diragukan Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Dilmil III-12 Surabaya dalam persidangan (Senin, 22 September 2025) karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sudah pernah menjadi saksi dalam perkara pertama dan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi juga mengikuti jalannya persidangan perkara kedua karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sebagai pendamping dari LPSK dalam 2 perkara tersebuut dengan Terdakwa dan salah satu korbannya sama, dan</li><li>Tentang Pengembalian Perkara dari Otmil III-111 Sby ke penyidik kepada Danpomal V Surabaya  Nomor : B/185/XII/2024 taggal 16 desember 2024 tentang :   </li></ol><ul style="margin-left: 40px;"><li>Agar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka (Terdakwa), Korban, dr. Maedy Christiyani Bawolje (apakah Tersangka melakukan kekerasan atau pemaksaan saat dilakukan Cabul),</li><li>Agar ditambahkan Saksi Ahli dari RSPAL yang memeriksa (Korban) untuk menyelaraskan apakah akibat perbuatan cabul yang diterima (Korban) mengalami traumatic stress disonder yang diterima (Korban) atau dampak lain karena jarak dilakukan perbuatan cabul tahun 2021 sedangkan saat dilangsungkan pemeriksaan tahun 2024,;</li><li>Agar ditambahkan Saksi yang mengetahui perbuatan tersebut (sesuai dokumen yang diperoleh dari Tim PH Terdakwa  </li></ul>   4. Pakaian (baju/kemeja dan Bra) yang dipakai koran serta sprei termasuk pakaian Terdakwa saat itu, </div><div style="text-align: justify;">       apakah dijadikan sebagai barang/alat bukti di peridangan?<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Namun hingga tuntutan dibacakan, menurut Tim PH Terdakwa maupamun Terdakwa sendiri belum mengetahui apa isi BAP (berita acara pemeriksaan) oleh penyidik Pomal V Surabaya<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah perkara ini murni pidana melakukan “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang (korban selaku anak tiri kedua Terdakwa) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP atau karena ada intervensi?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Pidmil Regional Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi?

#Beberapa hal yang dipertanyakan Tim PH Terdakwa dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta yaitu barang bukti dan saksi yang dijadikan Otmil dalam ...

»