Mantan Istri Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya, Ang San San Melaporkan Mantan Kakak Iparnya

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">“Polda NTB memasang Garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko Sumber Elektronik tanpa menyerahkan surat serah terima kepada Ny. Lusy, kakak kandung Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya”</span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-f-lJZoa8_6iwwV3WTAxBr4IQQgB3WbgG7qHdPXcvnf-ct5LpXHT8qyh5Y_utcT7k5noewVC3ylQfj9eYAoh6Nd2GJ1bab7fp0CL3chHeFZQmfyq6htv4gjZ5i7j4Yt9VDu0iqXhHYi89TEyd2e-7K-5bp_kUEcBxAWdZHLR9-baX56EuWTiHmbh/s487/lusi1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="487" data-original-width="365" height="455" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-f-lJZoa8_6iwwV3WTAxBr4IQQgB3WbgG7qHdPXcvnf-ct5LpXHT8qyh5Y_utcT7k5noewVC3ylQfj9eYAoh6Nd2GJ1bab7fp0CL3chHeFZQmfyq6htv4gjZ5i7j4Yt9VDu0iqXhHYi89TEyd2e-7K-5bp_kUEcBxAWdZHLR9-baX56EuWTiHmbh/w360-h455/lusi1.jpg" width="360" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Harta dunia memang sering menjadi “biang kerok” perselisihan dan tanpa pandang bulu baik teman apalagi keluarga. Tetapi berbeda dengan harta “Surgawai” yang tak seorangpun memperebutkannya. Dan inilah yang terjadi antara Ny. Lusy dengan mantan istri adik kandungnya, Almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) yaitu Ang San San<br /><br />Pada tahun 2006, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) menikahi Ang San San. Pada tahun 2014, tepatanya tanggal 05 November, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) alamat Jalan Hasanuddin No. 14 Sumbawa Besar dan istrinya, Ang San San (alamat Kelurahan Bugis RT 004 RW 001 Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumabwa) membuka Toko dengan mendirikan CV Sumber Elektronil sesuai Akta Pendirian No 58 yang dibuat Notaris Sumabwa Besar, Effendi Winarto, SH beralamat di Melati No. 9 Sumbawa Besar, dimana Slamet Riyadi sebagai Direktur, sementara istrinya hanya sebagai persero diam atau Komanditer </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Menurut sumber bahwa Persero diam atau Komanditer yang artinya, “Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam pengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan, Sekutu”</i><br /><br />Menurut Ny. Lusy, bahwa Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) adalah adiknya yang ke- 8 dari sembilan bersaudara. Dan untuk modal membuka usaha tersebut, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama istrinya meminjam uang ke Bank sebesar satu miliar rupiah dengan jaminan sertifikat tanah milik almarhum orang tua Ny. Lusy dan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe)<br /><br />“Modal untuk buka usaha itu, adik saya dan istrinya pinjam uang ke Bank sebesar satu miliar dengan Sertifikat orang tua saya,” kata Ny. Lusy saat menghubungi beritakorupsi.co pada Kamis, 23 Maret 2023<br /><br />Ny. Lusy mejelaskan. Pernikahan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) dengan Ang San San tanpa dikarunai anak. Dan sekitar tahun 2016, Ang San San meninggalkan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) tanpa alasan yang jelas<br /><br />“Tidak ada anak. Sekitar tahu 2016, San San itu meninggalkan adik saya tanpa alasan,” kata Ny. Lusy<br /><br />Dan pada tahun 2019, lanjut Ny. Lusy, Ang San San menggugat cerai Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Dispendukcapil (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) Kota Mataram, No. 5271-CR-09012020-0001 tanggal 09 Januari 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataran No. 167/PDT.G/2019 tanggal 28 November 2019<br /><br />“Tahun 2019, San San menggugat cerai adik saya,” lanjut Ny. Lusy<br /><br />Ny. Lusy melanjutkan ceritanya. Sejak Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) ditinggalkan sitrinya, maka usaha dikelola Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama kakaknya, Ny. Lusy<br /><br />“Usaha itu kami kelola, saya dan adik saya,” ujar Ny. Lusy<br /><br />Anehnya, yang membuat Ny. Lusy tidak habis pikir dan seperti disambar petir di siang hari bolong adalah pada saat Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) meninggal pada Mei 2021, beberapa hari kemudian mantan istri almarhum adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San membuat laporan ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga Toko yang dikelola Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama kakaknya, Ny. Lusi ditutup Polda NTB tanpa membuat garis Police Line<br /><br />“Adik saya meninggal Mei 2021 setelah beberapa lama sakit saya rawat. Beberapa hari kemudian Polisi dari Polda NTB menutup Toko itu tapi tidak ada garis Police Line, itu karena laporan mantan istri adik saya,” ungkap Ny. Lusy<br /><br />Sejak saat itu, lanjut Ny. Lusy, Toko itu tidak lagi dibuka, dan baru awal 2023 Ny. Lusy membuka Toko itu dengan maksud untuk membersihkan sekalian mengelola agar dapat membayar pengeluara Toko seperti listri dan pinjaman Bank<br /><br />“Toko itu saya buka lagi awal tahun ini, maksud saya untuk membersihkan dan sekalian untuk cari uang supaya bisa bayar listrik dan pinjaman Bank. Pinjaman adik saya kan belum lunas,” ungkap Ny. Lusy<br /><br />Anehnya lagi adalah, mantan istri almarhum adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San melaporkan Ny. Lusy ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tuduhan “dugaan penggelapan/Penipuan”<br /><br />“Saya dilaporkan mantan istri adik saya, laporan penggelapan,” ucap Ny. Lusy<br /><br />Atas laporan tersebut, pada tanggal 13 Maret 2023, Polda NTB melakukan penyegelan dengan memasang garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko milik alm. Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) yang baru dua bulan dikelola Ny. Lusi<br /><br />Menurut Ny. Lusy, pemasangan garis Police Line dan penyitaan barang bukti tanpa menunjukkan surat penetapan dari Pengadilan, dan tidak ada serah terima penyitaan barang bukti dari petugas Polda NTB yang melakukan penyitaan kepada Ny. Lusy<br /><br />“Saya keberatan tapi tidak dihiraukan. Tidak ada surat apapun yang saya terima. Yang melaporkan saya adalah mantan istri adik saya tapi tidak pernah muncul di Polda yang munul adalah kakaknya,” ujar Ny. Lusy   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari penjelasan Ny. Lusy terkait  pemasangan garis Police Line dan penyitaan barang bukti oleh petugas dari Polda NTB mengundaang pertanyaan yaitu, apakah memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang surat serah terima penyitaan barang bukti dari petugas kepolisian kepada seseorang? Apakah memang dalam KUHP/KHUAP mengatur bahwa petugas kepolisian dapat menyita dari siapa saja, dimana saja dan kapan saja tanpa dokumen serah terima dan atau menunjukan surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat?<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Begitu kuatkah kekuasaan atau kewenangan Kepolisian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)????</div><div style="text-align: justify;">  <br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara Sahran, SH., MH selaku kuasa Hukum Ny. Lusy kepada beritakorupsi.co juga  menjelaskan, bahwa petugas Polda NTB tidak tidak memberikan surat penolakan kepada Ny. Lusy<br /><br />“Negara ini kan negara hukum sesuai dengan prosedur hukum. Tapi Bu Lusy tidak menerima surat apapun dari Polisi. Harusnya kan ada surat penolakan kalau menolak. Surat penerimaan kalau menerima. Ini sama sekali tidak ada,” ujar Sahran<br /><br />Sahran menjelaskan, pada tanggal 20 Maret 2023, mendatangi Polda NTB dengan maksud meminta surat penolakan penyegelan dan penyitaan barang bukti, namun pihak Polda NTB meminta tandatangan mundur yaitu tanggal 13 Maret 2023<br /><br />“Undang-Undang kan tidak berlaku surut. Saya datang tanggal 20 tapi diminta tandatangan tanggal 13. Karena tidak dikasih, kamipun pulang,” ujar Sahran<br /><br />Saat ditanya, apakah tidak mempraperadilkan Polda NTB?. Menurut Sahran bahwa itu adalah percuma, dengan alasan bahwa yang melakukan penyelidikan dan penyidakan tetap Polda NTB<br /><br />“Percuma kalau kita pra, karena yang melakukan penyelidikan dan penyidakan tetap mereka,” ujar Sahran<br /><br />Aneh memang. Setelah tiga tahun meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas, lalu menggugat cerai dan kemudian melaporkan mantan kakak iparnya ke Polisi dengan tuduhan diduga melakukan penipuan atau penggelapan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu<br /><br />Ada apa sebenarnya dibalik laporan mantan istri alm. Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San ke Polda NTB? Adakah aktor atau ‘sutradara’ dbalik laporan ini? Mengapa Ang San San tidak mengggugat Ny. Lusy secara perdata ke Pengadilan Negeri Sumbawa? (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Mantan Istri Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya, Ang San San Melaporkan Mantan Kakak Iparnya

“Polda NTB memasang Garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko Sumber Elektronik tanpa menyerahkan surat serah terima kepada Ny. L...

»

Perkara Korupsi Di Pengadilan Tipikor Surabaya Tahun 2022 Naik 54%

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><h3><i><span style="font-size: large;">#Pemerintah sukses dan mendapat pujian dari dunia intenasional karena berhasil mengatasi bancana non alam yaitu Covid-19 (coronavirus), tapi gagal mengatasi kasus perkara Korupsi sejak Indonesia merdeka tahun 1945 termasuk di Jawa Timur. Ada apa? Apakah memang Korupsi negeri ini sudah menjadi sistem diberbagai lini dan sulit untuk diatasi?#</span></i>    </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhblG4zju9M8d8ew8WblGQvK0YUrPHvKSc2bhSGJEt14INcJrLrCt6b20Xr2-e1uMiJuBiCdbnh636nlURE_t7WXX4OE5VKz4z4Om8RWiJEGQY0vkG1BI0s8tzuRezdb5LAAy9c5qXaetCI0VKrCzv_r4DlGGIoAKhQR90jdqq6fLF4J5S7jWbKdTQl/s867/BK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="541" data-original-width="867" height="411" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhblG4zju9M8d8ew8WblGQvK0YUrPHvKSc2bhSGJEt14INcJrLrCt6b20Xr2-e1uMiJuBiCdbnh636nlURE_t7WXX4OE5VKz4z4Om8RWiJEGQY0vkG1BI0s8tzuRezdb5LAAy9c5qXaetCI0VKrCzv_r4DlGGIoAKhQR90jdqq6fLF4J5S7jWbKdTQl/w657-h411/BK.jpg" width="657" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Bancana non alam yang melanda dunia termasuk Indonesia yaitu Covid-19 (coronavirus) hingga menelan korban jiwa jutaan orang sejak tahun 2020 - 2022 awal, sempat membuat kasus pekara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menurun dari tahun sebelumnya <br /><br />Banyangkan, pada tahun 2019 sebelum dunia termasuk Indonesia dilanda Virus ganas itu, jumlah perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya adalah sebanyak 151 perkara. Dan pada tahun 2020, saat Indonesia dilanda Virus yang mematikan dan pemerintah memberlakukan PSPB (PembatasanS Berskala Besar) dan kemudian diganti menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), jumlah perkara Korupsi menurun drastis menjadi 91 perkara<br /><br />Namun anehnya, pada tahun 2021 seiring dengan sedikit meredanya Covid-19 di tanah air, perkara Korupsi justru meningkat menjadi 124 perkara atau naik 35.26% dari tahun 2019 yaitu sebanyak 151 perkara<br /><br />Dan anehnya lagi adalah, pada tahun 2022, setelah Indonesia mengalami pemulihan dari Covid-19, perkara Korupsi justru mengalami peningkatan dari 124 perkara pada tahun 2021 menjadi 191 perkara atau naik 54 persen (lihat bagan)<br /><br />Dari 191 perkara, sebanyak 146 perkara sudah di putus (Vonis) oleh Mejelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan jumlah Majelis Hakim sebanyak 15 orang yang terdiri dari 7 Hakim Karier dan sisanya adalah Hakim Ad Hoc. Hal itu disampaikan oleh Humas Pengadilan Tipikor Surabaya, I Ketut Suarta, SH., MH maupun Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH<br /><br />“Meningkat dari tahun kemaren. Tahun ini sebanyak 191 perkara dan yang sudah diputus 124 perkara, sisa sebanyak 89 perkara. Jadi ada kenaikan 54 persen,” kata Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Jumat, 30 Desember 2022. <br /><br />Meningkatnya kasus perkara Korupsi ini, lalu dimana yang salah? Pemerintah sukses dan mendapat pujian dari dunia intenasional karena mampu mengatasi bancana non alam yaitu Covid-19 (coronavirus) tapi gagal mengatasi kasus perkara Korupsi sejak Indonesia merdeka tahun 1945 termasuk di Jawa Timur. Ada apa? Apakah memang Korupsi negeri ini sudah menjadi sistem diberbagai lini dan sulit untuk diatasi?.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg40XNVfqN0yTXDJX207fijBjdB42MzW15YCovcxO3Z2DNwM-UUaQZ7uqhSPiBYhnSap0BlP7FtD190FeEssI61rdXTS0K1eJENPfRcxEB5nUVpyvqR1QBPn9z8ECPPv5w06yyYGDbwlytLdjIo9i4DB01IDb4_Yz_gm70WfXqITPkrcguRIpQEQmTO/s639/IMG20171010143417.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg40XNVfqN0yTXDJX207fijBjdB42MzW15YCovcxO3Z2DNwM-UUaQZ7uqhSPiBYhnSap0BlP7FtD190FeEssI61rdXTS0K1eJENPfRcxEB5nUVpyvqR1QBPn9z8ECPPv5w06yyYGDbwlytLdjIo9i4DB01IDb4_Yz_gm70WfXqITPkrcguRIpQEQmTO/w640-h360/IMG20171010143417.jpg" width="640" /></a></div>Sebab kasus Korupsi di tanah air khususnya di Jawa Timur ibarat air laut yang mengalami pasang surut atau ibarat Peribahasa mati satu tumbuh seribu. Para pencuri uang rakyatpun sepertinya tak kenal takut masuk penjara<br /><br />Apalagi dengan penrnyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengkritik cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan kegiatan tangkap tangan atau yang lebih ngetren di masyarakata OTT (Operasi Tangkap Tangan) setelah Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Simanjuntak dari Fraksi Golkar tertangkap tangan (14 Desember 2022) adalah jelek bagi negara Indonesia<br /><br />Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik OTT yang dilakukan ooleh KPK disampaikannya di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023 - 2024 di Jakarta, 20 Desember 2022<br /><br />"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," ujar Luhu, (dikutip dari NBC Indonesia)<br /><br />Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, mencoreng nama baik Indonesia dimata dunia internasional atau justru perilaku para pejabat yang Korupsi yang berdampak buruk? Haruskah para penjabat dibiarkan begitu saja saat menerima sejumlah duit dari berbagai pihak yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya???<br /><br />Dan anehnya adalah, beberapa kasus perkara Korupsi di Jawa Timur hingga saat ini belum juga tuntas, diantaranya adalah Perkara Korupsi dana Hibah Kabupaten Jember tahun 2015 sebesar Rp38 miliar, Kasus Korupsi dana PSSI Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 sebesar Rp1.7 miliar, Kasus dugaan Korupsi “Kambing Etawa” Kabupaten Bangkalan tahun 2017 sebesar Rp8.4 miliar, kasus Korupsi Suap Jual beli tanah oleh PT Tirta Investama Kabupaten Jombang tahun 2014, Kasus Korupsi dana Hibah Pemkot Surabaya, dimana 6 anggota DPRD Surabaya sudah diadili dan satu di Vonis bebas oleh Mahkamah Agung. Sementara pihak Pemkot Surabaya yang disebut dalam hasil Audit BPK RI turut terlibat juga belum diproses hukum<br /><br />Selain itu, masih ada kasus Korupsi Jembatan Brawijaya tahun 2011 sebesar Rp14 M, Kasus Korupsi Dana Bansos Kab. Jember tahun 2015 sebesar Rp38 M dan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2017 – 2019 sebesar Rp179 M serta kasus perkara Korupsi pengunaan dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp3.883.480.409, yang hingga saat ini belum tuntas dimana pihak-pihak yang terlibat masih bebas berkeliaran<br /><br />Dari sekian kasus perkara Korupsi, ada yang “misterus” yaitu kasus Korupsi P2SM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar<br /><br />Pada hal tahun 2018, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sudah mengantongi nama-nama calon tersangka. Namun seiring dengan bergantinya Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dari Dr. Sunarta, SH., MH hingga ke Dr. M. Dofir, SH., MH, apalagi dengan meninggalnya dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo pada tanggal 20 Desember 2018 di Lapas Porong, menjadilan calon tersangkanya pun “ikut pergi takan kembali”<br /><br />Yang mengherankan dari kasus ini adalah, dimana para Terdakwa/Terpidana yang diadili bukan dari pemberi dana P2SEM, melainkan lembaga penerima termasuk alm. Fathur Rojid mantan Ketua DPRD Jatim tahun 2008, dimana Sekda Pemrov Jatim saat itu dijabat oleh Soekarwo yang kemudian menjadi Gubernur Jatim tahun 2009 hingga 2019<br /><br />Dan hingga saat ini, istri dan anak-anak dari alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo masih berharap bahwa Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur mengusut tuntas pihak-pihak yang ikut menikmati “keringat” masyarakat Jawa Timur<br /><br />“Saya dan anak-anak masih berharap. Apakah hukum itu bertindak adil atau tidak,” kata istri alm. dr. Bagoes saat menghubungi beritakorupsi.co, Kamis, 29 Desember 2022. <br /><br />Tang tak kalah mengherankan adalah  “hilangnya” para pelaku dalam perkara kasus Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp179.372.617.545,50<br /><br />Sebab dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa kasus Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp179.372.617.545,50 melibatkan 10 pelaku utama<br /><br />Ke 10 orang tersebut adalah; 1. Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM,; 2. Edhowin Farisca Riawan, ST),; 3. Dwi Budianto,; 4. Andi Pramono,; 5. Chandra Febrianto,; 6. Abdul Najib,; 7. Hadi Pradjoko,; 8. Imansyah Sofyan Hadi,; 9. I Gede Mastra (alm) dan 10. Made Rajid Mahendra pemilik Giri Palma Hotel dan Giri Palma Furniture, salah satu toko mebel terbesar di Kota Malang termasuk Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra selaku Analis atau AO (Account Officer) Kredit sistem Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang<br /><br />Dari 10 orang ini, hanya 6 orang yang diseret ke Pengadilan Tipikor untuk di adili dan sudah di vonis bersalah, yaitu; 1. Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM,; 2. Edhowin Farisca Riawan, ST),; 3. Dwi Budianto,; 4. Andi Pramono,; 5. Chandra Febrianto,; 6. Abdul Najib<br /><br />Sedangkan 3 orang lagi yaitu Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi dan Made Rajid Mahendra dianggap tidak terlibat oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Buktinya hingga saat ini, ketiga orang tersebut masih melenggak lenggok menikmati sejuknya udara Kota Malang. (Jnt)<br /><br />Menariknya sejak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dijabat oleh Dr. Mia Amiati, SH., MH adalah kegiatan jumpa Pers diakhir tahun tidak lagi ada, melainkan dilakukan pada Oktober 2022 bertepatan tahap dua kasus Kanjuruan dengan mengundang Wartawan dilingkungan Kejaksaan Tinggi<br /><br />“kmaren rilis pas tahap II kanjuruan skalian d sampaikan (kemaren rilis pas tahap II kasjuruan sekalian di sampaikan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Fathur Rohman, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co, Kamis, 29 Desember 2022. (Jnt) <br /></div></div>

News Regional Tipikor Perkara Korupsi Di Pengadilan Tipikor Surabaya Tahun 2022 Naik 54%

#Pemerintah sukses dan mendapat pujian dari dunia intenasional karena berhasil mengatasi bancana non alam yaitu Covid-19 (coronavirus), tapi...

»

Surat Terbuka Ny. Lusy Kepada Kajati NTB dan Jaksa Agung RI Terkait Mafia Tanah Di Sumbawa

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe selaku pemilik tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat Prov. Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun 1991, Toe (alm) membeli tanah tersebut dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”.</span>   </h3></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrJ2u7FODTzd73i1PCpydsB4OzaAOuB-9cOndULifnBCPwK8WohuRN7NRwcxXRcPW0lGRKW44hgwjKKLdI5QPHZXpWAxJyhJ8UXZ05ZkJVxz2T17uHMqUL8wIXpeXkX0uUiayOa7iYZbwZpmogBjD_ffNbyYdBcJClj0OMnDtQfjwHfs3v1SvQ-jsP/s640/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="480" height="527" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrJ2u7FODTzd73i1PCpydsB4OzaAOuB-9cOndULifnBCPwK8WohuRN7NRwcxXRcPW0lGRKW44hgwjKKLdI5QPHZXpWAxJyhJ8UXZ05ZkJVxz2T17uHMqUL8wIXpeXkX0uUiayOa7iYZbwZpmogBjD_ffNbyYdBcJClj0OMnDtQfjwHfs3v1SvQ-jsP/w395-h527/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="395" /></a><b><span style="font-size: medium;"> BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div>“Mencari keadilan hukum ibarat mencari jarum di kedalam air berlumpur. Kecuali kasus yang viral di sosial media (Sosmed)”. Ungkapan inilah yang mungkin terbersit dibenak Ny. Lusy, seorang warga Jalan Kartini, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencari keadilan atas kasus tanah miliknya selaku ahli waris dari adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe (Almarhum) yang belum tuntas hingga saat ini karena di duga melibatkan oknum BPN dan mafia tanah di Nusa Tenggara Barat<br /><br />Dan itulah sebabnya, Ny. Lusy membuat surat terbuka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka Kejati) Sungarpin, SH., Mhum dan ditujukan kepada Jaksa Agung (Kajagung) Repbulik Indoneis Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M  yang dikirimkannya melalui beritakorupsi.co, Minggu, 25 Desember 2022</div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam isi surat tersebut, Ny. Lusy menjelaskan awal mula tanah yang di beli oleh adiknya,  Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe (Alm) dari Imran Zain, mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991<br /><br />“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,” kata Ny. Lusy dalam isi suratnya. <br /><br />Lebih lengkpanya surat terbuka Ny. Lusy kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka Kejati) Sungarpin, SH., Mhum yang ditujukan kepada Jaksa Agung (Kajagung) Repbulik Indoneis Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M., sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9CEiJbfZEHyU2p8Se_LoVYHtPvgxlaLVwhW7zUAQpbKpQwj_IxoH_GldquIZGQFYXzrG7_9_KptMA-3rjFaUXdYLS9Q3aXVW0a_gb75MKDt9zA0orEjPhDfhMaVaSKyaBO4jDEZmCYjylJOGGMl45uwAVEOpOIcmvlNpOdsxuzylY5CjgybhyL1qg/s3508/subawa_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3508" data-original-width="2481" height="741" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9CEiJbfZEHyU2p8Se_LoVYHtPvgxlaLVwhW7zUAQpbKpQwj_IxoH_GldquIZGQFYXzrG7_9_KptMA-3rjFaUXdYLS9Q3aXVW0a_gb75MKDt9zA0orEjPhDfhMaVaSKyaBO4jDEZmCYjylJOGGMl45uwAVEOpOIcmvlNpOdsxuzylY5CjgybhyL1qg/w653-h741/subawa_1.jpg" width="653" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgja7ld2z5ZSaZy67I8SJ13Ya1NkXdn_k9lOqSQFlUG_kexiEez9BHnNRxkPbfoKjQ7KtZW_nQSSFXt5w8W1HUecYAHIy75p6Xwhbb9kUcNtwZTt8nUNx47AnnQ-Hcf0gYrbbxd7PRheUIq4eGKKhceLZnDuSOO693n316p4a_ZBaTODrk6TtlOY8KA/s3508/subawa_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3508" data-original-width="2481" height="749" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgja7ld2z5ZSaZy67I8SJ13Ya1NkXdn_k9lOqSQFlUG_kexiEez9BHnNRxkPbfoKjQ7KtZW_nQSSFXt5w8W1HUecYAHIy75p6Xwhbb9kUcNtwZTt8nUNx47AnnQ-Hcf0gYrbbxd7PRheUIq4eGKKhceLZnDuSOO693n316p4a_ZBaTODrk6TtlOY8KA/w651-h749/subawa_2.jpg" width="651" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWAguXtr_hIoJUbLa6T7viMLliCNj3dOqvmVnQi57gqWg8HkYizMs_YiyD5UlOEhLWlBDAUviyadT_ZQJuf6DT8_UWdvodLzaPBQ3RI63bYT2L8M4O4gvEyHpPD3wwZtJGu50o1lbPZi_L-chu0lbg2553ZRerY7Rbrj7rJJAe_ylKzvNrHLPU7CLg/s3508/subawa_3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3508" data-original-width="2481" height="791" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWAguXtr_hIoJUbLa6T7viMLliCNj3dOqvmVnQi57gqWg8HkYizMs_YiyD5UlOEhLWlBDAUviyadT_ZQJuf6DT8_UWdvodLzaPBQ3RI63bYT2L8M4O4gvEyHpPD3wwZtJGu50o1lbPZi_L-chu0lbg2553ZRerY7Rbrj7rJJAe_ylKzvNrHLPU7CLg/w651-h791/subawa_3.jpg" width="651" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9HZ11ggUCvEfBF_1bHqBarerHl7mwCDSyRh3o30nrd3snwfru0CYB5zvl1ucmNcgVKGh92LqEv3VMaad7IIU46SemWFfPx2l4St6KNPqnsAtoLLig4K5zi47HVNoaRS4ODc4xsXuVI_g0MpUbCmhwsr6R0lDx2iLKKjIP_vLKU58IGETeAKgxmElr/s2480/subawa_4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1498" data-original-width="2480" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9HZ11ggUCvEfBF_1bHqBarerHl7mwCDSyRh3o30nrd3snwfru0CYB5zvl1ucmNcgVKGh92LqEv3VMaad7IIU46SemWFfPx2l4St6KNPqnsAtoLLig4K5zi47HVNoaRS4ODc4xsXuVI_g0MpUbCmhwsr6R0lDx2iLKKjIP_vLKU58IGETeAKgxmElr/w651-h386/subawa_4..jpg" width="651" /></a></div>(Editor: Jenttar)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Surat Terbuka Ny. Lusy Kepada Kajati NTB dan Jaksa Agung RI Terkait Mafia Tanah Di Sumbawa

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe selaku pemilik tanah seluas 1...

»

Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

<div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”  <br /></span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/s1280/lusi1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/w365-h487/lusi1.jpg" width="365" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>“Begitu Kuatkah Mafia Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?”</i>. Pertanyaan inilah yang seringkali terdengar di kalangan masyarakat luas terkait kasus  sengketa tanah yang tak habis-habisnya. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat <br /><br />Namun anehnya, laporan masyarakat terkait kasus sengketa tanah karena terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda "seperti mencari jarim di lumpur yang dalam”<br /><br />Dan itulah yang dirasakan oleh Lusy, seorang warga Sumbawa Besar yang sudah melaporkan kasus tanahanya ke Polres Sumabwa Barat, ke Kapolda Nusa Tenggara Barat, ke Kejaksaan  termasuk mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat hingga ke ke Kapolri, namun belum ada hasilnya. <br /><br /><i>“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,”</i> kata Lusy kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Sabtu, 12 November 2022 sekitar pkl. 17.00 Wib<br /><br />Nah, karena merasa kasus tanah miliknya yang dilaporkannya ke pihak Kepolisian tak kunjung ada perkembangan bahkwan tidak ada tanggapan atas surat pengaduannya ke pejabat negeri ini, harapannyapun hanya satu yaitu mengirin surat pengaduan ke Presiden Jokowi. Dan kalau tidak berhasil atau tidak ada tanggapan dari Presiden Jokowi maka Lusy pun hanya<i> pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/s2452/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1510" data-original-width="2452" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/w640-h394/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" width="640" /></a></div>Lusi menceritakan. Kasus tanah ini baru muncul pada tahun 2021 ketika Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal. Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe adalah salah satu adik kandung dari Lusy .<br /><br /><i>“Ketika (Alm) Toe meninggal dunia pada tahun 2021, kasus tanah ini muncul ke permukaan. Lalu Imran Halilintar mengklaim tanah milik (Alm) Toe ini adalah miliknya. Klaim ini dilakukan secara sepihak tanpa ada sepotong dokumen yang mendukung bagi kepemilikan tanah tersebut,”</i> kata Lusy <br /><br /><i>“Imran Halilintar hanya bermodalkan pengakuan dan kesamaan nama dengan Imran Zain selaku penjual tanah kepada (Alm) Toe. Sama-sama “Imran”. Imran Halilintar juga mengaku memiliki bukti pendaftaran penerbitan sertifikat atas namanya entah darimana dia dapatkan,”</i> lanjut Lusi<br /><br />Menurut Lusy, Imran Halilintar menguasai dan menjual tanah itu kepada sejumlah warga. Kini tanah tersebut telah didiami oleh lebih dari 100 kepala keluarga (KK). Ironisnya, tanah yang sudah ber sertifikat (SHM) inipun terbit lagi sebanyak 23 sertifikat hak milik (SHM) baru. <br /><br /><i>“Sebenarnya masalah ini sudah beberapa kali dimediasi Kades Mantun Kecamatan Maluk, Sahril S.Sos. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari Kamis, 28 Januari 2022 pukul 09.00 Wita di Kantor Desa Mantun dengan agenda klarifikasi Tanah. Yang hadir waktu itu H. Imran selaku pemilik asal tanah (SHM 507), Imran Halilintar pihak yang mengklaim lahan SHM 507, saya (Lusy) selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut,” </i>ujar Lusy  <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, lanjut Lusy,<i> “Imran Halilintar akhirnya mengakui jika tanah 1,9 hektar itu bukan miliknya. Namun Imran Halilintar mengaku sempat menguasainya yang kemudian dikembalikan kepada para penggarap. Padahal faktanya tanah itu telah dijual bukan dikembalikan. Tapi, karena mendapat angin segar dari pihak BPN Kabupaten Sumbawa Barat, Imran Halilintar kembali memantapkan diri sebagai pemilik tanah 1,9 hektar tersebut (SHM 507)”.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/s960/lusi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="948" data-original-width="960" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/w400-h395/lusi.jpg" width="400" /></a></div></i><br />Lebih lanjut Lusy menjelaskan. Pertemuan kedua di Kantor Desa Mantun pada Hari Rabu, 9 Februari 2022 pukul 10.00 Wita dengan agenda klarifikasi Tanah. Selain kepala desa, pertemuan itu dihadiri Aswar A (Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk), Lusy selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut. Pada pertemuan itu Ahli Waris (Alm) Toe dengan warga yang mendiami tanah tersebut. Warga sepakat akan membayar tanah itu kepada Ahli Waris (Alm) Toe. Sebab harga yang diberikan Ahli Waris (Alm) Toe sangat murah, terjangkau dan jauh dari harga tanah di sekitarnya. <br /><br />Untuk merealisasikan transaksi jual beli ini, Ahli Waris (Alm) Toe menemui kendala di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, terutama keinginan Ahli Waris (Alm) Toe untuk melakukan pengukuran dan pemecahan sertifikat. Ini ketika Ahli Waris (Alm) Toe, Kades Mantun, dan Imran Zain menemui Kepala Kantor BPN setempat, seraya memperlihatkan akta tanah berupa SHM No. 507, pada 9 Februari 2022 siang hingga sore, atau setelah rapat di Kantor Desa Mantun.   <br /><br />Selain itu Imran Zain selaku pemilik asal tanah tersebut juga memberikan penjelasan bahwa nama Imran di SHM itu adalah namanya. Terkait adanya embel-embel “Zain” di belakang namanya adalah nama orang tuanya yang disematkan saat dia sudah dewasa. Untuk menguatkannya, Imran Zain memperlihatkan surat keterangan dari dinas terkait. Tapi Kepala BPN KSB menolak untuk memprosesnya. Kepala BPN KSB mengharuskan Ahli Waris (Alm) Toe menyelesaikan urusannya dengan Imran Halilintar. Atau akan melakukan pengukuran ulang atas lahan itu setelah Ahli Waris Toe mendapat restu dari Imran Halilintar. <br /><br />Sikap Kepala Kantor BPN KSB ini tentu menimbulkan kecurigaan, karena cenderung tendensius dan berpihak kepada Imran Halilintar. Sikap kepala BPN ini juga kami nilai tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pelayanan public yang professional, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap SHM No. 507 yang notabene adalah produknya sendiri. Sebagaimana diamanatkkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. <br /><br />Berikutnya, Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Ny Lusy selaku ahli waris Toe didampingi Aswar A selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk mendatangi Kantor BPN Sumbawa Barat untuk kembali mengajukan permohonan pengukuran tanah SHM 507. Ny. Lusi tidak masuk ke dalam kantor BPN, hanya menunggu di mobil, sedangkan yang masuk hanya Aswar Kasi Pemerintahan Camat Maluk yang kemudian diterima Wahyu Saputra—pegawai BPN. Terhadap permohonan itu, Petugas BPN meminta ahli waris Toe untuk menunggunya. Namun sampai sekarang, permohonan itu belum ditanggapi. Beberapa kali BPN Sumbawa Barat berjanji untuk melakukan pengukuran tapi belum direalisasikan.   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/s960/lusi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="782" data-original-width="960" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/w640-h522/lusi..jpg" width="640" /></a></div>Sebelumnya, pada Hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Ny Lusi selaku Ahli Waris Toe sudah melaporkan Imran Halilintar secara pidana ke Polsek Maluk, Polres Sumbawa Barat tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP. Polsek Maluk telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No: SP.Lidik/  /I/2022/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani Kapolsek Maluk, Kompol Sidik Pria Mursita SH. Sampai saat ini belum ada progress dari hasil penyelidikan. <br /><br />Selain lahan ber-SHM 507 yang enggan diukur BPN Sumbawa Barat, BPN juga berlaku sama dengan lahan milik ahli waris (Alm) Toe bersertifikat hak milik No. 115 atas nama Sapruddin. Tanah seluas 10.750 meter persegi (m2) berlokasi di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Di atas lahan bersertifikat ini, BPN menerbitkan sertifikat baru di atasnya. Jumlahnya sekitar 17 sertifikat. Yaitu bernama Lalu Mas’ud, Mindah Maryati, Husni Mubarak, H. Ibrahim, Sandi Sakti Ardi, H. Ibrahim, Yayasan Lukmanul Hakim, Erfan Chakim, Islahuddin, Saprudin Kapitang, Ihwan Arianto, Idham Khalid, Zulkifli, Bung Waker Hadi, Baiq Nursani, Budi Santoso dan Aunurrofik.   <br /><br />“Kami selaku ahli waris Toe sudah beberapa kali mendatangi kantor BPN Sumbawa Barat, termasuk telah mengajukan permohonan pengukuran. Tapi entah ada masalah apa, BPN Sumbawa Barat kerap mengulur dan menunda waktu setiap akan melakukan pengukuran. Padahal jadwal pengukuran sudah ditetapkan, namun selalu ditunda. Dan sampai sekarang belum dilakukan,” kata Lusy. (*) <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami T...

»

Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda”</span></h3><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/s1280/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/w480-h640/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="480" /></a></div><b>Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="text-align: justify;">Kasus  sengketa tanah sepertinya tak habis-habisnya dikalangan masyarakat Indonesia. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, Bagaimana prosedur sesuai peraturan yang berlaku hingga BPN mengelurkan 2 SHM dilahan yang sama dengan pemilik yang berbeda? Apakah setiap SHM yang dikeluarkan BP tidak dimasukan ke dalam dokumen sehingga sebidang tanah memiliki lebih dari satu SHM dengan pemilik yang berbeda-beda? Mungkinkah ada “seorang anak lahir dari rahim dua wanita?”. Dan bila ada, itulah jawaban masalah terbitnya SHM ganda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat sepertinya tak berarti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Buktinya, laporan salah seorang warga Sumbawa Barat ke Polres Sumbawa Barat terkait tanah SHM miliknya seluas 20.000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikuasai orang laing hingga saat ini belum ada hasilnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebanya, selain melaporkannya ke Kepolisian, Lusi akan melporkan kasus tanah miliknya yang dikuasi orang lain ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sudah saya laporkan ke Polisi tapi belum ada hasilnya. Dan saya akan melaporkan ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi. Karena saya menduga ada pemalsuan dokumen sehingga terbit SHM atas nama orang lain,” kata lusi kepada media ini melalui sambungan telepon, Kamis, 10 November 2022 pkl. 22.15 Wib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menjelaskan, bahwa ada dugaan keterlibatan mafia tanah termasuk BPN, sehingga SHM yang dikelurkan oleh BPN pada tahun 1987 atas tanah seluas 8000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan lagi pada tahun 2018 atas nama orang lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hampir semua tanah saya selalu saja adasertifikat atas nama orang lain. Saya menduga ada permainan mafia tanah termasuk BPN, kok bisa ada dua Sertifikat Tanah di lahan yang sama tapi pemiliknya beda,” kata Lusi dari ujung telepon selulernya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menceritakan. Munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. Padahal data tanah itu baik berupa SPPT yang dibayar setiap tahun dengan keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM), maupun nama para penggarap sudah tercatat jelas. Bahkan kembali dipertegas lagi dengan surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adanya dua sertifikat ganda diduga kuat karena permainan mafia tanah dan BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan Nyonya Lusi, adanya sertifikat di atas sertifikat ini, diduga kuat karena peran dari oknum pemerintah desa hingga oknum BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Surat pernyataan yang dibuat 18 Oktober 2021 tercatat ada 10 orang penggarap lahan seluas 20.000 meter. Mereka adalah Rosidi, Amaq Jidah, Amaq Azis, Mahsun (Conk), Baiq Maheran, Parihun S.Ag, Sobirin, Haji Wantikno, Amaq Agus dan Kades Mantun sendiri, Sahril,” kata Lusi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Lusi, data tanah itu baik berupa SPPT yang tetap terbayar setiap tahun, keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM). Nama para penggarap sudah tercatat jelas bahkan kembali surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda” Sumbawa, BERITA KORU...

»

MA Menolak Kasasi Jaksa Kejari Tanjung Perak, BB 58 Kontainer Kayu Merbau Dilelang?

<div style="text-align: justify;"><h3><b><span style="font-size: x-large;"><i><span style="color: red;">#Dalam Putusan, kayu jenis Merbau sebanyak 58 Kontainer dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Provinsi Papua#     </span></i></span></b><b><span style="font-size: x-large;"></span></b></h3><b><span style="font-size: x-large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhta3s-Bfeh7ALD0jq5gVIHEkcXF7WEs6DN_YoNOi60SD95hsGLqAIzoSLcjozJwe3uMEx3xyb6SrfictM6QrNQkKNvtfYzr9ZJanEYsp3ylljV1zrRMzI5cyfU3c_5HxS5py9DV2Bw-GK6VBBzbRYFORQEeynK097dlzJClmLA3RrKqg1BC-98FVQE/s900/kayu%20-%20ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="900" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhta3s-Bfeh7ALD0jq5gVIHEkcXF7WEs6DN_YoNOi60SD95hsGLqAIzoSLcjozJwe3uMEx3xyb6SrfictM6QrNQkKNvtfYzr9ZJanEYsp3ylljV1zrRMzI5cyfU3c_5HxS5py9DV2Bw-GK6VBBzbRYFORQEeynK097dlzJClmLA3RrKqg1BC-98FVQE/w640-h640/kayu%20-%20ilustrasi.jpg" width="640" /></a></div>Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, SH., MH : </span></b><span style="font-size: x-large;">“Apa isi putusan Pengadilan itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak, itu sama dengan melawan Putusan Pengadilan”</span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Mahkamah Agung (MA) Republik Indoneisa dalam Putusannya Nomor 415 K/Pid.Sus-LH/2022, Selasa tanggal 15 Februari 2022, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak pada tanggal 3 September 2020 atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur Nomor 49/PID.SUS-LH/2020/PT SBY, tanggal 16 Maret 2020 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN Sby tanggal 27 September 2019 terkait Barang Bukti (BB) berupa kayu jenis Merbau sebanyak 58 Kontiner yang kabarnya dalam proses lelang<br /><br />Mungkin Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, “tak rela” kalau barang bukti (BB) berupa kayu jenis merbau sebanyak 58 kontainer dikembalikan ke pemerintah daerah provinsi Papua dalam perkara pidana ‘Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan’ di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun 2019 yang menyeret Terdakwa PT Mansinam Global Mandiri  yang diwakili oleh Daniel Gerden anak dari P. Bolong (Alm) selaku Direktur, atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN Sby tanggal 27 September 2019 maupun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor 49/PID.SUS-LH/2020/PT SBY tanggal 16 Maret 2020, sehingga JPU Kejari Tanjung Perak melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Inonesia (MA RI) pada pada tanggal 3 September 2020<br /><br />Sebab, tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak dalam perkara terbut, menuntut agar barang bukti sebanyak 58 kontainer dirampas untuk negara. Sementara dalam putusan PN Surabaya maupun PT menyebutkan gara “barang bukti berupa 58 buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing-masing dengan nomor kontainer sebagaimana dalam bukti nomor 1 sampai dengan nomor 58, dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Provinsi Papua, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum”   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuxzX5S9kJZHmFcNigk1WpVe72pykLDUJNpIx8lbdp2CL1HK6zKfAvOtcXVUYTEWFpOf0uIMzCKLaI7r8Tb4njJBmL4fhbKN4b0nR8lXnm5cGSK8DMl9e-WZtwfELlb9e5xLWs_PUPmzJe-nVRO7mV7fRcRkZURAJsajYFQRihIbfS39sm8ERG9nqw/s625/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="625" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuxzX5S9kJZHmFcNigk1WpVe72pykLDUJNpIx8lbdp2CL1HK6zKfAvOtcXVUYTEWFpOf0uIMzCKLaI7r8Tb4njJBmL4fhbKN4b0nR8lXnm5cGSK8DMl9e-WZtwfELlb9e5xLWs_PUPmzJe-nVRO7mV7fRcRkZURAJsajYFQRihIbfS39sm8ERG9nqw/w640-h614/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" width="640" /></a></div>Tapi upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh JPU Kejari Tanjung Perak terkait barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau agar dirampas untuk negara kembali kandas. Sebab Mahkamah Agung (MA) Republik Indoneisa dalam Putusannya Nomor 415 K/Pid.Sus-LH/2022, pada Selasa tanggal 15 Februari 2022, menolak permohonan pemohon kasasi<br /><br />Dalam putusannya, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang di Ketuai Dr. H. Suhadi, S.H., M.H menyebutkan, bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti Pengadilan Negeri dengan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana denda sebesar Rp9.000.000.000 dan penutupan seluruh usaha Terdakwa (PT Mansinam Global Mandiri ) telah memberikan alasan yang cukup, yaitu akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan maraknya pembalakan hutan secara liar dan kerusakan hutan yang semakin parah;<br /><br />Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI meyatakan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak<br /><br />Anehnya, sekalipun putusan Mahkamah Agung RI menolak permohonan Kasasi JPU Kejari Tanjung Perak, barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau dalam proses lelang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu sumber kepada Wartawan beberapa hari lalu<br /><br />Sumber menyebutkan, salah satu peserta lelang adalah G.Y.B.T selaku Direktur CV NI yang beralamat di Jln. Villa Taman Telaga, Lidah Kulon Lakar Santri Gresik yang memberikan kuasa kepada HS yang beralamat di Apo Bukit Barisan Gurabesi Jaya Pura. Surat kuasa tersebut ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2022<br /><br />“Kayau 58 kontainer dalam proses lelang di Kejari Tanjung Perak. Padahal kan masih dipergunakan untuk “Tersangka” yang masih DPO (Daftar Pencarian Orang.red), itu orang surabaya. Kabarnya perusahan-perusahan ini berkaitan dengan keluarga pejabat Istana,” kata sumber yang minta namanya tidak disebutkan <br /><br />Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh sumber, yaitu terkait nama peserta lelang. Dalam data yang dimiliki Wartawan bahwa G.Y.B.Tonak selaku Direktur CV Nusantara Indah  yang beralamat di Jln. Villa Taman Telaga, Lidah Kulon Lakar Santri Gresik adalah berstatus Tersangka di Polrsrtabes Surabaya sejak tahun 2012 atas laporan Kejari Tanjung Perak <br /><br />Saat itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) yang dijabat Danel Panangan atas nama Kejari Tanjung Perak membuat laporan ke Polrestabes Surabaya dengan Nomor Laporan : LP/0302/B/III/2012/Jtm/Rstbs/ Sby tanggal 14 Maret 2012 terkait barang bukti yang diuga hilang dalam Perkara Pidana Nomor : 3580/ Pid. B/2008/PN. Sby jo Nomor : 471K/PID.SUS/2010 tanggal 30 Desember 2010<br /><br />Yang dilaporkan saat itu adalah Aminata Taylor, GYB Tonak dan Suriansyah Djebar. Satu dari Tiga tersangka yaitu, Suriansyah Djebar telah meninggal dunia dengan status Tersangka. Menurut sumber, hingga saat ini laporan tersebut belum diketahui apakah sudah dihentikan atau tidak.<br /><br />Terkait proses lelang barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau dalam perkara pidana ‘Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan’ di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, hingga saat ini belum ada penjelasan lengkap dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun dari Kejari Tanjung Perak<br /><br />Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Fathur Rohman, SH., MH kepada Wartawan melalui pesan WhastApp mengatakana, “Kalau untuk lelang teknisnya di Kejari masing2 (masing-masing.red)”.<br /><br />Sementara Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak I Putu Arya Wibisana, SH., MH kepada Wartawan melalui pesan WhastApp (Rabu, 14 September 2022) mengatakan, “Mohon waktu kami koordinasi kan dgn Kasi BB enggeh”. Dan beberapa detik kemudian, I Putu Arya Wibisana, SH., MH mengirim pesan WhasApp yang mengatakan, “Infonya masih belum”.<br /><br />Anehnya, apakah memang Kejati Jatim tidak mengetahui adanya proses lelang barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olehan jenis merbau di Kejari Tanjung Perak?. Yang lebih anehnya adalah penjelasan dari Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak I Putu Arya Wibisana, SH., MH yang mengatakan “Infonya masih belum”. Belum apa? Belum di lelang atau bagaimana?<br /><br />Terkait barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olehan jenis merbau dalam perkara pidana, Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH mengatakan, bahwa tidak semua barang bukti bisa langsung dilelang karena ada prosesnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<br /><br />Dr. M. Sholehuddin, SH., MH mengatakan, kalau dalam putusan disebutkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara dan diserahkan, maka putusan tersebut wajib dilaksanakan<br /><br />“Apa isi putusan Pengadilan itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak, itu sama dengan melawan Putusan Pengadilan,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH., MH saat dihubungi Wartawan, Kamis, 15 September 2022<br /><br />Kasus ini berawal pada Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 23.50 Wib, kayu olahan jenis merbau yang dimuat di dalam 58 (delapan) kontainer, diamankan dan disita oleh petugas Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan di Prov. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Pencegahan danPengamanan Hutan Ditjen Penegakan Hukum LHK Nomor : ST. 839/PPH/PPHS/Gkm.2/1/2019, tanggal 2 Januari 2019, antara lain saksi ASWIN BANGUN, S.Hut.,M.Si., saksi HENDRA NUR ROFIG, S.Hut.,S.E,MA, saksi ASA YULIANTO, S.Hut. dan saksi KRIES CONI SATRIAJI, S.Hut. yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan Kontainer yang berada di KM. SELAT MAS yang diduga berisi hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Povinsi Papua di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jl. Raya Tambak Osowilangon KM. 12, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.<br /><br />Bahwa terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Alm), berdasarkan Akta Kuasa Direktur dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SUPRAKOSO, S.H. Nomor : 20, tanggal 10 Oktober 2002 sebagai Direktur PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI diberi kuasa khusus untuk mewakili penghadap dalam jabatannya selaku Direktur sepenuhnya dimanapun dan terhadap siapapun, didalam dan diluar pengadilan, dalam segala hal urusan dan tindakan, baik tindakan pengurusan maupun pemilikan PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI pada pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 23.50 Wib<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jl. Raya Tambak Osowilangon KM. 12 Kecamatan Benowo, Kota Surabaya <br /><br />Atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Bahwa terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI beralamat di Jl. Raya Abepantai-Nafri No. 88, Kota Jayapura-Papua, bergerak dibidang usaha perkayuan dari Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), Ijin Usaha Industri Kayu Primer (IUI-IPHHK)/kayu olahan dan Ijin Usaha Industri Kayu Skunder/Molding.<br /><br />Bahwa terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI memperoleh bahan baku kayu yang bersumber dari beberapa perusahaan pensuply, untuk Industri primair bahan baku kayu bulat/ log diperoleh dari pemegang HPH yang bekerjasama dengan terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yaitu PT. HANURATA dan PT. BATASAN (masing-masing berkedudukan di Kabupaten Kerom) dan untuk Industri lanjutan sumber bahan bakunya dari pemegang hak Industri Primer Hasil Hutan Kayu di wilayah Jayapura dan Kabupaten Kerom baik dengan perjanjian kerjasama maupun tanpa perjanjian kerja sama.<br /><br />Bahwa selain menerima bahan baku kayu yang bersumber dari perusahaan pensuply bahan baku kayu, terdakwa memiliki kewenangan menentukan bisa atau tidak bisa menerima kayu dari pihak yang akan mensuply kayu merbau atau meminta jasa produksi standar ekspor, juga menerima sumber bahan baku kayu olahan jenis merbau dari masyarakat adat dari sekitar Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Kerom, tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan.<br /><br />Bahwa proses pengangkutan kayu jenis merbau dari lokasi tebangan sampai ke terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yaitu setelah kayu ditebang dan menjadi kayu bantalan oleh operator chainsaw, kemudian para operator chainsaw/penebang mengeluarkan kayu bantalan/olahan dari dalam hutan ke pinggir jalan dengan cara ditarik manual oleh para penebang, setelah kayu bantalan merbau ini sampai dipinggir jalan kemudian kayu digrade/hitung jumlah batang dan ukurannya dan dicatat dalam nota biasa sebagai dasar untuk pembayaran jasa kerja penebangan dan pengolahan.<br /><br />Bahwa setelah kayu merbau terkumpul di pinggir jalan kemudian dimuat menggunakan mobil truk, baik milik perusahaan maupun mobil truk yang disewa dan diterima di lokasi terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI oleh ALEXANDER UYO (Manager Operasional) atas persetujuan dari terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI.<br /><br />Bahwa terdakwa mengubah status kayu yang diperoleh secara tidak sah tersebut seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, dengan menerbitkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) Nota Perusahaan PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI beserta lampiran Daftar Kayu Olahannya yang ditandatangani oleh ROYNALDI BISE atas persetujuan terdakwa, terhadap kayu merbau yang diterima dari masyarakat secara tidak sah tersebut<br /><br />Bahwa dengan disertai dokumen berupa Nota Perusahaan tersebut, terdakwa mengedarkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) kontainer kayu olahan sawntimber jenis merbau yang diperoleh secara tidak sah tersebut melalui jalur perairan/laut menggunakan KM. SELAT MAS-IMO 9104146 dengan tujuan Pelabuhan Teluk Lamong, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kepada penerima berdasarakan alamat yang disebut di dalam Nota Perusahan, sebagai berikut<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1bVgcl6zskgjS1Ih1wEUs8HQRCSsOUc-KXQrIYlCYwPLnAmejH37rPeAq_zZM1QqTQlUwQMxn2gKxQyxNKvoqB_7tRrENx-N5k8Q0Je-fXj3m7AWiE3mF360GgKmhf434wA_J4KTktUqx7xCnJc58xo0fKq9Z8BLdGs9tRP8qI4vD8A5VzAKL3NRO/s2412/GAMBAR_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2254" data-original-width="2412" height="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1bVgcl6zskgjS1Ih1wEUs8HQRCSsOUc-KXQrIYlCYwPLnAmejH37rPeAq_zZM1QqTQlUwQMxn2gKxQyxNKvoqB_7tRrENx-N5k8Q0Je-fXj3m7AWiE3mF360GgKmhf434wA_J4KTktUqx7xCnJc58xo0fKq9Z8BLdGs9tRP8qI4vD8A5VzAKL3NRO/w640-h598/GAMBAR_1.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxV5PZp19HNACBZwrMb2BoZqp2F_hmtFWnEwi5sskraV5WipG7o4w7zRShEWXkYyypqgb54xWrhE6p62uO3Pmn2nI3_L11ITWV5Tyx-4DfO9VcRP0m69G2ZH8BHyKnQWM8kHxHVCxLCCDhbZBK9-rfLo9gkxYEuNuTQVsqN61R53djgCoui3wuRGuU/s2404/GAMBAR_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1496" data-original-width="2404" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxV5PZp19HNACBZwrMb2BoZqp2F_hmtFWnEwi5sskraV5WipG7o4w7zRShEWXkYyypqgb54xWrhE6p62uO3Pmn2nI3_L11ITWV5Tyx-4DfO9VcRP0m69G2ZH8BHyKnQWM8kHxHVCxLCCDhbZBK9-rfLo9gkxYEuNuTQVsqN61R53djgCoui3wuRGuU/w640-h398/GAMBAR_2.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Pada pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 23.50 Wib., kayu olahan jenis merbau yang dimuat di dalam 58 (delapan) kontainer, diamankan dan disita oleh petugas Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan di Prov. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Pencegahan danPengamanan Hutan Ditjen Penegakan Hukum LHK Nomor : ST. 839/PPH/PPHS/Gkm.2/1/2019, tanggal 2 Januari 2019,<br />antara lain saksi ASWIN BANGUN, S.Hut.,M.Si., saksi HENDRA NUR ROFIG, S.Hut.,S.E,MA, saksi ASA YULIANTO, S.Hut. dan saksi KRIES CONI SATRIAJI, S.Hut. yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan Kontainer yang berada di KM. SELAT MAS yang diduga berisi hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Povinsi Papua di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jl. Raya Tambak Osowilangon KM. 12, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama MANGATAS TAMBUN, SP,M.Si. dari BPHP Wilayah II Medan yang melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu yang terdapat di dalam 58 (lima puluh delapan) Kontainer bersama dengan Tim, yaitu YANDI IRAWAN SUTISNA, S.Hut., IMAM SUWARJONO, EKO CAHYO MARYONO, SP, MUHAMAD ISHAK, S.Hut., AHMAD SAHIDIN, S.Hut., SYAHRIL, S.Hut., YURIONO, SP dan REGIANTO, A.Md, menjelaskan bahwa dari hasil pengukuran dan pengujian terhadap isi sebagaimana dimaksud dalam perkara ini bentuknya berupa kayu Gergajian (Sawn Timber) dan jenisnya adalah Merbau, dengan jumlah dan volume masing-masing Kontainer sebagai berikut :    </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrag5yzjLXdaKFNntjaWDw4euq2j3f2KPOlR0xryHueFFpBJt3tmus4XVu-dPpcmjjPZlqtvE8iO5JW8z5Tp9OYcTpRR-HDsxHwAE7He05sH10TKwQPKA6J8Sw8ly2qKQe7Xp-Z6qjUMUiU1F0atY5ZWya91x51xQ9FT1RbX5Yh3GjOVeOZlPvmgFK/s2492/GAMBAR_3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2004" data-original-width="2492" height="514" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrag5yzjLXdaKFNntjaWDw4euq2j3f2KPOlR0xryHueFFpBJt3tmus4XVu-dPpcmjjPZlqtvE8iO5JW8z5Tp9OYcTpRR-HDsxHwAE7He05sH10TKwQPKA6J8Sw8ly2qKQe7Xp-Z6qjUMUiU1F0atY5ZWya91x51xQ9FT1RbX5Yh3GjOVeOZlPvmgFK/w640-h514/GAMBAR_3.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj78discATz6Ku1O8b8hrMEMX3B0mPH9D3lqG5Ie4EMUdesdUIj6Nw6rhjhnfvT_PFPadRPLGKyYMR_8u1W_obc0ZZxnbCkYqAh7rT3ASJZMWA1wkBcaBZ-ytdIbuEXavqL33PEvvXuw36TUIgun5X4pcMLXOudVzMf7MGHhR2srhRFEi0Lkj8XN3SX/s2486/GAMBAR_4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2236" data-original-width="2486" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj78discATz6Ku1O8b8hrMEMX3B0mPH9D3lqG5Ie4EMUdesdUIj6Nw6rhjhnfvT_PFPadRPLGKyYMR_8u1W_obc0ZZxnbCkYqAh7rT3ASJZMWA1wkBcaBZ-ytdIbuEXavqL33PEvvXuw36TUIgun5X4pcMLXOudVzMf7MGHhR2srhRFEi0Lkj8XN3SX/w640-h576/GAMBAR_4.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4vQYlOwe5NvuB43gj4w9wM6bj1ZspT3ZY5B2Vv3L_D3GVyFnoW68ZmjKScr6ge8zSxvjGzZUEGE69OaJOVA_yJGCFvbQDn3HOHLa5--g-sM0uK8OjQohQWMA7IpIFYNOzfp6d-UCPQU7wuYM9bybO1NLIhMyg2ifqXC4sfJ1TRLJC_C90Kct38meF/s2488/GAMBAR_5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2230" data-original-width="2488" height="574" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4vQYlOwe5NvuB43gj4w9wM6bj1ZspT3ZY5B2Vv3L_D3GVyFnoW68ZmjKScr6ge8zSxvjGzZUEGE69OaJOVA_yJGCFvbQDn3HOHLa5--g-sM0uK8OjQohQWMA7IpIFYNOzfp6d-UCPQU7wuYM9bybO1NLIhMyg2ifqXC4sfJ1TRLJC_C90Kct38meF/w640-h574/GAMBAR_5.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2myRq1cF_tgvFMWIYkOcnC77zEjJ3ArOvQVZW8zZ1EOiTm-6JidRBmLD8DIhRXrX6hOyj3rWQSGdAnV83odiMINkuZl7txQnYOHVat9tF5ofeqXAAokwCkdEPt0vUtoAiTFCtslhl4D4kXDfonoAta6VAPo9bgSGPBRSSRAFDGfcGXjsEgD0l5jE4/s2492/GAMBAR%2056_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="336" data-original-width="2492" height="86" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2myRq1cF_tgvFMWIYkOcnC77zEjJ3ArOvQVZW8zZ1EOiTm-6JidRBmLD8DIhRXrX6hOyj3rWQSGdAnV83odiMINkuZl7txQnYOHVat9tF5ofeqXAAokwCkdEPt0vUtoAiTFCtslhl4D4kXDfonoAta6VAPo9bgSGPBRSSRAFDGfcGXjsEgD0l5jE4/w640-h86/GAMBAR%2056_1.jpg" width="640" /></a></div>1. Bahwa Ahli atas nama DANIEL DAVID KOROMAT, S.Hut., dari Kantor BPKH Wilayah X di Jayapura pada pokoknya menerangkan, yaitu : Berdasarkan lampiran peta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.2613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017, tanggal 28 April 2017 pada wilayah administrasi :<br /><br />a. Kabupaten Keerom terdapat kawasan hutan dengan fungsi Konservasi yaitu Kawasan Suaka Margasatwa (SM) dan Fungsi Lindung yaitu Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Fungsi Produksi yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK),<br /><br />b. Kabupaten Sarmi terdapat kawasan hutan dengan fungsi Konservasi yaitu Kawasan Suaka Margasatwa (SM) dan Fungsi Lindung yaitu Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Fungsi Produksi yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi (HP), Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)<br /><br />2. Bahwa sampai saat ini belum ada atau tidak ada kawasan hutan yang telah diakui pemerintah sebagai Hutan adat dan kepemilikan hak ulayat masyarakat yang diakui oleh pemerintah.<br /><br />3. Bahwa sampai saat ini belum ada atau tidak ada usulan dari masyarakat dan atau institusi lainnya terkait pengakuan kawasan hutan sebagai hutan adat dan hak ulayat masyarakat Papua agar mendapatkan pengakuan secara legal dari pemerintah yang disampaikan melalui BPKH Wilayah X Papua.<br /><br />Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016jo.Nomor: P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak, yaitu :<br /><br />1. Pasal 4 ayat (3) : Penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.<br /><br />2. Pasal 4 ayat (4) : Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.<br /><br />Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, karena bentuknya berupa kayu gergajian, maka dokumen yang seharusnya digunakan adalah SKSHHK-KO dan tidak boleh dikirim dengan menggunakan dokumen Nota Perusahaan.<br /><br />Perbuatan terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI diatur dan diancam pidana dalam <br />Pasal 94 ayat (2) huruf d jo. Pasal 19 huruf f atau Kedua Pasal 86 ayat (2) huruf a jo. Pasal 12 huruf i atau Ketiga Pasal 83 ayat (4) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<br /><br />Namun dalam tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak adalah,:<br />1. Menyatakan terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<br /><br />2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Alm) sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa penutupan seluruh perusahan (pasal 109 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).<br /><br />3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa : 1. 58 (lima puluh delapan) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan dirampas untuk negara; 2. 58 set dokumen nota perusahaan sebanyak 74 dokumen diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dalam perkara Tersangka; Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;<br /><br />Dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN.Sby, tanggal 27 September 2019 adalah :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja mengangkut, kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut<br />Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);<br /><br />3. Menyatakan barang bukti berupa : 1). 58 (lima puluh delapan) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing-masing dengan nomor kontainer sebagaimana dalam bukti nomor 1 sampai dengan nomor 58, dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Provinsi Papua, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;<br /><br />2). 58 (lima puluh delapan) set dokumen nota perusahaan sebagaimana dalam bukti nomor 1 sampai dengan nomor 74, tetap terlampir dalam berkas perkara<br />Barang-barang bukti tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 20 September 2019 ;<br /><br />4. Menetapkan supaya Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<br /><br />Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN.Sby, tanggal 27 September 2019 yaitu :<br /><br />Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;<br />Merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 September 2019 Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN Sby, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan “Dengan sengaja mengangkut, kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);<br /><br />3. Menetapkan penutupan seluruh usaha Terdakwa (PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI) ;<br />4. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa : <br />1). 58 (lima puluh delapan) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing-masing dengan nomor kontainer sebagaimana dalam bukti nomor 1 sampai dengan nomor 58, dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Provinsi Papua, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;<br /><br />2) 58 (lima puluh delapan) set dokumen nota perusahaan sebagaimana bukti nomor 1 sampai dengan nomor 74, tetap terlampir dalam berkas perkara.<br /><br />Barang-barang bukti tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 20 September 2019 ;<br /><br />5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). (Jnt)<br /></div>

News Pidana Regional Tipikor MA Menolak Kasasi Jaksa Kejari Tanjung Perak, BB 58 Kontainer Kayu Merbau Dilelang?

#Dalam Putusan, kayu jenis Merbau sebanyak 58 Kontainer dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar d...

»

Ketua KPK dan Gubernur Jatim Secara Resmi Membuka Sosialisasi Bimtek Program Desa Anti Korupsi

<div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>15.00</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">"Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, M.Si menyebutkan, ada sebanyak 686 Perangkat Desa terjerat kasus Korupsi sejak tahun 2015 - 2021"</span></span></span> </div> <div class="MsoNormal"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXKIP7XSpQf65kMreBVK6ZE__11TeGgFj56hlSSpJCMXa2oIu3EpWDPpxuCW3sOIaZFMBuEjWvJ5hUVe8sWFQ-IeFcikk8ONSmqhOoljrw5A1w-rHzSTG8IpLFNcuOwnx-xT9oR7Zbo2DjbdqbKlyEo3y-3bNQZxOkAT0l7RrLcTEah04pYbHkcAzR/s1156/kpk3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1156" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXKIP7XSpQf65kMreBVK6ZE__11TeGgFj56hlSSpJCMXa2oIu3EpWDPpxuCW3sOIaZFMBuEjWvJ5hUVe8sWFQ-IeFcikk8ONSmqhOoljrw5A1w-rHzSTG8IpLFNcuOwnx-xT9oR7Zbo2DjbdqbKlyEo3y-3bNQZxOkAT0l7RrLcTEah04pYbHkcAzR/w640-h398/kpk3.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ketua KPK RI bersama Forkopimda Jatim dalam acara pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi/Foto BERITAKORUPSI.CO</span></span></td></tr></tbody></table></span><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /></div>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, M.Si bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi dengan Thema “Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas Dari Korupsi" yang berlangsung di Islamic Center Jalan Raya Dukuh Kupang No 1 Surabaya (Rabu, 14 September 2022)  dengan dihadiri pejabat  Forkopimda Provinsi Jawa Timur diantaranya Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Irdam V Brawijaya Brigjen TNI Tjatur Putra Gunadi mewakili Pangdam V Brawijaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Firdaus, SH., MH dan beberapa Kepala Dinas Pemprov Jarim serta ratusan perwakilan Desa dari 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timur<br /><br />Sementara Direktur Pembinaan Peran Serta Masyatakat KPK RI, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III, Danlantamal V Surabaya, Danlanud Mulyono, PJU Kodam V/Brawijaya, PJU Polda Jatim, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, Ka OPD Prov Jatim maupun Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota Se-Jatim mengikuti secara Virtual (Zoom).<br /><br />Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi ini adalah  merupakan komitmen Gubernur Jatim untuk mencegah tindak kejahatan Korupsi di tingkat Desa di Prov. Jatim dan juga untuk menyamakan persepsi serta bentuk kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Tindak Pidana Korupsi di Propinsi Jatim.<br /><br />Gubernur Jatimur Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyatakan, bahwa korupsi merupakan tindak pidana kejahatan yang dapat menjadikan kemiskinan pada masyarakat apabila membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran<br /><br />"Beberapa program yang dicanangkan diberbagai desa di wilayah Jawa Timur khususnya Bumdes dapat memberikan kontribusi. Salah satunya di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik yang sukses mengelolah desa tersebut, sehingga dapat memberikan PAD (pendapatan asli desa.red) dan kontribusi positif bagi pemerintahan Provinsi Jawa Timur," kata Khofifah<br /><br />Khofifah berharap, agar dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi ini, dapat memberikan kontribusi untuk membangun pondasi dasar di tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan kemajuan bangsa.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVQjuH_TlrAcva_aNcCTc-YFrntfM9JWaeXWa787ZPyCkqryuSSH2yWvija6i3dLA3Qk2iMUpkoBl-Nu7QBR3CZVZX4vtu_MNnccmGSyJfakC2lg176nnC9V4MGp-WIz4I2QGjDIdsKi68OUliXb7uW2tmEeQ81N-HwpRWUy3lk59FZKuhqCzjC667/s1600/kpk1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVQjuH_TlrAcva_aNcCTc-YFrntfM9JWaeXWa787ZPyCkqryuSSH2yWvija6i3dLA3Qk2iMUpkoBl-Nu7QBR3CZVZX4vtu_MNnccmGSyJfakC2lg176nnC9V4MGp-WIz4I2QGjDIdsKi68OUliXb7uW2tmEeQ81N-HwpRWUy3lk59FZKuhqCzjC667/w640-h288/kpk1.jpg" width="640" /></a></div>Sementara itu, Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, M.Si dalam sambuatannya menyampaikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Jawa Timur yang dapat meningkatkan perekonomian di mulai dari Desa<br /><br />Firli mengatakaan, bahwa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis desa anti korupsi dilaksanakan merupakan bentuk kecintaan KPK dan masyarakat Jatim dalam mewujudkan tujuan negara yaitu Indonesia maju dan bebas dari korupsi dan akan melakukan pengawasan secara ketat sehingga program desa anti korupsi dapat berjalan dengan baik<br /><br />Firli juga menyebutkan, bahwa sejak tahun 2015 hingga 2021, KPK tellah mencatat ada sejumlah 686 perangkat Desa yang tersangkut kasus Korupsi. <br /><br />"Jangan sampai ada perangkat desa yang tersangkut korupsi. Sebab Dana Desa cukup besar dengan nilai mencapai Rp468,5 triliun sejak 2015 hingga pertengahan 2022,” ucap Firli kepada sejumlah perwakilan Desa dari 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mengikuti acara langsung maupun Virtual Sosialisasi dan Bimtek Desa Anti Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Ketua KPK dan Gubernur Jatim Secara Resmi Membuka Sosialisasi Bimtek Program Desa Anti Korupsi

"Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, M.Si menyebutkan, ada sebanyak 686 Perangkat Desa terjerat kasus Korupsi sejak tahun 20...

»