 |
| Jaksa Deddy Arisandi |
BERITAKORUPSI.CO –
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., mengambil langkah administratif dengan membebastugaskan sementara salah seorang Jaksa di Kejari Surabaya yaitu Deddy Arisandi dari segala tugas penanganan perkara. Langkah ini merupakan respons langsung atas viralnya dugaan perselingkuhan dan nikah siri serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyeret nama jaksa tersebut di media sosial.
Meski langkah pembebastugasan sementara adalah prosedur standar untuk menjaga objektivitas, publik berhak mempertanyakan: apakah ini sekadar strategi peredam gejolak opini agar tetap terlindungi, ataukah awal dari proses penegakan kode etik yang tegas, transparan, dan berkeadilan?
Kronologi dan Respons Internal
Polemik ini mencuat setelah akun TikTok "Bangpena Media Center" mengunggah konten pada Jumat, 13 November 2026, yang memuat tudingan keras terkait kehidupan pribadi Jaksa Deddy Arisandi.
Menanggapi hal tersebut, Kajari Surabaya Tri Anggoro Mukti menyatakan telah melakukan klarifikasi internal. Dalam keterangan persnya, Minggu, 15 November 2026), Ia menyampaikan, "Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan masyarakat."
Namun, ucapan terima kasih saja tidak cukup. Masyarakat membutuhkan kepastian apakah "klarifikasi internal" tersebut melibatkan pemeriksaan mendalam oleh Bidang Pengawasan (Bidwas) Kejari Surabaya termasuk oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau bahkan pelibatan Komisi Kejaksaan untuk menjamin independensi pemeriksaan?
Jangan Ganggu Substansi Perkara Erica Natasha Risakotta
Di tengah badai isu pribadi ini, Kajari Surabaya menekankan agar proses hukum yang sedang berjalan tidak terganggu. Deddy Arisandi tercatat sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara terdakwa Erica Natasha Risakotta (Nomor Perkara: 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby). Pada sidang Selasa, 10 November 2026, ia membacakan tuntutan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan terhadap terdakwa.
Sudut Kritis:
Kredibilitas moral seorang Jaksa adalah fondasi dari wibawa penuntutan. Ketika integritas personal seorang JPU dipertanyakan secara publik, muncul pertanyaan mendasar:
1. Apakah Kejari Surabaya akan segera menunjuk JPU pengganti untuk memastikan keberlanjutan perkara ini tanpa cacat prosedural?
2. Bagaimana negara dapat diwakili secara otoritatif oleh seorang jaksa yang sedang menghadapi dugaan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan rumah tangga?
Kajari harus memastikan bahwa pengalihan tugas ini tidak menjadi celah bagi pihak terdakwa untuk mengajukan keberatan atau penundaan persidangan yang justru merugikan proses peradilan.
Janji "Tanpa Toleransi" Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Retorika
Tri Anggoro Mukti menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan didorong untuk menempuh jalur hukum, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal. Ia juga menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap perbuatan tercela yang mencederai rasa keadilan atau melanggar Kode Etik dan Perilaku Jaksa (KEPJ).
Sebagai informasi, Kejaksaan Agung memiliki aturan ketat yang mewajibkan setiap jaksa untuk menjunjung tinggi kehormatan, martabat, serta menjaga perilaku yang tidak mencemarkan nama baik institusi, baik di dalam maupun di luar dinas.
Pernyataan "tanpa toleransi" akan kehilangan taringnya jika tidak diikuti dengan tindakan konkret. Publik akan menilai komitmen ini dari dua hal:
Transparansi Hasil Pemeriksaan: Apakah hasil klarifikasi internal akan dibuka secara transparan kepada publik, atau hanya berakhir dengan sanksi administratif ringan yang ditutup-tutupi?
Akses Pengaduan yang Efektif: Kajari membuka kanal SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id) dan hotline pengaduan Kejari Surabaya di 08213311700. Namun, saluran ini harus dijamin bebas dari intervensi internal dan benar-benar menindaklanjuti setiap laporan dengan pemeriksaan faktual, bukan sekadar pencatatan administratif.
Desakan untuk Akuntabilitas Institusional
Pembebastugasan sementara adalah langkah awal yang tepat, tetapi bukan akhir dari tanggung jawab institusi. Kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan adalah modal utama yang rapuh. Jika seorang jaksa terbukti melanggar kode etik atau hukum pidana terkait KDRT, sanksi yang diberikan harus setimpal, tegas, dan menjadi preseden bahwa institusi penegak hukum tidak melindungi anggotanya yang berbuat salah.
Kini, bola ada di tangan Pimpinan Kejari Surabaya. Apakah langkah ini akan berujung pada penegakan integritas yang nyata, atau hanya sekadar "cuci tangan" dari krisis publik yang sedang berlangsung? Masyarakat dan pengawas eksternal akan terus mengawal. (Jen)
Posting Komentar
Tulias alamat email :