Tahun 2023 Jumlah Perkara Korupsi Menurun, Penegakan Hukum Tercoreng

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Korupsi sepertinya pilih tebang, banyak laporan tidak mendapat respon dari aparah penegak hukum. Mengapa?#</span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Oq3qT94dlxuM7K1CZUrtUntmmDdjzjr4cMH3CwQkHR0eehKHE8fMym-1y3WI8ZprZQqiQAPc4Z3wpm2zn6IU2QDNVLQc7Ick4WMplLJdZlWM-HYrXE2-45KYztOof4gbSl5Yp0rHMbBnbz64keePWR1lK1GO3uSHxEUzOVaJ7vqOx-nkwmCtTTwYiKw/s1184/BK-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="535" data-original-width="1184" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Oq3qT94dlxuM7K1CZUrtUntmmDdjzjr4cMH3CwQkHR0eehKHE8fMym-1y3WI8ZprZQqiQAPc4Z3wpm2zn6IU2QDNVLQc7Ick4WMplLJdZlWM-HYrXE2-45KYztOof4gbSl5Yp0rHMbBnbz64keePWR1lK1GO3uSHxEUzOVaJ7vqOx-nkwmCtTTwYiKw/w640-h290/BK-1.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Selama tahun 2023, jumlah perkara Korupsi yang disidangkan khusunya di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dari 39 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 1 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) serta dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami penurunan sebesar 21,9% atau sebanyak 149 perkara, bila  dibandingkan tahun 2022 sebanyak 191 perkara (lihat gambar), namun di tahun 2023 inipula penegakan hukum tercoreng karena Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bondowoso, Jawa Timur, dan Ketua PKP RI ditetapkan sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi serat Narapidana Korupsi jadi Pahlawan Nasional<br /><br />Dari 149 perkara tersebut, ada sisa perkara tahun 2022 sebanyak 89 perkara, sehingga total perkara yang di sidangkan selama tahun 2023 adalah sebanyak 238 perkara. Dari 238 perkara tersebut, sebanyak 188 perkara sudah putus (Vonis), jadi yang masih tersisa untuk disidangkan atau diselesaikan tahun 2024 sebanyak 50 perkara<br /><i><br />“Perkara tahun ini menurun 21,9 persen atau sebanyak 149 kalau tahun kemarin 191 perkara. Sisa perkara tahun 2022 sebanyak 89 perkara. Jadi yang sudah putus 188 perkara dan sisanya 50 perkara akan diselesiakan tahun depan,”</i> kata Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya, Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 29 Desember 2023.<br /><br />Aneh dan menggelitik, antara menurunya jumlah perkara Korupsi selama tahun 2023 dengan tercorengnya penegakan hukum, mengundang berbagai pertanyaan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum (APH) baik Kejaksaan, Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pelaksana dari Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebagai negara hukum <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah menurunya jumlah perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan  Tipikor pada PN Suarabaya yang diajukan oleh JPU dari 39 Kejari, 1 Kejati Jatim dan KPK menunjukan bahwa memang penurunan yang sunggug-sungguh atau ada pilih tebang?<br /><br />Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan, tak sedikit pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi namun oleh JPU hanya dijadikan sebagai penonton alias saksi. Mengapa?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana proses penegakan hukum di negara hukum oleh aparat penegak hukum terhap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi?, dan bagaimana perilaku aparat penegak hukum itu sendiri?<br /><br />Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbnyi : Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termaktub dalam batang tubuh konstitusi. <br /><br />Sayangnya, identias “negara hukum” dituding masyarakat tak layak mengibarkan bendera negara hukum tetapi kewenanangan dan kekeuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri dengan dibungkus “kata” penegakan hukum, tetapi justru penegakan hukum saat ini telah tercoreng oleh aparat penegak hukum itu sendiri<br /><br />Mengapa demikian? Sebab di usia ke-79 tahun, usia yang sangat tua dan deswasa, namun negara hukum (rechtstaat) kian darurat menyelimuti negara Indonesia sebagai negara hukum dengan perilaku aparat penegak hukum itu sendiri, menyusul semakin banyaknya problem hukum yang bermunculan, seakan menutupi kasus-kasus Korupsi besar yang belum terselesaikan. <br /><br />Lalu bagaimana jadinya nasib negara Indonesia sebagai negara hukum, sementara banyak aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum mulai dari penganiayaan, pembunuhan, narkoba hingga Korupsi termasuk salah seorang  mantan Walikota yang berstatus Narapidana Korupsi dan mantan Narapidana Korupsi yang meninggal justru diangkat sebagai pahlawan nasinal dan di makamkan di Taman Makan Pahlawan dan negarapun diam. Mengapa?<br /><br />Dalam cacatatan Redaksi beriakorupsi.co selama tahun 2023, ada beberapa kasus yang menarik dan mencoreng penegakan hukum di negara hukum oleh aparat penegak hukum<br /><br />Yang pertama, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI Periode 2021 - 2023, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto tertangkap tangan KPK pada Selasa, 25 Juli 2023<br /><br />Kedua, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Jawa Timur, Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus Kejari) Bondowoso, Jawa Timur, Alexander Kristian Diliyanto Silaen tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 15 November 2023 kasus dugaan Korupsi Suap penyelesaian perkara<br /><br />Kasus tangkap tangan atau OTT KPK terhadap Kepala Kejaksaan Negeri di Jawa Timur atau bahkan di Indonesia adalah untuk yang kedua kalinya, setelah KPK melakukan tangkap tangan untuk yang pertama pada Selasa, 2 Agustus 2017 terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rudi Indra Prasetya terkait penanganan kasus Korupsi Dana Desa<br /><br />Ketiga, ditetapkannya Ketua KPK RI, Firli Bahuri mantan Korps Kepolisian RI Berpangkat Komisaris Jnderal (Komjen) atau Bintang Tiga sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi oleh Polda Metro Jaya pada Rabu, 22 November 2023. <br /><br />Dan kasus ini adalah untuk yang pertama kalinya terjadi sejak pemerintah membentuk Lembaga Anti Rasuah, lembaga penegak hukum yang sangat ditakuiti oleh para pejabat di negara hukum<br /><br />Dan keempat, dimakamkannya Narapidana Korupsi Gratifikasi yang juga mantan Narapidana Korupsi Suap OTT KPP yaitu Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu periode 2007 - 2017 yang meninggal pada Rabu 30 November 2023 di makamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surapti, Kota Batu<br /><br />Pemakaman Narapidana Korupsi Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu periode 2007 - 2017 bukan karena menerima penghargaan tanda jasa atau tanda kehormatan sebagaimana dalam UU No. 20 tahun 2009 , namun melainkan atas usulan istri almarhum Eddy Rumpoko, Dewanti Rumpoko mantan Walikota Batu periode 2017 - 2023 kepada Legiun Vetaran Kota Batu<br /><br />Anehnya adalah, sikap pemerintah terkesan diam saat almarhum Eddy Rumpko di makamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surapti, Kota Batu. Namun setelah viral di media sosial, salah satunya di akun Tiktok beritakorupsi.co yang ditonton sebanyak 2,3 juta lebih barulah ada komentar dari berbagai pihak termasuk adanya surat dari Markas Besar TNI KomandoGarnisun Tetap (Kaskogartap) III/Surabaya menyurati Pj. Walikota Batu untuk dilakukan evaluasi dan meninjau ulang sekalipun Pj. Walikota Batu mengatakan kepada beritakorupsi.co, “kurang paham tentang itu”. Ada apa?<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa Legiun Veteran Kota Batu menyetujui permohonan istri almarhum Eddy Rumpokok, Dewanti Rumpoko? Mengapa Legiun Vetetan Kota Batu tidak berkoordinasi dengan Markas TNI di Malang Raya atau di Jawa Timur? Atau memang usulan itu dianggap sesuai dengan UU No. 20 tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan?<br /> <br />Pertanyaannya adalah, kalau memang Indonesia adalah negara hukum sesuai yang diamanatkan UUD 1945, apakah revolusi mental hanya ucapan di mulut dimana mulut tak terbakar mengucapkan api dan lidah tak bertulang? <br /><br />Sementara masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Korupsi sepertinya pilih tebang, banyak laporan-laporan dari masyarakat kepada apar penegak hukum namun tidak mendapat respon. <br /><br />Lalu bagaimana revolusi mental itu secara nyata khususnya terhadap para aparat penegak hukum? Apakah revolusi mental itu sama dengan no viral no justice, no many no justice dan no power no justice?. (*)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tahun 2023 Jumlah Perkara Korupsi Menurun, Penegakan Hukum Tercoreng

#Masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Korupsi sepertinya pilih tebang, banyak laporan tidak mendapat respon dari ap...

»

Toko Kedai Bubuk Surabaya Disegel Dinkes dan BPOM Surabaya Karena Tidak Memiliki Ijin Edar

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Sumber menyebutkan : <i>"Pada tahun 2021, Polda Jatim pernah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada salah seorang pegawai Toko Kedai Bubuk Surabaya karena diduga tidak memiliki ijin dan TDP, namun hasilnya tidak diketahui"</i></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicskAPLCHd7VSZAuVuAdWTHP2v4HrzxJXrvWyFG9S8rhtaKiQDKfLU9WGu8K5qH1qZobmMSXP4bvZvDq2n0WkqkQSblstur59fiYkJSAOYuMtozzBYwMeMLEvVpzeJKXudOLYqWESqHu5VyS9bC7-7k4LJWgvW7NWLCvm4aplv1p5FWqjehXRCWuDS0sA/s680/IMG_20151203_102255.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="680" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicskAPLCHd7VSZAuVuAdWTHP2v4HrzxJXrvWyFG9S8rhtaKiQDKfLU9WGu8K5qH1qZobmMSXP4bvZvDq2n0WkqkQSblstur59fiYkJSAOYuMtozzBYwMeMLEvVpzeJKXudOLYqWESqHu5VyS9bC7-7k4LJWgvW7NWLCvm4aplv1p5FWqjehXRCWuDS0sA/w640-h360/IMG_20151203_102255.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto Google</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Masyarakat perlu berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan dan minuman terutama jenis minuman instan atau minuman bubuk yang belum mendapat ijin edar dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta ijin halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)<br /><br />Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPOM Kota Surabaya, melakukan tindakan tegas dengan menyegel sejumlah jenis minuman serbuk instan atau minuman bubuk milik Toko Kedai Bubuk Surabaya di Jl. Manyar Sambongan No.68 RT.005/RW.003, Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60282 karena tidak memiliki ijin edar dan pelabelan yang tidak standar<br /><br />Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina S.KM, M.Kes kepada <i>beritakorupsi.co</i> melalui telepon (pesan WhastApp) pada Jumat, 15 Desember 2023 <br /><br /><i>“Sudah Kita lakukan kunjungan dan supervisi ke lokasi tersebut sebanyak 3x pada tanggal 24 November 2023, 28 November 2023 dan 05 Desember 2023 melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu secara terintegrasi bersama BPOM Surabaya,”</i> kata Nanik<br /><br />Kadinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina S.KM, M.Kes menjelaskan, “Tindak lanjut yang telah kami lakukan sesuai hasil temuan supervisi tersebut yaitu :<br /><br />1. Penertiban administrasi terkait pelabelan yang tidak standar, produk yang tidak memiliki izin edar dilakukan pengamanan di tempat/disegel.<br /><br />2. Telah disampaikan surat peringatan ke Toko Kedai Bubuk terkait hasil pemeriksaan tanggal 28 November 2023 di Jl. Manyar Sambongan 68. Dengan adanya surat peringatan ini sebagai tindak lanjut pengawasan produk yang disegel,” ujarnya<br /><br />Lebih lanjut Kadinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina S.KM, M.Kes menjelaskan, “pada surat peringatan disampaikan untuk melakukan perbaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah surat ini diterima, apabila belum ada surat balasan maka akan ditindaklanjuti dengan surat peringatan kedua sesuai ketentuan berlaku”.<br /><br />Sebelumnya. Narasumber beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa Toko Kedai Bubuk Surabaya menjual sebanyak 51 jenis rasa minuman bubuk milik Toko Kedai Bubuk Surabaya. Dan dari 51 jenis rasa terbut, hanya 8 yang memiliki ijin dari Dinkes dan BPOM<br /><br /><i>“Ada lima puluh satu (51) jenis rasa dan hanya delapan (8) yang memiliki ijin. Sisanya mengikuti yang delapan (8),”</i> kata sumber kepada beritakorupsi dalam wawancara khusus<br /><br />Sumber yang minta namanya tidak disebut demi keamanan dirinya mejelaskan, pada tahun 2021, Polda Jawa Timur penah mendatangi Toko Kedai Bubuk Surabaya di Jl. Manyar Sambongan No.68 Kertajaya, Surabaya dan melakukan pemanggilan terhadap salah seorang pegawai sertai diminta keterangan tentang ijin, tanda daftar perusahaan dan pajak<br /><br /><i>“Dipanggil dan ditanya ijin, TDP (tanda daftar perusahaan), NPWP dan pajak. Ada tapi yang di pusat di Bekasi,”</i> ujar sumber<br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaimana hasil temuan dan pemeriksaan penyidik Polda Jatim terhadap salah seorang pegwai Toko Kedai Bubuk Surabaya? <br /><br />Sementara temuan Dinkes dan BPOM Surabaya menemukan bahwa jinis minuman bubuk yang dijual Toko Kedai Bubuk Surabaya tidak memiliki ijin edar dan pelabelan yang tidaksesuai  standar<br /><br />Apakah ada perberdaan dari hasil temuan Dinkes dan BPOM Surabaya pada November - Desember 2023 dengan penyidik Polda Jatim pada tahun 2021?<br /><br />Sementara informasi yang diperoleh dari narasumber tersubut, <i>beritakorupsi.co</i> pun beberapkali mengkonfirmasi ke pemilik Toko Kedai Bubuk Surabaya melalui pesan dan telepon WhastApp ke Nomor 62856881xxxx <br /><br />Hingga berita ini ditayangkan dilaman <i>beritakorupsi.co</i>, tak ada respon sekalipun terlihat status aktif (online) di WhastApp. Dari foto profil WhatsApp, sepertinya salah seorang pegawai negeri spil (PNS) atau ASN (Apratur Spil Negra) di DKI Jakarta.<br /><br />Dilansir dari <i>https://javalandcoffee.id/ dan https://javalandcoffee.id/cabang_new/#surabaya</i>, Toko Kedai Bubuk Surabaya berpusat di Jl. DR.Ratna No.19 RT.02/RW.01, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17412 dengan nama Kedai Bubuk Minuman<br /><br />Kedai Bubuk Minuman ini memiliki cabang di 32 Kabupaten/Kota di Indonesia, yaitu; Kedai Bubuk Surabaya, Kedai Bubuk Yogyakarta, Kedai Bubuk Jakarta Timur, Kedai Bubuk Bogor, Kedai Bubuk Banjarmasin, Kedai Bubuk Bandung, Kedai Bubuk Jakarta Selatan, Kedai Bubuk Cibubur, Kedai Bubuk Karanglo, Kedai Bubuk Cirebon, Kedai Bubuk Cikarang, Kedai Bubuk Karanglo, Kedai Bubuk Serang, Kedai Bubuk Bali, <br /><br />Lalu Kedai Bubuk Tangerang, Kedai Bubuk Palembang, Kedai Bubuk Lampung, Kedai Bubuk Tangerang Selatan, Kedai Bubuk Batam, Kedai Bubuk Medan, Kedai Bubuk Jakarta Barat, Kedai Bubuk Depok, Kedai Bubuk Jambi, Kedai Bubuk Semarang, Kedai Bubuk Karawang, Kedai Bubuk Jakarta Utara, Kedai Bubuk Makassar, Kedai Bubuk Tasikmalaya, Kedai Bubuk Bengkulu, Kedai Bubuk Balikpapan, Kedai Bubuk Bandung Selatan dan Kedai Bubuk Lombok<br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaiman pengawasan dari Dinas Kesehatan dan BPOM serta MUI setempat di 32 Kabupaten/Kota di Indonesia?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Toko Kedai Bubuk Surabaya Disegel Dinkes dan BPOM Surabaya Karena Tidak Memiliki Ijin Edar

Sumber menyebutkan : "Pada tahun 2021, Polda Jatim pernah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada salah seorang pegawai Tok...

»

Supradjarto Komut Bank Jatim Dilaporkan Ke Polisi, Gubernur Jatim Belum Ada Respon

<div style="text-align: justify;"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqvSWnT85iE12JCNUHnMzj5IDdmDddNtYylcrHjgQfmI8iVrEd7CI1vw35ZS8tdY5FdRlrpfJYJdNT8GwqY_orTbq_E8bhtS4fbXTRHb5f5u5qxdNPE3vVQ43AWokoO0JrB9-7X3-Jff0xzNm3A4fNPc1T4TklvzMeuRlF6j8qLScADCKCP1xFvv00wnE/s480/IMG-20230711-WA0003.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><span style="color: red; font-size: x-small;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="320" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqvSWnT85iE12JCNUHnMzj5IDdmDddNtYylcrHjgQfmI8iVrEd7CI1vw35ZS8tdY5FdRlrpfJYJdNT8GwqY_orTbq_E8bhtS4fbXTRHb5f5u5qxdNPE3vVQ43AWokoO0JrB9-7X3-Jff0xzNm3A4fNPc1T4TklvzMeuRlF6j8qLScADCKCP1xFvv00wnE/w266-h400/IMG-20230711-WA0003.jpg" width="266" /></span></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto Bank Jatim</span></td></tr></tbody></table><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b> - </div><div style="text-align: justify;">Artis senior Ibu Kota Jenny Rachman dikabarkan melaporkan suaminya, Suprajarto yang menjabat Komisaris Utama (Komut) Bank Jatim ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan ‘perselingkuhan dan pemalsuan tanda tangan’ pada 21 Maret 2021 lalu dan saat ini Suprajarto berstatus Tersangka pada tanggal 14 April 2023</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kabar dilaporkannya Suprajarto yang menjaabat Komisaris Utama (Komut) Bank Jatim ini ke Polres Jakarta Selatan dibenarkan salah satu sumber terpercaya kepada wartawan yang minta namanya tidak ditulis </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ya beritanya sudah beredar di media. Status tersangkanya tanggal 14 April (2023)Tolong jangan tulis nama saya ya,” kata sumber, Selasa, 11 Juli 2023</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait Suprajarto yang menjabat selaku Komut Bank Jatim berstatus Tersangka atas laporan istrinya, hingga berita ini ditayangkan belum ada respon dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat dihubungi wartawan (Senin, 10 Juli 2023) melalui pesan WhastApp ke Nomor Hend Phon Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Jawa Timur.Pulung Chausar maupun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin. (*)</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Supradjarto Komut Bank Jatim Dilaporkan Ke Polisi, Gubernur Jatim Belum Ada Respon

  Foto Bank Jatim BERITA KORUPSI .CO -  Artis senior Ibu Kota Jenny Rachman dikabarkan melaporkan suaminya, Suprajarto yang menjabat Komisa...

»

Sebanyak 20 Kendaraan Tanpa STNK Diamankan Satlantas Polrestabes Surabaya dan Polsek Tambaksari

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoHw9OkNav7iTBTdUA2GeNL56s8QTY3u9_B2bQVyb9voGqw5WTfEHjGIutJjUhPACw81Uo4qyGk8l21PKOZP1xxbsN_eKQHjuuLvt3-MJpxi4gqImsOpp6wDt5ZLy_AckYi1T13b1lthgCnr8uOx7-Qv22xCvogqaI24Hh6NFyfxjlidl2ZW8tmaCp/s1024/a.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="682" data-original-width="1024" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoHw9OkNav7iTBTdUA2GeNL56s8QTY3u9_B2bQVyb9voGqw5WTfEHjGIutJjUhPACw81Uo4qyGk8l21PKOZP1xxbsN_eKQHjuuLvt3-MJpxi4gqImsOpp6wDt5ZLy_AckYi1T13b1lthgCnr8uOx7-Qv22xCvogqaI24Hh6NFyfxjlidl2ZW8tmaCp/w640-h426/a.jpg" width="640" /></a></div>   <span style="font-size: x-small;"> <span style="color: red;">Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.Si saat memeriksa langsung SNTK </span></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya dan Polsek Tambak Sari menggelar giat Stasioner di Jalan Raya Kedung Cowek Surabaya, pada Selasa, 16 Mei 2023 untuk mencegah terjadinya Pencurian dengan Kekerasan (Curas), Pencurian Berat (Curat) dan Pencurian Kendaraan bermotor (Curanmor) dengan mengamankan sebanyak 20 kendaraan tanpa dilengkapi STNK dan 54 penilangan <br /><br />Giat Stasioner tersebut dipimpin langsung Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.Si bersama Kapolsek Tambak Sari Kompol Ari Bayuaji,S.E., S.I.K., M.Si<br /><br />Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan, bahwa Giat Stasioner dilakukan untuk pengamanan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).<br /><br />“Untuk pengamanan kendaraan tanpa STNK, dan berhasil mengamankan 20 kendaraan yang tidak dilengkapi STNK dan 54 dilakukan penilangan,” ucap AKBP Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.Si<br /><br />“Kapanpun bisa diambil dengan membawa STNK dan BPKB asli yang tentunya dengan proses hukum yang berlaku," imbuhnya. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Pidana Sebanyak 20 Kendaraan Tanpa STNK Diamankan Satlantas Polrestabes Surabaya dan Polsek Tambaksari

    Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.Si saat memeriksa langsung SNTK    BERITA KORUPSI .CO - Satua...

»

Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH Mengadukan Penyidik Polda NTB, Team Audito dan Ang San San Ke Kapolri

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH:</u></b> “Penyitaan yang dilakukan penyidik menyalahi aturan karena yang diminta ijin penyitaan ke PN Sumbawa hanya lima tetapi yang disita ada enam tanpa menunjukan bukti penyitaan dari PN”. </span>    </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwSkgVRIoLsbj7p_sjAGfv-CfzBqWQwDn1nFeowx8T8vKfdEI_85iX2w9aLMoE3a040MEAu4FCyxJdsrLaEGfQv9uQ84QgwbDdNMO1b7yEtWMbwv0QvswackzdiIYbNk_FXG9DFWjm2QK2oE4IDuELjuf5AJn8jUg30DZszYXWCDndDHQZ1rpDurB5/s600/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="600" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwSkgVRIoLsbj7p_sjAGfv-CfzBqWQwDn1nFeowx8T8vKfdEI_85iX2w9aLMoE3a040MEAu4FCyxJdsrLaEGfQv9uQ84QgwbDdNMO1b7yEtWMbwv0QvswackzdiIYbNk_FXG9DFWjm2QK2oE4IDuELjuf5AJn8jUg30DZszYXWCDndDHQZ1rpDurB5/w640-h466/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />No viral no justice. “Tidak viral tidak ada keadilan, dan mencari keadilan itu ibarat mencari jarum di kedalaman air yang berlumpur”. Ungkapan inilah yang seringkali terucap dari masyarakat ketika dirinya menghadapi proses hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum salah satunya dialami oleh Ny. Lusy, seorang warga Jalan Kartini, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) <br /><br />Ny. Lusy saat ini sedang mencari keadilan bila masih ada tersisa atas beberapa kasus yang dialaminya mulai dari raibnya tanah seluas 1.9 ha yang diduga melibatkan mafia tanah dan sudah membuat laporan ke Polres hingga Mabes Polri namun tak kunjung ada titik terangnya.<br /><br />Dan kini Ny. Lusy kembali mencari keadilan yang tersisa bila masih ada terkait penyitaan barang bukti yang diduga tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku oleh penyidik Polda NTB atas laporan Ang San San, mantan istri almarhum Almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya adik kandung Ny. Lusi, dengan membuat surat pengaduan ke Kapolri atas tindakan penyidik Polda NTB<br /><br />Untuk kasus ini, Ny. Lusy mempercayakan kepada Kuasa Hukumnya, Sahran, SH., MH dan Sahli, SH yang berkantor di Jalan Raya Geguntur Kota Mataram Nuasa Tenggara Barat. Hal itu diakui Sahran, SH., MH saat dihubungi team beritakorupsi.co melalui telepon seluler pada Minggu, 07 Mei 2023<br /><br />Menurut Sahran, bahwa dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolri melalui Kapolda NTB adalah terkait tindakan penyidik Polda NTB atas penyitaan barang bukti berupa 3 buah BPKB, 1 unit sepeda motor dan 2 unit mobil yang dilakukan oleh penyidik Polda NTB pada tanggal 13 Maret 2023 tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku maupun team audor termasuk  Ang San San selaku pelapor<br /><br />“Penyitaan yang dilakukan penyidik menyalahi aturan karena yang diminta ijin penyitaan ke PN Sumbawa hanya lima tetapi yang disita ada enam tanpa menunjukan bukti penyitaan dari PN ke klien kami dan penyidik tidak menghiraukan ketika Ny. Lusy meminta waktu ke penyidik untuk menunggu Kuasa Hukumnya” ujar Sahran<br /><br />“Kami menemui bagian Humas PN Sumbawa yang menjelaskan bahwa ijin yang diminta penyidik adalah untuk lima barang bukti, tapi faktanya yang disita ada enam. Semua dari awal sudah kami jelaskan dalam surat pengaduan termasuk prosedur yang dilakukan oleh team uaditor maupun terkait laporan pelapor (Ang San San),” kata Sahran  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcNZ95YIt1ifGmxqeOOvEGf9juSOrfQCcXfFxVS14V3lXja6M8Pxe-dj7KnfGtLVgb0e_knHsEG65x-RGCzd1wCQFtD1_aY1pzQx48KSiQdV3qFezCAE9H_k3eknwirPENi_Fy7QoJcKpPjx9VybbuKvBdpUadOBKh63lulV8KkmeJkoU8QaB6fvAI/s600/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="600" height="291" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcNZ95YIt1ifGmxqeOOvEGf9juSOrfQCcXfFxVS14V3lXja6M8Pxe-dj7KnfGtLVgb0e_knHsEG65x-RGCzd1wCQFtD1_aY1pzQx48KSiQdV3qFezCAE9H_k3eknwirPENi_Fy7QoJcKpPjx9VybbuKvBdpUadOBKh63lulV8KkmeJkoU8QaB6fvAI/w400-h291/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" width="400" /></a></div>Dalam surat pengaduan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH dan Sahli, SH kepada Kapolri dan Kabid Propam Mabes Polri melalui Kapolda NTB dijelaskan;<br /><br />1. Bahwa antara terlapor (Ny. Lusy) dan pelapor (Ang San San) sebelumnya terikat persaudaraan karena pelapor menikah dengan adik kandung dari terlapor yang bernama Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) sebagaimana pencatatan sipil Kota Mataram dalam kutipan akta perkawinan Nomor 41/C/KM/2006, namun pernikahan tersebut telah putus karena perceraian pada tanggal 19 Januari 2020 sebagaimana kutipan akta cerai Nomor 5271-CR-09012020-0001. Dan selama pernikahan, pelapor tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan. Maka secara hukum keperdataan tidak ada lagi hubungan keluarga dengan terlapor<br /><br />2. Bahwa Slamet Riyadi kuantanaya meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2021 sebagaimana akta kematian/surat keterangan kematian Nomor: 474.36/V/2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Bugis<br /><br />3. Bahwa selama terkait pernikahan antara pelapor dengan Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum) telah membuat atau mendirikan Commaditaire Vennootschap (CV) yang diberi nama CV Sumber Elektronik yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 9 Sumbawa Besar, dimana Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) bertindak sebagai Sekutu Aktif Komplementer yaitu sebagai Direktur (penanggung jawab pelaksana dan lain sebagainya terkait dengan keberlangsungan usaha) sedangkan pelapor Ang San San sebagai Sekutu Pasif (komanditer) sebagaimana akta pendirian Nomor 58 tanggal 27 Oktober 2014 dibuat di kantor Notaris dan PPAT Effendi Winarto SH yang berkedudukan di Sumbawa<br /><br />4. Bahwa adapun syarat sahnya pendirian CV oleh pasangan suami istri yaitu harus membuat perjanjian kawin untuk mengatur pemisahan harta pasangan suami istri tersebut dihadapan hukum, namun jika tidak ada perjanjian tersebut maka pasangan suami istri tersebut harus menambahkan orang lain lagi sebagai anggota CV untuk memenuhi persyaratan pendirian CV.<br /><br />Namun dalam hal ini kami asumsikan sebelum pendirian CV Sumber Elektronik telah ada perjanjian kawin antara pelapor dengan Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) sebagai syarat sah pendirian CV sebagaimana Pasal 119 KUHPerdata karena tidak adanya orang/pihak lain sebagai sekutu dalam pendirian CV Sumber Elektronik<br /><br />Namun belakangan setelah kami cek kebenaran data pelapor di kantor Notaris atau Notaris pengganti tempat diterbitkannya Akta pendirian CV Sumber Elektronik tersebut, tidak ada sedikitpun dana yang masuk atau bersumber dari pelapor. Kebenaran informasi tersebut dapat kami pertanggungjawabkan dengan menghadirkan Notaris pada saat pembuktian di pengadilan. Dan adapun pelapor dalam pengurusan sebagai Sekutu Komanditer dalam CV Sumber Elektronik hanya sebagai formalitas dari legalitas berdirinya CV Sumber Elektronik tersebut<br /><br />5. Setelah perceraian antara pelapor dengan Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum), secara hukum sebagaimana kutipan akta perceraian Nomor 5271-CR-09012020-0001, pelapor telah terlebih dahulu meninggalkan suaminya yaitu Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) sejak tahun 2017 sehingga tahun 2021 dengan membawa harta benda yang dianggap milik pribadinya pelapor. <br /><br />Maka sejak itu pula Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum) mengelola sendiri CV Sumber Elektronik sampai menjelang meninggal dunia pada tahun 2021, sehingga segala kerugian,  hutang Bank dan pajak menjadi tanggung jawab sendiri oleh Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum). Bahwa selain membawa harta benda yang dianggap milik pribadinya pelapor, juga membawa kabur perhiasan dan surat berharga milik keluarga besar dari terlapor (Ny. Lusy dkk)<br /><br />6. Bahwa sebagai bahan pertimbangannya dengan ini pula melampirkan:<br />a. Kopi KTP terlapor<br />b. Kopi SK khusus pidana terlapor<br />c. Kopi selsilah keluarga terlapor<br />d. Surat keterangan waris<br />e. Kopi KTP atas nama Slamet Riyadi kuantanaya<br />f. Kopi akta pendirian CV sumber elektronik<br />g. Kopi akta perkawinan Slamet Riyadi kuantanaya<br />h. Kopi kartu keluarga Slamet Riyadi kuantanaya<br />i. Kopi akta perceraian Slamet Riyadi kuantanaya, dan<br />j. Kopi akta/surat keterangan kematian Slamet Riyadi kuantanaya<br /><br />7. Adapun yang menjadi dasar laporan pelapor (Ang San San) di Polda NTB sebagaimana dengan pasal 372 KUHP dan atau pasal 167 KUHP adalah terkait barang-barang elektronik dan atau kas/aset dari CV Sumber Elektronik, yang mana jika pelapor merasa dirugikan seharusnya menggugat Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum) secara perdata pada saat masih hidup.<br /><br />Sehingga permasalahan ini jadi terang benderang terlebih lagi toko tempat beroperasinya CV Sumber Elektronik masa sewanya akan berakhir pada awal 2024 yang pastinya menjadi tanggung jawab ahli waris almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya untuk melanjutkan atau tidak, selebihnya dalam poin ini telah kami sampaikan pada angka 4<br /><br />8. Bahwa berdasarkan klausa dalam perjanjian akta pendirian CV Sumber Elektronik pada pasal 11 menyatakan bahwa ; a. Jika seorang Persero meninggal dunia, maka perseroan ini diteruskan oleh persero-persero yang masih ada dengan para ahli waris dari Persero yang meninggal dunia itu sebagai Persero Komoditer yaitu sebesar bagiannya Persero yang meninggal dunia itu dalam perseroan ; b. Dalam hal demikian para ahli waris tersebut menunjuk seorang dari para mereka untuk mewakili mereka terhadap perseroan<br /><br />9. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya pada tanggal 5 Mei 2021, CV Sumber Elektronik tidak pernah beroperasi, namun karena adanya tagihan dari pihak PT Bank BNI Cabang Sumbawa yang mengharuskan ahli waris untuk menyetor tagihan angsuran atau membayar sejumlah uang atas pinjaman atau kewajiban dari CV Sumber Elektronik pada Bank BNI Cabang Sumbawa dengan jaminan yang berasal dari harta warisan yang sampai saat ini tercatat kurang lebih 1,2 miliar rupiah <br /><br />Setelah pinjaman di atas ada juga kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh ahli waris. Maka berdasarkan hal tersebut pihak terlapor berinisiatif membuka dan mengoperasikan kembali toko CV Sumber Elektronik agar dapat membayar atau setidaknya mengurangi kewajiban dari CV Sumber Elektronik pada Bank BNI dan kantor perpajakan<br /><br />10. Adapun terhadap laporan Polisi Nomor LP/182/IV/2021/NTB/SPKT tanggal 24 Mei 2021, pada saat itu pihak terlapor dalam (Lusy Cs) sedang dalam masa bergabung atas meninggalnya Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum) pada tanggal 6 Mei 2021 dan belum sempat pula untuk menghitung harta benda peninggalan milik almarhum antara harta warisan keluarga dan harta yang akan diklaim sebagai harta bersama oleh pelapor (Ang San San).<br /><br />Jadi sangat tidak beralasan hukum jika laporan Polisi tanggal 24 Mei 2021 tersebut ditujukan kepada para terlapor (Ny. Lusy Cs) atas dugaan penggelapan dan atau memasuki pekarangan tertutup karena terlapor lebih berhak atas harta benda bawaan (warisan keluarga) almarhum<br /><br />11. Bahwa Pasal 372 KUHP tentang penggelapan tentu tidak bisa dikenakan kepada Terlapor (Ny. Lusy dkk) karena merupakan ahli waris dari almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya yang berhak melanjutkan usaha dan berkewajiban untuk membayar hutang, membayar gaji karyawan yang tertunggak dan pajak dari CV Sumber Elektronik sebagaimana pada angka 7 di atas <br /><br />Dan terkait Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tertutup haruslah tidak dapat dipaksakan karena Terlapor (Ny. Lusy dkk) juga berhak untuk melanjutkan usaha CB Sumber Elektronik.  <br /><br />Lalu dari mana para ahli waris/Terlapor (ny. Lusy dkk) mendapatkan uang untuk membayar kewajiban CV Sumber Elektronik pada Bank BNI Cabang Sumbawa yang sewaktu-waktu bisa melakukan lelang, terlebih lagi jaminannya masih merupakan warisan milik keluarga besar para Terlapor (Ny. Lusy dkk), kewajiban pajak dan lainnya jika tidak dengan cara memasuki, membuka dan atau mengoperasikan kembali tokoh CV Sumber Elektronik? <br /><br />Sedangkan pelapor (Ang San San) sudah lama meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai  Sekutuk Komoditer atas hutang dan tanggungan CV Sumber Elektronik dan atau kewajibannya sebagai seorang istri pada saat terikat perkawinan, lalu tiba-tiba saja mengklaim harta benda tersebut menjadi miliknya dari beberapa hari saja setelah meninggalnya amarhum Slamet Riyadi Kuantaranya sedangkan kewajiban-kewajiban dari CV Sumber Elektronik diserahkan begitu saja kepada para Terlapor (Ny. Lusy dkk)<br /><br />12. Bahwa untuk selanjutnya keberatan kami adalah pada proses penyitaan mobil dan motor pada tanggal 13 Maret 2023 oleh Penyidik Polda NTB, yang dilakukan secara tidak procedural dimana tujuan awal hanya untuk mengecek dan melihat kondisi mobil, motor dan surat- suratnya yang ujung-ujungnya dilakukan penyitaan paksa, padahal saat itu Terlapor hanya meminta jika mau disita maka diminta tunggu Pengacara/Kuasa Hukum Terlapor yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju tempat penyitaan namun dijawab enteng oleh Penyidik jika keberatan; Terlapor atau kuasanya dipersilahkan untuk Praperadilan <br /><br />Padahal tujuan utama menunggu Pengacara Terlapor adalah untuk memastikan bahwa tindakan penyitaan tersebut telah sesuai prosedur dan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan lainnya terkait penyitaan sebagaimana Pasal 1 KUHAP, Pasal 39 KUHAP dan Pasal 128, 129 dan 130 KUHAP, yang artinya bahwa Penyidik bersikap tendensius, parsial dan berat sebelah dalam memeriksa atau hanya mementingkan Pelapor tanpa mengutamakan kebenaran laporan itu sendiri atau dengan kata lain Penyidik bertindak berdasarkan keinginan/hasrat Pelapor bukan berdasarkan KUHP dan KUHAP serta peraturan lainnya terkait kebenaran dan fakta-fakta dalam permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor.<br /><br />13. Bahwa selain keberatan terkait penyitaan diatas kasus yang dilaporkan oleh Pelapor ini telah dilakukan 2 kali audit, yang pertama pada tanggal 14 Juli 2021 oleh Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha bersifat tertutup hanya disaksikan oleh Penyidik dan Team Auditor untuk catatan atau list barang (Asset) sejak tahun 2018-2021 selanjutnya pada saat proses audit ini Team Auditor telah melebihi kewenangan sebagai Auditor Eksternal Polda NTB yang tentunya hasil audit tersebut kami ragukan karena fle data atau dokumen asli (Hardisk Computer) dibawa oleh team audit Polda NTB yang tentunya sewaktu-waktu bisa dirubah, <br /><br />Hal tersebut kami dapati pada saat audit yang kedua oleh team audit yang berbeda yaitu pada tanggal 11 April 2023 dalam audit ini team auditor menyebutkan mulai audit dari list barang/pembukuan kas (asset) dari tahun 2015 - 2023, hal ini nampak janggal karena adanya perbedaan antara audit yang pertama dan kedua, yang pertama akan melakukan audit untuk CV. Sumber Elektronik dari list barang/kas 2018-2021 <br /><br />Sedangkan untuk audit yang kedua dimulai dari list barang/kas tahun 2015 – 2023. Disini jelas sekali perbedaan untuk mulai tahun auditnya yang tentunya kedua hasil audit team auditor dari Polda NTB sangat kami ragukan, lalu hasil audit mana yang akan kami percaya kalau team auditor bekerja hanya untuk kepentingan Pelapor. Team Auditor dan Penyidik harusnya dapat menarik benang merah dalam kasus ini namum justru menambah keruwetan benang merahnya, karena data ataupun dokumen asli yang dibawa oleh Team Auditor dan Penyidik sampai sekarang masih berada dalam penguasaan Team Auditor yang pertama, begitu juga dengan Team Audit yang kedua telah melakukan penyitaan terhadap 3 kulkas dan 4 mesin cuci tanpa<br />ada surat perintah yang harus melakukan penyitaan oleh Team Auditor.<br /><br />14. Bahwa seharusnya perkara atau kasus ini oleh Pihak Penyidik Direskrimum Polda NTB tidak terkesan dipaksakan (bekerja sesuai keinginan Pelapor saja) hal mana Laporan Polisi dari tahun 2021 namun sampai 2023 masih dalam proses penyidikan; karena jelas sekali perkara ini merupakan ranah perdata , untuk lebih memastikan apakah Pelapor berhak dan berapa bagian Pelapor dari barang atau keuntungan CV. Sumber Elektronik setelah dipotong biaya-biaya ataupun kewajiban dari CV. Sumber Elektronik pada Bank BNI Cab. Sumbawa sebesar 1.2 Milyard Rupiah, dan apabila setelah adanya putusan pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini serta diputuskan pula bagian masing-masing dari Pelapor dan Terlapor, dan jika nanti bagian dari Pelapor berdasarkan Putusan Pengadilan tidak diberikan oleh Terlapor maka barulah Penyidik agresif bertindak sesuai kewenangan seperti sekarang ini.<br /><br />15. Bahwa sebagai akhir dari pengaduan dan keberatan ini, kami mohon kepada Bapak Kapolri, Cq. Kabid Propam Mabes Polri, Bapak Kapolda NTB, Cq. Kabid Propam Polda NTB. Agar berkenan memerintahkan kepada Direskrimum Polda NTB untuk kasus ini (Laporan Polisi No.: LP/182/IV/2021/NTB/SPKT Tanggal 24 Mei 2021) agar dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan kronologis yang telah kami sampaikan diatas dan dalam rangka membangun sinergitas yang baik antara Aparat Penegak Hukum dengan masyarakat dalam penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Polri, sehingga tidak ada lagi atau setidaknya dapat mengurangi narasi-narasi liar masyarakat kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai. <br /><br />Terkait apa yang dijelaskan oleh Sahran, SH., MH(Jnt) atas surat pengaduannya ke Kapolri melalui Kapolda NTB, beritakorupsi.co belum dapat menghubungi pihak Polda NTB untuk meminta tanggapannya. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH Mengadukan Penyidik Polda NTB, Team Audito dan Ang San San Ke Kapolri

Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH: “Penyitaan yang dilakukan penyidik menyalahi aturan karena yang diminta ijin penyitaan ke PN Sumbawa...

»

Mantan Istri Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya, Ang San San Melaporkan Mantan Kakak Iparnya

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">“Polda NTB memasang Garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko Sumber Elektronik tanpa menyerahkan surat serah terima kepada Ny. Lusy, kakak kandung Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya”</span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-f-lJZoa8_6iwwV3WTAxBr4IQQgB3WbgG7qHdPXcvnf-ct5LpXHT8qyh5Y_utcT7k5noewVC3ylQfj9eYAoh6Nd2GJ1bab7fp0CL3chHeFZQmfyq6htv4gjZ5i7j4Yt9VDu0iqXhHYi89TEyd2e-7K-5bp_kUEcBxAWdZHLR9-baX56EuWTiHmbh/s487/lusi1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="487" data-original-width="365" height="455" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-f-lJZoa8_6iwwV3WTAxBr4IQQgB3WbgG7qHdPXcvnf-ct5LpXHT8qyh5Y_utcT7k5noewVC3ylQfj9eYAoh6Nd2GJ1bab7fp0CL3chHeFZQmfyq6htv4gjZ5i7j4Yt9VDu0iqXhHYi89TEyd2e-7K-5bp_kUEcBxAWdZHLR9-baX56EuWTiHmbh/w360-h455/lusi1.jpg" width="360" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Harta dunia memang sering menjadi “biang kerok” perselisihan dan tanpa pandang bulu baik teman apalagi keluarga. Tetapi berbeda dengan harta “Surgawai” yang tak seorangpun memperebutkannya. Dan inilah yang terjadi antara Ny. Lusy dengan mantan istri adik kandungnya, Almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) yaitu Ang San San<br /><br />Pada tahun 2006, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) menikahi Ang San San. Pada tahun 2014, tepatanya tanggal 05 November, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) alamat Jalan Hasanuddin No. 14 Sumbawa Besar dan istrinya, Ang San San (alamat Kelurahan Bugis RT 004 RW 001 Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumabwa) membuka Toko dengan mendirikan CV Sumber Elektronil sesuai Akta Pendirian No 58 yang dibuat Notaris Sumabwa Besar, Effendi Winarto, SH beralamat di Melati No. 9 Sumbawa Besar, dimana Slamet Riyadi sebagai Direktur, sementara istrinya hanya sebagai persero diam atau Komanditer </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Menurut sumber bahwa Persero diam atau Komanditer yang artinya, “Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam pengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan, Sekutu”</i><br /><br />Menurut Ny. Lusy, bahwa Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) adalah adiknya yang ke- 8 dari sembilan bersaudara. Dan untuk modal membuka usaha tersebut, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama istrinya meminjam uang ke Bank sebesar satu miliar rupiah dengan jaminan sertifikat tanah milik almarhum orang tua Ny. Lusy dan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe)<br /><br />“Modal untuk buka usaha itu, adik saya dan istrinya pinjam uang ke Bank sebesar satu miliar dengan Sertifikat orang tua saya,” kata Ny. Lusy saat menghubungi beritakorupsi.co pada Kamis, 23 Maret 2023<br /><br />Ny. Lusy mejelaskan. Pernikahan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) dengan Ang San San tanpa dikarunai anak. Dan sekitar tahun 2016, Ang San San meninggalkan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) tanpa alasan yang jelas<br /><br />“Tidak ada anak. Sekitar tahu 2016, San San itu meninggalkan adik saya tanpa alasan,” kata Ny. Lusy<br /><br />Dan pada tahun 2019, lanjut Ny. Lusy, Ang San San menggugat cerai Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Dispendukcapil (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) Kota Mataram, No. 5271-CR-09012020-0001 tanggal 09 Januari 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataran No. 167/PDT.G/2019 tanggal 28 November 2019<br /><br />“Tahun 2019, San San menggugat cerai adik saya,” lanjut Ny. Lusy<br /><br />Ny. Lusy melanjutkan ceritanya. Sejak Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) ditinggalkan sitrinya, maka usaha dikelola Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama kakaknya, Ny. Lusy<br /><br />“Usaha itu kami kelola, saya dan adik saya,” ujar Ny. Lusy<br /><br />Anehnya, yang membuat Ny. Lusy tidak habis pikir dan seperti disambar petir di siang hari bolong adalah pada saat Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) meninggal pada Mei 2021, beberapa hari kemudian mantan istri almarhum adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San membuat laporan ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga Toko yang dikelola Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama kakaknya, Ny. Lusi ditutup Polda NTB tanpa membuat garis Police Line<br /><br />“Adik saya meninggal Mei 2021 setelah beberapa lama sakit saya rawat. Beberapa hari kemudian Polisi dari Polda NTB menutup Toko itu tapi tidak ada garis Police Line, itu karena laporan mantan istri adik saya,” ungkap Ny. Lusy<br /><br />Sejak saat itu, lanjut Ny. Lusy, Toko itu tidak lagi dibuka, dan baru awal 2023 Ny. Lusy membuka Toko itu dengan maksud untuk membersihkan sekalian mengelola agar dapat membayar pengeluara Toko seperti listri dan pinjaman Bank<br /><br />“Toko itu saya buka lagi awal tahun ini, maksud saya untuk membersihkan dan sekalian untuk cari uang supaya bisa bayar listrik dan pinjaman Bank. Pinjaman adik saya kan belum lunas,” ungkap Ny. Lusy<br /><br />Anehnya lagi adalah, mantan istri almarhum adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San melaporkan Ny. Lusy ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tuduhan “dugaan penggelapan/Penipuan”<br /><br />“Saya dilaporkan mantan istri adik saya, laporan penggelapan,” ucap Ny. Lusy<br /><br />Atas laporan tersebut, pada tanggal 13 Maret 2023, Polda NTB melakukan penyegelan dengan memasang garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko milik alm. Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) yang baru dua bulan dikelola Ny. Lusi<br /><br />Menurut Ny. Lusy, pemasangan garis Police Line dan penyitaan barang bukti tanpa menunjukkan surat penetapan dari Pengadilan, dan tidak ada serah terima penyitaan barang bukti dari petugas Polda NTB yang melakukan penyitaan kepada Ny. Lusy<br /><br />“Saya keberatan tapi tidak dihiraukan. Tidak ada surat apapun yang saya terima. Yang melaporkan saya adalah mantan istri adik saya tapi tidak pernah muncul di Polda yang munul adalah kakaknya,” ujar Ny. Lusy   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari penjelasan Ny. Lusy terkait  pemasangan garis Police Line dan penyitaan barang bukti oleh petugas dari Polda NTB mengundaang pertanyaan yaitu, apakah memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang surat serah terima penyitaan barang bukti dari petugas kepolisian kepada seseorang? Apakah memang dalam KUHP/KHUAP mengatur bahwa petugas kepolisian dapat menyita dari siapa saja, dimana saja dan kapan saja tanpa dokumen serah terima dan atau menunjukan surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat?<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Begitu kuatkah kekuasaan atau kewenangan Kepolisian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)????</div><div style="text-align: justify;">  <br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara Sahran, SH., MH selaku kuasa Hukum Ny. Lusy kepada beritakorupsi.co juga  menjelaskan, bahwa petugas Polda NTB tidak tidak memberikan surat penolakan kepada Ny. Lusy<br /><br />“Negara ini kan negara hukum sesuai dengan prosedur hukum. Tapi Bu Lusy tidak menerima surat apapun dari Polisi. Harusnya kan ada surat penolakan kalau menolak. Surat penerimaan kalau menerima. Ini sama sekali tidak ada,” ujar Sahran<br /><br />Sahran menjelaskan, pada tanggal 20 Maret 2023, mendatangi Polda NTB dengan maksud meminta surat penolakan penyegelan dan penyitaan barang bukti, namun pihak Polda NTB meminta tandatangan mundur yaitu tanggal 13 Maret 2023<br /><br />“Undang-Undang kan tidak berlaku surut. Saya datang tanggal 20 tapi diminta tandatangan tanggal 13. Karena tidak dikasih, kamipun pulang,” ujar Sahran<br /><br />Saat ditanya, apakah tidak mempraperadilkan Polda NTB?. Menurut Sahran bahwa itu adalah percuma, dengan alasan bahwa yang melakukan penyelidikan dan penyidakan tetap Polda NTB<br /><br />“Percuma kalau kita pra, karena yang melakukan penyelidikan dan penyidakan tetap mereka,” ujar Sahran<br /><br />Aneh memang. Setelah tiga tahun meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas, lalu menggugat cerai dan kemudian melaporkan mantan kakak iparnya ke Polisi dengan tuduhan diduga melakukan penipuan atau penggelapan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu<br /><br />Ada apa sebenarnya dibalik laporan mantan istri alm. Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San ke Polda NTB? Adakah aktor atau ‘sutradara’ dbalik laporan ini? Mengapa Ang San San tidak mengggugat Ny. Lusy secara perdata ke Pengadilan Negeri Sumbawa? (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Mantan Istri Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya, Ang San San Melaporkan Mantan Kakak Iparnya

“Polda NTB memasang Garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko Sumber Elektronik tanpa menyerahkan surat serah terima kepada Ny. L...

»

Klaim Asuransi Jiwa Ditolak, PT Ansuransi Jiwasraya dan PT BTN Digugat Di PN Surabaya

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: large;"><u>Marianna Pardosi selaku Penggugat:</u></span></b> “Klaim ansuransi jiwa suami saya ditolak oleh Ansuransi Jiwaseraya. Alasannya karena pada tahun 2007 suami saya pernah mengidap penyakit TBC yang dikeluarkan Klinik Pusura dan pernah berobat tahun 2015. Padahal sejak kami  menikah tahun 2009 sapai suami saya meninggal tahun 2014, suami saya tidak ada riwayat penyakit TBC kalau gejala Maag memang ada dan pernah periksa ke RS PHC tapi tidak sampai opname”.</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMZF8Y88BZAgULWvS91yqqILJQ2BATbXWF__7v6wUY6aiITM-2UUjpUIDjtSLX4ViMns5Ju5W7dL_O_8Ee53aSAYYDZAFvUc5LGNUCQI0YC5k36qRBTmXUzkmK_Y9hfgXo76fxYE9h8IEY77vBd6UmBbXKw8iYOUQU4kl_H6CLQkOS2KS3pSdgGwY/s583/Indra%203.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="301" data-original-width="583" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMZF8Y88BZAgULWvS91yqqILJQ2BATbXWF__7v6wUY6aiITM-2UUjpUIDjtSLX4ViMns5Ju5W7dL_O_8Ee53aSAYYDZAFvUc5LGNUCQI0YC5k36qRBTmXUzkmK_Y9hfgXo76fxYE9h8IEY77vBd6UmBbXKw8iYOUQU4kl_H6CLQkOS2KS3pSdgGwY/w640-h330/Indra%203.png" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>"Menuntut hak maupun mencari keadailan di negeri ini bukanlah hal yang mudah semudah menemui dedaunan di peinggir jalan raya walau banyak orang mengatakan bahwa banyak jalan menuju ‘roma’. Tetapi menuntut hak maupun mencari keadailan ibarat melewati hujan badai di malam hari yang membutuhkan tenaga, pikiran maupun duit walaupun bukan duit untuk segalanya namun butuh duit untuk segalanya".</i><br /><br />Dan itulalah yang saat ini dialami dan diperjuangkan oleh Marianna Pardosi, perempuan berusia 42 tahun warga Manukan Surabaya, seorang single parent atau janda anak satu yang ditinggal mati almarhum suaminya, Edison Leonardo Lumbantobing pada tanggal 26 Oktober 2014 lalu. <br /><br />Dan untuk kelangsungan hidupnya termasuk anaknya, saat ini Marianna Pardosi bekerja sebagai buruh disalah satu toko di daerah Demak Surabaya<br /><br />Perjuaangan yang dilakukan oleh Marianna Pardosi untuk menuntut hak maupun mencari keadailan adalah untuk mendapatkan klaim ansuransi jiwa almarhum suaminya, Edison Leonardo Pardosi dari PT Ansuransi Jiwasraya (PT AJ, Persero) Kantor Wilayah Utama, Gedung Life Tower/ Lippo Kuningan Lantai 11, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12 Setiabudi Jakarta sebagai Tergugat II, <br /><br />Sedangkan Tergugat I adalah PT Bank Tabungan Negera (PT BTN, Persero) Tbk. Cabang Surabaya Bukit Darmo, di Jalan Mayjen HR. Muhammad No. 399 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya<br /><br />Marianna Pardosi tidak hanya menggugat PT AJ dan PT BTN, tetapi juga menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, Gedung Keuangan Negara di Jl. Indrapura No. 5 Surabaya sebagai Tergugat III, PT Properindo Gemilang Makmur (PT PGM) di Ruko Satelite Town Square Blok D 22-23, Jl. Raya Sukomanunggal Jaya, Surabaya sebagai Tergugat IV dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) I/ATR I, di Jl. Taman Puspa Raya No.10 Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya sebagai Tergugat V<br /><br />Selain itu, Marianna Pardosi juga menggugat seorang Notaris Surabaya yaitu Ranty Artsilia, SH yang beralamat di Jl. Jambi No. 39, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai Turut Tergugat I  dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Jawa Timur di Gedung BI Lt. 4, Jalan Pahlawan No.105, Alun-alun Contong, Bubutan, Krembangan Seletatan, Kec. Krembangan Surabaya Turut Tergugat II  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW28snVakAxKiPos729H5sMZOA2J2w8oipyxCTtLxJwvStl3gtpaxCNhnnkFuiJuQbkgfwEDVWhBkxApRWEvSud6SRB_bS_iuKofjek-eJURW9TM7rQlTyJGdsD5kWDjaUxGLVmM8Mq49vK_Atn-AOa5Jl78eTiovcErNyVYj-7ooaHYcRPKaapXPN/s1600/indra%201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="788" data-original-width="1600" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW28snVakAxKiPos729H5sMZOA2J2w8oipyxCTtLxJwvStl3gtpaxCNhnnkFuiJuQbkgfwEDVWhBkxApRWEvSud6SRB_bS_iuKofjek-eJURW9TM7rQlTyJGdsD5kWDjaUxGLVmM8Mq49vK_Atn-AOa5Jl78eTiovcErNyVYj-7ooaHYcRPKaapXPN/w640-h316/indra%201.jpg" width="640" /></a></div>Kasus perkara gugatan terhadap kelima Tergugat dan dua Turut Tergugat tersebut diatas, di ajukan Marianna Pardosi ke Pengadialn Negeri (PN) melalui Indra Bayu, SH dan Wahyu Andri Prabowo, SH selaku Kuasa Hukum-nya, dan perkara tersebut masih dalam proses persidangan. hal itu dikatakan Marianna Pardosi yang ditemani kakak kandung almarhum, Eva Lumbantobing dan sumi Eva Lumbantobing, Saorba Purba saat bertemu dengan beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya beberapa waktu lalu<br /><br />“Masih sidang di PN, pengacara saya Pak Indra dan Pak Andri. Saya dibantu karena saya tidak tidak punya uang untuk bayar,” kata Marianna Pardosi kepada beritakorupsi.co mengawali ceritanya<br /><br />Marianna Pardosi menceritakan, pada tahun 2009, Ia (Marianna Pardosi) menikah dengan Edison Leonardo Pardosi (alm). Dan pada tahun 2013, Edison Leonardo Pardosi (alm) mengajukan kredit sebesar 268.500.000 ke Bank BTN dengan jaminan Sertipikat HGB Nomor 2771 seluas 84 m2 atas nama Edison Leonardo Lumbantobing (alm) yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya<br /><br />“Tanggal 25 Februari 2013 penandatangan akta kredit di kantor BTN, ada Notaris. Tapi surat perjanjiannya sudah ada dan tinggal tanda tangan, jadi suami saya disuruh untuk baca baru menandatangani, saat itu saya ada. Kredit selama lima belas tahun dengan angusran sebesar Rp249.636.914,” ujar  Marianna Pardosi <br /><br />Pada saat itu, lanjut Marianna Pardosi, ada juga dari pihak Ansuransi Jiwaseraya. Karena aturan di Bank BTN mewajibkan nasabah ikut ansuransi jiwa tapi tidak ada dokumen yang ditandatangani oleh Edison Leonardo Lumbantobing (alm) sebagai pemegang Polis Asuransi.<br /><br />“Ada juga dari pihak Ansuransi Jiwaseraya (...apakah memperkenalkan diri.... tanya beritakorupsi.co memotong pembicaraan), ya mereka memperkenalkan diri dari Ansuransi Jiwaserya tapi tidak ada persyaratan atau surat yang ditandatangani suami saya mengenai ansuransi itu,” ungkap Marianna Pardosi<br /><br />Dari keterangan Marianna Pardosi ini, ada yang menggelitik terkait kewajiban nasabah Bank BTN yang mengajukan kredit dengan jaminan Sertifikat HGB tetapi diwajibkan ikut ansuransi jiwa. Apa kaitannya sertifikat yang dijaminkan oleh Edison Leonardo Lumbantobing (alm)  di Bank BTN dengan ansuransi jiwa? Bukankah lebih tepatnya ansuransi ganti rugi bilamana sertifikat itu mengalami masalah seperti hilang atau kebakaran???  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoq9OkUOBY2dctEynPtp0O4rgTs62vJRFnnRVA8iqnZqkUUbL22nLV6PwUJA1zFKeVT1iznQcDWahpDDhjMAeQZWIHfyObj38cBMkBSCTXZYRdaoaQH19kjAlhyCPV81ctjRE0neEitxkMcJnBlbCHCtB7xLF--2Q_MmJxHlJo2uA7oD-5YKngd4Mu/s1600/Indra.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="814" data-original-width="1600" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoq9OkUOBY2dctEynPtp0O4rgTs62vJRFnnRVA8iqnZqkUUbL22nLV6PwUJA1zFKeVT1iznQcDWahpDDhjMAeQZWIHfyObj38cBMkBSCTXZYRdaoaQH19kjAlhyCPV81ctjRE0neEitxkMcJnBlbCHCtB7xLF--2Q_MmJxHlJo2uA7oD-5YKngd4Mu/w640-h326/Indra.jpg" width="640" /></a></div>Sebulan kemudian dari penandatanganan akta kredit dan pencairan, yaitu pada Maret 2013 hingga September 2014, pembayaran angusran tidak ada masalah alias lancar. Namun pembayaran angsuran mulai macet sejak Oktober 2014 karena Edison Leonardo Lumbantobing meninggal pada tanggal 26 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24112014-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2014<br /><br />“Saya tidak tau kenapa diwajibkan ansuransi jiwa tapi persyaratan di Bank BTN ya gitu. Pembayaran angsuran mulai Maret 2013, pembarayaran lancar. Mulai berhenti sejak suami saya meninggal Oktober 2014,” ujar Marianna Pardosi<br /><br />“Musibah” datanga pada awal tahun 2015 tepatnya tanggal 8 Januari, dimana saat itu Marianna Pardosi mengajukan klaim ansuransu jiwa almarhum suaminya ke Bank BTN. Namun enam bulan kemudian yaitu tanggal 15 Juli 2015, PT Ansuransi Jiwaseraya menolak klaim meninggal atas nama Edison Leonardo Lumbantobing dengan Nomor Surat 237.SM-AA2.072015.<br /><br />“Klaim ansuransi jiwa suami saya ditolak oleh Ansuransi Jiwaseraya. Alasannya karena pada tahun 2007 suami saya pernah mengidap penyakit TBC yang dikeluarkan Klinik Pusura dan pernah berobat tahun 2015. Padahal sejak kami menikah tahun 2009 sapai suami saya meninggal tahun 2014, suami saya tidak ada riwayat penyakit TBC kalau gejala Maag memang ada dan pernah periksa ke RS PHC tapi tidak sampai opname,” ungkap Marianna Pardosi<br /><br />“Ada surat keterangan kesehatan almarhum tahun 2015 ? Kan suami anda sudah meninggal tahun 2014?,” tanya beritakorupsi.co dengan penuh rasa heran dan langsung teringat kasus pembunuhan berencana alm Brigadir J, terkait adanya transfer dari rekening almarhum ke rekening lain padahal almarhum sudah meninggal<br /><br />“Ia itulah saya tidak tau. Itu dari Ansurasnsi Jiwaseraya,” jawab Marianna Pardosi<br /><br />Terkait penolakan klaim ansuransi jiwa oleh PT Ansuransi Jiwaserya seperti yang diceritakan Marianna Pardosi, dimana PT Ansuransi Jiwaserya mengatakan bahwa almurum mengidap penyakit TBC yang dikeluarkan Klinik Pusura, beritakorupsi.co menghubungi Kuasa Hukum PT Ansuransi Jiwaserya, LaluAbdi Mansyah, SH., CLI, pada tanggal 11 Maret 2023<br /><br />“Maaf kalau itu saya tidak berani menjelaskan keran masih dalam persidangan. Nanti akan kami jelaskan dalam persidangan,” kata Abdi<br /><br />Sementara Indra Bayu, SH dan Wahyu Andri Prabowo, SH selaku Kuasa Hukum Marianna Pardosi kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa gugatannya yang dilayangkan terhadap para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp268.500.000<br /><br />Indra menjelaskan, gugatan itu dilakukan karena objek berupa tanah dan bangunan dimana sertifakatnya sebagai jaminan di Bank BTN yang sudah berpindah nama dari almarhum Edison Leonardo Lumbantobing kepada orang lain tanpa sepengetahuan istri almarhum<br /><br />“Januari 2015, Ibu Marianna mengajukan klaim ansuransi jiwa ke Bank BTN karena ansuransi melalui Bank BTN. Tapi Juli 2015, Ansuransi Jiwaseraya menolak, dengan alasan bahwa pada tahun 2007, Edison pernah penyakit TBC yang dikeluarkan oleh Klinik Pusura. Padahal menurit istri dan kakak kandung Edison, tidak pernah sakit TBC dan tidak pernah berobat ke Klinik Pusura. Sekitar tahun 2009, Edison pernah berobat atau periksa ke Rumah Sakit PHC. Surat dari PHC menjelaskan kalau Edison tidak ada riwayat TBC,” kata Indra<br /><br />“Pihak Ansuransi Jiwaseraya katanya pernah ke rumah sakit PHC meminta agar dibuatkan surat keterangan kesehatan kalau Edion ada riwayat penyakit TBC tapi rumah sakit PHC tidak mau,” lanjut Indra<br /><br />Lebih lanjut Indra mejelaskan, rumah dan tanah milik Edison Leonardo Lumbantobing sudah di lelang oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) tanpa putusan Pengadilan atas permohonan PT Properindo Gemilang Makmur melalui, dan sertifaktnya sudah berganti nama  yang dikeluarkan oleh BPN.<br /><br />“Sekarang ini masih dalam proses pembuktian di PN,” kata Indra<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">lebih lanjut Indra menjelaskan dalam gugatannya, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing yang telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24112014-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2014 di Surabaya dan berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 01/04/CSK/U/II/2009 antara Edison Leonardo Lumbantobing dengan Marianna Pardosi yang dikeluarkan di Tarutung pada tanggal 16 Februari 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara.<br /><br />Bahwa Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing telah melakukan perjanjian kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. dengan nomor 0039320120925000002 yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2013 di Surabaya dengan jaminan Sertipikat HGB Nomor 2771 dengan luas tanah 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Edison Leonardo Lumbantobing Sarjana Ekonomi yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdnN76DYkgDA8Cwi4j9-S4Av9n09rTgpid5JHkkbQ_MVeBmrtEhEffPr97q9DO4i11Qi6ct4uGGAPSVGat9GOWp2a6zfs9uj7gmxYsysptlZkHg8R5AnMbqOnPavtwUEthDw_zlbVFUP995UIelY7p8mHduWbGQRw6kj4CWG6T4EEpOWhRQb9eGVNP/s704/Indra%202.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="303" data-original-width="704" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdnN76DYkgDA8Cwi4j9-S4Av9n09rTgpid5JHkkbQ_MVeBmrtEhEffPr97q9DO4i11Qi6ct4uGGAPSVGat9GOWp2a6zfs9uj7gmxYsysptlZkHg8R5AnMbqOnPavtwUEthDw_zlbVFUP995UIelY7p8mHduWbGQRw6kj4CWG6T4EEpOWhRQb9eGVNP/w640-h276/Indra%202.png" width="640" /></a></div>Bahwa atas perjanjian kredit aquo tersebut diwajibkan untuk mengikuti asuransi jiwa sesuai dengan persyaratan perjanjian kredit aquo yang dalam hal ini melalui asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan data permohonan klaim asuransi sebagai berikut:<br />a.) Nama Debitur               : Edison Leonardo Lumbantobing<br />b.) Nomor Debitur             : 00393.01.05.000154.2<br />c.) Maksimal Kredit           : Rp. 268.500.000,00<br />d.) Jangka Waktu Kredit    : 15 th<br />e.) Saldo Klaim        <span>    </span><span>     </span>: Rp. 249.636.914,00<br />f.) Nomor Peserta        <span>    </span>  : 393.2013.00135<br /><br />Bahwa Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24112014-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2014 di Surabaya.<br /><br />Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pada point 4, Penggugat adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum berdasarkan undang undang yang berlaku sebagai ahli waris yang sah;<br /><br />Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 PENGGUGAT mengajukan Klaim Debitur Asuransi jiwa karena meninggal atas nama Edison Leonardo Lumbantobing melalui TERGUGAT I sesuai persyaratan yang disyaratkan oleh TERGUGAT I.<br /><br />Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 melalui suratnya TERGUGAT II menolak klaim meninggal atas nama Edison Leonardo Lumbantobing dengan Nomor Surat 237.SM-AA2.072015.<br /><br />Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 TERGUGAT I mengirim surat kepada PT. Binasentra Purna terkait Kebijakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Debitur KPR a.n Edison Leonardo LumbanTobing yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;<br /><br />a.) Informasi dari KC Surabaya Bukit Darmo dimana ditolaknya klaim AJK tersebut menyebabkan adanya risiko reputasi karena klaim AJK ditolak sementara debitur sudah membayar premi asuransi.<br /><br />b.)  Informasi KC Surabaya Bukit Darmo bahwa debitur tidak punya Riwayat sakit dimana tidak ada surat keterangan sehat (data medis) dari dokter, sehingga petugas meyakini FPPAJK yang diisi debitur tsb.<br /><br />c.)  Informasi ahli waris tidak lagi sanggup mengangsur, karena penghasilan ahli waris (istri) hanya untuk biaya hidup sehari-hari.<br /><br />d.)  Menjaga risiko kredit (kualitas kredit) Bank BTN, mengingat Riwayat pembayaran angsuran kredit debitur semasa hidupnya lancar (dengan AGF) dan saat ini kolektabilitasnya macet (menunggak 7.93 angsuran).<br /><br />Bahwa dengan adanya surat yang dikirimkan Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 268,500,000,00 ( Dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah, sebagaimana nilai pertanggungan asuransi;<br /><br />Bahwa secara sepihak dan melawan hukum, Tergugat II mengirimkan surat kepada Tergugat III yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) SURABAYA dimana Tergugat III tersebut juga melakukan pelelangan objek benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor 2771 dengan luas tanah 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Edison Leonardo Lumbantobing Sarjana Ekonomi yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;<br /><br />Bahwa dengan adanya pengumuman lelang dari Tergugat III, pihak Penggugat menerima surat dari Tergugat IV yaitu PT. PROPERINDO GEMILANG MAKMUR surat tanpa nomor tertanggal 19 oktober 2021 yang dengan sepihak akan mengumumkan dan pemasangan pengumuman “ dijual melalui lelang” atas objek tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor 2771 dengan luas tanah 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Edison Leonardo Lumbantobing, Sarjana Ekonomi yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan sudah tentu perbuatan ini sudah melawan hukum;<br /><br />Bahwa dengan munculnya pihak Tergugat IV dalam perkara ini, membuat Penggugat mempertanyakan apa kedudukan hukum Tergugat IV ini;<br /><br />Bahwa Tindakan Tergugat III yang melakukan lelang tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan objek yang dimaksud dalam posita nomor 2 diatas telah beralih kepemilikan atau berpindah tangan kepada pihak lain;<br /><br />Bahwa dengan berpindah tangannya objek sebagaimana posita nomor 2 diatas secara melawan hukum, juga keterlibatan Tergugat V yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional I/ATR I, dimana Tergugat V telah menerbitkan sertifikat baru atas kepemilikan objek yangdimaksud dalam posita 2 diatas;<br /><br />Bahwa Pihak Turut Tergugat I yaitu Notaris Ranty Artsilia, S.H., juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana telah menerbitkan dan atau mengesahkan Perjanjian Kredit antara Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing atau suami sah Penggugat dengan Tergugat I dimana diketahui Perjanjian Kredit Tersebut memuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata;<br /><br />Bahwa Turut Tergugat II yaitu Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Turut Tergugat II ini telah melakukan kelalaian dalam pengawasan kegiatan perbankan diwilayahnya dimana, Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana posita 3 dan seterusnya;<br /><br />Bahwa dengan itikad baik dari Penggugat kepada Para Tergugat beserta Turut Tergugat telah menempuh jalan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut di atas dengan cara mediasi dan musyawarah, akan tetapi dari Para Pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengakui bahwa hak tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut dalam posita 2, malah menantang agar Penggugat menggugat melalui Pengadilan, jika Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah dan bangunan sebagaimana posita 2 tersebut diatas serta uang yang menjadi pertanggungan asuransi jiwa kredit yang dikelola oleh Tergugat II, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum atas pelaksanaan lelang dan penolakan klaim asuransi jiwa kredit aquo yang notabene hak daripada Penggugat dan merugikan Penggugat menunjukan bahwa perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;<br /><br />Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas telah melanggar Pasal 1365 BW :<br /> “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;<br /><br />Bahwa Perbuatan Hukum para pihakTergugatdan Para TurutTergugat dalam perkara aquo mengandung “ cacat Kehendak”, dimana terdapat unsur pemaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUHPerdata. Sehingga menimbulkan cacat kehendak ini juga terjadi akibat adanya penyalahgunaan keadaan atau Misbruik Van Omstandingheden, pasal 44 ayat 1 NBW dan pasal 1320 KUHPerdata, sehingga ingin segera mendapatkan uang atau piutang yang ada pada Penggugat. Maka sepantasnyalah, Pihak Penggugat masih tetap memegang dan mempunyai hak Rekuirasi atas Kepemilikan objek tidak bergerak aquo yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB yang dimaksud dalam posita 2 diatas, sebelum ada Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya;<br /><br />Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sudah barang tertentu Penggugat sangat di rugikan baik materiil maupun immateriil yaitu:<br /><br />a. Bahwa atas pelelangan sepihak obyek tanah  dan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III secara melawan hukum, Para Penggugat di rugikan secara materiil dengan perincian nilai jual tanah dan bangunan dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp. Rp. 268,500,000,00 ( Dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah, sebagaimana nilai pertanggungan asuransi.<br /><br />b. Kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di karenakan Penggugat merasa malu pada masyarakat atas tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat; <br /><br />Bahwa adanya dugaan kuat dan adanya kekhawatiran yang timbul atas tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa Tergugat I dan Tergugat III mengalihkan/ melelang/ menjual/ obyek tanah dan bangunan tersebut serta pula untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara ini dan putusan pengadilan kelak, maka Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaaq) terhadap obyek tanah dan bangunan yang dimuat dalam posita 2 diatas;<br /><br />Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dukung alat bukti yang kuat, maka sagatlah berdasar bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada banding verset maupun kasasi. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Klaim Asuransi Jiwa Ditolak, PT Ansuransi Jiwasraya dan PT BTN Digugat Di PN Surabaya

Marianna Pardosi selaku Penggugat: “Klaim ansuransi jiwa suami saya ditolak oleh Ansuransi Jiwaseraya. Alasannya karena pada tahun 2007 sua...

»

Surat Terbuka Ny. Lusy Kepada Kajati NTB dan Jaksa Agung RI Terkait Mafia Tanah Di Sumbawa

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe selaku pemilik tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat Prov. Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun 1991, Toe (alm) membeli tanah tersebut dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”.</span>   </h3></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrJ2u7FODTzd73i1PCpydsB4OzaAOuB-9cOndULifnBCPwK8WohuRN7NRwcxXRcPW0lGRKW44hgwjKKLdI5QPHZXpWAxJyhJ8UXZ05ZkJVxz2T17uHMqUL8wIXpeXkX0uUiayOa7iYZbwZpmogBjD_ffNbyYdBcJClj0OMnDtQfjwHfs3v1SvQ-jsP/s640/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="480" height="527" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrJ2u7FODTzd73i1PCpydsB4OzaAOuB-9cOndULifnBCPwK8WohuRN7NRwcxXRcPW0lGRKW44hgwjKKLdI5QPHZXpWAxJyhJ8UXZ05ZkJVxz2T17uHMqUL8wIXpeXkX0uUiayOa7iYZbwZpmogBjD_ffNbyYdBcJClj0OMnDtQfjwHfs3v1SvQ-jsP/w395-h527/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="395" /></a><b><span style="font-size: medium;"> BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div>“Mencari keadilan hukum ibarat mencari jarum di kedalam air berlumpur. Kecuali kasus yang viral di sosial media (Sosmed)”. Ungkapan inilah yang mungkin terbersit dibenak Ny. Lusy, seorang warga Jalan Kartini, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencari keadilan atas kasus tanah miliknya selaku ahli waris dari adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe (Almarhum) yang belum tuntas hingga saat ini karena di duga melibatkan oknum BPN dan mafia tanah di Nusa Tenggara Barat<br /><br />Dan itulah sebabnya, Ny. Lusy membuat surat terbuka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka Kejati) Sungarpin, SH., Mhum dan ditujukan kepada Jaksa Agung (Kajagung) Repbulik Indoneis Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M  yang dikirimkannya melalui beritakorupsi.co, Minggu, 25 Desember 2022</div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam isi surat tersebut, Ny. Lusy menjelaskan awal mula tanah yang di beli oleh adiknya,  Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe (Alm) dari Imran Zain, mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991<br /><br />“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,” kata Ny. Lusy dalam isi suratnya. <br /><br />Lebih lengkpanya surat terbuka Ny. Lusy kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka Kejati) Sungarpin, SH., Mhum yang ditujukan kepada Jaksa Agung (Kajagung) Repbulik Indoneis Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M., sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9CEiJbfZEHyU2p8Se_LoVYHtPvgxlaLVwhW7zUAQpbKpQwj_IxoH_GldquIZGQFYXzrG7_9_KptMA-3rjFaUXdYLS9Q3aXVW0a_gb75MKDt9zA0orEjPhDfhMaVaSKyaBO4jDEZmCYjylJOGGMl45uwAVEOpOIcmvlNpOdsxuzylY5CjgybhyL1qg/s3508/subawa_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3508" data-original-width="2481" height="741" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9CEiJbfZEHyU2p8Se_LoVYHtPvgxlaLVwhW7zUAQpbKpQwj_IxoH_GldquIZGQFYXzrG7_9_KptMA-3rjFaUXdYLS9Q3aXVW0a_gb75MKDt9zA0orEjPhDfhMaVaSKyaBO4jDEZmCYjylJOGGMl45uwAVEOpOIcmvlNpOdsxuzylY5CjgybhyL1qg/w653-h741/subawa_1.jpg" width="653" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgja7ld2z5ZSaZy67I8SJ13Ya1NkXdn_k9lOqSQFlUG_kexiEez9BHnNRxkPbfoKjQ7KtZW_nQSSFXt5w8W1HUecYAHIy75p6Xwhbb9kUcNtwZTt8nUNx47AnnQ-Hcf0gYrbbxd7PRheUIq4eGKKhceLZnDuSOO693n316p4a_ZBaTODrk6TtlOY8KA/s3508/subawa_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3508" data-original-width="2481" height="749" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgja7ld2z5ZSaZy67I8SJ13Ya1NkXdn_k9lOqSQFlUG_kexiEez9BHnNRxkPbfoKjQ7KtZW_nQSSFXt5w8W1HUecYAHIy75p6Xwhbb9kUcNtwZTt8nUNx47AnnQ-Hcf0gYrbbxd7PRheUIq4eGKKhceLZnDuSOO693n316p4a_ZBaTODrk6TtlOY8KA/w651-h749/subawa_2.jpg" width="651" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWAguXtr_hIoJUbLa6T7viMLliCNj3dOqvmVnQi57gqWg8HkYizMs_YiyD5UlOEhLWlBDAUviyadT_ZQJuf6DT8_UWdvodLzaPBQ3RI63bYT2L8M4O4gvEyHpPD3wwZtJGu50o1lbPZi_L-chu0lbg2553ZRerY7Rbrj7rJJAe_ylKzvNrHLPU7CLg/s3508/subawa_3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3508" data-original-width="2481" height="791" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWAguXtr_hIoJUbLa6T7viMLliCNj3dOqvmVnQi57gqWg8HkYizMs_YiyD5UlOEhLWlBDAUviyadT_ZQJuf6DT8_UWdvodLzaPBQ3RI63bYT2L8M4O4gvEyHpPD3wwZtJGu50o1lbPZi_L-chu0lbg2553ZRerY7Rbrj7rJJAe_ylKzvNrHLPU7CLg/w651-h791/subawa_3.jpg" width="651" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9HZ11ggUCvEfBF_1bHqBarerHl7mwCDSyRh3o30nrd3snwfru0CYB5zvl1ucmNcgVKGh92LqEv3VMaad7IIU46SemWFfPx2l4St6KNPqnsAtoLLig4K5zi47HVNoaRS4ODc4xsXuVI_g0MpUbCmhwsr6R0lDx2iLKKjIP_vLKU58IGETeAKgxmElr/s2480/subawa_4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1498" data-original-width="2480" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9HZ11ggUCvEfBF_1bHqBarerHl7mwCDSyRh3o30nrd3snwfru0CYB5zvl1ucmNcgVKGh92LqEv3VMaad7IIU46SemWFfPx2l4St6KNPqnsAtoLLig4K5zi47HVNoaRS4ODc4xsXuVI_g0MpUbCmhwsr6R0lDx2iLKKjIP_vLKU58IGETeAKgxmElr/w651-h386/subawa_4..jpg" width="651" /></a></div>(Editor: Jenttar)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Surat Terbuka Ny. Lusy Kepada Kajati NTB dan Jaksa Agung RI Terkait Mafia Tanah Di Sumbawa

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe selaku pemilik tanah seluas 1...

»

Lusi Berharap Laporannya Di Polda NTB Ditangani Serius dan Mafia Tanah Dihukum

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiszHdb3474LJoKOgBr7SSAz9Jl-MY6fT8SOn7cpkdngfe0B7Rm7WoISBu-AKd1pZ4Z2JWYjXXVifitKAM_gIP44yYntgoJcrOhdeK_uxI3JbHq--ZCosH4w4ChecDA0TUlsDTiYlNdeAEDy2nipPYnY7OaD0w016-c-mTTT0jV0b0_3cp9RnjC_RPi/s1280/LP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="829" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiszHdb3474LJoKOgBr7SSAz9Jl-MY6fT8SOn7cpkdngfe0B7Rm7WoISBu-AKd1pZ4Z2JWYjXXVifitKAM_gIP44yYntgoJcrOhdeK_uxI3JbHq--ZCosH4w4ChecDA0TUlsDTiYlNdeAEDy2nipPYnY7OaD0w016-c-mTTT0jV0b0_3cp9RnjC_RPi/w414-h640/LP.jpg" width="414" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b> BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>“Hukum itu dimana dan untuk siapa? Adakah hukum bagi masyarakat pencari keadilan? Apakah hukum itu akan datang setelah terlebih dahulu viral di Sosmed (sosial media)”.</i> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kalimat diatas yang barangkali ada di benak Lusy warga Jl. Kartini, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berharak kepada Kapolda NTB, Irjen Djoko Poerwanto untuk menangani laporannya dan menghukum para mafia tanah<br /><br />Mengapa Lusi berpikir seperti itu? Ini berawal dari kasus tanah seluas 85.500 M miliknya yang terletakk di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB yang dikuasi pihak lain dan kemdian Lusi tanpa didampingi Pengacara membuat laporan ke Polsek Sekongkang, Polres Sumbawa Barat, Polda NTB pada awal tahun 2022, namun tak ada hasilnya. <br /><br />Dan pada Juli 2022, Lusi dengan didampingi Pencara membuat laporan ke Polda NTB dengan Nomor Laporan: B/2937/VII/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 28 Jui 2022,  namun oleh Polda NTB diturunkan ke Polres Sumbawa Barat. Pada tanggal 23 Septembber 2022, terbitlah Surat Penyelidikan: Sp.Lidik/283/IX/2022/Reskrim. Hal itu dikatakan Lusi kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler, Minggu, 20 Nopember 2022<br /><br />Ada yang menarik dan sekaligus menjadi pertanyaan. Mengapa Polda NTB merunkan laporan Luis ke Pores Subawa Barat? Apakah penyidik Polda NTB merasa bawa kasus ini terlalu keci untuk ditangani atau karena penyidik Polda NTB terlalu banyak tugas?<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat<br /><br />Yang menarik lagi dimata masyarakat adalah, aparah penegak hukum (APH) akan bertindak cepat apabila viral di sosial media (Sosmed). Apakah kasus seperti yang dialami Lusi ini tidak menarik untuk diusut apakah ada keterlibatan mafia tanah?<br /><br />Lusi mencertitakan, pada tahun 1997, salah satu adiknya yaitu Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe, membeli empat bidang tanah (status tanah Tegalan) seluas 85.500 meter yang terletak di Desa Sekongkang Bawah dari empat pemilik tanah warga Desa Sekongkang Bawah, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa dengan luas masing-masing yaitu; 1. Halidi Patau seluas 10.000 M2; 2. dari Halidi Resat seluas 26.000 M2; 3. H. dari Mukhtar HMS seluas 25.000 M2 dan 4. dari Makawaru seluas 24.500 M2 <br /><br />“Kami sembilan kakak beradik. Slamet Riyadi (Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe) ini adik ke delapan. Tahun 1997, Dia membeli tanah dari Halidi Patau seluas 10.000 M2, dari Halidi Resat seluas 26.000 M2, dari Mukhtar HMS seluas 25.000 M2 dan dari Makawaru seluas 24.500 M2. jadi luas semuanya delapan puluh lima ribu lima ratus meter (85.500 M2) dan masing-masing ada bukti surat ganti rugi (surat jual beli antara penjual dan pembeli.red) yang ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Jereh, Abdul Wahab. S.Sos,” kata Lusi<br /><br />Lusi melanjutkan. Pada Mei 2021, Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal dunia. Dan ternyata tanah milik almarhun seluas 85.500 M2 itu sudah dikuasi pihak lain dan terbit SHM nya pada tahun 2018<br /><br />“Kami tahu kalau tanah tersebut telah dikuasi pihak lain setelah adik saya meninggal. Pihak lain mengkliam bahwa tanah itu adalah miliknya dan memiliki SHM (sertifikat hak milik) yang kami duga kalau itu palsu karena kami memiliki bukti tahun 1997 berupa surat ganti rugi. Dan pada saat pertemuan di Kantor Desa, Kepala Desa mengakui membuat Sporadik dan Sertifikatnya dari BPN,” ucap Lusi<br /><br />Karena merasa haknya dikuasi oleh “mafia” tanah, Lusi pun mencari keadilan dengan melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun apa hasilnya?<br /><br />“Saya sudah pernah membuat laporan ke Polsek Sekongkang pada awal tahun 2022 tanpa pencara, namun tak ada hasilnya. Pada Juli 2022, saya dengan ditemani Pencara membuat laporan ke Polda dengan Nomor : B/2937/VII/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 28 Jui 2022,  namun oleh Polda NTB diturunkan ke Polres Sumbawa Barat. Pada tanggal 23 Septembber 2022, terbitlah Surat Penyelidikan: Sp.Lidik/283/IX/2022/Reskrim,” ujar Lusi<br /><br />“Saya sangat berharap ke Bapak Kapolda NTB untuk menangani laporannya agar tanah saya dapat saya miliki dan mafia tanah dihukum,” kata Lusi berharap. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pidana Tipikor Lusi Berharap Laporannya Di Polda NTB Ditangani Serius dan Mafia Tanah Dihukum

 BERITA KORUPSI .CO - “Hukum itu dimana dan untuk siapa? Adakah hukum bagi masyarakat pencari keadilan? Apakah hukum itu akan datang setelah...

»

Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

<div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”  <br /></span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/s1280/lusi1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/w365-h487/lusi1.jpg" width="365" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>“Begitu Kuatkah Mafia Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?”</i>. Pertanyaan inilah yang seringkali terdengar di kalangan masyarakat luas terkait kasus  sengketa tanah yang tak habis-habisnya. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat <br /><br />Namun anehnya, laporan masyarakat terkait kasus sengketa tanah karena terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda "seperti mencari jarim di lumpur yang dalam”<br /><br />Dan itulah yang dirasakan oleh Lusy, seorang warga Sumbawa Besar yang sudah melaporkan kasus tanahanya ke Polres Sumabwa Barat, ke Kapolda Nusa Tenggara Barat, ke Kejaksaan  termasuk mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat hingga ke ke Kapolri, namun belum ada hasilnya. <br /><br /><i>“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,”</i> kata Lusy kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Sabtu, 12 November 2022 sekitar pkl. 17.00 Wib<br /><br />Nah, karena merasa kasus tanah miliknya yang dilaporkannya ke pihak Kepolisian tak kunjung ada perkembangan bahkwan tidak ada tanggapan atas surat pengaduannya ke pejabat negeri ini, harapannyapun hanya satu yaitu mengirin surat pengaduan ke Presiden Jokowi. Dan kalau tidak berhasil atau tidak ada tanggapan dari Presiden Jokowi maka Lusy pun hanya<i> pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/s2452/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1510" data-original-width="2452" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/w640-h394/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" width="640" /></a></div>Lusi menceritakan. Kasus tanah ini baru muncul pada tahun 2021 ketika Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal. Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe adalah salah satu adik kandung dari Lusy .<br /><br /><i>“Ketika (Alm) Toe meninggal dunia pada tahun 2021, kasus tanah ini muncul ke permukaan. Lalu Imran Halilintar mengklaim tanah milik (Alm) Toe ini adalah miliknya. Klaim ini dilakukan secara sepihak tanpa ada sepotong dokumen yang mendukung bagi kepemilikan tanah tersebut,”</i> kata Lusy <br /><br /><i>“Imran Halilintar hanya bermodalkan pengakuan dan kesamaan nama dengan Imran Zain selaku penjual tanah kepada (Alm) Toe. Sama-sama “Imran”. Imran Halilintar juga mengaku memiliki bukti pendaftaran penerbitan sertifikat atas namanya entah darimana dia dapatkan,”</i> lanjut Lusi<br /><br />Menurut Lusy, Imran Halilintar menguasai dan menjual tanah itu kepada sejumlah warga. Kini tanah tersebut telah didiami oleh lebih dari 100 kepala keluarga (KK). Ironisnya, tanah yang sudah ber sertifikat (SHM) inipun terbit lagi sebanyak 23 sertifikat hak milik (SHM) baru. <br /><br /><i>“Sebenarnya masalah ini sudah beberapa kali dimediasi Kades Mantun Kecamatan Maluk, Sahril S.Sos. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari Kamis, 28 Januari 2022 pukul 09.00 Wita di Kantor Desa Mantun dengan agenda klarifikasi Tanah. Yang hadir waktu itu H. Imran selaku pemilik asal tanah (SHM 507), Imran Halilintar pihak yang mengklaim lahan SHM 507, saya (Lusy) selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut,” </i>ujar Lusy  <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, lanjut Lusy,<i> “Imran Halilintar akhirnya mengakui jika tanah 1,9 hektar itu bukan miliknya. Namun Imran Halilintar mengaku sempat menguasainya yang kemudian dikembalikan kepada para penggarap. Padahal faktanya tanah itu telah dijual bukan dikembalikan. Tapi, karena mendapat angin segar dari pihak BPN Kabupaten Sumbawa Barat, Imran Halilintar kembali memantapkan diri sebagai pemilik tanah 1,9 hektar tersebut (SHM 507)”.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/s960/lusi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="948" data-original-width="960" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/w400-h395/lusi.jpg" width="400" /></a></div></i><br />Lebih lanjut Lusy menjelaskan. Pertemuan kedua di Kantor Desa Mantun pada Hari Rabu, 9 Februari 2022 pukul 10.00 Wita dengan agenda klarifikasi Tanah. Selain kepala desa, pertemuan itu dihadiri Aswar A (Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk), Lusy selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut. Pada pertemuan itu Ahli Waris (Alm) Toe dengan warga yang mendiami tanah tersebut. Warga sepakat akan membayar tanah itu kepada Ahli Waris (Alm) Toe. Sebab harga yang diberikan Ahli Waris (Alm) Toe sangat murah, terjangkau dan jauh dari harga tanah di sekitarnya. <br /><br />Untuk merealisasikan transaksi jual beli ini, Ahli Waris (Alm) Toe menemui kendala di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, terutama keinginan Ahli Waris (Alm) Toe untuk melakukan pengukuran dan pemecahan sertifikat. Ini ketika Ahli Waris (Alm) Toe, Kades Mantun, dan Imran Zain menemui Kepala Kantor BPN setempat, seraya memperlihatkan akta tanah berupa SHM No. 507, pada 9 Februari 2022 siang hingga sore, atau setelah rapat di Kantor Desa Mantun.   <br /><br />Selain itu Imran Zain selaku pemilik asal tanah tersebut juga memberikan penjelasan bahwa nama Imran di SHM itu adalah namanya. Terkait adanya embel-embel “Zain” di belakang namanya adalah nama orang tuanya yang disematkan saat dia sudah dewasa. Untuk menguatkannya, Imran Zain memperlihatkan surat keterangan dari dinas terkait. Tapi Kepala BPN KSB menolak untuk memprosesnya. Kepala BPN KSB mengharuskan Ahli Waris (Alm) Toe menyelesaikan urusannya dengan Imran Halilintar. Atau akan melakukan pengukuran ulang atas lahan itu setelah Ahli Waris Toe mendapat restu dari Imran Halilintar. <br /><br />Sikap Kepala Kantor BPN KSB ini tentu menimbulkan kecurigaan, karena cenderung tendensius dan berpihak kepada Imran Halilintar. Sikap kepala BPN ini juga kami nilai tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pelayanan public yang professional, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap SHM No. 507 yang notabene adalah produknya sendiri. Sebagaimana diamanatkkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. <br /><br />Berikutnya, Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Ny Lusy selaku ahli waris Toe didampingi Aswar A selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk mendatangi Kantor BPN Sumbawa Barat untuk kembali mengajukan permohonan pengukuran tanah SHM 507. Ny. Lusi tidak masuk ke dalam kantor BPN, hanya menunggu di mobil, sedangkan yang masuk hanya Aswar Kasi Pemerintahan Camat Maluk yang kemudian diterima Wahyu Saputra—pegawai BPN. Terhadap permohonan itu, Petugas BPN meminta ahli waris Toe untuk menunggunya. Namun sampai sekarang, permohonan itu belum ditanggapi. Beberapa kali BPN Sumbawa Barat berjanji untuk melakukan pengukuran tapi belum direalisasikan.   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/s960/lusi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="782" data-original-width="960" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/w640-h522/lusi..jpg" width="640" /></a></div>Sebelumnya, pada Hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Ny Lusi selaku Ahli Waris Toe sudah melaporkan Imran Halilintar secara pidana ke Polsek Maluk, Polres Sumbawa Barat tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP. Polsek Maluk telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No: SP.Lidik/  /I/2022/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani Kapolsek Maluk, Kompol Sidik Pria Mursita SH. Sampai saat ini belum ada progress dari hasil penyelidikan. <br /><br />Selain lahan ber-SHM 507 yang enggan diukur BPN Sumbawa Barat, BPN juga berlaku sama dengan lahan milik ahli waris (Alm) Toe bersertifikat hak milik No. 115 atas nama Sapruddin. Tanah seluas 10.750 meter persegi (m2) berlokasi di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Di atas lahan bersertifikat ini, BPN menerbitkan sertifikat baru di atasnya. Jumlahnya sekitar 17 sertifikat. Yaitu bernama Lalu Mas’ud, Mindah Maryati, Husni Mubarak, H. Ibrahim, Sandi Sakti Ardi, H. Ibrahim, Yayasan Lukmanul Hakim, Erfan Chakim, Islahuddin, Saprudin Kapitang, Ihwan Arianto, Idham Khalid, Zulkifli, Bung Waker Hadi, Baiq Nursani, Budi Santoso dan Aunurrofik.   <br /><br />“Kami selaku ahli waris Toe sudah beberapa kali mendatangi kantor BPN Sumbawa Barat, termasuk telah mengajukan permohonan pengukuran. Tapi entah ada masalah apa, BPN Sumbawa Barat kerap mengulur dan menunda waktu setiap akan melakukan pengukuran. Padahal jadwal pengukuran sudah ditetapkan, namun selalu ditunda. Dan sampai sekarang belum dilakukan,” kata Lusy. (*) <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami T...

»

Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda”</span></h3><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/s1280/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/w480-h640/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="480" /></a></div><b>Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="text-align: justify;">Kasus  sengketa tanah sepertinya tak habis-habisnya dikalangan masyarakat Indonesia. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, Bagaimana prosedur sesuai peraturan yang berlaku hingga BPN mengelurkan 2 SHM dilahan yang sama dengan pemilik yang berbeda? Apakah setiap SHM yang dikeluarkan BP tidak dimasukan ke dalam dokumen sehingga sebidang tanah memiliki lebih dari satu SHM dengan pemilik yang berbeda-beda? Mungkinkah ada “seorang anak lahir dari rahim dua wanita?”. Dan bila ada, itulah jawaban masalah terbitnya SHM ganda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat sepertinya tak berarti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Buktinya, laporan salah seorang warga Sumbawa Barat ke Polres Sumbawa Barat terkait tanah SHM miliknya seluas 20.000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikuasai orang laing hingga saat ini belum ada hasilnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebanya, selain melaporkannya ke Kepolisian, Lusi akan melporkan kasus tanah miliknya yang dikuasi orang lain ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sudah saya laporkan ke Polisi tapi belum ada hasilnya. Dan saya akan melaporkan ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi. Karena saya menduga ada pemalsuan dokumen sehingga terbit SHM atas nama orang lain,” kata lusi kepada media ini melalui sambungan telepon, Kamis, 10 November 2022 pkl. 22.15 Wib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menjelaskan, bahwa ada dugaan keterlibatan mafia tanah termasuk BPN, sehingga SHM yang dikelurkan oleh BPN pada tahun 1987 atas tanah seluas 8000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan lagi pada tahun 2018 atas nama orang lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hampir semua tanah saya selalu saja adasertifikat atas nama orang lain. Saya menduga ada permainan mafia tanah termasuk BPN, kok bisa ada dua Sertifikat Tanah di lahan yang sama tapi pemiliknya beda,” kata Lusi dari ujung telepon selulernya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menceritakan. Munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. Padahal data tanah itu baik berupa SPPT yang dibayar setiap tahun dengan keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM), maupun nama para penggarap sudah tercatat jelas. Bahkan kembali dipertegas lagi dengan surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adanya dua sertifikat ganda diduga kuat karena permainan mafia tanah dan BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan Nyonya Lusi, adanya sertifikat di atas sertifikat ini, diduga kuat karena peran dari oknum pemerintah desa hingga oknum BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Surat pernyataan yang dibuat 18 Oktober 2021 tercatat ada 10 orang penggarap lahan seluas 20.000 meter. Mereka adalah Rosidi, Amaq Jidah, Amaq Azis, Mahsun (Conk), Baiq Maheran, Parihun S.Ag, Sobirin, Haji Wantikno, Amaq Agus dan Kades Mantun sendiri, Sahril,” kata Lusi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Lusi, data tanah itu baik berupa SPPT yang tetap terbayar setiap tahun, keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM). Nama para penggarap sudah tercatat jelas bahkan kembali surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda” Sumbawa, BERITA KORU...

»