BERITAKORUPSI.CO: Pidana

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oK6cVHDTxZpgry1Xv7LZ1urSBYdQgsANya4ngCiL7PTnolX0leBlmUCVrPTWXImaV75YlEWR5St91PKZarqbnqCLiHMXqmf5D6DicJ3GTbDkTA9-8wOWmfHaWK2qmVxwEIwcANKsQDSLLHP_818vEQ_z7LKqxVPmz-jKDUSlsksR0bcSyvoFgxnGoJk/s1536/IMG_20260313_162917.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oK6cVHDTxZpgry1Xv7LZ1urSBYdQgsANya4ngCiL7PTnolX0leBlmUCVrPTWXImaV75YlEWR5St91PKZarqbnqCLiHMXqmf5D6DicJ3GTbDkTA9-8wOWmfHaWK2qmVxwEIwcANKsQDSLLHP_818vEQ_z7LKqxVPmz-jKDUSlsksR0bcSyvoFgxnGoJk/w640-h426/IMG_20260313_162917.png" width="640" /></a> #Kesaksian Rektor UNISMA Ungkap Kerjasama Cacat Prosedur, Seleksi Diduga Sudah Diatur. Majelis Hakim Perintahkan Pengembangan Peran Camat – Publik Menunggu Keberanian Penegak Hukum Menyentuh Aktor Intelektual# Ditulis oleh: Jentar S</div><div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – 
Sidang perkara dugaan korupsi suap “jual beli jabatan” perangkat desa di Kabupaten Kediri dengan nilai fantastis Rp13,165 miliar semakin membuka fakta yang mengarah pada dugaan praktik korupsi yang terstruktur.
Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa, 10 Maret 2026, justru mengungkap hal yang lebih serius dari sekadar suap pengisian perangkat desa: dugaan rekayasa sistem seleksi melalui regulasi dan kerjasama formalitas dengan perguruan tinggi.
Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri yang terdiri dari Puro Rasmoyo, Adisti Pratama Ferevaldy, Maherdika Daru Putra, dan Mayang Ratnasari menghadirkan 18 Saksi dari berbagai unsur, mulai akademisi, pejabat pemerintah hingga kepala desa.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_U-6OqU0t4wBHY_mUGzBtO8KWTjTSt_eDYovynrlwL4_l_3lqGAeqhI5YwuzJolSjHWUHpa9ak5cZVYqOCcKd6rBsuk-KB9QsAIR1ev4WoW0z975ZxOV_MtFD6Eb05IdH1-R_MFSeMA85QUcmEabf4PThhRSatPJ4BhAItZ5wH8dxonvLHmA50BgKM8/s1280/IMG20260310153305_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_U-6OqU0t4wBHY_mUGzBtO8KWTjTSt_eDYovynrlwL4_l_3lqGAeqhI5YwuzJolSjHWUHpa9ak5cZVYqOCcKd6rBsuk-KB9QsAIR1ev4WoW0z975ZxOV_MtFD6Eb05IdH1-R_MFSeMA85QUcmEabf4PThhRSatPJ4BhAItZ5wH8dxonvLHmA50BgKM8/w640-h360/IMG20260310153305_01.jpg" width="640" /></a>Tiga Terdakwa dalam perkara ini adalah:<ol><li>Terdakwa Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih yang juga Bendahara Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri,</li><li>Terdakwa Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan yang juga menjabat sebagai Ketua PKD Kabupaten Kediri, dan  </li><li>Terdakwa Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates merangkap Humas 1 PKD Kabupaten Kediri (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Ketiganya diduga berperan dalam skema pengisian perangkat desa di 163 desa pada 25 kecamatan di Kabupaten Kediri pada tahun 2023.</li></ol>

Dana suap berasal dari 320 perangkat desa terpilih yang menyetor uang mulai Rp42 juta hingga Rp1,5 miliar untuk mendapatkan jabatan.
Kerjasama Kampus Diduga Hanya “Topeng Legalitas”
Salah satu fakta paling mencolok dalam persidangan adalah terungkapnya kerjasama formalitas antara para kepala desa dengan Universitas Islam Malang (UNISMA) untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa.
Dalam sidang, Rektor UNISMA, Prof. Dr. H. Maskuri, dan Ketua LPPM UNISMA, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, serta beberapa Doden lainnya dihadirkan sebagai saksi.
Dalam dakwaan jaksa dijelaskan bahwa komunikasi intens dilakukan antara para kepala desa dengan pihak LPPM UNISMA, termasuk melalui Slamet Muchsin, hingga akhirnya disepakati biaya kerjasama sebesar Rp4 juta per formasi jabatan perangkat desa.
Biaya tersebut dibebankan kepada APBDes masing-masing desa. Namun dalam persidangan terungkap fakta yang mengejutkan: kerjasama tersebut diduga cacat prosedur.
Majelis hakim secara tajam mempertanyakan tanggung jawab Rektor UNISMA terkait penandatanganan kerjasama yang menjadi dasar pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa di 163 desa tersebut.
Dari keterangan saksi terungkap bahwa pihak rektorat tidak mencabut kerjasama tersebut, meskipun penyidik Polda Jawa Timur sudah melakukan penyelidikan.
Alih-alih mencabut perjanjian, pihak kampus hanya mengembalikan uang yang telah diterima dari para kepala desa. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius: 
apakah kerjasama akademik tersebut sejak awal hanya dijadikan “topeng legalitas” untuk proses seleksi yang sudah dikondisikan? <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNeOVI35lSQvwmaMdz-Z06w8uhY37JZxHLZCkr6Gf5gJiSGqXhb0EWjHxgbedNXqkLtYGAQNRk0nWMuJogr81sbr2jbRY9HtsyeEbAssISlDlL9w_GmoUCP8ZThQ9EzJeQI9ROOWSn6W3gQfSC_LMJeOc9RScRA4kBaBJKL5YlUvYKrGOVkU8YKrgFs/s1280/IMG20260310132217_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNeOVI35lSQvwmaMdz-Z06w8uhY37JZxHLZCkr6Gf5gJiSGqXhb0EWjHxgbedNXqkLtYGAQNRk0nWMuJogr81sbr2jbRY9HtsyeEbAssISlDlL9w_GmoUCP8ZThQ9EzJeQI9ROOWSn6W3gQfSC_LMJeOc9RScRA4kBaBJKL5YlUvYKrGOVkU8YKrgFs/w640-h360/IMG20260310132217_01.jpg" width="640" /></a>Pengakuan Dosen: Soal Ujian Bahkan Tidak Dibuat
Fakta persidangan semakin menguatkan dugaan bahwa seleksi perangkat desa tidak berjalan secara objektif. Beberapa saksi dari kalangan dosen UNISMA justru mengakui tidak menjalankan tugas yang semestinya, termasuk dalam pembuatan soal ujian.
Bahkan salah satu dosen yang menjabat wakil ketua panitia seleksi secara terbuka menyatakan bahwa proses seleksi perangkat desa telah diatur sebelumnya. 
Jika pengakuan ini benar, maka kerjasama dengan perguruan tinggi bukan sekadar cacat prosedur, tetapi berpotensi menjadi alat legitimasi akademik bagi proses seleksi yang telah dikondisikan.
Pengakuan Camat Banyakan Memicu Kecurigaan Hakim
Persidangan juga menyoroti kesaksian Hadi Utomo, Camat Banyakan. Dalam keterangannya, ia mengaku tidak menerima uang terkait pengisian perangkat desa. 
Namun di saat yang sama, ia justru mengembalikan uang sebesar Rp130 juta melalui jaksa, dengan alasan sebagai bentuk tanggung jawab dan desakan keluarga.
Pernyataan tersebut langsung memicu pertanyaan tajam dari majelis hakim. 
Jika tidak menerima uang, mengapa harus mengembalikannya?
Ketika dikonfrontir dengan kepala desa yang mengaku menyerahkan uang tersebut, Hadi Utomo tetap membantah. Karena dinilai tidak jujur, Ketua Majelis Hakim bahkan memerintahkan jaksa untuk mengembangkan perkara ini terhadap Camat Banyakan tersebut.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuyWNPNXWPzOQgPrk7zS7glnO3t8K1xR9ngahHQ2cL09vYQ3N7bqkLhjKU_waTGdedf8nOKcq69pWOi0ZnumdgpcwxJbeGqTPVpgoCddZLtb4qrdd34orSqiT0bW19rJUOudMKCXXec_I8hB9SbbcqQsx33ynHGSr2V-jUx8wDxrNOIj4p8GC6ooy9fQ/s1280/IMG20260310132152_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuyWNPNXWPzOQgPrk7zS7glnO3t8K1xR9ngahHQ2cL09vYQ3N7bqkLhjKU_waTGdedf8nOKcq69pWOi0ZnumdgpcwxJbeGqTPVpgoCddZLtb4qrdd34orSqiT0bW19rJUOudMKCXXec_I8hB9SbbcqQsx33ynHGSr2V-jUx8wDxrNOIj4p8GC6ooy9fQ/w640-h360/IMG20260310132152_01.jpg" width="640" /></a>Regulasi Diduga Jadi Pintu Masuk Skandal
Persidangan juga menyinggung tiga kebijakan yang diduga menjadi pintu masuk terjadinya skandal ini, yaitu: <ol><li>Perda Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pemerintahan Desa </li><li>Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan </li><li>Kerjasama formalitas dengan UNISMA Malang</li></ol>

Fakta persidangan mengungkap bahwa sebelum kedua regulasi tersebut terbit, para terdakwa menemui Kepala Dinas PMD Kabupaten Kediri, Agus Cahyono, untuk meminta agar Bupati Kediri segera menerbitkan Perda dan Perbup sebagai dasar pelaksanaan seleksi perangkat desa.
Situasi ini memunculkan dugaan serius bahwa regulasi tersebut tidak lahir secara natural dalam proses legislasi, tetapi justru dipacu oleh kepentingan pelaksanaan seleksi perangkat desa.
Seorang mantan kepala daerah yang dimintai pendapat oleh beritakorupsi.co menyebut bahwa proses pembahasan Perda umumnya memakan waktu enam bulan hingga satu tahun karena harus melalui berbagai tahapan, termasuk pembahasan dengan DPRD dan persetujuan gubernur.
Jika Perda tersebut disahkan pada 2023, maka rancangannya seharusnya sudah diajukan sejak 2022. Pertanyaannya: kapan sebenarnya rancangan Perda tersebut mulai diproses?
Nasib 320 Perangkat Desa Kini Dipertanyakan
Fakta persidangan juga membuka persoalan hukum baru. Sebanyak 320 perangkat desa telah dilantik oleh Bupati Kediri berdasarkan hasil seleksi tersebut.
Namun jika kerjasama dengan pihak universitas terbukti cacat prosedur, bahkan seleksi diduga telah diatur, maka muncul pertanyaan serius mengenai keabsahan SK pengangkatan ratusan perangkat desa tersebut. Apakah pengangkatan itu tetap sah? Atau justru berpotensi batal demi hukum.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpofGTVGMQdFGxyuSPOlMTh5-iJI9Rqogt75zee76RtuXEj_QAUxujDU2Db3IU2auU1w48fq6faDiLNwhq-8ihCMyyFOlUdZoyJLJxXLVRa6sT2pju4Zw_HMEcpH3XiC3BS_T4M_nKHoImLBRFb7I_rCrzZMOGMCKEtnTXRUsybidhWGEP-fIk5Fsjmpc/s1280/IMG20260310153255_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpofGTVGMQdFGxyuSPOlMTh5-iJI9Rqogt75zee76RtuXEj_QAUxujDU2Db3IU2auU1w48fq6faDiLNwhq-8ihCMyyFOlUdZoyJLJxXLVRa6sT2pju4Zw_HMEcpH3XiC3BS_T4M_nKHoImLBRFb7I_rCrzZMOGMCKEtnTXRUsybidhWGEP-fIk5Fsjmpc/w640-h360/IMG20260310153255_01.jpg" width="640" /></a>Pertanyaan Tajam yang Menunggu Jawaban
Fakta-fakta di persidangan kini melahirkan sejumlah pertanyaan serius yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum. 
1. Terkait UNISMA Malang 
Mengapa kerjasama yang diketahui cacat prosedur tetap dipertahankan? Mengapa perjanjian tidak dicabut ketika penyelidikan polisi sudah dimulai?
2. Terkait pimpinan dan dosen UNISMA 
Apakah pimpinan universitas mengetahui secara penuh mekanisme seleksi tersebut? 
Apakah keterlibatan akademisi hanya dijadikan legitimasi formal?
3. Terkait Perda Kediri Nomor 4 Tahun 2023 
Kapan sebenarnya rancangan Perda tersebut mulai diajukan ke DPRD? Apakah proses legislasi berjalan sesuai prosedur? 
4. Terkait Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023 
Mengapa regulasi tersebut terbit setelah adanya permintaan dari pihak kepala desa? Apakah ada aliran uang sebesar Rp13,165 miliar untuk membiayai pembahasan Perda dan Perbub ? 
5. Terkait APBDes Untuk Kerjasama Formalitas Dengan UNISMA Malang 
Apakah para Kepala Desa sudah menganggarkan sebelumnya untuk anggaran Kerjasama sebesar Rp4 juta per formasi perangkat desa? Atau hal ini menjadi permasalahan baru dalam kerugian keuangan negara dalam hal ini Desa ?
5. Terkait penyidik Polda Jawa Timur 
Apakah penyidikan akan berhenti pada ketiga Terdakwa selaku kepala desa yang juga pengurus Paguyuban Kepala Desa, atau berani menelusuri aktor intelektual di balik skema ini?
6. Terkait Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 
Apakah fakta persidangan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan baru terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat sesuai fakta persidangan tanpa menunggu penyidikan polda jatim atau tetap kewenangan di Polda Jatim?
Tanggapan JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa 
Sesuai Perbub, pihak yang diajak kerjasama itu harusnya melaksanakan tugas itu tetapi pihak universitas juga mengakui tidak menbuat soal dan tidak melaksanakan tes dan menyatakan menerima uang untuk kerjasama itu. Walaupun uang itu sudah dikembalikan tapi dari sisi pidana punya tanggung jawab 
Sementara Dr. Solikhin Rusli, SH , MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Sutrisno menjelaskan bahwa LPPM memenuhi syarat menjadi tersangka, madalah uang dikembalikan bukan berarti menghilangkan delik pidana karena bukan melakukan penbiaran tetapi pelaku
Publik Menunggu Keberanian Penegak Hukum
Kasus ini tidak lagi sekadar perkara suap jabatan perangkat desa. Persidangan mulai memperlihatkan kemungkinan adanya relasi antara kekuasaan desa, regulasi pemerintah daerah, dan legitimasi akademik dalam satu skema yang sama.
Jika benar demikian, maka perkara ini tidak cukup berhenti pada tiga terdakwa. Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membuka seluruh jaringan di balik skandal rekrutmen perangkat desa terbesar di Kabupaten Kediri tersebut. 
Sebab dalam perkara korupsi seperti ini, yang paling penting bukan hanya menghukum pelaku di lapangan. Tetapi menemukan siapa sebenarnya aktor intelektual yang mengendalikan permainan dari balik layar?</div>

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

#Kesaksian Rektor UNISMA Ungkap Kerjasama Cacat Prosedur, Seleksi Diduga Sudah Diatur. Majelis Hakim Perintahkan Pengembangan Peran Camat – ...

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

21.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJrhkUdEn2qYHxNgDrRjjMuFR5b4X71PP2_x1oa-0L8dqaqu6rLEVz3aeSK_IkU5aS6SNcBO1Wl9ZaiuXq7AvsGHezPxOFcdJOJJvd9gWbMTHEZwCP1_yvp-WjYCj6n6q1NJCh64SMpwq9fRl-dnJy2Ti2h3NMEfOFuSLueIczpsFC5XFfGAFIP9gEVM/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJrhkUdEn2qYHxNgDrRjjMuFR5b4X71PP2_x1oa-0L8dqaqu6rLEVz3aeSK_IkU5aS6SNcBO1Wl9ZaiuXq7AvsGHezPxOFcdJOJJvd9gWbMTHEZwCP1_yvp-WjYCj6n6q1NJCh64SMpwq9fRl-dnJy2Ti2h3NMEfOFuSLueIczpsFC5XFfGAFIP9gEVM/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Dalam Dakwaan, Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari para Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD. Namun dalam fakta persidangan yang terungkap hanya Rp2,6 miliar dan tak satupun Saksi yang mengaku memberikan uang kepada terdakwa. Tetapi mengapa Pasal terkait pidana denda dalam surat tuntutan JPU tidak tercantum? Ditulis oleh : Jentar S </h3>BERITAKORUPSI.CO - Tim JPU Kejari Surabaya dan Kejati Jatim pada Selasa, 3 Maret 2026, membacakan surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim dimuka persidangan yang berlangung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terhadap Terdakwa Ganjar Siswo Pramono selaku Kabid Dinas PU Surabaya sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan karena dianggap melaukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi berupa Penerimaan uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tahun 2017-2022 sebesar Rp5 miliar lebih dari sejumlah Kontraktor yang mengerjakan Proyek APBD Pemkot Surabaya, Selain pidana pokok (pidana penjara badan), Terdakwa juga dituntut membayar denda sesar Rp500 juta paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika denda tersebut tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 146 hari dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Dalam tuntutan JPU, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama: Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Kedua Pertama: Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Dan Kedua Pertama; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk950CHRX5HsVdfCbVQMxWVsyVHbA28VsJI-UqUAwOG0Pjxuo5vYHsW2prl6qWVgypnAEdNxsnMCxpCnzsXW3hqmKQueC4Lktc1uzA3_Ql1AJncvdX5a3JmM6j93mmcYDTa28gdaeDtNbftAOHyl-f8pVMF7x2rpGIR2L_bcvlxZcgCWNHB_rxZUHDHD4/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk950CHRX5HsVdfCbVQMxWVsyVHbA28VsJI-UqUAwOG0Pjxuo5vYHsW2prl6qWVgypnAEdNxsnMCxpCnzsXW3hqmKQueC4Lktc1uzA3_Ql1AJncvdX5a3JmM6j93mmcYDTa28gdaeDtNbftAOHyl-f8pVMF7x2rpGIR2L_bcvlxZcgCWNHB_rxZUHDHD4/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Namun ada yang menggelitik dari surat tuntutan JPU terkait Pasal yang mengatur pidana denda terhadap Terdakwa baik dalam UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bunyi Pasal 12 B UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ; Pasal 12 B ayat (1) berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan  merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ayat (2) berbunyi : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Lalu Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : Setiap Orang yang: a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhezedtCk0vXSSrNXzTn3lxPRtdcsazfE6Yeo5LkoraeEKqj06mfckf9i9dDmsX9C5DU2QrjQoM_2x4nsFVLfyg86wt8RR8-8NboncaJpU1KjaWdc4loQ_80I0yUBIDSJIJ_hK5EchCn9PxfoL2iADnMi9s3nCH2eWS3_Ak7_vIdcvGJ4CM9P7Mf088aPg/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhezedtCk0vXSSrNXzTn3lxPRtdcsazfE6Yeo5LkoraeEKqj06mfckf9i9dDmsX9C5DU2QrjQoM_2x4nsFVLfyg86wt8RR8-8NboncaJpU1KjaWdc4loQ_80I0yUBIDSJIJ_hK5EchCn9PxfoL2iADnMi9s3nCH2eWS3_Ak7_vIdcvGJ4CM9P7Mf088aPg/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, apakah boleh seorang Terdakwa dituntut pidana denda dengan menyebutkan nilai nomonal sementara tidak menantukan Pasala yang mengatur? Atau memang sudah satu kesatuan dengan Pasal pidana pokok? Sementara dalam UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan tercantum pada Pasal 18, yaitu ; Pasal 18 ayat (1) : Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Ayat (2) : Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3) : Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZadjCnjARf0DHd8qDWyGqH7ANMjrEsUa3Od8AcM_1LUbiTyWT5htGxYuChBe3BhM0Q0Z6lwjtsH9Jql5zg5VU7mN3RGmK9uPjqSKT1HXOIYVQQvvzxOAY65RUEh-OtGEWWMYtM6Dol73X5-loTjD0ITGzcepwFTUBrksdI54DIOWAjWytBcyI7hfjP0/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZadjCnjARf0DHd8qDWyGqH7ANMjrEsUa3Od8AcM_1LUbiTyWT5htGxYuChBe3BhM0Q0Z6lwjtsH9Jql5zg5VU7mN3RGmK9uPjqSKT1HXOIYVQQvvzxOAY65RUEh-OtGEWWMYtM6Dol73X5-loTjD0ITGzcepwFTUBrksdI54DIOWAjWytBcyI7hfjP0/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana denda dalam Gategori VII diatur dalam Pasal 78 – 83 Selain itu. Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Pemkot Surabaya sejak tahun 2017-2022 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Dinas PU Surabaya sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), namun dalam fakta persidangan yang terungkap hanya sebesar Rp2,6 miliar Tak hanya itu. Dari semua Saksi selaku Kontraktor yang dihadirkan JPU ke persidangan, kebanyakan tidak mengakui telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, walaupun dengan jujur Terdakwa mengakui. Dan juga JPU tidak dapat menunjukan bukti adanya pemberian sejumlah uang dari para kontraktor kepada Terdakwa baik langsung maupun melalui transfer. Semntara uang yang telah disita dari Terdakwa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada saat penyidikan adalah sebesar Rp5 miliar lebih Lalu mengapa para kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Pemkot Surabaya dituduh telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sejak 2017-2022 tetapi tidak dapat menunjukan bukti pemberian? Kalau penyidik Kejati Jatim telah menyita barang/alat buti terkait pemberian uang oleh para kontraktor terhadap Terdakwa tetapi para kontraktor atau Saksi tidak mengakui, apakah penyidik Kejati Jatim akan menyeretnya sebagaia tersangka Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Sumpah Palsu di Pesidangan karena para Saksi tidak mengakui atau membantah isi berita acara pemeriksaan (BAP)? </div>

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

Dalam Dakwaan, Terdakwa didakwa telah menerima uang sebesar Rp5 miliar lebih dari para Kontraktor yang mengerjakan proyek APBD. Namun dalam ...

Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

22.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLc0itFJrRQ3Tqs3g59OnrD0XgBGT3Or9S0pb-uhBkMqGm0Mz8htfRhf6ivyagpXIsrR_quRTnsrKkEMlQbPzgiPiE4OHUz2GPd-y7uDuYVPhKIr13EX8Vv1YlT6DFxz8K_O6jMomX5aqTCOT2LTEb0W5mcNzFUp4pjt8QOck3NZBVquXba2wIzitRwfU/s4160/IMG20251201151230.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLc0itFJrRQ3Tqs3g59OnrD0XgBGT3Or9S0pb-uhBkMqGm0Mz8htfRhf6ivyagpXIsrR_quRTnsrKkEMlQbPzgiPiE4OHUz2GPd-y7uDuYVPhKIr13EX8Vv1YlT6DFxz8K_O6jMomX5aqTCOT2LTEb0W5mcNzFUp4pjt8QOck3NZBVquXba2wIzitRwfU/w640-h288/IMG20251201151230.jpg" width="640" /></a> <h3>Kerugian negara miliaran rupiah dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak 2008 menyeret delapan terdakwa. Publik kini menunggu keberanian Kejari mengungkap peran aktor kekuasaan di balik proyek APBD tersebut. </h3></div><div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO - 
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa dalam perkara korupsi pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang merugikan keuangan negara sebesar Rp9.751.244.222,20.
Dalam sidang putusan yang digelar Senin, 9 Maret 2026, majelis hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH menyatakan keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun hukuman yang dijatuhkan dinilai jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo. 
Empat terdakwa tersebut adalah para mantan pejabat di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Kabupaten Sidoarjo, yaitu: <ol><li>Sulaksono, Kadis Perkim CKTR periode 2007–2012 dan 2017–2021</li><li>Dwijo Prawito, Kadis Perkim CKTR periode 2012–2014</li><li>Agoes Boedi Tjahjono, Kadis Perkim CKTR periode 2015–2017</li><li>Heri Soesanto, Plt Kadis Perkim CKTR tahun 2022</li></ol>
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun terhadap Terdakwa Sulaksono, Dwijo Prawito, dan Terdakwa Agoes Boedi Tjahjono, dan denda masing-masing Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Menariknya, ketiga terdakwa tersebut tidak dibebani membayar uang pengganti.
Sementara itu, nasib Heri Soesanto terbilang lebih baik. Ia divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Bahkan uang yang sebelumnya telah disetorkan dalam perkara ini diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.
Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan JPU Kejari Sidoarjo. Sebelumnya jaksa menuntut: <ol><li>Terdakwa Sulaksono: 6 tahun penjara, denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp1,3 miliar subsider 3 tahun penjara.</li><li>Terdakwa Dwijo Prawito: 6 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp800 juta subsider 3 tahun penjara.</li><li>Terdakwa Agoes Boedi Tjahjono: 6 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp766 juta subsider 3 tahun penjara.</li><li>Terdakwa Heri Soesanto: 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.</li></ol>

Delapan Terdakwa Dalam Satu Perkara<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTvx29c_eiRXPUvY-axS-0-deRR2_9_RnNoqBO8tdQ8jueUXL1pgqYijoTUeA4HybY7XiyS44Gp6P3oIUC0cw8fTzZLrKtVOKhdcUbPbwoqoV4OKuaLd3yexz1ZcAbf_8zxvHzQQXWd6a0Im0PXGrSKCuC-9QWC84erQA0OblcMc1082UbKinzcwuXQr8/s1280/IMG20260309153211_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTvx29c_eiRXPUvY-axS-0-deRR2_9_RnNoqBO8tdQ8jueUXL1pgqYijoTUeA4HybY7XiyS44Gp6P3oIUC0cw8fTzZLrKtVOKhdcUbPbwoqoV4OKuaLd3yexz1ZcAbf_8zxvHzQQXWd6a0Im0PXGrSKCuC-9QWC84erQA0OblcMc1082UbKinzcwuXQr8/w640-h360/IMG20260309153211_01.jpg" width="640" /></a>Kasus korupsi Rusunawa Tambaksawah ini sejatinya telah menyeret delapan orang terdakwa. Empat terdakwa lainnya telah lebih dulu divonis bersalah pada September 2025, yaitu:<ol><li>Imam Fauzi, Kepala Desa Tambaksawah, divonis 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.</li><li>Bambang Soemarsono, Ketua Pengelola Rusunawa 2008–2013, dihukum 4 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan serta uang pengganti Rp767,8 juta subsider 1,6 tahun penjara.</li><li>Sentot Subagyo, Ketua Pengelola Rusunawa 2013–2022, dihukum 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan serta uang pengganti Rp2,4 miliar subsider 2 tahun penjara.</li><li>Muhammad Rozikin, anggota tim penyelesaian aset 2012–2013, divonis 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.</li></ol>

Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak 2008 hingga 2022 yang diduga penuh penyimpangan hingga menyebabkan kerugian negara hampir Rp9,7 miliar.
Rusunawa Dibangun APBD/APBN, Tapi Dikelola Pihak Ketiga
Fakta yang terungkap di persidangan menimbulkan banyak tanda tanya. Rusunawa Tambaksawah dibangun pada 2008 menggunakan dana APBD Kabupaten Sidoarjo, namun berdiri di atas tanah kas desa dan pengelolaannya justru diserahkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah desa.
Dalam praktiknya, pengelolaan Rusunawa diduga berlangsung tanpa pengawasan yang memadai dari pemerintah daerah.
Sejumlah saksi di persidangan mengungkap berbagai kejanggalan, di antaranya: 
Penetapan tarif sewa Rp400 ribu per kamar/unit dilakukan sepihak oleh pengelola.
Tarif tersebut tidak melalui mekanisme atau persetujuan resmi dari Pemkab Sidoarjo. 
Tidak ada sistem pengawasan yang jelas dari dinas terkait.
Pendapatan sewa yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga tidak tercatat secara transparan.
Akibatnya, potensi pendapatan miliaran rupiah dari Rusunawa tersebut diduga hilang tanpa jejak yang jelas, yang kemudian oleh jaksa dihitung sebagai kerugian negara.
Bayang-bayang Tanggung Jawab Para Mantan Bupati<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_DxQJeDPUwkl_WS7wayTgQw5uw7D1bMN5BIgcOwgwy7C6ctCoGTDprWzSiP39aoXoPAg55dRdMONyInzmQkKmxEaIqBsUc3R2pVg4edNO7q1dLHFB4kFF_Ol360vOuF_GT8KRaDGNth442FY1f_ssdkTAjkoRDmmwyOgUR6K5Xr-mts2CcuJX06E1W0/s4160/IMG20260309152708.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_DxQJeDPUwkl_WS7wayTgQw5uw7D1bMN5BIgcOwgwy7C6ctCoGTDprWzSiP39aoXoPAg55dRdMONyInzmQkKmxEaIqBsUc3R2pVg4edNO7q1dLHFB4kFF_Ol360vOuF_GT8KRaDGNth442FY1f_ssdkTAjkoRDmmwyOgUR6K5Xr-mts2CcuJX06E1W0/w640-h288/IMG20260309152708.jpg" width="640" /></a>Putusan terhadap delapan terdakwa ini belum menjawab satu pertanyaan besar: siapa sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan pembangunan dan pengelolaan Rusunawa tersebut?
Pasalnya, proyek pembangunan Rusunawa Tambaksawah dimulai pada 2008, ketika Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Win Hendarso sebagai Bupati dengan Saiful Ilah sebagai Wakil Bupati.
Dalam perkembangan berikutnya, kursi Bupati Sidoarjo berganti kepada Saiful Ilah sebagai Bupati periode 2010–2015 dan 2016–2021.
Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) sebagai Bupati periode 2021–2024. Hudiono sebagai Penjabat Bupati periode 2020–2021.
Diketahui, penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebelumnya telah memintai keterangan tiga mantan Bupati dan satu Pj Bupati terkait perkara ini.
Ironisnya, dua di antara nama tersebut kini juga tengah berstatus terpidana dalam perkara korupsi lain, yakni Saiful Ilah dan Ahmad Muhdlor Ali dalam kasus operasi tangkap tangan KPK.
Program Kabupaten atau Program Desa?
Pertanyaan paling mendasar dalam kasus ini adalah: Apakah pembangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau justru program desa?
Jika proyek tersebut menggunakan anggaran APBD/APBN, maka secara administratif mestinya berada dalam kendali pemerintah daerah, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.
Namun fakta di lapangan menunjukkan pengelolaannya justru dilakukan oleh pihak yang ditunjuk pemerintah desa tanpa mekanisme pengawasan yang jelas dari pemerintah kabupaten.
Hal inilah yang kemudian menimbulkan dugaan bahwa kebijakan pembangunan hingga pengelolaan Rusunawa tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menunggu Keberanian Penegak Hukum<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZJyA7G7CqhqsvyrjDzpP9bFxvnhg7r3FwX7FJqRiG1y8PQGKp7pcFasH0sPWm4JCytSra731ed6-DgUn5h3RhXHF9LpAMTZrs0Avo_NegxkxycneGc8WsY_qcsRANOb07AVpPyxR3yX7iKuIbCp5D2gxEfLJQtZ1VsMeGjF7zN8hg-2bYeo0uiJqk9rQ/s4160/IMG20260309151131.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZJyA7G7CqhqsvyrjDzpP9bFxvnhg7r3FwX7FJqRiG1y8PQGKp7pcFasH0sPWm4JCytSra731ed6-DgUn5h3RhXHF9LpAMTZrs0Avo_NegxkxycneGc8WsY_qcsRANOb07AVpPyxR3yX7iKuIbCp5D2gxEfLJQtZ1VsMeGjF7zN8hg-2bYeo0uiJqk9rQ/w640-h288/IMG20260309151131.jpg" width="640" /></a>Vonis ringan terhadap para Terdakwa selaku Kepala Dinas dalam perkara ini memunculkan pertanyaan baru di tengah publik: apakah penegakan hukum akan berhenti pada level pelaksana teknis Ataukah Kejaksaan Negeri Sidoarjo akan berani menelusuri lebih jauh hingga ke level pengambil kebijakan tertinggi yang memiliki kewenangan dalam penggunaan APBD/APBN dan pengawasan program pembangunan daerah.
Dengan kerugian negara mencapai hampir Rp10 miliar dan rentang waktu pengelolaan hingga 14 tahun, publik kini menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum ditangan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo 
Sebab tanpa pengungkapan aktor di balik kebijakan tersebut, perkara korupsi Rusunawa Tambaksawah berpotensi hanya berhenti pada “korban lapangan”, sementara pihak yang diduga memiliki kewenangan strategis tetap berada di luar jerat hukum. 
(Jentar S | BERITAKORUPSI.CO)</div>

Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

Kerugian negara miliaran rupiah dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak 2008 menyeret delapan terdakwa. Publik kini menunggu keberanian ...

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Direktur Mangkir, Terdakwa Ungkap Aliran Uang dan Permintaan Rp1 Miliar untuk “Amankan Kasus”?

20.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrgGMCTd6_suxc7BvCmqcCpzZNZryl_TpcHDjxjZ7vhYdpA8xkXh_2QQG_LjhQ2DWhbrBcGfnBzl8_ZBlZl_bnWlmwm9iUYNvHEumrN3Pmd__Ok80mypVcQKhtjDJ41e9tZRGdn2s_E6FrSdSbY2_wFIsJtkKNrAVi-Y48Xv6L9tU-za7fQ1bRrEDOncU/s1200/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="671" data-original-width="1200" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrgGMCTd6_suxc7BvCmqcCpzZNZryl_TpcHDjxjZ7vhYdpA8xkXh_2QQG_LjhQ2DWhbrBcGfnBzl8_ZBlZl_bnWlmwm9iUYNvHEumrN3Pmd__Ok80mypVcQKhtjDJ41e9tZRGdn2s_E6FrSdSbY2_wFIsJtkKNrAVi-Y48Xv6L9tU-za7fQ1bRrEDOncU/w640-h358/1..jpg" width="640" /></a></div>Ketidakhadiran dr. Supriyanto Memunculkan Banyak Teka-Teki dan Menjadi Misteri di Rung Sidang; Fakta Persidangan Mengarah pada Dugaan Aliran Dana ke Sejumlah Pegawai RSUD dan Perintah Menghilangkan Bukti. Apakah Kajari Tulungagung akan melakukan pengembangan atau sudah puas dengan dua Terdakwa? Ditulis oleh : Jentar S</h3>BERITAKORUPSI.CO – Sidang perkara dugaan korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung kembali memunculkan fakta mengejutkan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (9/3/2026), terdakwa Reni Budi Kristanti justru membuka dugaan aliran uang ke sejumlah pejabat rumah sakit hingga adanya permintaan dana Rp1 miliar untuk “mengamankan kasus”. Ironisnya, di tengah terbukanya fakta-fakta baru tersebut, mantan Direktur RSUD dr. Iskak dr. Supriyanto, yang kini menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, justru tidak hadir sebagai saksi tanpa alasan yang jelas. Ketidakhadiran itu memunculkan pertanyaan publik: apakah perkara ini akan benar-benar terungkap secara terang benderang? Perkara korupsi program pelayanan SKTM tahun 2022–2024 ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp4,3 miliar. Dua terdakwa yang diadili adalah Reni Budi Kristanti selaku staf pengelola keuangan dan data SKTM serta Yudi Rahmawan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak. Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Surabaya, Senin, 9 Maret 2026 dipimpin Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani dengan dibatu dua anggota yaitu Athoillah dan Ibnu Abas Ali masing-masing Ad Hock Lima Saksi Dipanggil, Satu Kunci Mangkir  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb4laE_qXJYCY2PzGpzh19hwVOHunEdNZJbWdEWFrp_1YK98uLVhjzyXlweDp_RWWWGexfEjwrxKcNhmVZcAqb2Rv_5zLsOyNCLqf56OPTk4UZNGyuHeXtvVZtVGDusn5BPYKLJhzJ84RpaXpg0j0WaiWXfVrejfvh7VKDUj6ZMgbXCzJEGFEFb9-MdeA/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb4laE_qXJYCY2PzGpzh19hwVOHunEdNZJbWdEWFrp_1YK98uLVhjzyXlweDp_RWWWGexfEjwrxKcNhmVZcAqb2Rv_5zLsOyNCLqf56OPTk4UZNGyuHeXtvVZtVGDusn5BPYKLJhzJ84RpaXpg0j0WaiWXfVrejfvh7VKDUj6ZMgbXCzJEGFEFb9-MdeA/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tulungagung menghadirkan lima saksi. Namun hanya empat yang hadir, yakni: Fancholiq Joko Pribadi (Kabag Keuangan juga PPKom),; Kasil Rokhmad (Direktur RSUD menggantikan Supriyanto),; Sukiatun (Wakil Direktur Umum dan Keuangan menggantikan Terdakwa), dan Siti Umi Hanik (SPI RSUD) Sedangkan dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku (mantan) Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) Jakarta tidak hadir tanpa alasan yang jelas, seperti yang disampaikan JPU kepada beritakorupsi.co seusai persidangan Yang tak kalah menariknya adalah salah satu pagawai RSUD dr. Iskak Tulungagung yang tidak dihadirkan sebagai saksi yaitu Kepala TU. Sebab berdasar informasi yang diterima beritakorupsi.co, bahwa kepala TU RSUD dr. Iskak sedikit banyak mengetahui kemana saja aliran uang dari pemotongan biaya pasien yang menggunakan SKTM Ketidak hadiran dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung bisa jadi karena yang memnggil bukan Komisi Pemberansatan Korupsi (KPK) melainkan Kejari Tulungagung. Selain itu, JPU maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock, sepertinya tidak akan lagi menghadirkan dr. Supriyanto sebagai saksi karena sidang selanjutnya adalah pemeriksaan Ahli  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtdtzBK2Us5YplE3yjlbzl_dx7tL1izVicSuvqK7OZr4w0Zaijz1GMoDdXB18MIHxr7PSM8DzjRQIgADYZGxIHqDinqTebtJx0wh1l207dzs6iLZxzSdxzqgcAyhbWXbIjD3Re2aaRqPOX0WQJc1SYeesu_zyTWQ_X5-SgvZuXxe34pyRV9aBu2cVM30/s640/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtdtzBK2Us5YplE3yjlbzl_dx7tL1izVicSuvqK7OZr4w0Zaijz1GMoDdXB18MIHxr7PSM8DzjRQIgADYZGxIHqDinqTebtJx0wh1l207dzs6iLZxzSdxzqgcAyhbWXbIjD3Re2aaRqPOX0WQJc1SYeesu_zyTWQ_X5-SgvZuXxe34pyRV9aBu2cVM30/w640-h360/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Yudi </td></tr></tbody></table>Sidang perkara inipun sangat berbeda jauh dengan sidang perkara korupsi uang ijon hibah pokir DPRD Jatim, dimana Gubernur Jatim hadir sebagai saksi dalam persidangan atas perintah Ketua Majelis Hakim kepada JPU KPK walapun Gubernur tidak ada kaitannya dengan empat terdakwa selaku Korlap Pokmas tetapi berkaitan dengan kebijakan persetuan hibah dari APBD Ketidakhadiran dr. Supriyanto membuat sejumlah pertanyaan penting takkan lagi pernah terjawab di persidangan, mulai dari:<ol><li>Bagaimana lahirnya program SKTM (surat keterangan tidak mampu) bagi pasien atau masyarakat misikin di Tulungagung</li><li>Bagiamana anggaran APBD Kabupaten Tulungagung sebesar Rp22 miliar keuangan RSUD yang digunakan untuk mendukung program SKTM</li><li>Apa isi tentang SOP (Standard Operating Procedure) atau di RSUD dr. Iskak Tulungagung dikenal dengan SPO (Standard Procedure Operating)</li><li>Mengapa pasien yang menggunakan SKTM masih membayar sebagian biaya perawatan inap di RSUD?</li><li>Mengapa pembayaran biaya perawatan inap oleh pasien yang menggunakan SKTM di RSUD tidak melalui sistem Aplikasi tetapi manual?</li><li>Menjelaskan tentang SPM (surat perintah membayar) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang dibuat dan ditandatang dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung</li></ol>Dalam persidangan, saksi Fancholiq Joko Pribadi menyatakan bahwa pasien pengguna SKTM mendapatkan layanan gratis. Namun fakta yang terungkap dipersidangan sebelumnya justru berbeda. Banyak pasien miskin tetap diminta membayar hingga 50 persen atau lebih dari biaya rawat inap. Pembayaran itu bahkan dilakukan secara manual melalui loket umum, bukan melalui sistem aplikasi rumah sakit. Pengakuan Uang Mengalir ke Banyak Pihak <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh08qebeA5_98ZxLPSeCfRzJITeyaPArF7dEwI8_JhEeoctM4NyIiENtHpMyX3nk330cVJFAIIR_yD6Lx6LJ43Vp0W7xFlpdO4OgHR3-UDWwu7p45qJjqK6uM6bQv8vzssMm5uvwu7GuQPBK8mQz3J6JW8Ebiie2BJwov82nOJJqY1ZfmWLGWkuI5f83nY/s640/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh08qebeA5_98ZxLPSeCfRzJITeyaPArF7dEwI8_JhEeoctM4NyIiENtHpMyX3nk330cVJFAIIR_yD6Lx6LJ43Vp0W7xFlpdO4OgHR3-UDWwu7p45qJjqK6uM6bQv8vzssMm5uvwu7GuQPBK8mQz3J6JW8Ebiie2BJwov82nOJJqY1ZfmWLGWkuI5f83nY/w640-h360/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Reni </td></tr></tbody></table>Fakta lain yang mencuat adalah soal aliran uang. Saksi Fancholiq Joko Pribadi mengakui pernah menerima uang Rp8 juta dari terdakwa Reni Budi Kristanti, yang menurutnya atas perintah terdakwa Yudi Rahmawan. Namun pengakuan itu dibantah keras oleh Terdakwa Reni. Di hadapan Majelis Hakim, Terdakwa Reni menyebut jumlah uang yang mengalir ke saksi bukan hanya Rp8 juta, melainkan lebih dari Rp70 juta. Ia bahkan menunjukkan bukti percakapan WhatsApp yang berisi permintaan uang hingga Rp20 juta serta pengiriman uang sebesar Rp70 juta rupiah kepada saksi atas perintah terdakwa Yudi. Dari bukti percakapan itu terlihat bahwa sejumlah pegawai RSUD dr. Iskak turut menikmati uang yang diduga berasal dari pemotongan biaya pasien miskin pengguna SKTM. Dugaan Perintah Menghilangkan Bukti Persidangan juga diwarnai pengakuan serius dari Terdakwa. Menurut Terdakwa Reni Budi Kristanti pernah pernah diperintahkan oleh saksi Fancholiq Joko Pribadi untuk menghilangkan barang bukti. Pengakuan itu berkorelasi dengan fakta bahwa ponsel milik terdakwa yang disita penyidik ternyata sudah tidak lagi berisi percakapan WhatsApp terkait perkara tersebut. Menariknya, Majelis Hakim bahkan menyoroti hal itu. Ketua Majelis Hakim menyebut Tim Penasihat Hukum terdakwa “cukup hebat” karena mampu menghadirkan bukti percakapan yang tidak Dimiliki Jaksa Penuntut Umum. Ketua Majelis Makim pun memerintahkan agar seluruh bukti chat tersebut dilampirkan dalam pembelaan Terdakwa dengan memberi nomor dan akan dipertimbangkan dalam putusan. Temuan Uang Rp2,5 Miliar Tak Jelas Saksi Sukiatun, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak yang menggantikan Terdakwa Yudi, mengungkap temuan lain yang tak kalah mengejutkan. Ia mengaku menemukan uang rumah sakit sebesar Rp2,5 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara terdakwa Reni disebut menggunakan sekitar Rp140 juta. Namun keterangan itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Sebab saksi mengaku melakukan penelusuran secara mandiri karena buku catatan keuangan telah disita penyidik dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Sistem Manual Dipertanyakan Hakim Majelis Hakim juga menyoroti sistem pembayaran pasien SKTM yang tidak menggunakan aplikasi. Baik saksi Sukiatun maupun Kasil Rokhmad tidak mampu menjelaskan alasan mengapa pembayaran pasien miskin dilakukan secara manual. Keduanya justru menyebut bahwa setelah kasus ini mencuat, sistem pembayaran kini langsung dilakukan melalui Bank Jatim. Pertanyaan pun muncul: mengapa sistem transparan baru diterapkan setelah kasus korupsi terbongkar? Apakah hal ini hanya terjadi di RSUD dr. Iskak Tulungagung atau terjadi juga di daerah-daerah laiin namun tak terungkap ke publik? Dugaan Permintaan Rp1 Miliar “Amankan Kasus” Satu pengakuan paling mengejutkan datang dari terdakwa Reni Budi Kristanti. Ia menyebut pernah ditanya oleh saksi Sukiatun apakah memiliki uang Rp1 miliar untuk “mengamankan kasus”. Namun ia mengaku hanya memiliki Rp150 juta. Pengakuan ini sontak memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan adanya upaya intervensi terhadap penanganan perkara. Apakah karena Terdaka reni tidak memiliki uang 1 miliar rupiha sehingga perkara ini sampai ke Meja Majelis Hakim? Akankah Kasus Dikembangkan? Fakta-fakta yang terungkap di persidangan memperlihatkan bahwa perkara dugaan korupsi dana SKTM ini tidak sesederhana menyeret dua terdakwa ke kursi pesakitan. Ada indikasi aliran uang ke berbagai pihak, dugaan perintah menghilangkan bukti, hingga permintaan uang untuk “mengamankan kasus”. Pertanyaannya kini tertuju pada Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung: apakah fakta-fakta persidangan ini akan ditindaklanjuti melalui pengembangan perkara? Atau justru perkara ini akan berhenti pada dua terdakwa, sementara aktor lain yang disebut dalam persidangan tetap berada di luar jangkauan hukum? Sebab tanpa menghadirkan saksi kunci seperti dr. Supriyanto dan Kepala TU, banyak mata rantai penting dalam perkara korupsi dana SKTM senilai Rp4,3 miliar ini berpotensi tetap menjadi misteri di ruang sidang. </div>

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Direktur Mangkir, Terdakwa Ungkap Aliran Uang dan Permintaan Rp1 Miliar untuk “Amankan Kasus”?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Direktur Mangkir, Terdakwa Ungkap Aliran Uang dan Permintaan Rp1 Miliar untuk “Amankan Kasus”?

Ketidakhadiran dr. Supriyanto Memunculkan Banyak Teka-Teki dan Menjadi Misteri di Rung Sidang; Fakta Persidangan Mengarah pada Dugaan Aliran...

Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

21.14 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxmAt2m2_FEfQr1NBu7F9II4oese45hpj1ffdPQsNsguilec67U14HUnEjvlscfoR_vc3NyIjXZFzH8X_sERZdT6n_TxxQjv4d893e_PXwh9GEBCgybXlB8hiquU4DiQXgRaFi2AaS3MFwf4nFf66nqXpcRpC9cAOeNyj6eDuYgjuP1o03g8y4SPfrvk/s1536/DPRD.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxmAt2m2_FEfQr1NBu7F9II4oese45hpj1ffdPQsNsguilec67U14HUnEjvlscfoR_vc3NyIjXZFzH8X_sERZdT6n_TxxQjv4d893e_PXwh9GEBCgybXlB8hiquU4DiQXgRaFi2AaS3MFwf4nFf66nqXpcRpC9cAOeNyj6eDuYgjuP1o03g8y4SPfrvk/w426-h640/DPRD.jpg" width="426" /></a></div>Vonis dibacakan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dugaan suap mencapai 50 miliar rupiah. Skema hibah Pokir DPRD Jatim bernilai triliunan rupiah kini memunculkan pertanyaan: apakah penegakan hukum ditangan KPK akan berhenti pada korlap Pokmas, atau merambah hingga pengambil kebijakan di tingkat tertinggi Pemprov Jatim? Lalu kapan penetapan Tersangka Fujika Senna Oktavia, istri sirih Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim? Ditulis oleh: Jentar S BERITAKORUPSI.CO – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis bersalah terhadap empat Terdakwa dalam perkara korupsi “uang ijon” hibah pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dalam sidang putusan yang berlangsung di ruang Candra Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat 5 Maret 2026. Empat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada Kusnadi selaku Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 guna memperoleh alokasi hibah Pokir yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020–2023. Empat Terdakwa yang Divonis Empat terdakwa dalam perkara korupsi “uang ijon” hibah pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang divonis bersalaha adalah ;<ol><li>Jodi Pradana Putra, Korlap Pokmas Kabupaten Blitar, didampingi Tim Advokat Rateh dan Habbibullah dari LBH YLKI (Yayasan Legindi Keadilan Indonesia) Surabaya.</li><li>Drs. Sukar, Kepala Desa di Tulungagung</li><li>Wawan Kritiawan. Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan selaku Korlap Pokamas di Kabupaten Tulungagung, didampingi Tim Advokat Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk.</li><li>Hasanuddin, anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029 selaku Korlap Pokmas Kabupaten Bojonegoro, didampingi Tim Advokat Eddy dkk dari Jakarta</li></ol>Suap Puluhan Miliar Demi Hibah Pokir Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti memberikan uang kepada Kusnadi selaku Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dengan total mencapai sekitar Rp50 miliar lebih, dengan rincian; 1. Jodi Pradana Putra memberikan sekitar Rp18,610 miliar lebih 2. Drs. Sukar, Wawan Kristiawan dan Royan sekitar Rp10 miliar lebih 3. Hasanuddin sekitar Rp11,890 miliar lebih Uang tersebut diberikan untuk mengamankan alokasi hibah Pokir milik Kusnadi yang saat itu menjabat sebagai anggota sekaligus Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Hibah Pokir tersebut berasal dari APBD Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2020–2023. Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 ayat (1) ke-1 dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang KUHP. Vonis Pidana Penjara Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana pidana penjara terhadap :<ol><li>Terdakwa Jodi Pradana Putra, pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li><li>Drs. Sukar. 2 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li><li>Wawan Kristiawan. Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, denda masing-masing Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li><li>Hasanuddin: dihukum penjara selama 2 tahun dan 4 bulan, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan</li></ol>Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap ke- empat Terdakwa, tidak jauh beda dengan tuntutan JPU KPK. Namun bagi publik, vonis ini justru membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Skema Hibah Pokir Triliunan Rupiah Kasus ini tidak berdiri sendiri. Data yang muncul dalam berbagai proses penyidikan maupun fakta yang terungkap dalam persidangan menyebutkan, nilai hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2020–2023 mencapai sekitar Rp8,369 triliun yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2020-2023. Dimana pada tahun 2019, dimasa kepemimpunan Soekarwo selaku Gubernur masih dikenal dengan nama JASMAS (Jaringan Aspirasi Masyarakat, yang artinya menampung keinginan, harapan, gagasan, atau tuntutan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada wakil rakyat). Namun setelah Gubernur berlalih kepemimpinan ke tangan Khofifah Indar Prawansa, berubah menjadi Pokir (Pokok-pokok Pikiran, yang artinya usulan program pembangunan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses dan rapat dengar pendapat) Angka Rp8,369 triliun memunculkan perdebatan serius di ruang publik. Sebab dalam praktik tata kelola keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri, dua kali memberikan rambu agar alokasi hibah daerah tidak melebihi sekitar 10 persen dari total APBD atau PAD, guna menghindari penyimpangan anggaran. Namun dalam praktiknya justru mengabaikan rambu tersebut, dan alokasi hibah Pokir DPRD Jatim pun tetap cair 18 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021-2022 diatas 11 persen. Tahun 2023 barulah dibawah 10 persen bertepatan dengan tangkap tangan atau OTT yang dilakuka KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim pada akhir 2022. Pertanyaannya kemudian menjadi krusial: siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan pencairan hibah triliunan rupiah itu? Baca juga: <div style="margin-left: 40px;">Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin: Kehadiran Gubernur Tak Penting - Konsistensi KPK Mengurai Fakta yang Dipertaruhkan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/ahli-hukum-pidana-dr-sholahuddin.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/ahli-hukum-pidana-dr-sholahuddin.html</a> </div> Dalam struktur pemerintahan daerah, pengesahan dan pelaksanaan APBD tidak hanya melibatkan legislatif, tetapi juga eksekutif, terutama kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan daerah. Artinya, kebijakan pencairan hibah Pokir pada akhirnya berada dalam otoritas pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur saat itu. Jika alokasi hibah tersebut melampaui rambu yang disarankan pemerintah pusat, maka muncul pertanyaan publik mengenai proses pengambilan kebijakan yang memungkinkan dana hibah triliunan rupiah itu tetap berjalan. Apakah Hukum Berhenti di Level Korlap Pokmas? Vonis terhadap empat Korlap Pokmas hari ini (Jumat, 5 Maret 2026) dapat dipandang sebagai langkah awal penegakan hukum. Namun publik juga melihat risiko lain: perkara besar berhenti pada aktor lapangan, sementara aktor kebijakan tidak tersentuh. Padahal skema hibah Pokir dengan nilai triliunan rupiah tidak mungkin berjalan tanpa: </div><div style="text-align: justify;"><ul><li>persetujuan anggaran legislatif</li><li>kebijakan eksekutif</li><li>mekanisme birokrasi di pemerintah provinsi</li></ul></div><div style="text-align: justify;">Jika praktik “uang ijon” terjadi di level Pokmas, maka pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang membuka pintu sistem tersebut? Baca juga: <div style="margin-left: 40px;">Menanti Status Tersangka Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim dalam Skandal “Uang Ijon” Hibah Pokir - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/03/menanti-status-tersangka-fujika-senna.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/03/menanti-status-tersangka-fujika-senna.html</a> </div> </div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan Publik yang Menunggu Jawaban Putusan terhadap empat Terdakwa justru memunculkan sejumlah pertanyaan tajam yang kini menunggu jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi:<ol><li>Apakah vonis terhadap ke- empat Terdakwa ini merupakan akhir dari perkara korupsi hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun 2020–2023 sebesar Rp8,369 triliun? Ataukah ini justru pintu awal untuk membongkar keterlibatan seluruh pihak, baik legislatif sebagai aspirator hibah maupun eksekutif sebagai pengambil kebijakan pencairan anggaran?</li><li>Mengapa kebijakan hibah Pokir dengan nilai triliunan rupiah tetap berjalan meskipun terdapat rambu dari Kementerian Dalam Negeri agar alokasi hibah tidak melebihi 10 persen dari APBD atau PAD? Siapa yang harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut? Apakah pertangungan jawaban itu ada di Korlap Pokmas?</li><li>Atau Gubernur bersama kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Dinas) dengan para anggota DPRD yang disebut setiap anggota DPRD memiliki alokasi hibah Pokir sesuai keputusan masing-masing Ketua Fraksi?</li><li>Apakah KPK akan tetap berkomitmen mengungkap perkara ini sampai tuntas, termasuk jika harus menyentuh lingkar kekuasaan politik di Jawa Timur? Ataukah penegakan hukum akan berhenti pada empat korlap Pokmas yang telah divonis hari ini karena KPK tak mampu melawan kekuasaan politik?</li><li>Lalu kapan KPK akan mengumumkan status Tersangka terhadap Fujika Senna Oktavia, istri sirih Kusnasi selaku ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, maupun pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam bisnis jual beli hibah Pokir ?</li><li>Dan kapan KPK akan melakukan penahanan terhadap 16 Tersangka yang saat ini masih bebas “menjalankan aksinya”?</li></ol>Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan satu hal penting: Apakah perkara korupsi hibah Pokir DPRD Jawa Timur ini akan benar-benar diungkap oleh KPK sampai ke akar-akarnya, atau hanya berhenti pada cabang-cabangnya saja, atau akan mengingatkan masyarakat Jawa Timur pada trauma masa lalu yaitu pada tahun 2008 dalam perkara Korupsi hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) DPRD Jawa Timur periode 204-2009 sebesar Rp277 miliar yang ditangani Kejati Jatim dan nama-nama calon Tersangka yang sempat dikantongi hilang entah kemana seiring dengan meninggalnya Terpidana dr Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikoesomo di Lapas Porong pada Kamis, 20 Desember 2018 sekitar pukul 06.15 WIB dengan mengeluarkan cairan dari mulut sebelum melakukan upaya hukum PK, dimana sebelumnya Alamarhum menyampaikan kepada beritakorupsi.co kerap mendapat ancaman dari orang tak dikenal? </div>

Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

Vonis dibacakan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dugaan suap mencapai 50 miliar rupiah. Skema hibah Pokir DPRD Jatim bernilai triliunan rupia...

Ketika Regulasi Diduga Jadi Pintu Transaksi: Skandal Suap Perangkat Desa Di Kab. Kediri Rp13,165 Miliar

21.10 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtwB8cLWKQaYDtvjgSXGMF2ruBbbG1q9gFF4_UTV5FVHZybDtjiZh2UgpJsnuvTlB5eVjiDCxrEyoS9yyTX9-66BZfPK3Ww4qtDG-gxbHu2Jdufo6MJJeUNRhhJlZQ70eSF3WtJkFXfdqhodJM_spjuswk9h-SW_heiOZNgZCUSPlcGzFYelIwBDXWKiY/s1508/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="592" data-original-width="1508" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtwB8cLWKQaYDtvjgSXGMF2ruBbbG1q9gFF4_UTV5FVHZybDtjiZh2UgpJsnuvTlB5eVjiDCxrEyoS9yyTX9-66BZfPK3Ww4qtDG-gxbHu2Jdufo6MJJeUNRhhJlZQ70eSF3WtJkFXfdqhodJM_spjuswk9h-SW_heiOZNgZCUSPlcGzFYelIwBDXWKiY/w640-h252/6..jpg" width="640" /></a></div>“Perda dan Perbup Lahir Jelang Seleksi Perangkat Desa di 163 Desa 25 Kecamatan Kabupaten Kediri Secara Serentak, Publik Menanti Keberanian Majelis Hakim Memanggil Aktor Kekuasaan”. Ditulis oleh : Jentar S</h3>BERITAKORUPSI.CO – Sidang perkara dugaan Korupsi Suap “jual beli jabatan” perangkat Desa di 163 Desa, 25  Kecamatan di Kabupaten Kediri dengan nilai fantastis Rp13,165 miliar, menyisakan satu pertanyaan besar: beranikah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk menghadirkan dua tokoh politik PDIP yaitu Hanindhito Himawan Pramana selaku Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri, dan Murdi Hartono selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri Ketua DPRD Kabupaten Kediri dari F-PDIP sebagai saksi? Perkara yang kini disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya itu menyeret Tiga Terdakwa selaku Kepala Desa sekaligus pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri periode 2021-2024, yakni Imam Jamiin (Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Ketua PKD), Sutrisno, S.Pd., M.M. (Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Bendahara PKD), dan Darwanto (Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates Kades Pojk, Humas I PKD). Ketiganya didakwa mengatur dan mengkondisikan seleksi perangkat desa di 163 Desa, 25  Kecamatan di Kabupaten Kediri secara serentak pada akhir 2023 hingga awal 2024, dengan tarif Rp42 juta per formasi jabatan Dari 320 peserta yang disebut sebagai “jago” dan dinyatakan lolos, terkumpul uang sekitar Rp13.165.000.000 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUzPBteODA4oh4uF1rCoAjXvXRK45YPydR2iU_TSM1HUsL6NOlhqUJsAlXAWU_tGed9jKg_6KsIryMY1JngtTkV5fNrggmO7hq7A4YRa5JMwQ5qRZSEBUkxaJlhqsqKGhJDBwDe3LpjG8i1HRdVlFoSJksdxG-txy1Q7bRUg-hAT7X0wZi1N-7-6wt-is/s1280/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUzPBteODA4oh4uF1rCoAjXvXRK45YPydR2iU_TSM1HUsL6NOlhqUJsAlXAWU_tGed9jKg_6KsIryMY1JngtTkV5fNrggmO7hq7A4YRa5JMwQ5qRZSEBUkxaJlhqsqKGhJDBwDe3LpjG8i1HRdVlFoSJksdxG-txy1Q7bRUg-hAT7X0wZi1N-7-6wt-is/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>Namun, dakwaan itu tak bisa dilepaskan dari lahirnya dua regulasi penting di Kabupaten Kediri pada tahun 2023: Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa dan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perda dan Perbup: Kebetulan atau Dirancang? Dalam surat dakwaan terungkap, pada Agustus 2023, para Terdakwa menemui Agus Cahyono, S.Sos., Kepala Dinas PMPD Kabupaten Kediri, untuk meminta agar Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, segera mengupayakan terbitnya Perda dan Perbup yang mengatur pengisian perangkat desa. Faktanya, pada 12 September 2023 terbit Perda Nomor 4 Tahun 2023. Lalu pada 7 November 2023, terbit Perbup Nomor 49 Tahun 2023. Apakah ini sekadar kebetulan administratif? Ataukah regulasi itu memang didorong untuk memuluskan skenario seleksi serentak yang telah “dikondisikan”? Saat dikonfirmasi sebelum sidang, Selasa, 03 Maret 2026, salah satu JPU menyatakan: “Kita fokus membuktikan dakwaan, kalau itu (Perda dan Perbup) bagian dari proses. Kecuali ada perkembangan di persidangan atau ada perintah Majelis Hakim untuk menghadirkan.” Jawaban itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, yang dipertanyakan publik adalah apakah lahirnya dua regulasi tersebut menjadi bagian integral dari konstruksi perbuatan pidana atau tidak. Sebab dalam suarta dakwaan itulah terurai tentang dua regulaisi tersebut <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSOW-Q-oB2lPoUJHuD6IotBcUxBZUS_n_oZZ8uhRlvgg5NjGUUL3-SYx6w1fNNvxcRsL6Uj5cN_YAzSjufcGWt6MGqsEA2eldEQPLMP3-aRzQOU6x4u8ahi9ULYZo3n63P32FW_CgtcQecwsKaPvryMGVjfXDOuAz9nEKpIhexmxpirCn5GQlsGke_A_g/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSOW-Q-oB2lPoUJHuD6IotBcUxBZUS_n_oZZ8uhRlvgg5NjGUUL3-SYx6w1fNNvxcRsL6Uj5cN_YAzSjufcGWt6MGqsEA2eldEQPLMP3-aRzQOU6x4u8ahi9ULYZo3n63P32FW_CgtcQecwsKaPvryMGVjfXDOuAz9nEKpIhexmxpirCn5GQlsGke_A_g/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Tim JPU yang terdiri dari Puro Rasmoyo, Adisti Pratama Ferevaldy, Maherdika Daru Putra, dan Mayang Ratnasari dari Kejari Kabupaten Kediri, maupun Majelis Hakim sepertinya tak berani untuk memanggil  Hanindhito Himawan Pramana selaku Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri, dan Murdi Hartono selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri Ketua DPRD Kabupaten Kediri dari F-PDIP, sebagai saksi. Faktor Kekuasaan dan Bayang-Bayang Politik Sorotan publik semakin tajam karena posisi Bupati Kediri bukan figur biasa. Ia merupakan putra mantan Menteri Sekretaris Negara yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, serta disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkar elite nasional. Apakah Faktor Kekuasaan Ini Membuat Aparat Penegak Hukum Berhitung? Bahkan, kuat dugaan sejak tahap penyidikan oleh Polda Jawa Timur, Bupati Kediri tidak pernah diperiksa sebagai saksi sehingga JPU pun tak tegas menjelaskan dipanggil atau tidak karena mungkin tidak ada BAP (berita acara pemeriksaan). Jika benar, maka publik berhak bertanya: mengapa? Dalam sistem peradilan pidana, menghadirkan saksi yang mengetahui proses lahirnya regulasi bukanlah tindakan politis, melainkan upaya menguji fakta hukum secara utuh agar terang bendarang dan bukan sekedar menjalankan proses hukum dalam pemberantasan Korupsi Skema Uang: Dari Rp42 Juta hingga Rp1,5 Miliar Modus yang terungkap di persidangan cukup sistematis. Para kepala desa yang tergabung dalam PKD (Paguyuban Kepala Desa) menginginkan seleksi serentak. Pengurus PKD kemudian sepakat “memanfaatkan kesempatan” dengan mengatur kelulusan peserta yang direkomendasikan oleh masing-masing kepala desa dan bersedia membayar Rp42 juta per formasi jabatan sesuai yang sudah ditentukan dan semuanya disetorkan ke pengurus PKD baik masing-masing Kepala Desa maupun melalui Koordinator PKD tingkat Kecamatan Namun angka Rp42 juta bukan satu-satunya pungutan. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Nt-r5oikP5FcIwCYggz64_bTMiqWWnPot2L-hp0Bzj_vbL1r0TfXIlJ-ofGgigz-5w5CU3tViM5e4n8PdLTx5nCMNcaYujM3VymcJamOF8g613lKUvgcYtVDnH40ia2zL2M35GPwOTDsvLO1UqhqBLpIN6QPzqdpAmykOCA3I_1swJHgajZSOjiXPgE/s1280/7..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Nt-r5oikP5FcIwCYggz64_bTMiqWWnPot2L-hp0Bzj_vbL1r0TfXIlJ-ofGgigz-5w5CU3tViM5e4n8PdLTx5nCMNcaYujM3VymcJamOF8g613lKUvgcYtVDnH40ia2zL2M35GPwOTDsvLO1UqhqBLpIN6QPzqdpAmykOCA3I_1swJHgajZSOjiXPgE/w640-h360/7..jpg" width="640" /></a></div>Selain uang tarikan sebesar Rp42 juta, masing-masing Kepala Desa juga menarik uang dari calon perangkat desa yang lolos seleksi antara Rp100 juta hingga Rp1,5 miliar. Sebagian dana itu diduga dibagikan kepada beberapa LSM, Wartawan, dan unsur Forkopimcam (Camat, Kapolsek, Danramil) di Kabupaten Kediri Tak berhenti di situ, muncul pula dugaan aliran dana untuk penyewaan laptop dari seorang anggota DPRD Kabupaten Kediri yang digunakan oleh ribuan peserta seleski perangkat Desa, biaya sewa gedung, konsumsi, hingga biaya kerjasama formalitas antara  Ketiga Terdakwa dengan Universitas Islam Malang (UNISMA). Sementara biaya kerjasama formalitas sebesar Rp4 juta per formasi jabtan disebut diambil dari APBDes dan sebagian dari dana Rp42 juta tersebut. Legalitas Kerja Sama Formalitas PKD–UNISMA Dipertanyakan Di sinilah persoalan hukum baru mengemuka. Apa kewenangan Paguyuban Kepala Desa (PKD) melakukan kerja sama formalitas dengan Perguruan Tinggi? Apakah biaya Rp4 juta per formasi jabatan telah dianggarkan secara sah dalam APBDes masing-masing desa? Apakah kerja sama tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jika tidak, apakah ini akan menjadi pintu masuk perkara pidana baru? Sebab PKD bukanlah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan atribusi dalam pembentukan kebijakan publik. Ia hanyalah organisasi perkumpulan para kepala desa. Maka, kerja sama formalitas dalam konteks pengisian perangkat desa patut diuji legalitasnya. Jika biaya diambil dari APBDes tanpa dasar peraturan yang jelas, maka potensi pelanggaran tidak hanya pada suap pengisian perangkat Desa, tetapi juga pada penyalahgunaan anggaran desa. Apakah hal ini masuk dalam penyidikan pPolda Jatim maupun JPU Kejari Kabupaten Kediri atau fokus pada ketiga Terdakwa dianggap sudah lebih dari cukup? Apakah Rp42 Juta untuk “Membiayai” Regulasi? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbphIq9Tt13AHF2ffCSdYpd-vkJZgibYx4gBg-vS8CwvDX_Oj7lORYOGzhDPaA3nks_u_dgDf-gg_7ZZBR1vlW6Ez4LFaUKYrJXE5evwzpXxTDhfpjSzxhRtuvev7bIGr5u4o9aNxjy4tbarPGcmaSxLsDDnGTDE_ajpCJ9YcAhVwlve9VIA3FoCKllNA/s1600/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbphIq9Tt13AHF2ffCSdYpd-vkJZgibYx4gBg-vS8CwvDX_Oj7lORYOGzhDPaA3nks_u_dgDf-gg_7ZZBR1vlW6Ez4LFaUKYrJXE5evwzpXxTDhfpjSzxhRtuvev7bIGr5u4o9aNxjy4tbarPGcmaSxLsDDnGTDE_ajpCJ9YcAhVwlve9VIA3FoCKllNA/w640-h288/3..jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaan paling sensitif adalah: apakah uang Rp42 juta per formasi jabtan itu digunakan untuk membiayai proses lahirnya Perda dan Perbup Kabupaten Kediri tahun 2023? Apakah uang Rp42 juta per formasi jabatan digunakan untuk menyewa laptop yang digunakan ribuan peserta seleksi perangkat Desa? Jika benar, maka skandal ini bukan sekadar jual beli jabatan. Ini bisa menjelma menjadi dugaan korupsi kebijakan (policy corruption), di mana regulasi didorong atau dipercepat demi kepentingan transaksi jabatan. Perda dibahas dan disahkan bersama DPRD. Perbup diterbitkan oleh Bupati. Maka, mustahil membedah perkara ini secara utuh tanpa menguji proses politik dan administratif yang melahirkan kedua aturan tersebut. Ujian Integritas Penegak Hukum Kini bola ada di tangan Majelis Hakim dan JPU. Apakah persidangan ini akan berhenti pada tiga Terdakwa selaku Kepala Desa sekaligus pengurus PKD? Ataukah berani menggali lebih dalam peran aktor-aktor struktural? Sebab hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Jika memang tidak ada keterlibatan, menghadirkan Bupati dan Ketua DPRD sebagai saksi justru akan membersihkan nama mereka di forum terbuka. Namun jika enggan dipanggil, publik akan menilai lain. Kasus Rp13,165 miliar ini bukan hanya tentang uang dan jabatan. Ini tentang integritas tata kelola desa, marwah regulasi daerah, dan keberanian penegak hukum menembus tembok kekuasaan. Sidang masih berjalan. Publik menunggu: apakah hukum benar-benar tajam ke atas, atau hanya tajam ke bawah?. </div>

Ketika Regulasi Diduga Jadi Pintu Transaksi: Skandal Suap Perangkat Desa Di Kab. Kediri Rp13,165 Miliar

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Ketika Regulasi Diduga Jadi Pintu Transaksi: Skandal Suap Perangkat Desa Di Kab. Kediri Rp13,165 Miliar

“Perda dan Perbup Lahir Jelang Seleksi Perangkat Desa di 163 Desa 25 Kecamatan Kabupaten Kediri Secara Serentak, Publik Menanti Keberanian M...

“Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

19.09 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlr9FcoSF22dXBqT4WF6vaDv7YUBVhMbaX26zSW-9NBmIimvVfxsFIy36D8LMCEznTdw0WhGx82Nc3dhGATjkMj_wGufhgR9HubOaZO24frmfJd30JTzvvG9KdCET9q9LCOaYzEhp09U3kD8M5Gt4VEMDXm9tVrX1dtd9izU1baG7BMB2fmeOQYOEBOCM/s4160/IMG20260302165539.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlr9FcoSF22dXBqT4WF6vaDv7YUBVhMbaX26zSW-9NBmIimvVfxsFIy36D8LMCEznTdw0WhGx82Nc3dhGATjkMj_wGufhgR9HubOaZO24frmfJd30JTzvvG9KdCET9q9LCOaYzEhp09U3kD8M5Gt4VEMDXm9tVrX1dtd9izU1baG7BMB2fmeOQYOEBOCM/w640-h288/IMG20260302165539.jpg" width="640" /></a></div><h3 style="text-align: justify;">Tanpa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah, PT Surya Kerta Agung Dinilai Tak Berhak Lakukan Pengadaan Tanah – Lalu, Layakkah Perkara Ini Murni Dipidana? Ditulis oleh: Jentar S</h3><div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO - 
Sidang perkara dugaan penipuan dan penggelapan pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri kembali memantik perdebatan serius. Persidangan yang digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Kediri pada Senin, 2 Maret 2026 dengan agenda menghadirkan pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara yang justru membuka babak baru: proyek pembebasan tanah tersebut dinilai batal demi hukum.
Perkara dengan nilai fantastis Rp183.450.000.000 yang terjadi pada 2019–2020 di tujuh desa dan dua Kecamatan di Kabupaten Kediri ini menyeret dua terdakwa, yakni Suratman bagian Manager Keuangan dan Kebun PT Bukit Dhoho Indah yang bergerak dibidang perkebunan, anak perusahaan PT Gudang Garam, T bk, dan Satya Andi Lala karyawan kontrak PT BDI. Keduanya disebut ditunjuk secara lisan oleh Suwardi karyawan PT Gudang Garam sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan, sementara Suwardi selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri yang ditunjuk langsung oleh Istata Taswin SIddharta sekaku Direktur PT Surya Kerta Agung (PT SKA) bergerak di bidang konstruksi dan jalan tol 
Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar soal dugaan penipuan atau penggelapan uang perusahaan PT SKA, melainkan legalitas kewenangan pengusahaan jalan tol itu sendiri 
Ahli Administrasi Negara: Tanpa Perjanjian, Pengusahaan Tol Tak Sah ;<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifQD_-bMTrnwlPFFWMInKaBjgyDsswCxQVrl56e016N8bXaFB7s3_pRA01xej0769b7tG5mi3q9E6DBz-h9JF-H9l2DiBf317Vj9RKLaXR4x65ZeN3O5MOA5ayQe2pcLJkSoFgncd0MqsZw7nDkYmH74EOVCGT175UojXvAnSRYKfSzsG6HNW1-0-2wtI/s4160/IMG20260302165544.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifQD_-bMTrnwlPFFWMInKaBjgyDsswCxQVrl56e016N8bXaFB7s3_pRA01xej0769b7tG5mi3q9E6DBz-h9JF-H9l2DiBf317Vj9RKLaXR4x65ZeN3O5MOA5ayQe2pcLJkSoFgncd0MqsZw7nDkYmH74EOVCGT175UojXvAnSRYKfSzsG6HNW1-0-2wtI/w640-h288/IMG20260302165544.jpg" width="640" /></a>Tim Advokat Terdakwa I Suratman menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. Emanuel Sujatmoko, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Meski tidak hadir langsung, pendapat hukumnya (Legal Opinion/LO) dibacakan secara bergantian oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Budiarjo Setiawan, SH., MH, Prastiyo Silowidodo, SH, Suryanto, SH., MH, Dipa Kurniyantoro, SH., MH, Rekha Tustarama, SH., MH, Isom Nur Salim, SH. MH, Moh. Rofi’an, SH., MH, Al Hayu Muthoharoh, SH, Adhimas Satria Pamungkas, SH dan Andik Sukaca, SH secara bergantian di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Khairul, S.H., M.H.
Dalam LO tersebut, Dr. Emanuel : menegaskan bahwa PT Surya Kerta Agung (PT SKA) merupakan anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk yang berdiri berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 26 Juli 2019 dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Bidang usahanya mencakup pembangunan dan perbaikan jalan. 
Namun, di sinilah titik krusialnya. 
Menurutnya, PT SKA tidak memiliki kewenangan atau hak melakukan pengusahaan jalan tol tanpa adanya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Pemerintah melalui Menteri yang membidangi jalan. 
Jika pengusahaan dilakukan tanpa dasar tersebut, maka: “Tindakan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai akibat hukum sejak awal, karena dianggap tidak pernah ada.”
Artinya, secara hukum administrasi, pengadaan tanah yang dilakukan untuk proyek tol tersebut dapat dinyatakan cacat prosedur dan kewenangan. Tidak ada perencanaan resmi dan tidak ada penetapan lokasi sebagaimana disyaratkan regulasi.
Dr. Emanuel mendasarkan pendapatnya pada sejumlah regulasi strategis, mulai dari UU Jalan, UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, hingga berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang jalan tol dan pengadaan tanah.
Jika Administrasinya Batal, Bagaimana Pidananya?<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9pgb_jBK8H5tXjVxSKvoyS7e87iw7HKN2UoH04ptMYAsLR1BqhkCjG-BwOX0FAQL0LJbwJjWwoZD-khQzi59M9zd3GJWI0m1sbcHHRi2Ra5n4ggMcAk3ahq5fN9BTzV4XIplHhiJacy0Y5E77R5ih7tyhHO_0ZOkVpibLmuVhEom2ZG8WDyiyTS4UDU/s4160/IMG20260302165543.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9pgb_jBK8H5tXjVxSKvoyS7e87iw7HKN2UoH04ptMYAsLR1BqhkCjG-BwOX0FAQL0LJbwJjWwoZD-khQzi59M9zd3GJWI0m1sbcHHRi2Ra5n4ggMcAk3ahq5fN9BTzV4XIplHhiJacy0Y5E77R5ih7tyhHO_0ZOkVpibLmuVhEom2ZG8WDyiyTS4UDU/w640-h288/IMG20260302165543.jpg" width="640" /></a><div>Pertanyaan besar kemudian muncul:</div>
Jika pengusahaan jalan tol itu sendiri tidak sah dan batal demi hukum, apakah pembebasan lahan yang menjadi objek perkara pidana ini masih dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan?
Pertanyaan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keterangan ahli pidana sebelumnya, Dr. Sholahuddin, dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
Ia menjelaskan bahwa dalam Pasal 372 KUHP lama (WvS), unsur kesengajaan harus diarahkan pada sifat melawan hukum dari perbuatan memiliki barang yang bukan miliknya.
Artinya, untuk menyatakan seseorang bersalah atas penggelapan, harus dibuktikan: Ada penguasaan atas barang atau uang; Ada kesengajaan untuk memiliki; 
Ada unsur melawan hukum; Ada hubungan langsung dengan perbuatan inti yang didakwakan.
Lebih jauh, ia menegaskan konsep penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana: Tidak semua pihak yang terlibat dalam aktivitas administratif, koordinatif, atau teknis otomatis dapat dipidana. Harus diuji hubungan langsungnya dengan delik inti.
<div>Apakah Ini Sengketa Administratif yang Dipidana?<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0t_GMHrbF1FMmFDPDTD1On2dCOrwVVaQIUPQCSCwDbgRnOp7cflFfc3hSMKEspPfrWIQScw-JUjKwGOrGb7ZjjxSzq7-dUUl_7TJ3xyysxe1IDgQikM_EWKpvI5G8HiLS3D4gkqYfcx1_FH_BKXFmSyzPTozVzU1BJMWEbXSneck0SeNs9IT8E6DUXzY/s4160/IMG20260302172434.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0t_GMHrbF1FMmFDPDTD1On2dCOrwVVaQIUPQCSCwDbgRnOp7cflFfc3hSMKEspPfrWIQScw-JUjKwGOrGb7ZjjxSzq7-dUUl_7TJ3xyysxe1IDgQikM_EWKpvI5G8HiLS3D4gkqYfcx1_FH_BKXFmSyzPTozVzU1BJMWEbXSneck0SeNs9IT8E6DUXzY/w640-h288/IMG20260302172434.jpg" width="640" /></a></div>Di sinilah letak keganjilan yang kini menjadi bahan perdebatan tajam. Jika benar PT SKA tidak memiliki kewenangan melakukan pengusahaan jalan tol karena tidak ada PPJT dengan pemerintah, maka: Apakah pembebasan lahan tersebut sejak awal merupakan tindakan administratif yang cacat?
Jika cacat, apakah konsekuensinya ranah hukum administrasi dan perdata? Atau tetap dapat ditarik menjadi pertanggungjawaban pidana individual? Sebab, hukum pidana adalah ultimum remedium — upaya terakhir. Ia tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan kekeliruan administratif atau konflik kewenangan korporasi yang belum jelas dasar legalitasnya.
<div>Majelis hakim bahkan menyoroti status karyawan dalam konteks penggelapan: </div><div>Apakah seseorang dapat dianggap memiliki tanggung jawab pidana hanya karena menerima gaji, meskipun tidak ada pengangkatan tertulis?</div>
Ahli pidana menjawab, bisa saja, tetapi tetap harus dibuktikan adanya penguasaan uang dan unsur pidananya secara konkret. 
Benang Kusut Korporasi dan Tanggung Jawab
Fakta bahwa proyek ini melibatkan anak perusahaan dari korporasi besar yaitu PT Gudang Garam, memunculkan pertanyaan lebih luas: Siapa sebenarnya yang memegang kendali kebijakan? Apakah keputusan pembebasan lahan lahir dari struktur korporasi resmi? Mengapa tidak ada perjanjian pengusahaan jalan tol lebih dahulu? Apakah para terdakwa hanya pelaksana teknis di lapangan? Ataukah mereka memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dana ratusan miliar tersebut?
Jika proyeknya sendiri dinilai tidak sah secara administrasi, maka konstruksi pertanggungjawaban pidana menjadi tidak sederhana.
Publik Menunggu Ketegasan Hakim 
Sidang yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB namun baru dimulai pukul 16.55 WIB itu berlangsung hingga sore dengan atmosfer tegang. Pendapat ahli administrasi negara yang menyebut tindakan tersebut “batal demi hukum” jelas bukan hal ringan.
Kini publik menunggu: 
Akankah Majelis Hakim melihat perkara ini semata sebagai dugaan penggelapan dana perusahaan? Atau mempertimbangkan aspek legalitas dasar proyek yang justru dinilai tidak memiliki kewenangan hukum sejak awal?
Satu hal yang pasti, perkara ini bukan sekadar soal Rp183 miliar. Ia menyentuh prinsip mendasar dalam negara hukum: tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum. 
Dan jika benar sejak awal kewenangan itu tidak pernah ada, maka pertanyaannya menjadi sangat tajam: Apakah yang batal demi hukum dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana?
Pertanyaannya kemudian, mengapa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri tidak berupaya mencari aktor intelektual dibalik kasus perkara pidana penipuan atau penggelapan pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju bandara Dhoho Kediri?
Mengapa JPU tidak menghadirkan Istata  Taswin Siddharta selaku Direktur PT SKA sebagai saksi dalam persidangan untuk dikonfrontir dengan Suwardi selaku Ketua Tim pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Kediri, atau memang ada yang ditutupi agar perkara ini tidak terang benderang?</div>

“Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor “Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

Tanpa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah, PT Surya Kerta Agung Dinilai Tak Berhak Lakukan Pengadaan Tanah – Lalu, Layakkah P...

Menanti Status Tersangka Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim dalam Skandal “Uang Ijon” Hibah Pokir

00.15 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6qW85vNrz17-Kzrr6mslXTOjRdnZU7Da5w_DRXiCd6TyXbIPYupsgF97iSxMsBCi33X5pTDUTq7SX2EM1VsJn-o1JucEeB2XMikrDY3Pq8ZIMW4Aoy1b22infjHiR6dj4djLMvUp8sQ4dgrQk4u2VgmoDES7OK6UTMXuAJqswX7Q7f6axrlDgd8GbeA0/s1536/file_000000008d3872089245597f4f6a0eb8.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="575" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6qW85vNrz17-Kzrr6mslXTOjRdnZU7Da5w_DRXiCd6TyXbIPYupsgF97iSxMsBCi33X5pTDUTq7SX2EM1VsJn-o1JucEeB2XMikrDY3Pq8ZIMW4Aoy1b22infjHiR6dj4djLMvUp8sQ4dgrQk4u2VgmoDES7OK6UTMXuAJqswX7Q7f6axrlDgd8GbeA0/w383-h575/file_000000008d3872089245597f4f6a0eb8.png" width="383" /></a></div>"Dalam fakta persidangan terungkap, Fujika Senna Oktavia menikmati uang hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi sebesar Rp14,803 M yang diingat, beberapa mobil mewah, rumah mewah di Pakuwon, Rungkut, Lamongan, Emas dan Puluhan ribu meter tanah di beberapa lokasi, kini menjadi sorotan publik sejak dihadrikan di dipersidangan" Ditulis oleh : Jentar S</h3>BERITAKORUPSI.CO — Nama Fujika Senna Oktavia kembali mencuat dalam pusaran perkara dugaan korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Janda muda tanpa anak yang menikah sirih pada tahun 2019 dengan Kusnadi (Akm) selaku Ketua DPRD Jatim tak lama setelah perceraiannya dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2018, kini menjadi sorotan tajam publik. Pertanyaannya, tinggal menunggu waktukah status tersangka akan disematkan kepadanya? Sebelum menikah sirih, Fujika Senna Oktavia sudah terbiasa diajak Kusnadi kunjungan kerja ke luar kota seperti Bali maupun hanya berdua, dan selama itu Fujika Senna Oktavia sudah terbiasa melihat uang ratusan juta hingga miliaran berserakan di dalam mobil Kusnadi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Baca juga : </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div style="margin-left: 40px;">Perempuan Dibalik Perkara Korupsi "Ijon" Dana Pokir DPRD Jatim: JPU KPK Akan Menghadirkan Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/perempuan-dibalik-perkara-korupsi-ijon.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/perempuan-dibalik-perkara-korupsi-ijon.html</a> Istri Sirih Kusnadi Bongkar Skema “Uang Ijon” Hibah Pokir DPRD Jatim: Nikmati Rp14,8 Miliar, Nama-Nama Besar Ikut Disebut - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/istri-sirih-kusnadi-bongkar-skema-uang.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/istri-sirih-kusnadi-bongkar-skema-uang.html</a> </div> Aliran Dana Rp14,803 Miliar, Rumah Elit, Emas dan Tanah Terungkap di Sidang Dalam fakta persidangan, terungkap angka Rp14,803 miliar yang disebut sebagai bagian dari aliran dana hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi. Uang tersebut diduga berasal dari puluhan koordinator lapangan kelompok masyarakat (Korlap Pokmas) di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Dalam fakta persidangan yang terungkap, sebagai istri sirih Ketua DPRD Jatim, Fujika memiliki keleluasaan menerima setoran uang hasil jual beli hibah Pokir milik suaminya yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tak hanya menerima, Fujika juga turut mengelola dan mendistribusikan dana hibah Pokir milik Kusnadi kepada sejumlah pihak yang dikenalnya seperti Puspa, istri Terdakwa Jodi Pradana Putra Korlap Pokmas di Blitar termasuk ke lingkaran pejabat di Kabupaten Gresik serta disalurkan sendiri di Kabupaten Lamongan, daerah kelahirannya. </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlDtSSkMc6kghjtHeNLZFbo0zk1qkfsCb1B6Ya_QukzRwMoNt0tXEBf7r_wbLXeBEgf5b8QK-FUbPCRkyfnMy9Ljl_szHQOJPrqjOqn6NRJT36_kMX0FgYugLqxvC5YtH4zdpX-u6_r-uH-Rs7_OrmyKxox9JpRlqKEGYe-d9FJvxz-r9-GUWTFMSP2K0/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlDtSSkMc6kghjtHeNLZFbo0zk1qkfsCb1B6Ya_QukzRwMoNt0tXEBf7r_wbLXeBEgf5b8QK-FUbPCRkyfnMy9Ljl_szHQOJPrqjOqn6NRJT36_kMX0FgYugLqxvC5YtH4zdpX-u6_r-uH-Rs7_OrmyKxox9JpRlqKEGYe-d9FJvxz-r9-GUWTFMSP2K0/w400-h225/1.jpg" width="400" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu 1 tahun pernikahan sirihnya dengan Kusnadi, Fujika 
Senna Oktavia telah memiliki 8 rekening Bank dan salah satunya digunakan
 sebagai penampungan hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi yang 
disebut uang ijon. Dalam persidangan saat dihadirkan sebagai saksi, 
Fujika mengaku tidak dapat merinci secara utuh jumlah uang yang 
diterimanya karena jumlahnya sangat banyak termasuk orang-orsng yang 
menyetorkan. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain memiliki rumah mewah dan 8 rekening, Fujika mengelola perusahaan tambang yang dibangun oleh Kusnadi, sementara Kusnadi juga telah memiliki perusahaan yaitu PT KUS, dimana Direkturnya adalah Tatang, nantan suami pertama Fujika. Selain menikah sirih dengan Kusnadi, Fujika juga menjalin hubungan asmara dengan 2 stafnya Uang ratusan juta hasil jual beli hibah Pokir yang diterima Fujika secara tunai, kemudian diserahkan ke beberapa stafnya untuk disetorkan ke rekening masing-masing, setelah itu barulah diminta agar disetorkan kembali ke rekening milik Fujika Aset Mewah dan Jejak Politik Dari hasil jual beli hibah Pokir yang disebut uang ijon, Fujika Senna Oktavia menikmati sebesar Rp14,803 miliar yang diingatnya, kemudian beberapa mobil mewah diantarnya Mercy, Rubicon, Alfard, emas, rumah elit di Pakuwon, di Rungkut Surabaya,, Lamongan serta puluhan ribu meter tanah di berbagai beberapa lokasi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Baca juga :</div><div style="text-align: justify;"><div style="margin-left: 40px;">Cinta Segita Tiga Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim Dibalik Perkara Korupsi “Uang Ijon” Hibah Pokir DPRD Jatim - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/02/cinta-segita-tiga-fujika-senna-oktavia.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/02/cinta-segita-tiga-fujika-senna-oktavia.html</a> </div></div><div style="text-align: justify;"> Uang hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi,   dipergunakan untuk kepentingan politik. Di antaranya untuk pencalonan Fujika sebagai Bupati Lamongan, ambisi Kusnadi sebagai calon Gubernur Jawa Timur, serta mendukung Hasanuddin sebagai caleg DPRD Jatim periode 2024–2029. Namun ambisi Fujika tak tergapai. Ironisnya, Kusnadi sepertinya ditinggal Fujika setelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK dan kemudian sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia pada Desember 2025. Sementara Hasanuddin sendiri masih sempat merasakan panas dinginnya udara politik di gedung DPRD Jatim sejak dilantik menjadi anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 sebelum ditahan KPK pada Oktober 2025 Pendampingan Hukum dan Upaya Klarifikasi <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8n0RhvGBcZERLf8ix-hPnmTUhB_OgS03gH_m07jc3Jy2L7XK3LwZeHy-OQbUzytXh2vZZj3dWL5oOC0oIvEY7DerGr-43qaXhLFSVem2x_22zsP4tp9uo5IEcoiFdEndcmn3FNQNT0ZMQL8tsYVC90z02fqH_C1oW-r4egE_kz7NvBhmpr6yanJPoOq0/s1536/file_0000000013d8720897ff2ddc849313d5.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8n0RhvGBcZERLf8ix-hPnmTUhB_OgS03gH_m07jc3Jy2L7XK3LwZeHy-OQbUzytXh2vZZj3dWL5oOC0oIvEY7DerGr-43qaXhLFSVem2x_22zsP4tp9uo5IEcoiFdEndcmn3FNQNT0ZMQL8tsYVC90z02fqH_C1oW-r4egE_kz7NvBhmpr6yanJPoOq0/w324-h487/file_0000000013d8720897ff2ddc849313d5.png" width="324" /></a></div>Informasi yang diperoleh Informasi yang didapat BERITAKORUPSI.CO dari sumber terpercaya menyebutkan, Fujika Senna Oktavia telah menunjuk seorang Advokat Surabaya untuk mendampinginya dalam perkara dugaan korupsi uang ijon hibah Pokir DPRD Jatim ini.  Namun hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon kepada advokat yang  bersangkutan belum mendapatkan tanggapan. Menanti Pengumuman KPK Dengan fakta aliran dana miliaran rupiah, kepemilikan aset bernilai tinggi, serta dugaan keterlibatan dalam pengelolaan dana hibah Pokir, publik kini menanti langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah Fujika Senna Oktavia akan tetap berstatus saksi, ataukah segera ditertibkan sebagai Tersangka? Skandal “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim ini menjadi ujian serius bagi KPK: akankah seluruh pihak yang diduga menikmati bisnis jual beli hibah Pokir berjumlah Rp8,369 triliun aliran dana turut dimintai pertanggungjawaban hukum atau KPK akan mundur secara pelan-pelan karena tak sanggup melawan tekanan politik atau intervensi dari berbagi arah mata angin? </div>

Menanti Status Tersangka Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim dalam Skandal “Uang Ijon” Hibah Pokir

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menanti Status Tersangka Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim dalam Skandal “Uang Ijon” Hibah Pokir

"Dalam fakta persidangan terungkap, Fujika Senna Oktavia menikmati uang hasil jual beli hibah Pokir milik Kusnadi sebesar Rp14,803 M ya...

“Proyek Lapen DID II Kab. Sampang Rp2,9 M: Empat Terdakwa Diadili, Catatan Bupati & Peran Plt. Kadis PU Dipertanyakan”

23.32 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrvmN3ikxasdqo7i2jzlsaLhUXLCmEIS1isHw3jMexwwt_JO0hYiXlDfV5drKDJj_0rNjuHI6wzYhYDX_AzLA0PfurU1q5jccCoIC11tSxpcokBIWCA_Id2mba1VWxr_tYQPgvTh448IhJM0RTY4yrlIm1QPx17HH6D_zRObtplU9iL9ontWSIwCxjNJE/s1600/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrvmN3ikxasdqo7i2jzlsaLhUXLCmEIS1isHw3jMexwwt_JO0hYiXlDfV5drKDJj_0rNjuHI6wzYhYDX_AzLA0PfurU1q5jccCoIC11tSxpcokBIWCA_Id2mba1VWxr_tYQPgvTh448IhJM0RTY4yrlIm1QPx17HH6D_zRObtplU9iL9ontWSIwCxjNJE/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>“Kesaksian ‘Tidak Tahu’ Berhadapan dengan Fakta Sidang: Dokumen Ditandatangani, Pengawasan Diperintahkan – Kelalaian Administratif atau Rantai Tanggung Jawab yang Tidak Diungkap Oleh Penyidik Polda Jatim? Akankah JPU Mengahadirkan H. Slamet Junaidi alias Aba Idi Selaku Bupati Sampang 2019-2024?.” Ditulis oleh : Jentar S</h3>BERITAKORUPSI.CO – Sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan rehabilitasi jalan lapen (DID II) di Kabupaten Sampang tahun 2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.905.212.897,42 kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 25 Februari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan sebanyak 5 orang Saksi yang dihadirkan Tim JPU Kejari Sampang untuk 4 Terdakwa, yaitu Mohammad Hasan Mustofa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Sampang sekaligus KPA (Kuasa Pengguna Anggaran),; Ahmad Zahran Wiami selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta dua pihak swasta/selaku perantara yakni Slamet Iwan Supriyanto alias Yayan dan Khoirul Umam. Baca juga : <div style="margin-left: 40px;">Kasus Dugaan Korupsi 12 Paket Proyek Rehabilitasi jalan lapen (DID II) Kabupaten Sampang Rp2,9 M : Pejabat PPKom, PPTK dan Dua Swasta Diadli, Kepala Dinas PUPR Aman? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-dugaan-korupsi-12-paket-proyek.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-dugaan-korupsi-12-paket-proyek.html</a> </div> Dakwaan: 12 Paket @Rp1 Miliar, Tanpa Lelang Perkara ini berawal dari penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh penyik Polda Jawa Timur pada tahun lalu atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan proyek pembangunan rehabilitasi jalan lapen (DID II) di Kabupaten Sampang tahun 2020 yang menelan anggaran APBD Kab. Sampang sebesar Rp2.905.212.897,42 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOBI9YtVDvCmSJ9uYW2B-bFG693pG4gO8NG1ja4sKNdtuAhuBdhcacPJlkQoxxJUCw31SWFXWRApm4mkm7GixYV8-Iaaj5g6PwW2ADPEvKuiapLAMW7dA9AgbaLKXCXz6crwhyErZVWWooU4f9RtGjT0usEdSScFMNNVH8N4mMmAdKtnH435QJPt8qics/s640/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOBI9YtVDvCmSJ9uYW2B-bFG693pG4gO8NG1ja4sKNdtuAhuBdhcacPJlkQoxxJUCw31SWFXWRApm4mkm7GixYV8-Iaaj5g6PwW2ADPEvKuiapLAMW7dA9AgbaLKXCXz6crwhyErZVWWooU4f9RtGjT0usEdSScFMNNVH8N4mMmAdKtnH435QJPt8qics/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Sejak awal ditangani penyik Polda Jatim, kasus ini menjadi sorotan publik sebab yang dijadikan Tersangka adalah PPK, PPTK dan dua Kontraktor sementara posisi Ir. H. Ach. Hafi, S.H selaku Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang justru tidak tersentuh proses hukum Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan dimuka persidangan, Rabu, 28 Januari 2026 terungkap, pada tahun 2020 terdapat 12 paket pekerjaan proyek rehabilitasi jalan lapen (DID II) dengan total anggaran sekitar Rp12 miliar, di mana masing-masing paket bernilai Rp1 miliar. Sesuai ketentuan, paket-paket tersebut seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa Namun faktanya, ke-12 paket proyek tersebut justru dilakukan dengan metode penunjukan langsung hingga beberapa perusahaan kontraktor mendapat proyek pekerjaan, yang diduga telah diatur sejak awal dan menyimpang dari prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik tersebut diduga kuat menjadi pintu masuk terjadinya mark up, pengondisian pemenang, serta penyimpangan pekerjaan yang berujung pada kerugian negara. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOfdYkx9Y60zvA8_X3FkWwqiWc40RiDbKoyMFMy-QEhpkI28hJf1m9AkPcU-F_Za6nZ3MJMVQQ4NNBFe3PGRw2XYYIOAtZ9Q8zfr9EDj8sULDFNJGnoTG1N_NIep0IrQO_Zw7A1emUqH5dZ8Yqu2Q5394EfM3oVaTkWQ558rI8ISkpf3Jxudpn04tda_A/s1600/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOfdYkx9Y60zvA8_X3FkWwqiWc40RiDbKoyMFMy-QEhpkI28hJf1m9AkPcU-F_Za6nZ3MJMVQQ4NNBFe3PGRw2XYYIOAtZ9Q8zfr9EDj8sULDFNJGnoTG1N_NIep0IrQO_Zw7A1emUqH5dZ8Yqu2Q5394EfM3oVaTkWQ558rI8ISkpf3Jxudpn04tda_A/w640-h288/4..jpg" width="640" /></a></div>Menariknya, meski proyek berada di bawah struktur Dinas PUPR Kabupaten Sampang, hingga kini Kepala Dinas PUPR belum terseret sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Padahal, secara struktural kepala dinas memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, penanda tanganan SPM (surat perintah membayar) dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pencairan uang. Kesaksian Ir. H. Ach. Hafi: “Tidak Tahu dan Tidak Dilibatkan” Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Rabu, 25 Februari 2026, sebanyak lima orang Saksi dihadirkan JPU, salah satunya adalah Ir. H. Ach. Hafi, S.H selaku Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang. Dihadapan Majelis Hakim, Saksi menyatakan tidak terlibat sejak tahap perencanaan dan mengaku tidak mengetahui proses pengadaan proyek DID II. Namun, keterangan tersebut memantik perhatian ketika Saksi mengakui bahwa Terdakwa selaku PPK dan PPTK pernah menemuinya sambil menunjukkan catatan dari Bupati terkait proyek. “Seharusnya dilelang. Saya tidak tahu kapan pengadaannya. Waktu kedua terdakwa menemui saya sudah membawa dan menunjukkan catatan dari Bupati,” ujar saksi. Hakim Soroti Sikap Saksi  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_hC-w9SghMEktqAhLmuPCmO2E1hnMDlxiyhcexpHu02ebpJfrvx2atFUt-25TKmqxA4sCo6vBVpwOsqwQtYTiJAAWC10_ptejRwZOJINzRuMJUQav0mA6esV5tGPvmE9eoIYEqJNpQNPDcsGRmA6G1z-Im2_LG_h4W5JAEXqt5x9U-flhf8Tf9soapuc/s1600/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_hC-w9SghMEktqAhLmuPCmO2E1hnMDlxiyhcexpHu02ebpJfrvx2atFUt-25TKmqxA4sCo6vBVpwOsqwQtYTiJAAWC10_ptejRwZOJINzRuMJUQav0mA6esV5tGPvmE9eoIYEqJNpQNPDcsGRmA6G1z-Im2_LG_h4W5JAEXqt5x9U-flhf8Tf9soapuc/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Ketua Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH mempertanyakan sikap saksi. Jika proyek dinilai tidak sesuai ketentuan dan membawa catatan dari kepala daerah, mengapa tidak diklarifikasi langsung kepada Bupati? Mengapa tidak dibatalkan atau ditunda? Saudara kan Kepala Dinas punya kewenang. Menjawab pertanyaan tersebut, saksi menyatakan tidak menanyakan hal itu kepada Bupati. Selebihnya, saksi beberapa kali menyampaikan alasan “tidak tahu” dan “lupa karena sudah lama, enam tahun”. SPM Ditandatangani, Pengawasan Diperintahkan Di sisi lain, saksi juga mengakui telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) serta menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada bawahannya untuk melakukan pengawasan pekerjaan. Fakta ini menghadirkan ruang pertanyaan baru. Secara administratif, SPM merupakan dokumen penting dalam proses pencairan anggaran. Begitu pula surat tugas pengawasan mencerminkan adanya fungsi kendali struktural. Jika saksi mengaku seharusnya dilakukan lelang tetapi tidak mengetahui proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, bagaimana dasar pertimbangan administratif hingga dokumen-dokumen tersebut ditandatangani? Apakah semata-mata hanya prosedural, atau mencerminkan pengetahuan substantif atas kegiatan? Atau memang karena ada perintah? Proyek Diputus, Rekanan Diblacklist <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXYltDivwsVPqy0QwKXj7xFuIRfsyIZ_NpHWio1byVS5CKccIV7IzBfNXtk8X0FX378eWq-8MPhs9tIJPhNqRuzUIvkxyHeYuHA6iddaqt_Oj7hV-662MZxf2tV2I8GJ6pDaxtRnwU8bsOZJSDn09I5w0n-UN2yxBuHHjAy8kjh9dnT83hlPd7qmtCZi8/s640/IMG20260128111957_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXYltDivwsVPqy0QwKXj7xFuIRfsyIZ_NpHWio1byVS5CKccIV7IzBfNXtk8X0FX378eWq-8MPhs9tIJPhNqRuzUIvkxyHeYuHA6iddaqt_Oj7hV-662MZxf2tV2I8GJ6pDaxtRnwU8bsOZJSDn09I5w0n-UN2yxBuHHjAy8kjh9dnT83hlPd7qmtCZi8/w640-h360/IMG20260128111957_01.jpg" width="640" /></a></div>Dalam keterangannya, saksi juga menjelaskan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak selesai. Terhadap rekanan yang mengerjakan proyek tersebut dilakukan pemutusan kontrak serta blacklist. Langkah itu secara normatif merupakan konsekuensi administratif. Namun dalam konteks perkara pidana korupsi, hal tersebut turut menjadi bagian dari rangkaian fakta yang diuji di persidangan. Nama H. Slamet Junaidi Mengemuka Penyebutan “catatan dari Bupati” di ruang sidang menyeret perhatian pada H. Slamet Junaidi alias Aba Idi selaku Bupati Sampang tahun 2019-2024. Publik kini menanti sikap tegas JPU Kejari Sampang: apakah akan menghadirkan H. Slamet Junaidi alias Aba Idi sebagai kepala daerah periode tersebut sebagai saksi guna menjelaskan konteks catatan yang disebutkan dalam persidangan? Aatau tak ada BAP dari penyidik Polda Jatim? Ujian Transparansi & Akuntabilitas Perkara DID II Sampang tidak hanya menguji pertanggungjawaban empat terdakwa, tetapi juga konsistensi penegakan hukum dalam menelusuri seluruh spektrum peran: teknis, administratif, hingga struktural.<ol><li>Benarkah Ir. H. Ach. Hafi  selaku Plt. Kepala Dinas PU tidak terlibat samasekali?</li><li>Lalu mengapa Ir. H. Ach. Hafi menandatangani SPM dan membuat surat tugas kepada bawahannya untuk melakukan pengawasan ?</li><li>Bagaimana pertangung jawaban Ir. H. Ach. Hafi selaku Kepala Dinas PU yang juga PA (pengguna anggaran) dalam SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pencairan uang?</li><li>Apaka keterangan Ir. H. Ach. Hafi selaku Kepala Dinas PU yang disampaikan di persidangan karena ada pihak yang menjamin tidak akan terseret sebagai pihak yang bertanggung jawab?</li><li>Apakah JPU Kejari Sampang akan menghadirkan  H. Slamet Junaidi atau Aba Idi selaku Bupati Sampang tahun 2019-2024?</li></ol>Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya. Dinamika persidangan diperkirakan masih akan berkembang, seiring pendalaman terhadap fakta, dokumen, dan keterangan yang telah terungkap di ruang sidang. </div>

“Proyek Lapen DID II Kab. Sampang Rp2,9 M: Empat Terdakwa Diadili, Catatan Bupati & Peran Plt. Kadis PU Dipertanyakan”

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor “Proyek Lapen DID II Kab. Sampang Rp2,9 M: Empat Terdakwa Diadili, Catatan Bupati & Peran Plt. Kadis PU Dipertanyakan”

“Kesaksian ‘Tidak Tahu’ Berhadapan dengan Fakta Sidang: Dokumen Ditandatangani, Pengawasan Diperintahkan – Kelalaian Administratif atau Rant...

BERITAKORUPSI.CO

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Rp5 M Di Dinas PU Surabaya: Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo Selaku Kabid Dituntut 5,6 Tahun Penjara

Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 Miliar: Direktur Mangkir, Terdakwa Ungkap Aliran Uang dan Permintaan Rp1 Miliar untuk “Amankan Kasus”?

Empat Terdakwa Selaku Korlap Pokmas Divonis Bersalah Dalam Skandal Hibah Pokir DPRD Jatim: Ujung Perkara atau Gerbang Mengarah ke Lingkaran Kekuasaan?

Ketika Regulasi Diduga Jadi Pintu Transaksi: Skandal Suap Perangkat Desa Di Kab. Kediri Rp13,165 Miliar

“Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

Menanti Status Tersangka Fujika Senna Oktavia, Istri Sirih Kusnadi Ketua DPRD Jatim dalam Skandal “Uang Ijon” Hibah Pokir

“Proyek Lapen DID II Kab. Sampang Rp2,9 M: Empat Terdakwa Diadili, Catatan Bupati & Peran Plt. Kadis PU Dipertanyakan”

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI