Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/s750/IMG_8503.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="750" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0a0mGedZiKbi-8TQLf69cK87KLljuU8EOlep1gDtDf5564FOQ7JchWXde8Fq67xnM0iSoz1RE4OCHPYnPuxDFefK97Ir5_6fmL3UIhe6ZVlPWxTnJpR2EgNqMqjAynkD8C1G2Yp-lLtqv_CzTNXOt1n7GZOU_ndRBbEGYzmGDl5N7Soz1WZplaDgmaE/w640-h480/IMG_8503.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publik, Program Kebijakan Publik, dan Proses Pengambilan Keputusan Publik, Serta Alasan Pengambilan Suatu Keputusan Publik. Tapi faktanya, mudahkah masyarakat mendapatkannya?”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden RI mengeluarkan salah satu Undang-Undang (UU) Tentang Keterbukaan Informasi Pubik, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang salah satu tujuannya adalah “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik<br /><br />Namun pertanyaannya adalah, mudahkah masyarakat memperoleh informasi publik dari penguasa dalam hal ini pemerintah walaupun yang diminta masyarakat itu adalah adminitrasi tentang pengadaan suatu kegiatan dan bukan tentang rahasia negara ? Atau sebaliknya? Lalu bagaimana denga salah satu tujuan dari dibentuknya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ? <i>Apakah Ibarat uangkapan, mudah mengucapkan tapi sulit melaksanakan ?</i><br /><br /><i>Padahal, dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (1) berbunyi : Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>                Undang ini<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>ayat (2) berbunyi : Setiap Orang berhak:<br />       a.  melihat dan mengetahui Informasi Publik;<br />       b.  menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;<br />       c.  mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang</i></div><div style="text-align: justify;"><i>            ini; dan/atau<br />       d.  menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Ayat (3) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik</i></div><div style="text-align: justify;"><i>             disertai alasan permintaan tersebut.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Ayat (4) berbunyi : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>              apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>              ketentuan Undang-Undang ini.</i><br /><br />Nah, akibat informasi inilah, timbul sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan ICW mendesak Komisi Informasi Pusat menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian. Hal ini seperti yang disapaikan ICW dalam Siaran Persnya yang diterima beritakorupsi.co, Kamis, 16 Januari 2025<br /><br />Dalam siaran Persnya dijelaskan, proses sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum kunjung menemui titik terang. Sebab, selama proses memperoleh informasi pengadaan gas air mata, sejak dari tahap permohonan informasi hingga memasuki proses ajudikasi, Polri terus bersikeras untuk membuka kontrak pengadaan sebagaimana yang dimintakan oleh ICW. <br /><br />Sebagai informasi, ICW meminta 25 dokumen pengadaan atas 10 paket pengadaan gas air mata yang dilakukan oleh Polri pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (9) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, beberapa diantaranya yakni yang Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga, dan dokumen kontrak. <br /><br />Polri kerap berdalih bahwa informasi yang ICW mintakan, jika dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, jika dicermati lebih lanjut, daftar dokumen sebagaimana diuraikan di atas, hanya sebatas dokumen administratif proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Polri, bukan berisikan informasi mengenai strategi, intelijen, operasi dan teknik. <br /><br />Sehingga, bagi ICW, alasan menolak untuk membuka informasi melalui dokumen uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di internal Polri jelas mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. <br /><br />Terlebih, sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, bahwa suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus dilandaskan pada kepentingan publik. Pertanyaan reflektifnya, kepentingan publik seperti apa yang dijadikan dasar bagi Polri untuk menutup informasi mengenai pembelian gas air mata? <br /><br />Pertanyaan tersebut hingga saat ini belum mampu dijelaskan oleh Polri, sehingga menimbulkan insinuasi di tengah masyarakat, bahwa ada potensi kecurangan dalam proses pengadaan yang sedang berusaha untuk ditutupi. <br /><br />Sebaliknya, bagi ICW, proses permohonan hingga sengketa informasi ini menjadi sangat krusial dan harus dipandang sebagai bentuk partisipasi publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di instansi kepolisian. Sebab, selain menepis adanya dugaan penyalahgunaan anggaran, dokumen pengadaan gas air mata penting untuk disampaikan kepada publik guna memastikan akuntabilitas dari kebijakan Polri ketika membeli peralatan untuk pengamanan massa, termasuk diantaranya gas air mata. <br /><br />Apalagi dalam praktiknya selama ini, penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian seringkali tidak sesuai dengan prosedur pengamanan aksi massa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Kepolisian. <br /><br />Ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut kemudian mengakibatkan sejumlah insiden yang sangat serius, salah satunya, saat aparat kepolisian dengan brutal menembakkan gas air mata ke tribun penonton sepak bola di Kanjuruhan, Malang, pada Oktober 2022 lalu. Akibatnya, 135 orang tewas, serta 1.363 orang lainnya mengalami luka-luka. <br /><br />Selain itu, berdasarkan catatan ICW dan Trend Asia, sepanjang tahun 2015-2022 terdapat setidaknya 144 kejadian penembakan gas air mata yang dilakukan oleh kepolisian ketika melakukan pengamanan terhadap aksi massa. Kondisi inilah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar oleh Polri sebagai wujud dari kepentingan publik yang harus dipertimbangan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara yang mereka kelola. <br /><br />Berdasarkan uraian di atas, maka ICW mendesak agar:<br />1.    Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat menerima permohonan dan memerintahkan agar Polri segera membuka dokumen pengadaan gas air mata sebagaimana dimohonkan oleh ICW;<br />2.    Kapolri mencabut hasil uji konsekuensi atas informasi publik yang mencantumkan bahwa dokumen pengadaan untuk seluruh alat pengamanan aksi massa merupakan informasi yang dikecualikan<br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />Editor : Jentar S <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

“Salah satu tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “Menjamin H...

»

Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/s600/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/w640-h640/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b></div><div style="text-align: justify;"><i>“Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita lihat dari masyarakat Indonesia yang berteriak “berantas Korupsi” tetapi ada juga yang justru melindungi mereka yang menggrogoti harta kekayaan Ibu Pertiwi. </i><br /><br />Hal ini pula yang terjadi ketika seorang ahli, yaitu Porf Bambang Hero dari  Institut  Pertanian Bogor (IPB) memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai  dengan 2022 yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp300 triliun justru dianggap memberikan keterangan palsu dalam persidangan yang berbuntut dilaporkannya Porf Bambang Hero ke pihak Kepolisian. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Siaran Pers-nya yang dikirimkan ke beritakorupsi.co, Selasa, 14 Januari 2025<br /><br />Dalam Siaran Persnya dijelaskan, pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6,5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah, muncul intimidasi kepada ahli perkara tersebut. Dalam putusan Harvey Moeis terungkap adanya kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat aktivitas PT Timah Tbk dan 5 perusahaan lainnya. Nilai tersebut muncul dari penghitungan kerugian negara di sektor lingkungan yang dilakukan oleh ahli bernama Prof. Bambang Hero.<br /><br />Bambang Hero dilaporkan oleh Kantor Hukum Andi Kusuma Law Firm yang mengaku sebagai perwakilan elemen masyarakat Bangka Belitung ke Polda Bangka Belitung. Bambang Hero dituduh memberikan keterangan palsu dengan melakukan perhitungan kerugian lingkungan yang tidak sesuai. <br /><br />Pelaporan kepada Bambang Hero patut dilihat sebagai upaya judicial harassment atau intimidasi melalui jalur hukum. Serangan dan intimidasi rentan muncul terhadap ahli yang memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi. Ironisnya, pelaporan ini bukan merupakan upaya kriminalisasi pertama yang dihadapi Bambang Hero. Pada 2018, Bambang Hero pernah digugat secara perdata bersama dengan Basuki Wasis saat keduanya menjadi ahli dalam perkara korupsi. Mereka digugat oleh terdakwa kasus korupsi pengeluaran izin pertambangan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sultra Nur Alam.<br /><br />Keterangan Ahli di Muka Persidangan<br />Keterangan ahli yang diberikan di muka persidangan, sebagaimana dilakukan oleh Bambang Hero, merupakan aktivitas akademik yang dilindungi hukum. Hal yang disampaikan ahli merupakan bagian tak terpisahkan dari kemampuan atau karya akademis, baik berupa penelitian, pengajaran, dan publikasi yang telah dilahirkan sebagai kewajiban yang dipenuhi oleh seorang akademisi. Karya-karya akademis dapat menjadi pertimbangan hakim untuk dihadirkan dalam persidangan, sebelum disumpah.<br /><br />Keterangan ahli yang diberikan Bambang Hero di muka persidangan  a   merupakan   hasil   pemikiran   yang didasarkan  metode  ilmiah  yang  telah  ia yakini. Dalam proses persidangan, tentunya hakim, pengacara, atau jaksa dalam kasus pidana memiliki hak untuk menguji keahlian saksi ahli. Para pihak juga dapat menghadirkan ahli lain untuk menyandingkan, menguji argumen lainnya, bilamana dinilai keterangan ahli terkait tidak memuaskan atau dianggap tidak tepat. Sehingga, bilamana keterangan Bambang Hero dianggap tidak tepat, keliru, atau bahkan mengandung unsur kebohongan, maka forum yang secara hukum disediakan adalah mengundang ahli lain untuk mengujinya di pengadilan untuk kemudian disimpulkan para pihak, termasuk hakim dalam mengambil putusan.<br /><br />Sebagai aktivitas akademik, yang mana pemikirannya atas dasar metode ilmiah, maka untuk menguji keterangan ahli harus dikembalikan pada komunitas para ahli terkait, baik melalui institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan ataupun melalui asosiasi akademik yang memungkinkan mengujinya atas dasar keahlian. Hal inilah yang  disebut  MEKANISME  MENGUJI  DENGAN  KEAHLIAN  TERKAIT,  atau PEER REVIEW MECHANISM dalam menguji nalar atau argumen, metode, maupun hasil  dari  suatu  pemikiran/penelitian   akademis.  Pihak  yang dapat  menentukan apakah keterangan ahli tersebut tidak tepat, keliru, berbeda atau bahkan mengandung unsur kebohongan, hanyalah peer review mechanism.<br /><br />Bahwa Prof. bambang Hero hadir dan memberikan keterangan ahli dalam persidangan merupakan bagian dari kebebasan akademik sekaligus otonomi keilmuan, yang menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi ketiga, yakni Pengabdian Masyarakat. Pasal 47 UU Dikti, ayat  (1):  “Pengabdian  kepada  Masyarakat  merupakan  kegiatan  Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sedangkan ayat (2) “Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau  otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.”<br /><br />Berdasarkan sejumlah ketentuan di atas, pelaporan kepada Prof. Bambang Hero tidak layak ditindaklanjuti. Karena, kehadirannya serta pemberian keterangan ahli di muka persidangan merupakan bagian dari Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan yang menjadi amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara hukum, apa yang dilakukannya dilindungi dan difasilitasi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sehingga, bila pelapor keberatan atas keterangan ahli Prof Bambang Hero, seharusnya keberatan  itu  diajukan  melalui  institusi Porf Bambang Hero, yakni  Institut  Pertanian Bogor (IPB), BUKAN melalui laporan kepolisian pemidanaan atau langkah hukum lain yang bukan bagian/proses dari menguji pertanggungjawaban akademik seorang akademisi.<br /><br />Proses hukum yang sedang berlangsung, apalagi  menghukum  keterangan  ahli  yang  disampaikan  akademisi  justru merendahkan posisi universitas untuk ikut andil dalam mengembangkan upaya melindungi  ilmu  pengetahuan.  Universitas  itu  sendiri,  sebagai  bastion  libertatis, benteng kebebasan!<br /><br />Oleh karenanya bila kasus yang menimpa Prof Bambang Hero tersebut tetap diproses  hukum dan dinyatakan bersalah atas keterangan ahlinya atau hasil risetnya, jelas  penggunaan hukum negara terlalu  jauh  masuk  ke  dalam  profesionalitas  dan  standar  etika komunitas akademik. Kasus itu harusnya diselesaikan melalui forum akademik itu sendiri.<br /><br />Kriminalisasi Bambang Hero = Pelanggaran Perlindungan Pejuang Lingkungan<br /><br />Pelaporan terhadap Bambang Hero juga patut diduga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 10 tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (PermenLHK 10/2024). Dalam hal ini, akademisi dan atas pendapatnya melakukan penghitungan kerugian kerusakan lingkungan masuk sebagai subjek yang dilindungi aturan tersebut. Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.<br /><br />Dalam aturan lainnya juga dijelaskan bahwa menghitung kerugian kerusakan lingkungan perlu berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup (Permen LHK 7/2014). Merujuk pada Pasal 4, perhitungan kerugian lingkungan hidup dapat dilakukan oleh ahli bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup. Aturan tersebut juga memberi pedoman penghitungan kerugian lingkungan dengan membagi kerugian lingkungan dalam kawasan hutan dengan luar kawasan hutan.<br /><br />Aduan yang disampaikan oleh pihak pelapor kepada kepolisian mengenai Bambang Hero tidak memiliki dasar dalam melakukan penghitungan kerugian negara merupakan kekeliruan. Penghitungan kerugian tersebut pun sudah diakomodasi oleh pihak BPKP sebagai bagian dari valuasi terhadap kerugian keuangan negara sekitar Rp300 triliun. Kami meyakini bahwa proses perhitungan yang dilakukan BPKP telah didasarkan pada prinsip due proportional care, yang mana perhitungan ini kemudian telah diakui oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini.<br /><br />Selain itu, kejadian yang dialami oleh Bambang Hero merupakan upaya intimidasi kepada pihak yang terlibat dalam upaya melawan pelaku perusak lingkungan. Berdasarkan data ICW dari 2015-2024, terdapat 50 kasus intimidasi terhadap 123 pegiat antikorupsi, 20 kasus di antaranya adalah upaya judicial harassment.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Untuk itu Koalisi Perlindungan Pejuang Lingkungan mendesak agar:</b></span><ol><li>Pemerintah mengevaluasi implementasi aturan perlindungan pejuang lingkungan;</li><li>Kejaksaan memberikan upaya perlindungan kepada Prof. Bambang Hero agar kejadian ini tidak berulang;</li><li>Polda Bangka Belitung tidak melanjutkan proses hukum terhadap Prof. Bambang Hero dan Kepolisian RI menghentikan upaya kriminalisasi yang serupa di kemudian hari.</li></ol><span style="font-size: medium;"><b>List Lembaga dan Akademisi<br />Lembaga :</b></span><br />1.    Indonesia Corruption Watch<br />2.    Jikalahari<br />3.    Greenpeace Indonesia<br />4.    PIL-Net Indonesia<br />5.    Senarai<br />6.    Yayasan Lembaga Konsumen Malang<br />7.    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)<br />8.    SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi ) Universitas Mulawarman<br />9.    Fitra Provinsi Riau<br />10.    Kabut Riau <br />11.    Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia<br />12.    Transformasi untuk Keadilan Indonesia<br />13.    Auriga Nusantara<br />14.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)<br />15.    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)<br />16.    Bunga Bangsa<br />17.    Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM<br />18.    Yayasan Tifa<br />19.    Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)<br />20.    Perkumpulan HuMa Indonesia<br />21.    Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI)<br />22.    Yayasan LBH Indonesia  (YLBHI)<br />23.    Sawit Watch<br />24.    Transparency International Indonesia<br />25.    Thamrin School of Climate and Sustainability.<br />26.    WALHI Riau<br />27.    Forum Taman Baca Masyarakat Kota Pekanbaru<br />28.    Lembaga Terranusa Indonesia<br />29.    Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua [AMPTPI]<br />30.    MADANI Berkelanjutan<br />31.    Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Indonesia (YAPPIKA)<br />32.    Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT)<br />33.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) <br />34.    Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas<br />35.    WALHI Kalimantan Tengah<br />36.    POKJA 30<br />37.    FIAN Indonesia<br />38.    Yayasan Amerta Air Indonesia (YAAI)<br />39.    Pantau Gambut <br />40.    Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)<br />41.    LBH Jakarta<br />42.    Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)<br />43.    Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)<br />44.    Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)<br />45.    Kobar Obor Peduli Indonesia (KOPI)<br />46.    Lembaga swadaya Masyarakat  Peduli Lingkungan<br />47.    YASMIB Sulawesi<br />48.    Satya Bumi<br />49.    KP2KKN Jawa Tengah<br />50.    Anti Corruption Committee Sulawesi<br />51.    Puskaha Indonesia<br />52.    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Krisnayana<br />53.    Perkumpulan Creata<br />54.    Lokataru Foundation<br />55.    Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)<br />56.    Pusaka Bentala Rakyat<br />57.    Yayasan Cahaya Guru <br />58.    Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)<br />59.    Trend Asia<br />60.    IMPARSIAL<br />61.    Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL)<br />62.    Yayasan Kurawal<br />63.    Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)<br />64.    Rumah Baca Komunitas<br />65.    Yayasan Saung Alam Indonesia (SANDI)<br />66.    SAFEnet<br />67.    Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)<br />68.    Yayasan Satu Keadilan (YSK)<br />69.    Kemitraan<br />70.    IM57+ Institute <br />71.    Sajogyo Institute<br />72.    Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia<br />73.    Rumah Baca Aksara<br />74.    Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)<br />75.    Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Akademisi</b></span></div><div style="text-align: justify;"> 1.    Lidia Tarigan (Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang)<br />2.    Iman Prihandono (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga)<br />3.    Tutik Rachmawati (Ketua Pusat Studi Center for Public Policy & Management Studies Universitas </div><div style="text-align: justify;">       Parahyangan)<br />4.    Muh. Ichwan Kadir (Dosen Prodi Kehutanan, Universitas Islam Makassar)<br />5.    ⁠Andi Gunawanpratama (Program Menejer, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat)<br />6.    Herdiansyah Hamzah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) <br />7.    Totok Dwi Diantoro (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) <br />8.    Orin Gusta Andini (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)<br />9.    Dian Noeswantari (Pengembang Pendidikan HAM Pusat Studi HAM Universitas Surabaya)<br />10.   W. Riawan Tjandra (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)<br />11.    Ahmad Sofian (Dosen dan Ahli Hukum Pidana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Pidana dan Kriminologi) <br />12.    Hayu S. Prabowo (Dosen Business Law and ethic, Indonesia Banking School)<br />13.    M, Shohibuddin (Dosen Fakultas Ekologi Manusia, IPB)<br />14.    Mia Siscawati (Dosen Prodi S2 Kajian Gender SKSG UI)<br />15.    Imam Koeswahyono (Kompartemen Hukum Agraria & Sumberdaya Alam Fakultas Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Universitas Brawijaya)<br />16.    Yance Arizona (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada/UGM)<br />17.    Herlambang P. Wiratraman (FH UGM) <br />18.    Sulistyowati Irianto (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)<br />19.    Zainal Arifin Mochtar (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) <br />20.    Gandjar Laksmana Bondan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) <br />21.    Sulaiman Tripa (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)<br />22.    Bivitri Susanti (Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)<br />23.    Charles Simabura (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />24.    Su Delyarahmi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />25.    Prima Widya Putri (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />26.    Muhammad Ichsan Kabullah (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas)<br />27.    Beni Kurnia Illahi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu)<br />28.    Ari Wirya Dinata (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu)<br />29.    Muhammad Ikhsan Alia (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />30.    Airlangga Pribadi Kusman (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga)<br />31.    Ucu Martanto (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga)<br />32.    Shidarta, Pengajar hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta<br />33.    Aan Eko Widiarto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)<br />34.    Manneke Budiman (Universitas Indonesia)<br />35.    Widati Wulandari (Pengajar Hukum Universitas Padjadjaran) <br />36.    Darius Mauritsius (Pengajar dan Koordinator Pusat Legislative Drafting dan Antikorupsi,  </div><div style="text-align: justify;">         Universitas Nusa Cendana)<br />37.    David Efendi (Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)<br />38.    Aura Akhman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)<br />39.    Mukhtar (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur)<br />40.    Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran)<br />41.    Herlina Agustin (Dosen Fakultas ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran)<br />42.    Trisno Sakti Herwanto (Dosen Administrasi Publik Universitas Parahyangan)<br />43.    RN Bayu Aji (Pengajar Fisipol Unesa)<br />44.    Akhmad Ryan Pratama (Pengajar Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember)<br />45.    Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba (Dosen HTN Unesa)<br />46.    Wiwik Afifah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)<br />47.    Wanodyo Sulistyani (Ketua Laboratorium Klinis Hukum FH UNPAD)<br />48.    Asfinawati (Wakil Ketua Jentera Bidang Pengabdian Masyarakat dan Plt. Ketua Bidang Studi </div><div style="text-align: justify;">         Hukum Pidana Jentera)<br />49.    Roganda Situmorang (Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana)<br />50.    Amalia Zuhra (Dosen Hukum Internasional Universitas Trisakti)<br />51.    Ari Wibowo (Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia)</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b>Pegiat HAM, Lingkungan Hidup, dan Anti Korupsi </b></span><br />1.    Henrek Lokra<br />2.    Pdt. Jimmy M.I. Sormin<br />3.    Fernando Simanjuntak<br />4.    Ambrosius Mulait.<br />5.    Pdt. Gomar Gultom<br />6.    Retha Andoea<br />7.    Yayum Kumai<br />8.    Judianto Simanjuntak <br />9.    Abraham Samad (Pimpinan KPK 2011-2015) <br />10.    Mochammad Jasin (Pimpinan KPK 2007-2011)<br />11.    Saut Situmorang (Pimpinan KPK 2015-2019) <br />12.    Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK 2011-2015) <br />13.    Siswadi<br />14.    Delphi Masdiana Ujung<br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />Editor : Jentar Sitinjak (Wartawan Madya)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

  BERITA KORUPSI .CO –  “Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita...

»

Benarkah Ada Tarikan Rutin Ke Sejumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Yang Jumlahnya Hingga Puluhan Miliar?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0c2kJnbLIQJTA_EXhYkfnD7Gyh5pl8AZWN09gdbXGm9-IqSk2ychhv8KDO-gJlmmGu3Vu_hsB7dI-o2FrvBWnNynJqjVwBGystIxQCsszrBQYVVCv-67Da5JI4Vnvrr4l9zEMZh0wh64q3mCybFQwHOm_HW1_IeKFZldrPxQHqzqG8nW0cd9MYmUKy6E/s607/duit.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="440" data-original-width="607" height="464" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0c2kJnbLIQJTA_EXhYkfnD7Gyh5pl8AZWN09gdbXGm9-IqSk2ychhv8KDO-gJlmmGu3Vu_hsB7dI-o2FrvBWnNynJqjVwBGystIxQCsszrBQYVVCv-67Da5JI4Vnvrr4l9zEMZh0wh64q3mCybFQwHOm_HW1_IeKFZldrPxQHqzqG8nW0cd9MYmUKy6E/w640-h464/duit.jpg" width="640" /></a></div><i><span style="color: red; font-size: large;">#Jumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Baik PNS/ASN, PPPK Maupun GTT Sebanyak 14.328 Orang. Bentuk Pungutan Berupa Iruan Rutin Per Bulan Sebesar Rp20.000/Guru, Tarikan 17 Agustus Untuk Per Guru  Antara Rp100.000 Untk PSN/ASN, PPPK Sebesar Rp50.000, GTT SK Rp40.000 dan GTT Non SK Rp30.000 Serta Tarikan Per Tahun Sebesar Rp150.000 Per Guru Yang Dikumpulkan Melalui Masing-masing Ranting PGRI Yang sudah Berlangung Puluhan Tahun Dengan Total Puluhan Miliar. Lalu Apa Dasar Hukumnya dan Kemana Aliran Uangnya serta bagaimana Pertanggungjawabannya? Apakah Uang Itu Mengalir Kepejabat Kabupaten Jember?#</span></i></div><div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u><span>Kastgas </span>KPK:</u></b> "Coba dilihat dulu apakah tarikan tersebut sesuai dengan aturan dan siapa pengelolanya dan Bagimana pertanggung jawabannya"</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Kata “tarikan atau pungutan” di lingkungan sekolah di berbagai daerah bukanlah terdengar baru-baru ini melainkan sudah berlangsung lama dan bentuknyapun beda-beda tergantung yang membuat kepentingan dan kebijakan. Dimana yang “di tarik atau dipungut” tidak bisa berbuat banyak ibarat mereka dihadapkan dengan “buah simalakama, di makan mati Ibu tidak dimakan mati Bapak” yang mengakibatkan banyaknya para orang tua siswa/i mulai dari SD hingga SMU merasa keberatan<br /><br />Namun kali ini, tarikan atau pungutan yang berlangsung bukan terhadap siswa/i sekolah  melainkan kepada sejumlah guru di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang totalnya sebanyak 14.328 orang guru SDN baik PNS/ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), GTT (Guru Tidak Tetap) dengan SK dan GTT Non SK (Surat Keputusan) yang sudah berlangsung sejaak puluhan tahun. Hal ini seperti yang diceritakan salah seorang sumber <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> yang minta namanya dirahasikan demi keselamatan jiwanya maupun keluarganya<br /><br />Berdasar hasil penelusuran Wartawan (https://data.kemdikbud.go.id/data-induk/ptk/050000/052400) bahwa jumlah guru di Kabupaten Jember (di 31 Kecamatan, 226 Desa dan 22 Keluraha) adalah sebanyak 14.328 orang guru baik PNS/ASN, PPPK maupun GTT, yaitu ; 1. Di Kec. Ajung sebanyak 336 orang guru; 2. Di Kec. Ambulu sebanyak 700 orang ; 3. Di Kec. Arjasa sebanyak 247 orang ; 4. Di Kec. Balung sebanyak 447 orang guru ; 5. Di Kec. Bangsalsari sebanyak 650 orang guru ; 6. Di Kec. Gumuk Mas sebanyak 547 orang guru ; 7. Di Kec. Jelbuk sebanyak 162 orang guru ; 8. Di Kec.Jenggawah sebanyak 442 orang guru ; 9. Di Kec. Jombang sebanyak 309 orang guru ; 10. Di Kec. Kalisat sebanyak 540 orang guru; <br /><br />Dan 11. Di Kec. Kaliwates sebanyak  814 orang guru ; 12. Di Kec. Kencong sebanyak 416  orang guru ; 13. Di Kec. Ledok Ombo sebanyak 345 orang guru ; 14. Di Kec.Mayang sebanyak 252 orang guru ; 15. Di Kec. Mumbul Sari sebanyak 336 orang ; 16. Di Kec. Pakusari sebanyak 190 orang guru ; 17. Di Kec. Panti sebanyak 300 orang guru ; 18. Di Kec. Patrang sebanyak570 orang guru ; 19. Di Kec. Puger sebanyak 747 orang guru ; 20. Di Kec. Rambipuji sebanyak 466 orang guru ; <br /><br />Lalu 21. Di Kec. Semboro sebanyak 273 orang guru ; 22. Di Kec. Silo sebanyak 606 orang guru ; 23. Di Kec. Sukorambi sebanyak 230 orang guru ; 24. Di Kec. Sukowono sebanyak 381 orang guru ; 25. Di Kec. Sumberbaru sebanyak 618 orang guru ; 26. Di Kec. Sumberjambe sebanyak 348 orang guru ; 27. Di Kec. Sumbersari sebanyak 752 orang guru ; 28. Di Kec. Tanggul sebanyak 551 orang guru ; 29. Di Kec. Tempurejo sebanyak 524 orang guru ; 30. Di Kec. Umbulsari sebanyak 434 orang guru; 31. Di Kec. Wuluhan sebanyak 795 orang guru.<br /><br />Sumber <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> menceritakan, bahwa tarikan kepada guru-guru berupa iruan rutin sebesar Rp20.000 per bulan yang dikatakan untuk keperluan kegiatan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), namun untuk kegiatan 17 Agustus dan ulang tahun GPRI  masih ada tarikan sebesar Rp100.000 bagi guru berstatus PNS/ASN, guru PPPK sebesar Rp50.000, guru GTT yang menerima SK sebesar Rp40.000 dan guru GTT Non SK sebesar Rp30.000 serta tarikan pertahun yang besarnya Rp150.000 per guru yang dikumpulkan melalui pengurus di masing-masing Ranting PGRI <br /><br />“Setiap bulan ditarik iuran rutin sebesar dua puluh ribu (Rp20.000) per guru katanya untuk kegiatan tetapi kalau ada kegiatan tujuh belasan (17 Agustus) dan ulang tahun PGRI masih ditarik sebesar seratus ribu (Rp100.000) bagi guru berstatus PNS/ASN, guru pe tiga ka (PPPK) sebesar lima puluh ribu (Rp50.000), guru ge te te (GTT) yang menerima SK sebesar empat puluh ribu (Rp40.000) dan guru ge te te (GTT) Non es ka (SK) sebesar tiga puluh ribu (Rp30.000),” ucap sumber menceritakan dengan meminta beritakorupsi.co agar tidak menyebut namanya demi keselamatan jiwa raganya<br /><br />Ketika ditanya terkait siapa yang menyampaikan iuran rutin, tarikan untuk 17 Agustus dan ulang tahun PGRI termasuk tarikan setiap tahun, apa dasarnya, kemana dikumpulkan dan bagaimana pertanggung jawabannya. <br /><br />Sumber menjelaskan bahwa yang menyampaikan itu adalah masing-masing Ketua Ranting PGRI yang bentuknya solidaritas anggota PGRI namun ditentukan nominalnya. Dan menurut Sumber, seharusnya tidak ada iuran wajib dan tidak pernah ada pertanggung jawaban<br /><br />“Yang menyampaikan adalah masing-masing Ketua Ranting. Ketua Ranting ada di masing-masing Desa dan kalau Cabang di masing-masing Kecamatan baru tingkat Kabupaten. Seharusnya tidak ada iuran wajib,” kata sumber<br /><br />“Ketua PGRI Kabupaten Jember adalah pegawai di Dinas Pendidikan dan sudah menjabat selaama 10 tahun. Dia orang hukum kebal pemberitaan sering dilaaporkan tapi tidak mempan,” kata Sumber<br /> <br />Dari penjelasan Narasumber tersebut diatas, beritakorupsi.co mencoba merinci uang yang terkumpul dari hasil tarikan terhadap 14.328 guru SDN baik PNS/ASN, PPPK, GTT dengan SK dan GTT Non SK di Kabupaten Jember yang sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, yaitu;</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span><b>A</b>.    14.328 orang x Rp20.000 /Bulan = Rp286.560.000 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus enaam puluh ribu rupiah) x 12 bulan = Rp3.438.720.000 (tiga miliar empat ratus tiga pulu delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupaih) x 5 tahun aja = Rp17.193.600.000 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam raatus ribu rupiah)<br /><br /><b>B.</b>    14.328 x Rp150.000 / tahun / masing-masing guru = Rp2.149.200.000 (dua milar seratus empat puluh sembilan juta dua raatus ribu rupiah)  5 tahun aja = Rp10.746.000.000 (sepuluh milar tujuh ratus empat puluh enam juta)<br /><br /><b>C.</b>    Tarikan untuk kegiatan 17 Agustus dan ulang tahun GPRI sebesar Rp100.000 bagi guru berstatus PNS/ASN, guru PPPK sebesar Rp50.000, guru GTT yang menerima SK sebesar Rp40.000 dan guru GTT Non SK sebesar Rp30.000. Dengan jumlah rata-rata nomial sebesar Rp50.000, yaitu ;<br /></span><ul><li><span>Untuk 17 Agustus sebesar Rp50.000 x 14.328 = Rp716.400.000 (tujuh ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah)</span></li><li><span>Untuk ulang tahun PGRI sebesar Rp50.000 x 14.328 = Rp716.400.000 (tujuh ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah). Jadi A + B atau Rp716.400.000 x 2 = Rp1.432.800.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) x 5 tahun aja = Rp7.161.000.000 (tujuh miliar seratus enaam puluh saatu juta rupiah)</span></li></ul>Dari penghitungan diatas, hasil tarikan atau pungutan yang terkumpul selama kurang lebih 5 tahun adalah = A + B + C atau Rp17.193.600.000 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam raatus ribu rupiah) + Rp10.746.000.000 (sepuluh milar tujuh ratus empat puluh enam juta) + Rp7.161.000.000 (tujuh miliar seratus enaam puluh saatu juta rupiah) = Rp35.100.600.000 (tiga puluh lima miliar seratus juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya terjadi terhadap guru-guru SDN di Kabupaten Jember atau terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota lainnya di tanah air namun tak ada yang berani teriak?<br /><br />Pertanyaannya selanjutnnya, bila benar hal ini terjadi dengan melihat angka nominal uang yang terkumpul ditas sebesar Rp35.100.600.000, dan seperti yang disampakan oleh sumber <a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a>, apakah tarikan atau pungutan ini berdasrakan aturan hukum yang berlaku? Lalu kemana saja aliran uang tersebut? Apakah hanya ditingkat PGRI Kabupaten Jember atau mengalir ke pejabat lain? <br /><br />Terkait hal ini<u>, <a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></u> berkali-kali menghubungi Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, ST, IPU melalui Telepon App WhastApp ke Nomor +62 878-5278-XXXX maupun Ketua PGRI Kabupaten Jember yang juga pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. Supriyono, SH., MM ke Nomor +62 852-3614-XXXX dan mengirim pesan berupa pertanyaan namun hingga saat ini tak ada respos sama sekali.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. Hadi Mulyono, M.Si saat dihubungi menjelaskan, bahwa hingga saat ini belum pernah mendapat informasi dan laporan atau pengaduan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>"Belim pernah mendapatkan informasi tsb (tersebut.Red) Mas. Juga belum pernah mendapatkan laporan atau informasi selama ini. br dpt info dari Jenengan ini (baru dapat info dari anda ini). Sy (Saya) malah br dengar dai sampean (anda) ini. Sebelumnya gak pernah mendapatkan info),"</i> jelasnya melalui pesan App WhastApp, Minggu, 4 Agustus 2024, pukul 18.00 WIB<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara salah seorang Kasatgas (Kepala Satuan Tugas) di Komisi Pemberantasan Korupsi saat dihubungi <a href="http://beritakorupi.co">beritakorupi.co</a> mempertanyakan, apakah tarikan tersebut sesuai aturan dan bagimana pertanggung jawabannya<br /><br />“<i>Coba dilihat dulu, bang. Apakah itu sesuai aturan atau iuran bagi setiap anggota PGRI seperti teman-teman Wartawan kan ada iuran (pergantian KTA/Kartu Tanda Anggota). Lalu bagimana dengan pertanggung jawabannya. Kemudian siapa yang mengelola uang tersebut dan apakah ada mengalir ke Bupati. Dilihat dulu, bang,”</i> katanya, Minggu, 04 Agustus 2024. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara saat ini, Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jember dibawah Komando Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) <span class="ILfuVd" lang="id"><span class="hgKElc">Ichwan Effendi, S.H., M.H yang baru beberapa hari dilantik dan Dinar Hadi Chrisna Hartanto Woleka selaku Kepala Kasi Pidsus (Kasi Pidsus sedang menangani kasus dugaan Korupsi dana BOS di 43 SDN Se-Kecamatan Tempurejo pada tahun 2013 hingga 2023 yang totalnya sekitar Rp9.7 miliar. </span></span>(Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Tipikor Benarkah Ada Tarikan Rutin Ke Sejumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Yang Jumlahnya Hingga Puluhan Miliar?

#Jumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Baik PNS/ASN, PPPK Maupun GTT Sebanyak 14.328 Orang. Bentuk Pungutan Berupa Iruan Rutin Per Bulan Sebes...

»

Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/w640-h356/9.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Apriady Eliwitopo. S, SH :</u></b> <i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesai, bisa mengancam keselamatan jiwa wartawan, dan ini menjadi kewajiban PN untuk menjaga keamanan terutama aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.</i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Biro Hukum BERITAORUPSI dalam waktu dekat ini akan membuat laporan ke Polda Jawa Timur terkait Intimidasi dan ancaman yang dialami oleh Wartawan beritakorupsi.co pada Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di depan pintu ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan raya Juanda Sidoarjo dari “JY” yaitu salah seorang dari puluhan yang datang dari Kabupaten Probolinggo sebagai pendukung Terdakwa kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU Hasana Aminuddin mantan Bupati Probolinggo, anggota DPRD RI, terkait wawancara wartawan dengan Terdakwa maupun dengan JPU KPK. Hal itu dikatan Apri, salah seorang dari Tim Biro Hukum, Minggu, 4 Agustus 2024<br /><br />Apri mempertanyakan kapasitas JY yang keberatan hingga melaakukan intimidasi dan pengancaman atas wawancara Wartawan beritakorupsi.co dengan Terdakwa Hasan Aminuddin pada Kamis, 4 Juli 2024 yang menanyakan apa yang dialami oleh wartawan beritakorupsi.co yaitu penghadangan yang dilakukan oleh puluhan pendukung Terdakwa di depan pintu pagar masuk gedung Pengadilan Tipikor pada tanggal 13 Juni 2024, dan wawancara dengan JPU KPK pada Kamis, 26 Juli 2024<br /><br /><i>“Siapa JY ini apa kapasitasnya karena Terdakwa itu bukan orang tuanya tetapi dia hanya sebagai pendukung yang sengaja datang dari Probolinggo ke Pengadilan Tipikor. Lalu apa kewenangan mereka melarang orang masuk ke Pengadilan. Apakah mereka dibayar oleh Ketua PN atau Mahkamah Agung. Atau dia suruhan seseorang untuk melakukan intimidasi dan pengancaman,”</i> ucap Apri<br /><br />Apri mengatakan, perbuatan JY yang melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap wartwan saat menjalankan tugasnya jurnalistik, maka hal itu sangat menciderai Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan ancaman pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”<br /><br /><i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesaai, bisa mengancam keselamatan wartawan dan ini menjadi kewajiban aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti,”</i> tegas Apri, Minggu, 4 Agustus 2024.  (Jnt) <br /></div>

News Opini Pendidikan Pidana Regional Tipikor Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

Apriady Eliwitopo. S, SH : “Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum s...

»

Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/s1600/IMG-20240802-WA0006.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/w589-h640/IMG-20240802-WA0006.jpg" width="589" /></a><b style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: left;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang meninggal pada tanggal 30 November 2023 saat menjalani hukuman pidana selama 7 tahun di Lapas Semarang Jawa Tengah dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati Kota Batu yang tidak sesuai dengan UU No. 20 Thn 2019 dan Peraturan Panglima TNI tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan akhirnya dipindah ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur pada Jumat dini hari, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Pemindahan makam Alm. Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, disampaikan langsung oleh Budi Kabul , Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu saat dihubungi Wartawan beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Jumat, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sudah dipindah ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang bersebelahan dengan TMP, kata Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi Kabul menjelaskan, setelah menerima informasi pada Kamis siang, 1 Agustus 2024 sudah melakukan pemantauan untuk memastikan apakah benar makam almarhum Eddy Rumpoko akan dipindah<br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Setelah saya menerima informasi, sejak pukul 08.00 malam saya sudah melakukan pemantauan dan pemindahan makam almarhum dimulai pukul 1 dini hari hingga pukul 01.30 WIB," ungkap Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi menambahkan, pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tanpa koordinasi dengan Subgar Kota Malang </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko tidak ada koordinasi antara Pemkot Batu dengan Subgar Kota Malang, sehingga tim Subgar Kota Malang turun ke lokasi TMP dan ke makam pribadi untuk memastikan," kata Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Menurut Budi Kabul, bawa sejak awal yaitu tanggal 30 November 2023 sudah keberatan untuk pemakaman almarhum Eddy Rumpoko narapidana Korupsi di Taman Makam Pahlawan Suropati Kota Batu </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Namun karena saat itu Budi Kabul sedang dalam perjalanan dari Kota Batu ke Jakarta sehingga tidak dapat berbuat banyak, namun tetap memantau dan merasa keberatan terkait pemakaman almarhum Eddy Rumpoko hingga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sejak awal saya sudah keberatan namun saat itu saya sedang dalam perjalanan dari kota Batu ke Jakarta awalnya informasi yang saya terima tidak dimakamkan di tempe namun beberapa saat kemudian saya menerima informasi almarhum akan dimakamkan di TMP sehingga saya berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terakhir saya melakukan orasi di sekitar makam almarhum Eddy Rumpoko di TMP Suropati," ucap Budi Kabul </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Terkait pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati kota Batu ke makam milik pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang tidak berkoordinasi antara Pemkot batu dengan Subgar Kota Malang, Wartawan beritakorupsi.co mencoba menghubungi dan menanyakan ke Pj. Walikota Batu maupun Sekda Kota Batu melalui pesan WhatsApp namun tidak ada respon sama sekali. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

BERITA KORUPSI .CO -  Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang mening...

»

Benarkah Ada Pengadaan Buku Fiktif Di 43 SDN Di Kabupaten Jember Menggunakan Dana BOS?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXEVI2qnRXw46hRp28ia89Y_1wB1xMgLiL75GhiVEwjMBEQLO1oLOpxQEM_jgib2gBXyLY5S9BPfRbymRqywEZL6pKeWQEwlqNHC-VsNoiupIQALSl_I-6ny0it2Y-GChOt8AagMDXlXJQi8FFJgK-KTMn_WP3tRlbuDPgRuFldJtJGCVh_c5hs_SqCYo/s1135/1666741796_314156cd458413dd5769.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="1135" height="494" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXEVI2qnRXw46hRp28ia89Y_1wB1xMgLiL75GhiVEwjMBEQLO1oLOpxQEM_jgib2gBXyLY5S9BPfRbymRqywEZL6pKeWQEwlqNHC-VsNoiupIQALSl_I-6ny0it2Y-GChOt8AagMDXlXJQi8FFJgK-KTMn_WP3tRlbuDPgRuFldJtJGCVh_c5hs_SqCYo/w640-h494/1666741796_314156cd458413dd5769.jpg" width="640" /></a></div><h3><i><span style="color: red; font-size: large;">"Kejari Jember Sedang Melakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan Dana BOS sejak tahun 2013 - 2023 Di 43 SDN Se-Kecamatan Tempurejo Kab. Jember. Benarkah ada pihak-pihak lain yang hendak berusaha untuk menghentikannya?"</span></i></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Dari ribuan kasus perkara Korupsi yang disidangkan di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, salah satunya terkait penyimpangan dana BOS (Biaya Operasonal Sekolah) diantaranya di salah satu SMPN Kab. Bojonegoro hingga merugikan keuangan negara sebesar miliaran rupiah dan menyeret 3 Terpidana/Terdakwa termasuk Kepala Sekolah yang belum lama ini divonis bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama<br /><br />Lalu apakah hal itu terjadi juga di 43 SDN se- Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang mendapat bantuan dana bantuan dari pemerintah pusat berupa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN (anggaran pendapatan belanja negara)?<br /><br />Sebab beritakorupsi.co mendapat informasi dan data dari salah satu sumber  yang meinta namanya tidak di tulis demi keselamatan jiawanya mengungkap terkait adanya dugaan pengadaan buku fiktif di 43 lembaga atau Sekaolah Dasar Negeri (SDN) se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan salah satu penerbit yaitu CV. PI yang beralamat di Jln. Mastri Kab. Jmeber yang tercantum dalam Invoice PRF-20220723-437646 tanggal 23 Juli 2022 jatuh tempo 25 Juli 2022. Dengan Nomor Purchase Order PO-2022-07-23-043746. Pembeli Unit Pelaksana Teknis Daerah (UTPD) Satuan Pendidikan SDN senilai Rp6.000.000<br /><br />Sumber menjelaskan, lembaga diwajibkan melakukan transaksi jual beli buku ke penerbit yang sudah ditentukan oleh Dinas pendidikan dengan penjelasan karena penerbit tersebut sudah melakukan kontrak kerja sama dengan seluruh lembaga SDN dibawah naungan Dinas Pendidikan. <br /><br /><i>“Tetapi sebenarnya transaksi tersebut adalah fiktif. Lembaga diwajibkan mentransfer sejumlah uang dan mendapatkan invoice/bukti pembelian sejumlah uang yg sudah ditransfer. Beberapa hari kemudian uang tersebut dikembalikan atau di transfer balik ke lembaga oleh penerbit setelah  di potong sebesar 20% dari jumlah keseluruhan,”</i> kata Sumber yang meinta namanya tidak di tulis demi keselamatan jiawanya<br /><br />Lebih lanjut sumber menjelaskan, Dinas Pendidikan pernah memberi penjelasan terkait sistem seperti itu supaya lembaga mendapat bukti invoice yang digunakan untuk pertanggungjawaban di LPJ BOS (Laporan Pertanggung Jawaban Biaya Operasional Sekolah) meskipun buku yang dipesan adalah fiktif.<br /><br />Terkai hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. Hadi Mulyono, M.Si saat dihubungi beritakorupsi melalui pesan ke Nomor App. WhastApp pada Jumat, 21 Juni 2024 mengatakan, mohon waktu akan mengecek<br /><br /><i>“Terimakasih infonya...mohon waktu  sy cek dulu yg menangani. terimakasih sy telusuri info ini pak,” </i>kata Drs. Hadi Mulyono, M.Si kepada beritakorupsi.co, pada Jumat, 21 Juni 2024 sekitar pukul 16.04 WIB<br /><br />Sementara itu, saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di 43 lembaga atau Sekaolah Dasar Negeri (SDN) se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Jember kepada beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Kasi intel itu bang. Belum ke aku. Masih di tangani Intel,” k</i>ata Kasi Pidsus Kejari Jember D2HCHW atau Dinar Danar Hadi Chrisna Hartanto Woleka, SH., MH kepada beritakorupsi.co melali pesan WhastApp<br /><br /><i>“Masih puldata (pengupulan data.Red) bang,” </i>ucap Kasi Intel Kejari Jember Arief Fatchurrohman beberapa menit kemudian<br /><br />Berdasar penelusuran di data Sekolah Kecamatan Tempurejo - Dapodikdasmen (https://dapo.kemdikbud.go.id), bahwa di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember terdapat 43 lembaga atau Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan jumlah siswa sebanyak 5.553 anak<br /><br />Dugaan penyalahgunaan dana BOS di 43 SDN se- Kec. Tempurejo Kab. Jember yaitu dengan jumlah siswa sebanyak 5.553 berupa pungutan atau iuran rutin bulanan setiap lembaga atau SDN sebesar Rp13.000 per siswa sejak tahun 2013 – 2023 atau selama 11 tahun (5.553 x Rp13.000 x 12 bulan x 11 tahun) yang dilakukan oleh K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) untuk dipergunakan diluar kegiatan sekolah atau belajar mengajar seperti plesiran ke Bali, Yogya atau tempat lainnya. Hal itu disampaikan sumber beritakorupsi.co yang meinta namanya tidak di tulis demi keselamatan jiawanya<br /><br /><i>“Setiap bulan ditarik iuran rutin ke masing-masing lembaga (sekolah) sebesar tiga belas ribu (Rp13.000) dikalikan jumlah siswa. Misalnya jumlah siswa di salah satu SDN adalah dua ratus (200) orang anak, maka tiga belas ribu dikalikan dua ratus siswa (Rp13.000 x 200 siswa) per bulan. Di Kecamatan Tempurejo itu ada 43 lembaga,”</i> kata sumber<br /><br />Sumber melanjutkan, “uang itu adalah dari dana BOS. Iuran perbulan itu digunakan oleh K3S untuk kegiatan diluar sekolah atau belajar mengajar. Alasannya bahwa iuran tersebut dikembalikan  untuk kegiatan siswa tetapi riilnya tidak ada, yang adalah adalah untuk plesiran seperti ke Bali dan Yogya. Setiap ada kegiatan K3S selalu melakukan tarikan dana ke lembaga. Dan ini sudah berlangsung sejak 2018 atau 2013 lalu,” ungkap Sumber<br /><br /><i>Dari penjelasan sumber tersebut diatas, beritakorupsi.co mencoba merinci iuran rutin perbulan per siswa yang diambil dari dana BOS di 43 SDN se- Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sejak tahun 2013 hingga 2023, yaitu;<br /><br />Jumlah siswa/i di 43 SDN se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember adalah 5.553 x Rp13.000 = Rp72.189.000 x 12 bulan = Rp886.268.000 x 11 tahun (2013 – 20123) = Rp9.748.948.000<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya terjadi di SDN se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember atau terjadi juga di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jember sebenyak 31 Kecamatan dengan jumlah siswa/i hingga tahun 2023  sebanyak 1. 037 dan SD Swasta sebanyak 1. 044</i>. <br /><br />Lalu kemana aliran dana iuran rutin perbulan yang diambil dari dana BOS di 43 SDN se- Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember? Apakah ‘mengalir keatas atau hanya berjalan ditempat?’<br /><br />Pertanyaan yang paling mengejutkan adalah, apakah benar ada pihak-pihak tertentu yang bersusaha untuk masuk ke Kejaksaan Negeri Jember agar penyelidikan berhenti disini saja?. Namun benar tidaknya informasi ini belum mendapat tanggapan dari Kejari Jember. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Tipikor Benarkah Ada Pengadaan Buku Fiktif Di 43 SDN Di Kabupaten Jember Menggunakan Dana BOS?

"Kejari Jember Sedang Melakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan Dana BOS sejak tahun 2013 - 2023 Di 43 SDN Se-Kecamatan ...

»

Proyek Saluran U-Gatter Milik Pemkot Surabaya, Baru Dikerjakan Sudah Mengalami Kerusakan

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8sgdODKvxRCATXP6ga8vi-wBsu6iZFxmz-6KLGh06pbsHcuZNguHARhuDm3oMs-Zo9Ab5sTqGR4DvMHNSE9i8HIw3mpdKFQvNayzMP_5d04IYjbK3yv1WmmkLvSIJV3RZc6ZYfNDszPYbdYfPJFx_C6aSZiYVrMzdj7Q7-2rynFMN52voVqd1OFeLGsU/s640/IMG_20240620_145539.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="559" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8sgdODKvxRCATXP6ga8vi-wBsu6iZFxmz-6KLGh06pbsHcuZNguHARhuDm3oMs-Zo9Ab5sTqGR4DvMHNSE9i8HIw3mpdKFQvNayzMP_5d04IYjbK3yv1WmmkLvSIJV3RZc6ZYfNDszPYbdYfPJFx_C6aSZiYVrMzdj7Q7-2rynFMN52voVqd1OFeLGsU/w425-h559/IMG_20240620_145539.jpg" width="425" /></a></div><span face="sans-serif" style="font-size: large;">KPK : <i>"Coba lihat papan pengumuman disitu ada pelaksanaannya. Papan pengumuman itu wajib dipasang"</i></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; color: #333333; font: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span face=""open sans", arial, sans-serif" style="color: #323233; font-size: 17px;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; font-family: inherit; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-variation-settings: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span face=""open sans", arial, sans-serif" style="font-family: inherit; font-size: small;"><span><b><span style="color: #323233;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #323233;">.CO -</span></b></span> </span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; font-family: inherit; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-variation-settings: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span face=""open sans", arial, sans-serif" style="font-family: inherit; font-size: small;">Dari beberapa kasus perkara Korupsi yang di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya adalah salah  satunya kasus proyek pekerjaan yang didanai dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Kabupaten yang mengakibatkan rusak/hacurnya proyek tersebut karena adanya penyimpangan anggaran dan volume pekerjaan serta kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah </span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">Nah, pertanyaannya, apakah hal ini terjadi dalam pelaksanaan proyek pekerjaan saluran Beton U-Gatter sepanjang kurang lebih 150 meter di Jalan Simomulyo, Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal Surabaya</span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">Sebab dari liputan Wartawan beritakorupsi.co dilapangan terlihat jelas bahwa hasil pekerjaan khususnya pada penutup saluran Beton U-Gatter banyak mengalami kerusakan</span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">Kondisi ini sudah hampir sebulan  namun tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh pihak pelaksana, apakah pejerjaan itu sudah selesai atau belum juga tidak jelas</span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">Selain kondisi hasil pekerjaan tersebut, papan pengumuman yang mencantumkan asal usul proyek, nilai anggaran, Tahun Anggaran, pelaksana pekerjaan dan PPK (pejabat pembuat komitmen) juga tidak terlihat dipadang dilokasi proyek termasuk dibeberapa proyek lainnya yang harusnya wajib dipasang. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada beritakorupsi.co pada Rabu, 19 Juni 2024</span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">"<i>"Coba lihat papan pengumuman disitu ada pelaksanaannya. Papan pengumuman itu wajib dipasang,"</i> ujarnya</span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">Sementara <span face="lato, -apple-system, blinkmacsystemfont, "segoe ui", "helvetica neue", arial, sans-serif, "apple color emoji", "segoe ui emoji", "segoe ui symbol"" style="color: #474747;">Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Kadis SDA dan PU) Kota Surabaya </span><span face="lato, -apple-system, blinkmacsystemfont, "segoe ui", "helvetica neue", arial, sans-serif, "apple color emoji", "segoe ui emoji", "segoe ui symbol"" style="color: #474747;">Syamsul Hariadi, ST tidak memberikan tanggapan sama sekali saat wartawan menghubungi baik lewat pesat dan telepon App. WhatsApp, telepon seluler maupun SMS (</span>Short Message Service) ke nomor Handphone 081732xxxx-nya</span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; font-family: sans-serif; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">Selama dua hari sejak Rabu, 19 Juni dan Kamis, 20 Juni 2024, wartawan beritakorupsi.co berusaha menghubungi dengan menggunakan dua nomor tetapi satupun tidak ditanggapi. (Jnt)</span></div>

News Pemerintahan Pendidikan Tipikor Proyek Saluran U-Gatter Milik Pemkot Surabaya, Baru Dikerjakan Sudah Mengalami Kerusakan

KPK : "Coba lihat papan pengumuman disitu ada pelaksanaannya. Papan pengumuman itu wajib dipasang" BERITA KORUPSI .CO -   Dari beb...

»

Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/s1271/IMG_20240619_150348.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1271" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/w362-h640/IMG_20240619_150348.jpg" width="362" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. </span><span style="font-size: x-small;">Foto BK</span></td></tr></tbody></table><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><span><span>"</span><span face="prompt, sans-serif">S</span><b style="font-family: sans-serif;">alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian</b></span><b style="font-family: sans-serif;"> pengembalian </b><b style="font-family: sans-serif;">kerugian keuangan negara atau </b><span> </span><b style="font-family: sans-serif;">asset recovery"</b></span></h3><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><b><span>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif;"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh eksistensi Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK.</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Hallo itu disampaikan Arif Suhermanto saat mengikuti Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II angkatan ke- III Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ESDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto mengatakan, salah satu arah kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau <span face="prompt, sans-serif"><span><i>asset recovery</i></span></span>.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau <span face="prompt, sans-serif"><span>asset recovery y</span></span>aitu melalui penanganan perkara dalam bentuk<i> case building TPPU (</i>Tindak Pidana Pencucian Uang), dan tindak pidana dengan korporasi sebagai subjek hukum," ujar Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menjelaskan, sebagai landasan KPK memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara untuk dijadikan dasar dalam Penuntutan  subjek hukum di persidangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 31/ PUU-X/2012</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Dalam prosesnya terkadang ada hambatan atau kendala di birokrasi maupun durasi waktu yang lama untuk mendapatkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga yang memiliki kewenangan itu," ungkap Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kasatgas Penuntutan KPK menegaskan, bahwa alternatif yang dapat menjadi opsi bagi KPK yakni dengan mendukung peran aktif Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> yang berada di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi</div></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Tugas dan kewenangan <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> di antaranya, yaitu melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan pencegahan, penindakan dalam proses peradilan," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Lebih lanjut Arif Suhermanto menjelaskan salah satu contoh perkara yang menggunakan hasil olahan data dan metode dari Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting </i></span></span>adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016 dengan terdakwa Irfan Kurnia Saleh, yang nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp738,9 miliar. </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Salah satu contohnya adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016. Dalam perkara itu salah satu Jaksanya, Saya," ungkap Arif Suhermanto</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menambahkan, perkara lain yang juga memanfaatkan hasil penghitungan kerugian negara Unit <i><span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span>Forensic</span></span><span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span> Accounting</span></span></i>, yakni korupsi pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) TA 2016 dengan Terdakwa Korporasi PT Merial Esa, dan korupsi pengadaan Quayside Container Crane (QCC) di PT Pelindo II 2010 dengan terdakwa RJ Lino.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Putusan untuk Ketiga perkara tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Kasatgas Penuntutan KPK inipun memberikan masukan yaitu agar dibuat keputusan pimpinan dalam bentuk Surat Edaran berkaitan dengan penguatan dan pemanfaatan forensik akuntansi termasuk penyusunan naskah akademik dalam penguatan kelembagaan</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Ini mendapatkan persetujuan dari para <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;">stakeholder</span> KPK. Kita berharap dalam penyelesaian perkara dicapai pemulihan kerugian keuangan negara yang selanjutnya disetorkan ke kas negara,"  ucap Arif Suhermanto. (Jnt)</div></div></div></div></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Tipikor Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. Foto BK " S alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisa...

»

Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Dalam Waktu Dekat Daftarkan Gugatan Hak Waris

<div style="text-align: justify;">  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxiIg4L2DE7VggE6bU4V_kke-8QMj-ueDej-_QlK3bwOrXb9uWFOUNbbpwpsEB278SWhiXjyXwgm3m-6H497wvTav4k2Nm3f-srdfrd9PFk-6WwC4OhwQZV6A2kuoReXbl6gGPrdAXlCYvPb5dt7T00R2PUUdJb-VKEZOzw3VsRpFa5xi9XtlXfdCryc/s1483/IMG_20240610_133637.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1483" data-original-width="912" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxiIg4L2DE7VggE6bU4V_kke-8QMj-ueDej-_QlK3bwOrXb9uWFOUNbbpwpsEB278SWhiXjyXwgm3m-6H497wvTav4k2Nm3f-srdfrd9PFk-6WwC4OhwQZV6A2kuoReXbl6gGPrdAXlCYvPb5dt7T00R2PUUdJb-VKEZOzw3VsRpFa5xi9XtlXfdCryc/w394-h640/IMG_20240610_133637.jpg" width="394" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Ira Rumpoko </span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;">“<b>Ira</b> </span><span style="font-size: large;"><b>Rumpoko :</b> <i>“Untuk sidang gugatan Hak Waris ini, saya didampingi 10 Pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur. Kalau nama-namanya jangan sekarang nanti akan saya kabari"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Anak adalah anugrah dan buah cinta kasih dari pasangan suami istri yang wajib di besarkan, dicintai, dilindungi dan didik. Sebagai orang tua, berbagai upaya dilakukan agar anak-anaknya tumbuh dewasa dan mengenyam pendidikan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan hal ini pulalah yang akan  diperjuangkan istri Ke- 3 Almarhum Eddy Rumpoko, Wahyuningtyas Sahariyanto Lie atau yang lebih akrab diapnggil Ira Rumpoko (44), wanita berdarah blasteran Belanda, China dan Jawa untuk kedua anaknya dari pernikahannya dengan Eddy Rumpoko (Alm) mantan Walikota Batu 2 periode (2007 - 2017) yang juga mantan narapidana kasus Korupsi Suap OTT KPK pada tahun 2017 lalu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Upaya yang akan dilakukan Ira Rumpoko dalam waktu dekat ini adalah gugatan hak waris untuk kedua anaknya (AH usia 15 tahun dan TYS usia 9 tahun) melalui gugatan ke Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang. Hal ini seperti yang disampaikan Ira Rumpoko kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Senin dinihari, 10 Juni 2024 pukul 02.30 WIB atau pukul 23.30 waktu Turkey </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Ira Rumpoko yang saat ini masih berada di Turkey setelah dari Belanda, gugatan hak waris yang akan dilakukannya bukan semata-mata karena materi tetapi sebagai hak anak dari ayah biologisnya sesuai dengan hukum agama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Saat ini saya masih di Turkey setelah dari Belanda untuk urusan bisnis, dan sambil mempersiapkan dokumen gugatan hak Waris untuk saya serahkan ke pengacara saya,"</i> kata Ira Rumpoko saat menghubungi beritakorupsi.co pada Senin dinihari, 10 Juni 2024 pukul 02.30 wib atau pukul 23.30 waktu Turkey </div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Ini bukan semata-mata karena materi. Kalau masalah materi, penghasilan saya lebih dari cukup karena sejak dulu sebelum menikah dengan almarhum suami, saya sudah punya usaha bisnis. Tapi ini adalah sebagai hak anak dari ayah biologisnya sesuai dengan hukum agama,"</i> lanjut Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Ira Rumpoko menjelaskan, gugatan hak waris akan diwakilkan kepada tim pengacaranya baik dari kantor Konsultan Hukum Wahyuningtyas maupun beberapa pengacara dari Jakarta</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Nanti gugatan akan dilakukan melalui Tim Pencarian saya dari Konsultan Hukum Wahyuningtyas maupun beberapa pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur yang jumlahnya sekitar sepuluh orang. </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Kalau nama-namanya jangan sekarang nanti akan saya kabari,"</i> ucapnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat disinggung tentang dirinya bersama almarhum Eddy Rumpoko semasa hidupnya di masyarakat Malang Raya maupun dilingkungan pejabat, Ira Rumpoko mengatakan banyak yang tau</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahkan, lanjut Ira Rumpoko, pada tahun 2015 saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, dirinya (Ira Rumpoko) bersama Eddy Rumpoko (Alm) selalu bersama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Masyarakat maupun pejabat banyak yang tau dan mengenal saya. Saya bukan sembunyi-sembunyi tetap almarhum suami saya yang selalu melarang. Pada saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015, saya ikut kampanye,"</i> ungkap Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Saya selalu mensupport suami menjalan tugas sebagai Walikota. Bahkan banyak program-program pemerintah yang ikut saya bantu walau secara tidak langsung,"</i> lanjut Ira Rumpoko membeberkan </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Membantu secara tidak langsung menurut Ira Rumpoko adalah, bahwa Ira Rumpoko sering memberikan saran kepada sang suaminya yaitu Eddy Rumpoko (Alm) saat menjabat sebagai Walikota Batu</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Memang tidak secara langsung,  tapi saya sering memberikan saran bahkan suami sering minta pendapat untuk program-program pemerintahan,"</i> kata Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disinggung tentang hubungan sehari-hari sebagai suami istri, Ira Rumpoko mengajarkan tidak ada masalah. Karena rencana setelah purna dari jabatan Walikota atau setelah bebas dari penjara akan hidup bersama. Tetapi rencana itu gagal karena Tuhan berkehendak lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Nggak ada masalah baik-baik saja. Bahkan rencana kami, setelah suami purna dari jabatan Walikota atau setelah bebas dari penjara kita akan hidup bersama membesarkan anak-anak. Tapi gimana lagi Tuhan berkehendak lain kan,"</i> ucap Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat disinggung kembali tentang dirinya apakah sudah jiarah ke makam almarhum suaminya, Ira Rumpoko mengakui belum karena kesibukannya di luar negeri untuk urusan usaha bisnis tetapi acara dia sebagaimana ajaran Islam selalu dilakukan </div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Sampai saat ini belum karena saya masih sibuk. Tetapi saya selalu mengirim doa dan selalu mengadakan doa sesuai agama Islam untuk almarhum suami saya. Kalau saya kembali ke Indonesia saya dan anak-anak pasti jiarah,"</i> ucapnya. (Jnt)</div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div>

News Opini Pendidikan Perdata Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Dalam Waktu Dekat Daftarkan Gugatan Hak Waris

   Ira Rumpoko  “ Ira   Rumpoko : “Untuk sidang gugatan Hak Waris ini, saya didampingi 10 Pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur. Kalau nama...

»

Satlantas Polrestabes Surabaya Gebyar Sosialisasi Ops Keselamatan Semeru 2024 Dengan Cara Berbagi

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgImR4Qu6dROEciPiM1hWVH37IB57mXY65PZumXpnvwS79hVztJnFdvD0CSec1AEVPwck_he12nzg0BsnB5nLx5jaJYUq3FqLQ-RrFvXeQ_zqqBLBFvr8w71cutFoFcWVAnQt4imWqvLIRbvXFYDiZSz5NrKcMS0OY5-ZoNao_Zsx3ghYWUf1BES1xsCpM/s1600/Satlantas.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgImR4Qu6dROEciPiM1hWVH37IB57mXY65PZumXpnvwS79hVztJnFdvD0CSec1AEVPwck_he12nzg0BsnB5nLx5jaJYUq3FqLQ-RrFvXeQ_zqqBLBFvr8w71cutFoFcWVAnQt4imWqvLIRbvXFYDiZSz5NrKcMS0OY5-ZoNao_Zsx3ghYWUf1BES1xsCpM/w640-h480/Satlantas.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </span></b><br />Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) terhadap masyarakat pengendara di jalan raya, Satlantas (satuan lalu lintas) Polrestabes Surabaya melaksanakan Gebyar Sosialisasi Ops (operasi) Keselamatan Semeru 2024 Dengan Cara Berbagi<br /><br />Kegiatan Gebyar sosialisasi Ops Keselamatan Semeru 2024 yang berlangsung sejak Senin, 04 - 17 Maret 2024 dipinpin langsung Kepala Satuan Lalu lintas (Kasatlantas) Polisi Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si<br /><br />Untuk Kegiatan Gebyar sosialisasi Ops Keselamatan Semeru 2024 pada hari ini, Kamis, 07 Maret 2024 dilaksanakan di seputar Pos 1.5 Al Falah yang dimulai sejak pukul 08.00 Wib hingga selesai<br /><br />Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP. Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.si melalui Kanit Regident Satpas SIM Colombo AKP. Sigit Eka Sahudi, SH  menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat berlalu lintas saat mengendara motor di jalan raya<br /><br />“Operasi ini bertujuan untuk memelihara harkamtibmas yang aman dan kondusif selama bulan suci Ramadhan dan untuk meningkatkan simpati masyarakat terhadap polantas serta kesadaran dalam berlalu lintas menjelang Ramadhan tahun ini,” ujar AKP. Sigit Eka Sahudi, SH<br /><br />AKP. Sigit Eka Sahudi, SH menjelaskan, pelaksanaan Gebyar sosialisasi Ops Keselamatan Semeru 2024 yang dilaksanakan di seputar 1.5 Al Falah dan giat Ops Keselamatan berbagi kepada tukang becak.<br /><br />“Kami di bantu jajaran Satlantas Polrestabes Surabaya, dan Alhamdulillah semua berjalan lancar dan terkondusif,” AKP Sigit Eka Sahudi. SH dihadapan awak media. (*)</div>

News Pemerintahan Pendidikan Satlantas Polrestabes Surabaya Gebyar Sosialisasi Ops Keselamatan Semeru 2024 Dengan Cara Berbagi

BERITA KORUPSI .co - Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) terhadap masyarakat pengendara di jalan raya, Satlantas (satua...

»

Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si Kunjungi Korban Laka Di ke RS Ubaya Surabaya

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJpzNtDZUpqc9ozTwNZTkJRjuOHOyLLH75PTkgM8Rfscc7U8ruqqyNVomMQLhxQYuj24MIDrzid1C_80PpeHLiQpdU3wnOCp91lqOsKBacstV7HugLGxDnf7tJlGy4xfgppbp0tC4OgcWl6dGIgtFku11YTM3LsZMALBXYV7Ei9r8rNx5XIY096XyGc5M/s593/IMG-20240306-WA0048.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="343" data-original-width="593" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJpzNtDZUpqc9ozTwNZTkJRjuOHOyLLH75PTkgM8Rfscc7U8ruqqyNVomMQLhxQYuj24MIDrzid1C_80PpeHLiQpdU3wnOCp91lqOsKBacstV7HugLGxDnf7tJlGy4xfgppbp0tC4OgcWl6dGIgtFku11YTM3LsZMALBXYV7Ei9r8rNx5XIY096XyGc5M/w640-h370/IMG-20240306-WA0048.jpg" width="640" /></a></div><span style="background-color: white; font-family: -apple-system, ".SFNSText-Regular", "San Francisco", Roboto, "Segoe UI", "Helvetica Neue", "Lucida Grande", sans-serif;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #222222;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #222222;">.co</span></span></b><span style="color: #222222; font-size: 15px;"> - </span></span></div><div class="td-post-content" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: -apple-system, ".SFNSText-Regular", "San Francisco", Roboto, "Segoe UI", "Helvetica Neue", "Lucida Grande", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px;"><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Sebagai rasa simpati dan peri kemanusiaan maupun rasa kepedulian serta tugas sebagai pelayan masyarakat, Kepala Satuan Lalu lintas (Kasatlantas) Polisi Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si bersama Wakasatlantas Kompol. Akhmad Fani Rakhim, S,Psi., S.I.K., M.Psi., Psikolog dan Kanit Laka Iptu Suryadi, SH mengunjungi korban laka lantas yang dirawat di RS Ubaya (Universitas Surabaya) dengan kondisi patah tulang</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Kegiatan yang dilakukan Kasatlantas Polrestabes Surabaya bersama Tim-nya adalah merupakan bentuk kepedulian Kepolisian khususnya keluarga besar Satlantas Polrestabes Surabaya terhadap korban kecelakaan lalu lintas.</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Dalam Kegiatan Operasi Keselamatan melalui program Peduli Korban Laka Lantas, seluruh keluarga besar Satlantas Polrestabes Surabaya memberikan bentuk perhatian berupa Taliasih dengan harapan dapat meringankan beban dan memberikan kebahagiaan bagi para korban yang sedang menjalani masa pemulihan. </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Dalam Rangka Operasi Keselamatan tahun 2024,  Satlantas Polrestabes Surabaya mengajak seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu waspada dan berhati-hati serta tertib berlalulintas saat berkendara di jalan raya<br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; text-align: justify;">Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si menekankan "Stop Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Keselamatan Kemanusiaan". (*)</p></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman S.H, S.I.K, M.si Kunjungi Korban Laka Di ke RS Ubaya Surabaya

  BERITA KORUPSI .co -  Sebagai rasa simpati dan peri kemanusiaan maupun rasa kepedulian serta tugas sebagai pelayan masyarakat, Kepala Sat...

»

“Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmA0BNQmvZFUnSHWP9mTworEYKRjrjTZQdSqbD42z8vUyrG_fMTpLX9W4g_8CzUlTxpf_9fDecq1aISh2VnUJSGR_jz5LVkpcDMsJGzWBDdpjiwGV1V8A8ovmHtO4ocjMKkMOOYVYd1x7Kch4nqdnsxhGC8REX48OyDwuywhwNbXvmgyP786_dP02Y/s1000/C.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmA0BNQmvZFUnSHWP9mTworEYKRjrjTZQdSqbD42z8vUyrG_fMTpLX9W4g_8CzUlTxpf_9fDecq1aISh2VnUJSGR_jz5LVkpcDMsJGzWBDdpjiwGV1V8A8ovmHtO4ocjMKkMOOYVYd1x7Kch4nqdnsxhGC8REX48OyDwuywhwNbXvmgyP786_dP02Y/w448-h640/C.jpg" width="448" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><div style="text-align: justify;">Kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kuat semakin tinggi serta menghadapi tantangan yang serius ditengah mencuatnya kasus korupsi yang menjerat sejumlah aparatur pengadilan.<br /><br />Temuan Global Corruption Barometer 2020 yang dirilis oleh Transparency International, menunjukkan 34% warga Indonesia masih membayar suap ke pengadilan sepanjang tahun 2019 dan 2020. Terbaru, hasil Rule of Law Index yang diluncurkan World Justice Project (WJP ROL 2022)<br /><br />Salah satu dari indeks komposit dari Corruption Perception Index menunjukkan bahwa faktor civil justice di Indonesia, satu faktor yang secara umum terkait dengan pengadilan, masih jauh berada di bawah skor rata-rata global dan regional. Berkaitan dengan isu integritas yang menjadi persoalan penegak hukum, berdasarkan data dari survei nasional Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2022, </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Setidaknya tercatat sejumlah temuan penting terkait dengan kinerja pengadilan dan risiko korupsi di lembaga tersebut. Sejumlah temuan dalam survei ini, mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih menjadi perhatian utama dalam agenda reformasi peradilan.<br /><br />Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA 1/2020) diharapkan dapat menekan angka kasus korupsi melalui efek jera yang ditimbulkan. Selain itu, ruang disparitas dalam penjatuhan pidana atas korupsi yang karakternya sama/serupa beralasan untuk dapat dipersempit. PERMA 1/2020 yang telah diundangkan pada 24 Juli 2020 ini, tentu layak diukur keberhasilannya. <br /><br />Sebagai bentuk dukungan untuk lembaga peradilan yang lebih baik dan berintegritas, Transparency International Indonesia bersama Pusat Studi Antikorupsi dan Kebijakan Hukum Podana (FH UNAIR) menggagas Sarasehan Koalisi Pemantau Peradilan dan Focus Group Discussion “Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", yang dilakukan pada, senin 15 Mei 2023 di Surabaya. <br /><br />Hadir dalam pertemuan ini, jaringan masyarakat sipil, akademisi dari fakultas hukum di surabaya, organisasi profesi advokat, dan jaringan jurnalis. (*)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor “Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

BERITA KORUPSI .CO - Kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kuat semakin tinggi serta menghadapi tantangan yang serius ditengah mencuatny...

»

Giat Kasat Lantas Polrestabes Surabaya Menjelang Launcing Gerai Pelayanan Publik Pasar Di Mall Kaza City

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyPvDNlOuazt6PlNaJGpp96rqgE9b8qotsPStDi4lDfGxraqjgjbewHYe4ZQ_XQf8EGOCQZEodqrWs4jEOR8iQmYwP0N96lByv3nxtdGlVwiXTVQKVKRGUhrT5J0xtrzCEMbnSb_Z424wRVoEll5ukOeNBjiARbBWzs1nMrMcYNaYT_hdtaleyI87x/s1600/pOLRES.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyPvDNlOuazt6PlNaJGpp96rqgE9b8qotsPStDi4lDfGxraqjgjbewHYe4ZQ_XQf8EGOCQZEodqrWs4jEOR8iQmYwP0N96lByv3nxtdGlVwiXTVQKVKRGUhrT5J0xtrzCEMbnSb_Z424wRVoEll5ukOeNBjiARbBWzs1nMrMcYNaYT_hdtaleyI87x/w640-h480/pOLRES.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span>  </div><div style="text-align: justify;">Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polrestabe Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, SH., S.I.K., M.Si melaksanakan giat pengecekan persiapan launching Gerai pelayanan publik (Yanlik) Pasar di Mall Kaza City Jl. Kapas Krampung Surabaya, Jumat, 10 Maret 2023 pukul 10.00 WIBB sampai dengan selesai<br /><br />Dalam giat tersebut, Kasat Lantas Polrestabe Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, SH., S.I.K., M.Si didampingi langsung oleh Gendral Manager (GM) Mall Kaza City Adit bersama staffnya, Anton dan Oke serta petugas kesehatan gerai yakni dr. Rahmat <br /><br />Selain itu Kasat Lantas Polrestabe Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, SH., S.I.K., M.Si bersama GM Mall Kaza City Adit, juga AKP Sigit Ekan S, AIPTU Djarwo Agus P, AIPDA Yerry, PHL Doni dan Sugeng Riyadi berada di lokasi  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKCqPdHPtRWOTXX219ahkuDh5KwgesWsuAN64YM2XpXf9xB3BlnOXFRoCZ_4pagSS-jRkG6oxdKZJkYW8sjwAJV2f5R17w-dB6BuWIhFku86LGTIAIhBkGvAU0_e0IDC_HU2IIH03JCn3YoVQvVhVxdnyze5CHJh7Ki0nkldx1C2fz5_pHPFTQq3m/s1600/POLRES..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKCqPdHPtRWOTXX219ahkuDh5KwgesWsuAN64YM2XpXf9xB3BlnOXFRoCZ_4pagSS-jRkG6oxdKZJkYW8sjwAJV2f5R17w-dB6BuWIhFku86LGTIAIhBkGvAU0_e0IDC_HU2IIH03JCn3YoVQvVhVxdnyze5CHJh7Ki0nkldx1C2fz5_pHPFTQq3m/w640-h480/POLRES..jpg" width="640" /></a></div>Giat pengecekan gerai Yanlik (pelayanan publik) pasar di Mall Kaza City guna persiapan launching, yang dilaksanakan Kasat Lantas Polrestabe Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, SH., S.I.K., M.Si berjalan aman, lancar dan terkendali <br /><br />“Semua pelayanan ada dalam satu tempat, tentunya ini lebih praktis dan masyarakat akan lebih senang,” ujar GM Mall Kaza City Adit<br /><br />Terbentuknya pelayanan publik (Yanlik) Pasar di Mall Kaza City ini akan memberi kemudahan dalam memperoleh perizinan maupun non perizinan dan terjaminnya kepastian berusaha. (*)</div>

News Pemerintahan Pendidikan Giat Kasat Lantas Polrestabes Surabaya Menjelang Launcing Gerai Pelayanan Publik Pasar Di Mall Kaza City

BERITA KORUPSI .CO -   Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polrestabe Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, SH., S.I.K., M.Si melaksanakan g...

»

Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

<div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”  <br /></span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/s1280/lusi1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/w365-h487/lusi1.jpg" width="365" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>“Begitu Kuatkah Mafia Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?”</i>. Pertanyaan inilah yang seringkali terdengar di kalangan masyarakat luas terkait kasus  sengketa tanah yang tak habis-habisnya. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat <br /><br />Namun anehnya, laporan masyarakat terkait kasus sengketa tanah karena terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda "seperti mencari jarim di lumpur yang dalam”<br /><br />Dan itulah yang dirasakan oleh Lusy, seorang warga Sumbawa Besar yang sudah melaporkan kasus tanahanya ke Polres Sumabwa Barat, ke Kapolda Nusa Tenggara Barat, ke Kejaksaan  termasuk mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat hingga ke ke Kapolri, namun belum ada hasilnya. <br /><br /><i>“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,”</i> kata Lusy kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Sabtu, 12 November 2022 sekitar pkl. 17.00 Wib<br /><br />Nah, karena merasa kasus tanah miliknya yang dilaporkannya ke pihak Kepolisian tak kunjung ada perkembangan bahkwan tidak ada tanggapan atas surat pengaduannya ke pejabat negeri ini, harapannyapun hanya satu yaitu mengirin surat pengaduan ke Presiden Jokowi. Dan kalau tidak berhasil atau tidak ada tanggapan dari Presiden Jokowi maka Lusy pun hanya<i> pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/s2452/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1510" data-original-width="2452" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/w640-h394/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" width="640" /></a></div>Lusi menceritakan. Kasus tanah ini baru muncul pada tahun 2021 ketika Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal. Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe adalah salah satu adik kandung dari Lusy .<br /><br /><i>“Ketika (Alm) Toe meninggal dunia pada tahun 2021, kasus tanah ini muncul ke permukaan. Lalu Imran Halilintar mengklaim tanah milik (Alm) Toe ini adalah miliknya. Klaim ini dilakukan secara sepihak tanpa ada sepotong dokumen yang mendukung bagi kepemilikan tanah tersebut,”</i> kata Lusy <br /><br /><i>“Imran Halilintar hanya bermodalkan pengakuan dan kesamaan nama dengan Imran Zain selaku penjual tanah kepada (Alm) Toe. Sama-sama “Imran”. Imran Halilintar juga mengaku memiliki bukti pendaftaran penerbitan sertifikat atas namanya entah darimana dia dapatkan,”</i> lanjut Lusi<br /><br />Menurut Lusy, Imran Halilintar menguasai dan menjual tanah itu kepada sejumlah warga. Kini tanah tersebut telah didiami oleh lebih dari 100 kepala keluarga (KK). Ironisnya, tanah yang sudah ber sertifikat (SHM) inipun terbit lagi sebanyak 23 sertifikat hak milik (SHM) baru. <br /><br /><i>“Sebenarnya masalah ini sudah beberapa kali dimediasi Kades Mantun Kecamatan Maluk, Sahril S.Sos. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari Kamis, 28 Januari 2022 pukul 09.00 Wita di Kantor Desa Mantun dengan agenda klarifikasi Tanah. Yang hadir waktu itu H. Imran selaku pemilik asal tanah (SHM 507), Imran Halilintar pihak yang mengklaim lahan SHM 507, saya (Lusy) selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut,” </i>ujar Lusy  <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, lanjut Lusy,<i> “Imran Halilintar akhirnya mengakui jika tanah 1,9 hektar itu bukan miliknya. Namun Imran Halilintar mengaku sempat menguasainya yang kemudian dikembalikan kepada para penggarap. Padahal faktanya tanah itu telah dijual bukan dikembalikan. Tapi, karena mendapat angin segar dari pihak BPN Kabupaten Sumbawa Barat, Imran Halilintar kembali memantapkan diri sebagai pemilik tanah 1,9 hektar tersebut (SHM 507)”.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/s960/lusi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="948" data-original-width="960" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/w400-h395/lusi.jpg" width="400" /></a></div></i><br />Lebih lanjut Lusy menjelaskan. Pertemuan kedua di Kantor Desa Mantun pada Hari Rabu, 9 Februari 2022 pukul 10.00 Wita dengan agenda klarifikasi Tanah. Selain kepala desa, pertemuan itu dihadiri Aswar A (Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk), Lusy selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut. Pada pertemuan itu Ahli Waris (Alm) Toe dengan warga yang mendiami tanah tersebut. Warga sepakat akan membayar tanah itu kepada Ahli Waris (Alm) Toe. Sebab harga yang diberikan Ahli Waris (Alm) Toe sangat murah, terjangkau dan jauh dari harga tanah di sekitarnya. <br /><br />Untuk merealisasikan transaksi jual beli ini, Ahli Waris (Alm) Toe menemui kendala di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, terutama keinginan Ahli Waris (Alm) Toe untuk melakukan pengukuran dan pemecahan sertifikat. Ini ketika Ahli Waris (Alm) Toe, Kades Mantun, dan Imran Zain menemui Kepala Kantor BPN setempat, seraya memperlihatkan akta tanah berupa SHM No. 507, pada 9 Februari 2022 siang hingga sore, atau setelah rapat di Kantor Desa Mantun.   <br /><br />Selain itu Imran Zain selaku pemilik asal tanah tersebut juga memberikan penjelasan bahwa nama Imran di SHM itu adalah namanya. Terkait adanya embel-embel “Zain” di belakang namanya adalah nama orang tuanya yang disematkan saat dia sudah dewasa. Untuk menguatkannya, Imran Zain memperlihatkan surat keterangan dari dinas terkait. Tapi Kepala BPN KSB menolak untuk memprosesnya. Kepala BPN KSB mengharuskan Ahli Waris (Alm) Toe menyelesaikan urusannya dengan Imran Halilintar. Atau akan melakukan pengukuran ulang atas lahan itu setelah Ahli Waris Toe mendapat restu dari Imran Halilintar. <br /><br />Sikap Kepala Kantor BPN KSB ini tentu menimbulkan kecurigaan, karena cenderung tendensius dan berpihak kepada Imran Halilintar. Sikap kepala BPN ini juga kami nilai tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pelayanan public yang professional, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap SHM No. 507 yang notabene adalah produknya sendiri. Sebagaimana diamanatkkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. <br /><br />Berikutnya, Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Ny Lusy selaku ahli waris Toe didampingi Aswar A selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk mendatangi Kantor BPN Sumbawa Barat untuk kembali mengajukan permohonan pengukuran tanah SHM 507. Ny. Lusi tidak masuk ke dalam kantor BPN, hanya menunggu di mobil, sedangkan yang masuk hanya Aswar Kasi Pemerintahan Camat Maluk yang kemudian diterima Wahyu Saputra—pegawai BPN. Terhadap permohonan itu, Petugas BPN meminta ahli waris Toe untuk menunggunya. Namun sampai sekarang, permohonan itu belum ditanggapi. Beberapa kali BPN Sumbawa Barat berjanji untuk melakukan pengukuran tapi belum direalisasikan.   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/s960/lusi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="782" data-original-width="960" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/w640-h522/lusi..jpg" width="640" /></a></div>Sebelumnya, pada Hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Ny Lusi selaku Ahli Waris Toe sudah melaporkan Imran Halilintar secara pidana ke Polsek Maluk, Polres Sumbawa Barat tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP. Polsek Maluk telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No: SP.Lidik/  /I/2022/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani Kapolsek Maluk, Kompol Sidik Pria Mursita SH. Sampai saat ini belum ada progress dari hasil penyelidikan. <br /><br />Selain lahan ber-SHM 507 yang enggan diukur BPN Sumbawa Barat, BPN juga berlaku sama dengan lahan milik ahli waris (Alm) Toe bersertifikat hak milik No. 115 atas nama Sapruddin. Tanah seluas 10.750 meter persegi (m2) berlokasi di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Di atas lahan bersertifikat ini, BPN menerbitkan sertifikat baru di atasnya. Jumlahnya sekitar 17 sertifikat. Yaitu bernama Lalu Mas’ud, Mindah Maryati, Husni Mubarak, H. Ibrahim, Sandi Sakti Ardi, H. Ibrahim, Yayasan Lukmanul Hakim, Erfan Chakim, Islahuddin, Saprudin Kapitang, Ihwan Arianto, Idham Khalid, Zulkifli, Bung Waker Hadi, Baiq Nursani, Budi Santoso dan Aunurrofik.   <br /><br />“Kami selaku ahli waris Toe sudah beberapa kali mendatangi kantor BPN Sumbawa Barat, termasuk telah mengajukan permohonan pengukuran. Tapi entah ada masalah apa, BPN Sumbawa Barat kerap mengulur dan menunda waktu setiap akan melakukan pengukuran. Padahal jadwal pengukuran sudah ditetapkan, namun selalu ditunda. Dan sampai sekarang belum dilakukan,” kata Lusy. (*) <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami T...

»