Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon dan yang bukan Kurator yang mentransfer uang hasil penjualan asek kepada Termohon?#    </span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/s1080/Foto%20'Goggle'.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/w640-h400/Foto%20'Goggle'.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi. Sumber footo Goggle</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Hitam putih” sidang kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu mulai terungkap<br /><br />Bahwa Kurator yang juga Advokat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH atau Alfred Hutagaol yang menurut berbagai sumber adalah salah seorang Majelis salah satu Gereja di Jalan Kedondong Surabaya diduga terlibat dalam “Rekayasa” Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1</a><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Adanya ‘rekayasa’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono yaitu, bahwa Rudy (Kok Djiang) yang beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II dan Rizal Kurniawan beralamat di Jln Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III bukan sebagai Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis atau Santoso Setiono tidak punya hutang sama sekali kepada dua nama tersebut<br /><br />Sementara pemohon I adalah Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang punya piutang (duit) di tangan Santosos Setiono sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Sedangkan pemohon IV yang juga menjadi pertanyaan adalah adalah mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono 10 orang yang sudah tidak bekerja lagi sejak taahun 2016 dan belum pernah dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Surabaya terkait belum dibayarkannya hak karyawan berupa gaji dan THR.<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Awal mula perkara PKPU dan Pailit </span></b></span><br />Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman kepada Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan bunga 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Dan sisa pinjaman kedua pada tanggal 10 Mel 2012<br /><br />Dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Pada tahun 2019, Eddy Prajitno melalui Kuasa Hukumnya menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugatan Eddy Prajitno.<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1</a><br /></b><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor. 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Pada putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU   </div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Adanya dugaan Rekayasa</span></b></span><br />Pada tahun 2020, Kuasa Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan perkara tersebut kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi dan/atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br />“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilang ‘saya tidak bawa berkas’, tapi Alfred bilang ‘nggak apa-apa,. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkas, saya sampaikan kepada Majelis Hakim, ‘saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda’, dan sidangpun ditunda,” kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Diduga, bahwa untuk memenuhi syara seorang Debitor memiliki Dua atau lebih Kreditor, muncullah nama Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan yang diajukan oleh Santoso Setiono kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Santoso Setiono sebenarnya tidak punya hutang kepada Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan. Hal itu diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Dan menurut Santoso Setiono, hal itupun diketahui oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah boleh atau sah menurut hukum yang berlaku, dimana seseorang yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit?. Bila memang Kurator mengetahui bahwa Kreditur yang diajukan oleh Termohon kepada Kurator tidak memiliki hutang piutang, mengapa Kurator meyeretakannya sebagai Pemohon? Apakah ini yang disebut sebagai ‘mafia’ peradilan???<br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co pun menanyakannya kepada Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) dengan mengirim pesan melalui WhastApp pada tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 19.25 WIB, namun Alfred Hutagaol hanya membaca pesan tersebut dan tidak bersedia menanggapinya. <br /><br />Bahkan sebelumnya, beberapa kali beritakorupsi.co menanyakan kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono terkait pengiriman (transfer) uang dari hasil penjualan 2 aset Santoso Setiono  ke rekening Santoso Setiono oleh pihak lain yaitu Ivan Widjaja dan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV, Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) maupun Ivan Widjaja tidak bersedia menanggapinya<br /><br />Informasi yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510,;  karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000,; biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta,; imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000,; imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000. Mengapa tidak dijelaskan secara rinci biaya lain-lain yang dimaksud???<br /><br />Berdasar informasi dari sumber beritakorupsi.co, bahwa yang mentrasfer uang sebesar Rp80 juta dari Rp277 sebagai hak karyawan ke rekening Santoso Setiono adalah Ivan Widjaja. <br /><br />Sedangkan yang mentrasfer uang sebesar Rp40 juta dari Rp220 juta bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono di Jalan  Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya ke rekening Santoso Setiono adalah Kuasa Hukum Pemohon Pemohon II, III dan IV<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa Ivan Widjaja dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono? Dan ada dengan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV yang mentrasfer uang ke rekening Santos Setiono?<br /><br />Menurut Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, bahwa Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,” kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditanya sejak kapan pinjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutangnya di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH.<br /><br />“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,” kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022 mengatakan, tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH mengatakan tidak tahu.<br /><br />“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,” kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br />“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,” ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Tanggapan Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya dan Hakim Pengawas <br /></span></b></span><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono, mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Sentara tanggapan Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas yang menggantikan Hakim Masrul SH., MH mengatakan, saat itu perkara PKPU termasuk perkara Pailit sudah berjalan<br /><br />“Saya tidak tahu karena saya bukan Hakim pengawas sejak awal, saya hanya menggantikan,” kata Hakim Imam Supriyadi, SH., MH, Jumat, 22 April 2022<br /><br />Saat ditanya terkait pembagian uang hasil penjualan aset Termohon, Hakim Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan, bahwa itu adalah Kurator dan Hakim pengawas hanya menerima laporan.<br /><br />“Menerima laporan dari Kurator,” ujar Imam Supriyadi, SH., MH<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait pihak lain yang bukan Kurator sendiri dan bahkan Kuasa Hukum Pemohon ikut mentransfer uang dari hasil penjualan aset Termohon, Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan kalau ada yang keberatan bisa dipanggil<br /><br />“Berhak memanggil kalau ada yang keberatan,” jelasnya. (Jnt)<br /></div>

News Perdata Pidana Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon da...

»

JPU Tak Banding, Vonis Bebas PN Gresik Terhadap Gadis Cantik Asal Gresik Inkrach

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh103PvkAvjlSUQW0oHkctqFgerY9huK19atlaLrz9mjQ75qsOzMrg7wsf7EbklQtCAvF39N-CwOG6rlIkUq07Ct512UQMY3qC4ef_LZQmYkuo4t7TGbfjAsME9H-Oo9VH_G6LPEqXMo7aWqPJalDX5RUHHJLdaKSq6wvJnO3dpgaK8ZRbria2CZLyu/s890/IMG20170614133149-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="890" data-original-width="689" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh103PvkAvjlSUQW0oHkctqFgerY9huK19atlaLrz9mjQ75qsOzMrg7wsf7EbklQtCAvF39N-CwOG6rlIkUq07Ct512UQMY3qC4ef_LZQmYkuo4t7TGbfjAsME9H-Oo9VH_G6LPEqXMo7aWqPJalDX5RUHHJLdaKSq6wvJnO3dpgaK8ZRbria2CZLyu/s16000/IMG20170614133149-1.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Mojokerto, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Rasa bahagia dan gembira yang tak bisa digambarkan namun bisa dirasakan saat ini oleh Rahayu Susilowati (23), warga Dsn. Balongmojo Kidul, Desa Balongtunjung, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, selain karena menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tak lama lagi akaan tiba, status terdakwa yang sempat disandangnya dalam perkara Laka Lantas (kecalakaan lalu lintas) sirna alias atau hilang setelah di Vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada Senin, 11 April 2022 dan hari ini Senin, 18 April 2022 telah inkracht atau putusan Pengadilan Negeri Gresik telah berkekuatan hukum tetap karena JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto tidak melakukan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari<br /><br />“Vonis bebas atas perkara Register Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN.MJK resmi inkracht (putusan yang berkekuatan hukum tetap), setelah upaya hukum banding menginjak 7 (tujuh) hari, terhitung per hari ini Senin (18 April 2022), JPU Mohammad Fajarudin,.S.H tidak melakukan upaya hukum banding,” kata Dwi Heri Mustika., S.H selaku Penasehat Hukum Rahayu Susilowati, Selasa 19 April 2022 dini hari<br /><br />Dwi Heri Mustika., S.H menjelaskan, “Sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, apabila jangka waktu pernyatan permohonan banding telah lewat, maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkrach),” <br /><br />Berdasarkan dakwaan dan tuntutan, lanjut Dwi Heri Mustika., S.H, bahwa kronologis bermula sekitar pukul 16.00 WIB, Sabtu (12/06/2021), Ayu membonceng tantenya, Sri Handayani mengendarai motor honda beat No Pol. W 2361 AO untuk mencari makan di daerah Balongpanggang. Namun, Ayu mengurungkan niatnya dan melajukan motornya ke Jl. Raya Dsn. Sidobecik, Ds Pulorejo, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Tepatnya, di warung nasi ayam geprek, Ayu yang membonceng korban Sri Handayani melaju dari timur ke barat dan sempat berhenti ditepi badan sebelah selatan Jl. Raya Dsn. Sidobecik, Ds Pulorejo, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Saat itu, Ayu sudah menyalakan lampu sent kanan motor kemudian berbelok menyeberang ke kanan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUmBugnMQGtHBv7wHDfW5bhrrnlfi5rDxJNyZK6NGr47Rb8cQdBDCd_Vpl6AeOCKDFwGB1DMDO9XBT2DbKAc3UDDGeRZSwHvtZCSJ_Favk9lbIjhmWlbjDzcQvZEB5Dd8H5Yu7SYFxI6QpFav7j-77uo6LppUer7a4NvI36ajich3XHB29w60he6-m/s862/Rahayu%20Susilowati%20(kiri).jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="862" data-original-width="449" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUmBugnMQGtHBv7wHDfW5bhrrnlfi5rDxJNyZK6NGr47Rb8cQdBDCd_Vpl6AeOCKDFwGB1DMDO9XBT2DbKAc3UDDGeRZSwHvtZCSJ_Favk9lbIjhmWlbjDzcQvZEB5Dd8H5Yu7SYFxI6QpFav7j-77uo6LppUer7a4NvI36ajich3XHB29w60he6-m/w334-h640/Rahayu%20Susilowati%20(kiri).jpg" width="334" /></a></div>Tanpa diketahui Ayu, dari arah belakang Ayu, tepatnya dari arah timur ke barat melaju motor Honda CBR 150 CC No Pol W 4728 NAQ dengan kecepatan kurang dari 50 km/jam yang dikendarai Chamim, warga Dsn. Banjar Selir, Ds. Sumber Agung, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Tak terelakan, Ayu yang membonceng korban Sri Handayani tertabrak Chamim. Sehingga korban Sri Handayani mengalami luka dan dilarikan ke Puskesmas Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.<br /><br />Didalam dakwaan JPU Mohammad Fajarudin,.S.H menyebutkan, bahwa Ayu, panggilan akrab terdakwa Rahayu Susilowati dinyatakan terbukti bersalah. Didalam point dakwaan dan tuntutan, JPU Mohammad Fajarudin,.S.H mendakwa dan menuntut Ayu bersalah karena mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagaimana dakwaan dan tuntuan yang diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. JPU Mohammad Fajarudin,.S.H menuntut Ayu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. <br /><br />Selain itu, JPU Mohammad Fajarudin,.S.H melalui surat dakwaan dan tuntutnya No. Reg Perkara: PDM-02/MKRTO/Eku.2/01/2022 mendakwa Ayu dengan pasal 310 ayat (3) RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi: Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat. <br /><br />Di dalam dakwaan dan tuntutannya JPU Mohammad Fajarudin,.S.H, menjelaskan yang memberatkan Ayu akibat kelalaiannya mengakibatkan Sri Handayani, tante dari Ayu meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke Puskesmas Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dan dirujuk serta dirawat di RS Ibnu Sina, Kabupaten Gresik.<br /><br />Sementara didalam Kesimpulan Pledoi atau Nota Pembelaan Kuasa Hukum terdakwa, Dwi Heri Mustika., SH menegaskan, tidak sependapat dengan tututan JPU Mohammad Fajarudin,.S.H, dikarenakan berdasarkan pasal 14a Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). (Jnt)</div>

News Pidana JPU Tak Banding, Vonis Bebas PN Gresik Terhadap Gadis Cantik Asal Gresik Inkrach

Mojokerto, BERITA KORUPSI .CO - Rasa bahagia dan gembira yang tak bisa digambarkan namun bisa dirasakan saat ini oleh Rahayu Susilowati (23)...

»

Saksi Korban Tanyakan Barang Bukti Mobil Dalam Sidang Perkara ‘Penipuan” Alkes

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUj8QjOa98l4QJx9OvmVNl8NmYyU3IbMeVbqeDNOfiT8jjBGXbONEtipxxm-5KZvk1OiX4_P2fmlrDLf9FHyPYnFsF9xfplAsX59P5j-CVq_5pL5w_BK1E2pZ0AmJ1sAPXmogfZel4p60f7N_7rWdBwOa4jL651wonkqgM-b6JF_YdnMZwcvaBBW6a/s1280/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="1280" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUj8QjOa98l4QJx9OvmVNl8NmYyU3IbMeVbqeDNOfiT8jjBGXbONEtipxxm-5KZvk1OiX4_P2fmlrDLf9FHyPYnFsF9xfplAsX59P5j-CVq_5pL5w_BK1E2pZ0AmJ1sAPXmogfZel4p60f7N_7rWdBwOa4jL651wonkqgM-b6JF_YdnMZwcvaBBW6a/w640-h216/1..jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Dr. Endang Tirtana, SH., MH, Sabetania Ramba Paembongan, SH., MH dan Bambang Winarno, SH., MH menghadirkan 3 saksi korban kehadapan Majelis Hakim dalam sidang perkara dugaan penipuan Investasi Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) fiktif pada tahun 2021 yang merugikan korban sebesar Rp318.410.450 dengan Terdakwa Tiara Natalia Alim yang digelar di ruang Tirta 1 Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Arjuna, Surabaya, Senin, 11 April 2022<br /><br />Ke- 3 saksi sekaligus sebagai korban dugaan penipuan Investasi Pengadaan Alkes fiktif yang dihadrikan Tim JPU itu adalah Aditya Prawira Kencana, Michael Andreas Saisab dan Anditya Tantono. Sementara. Sementara Terdakwa Tiara Natalia Alim mengikuti persidangan secara Telekonfernce (Zoom) dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Sidang kali ini adalah untuk yang pertama kalinya JPU menghadirkan saksi selaku Korban dan sekaligus menarik perhatian karena saksi korban mempertanyakan barang bukti berupa mobil milik Terdakwa yang disita oleh penyidik Polda Jatim namun tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan<br /><br />Dan sebelum persidangan, saksipun sempat menceritakan kepada beritakorupsi.co bahwa mobil milik Terdakwa Tiara sempat ‘diganti Plat Nopol palsu’. Menurut saksi, penjelasan Kanit bahwa mobil Terdakwa Tiara dititipkan dan bukan disita.<br /><br />“Dan setelah kami pertanyakan, Plat Nopol dicabut/dikosongkan. Pergantian plat Nopol dan setelah dikosongkan, kami foto,” kata saksi <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTpCxEUQeHwcCFNzAP7oJejVpDd90H8KCzkFZtsA85cNUrmTLmTrdlydREx9N8VTszMm8aa4XCkCRafrOGQauygU1UUxIstQeQgnVvu1vytuB2Llyqd-4R77p3ogmmvI3zOsbdD5vQUrNVdm4ZRZsIOMKaqootlqQweYj1sRkZk7CjnoMz7URVtI1X/s1600/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTpCxEUQeHwcCFNzAP7oJejVpDd90H8KCzkFZtsA85cNUrmTLmTrdlydREx9N8VTszMm8aa4XCkCRafrOGQauygU1UUxIstQeQgnVvu1vytuB2Llyqd-4R77p3ogmmvI3zOsbdD5vQUrNVdm4ZRZsIOMKaqootlqQweYj1sRkZk7CjnoMz7URVtI1X/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, saksi juga menceritakan bahwa yang dilaporkan dalam kasus ini adalah 2 orang, yaitu Tiara Natalia Alim dan Nico, namun yang ditahan dan disidangkan hanya Tiara. Padahal menurut saksi, bahwa Nico sudah dijadikan sebagai Tersangka pada tanggal 14 Maret 2022<br /><br />“Yang kami laporkan ada 2 orang Tiara dan Nico. Nico sudah ditetapkan menjadi Tersangka pada tanggal 14 Maret 2022. Tapi nggak tau ada apa kog hanya Tiara yang ditahan. Kasus ini pun sudah kami laporkan ke Ombudsmen,” kata saksi<br /><br />Sementara dalam persidangan, hali itu pun dipertanyakan saksi Aditya Prawira Kencana kepada Majelis Hakim. Dan Majelis Hakimpun mempertanyakannya kepada JPU<br /><br />“Ia bagaimana...” tanya Majelis Hakim kepada JPU yang dijwab oleh JPU bahwa pihaknya tidak menerima barang bukti berupa mobil<br /><br />“Kami tidak menerima..” jawab JPU<br /><br />Ketiga saksi menceritakan kepada Majelis Hakim, awal muasal terjadinya hubungan bisnis antara para saksi korban dengan Terdakwa, yaitu bermula pada sekitar bulan Mei 2021. dimana Terdakwa menawarkan dan mengajak Nico Agatha Alim untuk ikut dalam suntik modal alat kesehatan dengan keuntungan 60% dari profit per item alat kesehatan dalam waktu 14 hari<br /><br />“Kami dijanjikan keutunangan sebesar 40 persen dari profit per item sesuai dengan barang yang diambil dari daftar penawaran alat kesehatan berupa file PDF yang dibagikan oleh terdakwa di grup whatsapp New Sultan,” kata saksi <br /><br />Kepada Majelis Hakim para saksi menjelaskan, telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejak tanggal 03  September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 karena janji Terdakwa ada keuntungan <br /><br />Kasus ini berawal pada sekitar bulan Mei 2021, terdakwa TIARA NATALIA ALIM  menawarkan dan mengajak saksi NICKO AGATHA ALIM untuk ikut dalam suntik modal alat kesehatan dengan keuntungan 50% dari profit per item alat kesehatan dalam waktu 14 hari selanjutnya saksi NICKO AGATHA ALIM menghubungi saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA (pelapor) melalui telepon untuk bergabung menjadi pemodal investasi alat kesehatan (alkses) yang dijalankan oleh terdakwa TIARA NATALIA ALIM.<br /><br />Bahwa saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA kemudian bergabung dalam grup whatsapp New Sultan yang beranggotakan  sekitar 11 orang termasuk di dalamnya adalah saksi NICKO AGATHA ALIM, MICHAEL ANDREAS SAISAB, ANDITYA TANTONO, MONICA NYSSA ANASTASIA dan terdakwa TIARA NATALIA ALIM dan selanjutnya baik saksi NICKO AGATHA ALIM maupun terdakwa menjelaskan kepada ADITYA PRAWIRA KENCANA bahwa pengadaan alat kesehatan akan dijual ke beberapa rumah sakit dengan keuntungan yang dijanjikan adalah sebesar 40% dari profit per item sesuai dengan barang yang diambil dari daftar penawaran alat kesehatan berupa file PDF yang dibagikan oleh terdakwa di grup whatsapp New Sultan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNOZk4iCbL-7XT8xZAVIBP_zVMlADZRqicSCrTyvJm_bq6_CbToS4u0pWBmrdyClLWNNr_gb1qJLdsPrJbrfbqEpM80N5L44RXHPGK_RG_tqxhOY-7PB60Gl6RVf4IKuXPqFw1GrEG3TPIXhu22BG1RwZCFZt7lEYkIzEVdwhhwJ3KTH4DL5EM-4VM/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNOZk4iCbL-7XT8xZAVIBP_zVMlADZRqicSCrTyvJm_bq6_CbToS4u0pWBmrdyClLWNNr_gb1qJLdsPrJbrfbqEpM80N5L44RXHPGK_RG_tqxhOY-7PB60Gl6RVf4IKuXPqFw1GrEG3TPIXhu22BG1RwZCFZt7lEYkIzEVdwhhwJ3KTH4DL5EM-4VM/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa baik saksi NICKO AGATHA ALIM maupun terdakwa TIARA NATALIA ALIM meyakinkan saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA, MICHAEL ANDREAS SAISAB, ANDITYA TANTONO, dan saksi MONICA NYSSA ANASTASIA dengan menyatakan bahwa selain mendapatkan profit, pengadaan alat kesehatan ini aman, legal dan bertanggung jawab karena proyek ini berhubungan dengan proyek pemerintah yang menyediakan banyak dana untuk penanganan Covid-19. <br /><br />Selain itu uang pemodal tidak akan hilang dan modal beserta keuntungan akan diberikan dalam jangka waktu 14 sampai 17 hari setelah pembelian item alat kesehatan. Dengan adanya penyampaian baik dari saksi NICKO AGATHA ALIM maupun dari terdakwa TIARA NATALIA ALIM,  akhirnya saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA, MICHAEL ANDREAS SAISAB, ANDITYA TANTONO, dan saksi MONICA NYSSA ANASTASIA  tertarik untuk ikut dalam pengadaan alat kesehatan.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2021 saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA mulai mentransfer uang ke rekening terdakwa TIARA NATALIA ALIM sebesar Rp1.932.000  dan sudah menerima pengembalian modal beserta keuntungan pada tanggal 17 September 2021 sebesar Rp2.176.800), tanggal 17 September 2021 kembali mentransfer uang sebesar Rp51.800.000 dan sudah menerima pengembalian modal beserta keuntungan pada tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp56.280.000 tanggal 29 September 2021 kembali mentransfer uang sebesar Rp30.600.000 <br /><br />Dan sudah menerima pengembalian modal beserta keuntungan pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp33.240.000,- (tigapuluh tigajuta dua ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 04 Oktober 2021 kembali mentransfer uang sebesar Rp44.650.000 dan Rp17.352.000 dan sudah menerima pengembalian modal dan keuntungan pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp67.230.800, tanggal 05 Oktober 2021 mentransfer uang sebesar Rp4.147.000 dan Rp5.350.000 telah menerima pengembalian modal beserta keuntungan pada tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp10.326.000, tanggal 11 Oktober 2021 mentransfer uang sebesar Rp33.000.000 dan telah menerima pengembalian modal beserta keuntungan pada tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp35.880.000.<br /><br />Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Hotel Shangri-La Surabaya, saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA menandatangani Perjanjian Modal Usaha Pemodal untuk masuk sebagai investor/pemodal dalam pengadaan alat kesehatan yang mana perjanjian tersebut ditanda tangani oleh terdakwa TIARA NATALIA ALIM selaku pihak pertama, saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA selaku pihak kedua dan saksi NICKO AGATHA ALIM selaku agen yang mana perjanjian tersebut dibuat dalam rangka adanya perubahan persentase keuntungan yang didapatkan pemodal maupun agen.<br /><br />Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Modal Usaha Pemodal tersebut, di dalam grup whatsapp New Sultan diedarkan daftar penawaran alat kesehatan berupa file pdf yang disebut SPK (Surat Perintah Kerja) tanggal order 15 Oktober 2021 dan setelah saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA membaca item alat kesehatan yang ditawarkan, saksi kemudian memilih pembelian alkes dengan kode JH-324 nomor item 2 sebanyak 25 buah untuk selanjutnya mentransfer uang sejumlah Rp. 29.000.000,- (duapuluh sembilan juta rupiah) ke rekening BCA atas nama terdakwa TIARA NATALIA ALIM dengan nomor rekening 0881279630 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg83kyn0Z5GhnkaZtvs4IqL-OR1UKDGUCmTDKE4O9O-CEULsMuoNc2Yd3eDzP3xeonrg4YA9rwqk7nCmTI1AQxP7OOueWsj3e7ATCf47Cs0RSLvv5JCrUBaDa4shF91vmF45CfS4JCFqRHbPJ2Wro-0o6p8JrhnAcRhby_NQZMqwpYuRlmASdfC8Vza/s1600/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg83kyn0Z5GhnkaZtvs4IqL-OR1UKDGUCmTDKE4O9O-CEULsMuoNc2Yd3eDzP3xeonrg4YA9rwqk7nCmTI1AQxP7OOueWsj3e7ATCf47Cs0RSLvv5JCrUBaDa4shF91vmF45CfS4JCFqRHbPJ2Wro-0o6p8JrhnAcRhby_NQZMqwpYuRlmASdfC8Vza/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Dan pada tanggal 01 November 2021 telah dikembalikan modal beserta keuntungan sebesar Rp31.650.000, selanjutnya tanggal 18 Oktober 2021 saksi kembali order alat kesehatan dengan kode JH-349 sebanyak 500 buah dan mentransfer uang sejumlah Rp64.500.000 ke rekening BCA atas nama terdakwa TIARA NATALIA ALIM dengan nomor rekening 0881279630 dan telah dikembalikan pada tanggal tanggal 03 November 2021 sebesar Rp69.700.000, tanggal 26 Oktober 2021 saksi kembali order alat kesehatan dengan kode JH-380 sebanyak 196 buah dan mentransfer uang sejumlah Rp33.124.000 ke rekening BCA atas nama terdakwa TIARA NATALIA ALIM dengan nomor rekening 0881279630 dan telah dikembalikan modal beserta keuntungan pada tanggal 09 November 2021 sebesar Rp35.946.000 <br /><br />Tanggal 18 November 2021 saksi kembali order alat kesehatan dan mentransfer uang sejumlah Rp64.220.000 ke rekening BCA atas nama terdakwa TIARA NATALIA ALIM dan telah menerima pengembalian modal dan keuntungan sebesar pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp69.692.000, tanggal 20 November 2021 saksi kembali order alat kesehatan dan mentransfer uang dari rekening atas nama VIGOROUS SANKARA KENCANA masing-masing sejumlah Rp2.015.000 dan Rp73.167.500 ke rekening BCA atas nama terdakwa TIARA NATALIA ALIM namun oleh terdakwa namun modal beserta keuntungan yang dijanjikan tidak dikembalikan oleh terdakwa.<br /><br />Bahwa saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA telah mentransfer ke rekening terdakwa sejak tanggal 03  September 2021 hingga tanggal 20 November 2021 karena dijanjikan adanya keuntungan oleh terdakwa, sehingga saksi terus mentransfer apalagi di awal-awal uang yang saksi transfer ke rekening terdakwa dikembalikan ke rekening saksi beserta keuntungan <br /><br />Namun untuk transferan di tanggal 20 November 2021 sebesar Rp75.182.500 belum dikembalikan oleh terdakwa baik itu modal maupun keuntungannya sehingga saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA menanyakan kepada saksi NICKO AGATHA ALIM namun saksi NICKO AGATHA ALIM mengatakan kalau terdakwa masih di Bali dan belum bisa dihubungi.<br /><br />Bahwa terdakwa tidak mengembalikan modal beserta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA dikarenakan investasi pengadaan alat kesehatan yang ditawarkan oleh terdakwa adalah fiktif di mana Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditawarkan oleh terdakwa di grup whatsapp dibuat oleh terdakwa sendiri dengan menuliskan kode, nama rumah sakit beserta alamat, item alat kesehatan yang ingin dibeli, harga beli, harga jual dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan alat kesehatan hanya berdasarkan ide terdakwa saja dan keuntungan yang diperoleh adalah merupakan uang dari para pemodal sendiri yang dikelola oleh terdakwa sehingga ketika para pemodal/investor tidak lagi memasukkan dananya maka terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik pemodal lainnya.   <br /><br />Bahwa selain saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA, saksi MICHAEL ANDREAS SAISAB juga mengalami kerugian sekitar Rp138.813.350, saksi ANDITYA TANTONO mengalami kerugian sekitar Rp62.380.600 dan saksi MONICA NYSSA ANASTASIA mengalami kerugian sekitar Rp42.034.000.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADITYA PRAWIRA KENCANA, MICHAEL ANDREAS SAISAB, ANDITYA TANTONO, dan saksi MONICA NYSSA ANASTASIA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp318.410.450 (tiga ratus delapan belas juta empat  ratus sepuluh ribu empat ratus limapuluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana. (Jnt)<br /></div>

News Pidana Saksi Korban Tanyakan Barang Bukti Mobil Dalam Sidang Perkara ‘Penipuan” Alkes

BERITA KORUPSI .CO - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Dr. Endang Tirtana, SH., MH, Sabetania Ramba Paem...

»

Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwF4nLZTosJaznt0VthhM1vS0nHfPYU0eWKzcEtn5gVWO6SUzV2MrdDyi56pB0SeOoy1_SESB_UAdMrwBJXBAzcnAwbwnPVnX51AOMely_mkU4apqGWKgR0io2jEAE-eZOM9vziUu1rlVyqoFWO8Ukdn-HgjdLbvjNsfQ-vMjNLNrSmaJ1zwHZPdAT/s1599/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwF4nLZTosJaznt0VthhM1vS0nHfPYU0eWKzcEtn5gVWO6SUzV2MrdDyi56pB0SeOoy1_SESB_UAdMrwBJXBAzcnAwbwnPVnX51AOMely_mkU4apqGWKgR0io2jEAE-eZOM9vziUu1rlVyqoFWO8Ukdn-HgjdLbvjNsfQ-vMjNLNrSmaJ1zwHZPdAT/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><div style="text-align: justify;">Mengapa sebuah rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya jadi rebutan? Pertanyaan inilah yang muncul dibenak masyarakat Suarabaya yang melintas dan menyaksiakan puluhan dan mungkin ratusan pemuda yang berjaga di depan rumah tersebut</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurut Pieter Talaway, SH., MH selaku Kuasa Hukum Mandy, anak alm. Paula mengatakan, bahwa rumah kliennya (Mandy) di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya "di duduki” Pemuda Pancasila</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><i>“Klien saya rumahnya di Teuku Umar No 12 namnya Bu Mendy, rumahnya duduki Pemuda Pancasila. Ini kan belum ada proses hukum baik pidana maupun perdata. Ini eksekusi liar. Mandy ini anaknya Paula yang sudah menempati rumah itu selama 32 tahun, kita ada bukti. Antara Paula dan Noerhasni adalah bersahabat. Kalau mau bicara baik-baik boleh aja,”</i> kata Pieter, Jumat, 18 Maret 2022</div><div><br /></div><div>Sementara menurut Wahyu Tri Hartanto selaku Koti (Koordinator Inti) yang juga salah satu dari 5 Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah, ahli waris Noerhasni kepada wartawan menjelaskan, bahwa rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 adalah milik H. Noerhasi yang dipinjamkan kepada sahatbatnya Paulau, ibu angkat dari Mendy</div><div><br /></div><div><i>“Haji Noerhasni ini meminjamkan rumah kepada Ibu Paula dan keluarga. Bu Paula menempati rumah itu bahasanya formalitasnya sewa tapi tidak pernah dipungut sewa hanya murni dipinjami. Ibu Paula ini Ibu angkatnya Bu Mendy. Setelah Bu Paula meninggal 5 Januari 2022 kemarin, pihak keluarga mensomasi Bu Mendy untuk memindahkan barang-barang Bu Paula karena rumah itu mau ditempati ahli waris. Kenapa selama 32 tahun di tempati tidak pernah diotak-atik, karena pesan neneknya. Noerhasni ngomong ‘jangan diotak-atik dipinjami aja gratis sampai beliau tutup usia. Nah sekarang Bu Mendy yang nota bene hanya anak angkatnya Bu Paula merasa pemilik disitu terus kita disana disebut premanisme saya suruh laporkan ke Polisi sama Polisi tidak diterima laporannya karena tidak ada alasan. Dia tidak bisa menunjukan kepemilikan apapun,”</i> kata Wahyu, Jumat, 18 Maret 2022</div><div><br /></div><div>Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, bahwa pada Sabtu, 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, ada mediasi di Polrestabes surabaya yang intinya, bahwa kedua belah pihak yaitu dari Pemuda Pancasila selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah dan pihak Pieter Talaway, SH., MH selaku Kuasa dari Mandy sama-sama tidak menempati rumah tersebut</div><div><br /></div><div>Namun kemudian, Pieter Talaway, SH., MH mengatakan kepada Wartawan bahwa pihak Pemuda Pancasila selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah kembali berada dilokasi. Dan berdasar informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan ‘terjadi rebutan kunci’ antara keudua belah pihak yang akhirnya ditengahi pihak Polsek Tegalsari dengan membuat surat kesepakatan bersama.</div><div><br /></div><div><i>“Keluarga Mandy sudah diberikan tempat untuk tinggal di rumah, aset milik clien kami. Jelas disini Pemuda Pancasila akan membantu mengembalikan hak aset yang harusnya menjadi milik ahli waris almarhum Noerhasni, A.mt ,S.H,”</i> tambah H. Baso Suherman selaku sekretaris MPC Pemuda Pancasila<br /></div><div> </div><div>Sementara isi dari surat kesepakatan bersama diantaranya yaitu menjaga objek Jalan Teuku Umar No 12 Surabaya dari luar area masing-masing maksimal sebanyak 20 orang. Para pihak sama-sama memegang kunci pagar/gembok masing-masing.</div><div><br /></div><div>Surat kesepakatan bersama ditanda tangani oleh Jhony Loppies, SH selaku kuasa dari Mandy dan Wahyu Tri Hartanto selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah yang juga ditanda tangani AIPTU Didik selaku saksi serta beberapa saksi dari kedua belah pihak.</div><div><br /></div><div>Banguanan/rumah di Jalan Teuku Umar No 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 15 April 1996 Nomor 405/HGB/35/1996. Lama hak berlaku selama 20 tahun berakhirnya hak tanggal 8 Oktober 2016. <br /></div><div> </div><div>Surat ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 30/1999 luas 330M2. Surat tersebut ditanda tangani oleh Purnomo Santoso selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 16 -10- 1997, tertulis PENUNJUK D.I. 301-1-1022/II/I1997. Tanah Negara Bekas Hak Guna BangunanNo.77</div><div><br /></div><div>Kemudian berdasrkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 120. 1/2010 rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya. Surat ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 30/1997 luas tanah 330 meter berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada di kantor Badan pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, bidang tanah tersebut atas nama Nyonya Haji Noerhasni, SH. Jenis dan Nomor Hak, berkas HGB Nomor 913/Kelurahan Dr. Sutomo Surat Ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 30/1997 luas tanah 330 meter tanah berakhir haknya tanggal 8 Oktober 2015. </div><div> </div><div style="text-align: justify;">Yang menjelaskan, bahwa surat keterangan pendaftaran tanah diberikan atas permohonan Ali Wafi kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4/11/2014 tanggal 07 -02- 2014 dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 30 tanggal 09 -10- 2015. Yang menerangkan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah. Dan surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Surabaya I pada tanggal 1 Agustus 2019</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div>Sementara sumber dari bagian Hukum Pemkot Surabaya saat dihubungi wartwan mengatakan, bahwa rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya kemungkinan ber SIP (Surat Izin Perumahan)<br /></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">“I<i>ni kemungkinan rumah ber SIP. Aku barusan balik dari kantor, besok ya tak (saya) cek,”</i> ucapnya, Kamis, 24 Maret 2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><i>Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan pemerintah yang masih berlaku berdasarkan peraturan peralihan. Kedudukan Surat Izin Perumahan (SIP) tidak menunjukkan kepemilikan, namun menunjukkan penghunian saja</i>. (*)</div></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

BERITA KORUPSI .CO - Mengapa sebuah rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya jadi rebutan? Pertanyaan inilah yang muncul dibenak masyar...

»

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat dan berimbang kepada msyarakat, Perjakum Jatim dapat menjadi mitra Pemerintah maupun penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=s1024" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="1024" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=w640-h250" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pelantikan pengurus Persatuan Jurnnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) periode 2022 - 2025 yang dilaksanakan di Surabaya Suites Hotel Jalan Pemuda No 31-37 Surabaya dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H mewakili Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, S.H., M.H dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H diwakili Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H serta Gubernur Jawa Timur diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si berlangsung lancar, sederhana dan meriah<br /><br />Pelantikan pengurus Perjakum Jatim periode 2022 - 2025 juga dihadiri oleh Rektor Unesa, Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) Hartanto Boechori maupun Tim Penasehat Hukum Perjakum yang terdiri dari Pieter Talaway, SH., MH, Johanes Dipa Widjaja, SH, Advent Dio Randy, SH dan Apriadi E. Sitinjak, SH serta beberapa pengurus dari organisasi Wartawan yang ada di Surabaya<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=s1070" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="941" data-original-width="1070" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=w640-h562" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H </span></span><br /></td></tr></tbody></table> Dalam sambutan Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H menyampaikan pesan kepada pengurus maupun anggota Perjakum Jatim, agar Junalis  hendaknya memuat berita secara profesional dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan<br /><br />“Ketika hendak memuat berita atau menulis berita tentang segala sesuatu yang disana (Pengadilan), mohon supaya berimbang, dilakukan secara profesional dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H yang diwakili Asintel (Asisten Intelijen) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H juga menyampaikan hal yang sama.<br /><br />Zulbahri, S.H., M.H meyampaikan, saat ini Pers mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan Teknologi digital. Pers harus dapat beradaptasi dengan cepat mempelajari kompotensi yang baru dengan edukatif dalam menghadapi era teknologi       </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=s1599" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=w480-h640" width="480" /></a></div>“Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapat informasi yang sehat dan baik. Informasi yang baik memerlukan Pers atau Jurnalis yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan indutri Pers yang sehat, yang mampu menjadilan informasi secara karurat, jujur dan berimbang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H menyampaikan, bahwa media massa punya peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Media mempunyai tugas untuk menjaga masyarakt agar tetap selalu bersatu, berastu padu dengan cara memberitakan informasi atau berita yang baik dan positif</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto: Asisten Intelijen  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H</span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Sesuai dengan Undang-Undang Pers, wajib menyampaikan informasi yang baik, mendidik kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap kepada Jurnalis, khususnya Jurnalis Hukum yang tergabung dalam Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur, dapat menjdai mitra pemerintah dan penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur serta penegak hukum yang berkeadilan,” Kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Hal senada juga disampakan oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><br />Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, bahwa Jurnalis punya peran penting untuk menyampaikan informasi baik an akurat kepada masyarakat<br />Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, agar profesionalime Jurnali tetap terjaga, karena sementara ini masyarakat bisa menjadi wartawan, bisa jadi Jurnalis melalui Medsosnya. <br /><br />“Oleh karena itu Gubernur berharap, Jurnalis dapat menadi penyeimbang antara berita hoax dan yang benar-benar berita tetapi dibuat hoax. Setiap hari di Kominfo ada 4 berita hoax dan setelah diteliti ada Tiga yang benar-benar hoax, kalau sebulan sudah 90, sebulan seribu lebih,” kata Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=s1091" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="869" data-original-width="1091" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=w640-h510" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Kadis Kominfo Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si</span></span></td></tr></tbody></table>Apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun Gubernur Jawa Timur ada benarnya. Sebab, tak sedikit informasi atau berita yang dibaca oleh masyarakat dianggap kurang akurat dan tidak berimbang, sehingga masyarakat membuat opini sendiri-sendiri tanpa dasr hukum yang benar<br /><br />Sebelumnya, Ketua Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur periode 2022 - 2025 Jentar Sitinjak dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk menjadikan Jurnalis khsusnya anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur menjadi Jurnalis yang Profesional dan bermartabat. <br /><br />Menurut Jentar, yang mengantongi Sertifikat Wartawan Madya yang sehari-harinya meliput di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya ini mengatakan, Jurnalis yang profesional dan bermartabat akan menghasilan karya Jurnalis yang akurat dan berimbang<br /><br />“Tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk mnjadikan Jurnalis yang profesional dan bermartabat serta meningkatkan profesioanlisme yang dapat mengharagai dirinya sendiri agar dapat pula dihargai oleh masyarakat,” kata Jentar<br /><br />Jentar juga menjelaskan, bahwa “tangan kiri dengan posisi menulis” sebagai logo Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur adalah sebagai “lambang perlawanan” secara positif melalui pemberitaan yang benar, jujur, akurat dan berimbang<br /><br />Jentar mengatakan, bahwa menjadi Jurnalis sangatlah mudah tetapi sulit saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik<br /><br />“Jadi Jurnalis itu mudah tetapi yang sulit adalah saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis. Saya berharap agar seluruh anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur dapat mejalankan profesi Jurnalis yang profesional dan bermartabat bukan untuk dijadaikan sebagai ajang mencari duit tetapi memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujarnya<br /><br /><br />Sebelum mengkahiri sambutannya, Jentar juga menyampaikan bahwa dana yang diperoleh oleh Persatuan Jurnalis Jawa Timur untuk pelaksanaan acara pelantikan pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur periode 2022 - 2025 adalah dari beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek dengan cara mengajukan proposal<br /><br />“Dana yang kita peroleh adalah dengan mengajukan proposal ke beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek. Itu sebabnya kita secara terbuka menjelaskan dari mana dana kita peroleh agar tidak menjadi pertanyaan orang lain,” ucap Jentar. (*)<br /><br />Susuna Pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur Periode 2022 - 2025<br />Ketua              : Jentar. S (beritakorupsi.co)<br />Wakil Ketua<span>    </span>: Hengki (Informasiphatas.com)<br />Sekretaris I      : Solecha, SE (Pelopor)<br />Sekretaris II    : Sunarto (Indonesia Jaya)<br />Bendahara I    : Rudy Situmorang (Tabir Investigasi)<br />Bendahara II    :  Arif Tiasa (Lensa Nasional)<br /><br />Pembian<br />Supriyadi (PETISI.co)<br />Nurdin Longgari (Harian Nasion<br /><br />Tim Penasehat Hukum<br />Pieter Talaway, SH., MH, sebagai Ketua Koordinator<br />Johanes Dipa Widjaja, SH, Wakil Ketua Koordinator<br />Advent Dio Rendy, SH, Anggota<br />Apriady E. Sitinjak, SH, Anggota<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat ...

»

Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Suber di KPK:</b></u> “Minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surabaya)”    </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiyQQtSVPE-yiMPJdO-fgw6Qy4TFAilz3aVVSIarraXt4yvHIanMUDwz0wreodf-qPsLzFCFrHS8v0rjMUjBcNwjwsIsnnWDFhJyBrI8xtxi80pwRjjZ3tzXF-2F0HYXcFS-o5VWbu8wZ7kDaxGuqpYy4-boYdMoHbqj5Bdc_Bma38EcO_lQ1j8mKm=s896" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="768" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiyQQtSVPE-yiMPJdO-fgw6Qy4TFAilz3aVVSIarraXt4yvHIanMUDwz0wreodf-qPsLzFCFrHS8v0rjMUjBcNwjwsIsnnWDFhJyBrI8xtxi80pwRjjZ3tzXF-2F0HYXcFS-o5VWbu8wZ7kDaxGuqpYy4-boYdMoHbqj5Bdc_Bma38EcO_lQ1j8mKm=w343-h400" width="343" /></a><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /></div>Ada apa dibalik sidang perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Sebab ada yang menggelitik sekaligus menjadi pertanyaan ibarat teka-tekai atau kuis untuk mencari jawabannya terkait adanya pihak lain dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono tersebut.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="goog_113391401">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html</a></span><a href="goog_113391401"><br /></a><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Pertanyaannya adalah, sebagai apa Pengacara Ivan Wijaya’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Sebab berdasarkan sumber beritakorupsi.co maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020 dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 menyatakan: Menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator<br /><br />Sementara nama Ivan Wjaya, seorang pengacara muda yang sangat dikenal di Kota Pahlawan ini tidak terdapat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 maupun Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Sebab sumber beritakorupsi.co menyebutkan, bahwa Ivan Wijaya mentransfer sejumlah uang bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />Tidak hanya Ivan Wijaya, sumber juga menyebutkan namun masih ada seorang pengaracara “YM” yang mentransfer sejumlah uang bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Kertajaya Indah Surabaya sementara “YM” adalah Kuasa Hukum Karyawan dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya<br /><br />Lalu apa hubungan antara pencara Ivan Wijaya dan “YM” dengan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? Apakah Ketiga pengacara ini satu Kantor? Lalu mengapa nama Ivan Wijaya tidak tercantum “sebagai apa” dalam putusan perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?<br /><br />Apakah pembagian hasil penjualan aset Termohon (Pailit/Debitur) kepada pihak Pemohon (Kreditur) adalah tanggungjawab Kurator atau boleh melibatkan pihak lain yang tidak disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga? <br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co menanyakannya ke Ivan Wijaya dengan mengirim pesan melalui Applikasi WhastApp ke Nomor 0818-0301-xxxx dan Nomor 0812-5999-xxxx pada Minngu, 27 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.23 Wib dan pukul 12.24 Wib. Namun hingga beriata ini ditanyakankan dilaman beritakorupsi.co, Pengacara Ivan Wijaya tak memberikan komentar apapun walau pertanyaan yang dikirim beritakorupsi ke Nomor WhastApp-nya telah dibaca beberapa saat setelah terkirim dengan tanda centang 2 berwarna biru<br /><br />Sebelumnya, pada Sabtu, 26 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.20 Wib, beritakorupsi.co telah menanyakannya ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya. Namun Alfred Hutagaol tak memberikan komentar apapun walau Alfred Hutagaol terlihat Online di WhastApp sesaat setelah pesan masuk ke HP-nya.<br /><br />Sementara pengacara “YM”, hingga berita ini di tayangkan di laman beritakorupsi.co belum berhasil dihubungi.<br /><br />Namun pertanyaan selanjutnya adalah, sampai dimana tanggung jawab Hakim Pengawas dalam pembagian hasil penjualan aset Termohon (Pailit)? Cukupkah sebatas menandatangani dokumen atau harus benar-benar diketahui siapa dan kemana uang tersebut dibagikan? <br /><br />Terkait hal ini, beritakorupsi.co berkali-kali menghubungi Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas menggantikan Masrul SH., MH dengan mengirim pesan maupun telepon melalui Applikasi WhastApp, namun Hakim Imam Supriyadi, SH., MH hanya membaca pesan dari beritakorupsi.co. <br /><br />Sementara sumber di KPK menjelaskan, minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surabaya)<br /><br /><i>“Kalau mau melaporkan minimal ada 2 alat bukti. Tetapi kalau mau melaporkannya ke KPK bisa aja sebagai petunjuk apalagi saat ini ada kasus Hakim Itong di PN Surabaya,”</i> kata sumber di KPPK. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya?

Suber di KPK: “Minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surab...

»

Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Termohon Pailit Santoso Setiono:</b></u> <i>"Saya diremot  Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus"</i><br /><span style="font-size: x-small;"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>Pakar hukum Administrasi Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S:</u></b> <i>"Cek Kosong itu kalau ada nilai nominal dan tandatangan serta nama pemberi kuasa dari siapa, kalau tidak ada itu adalah lembaran Cek dan tidak sah"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><i> </i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><i><span style="font-size: large;"><b><u>Pakar Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, SH, MH:</u></b> <i>"Siapapun boleh melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana kalau ada bukti-bukti"   </i></span> <br /></i></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgV_SKfKe7l89afDfA2Abay_fFVBVHtbZ0povf-0eP2THmRk4rNA8-B_wNUuHzyQw0eTO-TVAEEp0_JTucglNXd2X0yqSkI-xbv-6DkotgIIBSRmeBvjjP1N_rkrFnTc25GDoVBJ_McPvpQ5-nwHFvkfrAjg_838kODSQ8n9WdEqugAMcnqOBVttb8F=s638" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="638" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgV_SKfKe7l89afDfA2Abay_fFVBVHtbZ0povf-0eP2THmRk4rNA8-B_wNUuHzyQw0eTO-TVAEEp0_JTucglNXd2X0yqSkI-xbv-6DkotgIIBSRmeBvjjP1N_rkrFnTc25GDoVBJ_McPvpQ5-nwHFvkfrAjg_838kODSQ8n9WdEqugAMcnqOBVttb8F=w640-h360" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Benarkah ada “rekayasa” dalam Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Oktober 2021? Kalau benar, apakah pihak berwajib dapat mengusutnya untuk mengungkap kebenarannya?<br /><br />Menurut Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, siapapun boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada dugaan Tindak Pidana dengan disertai bukti-bukti<br /><br />“Boleh, siapapun boleh melaaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada dugaan Tindak Pidana dengan disertai bukti-bukti,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH pada 17 Pebruari 2022<br /><br />Sementara dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon I, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan, Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono selaku Pemohon ke IV</div><div style="text-align: justify;"><br />Termohon Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Pada September 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada Oktober 2021, Eddy Prajitno selaku Pemohon dan Santoso Setiono selaku Termohon  sama-sama mengajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator<br /><br />Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Nah, dugaan adanya “rekayasa” dalam perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya selaku Termohoon dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT 003/RW 001 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya selaku Pemohon terungkap setelah perkara tersebut di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021<br /><br />Hal ini disampaikan oleh salah satu Tim Kuasa Hukum Eddy Prajitno yakni Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu saat ditemui di Pengadilan Negeri Surabaya, yang awalnya Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH atau yang akrab disapa Apry ini enggan menjawab pertanyaan beritakorupsi.co namun kemudian bersedia menjelaskan<br /><br />Menurut Apri, bahwa perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon, berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, dari kantor “Sibarani, SH., MH dan Sitinjak, SH & Partners” yang beralamat di Perumahan Kutisari Indah Barat Gang V No. 28 Surabaya memberikan ke Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) pada September - Oktober 2021 setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Surabaya memutus perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Santoso Setiono dengan Nomor Perkara : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah lagi mengetahui kelanjutan proses PKPU hingga sidang perkara Pailit tersebut diatas diputus, karene Apriady tidak pernah dilibatkan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><i>“Ya, awalnya Erwin yang memberikan ke Alfred (Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH) tapi setelah itu saya tidak tau lagi. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah diikutkan. Pernah sekali sidang diajak Alfred waktu itu Erwin tidak hadir. Tapi karena saya tidak tau dan tidak bawa berkas, saya bilang ke Alfred “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk (ikut sidang), tapi karena saya tidak bawa berkasnya, saya sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda” dan sidangpun ditunda saat itu,”</i> kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Terkait adanya dugaan “rekayasa, Apry menjelaskan kepada beritakorupsi.co bahwa hal itu didengarnya langsung dari Erwin Sibarani, SH., MH saat bertiga (Apri, Erwin dan Santoso Setiono) sedang makan disalah satu rumah makan di Jalan Anjasmoro Surabaya<br /><br /><i>“Kalau itu Erwin yang bilang langsung ke saya setelah putusan perkara Pailit dan ada Pak Santoso yang mendengar saat itu. Waktu itu saya merasa kaget saat Erwin ngomong “ada yang nggak benar terhadap perkara tersebut”. Saya tanya “nggak benar gimana?” terus Erwin bilang “sepertinya ada rekayasa”. Erwin ngomong gitu saat kami bertiga (Apry, Erwin dan Santoso Setiono) sedang makan siang di rumah makan di Jalan Anjasmoro. Saya pun tanya ke Pak Santoso “loh ya ta Pak?” dan dijawab Santoso Setiono “ya seperti itulah,”</i>  kata Apri. Hal itupun tidak dibantah oleh Santoso Setiono<br /><br />Bahkan Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co mengakui, bahwa dirinya (Sanstoso Setiono) “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. Arti di “remot” menurut Sanstoso Setiono adalah disuruh atau diperintah<br /><br /><i>“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,”</i> kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono <i>“Ya kurang lebih seperti itulah”</i>. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Saat beritakorupsi.co menanyakan lebih lanjut terkait beberapa bukti dalam perkara PKPU seperti Kwitansi dan ‘lembaran Cek’, Apry tak bersedia mengomentari. Apry menyarankan beritakorupsi.co untuk menanyakannya langsung kepada Erwin Sibarani, SH., MH maupun kepada Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br /><i>“Maaf, kalau itu lebih baik tanyakan langsung ke Erwin atau Alfred,”</i> kata Apry<br /><br />Sementara menurut Ahli Hukum Administrasi, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan Daerah, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pancasila dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Subaya Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa Cek tanpa nilai nominal dan nama si pemberi kuasa atau pemberi Cek, itu adalah lembaran Cek dan tidak sah<br /><br /><i>“Cek Kosong itu kalau ada nilai nominal dan nama pemberi kuasa dari siapa Cek itu tetapi tidak dapat dicairkan. Tetapi kalau itu tidak ada itu namanya lembaran Cek dan tidak sah,”</i> kata Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, pada 17 Pebruari 2022<br /><br />Terkait adanya dugaan “rekayasa”, beritakorupsi.co pun menghubungi Erwin Sibarani, SH., MH dengan mengirimkan pesan ke Nomor WhastApp Erwin Sibarani, SH., MH (08133156xxxx) pada Minggu, 20 Februari 2022 sekitar pukul 16.38 WIB, namun hingga berita ini ditanyangkan tak ada tanggapan walau Erwin Sibarani terlihat sedang Online sekitar pukul 20.17 WIB<br /><br />Selain mengirimkan pesan WhastApp ke Erwin Sibarani, SH., MH, beritakorupsi.co juga mengirimkan pesan yang sama ke  Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. Bahkan beritakorupsi.co mengirimkan pesan dari nomor lain milik beritakorupsi.co karena nomor sebelumnya telah diblokir oleh Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Selain pesan WhastApp, beritakorupsi.co mencoba menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon seluler (HP) namun Korator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tak bersedia menanggapi hingga berita ini ditanyangkan di laman beritakorupsi.co<br /><br />Dugaan adanya ‘rekayasa’ dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono seperti apa  yang dijelaskan Apry maupun Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, membuat kecuarigaan yang semakin kuat bila dikaitkan dengan beberapa data yang dimiliki beritakorupsi.co diantaranya berupa Kwitansi yang tidak tercantum hari, tanggal, bulan maupun tahun kecuali jumlah nominal pinjaman atau hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah<br /><br />Anehnya, dalam surat penyataan hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya.<br /><br />Selain Kwitansi, ada juga berupa ‘lembaran Cek’ bertuliskan Bank Jatim dengan stempel Capem Pogot. Namun dalam ‘lembaran Cek’ tersebut tidak tertera nilai nominal dan nama si pemberi ‘lembaran Cek’ termasuk tanggal, bulan maupun tahun kecuali hanya terdapat tandatangan<br /><br />Anehnya lagi adalah, kedua Invoice atau bukti tagihan hutang antara Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) maupun Rizal Kurniawan ‘tidak terdapat’ perjanjian hutang. Dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah yang dibuat oleh Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya.<br /><br />Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Apakah Kwitansi tanpa menyebutkan hari, tanggal, bulan maupun tahun terkait hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah menjadi sah dalam sidang perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono?<br /><br />Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan?<br /><br />Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi <br /><br />Anehnya lagi dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono adalah, surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait kekurangan pembayaran-pembayaran terhadap beberapa mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, juga tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun berapa surat pernyataan tersebut dibuat.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh beberapa mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menandatangani adalah Santoso Setiono dengan tanggal, bulan dan tahun yang sama.<br /><br />Namun ada yang menjadi pertanyaan terkait alamat beberapa mantan karyawan  CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono yang sama persis yaitu Abdul Manaf bagian Teknisi Umum alamat Manukan Ranu V Blok 20-G Nomor 19 Surabaya,  pegawai tetap masuk kerja Agustus 2013 penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000 dengan Suntoyo bagian teknisi umum alamat Manukan Ranu V Blok 20-G Nomor 20 Surabaya,  pegawai tetap masuk kerja Agustus 2013 penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000. Benarkah alamat kedua mantan karyawan CV. Harta Abadi tinggal serumah?<br /><br />Informasi dari sumber beritakorupsi.co menyebutkan bahwa aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000<br /><br />Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br /><i>“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 89 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, saya lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,”</i> kata Santoso Setiono. (Jnt/Tim) <br /></div>

News Perdata Pidana Tipikor Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

Termohon Pailit Santoso Setiono: "Saya diremot  Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus"   Pakar hukum Administrasi Dr....

»

Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=s979" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="549" data-original-width="979" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=w640-h358" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ada apa dibalik sidang perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono kurang lebih sebanyak 10 orang selaku Pemohon ke IV<br /><br />Termohon yaitu Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Kemudian pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Mungkin merasa tidak puas atas putusan perkara PKPU, atau karena sesuatu hal, Eddy Prajitno kemudian mengajukan Permohonan Pailit Santoso Setiono ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 <br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator <br /><br />Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yiatu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi an atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br /><i>“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilan “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkasa, sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda”, dan sidangpun ditunda,”</i> kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Berdasar informasi yang didapat Tim beritakorupsi.co, bahwa Pemohon II  Rudy (Kok Djiang) dan III Rizal Kurniawan diduga tidak ada. Sementara Pemohon IV yaitu Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, bukan lagi karyawan CV. Harta Abadi sejak tahun 2016<br /><br />Namun belakangan ini (20022), perkara pailit yang diajukan Pemohon Eddy Prajitno menjadi polemik baru sehingga menjadi pertanyaan terkait nama-nama Pemohon II Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya dan Pemohon III Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya, yang diduga tidak ada.<br /><br />Berdasarkan infomarmasi maupun data yang ada, bahwa kuasa hukum Rudy (Kok Djiang) yaitu Yakub Miradi, SH., MH yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Hadi Pranoto, SH., MH & Rekan beralamat di Jalan Karang Menjangan 3/23-C Surabaya membuat serta  mengirimkan surat somasi/teguran petama tanggal 1 Juli 2020 dan somasi ke dua pada tanggal 9 Juli 2020 kepada Santoso Setino namun dalam surat somasi berkop surat “HADI PRANOTO, SH., MH” tersebut hanya ditanda tangani oleh Yakub Miradi, SH., MH tanpa ada stempel sesuai logo Kop Surat<br /><br />Pertanyaannya adalah, megapa Surat Somasi/Tegutan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Santoso Setiono, Yakub Miradi, SH., MH kepada Rudy (Kok Djiang) tidak membubuhkan Stempel? Sahkah menurt hukum Surat Somasi dari Kantor Anvokat kepada seseoarang yang menggunakan logo Kop Surat tanpa Stempel? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya, Benarkah Santoso Setiono mempunyai hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang)? Kalau benar, mengapa dalam Kwitansi tidak mencantukan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa?. Lalu sipa yang menandatangani Kwitansi terseut?<br /><br />Sebab dalam Kwitansi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit hanya bertuliskan “telah terima dari Bpk. Rudy (Kok Djiang) uang sejumlah Satu Milyar rupiah Pinjaman/Hutang” dengan membubuhkan tandatangan tanpa nama.<br /><br />Anehnya, dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang) yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya. <br /><br />Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencaumtumkan sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Sahkah bukti itu sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit?<br /><br />Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan?<br /><br />Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi tanpa menjelaskan Koordinator Teknis dimana.<br /><br />Dalam surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Agung Siswanto pada tanggal 23 Oktober 2020 setelah beberapa hari Sidang Perkara Pailit di Putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2021, menjelaskan bahwa Santoso Setino belum membayar gajinya selama 3 bulan sejak Juni – Agustus 2016  sebesar Rp30 juta atau per bulan sebesar Rp10 juta, THR bulan Juli 2016 sebesar Rp10 juta dan pesangon sejumlah Rp80 juta  atau 8 x Rp10 juta<br /><br />Surat keterangan penghasilan dengan tanggal yang sama juga dibuat oleh karyawan lainnya termasuk Siswanto, alamat Manukan Tirto 21 –G /2 Surabaya. Sementara surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait belum belum dibayarnya gaji karyawan tidak mencantumkan hari, tanggal, bulan dan taahun<br /><br />Pertanyaannya adalah, benarkan pemohn IV masih berstatus karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono dan belum dibayar gaji, THR dan pesangon?. Kalau memang benar bahwa santoso belum membayar gaji, THR dan pesangon, mengapa sejak 2016 hingga akhir 2021 tidak diseslesaikan di PHI (Pengadilan Hubungan Insdustrial)?. Kalau memang ada putusan PHI, apakah dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit?<br /><br />Informasi lain yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000<br /><br />Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br /><i>“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 80 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh ari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,”</i> kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditnya sejak kapan panjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutang di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator yaitu Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. <br /><br /><i>“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,”</i> kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022, mengatakan tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tidak tahu.<br /><br /><i>“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,”</i> kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br /><i>“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,”</i> ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono terkait bukti-bukti terbut mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon “berbuntut panjang”, karena saat ini Eddy Prajitno kembali menggugat Santoso Setino ke Pangadilan Negeri Surabaya dalam perkara baru. Hal itu diakui oleh Edi Stven selaku Kuasa Hukum Eddy Prajitno saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Ada gugatan baru, karena aset yang di Sutubondo adalah aset bersama. Sudah muli sidang,”</i> kata Stven<br /><br />Saat ditanya terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya dimana Eddy Prajitno tidak mendapatkan bagian, Edi Stven mengatakan kecewa<br /><br /><i>“Kecewa. Saya Kuasa Hukum yang baru. Kalau perkara pailit bukan saya Kuasa Hukum-nya,”</i> kata Stven. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit# BERITA KORUPSI .CO – Ada ...

»

Dua Anggota Polisi Penganiaya Wartawan Tempo dituntut dan di Vonis Ringan

<div style="text-align: justify;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Terdakwanya Polisi, yang menyidik Polisi dan menuntut Jaksa lalu di Vonis Hakim. Hasilnya...?"</span></span></i></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><i><span style="color: red;"><span> </span></span></i></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjO-Q03CMifLkTcAYl-aaysOKo45dilO1JFkRTI4tBGl1sSyP3O6voqD4A4A_7a-KdIe9hvpvzdlh5LCuB8sbW6INUvuyFp7fQ8wEedutm3D0UCWyr8988hVui78thTM1WSwLfxk9crpChEgbv063qZA-63cXPpQ1SMwy89a1snIvAenUZeC5QuCZfH=s1032" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="581" data-original-width="1032" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjO-Q03CMifLkTcAYl-aaysOKo45dilO1JFkRTI4tBGl1sSyP3O6voqD4A4A_7a-KdIe9hvpvzdlh5LCuB8sbW6INUvuyFp7fQ8wEedutm3D0UCWyr8988hVui78thTM1WSwLfxk9crpChEgbv063qZA-63cXPpQ1SMwy89a1snIvAenUZeC5QuCZfH=w640-h360" width="640" /></a></div><span style="font-size: xx-small;"><b>  <br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>Pelau penculikan dan penganiyaan adalah anggota Kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum (APH), penyidiknyapun anggota Kepolisian pula dan menuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga selaku pengak hukum lalu di Vonis Hakim, hasilnya ringan???</i><br /><br />Inilah yang terjadi dalam perkara pidana penculikan dan penganiayaan terhadap Wartawan Tempo Nurhadi beberapa waktu lalu, dengan Terdakwa 2 anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yaitu Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi yang dituntut dan di Vonis ringan <br /><br />Kedua Aparat Penegak Hukum (Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi) yang melanggar hukum yaitu melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap Wartawan Tempo Nurhadi saat menjalankan profesinya (Investigasi) di Gedung Samudra Bumimoro di Jl Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya beberapa waktu lalu terkait kasus dugaan Korupsi Suap yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu (Kementerian Keuangan) Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani KPK, dituntut dan di Vonis ringan<br /><br />Oleh penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kedua Terdakwa ini didakwa melangar Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan, Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, Juncto Pasal 55 ayat (1) serta Pasal 335 ayat (1) tentang Perbuatan tidak menyenangkan, Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 18 ayat (1) UU Pers berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)<br /><br />Pasal 4 ayat (2) berbunyi: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat (3) berbunyi: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”<br /><br />Sedangkan Pasal 170 ayat (1) KHUP berbunyi: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”</i></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgZWjIF6i_3FLaJfMQ2Yp3LL9RY4SJy1jFYQds5VPMRRtChiCZLgax1Ev6u5ivpk0hMS_wgz51mA4DCyXVoPvn6h6syMBB7pgHMjco1l-Om1-xPT6M2VqUTH8lDtV7fMOQPhC_J-TLOgXcHqidw4E53vyAcJ-OfisFOXFuHs6znA6XJKNhqmtj-DZgQ=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgZWjIF6i_3FLaJfMQ2Yp3LL9RY4SJy1jFYQds5VPMRRtChiCZLgax1Ev6u5ivpk0hMS_wgz51mA4DCyXVoPvn6h6syMBB7pgHMjco1l-Om1-xPT6M2VqUTH8lDtV7fMOQPhC_J-TLOgXcHqidw4E53vyAcJ-OfisFOXFuHs6znA6XJKNhqmtj-DZgQ=w640-h480" width="640" /></a></div> Namun menurut JPU Winarko dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, bahwa Kedua Terdakwa ini “hanya menghambat atau menghalangi pelaksanaan” kegiatan Wartawan Tempo Nurhadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP bukan melakukan penculikan dan penganiayaan<br /><br />Sehingga tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh JPU Winarko (Rabu, 1 Desember 2021) terhadap Terdakwa Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi adalah pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dan memberikan Restitusi kepada korban Wartawan Tempo Nurhadi sebesar Rp13.813.000, untuk Muhammad Fahmi sebesar Rp42.650.000 jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan<br /><br />Majelis Hakim sependapat dengan JPU yang mengatakan, bahwa Kedua Terdakwa (Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP bukan melakukan penculikan dan penganiayaan<br /><br />Namun sepertinya tunutan JPU terhadap Kedua Terdakwa sesama pengak hukum dianggap terlalu berat, sehingga oleh Majelis Hakim PN Surabaya mengurangi 8 bulan menjadi 10 bulan penjara dan memberikan Restitusi kepada korban Wartawan Tempo Nurhadi sebesar Rp13.813.000 dan untuk Muhammad Fahmi sebesar Rp 21.650.000<br /><br />“Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi dengan pidana penjara selama sepuluh (10) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim <br /><br />Andai saja JPU dan Majelis Hakim menjerat Kedua Terdakwa telah melangar Pasal 170 ayat (1) KHUP, maka cerita proses hukum terhadap Kedua Terdakwa selaku Aparat Penegak Hukum yang melakukan pelanggaran hukum akan lain<br /><br />Sementaara hukuman pidana penjara terhadap 2 Terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi) ini, dibacakan dalam sidang Putusan yang berlangsung diruang Sidang Cakra PN Surabaya Jalan Arjuna Surabaya (Rabu, 12 Januari 2022) oleh Majelis Hakim yang diketuai Mohammad Basir dengan dibantu 2 Hakim anggota serta Panitra Pengganti dengan diahdiri langsun oleh Kedua Terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Joko Cahyono dkk seta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Winarko dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya<br /><br />Selain hukuman ringan yang dijatuhkan JPU maupun Majelis Hakim terhadap Terdakwa Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi, Keduanya inipun tidak dilakukan penahanan di rumah tahanan negara (Rutan)<br /><br />“Pertimbangan Hakim tadi karena Terdakwa tidak dilakukan penahan oleh Jaksa. Di eksekusi kalau sudah Inkrah,”. Kata JPU Winarko kepada beritakorupsi.co. (Jnt)</div>

News Pidana Dua Anggota Polisi Penganiaya Wartawan Tempo dituntut dan di Vonis Ringan

“Terdakwanya Polisi, yang menyidik Polisi dan menuntut Jaksa lalu di Vonis Hakim. Hasilnya...?"     BERITA KORUPSI .CO – Pelau penculik...

»