Lusi Berharap Laporannya Di Polda NTB Ditangani Serius dan Mafia Tanah Dihukum

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiszHdb3474LJoKOgBr7SSAz9Jl-MY6fT8SOn7cpkdngfe0B7Rm7WoISBu-AKd1pZ4Z2JWYjXXVifitKAM_gIP44yYntgoJcrOhdeK_uxI3JbHq--ZCosH4w4ChecDA0TUlsDTiYlNdeAEDy2nipPYnY7OaD0w016-c-mTTT0jV0b0_3cp9RnjC_RPi/s1280/LP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="829" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiszHdb3474LJoKOgBr7SSAz9Jl-MY6fT8SOn7cpkdngfe0B7Rm7WoISBu-AKd1pZ4Z2JWYjXXVifitKAM_gIP44yYntgoJcrOhdeK_uxI3JbHq--ZCosH4w4ChecDA0TUlsDTiYlNdeAEDy2nipPYnY7OaD0w016-c-mTTT0jV0b0_3cp9RnjC_RPi/w414-h640/LP.jpg" width="414" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b> BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>“Hukum itu dimana dan untuk siapa? Adakah hukum bagi masyarakat pencari keadilan? Apakah hukum itu akan datang setelah terlebih dahulu viral di Sosmed (sosial media)”.</i> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kalimat diatas yang barangkali ada di benak Lusy warga Jl. Kartini, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berharak kepada Kapolda NTB, Irjen Djoko Poerwanto untuk menangani laporannya dan menghukum para mafia tanah<br /><br />Mengapa Lusi berpikir seperti itu? Ini berawal dari kasus tanah seluas 85.500 M miliknya yang terletakk di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB yang dikuasi pihak lain dan kemdian Lusi tanpa didampingi Pengacara membuat laporan ke Polsek Sekongkang, Polres Sumbawa Barat, Polda NTB pada awal tahun 2022, namun tak ada hasilnya. <br /><br />Dan pada Juli 2022, Lusi dengan didampingi Pencara membuat laporan ke Polda NTB dengan Nomor Laporan: B/2937/VII/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 28 Jui 2022,  namun oleh Polda NTB diturunkan ke Polres Sumbawa Barat. Pada tanggal 23 Septembber 2022, terbitlah Surat Penyelidikan: Sp.Lidik/283/IX/2022/Reskrim. Hal itu dikatakan Lusi kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler, Minggu, 20 Nopember 2022<br /><br />Ada yang menarik dan sekaligus menjadi pertanyaan. Mengapa Polda NTB merunkan laporan Luis ke Pores Subawa Barat? Apakah penyidik Polda NTB merasa bawa kasus ini terlalu keci untuk ditangani atau karena penyidik Polda NTB terlalu banyak tugas?<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat<br /><br />Yang menarik lagi dimata masyarakat adalah, aparah penegak hukum (APH) akan bertindak cepat apabila viral di sosial media (Sosmed). Apakah kasus seperti yang dialami Lusi ini tidak menarik untuk diusut apakah ada keterlibatan mafia tanah?<br /><br />Lusi mencertitakan, pada tahun 1997, salah satu adiknya yaitu Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe, membeli empat bidang tanah (status tanah Tegalan) seluas 85.500 meter yang terletak di Desa Sekongkang Bawah dari empat pemilik tanah warga Desa Sekongkang Bawah, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa dengan luas masing-masing yaitu; 1. Halidi Patau seluas 10.000 M2; 2. dari Halidi Resat seluas 26.000 M2; 3. H. dari Mukhtar HMS seluas 25.000 M2 dan 4. dari Makawaru seluas 24.500 M2 <br /><br />“Kami sembilan kakak beradik. Slamet Riyadi (Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe) ini adik ke delapan. Tahun 1997, Dia membeli tanah dari Halidi Patau seluas 10.000 M2, dari Halidi Resat seluas 26.000 M2, dari Mukhtar HMS seluas 25.000 M2 dan dari Makawaru seluas 24.500 M2. jadi luas semuanya delapan puluh lima ribu lima ratus meter (85.500 M2) dan masing-masing ada bukti surat ganti rugi (surat jual beli antara penjual dan pembeli.red) yang ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Jereh, Abdul Wahab. S.Sos,” kata Lusi<br /><br />Lusi melanjutkan. Pada Mei 2021, Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal dunia. Dan ternyata tanah milik almarhun seluas 85.500 M2 itu sudah dikuasi pihak lain dan terbit SHM nya pada tahun 2018<br /><br />“Kami tahu kalau tanah tersebut telah dikuasi pihak lain setelah adik saya meninggal. Pihak lain mengkliam bahwa tanah itu adalah miliknya dan memiliki SHM (sertifikat hak milik) yang kami duga kalau itu palsu karena kami memiliki bukti tahun 1997 berupa surat ganti rugi. Dan pada saat pertemuan di Kantor Desa, Kepala Desa mengakui membuat Sporadik dan Sertifikatnya dari BPN,” ucap Lusi<br /><br />Karena merasa haknya dikuasi oleh “mafia” tanah, Lusi pun mencari keadilan dengan melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun apa hasilnya?<br /><br />“Saya sudah pernah membuat laporan ke Polsek Sekongkang pada awal tahun 2022 tanpa pencara, namun tak ada hasilnya. Pada Juli 2022, saya dengan ditemani Pencara membuat laporan ke Polda dengan Nomor : B/2937/VII/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 28 Jui 2022,  namun oleh Polda NTB diturunkan ke Polres Sumbawa Barat. Pada tanggal 23 Septembber 2022, terbitlah Surat Penyelidikan: Sp.Lidik/283/IX/2022/Reskrim,” ujar Lusi<br /><br />“Saya sangat berharap ke Bapak Kapolda NTB untuk menangani laporannya agar tanah saya dapat saya miliki dan mafia tanah dihukum,” kata Lusi berharap. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pidana Tipikor Lusi Berharap Laporannya Di Polda NTB Ditangani Serius dan Mafia Tanah Dihukum

 BERITA KORUPSI .CO - “Hukum itu dimana dan untuk siapa? Adakah hukum bagi masyarakat pencari keadilan? Apakah hukum itu akan datang setelah...

»

Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

<div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”  <br /></span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/s1280/lusi1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/w365-h487/lusi1.jpg" width="365" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>“Begitu Kuatkah Mafia Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?”</i>. Pertanyaan inilah yang seringkali terdengar di kalangan masyarakat luas terkait kasus  sengketa tanah yang tak habis-habisnya. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat <br /><br />Namun anehnya, laporan masyarakat terkait kasus sengketa tanah karena terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda "seperti mencari jarim di lumpur yang dalam”<br /><br />Dan itulah yang dirasakan oleh Lusy, seorang warga Sumbawa Besar yang sudah melaporkan kasus tanahanya ke Polres Sumabwa Barat, ke Kapolda Nusa Tenggara Barat, ke Kejaksaan  termasuk mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat hingga ke ke Kapolri, namun belum ada hasilnya. <br /><br /><i>“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,”</i> kata Lusy kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Sabtu, 12 November 2022 sekitar pkl. 17.00 Wib<br /><br />Nah, karena merasa kasus tanah miliknya yang dilaporkannya ke pihak Kepolisian tak kunjung ada perkembangan bahkwan tidak ada tanggapan atas surat pengaduannya ke pejabat negeri ini, harapannyapun hanya satu yaitu mengirin surat pengaduan ke Presiden Jokowi. Dan kalau tidak berhasil atau tidak ada tanggapan dari Presiden Jokowi maka Lusy pun hanya<i> pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/s2452/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1510" data-original-width="2452" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/w640-h394/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" width="640" /></a></div>Lusi menceritakan. Kasus tanah ini baru muncul pada tahun 2021 ketika Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal. Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe adalah salah satu adik kandung dari Lusy .<br /><br /><i>“Ketika (Alm) Toe meninggal dunia pada tahun 2021, kasus tanah ini muncul ke permukaan. Lalu Imran Halilintar mengklaim tanah milik (Alm) Toe ini adalah miliknya. Klaim ini dilakukan secara sepihak tanpa ada sepotong dokumen yang mendukung bagi kepemilikan tanah tersebut,”</i> kata Lusy <br /><br /><i>“Imran Halilintar hanya bermodalkan pengakuan dan kesamaan nama dengan Imran Zain selaku penjual tanah kepada (Alm) Toe. Sama-sama “Imran”. Imran Halilintar juga mengaku memiliki bukti pendaftaran penerbitan sertifikat atas namanya entah darimana dia dapatkan,”</i> lanjut Lusi<br /><br />Menurut Lusy, Imran Halilintar menguasai dan menjual tanah itu kepada sejumlah warga. Kini tanah tersebut telah didiami oleh lebih dari 100 kepala keluarga (KK). Ironisnya, tanah yang sudah ber sertifikat (SHM) inipun terbit lagi sebanyak 23 sertifikat hak milik (SHM) baru. <br /><br /><i>“Sebenarnya masalah ini sudah beberapa kali dimediasi Kades Mantun Kecamatan Maluk, Sahril S.Sos. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari Kamis, 28 Januari 2022 pukul 09.00 Wita di Kantor Desa Mantun dengan agenda klarifikasi Tanah. Yang hadir waktu itu H. Imran selaku pemilik asal tanah (SHM 507), Imran Halilintar pihak yang mengklaim lahan SHM 507, saya (Lusy) selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut,” </i>ujar Lusy  <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, lanjut Lusy,<i> “Imran Halilintar akhirnya mengakui jika tanah 1,9 hektar itu bukan miliknya. Namun Imran Halilintar mengaku sempat menguasainya yang kemudian dikembalikan kepada para penggarap. Padahal faktanya tanah itu telah dijual bukan dikembalikan. Tapi, karena mendapat angin segar dari pihak BPN Kabupaten Sumbawa Barat, Imran Halilintar kembali memantapkan diri sebagai pemilik tanah 1,9 hektar tersebut (SHM 507)”.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/s960/lusi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="948" data-original-width="960" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/w400-h395/lusi.jpg" width="400" /></a></div></i><br />Lebih lanjut Lusy menjelaskan. Pertemuan kedua di Kantor Desa Mantun pada Hari Rabu, 9 Februari 2022 pukul 10.00 Wita dengan agenda klarifikasi Tanah. Selain kepala desa, pertemuan itu dihadiri Aswar A (Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk), Lusy selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut. Pada pertemuan itu Ahli Waris (Alm) Toe dengan warga yang mendiami tanah tersebut. Warga sepakat akan membayar tanah itu kepada Ahli Waris (Alm) Toe. Sebab harga yang diberikan Ahli Waris (Alm) Toe sangat murah, terjangkau dan jauh dari harga tanah di sekitarnya. <br /><br />Untuk merealisasikan transaksi jual beli ini, Ahli Waris (Alm) Toe menemui kendala di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, terutama keinginan Ahli Waris (Alm) Toe untuk melakukan pengukuran dan pemecahan sertifikat. Ini ketika Ahli Waris (Alm) Toe, Kades Mantun, dan Imran Zain menemui Kepala Kantor BPN setempat, seraya memperlihatkan akta tanah berupa SHM No. 507, pada 9 Februari 2022 siang hingga sore, atau setelah rapat di Kantor Desa Mantun.   <br /><br />Selain itu Imran Zain selaku pemilik asal tanah tersebut juga memberikan penjelasan bahwa nama Imran di SHM itu adalah namanya. Terkait adanya embel-embel “Zain” di belakang namanya adalah nama orang tuanya yang disematkan saat dia sudah dewasa. Untuk menguatkannya, Imran Zain memperlihatkan surat keterangan dari dinas terkait. Tapi Kepala BPN KSB menolak untuk memprosesnya. Kepala BPN KSB mengharuskan Ahli Waris (Alm) Toe menyelesaikan urusannya dengan Imran Halilintar. Atau akan melakukan pengukuran ulang atas lahan itu setelah Ahli Waris Toe mendapat restu dari Imran Halilintar. <br /><br />Sikap Kepala Kantor BPN KSB ini tentu menimbulkan kecurigaan, karena cenderung tendensius dan berpihak kepada Imran Halilintar. Sikap kepala BPN ini juga kami nilai tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pelayanan public yang professional, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap SHM No. 507 yang notabene adalah produknya sendiri. Sebagaimana diamanatkkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. <br /><br />Berikutnya, Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Ny Lusy selaku ahli waris Toe didampingi Aswar A selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk mendatangi Kantor BPN Sumbawa Barat untuk kembali mengajukan permohonan pengukuran tanah SHM 507. Ny. Lusi tidak masuk ke dalam kantor BPN, hanya menunggu di mobil, sedangkan yang masuk hanya Aswar Kasi Pemerintahan Camat Maluk yang kemudian diterima Wahyu Saputra—pegawai BPN. Terhadap permohonan itu, Petugas BPN meminta ahli waris Toe untuk menunggunya. Namun sampai sekarang, permohonan itu belum ditanggapi. Beberapa kali BPN Sumbawa Barat berjanji untuk melakukan pengukuran tapi belum direalisasikan.   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/s960/lusi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="782" data-original-width="960" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/w640-h522/lusi..jpg" width="640" /></a></div>Sebelumnya, pada Hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Ny Lusi selaku Ahli Waris Toe sudah melaporkan Imran Halilintar secara pidana ke Polsek Maluk, Polres Sumbawa Barat tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP. Polsek Maluk telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No: SP.Lidik/  /I/2022/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani Kapolsek Maluk, Kompol Sidik Pria Mursita SH. Sampai saat ini belum ada progress dari hasil penyelidikan. <br /><br />Selain lahan ber-SHM 507 yang enggan diukur BPN Sumbawa Barat, BPN juga berlaku sama dengan lahan milik ahli waris (Alm) Toe bersertifikat hak milik No. 115 atas nama Sapruddin. Tanah seluas 10.750 meter persegi (m2) berlokasi di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Di atas lahan bersertifikat ini, BPN menerbitkan sertifikat baru di atasnya. Jumlahnya sekitar 17 sertifikat. Yaitu bernama Lalu Mas’ud, Mindah Maryati, Husni Mubarak, H. Ibrahim, Sandi Sakti Ardi, H. Ibrahim, Yayasan Lukmanul Hakim, Erfan Chakim, Islahuddin, Saprudin Kapitang, Ihwan Arianto, Idham Khalid, Zulkifli, Bung Waker Hadi, Baiq Nursani, Budi Santoso dan Aunurrofik.   <br /><br />“Kami selaku ahli waris Toe sudah beberapa kali mendatangi kantor BPN Sumbawa Barat, termasuk telah mengajukan permohonan pengukuran. Tapi entah ada masalah apa, BPN Sumbawa Barat kerap mengulur dan menunda waktu setiap akan melakukan pengukuran. Padahal jadwal pengukuran sudah ditetapkan, namun selalu ditunda. Dan sampai sekarang belum dilakukan,” kata Lusy. (*) <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami T...

»

Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda”</span></h3><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/s1280/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/w480-h640/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="480" /></a></div><b>Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="text-align: justify;">Kasus  sengketa tanah sepertinya tak habis-habisnya dikalangan masyarakat Indonesia. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, Bagaimana prosedur sesuai peraturan yang berlaku hingga BPN mengelurkan 2 SHM dilahan yang sama dengan pemilik yang berbeda? Apakah setiap SHM yang dikeluarkan BP tidak dimasukan ke dalam dokumen sehingga sebidang tanah memiliki lebih dari satu SHM dengan pemilik yang berbeda-beda? Mungkinkah ada “seorang anak lahir dari rahim dua wanita?”. Dan bila ada, itulah jawaban masalah terbitnya SHM ganda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat sepertinya tak berarti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Buktinya, laporan salah seorang warga Sumbawa Barat ke Polres Sumbawa Barat terkait tanah SHM miliknya seluas 20.000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikuasai orang laing hingga saat ini belum ada hasilnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebanya, selain melaporkannya ke Kepolisian, Lusi akan melporkan kasus tanah miliknya yang dikuasi orang lain ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sudah saya laporkan ke Polisi tapi belum ada hasilnya. Dan saya akan melaporkan ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi. Karena saya menduga ada pemalsuan dokumen sehingga terbit SHM atas nama orang lain,” kata lusi kepada media ini melalui sambungan telepon, Kamis, 10 November 2022 pkl. 22.15 Wib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menjelaskan, bahwa ada dugaan keterlibatan mafia tanah termasuk BPN, sehingga SHM yang dikelurkan oleh BPN pada tahun 1987 atas tanah seluas 8000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan lagi pada tahun 2018 atas nama orang lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hampir semua tanah saya selalu saja adasertifikat atas nama orang lain. Saya menduga ada permainan mafia tanah termasuk BPN, kok bisa ada dua Sertifikat Tanah di lahan yang sama tapi pemiliknya beda,” kata Lusi dari ujung telepon selulernya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menceritakan. Munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. Padahal data tanah itu baik berupa SPPT yang dibayar setiap tahun dengan keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM), maupun nama para penggarap sudah tercatat jelas. Bahkan kembali dipertegas lagi dengan surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adanya dua sertifikat ganda diduga kuat karena permainan mafia tanah dan BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan Nyonya Lusi, adanya sertifikat di atas sertifikat ini, diduga kuat karena peran dari oknum pemerintah desa hingga oknum BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Surat pernyataan yang dibuat 18 Oktober 2021 tercatat ada 10 orang penggarap lahan seluas 20.000 meter. Mereka adalah Rosidi, Amaq Jidah, Amaq Azis, Mahsun (Conk), Baiq Maheran, Parihun S.Ag, Sobirin, Haji Wantikno, Amaq Agus dan Kades Mantun sendiri, Sahril,” kata Lusi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Lusi, data tanah itu baik berupa SPPT yang tetap terbayar setiap tahun, keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM). Nama para penggarap sudah tercatat jelas bahkan kembali surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda” Sumbawa, BERITA KORU...

»

MA Menolak Kasasi Jaksa Kejari Tanjung Perak, BB 58 Kontainer Kayu Merbau Dilelang?

<div style="text-align: justify;"><h3><b><span style="font-size: x-large;"><i><span style="color: red;">#Dalam Putusan, kayu jenis Merbau sebanyak 58 Kontainer dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Provinsi Papua#     </span></i></span></b><b><span style="font-size: x-large;"></span></b></h3><b><span style="font-size: x-large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhta3s-Bfeh7ALD0jq5gVIHEkcXF7WEs6DN_YoNOi60SD95hsGLqAIzoSLcjozJwe3uMEx3xyb6SrfictM6QrNQkKNvtfYzr9ZJanEYsp3ylljV1zrRMzI5cyfU3c_5HxS5py9DV2Bw-GK6VBBzbRYFORQEeynK097dlzJClmLA3RrKqg1BC-98FVQE/s900/kayu%20-%20ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="900" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhta3s-Bfeh7ALD0jq5gVIHEkcXF7WEs6DN_YoNOi60SD95hsGLqAIzoSLcjozJwe3uMEx3xyb6SrfictM6QrNQkKNvtfYzr9ZJanEYsp3ylljV1zrRMzI5cyfU3c_5HxS5py9DV2Bw-GK6VBBzbRYFORQEeynK097dlzJClmLA3RrKqg1BC-98FVQE/w640-h640/kayu%20-%20ilustrasi.jpg" width="640" /></a></div>Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, SH., MH : </span></b><span style="font-size: x-large;">“Apa isi putusan Pengadilan itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak, itu sama dengan melawan Putusan Pengadilan”</span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Mahkamah Agung (MA) Republik Indoneisa dalam Putusannya Nomor 415 K/Pid.Sus-LH/2022, Selasa tanggal 15 Februari 2022, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak pada tanggal 3 September 2020 atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur Nomor 49/PID.SUS-LH/2020/PT SBY, tanggal 16 Maret 2020 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN Sby tanggal 27 September 2019 terkait Barang Bukti (BB) berupa kayu jenis Merbau sebanyak 58 Kontiner yang kabarnya dalam proses lelang<br /><br />Mungkin Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, “tak rela” kalau barang bukti (BB) berupa kayu jenis merbau sebanyak 58 kontainer dikembalikan ke pemerintah daerah provinsi Papua dalam perkara pidana ‘Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan’ di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun 2019 yang menyeret Terdakwa PT Mansinam Global Mandiri  yang diwakili oleh Daniel Gerden anak dari P. Bolong (Alm) selaku Direktur, atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN Sby tanggal 27 September 2019 maupun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor 49/PID.SUS-LH/2020/PT SBY tanggal 16 Maret 2020, sehingga JPU Kejari Tanjung Perak melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Inonesia (MA RI) pada pada tanggal 3 September 2020<br /><br />Sebab, tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak dalam perkara terbut, menuntut agar barang bukti sebanyak 58 kontainer dirampas untuk negara. Sementara dalam putusan PN Surabaya maupun PT menyebutkan gara “barang bukti berupa 58 buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing-masing dengan nomor kontainer sebagaimana dalam bukti nomor 1 sampai dengan nomor 58, dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Provinsi Papua, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum”   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuxzX5S9kJZHmFcNigk1WpVe72pykLDUJNpIx8lbdp2CL1HK6zKfAvOtcXVUYTEWFpOf0uIMzCKLaI7r8Tb4njJBmL4fhbKN4b0nR8lXnm5cGSK8DMl9e-WZtwfELlb9e5xLWs_PUPmzJe-nVRO7mV7fRcRkZURAJsajYFQRihIbfS39sm8ERG9nqw/s625/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="625" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuxzX5S9kJZHmFcNigk1WpVe72pykLDUJNpIx8lbdp2CL1HK6zKfAvOtcXVUYTEWFpOf0uIMzCKLaI7r8Tb4njJBmL4fhbKN4b0nR8lXnm5cGSK8DMl9e-WZtwfELlb9e5xLWs_PUPmzJe-nVRO7mV7fRcRkZURAJsajYFQRihIbfS39sm8ERG9nqw/w640-h614/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" width="640" /></a></div>Tapi upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh JPU Kejari Tanjung Perak terkait barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau agar dirampas untuk negara kembali kandas. Sebab Mahkamah Agung (MA) Republik Indoneisa dalam Putusannya Nomor 415 K/Pid.Sus-LH/2022, pada Selasa tanggal 15 Februari 2022, menolak permohonan pemohon kasasi<br /><br />Dalam putusannya, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang di Ketuai Dr. H. Suhadi, S.H., M.H menyebutkan, bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti Pengadilan Negeri dengan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana denda sebesar Rp9.000.000.000 dan penutupan seluruh usaha Terdakwa (PT Mansinam Global Mandiri ) telah memberikan alasan yang cukup, yaitu akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan maraknya pembalakan hutan secara liar dan kerusakan hutan yang semakin parah;<br /><br />Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI meyatakan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak<br /><br />Anehnya, sekalipun putusan Mahkamah Agung RI menolak permohonan Kasasi JPU Kejari Tanjung Perak, barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau dalam proses lelang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu sumber kepada Wartawan beberapa hari lalu<br /><br />Sumber menyebutkan, salah satu peserta lelang adalah G.Y.B.T selaku Direktur CV NI yang beralamat di Jln. Villa Taman Telaga, Lidah Kulon Lakar Santri Gresik yang memberikan kuasa kepada HS yang beralamat di Apo Bukit Barisan Gurabesi Jaya Pura. Surat kuasa tersebut ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2022<br /><br />“Kayau 58 kontainer dalam proses lelang di Kejari Tanjung Perak. Padahal kan masih dipergunakan untuk “Tersangka” yang masih DPO (Daftar Pencarian Orang.red), itu orang surabaya. Kabarnya perusahan-perusahan ini berkaitan dengan keluarga pejabat Istana,” kata sumber yang minta namanya tidak disebutkan <br /><br />Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh sumber, yaitu terkait nama peserta lelang. Dalam data yang dimiliki Wartawan bahwa G.Y.B.Tonak selaku Direktur CV Nusantara Indah  yang beralamat di Jln. Villa Taman Telaga, Lidah Kulon Lakar Santri Gresik adalah berstatus Tersangka di Polrsrtabes Surabaya sejak tahun 2012 atas laporan Kejari Tanjung Perak <br /><br />Saat itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) yang dijabat Danel Panangan atas nama Kejari Tanjung Perak membuat laporan ke Polrestabes Surabaya dengan Nomor Laporan : LP/0302/B/III/2012/Jtm/Rstbs/ Sby tanggal 14 Maret 2012 terkait barang bukti yang diuga hilang dalam Perkara Pidana Nomor : 3580/ Pid. B/2008/PN. Sby jo Nomor : 471K/PID.SUS/2010 tanggal 30 Desember 2010<br /><br />Yang dilaporkan saat itu adalah Aminata Taylor, GYB Tonak dan Suriansyah Djebar. Satu dari Tiga tersangka yaitu, Suriansyah Djebar telah meninggal dunia dengan status Tersangka. Menurut sumber, hingga saat ini laporan tersebut belum diketahui apakah sudah dihentikan atau tidak.<br /><br />Terkait proses lelang barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau dalam perkara pidana ‘Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan’ di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, hingga saat ini belum ada penjelasan lengkap dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun dari Kejari Tanjung Perak<br /><br />Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Fathur Rohman, SH., MH kepada Wartawan melalui pesan WhastApp mengatakana, “Kalau untuk lelang teknisnya di Kejari masing2 (masing-masing.red)”.<br /><br />Sementara Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak I Putu Arya Wibisana, SH., MH kepada Wartawan melalui pesan WhastApp (Rabu, 14 September 2022) mengatakan, “Mohon waktu kami koordinasi kan dgn Kasi BB enggeh”. Dan beberapa detik kemudian, I Putu Arya Wibisana, SH., MH mengirim pesan WhasApp yang mengatakan, “Infonya masih belum”.<br /><br />Anehnya, apakah memang Kejati Jatim tidak mengetahui adanya proses lelang barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olehan jenis merbau di Kejari Tanjung Perak?. Yang lebih anehnya adalah penjelasan dari Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak I Putu Arya Wibisana, SH., MH yang mengatakan “Infonya masih belum”. Belum apa? Belum di lelang atau bagaimana?<br /><br />Terkait barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olehan jenis merbau dalam perkara pidana, Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH mengatakan, bahwa tidak semua barang bukti bisa langsung dilelang karena ada prosesnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<br /><br />Dr. M. Sholehuddin, SH., MH mengatakan, kalau dalam putusan disebutkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara dan diserahkan, maka putusan tersebut wajib dilaksanakan<br /><br />“Apa isi putusan Pengadilan itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak, itu sama dengan melawan Putusan Pengadilan,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH., MH saat dihubungi Wartawan, Kamis, 15 September 2022<br /><br />Kasus ini berawal pada Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 23.50 Wib, kayu olahan jenis merbau yang dimuat di dalam 58 (delapan) kontainer, diamankan dan disita oleh petugas Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan di Prov. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Pencegahan danPengamanan Hutan Ditjen Penegakan Hukum LHK Nomor : ST. 839/PPH/PPHS/Gkm.2/1/2019, tanggal 2 Januari 2019, antara lain saksi ASWIN BANGUN, S.Hut.,M.Si., saksi HENDRA NUR ROFIG, S.Hut.,S.E,MA, saksi ASA YULIANTO, S.Hut. dan saksi KRIES CONI SATRIAJI, S.Hut. yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan Kontainer yang berada di KM. SELAT MAS yang diduga berisi hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Povinsi Papua di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jl. Raya Tambak Osowilangon KM. 12, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.<br /><br />Bahwa terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Alm), berdasarkan Akta Kuasa Direktur dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SUPRAKOSO, S.H. Nomor : 20, tanggal 10 Oktober 2002 sebagai Direktur PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI diberi kuasa khusus untuk mewakili penghadap dalam jabatannya selaku Direktur sepenuhnya dimanapun dan terhadap siapapun, didalam dan diluar pengadilan, dalam segala hal urusan dan tindakan, baik tindakan pengurusan maupun pemilikan PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI pada pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 23.50 Wib<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jl. Raya Tambak Osowilangon KM. 12 Kecamatan Benowo, Kota Surabaya <br /><br />Atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Bahwa terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI beralamat di Jl. Raya Abepantai-Nafri No. 88, Kota Jayapura-Papua, bergerak dibidang usaha perkayuan dari Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), Ijin Usaha Industri Kayu Primer (IUI-IPHHK)/kayu olahan dan Ijin Usaha Industri Kayu Skunder/Molding.<br /><br />Bahwa terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI memperoleh bahan baku kayu yang bersumber dari beberapa perusahaan pensuply, untuk Industri primair bahan baku kayu bulat/ log diperoleh dari pemegang HPH yang bekerjasama dengan terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yaitu PT. HANURATA dan PT. BATASAN (masing-masing berkedudukan di Kabupaten Kerom) dan untuk Industri lanjutan sumber bahan bakunya dari pemegang hak Industri Primer Hasil Hutan Kayu di wilayah Jayapura dan Kabupaten Kerom baik dengan perjanjian kerjasama maupun tanpa perjanjian kerja sama.<br /><br />Bahwa selain menerima bahan baku kayu yang bersumber dari perusahaan pensuply bahan baku kayu, terdakwa memiliki kewenangan menentukan bisa atau tidak bisa menerima kayu dari pihak yang akan mensuply kayu merbau atau meminta jasa produksi standar ekspor, juga menerima sumber bahan baku kayu olahan jenis merbau dari masyarakat adat dari sekitar Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Kerom, tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan.<br /><br />Bahwa proses pengangkutan kayu jenis merbau dari lokasi tebangan sampai ke terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yaitu setelah kayu ditebang dan menjadi kayu bantalan oleh operator chainsaw, kemudian para operator chainsaw/penebang mengeluarkan kayu bantalan/olahan dari dalam hutan ke pinggir jalan dengan cara ditarik manual oleh para penebang, setelah kayu bantalan merbau ini sampai dipinggir jalan kemudian kayu digrade/hitung jumlah batang dan ukurannya dan dicatat dalam nota biasa sebagai dasar untuk pembayaran jasa kerja penebangan dan pengolahan.<br /><br />Bahwa setelah kayu merbau terkumpul di pinggir jalan kemudian dimuat menggunakan mobil truk, baik milik perusahaan maupun mobil truk yang disewa dan diterima di lokasi terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI oleh ALEXANDER UYO (Manager Operasional) atas persetujuan dari terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI.<br /><br />Bahwa terdakwa mengubah status kayu yang diperoleh secara tidak sah tersebut seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, dengan menerbitkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) Nota Perusahaan PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI beserta lampiran Daftar Kayu Olahannya yang ditandatangani oleh ROYNALDI BISE atas persetujuan terdakwa, terhadap kayu merbau yang diterima dari masyarakat secara tidak sah tersebut<br /><br />Bahwa dengan disertai dokumen berupa Nota Perusahaan tersebut, terdakwa mengedarkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) kontainer kayu olahan sawntimber jenis merbau yang diperoleh secara tidak sah tersebut melalui jalur perairan/laut menggunakan KM. SELAT MAS-IMO 9104146 dengan tujuan Pelabuhan Teluk Lamong, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kepada penerima berdasarakan alamat yang disebut di dalam Nota Perusahan, sebagai berikut<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1bVgcl6zskgjS1Ih1wEUs8HQRCSsOUc-KXQrIYlCYwPLnAmejH37rPeAq_zZM1QqTQlUwQMxn2gKxQyxNKvoqB_7tRrENx-N5k8Q0Je-fXj3m7AWiE3mF360GgKmhf434wA_J4KTktUqx7xCnJc58xo0fKq9Z8BLdGs9tRP8qI4vD8A5VzAKL3NRO/s2412/GAMBAR_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2254" data-original-width="2412" height="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1bVgcl6zskgjS1Ih1wEUs8HQRCSsOUc-KXQrIYlCYwPLnAmejH37rPeAq_zZM1QqTQlUwQMxn2gKxQyxNKvoqB_7tRrENx-N5k8Q0Je-fXj3m7AWiE3mF360GgKmhf434wA_J4KTktUqx7xCnJc58xo0fKq9Z8BLdGs9tRP8qI4vD8A5VzAKL3NRO/w640-h598/GAMBAR_1.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxV5PZp19HNACBZwrMb2BoZqp2F_hmtFWnEwi5sskraV5WipG7o4w7zRShEWXkYyypqgb54xWrhE6p62uO3Pmn2nI3_L11ITWV5Tyx-4DfO9VcRP0m69G2ZH8BHyKnQWM8kHxHVCxLCCDhbZBK9-rfLo9gkxYEuNuTQVsqN61R53djgCoui3wuRGuU/s2404/GAMBAR_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1496" data-original-width="2404" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxV5PZp19HNACBZwrMb2BoZqp2F_hmtFWnEwi5sskraV5WipG7o4w7zRShEWXkYyypqgb54xWrhE6p62uO3Pmn2nI3_L11ITWV5Tyx-4DfO9VcRP0m69G2ZH8BHyKnQWM8kHxHVCxLCCDhbZBK9-rfLo9gkxYEuNuTQVsqN61R53djgCoui3wuRGuU/w640-h398/GAMBAR_2.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Pada pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 23.50 Wib., kayu olahan jenis merbau yang dimuat di dalam 58 (delapan) kontainer, diamankan dan disita oleh petugas Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan di Prov. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Pencegahan danPengamanan Hutan Ditjen Penegakan Hukum LHK Nomor : ST. 839/PPH/PPHS/Gkm.2/1/2019, tanggal 2 Januari 2019,<br />antara lain saksi ASWIN BANGUN, S.Hut.,M.Si., saksi HENDRA NUR ROFIG, S.Hut.,S.E,MA, saksi ASA YULIANTO, S.Hut. dan saksi KRIES CONI SATRIAJI, S.Hut. yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan Kontainer yang berada di KM. SELAT MAS yang diduga berisi hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Povinsi Papua di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jl. Raya Tambak Osowilangon KM. 12, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama MANGATAS TAMBUN, SP,M.Si. dari BPHP Wilayah II Medan yang melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu yang terdapat di dalam 58 (lima puluh delapan) Kontainer bersama dengan Tim, yaitu YANDI IRAWAN SUTISNA, S.Hut., IMAM SUWARJONO, EKO CAHYO MARYONO, SP, MUHAMAD ISHAK, S.Hut., AHMAD SAHIDIN, S.Hut., SYAHRIL, S.Hut., YURIONO, SP dan REGIANTO, A.Md, menjelaskan bahwa dari hasil pengukuran dan pengujian terhadap isi sebagaimana dimaksud dalam perkara ini bentuknya berupa kayu Gergajian (Sawn Timber) dan jenisnya adalah Merbau, dengan jumlah dan volume masing-masing Kontainer sebagai berikut :    </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrag5yzjLXdaKFNntjaWDw4euq2j3f2KPOlR0xryHueFFpBJt3tmus4XVu-dPpcmjjPZlqtvE8iO5JW8z5Tp9OYcTpRR-HDsxHwAE7He05sH10TKwQPKA6J8Sw8ly2qKQe7Xp-Z6qjUMUiU1F0atY5ZWya91x51xQ9FT1RbX5Yh3GjOVeOZlPvmgFK/s2492/GAMBAR_3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2004" data-original-width="2492" height="514" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrag5yzjLXdaKFNntjaWDw4euq2j3f2KPOlR0xryHueFFpBJt3tmus4XVu-dPpcmjjPZlqtvE8iO5JW8z5Tp9OYcTpRR-HDsxHwAE7He05sH10TKwQPKA6J8Sw8ly2qKQe7Xp-Z6qjUMUiU1F0atY5ZWya91x51xQ9FT1RbX5Yh3GjOVeOZlPvmgFK/w640-h514/GAMBAR_3.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj78discATz6Ku1O8b8hrMEMX3B0mPH9D3lqG5Ie4EMUdesdUIj6Nw6rhjhnfvT_PFPadRPLGKyYMR_8u1W_obc0ZZxnbCkYqAh7rT3ASJZMWA1wkBcaBZ-ytdIbuEXavqL33PEvvXuw36TUIgun5X4pcMLXOudVzMf7MGHhR2srhRFEi0Lkj8XN3SX/s2486/GAMBAR_4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2236" data-original-width="2486" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj78discATz6Ku1O8b8hrMEMX3B0mPH9D3lqG5Ie4EMUdesdUIj6Nw6rhjhnfvT_PFPadRPLGKyYMR_8u1W_obc0ZZxnbCkYqAh7rT3ASJZMWA1wkBcaBZ-ytdIbuEXavqL33PEvvXuw36TUIgun5X4pcMLXOudVzMf7MGHhR2srhRFEi0Lkj8XN3SX/w640-h576/GAMBAR_4.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4vQYlOwe5NvuB43gj4w9wM6bj1ZspT3ZY5B2Vv3L_D3GVyFnoW68ZmjKScr6ge8zSxvjGzZUEGE69OaJOVA_yJGCFvbQDn3HOHLa5--g-sM0uK8OjQohQWMA7IpIFYNOzfp6d-UCPQU7wuYM9bybO1NLIhMyg2ifqXC4sfJ1TRLJC_C90Kct38meF/s2488/GAMBAR_5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2230" data-original-width="2488" height="574" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4vQYlOwe5NvuB43gj4w9wM6bj1ZspT3ZY5B2Vv3L_D3GVyFnoW68ZmjKScr6ge8zSxvjGzZUEGE69OaJOVA_yJGCFvbQDn3HOHLa5--g-sM0uK8OjQohQWMA7IpIFYNOzfp6d-UCPQU7wuYM9bybO1NLIhMyg2ifqXC4sfJ1TRLJC_C90Kct38meF/w640-h574/GAMBAR_5.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2myRq1cF_tgvFMWIYkOcnC77zEjJ3ArOvQVZW8zZ1EOiTm-6JidRBmLD8DIhRXrX6hOyj3rWQSGdAnV83odiMINkuZl7txQnYOHVat9tF5ofeqXAAokwCkdEPt0vUtoAiTFCtslhl4D4kXDfonoAta6VAPo9bgSGPBRSSRAFDGfcGXjsEgD0l5jE4/s2492/GAMBAR%2056_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="336" data-original-width="2492" height="86" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2myRq1cF_tgvFMWIYkOcnC77zEjJ3ArOvQVZW8zZ1EOiTm-6JidRBmLD8DIhRXrX6hOyj3rWQSGdAnV83odiMINkuZl7txQnYOHVat9tF5ofeqXAAokwCkdEPt0vUtoAiTFCtslhl4D4kXDfonoAta6VAPo9bgSGPBRSSRAFDGfcGXjsEgD0l5jE4/w640-h86/GAMBAR%2056_1.jpg" width="640" /></a></div>1. Bahwa Ahli atas nama DANIEL DAVID KOROMAT, S.Hut., dari Kantor BPKH Wilayah X di Jayapura pada pokoknya menerangkan, yaitu : Berdasarkan lampiran peta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.2613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017, tanggal 28 April 2017 pada wilayah administrasi :<br /><br />a. Kabupaten Keerom terdapat kawasan hutan dengan fungsi Konservasi yaitu Kawasan Suaka Margasatwa (SM) dan Fungsi Lindung yaitu Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Fungsi Produksi yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK),<br /><br />b. Kabupaten Sarmi terdapat kawasan hutan dengan fungsi Konservasi yaitu Kawasan Suaka Margasatwa (SM) dan Fungsi Lindung yaitu Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Fungsi Produksi yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi (HP), Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)<br /><br />2. Bahwa sampai saat ini belum ada atau tidak ada kawasan hutan yang telah diakui pemerintah sebagai Hutan adat dan kepemilikan hak ulayat masyarakat yang diakui oleh pemerintah.<br /><br />3. Bahwa sampai saat ini belum ada atau tidak ada usulan dari masyarakat dan atau institusi lainnya terkait pengakuan kawasan hutan sebagai hutan adat dan hak ulayat masyarakat Papua agar mendapatkan pengakuan secara legal dari pemerintah yang disampaikan melalui BPKH Wilayah X Papua.<br /><br />Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016jo.Nomor: P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak, yaitu :<br /><br />1. Pasal 4 ayat (3) : Penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.<br /><br />2. Pasal 4 ayat (4) : Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.<br /><br />Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, karena bentuknya berupa kayu gergajian, maka dokumen yang seharusnya digunakan adalah SKSHHK-KO dan tidak boleh dikirim dengan menggunakan dokumen Nota Perusahaan.<br /><br />Perbuatan terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI diatur dan diancam pidana dalam <br />Pasal 94 ayat (2) huruf d jo. Pasal 19 huruf f atau Kedua Pasal 86 ayat (2) huruf a jo. Pasal 12 huruf i atau Ketiga Pasal 83 ayat (4) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<br /><br />Namun dalam tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak adalah,:<br />1. Menyatakan terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<br /><br />2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Alm) sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa penutupan seluruh perusahan (pasal 109 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).<br /><br />3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa : 1. 58 (lima puluh delapan) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan dirampas untuk negara; 2. 58 set dokumen nota perusahaan sebanyak 74 dokumen diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dalam perkara Tersangka; Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;<br /><br />Dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN.Sby, tanggal 27 September 2019 adalah :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja mengangkut, kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut<br />Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);<br /><br />3. Menyatakan barang bukti berupa : 1). 58 (lima puluh delapan) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing-masing dengan nomor kontainer sebagaimana dalam bukti nomor 1 sampai dengan nomor 58, dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Provinsi Papua, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;<br /><br />2). 58 (lima puluh delapan) set dokumen nota perusahaan sebagaimana dalam bukti nomor 1 sampai dengan nomor 74, tetap terlampir dalam berkas perkara<br />Barang-barang bukti tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 20 September 2019 ;<br /><br />4. Menetapkan supaya Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<br /><br />Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN.Sby, tanggal 27 September 2019 yaitu :<br /><br />Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;<br />Merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 September 2019 Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN Sby, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan “Dengan sengaja mengangkut, kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);<br /><br />3. Menetapkan penutupan seluruh usaha Terdakwa (PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI) ;<br />4. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa : <br />1). 58 (lima puluh delapan) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing-masing dengan nomor kontainer sebagaimana dalam bukti nomor 1 sampai dengan nomor 58, dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Provinsi Papua, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;<br /><br />2) 58 (lima puluh delapan) set dokumen nota perusahaan sebagaimana bukti nomor 1 sampai dengan nomor 74, tetap terlampir dalam berkas perkara.<br /><br />Barang-barang bukti tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 20 September 2019 ;<br /><br />5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). (Jnt)<br /></div>

News Pidana Regional Tipikor MA Menolak Kasasi Jaksa Kejari Tanjung Perak, BB 58 Kontainer Kayu Merbau Dilelang?

#Dalam Putusan, kayu jenis Merbau sebanyak 58 Kontainer dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar d...

»

Terdakwa ‘HS’, Mencari Keadilan Hukum di Negara Hukum

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg yang menjerat Terdakwa ‘HS’ dituduh mengggelapkan tanah dan bangunan miliknya oleh Dra. Ester Susianty  Chandra, ibu angkat Kwee Indrayani, istri Terdakwa#   </span>   <br /></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxDOTBrA4iUdRhnAOF2bPWpiAYzkGVLHLslLNbmgNgw2IujgCGb-qBc8IEQ1AQdBL4_af8Gw157oEfcZsktEBpwFPRdEvPn_w3EowYsOkKWlUClDC1sxG5N1IJwPn_h2HKtIWIxiH7TSXy_BjCGEl5RYfYR-FpkfryOzjghL0TCaQv6BQyYFSEloq1/s700/palu-hakim-illustrasi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxDOTBrA4iUdRhnAOF2bPWpiAYzkGVLHLslLNbmgNgw2IujgCGb-qBc8IEQ1AQdBL4_af8Gw157oEfcZsktEBpwFPRdEvPn_w3EowYsOkKWlUClDC1sxG5N1IJwPn_h2HKtIWIxiH7TSXy_BjCGEl5RYfYR-FpkfryOzjghL0TCaQv6BQyYFSEloq1/w640-h360/palu-hakim-illustrasi.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>Indonesia disepakati para founding father (Bapak Bangsa Indonesia) sebagai negara hukum, dimana hukum menjadi panglima dan keadilan adalah segala-galanya. Namun faktanya,  kepastian hukum kian hari kian tidak menentu, keadilan yang segala-galanya menjadi segalau-galaunya. Bahkan terkadang yang berjuang untuk mencari keadilan atas haknya tidak mendapatkan apapaun sedangkan yang terbukti salah malah memperoleh pembelaan dan dukungan yang adil. <br /><br />“Dan mencari keadilan hukum yang adil di negara hukum ibarat merangkul bayangan sendiri disiang hari”</i>. Ungkapan inipulalah yang barangkali dirasakan oleh “HS” (63), warga Jln. Dieng Kota Malang yang saat ini berharap ada mujizat dalam perkara pidana penggelapan yang menjerat dirinya atas tanah 3 SHM (setifikat Hak Milik) Nomor 948, 949 dan 950 dan bangunan miliknya yang dilaporkan oleh Dra. Ester Susianty  Chandra ke Polda Jawa Timur pada tahun 2015, ibu angkat almarhum Kwee Indrayani, istri Terdakwa “HS”<br /><br />Terdakwa “HS” mencari keadilan hukum yang adil di negara hukum lewat upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur bahkan hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malang terlebih-lebih dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, karena dianggap tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 saat menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 yang menyatakan “Terdakwa Hari Soesilo Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan menjatuhkuman hukuman pidana penjara selama Sepulu bulan” dari tuntutan Jaksa dengan pidana penjara selama Satu tahun dan Enam bulan<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Mengungkap fakta Sebelum Perkara</span></span></b><br />“HS”, dengan didampingi beberapa orang lainnya termasuk Penasehat Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H menemui berirakorupsi.co pada Sabtu, 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 Wib dan menceritakan kasus perkara yang menjerat dirinya.<br /><br />Menurut “HS”, beberapa puluh tahun yang lalu, pasangan suami istri, Andreas Hendro Susanto, SH dan Dra. Ester Susianty  Chandra yang belum dikaruniai anak, mengadopsi Kwee Indrayani (alm) saat berusia sekitar 8 tahun, anak kandung (anak pertama dari tiga bersaudara) dari pasangan suami istri Khairul Alim dan Wahyuni<br /><br />“Bu Kwee inikan anak angkat Ibu Ester dan Pak Hendro. Bu Kwee anak pertama dari tiga bersaudara, anak kandung dari Ibu Wahyuni dan Bapak Khairul Alim,” kata “HS”<br /><br />“HS” menceritakan. Pada tahun 1980, Ia (HS) menikahi Kwee Indrayani. Dan pada tahun 1990, Ia bersama istrinya, Kwee Indrayani (alm) membeli sebidang tanah Petok D di Kota Malang kurang lebih seluas 4000 meter. Untuk mengurus surat-surat tanah tersebut, “HS”  dan Kwee Indrayani (alm) mempercayakan ke ayah kandung Kwee Indrayani, Khairul Alim yang bekerja sebagai kontraktor<br /><br />Tanah kurang lebih seluas 4000 meter tersebut terdiri dari 3 SHM (setifikat hak milik), yaitu SHM Nomor 948 seluas 286 m2, SHN Nomor 949 seluas 2.480 m2 dan SHM nomor 950 seluas 1.420 m2 atas nama Khairul Alim<br /><br />“Tanah itu kami beli asalnya petok D. Karena kesibukan kami maka kami serahkan ke Pak Khairul Alim untuk mengurus surat-saratnya sekalian pakai nama Khairul Alimdi SHM-nya. Karena pak Khairul Alim kan bukan orang lain melainkan Bapak kandung Bu Kwee. Selain mengurus surat-suratnya juga untuk membangun rumah dan gudang karena pak Khairul Alim sebagai kontraktor,” cerita “HS” sambil menunjukkan bukti SHM yang dimaksud<br /><br />Sekitar tahun 1992, lanjut “HS”, Kwee Indrayani (alm) menjaminkan 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 ke BCA Cabang Malang di Jalan Basuki Rahmat Kota Malang sebesar Rp225.000.000 untuk modal usaha yang bergerak dibidang makan ringan atau snack<br /><br />“Uang itulah yang digunakan untuk membangun rumah, gudang dan modal usaha yang bergerak dibidang makan ringan atau snack. Yang bangun gudang dan rumah ya pak Khairul Alim karena kontraktor,” ucap “HS”<br /><br />Dengan wajah yang terlihat sedih sambil membolak balik lembaran-lembaran dokumen yang ada didapannya, “HS” menceritakan kenangan pahit yang dialami istrinya, Kwee Indrayani hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 2010 dan angsuran/cicilan di BCA pun tidak lagi lancar <br /><br />“Tahun 1998, ada krismon (krisis monoter) dan Bu Kwee juga sakit menderita gagal ginjal. Sudah operasi ginjal di China. Tahun 2010 Bu Kwe meninggal sehingga angsuran/cicilan di BCA macet,” kenang “HS”<br /><br />“HS” melanjutkan ceritanya. Pada tahun 1998, 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 dilelang oleh BCA secara internal tanpa ada pemberitahuan ke Kwee Indrayani. Pemenang lelangnya adalah pegawai BCA sendiri yaitu Indra Agus Swantoko, SH dan BCA masuk dalam daftar Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)<br /><br />“Tahun 1998, 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 dilelang secara internal oleh BCA pemenangnya adalah pegawai BCA sendiri yaitu Indra Agus Swantoko tanpa ada pemberitaahuan dan setelah itu BCA masuk dalam daftar BPPN dan 3 SHM itupun berganti nama menjadi atas nama Indra Agus Swantoko,” kata “HS”<br /><br />Cerita “HS” ini menimbulkan pertanyaan. Apakah sah menurut peraturan atau  perundang-undangan yang berlaku, pihak Bank diperbolehkan melakukan lelang secara internal yang dimenangkan oleh pegawai Bank itu sendiri tanpa adanya pemberitaahuan kepada Debitur? Mengapa pihak Bank BCA Cabang Kota Malang tidak memberitahukannya kepada Kwee Indrayani selaku Debitur?<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Mengungkap Fakta Timbulnya Perkara</span></span></b><br />“HS” melanjutkan ceritanya. Pada tahun 2005, atas surat dari BPPN yang memberikan kesempatan kepada Kwee Indrayani (alm) untuk dapat menguasai kembali ke 3 SHMnya dengan membayar seniali Rp240.696.000 melalui BPPN<br /><br />“Saat itu kami tidak punya uang dan kami berusaha meminjam ke teman-teman, dan saat itu Bu Ester bersedia meminjamkan uang sebesar Rp240.696.000. Kata Bu Ester saat itu, ‘ya sudah saya pinjamkan nanti kembalikan kalau sudah dijual’. Dan uang itu di transfer oleh  pak Hendro (Andreas Hendro Susanto, SH) ke BPPN atas nama Kwee Indrayani. Jadi 3 SHM itupun kembali menjadi nama Kwee Indrayani bukan lagi nama Indra Agus Swantoko. Karena sudah sempat balik nama di Notaris melalui BPPN,” ujar “HS”<br /><br />Pada tanggal 13 Desember 2005, lanjut “HS”, Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat Akta Jual Beli atas kesepakatan antara Agus Indra Suantoko, SH yang diwaikili pihak BPPN dengan Kwee Indrayani mewakili dirinya sendiri. Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat Akta Jual Beli Nomor 414, 415 dan 416 dari 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 yang semula atas nama Indra Agus Suantoko menjadi Kwee Indrayani selaku pembeli yang sah dengan nilai pembayaran sebesar Rp240.696.000 yang sebelumnya sudah disetorkan oleh Andreas Hendoro Susanto, SH ke BPPN atas nama Kwee Indrayani<br /><br />“Setelah ada pembayaran uang sebesar Rp240.696.000 itu ke BPPN oleh Pak Hendro (Andreas Hendro Susanto, SH) atas nama Kwee Indrayani, barulah ada balik nama di Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH antara Indra Agus Suantoko, SH yang diwaikili pihak BPPN dengan Kwee Indrayani mewakili dirinya sendiri. Jadi bukan mewakili siapa-siapa termasuk Bu Ester karena pembayaran ke BPPN bukan atas nama Bu Ester tetapi Bu Kwee yang semula menjaminkan 3 SHM itu ke BCA. Tetapi oleh BCA dilelang karena macet sejak Bu Kwee sakit. Pemenang lelangnya adalah Indra Agus Suantoko, SH selaku pegawai BCA sendiri,” ungkap “HS”<br /><br />Masih menurut “HS”. Pada tanggal 19 Desember 2005, Dra. Ester Susianty Chandra mengajak Kwee Indrayani dalam kondisi sakit dengan didampingi suaminya, “HS” ke Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH dengan alasan untuk mengamankan asentnya (milik Kwee Indrayani). Di kantor Notaris tersebut, dibuatlah Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan waktu yang bersamaan terbit pula Akta Kuasa Menjual Nomor 33 terkait 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 atas nama Kwee Indrayani<br /><br />“Waktu diajak ke Notaris Bu Ester tidak bilang mau buat akta jual beli tapi hanya mengatakan biar asetnya aman. Waktu itu Bu Kwee kondisi sakit makanya saya ikut. Saat disana, Notari membuat Akta Pernyataan Nomor 32 tapi dengan waktu yang bersamaan terbit juga Akta Kuasa Menjual. Saya dipaksa istri waktu itu untuk tanda tangan karena istri saya sanfat persacaya sama Bu Ester,” kata “HS”  </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwJwlsqWEiKQcMhFi4O1X6mkLDiE9ormwGjgXL0BPKX_A5eVf3skqjIYdREH47ZiyiurtSPxgwAjB7eiReEl2V467t9lSAgyxm_RPeMZIORa0-ZIBNimsQe-v7Reqpky8CbKmDh-7_cMLG7eCr8ze1UVrCvwPn2uxIHVRpFDWb3ugbHhB1yMbeKltF/s625/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="625" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwJwlsqWEiKQcMhFi4O1X6mkLDiE9ormwGjgXL0BPKX_A5eVf3skqjIYdREH47ZiyiurtSPxgwAjB7eiReEl2V467t9lSAgyxm_RPeMZIORa0-ZIBNimsQe-v7Reqpky8CbKmDh-7_cMLG7eCr8ze1UVrCvwPn2uxIHVRpFDWb3ugbHhB1yMbeKltF/w640-h614/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dari cerita “HS”, terkait Akta Pernyataan dan Akta Kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH dalam waktu yang bersamaan menimbulkan pertanyaan yaitu, mengapa dan bagaiamana cara Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat 2 Akta dalam waktu yang bersamaan ? Lalu apa maksud dan tujuan Dra. Ester Susianty Chandra untuk meminta Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat 2 Akta tersebut? Apakah memang tujuan Dra. Ester Susianty Chandra benar-benar untuk mengamankan aset 3 SHM milik Kwee Indrayani atau “adakah sesuatu rahasia dibalik rasa” dimana Kwee Indrayani mempunyai hutang kepada Dra. Ester Susianty Chandra selaku ibu angkatnya sebesar Rp240.696.000?<br /><br />“HS” mengatakan. Pada tahun 2011, Dra. Ester Susianty Chandra meminta ke 3 SHM tersebut kepada dirinya (“HS”) setelah Kwee Indrayani meninggal pada awal tahun 2010, namun “HS”  tidak memberikannya. Sehingga pada tahun 2015, Dra. Ester Susianty Chandra melaporkan “HS” ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan penggelapan dengan bukti Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 19 Desember 2005, dimana kedua Akta tersebut dibuat dalam waktu bersamaan oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH<br /><br />“Tahun 2015 saya dilaporkan Bu Ester ke Polda Jatim dengan tuduhan penggelapan 3 SHM dengan bukti Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 19 Desember 2005, dimana kedua Akta tersebut dibuat dalam waktu bersamaan oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH,” ucap “HS”<br /><br />Satu tahun kemudian (2016), lanjut “HS”, Polda Jawa Timur menetapkannya (“HS”) sebagai Tersangka kasus Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 atau 385 KHUPidana, dan ditahun yang sama pula “HS” menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang dengan Nomor Perkara 205/Pid.G/2016/PN.Mlg<br /><br />Menurut “HS”, gugatan perkara Nomor 205/Pid.G/2016/PN.Mlg di NO atau ditolak karena kurang pihak. Sehingga HS melalui Kuasa Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H membuat gugatan baru Nomor 037/Pdt.G/2017/PN.Mlg tapi kemudian ditarik dan diganti dengan gugatan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg<br /><br />“Tahun 2016, saya ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jatim. Dan ditahun yang sama saya menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang dengan Nomor Perkara 205/Pid.G/2016/PN.Mlg namun hasilnya ditotal oleh Majelis Hakim PN Malang karena kurang pihak. Gugatan itu di NO atau ditolak karena kurang pihak. Lalu kami membuat gugatan baru Nomor 037/Pdt.G/2017/PN.Mlg tapi kemudian kami tarik dan diganti dengan gugatan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg,” ungkap “HS”<br /><br />“Gugatan saya terhadap Bu Ester ditolak dalam Putusan PK Nomor 687 PK/Pdt/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Tapi gugatan Bu Estr terhadap saya ditolak dalam Putusan PK Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. Waktu gugatan saya ke Bu Ester, saya menang di PN Malang tapi di PT, MA dan PK saya kalah. Tapi waktu gugatan Bu Ester terhadap saya, gugtan Bu Ester ditolak di PN maupun di PK. Bu Ester itu itu hanya menang di PT dan MA,” kata HS<br /><br />“HS” mengatakan, selain menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang, Ia juga membuat laporan ke Polres Malang dengan Nomor 267/11/2015/Jatim/Res.Mlg tentang adanya dugaan Konspirasi jahat yang sekan-akan Ia (“HS”) telah menjual 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950<br /><br />“Yang saya laporkan saat itu adalah Sujoko selaku calon pembeli 3 SHM dan Notaris Dr. I Gede Mastra terkait dugaan Konspirasi jahat. Sujoko ini masih ngasih DP tapi sudah dijaminkan ke Bank Muamalat. Sedangkan Notaris Dr. I Gede Mastra membuat Kaver noot supaya dapat kredit dari Bank Muamalat,” kata “HS”<br /><br />Dari cerita “HS” ini ada yang menarik terkait nama Notaris Dr. I Gede Mastra (alm). Sebab Notaris Dr. I Gede Mastra (alm) juga disebut-sebut “terlibat” bersama puluhan Debitur lainnya dalam kasus perkara Korupsi kredit macet Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179 miliar termasuk Kepala Cabang dan Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang sudah di vonis pidana penjara selama puluhan tahun<br /><br />Kembali ke kasus “HS”. Selain dirinya (“HS”) menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang, Dra. Ester Susianty Chandra juga menggugat “HS” ke PN Malang saat perkara gugatan “HS” berjalan di PN Malang dengan Nomor Perkara 200/Pdt.G/2017/PN.Mlg<br /><br />Dan pada tahun 2017, JPU dari Kejari Kota Malang bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mengadili “HS” sebagai Terdakwa Tindak Pidana Penggelapan dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg <br /><br />Tetapi karena gugatan “HS” melalui Kuasa Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H terhadap Dra. Ester Susianty Chandra maupun gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap “HS” sedang berlangsung di PN Malang, sehingga Majelis Hakim PN Malang mengabulkan Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kota Malang terhadap Terdakwa “HS” dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg<br /><br />Dalam Putusan Sela perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 30 Maret 2017, Majelis Hakim mengatakan, “1. Menerima keberatan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menangguhkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg sampai dengan adanya Putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum.”<br /><br />Putusan tersebut diatas dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Sihar Hamonangan Purba, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Byrna Mirasari, SH., MH dan Martaria Yudhita Kusuma, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Anny Mardiyah, SH., MH pada Kamis tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Penegakan Hukum Yang Dirasakan “HS” Bukan Keadilan Hukum<br />Proses hukum yang diarasakan “HS” yang menjerat dirinya dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan Nomor Perkara 41/Pid.B/2017/PN.Mlg di PN Malang terkait putusan Majelis Hakim pada tanggal 13 Juli 2022 yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 bulan dirasakan bukan keadilan hukum<br /><br />Alasan “HS”, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Malang saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap dirinya pada tanggal 13 Juli 2022 yang mengatakan,;<br />“1. Menyatakan Terdakwa Hari Soesilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapaan; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hari Soesilo tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”. <br /><br />Dimana sebelumnya, dalam Putusan Sela perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 30 Maret 2017, Majelis Hakim mengatakan, “1. Menerima keberatan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menangguhkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg sampai dengan adanya Putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum.”<br /><br />Sementara Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 atas gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap “HS” ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali<br /><br />“Inikan ada dua putusan perdata dengan obyek yang sama. Yang pertama adalah gugatan saya terhadap Bu Ester. Disini saya kalah karena Putusan PK menolak gugatan saya. Tapi putusan terakhir adalah Putusan PK Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. Inikan atas gugatan Bu Ester ke saya tapi Putusan PK ini menolak gugatan Bu Ester. Artinya 3 SHM itu tetap milik saya. Tapi mengapa Hakim PN Malang tidak mempertimbangkan itu? inikah yang namanya proses hukum untuk keadilan hukum atau hukum yang adil di negara hukum?.” Kata HS dengan nada tanya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Karena itulah saya langsung mengatakan banding setelah Hakim membacakan putusan hari Kamis tanggal 13 Juli 2022. Saya tau mencari keadilan itu tidak mudah tapi saya harus berjuang," ucap HS <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Apa yang dikatakan HS ini bukan tidak beralasan. Sebab pertimbangan Majelis Hakim PN Malang saat membacakan Putusan dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 mengatakan “Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dipersidangan berupa Putusan Pengadilan Negeri Malang yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.200/Pat.G/2017/PN.Mlg tanggal 4 September 2018 jo. Putusan Banding No.156/PDT/2019/PT.SBY tanggal 29 April 2019 jo Putusan Kasasi No.3111 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya putusan tersebut menolak gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap Terdakwa berkaitan dengan SHM No. 948, SHM No. 949 dan SHM No. 950<br /><br />Anehnya, Majelis Hakim PN Malang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022, justru mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020, terkait gugatan HS terhadap Dra. Ester Susianty Chandra<br /><br />Sebab dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Malang saat membacakan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 mengatakan, “Menimbang, bahwa terhadap putyusan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusannya adalah menolak gugatan dari Penggugat dalam hal ini Dra. Esther Susianti Candra, maka makna dari putusan menolak tersebut adalah tidak ada keadaan Hukum Baru yang diciptakan sehingga kembali kekeadaan semula, namun demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor: 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg tanggal 31 Mei 2018 Jo. Putusan bandini Nomor: 496/PDT/2018/PT,SBY tanggal 30 Oktober 2018 Jo. Putusan Kasasi Nomor: 1741 K/PDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020, dimana dalam Putusan tersebut Gugatan Rekonvensi dari Dra. Ester Susianty Candra telah dikabulkan dan dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa terhadap obyek berupa tanag dan bangunan yang permasalahan dalam perkara ini sebagaimana dalam SHM Nomor, 948, SHM No. 949 dan SHM Nomor. 950 yang terletak di Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang telah dinyatakan secara hukum sah sebagai milik dari saksi Dra. Ester Susianty Candra”.<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim PN Malang ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa Majelis Hakim PN Malang tidak mempertimbangkan Putusan akhir dalam Perkara Perdata dengan  obyek yang sama dimana gugatan Dra. Esther Susianti Candra terhadap HS ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021?<br /><br />Apakah memang, dalam proses hukum putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan PK No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021 tidak diakui oleh Majelis Hakim PN Malang ? <br /><br />Lalu mengapa Majelis Hakim PN Malang justru mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dimana gugatan HS terhadap Dra. Esther Susianti Candra ditolak?. Apakah pertimbangan tersebut agar HS dapat dikirim ke penjara ?<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa “HS”</span></span><br />Apa yang dikatakan oleh “HS” tak jauh beda dengan apa yang disampaikan Penasehat Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H atau yang akrab disapa Sentot terkait Putusan Majelis Hakim PN Malang Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 yang tidak mempertimbangkan Putusan akhir dalam Perkara Perdata dengan obyek yang sama antara “HS” dengan Dra. Ester Susianty Candra yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 tetapi justru Majelis Hakim PN Malang mempertimbangkan putusan yang sebelumnya yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020<br /><br />“Inilah yang menjadi keberatan dari klien saya karena pertimbangan sebagaimana diatas adalah penghargaan yang kurang tepat dan merupakan kelalaian yang nyata dari Majelis Hakim dalam menghargai sekaligus menilai Putusan Nomor:200/Pdt.G/2017 tanggal 04 September 2018 jo. Putusan Banding Nomor. 156/PDT/2019/PT, SBY tanggal 29 April 2019 jo. Puitusan Kasasi Nomor. 3111 K/PDT/2019 tanggal 02 Desember 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021,” ucap Sentot<br /><br />Semestinya, lanjut Sentot, dengan ditolaknya gugatan Dra. Esther Susianty Candra dalam Putusan ini (Peninjauan Kembali), maka harusnya dipertimbangkan pula apa yang menjadi pokok gugatan Dra. Ester Susianty Candra tersebut (Halaman 5 Putusan Nomor. 200/Pdt.G/2017 tanggal 04 September 2018).<br /><br />“Sehingga dengan demikian makna dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 tersebut adalah merupakan terciptanya secara hukum melalui Putusan Peninjauan Kembali, yaitu: 1. Menolak Klaim bahwa Tanah SHM Nomor 948, SHM Nomor 949 dan SHM Nomor 950 adalah milik Penggugat (Dra. Esther Susianty Candra); 2. Menolak bahwa Tergugat (“HS”) telah melakukan perbuatan melanggar Hukum; 3. Menolak Petita Penggugat (Dra. Esther Susianti Candra) untuk menghukum siapapun yang menguasai tanah-tanah SHM Nomor 948, SHM 949 dan SHM Nomor 950; 4. Menolak siapapun untuk menyerahkan SHM Nomor 948, SHM 949 dan SHM Nomor 959 kepada Penggugat (Dra. Esther Susianty Candra); 5. Menolak Petita-petita lainnya dari Penggugat (Dra. Esther Susianti Candra),” ujar Sentot<br /><br />Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H pun menjelaskan tentang fakta-fakta hukum termasuk bukti-bukti yang terungkap di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 dengan Terdakwa “HS” yaitu;<br /><br />1. Tidak ada bukti pernah terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan antara Kwee Indrayani dan “HS” dengan Dra. Esther Susianti Chandra atau Andreas Hendro Susanto.<br /><br />2. Bukti Transfer dari Adreas Hendro Soesanto, SH ke BPPN sebesar Rp240.696.000 adalah uang pinjaman yang ditransfer langsung untuk menebus jaminan anak angkatnya atas nama Kwee Indrayani.<br /><br />3. Pelepasan dokumen dari BPPN kepada Kwee Indrayani, membuktikan bahwa Andreas Hendro Susanto bukan pemenang lelang maupun pembeli jaminannya di BPPN.<br /><br />4. Klaim Pelapor Dra. Esther Susianti Chandra, bahwa tanah dan gudang di Gadang Kecamatan Sukun dengan Sertpikat Hak Milik Nomor 948, 949 dan 950 adalah miliknya telah dipatahkan oleh Putusan terakhir yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Perkara Perdata Nomor: 200/Pdt.G/2018/PN Mlg jo Putusan Banding Nomor: 156/PDT/2019/ PT.SBY, jo Putusan Kasasi Nomor: 3111 K/PDT/2019 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. <br /><br />Lebih lanjut Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H menjelaskan, tanah Sertifikat Nomor: 948, 949 dan nomor 950 di Gadang Kecamatan Sukun masih sah milik Kwee Indrayani. Adanya Putusan yang sudah Incrach yaitu Putusan Perdata Nomor: 217/Pdt.G/2017/PN. Mlg, jo Putusan Banding Nomor: 776/Pdt/2018 jo Putusan Kasasi Nomor: 2831 K/PDT/2019 tanggal 29 Oktober 2019.<br /><br />“Putusan-putusan ini membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 948, 949 dan 950 yang terletak di Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang tersebut masih sah masih milik Kwee Indrayani bukan milik siapa-siapa termasuk Dra. Esther Susianti Chandra tetapi pertimbangan Majelis Hakim lain dan malah menghukum kliien saya. Itulah sebabnya kami langsung mengatakan banding hari itu juga,” ucap Sentot dengan tegas. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Tipikor Terdakwa ‘HS’, Mencari Keadilan Hukum di Negara Hukum

#Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 dalam ...

»

Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon dan yang bukan Kurator yang mentransfer uang hasil penjualan asek kepada Termohon?#    </span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/s1080/Foto%20'Goggle'.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/w640-h400/Foto%20'Goggle'.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi. Sumber footo Goggle</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Hitam putih” sidang kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu mulai terungkap<br /><br />Bahwa Kurator yang juga Advokat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH atau Alfred Hutagaol yang menurut berbagai sumber adalah salah seorang Majelis salah satu Gereja di Jalan Kedondong Surabaya diduga terlibat dalam “Rekayasa” Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1</a><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Adanya ‘rekayasa’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono yaitu, bahwa Rudy (Kok Djiang) yang beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II dan Rizal Kurniawan beralamat di Jln Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III bukan sebagai Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis atau Santoso Setiono tidak punya hutang sama sekali kepada dua nama tersebut<br /><br />Sementara pemohon I adalah Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang punya piutang (duit) di tangan Santosos Setiono sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Sedangkan pemohon IV yang juga menjadi pertanyaan adalah adalah mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono 10 orang yang sudah tidak bekerja lagi sejak taahun 2016 dan belum pernah dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Surabaya terkait belum dibayarkannya hak karyawan berupa gaji dan THR.<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Awal mula perkara PKPU dan Pailit </span></b></span><br />Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman kepada Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan bunga 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Dan sisa pinjaman kedua pada tanggal 10 Mel 2012<br /><br />Dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Pada tahun 2019, Eddy Prajitno melalui Kuasa Hukumnya menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugatan Eddy Prajitno.<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1</a><br /></b><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor. 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Pada putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU   </div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Adanya dugaan Rekayasa</span></b></span><br />Pada tahun 2020, Kuasa Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan perkara tersebut kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi dan/atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br />“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilang ‘saya tidak bawa berkas’, tapi Alfred bilang ‘nggak apa-apa,. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkas, saya sampaikan kepada Majelis Hakim, ‘saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda’, dan sidangpun ditunda,” kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Diduga, bahwa untuk memenuhi syara seorang Debitor memiliki Dua atau lebih Kreditor, muncullah nama Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan yang diajukan oleh Santoso Setiono kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Santoso Setiono sebenarnya tidak punya hutang kepada Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan. Hal itu diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Dan menurut Santoso Setiono, hal itupun diketahui oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah boleh atau sah menurut hukum yang berlaku, dimana seseorang yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit?. Bila memang Kurator mengetahui bahwa Kreditur yang diajukan oleh Termohon kepada Kurator tidak memiliki hutang piutang, mengapa Kurator meyeretakannya sebagai Pemohon? Apakah ini yang disebut sebagai ‘mafia’ peradilan???<br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co pun menanyakannya kepada Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) dengan mengirim pesan melalui WhastApp pada tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 19.25 WIB, namun Alfred Hutagaol hanya membaca pesan tersebut dan tidak bersedia menanggapinya. <br /><br />Bahkan sebelumnya, beberapa kali beritakorupsi.co menanyakan kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono terkait pengiriman (transfer) uang dari hasil penjualan 2 aset Santoso Setiono  ke rekening Santoso Setiono oleh pihak lain yaitu Ivan Widjaja dan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV, Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) maupun Ivan Widjaja tidak bersedia menanggapinya<br /><br />Informasi yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510,;  karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000,; biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta,; imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000,; imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000. Mengapa tidak dijelaskan secara rinci biaya lain-lain yang dimaksud???<br /><br />Berdasar informasi dari sumber beritakorupsi.co, bahwa yang mentrasfer uang sebesar Rp80 juta dari Rp277 sebagai hak karyawan ke rekening Santoso Setiono adalah Ivan Widjaja. <br /><br />Sedangkan yang mentrasfer uang sebesar Rp40 juta dari Rp220 juta bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono di Jalan  Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya ke rekening Santoso Setiono adalah Kuasa Hukum Pemohon Pemohon II, III dan IV<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa Ivan Widjaja dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono? Dan ada dengan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV yang mentrasfer uang ke rekening Santos Setiono?<br /><br />Menurut Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, bahwa Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,” kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditanya sejak kapan pinjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutangnya di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH.<br /><br />“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,” kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022 mengatakan, tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH mengatakan tidak tahu.<br /><br />“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,” kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br />“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,” ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Tanggapan Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya dan Hakim Pengawas <br /></span></b></span><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono, mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Sentara tanggapan Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas yang menggantikan Hakim Masrul SH., MH mengatakan, saat itu perkara PKPU termasuk perkara Pailit sudah berjalan<br /><br />“Saya tidak tahu karena saya bukan Hakim pengawas sejak awal, saya hanya menggantikan,” kata Hakim Imam Supriyadi, SH., MH, Jumat, 22 April 2022<br /><br />Saat ditanya terkait pembagian uang hasil penjualan aset Termohon, Hakim Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan, bahwa itu adalah Kurator dan Hakim pengawas hanya menerima laporan.<br /><br />“Menerima laporan dari Kurator,” ujar Imam Supriyadi, SH., MH<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait pihak lain yang bukan Kurator sendiri dan bahkan Kuasa Hukum Pemohon ikut mentransfer uang dari hasil penjualan aset Termohon, Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan kalau ada yang keberatan bisa dipanggil<br /><br />“Berhak memanggil kalau ada yang keberatan,” jelasnya. (Jnt)<br /></div>

News Perdata Pidana Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon da...

»

JPU Tak Banding, Vonis Bebas PN Gresik Terhadap Gadis Cantik Asal Gresik Inkrach

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh103PvkAvjlSUQW0oHkctqFgerY9huK19atlaLrz9mjQ75qsOzMrg7wsf7EbklQtCAvF39N-CwOG6rlIkUq07Ct512UQMY3qC4ef_LZQmYkuo4t7TGbfjAsME9H-Oo9VH_G6LPEqXMo7aWqPJalDX5RUHHJLdaKSq6wvJnO3dpgaK8ZRbria2CZLyu/s890/IMG20170614133149-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="890" data-original-width="689" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh103PvkAvjlSUQW0oHkctqFgerY9huK19atlaLrz9mjQ75qsOzMrg7wsf7EbklQtCAvF39N-CwOG6rlIkUq07Ct512UQMY3qC4ef_LZQmYkuo4t7TGbfjAsME9H-Oo9VH_G6LPEqXMo7aWqPJalDX5RUHHJLdaKSq6wvJnO3dpgaK8ZRbria2CZLyu/s16000/IMG20170614133149-1.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Mojokerto, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Rasa bahagia dan gembira yang tak bisa digambarkan namun bisa dirasakan saat ini oleh Rahayu Susilowati (23), warga Dsn. Balongmojo Kidul, Desa Balongtunjung, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, selain karena menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tak lama lagi akaan tiba, status terdakwa yang sempat disandangnya dalam perkara Laka Lantas (kecalakaan lalu lintas) sirna alias atau hilang setelah di Vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada Senin, 11 April 2022 dan hari ini Senin, 18 April 2022 telah inkracht atau putusan Pengadilan Negeri Gresik telah berkekuatan hukum tetap karena JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto tidak melakukan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari<br /><br />“Vonis bebas atas perkara Register Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN.MJK resmi inkracht (putusan yang berkekuatan hukum tetap), setelah upaya hukum banding menginjak 7 (tujuh) hari, terhitung per hari ini Senin (18 April 2022), JPU Mohammad Fajarudin,.S.H tidak melakukan upaya hukum banding,” kata Dwi Heri Mustika., S.H selaku Penasehat Hukum Rahayu Susilowati, Selasa 19 April 2022 dini hari<br /><br />Dwi Heri Mustika., S.H menjelaskan, “Sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, apabila jangka waktu pernyatan permohonan banding telah lewat, maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkrach),” <br /><br />Berdasarkan dakwaan dan tuntutan, lanjut Dwi Heri Mustika., S.H, bahwa kronologis bermula sekitar pukul 16.00 WIB, Sabtu (12/06/2021), Ayu membonceng tantenya, Sri Handayani mengendarai motor honda beat No Pol. W 2361 AO untuk mencari makan di daerah Balongpanggang. Namun, Ayu mengurungkan niatnya dan melajukan motornya ke Jl. Raya Dsn. Sidobecik, Ds Pulorejo, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Tepatnya, di warung nasi ayam geprek, Ayu yang membonceng korban Sri Handayani melaju dari timur ke barat dan sempat berhenti ditepi badan sebelah selatan Jl. Raya Dsn. Sidobecik, Ds Pulorejo, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Saat itu, Ayu sudah menyalakan lampu sent kanan motor kemudian berbelok menyeberang ke kanan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUmBugnMQGtHBv7wHDfW5bhrrnlfi5rDxJNyZK6NGr47Rb8cQdBDCd_Vpl6AeOCKDFwGB1DMDO9XBT2DbKAc3UDDGeRZSwHvtZCSJ_Favk9lbIjhmWlbjDzcQvZEB5Dd8H5Yu7SYFxI6QpFav7j-77uo6LppUer7a4NvI36ajich3XHB29w60he6-m/s862/Rahayu%20Susilowati%20(kiri).jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="862" data-original-width="449" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUmBugnMQGtHBv7wHDfW5bhrrnlfi5rDxJNyZK6NGr47Rb8cQdBDCd_Vpl6AeOCKDFwGB1DMDO9XBT2DbKAc3UDDGeRZSwHvtZCSJ_Favk9lbIjhmWlbjDzcQvZEB5Dd8H5Yu7SYFxI6QpFav7j-77uo6LppUer7a4NvI36ajich3XHB29w60he6-m/w334-h640/Rahayu%20Susilowati%20(kiri).jpg" width="334" /></a></div>Tanpa diketahui Ayu, dari arah belakang Ayu, tepatnya dari arah timur ke barat melaju motor Honda CBR 150 CC No Pol W 4728 NAQ dengan kecepatan kurang dari 50 km/jam yang dikendarai Chamim, warga Dsn. Banjar Selir, Ds. Sumber Agung, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Tak terelakan, Ayu yang membonceng korban Sri Handayani tertabrak Chamim. Sehingga korban Sri Handayani mengalami luka dan dilarikan ke Puskesmas Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.<br /><br />Didalam dakwaan JPU Mohammad Fajarudin,.S.H menyebutkan, bahwa Ayu, panggilan akrab terdakwa Rahayu Susilowati dinyatakan terbukti bersalah. Didalam point dakwaan dan tuntutan, JPU Mohammad Fajarudin,.S.H mendakwa dan menuntut Ayu bersalah karena mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagaimana dakwaan dan tuntuan yang diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. JPU Mohammad Fajarudin,.S.H menuntut Ayu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. <br /><br />Selain itu, JPU Mohammad Fajarudin,.S.H melalui surat dakwaan dan tuntutnya No. Reg Perkara: PDM-02/MKRTO/Eku.2/01/2022 mendakwa Ayu dengan pasal 310 ayat (3) RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi: Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat. <br /><br />Di dalam dakwaan dan tuntutannya JPU Mohammad Fajarudin,.S.H, menjelaskan yang memberatkan Ayu akibat kelalaiannya mengakibatkan Sri Handayani, tante dari Ayu meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke Puskesmas Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dan dirujuk serta dirawat di RS Ibnu Sina, Kabupaten Gresik.<br /><br />Sementara didalam Kesimpulan Pledoi atau Nota Pembelaan Kuasa Hukum terdakwa, Dwi Heri Mustika., SH menegaskan, tidak sependapat dengan tututan JPU Mohammad Fajarudin,.S.H, dikarenakan berdasarkan pasal 14a Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). (Jnt)</div>

News Pidana JPU Tak Banding, Vonis Bebas PN Gresik Terhadap Gadis Cantik Asal Gresik Inkrach

Mojokerto, BERITA KORUPSI .CO - Rasa bahagia dan gembira yang tak bisa digambarkan namun bisa dirasakan saat ini oleh Rahayu Susilowati (23)...

»