0
BERITAKORUPSI.CO –
Kebun Binatang Surabaya (KBS) seharusnya menjadi paru-paru kota dan tempat konservasi, namun selama hampir satu dekade, tempat ini perlahan berubah menjadi "ATM pribadi" bagi orang nomor satu di dalamnya. Kasus dugaan korupsi yang menjerat Choirul Anwar selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Bintang Surabaya (PDTS KBS) tahun 2016-2024, bukan sekadar kasus penggelapan angka. Ini adalah tragedi tentang bagaimana uang yang seharusnya menjadi nyawa bagi ratusan koleksi satwa, dialihkan untuk kemewahan pribadi.

Kasus ini meledak ke permukaan bukan karena kebetulan, melainkan akibat tumpukan kejanggalan yang selama ini "dibiarkan tidur" oleh sistem pengawasan internal Pemkot Surabaya. Kini, di November 2026, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) tidak hanya menahan Choirul Anwar, tetapi sedang membongkar jaringan yang memungkinkan kejahatan ini berlangsung subur selama delapan tahun.

Modus 'Pakan Hantu': Kejahatan di Atas Punggung Satwa

Penyidik Kejati Jatim telah memetakan modus operandi yang terbilang keji. Berdasarkan perhitungan BPKP Jawa Timur, negara Cq. Pemkot Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp10,2 miliar. Namun, angka itu hanya kulit luar. Yang lebih menyakitkan adalah fakta bahwa dari total kerugian tersebut, sekitar Rp7,4 miliar diduga mengalir deras ke kantong pribadi Choirul Anwar. Apakah hanya ke kantong pribadi Choirul Anwar atau mengalir juga ke pihak lain? Sebab "air mengalir dari atas kebawah sedangkan uang mengalir dari bawah keatas"

Bagaimana caranya? Choirul Anwar tidak mencuri uang di brankas secara langsung. Ia memainkan "hantu".

Tersangka diduga memerintahkan anak buahnya di bagian keuangan dan akuntansi untuk mencairkan dana operasional, khususnya anggaran pakan satwa tanpa prosedur sah. Kuitansi fiktif dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) palsu menjadi tameng. Di atas kertas, Kebun Bintang Surabaya membeli tonase daging dan sayuran untuk Harimau, Gajah, dan Primata. Namun di lapangan? Kandang-kandang tersebut seringkali kosong dari asupan gizi yang layak

Ini adalah bentuk kejahatan ganda: korupsi keuangan negara sekaligus kekerasan terhadap hewan secara sistematis melalui penelantaran nutrisi.

Delapan Tahun dalam Kegelapan: Kegagalan Pengawasan?

Kritik tajam harus ditujukan pada rentang waktu kejadian. Perbuatan ini terjadi sejak 2016 hingga 2024. Pertanyaannya: Ke mana mata dan telinga Dewan Pengawas serta Inspektorat Pemkot Surabaya selama delapan tahun? Atau mereka tau namun pura-pura tidak tahu seperti bunyi peribahasa "kura-kura dalam perahu - pura-pura tidak tahu".

Baru pada awal 2026, kejanggalan audit internal tercium bau Bangkainya. Terdapat selisih mencolok sekitar Rp8 miliar antara catatan kas dengan fisik uang. Ini bukan selisih kecil yang bisa dianggap "human error". Ini adalah indikasi pembobolan terstruktur.

Respons aparat pun akhirnya datang, meski terlambat. Pada 5 Februari 2026, Kejati Jatim melakukan penggeledahan dramatis. Empat boks kontainer dokumen disita, ruang keuangan disegel. Puluhan saksi diperiksa, hingga akhirnya pada tanggal 21-22 Juli 2026, Choirul Anwar resmi ditahan di Rutan Kelas I Surabaya. Surat Perintah TAP-863/M.5/Fd.2/07/2026 menjadi cap akhir bagi karier birokrat yang tercoreng ini.

Dampak Nyata: Satwa Mati, Fasilitas Rusak

Dampak dari korupsi ini tidak abstrak. Warga Surabaya yang membayar tiket masuk, tanpa sadar mendanai gaya hidup tersangka. Lebih parah lagi, koleksi satwa yang dilindungi menanggung akibatnya. Ironisnya, tidak hanya rakyat yang diwajibkan bayar pajak tetapi banyak pejabat yang Korupsi. Namun kali ini, puluhan hewan yang ada di Kebun Bintang Surabaya pun ikut kelaparan karena jatahnya diambil tuannya.

Penyidik menemukan korelasi langsung antara pengurangan anggaran pakan fiktif dengan penurunan kesehatan satwa. Fasilitas kandang yang rusak tak terawat dan kematian sejumlah koleksi satwa akibat malnutrisi atau sakit yang tidak tertangani adalah "bukti bisu" dari kejahatan kerah putih ini. Satwa-satwa itu mati kelaparan secara administratif, sementara uang pakannya dinikmati oleh manusia yang seharusnya menjaga mereka.

Pemburuan Berlanjut: Siapa Saja yang Terlibat?

Hari ini, Senin, 16 November 2026, penyidik Kejati Jatim melimpahkan berkas perkara beserta Tersangkanya (tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya agar segera dilimpahkan pula ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk segera disidangkan.

Namun, ini bukanlah akhir. Sebab penyidikan belum berhenti. Kejati Jatim mengindikasikan bahwa Choirul Anwar  tidak bekerja sendirian. Modus pencairan dana fiktif membutuhkan orkestrasi: siapa yang membuat kuitansi palsu? Siapa yang menandatangani persetujuan? Dan ke mana aliran dana Rp7,4 miliar itu sebenarnya bermuara?

Indikasi penetapan tersangka baru dari jajaran internal maupun pihak ketiga yang membantu "cuci uang" atau memuluskan pencairan dana menjadi sinyal bahwa Kejati Jatim serius membongkar akar masalahnya. Namun apakah semua yang terlibat atau akan dipilah dan dipilih sesuai amal perbuatannya?

Kasus Kebun Bintang Surabaya ini harus menjadi lonceng peringatan keras bagi pengelolaan BUMD di Surabaya. Transparansi tidak bisa lagi hanya menjadi jargon. Rakyat Surabaya menuntut lebih dari sekadar pengembalian uang negara; mereka menuntut keadilan bagi satwa-satwa yang menjadi korban bisu dari keserahan manusia. (Jen)
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Posting Komentar

Tulias alamat email :

 
Top