0
BERITAKORUPSI.CO –
Nama Deddy Arisandi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Bukan karena prestasi gemilang dalam membongkar kejahatan kerah putih, melainkan karena jeratan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelanggaran etika berat yang menjeratnya secara personal.

Kasus yang menimpa Deddy menciptakan sebuah ironi besar: seorang penegak hukum yang sehari-harinya dituntut untuk menegakkan keadilan dan moralitas negara, justru diduga menjadi pelaku manipulasi psikologis dan pelanggaran hukum keluarga. Lebih jauh, rekam jejak penanganan perkaranya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya juga memunculkan tanda tanya terkait ketajaman dan konsistensi penuntutannya.

Sorotan Tajam: Dugaan KDRT, Pernikahan Siri, dan Pelanggaran Kode Etik

Peristiwa yang memancing amarah publik ini bermula ketika seorang perempuan berinisial AM mengadu ke Media Center Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. AM tidak hanya menuduh Deddy melakukan KDRT fisik, tetapi juga kekerasan psikologis dan kontrol coercive (manipulasi, isolasi, dan pelucutan hak komunikasi dengan menyita handphone).

Namun, dari kacamata hukum dan kepegawaian, ada dua temuan fatal yang membuat kasus ini melampaui ranah privat:

1. Dugaan Bigami/Pelanggaran Aturan ASN: AM mengungkap bahwa ia dinikahi secara siri oleh Deddy pada saat status perceraian Deddy dengan istri sahnya belum berkekuatan hukum tetap. Bagi seorang Jaksa yang terikat aturan ketat ASN dan Kode Etik Jaksa, melakukan pernikahan di bawah tangan saat masih terikat perkawinan sah adalah pelanggaran berat terhadap norma keagamaan, hukum negara, dan integritas instansi.

2. Respon Institusi: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kini berada di bawah tekanan publik untuk tidak hanya melakukan pemeriksaan biasa, tetapi segera membentuk Majelis Kehormatan/Sidang Kode Etik. Jika terbukti benar, Deddy tidak hanya terancam pidana, tetapi juga pemecatan tidak hormat karena telah mencoreng marwah Kejaksaan.

Rekam Jejak Penuntutan: Antara Ketegasan dan Tanda Tanya

Di tengah badai kasus pribadinya, Deddy Arisandi mencatatkan diri sebagai JPU yang menangani berbagai perkara high-profile di PN Surabaya. Namun, bedah kritis terhadap kasus-kasus yang ditanganinya menunjukkan adanya disparitas dan celah yang patut dikaji:

1. Kasus Tabrak Lari Maut di Depan Grahadi (November 2026)
​Fakta: Deddy menuntut Erica Natasha Risakotta 3 tahun 6 bulan penjara atas kelalaian yang menyebabkan kematian pekerja event, Rachmat Praditya Kusuma.

​Analisis Kritis: Kecelakaan fatal di zona keamanan tinggi seperti depan Gedung Negara Grahadi seharusnya tidak hanya menyisakan kambing hitam pada pengemudi. Publik dan pengamat hukum mempertanyakan, apakah JPU Deddy Arisandi telah secara komprehensif menjerat pihak-pihak yang memiliki duty of care (kewajiban berhati-hati), seperti penyelenggara event atau pihak keamanan yang membiarkan akses jalan negara tertutup? Tuntutan 3,5 tahun untuk kasus kelalaian yang merenggut nyawa di zona vital juga dinilai oleh sebagian aktivis keselamatan jalan masih terlalu ringan untuk memberikan efek jera.

2. Sindikat Registrasi SIM Ilegal & Pencurian Data OTP Bali (November 2026)
​Fakta: Menuntut tiga terdakwa (Dio Bagus Saputra, I Gede Very Susantara, dan Muhammad Ansyari) dengan hukuman 1 tahun 5 bulan hingga 1 tahun 6 bulan atas penyalahgunaan NIK untuk kartu SIM.

​Analisis Kritis: Di era di mana kebocoran data kependudukan telah merugikan negara dan masyarakat miliaran rupiah (terkait kejahatan siber dan penipuan OTP), tuntutan di bawah 2 tahun bagi sindikat terstruktur terasa tidak proporsional. Pertanyaan kritisnya: Apakah penuntutan ini sudah menyentuh beneficiary atau otak dari sindikat tersebut, ataukah JPU hanya berhasil menjerat "tukang ketik" dan kurir data di level bawah? Hal ini mengindikasikan lemahnya pemetaan jaringan kejahatan siber oleh tim penyidik dan penuntut.

3. Kasus Notaris Dadang Koesboediwitjaksono (2025)
​Fakta: Menangani dugaan pemalsuan akta notaris yang berujung pada vonis bebas bagi terdakwa.

​Analisis Kritis: Kasus ini menjadi catatan merah. Adanya kontroversi terkait "perubahan tuntutan" di menit-menit akhir sebelum vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim memunculkan spekulasi liar. Apakah ini murni karena kelemahan pembuktian di persidangan, atau ada indikasi intervensi dan permainan "backroom" yang membuat jaksa kehilangan pijakan hukumnya? Vonis bebas dalam kasus pemalsuan dokumen negara adalah sinyal buruk bagi tata kelola administrasi hukum.

4. Kasus Catering Fiktif Polda Jatim (2025)
​Fakta: Menuntut terdakwa penipuan kerja sama catering fiktif untuk tahanan Polda Jatim dengan hukuman 2 hingga 3 tahun penjara.

​Analisis Kritis: Ini adalah satu-satunya kasus yang menunjukkan ketajaman Deddy dalam membongkar praktik "makan uang" di internal lembaga penegak hukum. Namun, kasus ini juga membuka borok bahwa praktik fiktif dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan kepolisian kejaksaan masih terjadi dan membutuhkan audit forensik yang lebih sistemik, bukan sekadar menyalahkan vendor.

Kesimpulan: Krisis Keteladanan Penegak Hukum

Kasus yang menimpa Deddy Arisandi bukan sekadar skandal personal, melainkan cerminan dari krisis keteladanan di tubuh penegak hukum. Bagaimana mungkin seorang Jaksa yang dituntut untuk objektif, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di ruang sidang, diduga melakukan isolasi, manipulasi, dan perampasan hak dasar perempuan di ruang privatnya?

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Agung tidak boleh membiarkan kasus ini menguap atau diselesaikan secara "kekeluargaan". Penonaktifan sementara Deddy dari tugas penuntutan aktif adalah langkah mutlak yang harus diambil untuk menghindari conflict of interest dan menjaga marwah institusi.

Publik tidak hanya menuntut kepastian hukum bagi AM, tetapi juga menuntut kejelasan: Apakah pedang keadilan yang dipegang oleh Deddy Arisandi selama ini benar-benar tajam, ataukah ia sendiri adalah bagian dari sistem yang retak?
Suara Institusi: Antara Tanggung Jawab Pengawasan dan Retorika Normatif

Sementara itu, menanggapi polemik yang saat ini menjadi perhatian publik, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim sebagai atasan langsung yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan Jaksa di wilayahnya, mengambil langkah administratif dengan membebastugaskan sementara Jaksa  Deddy Arisandi dari segala tugas penanganan perkara.

Langkah ini merupakan respons langsung atas viralnya dugaan perselingkuhan dan nikah siri serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyeret nama jaksa tersebut di media sosial. Hal itu disampaikan dalam Perss Release pada minggu 15 November 2026

Dalam Press Release tersebut, Kajari Surabaya Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim menjelaskan, polemik ini mencuat setelah akun TikTok "Bangpena Media Center" mengunggah konten pada Jumat, 13 November 2026, yang memuat tudingan keras terkait kehidupan pribadi Jaksa Deddy Arisandi. Dan menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi dari masyarakat. "Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan masyarakat."

Namun, ucapan terima kasih saja tidak cukup. Masyarakat membutuhkan kepastian apakah "klarifikasi internal" tersebut melibatkan pemeriksaan mendalam oleh Bidang Pengawasan (Bidwas) Kejari Surabaya termasuk oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau bahkan pelibatan Komisi Kejaksaan untuk menjamin independensi pemeriksaan?

Jangan Ganggu Substansi Perkara Erica Natasha Risakotta

Di tengah badai isu pribadi ini, Kajari Surabaya menekankan agar proses hukum yang sedang berjalan tidak terganggu. Deddy Arisandi tercatat sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara terdakwa Erica Natasha Risakotta (Nomor Perkara: 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby). Pada sidang Selasa, 10 November 2026, ia membacakan tuntutan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan terhadap terdakwa.

Meski langkah pembebastugasan sementara adalah prosedur standar untuk menjaga objektivitas, publik berhak mempertanyakan: apakah ini sekadar strategi peredam gejolak opini agar tetap terlindungi, ataukah awal dari proses penegakan kode etik yang tegas, transparan, dan berkeadilan?

Kronologi dan Respons Internal

Polemik ini mencuat setelah akun TikTok "Bangpena Media Center" mengunggah konten pada Jumat, 13 November 2026, yang memuat tudingan keras terkait kehidupan pribadi Jaksa Deddy Arisandi.

‎Terlepas dari isi pernyataannya, respons pimpinan Kejari Surabaya perlu diuji dengan tiga parameter berikut agar tidak berhenti sebagai damage control komunikasi publik:

‎1. Membedakan "Ranah Pribadi" dari Pelanggaran Disiplin Pegawai
Dalih klasik yang kerap muncul dalam kasus serupa adalah pernyataan bahwa persoalan rumah tangga merupakan "urusan pribadi" yang tidak bisa dicampuri institusi. Argumentasi ini keliru secara hukum. Bagi seorang jaksa, dugaan KDRT dan pernikahan siri tanpa izin saat masih terikat perkawinan sah sekaligus bersinggungan dengan:
  • ‎UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran adalah delik publik, bukan sekadar konflik domestik;
  • PP No. 45 Tahun 1990 ⁦(perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983)⁩ tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, mengatur sanksi disiplin berat bagi pegawai yang kawin tanpa izin/perceraian tanpa izin pejabat berwenang;
  • -PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, kewajiban menjaga martabat dan kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai;
  • Kode Perilaku Jaksa ⁦(Perja No. PER-014/A/JA/11/2012)⁩, kewajiban menjaga integritas dan kehormatan profesi baik di dalam maupun di luar kedinasan. ‎Karena itu, jika Kajari berlindung di balik narasi "privat", publik berhak mempertanyakan pemahaman institusi atas rezim disiplin yang mengikat aparaturnya sendiri.
‎2. Menguji Klaim "Sedang Diproses" dengan Tenggat dan Mekanisme

Frasa "akan kami tindak lanjuti" atau "sedang diproses" tanpa keterangan siapa yang memeriksa, atas dasar apa, dan dalam tenggat berapa lama adalah bentuk akuntabilitas kosong.

Publik perlu menuntut kejelasan: apakah pemeriksaan dilakukan Inspektorat Kejati Jatim, dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan ⁦(Jamwas)⁩, atau diteruskan ke Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal. Tanpa itu, pernyataan resmi berisiko menjadi instrumen pendinginan isu (cooling down), bukan penegakan etik.

‎3. Konsistensi dengan Asas Praduga Tak Bersalah

Kritik terhadap institusi harus tetap adil. Kajari tidak boleh menyatakan Deddy bersalah sebelum ada putusan pengadilan atau putusan sidang kode etik. Sikap institusional yang tepat adalah netral-prosedural: tidak melindungi, tetapi juga tidak menghukum lebih dulu. Penonaktifan sementara dari tugas penuntutan, bila dilakukan, harus dibingkai sebagai tindakan administratif untuk menjaga objektivitas perkara, bukan sebagai vonis. Justru di titik inilah kualitas kepemimpinan hukum seorang Kajari diuji: mampu membedakan antara melindungi bawahan secara membabi buta dan melindungi institusi melalui transparansi.

Saat inipun publik masih menunggu jawaban dari beberapa pertanyaan berikut:
‎
1. ‎Apakah Kejari Surabaya telah menerima laporan/pengaduan resmi terkait AM, atau baru mengetahui dari kanal Media Center DPR RI? Sejak kapan?

2. ‎Apakah Deddy Arisandi pernah melaporkan status perkawinan/perceraiannya kepada pejabat berwenang sesuai PP 45/1990? Apakah izin nikah/cerai diterbitkan?

3. ‎Apakah yang bersangkutan telah dipanggil untuk pemeriksaan klarifikasi? Berapa kali dan kapan?

4. ‎Apakah ada keputusan penonaktifan dari penuntutan perkara aktif? Jika tidak, apa dasar pertimbangannya?

5. ‎Bagaimana Kejari menjamin objektivitas tuntutan pada perkara yang sedang berjalan ⁦(tabrak lari Grahadi dan sindikat registrasi SIM)⁩?

6. ‎Terkait perkara notaris Dadang Koesboediwitjaksono (2025) yang berujung vonis bebas: apakah pernah dilakukan evaluasi atau gelar perkara khusus atas perubahan tuntutan tersebut? Apa hasilnya?

7. ‎Apakah perkara-perkara yang pernah ditangani Deddy akan diaudit ulang (case review) untuk memastikan tidak ada cacat penuntutan?

8. ‎Bagaimana mekanisme koordinasi Kejari dengan Kejati Jatim, Jamwas, dan Komisi Kejaksaan dalam kasus ini?

‎Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya menguji integritas seorang jaksa, tetapi juga keberanian atasannya. Pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya akan menjadi penanda apakah institusi ini memilih menutupi demi nama baik jangka pendek, atau justru membuka diri demi kepercayaan publik jangka panjang. Kejaksaan tidak sedang diadili karena satu oknum, melainkan karena cara institusi memperlakukan oknum tersebut.

Catatan Editor: Tulisan ini disusun berdasarkan data peradilan terbuka, laporan pengaduan publik per November 2026, serta Press Release

(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)

Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin dari redaksi

Posting Komentar

Tulias alamat email :

 
Top