Kasus Korupsi Suap Proyek APBD Tulungagung Sebesar Rp14.4 M Segera Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioxk35sEOfFUPKd4_j3t2-e2qvaW9e5DqZwMydemFNsl0OpEm4vgQITaUJeiY9GpsHjzVCMrl65VThsNZebRcbC_QImokREhSUOq9OO3l8zMzvuG4kweLXS1iq981mwhluxdxGXR9tewchzKgjlY9bzv9p_3NtW1q4H_JgFVKl7kEa3JwV7KLXXfaF/s361/Akmad%20Nur%20dan%20Herry.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="297" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioxk35sEOfFUPKd4_j3t2-e2qvaW9e5DqZwMydemFNsl0OpEm4vgQITaUJeiY9GpsHjzVCMrl65VThsNZebRcbC_QImokREhSUOq9OO3l8zMzvuG4kweLXS1iq981mwhluxdxGXR9tewchzKgjlY9bzv9p_3NtW1q4H_JgFVKl7kEa3JwV7KLXXfaF/w329-h400/Akmad%20Nur%20dan%20Herry.jpg" width="329" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />‘Cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu’. Mungkin kalimat inilah yang tepat bagi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam pengembangan kasus Tindak Pidana Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo tahun 2016 hingga 2018 sebesar Rp138 miliar<br /><br />Kasus ini berawal pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Saat itu, KPK menangkap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sutrisno dan Susilo Prabowo atau Embun<br /><br />Syahri Mulyo menjabat sebagai Bupati Tulungagung sejak 2012 - 2017 untuk periode pertama. Dan kemudian terlipilih lagi untuk periode kedua 2018 - 2023. Diakhir jabatan peride pertama, Syahri Mulyo ditangkap KPK karena saat itu diduga menerima sejumlah duit suap sebagai fee proyek APBD Kab. Tulungagung. Sekalipun Syahri Mulyo sudah meringkuk di Tahanan KPK, masyarakat Tulungagung masih memilih Syahri Mulyo sebagai Bupatinya<br /><br />Dari fakta yang terungkap di persidangan, total duit suap yang diterima Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2012 - 2018 adalah sebesar Rp138.434.647.619 yang berasal dari sejumlah pengusaha kontraktor dan dari sejumlah SKPD (Dinas) dilingkungan Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Dari jumlah uang suap yang diterima Syahri Mulyo memalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung, sebesar Rp38.331.136.616 berasal dari pengusaha Susilo Prabowo dan Tigor Prakoso sebesar Rp14.414.829.000 serta sejumlah kontarktor maupun dari Assosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang memberikan fee masing-masing sebesar 15 persen dari nilai anggaran proyek, yaitu; 1.Abror, selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 2. Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 3. Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 4. Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung; 5. Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung lainnya dan 6. Ari Kusumawati selaku Ketua Apeksindo (Asosiasi pengusaha Konstruksi Indonesia) dan Asosiasi Konstruksi lainnya. <br /><br />Selain itu terungkap juga dalam persidangan baik dalam surat dakwaan, tuntutan JPU KPK  mapun putusan Majelis Hakim, bahwa uang suap diduga mengalir ke sejumlah pejabat lainnya juga diantaranya Ketua DPRD Kab. Tulungungagun Supriono dari F-PDIP sebesar Rp4.8 miliar,; Sekda Kab. Tulungagung Indra Fauzi Rp700 juta,; Kepala BPAKD Tulungagung  Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar,; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 milliar,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3.750.000 milliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur Rp6.750 milliar,; Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Rp1 milliar dan  Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI  sebesar Rp2.931 milliar <br /><br />Kemudian dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa dari total duit suap yang diterima Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung sejak 2012 hingga 2018 melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR sebesar Rp138.434.647.619 masih ada uang suap sebesar Rp41 miliar yang dapat dilakukan penuntutan oleh KPK<br /><br />Karena Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Syari Mulyo sebesar Rp26 miliar. Sedangkan untuk Sutrisno dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp77 miliar. Sehingga masih ada yang tersisa sebesar Rp41 miliar.<br /><br />Nah, itulah sebabnya KPK melakukan pengembangan pada tahun 2020 dan menyeret Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung ke Pengadilan Tipikor untuk diadili karena menerima uang suap yang besarnya Rp4.8 miliar. Dan saat ini Supriyono sudah berstatus terpidana 8 tahun penjara.<br /><br />Kemudian KPK melakukan pengembangan pada tahun 2021 dan menetapkan Tigor Prakoso sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi pemberian suap kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp14.4 milar<br /><br />Dan tak lama lagi Tigor Prakasa akan diadili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya setelah JPU KPK melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, Kamis, 19 Mei 2022. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co<br /><br /><br />“Tim Jaksa telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Terdakwa Tigor Prakasa ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis 19 Mei 2022. Dengan pelimpahan ini maka status penahanan Terdakwa sepenuhnya menjadi wewenangan Pengadilan Tipikor,” kata Ali <br /><br />Ali menambahkan, selanjutnya Tim Jaksa menunggu penetapan penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dari Kepaniteraan Tipikor sebagai dasar dimulainya awal proses persidangan dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan. <br /><br />“Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut,Pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor atau Kedua Pasal 13 UU Tipikor,” ucap Ali<br /><br />Sementara Akhmad Nur, SH., MH selaku Panmud Pengadilan Tipikor juga mengatakan hal yang sama, yaitu masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />“Untuk Majelis Hakim dan jadwal sidang, masih menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Nur. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Kasus Korupsi Suap Proyek APBD Tulungagung Sebesar Rp14.4 M Segera Diadili

BERITA KORUPSI .CO – ‘Cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu’. Mungkin kalimat inilah yang tepat bagi KPK (Komisi Pemberantasan Ko...

»

Perkara Korupsi Gratifikasi Ibarat Asap dan Api. Eddy Rumpoko Sudah di Voni, Siapa Menyusul?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>JPU KPK Andri Lesmana: </b></u>"Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami terhadap pihak-pihak yang terlibat"</span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSsJqXx2rJU9r-YnNlBivvaXxKmwaq2D3K-5yXe76GC8cmsRRtvTIMtA9zzq38Cg_dHvsNRNp1m21aWK4EROVyb-fm0KooW2Falkn4EDOCDPtE1AXK34mSpjQTeSzFtcMfEf9LXGR0oP8XPYaf_NwETwhZ8gaXBk50dMS5O2lYLDuNgaV9Io3mMBPX/s1600/hakim.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="717" data-original-width="1600" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSsJqXx2rJU9r-YnNlBivvaXxKmwaq2D3K-5yXe76GC8cmsRRtvTIMtA9zzq38Cg_dHvsNRNp1m21aWK4EROVyb-fm0KooW2Falkn4EDOCDPtE1AXK34mSpjQTeSzFtcMfEf9LXGR0oP8XPYaf_NwETwhZ8gaXBk50dMS5O2lYLDuNgaV9Io3mMBPX/w640-h286/hakim.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><i>Kasus perkara Korupsi Gratifikasi, ibarat Peribahasa yang berbunyi, “Tidak mungkin ada Asap jika tidak ada Api." Karena ada Api sehingga ada Asap. Hubungan antara Api dan Asap adalah hubungan sebab akibat.<br /><br />Lalu kalau dikaitkan antara kasus perkara Korupsi Gratifikasi dengan Api dan Asap, lalu siapa Asap dan siapa Api? Kalau digambarkan Asap adalah pejabat atau ASN (Aparatur Spil Negara) selaku Penerima Gratifikasi, berarti Apinya adalah pihak Pemberi?<br /><br />Kalau Asapnya yang diatasi dengan cara menggunakan kipas angin, baimana dengan Apinya? Kalau pejabat atau ASN (Aparatur Spil Negara) selaku Penerima Gratifikasi yang diadili, bagaimana dengan si Pemberi?<br /><br />Bukankah Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 30/1999 junckto UU RI No 20/2001 Tentang Pemberantasan Korupsi sudah mengatur tentang pihak Penerima dan Pemberi Gratifasi? </i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3fi-jy1SsoMcuYp1RIyVJJ-IJVCz0fVYAXuFA3IUjPGRVkMxXOOYOIAXxlqsKutyGmdT_iBxjLzCMX0HIPuukAUK6HCzMF-ke-N7T0JGEziYVvY4UEbzAFDoUJ1SMZGOokXKVbJngXj-ZKyfrpzDA4cKVqDXeqooqZ5Wwdv2tVedLUzxK4BNRjORU/s635/eddy.%20-%20Copy.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3fi-jy1SsoMcuYp1RIyVJJ-IJVCz0fVYAXuFA3IUjPGRVkMxXOOYOIAXxlqsKutyGmdT_iBxjLzCMX0HIPuukAUK6HCzMF-ke-N7T0JGEziYVvY4UEbzAFDoUJ1SMZGOokXKVbJngXj-ZKyfrpzDA4cKVqDXeqooqZ5Wwdv2tVedLUzxK4BNRjORU/w640-h238/eddy.%20-%20Copy.jpg" width="640" /></a></div><i>Kalau si Penerima Gratifikasi di jerat dengaan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana dengan Pasal 13?<br /><br />Pasal 12 B berbunyi: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan<br />paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br />   <br />Pasal 13 berbunyi: Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pertanyaannya adalah, kalau Terdakwa Eddy Rumpoko selaku (mantan) Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2013 - 2017 dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima Gratifikasi berupa uang sebanyak Rp45.923.231.400, lalau bagaimana dengan pihak-pihak selaku Pemberi duit tersebut?    </i><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9NQ0OPct_Gh3yvz39GOyu-t3yPLfqP3Z_o2n5BOp_wdGmOOpWFA6c6T9a_uTEWuiXb7_r4QkBvQOq-NledXbFKb2O0-RWioXRhStzFwMUaQKR1AcpGypHSukCRMnUpf_s2PGiQ-GrNXyVjh-71_YN9BEFQ0K1RTST9QRT8p_-fZn2ssUgp-oK8NjF/s640/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9NQ0OPct_Gh3yvz39GOyu-t3yPLfqP3Z_o2n5BOp_wdGmOOpWFA6c6T9a_uTEWuiXb7_r4QkBvQOq-NledXbFKb2O0-RWioXRhStzFwMUaQKR1AcpGypHSukCRMnUpf_s2PGiQ-GrNXyVjh-71_YN9BEFQ0K1RTST9QRT8p_-fZn2ssUgp-oK8NjF/w640-h288/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ket. Foto dalam sidang adalah salah saki yaitu Founder Jatim Theme Park Paul Sastro Sendjojo (Dok. BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Pihak-pihak yang dimaksud selaku Pemberi duit terhadap suami Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, yaitu Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko semasa menjabata sebagai Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2013 - 2017 diantranya Paul Sastro Sendjojo selaku Pendiri atau Founder Jatim Theme Park sebesar Rp3.1 M; Arif Setiodo pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa Eddy Rumpoko sebesar Rp2.380 M; H. Moh. Zaini Ilyas (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp8.1  M; Yusuf, ST (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp2.2 M; Ferryanto Tjokro (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp3.520 M; Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti) sebesar Rp4.75 M<br /><br />Kemudian dari Arief AS Siddiq (mantan Kepala Dinas Pengairan Binamarga Kota Batu) sebesar Rp100 Juta; dari pihak manajemen MRC Batu Condote & Villa sejumlah Rp300 juta; Dje Vicky Sastrawan selaku pemilik Alpines Condotel sebesar Rp 1 miliar; Hendro Wibowo selaku Direktur Hotel Alamanda/ Hanoman Hotel Batu sebesar Rp400 juta; Anugroho Fajar Islami selaku Direktur / pemilik Contena Hotel Batu atau OWI (pihak yang mengurus perizinan) yaitu sebesar Rp500. Juta; Dion Kharisma Gunawan sebesar Rp1 miliar dan pihak-pihak lain sebesar Rp18 miliar   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjckvjq6crJKyfDQYB4Hy4nOD8C6AozwEkAMWgWcZfbKwCCeCVrpTaMwgCoIATqn7jKpr_o5Uvfzr1p1DYd-v-0bzd5qGzcPZj-QdehGduTVpo6WwMwwc8Qj-CtnHcUtNAenJzzeBTclw-pqrf82NvBEGV1k3-RarP9WB0V1JeVhC0ufSph_6n7xB_6/s640/IMG20211109130707.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjckvjq6crJKyfDQYB4Hy4nOD8C6AozwEkAMWgWcZfbKwCCeCVrpTaMwgCoIATqn7jKpr_o5Uvfzr1p1DYd-v-0bzd5qGzcPZj-QdehGduTVpo6WwMwwc8Qj-CtnHcUtNAenJzzeBTclw-pqrf82NvBEGV1k3-RarP9WB0V1JeVhC0ufSph_6n7xB_6/w640-h288/IMG20211109130707.jpg" width="640" /></a></div>Kalau  Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu bagaimana dengan Pasal 13?<br /><br />Menanggapi pihak yang terlibat dalam pemberian duit ‘haram’ terhadap Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, JPU KPK Andri Lesmana kepada beritakorupsi.co mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan pengembangan kepada pihak-pihak yang terlibat<br /><br /><i>“Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam pemberiaan uang kepada Terdakwa tetapi butuh waktu,”</i> kata JPU KPK Andri Lesmana menjawab    <br /><br />Saat ditanya terkait ada tidaknya dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencarian Uang)  terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko atas adanya pengalihan sebahagian duit yang diterima Terdakwa Eddy Rumpoko kepada istri Terdakwa yaitu Dewanti Rumpoko yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Batu, JPU KPK mengatakan tidak menutup kemungkinan akan diperiksa kembali oleh tim penyidik<br /><br /><i>"Masih ada kemungkinan, seperti halnya dengan kasus yang pertama kan. Kasus yang pertama kan kasus suap menyuap terkait di Dinas Pendidikan dan pemberinya adalah Filipus Djab. Tetapi muncul lagi ketemu perkara yang kedua ini terkait Gratifikasi. Ada kemungkinan pasti ada,"</i> ungkap JPU KPK Andri Lesmana   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFVKDoeddvzlUIJEM6cvy-dB5XeRyGhLjFvD90M3MzRWmBhCbkY5kMIxEt3rplj251yLzCwNtbr7jFHRGFPQhwr4gA4Q02YogIiKUrGPBLEY9WNnD8Y85eeIY3jzth_fh-To_wm3C2AyLNWZoALknNiT6MUTfoOXK6PvU3y8iYgKtAtUuH3j0Gn-VM/s984/kpk.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="984" data-original-width="576" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFVKDoeddvzlUIJEM6cvy-dB5XeRyGhLjFvD90M3MzRWmBhCbkY5kMIxEt3rplj251yLzCwNtbr7jFHRGFPQhwr4gA4Q02YogIiKUrGPBLEY9WNnD8Y85eeIY3jzth_fh-To_wm3C2AyLNWZoALknNiT6MUTfoOXK6PvU3y8iYgKtAtUuH3j0Gn-VM/w374-h640/kpk.jpg" width="374" /></a></div>Saat ditanya lebih lanjut terkait ada tidaknya dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencarian Uang)  terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko atas adanya pengalihan sebahagian duit yang diterima Terdakwa Eddy Rumpoko diantaranya pembelian tanah dan membiyayai dana kampenye  istri Terdakwa yaitu Dewanti Rumpoko yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Batu, JPU KPK mengatakan tidak menutup kemungkinan akan diperiksa kembali oleh tim penyidik<br />      <br />“Kalau untuk TPPU terhadap tanah tetap kita sita yang dua bidang tanah itu dan akan kami rampas untuk mengurangi uang pengganti. Kalau untuk terkait hal-hal yang lain, seperti dana kampanye perlu kita dalami kembali. Terkait dana kampanye, kita akan baca Pasal TPPU siapa yang mengelola dana kampanye. Hal-hal seperti itu perlu didalami pihak penyidik. Dan kemungkinan itu ada,” kata JPU KPK Andri Lesmana. <br /><br />Apakah KPK akan membuktikan seperti apa yang disampaikan oleh JPU KPK Andri Lesmana terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian duit ‘haram’ terhadap Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko? Masyarakatpun menunggu bukti bukan hanya sekedar ucapan seperti para politikus yang selalu memberi janji, agar KPK tidak dituding bahwa kasus yang menyeret suaimi Wali Kota Bantu Dewanti Rumpoko adalah rekayasa seperti issu yang beredar di masyarakat Kota Batu<br /><br />Sebab, kasus yang ditangani KPK di Jawa Timur khususnya yang menyeret 15 Kepala Daerah (Bupati / Wali Kota) masih belum tuntas terkait pihak-pihak yang terlibat. Ke- 15 Kepala Daerah itu adalah;<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto </span></span><br />Pada tahun 2017, KPK menyeret Bambang Irianto atau yang akrab disapa BI ini ke Pengadilan Tipikor setelah ditetapkan sebagai Tersangka kasus Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU yang totalnya sebesar Rp55.5 miliar dari pemotongan honor pegawai dan dari sejumlah SKPD atau Kepala Dinas serta beberapa pengusaha termasuk dari proyek pembangunan Pasar Besar Madiun yang sempat di hentikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2014   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikqas3CCEqidZ-Wq1jykOm_6ve9BYdd3k7-K2pgytYQBc46cqFGFm3HP1L9FiA9J18sZCbC05ESvK2PNHTC_GU0uKgin9Y5J27YN0BENJ1iYFxoLaBRMtqW8xsIqYnYYffWnWuVpOZPTEELVO8R1SzBYmJA2h-SbNY_O6NJCGS7Xf3sGSHM844VF4o/s500/BI.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="437" data-original-width="500" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikqas3CCEqidZ-Wq1jykOm_6ve9BYdd3k7-K2pgytYQBc46cqFGFm3HP1L9FiA9J18sZCbC05ESvK2PNHTC_GU0uKgin9Y5J27YN0BENJ1iYFxoLaBRMtqW8xsIqYnYYffWnWuVpOZPTEELVO8R1SzBYmJA2h-SbNY_O6NJCGS7Xf3sGSHM844VF4o/w640-h560/BI.jpg" width="640" /></a></div>Bambang Irianto Terbukti melanggar Pasal 12 i dan pasal 12 B Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3Tentang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Namun hingga hari ini, KPK tidak menyeret pihak-pihak yang terlibat.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">2. Bupati Pamekasan Achmad Syafii </span></span><br />Achmad Syafi’i Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sucipto Utomo, Kabag Inspektorat Noer Solehhoddin dan Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Agus Mulyadi Tertangkap Tangan KPK Pada tanggal 2 Agustus 2017 terkait pemberian Suap sebesar Rp250 juta kepada Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">3. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko </span></span><br />Pada tahun 2017, KPK meringkus Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama Edy Setiawan selaku Kabag ULP Kota Batu dan Filipus Djap (pengusaha). Kasus ini terkait menerima sejumlah diut ‘haram’ dari PT Dailbana Prima (direkturnya istri ‘gelap’ Filipus Djab) dan 1 unit mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 milliar dari Filipus Djab terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">4. Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus </span></span><br />Pada tahun 2017, KPK menetapkan Masud Yunus sebagai Tersangka kasus suap pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017 sebagai hasil pengembangan kasus Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dan Kepala Dinas PU Kota Mojokerto. Terpidana Masud Yunus meninggal dunia dalam tahanan di Lapas Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo akibat Covid-19. Dan hingga hari ini, KPK belum menuntaskan pihak-pihak yang terlibat.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs4Y5Y1wcq9rvdPRDremlzsqSnxjaFrjP2EeI_HoW8KgSf_ArH9Tclyt_ytgI17dAWCX5yDE00iYd1v3ZS_YUnv_18hppYCIBLDiFEyF_QA9T70gobO_j32eksRBfHbZG6YYYqqkCYRzSD49lE-nTlEO38yq7j2QQbFzSXN4Yc9dcFs2TGBeWbB1dY/s425/Taufiq%20-%20Rendra%20dan%20Eryk.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="346" data-original-width="425" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs4Y5Y1wcq9rvdPRDremlzsqSnxjaFrjP2EeI_HoW8KgSf_ArH9Tclyt_ytgI17dAWCX5yDE00iYd1v3ZS_YUnv_18hppYCIBLDiFEyF_QA9T70gobO_j32eksRBfHbZG6YYYqqkCYRzSD49lE-nTlEO38yq7j2QQbFzSXN4Yc9dcFs2TGBeWbB1dY/w640-h522/Taufiq%20-%20Rendra%20dan%20Eryk.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">5. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman </span></span><br />Pada tahun 2017, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditangkap KPK di sebuah hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, terkait kasus Suap ‘jual beli’ jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Taufiqurrahman terseret dalam 3 perkara, yaitu yang pertama Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU. Namun terkait pihak-pihak yang terlibat, hingga hari ini belum juga tuntas oleh KPK <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">6. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko </span></span><br />Pada tahun 2018, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditangkap KPK terkait penerimaan Suap dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang Inna Silestyanti. Sementara pihak-pihak yang terlibat termasuk Direktur salah satu Klinik di Kab. Jombang masih ‘abu-abu’ alias tak jelas<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">7. Bupati Malang Rendra Kresna </span></span><br />Pada tahun 2018, KPK menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna sebagai Tersangka Korupsi Suap sebesar Rp 3,45 miliar terkait penyediaan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dan kemudian terseret lagi dalam perkara Gratifikasi sebesar Rp6.3 miliar dari beberapa pengusaha termasuk dari salah satu perusahaan Group Jawa Pos. Dan hingga hari ini, KPK juga belum menyeret pihak-pihak yang terlibat<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">8. Wali Kota Malang Mochammad Anton </span></span><br />Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Malang Moch Anton, Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jarot Edy Sulistiyono dan mantan Sekda Kota Malang terkait kasus suap anggota DPRD Kota Malang uang ketuk Palu APBD dan APBD Perubahan, THR serta uang ‘Sampah’. Dan kasus inipun menyeret 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 sebagai Terpidana       <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh--ph0p9KEobbgC_9qhrBHhzlvsWPT953vhoUJIBvrFE3CGybzDxBKuD5bfGoaMivOvFM1C201xsZqIDNNcPgP5lbKc2zk3YysQrA0ixoOmy2TQJ23L1VghNkq_fZScHm99nfLyaRMyEnkkFL8iidGdsRmlopli_Q-g0_uyNRkpJYfZ-93ZwXdR6gT/s640/IMG_20190415_131055.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="639" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh--ph0p9KEobbgC_9qhrBHhzlvsWPT953vhoUJIBvrFE3CGybzDxBKuD5bfGoaMivOvFM1C201xsZqIDNNcPgP5lbKc2zk3YysQrA0ixoOmy2TQJ23L1VghNkq_fZScHm99nfLyaRMyEnkkFL8iidGdsRmlopli_Q-g0_uyNRkpJYfZ-93ZwXdR6gT/w640-h640/IMG_20190415_131055.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">9. Wali Kota Pasuruan Setiyono </span></span><br />Pada tahun 2018, Wali Kota Pasuruan Setiyono dan pengusaha Muhamad Baqir ditangkap KPK terkait kasu Suap sebesar Rp115 juta sebagai fee dari proyek Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUKM) di Kota Pasuran. <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">10 . Bupati Tulungagung Syahri Mulyo </span></span><br />Pada tahun 2018, KPK menangkap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Susilo Prabowo, Agung Prayitno (orang keprcayaan Syahri Mulyo) dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung terkait terkait penerimaan duit Suap sebagai fee proyek-proyek APBD di Kob. Tulungagung. Dan hingga saat ini, KPK baru menyeret 2 pihak yang terlibat yaitu Supriyono selaku Ketua DPRD dan Togor Prakasa selaku kontraktor. <br /><br />Sementara pihak-pihak lain yang diduga terlibat masih berkeliaran termasuk pejabat Bapeda Jatim yang kaitannya adanya fee atas pengucuran dana BK (bantuan keuangan) Provinsi Jatim ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur. Sementara 1 dari Bapeda Jatim telah meninggal saat berstatus sebagai Tersangka<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">11. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar </span></span><br />Pada tahun 2018, KPK menangkap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar bersamaan dengan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, terkait penerimaan suap sebesar Rp1.5 miliar dari Susilo Prabowo atas proyek pembangunan gedung SMPN di Blitar<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl8ei5ktAVsYO2P6cNKgZbDZloJh5ki812ThBQKcmmbdwCL2qrJS4xDnEixO2yg5vQPgfS_bdMaG_JYOjYg7WvJclZb_960Nv-tFOcZr5XYOQSMUwJKWiF8YdOPKkrYKdtoGbB9S4Ue5Aj3RSd5fx1JTfLtQsNvgQYrXP7QnRZcovpaiK3JjYue_-s/s603/Screenshot%202022-05-20%20at%2007-52-02%20MKP%20(Ex.%20Bupati%20Mojokerto)%20Hari%20Ini%20Di%20Vonis%20Besok%20Kemali%20Diadili%20Lagi.png" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="603" data-original-width="362" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl8ei5ktAVsYO2P6cNKgZbDZloJh5ki812ThBQKcmmbdwCL2qrJS4xDnEixO2yg5vQPgfS_bdMaG_JYOjYg7WvJclZb_960Nv-tFOcZr5XYOQSMUwJKWiF8YdOPKkrYKdtoGbB9S4Ue5Aj3RSd5fx1JTfLtQsNvgQYrXP7QnRZcovpaiK3JjYue_-s/w384-h640/Screenshot%202022-05-20%20at%2007-52-02%20MKP%20(Ex.%20Bupati%20Mojokerto)%20Hari%20Ini%20Di%20Vonis%20Besok%20Kemali%20Diadili%20Lagi.png" width="384" /></a></div><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">12. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa bersama Wakil Bupati Malang Achmad Subhan</span></span><br />Pada tahun 2019, KPK menyeret Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dan mantan Wakil Bupati Malang Achmad Subhan, Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo, Ockyanto dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group, Nabiel Titawano serta Ahmad Suhawi selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group terkait penerimaan Suap sebesar Rp2.2 miliar atas pemberian 11 ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015<br /><br />Suami Bupati Mojokerto dr. Hj. Ikfina Fahmawati, M.Si, Mostofa Kamal Pasa terjerat 3 perkara Korupsi, dan dua diantaranya sudah di Vonis, dan saat ini adalah kasus perkara yang ke 3 yaitu perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU. Tetapi kasus yang pertama, KPK belum juga menuntaskan pihak-pihak yang terlibat termasuk mantan Kepala Desa Nono<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">13. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah </span></span><br />Pada awal tahun2020, KPK meringkus Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan 2 pengusaha yait Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi serta Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo bersama Judi Tetrahastoto (Kabid Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kabag Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait kasus Korupsi Suap dari 2 pengusaha kontraktor atas proyek APBD pembangunan infastruktur di Kabupaten Sidoarjo. <br /><br />Mantan Terpidana Saiful Ilah saat ini masih berstatus Tersangka kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan bisa jadi kasus yang kedua ini akan menyeret pihak-pihak lain termasuk beberapa SKPD atau Kepala Dinas terkait pemberian kepingan Emas dan sejumlah duit<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">14. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat </span></span><br />Pada tahun 2021, KPK bersama Bareskrim Mabes Polri meringkus Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terkait kasus kasus Suap ‘jual beli’ jabatan perangkat desa di Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 692.900.000<br /><br />Kasus inipun aneh bin ajaib. Sebab salah seorang yang diamankan saat itu dengan barang bukti berupa duit sebesar p11 juta yang akan diserahkan kepada Bupti. Namun tidak dijadikan sebagai Tersangka dan malah duit Rp11 juta itu desarhkan ke Terdakwa<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">15. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari </span></span><br />Pada tahun 2021, KPK meringkus Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR yang juga mantan Bupati Probolinggo, 2 Camat serta 17 Pj (Pejabat) Kepala Desa terkait Suap ‘jual beli’ jabatan di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Selain terjerat kasus Korupsi Suap, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin juga terjerat kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Perkara Korupsi Gratifikasi Ibarat Asap dan Api. Eddy Rumpoko Sudah di Voni, Siapa Menyusul?

JPU KPK Andri Lesmana: "Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami terhadap pihak-pihak yang terlibat"   BERITA KORUPSI .CO - Ka...

»

Korupsi Rp45.9 M, Eddy Rumpoko Selaku Wali Kota Batu Kembali di Vonis 7 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Apakah Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko akan kembali terseret dalam perkara kasus dugaan TPPU terkait aliran duit ke istri Terdakwa, Dewanti Rumpoko yang saat ini sebagai Wali Kota Batu??? Lalu bagaimana proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian duit ‘haram’ kepada Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu,  yaitu Paul Sastro Sendjojo selaku pendiri atau Founder Jatim Theme Park; Ferryanto Tjokro (pengusaha); Arif Setiodo (pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik  ipar Terdakwa Eddy Rumpoko); Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa); Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti?# </span><br /><span style="font-size: small;">     </span><br /><br /><u><b>JPU KPK Andri Lesmana: </b></u>"Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami terhadap pihak-pihak yang terlibat"</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHXATulROvMKdlV5wEPoYGmGWlpcyNMpRpRUB9UF5HpmwHlTEsu8EpBA2xKZ5hl3u7VxXzQ9u0cBjxrEc65kKDiYwbhVZParfzG5Bz-v7XLAPmOGdfNRzWzR-x0pWwsKrGt6JCp0YhXaCRO_jSY4NbqTbkuyAV8lbnnABP4CdW3JymWDb4qv2c7rKS/s635/eddy..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHXATulROvMKdlV5wEPoYGmGWlpcyNMpRpRUB9UF5HpmwHlTEsu8EpBA2xKZ5hl3u7VxXzQ9u0cBjxrEc65kKDiYwbhVZParfzG5Bz-v7XLAPmOGdfNRzWzR-x0pWwsKrGt6JCp0YhXaCRO_jSY4NbqTbkuyAV8lbnnABP4CdW3JymWDb4qv2c7rKS/w640-h238/eddy..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br /><i>“Sudah jatuh tertimpa tangga terinjak pula</i>”. Mungkin seperti kalimat inilah yang dialami oleh suami Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, yaitu Eddy Rompoko selaku Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017<br /><br />Mengapa? Karena saat ini Eddy Rumpoko masih berstatus Narapidana Koruptor dan sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Semarang, Jawa Tengah, dan hari ini Kamis, 19 Mei 2022, Eddy Rumpoko kembali di jatuhui hukuman (Vonis) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp500 juta Subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti (mengembalikan hasil korupsi) sebesar Rp45.9 miliar Subsider 3 tahun penjara akibat terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi ketika mejabat sebagai Wali Kota Batu<br /><br />Kasus yang pertama, Terpidana Eddy Rumpoko dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHAP    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjke-_2PO-5edn79JaqrmQQ_RvPiCsuRM-YAznM66sWmcDIprTZpQjTPtNYO5S6_kJNP5Pt5ijGJzxymxnYZIph0vkgo7wIaiCltoFU03Yup3gzzmarEaC1MzOYSlQbO3ONfu-iRLpdzsVapJGTdrYNSVIIuOBsO_4fIopLdCel1sV9c3QG1eiGqwgp/s500/Eddy.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjke-_2PO-5edn79JaqrmQQ_RvPiCsuRM-YAznM66sWmcDIprTZpQjTPtNYO5S6_kJNP5Pt5ijGJzxymxnYZIph0vkgo7wIaiCltoFU03Yup3gzzmarEaC1MzOYSlQbO3ONfu-iRLpdzsVapJGTdrYNSVIIuOBsO_4fIopLdCel1sV9c3QG1eiGqwgp/w640-h640/Eddy.jpg" width="640" /></a></div>Dan kasus yang kedua ini, Terpidana Eddy Rumpoko dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf B UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHAP<br /><br />Kasus yang menghantarkan Terpidana Koruptor Eddy Rumpoko, suami Dewanti Rumpoko Wali Kota Batu ini berawal pada tanggal 16 September 2017 lalu menjelang masa jabatan Eddy Rompoko berakhir sebagai Wali Kota Batu<br /><br />Saat itu (16 September 2017), Lembaga Anti Rasuah meringkus Tiga orang di Kota Batu, yaitu Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dan Filipus Djab seorang Pengusaha Kontraktor di Kota Batu serta Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu <br /><br />Tangkap Tangan yang dilakukan KPK di Kota Batu, karena diketahui bahwa Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menerima sejumlah duit ‘haram’ dan 1 unit mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 milliar dari Filipus Djab dengan Nomor Polisi palsu N 507 BZ<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQsgO3x24QRXNjUWR4lOxqHBLsOUhmVE8M4cGJPoNrg4NO8fVTvKfWdhRSzt4gOSnj7TpnJqBwX948vDOLlwM7LqVkcsOu9N6iVFTYRGF9xF3v4cBROfULj6VzuAReQhXnD1XY3r72ngth5Pu_xcMtTIFlQoM9XvopPS8tmdfBx2i6anGWvTnxay_U/s391/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="391" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQsgO3x24QRXNjUWR4lOxqHBLsOUhmVE8M4cGJPoNrg4NO8fVTvKfWdhRSzt4gOSnj7TpnJqBwX948vDOLlwM7LqVkcsOu9N6iVFTYRGF9xF3v4cBROfULj6VzuAReQhXnD1XY3r72ngth5Pu_xcMtTIFlQoM9XvopPS8tmdfBx2i6anGWvTnxay_U/w640-h590/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko...jpg" width="640" /></a></div>Dalam perkara Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan, Eddy Rompoko di Vonis pidana penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 27 April 2018. Vonis ini sangat jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun.<br /><br />Walau sebahagian masyarakat Kota Batu mengatakan bahwa kasus Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko adalah rekayasa. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Andai saja Eddy Rumpoko bebas, maka issu yang beredar di masyarakat Kota Batu bisa jadi ada benarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun kenyataannya, bahwa Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik mengatakan Eddy Rumpoko terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan di Vonis pidana penjara selama 5 tahun <br /><br />Bahkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak pengajuan PK (Peninjauan Kembali) yang dilakukan oleh Terpidana Eddy Rumpoko melalui Penasehat Hukumnya pada tahun 2020    <br /></div><div style="text-align: justify;">  <br /></div><div style="text-align: justify;">Dan Terpidana Koruptor Eddy Rumpoko dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP<br /><br />Dari fakta yang terungkap di persidangan saat suami Dewanti Rumpoko ini diadili, ternyata duit ‘haram’ yang dinikmati Terpidana Eddy Rumpoko semasa menjabat sebagai Wali Kota Batu bukan hanya dari Filipus Djab melainkan dari beberapa pengusaha di Kota Batu yang jumlahnya Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).   <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvn1QDYrj8wLW_lhvOVj5yikw20iNJiBTZ9iERzD72ugpeVp0XNN2N-ZS5XWWGfFzkpsdTbl0d8Er4vPkvoY_zJkxgp0HHRZ-PW1daCXDXYH74MfRpvQymbwxI43w9W9PKTXuW0_jch2J86KNAQ4138eovYtAKCxQXmU1RA_4wfU7VtYoA72B7W8Kp/s640/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvn1QDYrj8wLW_lhvOVj5yikw20iNJiBTZ9iERzD72ugpeVp0XNN2N-ZS5XWWGfFzkpsdTbl0d8Er4vPkvoY_zJkxgp0HHRZ-PW1daCXDXYH74MfRpvQymbwxI43w9W9PKTXuW0_jch2J86KNAQ4138eovYtAKCxQXmU1RA_4wfU7VtYoA72B7W8Kp/w640-h288/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Ket. Foto dalam sidang adalah salah saki yaitu Founder Jatim Theme Park Paul Sastro Sendjojo</span></span></td></tr></tbody></table>Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 9 November 2021, kembali menyeret Terpidana Koruptor ini ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diadili yang kedua kalinya sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa duit yang dianggap Suap<br /><br />Dalam kasus ini, Terdakwa Eddy Rumpoko dijerat Pasal 12 huruf B UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana<br /><br />Duit ‘haram’ sebesar Rp45.923.231.400 ini, menurut JPU KPK dalam dakwaannya berasal dari beberapa pengusaha di Kota Batu dan Malang, diantranya Paul Sastro Sendjojo selaku Pendiri atau Founder Jatim Theme Park sebesar Rp3.1 M; Arif Setiodo pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa Eddy Rumpoko sebesar Rp2.380 M; H. Moh. Zaini Ilyas (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp8.1  M; Yusuf, ST (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp2.2 M; Ferryanto Tjokro (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp3.520 M; Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti) sebesar Rp4.75 M serta beberapa pihak lainnya. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixInmKkkVe7kdwokNAOmXMsZnN0yNI4WsTM2OtaJxIMBoXSnNE7az5X6GaxDIOsHEppCp4Ri2ZY__tY7VOszn7aS_36SyM3_IYFc4sXs-fQR9ZmDoGo5rFIo6tga0Lz-2N0Ui3W9sDINtKcW1a6p3mcAIoj8G4ZOGPOLywnRNxXDJyROF6qEkoMBmN/s640/Eddy%20Rumpoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixInmKkkVe7kdwokNAOmXMsZnN0yNI4WsTM2OtaJxIMBoXSnNE7az5X6GaxDIOsHEppCp4Ri2ZY__tY7VOszn7aS_36SyM3_IYFc4sXs-fQR9ZmDoGo5rFIo6tga0Lz-2N0Ui3W9sDINtKcW1a6p3mcAIoj8G4ZOGPOLywnRNxXDJyROF6qEkoMBmN/w640-h288/Eddy%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU KPK, sebahagian duit itu dipergunakan untuk keperluan kampanye istri Terdakwa / Terpidana Eddy Romopok, Dewanti Rompoko yaitu pada bulan Juli 2015, uang senilai Rp100 untuk membeli Kaos dan bulan Nopember 2015, Terdakwa Eddy Rumpoko memerintahkan H. Moh. Zaini Ilyas untuk membayar transportasi kampanye Dewanti Rompko sebesar Rp500 juta serta pada tahun 2016 Terdakwa Eddy Rompoko meminta uang sebesar Rp500 juta kepada H. Moh. Zaini Ilyas dan duit itu diberikan kepada istrinya, Dewanti Rumpoko<br /><br />Anehnya, para pengusaha yang memberikan duit miliaran rupiah kepada Terdakwa Eddy Rumpoko diantaranya Paul Sastro Sendjojo selaku Pendiri atau Founder Jatim Theme Park dan Arif Setiodo pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa Eddy Rumpoko saat dihadirkan JPU KPK sebagai saksi di persidangan dihadapan Majelis Hakim mengatakan bahwa itu adalah pinjaman tanpa bukti apapun kecuali hanya alasan saling percaya<br /><br />Begitu juga dengan alasan Terdakwa Eddy Rumpoko yang tidak masuk akal, yang mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa duit itu dipinjam untuk membayar gaji pegawai Pemkot Batu<br /><br />Pertanyaannya adalah, masuk akalkah atau logikaha bila seseorang meminjamkan duitnya miliaran rupiah kepada orang lain tanpa ada bukti apapun? Masuk akalkah bila duit miliaran yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain namun tak ditagih sama sekali dengan alasan sungkan??? Inilah yang dikatakan oleh Paul Sastro Sendjojo selaku Pendiri atau Founder Jatim Theme Park<br /><br />Lalu masuk akal pulakah bila seorang Kepala Daerah meminjam duit kepada pegawainya atau ke pihak lain untuk membayar pegawai Pemerintah Kota Batu? Begitu ‘melaratkah’ Pemkot Batu hingga meminjam duit orang lain untuk membayar gaji pegawainya? Bukankah ada “EKOBANG (Ekonomi dan Pembangunan) sebagai Bank penampungan” yang dapat dipergunakan???     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuFp09wdMkA6FMra8ZNzea-ypIxLQ00ULLJcImEZe4nDaTEl19c6eLUuLEWPFfuJwI0jXD6RW99KlpWGKBLzmHGuJwtbn0G1faE8s0xxTw4lMqPwoolCZYZZ-6YhLAIJI8HPmW9GRMZunyIQppCGnb0HqSzgpXxGkmD7zBZ7VmgI6OdxWAeMw13ThV/s640/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuFp09wdMkA6FMra8ZNzea-ypIxLQ00ULLJcImEZe4nDaTEl19c6eLUuLEWPFfuJwI0jXD6RW99KlpWGKBLzmHGuJwtbn0G1faE8s0xxTw4lMqPwoolCZYZZ-6YhLAIJI8HPmW9GRMZunyIQppCGnb0HqSzgpXxGkmD7zBZ7VmgI6OdxWAeMw13ThV/w640-h288/Ket.%20Foto%20dalam%20sidang%20adalah%20salah%20saki%20yaitu%20Founder%20Jatim%20Theme%20Park%20Paul%20Sastro%20Sendjojo.jpg" width="640" /></a></div>Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko akan kembali terseret dalam perkara kasus dugaan TPPU??? <br /><br />Lalu bagaimana proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian duit ‘haram’ kepada Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu,  yaitu Paul Sastro Sendjojo selaku pendiri atau Founder Jatim Theme Park; Ferryanto Tjokro (pengusaha); Arif Setiodo (pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik  ipar Terdakwa Eddy Rumpoko); Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa); Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti?<br /><br />Apakah KPK akan melakukan pengembangan atau akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Gratifikasi Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu seperti yang dilakukan KPK di Tulungagung???<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Andri Lesmana kepada beritakorupsi.co mengatakan, tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan pengembangan kepada pihak-pihak yang terlibat<br /><br /><i>“Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam pemberiaan uang kepada Terdakwa tetapi butuh waktu,”</i> kata JPU KPK Andri Lesmana menjawab    </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ditanya terkait ada tidaknya dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencarian Uang)  terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko atas adanya pengalihan sebahagian duit yang diterima Terdakwa Eddy Rumpoko kepada istri Terdakwa yaitu Dewanti Rumpoko yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Batu, JPU KPK mengatakan tidak menutup kemungkinan akan diperiksa kembali oleh tim penyidik</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Bisa jadi dan akan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik," ucap JPU KPK Andri Lesmana<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvoXGy5RLmywVPk-C16t62f6xBmJqSsQXO4928TbceeU3tMzmHUcEkH1jfBep20qTpEENV08mDHzH-iO7hPzPyjNdfz8C5hmjGLkEIM85Ai3SNMHseDj6lFdWbPeiDswQNcCYgqB4t5oNTni0sl6x5cWNvKLeEit48f3Qq9rHhpbYdbDxWxAcdnQm8/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvoXGy5RLmywVPk-C16t62f6xBmJqSsQXO4928TbceeU3tMzmHUcEkH1jfBep20qTpEENV08mDHzH-iO7hPzPyjNdfz8C5hmjGLkEIM85Ai3SNMHseDj6lFdWbPeiDswQNcCYgqB4t5oNTni0sl6x5cWNvKLeEit48f3Qq9rHhpbYdbDxWxAcdnQm8/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Tedakwa Eddy Rumpoko dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 19 Mei 2022) dengan agenda Putusan dengan Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH menggantikan Ketua Majelis Hakim sebelumnya yaitu Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yakni Dr. Emma Ellyani, SH., MG dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri JPU KPK maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadipri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kota Semarang, Jawa Tengah dimana Terdakwa sedang menjalani hukuman sebagai Terpidana dan juga karena  dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)  <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junckto Pasal 64 ayat (1) KUHP <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dijatuhui dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8PtCvZxWewOX1Hzlm--E3c-IpVU-FNGmZLxOLR_KH0X6rSHm_gtpl9LpWOfChIW1T9MTz27FLlvHw_rUJRWmTWISM68cRYna0KF5CCNMSg-5AzcAeJa2V6gTDpu1PTRcVFwLlO0b24lL0CRa0Y0AMa29ksEqUZgZz5Q23P5S9t2mRu2Jry8RTLCUy/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8PtCvZxWewOX1Hzlm--E3c-IpVU-FNGmZLxOLR_KH0X6rSHm_gtpl9LpWOfChIW1T9MTz27FLlvHw_rUJRWmTWISM68cRYna0KF5CCNMSg-5AzcAeJa2V6gTDpu1PTRcVFwLlO0b24lL0CRa0Y0AMa29ksEqUZgZz5Q23P5S9t2mRu2Jry8RTLCUy/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Eddy Rumpoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 12 huruf B junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto Pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp500.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah)  dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tahun) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAGU5KqGrXwvPW3CAoruuftIjknLrzCbFts6PVehHC4bz_t7qqRSDdb5SUPIQ_HVgC41uyEhhGg7jf5SnpDDT66CGDkyHP-KGbjgTSmDdgYWvi2zbUgsCTP-xnskL6LVlt91qHiwiZvYie5eCuwGZ8R07wdDwv72KjYxRK05fuXbn9b3aoVTxIwLwd/s640/s..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="457" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAGU5KqGrXwvPW3CAoruuftIjknLrzCbFts6PVehHC4bz_t7qqRSDdb5SUPIQ_HVgC41uyEhhGg7jf5SnpDDT66CGDkyHP-KGbjgTSmDdgYWvi2zbUgsCTP-xnskL6LVlt91qHiwiZvYie5eCuwGZ8R07wdDwv72KjYxRK05fuXbn9b3aoVTxIwLwd/w640-h458/s..jpg" width="640" /></a></div>Atas putusan (Vonis) dari Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU KPK sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa EDDY RUMPOKO selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Walikota Batu periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan periode tahun 2012 sampai dengan 2017, pada suatu waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan September 2017<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, serta di rumah dinas Walikota Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,<br /><br />Bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yakni selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Walikota Batu masa jabatan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap yaitu menerima uang sejumlah Rp45.923.231.400 atau sekitar jumlah itu, karena berhubungan dengan jabatannya yaitu jabatan Terdakwa selaku Walikota Batu dan yang berlawanan dengan kewajiban<br /><br />Atau tugasnya yaitu berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIuvhBQiGKOZc-qQcRJFakQQJ4j1dk6snTzSqvhaUZcZHQUgZPd_Ci4MM2QXAoQ_Ld2mQHPW4i2WPvbmbiIvxHDwal29Ax5JTKM0SVzckpkB4ShB3Uwg-QPw4otii3oqObWm3KJh7AlCgv9vPkfdwyVNC44eTv54fuLi7Kkp6RjS2kKrK0D9Hj2E5k/s635/eddy..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIuvhBQiGKOZc-qQcRJFakQQJ4j1dk6snTzSqvhaUZcZHQUgZPd_Ci4MM2QXAoQ_Ld2mQHPW4i2WPvbmbiIvxHDwal29Ax5JTKM0SVzckpkB4ShB3Uwg-QPw4otii3oqObWm3KJh7AlCgv9vPkfdwyVNC44eTv54fuLi7Kkp6RjS2kKrK0D9Hj2E5k/w640-h238/eddy..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Walikota Batu masa jabatan tahun 2007-2012 dan masa jabatan tahun 2012-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-565 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Desember 2007<br /><br />Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-852 tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2017, yang mempunyai wewenang dan tugas Tugas Kepala Daerah Pasal 65 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:<br /><br />1. Kepala daerah mempunyai tugas:<br />a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;<br /><br />b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;<br />c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;<br />d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;<br /><br />e.mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;<br />f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:<br />a. mengajukan rancangan Perda;<br />b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;<br />c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;<br />d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;<br />e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG6eNGR8qyxHYVZu0N0On7nH_Mu6HKh7wS7tErQd-5Yoj7YUrM7J0Sm3ZMJZBeo8Xaw9wIOtTo7LZoNFsdyY5g-KM6XZOlIToGdbs-k9CQt3hVFiDXIoN45ExNT5us50xn8yA04jK9g4Qnrb7S4L7TKw82X7_aM1PCMfBoLq59nOMAL8KvltiLL1Zj/s391/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="391" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG6eNGR8qyxHYVZu0N0On7nH_Mu6HKh7wS7tErQd-5Yoj7YUrM7J0Sm3ZMJZBeo8Xaw9wIOtTo7LZoNFsdyY5g-KM6XZOlIToGdbs-k9CQt3hVFiDXIoN45ExNT5us50xn8yA04jK9g4Qnrb7S4L7TKw82X7_aM1PCMfBoLq59nOMAL8KvltiLL1Zj/w640-h590/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko...jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa sebagai Walikota Batu menerima penghasilan/pendapatan resmi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap tahunnya yang terdiri dari 4 (empat) item yaitu berupa gaji, perjalanan dinas, insentif dan honor.<br /><br />Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Walikota Batu, Terdakwa pernah menyampaikan peraturan tidak tertulis melalui kepala BPKAD yang mewajibkan adanya nota dinas persetujuan Terdakwa selaku Walikota Batu dalam setiap pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang berisi daftar kegiatan pekerjaan yang akan diajukan pencairannya, kemudian barulah SPM tersebut  dapat diajukan ke BKD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).<br /><br />Bahwa selama Terdakwa menjabat selaku Walikota Batu, Terdakwa telah mengarahkan beberapa pihak tertentu untuk mengatur proses pelelangan barang dan/ atau jasa atas paket pekerjaan yang ada di Kota Batu guna memenangkan para pengusaha tertentu yang dekat dengan Terdakwa, dan menerima uang atau fasilitas lainnya dari para pengusaha tersebut, diantaranya pada awal tahun 2017 terdapat beberapa proyek peningkatan dan rehabilitasi jalan yang sudah dilakukan proses lelang dan sudah ditetapkan sebagai pemenang,<br /><br />Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa dan meminta agar proses lelang dibatalkan, karena tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Dinas terkait agar selanjutnya pelaksana pekerjaan dan fee sebesar 10% untuk Terdakwa diatur oleh YUSUF, ST.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2017 bertempat di ruang kerja Walikota Batu Lantai 5 Gedung A Balai Kota Among Tani, Terdakwa melakukan pertemuan dengan para Kepala Dinas yaitu Ir. HIMPUN SIREGAR (selaku Kepala Dinas PUPR kota Batu merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan), ARIF AS SHIDIQ (selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup), SUGENG (selaku Kepala Dinas Pertanian), ZADIM (selaku Kepala BKD) untuk membahas pekerjaan yang akan dilakukan proses lelang, yang juga dihadiri oleh para kontraktor/pengusaha yang nantinya akan mengikuti lelang pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Batu diantaranya adalah YUSUF, ST., H. MOH ZAINI ILYAS, FIRMAN, FERRYANTO TJOKRO dan ERWIN.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd-lLSvFIWwp2xBi42GL_0Ryvkyh4NM1aJukmtga-f82B2NMP_9BgsVVIwH8R6OK5C2End1ucSaHVNyS1VzZdBRFNkntVSnxoWFu0k8GrefUqB701k7kYw5fQVp0XdKjLTM1AVBR1q841YXXoFX18EYFTvsaHh2yDhEsOnR-AY_2Sh9BbNi69RcRc9/s640/IMG20211109130707.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd-lLSvFIWwp2xBi42GL_0Ryvkyh4NM1aJukmtga-f82B2NMP_9BgsVVIwH8R6OK5C2End1ucSaHVNyS1VzZdBRFNkntVSnxoWFu0k8GrefUqB701k7kYw5fQVp0XdKjLTM1AVBR1q841YXXoFX18EYFTvsaHh2yDhEsOnR-AY_2Sh9BbNi69RcRc9/w640-h288/IMG20211109130707.jpg" width="640" /></a></div>Dalam beberapa kali pertemuan tersebut, Terdakwa memberikan arahan agar beberapa proyek diberikan kepada pengusaha/ kontraktor yang dekat dengan Terdakwa sebagai berikut:<br /><br />a. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh YUSUF, ST, adalah:<br />1. Pekerjaan Pembangunan Pasar Batu tahap I Tahun 2017   <br />2.Pembangunan hanggar Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2017   <br />3. Renovasi rumah jabatan walikota Tahun 2017<br />4. Pembangunan Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) kelurahan sisir kecamatan batu pada Tahun 2017<br /><br />b. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh H. MOH ZAINI ILYAS, adalah:<br />1. Pembangunan Gedung Olah Raga (Indoor) Kompleks Stadion Brantas Tahun 2016.<br />2. Pembangunan Guest House Mahasiswa Batu Tahun 2016.   <br />3. Pembangunan Taman Kantor Pemerintah Kota Batu (Block Office) Tahun 2016.<br /><br />c. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh FERRYANTO TJOKRO, yaitu Pekerjaan Lampu di Balai Kota Among Tani Tahun 2016.<br />d. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh FIRMAN, yaitu Pembangunan Foodcourt kaki lima depan Ganesha Tahun 2017.<br /><br />e. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh ERWIN, yaitu Pembangunan Infrastruktur dan pengadaan mesin pemilah dan pengolahan sampah Tahun 2016.<br /> Bahwa selain mengarahkan beberapa pihak tertentu untuk mengatur proses pelelangan barang dan/ atau jasa atas paket pekerjaan yang ada di Kota Batu guna memenangkan para pengusaha tertentu yang dekat dengan Terdakwa.   <br />   <br />Terdakwa juga mengarahkan beberapa pihak tertentu yang ingin berinvestasi di wilayah Kota Batu untuk mengatur proses perizinan yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu – Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Pemkot Batu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 guna mempermudah beberapa pengusaha yang dekat dengan Terdakwa untuk mendapatkan izin, dengan cara Terdakwa memberi arahan kepada ENY RACHYUNINGSIH selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipBowwAEXit2A262VzNmEmrfjk2bQOmV03F1icC9Xfpg21KXAujscDLvSLNUAESlD6lTaFjEjd6JoCEhQEojDfNKm7lhqSZcBJJmB5gKCxI5f1RaGfjJbEk5sANnNY953Z8FGdjZ43BALpqgDEP0wT9MG6eCZa3fiFdqagih8SkLkzIHK8L1TFqgwl/s640/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipBowwAEXit2A262VzNmEmrfjk2bQOmV03F1icC9Xfpg21KXAujscDLvSLNUAESlD6lTaFjEjd6JoCEhQEojDfNKm7lhqSZcBJJmB5gKCxI5f1RaGfjJbEk5sANnNY953Z8FGdjZ43BALpqgDEP0wT9MG6eCZa3fiFdqagih8SkLkzIHK8L1TFqgwl/w640-h362/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">(Foto. Dok. BK)<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk menyetujui permohonan ijin tersebut diantaranya permohonan Ijin yang diajukan oleh: a. WILLY SUHARTAN terkait ijin lokasi pembangunan Hotel The Rayja Cottage, sekitar tahun 2012; b. PAUL SASTRO SENDJOJO terkait pengajuan izin untuk pembangunan kawasan Predator Fun Park yang pemiliknya masih masuk kedalam Group Jatim Park, sekitar tahun 2015; c. ARDA ARYANI terkait pengajuan ijin Perumahan Mutiara Residence/regency yaitu pada tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) unit rumah, tahun 2016 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit rumah, dan tahun 2017 sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit rumah.<br /><br />Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai Walikota Batu selama kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2017 telah menerima uang, tanah, pinjaman tanpa bunga maupun jaminan, serta mendapatkan fasilitasi diskon pembelian tanah/rumah baik yang berasal dari Fee Paket Pekerjaan yang terdapat di Pemkot Batu maupun dari para pengusaha property yang ingin membangun hotel, villa, cottage maupun perumahan agar mendapatkan izin dari Terdakwa dan penerimaan-penerimaan lain yang diterima oleh Terdakwa namun diluar penerimaan resmi Terdakwa sebagai Walikota Batu diantaranya sebagai berikut:<br /><br />1. Penerimaan dari H. MOH ZAINI ILYAS sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) terkait dengan paket-paket pekerjaan yang didapat oleh H. MOH ZAINI ILYAS dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Bulan Juli 2015, uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (biaya kampanye istri Terdakwa Dewanti Rumpoko untuk membeli Kaos); b. Pada tahun 2015 menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diberikan langsung di rumah dinas Terdakwa.<br /><br />c. Bulan September 2015, H. MOH ZAINI ILYAS disuruh Terdakwa untuk membayar acara sakerahan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); d. Bulan Nopember 2015, H. MOH ZAINI ILYAS diperintahkan oleh Terdakwa untuk membayar transportasi kampanye istri Terdakwa dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai; e. Pada tahun 2015 penerimaan uang senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).<br />f. Bulan Desember 2015 H-1 Pemilihan Bupati Kabupaten Malang, H. MOH ZAINI ILYAS memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Hotel Daerah Kepanjen.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOD9L-iUPPSfYsKph4CGFnkiBh7-QT4jQ9ZfZuLlgSDeBKIXC2OXx7njI1U9esjQpLpq4R7qlisQeAu9T6wM-rlNvYfowWWDxAAM63CynfsVYViBAuVRVunDqbm0cVr5_8VD3s7AhWgAECUGMG-rqBebGKOg0DRb07k1MDfVcA3f6lD0KbrHBflwq4/s635/eddy..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOD9L-iUPPSfYsKph4CGFnkiBh7-QT4jQ9ZfZuLlgSDeBKIXC2OXx7njI1U9esjQpLpq4R7qlisQeAu9T6wM-rlNvYfowWWDxAAM63CynfsVYViBAuVRVunDqbm0cVr5_8VD3s7AhWgAECUGMG-rqBebGKOg0DRb07k1MDfVcA3f6lD0KbrHBflwq4/w640-h238/eddy..jpg" width="640" /></a></div>g. Pada bulan Mei 2016 Terdakwa pernah meminjam uang senilai Rp400.00.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan baru dikembalikan terdakwa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); h. Pada pertengahan tahun 2016 menerima uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Rumah Makan Tempoe Doloe Sidoarjo; i. Pada Tahun 2016 Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun belum diberikan oleh H. MOH ZAINI ILYAS.<br /><br />j. Pada tahun 2016 Terdakwa meminta uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada istri Terdakwa (DEWANTI RUMPOKO); k. Bulan september 2016 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).<br /><br />2. Penerimaan dari YUSUF, ST. sebesar Rp2.280.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui EDI SETIAWAN selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu terkait dengan paket-paket pekerjaan yang didapat oleh YUSUF, ST., dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Tanggal 19 Januari 2017 menerima 2 kardus dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); b. Tanggal 2 Februari 2017 menerima tas ransel yang isinya uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); c. Tanggal 9 Februari 2017 menerima kantong plastik yang isinya uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); d. Tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah); e. Tanggal 24 April 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); f. Tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-OnkOV-dZfq9AtdRVohwYHgAEyDgBbjk8VOZGYYlxcPB5VQ6k2Pe19f4svIf_gAXtNmTv1RL2BpzKsaYQGPH6QB2GNEZlM1g6pOya-AxQ3VY0j5zsCXwbIDnLTGIAbE57a_H76NUX1psV9gOfaJu6RVNuPPQKrpwS25nTz8WbiC-wgy9eq9rgRt4k/s640/IMG20211109130707.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-OnkOV-dZfq9AtdRVohwYHgAEyDgBbjk8VOZGYYlxcPB5VQ6k2Pe19f4svIf_gAXtNmTv1RL2BpzKsaYQGPH6QB2GNEZlM1g6pOya-AxQ3VY0j5zsCXwbIDnLTGIAbE57a_H76NUX1psV9gOfaJu6RVNuPPQKrpwS25nTz8WbiC-wgy9eq9rgRt4k/w640-h288/IMG20211109130707.jpg" width="640" /></a></div>3. Penerimaan dari FERRYANTO TJOKRO sebesar Rp3.520.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) terkait dengan paket pekerjaan yang didapat oleh FERRYANTO TJOKRO maupun terkait yang lain dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Tanggal 16 Juli 2008 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); b. Tanggal 05 Agustus 2011 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. Tanggal 5 Jan 2012 ditransfer dari rekening SOFIE MUDI USIROWATI (Karyawan FERRYANTO TJOKRO) ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />d. Tanggal 21 Februari 2012 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); e. Tanggal 28 Maret 2014 Setoran Giro Tunai An. SOFIE MUDI USIROWATI ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); f. Tanggal 16 Mei 2014 transfer dari rekening SOFIE MUDI USIROWATI ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah).<br /><br />g. Tanggal 5 Mei 2015 transfer dari rekening FIRDA (Karyawan FERRYANTO TJOKRO) ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); h. Tanggal 22 September 2015 Setoran Tunai Giro ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); i. Tanggal 23 Oktober 2015 transfer dari rekening PT. Borobudur ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada transfer dari rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 ke rekening FERRYANTO TJOKRO maupun ke rekening PT. Borobudur dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tanggal 1 Oktober 2015 transfer ke rekening FERRYANTO TJOKRO di Bank BRI sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); b. Tanggal 19 Oktober 2015 transfer ke rekening PT. Borobudur sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); c. Tanggal 24 Februari 2017 transfer ke rekening PT. Borobudur sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); d. Tanggal 27 Februari 2017 transfer ke rekening PT. Borobudur Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWLAsWt8ehW7pIjbPIwERXbQMVEZ8R2sTkkH3BciTSiTiIds8pwUMA9pmgUa9gIfYh_QO_s8LietEBv_vQ5V1-FqYDkXvl2v6nSjliO0Og9qV8gpb57BF0E9SF1nvjaLBX8UU9Kk7bmGbgdJkfIHf6dGF8I_TUXA8w8sozzZpAHjq0rfl4Nr-LqIaS/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWLAsWt8ehW7pIjbPIwERXbQMVEZ8R2sTkkH3BciTSiTiIds8pwUMA9pmgUa9gIfYh_QO_s8LietEBv_vQ5V1-FqYDkXvl2v6nSjliO0Og9qV8gpb57BF0E9SF1nvjaLBX8UU9Kk7bmGbgdJkfIHf6dGF8I_TUXA8w8sozzZpAHjq0rfl4Nr-LqIaS/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>4. Penerimaan dari ARIEF SETIODI sebesar Rp2.380.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terkait dengan paket pekerjaan yang didapat oleh ARIEF SETIODI (pemilik CV. Kalifa Muda dan juga merupakan adik ipar dari terdakwa) maupun hal yang lain dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Pada bulan Oktober 2012 menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun Terdakwa memberitahukan kepada ARIEF SETIODI agar memberikan dana tersebut kepada FERRYANTO TJOKRO sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar diberikan kepada Kantor PDIP Kota Batu.<br /><br />b. Pada bulan Desember 2015 menerima uang dalam bentuk mata uang asing sejumlah USD 100.000,00 (Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)) dengan cara langsung ditransfer ke rekening dolar milik Terdakwa di Bank BCA nomor 00196500507 <br /><br />5. Penerimaan dari PAUL SASTRO SENDJOJO (Founder Jatim Theme Park) sebesar Rp3.109.050.000,00 (tiga milyar serratus Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) terkait dengan izin-izin yang diajukan oleh Jatim Theme Park Group diantaranya untuk pengurusan izin kawasan Predator Fun Park, penerimaan yang diterima oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) bidang tanah dengan kronologis sebagai berikut:<br /><br />a. Bahwa pada kurun waktu bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 PAUL SASTRO SENDJOJO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian tanah HM No. 1698 seluas 400 M2 dan tanah HM No. 1774 seluas 632 M2 dari HOGGE ISMUNANDAR dengan nilai Rp4.024.800.000,00 (empat milyar dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga melakukan pembayaran kepada Notaris sebesar Rp84.250.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) dan terhadap kedua sertifikat tersebut dibalik namakan atas nama Terdakwa.<br /><br />b. Bahwa Terdakwa pernah memberikan Cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PAUL SASTRO SENDJOJO melalui HARIANTO.<br /><br />6. Penerimaan dari IWAN BUDIANTO sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA pada tanggal 6 September 2011, bahwa IWAN BUDIANTO adalah selaku Direktur sekaligus pemegang saham dari PT. AGIT PERKASA, PT Arema Aremania, PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti yang mana mayoritas perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang property hotel maupun perumahan yang terdapat di Kota Batu maupun Malang.<br /><br />7. Penerimaan dari PT. Lembu Nusantara Jaya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yaitu dengan mengeluarkan Bilyet Giro Bank Bukopin senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh IWAN BUDIANTO (selaku Direktur) dan ternyata Bilyet Giro Bank Bukopin tersebut dicairkan  direkening milik Terdakwa EDDY RUMPOKO.<br /><br />8. Penerimaan dari DODOCK CREDENDA HANDOGO (Direktur PT. Bogor Raya Ecopark dan juga mantan Direktur Operasional PT Batu Night Spectacular (BNS) Batu yang masih dibawah Group Jatim Park) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), penerimaan tersebut diberikan ke rekening milik Terdakwa EDDY RUMPOKO di Bank BCA nomor 0113073192 yaitu pada tanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />9. Penerimaan dari HARIES PURWOKO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa pada sekitar tahun 2016 Terdakwa pernah meminta uang kepada terdakwa melalui telepon dan saat itu HARIES PURWOKO menyanggupinya dan memberikan uang tersebut melalui Ir. HIMPUN SIREGAR (Kadis PUPR Pemkot Batu).   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN0tNTYYTVsguhAfuVQPNJFjGmsea0pFxVWiRg-Cz7m2TVkokiL0eB65s1yUQEE1kfuw3j0zIBFTT-kzocepyqorr1NGr8b2WHLefppix9TAMtMC70igzJryd13dRIMlvICdiVRxQcUPMcKobsDVYJC6rDFyG3NRBJUide2lS_j7cBT5pHZdqULmqz/s391/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="391" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN0tNTYYTVsguhAfuVQPNJFjGmsea0pFxVWiRg-Cz7m2TVkokiL0eB65s1yUQEE1kfuw3j0zIBFTT-kzocepyqorr1NGr8b2WHLefppix9TAMtMC70igzJryd13dRIMlvICdiVRxQcUPMcKobsDVYJC6rDFyG3NRBJUide2lS_j7cBT5pHZdqULmqz/w640-h590/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko...jpg" width="640" /></a></div>10. Penerimaan dari IWAN GUNAWAN (Pengusaha Hotel) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bahwa penerimaan tersebut awalnya ZADIM EFISIEN diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil uang di IWAN GUNAWAN yang saat itu ZADIM EFISIENI ditemani oleh KRISTIAWAN (Staf Terdakwa) kemudian uang tersebut dibawa oleh KRISTIAWAN untuk diserahkan kepada Terdakwa.<br /><br />11. Pemberian diskon dari EDY ANTORO (selaku Dirut PT. Kusuma Satria Dinasastri Wisatajaya) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa pada Juni 2012 terdakwa meminta diskon terhadap pembelian sebidang tanah yang terdapat di perumahan milik EDY ANTORO, yang seharusnya harga tanah tersebut senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa hanya membayar sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).<br /><br />12. Penerimaan dari ARIEF AS SIDDIQ (mantan Kepala Dinas Pengairan Binamarga Kota Batu) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa pada bulan Juni 2017 di Rumah Dinas Terdakwa, Terdakwa pernah mengatakan kepada ARIEF AS SIDDIQ bahwa Terdakwa membutuhkan uang sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya ARIEF AS SIDDIQ memberikan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui KRISTIAWAN (Staf Terdakwa).<br /><br />13. Penerimaan-penerimaan yang diterima oleh Terdakwa melalui SURIJANTO MARHONO (selaku Sekretaris Pribadi Terdakwa) terkait dengan pengurusan izin-izin dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Penerimaan dari pihak manajemen MRC Batu Condote & Villa sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pemberian tersebut dilakukan pada periode Bulan Ramadhan/Puasa Tahun 2016.<br /><br />b. Penerimaan dari DJE VICKY SASTRAWAN (Pemilik Alpines Condotel) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) penerimaan tersebut diterima pada akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016.<br /><br />c. Penerimaan dari HENDRO WIBOWO (selaku Direktur Hotel Alamanda/ Hanoman Hotel Batu) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), penerimaan tersebut diterima pada sekitar bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015.<br /><br />d. Penerimaan dari ANUGROHO FAJAR ISLAMI (selaku Direktur / pemilik Contena Hotel Batu) atau OWI (pihak yang mengurus perizinan) yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penerimaan tersebut dilakukan sekitar Bulan Juni 2015 sampai dengan Juli 2015.<br /><br />e. Penerimaan dari DION KHARISMA GUNAWAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tahun 2016.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKC6h2A7Sv97-dPZFgBbATrd_rFM-AWJBgKB1ksjwXLDBPH98Jbt6EjmECxSuBhZ1frjn0s25_-oXCiNzOS5jf_mEbM1rHqEPTUNnNvwHMDC154x4RQVXLgMINQl1aLk2uqPdNqD9plmPTTxRgGW4ekm0kWMeNN3h7SU4p4Ht7Ckzkp8J0ErsS9-6w/s640/Eddy%20Rumpoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKC6h2A7Sv97-dPZFgBbATrd_rFM-AWJBgKB1ksjwXLDBPH98Jbt6EjmECxSuBhZ1frjn0s25_-oXCiNzOS5jf_mEbM1rHqEPTUNnNvwHMDC154x4RQVXLgMINQl1aLk2uqPdNqD9plmPTTxRgGW4ekm0kWMeNN3h7SU4p4Ht7Ckzkp8J0ErsS9-6w/w640-h288/Eddy%20Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div>14. Penerimaan-penerimaan uang yang ada pada Terdakwa yang tidak diketahui sumbernya dan bertentangan dengan profil Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu Walikota Batu pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp18.284.181.400,00 (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut:<br /><br />a. Dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 8 Desember 2015 Terdakwa memerintahkan KRISTIAWAN (Staf Terdakwa) untuk melakukan setoran tunai ke rekening Bank BCA Nomor 0113073192 milik Terdakwa yaitu sebesar Rp10,630,000,000; Rekening Bank Bukopin Nomor 1002875060 sebesar Rp179,245,000 (tahun 2014), Tahun 2015 sebesar Rp1,256,597,400; Tahun  2016 sebesar Rp1,267,714,000 dan tahun 2017 sebesar Rp854,725,000<br /><br />b. Pada kurun waktu tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 Terdakwa pernah memerintahkan DINI TRI TUNGGAL DEWI (Sekretaris Pribadi Terdakwa) untuk melakukan setoran tunai ke rekening milik Terdakwa di Rekening Bank BCA Nomor 0113073192, sejumlah Rp3.050.000.000,00 (tiga milyar lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Tanggal 5 Desember 2013, setor tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)<br />2. Tanggal 17 April 2014, setor tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br />3. Tanggal 21 April 2014, setor tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />4. Tanggal 22 April 2014, setor tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)<br />5. Tanggal 21 Agustus 2014, setoran dari pencairan Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).<br />6. Tanggal 27 Agustus 2014 setoran dari pencairan Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa selain itu, pada bulan April 2014 ada uang masuk sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik DINI TRI TUNGGAL DEWI di Rekening Bank BRI Nomor 0344-01-020645-50-3 dan pada hari yang sama DINI TRI TUNGGAL DEWI mendebet dana tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.187.220.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.12.770.000,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.<br /><br />c. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan WASISNO (Sopir Terdakwa) pada bulan April 2013 untuk melakukan penyetoran satu lembar Billyet Giro senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan juga pada pertengahan tahun 2016 untuk menukarkan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). dan mengatakan kepada WASISNO “Sis, tolong besok kau tukarkan uang ini menjadi USD 10.000, - dan sisanya tukarkan dengan uang rupiah yang baru”.<br /><br />d. Bahwa RR ASTI EVITA CR (selaku Sekretaris Pribadi Terdakwa) pernah memindahkan uang atau setor tunai dari rekeningnya di Bank CIMB Niaga ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 0113073192 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />e. Bahwa LILI WIDYA RAHAJENG (selaku Sekretaris Pribadi terdakwa) pernah menerima uang dari berbagai pihak dengan Jumlah Rp145.900.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWJ8Ni0Giv8diD7_xlJnDFMs-bRrgi4J-c9RrDEuPcOlCoWJwI0CTppFwaJ39BcA26yG7YKKRaskEi8UB7mvFPDrENnKGogLe4B48eTs_VHadATobeVNay2UE1LrsIbFLpVYzHSFooHDmdyNXVtbmZTMdZ8sNVfvueH6Z4zzXKa96AexubqL24jWwy/s635/eddy..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="635" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWJ8Ni0Giv8diD7_xlJnDFMs-bRrgi4J-c9RrDEuPcOlCoWJwI0CTppFwaJ39BcA26yG7YKKRaskEi8UB7mvFPDrENnKGogLe4B48eTs_VHadATobeVNay2UE1LrsIbFLpVYzHSFooHDmdyNXVtbmZTMdZ8sNVfvueH6Z4zzXKa96AexubqL24jWwy/w640-h238/eddy..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dengan nilai keseluruhan Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) tersebut karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Walikota Batu dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2015<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Rp45.9 M, Eddy Rumpoko Selaku Wali Kota Batu Kembali di Vonis 7 Thn Penjara

“Apakah Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko akan kembali terseret dalam perkara kasus dugaan TPPU terkait aliran duit ke istri Terdakw...

»

Budi Adi Prabowo, Mantan Direktur Produksi PTPN XI Surabaya Dituntut 6.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: georgia;">#Duit “haram” juga mengalir ke Pejabat PTPN XI Surabaya, diantaranya Direktur Perencanaan dan Pengembangan Aris Toharisman Rp100 juta, Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) Cholidi Rp100 juta dan Direktur Keuangan (Dir Keu) Anang Qouyum Rp150 juta serta sejumlah pejabat lainnya. Bagaimana “nasibnya???”. Apakah KPK akan membebaskan atau menyeretnya sebagai Tersangka???#</span></span></span>  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwwbaJXfBVK3gEVN1Jf2Sc3bBTkPRdb-4MYt1DUM-Ub8fZ_Le-0dKpNHc_6g_KA-_E9VoVDLnmViRcGh2uaukyEIOVSgCd_l-yfKJDjw-d37ZKwMYvUF5d6-JWBNhn7CH1M-9uOQdcvqBYb7Ls5Dl0vK_Zsl5fmqYO92Nr1WOkHSwN2slW95wavnt0/s800/anner1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwwbaJXfBVK3gEVN1Jf2Sc3bBTkPRdb-4MYt1DUM-Ub8fZ_Le-0dKpNHc_6g_KA-_E9VoVDLnmViRcGh2uaukyEIOVSgCd_l-yfKJDjw-d37ZKwMYvUF5d6-JWBNhn7CH1M-9uOQdcvqBYb7Ls5Dl0vK_Zsl5fmqYO92Nr1WOkHSwN2slW95wavnt0/w640-h640/anner1.jpg" width="640" /> </a></div><div><span style="font-family: georgia;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></span></span><br /></div><div><span style="font-family: georgia;"></span></div><span style="font-family: georgia;"><span style="font-size: small;">Semakin tinggi jabatan semakin kuat kekuasaan dan kewenangan semakin banyak pula pundi-pundi rupiahnya hingga membawa penderitaan karena menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi<br /><br />Hal inilah yang mungkin dialami oleh ratusan pejabat pemerintah dinegeri ini maupun swasta karena terjerat kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi. Dan hal ini pulalah yang mungkin dialami oleh Budi Adi Prabowo mantan Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantra (PTPN) XI Surabaya tahun 2015 - 2016 yang kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PTPN IX Semarang, Jawa Tengah.<br /><br />Disaat usia menjelang 60 tahun dan sedang dipuncak kekuasaan sebagai Direktur Utama PTPN IX Semarang, Budi Adi Prabowo warga Jalan Nusa Penida No. 8, Mojokerto selaku mantan Direktur Produksi PTPN XI Surabaya tahun 2015 - 2016, terjerat kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) Djatiroto Lumajang Tahun 2015-2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp15.171.983.501,90 (lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Tahun 2015 s/d 2017 di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021.   </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDv7OCvLpAB37AQXMFfh_tYt9L0GRS8aUyi7UdBwB1cK5waHQZYTmUo5SE83647P4tp7uOqE_Nv0yQXIgC-cgLfvtFXQUYns1JY5ZCuQEFsub6_BJk_Dw_0qJubzTLzDbPQRg_fqrEqa9hIwNeKcz4XSknjbZi1IDOJVr8vycmIXwW8v9XOQxU-ngB/s700/kpk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDv7OCvLpAB37AQXMFfh_tYt9L0GRS8aUyi7UdBwB1cK5waHQZYTmUo5SE83647P4tp7uOqE_Nv0yQXIgC-cgLfvtFXQUYns1JY5ZCuQEFsub6_BJk_Dw_0qJubzTLzDbPQRg_fqrEqa9hIwNeKcz4XSknjbZi1IDOJVr8vycmIXwW8v9XOQxU-ngB/w640-h640/kpk.jpg" width="640" /></a></div>Kasus yang menyeret Terdakwa Budi Adi Prabowo berawal pada tahun 2015-2016, saat itu PTPN XI Surabaya punya proyek berupa Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Lot Six Roll Mill Lengkap dengan  Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk peningkatan produksi Gilingan Tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto, Lumajang, Jawa Timur. <br /><br />Untuk Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Lot Six Roll Mill Lengkap dengan  Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer, Terdakwa Budi Adi Prabowo diduga melakukan pengaturan proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) Djatiroto supaya memenangkan PT WDM (PT Wahyu Daya Mandiri) yang berkantor di Jl. Gubeng Kertajaya V Raya No. 42 Surabay milik Arif Hendrawan<br /><br />Dalam proses lelang, dimana PTPN XI adalah sebagai pengguna barang dan jasa, Terdakwa Budi Adi Prabowo selaku Direktur Produksi PTPN XI Surabaya membantu dalam proses pelaksanaan, dengan cara mengarahkan Panitia Lelang, Komite Investasi PTPN XI dan Divisi-Divisi PTPN XI agar berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT WDM<br /><br />Menurut JPU KPK menjelaskan kepada beritakorupsi.co, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang mengarah pada merk atau produk perusahaan tertentu, menambah syarat khusus pada saat evaluasi teknis, memenangkan perusahaan yang memasukkan penawaran harga yang lebih tinggi mendekati nilai HPS, memberikan saran dan masukan terhadap Addendum Kontrak yang dibuat tanggal mundur (backdate), meminta agar membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan dan pembayaran serta menerima sesuatu<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin2Aznl4uaLwZdtvhLP10WJugeoiVQzYW-Ms2ZQTtsahkqw5L-2JWYZJHzVFexFAoXaC4kKBS_z5oJ-FD_M_RKr5P_YPguil3yx7Z4Udx16PALOyXDPpuz7pAcBgkWqRTIbtbQ39xaziMiUbu2zUG-rN_6SJ7BYE2eMYRxxCfioVIhYE7NlkBEInU2/s625/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="625" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin2Aznl4uaLwZdtvhLP10WJugeoiVQzYW-Ms2ZQTtsahkqw5L-2JWYZJHzVFexFAoXaC4kKBS_z5oJ-FD_M_RKr5P_YPguil3yx7Z4Udx16PALOyXDPpuz7pAcBgkWqRTIbtbQ39xaziMiUbu2zUG-rN_6SJ7BYE2eMYRxxCfioVIhYE7NlkBEInU2/w480-h640/1.jpg" width="480" /></a></div><br />“Awalnya HPS dibuat oleh PG Djatiroto sebesar Rp65 M. Namun HPS itu tidak dipergunakan  oleh PTPN XI dan yang dipergunakan adalah HPS dari PT WDM Pak Arif Hendrawan senilai Rp80 M, dan yang sudah dibayarkan oleh PTPN XI adalah sebesar Rp72 M dan yang sudah dibelanjakan sebesar Rp65 M. Jadi sisanya kan sebesar Rp15 M yang menurut BPK, ini adalah kelebihan bukan keuntungan pihak perusahaan dalam hal ini penyedia PT WDM,” kata JPU KPK Hendra Eka Saputra kepada beritakorupsi.co <br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah pengadaan Six Roll Mill ini lelang atau penunjukan dan apa alasan PTPN XI tidak menggunakan HPS dari PG Djtairoto dan malah menggunakan HPS dari PT WDM. Apakah PTPN XI ada menerima fee dari PT WDM?<br /><br />JPU KPK Hendra Eka Saputra menjelaskan, bahwa yang menjadi panitia lelang adalah PTPN XI dan PG Djatoro juga termasuk anggota panitia lelang yang menyimpulkan bahwa HPS Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer adalah Rp65 miliar<br /><br />“Ini lelang, pesertanya ada 16 kemudian menjadi 6 dan pemenangnya adalah PT WDM. Panitianya PTPN XI , PG Djatiroto juga sebagai anggota yang membuat HPS sebesar Rp65 m tapi tidak dipergunakan. Inilah salah satu pebuatan melawan hukumnya,” kata JPU KPK Hendra Eka Saputra<br /><br />JPU KPK Hendra Eka Saputra menambahkan,  bahwa niat jahat sudah ada sebelum pengadaan lelang dimulai, dimana pihak swasta atau PT WDM sudah mengetahui kalau PG Djatiroto PTPN XI akan ada pengadaan barang/jasa <br /><br />“Sebelum lelang dimulai, pihak PT WDM ikut bersama pihak PTPN XI ke perusahaan di Thailand untuk melihat contoh barang dimana penyida dalam hal ini adalah PT WDM telah memberikan uang saku sebesar Rp250 juta dan mobil seperti yang kami jelaskan tadi,” ujarnya<br /><br />Saat ditanya kemudian terkait pihak-pihak lain yang menerima uang yang totalnya sebesar Rp515 juta dan sejumlah USD1900 Amerika Serikat yang disebut mengalir ke pihak PTPN XI, PG Djatiroto dan PG Sembagoes senilai USD1000, apakah KPK akan melakukan pengembangan dalam kasus ini untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat?   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhydaKn5WxeuGnhUAMkLQi28ekDMyddm48mEP3L7eG2xN6E2XbnbOJy_n4TRdcly4kdBYil1HYabYsFNE1bUiH3KH577wnRG9rqmq2h2Pcq6LPSolR-gDIPFENfjJmZkf_sP6nUFDhJQLocGY3vofwVDqhKDT6jS_5uk5571HrSgTQwSNCRP-2DtOxw/s1035/hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="482" data-original-width="1035" height="298" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhydaKn5WxeuGnhUAMkLQi28ekDMyddm48mEP3L7eG2xN6E2XbnbOJy_n4TRdcly4kdBYil1HYabYsFNE1bUiH3KH577wnRG9rqmq2h2Pcq6LPSolR-gDIPFENfjJmZkf_sP6nUFDhJQLocGY3vofwVDqhKDT6jS_5uk5571HrSgTQwSNCRP-2DtOxw/w640-h298/hakim.jpg" width="640" /></a></div>Pihak-pihak yang kejipratan duit ‘haram’ itu diantaranya adalah Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI Aris Toharisman Rp100 juta, Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) PTPN XI Cholidi Rp100 juta, Direktur Keuangan (Dir Keu) Anang Qouyum Rp150 juta, Kadiv Teknik Surya Irawan Rp50 juta, Mantan Kadiv Tekni PTPN XI Reda Rp25 juta, Kadiv Pengadaan Bambang Tri Rp50 juta, Kadiv Renbang Yusmanto Rp50 juta, GM Pabrik Gula (PG) Jatiroto Lumajang Imam Rp50 juta, Manager Instlasi Catur Rp25 juta, GM PG Asembagoes M. Lukman Hidayat Rp50 juta, GM PG Djatiroto Lumajang Edie Pangestu Rp50 juta. sedangkan Terdakwa Budi Adi Prabowo sebesar Rp362.826.000.000<br /><br />Menjawab pertanyaan tersebut, JPU KPK Hendra Eka Saputra menegaskan, akan mendalami sesuai fakta dalam di persidangan <br /><br />“Yang jelas akan kita dalami fakta persidangan. Dari beberapa pihak yang mengaku telah menerima uang dan sudah mengembalikannya ke KPK jumlahnya sekitar Rp100 juta dari sekitar 10 orang lebih,” pungkasnya<br /><br />Atas perbuatan Terdakwa Budi Adi Prabowo, JPU KPK menuntutnya dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta Subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan tuntutan tambahan berupa membayar uang Rp362.826.000 Subsider pidana penjara selama 8 bulan<br /><br />Ada kerugian keuangan negara yang masih ‘misterius’ sebesar Rp765.036.000 dari total kerugian keuangan negara senilai Rp15.171.983.501,90 karena yang Rp14.044.121.501,90 dinikmato oleh Arif Hendrawan selaku pemilik PT Wahyu Daya Mandiri (PT WDM)<br /><br />Itulah sebabnya yang diadili dan dituntut pidana penjara oleh JPU KPK bukan hanya Terdakwa Budi Adi Prabowo melainkan Arif Hendrawan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFM0Gznvl1G1ahgKTlMZ8GRoDCdAjeehZ7mJS_oWuVBvOq9JXhW4RryuDAX6r594hlL3xuvsiSRHlZlV5ygURgS5_gi9VoLUCMb2kRm4L1Kv0k5KWg_CQk-CXuCahiX5CTseXcoqL7svrn6wBwV1oXwqNv3h-Q0JS_yV0asJW0tD51IXiMNTv7Zaud/s1000/1.1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="900" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFM0Gznvl1G1ahgKTlMZ8GRoDCdAjeehZ7mJS_oWuVBvOq9JXhW4RryuDAX6r594hlL3xuvsiSRHlZlV5ygURgS5_gi9VoLUCMb2kRm4L1Kv0k5KWg_CQk-CXuCahiX5CTseXcoqL7svrn6wBwV1oXwqNv3h-Q0JS_yV0asJW0tD51IXiMNTv7Zaud/w360-h400/1.1.jpg" width="360" /></a></div><br />Terdakwa Arif Hendrawan warga Griya Candra Mas GC-7, Sedati Sidoarjo (sesuai KTP) dan warga Jl. Deltaraya Utara 77, Delta Sari Baru, Waru, Sidoarjo (domisili) selaku pemilik PT Wahyu Daya Mandiri dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan 5 bulan denda sebesar Rp200 juta Subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan dan tuntutan tambahan berupa membayar uang Rp14.044.121.501,90 Subsider pidana penjara selama 2 tahun<br /><br />Kedua Terdakwa ini (Budi Adi Prabowo dan Arif Hendrawan) dianggap melanggar Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Budi Adi Prabowo (dan Terdakwa Arif Hendrawan, perkara penuntutan terpisah  ) dibacakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rony Yusuf dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Kamis, 12 Mei 2022) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana, SH., MH (dan Makhfud, SH., MH) yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa Budi Adi Prabowo, yaitu Dr. Anner Mangatur Sianipar, SH., MH dan dihadiri pula oleh Terdakwa Budi Adi Prabowo secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (Rumah Tahanan Negara) KPK karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam II session, yang pertamana adalah pembacaan surat tuntutan JPU KPK terhadap Terdakwa Budi Adi Prabowo dan kemudian dilanjutkan dengan sidang tuntutan terhadap Terdakwa Arif Hendrawan yang dihadiri oleh Penasehat Hukum-nya, yaitu Achmad Hayyi, SH., MH dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom)<br /><br />Dalam surat tuntutan setebal 800 halam lebih kertas HVS dibacakan oleh JPU KPK Rony Yusuf dkk secara bergantain yang mengatakan, sesuai fakta persidangan, saksi dan alat bukti, ketarangan Ahli dan keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa Budi Adi Prabowo  (dan Terdakwa Arif Hendrawan) diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua<br /><br />JPU KPK menyebutkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi. Sementara yang meringkan adalah, sebagai suami yang mempunyai tanggung jawab istri dan anak serta bersikap sopan selama menjalani persidangan    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJlK1P0WO3_6dlAgYOkyV_429TS-n8RZ8wIKeqtoHs4BEPPRWr8uIgdlVVWuXkuJ0UH0tAw_WxBSVz0lJTE2nhE4d-Zy77gpB_9iME1J80nur9Ckxz5if80FkHZi3W5U-yyZXG0oJZimuAsHQas8Dv4Q0n7TuX-UEU-QYhHIS0CCFyGFhCrNu42P3t/s1040/15.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJlK1P0WO3_6dlAgYOkyV_429TS-n8RZ8wIKeqtoHs4BEPPRWr8uIgdlVVWuXkuJ0UH0tAw_WxBSVz0lJTE2nhE4d-Zy77gpB_9iME1J80nur9Ckxz5if80FkHZi3W5U-yyZXG0oJZimuAsHQas8Dv4Q0n7TuX-UEU-QYhHIS0CCFyGFhCrNu42P3t/w640-h288/15.jpg" width="640" /></a></div>“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Budi Adi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Budi Adi Prabowo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;<br /><br />3. Membebankan kepada Terdakwa Budi Adi Prabowo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp362.826.000 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan,” ucap JPU KPK  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGfXThY4SXl90C34Ik3pxx8B7rmGkzvujLoZUqBC9VZsK1Vt9s10zOnUpIAfYqCxIZhjqwLY__qswS8oUERTrg3bsp19EhgUbolsixSv-YmyrqIQkXchIMaY1TnGNPFHuBFk1GG4-qWCdolUOL_TM0LXJFIeQpAdyYstoNM9oV1Rg81nV87lqTqWu2/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGfXThY4SXl90C34Ik3pxx8B7rmGkzvujLoZUqBC9VZsK1Vt9s10zOnUpIAfYqCxIZhjqwLY__qswS8oUERTrg3bsp19EhgUbolsixSv-YmyrqIQkXchIMaY1TnGNPFHuBFk1GG4-qWCdolUOL_TM0LXJFIeQpAdyYstoNM9oV1Rg81nV87lqTqWu2/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Setelah selesai membacakan tuntutan terhadap Terdakwa Budi Adi Prabowo, Tim JPU KPK melanjutkan pembacaan tuntutan terhadap Terdakwa Arif Hendrawan yang dituntut lebih ringan dari Terdakwa Budi Adi Prabowo yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan<br /><br />Terdakwa Arif Hendrawan juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14.044.121.501,90 (empat belas miliar empat puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus satu rupiah koma sembilan puluh) dengan Subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun<br /><br />Tuntutan JPU KPK terhadap Kedua Terdakwa ini boleh dibilang tergolong rendah bila dibandingkan dengan tuntutan JPU KPK terhadap 2 Terdakwa selaku Camat yang Tertangkap Tangan KPK pada tanggal 29 Agustus 2021 lalu, yaitu Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo<br /><br />Kedua Camat ini tidak menikmati duit ‘haram’ melainkan hanya membantu anak buahnya untuk dilantik sebagai Pejabat (Pj) Kepala Desa oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI <br /><br />Tetapi tuntutan JPU KPK terhadap Terdakwa Doddy Kurniawan adalah dengan pidana penjara selama 5 tahun dan Terdakwa Muhamad Ridwan dituntut pidana penjara selama 4 tahun.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoNbn0JQjruLfebID-32-cEjYNGuVkHQ_ugCoYTvznh1HPa8GcncO3k1ff-Tmxh-KXidqmC1DwMTbNHp3CFYuW7Q2EsobeEeYgk-JeUV7W8c87qx5d4HIhoX9nh8_KfeU61C83LOFo3CyxJhIPo85Cx-kbDcqxgDGuzUGIK_B36LJj4wiyWgY4RTTo/s1600/Budi%20dan%20Arif.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoNbn0JQjruLfebID-32-cEjYNGuVkHQ_ugCoYTvznh1HPa8GcncO3k1ff-Tmxh-KXidqmC1DwMTbNHp3CFYuW7Q2EsobeEeYgk-JeUV7W8c87qx5d4HIhoX9nh8_KfeU61C83LOFo3CyxJhIPo85Cx-kbDcqxgDGuzUGIK_B36LJj4wiyWgY4RTTo/w640-h288/Budi%20dan%20Arif.jpg" width="640" /></a></div>Dan atas tuntutan dari JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Kedua Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (selanjutnya disebut PTPN XI) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku Para Pemegang Saham PTPN XI Nomor SK-18/MBU/02/2015 dan Nomor 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Perkebunan Nusantara XI tanggal 6 Februari 2015 bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pemilik dan Direktur PT WAHYU DAYA MANDIRI (selanjutnya disebut PT WDM), pada sekitar bulan Maret 2015 sampai dengan 29 Desember 2017<br /><br />Atau di waktu-waktu lain antara bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di Kantor PTPN XI di Jalan Merak Nomor 1 Surabaya, di Pabrik Gula DJATIROTO di Jalan Ranupakis Nomor 1 Nyeroan, Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Jawa Timur dan di Cafe Rolaas, Mall City of Tomorrow Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi,<br /><br />Bahwa Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu Terdakwa telah melakukan pengaturan dalam proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO Tahun 2015-2016 supaya memenangkan PT WDM dalam proses lelang sebagai penyedia barang/ jasa dan membantu dalam proses pelaksanaan, dengan cara mengarahkan Panitia Pelelangan, Komite Investasi PTPN XI dan Divisi-Divisi pada PTPN XI agar berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT WDM<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil2UELDlNYOUtGPdphmtsXTVl3LUDTARlgzwslOSbT1TKoCVXqtUU7XT5xgO80qLoovqFqtuaJvGhwRsnSecc9K86PZnpg2vwUPKNNJA3xwErlWVKdXOU7jMCAs_3DGWrbhEZmyDSwEqZ9AgSN47KZDQSXLtOu8ngLztRlNswwITalklaP6ScaQe0N/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil2UELDlNYOUtGPdphmtsXTVl3LUDTARlgzwslOSbT1TKoCVXqtUU7XT5xgO80qLoovqFqtuaJvGhwRsnSecc9K86PZnpg2vwUPKNNJA3xwErlWVKdXOU7jMCAs_3DGWrbhEZmyDSwEqZ9AgSN47KZDQSXLtOu8ngLztRlNswwITalklaP6ScaQe0N/w400-h180/4.jpg" width="400" /></a></div><br />Dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang mengarah pada merk atau produk perusahaan tertentu, menambah syarat khusus pada saat Evaluasi Teknis, memenangkan perusahaan yang memasukkan penawaran harga yang lebih tinggi mendekati nilai HPS, memberikan saran dan masukan terhadap Addendum Kontrak yang dibuat tanggal mundur (backdate), meminta agar membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan dan pembayaran serta menerima sesuatu, yang bertentangan dengan;<br /><br />Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, Keputusan Direksi PTPN XI Nomor: XX-SURKP/15.307 tanggal 26 Maret 2015 tentang Perubahan Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2015, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi<br /><br />Yakni memperkaya Terdakwa sejumlah USD900 (sembilan ratus dollar Amerika) dan Rp350.000,000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta memperkaya orang lain yaitu pihak-pihak PTPN XI sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) dan USD1900 (seribu sembilan ratus dollar Amerika), pihak PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES sejumlah USD1000 (seribu dollar Amerika) dan memperkaya ARIF HENDRAWAN melalui PT WDM sejumlah Rp14.257.705.101,90 (empat belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu seratus satu rupiah sembilan puluh sen) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp15.171.983.501,90 (lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrOuzIWAnZCzwyni4GNGWxKfjjaaSCE8hXl3lzZWkSQI0SUmtP3_IbiPYDT7SLjoIvRCVURijY9PBcVeTCOK_QC69XVveTXtO0dOJQ50yniOawEEVThd1IFCZMOSdW6BpHYD2MmXm6CnMmF5nOeXsfnXTAfOh5dSQ7JVKaeWwgiTqM1BcLD7JRWrfm/s1040/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrOuzIWAnZCzwyni4GNGWxKfjjaaSCE8hXl3lzZWkSQI0SUmtP3_IbiPYDT7SLjoIvRCVURijY9PBcVeTCOK_QC69XVveTXtO0dOJQ50yniOawEEVThd1IFCZMOSdW6BpHYD2MmXm6CnMmF5nOeXsfnXTAfOh5dSQ7JVKaeWwgiTqM1BcLD7JRWrfm/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana “Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya” Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa PTPN XI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996, yang memiliki Anggaran Dasar PTPN XI berdasarkan Akta Notaris HARUN KAMIL SH, Nomor 44 tanggal 11 Maret 1996, yang telah dilakukan perubahan dan mendapat persetujuan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-21048HT.01.04.Th.2002 tanggal 29 Oktober 2002. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014, tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), maka kepemilikan saham PTPN XI yaitu sebanyak 90% saham dimiliki oleh PTPN III dan 10% saham dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.<br /><br />Bahwa Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi PTPN XI periode 2015 sampai dengan periode 2016 Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku rapat umum pemegang saham PTPN XI Nomor: SK-18/MBU/02/2015 dan Nomor: 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 6 Februari 2015 memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan operasional pabrik gula dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama PTPN XI.<br /><br />Bahwa ARIF HENDRAWAN adalah Pemilik dan Direktur PT WDM yang bergerak dibidang Electrical, Automation dan Mechanical yang bekerjasama dengan PT SIEMENS INDONESIA sejak tahun 2014-2015 dimana PT WDM sebagai Authorized Distributor untuk Gear Box dan Large Drives.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvdGp_xLoCL5sRhP-dsm_erSwVE7m-r5LfNNiZavZjSjZ1zvsfE1BVK4tgoXLWkJOyrAXd8quhljqBQukWJty1irU_ZmQbCsUPKd9NTChPxCYDKanql5RHgVQ9M3Mqs4Vwk9Er6FrXzJhsMUy_FbbzCT_GechsPWr-mlWpPIAv9jqhFH28M0lSoGsz/s1040/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvdGp_xLoCL5sRhP-dsm_erSwVE7m-r5LfNNiZavZjSjZ1zvsfE1BVK4tgoXLWkJOyrAXd8quhljqBQukWJty1irU_ZmQbCsUPKd9NTChPxCYDKanql5RHgVQ9M3Mqs4Vwk9Er6FrXzJhsMUy_FbbzCT_GechsPWr-mlWpPIAv9jqhFH28M0lSoGsz/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sejak tahun 2014, pada saat Terdakwa menjabat selaku GM Pabrik Gula GEMPOLKREP di lingkungan PTPN X, Terdakwa sudah berteman dekat dengan ARIF HENDRAWAN yang saat itu PT WDM sebagai rekanan PTPN X mendapatkan pekerjaan pengadaan Penggerak Gilingan merk Siemens dan Gear Box merk Flender di Pabrik Gula GEMPOLKREP. <br /><br />Bahwa PTPN XI berkantor di Jalan Merak Nomor 1 Surabaya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Agribisnis Perkebunan dengan core business Gula dan memiliki beberapa unit usaha pabrik gula di wilayah provinsi Jawa Timur, yaitu PG DJATIROTO, PG ASEMBAGOES, PG SOEDHONO, PG PURWADADI, PG REDJOSARIE, PG PAGOTTAN, PG KANIGORO, PG KEDAWUNG, PG WANOLANGAN, PG GENDING, PG PADJARAKAN, PG SEMBORO, PG DEMAAS, PG WRINGIN ANOM dan PG PRADJEKAN.<br /><br />Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PTPN XI Tahun 2015, direncanakan kegiatan untuk meningkatkan produktifitas dan optimalisasi unit usaha di lingkungan PTPN XI dengan cara meningkatkan kapasitas produksi pabrik gula yang dinilai potensial dengan melakukan kegiatan Operasional Maintenance yaitu mengganti komponen-komponen mesin yang rusak dan kegiatan Investasi yaitu melakukan pengadaan alat-alat untuk unit usaha berupa mesin-mesin besar berteknologi tinggi untuk peningkatan efisiensi produksi.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjMie4N1rEvO6ZZHPmGVWu7YwhGm27VUGtgScVhSctUIYCVJZ3Cr3w5vGHv7t7LbElfVHMhVr-z0L-yWUyUr8Ml1EyXjvB0oUlXUbfv8xTb-LU6wj5TI0wYU479A0eO-5d6aQ35r8SS3SvQIq0G2Ru3qzm0I_1YMtK0MvZOCYOh1zrxKA-AtVAV2Zg/s1000/1.1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="900" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjMie4N1rEvO6ZZHPmGVWu7YwhGm27VUGtgScVhSctUIYCVJZ3Cr3w5vGHv7t7LbElfVHMhVr-z0L-yWUyUr8Ml1EyXjvB0oUlXUbfv8xTb-LU6wj5TI0wYU479A0eO-5d6aQ35r8SS3SvQIq0G2Ru3qzm0I_1YMtK0MvZOCYOh1zrxKA-AtVAV2Zg/w576-h640/1.1.jpg" width="576" /></a></div>Kemudian pada tanggal 17 Maret 2015, dalam rangka untuk mempersiapkan dan mensukseskan rencana kegiatan Investasi pada RKAP PTPN XI Tahun 2015 tersebut, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI membentuk Komite Investasi PTPN XI melalui SK Direksi Nomor: XX-SURKP/15.300, dengan menunjuk DONISIUS YUSMANTO (Alm) selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (PPB) sebagai Ketua Komite Investasi PTPN XI dan SUBAGIYO selaku Kepala Divisi Pengadaan sebagai Sekretaris serta Anggota Komite Investasi yang terdiri dari seluruh Kepala Divisi di PTPN XI, Tim Khusus Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Kepala Urusan di PTPN XI yang memiliki tugas antara lain: dapat menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dapat terlibat menentukan spesifikasi atas barang investasi, dapat terlibat melakukan pemeriksaan dan commissioning terhadap barang dan bahan investasi serta membuat laporan perkembangan investasi secara periodik tiap bulan kepada Direksi PTPN XI khususnya investasi terkait Penyertaan Modal Negara.<br /> <br />Setelah Komite Investasi PTPN XI terbentuk, selanjutnya Komite Investasi melakukan review terhadap 5 (lima) pabrik gula yang dinilai potensial untuk dilakukan kegiatan Investasi dalam rangka meningkatkan produktifitas dan optimalisasi unit usaha di lingkungan PTPN XI yaitu review terhadap PG DJATIROTO, PG ASEMBAGOES, PG SEMBORO, PG WONOLANGON dan PG PRADJEKAN. Selanjutnya Komite Investasi pada saat rapat Direksi PTPN XI menyampaikan laporan hasil review bahwa PTPN XI perlu melakukan kegiatan Investasi yaitu melakukan pengadaan mesin baru berteknologi tinggi berupa mesin Six Roll Mill dengan melakukan revitalisasi terhadap PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES yang dinilai potensial untuk ditingkatkan kapasitas produksinya.<br /><br />Bahwa pada bulan Maret 2015, Direksi PTPN XI dan Komite Investasi melakukan studi banding ke perusahaan ALLIED TEK, SIEMENS dan SUTECH di Thailand yang diikuti oleh Terdakwa, ARIS TOHARISMAN selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan, DONISIUS YUSMANTO (Alm), REDA selaku Kepala Divisi Teknik, JUNAIDI (Alm) selaku Kepala Divisi Pengolahan (Anggota Komite Investasi), EDIE PANGESTU selaku GM PG DJATIROTO dan M LUKMAN HIDAYAT selaku GM PG ASEMBAGOES serta ARIEF HENDRAWAN, YESTA SADA KUMARA (Alm) selaku Komisaris PT WDM dan GUNAWAN BAMBANG RIYADI (Alm) dari PT SIEMENS INDONESIA sebagai pihak swasta. Dalam kegiatan studi banding tersebut, ARIF HENDRAWAN memberikan uang saku kepada Terdakwa sebesar USD900, ARIS TOHARISMAN sebesar USD900, DONISIUS YUSMANTO sebesar USD500, REDA sebesar USD500, EDIE PANGESTU sebesar USD500 dan M LUKMAN HIDAYAT sebesar USD500;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZbh7Qag72VweCnmfZn_p1aD-vx3mKlnCOyyjaK7A251z87YgSDo9Yo9cs_BQpkz4qMRkkAgmYRL3rOwQ6oeQOtvv0mvrEwX_-w-ylNTu25SbzAzD2iXOoBxLF6pUVjp3COD4L4FaV9qEj158aLo0X95Az0fbkRUhvK00sveApWUw6T9sEz8jeW3IN/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZbh7Qag72VweCnmfZn_p1aD-vx3mKlnCOyyjaK7A251z87YgSDo9Yo9cs_BQpkz4qMRkkAgmYRL3rOwQ6oeQOtvv0mvrEwX_-w-ylNTu25SbzAzD2iXOoBxLF6pUVjp3COD4L4FaV9qEj158aLo0X95Az0fbkRUhvK00sveApWUw6T9sEz8jeW3IN/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah kegiatan studi banding di Thailand, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ARIF HENDRAWAN di Cafe Rolaas, Mall City of Tomorrow Surabaya, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan keyakinannya atas keunggulan produk ALLIED TEX dan SIEMENS yang akan dipergunakan untuk revitalisasi PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES, selanjutnya Terdakwa dan ARIF HENDRAWAN menyepakati PT WDM yang akan menjadi pelaksana pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO dengan tetap mengikuti proses lelang.  <br /><br />Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015, berdasarkan Notulen Rapat Direksi PTPN XI Nomor: AH/009/RIS.DIR/XI/2015, seluruh Direksi PTPN XI yaitu Terdakwa, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN, ARIS TOHARISMAN dan MUHAMMAD CHOLIDI selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum bersama dengan Komite Investasi memutuskan bahwa kegiatan Investasi Tahun 2015 untuk revitalisasi PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES akan dialokasikan pada Investasi Prioritas II Tahun 2015.<br /><br />Bahwa pada bulan Juli 2015, Komite Investasi yang diwakili oleh DONISIUS YUSMANTO (Alm), REDA dan JUNAIDI (Alm) melakukan rapat dengan PG DJATIROTO yang diwakili oleh R. BAMBANG TRI ANGGONO selaku Manager Teknik dan Tim Teknis, pada rapat tersebut disepakati akan dilakukan kegiatan Investasi berupa pengadaan mesin Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO dan membahas spesifikasi teknis pengadaan mesin Six Roll Mill yang diperlukan untuk meningkatkan produksi PG DJATIROTO dari kapasitas 7500 menjadi 10.000 TCD (ton cane per day).<br /><br />Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, DONISIUS YUSMANTO (Alm) mengirim Surat Memo Nomor: GI-XE/15.101 kepada ARIS TOHARISMAN mengenai perencanaan revitalisasi PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES berdasarkan pembahasan antara Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, Divisi Teknik dan LPP Yogyakarta, yang menyebutkan total biaya Investasi PG DJATIROTO sebesar Rp587.509.000.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan juta rupiah) dan PG ASEMBAGOES sebesar Rp360.563.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).<br /><br />Bahwa masih dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Kantor PTPN XI, REDA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia mengalami kesulitan untuk mendapatkan data spesifikasi teknis dan kesulitan menyusun HPS serta menyampaikan kekhawatiran tidak cukupnya waktu untuk pemasangan mesin giling pada bulan Juni 2016, selanjutnya Terdakwa memberikan arahan kepada REDA agar menghubungi ARIF HENDRAWAN untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan teknis diantaranya data spesifikasi teknis dan estimasi harga barang yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun HPS dengan mengatakan “Hubungi saja Arif nanti Arif bisa bantu” dan terkait kekhawatiran mengenai pengadaan Six Roll Mill yang tidak cukup waktu, Terdakwa mengatakan “Udah itu Arif bisa selesaikan tepat waktu sebelum musim giling Mei 2016, dia pengalaman”.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmJMaUekgtnsUJPnTTD6PP72WMnN3_KYHSW1VMW5Ix1-v5crOrum7D88ekRA-XyF4ulI_fO4SVravt0IqjVWUAPhMvn2_i-34nNWYCRt3ik7_Q3wCXCvrinHYX52FtZptOJje1Uxtlr3KVilNDWSAVKA1PMGhnP3xMt0D3ERX6qUKAtLcv-QANmfiT/s1040/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmJMaUekgtnsUJPnTTD6PP72WMnN3_KYHSW1VMW5Ix1-v5crOrum7D88ekRA-XyF4ulI_fO4SVravt0IqjVWUAPhMvn2_i-34nNWYCRt3ik7_Q3wCXCvrinHYX52FtZptOJje1Uxtlr3KVilNDWSAVKA1PMGhnP3xMt0D3ERX6qUKAtLcv-QANmfiT/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya, bertempat di kantor PTPN XI, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ARIF HENDRAWAN, dimana saat itu Terdakwa meminta agar ARIF HENDRAWAN berkoordinasi dengan REDA yang mengalami kesulitan mendapatkan data spesifikasi teknis dan estimasi harga untuk penyusunan HPS pada pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO dan Terdakwa juga meminta agar ARIF HENDRAWAN mencari perusahaan pendamping PT WDM dalam mengikuti proses lelang tersebut.<br /><br />Menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, ARIF HENDRAWAN melakukan pertemuan dengan REDA di Plaza Surabaya Jalan Jenderal Sudirman guna membahas pelaksanaan pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO. Selain itu untuk mencari perusahaan pendamping, ARIF HENDRAWAN juga melakukan pertemuan dengan YESTA SADA KUMARA (Alm) dan BUDI SANTOSO selaku Direktur Utama PT FADILAH TEKNIKA ENERGI di Cafe Rolaas Mall City Of Tomorrow Surabaya, dimana saat itu ARIF HENDRAWAN menyampaikan bahwa sesuai arahan Terdakwa agar PT FADILAH TEKNIKA ENERGI bersedia menjadi perusahaan pendamping PT WDM untuk mengikuti lelang Pengadaan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO. Selanjutnya BUDI SANTOSO menyetujui permintaan ARIF HENDRAWAN dengan menyerahkan soft file Kop Surat Perusahaan dan Kartu Tanda Rekanan kepada ARIF HENDRAWAN untuk pembuatan dokumen lelang yang akan disiapkan oleh PT WDM.<br /><br />Kemudian untuk membantu REDA dalam membuat spesifikasi teknis dan menyusun HPS maka pada tanggal 23 Agustus 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada Terdakwa dan REDA berupa data Spesifikasi Teknis, HPS, Architecture dan Single Line Diagram, Data Sheet dan Drawing Planetary Gearbox Siemens Flender untuk Main Mill dan Pressure Feeder dan coupling, Data Sheet dan Drawing Motor Siemens untuk Main Mill dan Pressure Feeder, Data Sheet Inverter Siemens untuk Main Mill dan Pressure Feeder, Perhitungan Kelistrikan dan Proposal 6 Roll Allied Tek.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2015, REDA membalas email ARIF HENDRAWAN ditembuskan kepada Terdakwa dengan menyampaikan ucapan terimakasih dan akan mendiskusikannya kepada Terdakwa dengan balasan email “Terima kasih sgr saya diskusikan dg Dir”, dan Terdakwa membalas email ARIF HENDRAWAN dengan menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasamanya kepada ARIF HENDRAWAN dengan balasan email “Tks Pak Arif kerjasamanya”,  Selanjutnya Terdakwa meminta kepada REDA agar menggunakan data yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN sebagai pedoman dalam penyusunan HPS pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiah9ThkcUzNsajabTcweGeykUvqO1yLziTuWZA9CgLYXDIAyPI6EXg9XNce-9YBXtxf2DvGSI2lYLk2R4H762eFVzpZLaKDyzTZ_0gi7zL5Z0evQ7v3EyjSLUX3QhauoBQ7Qbept97pTI74pXo4iBsAcyzsmofLdKb5QWuDhNXc7GPDTFcvC5W29Wt/s800/anner1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiah9ThkcUzNsajabTcweGeykUvqO1yLziTuWZA9CgLYXDIAyPI6EXg9XNce-9YBXtxf2DvGSI2lYLk2R4H762eFVzpZLaKDyzTZ_0gi7zL5Z0evQ7v3EyjSLUX3QhauoBQ7Qbept97pTI74pXo4iBsAcyzsmofLdKb5QWuDhNXc7GPDTFcvC5W29Wt/w640-h640/anner1.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015, REDA mengirim email data spesifikasi teknis Six Roll Mill kepada BINARDI SOENARTO selaku Kepala Urusan Teknik PTPN XI dan R. BAMBANG TRI ANGGONO, selain itu REDA juga menyampaikan agar mengikuti spesifikasi teknis tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen AU-20 (daftar permintaan barang yang pengadaannya dilakukan oleh PTPN XI) dalam pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO, sedangkan untuk nilai HPS yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN masih dikoreksi terlebih dahulu oleh REDA untuk nantinya dikirim kepada PG DJATIROTO.<br /><br />Selanjutnya atas arahan dari REDA tersebut, pada tanggal 1 September 2015, BINARDI SOENARTO melalui email mengirim kembali data Spesifikasi Teknis Six Roll Mill dan Scope kepada R. BAMBANG TRI ANGGONO untuk dilakukan pembahasan oleh Bagian Teknik PG DJATIROTO dalam penyusunan Dokumen AU-20 dan HPS pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO, kemudian BAMBANG TRI ANGGONO dan Tim Teknis yaitu DARUL BACHTIAR dan KURNIAWAN dengan dibantu BINARDI SOENARTO yang ditugaskan untuk membantu PG DJATIROTO dalam penyusunan Dokumen AU-20 dan HPS dengan menggunakan data spesifikasi teknis Six Roll Mill PG DJATIROTO yang dikirim oleh REDA yang sumbernya dari ARIF HENDRAWAN.<br /><br />Bahwa pada tanggal 4 September 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim email kembali kepada Terdakwa dan REDA mengenai data spesifikasi teknis dan HPS pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO yang sudah direvisi oleh ARIF HENDRAWAN untuk menyesuaikan dengan kapasitas produksi yang akan dicapai oleh PG DJATIROTO dengan nilai HPS sebesar Rp80.000.000,000,00 (delapan puluh miliar rupiah).<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 18 September 2015, Komite Investasi, Direksi PTPN XI dan perwakilan dari PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES mengadakan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa guna membahas finalisasi alokasi Investasi PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES Tahun 2015, dimana dalam rapat tersebut disepakati dana Investasi PG DJATIROTO sebesar Rp125.500.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) dan PG ASEMBAGOES sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) dengan alokasi pemanfaatan dana untuk pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO sama dengan nilai HPS yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) serta disepakati kegiatan pengadaan Six Roll Mill menggunakan dana internal perusahaan dan proses pengadaan barang/ jasa akan dilaksanakan pada tahun 2015,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0HiOrQ0y9jX25f9NxU1YR-o9VGflZJvXhozCAXtqmCFn_zVb7f1VbfdpvkGiTa1sZ7yN1BpDQuANWatQhr8EBujOeK_O32pChZHUtm1YxgI1wFlwAYTW-XkezDePO9whGNA-ZGzxogMQRfoLB_v6wfycA-a14iyesMDhwzBr686jZfpV90q3iaaSw/s1600/Budi%20dan%20Arif.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0HiOrQ0y9jX25f9NxU1YR-o9VGflZJvXhozCAXtqmCFn_zVb7f1VbfdpvkGiTa1sZ7yN1BpDQuANWatQhr8EBujOeK_O32pChZHUtm1YxgI1wFlwAYTW-XkezDePO9whGNA-ZGzxogMQRfoLB_v6wfycA-a14iyesMDhwzBr686jZfpV90q3iaaSw/w640-h288/Budi%20dan%20Arif.jpg" width="640" /></a></div>Dengan susunan Panitia Pelelangan berasal dari kantor pusat PTPN XI berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX/-SURKP/13.085 tanggal 1 April 2013 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (Persero)  yaitu SUBAGIYO selaku Kepala Divisi Pengadaan menjabat sebagai Ketua Panitia Pelelangan, REDA selaku Kepala Bidang Teknik menjabat sebagai Wakil Ketua I, JUNAIDI selaku Kepala Bidang Pengolahan menjabat sebagai Wakil Ketua II dan IMAM CIPTO selaku Kepala Bidang Budidaya Tanaman menjabat sebagai Wakil Ketua III serta AGUNG LISTYANTO selaku Asisten Kepala Bidang Pengadaan menjabat sebagai Sekretaris yang bertugas menyiapkan dokumen lelang sampai dengan menyampaikan hasil pengadaan kepada pejabat yang berwenang.<br /><br />Bahwa pada tanggal 21 September 2015, SETYO NARWANTO selaku General Manager PG DJATIROTO mengirim Surat Nomor: 15.058 tentang Permohonan Pengadaan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO beserta Dokumen final AU-20 kepada Direksi PTPN XI yang diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan kepada Divisi Teknik dan Divisi Pengadaan untuk diverifikasi dan disetujui oleh REDA, sedangkan dokumen HPS akan dikirim menyusul karena masih dalam proses penyusunan oleh R BAMBANG TRI ANGGONO, DARUL BACHTIAR dan KURNIAWAN dengan dibantu BINARDI SOENARTO.<br /><br />Pada tanggal 22 September 2015, berdasarkan dokumen AU-20 tersebut, Panitia Pelelangan mengirim surat Undangan Nomor: PL-0290/15 yang ditandatangani oleh ARIS TOHARISMAN mengenai Permintaan Penawaran Harga untuk Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO dan pemberitahuan mengikuti acara Aanwijzing yang diadakan di PG DJATIROTO tanggal 30 September 2015 kepada 15 (lima belas) perusahaan yaitu PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT CIPTA TEKNIK ABADI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT FADILAH TEKNIKA ENERGI, PT BOMA BISMA INDRA, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT MULTINAS INDONESIA, PT SRIKAYA MAS, PT TRISULA ABADI, PT HASTACO MULTI SARANA, PT ENCOXIM, PT BUANA CAHAYATAMA, PT EUROASIATIC HEAT & POV, dan PT OMETRACO ARYA SAMAN.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpmpujRvowrOqBtwvjGmpqmpPNbPmx4psUzdgYBlFJyqnT7eEajJvr2lo8Pl0C25td-AfVTaoeGM82ts-C8qWlpRJXR_ST9xUgCNNdRNYc_d03BgTuxS5qSHY4OsPkWEqhpQqIw10odNOh7LbdFtass87MYa4m_SH_Q_dFRIVt7SMRufGJbvcsoIdZ/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpmpujRvowrOqBtwvjGmpqmpPNbPmx4psUzdgYBlFJyqnT7eEajJvr2lo8Pl0C25td-AfVTaoeGM82ts-C8qWlpRJXR_ST9xUgCNNdRNYc_d03BgTuxS5qSHY4OsPkWEqhpQqIw10odNOh7LbdFtass87MYa4m_SH_Q_dFRIVt7SMRufGJbvcsoIdZ/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 25 September 2015, PTPN XI melakukan Pengumuman lelang di website resmi PTPN XI dan SUBAGIYO menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO yang menyebutkan bahwa pemilihan penyedia barang dilakukan menggunakan pelelangan umum dengan metode 2 (dua) sampul yaitu Sampul Pertama berisi kelengkapan administrasi dan teknis yang dipersyaratkan dan Sampul Kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan surat jaminan penawaran dan pekerjaan dianggap selesai setelah diterima dalam keadaan baik disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).<br /><br />Masih pada hari yang sama, tanggal 25 September 2018, Terdakwa mengirim email kepada bagian Teknik PG DJATIROTO berupa email forward dari ARIEF HENDRAWAN mengenai permintaan data terkait revitalisasi PG DJATIROTO dan selanjutnya R BAMBANG TRI ANGGORO memenuhi permintaan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 30 September 2015, bertempat di ruang rapat PG DJATIROTO, dilakukan kegiatan Aanwijzing yang dihadiri oleh Panitia Pelelangan dan Divisi Pengadaan PTPN XI, dimana dalam kegiatan dijelaskan kepada peserta undangan mengenai penutupan penawaran harga disepakati tanggal 15 Oktober 2015, penawaran harus dilengkapi Certificate of Origin (CoO), pekerjaan harus selesai pada tanggal 30 April 2016 dan dapat dipakai pada musim giling tahun 2016, sistem evaluasi penilaian menggunakan Merit Point System yang berdasarkan nilai penawaran, kelengkapan penawaran, kelengkapan brosur asli, waktu penyelesaian, tata cara pembayaran dan masa garansi dan yang menggugurkan secara administrasi diantaranya adalah tidak ada brosur asli, dukungan perbankan, serta dukungan pabrikan asli untuk Six Roll Mill, Elektromotor dan Gearbox. <br /><br />Kemudian dilakukan peninjauan lokasi pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO serta diakhir kegiatan dilakukan sesi tanya jawab yang dilaksanakan secara tertulis sehingga disepakati untuk komponen Gearbox, Variable Speed Reducer dan Electromotor harus berkualitas premium yaitu produk impor dari negara Amerika Serikat, Jepang, Australia dan negara-negara Eropa.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsu8r4quobKJ9-b3yTo7JiQZ7yElUxNQsvuyy-IZ3mX520STYldnQ3zmCASWiYZ7OMYmsISNph8GJEwRrV0m1UX2baYT3sRB3V7KYZxmm7d6XoVGNGd9ZQz_9X4Z5urnpyYgg33B33qQT_25t9Mxx-bHJH2TWjlsqBSkEYr0KMPGmtZbV8GO8_Y7gG/s800/Dr.%20Anner.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="798" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsu8r4quobKJ9-b3yTo7JiQZ7yElUxNQsvuyy-IZ3mX520STYldnQ3zmCASWiYZ7OMYmsISNph8GJEwRrV0m1UX2baYT3sRB3V7KYZxmm7d6XoVGNGd9ZQz_9X4Z5urnpyYgg33B33qQT_25t9Mxx-bHJH2TWjlsqBSkEYr0KMPGmtZbV8GO8_Y7gG/w638-h640/Dr.%20Anner.jpg" width="638" /></a></div>Pada tanggal 15 Oktober 2015, bertempat di ruang rapat Divisi Pengadaan PTPN XI, diselenggarakan kegiatan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pengadaan pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO yang dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, namun perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 6 (enam) perusahaan yaitu PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT HASTACO MULTI SARANA, PT BARATA INDONESIA dan PT FADILAH TEKNIKA ENERGI.<br /><br />Selanjutnya pada hari yang sama dilakukan pembukaan dokumen penawaran, yaitu pembukaan dokumen Sampul I yang berisi kelengkapan data administrasi dan spesifikasi teknis mesin Six Roll Mill PG DJATIROTO, yang mana hasil pembukaan dokumen Sampul I dinyatakan PT FADILAH TEKNIKA ENERGI yang merupakan perusahaan pendamping PT WDM tidak lulus karena tidak melampirkan surat dukungan bank sehingga Panitia Pelelangan menyatakan hanya 5 (lima) perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sah yaitu PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dan PT HASTACO MULTI SARANA padahal berdasarkan proses evaluasi kelengkapan administrasi tidak terdapat calon penyedia yang lulus karena 5 (lima) perusahaan tersebut tidak menyampaikan surat dukungan bank secara benar.<br /><br />Masih pada tanggal 15 Oktober 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada Terdakwa dan REDA berupa lampiran file excell berisi perhitungan Merit Point dan data spesifikasi teknis serta data perusahaan peserta lelang, atas permintaan REDA sebelumnya melalui email kepada ARIF HENDRAWAN untuk membantu memberikan gambaran atas penerapan Merit Poin mengenai contoh perhitungan Merit Point dengan Scene yaitu 70% penilaian teknis dan 30% penilaian harga serta memberikan skenario penilaian terhadap PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT HASTACO MULTI SARANA dalam evaluasi pemilihan penyedia Six Roll Mill PG DJATIROTO.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpriCdNhOv7On0-n0OUuIP3zjrYqgZ9kMN9T1JRgDILSFwwSaqcBn5IBSl7U6dyChyhNn2itKvxcZeX3zUrXT3-24De91eRJoLe13pESnrTm8XHCDVFlpITBDRHNdvO3HUwZMjc97_7fOqatWp-XN9N1TR9IgEWFlWLbYSAclFAqjQYG5xI4RvHBDb/s625/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="625" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpriCdNhOv7On0-n0OUuIP3zjrYqgZ9kMN9T1JRgDILSFwwSaqcBn5IBSl7U6dyChyhNn2itKvxcZeX3zUrXT3-24De91eRJoLe13pESnrTm8XHCDVFlpITBDRHNdvO3HUwZMjc97_7fOqatWp-XN9N1TR9IgEWFlWLbYSAclFAqjQYG5xI4RvHBDb/w480-h640/1.jpg" width="480" /></a></div>Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2015, Panitia Pelelangan melakukan kegiatan pembukaan Sampul II yang berisi data penawaran harga secara tertutup tanpa dihadiri oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT HASTACO MULTI SARANA dan menyatakan semua dokumen penawaran peserta lelang dianggap sah hanya dalam waktu 1 (satu) hari. Selanjutnya data spesifikasi teknis dan data nilai penawaran harga akan diproses Panitia Pelelangan dalam tahapan selanjutnya yaitu kegiatan evaluasi penawaran yang dilakukan dari tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015.<br /><br />Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran, REDA memberitahukan kepada ARIF HENDRAWAN melalui email bahwa PT BARATA INDONESIA dalam dokumen penawarannya ternyata menawarkan produk yang sama dengan PT WDM yaitu produk dari SIEMENS, oleh karena itu REDA meminta kepada ARIF HENDRAWAN untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Dukungan Siemens kepada PT WDM untuk kegiatan pengadaan pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO, atas permintaan REDA tersebut, selanjutnya ARIF HENDRAWAN mengirim kepada REDA melalui email berupa Surat Pemberitahuan Dukungan Siemens hanya kepada PT WDM bukan kepada PT BARATA INDONESIA atau perusahan lain.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2015, saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran, REDA menghubungi kembali ARIF HENDRAWAN agar membantu Panitia Pelelangan untuk memberikan informasi perbandingan (komparasi) kelebihan dan kekurangan PT WDM dengan kompetitor peserta lelang lainnya yang telah memasukkan dokumen penawaran. Selanjutnya REDA juga menyampaikan agar hasil informasi perbandingan tersebut dikirim kepada Terdakwa dan ARIF HENDRAWAN menyanggupinya. Keesokan harinya ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada Terdakwa berupa informasi perbandingan (komparasi) kelebihan dan kekurangan antara PT WDM dengan kompetitor peserta lelang khususnya perbandingan kepada PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI yang menawarkan mesin Six Roll Mill dari Australia, selanjutnya Terdakwa meneruskan email ARIF HENDRAWAN tersebut kepada REDA dan ARIS TOHARISMAN.<br /><br />Pada tanggal 25 Oktober 2015, saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran, R. BAMBANG TRI ANGGONO mengirim email kepada REDA berupa HPS beserta Scope pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO yang telah disusun sendiri oleh R. BAMBANG TRI ANGGONO bersama Tim Teknis PG DJATIROTO yaitu DARUL BACHTIAR dan KURNIAWAN yang dibantu oleh BINARDI SOENARTO dengan nilai HPS sebesar Rp65.584.500.000,00 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat untuk melengkapi Dokumen AU-20 yang telah dikirim sebelumnya pada tanggal 21 September 2015.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDPmhLTbJPbobj95NjY_k4nxBLRdPGQuXpKIJ-KAdx8JA9kyimfAlUWMCjgFDbp024hCjrATCR5TxJYSrSAUxk2MGXSW1r6_kB-lJT2jV9E8Q9sAZNyT_4kLgjxrRxK_PvDn2rnnA57Cc9tc0BY1G7sPrUYgCqjnFjkUvJ0WxNN5iLIUD_XjBpTT9T/s1040/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDPmhLTbJPbobj95NjY_k4nxBLRdPGQuXpKIJ-KAdx8JA9kyimfAlUWMCjgFDbp024hCjrATCR5TxJYSrSAUxk2MGXSW1r6_kB-lJT2jV9E8Q9sAZNyT_4kLgjxrRxK_PvDn2rnnA57Cc9tc0BY1G7sPrUYgCqjnFjkUvJ0WxNN5iLIUD_XjBpTT9T/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya berdasarkan Dokumen AU-20 dan HPS yang telah dikirim oleh R BAMBANG TRI ANGGONO tersebut,  Komite Investasi, Panitia Pelelangan dan Tim Pretender melakukan rapat membahas pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO tanpa melibatkan pihak PG DJATIROTO, dimana hasil rapat menetapkan menyetujui Dokumen AU-20 dan menetapkan Nilai HPS yang berbeda dari usulan PG DJATIROTO yaitu sebesar Rp80.971.765.628,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) sudah termasuk PPn 10% sesuai dengan arahan Terdakwa agar nilai HPS menyesuaikan dengan hasil rapat tanggal 18 September 2015.<br /><br />Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Terdakwa melakukan pembelian mobil Honda New Accord VTI-L ES Tipe: CP26 Warna: Crystal Black Pearl dengan STNK dan BPKB atas nama DIDI NATAPRATAMA (teman dari anak Terdakwa yang bernama FEBRIAN BAGUS) dengan harga sebesar Rp638.250.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai melalui IMAM SUBEKAN selaku Sales pada perusahaan Honda Citra Cakra Surabaya dengan cara pembayaran:<br /><br />a. Uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2015.<br /><br />b. Tanggal 26 Oktober 2015 melalui transfer dari rekening Bank BCA an. YESTHA SADHA KUMARA ke rekening Bank BCA an. PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya berasal dari ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM.<br /><br />c. Tanggal 26 Oktober 2015 melalui transfer dari rekening BRI an. IR. BUDI ADI PRABOWO sebesar Rp135.030.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).<br /><br />d. Setor tunai dari Bank BRI ke Bank Mandiri PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR sebesar Rp248.250.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP6zrc0eRiL0DROdfEcqrRXZ1EPRupt-ll3cxjIimgxkvc_aPf2dZefLioCdMro1QpB5Hv8ZmlI3QFwVGZQPXt1LPcY3P7l5td8Cige5Hl089aMa0J-45l_gYvVNHXIkfjXWcyhwPT4sbmq4Rp2rbpE7ZxHM30BqNJFZ9rqPf5j2AVYbmPiqD0INaC/s1032/hakim1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="482" data-original-width="1032" height="298" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP6zrc0eRiL0DROdfEcqrRXZ1EPRupt-ll3cxjIimgxkvc_aPf2dZefLioCdMro1QpB5Hv8ZmlI3QFwVGZQPXt1LPcY3P7l5td8Cige5Hl089aMa0J-45l_gYvVNHXIkfjXWcyhwPT4sbmq4Rp2rbpE7ZxHM30BqNJFZ9rqPf5j2AVYbmPiqD0INaC/w640-h298/hakim1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pemberian uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari ARIEF HENDRAWAN melalui YESTA SADHA KUMARA (Alm) kepada Terdakwa untuk pembelian mobil Honda New Accord tersebut bertujuan untuk memuluskan PT WDM dalam mendapatkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO di PTPN XI.<br /> <br />Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015, REDA mengirim email mengenai perubahan nilai HPS pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO sebesar Rp80.971.765.628,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) kepada PG DJATIROTO melalui R BAMBANG TRI ANGGONO untuk disetujui dan di tandatangani dan setelah itu dikirim kembali kepada REDA.<br /><br />Bahwa pada saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran yaitu saat penilaian evaluasi teknis, Terdakwa meminta kepada REDA untuk menambah persyaratan khusus sebagai unsur penambahan penilaian berupa syarat kriteria kualitas barang berasal dari eropa dan mengubah waktu penyerahan barang yang mana pada saat Aanwijzing disampaikan penyerahan barang pada tanggal 30 April 2016 berubah menjadi tanggal 30 Mei 2016. Atas arahan Terdakwa,<br /><br />Selanjutnya REDA melakukan sendiri penilaian evaluasi teknis tanpa melibatkan Panitia Pelelangan, sehingga berdasarkan hasil penilaian evaluasi teknis yang dilakukan REDA, menyatakan PT BARATA INDONESIA yang sebenarnya memperoleh penilaian maksimal atas penggunaan produk dari Eropa dan PT HASTACO MULTI SARANA dinyatakan gugur karena dinilai tidak memenuhi persyaratan khusus mengenai perubahan waktu penyerahan pekerjaan atas permintaan Terdakwa tersebut.<br /><br />Bahwa permintaan penambahan syarat khusus yang dilakukan Terdakwa kepada REDA bertujuan untuk memenangkan PT WDM, karena  PT WDM mendapatkan nilai evaluasi teknis paling rendah dibandingkan dengan PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG yaitu PT WDM dengan nilai 53,38, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dengan nilai 55,00 dan PT GOLDEN PRATAMA dengan nilai 55,00. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNyCwjfqdBg4KUM9d6pUeMzaZPtFvjh1q1Z3KbAdhFlZdtVN8gY3cMJTlltdIwEz3QnZF6lm1SJxbt06aVX3AiEtBBJW-_qIQlQ3tlSsIXvhKrKvJivyfWUO3iDjo7KnFZIDD35Hc6IkPr2ZDdW7Jy751gMfUTClWwQmmZP7exRujEOGWfdDThZwqa/s1040/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNyCwjfqdBg4KUM9d6pUeMzaZPtFvjh1q1Z3KbAdhFlZdtVN8gY3cMJTlltdIwEz3QnZF6lm1SJxbt06aVX3AiEtBBJW-_qIQlQ3tlSsIXvhKrKvJivyfWUO3iDjo7KnFZIDD35Hc6IkPr2ZDdW7Jy751gMfUTClWwQmmZP7exRujEOGWfdDThZwqa/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Dengan adanya penambahan syarat khusus tersebut, telah memberi penambahan nilai kepada PT WDM yang menawarkan produk dari eropa yaitu produk dari SIEMENS Jerman. Disamping itu, PT WDM juga menawarkan waktu penyerahan pekerjaan tanggal 30 April 2016 karena PT WDM ternyata telah melakukan pemesanan lebih dahulu komponen mesin utama pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO kepada PT SIEMENS INDONESIA sebelum pengumuman lelang berdasarkan Purchase Order (PO) Nomor: 180/PO-WDM/IX/2015 tanggal 23 September 2015<br /><br />Dan melakukan pemesanan produk saat proses lelang  berdasarkan Purchase Order (PO) Nomor: 186RD/PO-WDM/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dengan pengiriman barang tanggal 30 April 2016. Atas penambahan syarat khusus tersebut, PT WDM akhirnya mendapatkan total nilai evaluasi lebih tinggi dari total nilai evaluasi teknis PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dan PT GOLDEN PRATAMA yaitu PT WDM dengan total nilai evaluasi 98,38, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dengan nilai 87,00 dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG dengan nilai 80,00.<br /><br />Bahwa saat evaluasi penawaran terhadap penilaian penawaran harga, Panitia Pelelangan memenangkan PT WDM yang memasukkan harga penawaran lebih tinggi mendekati nilai HPS sebesar Rp79.814.257.600,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan menggugurkan penawaran di bawah HPS yang diajukan PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI sebesar Rp57.728.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG sebesar Rp69.324.734.060,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam puluh rupiah).<br /><br />Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PTPN XI Tahun 2015 yang menyebutkan “calon pemenang adalah yang menawarkan harga terendah, yang sama dengan/atau di bawah HPS”. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6MSFPgJv0ndVTAcQ8zQCSjT4ToRCIgx3B8ZyOoXxC7yJPFMSfvUpw5OypD9pvDtpv8k8FUHLdCKvmgeyWUiXkO5opQ8oMuMf0J89nReyvSpwfOhjbhclIV9HzHPD1sLh-xCOa4DmT8iz1-CgqUpUbHJK0sCWrB910ho6VX2IlgfcmsqL9ZGpy5ok9/s700/kpk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6MSFPgJv0ndVTAcQ8zQCSjT4ToRCIgx3B8ZyOoXxC7yJPFMSfvUpw5OypD9pvDtpv8k8FUHLdCKvmgeyWUiXkO5opQ8oMuMf0J89nReyvSpwfOhjbhclIV9HzHPD1sLh-xCOa4DmT8iz1-CgqUpUbHJK0sCWrB910ho6VX2IlgfcmsqL9ZGpy5ok9/w640-h640/kpk.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, berdasarkan hasil evaluasi penawaran yaitu hasil penilaian evaluasi teknis dan penilaian penawaran harga, Divisi Pengadaan PTPN XI mengirim surat kepada Direktur Utama PTPN XI berupa Memo Nomor PL-XA/15.0350 yang ditandatangani oleh REDA selaku Kepala Divisi Teknik dan AGUNG LISTYANTO selaku Kaur Divisi Pengadaan, yang mengusulkan PT WDM sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp79.814.257.600,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan keterangan PT WDM menawarkan produk berkualitas Merk SIEMENS dengan waktu penyelesaian pekerjaan tercepat tanggal 30 April 2016.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2015, PTPN XI mengumumkan PT WDM sebagai Pemenang Lelang pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO tanpa mencantumkan nama perusahaan yang masuk dalam peringkat 3 (tiga) besar dan tidak mencantumkan nilai penawaran dari perusahaan pemenang lelang.<br /><br />Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, bertempat di kantor Divisi Pengadaan PTPN XI, Panitia Pelelangan yang diwakili oleh DJOKO MARTONO melakukan klarifikasi dan negosiasi harga dengan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM agar mendekati dengan nilai HPS, sehinga penawaran harga semula sebesar Rp79.814.257.600,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) berubah menjadi sebesar Rp79.799.500.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak (PPn 10%),<br /><br />Sehingga ada selisih sebesar Rp14.757.600,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus ribu rupiah) dengan waktu penyerahan pekerjaan tanggal 30 April 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 862/BAKNH/XII/15 yang ditandatangani oleh DJOKO MARTONO dan ARIF HENDRAWAN.<br /><br />Selanjutnya Direksi PTPN XI yaitu DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN, Terdakwa, ANANG ABDUL QOYUM, MUHAMMAD CHOLIDI, dan ARIS TOHARISMAN menandatangani lembar persetujuan Nomor: PL-0290/15 yang menetapkan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) sebagai pemenang lelang pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO dengan nilai sebesar Rp79.799.500.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh  sembilan juta lima ratus ribu rupiah). <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil4fxBrn2L9T2R-GlBPXp2GKEA8LYg0U-vxqzSLQnlsUM0JrTARMDKfQwOh1Kysnv3ys3O246h6PzTIZNYRNk25Li9-hI659VET-rog95S1KL_Xo6C6T4_yXcN3PjsNiOlamydS30zHfa14DpboiKjbbQfztJi9MVrZkpQRr7hROA0U4jQVDJ6STjv/s1038/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="467" data-original-width="1038" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil4fxBrn2L9T2R-GlBPXp2GKEA8LYg0U-vxqzSLQnlsUM0JrTARMDKfQwOh1Kysnv3ys3O246h6PzTIZNYRNk25Li9-hI659VET-rog95S1KL_Xo6C6T4_yXcN3PjsNiOlamydS30zHfa14DpboiKjbbQfztJi9MVrZkpQRr7hROA0U4jQVDJ6STjv/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI menandatangani Surat Penetapan PT WDM sebagai pelaksana pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO, kemudian DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN dan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO dengan nilai Kontrak sebesar Rp79.799.500.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan jangka waktu penyerahan pekerjaan selama 5 (lima) bulan<br /><br />Atau akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2016 serta pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pembayaran Tahap I sebesar 95% setelah pekerjaan selesai serta beroperasi dan berfungsi dengan baik dan pembayaran tahap II sebesar 5% setelah masa garansi terlampaui dengan baik yaitu selama 2x (dua kali) masa giling aktif.<br /><br />Bahwa PT WDM sebagai pelaksana penyedia barang melaksanakan pekerjaan pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO dengan nilai kontrak sebesar Rp79.799.500.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwF4EJmjt4eJ-K75Q8ihwMdhtzh5xn5ipoZMW84hdGNf0Jy_6Zc2b8QQw510Li6WR5SYGScKEG9HNikSOAw0kodHWQDvqNXxFf204rtkWQsSSXouvrQe7lwGvrdZQVSLG-qwZCpg13MZUkQVt3fuOu7mMO93FDgR2ZMIo_sUIO_IM_cYqzIjG-UUrO/s640/PTPN%20XI%20-%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="284" data-original-width="640" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwF4EJmjt4eJ-K75Q8ihwMdhtzh5xn5ipoZMW84hdGNf0Jy_6Zc2b8QQw510Li6WR5SYGScKEG9HNikSOAw0kodHWQDvqNXxFf204rtkWQsSSXouvrQe7lwGvrdZQVSLG-qwZCpg13MZUkQVt3fuOu7mMO93FDgR2ZMIo_sUIO_IM_cYqzIjG-UUrO/w640-h284/PTPN%20XI%20-%201.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 1 April 2016, ARIF HENDRAWAN mengirim Surat Nomor: 02/WDM-PTPN XI/IV/2016 kepada Direktur Utama PTPN XI perihal Permohonan Addendum WP PG DJATIROTO terkait pemunduran waktu penyerahan pekerjaan di PG DJATIROTO yang semula sesuai kontrak tanggal 30 April 2016 berubah menjadi tanggal 30 Mei 2016 dengan alasan seolah-olah terjadi keterlambatan karena kondisi cuaca buruk di Eropa.<br /><br />Bahwa masih pada bulan April 2016, bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor PTPN XI, Terdakwa melakukan pertemuan dengan CATUR BUDI PUTRANTO selaku Manager Teknik PG DJATIROTO dan IBNU HAJAR (Alm) selaku Manager Pengolahan PG DJATIROTO dan ARIF HENDRAWAN. Dalam pertemuan tersebut, membahas tentang progress pekerjaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO yang belum selesai dikerjakan oleh PT WDM, selanjutnya Terdakwa meminta agar PG DJATIROTO membantu PT WDM untuk mempercepat pekerjaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO. <br /> <br />Pada tanggal 23 April 2016, ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada Terdakwa berupa Draf Addendum permohonan penundaan serah terima barang dengan alasan karena ada kendala cuaca, dalam email tersebut ARIF HENDRAWAN meminta agar Terdakwa memberikan saran dan masukan terhadap Draf Addendum tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan saran dan masukan agar alasan keterlambatan karena kendala cuaca didukung dengan dokumen pendukung dan penundaan serah terima barang dapat dilakukan paling lama pada saat musim giling awal bulan Juni 2016. Atas masukan dari Terdakwa, <br /><br />Kemudian ARIF HENDRAWAN membuat Draf Addendum mengenai jangka waktu penyerahan pekerjaan Six Roll Mill PG DJATIROTO paling lambat dilakukan menjadi tanggal 30 Mei 2016 dan membuat Draf Surat Keterangan keterlambatan karena kendala cuaca dari PT SIEMENS INDONESIA dan BMKG. <br /><br />Kemudian pada tanggal 2 Mei 2016, ARIF HENDRAWAN mengirim email kembali kepada Terdakwa berupa draf Addendum mengenai jangka waktu penyerahan pekerjaan Six Roll Mill PG DJATIROTO yang dibuat tanggal mundur (backdate) tertanggal 27 April 2016 beserta dengan draf dokumen pendukung yaitu Draf surat dari PT SIEMENS INDONESIA perihal Surat Pemberitahuan Keterlambatan Barang dan Surat Keterangan dari BMKG JUANDA perihal Surat Keterangan Kondisi Cuaca yang sudah disetujui oleh ARIS TOHARISMAN.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyjM2ws1kawo4ej8YEDHcBwjzqRZiLR-uxE6I5rh5dnyGYg8TtqI5_J-fiKL1Cy9TCSRGYCyk7esyWl7yjnn8U6rmDRM-p1NQdAwCM8p6pDx7ltQavzt3eY853Oqm1yYXlGHxpYrmsBUfDynvsbFwK4q3XlkVq3Zw7g6YWqBGyXjl-x_Iqf-sI1cG5/s625/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="625" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyjM2ws1kawo4ej8YEDHcBwjzqRZiLR-uxE6I5rh5dnyGYg8TtqI5_J-fiKL1Cy9TCSRGYCyk7esyWl7yjnn8U6rmDRM-p1NQdAwCM8p6pDx7ltQavzt3eY853Oqm1yYXlGHxpYrmsBUfDynvsbFwK4q3XlkVq3Zw7g6YWqBGyXjl-x_Iqf-sI1cG5/w480-h640/1.jpg" width="480" /></a></div><br />Selanjutnya masih pada bulan Mei 2016, atas sepengetahuan Terdakwa, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN dan ARIF HENDRAWAN menandatangani ADDENDUM Nomor XA-ADD/16.001 Atas Perjanjian Nomor: EG-KONTR/15.147-tanggal 11 Desember 2015 antara PT Perkebunan Nusantara XI dan PT WAHYU DAYA MANDIRI tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO yang dibuat dengan tanggal mundur (backdate) tertanggal 27 April 2016, <br /> <br />Sehingga seolah-olah sebelum tanggal 30 April 2016 telah ditandatangani Addendum kesepakatan yang isinya perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (2) pada Surat Perjanjian Kerja tentang jangka waktu pekerjaan yang semula penyerahan pekerjaan Six Roll Mill PG DJATIROTO paling lambat dilakukan tanggal 30 April 2016 kemudian di Addendum menjadi tanggal 30 Mei 2016 yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang juga dibuat dengan tanggal mundur (backdate) yaitu adanya surat dari PT SIEMENS INDONESIA Nomor: 025/III-PDMD/2016 tertanggal 29 Maret 2016 perihal Surat Pemberitahuan Keterlambatan Barang dan Surat Keterangan dari BMKG JUANDA Nomor: 09/An/II/3016 tertanggal 31 Maret 2016 tentang Surat Keterangan Kondisi Cuaca.<br /><br />Bahwa setelah Addendum waktu penyerahan pekerjaan menjadi tanggal 30 Mei 2016, ternyata PT WDM masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) pada Surat Perjanjian Kerja, maka PT WDM akan dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) secara proporsional (termasuk PPn 10%) dengan denda maksimum sebesar 5% dari total biaya sebagaimana Pasal 7 ayat (1)”, sehingga PT WDM dikenakan denda sebesar Rp3.989.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). <br /><br />Atas besaran denda tersebut ARIF HENDRAWAN merasa keberatan karena denda keterlambatan yang harus dibayar PT WDM dihitung 5% (lima perseratus) dari nilai keseluruhan pekerjaan yang seharusnya denda keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) tersebut dihitung dari nilai pekerjaan yang belum selesai.<br /><br />Kemudian pada bulan Juni 2016, ARIF HENDRAWAN meminta DWI CAHYANINGTYAS selaku Marketing Manager PT WDM untuk menemui R BAMBANG TRI ANGGONO membahas mengenai prosedur permohonan Addendum Kontrak Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO terkait klausul denda keterlambatan pada klausul Surat Perjanjian Kerja dan Addendum akan dibuat tanggal mundur (backdate) ke tanggal 20 Januari 2016, kemudian R BAMBANG TRI ANGGONO memberi masukan dengan menulis di selembar kertas tentang apa saja yang harus dituangkan dalam Addendum mengenai denda keterlambatan, dan mengenai tanggal Addendum dibuat tanggal mundur (backdate) harus ditandatangani ke pejabat yang lama yaitu SUBAGIYO, REDA dan DJOKO MARTONO  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivPlcMjd55gVHaArQMEXc3189vfpV_L84nemMNwtB271z3OPCaSBQ5cAgSXmuZRlYc-J4qFJVtAWNwmrMcpfa6MIVWY0duzsaNdH4864iXIq-4XsVES5D5aTDSlxqnPA-4hsWICzfYRftHFt8T4lo_TPR02LR6F16iqG-_oy6IT9hlBlaI77vp59qs/s1040/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivPlcMjd55gVHaArQMEXc3189vfpV_L84nemMNwtB271z3OPCaSBQ5cAgSXmuZRlYc-J4qFJVtAWNwmrMcpfa6MIVWY0duzsaNdH4864iXIq-4XsVES5D5aTDSlxqnPA-4hsWICzfYRftHFt8T4lo_TPR02LR6F16iqG-_oy6IT9hlBlaI77vp59qs/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan petunjuk dari R BAMBANG TRI ANGGONO tersebut, selanjutnya ARIF HENDRAWAN meminta IMAM SUYUTI selaku Staf Administrasi PT WDM untuk membuat Draft Surat Permohonan Addendum mengenai denda keterlambatan kepada Direktur Utama PTPN XI yang dibuat tanggal mundur (backdate) dengan isi surat Addendum sebagaimana tulisan tangan R BAMBANG TRI ANGGONO sebagaimana telah dituangkan dalam surat PT WDM yang ditujukan kepada Direktur Utama PTPN XI tertanggal 7 Januari 2016 Nomor: 003A/WDM-SPM/hn/I/2015 mengenai keberatan terhadap klausul Surat Perjanjian Kerja pada Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan “Apabila penyerahan pekerjaan tidak dilakukan tepat waktu yang telah ditentukan tanpa ada suatu alasan yang diterima oleh Pihak Pertama,<br /><br />Maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) secara proporsional (termasuk PPn 10%) dengan denda maksimum sebesar 5% dari total biaya sebagaimana Pasal 7 ayat (1)”.  Alasan keberatan PT WDM dikarenakan banyaknya item import yang di supply oleh beberapa perusahaan sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengawasan sepenuhnya secara bersamaan, sehingga kemungkinan keterlambatan dipastikan terjadi, sehingga PT WDM keberatan jika perhitungan denda kemudian diperhitungkan secara keseluruhan dari total biaya seluruh pekerjaan, sehingga meminta agar perhitungan denda dihitung secara proporsional terhadap sisa pekerjaan yang belum selesai. <br /><br />Selanjutnya ARIF HENDRAWAN meminta DWI CAHYANINGTYAS dan ARIES BUDIANTO selaku Project Engineer PT WDM untuk menemui SUBAGIYO yang sudah tidak menjabat selaku Kepala Divisi Pengadaan agar bersedia memparaf Draf Addendum yang dibuat tanggal mundur (backdate) tertanggal 20 Januari 2016 dan meminta agar SUBAGIYO dan REDA yang sudah tidak menjabat Kepala Divisi Teknik serta DJOKO MARTONO yang sudah tidak menjabat Staf Divisi Pengadaan agar bersedia menandatangani Minutes of  Meeting yang dibuat tanggal mundur (backdate) tertanggal 20 Januari 2016 yang dibuat seolah-olah telah dilakukan rapat pembahasan Surat Permohonan PT WDM mengenai Permohonan Peninjauan Ulang klausul Surat Perjanjian Kerja pada Pasal 13 ayat (2) mengenai denda keterlambatan dengan hasil rapat menyetujui merubah ketentuan Surat Perjanjian Kerja pada Pasal 13 ayat (2) sesuai permintaan PT WDM agar denda keterlambatan dihitung secara proporsional terhadap sisa pekerjaan yang belum selesai,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA2_VK37CdQErH_gaU-tKiRo69HAmXInLgNR4fYlw5cA3xL9ZY-YYOzLKOw2Vw8NlUpFR_3mG5H2TuB3NhIbSfLt6oPzxy_6NtQ9fkMqfd0rjDXkN9Dt56s2p6OCqvt62bX3JF_QTMh_F7yJAW-CfUSOjDh-BGg3oq8l3QYbudnxc87jAo9e7FXfKo/s1040/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA2_VK37CdQErH_gaU-tKiRo69HAmXInLgNR4fYlw5cA3xL9ZY-YYOzLKOw2Vw8NlUpFR_3mG5H2TuB3NhIbSfLt6oPzxy_6NtQ9fkMqfd0rjDXkN9Dt56s2p6OCqvt62bX3JF_QTMh_F7yJAW-CfUSOjDh-BGg3oq8l3QYbudnxc87jAo9e7FXfKo/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Dengan perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi” “Apabila penyerahan pekerjaan tidak dilakukan tepat waktu yang telah ditentukan tanpa ada suatu alasan yang diterima oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) secara proporsional (termasuk PPn 10%) terhadap sisa pekerjaan yang belum selesai dengan denda maksimum sebesar 5% dari total biaya sebagaimana Pasal 7 ayat (1)”,<br /><br />Setelah Draft Addendum tertanggal 20 Januari 2016 diparaf oleh SUBAGIYO dan Minutes of Meeting tertanggal 20 Januari 2016 ditandatangani oleh SUBAGIYO, REDA dan DJOKO MARTONO, Selanjutnya DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI dan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM menandatangani Addendum Nomor: XA-ADD/16.000 atas Perjanjian Nomor EG-KONTR/15.147-Tanggal 11 Desember 2015 antara PTPN XI dan PT WDM Tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO yang isinya melakukan perubahan Pasal 13 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana tertuang dalam Minutes of Meeting.<br /><br />Masih pada bulan Juni 2016, MOHAMAD CHOLIDI selaku Direktur Komersial PTPN XI melakukan pertemuan dengan R BAMBANG TRI ANGGONO dan SURYA WIRAWAN selaku Kepala Divisi Teknik PTPN XI serta ARIF HENDRAWAN dimana saat itu, MOHAMAD CHOLIDI meminta R BAMBANG TRI ANGGORO membantu dan tidak mempersulit ARIF HENDRAWAN pada saat pengajuan Addendum dan pembayaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO.<br /><br />Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, ARIF HENDRAWAN dan YESTA SADA KUMARA (Alm) melalui PT WDM mencairkan cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor GU978397 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk pemberian THR Lebaran kepada Pihak-pihak PTPN XI diantaranya kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan ARIF HENDRAWAN kepada Terdakwa di kantor PTPN XI.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaxFdLGiP1EsS5Uo5d78vagtpxoz0h_RqMwnbMOuypE8T5tZp493wBEuar6OwACnyn-ab5Hg4idekoeKJin3QuoZZLP8nJbpylcB8ZnXI3tK9cVgp1tsVnLC8Jj2TYkoOi70N7F7DoMsOsc9YscvvT7GS9v3jlUMN6CkOH1h-2Ll5C67AEuTZpoz4q/s1040/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaxFdLGiP1EsS5Uo5d78vagtpxoz0h_RqMwnbMOuypE8T5tZp493wBEuar6OwACnyn-ab5Hg4idekoeKJin3QuoZZLP8nJbpylcB8ZnXI3tK9cVgp1tsVnLC8Jj2TYkoOi70N7F7DoMsOsc9YscvvT7GS9v3jlUMN6CkOH1h-2Ll5C67AEuTZpoz4q/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 31 Juli 2016, Tim Commissioning dari PTPN XI dan Tim Commissioning dari PG DJATIROTO serta PT WDM melakukan percobaan (Commissioning) terhadap 1 (satu) unit Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk gilingan PG DJATIROTO yang dikerjakan oleh PT WDM berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-COMS/JAT/VII/16.006.<br /><br />Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2016, PG DJATIROTO yang diwakili IMAM CIPTO SUYITNO selaku General Manager PG DJATIROTO dan ARIEF HENDRAWAN melaksanakan serah terima hasil pekerjaan 100% secara fisik dan progress tercapai 100% terhadap Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk gilingan PG DJATIROTO dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: BAST/TEK-JAT/VIII/16.142.<br /><br />Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan antara PG DJATIROTO dan PT WDM pada tanggal 1 Agustus 2016, maka pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk gilingan PG DJATIROTO mengalami keterlambatan selama 63 (enam puluh tiga) hari.<br /><br />Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2016, PT WDM mengajukan invoice dan faktur pajak kepada PTPN XI sebesar Rp72.545.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO kepada TULUS PANDU WIDJAJA selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Biaya (PPAB) PTPN XI untuk diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap, dokumen invoice dan faktur pajak diserahkan kepada FLORA PUDJI LESTARI selaku Kepala Divisi Keuangan PTPN XI.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2016, bertempat di ruang Direktur Komersial PTPN XI, MOHAMAD CHOLIDI selaku Direktur Komersial melakukan rapat dengan R BAMBANG TRI ANGGONO, SURYA WIRAWAN, FLORA PUDJI LESTARI dan TULUS PANDU WIDJAJA dimana saat itu MOHAMAD CHOLIDI memerintahkan agar dilakukan pembayaran terhadap beberapa tagihan (Invoice) dari PT WDM yang diterima PTPN XI, walaupun kepastian jumlah perhitungan denda yang harus diperhitungkan terhadap sisa pekerjaan masih dikoordinasikan antara Divisi Teknik dan Divisi PPAB dengan mengatakan “moso ngono wae ga iso menyelesaikan, piye supaya bisa cepet, karena kasian si ARIF ini sudah kerja bagus dan maksimum kasian kalau kita menunda pembayarannya, ya wes gini aja terkait dengan pembayaran perhitungannya dari invoice dibayarkan saja terlebih dahulu”. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-_sfkVjSFlALn2Uj0h_weWgEiMQJu4jnrKwkTebGEHzXyp02cdquM0tslH9AqohkKqo3WpN_jCEti5K2MsJdFmw0UF_UZx52Fe70OJGqgkwZvXgIXzD9-9x6ynKLbvWNmwb7EcJNjwHniXJ6Gjl34dmksXZPgsAjdv-PAJ9kPJgyeJaAi5twf3hrZ/s800/anner1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-_sfkVjSFlALn2Uj0h_weWgEiMQJu4jnrKwkTebGEHzXyp02cdquM0tslH9AqohkKqo3WpN_jCEti5K2MsJdFmw0UF_UZx52Fe70OJGqgkwZvXgIXzD9-9x6ynKLbvWNmwb7EcJNjwHniXJ6Gjl34dmksXZPgsAjdv-PAJ9kPJgyeJaAi5twf3hrZ/w640-h640/anner1.jpg" width="640" /></a></div>Atas arahan dari MOHAMAD CHOLIDI tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2016 PTPN XI melakukan pembayaran kepada PT WDM berdasarkan perhitungan Invoice PT WDM yaitu pembayaran 95% pekerjaan kepada PT WDM pada Bank Jatim Nomor rekening 0651003598 sebesar Rp64.762.704.060,00 (enam puluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu enam puluh rupiah) dan PTPN XI menahan sejumlah dana yaitu:<br />a. Denda keterlambatan 5% dari nilai kontrak (5%x79.799.500.000,00) sebesar Rp3.989.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);<br /><br />b. Biaya Garansi 5% dari nilai Invoice dan faktur pajak (5%x72.545.000.000,00) sebesar Rp3.627.250.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />c. PPh Pasal 23 atas jasa teknik (2%x8.253.547.000,00) sebesar Rp165.070.940,00 (seratus enam puluh lima puluh juta tujuh puluh ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah).<br /><br />Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2016, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: EG-KONTR/15.147 tangggal 11 Desember 2015 dan adanya Addendum Kontrak Nomor: ADD/16.000 tertanggal 20 Januari 2016, Addendum Kontrak Nomor 16.001 tertanggal 27 April 2016 dan Notulen Rapat tanggal 9 Agustus 2016, R BAMBANG TRI ANGGORO mengirim MEMO Nomor: EG-XD/16.123 kepada Direktur Komersial yang menyampaikan hasil perhitungan denda sesuai dengan sisa pekerjaan yang belum selesai karena terjadi keterlambatan terhadap Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO dan kemudian MOHAMAD CHOLIDI memberikan disposisi kepada Divisi Pengadaan yang berisi: agar diselesaikan, “dihitung dengan cermat dan ACC dibayar”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyldoR5hvBfuR5D4LJp_rmitTs3ycR6IMwAS7ku2H8gpo_cDY5ncGNRl7pbJHmpRlXfv3ghJHNvhqlA_0oY2WFP31tT5jSzdXx_G8SJQHJqBDUypn0dNTL1GOZDUG7VmmlsWhaSbGlXrTkREw_rIG3GGq8oB6QJ4dMLPAB3-_KcrcPpn3zyynr13mu/s800/Dr.%20Anner.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="798" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyldoR5hvBfuR5D4LJp_rmitTs3ycR6IMwAS7ku2H8gpo_cDY5ncGNRl7pbJHmpRlXfv3ghJHNvhqlA_0oY2WFP31tT5jSzdXx_G8SJQHJqBDUypn0dNTL1GOZDUG7VmmlsWhaSbGlXrTkREw_rIG3GGq8oB6QJ4dMLPAB3-_KcrcPpn3zyynr13mu/w638-h640/Dr.%20Anner.jpg" width="638" /></a></div>Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2016, berdasarkan disposisi dari MOHAMAD CHOLIDI dan adanya Addendum Nomor ADD/16.000 yang dibuat tanggal mundur (backdate) tertanggal 20 Januari 2016 tentang perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan denda keterlambatan dihitung secara proporsional terhadap sisa pekerjaan yang belum selesai, maka PT WDM hanya dikenakan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO sebesar Rp291.637.775,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan kemudian PTPN XI melakukan pengembalian atas penahanan denda keterlambatan ke rekening PT WDM pada Bank JATIM Nomor rekening: 0051-003-598 sebesar Rp3.698.337.225,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).<br /><br />Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017, PG DJATIROTO melaporkan berakhirnya masa pemeliharaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO kepada Direksi PTPN XI berdasarkan Surat Laporan Nomor: 11010-XC/BE/P-B/17.008 yang ditandatangani oleh IBNU HAJAR selaku Manager Pengolahan PG DJATIROTO, BINARDI SOENARTO selaku Kepala Divisi Teknis dan DEDDY SATRIO selaku Kepala Divisi Pengadaan yang memberitahukan bahwa masa pemeliharaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) unit Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk gilingan PG DJATIROTO telah diterima dengan kondisi baik dengan masa garansi 2 (dua) kali masa giling.<br /><br />Kemudian pada tanggal 22 Desember 2016, PTPN XI melakukan pembayaran PPn 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak sebesar Rp7.254.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:<br />a. Pembayaran PPn ke KPP sebesar Rp6.953.955.471,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);<br /><br />b. Pembayaran ke PT WDM sebagai sisa PPn pada bulan Agustus sebesar Rp300.544.529,00 (tiga ratus juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTe4cO3MW7Zs_ThnBMIuNF8RA41zniIL6bkZFOlNhYyB3cvvVCP15LipBkDweVhM_YXvkn3HcPvTSrxXqHOHzOGtY9HRz8GBTkJvyOG2nxwmRTWem-Mvr7wuTM0d-6m8cLFizS6Nj9EwkmDf0sYDf-CQEtwunTfTLJ8_FMr5Jd8hmy-Fhr5uBXn83T/s1038/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="467" data-original-width="1038" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTe4cO3MW7Zs_ThnBMIuNF8RA41zniIL6bkZFOlNhYyB3cvvVCP15LipBkDweVhM_YXvkn3HcPvTSrxXqHOHzOGtY9HRz8GBTkJvyOG2nxwmRTWem-Mvr7wuTM0d-6m8cLFizS6Nj9EwkmDf0sYDf-CQEtwunTfTLJ8_FMr5Jd8hmy-Fhr5uBXn83T/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya PTPN XI melakukan pembayaran atas penahanan biaya garansi 5% (lima perseratus) dari nilai Invoice dan faktur pajak kepada PT WDM melalui rekening PT WDM pada Bank Jatim Nomor Rekening 0651003598 sebesar Rp3.627.250.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:<br />a. Tanggal 30 Nopember 2017, pembayaran uang muka biaya garansi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. Tanggal 29 Desember 2017, pembayaran sisa biaya garansi sebesar Rp3.127.250.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Bahwa PTPN XI telah merealisasikan pembayaran kepada PT WDM atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO sebesar Rp72.088.291.285,00 (tujuh puluh dua miliar delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).<br /><br />Bahwa PT WDM telah merealisasikan pengeluaran dana atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO sebesar Rp56.916.307.783,10 (lima puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah koma sepuluh sen) dengan rincian sebagai berikut:  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm8cV-ImN0XnbARAPL031jzSoIQwpA7VLWBKN7od3xkYE4goloi6HjuwYrh6NSL2DIMlzg6QoDcsZFCONDQmkFF71HRUiY_eVJsTbsJR3RgCDPNqr_Wa85vk_eC7lcxBEzLHsiT5WD48IavCfN4m6T9CBdn1HexRYH-Ssr5cTzamgFUJYh9iBYVKeg/s640/PTPN%20XI%20-%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="258" data-original-width="640" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm8cV-ImN0XnbARAPL031jzSoIQwpA7VLWBKN7od3xkYE4goloi6HjuwYrh6NSL2DIMlzg6QoDcsZFCONDQmkFF71HRUiY_eVJsTbsJR3RgCDPNqr_Wa85vk_eC7lcxBEzLHsiT5WD48IavCfN4m6T9CBdn1HexRYH-Ssr5cTzamgFUJYh9iBYVKeg/w640-h258/PTPN%20XI%20-%202.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Produksi PTPN XI bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM yang telah melakukan pengaturan dalam proses lelang dan pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO, bertentangan dengan ketentuan:<br />1. Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;<br /><br />2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012;<br /><br />3. Pasal 23 Jo. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;<br /><br />4. Bab I Pendahulan Angka (1) huruf C-Prinsip Dasar Jo. huruf E-Etika Pengadaan, Bab III Organ Pengadaan Barang/ Jasa Huruf B Tugas Pokok dan Fungsi Organ Pengadaan Barang/ Jasa Jo. Bab IV Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Huruf D Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jo. Huruf F Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Angka 7-Evaluasi Penawaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PTPN XI Nomor: XX-SURKP/15.307 tanggal 26 Maret 2015 tentang Perubahan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2015  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFkJby4lOTFxLPiaObrc-A4s7ibVfXnslHbTfbYIC3h2d1lsIhX2uiK5I_ueyMzpe0fL-hTmK4YhR7a5F3FRWTAoCkjBFtV_1fsI7E-r075NmWuPU0EEp6AqPSwcxjQ1XcIvh7sRcDIii6sM5xCnIK9QwOYGpW9ly9fxZl5u0GurqjX41N5C0pCv_R/s1032/hakim1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="482" data-original-width="1032" height="298" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFkJby4lOTFxLPiaObrc-A4s7ibVfXnslHbTfbYIC3h2d1lsIhX2uiK5I_ueyMzpe0fL-hTmK4YhR7a5F3FRWTAoCkjBFtV_1fsI7E-r075NmWuPU0EEp6AqPSwcxjQ1XcIvh7sRcDIii6sM5xCnIK9QwOYGpW9ly9fxZl5u0GurqjX41N5C0pCv_R/w640-h298/hakim1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN tersebut, telah memperkaya Terdakwa sejumlah USD900 (sembilan ratus dollar Amerika) dan Rp350.000,000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta memperkaya orang lain yaitu pihak-pihak PTPN XI sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) dan USD1900 (seribu sembilan ratus dollar Amerika),<br /><br />Pihak PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES sejumlah USD1000 (seribu dollar Amerika) dan memperkaya ARIF HENDRAWAN melalui PT WAHYU DAYA MANDIRI sejumlah Rp14.257.705.101,90 (empat belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu seratus satu rupiah sembilan puluh sen) serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp15.171.983.501,90 (lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen) yang merupakan selisih nilai realisasi pembayaran oleh PTPN XI kepada PT WDM tidak termasuk pajak sebesar Rp72.088.291.285,00 (tujuh puluh dua miliar delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dikurangi realisasi pengeluaran dana oleh PT WDM untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO sebesar Rp56.916.307.783,10 (lima puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah sepuluh sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021.<br /><br />Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt)<br /></span></span></div>

News Tipikor Budi Adi Prabowo, Mantan Direktur Produksi PTPN XI Surabaya Dituntut 6.6 Thn Penjara

#Duit “haram” juga mengalir ke Pejabat PTPN XI Surabaya, diantaranya Direktur Perencanaan dan Pengembangan Aris Toharisman Rp100 juta, Dir...

»