Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Di Vonis 6.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam kasus yang sama, pada tahun 2020, Empat Terdakkwa sudah di Vonis, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering (Bebas); Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (4 tahun penjara); Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (5 tahun penjara). "Adakah yang terselamtakan?"#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-mxiAb8nGWmo/YUnpXBLeCOI/AAAAAAABpOo/GJusJn8ei-ki1_jXE5FdEont92Oa4NLPQCLcBGAsYHQ/s1168/IMG_20210921_150434.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1168" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-mxiAb8nGWmo/YUnpXBLeCOI/AAAAAAABpOo/GJusJn8ei-ki1_jXE5FdEont92Oa4NLPQCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG_20210921_150434.jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 21 September 2021) menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa, dan Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp300 juta Subsidair pidana kurungan selama 1 bulan tanpa membayar Uang Pengganti (UP) karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pekerjaan proyek pembangunan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 yang menelan anggaran sejumlah Rp80.014.300.000 dan merugikan keuangan negara senilai Rp1.322.825.475,71 berdasarkan Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Kedua Terdakwa ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Junckto 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut 7.6 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-pasar.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-pasar.html</a><br /><br />Baca juga: Adakah Yang “Diselamatkan” Dalam Perkara Dugaan Korupsi Rp1.3 M Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember ? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/09/adakah-yang-diselamatkan-dalam-perkara.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/09/adakah-yang-diselamatkan-dalam-perkara.html</a></span><br /><br />Hukuman pidana penjara terhada Kedua Terdakwa (Agus Salim dan Muhammad Hadi Sakti) dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 21 September 2021) dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudi Kartoko, SH., MH dan Dicky Aditya Herwindo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa Agus Salim, yaitu Suryono Pane, SH., MH dkk serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Hadi Sakti, yakni Zainur Ridho dan Tri Sandi Wibowo serta dihadiri Tim JPU Siti Sumartianingsih dkk. Sementara Kedua Terdakwa mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Jember karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Tim Penasehat Hukum Kedua Terdakwa mengatakan akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Suranaya Jawa Timur. Alasannya, karena pertimbangan Majelis Hakim dianggap tidak layak. Hal itu dikatakan oleh Zainur Ridho selaku Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Hadi Sakti dan Suryono Pane selaku Penasehat Hukum Terdakwa Agus Salim saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br />“Banding, menurut kami tidak layak, karena Terdakwa prinsipnya hanya korban,” kata Zainur Ridho<br /><br />“Klo pertimbangan hukumnya sesat ya banding. Terdakwa langsung bilang banding,” kata Pane melalui pesan WhastApp<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-f__Ft0P-vnc/YUnmb9vcaJI/AAAAAAABpOM/nIue4h7qV2wIyEdAtckCx7e_JOsM3R6LwCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210921150215.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-f__Ft0P-vnc/YUnmb9vcaJI/AAAAAAABpOM/nIue4h7qV2wIyEdAtckCx7e_JOsM3R6LwCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210921150215.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;">Baca juga: Empat Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut Berbeda - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/09/empat-terdakwa-korupsi-pembangunan.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/09/empat-terdakwa-korupsi-pembangunan.html</a><br /> </span></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, Empat Terdakwa sudah terlebih dahulu diadili dan di vonis pidana penjara pada Tahun Anggaran 2020, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering (Bebas); Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (4 tahun penjara); Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (5 tahun penjara). <br /><br />Dan pada Tahun Anggaran 2021, Kejari Kabupaten Jember barulah menyeret Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa, dan Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />Jadi selama 2 Tahun Anggaran (TA 2020 – 2021), Kejari Kabupaten Jember telah menyeret 6 Tersangka/Terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya. Dari 6 terdakwa ini, 5 dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana penjara antara 4 hingga 6 tahun dan 6 tahun bulan, yaitu Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (4 tahun penjara); Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (5 tahun penjara); Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa (6.6 tahun penjara), dan Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa (6.6 tahun penjara), dan 1 Terdakwa dinyatakan bebas yaitu  Irawan Sugeng Widodo alias Dodik selaku Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering<br /><br />Sekalipun Kejari Kabupaten Jember telah menyeret 6 Terdakwa ke Pengadian Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dalam perkara ini, sepertinya masih meninggalkan “benang merah yang belum terurai”. Sebab masih ada dugaan keterlibatan pihak lain namun belum diseret sebagai “Tersangka”, yaitu Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam. Ada apa ???<br /><br />Belum lagi Eko Wahyu Septanto selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Sedangkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sekaligus PA (Pengguna Anggaran) sudah mendekam dalam penjara. <br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Dissenting opinion, Satu Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Jember Divonis Bebas, Tiga Dipenjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/09/dissenting-opinion-satu-terdakwa.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/09/dissenting-opinion-satu-terdakwa.html</a></span><br /><br />Padahal, dalam Dakwaan JPU Kejari Kab. Jember sebelumnya untuk 4 Terdakwa (Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering, Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA, Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan) telah membeberkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 berdasarkan audit BPKP  Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Yaitu mulai dari penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Penyusunan HPS bukan dilakukan oleh PPK berdasaran SK PA (Surat Keputusan Pengguna Anggaran) No. 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018, melainkan oleh Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md atas permintaan PPK/ PA yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Bupati No. 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari  2018<br /><br />Permintaan PPK untuk membuat HPS kepada Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md melalui Eko Wahyu Septanto selaku PPTK<br /><br />Selain itu Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik bersama-sama dengan M. Fariz Nurhidayat, A.Md membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineering Estimate (EE) dan Gambar dengan menggunakan perusahaan CV. Menara Cipta Graha dan menandatangani dokumen penawaran tersebut seolah-olah yang menandatangani adalah saksi Pudjo Santoso</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-t_Ga4Pz5nHk/YUnnMrfHaWI/AAAAAAABpOU/OtYgp717cdQHA-Z7JzZbDC3VMI58EDjkACLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210921150145.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-t_Ga4Pz5nHk/YUnnMrfHaWI/AAAAAAABpOU/OtYgp717cdQHA-Z7JzZbDC3VMI58EDjkACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210921150145.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian M. Fariz Nurhidayat, A.Md menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Eko Wahyu Septanto selaku PPTK. Lalu Eko Wahyu Septanto membuat dokumen kelengkapan pengadaan berupa pengadaan langsung seolah-olah ada pengadaan dengan pemenang CV. Menara ipta Graha dengan nilai penawaran Rp98.700.000<br /><br />Sedangkan untuk pengawasan, M. Fariz Nurhidayat, A.Md menggunakan perusahaan CV. Mukti Design Consultant yang prosesnya juga dilakukan sama seperti perencanaan dengan penawaran senilai Rp97.250.000<br /><br />Selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/62.e.DAG/331/2918 tanggal 12 Juli 2618 untuk konsultan perencana dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender. Sedangkan untuk pengawasan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 927/SPK/62.F.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2918 dengan masa pelaksanaan 81 hari kalender.<br /><br />Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminjam perusahaan PT. Ditaputri Waranawa kepada Agus Salim selaku Direktur untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember setelah mengetahui ULP (Unit Layanan Pengadaan) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018<br /><br />Sementara Edi Shandi Abdur Rahman, SE dengan Agus Salim adalah hubungan saudara. Dan Edi Shandi Abdur Rahman, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan PT. Ditaputri Waranawa.<br /><br />Selanjutnya Edi Shandi Abdur Rahman, SE memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) <br /><br />Dan PT. Ditaputri Naranawa ditetapkan sebagai pemenang lelang, yang kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa selaku PPK dengan Agus Salim selaku Direktur utama PT. Ditaputri Waranawa dengan Nomor : 927/SPMK/94f.PDN/35.331/2918 tanggal 12 Oktober 2918.<br /><br />Dihari yang sama, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2918, PPK mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 927/SPMK/95f.PDN/35.331/2918 pertanggal 12 Oktober 2919 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018<br /><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, kemudian PPK bersama dengan PT. Ditaputri Waranawa, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK, dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak<br /><br />Setelah PPK mengeluarkan SPMK, seharusnya PT. Ditaputri Waranawa langsung melaksanakan pekerjaan, namun PT. Ditaputri Waranawa tidak melakukannya. Sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2918 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13.219%.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-gu8-lnhS_5M/YUnqSQtzJmI/AAAAAAABpOw/tmVYTFoMue4-JjXvRdAiVm3jo1MsNITtQCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210921150203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-gu8-lnhS_5M/YUnqSQtzJmI/AAAAAAABpOw/tmVYTFoMue4-JjXvRdAiVm3jo1MsNITtQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210921150203.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pelaksanaannya, Edi Shandi Abdur Rahman, SE merekrut Muhammad Hadi Sakti sebagai orang yang mengerjaan pekerjaan fisik Pasar Manggisan. Lalu Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminta kepada Agus Salim selaku direktur utama PT. Ditaputri Waranawa agar memberikan kuasa direktur kepada Muhammad Hadi Sakti untuk mengerjakan Pasar Manggisan dengan alasan, karena Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang melakukan penawaran.<br /><br />Selain itu, Edi Shandi Abdur Rahman, SE berjanji kepada Agus Salim akan memberikan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Sehingga kemudian Agus Salim memberikan surat kuasa direktur kepada Muhammad Hadi Sakti sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018. <br /><br />Selain itu karena Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mempunyai modal, kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE mengajak Badrussalam alias Kebet untuk memberikan pinjaman modal mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan.<br /><br />Selanjutnya, untuk pekerjaan fisik di lapangan, Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mengerjakan sendiri melainkan mensubkontrakkan pekerjaan pasar Manggisan kepada Arjali berupa pekerjaan pembongkaran pasar lama, Pembuangan material, pekerjaan 36 unit ruko (diluar kilometer listrik dan lampu), pekerjaan footplat dan sloof lapak.<br /><br />Sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan, M. Fariiz Nurhidayat, A.Md menyuruh Davin Adi Negoro untuk mengawasi dan membuat laporan kemajuan pekerjaan, sedangkan tandatangan Sikam dalam laporan pengawasan dilakukan oleh Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang seolah-olah Sikam yang menandatangani laporan tersebut.<br /><br />Pertanyaannya dari dakwaan JPU ini adalah, mengapa hanya Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa, dan Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa yang diseret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili  dihadapan Majelis Hakim ?<br /><br />Lalu apakah Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam dan Eko Wahyu Septanto selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) serta PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) tidak terlibat dalam kasus ini ? Atau mereka sudah diwakili ke 6 Terdakwa ?<br /><br />Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI selaku Kuasa Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku Pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta dengan saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Manggisan tahun anggaran 2018 berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09. 331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran,<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenJember Jl. Kalimantan No. 82 Jember dan di Pasar Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,<br /><br />Yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut ;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-lW5youi3kvk/YUnqt3qh7JI/AAAAAAABpO4/c2txbT6u0RYnuSoKGGMuQKFHxCNB0qs3ACLcBGAsYHQ/s640/IMG20200602100721.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://1.bp.blogspot.com/-lW5youi3kvk/YUnqt3qh7JI/AAAAAAABpO4/c2txbT6u0RYnuSoKGGMuQKFHxCNB0qs3ACLcBGAsYHQ/w640-h362/IMG20200602100721.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jember mengadakan program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar dengan pagu anggaran Rp80.014.300.000 (delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br /><br />Kabupaten Jember tanggal 20 April 2018 dengan rincian awal : Detail Engineering Design (DED) pasar Tanjung Rp1.510.000.000,; Detail Engineering Design (DED) pasar di Kab. Jember Rp658.800.000,; Jasa konsultan pengawasan pasar Tanjung Rp400.000.000,; Jasa konsultan pengawasan 4 pasar di Kab Jember Rp445.500.000,; Konstruksi pembangunan pasar Tanjung Rp50.000.000, dan Konstruksi pcmbangunan 4 pasar di kab. Jember Rp27.000.000.000<br /><br />Selanjutnya dari pagu anggaran Rp. 80.014.300.000,- (delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku pengguna anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember nomor : 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun anggaran 2018 merubah dan memecahnya menjadi 12 paket pekerjaan pembangunan pasar diantaranya pasar Manggisan dengan pagu anggaran senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus ribu rupiah). Sedangkan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 05 Juli 2018 ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) mengganti saksi EKO WAHYU SEPTANTO yang awalnya sebagai Pejabat Komitmen (PPK) menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun jabatan PPK dijabat sendiri oleh ANAS MA'RUF, AP., M.Si sebagaimana surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang<br /><br />Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPX), Pejabat Pengadaan<br /><br />Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.<br />Sehingga saksi ANAS MA’RUF, AP, M.Si selaku PA yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa merangkap sebagai PPK;<br /><br />Setelah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengetahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, kemudian saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE meminjam perusahaan PT. DITAPUTRI WARANAWA kepada terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember.<br /><br />Bahwa karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa AGUS SALIM kemudian terdakwa AGUS SALIM meminjarakan perusahaannya kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan perusahaan tersebut. Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE membuat dokumen dan menandatangani sendiri semua dokumen penawaran di atas nama AGUS SALIM atas persetujuan terdakwa AGUS SALIM.<br /><br />Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp.7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-AkjH3U1LS2M/YUnrB6g1yPI/AAAAAAABpPA/8YN4-1r2KBoas8aEQFmPIx_qv_8B2TUCQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20200714114113.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://1.bp.blogspot.com/-AkjH3U1LS2M/YUnrB6g1yPI/AAAAAAABpPA/8YN4-1r2KBoas8aEQFmPIx_qv_8B2TUCQCLcBGAsYHQ/w640-h362/IMG20200714114113.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam prosesnya, PT. DITAPUTRI WARANAWA menjadi pemenang lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan sehingga kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa AGUS SALIM selaku direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK yakni perjanjian nomor : 027/SPMK/ 94.PDN/35.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018.</div><div style="text-align: justify;"><br />Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 itu juga saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/SPMK/95f.PDN/35.331/2018 pertanggal 12 Oktober 2018 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018, dengan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran</div><div style="text-align: justify;"><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, saksi ANAS MA'RUF, AP selaku P'PK bersama dengan terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA, konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin 18.1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari  sejakditerbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 18.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah :</div><div style="text-align: justify;"><br />a. Program mutu ; b. Organisasi kerja ; c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan ; d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan beserta bar chart dan kurva 5 ; e. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil ; f. Network planning diagram ; g. Gantt chart (jadwal diatas harus dirinci kebutuhan volume per item pekerjaan, item tenaga, item bahan dan item peralatan) ; h. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu setelah saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan SPMK, berdasarkan perjanjian kontrak seharusnya terdakwa AGUS SALIM selaku direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA langsung melaksanakan pekerjaan tersebut namun terdakwa AGUS SALIM tidak melakukannya sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang mana seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13,219%</div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam pelaksanaannya PT. DITAPUTRA WARANAWA dengan direktur terdakwa AGUS SALIM selaku pemenang lelang sekaligus yang menandatangani kontrak Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan seharusnya mengerjakan sendiri Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan, namun faktanya terdakwa AGUS SALIM memberikan kuasa direktur kepada saksi MUHAMMAD HADI SAKTI sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa pemberian kuasa direktur tersebut didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SALIM selaku direktur, saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE, dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dengan kesepakatan keuntungan dibagi bertiga sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan dengan pelaksana pekerjaan di lapangan adalah saksi MUHAMMAD HADI SAKTI karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN sedang menghadapi permasalahan hukum terkait proyek di Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga kemudian terdakwa AGUS SALIM memberikan surat kuasa direktur kepada MUHAMMAD HADI SAKTI yang bukan pengurus maupun karyawan dari PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QTovAk2qj38/YUnr5WmogUI/AAAAAAABpPI/zn6wZKLgtq89EmnGEI-IeiN5cMZporRkgCLcBGAsYHQ/s640/IMG20200714114339.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://1.bp.blogspot.com/-QTovAk2qj38/YUnr5WmogUI/AAAAAAABpPI/zn6wZKLgtq89EmnGEI-IeiN5cMZporRkgCLcBGAsYHQ/w640-h362/IMG20200714114339.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tidak memiliki uang untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan lalu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mengajak saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk memberikan pinjaman uang sebagai modal untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM alias KEBET bersedia untuk meminjamkan uang.</div><div style="text-align: justify;"><br />Berdasarkan surat kuasa direktur tersebut kemudian saksi MUHAMMAD HADI SAKTI membuat dan membuka rekening baru nomor 76.691.2799 rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI/PT. DITAPUTRI WARANAWA dan rekening tersebut berbeda dengan rekening pada saat pendaftaran lelang yaitu nomor 0072952634003 rekening bank BJB Cabang Khusus Banten atas nama PT. DITAPUTRI WARANAWA.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 3 Desember 2018, saksi HADI SAKTI selaku kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp1.567.855.368,67 untuk penggunaan dengan rincian sebagai berikut : Pasir pasang Rp30.078.464,76; Pasir beton Rp35.296.113,15; Batu belah Rp35.556.852,15; Semen Rp153.435.119; Bata merah Rp2.289.090,90; Besi beton Rp328.266.600; Baja IWF Rp339.940.060; Penutup atap PVC Rp314.865.608,58; Atap PVC Rp227.719.138,66; Pipa PVC Rp100.418.972,43<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018 uang muka tersebut masuk ke rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI Nomor 76.691.2799 sebagaimana SPM Nomor 00251/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan SP2D Nomor 13276/SP2D-LS/3.06.01.01/2018.<br /><br />Namun faktanya setelah uang diterima oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI kemudian uang tersebut tidak digunakan sebagaimana pengajuan pencairan uang muka tersebut, sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang mana sampai minggu ke-8 atau tanggal 2 Desember 2018 pekerjaan baru mencapai 12,950% padahal seharusnya 62,120 % sehingga ada deviasi/keterlambatan pekerjaan sebesar -49,170% dari jadwal pelaksanaan sesuai dengan kurva S yang ada dalam perjanjian kontrak.<br /><br />Ketika terjadi deviasi antara realisasi pekerjaan dengan target pelaksanaan kontrak, saksi ANAS MA'RUF, AP, M.Si selaku PPK tidak pernah mengundang pelaksana pekerjaan atau pihak PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk melakukan rapat pembuktian (Show Case Meeting/SCM). Demikian pula pada saat terjadi keterlambatan progres pekerjaan saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK tidak melakukan atau memberikan peringatan atau teguran terhadap PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><br />Hingga akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018 PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana hasil laporan progres pekerjaan dari saksi DAVIN ADI NEGORO dan hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55,462 %.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QilNIDhIwdY/YUnsUhb58JI/AAAAAAABpPQ/Ns0Rvjrb5JoZwhvHkiX_vfZVP9BcyD8KwCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210921150145.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-QilNIDhIwdY/YUnsUhb58JI/AAAAAAABpPQ/Ns0Rvjrb5JoZwhvHkiX_vfZVP9BcyD8KwCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210921150145.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut tidak sesuai dengan SSUK huruf C Hak dan Kewajiban Penyedia angka 44 huruf d dan e, menyatakan : huruf d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Huruf e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.<br /><br />Atas pekerjaan yang dikerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut, saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisik dan hanya berdasar pada laporan pengawasan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO yang bukan konsultan pengawas, kemudian saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK langsung melakukan pembayaran sejumlah Rp.2.562.573.367,04  sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17902/SP2D-LS/3.06.01.01/2018 masuk ke rekening atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI / PT. Ditaputri Waranawa pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 766912799, akan tetapi progres fisik pekerjaan di lapangan tidak seperti dalam laporan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO.<br /><br />Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kontrak 55,48%<br /><br />Karena pekerjaan fisik pasar Manggisan tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak, selanjutnya dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran berupa pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari dari tanggal 01 Januari 2019 sampai 19 Pebruari 2019. Namun adde?dum tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu :<br /><br />Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HADI SAKTI yang merupakan bukan wakil sah dari PT. DITAPUTRI WARANAWA sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau show case meeting terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia.<br /><br />Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal, tempat dan orang yang tertera dalam dokumen addendum, dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember namun faktanya penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sedangkan yang tandatangan di atas terdakwa AGUS SALIM adalah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE.<br /><br />Atas dasar addendum tersebut saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisan hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK. Bahwa pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak.<br /><br />Tidak selesainya pekerjaan pasar Manggisan tersebut dikarenakan saksi BADRUSSALAM Alias KEBET selaku pemberi pinjaman uang kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE dalam kurun waktu bulan Nopember sampai dengan Januari 2019 meminta saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa AGUS SALIM.<br /><br />Sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM Alias KEBET atas perintah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mentransfer dari rekeningnya ke terdakwa AGUS SALIM melalui rekening istrinya ntas nama DESI ARISANDI dan FITRIANTI scrta rekening anaknya ntas nama DEBBY ARLINA PUTRI dengan total sejumlah Rp.533.000.000<br /><br />Dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI setelah pencairan uang muka dan termin menggunakan uang yang seharusnya dipergunakan untuk pekerjaan fisik pasar Manggisan namun oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dipergunakan di luar pekerjaan pasar Manggisan yaitu : GUSTI WAHYU UTAMI (istri EDI SANDHY) Rp100.000.000; DIDIK MUZANNI Rp. 30.000.000;<br /><br />Perbuatan terdakwa AGUS SALIM, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta bersama dengan saksi ANAS MA’RUF, AP, M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu esapat ratus tujuh puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) sebagaimana Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020.<br /><br />Perbuatan Terdakwa AGUS SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Di Vonis 6.6 Thn Penjara

#Dalam kasus yang sama, pada tahun 2020, Empat Terdakkwa sudah di Vonis, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi E...

»

Eksepsi Ditolak, Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Lanjut Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-bkzU7yoOG-o/YUizyinI5oI/AAAAAAABpGY/zPj9GIPrO68iibmYDKTBT4ClmijJFTYDQCLcBGAsYHQ/s728/IMG20210920110612-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="728" height="576" src="https://1.bp.blogspot.com/-bkzU7yoOG-o/YUizyinI5oI/AAAAAAABpGY/zPj9GIPrO68iibmYDKTBT4ClmijJFTYDQCLcBGAsYHQ/w640-h576/IMG20210920110612-1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Hanya tersenyum kini yang mungkin bisa aku lakukan, Walau ku tau hati sedikitpun tak bisa di bohongi, Seakan teman yang kini kurasa untuk mengalihkan, Semua yang kurasakan sebenarnya sangat menyakitkan”</i>. Ini adalah sebahagian dari lirik lagu yang berjudul Kecewa.<br /><br />Dan mungkin itulah yang dirasakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk termasuk Terdakwa sendiri, karena Eksepsi atau Keberatan atas Dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Nganjuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya (Senin, 20 September 2021)  dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Tangkap Tangan Penyidik Mabes Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat bersama 6 Terdakwa lainnya, yaitu 1. M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati selaku perantara);  2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Haryanto (Camat Berbek); 5. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 6. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro)<br /><br /><span style="color: red;"><b>Baca juga: Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Tertangkap Tangan, PH-nya Bilang Dakwaan Jaksa Tidak Jelas - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /><br />Dan baca juga: Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’ - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /></b></span><br />Dalam kasus perkara ini, Tim JPU sekaligus selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk membacakan Dakwaannya di Persidangan Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya (Senin, 30 Agustus 2021) yang mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal berlapis, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf e dan Dakwaan Kedua, Pertama Pasal 12 huruf B atau Dakwaan Kedua, Kedua Pasal 5 ayat (2) junckto Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Dakwaan Kedua Ketiga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-avVE2S8sl6M/YUi0w3-oBlI/AAAAAAABpGg/mCrGqypvbx8vD4GpIU9qMNhi09nGh0c3QCLcBGAsYHQ/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://1.bp.blogspot.com/-avVE2S8sl6M/YUi0w3-oBlI/AAAAAAABpGg/mCrGqypvbx8vD4GpIU9qMNhi09nGh0c3QCLcBGAsYHQ/w640-h434/1.jpg" width="640" /></a></div><i>Pasal 12 berbunyi:  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Huruf e berbunyi: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</i><br /><br />Dalam dakwaan JPU terkait pasal 12 huruf e menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memaksa para Kepala Desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa untuk memberikan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai pengkondisian dalam seleksi perangkat desa yang disampaikan  melalui  para camat untuk diteruskan dan ditujukan kepada para kepala desa dimaksud<br /><br />Ke 5 (lima) orang Kepala Desa di Kecamatan Pace yang telah melaksanakan seleksi perangkat desa tersebut terpaksa untuk memenuhi permintaan uang oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk terhadap kepala desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa, dengan mengumpulkan uang seluruhnya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa melalui Duprino<br /><br />Kemudian Tim Penyelidik Bareskrim Mabes Polri yang bekerjasama dengan KPK secara berturut-turut telah mengamankan Jumali, Sadiko dan Dupriono yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengamankan Edie Satrio, Haryanto, Tri Basuki Widodo, Bambang Subagio, M. Izza Muhtadin dan Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk) untuk diserahkan kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri yang kemudian dilakukan penangkapan dan penyidikan pada tanggal 10 Mei 2021 terhadap Dupriono, Edie Satrio, Haryanto, Tri Basuki Widodo, Bambang Subagio, M. Izza Muhtadin dan Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-6mrDHIsxfDM/YUi1KC2j96I/AAAAAAABpGo/HF9JglHXLswoVJipX6AZeDzCVgS8DxEFACLcBGAsYHQ/s524/IMG20210906111842.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="524" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-6mrDHIsxfDM/YUi1KC2j96I/AAAAAAABpGo/HF9JglHXLswoVJipX6AZeDzCVgS8DxEFACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210906111842.jpg" width="640" /></a></div><i>Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i><br /><br />Terkait Pasal ini, dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa adanya penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp692.900.000 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya bagian jumlah uang sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) melalui M. Izza Muhtadin tersebut adalah gratifikasi karena sejak uang diterima oleh terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan, terdakwa tidak melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-bhDxHerGLL4/YUi1Wbh-JmI/AAAAAAABpGs/mG--MK-u5akmRvan3fiJudWH6hVSqIqgQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210830120508.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-bhDxHerGLL4/YUi1Wbh-JmI/AAAAAAABpGs/mG--MK-u5akmRvan3fiJudWH6hVSqIqgQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210830120508.jpg" width="640" /></a></div><i>Pasal 5 ayat (2) berbunyi: Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau<br /></i><br />Terkait Pasal ini, dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) melalui M. Izza Muhtadin atau janji pemberian uang melalui Dupriono selaku Camat Pace, Edie SriJanto selaku Camat Tanjunganom, Haryanto selaku Camat Brebek, Bambang Subagio selaku Camat Loceret dan Tri Basuki Widodo selaku Mantan Camat Sukomoro dari pegawai-pegawai adalah dengan maksud supaya Terdakwa selaku Bupati Nganjuk memberikan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2021 (pengisian jabatan untuk Camat dan Kasi pada kecamatan di Kabupaten Nganjuk)<br /><br /><i>Pasal 11 yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</i><br /><br />Dalam dakwaan JPU juga menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, yaitu pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa  telah memerintahkan M. Izza Muhtadin (ajudan Bupati) untuk mengumpulkan atau mengkoordinir para Camat yang wilayahnya akan melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa yang bertempat di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-MvgXgt_J9-Y/YUi1swEJIYI/AAAAAAABpG0/fbzn5RX_kFIUFYxf5Huu_RmqkIcTPv1AwCLcBGAsYHQ/s1330/IMG20210906111858.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-MvgXgt_J9-Y/YUi1swEJIYI/AAAAAAABpG0/fbzn5RX_kFIUFYxf5Huu_RmqkIcTPv1AwCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210906111858.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan dengan para camat tersebut, kemudian Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk memanggil para camat satu persatu dan menanyakan tentang kondisi wilayah masing-masing Kecamatan. Kesiapan panitia seleksi perangkat desa dan selanjutnya memerintahkan kepada para Camat agar dapat mengkondisikan Kepala Desa di wilayahnya yang melakukan seleksi dalam pengisian perangkat desa agar mau mengumpulkan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per kepala desa.<br /><br />Namun hal ini ‘dibantah’ oleh Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Ade Dharma Maryanto, A.H. Simaela dan Tis’at Afriyandi lewat Ekesepsi atau Keberatan yang dibacakan dalam persidangan (Senin, 6 September 2021) yang menyebutkan, bahwa surat dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Nganjuk kabur, tidak jelas dan tidak cermat.<br /><br />Entah dimana yang kabur dan tidak jelas serta tidak jelasnya Dakwaan Tim JPU Kejari Nganjuk. Pada hal, dalam surat dakwaan JPU yang dibacakan dalam persidangan begitu jelas dan terang benderang terkait apa yang di dakwakan atas perbuatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk termasuk 6 Terdakwa lainnya.<br /><br />Alasan Penasehat Hukum Terdakwa merasa kebaratan, karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk tidak menjelaskan perbuatan Terdakwa. Selain itu, Penasehat Hukum Terdakwa juga menyingung uang sebesar Rp629.900.000 atau atau setidak-tidaknya bagian dari jumlah uang sebesar Rp255.000.000 berada dalam brankas pribadi Terdakwa<br /><br />“Apakah itu hasil korupsi mengingat Terdakwa adalah pengusaha?,” kata Penasehat Hukum Terdakwa seusai persidangan. <br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menolak keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk termasuk 5 Terdakwa lainnya, kecuali Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati yang tidak mengajukan Eksepsi alias menerima Dakwaan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-uGsOiEs2uho/YUi2DEJkBHI/AAAAAAABpG8/1prgg9Y-Y-UmG31r2MqD2xgroWzHljkBACLcBGAsYHQ/s640/IMG20210906111946.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-uGsOiEs2uho/YUi2DEJkBHI/AAAAAAABpG8/1prgg9Y-Y-UmG31r2MqD2xgroWzHljkBACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210906111946.jpg" width="640" /></a></div>Penolakan Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk termasuk 5 Terdakwa lainnya, dibacakan secara Virtual (Vidio Conference) dalam persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan agend Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri Tim JPU Nophy Tennophero Suoth, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten maupun Tim Penasehat Hukum dari masing-masing Terdakwa. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (dan 6 Terdakwa lainnya) mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /></div><div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Selanya adalah, bahwa Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa sudah masuk dalam pokok perkara. Sementara Dakwaan Jaksa, menyebutkan dengann jelasa Nomor Perkara, Identitas Terdakwa, Jabatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sendiri. Sehingga Majelis Hakim menyebutkan, perlu dibuktikan di persidangan<br /><br />“Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi, barang bukti dan menghadirkan Terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH<br /><br />“Kalau saudara mau banding, nanti sekaligus dengan berkas pokok perkara,” ucap Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH kepada Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Dan atas perintah Ketua Majelis Hakim, Tim JPU yang dihadiri Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Nganjuk Andie Wicaksono, SH., MH memohon kepada Majelis Hakim diberi waktu sepekan untuk menghadirkan saksi-saksi<br /><br />“Kami mohon waktu Satu Minggu,” jawab Andie Wicaksono, SH., MH.  (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Eksepsi Ditolak, Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Lanjut Diadili

BERITA KORUPSI .CO – “Hanya tersenyum kini yang mungkin bisa aku lakukan, Walau ku tau hati sedikitpun tak bisa di bohongi, Seakan teman yan...

»

Mantan Wali Kota Kediri Dr. H. Samsul Ashar di Vonis 4.6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi “Jembatan” Rp3.4 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri seperti H. Nurudin Hasan (Anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN), Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah (Pejabat Pengadaan), Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan Erwanto (Staf PT SGS). Sebab hal itu disebut dalam Putusan Majelis Hakim. Atau mereka sudah diselamatkan.......???”</span></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vpuDBoeZL-g/YUNA1Y9LcfI/AAAAAAABo5w/vuwqs531w50CA0RLQKXsv0KlC-zTYjuPwCLcBGAsYHQ/s1334/Terdawka%2BDr.%2BSamsul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1334" height="576" src="https://1.bp.blogspot.com/-vpuDBoeZL-g/YUNA1Y9LcfI/AAAAAAABo5w/vuwqs531w50CA0RLQKXsv0KlC-zTYjuPwCLcBGAsYHQ/w640-h576/Terdawka%2BDr.%2BSamsul.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Berakit rakit ke hulu berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Peribahasa ini sepertinya tidak berlaku bagi para pejabat (Bupati/Wali Kota/Gubenur/DPR/Menteri/Hakkim/Jaksa/Jenderal) yang terseret dalam “lingkaran hitam” kejahatan luar biasa Perkara Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sebab untuk menduduki jabatan atau kursi singgah sana kekuasaan, bukanlah seperti siswa/i Sekolah Dasar yang pasti naik kelas asalkan tidak terlalu bodoh-bodoh banget, melainkan membutuhkan adanya koneksi kiri kanan, atas bawa dan depan belakang, yang sudah barang tentu membutuhkan kerja keras dengan menguras tenaga dan materi berupa duit ratusan juta bahkan puluhan miliaran rupiah demi meraih simpatisan dari berbagai pihak untuk bisa “menggenggam Bintang Kejora”.<br /><br />Usaha dan perjuangan yang begitu melelahkan dan menghabiskan waktu, tenaga maupun materi hingga meraih “Bintang Kejora” dan duduk di kursi singgah sana, namun apa dikata, “maksud hati  memeluk gunung apa daya tangan tak sampai”.<br /><br />Perjuangan yang diraih, berakhir dengan “derita”, menghabiskan masa hidupnya bertahun-tahun dalam jeruji besi alias penjara karena terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi seperti yang dialami oleh Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, mantan Wali Kota Kediri tahun 2009 – 2014 yang saat ini berjuang melawan penyakit jenis ‘Kangker’ yang dideritanya</i><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-BM-3oBIqwow/YUNBOJyBgnI/AAAAAAABo54/khjMPqNQ0g8Jn0hWWgAdEMjD0FXhCD9cACLcBGAsYHQ/s1366/IMG20210916114542.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-BM-3oBIqwow/YUNBOJyBgnI/AAAAAAABo54/khjMPqNQ0g8Jn0hWWgAdEMjD0FXhCD9cACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210916114542.jpg" width="640" /></a></div>Samabil berjuang melawan penyakit,Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD harus menjalai hidup bertahun-tahun sendiri tanpa keluarga di balik jeruji besi alias penjara setelah Majajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selalama 4 tahun dan 6 bulan  denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan hukuman pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp3.475.000.000 subsider pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /><br />Putusan ini jauh lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni dengan pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsider pidana penjara selama 2 tahun<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, dibacakan oleh Majelis Hakim secara langsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 16 September 2021), dengan agenda Putusan yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH yang dihadiri Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya serta Tim JPU Nur Ngali, SH., MH yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri<br /><br />Kasus Korupsi yang menyeret mantan Wali Kota Kediri Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, semula hangat dan menarik untuk disimak karena sempat menghiasi beberapa halaman surat kabar harian maupun elektronik lokal atau nasional disaat penyidik Polda Jawa Timur mulai menangani kasus ini pada abad 20 atau  tahun 2013 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-NHSHw97VFnA/YUNBdJ-ao7I/AAAAAAABo58/MA82E3uD1o8dsIdAJsIgfxGSqU0xYhQUACLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210916114500.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-NHSHw97VFnA/YUNBdJ-ao7I/AAAAAAABo58/MA82E3uD1o8dsIdAJsIgfxGSqU0xYhQUACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210916114500.jpg" width="640" /></a></div>Dan pada tahun 2018, setelah penyidik Polda Jawa Timur melimpahkan hasil penyidikanya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Kejaksaan Negeri Kota Kediri, akhirnya 6 orang yang terlibat dalam kasus ini diadili di Pengadilan Tipikor Suarabaya dan dijatuhui hukuman pidana penjara, yaitu 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya), 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS), 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU), 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), 5. Wijanto, S.T (Panitia Pengadaan) dan 6. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung). Namun di abad 20 atau tahun 2013 hingga 2020, Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD masih “melenggak lenggok di alam bebas”<br /><br />Hebatnya dalam proses hukum ini adalah,  setelah abad 21 atau tahun 2021 sejak penangan kasus ini pada abad 20 (tahun 2013), penyidikan dan pelipahan berkas perakaranya barulah dilakukan dimana Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Wali Kota, bahkan dalam kondisi menderita penyaikit parah hingga disidangkan untuk pertamakalinya pada Kamis, 8 April 2021<br /><br />Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan saat Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dan Terdakwa (Alm) Tjahjo Widjojo alias Ayong diadili, maupun dalam putusan Majelis Hakim (Kamis, 16 September 2021), adanya ketelibatan pihak lain dalam kasus perkara Korupsi pembangunan proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang belum diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai pihak yang turut melakukan perbuatan  secara bersama-sama, yaitu H. Nurudin Hasan, mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN yang juga masih keluarga Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dan termasuk beberapa anggota DPRD Kota Kediri periode yang sama.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-uun1S-8F0LY/YUNB-Me2DTI/AAAAAAABo6I/BwNFC7cQVaMhp1OJ137IL9rTgUNAd_ZjQCLcBGAsYHQ/s640/Saksi%2BNurudin%2BHasan%2BF-PANYudi%2BAyubchan%2B%2528F-Demokrat%2529%252C%253B%2BSujoko%2BAdi%2B%2528F-PDIP%2529%252C%253B%2BMuhaimin%2B%2528F-PKB%2529%252C%253B%2BSunarko%2B%2528F-PKNU%2529.%2BFoto%2BDok.%2BBK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://1.bp.blogspot.com/-uun1S-8F0LY/YUNB-Me2DTI/AAAAAAABo6I/BwNFC7cQVaMhp1OJ137IL9rTgUNAd_ZjQCLcBGAsYHQ/w640-h296/Saksi%2BNurudin%2BHasan%2BF-PANYudi%2BAyubchan%2B%2528F-Demokrat%2529%252C%253B%2BSujoko%2BAdi%2B%2528F-PDIP%2529%252C%253B%2BMuhaimin%2B%2528F-PKB%2529%252C%253B%2BSunarko%2B%2528F-PKNU%2529.%2BFoto%2BDok.%2BBK.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU). Foto Dok. BK</span></span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Sebab Majelis Hakim menyebutkan, bahwa Ketua DPRD membuat surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010,  walaupun belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun pada tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 dan juga ditanda tanda tangani oleh anggota DPRD Kota Kediri<br /><br />Selain itu, keterlibatan 3 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu Dedi Suwandi selaku Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono (pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena Ketiga Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa milik pemerintah ini tidak bekerja sesuai jabatan dan fungsinya namun menandatangani dokumen terkait lelang proyek pekerjaan Jembataran Brawijaya serta menerima duit<br /><br />Sementara Wijanto, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saat ini sudah berstatus terpidana dalam perkara yang sama bersama 5 terpidana lainnya, yaitu 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya),; 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS),; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU),; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung)<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-6izqByILvBc/YUNCRnd6F-I/AAAAAAABo6Q/n_FYBQ9pyoEclK2pCkfCtx0Pz75MUdt1gCLcBGAsYHQ/s640/1%2B-%2BIMG20210429114444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="640" height="278" src="https://1.bp.blogspot.com/-6izqByILvBc/YUNCRnd6F-I/AAAAAAABo6Q/n_FYBQ9pyoEclK2pCkfCtx0Pz75MUdt1gCLcBGAsYHQ/w640-h278/1%2B-%2BIMG20210429114444.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU) danDedi Suwandi selaku Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono (pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah (foto kiri)  Foto Dok. BK</span></span></td></tr></tbody></table>Kemuidan  Erwanto selaku Staf PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS. Karena Erwanto diduga terlibat dalam proses pengerjaan proyek Jembatan Brawijaa Kediri oleh PT SGS yang tidak mengikuti lelang, sementara pemenang lelang dalah PT Fajar Parahiyangan. Erwanto dihadirkan sebanyak Dua kali sebagai saksi dalam persidangan atas perintah Majelis Hakim. Dan setiap kali ditanya oleh Majelis Hakim, Erwanto terkesan berbelit-belit dan dianggap menutupi fakta yang sebenarnya bahkan mengingkari keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik Polda Jatim. Akibatnya, Ketua Majelis Hakim sempat memerintahkan JPU untuk menetapkannya sebagai tersangka.<br /><br />Dan kemudian Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo selaku orang dekat Tjahjo Widjojo alias Ayong yang juga menjabat sebagai bagian Pemasaran PT SGS. <br /><br />Sesuai fakta yang terungkap dalam perdiangan, bahwa Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan “PRI” orang kepercayaan Terdakwa turut terlibat merancang agenda peretemuan antara Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS dengan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD pada tahun 2008 di Hotel Hyatt Surabaya saat Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD yang akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Kediri berpasangan dengan Abdullah Abubakar sebagai Wakil Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 untuk membicarakan kebutuhan uang bagi  Terdakwa dari Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan kompensasi proyek pekerjaan APBD.<br /><br />Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terkait dakwaan JPU yang menyebutkan,  penyerahan uang dari Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo terhadap Terdakwa melalui pegawai bagian keamanan di klinik milik terdakwa sebagai hasil dari pertemuan di Hotel Hyatt sejumlah Rp3.450.000.000 yang disebut sebagai pinjaman WL (Wali Kota) Via P.Wid (Pak  Widiyanto Hadi Sumartoyo), dan uang yang biberikan oleh Tjahjo Widjojo alias Ayong sendiri ke Terdakwa melalui rekening Munawar sebesa Rp3.475.000.000. Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa menurut JPU adalah sebesar Rp6.925.000.000<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ApJP1lo2mcE/YUNDAbstZJI/AAAAAAABo6Y/8my5Vht3Ed8369uCFfB_Ar9EVBNDw2P0QCLcBGAsYHQ/s640/H.M.%2BMoenawar%2B%2528terpidana%2529%2Bselaku%2BKepala%2BCabang%2BPT.%2BFajar%2BParahiyangan%2BJatim%2Bdan%2BBali%2Bdi%2BSurabaya%252C%2BErwanto%2B%2528Staf%2BPT%2BSGS%2529%2Bdan%2BDrs.%2BWidiyanto%2BHadi%2BSumartoyo%2B%2528bagian%2Bpemasaran%2BPT%2BSGS%2B%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-ApJP1lo2mcE/YUNDAbstZJI/AAAAAAABo6Y/8my5Vht3Ed8369uCFfB_Ar9EVBNDw2P0QCLcBGAsYHQ/w640-h360/H.M.%2BMoenawar%2B%2528terpidana%2529%2Bselaku%2BKepala%2BCabang%2BPT.%2BFajar%2BParahiyangan%2BJatim%2Bdan%2BBali%2Bdi%2BSurabaya%252C%2BErwanto%2B%2528Staf%2BPT%2BSGS%2529%2Bdan%2BDrs.%2BWidiyanto%2BHadi%2BSumartoyo%2B%2528bagian%2Bpemasaran%2BPT%2BSGS%2B%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">H.M. Moenawar (terpidana) selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya, Erwanto (Staf PT SGS) dan Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (bagian pemasaran PT SGS )</span></span></td></tr></tbody></table>Anggota Majelis Hakim DR. Emma Ellyani, SH., MH sependapat dengan JPU, bahwa total duit yang diterima Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD adalah sebesar Rp6.925.000.000<br /><br />Akan tetapi, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan anggota Majelis Hakim Kusdarwanto, SH., SE., MH tidak mempertimbangkan duit sebesar Rp3.450.000.000 karena fakta persidangan terungkap, bahwa Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo menyerahkan duit secara bertahap yang totalnya sejumlah Rp3.450.000.000 bukan ke Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD melainkan ke pegawai bagian kemanan Klinik milik terdakwa yang selalu berganti-ganti orang dan tidak ada bukti atau yang menyaksikan (apakah duit itu nyangkut di saku pakin Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo..???)<br /><br />Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan anggota Majelis Hakim Kusdarwanto, SH., SE., MH berkeyakinan, bahwa duit sebesar Rp3.450.000.000 di terima Terdakwa dari Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT SGS melalui rekening Munawar. Sebab Munawar menjelaskan, bahwa rekeningnya pernah dipinjam oleh Terdakwa<br /><br />Sehingga Majelis Hakim menyebutkan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan Tjahjo Widjojo alias Ayong, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan Rudi Wahono, mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Ada yang aneh dalam perkara ini, yaitu terkait nama “PRI” yang disebutkan dalam BAP maupun Dakwaan Jaksa. Nama “PRI” ibarat cerita dongeng yang takan pernah ada ujudnya, karena nama “PRI” tak pernah dihadirkan bakhan terdakwa sendiri tidak mengenalnya<br /><br />Lalu  benarkah ada orang yang bernama "PRI" dalam kasus perkara ini, atau hanya...? Kalau memang benar ada, dimana gerangan? Kalau disebutkan sebagai “DPO alias Daftar Pencarian Orang), sejak kapan dan nomor berapa penetapan DPO-nya??? Kalau memang "PRI" disebutkan sebagai orang kepercayaan Terdakwa, mengapa Terdakwa tidak mengenalnya?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang “memakan keringat rakyat” sebesar Rp14 M seperti H. Nurudin Hasan (Anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN), Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah (Pejabat Pengadaan), Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan Erwanto  (Staf PT SGS). Atau mereka sudah .......???”<br /><br />Andai saja Undang-Undang Tentang Kekuasaan Hakim dalam perkara pidana Khususnya Tindak Pidana Korupsi, yang memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapakan seseorang sebagai terdakwa setelah didengar keteranggannya di persidangan, maka “cerita”  tentan penegakan hukum di negara hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan membuat penyidik maupun Jaksa kebingunan dan kerepotan untuk membuat saurat dakwaannya<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-23n9FUXSkoc/YUNDdPK-14I/AAAAAAABo6k/to0Ay1t29NM-nwlBNf05PGMx_hgDBpHJACLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210916102218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-23n9FUXSkoc/YUNDdPK-14I/AAAAAAABo6k/to0Ay1t29NM-nwlBNf05PGMx_hgDBpHJACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210916102218.jpg" width="640" /></a></div>Namun karena kewenangan itu tidak ada, kecuali Majelis Hakim hanya menyebutkan pihak-pihak yang terlibat. Sementara dari beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi, yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertibangan putusannya saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa, tak sedikit hanya tercantum dalam putusan saja, namun kenyataannya ada “yang hilang begitu saja atau dihentikan alias di SP3-kan, diantanranya adalah Kasus perkara Korupsi pengadaan lahan kampus II UIN Maliki Malang tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8 milliar, Kasus Mega Korupsi P2SEM Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 milliar serta  kasus Korups Gratifikasi penerimaan Japung (Jasa Pungut) APBD Kota Surabaya 2009 untuk DPRD Surabaya tahun 2009 sebesar Rp720 juta . <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Belum lagi SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) tahun 2015 yang sempat menghebohkan masyarakat luas Khususnya Kota Surabaya saat menjelang Pemelihan Wali Kota Surabaya pada 9 Desember 2015. Ada apa hukum di negara hukum...???<br /><br />Andai saja kasus ini adalah pencurian atau pencemaraan nama baik seseorang melaalui Media Sosaial ataupun pelaanggaran aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maupun  PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat, bisa jadi tak butuh waktu lama untuk menghukum pelakunya<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair <br /><br />"MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; 2. Menghukum Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana  selama 3 (tiga) bulan kurungan ; 3. Menghukum Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.475.000.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis diakhir putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /><br />Seusai persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa pihaknya masih pikir-pikir dan menunggu dari Terdakwa yang saat ini sedang sakit keras. Selain itu juta mengatakan, bahwa pihaknya berharap Terdakwa akan bebas karena dokumen yang ditunjukan dalam persidangan adalah palasu</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-HozaLgi2OxA/YUND_gPMadI/AAAAAAABo64/tDR3Wbq7JoMMETl7DPOTI545f_UnxIkagCLcBGAsYHQ/s1230/IMG20210916101829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="1230" height="310" src="https://1.bp.blogspot.com/-HozaLgi2OxA/YUND_gPMadI/AAAAAAABo64/tDR3Wbq7JoMMETl7DPOTI545f_UnxIkagCLcBGAsYHQ/w640-h310/IMG20210916101829.jpg" width="640" /></a></div>“Kami masih pikir-pikir, dan juga kami menggu dari Terdakwa yang saat ini sedang sakit keras. Kalau kam berharap Terdakwa bebas karena karena dokumen yang ditunjukan dalam persidangan adalah palasu,” kata Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur  periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang  dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur  PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi  Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008  sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl.  Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor  PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo<br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili  berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan  yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota  Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g<br /><br />Dalam melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan  2012 (tahun jamak) bertentangan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf c, e dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.925.000.000<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3r5A-Tv76M8/YUNDteXRFQI/AAAAAAABo6s/1Edd0EnO45si6F-Xa7f8HMtGBmQ5mdkLACLcBGAsYHQ/s920/IMG_20210916_102003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="920" height="392" src="https://1.bp.blogspot.com/-3r5A-Tv76M8/YUNDteXRFQI/AAAAAAABo6s/1Edd0EnO45si6F-Xa7f8HMtGBmQ5mdkLACLcBGAsYHQ/w640-h392/IMG_20210916_102003.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atau orang lain atau suatu  korporasi yaitu saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong sebesar Rp6.760.882.325, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M sebesar Rp396.500.000, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar  Rp25.000.000, saksi Yoyo Kartoyo sebesar Rp350.000.000, Saksi Agus Wahyudi sebesar Rp135.000.000 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar  Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. 8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, terdakwa dr.H. Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-dYo7Iqc73Uo/YUNEyI5wxmI/AAAAAAABo7A/iPosEc7lOtQMu00VfQRoW9s2EzstxsZnQCLcBGAsYHQ/s639/Dedi%2BSuwandi%252C%2BKasi%2Bpembangunan%2BDPUPR%2B%2528Dinas%2BPekerjaan%2BUmum%2Bdan%2BPerumahan%2BRakyat%2529%252C%2BRoni%2BYustiono%252C%2Bpejabat%2Bdi%2BDinas%2BLDLHKP%2B%2528Dinas%2BLingkungan%2BHidup%252C%2BKebersihan%2Bdan%2BPertamanan%2529%2Bserta%2BUbaidillah%2B%2528Foto%2BDok.%2BBK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="639" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-dYo7Iqc73Uo/YUNEyI5wxmI/AAAAAAABo7A/iPosEc7lOtQMu00VfQRoW9s2EzstxsZnQCLcBGAsYHQ/w640-h320/Dedi%2BSuwandi%252C%2BKasi%2Bpembangunan%2BDPUPR%2B%2528Dinas%2BPekerjaan%2BUmum%2Bdan%2BPerumahan%2BRakyat%2529%252C%2BRoni%2BYustiono%252C%2Bpejabat%2Bdi%2BDinas%2BLDLHKP%2B%2528Dinas%2BLingkungan%2BHidup%252C%2BKebersihan%2Bdan%2BPertamanan%2529%2Bserta%2BUbaidillah%2B%2528Foto%2BDok.%2BBK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah (Foto Dok. BK)</span></span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /><br />Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan  pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota  Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000  (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing.<br /><br />Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA<br /><br />(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening  1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang  ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.<br /><br />Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota  Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto  (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK).<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono.<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-tU_Qf6-_ZrE/YUNFK-9OTPI/AAAAAAABo7M/lRremBvPiGEDg-jq_OUC8KNRaFtCrqBlQCLcBGAsYHQ/s532/Foto%2Bdari%2Bkanan%252C%2BKasnan%252C%2BWijayanto%2Bdan%2BNur%2BIman%2BSatriyo%2BWidodo%2B%2528Dok.%2BBK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-tU_Qf6-_ZrE/YUNFK-9OTPI/AAAAAAABo7M/lRremBvPiGEDg-jq_OUC8KNRaFtCrqBlQCLcBGAsYHQ/w640-h360/Foto%2Bdari%2Bkanan%252C%2BKasnan%252C%2BWijayanto%2Bdan%2BNur%2BIman%2BSatriyo%2BWidodo%2B%2528Dok.%2BBK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo (Dok. BK)</span></span></td></tr></tbody></table>Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono.<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan  Brawijaya secara multiyears (tahun jamak).<br /><br />Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah  Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri.<br />Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan  saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan  penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni  Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan  Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak  Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun  jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013  sebesar Rp29.300.000.000<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-hCzMYoKy3Ww/YUNFnQh9zxI/AAAAAAABo7Y/AACQB2XhdakNpzBvP30sigsWQETheVhJwCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210429114558%2B%2BPejabat%2BPanitia%2BPengadaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="640" height="380" src="https://1.bp.blogspot.com/-hCzMYoKy3Ww/YUNFnQh9zxI/AAAAAAABo7Y/AACQB2XhdakNpzBvP30sigsWQETheVhJwCLcBGAsYHQ/w640-h380/IMG20210429114558%2B%2BPejabat%2BPanitia%2BPengadaan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"> Pejabat Panitia Pengadaan</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Hasil pansus rapat kemudian ditindaklanjuti dalan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak (multy years) Nomor : 631/21/419.16/2011 Nomor : 631/534/419.202011 Tanggal 25 Agustus 2011 dengan penganggaran sebsar Rp  71.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.700.000.000, 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp7.000.000.000, 3. Tahun anggaran 2012  sebesar Rp33.000.000.000 dan 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No.  1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years  (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan  angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011  sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000<br /><br />DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan  Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor :  910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000<br />Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan  Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak  Rp66.409.000.000.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi, Harga Satuan (Kontrak Induk) No : 1697/XIVKONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan  konstruksi (pemborongan) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu Nur Iman Satrio Widodo,  S.T. dengan PT. Fajar Parahyangan yaitu saksi H. M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahyangan Jawa Timur dan Bali, dengan anggaran sebesar Rp66.409.000.000  dengan jangka waktu 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.<br /><br />Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut : 1. DPPA tanggal 21  September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi, 2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000<br /><br />Untuk  konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000  untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda, 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp29.470.3000.000 untuk  konstruksi, 5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.694.000.000. untuk konstruksi, 6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 21.223.262.200 untuk konstruksi, 7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp7.046.437.800 untuk konstruksi.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vYYBdB-BYRk/YUNGL6_MSLI/AAAAAAABo7g/QOtJg60iqKMpaFwdg04u3humLM-iQeLHACLcBGAsYHQ/s640/Saksi%2BNurudin%2BHasan%2BF-PANYudi%2BAyubchan%2B%2528F-Demokrat%2529%252C%253B%2BSujoko%2BAdi%2B%2528F-PDIP%2529%252C%253B%2BMuhaimin%2B%2528F-PKB%2529%252C%253B%2BSunarko%2B%2528F-PKNU%2529.%2BFoto%2BDok.%2BBK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://1.bp.blogspot.com/-vYYBdB-BYRk/YUNGL6_MSLI/AAAAAAABo7g/QOtJg60iqKMpaFwdg04u3humLM-iQeLHACLcBGAsYHQ/w640-h296/Saksi%2BNurudin%2BHasan%2BF-PANYudi%2BAyubchan%2B%2528F-Demokrat%2529%252C%253B%2BSujoko%2BAdi%2B%2528F-PDIP%2529%252C%253B%2BMuhaimin%2B%2528F-PKB%2529%252C%253B%2BSunarko%2B%2528F-PKNU%2529.%2BFoto%2BDok.%2BBK.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak  sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar      Rp1.328.180.000,  PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih  Rp1.171.213.273<br /><br />2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN  Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818<br /><br />3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN  Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455<br /><br />4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN  Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih  Rp2.244.227.273<br /><br />5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709,; 11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000,;<br /><br />12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN  Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182, 13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN  Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661<br />Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan  pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank  Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek  0261013606.<br /><br />Dalam proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan mengalami  keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana Laporan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progres fisik pekerjaan jauh lebih lambat dari jadwal perencanaan  pekerjaan.<br /><br />Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut,  Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali  teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu,  PPK telah mengadakan kegiatan ;<br /><br />1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha  Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013  dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan.<br /><br />Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M  menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan  Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013.<br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942<br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000<br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vKyiU5l0bLk/YUNGm6CGf9I/AAAAAAABo7o/qEmDrUydiKUSSTcO1AuMcdg7CFRrONsaACLcBGAsYHQ/s1330/IMG20210916102410.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-vKyiU5l0bLk/YUNGm6CGf9I/AAAAAAABo7o/qEmDrUydiKUSSTcO1AuMcdg7CFRrONsaACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210916102410.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br /> 1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br />3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya.<br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Mantan Wali Kota Kediri Dr. H. Samsul Ashar di Vonis 4.6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi “Jembatan” Rp3.4 M

“Apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Pembangunan J...

»