Terbukti Korupsi Rp15.300.000, Plt. Kadis Kominfotik Pasuruan dan PPK di Vonis 1.6 dan 1.3 Thn Penjara

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Kominfotik Pasuruan (Drs. Sugeng Winarto, M.M) sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 3.6 tahun karena terbukti Korupsi sebesar Rp4.2 juta dalam kasus yang sama” </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Ow7Hd-OOu7U/YM5x98BKfPI/AAAAAAABj38/9aG6VjcpFigtmO-KNnBuIHp7Cim4ZDyuwCLcBGAsYHQ/s640/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-Ow7Hd-OOu7U/YM5x98BKfPI/AAAAAAABj38/9aG6VjcpFigtmO-KNnBuIHp7Cim4ZDyuwCLcBGAsYHQ/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Dua tapi Satu, sama tapi tak serupa”. Barangkali kalimat inilah terjadi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembuatan 5 Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019, yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara), Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah), Siperi (Sistem Informasi Perikanan), Sista (Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral) dan Mastani (Sistem Manajemen Informasi Pertanian) dengan dana untuk masing-masing Aplikasi sebesar Rp75 juta atau total anggaran sebesar Rp375 juta yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan TA 2019<br /><br />Mengapa? Karena kasus perkara Korupsi pembuatan 5 Sistem Aplikasi OPD Dinas Kominfotik Kota Pasuruan tahun 2019 yang melibatkan pihak perusahaan swasta, menyeret 3 orang terdakwa yang dibagi dalam 2 perkara penuntutan<br /><br />Selain dari Dua perkara penuntutan, hasil penghitungan kerugian keuangan negara juga dilakukan 3 lembaga/Instansi pemerintah, yaitu BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan dan Inspktorat Kota Pasuruan dengan hasil yang berbeda-beda.<br /><br />Anehnya, penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Inspktorat Kota Pasuruan, setelah ada pengembalian uang ke Kas Daerah pada tanggal 26 Juni 2020, dan kemudian pada tanggal 20 November 2020 dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-cwaSi3qEP_8/YM5yUfsHw4I/AAAAAAABj4E/tF57F7AedFgl_RG1PoFMqre6kYVy447bgCLcBGAsYHQ/s640/aa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="504" src="https://1.bp.blogspot.com/-cwaSi3qEP_8/YM5yUfsHw4I/AAAAAAABj4E/tF57F7AedFgl_RG1PoFMqre6kYVy447bgCLcBGAsYHQ/w640-h504/aa.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Jawa Timur Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan kepada Wali Kota Pasuruan menyebutkan, kelebihan bayar (kerugian negara) sebesar Rp289.539.742,73 dari total anggaran sebesar Rp375.000.000 untuk pembuatan 5 Aplikasi yaitu; 1. Situra (Sistem Perhitungan Suara), Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah), Siperi (Sistem Informasi Perikanan), Sista (Sistem Informasi Data Sektoral) dan Mastani (Sistem Manajemen Informasi Pertanian) dengan biaya  untuk masing-masing Aplikasi senilai Rp75.000.000 sudah dikembalikan ke Kas Daerah Pemkot Pasuruan pada tanggal 26 Juni 2020 atas rekemondasi BPK dengan rincian:<br /><br />a. PT PIU (PT Program Indo Utama) sebesar Rp21.818.200 tanggal 26 Juni 2020 transfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />b. CV TKA (CV Tiga Raya Abadi) sebesar Rp3.341.183 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />c. CV RB (CV Ruas Bambu) sebesar Rp6.719.091,73 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />d. CV Alr (CV Abadiluhur) sebesar Rp3.383.500 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />e. CV ACK (CV Anugrah Citra Keluarga) sebesar Rp6.690.815 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah dan;<br /><br />f. PPkom sebesar Rp247.587.000 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah, yang ditanda tangani oleh Endah Harjani selaku Bendahara Penerima/Pemgeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Kokoh  Arie Hidayat, SE., S.Sos., MM selaku Pengguna Aanggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya lagi. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan untuk pembuatan 5 Aplikasi jauh lebih besar dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur, yaitu sebesar Rp309.039.743. Atau kerugian keuangan negara sebesar Rp200.903.377 untuk pembuatan 3 sistim Aplikasi dan Rp108.136.366 untuk pembuatan 2 sistim Aplikasi<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa dan ada apa dibalik kasus Korupsi Pembuatan 5 sistim Aplikasi  OPD di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019?. Pertanyaan inilah yang datang dari berbagai kalangan masyarakat khususnya dari pihak terdakwa<br /><br />Karena penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Pasuruan adalah hal baru dan mungkin untuk yang pertamakalinya di abad 21 ini setelah hampir 6 bulan lamanya adanya pengembalian uang ke Kas Daerah dan kemudian dilakuan penyidian, dimana kerugian negara yang jumlahnya sangat pantastis, yaitu sebesar Rp4.200.000 dan Rp15.300.000. Dan bisa jadi, akan “lahir” perkara-perkara Korupsi baru setelah ada pengembalian uang ke Kas Daerah oleh pihak yang melakukannya</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-rnUyKoHoU6s/YM5z8LYyHhI/AAAAAAABj4o/IS2CDMmHTlQgR1lnrl0Ha4bFSTs01CElwCLcBGAsYHQ/s640/1...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="282" data-original-width="640" height="282" src="https://1.bp.blogspot.com/-rnUyKoHoU6s/YM5z8LYyHhI/AAAAAAABj4o/IS2CDMmHTlQgR1lnrl0Ha4bFSTs01CElwCLcBGAsYHQ/w640-h282/1...jpg" width="640" /></a></div>Sementara dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/4/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 menyebutkan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah atas pembuatan 3 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesar Rp75 juta, yaitu E-Sista (Sistem Informasi Data Sektoral), Mastani (Manajemen Informasi Pertanian) dan Siperi (Sistem Informasi Manajemen Perikanan) dikurangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp196.703.377 (Rp16.793.377 + Rp179.910.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.200.000<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, dihari yang sama, Inspektorat Kota Pasuruan juga mengeluarkan hasil  penghitungan kerugian negara dengan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 menyebutkan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah atas pembuatan 2 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesaar Rp75 juta yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) dikurangi pengembalian ke Kas Daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp92.836.366 (Rp25.159.366 + Rp67.677.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000.<br /><br />Menelisik dari Dua perkara penuntutan ini, yaitu Pertama (diadili belakangan namun di Vonis lebih dahulu). Kasus perkara Korupsi pembuatan 3 Sistem Aplikasi OPD Dinas Kominfotik Kota Pasuruan tahun 2019 yaitu Siperi (Sistem Informasi Perikanan), Sista (Sistem Informasi Data Sektoral) dan Sistem Manajemen Informasi Pertanian (Mastani) yang merugikan negara sebesar Rp4.2 juta dengan Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang menggantikan jabatan Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas. <br /><br />Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M dituntut pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp4.200.000 subsidair 2 tahun penjara. Menurut JPU, Terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M tidak terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang yang sama. Dan terdakwa di hukum (Vonis) pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.000 subsidair 1 tahun penjara. Atas putusan ini, JPU tidak puas dan kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-bkqthYWf3IU/YM5ynIVkd2I/AAAAAAABj4M/2OWfwgp_kP4ZA3AVlEOasq8z9dBlloawACLcBGAsYHQ/s640/f.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="640" height="352" src="https://1.bp.blogspot.com/-bkqthYWf3IU/YM5ynIVkd2I/AAAAAAABj4M/2OWfwgp_kP4ZA3AVlEOasq8z9dBlloawACLcBGAsYHQ/w640-h352/f.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Padahal hukuman ini jauh lebih berat bila dibandingkan dengan kasus Korupsi Gratifikasi dan TPPU sebesar Rp24 miliar dengan terdakwa/terpidana Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk. Terdakwa Taufiqurrahman terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp24 milliar dan di Vonis pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. <br /><br />Atau Terdakwa/Terpidana Rendra Krena selaku Bupati Malang yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp6.037 milliar dan di Vonis pidana penjara selama 4 tahun.<br /><br />Perkara ke Dua (diadili lebih dahulu namun di Vonis belakangan). Kasus perkara Korupsi pembuatan 2 Sistem Aplikasi OPD Dinas Kominfotik Kota Pasuruan tahun 2019 yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp15.300.000 dengan Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang juga sebagai PA (pengguna anggaran) dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). <br /><br />JPU Kejari Pasuruan menuntut Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo dengan pidan penjara masing-masing selama 4 tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp15.300.000 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Keduanya dijerat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya (Kamis, 17 Juni 2021), bahwa ke Dua Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang yang sama. Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU terkait uang pengganti yang dibebankan terhadap ke Dua Terdakwa<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, berdasarkan pakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwaa II terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM di Vonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan penjara. Dan hukuman tambahan terhadap Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp15.300.000 subsidair 1 bulan penjara</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-BqZK4nulaew/YM5zcDnPBmI/AAAAAAABj4c/0O26MBIubucdSvmynhFDK0ZNy3Q4rmUzwCLcBGAsYHQ/s640/e.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="525" data-original-width="640" height="524" src="https://1.bp.blogspot.com/-BqZK4nulaew/YM5zcDnPBmI/AAAAAAABj4c/0O26MBIubucdSvmynhFDK0ZNy3Q4rmUzwCLcBGAsYHQ/w640-h524/e.jpg" width="640" /></a></div>“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan penjara. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan denda sebesar Rp50 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan penjara. Mnghukum Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo untuk membayar uang pengganti sebesar  Rp15.300.000. Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan 1 (Satu) bulan penjara,” ucap Ketua Majelis Hakim <br /><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 18 Juni 2021 dengan agenda pembacaan surat Putusan yang diketuai Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu John Desta, SH., MH dan Mochamad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa I, yaitu Samuel dkk dan Penasehat Hukum Terdakwa II yakni Dr. Solahuddin dkk. </div><div style="text-align: justify;"><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, ke Dua Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />“Kita masih pikir-pikir. Masih ada waktu 7 hari,” kata Penasehat Hukum ke Dua terdakwa kepada beritaakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Ada yang menggelitik dari kasu perkara ini. Dimana Ke Tiga Terdakwa (Fendy Krisdiyono, Meindahlia Pratiwi dan Drs. Sugeng Winarto) memang sudah dihukum sekalipun putusan Majelis Hakim belum berkekuatan hukum tetap. <br /><br />Lalu bagaimana dengan “nasib” Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Diskominfotik Kota Pasuruan?<br /><br />Sebab JPU menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T bersama dengan saksi Tata Rini Wulandari, SKom. dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom......<br /><br />Lalu bagaimana pula dengan Direktur PT Program Indo Utama,  Direktur CV Tiga Raya Abadi, Direktur CV Ruas Bambu, Direktur CV Abadiluhur dan Direktur CV Anugrah Citra Keluarga yang meminjamkan profil perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan Aplikasi OPD di Diskominfotik Kota Pasuruan yang tidak mengerjakan namun mendapat fee sekalipun sudah dikembalikan. Apakah yang terpenting ke Tiga Terdakwa sudah berada di dalam penjara saat ini??<br /></div></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-6vCrpLq0hr4/YM5ztfZl2cI/AAAAAAABj4k/yui1Y-ZeRFsIa6Q4t9FAjJuWxJtpciFxACLcBGAsYHQ/s640/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" height="452" src="https://1.bp.blogspot.com/-6vCrpLq0hr4/YM5ztfZl2cI/AAAAAAABj4k/yui1Y-ZeRFsIa6Q4t9FAjJuWxJtpciFxACLcBGAsYHQ/w640-h452/a.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang diberitakan sebelumnya. JPU mengatakan, bahwa Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T bersama dengan saksi Tata Rini Wulandari, SKom. dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom, pada tanggal 02 Januari 2019 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 53 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019, mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan T.A. 2019<br /><br />Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi OPD, Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan Nomor: 821.4/2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018, dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/4/423.011/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 07 Januari 2019 menunjuk dan mengangkat Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/02/423.118/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019:<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-b7JG5JY5hyc/YM50zvIIkPI/AAAAAAABj40/bWuXKnNNuOAFdX9PzS1so84m0g9pAm27gCLcBGAsYHQ/s632/1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="632" data-original-width="468" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-b7JG5JY5hyc/YM50zvIIkPI/AAAAAAABj40/bWuXKnNNuOAFdX9PzS1so84m0g9pAm27gCLcBGAsYHQ/w474-h640/1.jpg" width="474" /></a></div>Bahwa Terdakwa I selaku Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan juga telah melakukan penunjukkan dan pengangkatan saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/01/423.118/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tanggal 02 Januari 2019, disamping yang bersangkutan secara struktural juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Layanan E-Government pada Diskominfotik Kota Pasuruan<br /><br />Pada awal bulan Januari tahun 2019, Terdakwa I mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II, Saksi saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom dan Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Diskominfotik Kota Pasuruan di ruangan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan untuk membicarakan rencana penyerapan alokasi anggaran untuk pengadaan pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019<br /><br />Bahwa dalam pertemuan tersebut, dibahas cara untuk meningkatkan pencapaian target Indikator kinerja Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik (SPBE), Terdakwa I meminta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom untuk menyampaikan hasil studi bandingnya di Kabupaten Banyuwangi yang menemukan pembuatan aplikasi–aplikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia dan melibatkan para Tenaga Harian Lepas (THL) dalam pembuatannya<br /><br />Bahwa menurut Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, cara yang tersebut dapat dilaksanakan di Kota Pasuruan, karena Diskominfotik Kota Pasuruan memiliki Tenaga Harian Lepas (THL) yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembuatan aplikasi yang dibutuhkan, sehingga sudah tidak lagi tergantung dengan pihak ketiga dan dapat meningkatkan kesejahteraan para THL.<br /><br />Mendengar hal tersebut, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, apakah aman proses yang demikian tersebut, dan dijawab “ternyata sampai sekarang faktanya aman-aman saja Pak''.<br /> <br />Terdakwa I kemudian memberikan arahan agar dalam pengadaan nanti pihak rekanan/Penyedia yang akan ditunjuk harus memiliki kompetensi/keahlian di bidangnya dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan untuk proses pelaksanaannya mempercayakan kepada Terdakwa II selaku PPK serta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom<br /><br />Dengan arahan Terdakwa I tersebut, Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom mencari/merekomendasikan salah satu rekanan perusahaan yang akan dipinjam/disewa bendera perusahaannya, yaitu PT. Program Indo Utama untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BKBDP) Kota Pasuruan, sedangkan Terdakwa II merekomendasikan CV. Tiga Karya Abadi untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi yang kedua yaitu Aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Pasuruan</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-5XiOsIF7kz8/YM51G47t7lI/AAAAAAABj48/xpxQ16PDF8gMQNzIZwm9B2fiwWZeXdT9wCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210304110804%2B%25281%2529.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-5XiOsIF7kz8/YM51G47t7lI/AAAAAAABj48/xpxQ16PDF8gMQNzIZwm9B2fiwWZeXdT9wCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210304110804%2B%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Proses peminjaman/sewa bendera perusahaan kepada masing-masing rekanan yang akan ditetapkan sebagai Penyedia dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD tersebut dilakukan dengan cara :<br /><br />1. Sekitar bulan Januari 2019, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom mendatangi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Direktur PT. PROGRAM INDO UTAMA untuk menawarkan pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa pihak PT. PROGRAM INDO UTAMA yang nantinya ditunjuk sebagai Penyedia tidak perlu melaksanakan pekerjaan karena pihak Diskominfotik Kota Pasuruan telah memiliki tenaga-tenaga ahli, yaitu para Tenaga Harian Lepas (THL) yang dapat membuat aplikasi yang dibutuhkan.<br /><br />Adapun berkaitan dengan seluruh dokumen pengadaan dalam pekerjaan pembuatan aplikasi sejak proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan serta pembayaran, akan dipersiapkan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom,  sehingga Saksi DEWI KUSWORINI hanya menandatanganinya saja<br /><br />2. Pada sekitar bulan Maret 2019, Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI, lalu Terdakwa II meminjam perusahaan untuk Pembuatan aplikasi OPD. Terdakwa II kemudian meminta data-data administrasi yang berkaitan dengan profil perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI untuk dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /><br />Terhadap permintaan Terdakwa II tersebut, Saksi EKO SUWARNO bersedia meminjamkan bendera perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI karena Terdakwa II adalah adik Kelas Saksi EKO SUWARNO dulu di Kampus dan setelah lulus, Terdakwa II pernah bekerja sama dengan Saksi EKO SUWARNO. Disamping itu, saksi EKO SUWARNO juga ingin menambah referensi pengalaman pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayah Kota Pasuruan<br /><br />Untuk melaksanakan Proses Pengadaan Aplikasi, Terdakwa II selaku PPK merumuskan perencanaan pengadaan untuk Pembuatan Sistem Aplikasi OPD senilai Rp375.000.000 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan menetapkan kebijakan pemaketan pengadaan yang berorientasi pada volume barang dan harga satuan dengan cara memecah menjadi 5 (lima) paket pengadaan aplikasi, yaitu masing-masing aplikasi senilai Rp75.000.000 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).<br /><br />Adapun metode pemilihan Penyedia yang digunakan untuk pembuatan masing-masing Sistem Aplikasi OPD tersebut, telah ditetapkan oleh Terdakwa II selaku PPK dengan metode pengadaan langsung sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)<br /><br />Proses pengadaan langsung untuk pemilihan Penyedia dalam kegiatan pengadaan Pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, seharusnya di proses oleh Saksi AGUS AUNUR ROVIO, Amd selaku Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : 188/03/423.118/2019 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 02 Januari 2019<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-C89vMfPwY9U/YM51Y1XHr5I/AAAAAAABj5E/Ff72LSnyXBMXVE-OOThCXvDhz_ywcZBSwCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210225140838.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-C89vMfPwY9U/YM51Y1XHr5I/AAAAAAABj5E/Ff72LSnyXBMXVE-OOThCXvDhz_ywcZBSwCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210225140838.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Akan tetapi AGUS AUNUR ROVIO, Amd hanya menandatangani dokumen-dokumen pemilihan Penyedia berikut dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) karena Terdakwa II yang secara keseluruhan memproses dan menyiapkan dokumen Pengadaan Langsung, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBI), sebagai berikut :<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra), Pemilihan Penyedia PT. PROGRAM INDO UTAMA beralamat di Komplek Ruko Grand Parimas jl. Panglima Sudirman Purworejo Kota Pasuruan. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/114.1/423 118PPKM/2019 tanggal 06 Pebruari 2019<br /><br />2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA), Pemilihan Penyedia CV. TIGA KARYA ABADI beralamat di Perum. Griyashanla Blok J291 MojolanguLowokwani Kota Malang. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/270/423 118/PPKM/2019 tanggal 06 Marci 2019<br /><br />Bahwa pengadaan pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD yang pada akhirnya diberi nama: Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 secara administratif masing-masing telah dibuatkan kontrak oleh Terdakwa II dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang didalamnya tertera tandatangan antara Terdakwa II selaku PPK dengan masing-masing Penyedia, dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan<br /><br />Bahwa pada kenyataannya, masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, yaitu Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam SPK<br /><br />Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dibuat oleh para Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Sub Profesional pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019 yang ditunjuk dan diangkat berdadarkan keputusan Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 800/07.1/423.118/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dan Nomor: 800/09.1/423.118/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Tenaga Sub Profesional (Teknisi Jaringan, Programmer, Multimedia) Untuk Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government Tahun Anggaran 2019<br /><br />Bahwa para Tenaga Harian Lepas (1. MUZAKKI,; 2. HENDRIK ISTIAWAN,; 3. ANISA EVI NUR ROHMAH,; 4. CANDRA EMELIA FRANSISCA,; 5. HAMMERZOELPAGARMAHDIAS,; 6. SOFYAN SAHRUL,; 7. MOHAMAD ALIFFIO I.W.R) yang direkrut pada awal tahun 2019, bekerja pada Diskominfotik Kota Pasuruan sebagai Tenaga Sub Profesional masing-masing telah dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa II selaku PPK untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli (Sub Tenaga Profesional), Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government TA. 2019 dengan Honorarium masingmasing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019<br /><br />Berdasarkan SPK tersebut, uraian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh para THL sebagai tenaga sub profesional adalah tidak untuk membuat aplikasi yang telah ditunjuk perusahaan penyedianya, akan tetapi melaksanakan tugas-tugas dalam rangka kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government di lingkunpan Pemerintah Kota Pasuruan untuk:<br /><br />a. Mendukung pengembangan konten Sistem Informasi di Pemerintah Kota Pasuruan,; b. Membantu mengelola Infrastruktur Jaringan yang dimiliki Pemernntah Kota Pasuruan,; c. Membantu mengelola rekayasa sistem dan analisis pada server,; d. Mengamankan seluruh sistem informasi pemerintahan sesuai standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kcgiatan kepada atasan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-z6bONTLVy_0/YM51pBdqZ4I/AAAAAAABj5M/848u-V71g-4eRlxokEy3thOA4ZgvF7OrgCLcBGAsYHQ/s638/IMG20210510125103.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="638" height="256" src="https://1.bp.blogspot.com/-z6bONTLVy_0/YM51pBdqZ4I/AAAAAAABj5M/848u-V71g-4eRlxokEy3thOA4ZgvF7OrgCLcBGAsYHQ/w640-h256/IMG20210510125103.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Proses pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA telah dituangkan ke dalam Laporan Harian yang disusun tiap bulan oleh para THL, yang kemudian laporan tersebut telah disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang diketahui oleh Terdakwa II selaku PPK dan telah disetujut oleh Saksi TATA RINI WULANDARI selaku PPTK<br /><br />Selanjutnya laroran tersebut diteruskan kepada Terdakwa I selaku PA yang dijadikan sebagai dasar pencairan Honorarium kepada para THL, yaitu masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan SPK, yang mana diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa pekerjaan aplikasi SITURA dan SIPANDA tidak termasuk dalam tugas dan tanggungjawab para THL<br /><br />Disamping itu, Terdakwa II selaku PPK juga selalu melaporkan perkembangan/progress pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembuatan apikasi SITURA dan SIPANDA yang dikerjakan para THL kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku KepalaSeksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan E-Govemment, dan sekaligus sebagai PPTK yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa I selaku PA:<br /><br />Setelah pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA selesai dikerjakan oleh para THL, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerima hasil pekerjaan pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) seolah-olah diserahkan dari Penyedia yang terikat dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai berikut: 1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) : 027/608/423.118/2019 tanggal 8 April 2019 ; 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) :027/794/423.1182018 tanggal 7 Mei 2019<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA yang telah mengetahui proses pengadaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, ditindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan tersebut dari Terdakwa II selaku PPK, yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/609/423.118/2019 tanggal 08 April 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/795/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Kemudian Terdakwa I selaku PA langsung menindaklanjuti hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang diserah terimakan tersebut dengan meminta kepada Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/04/423.118/2019 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019 untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan<br /><br />Selanjutnya Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku PPHP tanpa melakukan pemeriksaan/pengujian sebagaimana mestinya, ternyata hanya menandatanyani dokumen-dokumen dihadapan Terdakwa I yang secara keseluruhan dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa II.<br /><br />Adapun mengenai dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan, bahwa dokumen administratif dalam proses pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan telah dicukupi dan memberikan rekomendasi kepada Pengguna Anggaran untuk melanjutkan ke proses berikutnya.<br /><br />Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/611/423.118/2019 tertanggal 8 April 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA) dan Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/797/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA)<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-p731EBZqk7o/YM5178WZBRI/AAAAAAABj5U/AsWkusJv6uYl00-rIeSB5gQZFgW2J9F4ACLcBGAsYHQ/s640/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" height="452" src="https://1.bp.blogspot.com/-p731EBZqk7o/YM5178WZBRI/AAAAAAABj5U/AsWkusJv6uYl00-rIeSB5gQZFgW2J9F4ACLcBGAsYHQ/w640-h452/a.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah mencrima surat pengajuan permohonan pembayaran dari PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI (masing-masing selaku Penyedia yang dipinjam/disewa bendera perusahaannya), Terdakwa I selaku PA tetap menindaklanjuti ke proses pembayaran dengan diajukannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa oleh Saksi GAGUK EKO PRATIKTO selaku Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br /><br /> Yang kemudian Terdakwa I selaku PA memberikan perintah untuk membayar dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 00050/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 18 April 2019 untuk pembayaran pengadaan/pcmbuatan aplikasi SITURA, dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00062/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk pembayaran pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Penerbitan SPM-LS terscbut mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja atas pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang pada akhirnya dibayarkan kepada PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Pasuruan<br /><br />Uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT. PROGRAM INDO UTAMA Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun dan CV. TIGA KARYA ABADI Nomor rekening 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang.<br /><br />Atas pembayaran tersebut, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom langsung menghubungi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Dircktur PT. PROGRAM INDO UTAMA lalu memberitahukan bahwa uang penairan atas pekerjaanpengadaan/pembuatan aplikasi SITURA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi DEWI KUSWORINI diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom setelah dipotong biaya atau fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><br />Atas permintaan tersebut, kemudian Saksi DEWI KUSWORINI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di kantor Diskominfotik Kota Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Sehubungan telah dibayarkannya pembuatan aplikasi SIPANDA kepada CV. TIGA KARYA ABADI, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI untuk memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi EKO SUWARNO diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepadaTerdakwa II setelah dipotong biaya atau /fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-EGPBhFrkRfU/YM52W2-58hI/AAAAAAABj5c/rqO-6WC9tRgfHRvvw2VUQV6cjlGgxWPLQCLcBGAsYHQ/s639/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="374" data-original-width="639" height="374" src="https://1.bp.blogspot.com/-EGPBhFrkRfU/YM52W2-58hI/AAAAAAABj5c/rqO-6WC9tRgfHRvvw2VUQV6cjlGgxWPLQCLcBGAsYHQ/w640-h374/b.jpg" width="640" /></a></div>Atas permintaan tersebut, Saksi EKO SUWARNO melalui stafnya langsung mengirim kembali uang sejumlah Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui pengiriman transfer ke rekening Terdakwa II Nomor : 144-00-16773365 pada Bank Mandiri Cabang Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh PPn) sebesar Rp8.181.818 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan betas rupiah), dan biaya/fce atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Setelah menerima uang sebesar Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi EKO SUWARNO, kemudian Terdakwa II langsung melaporkan kepada Terdakwa I bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI. S.Kom<br /><br />Jumlah keseluruhan uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang diperoleh dari hasil pengembalian PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI atas pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA adalah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Dan atas perintah Terdakwa I, uang tersebut disimpan di dalam laci meja kerja saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang disertai dengan kata-kata,”Simpan dulu kalau ada pemeriksaan BPK baru dikembalikan"<br /><br />Setelah Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom. berkoordinasi dengan Saksi TATA RINI WULANDARI yang kemudian diketahui oleh Terdakwa I, uang sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom telah dipergunakan untuk diberikan kepada para THL yang sudah membuat aplikasi SITURA dan SIPANDA sebesar Rp25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)<br /><br />Kemudian telah dikeluarkan untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta telah dibayarkan untuk uang Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang adalah Rp108.136.366 - Rp40.800.000 = Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Sisa uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom sebesar Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) telah dilaporkan kepada Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut disimpan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom hingga pada akhirnya uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selama 1 (satu) tahun<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-wrKKTNe6lRg/YM52pPxMZ1I/AAAAAAABj5k/r8ayB_RhB403jmqVpHHGszMG_QClgJh7gCLcBGAsYHQ/s640/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-wrKKTNe6lRg/YM52pPxMZ1I/AAAAAAABj5k/r8ayB_RhB403jmqVpHHGszMG_QClgJh7gCLcBGAsYHQ/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan masing-masing penyedia yang berakibat terjadinya pemufakatan pinjam/sewa bendera perusahaan dalam proses pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan T.A. 2019, karena seluruh tugas-tupas pekerjaaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing Penyedia sesuai dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ;  semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”,<br /><br />Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan/pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019, Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya masing-masing bekerja secara profesional dan mandiri untuk tidak melaksanakan proses pengadaan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan Penyedia.<br /><br />Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa Il seharusnya tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika : bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Baraang/Jasa<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA seharusnya tidak menindaklanjuti proses pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA ke tahap pengajuan pembayaran yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja/pembayaran atas pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA kepada masing-masing Penyedia yang hanya dipinjam/disewa bendera perusahaannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak memberikan biaya/fee kepada masing-masing Penyedia yang telah dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, dan tidak menerima pembayaran balik (kick back) dari masing-masing Penyedia yang secara keseluruhan uang tersebut diperoleh dari hasil pencairan atas pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "tidak menerima, tidak menawarkan, atau fidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 sebagaimana tersebut di atas bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :  <br /><br />Ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Ayat (2) : "secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”. Ayat (3)  "taat pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.<br /><br />Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan 5 (Lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikast, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dari Inspektorat Kota Pasuruan, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal  12 huruf i) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp15.300.000, Plt. Kadis Kominfotik Pasuruan dan PPK di Vonis 1.6 dan 1.3 Thn Penjara

“Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Kominfotik Pasuruan (Drs. Sugeng Winarto, M.M) sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 3....

»

Terpidana Korupsi Rendra Kresna (Mantan Bupati Malang) Di Eksekusi Ke Lapas Porong

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Bagaimana dengan Puluhan Perkara Korupsi di Jawa Timur yang ditangani KPK sejak Tahun 2017 hingga saat ini? Mengapa penanganan Korupsi “Pokir” DPRD Kota Malang begitu CEPAT?” </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-N-Lbxfk_iYE/YMYzEq5PPeI/AAAAAAABjog/gONuFxIxjMMoBfOtp1rKFPyoCfDDn3zsACLcBGAsYHQ/s1005/IMG20190124154220.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="1005" height="364" src="https://1.bp.blogspot.com/-N-Lbxfk_iYE/YMYzEq5PPeI/AAAAAAABjog/gONuFxIxjMMoBfOtp1rKFPyoCfDDn3zsACLcBGAsYHQ/w640-h364/IMG20190124154220.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kamis, 10 Juni 2021, Jaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : 84/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby tanggal 27 April 2021 dengan mengeksekusi Terpidana 4 tahun penjara Rendra Kresna (Mantan Bupati Malang) ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun, setelah terlebih dulu selesai menjalankan pidana badan selama 6 tahun penjara sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby tanggal 9 Mei 2019.<br /><br />Hal itu disampaikan Plt. Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co melalui pesan pada Kamis, 10 Juni 2021<br /><br />“Jaksa Eksekusi KPK mengeksekusi Terpidana Rendra Kresna (Mantan Bupati Malang) dengan cara memasukkan ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong,”  kata Ali Fikri<br /><br />Ali Fikri menjelaskan, Terpidana dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-MP84RImh6nk/YMYzuSHzjZI/AAAAAAABjo4/afgh9N_EGBIzpjt-mrsaJSsPf5_z4HL5QCLcBGAsYHQ/s640/JPU%2BKPK%2B-%2B1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="316" data-original-width="640" height="316" src="https://1.bp.blogspot.com/-MP84RImh6nk/YMYzuSHzjZI/AAAAAAABjo4/afgh9N_EGBIzpjt-mrsaJSsPf5_z4HL5QCLcBGAsYHQ/w640-h316/JPU%2BKPK%2B-%2B1.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, lanjut Ali Fikri, kewajiban Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.075 Miliar, dimana  sebelumnya Terpidana telah membayar melalui rekening KPK sejumlah Rp 2 Miliar yang dijadikan sebagai pengurangan uang pengganti. <br /><br />“Masih tersisa Rp4.075 Miliar yang mesti segera dibayarkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut tidak mampu membayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ungkapnya </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada Selasa, 27 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.075.000.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, Terdakwa Rendra Kresna terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.075.000.000 melalui Eryk Armando Talla sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan sejak tahun 2012 hingga 2018 dari Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos sebesar Rp3.875 miliar, Suhardito (Direktur PT Dharma Utama) sejumlah Rp1 miliar dan  Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM)) Kabupaten Malang sebesar Rp1.5 miliar<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ISw8Hn27tZQ/YMY1x8_wSGI/AAAAAAABjpA/OZT20K2KgvsXXDZMvojvtkDnwwttNJNqACLcBGAsYHQ/s640/5.%2BIMG20201217103505.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="640" height="438" src="https://1.bp.blogspot.com/-ISw8Hn27tZQ/YMY1x8_wSGI/AAAAAAABjpA/OZT20K2KgvsXXDZMvojvtkDnwwttNJNqACLcBGAsYHQ/w640-h438/5.%2BIMG20201217103505.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, perbuatan Terdakwa Rendra Kresna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Dalam kasus yang sama di hari yang sama, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Eryk Armando Talla selaku orang kepercayaan Terdakwa Rendra Kresna. Uang Korupsi atau fee proyek sebesar Rp6.075 miliar yang berasal dari Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama) dan  Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM)) Kabupaten Malang, tidak langsung diterima Terdakwa Rendra Kresna melainkan melalui Terdakwa Eryk Armando Talla termasuk penerimaan uang dari Terpidana (3 tahun penjara) Ali Murtopo (awal kasus perkara Korupsi yang menyeret Buapati Malang Rendra Kresna)<br /><br />Namun karena Terdakwa Eryk Armando Talla adalah sebagai pihak pelapor namun juga sebagai pelaku, sehingga Terdakwa Eryk Armando Talla menadapat penghargaan sebagai JC (Justice Collaborator) dari KPK dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-sBudGbmzdj4/YMY2D0wBHzI/AAAAAAABjpI/iMzoboAxrTs7KjoUMB3aoAgZVgjTuCCqgCLcBGAsYHQ/s867/IMG20190509121554_1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="867" height="266" src="https://1.bp.blogspot.com/-sBudGbmzdj4/YMY2D0wBHzI/AAAAAAABjpI/iMzoboAxrTs7KjoUMB3aoAgZVgjTuCCqgCLcBGAsYHQ/w400-h266/IMG20190509121554_1.jpg" width="400" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">Berdasar penghargaan itulah, sehingga Terdakwa Eryk Armando Talla mendapat hukuman ringan dari Majelis Hakim Tipikor Surabaya, yaitu dengan pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp895 juta dikurangkan dengan uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp500 juta. Sehingga kekurangan uang pengganti yang wajib dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp395 juta dengan subsidair 1 tahun penjara<br /><br />Sedikit ada yang menarik tentang terdakwa Eryk Armando Talla yang mendapat penghargaan sebagai JC (Justice Collaborator) dari KPK dan LPSK, karena terdakwa Eryk Armando Talla dianggap sebagai pihak yang membongkar kasus ini atau pelapor sebagaimana keterangan Wakil Ketua LPSK saat diahdirkan sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Eryk Armando Talla<br /><br />Pemberian penghargaan sebagai JC terhadap terdakwa Eryk Armando Talla adalah, karena KPK dan LPSK menganggap bahwa terdakwa Eryk Armando Talla bukan sebagai salah satu pelaku utama bersama Rendra Kresna.<br /><br />Pemberian JC terhadap terdakwa Eryk Armando Talla bukan hanya dari KPK dan LPSK. Melainkan juga dari Majelis Hakim dengan memberi hukuman ringan dibawah hukuman minimal pada pasal 12 huruuf B Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Padahal dari fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Eryk Armando Talla adalah salah satu pelaku utama bersama Rendra Kresna selaku Bupati Malang. Dan mungkin itulah sebabnya, terdakwa Eryk Armando Talla dijerat sebagai penerima Hadiah berupa uang sebesar Rp4 miliar lebih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Pasal yang dikenakan oleh penyidik dan JPU KPK maupun dalam putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Eryk Armando Talla ini sama dengan Pasal yang dikenakan kepada terdakwa Rendra Kresna.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-npmTYXs_q5Y/YMY2WKufgFI/AAAAAAABjpQ/V5XMYzvv5WEQNfmiZsOkOOV2LlayoXY7wCLcBGAsYHQ/s700/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="437" data-original-width="700" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-npmTYXs_q5Y/YMY2WKufgFI/AAAAAAABjpQ/V5XMYzvv5WEQNfmiZsOkOOV2LlayoXY7wCLcBGAsYHQ/w640-h400/b.jpg" width="640" /></a></div>Selain pasal tersebut, penyidik dan JPU KPK juga menjerat Terdakwa Eryk Armando Talla dengan Pasal 12 huruf b atau pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. <br /><br />Namun putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Eryk Armando Talla terbukti bersalah menurut hukum melanggar Pasal 12 huruf B dan Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Anehnya, walaupun Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Eryk Armando Talla terbukti bersalah menurut hukum melanggar Pasal 12 huruf B dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun atau 1 tahun di bawah hukuman minimal pada pasal Pasal 12 huruf B<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_eQkkMX8p1A/YMY2jaM-nPI/AAAAAAABjpU/9mLtNjh0Hq4x1sZZ5JEnfBuqrh8ub6G6ACLcBGAsYHQ/s640/2.%2BEryk%2BArmando%2BTalla%252C%2BAli%2BMurtopo%2Bdan%2BRendra%2BKresna.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="282" data-original-width="640" height="282" src="https://1.bp.blogspot.com/-_eQkkMX8p1A/YMY2jaM-nPI/AAAAAAABjpU/9mLtNjh0Hq4x1sZZ5JEnfBuqrh8ub6G6ACLcBGAsYHQ/w640-h282/2.%2BEryk%2BArmando%2BTalla%252C%2BAli%2BMurtopo%2Bdan%2BRendra%2BKresna.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pemberian JC kepada terdakwa Eryk Armando Talla selaku pelaku utama dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, bisa jadi akan diikuti oleh pelaku Korupsi lainnya termasuk itu Kepala Daerah, sekalipun sebagai pelaku utama namun mendapatkan penghargaan JC dari KPK dan LPSK termasuk hukuman ringan dari Majelis Hakim</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari fakta yang terungkap dalam persidangan sejak pertama kali kasus perkara Korupsi yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna dan Ali Murtopo diadili di Pengadilan Tipikor pada tahun 2019, dan kasus kedua, antara terdakwa yang juga terpidana Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla diadili sejak akhir tahun 2020 terungkap, bahwa aliran uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang sejak 2012 hingga 2018 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bukan hanya dari Ali Mutopo melalui Eryk Armando Talla dan Yukebeth (istri Eryk Armando Talla)  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Uang yang diterima Terpidana Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla diantaranya dari Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press, Media Group Jawa Pos), Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres), Mansur (Direktur PT Tiga Serangkai), Mansyur Tualeka (selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai), Hari Mulyanto, Moh. Zaini Iliyas, Choiriah dan Adik Dwi Purwanto (dari CV Perkasa), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Andi Nata Elianda (adik Eryk Armando Talla) dan Ubaidilah (Kontraktor) serta keterlibatan Galih Putra Pradhana sebagai IT Hecker</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;">Andai saja KPK menangani kasus ini sama dengan saat menangani kasus Korupsi “Pokir” DPRD Kota Malang tahun 2015, maka kasus Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna akan membuka kasus lainnya, yaitu Kasus dugaan Korups pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun Anggaran 2011 hingga 2013. </div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-UbkDAwBXwQY/YMY2zMhjp7I/AAAAAAABjpg/THVMCJzRTmA8WocnFnMMoh7Xl-CUamOogCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210119124942%2BSaksi%2Bdari%2BKiri%252C%2BMashud%2BYunasa%252C%2BSuharditoFoto%2Bdari%2BKiri%252C%2BMashud%2BYunasa%252C%2BSuhardito%2Bdan%2BKris%2BHaryanto%2B%2528Dok.%2BBK%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-UbkDAwBXwQY/YMY2zMhjp7I/AAAAAAABjpg/THVMCJzRTmA8WocnFnMMoh7Xl-CUamOogCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210119124942%2BSaksi%2Bdari%2BKiri%252C%2BMashud%2BYunasa%252C%2BSuharditoFoto%2Bdari%2BKiri%252C%2BMashud%2BYunasa%252C%2BSuhardito%2Bdan%2BKris%2BHaryanto%2B%2528Dok.%2BBK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari Kiri, Mashud Yunasa, SuharditoFoto dari Kiri, Mashud Yunasa, Suhardito dan Kris Haryanto (Dok. BK)</td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan saat pertam kalinya Rendra Kresna dan Ali Murtopo, dan kasus kedua dengan terdakwa Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla terungkap, bahwa proses lelang pengadaan barang/jasa yang menelan anggaran puluhan miliar setiap tahunnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang “ada persengkokolan” dengan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang termasuk keterlibatan Galih Putra Pradhana sebagai IT Hecker untuk memperlancar proses lelang yang hanya diikuti oleh orang-orang tertentu<br /><br />Bahkan pejabat Dinas Pendidikan dan Pejabat LPSE Kabuputen Malang juga menerima sejumlah uang dan barang-barang lainnya. Sementera uang sejumlah puluhan juta sudah disetorkan kesalah Satu Jaksa di Kejari Kabupaten Malang.<br /><br />Tidak hanya kasus ini, masih banyak kasus Korupsi yang ditangani KPK di Jawa Timur sejak tahun 2017 saat pertama kalinya KPK menyeret Wali Kota Madiun Terpidana Bambang Erianto ke Pengadilan Tipikor Surabaya hingga Bupati Sidoarjo Terpidana Saiful Ilah masih meniggalkan 'sejuta‘pertanyaan’<br /><br />Diantaranya. Seriuskah KPK untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan antara lain : <br /><br />1. Perkara Korupsi Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Suapm Gratifikasi dan TPPU, status terpidana). Dimana uang yaang diterima terpidana Bambang Irianto adalah berasal dari fee proyek dan dari pejabat lingkungan Pemkot Madiun. Siapa pemberi fee proyek dan siapa pejabat yang memberikan uang suap tersebut?<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/--aTja9yJXNg/YMY6EjYqneI/AAAAAAABjpo/A3BLAmXk1E8Q4g8kLHuSy5Ke9cpqG20IwCLcBGAsYHQ/s521/Kepala%2BDinas%2BPU%2BKab.%2BMalang%252C%2BRamdhoni%2B%2528kemeja%2Bputih%2529.%2BFoto.%2BDok.%2BBK.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="521" height="444" src="https://1.bp.blogspot.com/--aTja9yJXNg/YMY6EjYqneI/AAAAAAABjpo/A3BLAmXk1E8Q4g8kLHuSy5Ke9cpqG20IwCLcBGAsYHQ/w640-h444/Kepala%2BDinas%2BPU%2BKab.%2BMalang%252C%2BRamdhoni%2B%2528kemeja%2Bputih%2529.%2BFoto.%2BDok.%2BBK.jpeg" width="640" /></a></div>2. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok (dan 2 staf) bersama 2 Kepala Dinas Pemprov Jatim, yaitu Rohayati (Dinas Peternakan) dan  Bambang Hariyanto (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan). Dimana dalam fakta persidangan, bahwa 9 dari 10 Kepala Dinas yang bermitra dengan Komisi B telah memberikan Komitmen fee anggaran kepada Komis B DPRD Jatim periode 2014 – 2019 dan uang mengalir ke semua anggota Komisi B. Sementara hingga saat ini, ke- 5 Kepala Dinas Pemprov Jatim itu bagaimana statusnya?  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">3. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, status terpidana). Dalam fakta persidangan, aadanya keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan proyek di Dinas Pendidikan Kota Batu, termasuk “perempuan yang serumah” dengan terpidana Filipus J. Bagaimana pula kelanjutan kasus ini? <br /><br />4. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (status terpidana dalam Kasus suap Tangkap tangan KPK dan Korupsi Gratifikasi dan TPPU). Dalam fakta persidangan, bahwa uang yang diterima terpidana adalah berasal dari fee proyek dan jual beli jabatan termasuk 1 miliar rupiah dari Sekda Masduqi (mantan terpidana Korupsi “Batik”)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-brdd8_oUJpI/YMY6bN4pTmI/AAAAAAABjpw/sVAG6iB0t3cC3UW25v8pw8Tbnb4bM1LnACLcBGAsYHQ/s638/Nurhidayat%2BPrima%2B%2528dari%2BPT%2BAraya%2BBumi%2BMegah%2529%2BFoto.%2BDok.%2BBK.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="638" height="332" src="https://1.bp.blogspot.com/-brdd8_oUJpI/YMY6bN4pTmI/AAAAAAABjpw/sVAG6iB0t3cC3UW25v8pw8Tbnb4bM1LnACLcBGAsYHQ/w640-h332/Nurhidayat%2BPrima%2B%2528dari%2BPT%2BAraya%2BBumi%2BMegah%2529%2BFoto.%2BDok.%2BBK.jpeg" width="640" /></a></div>5. Kasus Korupsi Wali Kota Mojokerto (Alm) Mas’ud Yunus atau kasus Korupsi suap Tangkap tangan KPK terhadap Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 – 2019 dan Kepala Dinas PU (semuanya berstatus terpidana). Dalam fakta persidangan, bahwa uang dalam pembahasan APBD Pemkot Mojokerto mengalir ke semua anggota DPRD. Sudahkah kasus ini tuntas?<br /><br />6. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (status terpidana). Bagaimana dengan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang dr. Subur Suporojo?<br /><br />7. Kasus Korupsi Wali Kota Malang Moch. Anton dan seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 (Penyidikan KPK terkait kasus suap pembasan APBD dan Perubahan APBD TA 2015). Bagaiamana pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Korupsi Jembatan Kedungkandang dan “TPS” Kota Malang? <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">8. Kasus Korupsi Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha bersama (penyidikan KPK terkait Korupsi suap pemberian Izin Tower sudah berstatus terpidana dan berstatus tersangka dalam dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU). Bagaiman dengan keterlibatan pejabat Pemda Kab. Mojokerto termasuk salah satu Kepala Desa kasus suap pemberian Izin Tower sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan?<br />  <br />9. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Bangkalan Terpidana Fuad Amin (Alm). Dari siapa uang yang dianggap Korupsi itu diterima terpidana? <br /><br />10. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (status terpidana). Bagaimana dengan seluruh anggota DPRD dan Sekda, BPKAD, Bapeda serta Pejabat Dinas PU yang terlibat dalam kasus ini?<br /><br />11. Bagaimana pula dengan Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (status terpidana)?<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-oBBt_H-K9oQ/YMY6uoJlGtI/AAAAAAABjp4/0ooZ9pCCHeoR2mhfqBPc3wHyWqssxtk_QCLcBGAsYHQ/s801/IMG20190314132412.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="801" height="430" src="https://1.bp.blogspot.com/-oBBt_H-K9oQ/YMY6uoJlGtI/AAAAAAABjp4/0ooZ9pCCHeoR2mhfqBPc3wHyWqssxtk_QCLcBGAsYHQ/w640-h430/IMG20190314132412.jpg" width="640" /></a></div>12. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan (status terpidana). Bagaiamana dengan keterlibatan pihak lain?<br /><br />13. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Sidoarjo Saifil Ilah (status terpidana). Bagaimana dengan pejabat Pemda Kab. Sidoarjo termasuk Sekda yang terlibat dalam pemberian hadih berupa kepingan Emas kepada sang Bupati?<br /><br />14. Kasus Korupsi Bupati Malang Rendra (status terpdana dalam du perkaara Korupsi). Bagaimana dengan Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press, Media Group Jawa Pos), Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres), Mansur (Direktur PT Tiga Serangkai), Mansyur Tualeka (selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai), Hari Mulyanto, Moh. Zaini Iliyas, Choiriah dan Adik Dwi Purwanto (dari CV Perkasa), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Andi Nata Elianda (adik Eryk Armando Talla) dan Ubaidilah (Kontraktor) serta keterlibatan Galih Putra Pradhana sebagai IT Hecker<br /><br />Mengapa penangan kasus perkara Korupsi “Pokir” DPRD Kota Malang yang ditangani KPK begitu berbeda dengan kasus kasus-kasus terbut diatas? Ada apa ? Apakah penangan kasus perkara Korupsi “Pokir” DPRD Kota Malang karena menjelang Pemilihan Kepada Daerah sehingga proses penanganannya begitu cepat?<br /><br />Apakah KPK akan tetap melanjutkan dan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam puluhan kasus perkara Korupsi di Jawa Timur? Atau......???. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terpidana Korupsi Rendra Kresna (Mantan Bupati Malang) Di Eksekusi Ke Lapas Porong

“Bagaimana dengan Puluhan Perkara Korupsi di Jawa Timur yang ditangani KPK sejak Tahun 2017 hingga saat ini? Mengapa penanganan Korupsi “Pok...

»

Terbukti Korupsi Rp25 M, Taufiqurrahman (Ex.Bupati Nganjuk) di Vonis 4.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="font-size: large;">JPU KPK Arif Suhermanto :</span></u> “Tidak menutup kemungkinan, saksi-saksi siapapun akan diminta pertanggungjawaban sebagaimana yang terungkap dalam persidangan”</span></b><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-0Ql998vyrds/YMEPgizUMSI/AAAAAAABjNY/1E_KkNkU2JEa7FOQ9h61-voFeSK7cLE3QCLcBGAsYHQ/s1075/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="1075" height="356" src="https://1.bp.blogspot.com/-0Ql998vyrds/YMEPgizUMSI/AAAAAAABjNY/1E_KkNkU2JEa7FOQ9h61-voFeSK7cLE3QCLcBGAsYHQ/w640-h356/1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Dunia Internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya terhadap perekonomian negara. Itlah sebabnya, pada  tahun  2003,  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  membentuk  Konvensi Anti Korupsi (United  Nation  Convention  Against  Corruption - UNCAC)  yang  bertujuan  untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan  langkah-langkah  menghapuskan  korupsi  di  seluruh  dunia.<br /><br />Pertanyaannya. Benarkah pemerintah Khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) baik KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan menganggap bahwa Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa atau kejahatan serius? Lalu bagaimana dengan proses hukum terlebih hukuman (Vonis) yang dijatuhkan kepada para pelaku sebagai pejabat (penyelenggara) negara terlebih bagi pelakunya sebagai Aparat Penegak Hukum?<br /><br /><i>Banyak kalangan masyarakat yang mengatakan, hukuman bagi pelaku korupsi “Kelas Teri” jauh lebih berat dari pelaku Korupsi “Kelas Kakap” yang di hukum ringan. Masyarakatpun membandingkan antara hukuman bagi Terdakwa Korupsi Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi yaitu Irjen Napoleon BonaperteBrigjen Prasetijo Utomo serta Jaksa di Kejaksaan Agung RI, yakni Dr Pinangki Sirna Malasari dengan pelaku yang menjabat selaku Kepala Desa </i><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Ksy83g3KhJM/YMEQFXhwkrI/AAAAAAABjP0/p1_KbG7oMhkCkkdtTVU0AZ8DSum-5fiAACLcBGAsYHQ/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-Ksy83g3KhJM/YMEQFXhwkrI/AAAAAAABjP0/p1_KbG7oMhkCkkdtTVU0AZ8DSum-5fiAACLcBGAsYHQ/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Diantaranya kasus perkara Korupsi Pembuatan Tiga Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan anggaran APBD Pemkot Pasuruan TA (tahun anggaran) 2019 sebesar Rp375.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus rupiah) berdasarkan Hasil Penghitungan Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021<br /><br />Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dalam kasus perkara ini dituntut oleh JPU dari Kota Pasuruan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesaar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp4.200.00 subsidair 2 tahun penjara</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH, menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa pengembalian Kerugian Negara sejumlah Rp4.200.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M, boleh dibilang jauh lebih berat dengan hukuman yang dijatuhkan (Ketua Majelis Hakim yang sama) kepada terdakwa yang juga terpidana Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2008 – 2018 yang terbukti melakukan Tindak Pidana Gratifikasi Penerimaan Hadiah berupa uang sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sejak tahun 2013 – 2016 dan juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp10.736.061.138 yang dipergunakan untuk membeli 2 unit mobil dan sebindang tanah seluas 191.872 m2 yang terletak di Tiga Desa Kab. Nganjuk<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Ugs_L12WU5o/YMEQfWqw-_I/AAAAAAABjRc/j6y7W8XSfvYrVnH7EnN3cE_OqV8jyms_QCLcBGAsYHQ/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-Ugs_L12WU5o/YMEQfWqw-_I/AAAAAAABjRc/j6y7W8XSfvYrVnH7EnN3cE_OqV8jyms_QCLcBGAsYHQ/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Oleh JPU KPK, terdakwa Taufiqurrahman dituntut pidana penjara selama 6 Tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp25.657.163.915 subsidair 4 tahun penjara karena dianggap telah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp25.657.163.915 dan TPPU sebesar Rp10.736.061.138 yang dipergunakan untuk membeli 2 unit mobil dan sebindang tanah seluas 191.872 m2 yang terletak di Tiga Desa Kab. Nganjuk<br /><br />Namun, hukuman badan atau penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Taufiqurrahman mendapat “diskon” 1 tahun dan 6 bulan, menjadi 4 tahun dan 6 bulan. Tidak hanya pidana badan yang dikuraangi, melainkan pidana berupa membayar uang pengganti dari tuntutan JPU KPK sebesar Rp25.657.163.915 dengan subsidair pidana penjara selama 4 tahun menjadi Rp24.628.213.915 dengan subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari Dua kasus ini terlihat sangat “pincang”, dimana Korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp4.200.000 namun dihukum 3 tahun dan 6 bulan. Sedangkan Korupsi sebesar Rp25.657.163.915 dihukum 4 tahun dan 6 bulan penjara.<br /><br /><i>Sehingga tak salah masyarakat bila mengatakan, lebih baik korupsi besar karena hukumannya lebih ringan dari pada korupsi sedikit yang dihukum lebih berat.  </i><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-aivUuCn0DBE/YMEQ4XEJUPI/AAAAAAABjTI/zvyFlvFkCco15tdvK6VHsHGokElML2kgwCLcBGAsYHQ/s1040/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-aivUuCn0DBE/YMEQ4XEJUPI/AAAAAAABjTI/zvyFlvFkCco15tdvK6VHsHGokElML2kgwCLcBGAsYHQ/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Taufiqurrahman, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara Virtual (Vidio Conference), Rabu, 09 Juni 2021 dengan agenda pembacaan surat Putusan  yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu, Hisbullah Indris, SH., MH dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati,SH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa maupun Tim JPU KPK Arif Suhermanto dkk. Sementaara Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman pidana penjaara selama 7 tahun sebagai terpidana dalam kasus Korupsi Suap dan juga karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, Terdakwa Taufiqurrahman terbukti melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana terkait penerimaan Hadiah Berupa Uang yang totalnya sebesar Rp24.628.213.915<br /> <br />Selain terbukti melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), TerdakwaTaufiqurrahman juga terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, terkait pengalihan uang sebesar Rp9.536.061.138 untuk pembelian sebidang tanah seluas 30.665m2 serta pemberian uang untuk dana kampanye H. Amin sebagai Calon Bupati Ponorogo tahun 2015 (sebelumnya menjabat Bupati) sebesar Rp1,2 miliar<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-eEAdJZWdckY/YMERRDxeAnI/AAAAAAABjTg/gz3Wg3kTRg0z3p_Vfc0DE_l4HmZKdzBfQCLcBGAsYHQ/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-eEAdJZWdckY/YMERRDxeAnI/AAAAAAABjTg/gz3Wg3kTRg0z3p_Vfc0DE_l4HmZKdzBfQCLcBGAsYHQ/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim sependapat dengan JPU KPK, bahwa penerimaan uang sebesar Rp24.628.213.915 adalah Gratifikasi dan pembelian sebidang tanah di 3 Desa di Kabupaten Nganjuk dan pemberian uang sebesar Rp1.2 milliar kepada H. Amin terkait pencalonannya sebagai calon Bupati Ponorogo tahun 2015 (saat itu masih menjabat sebagai Bupati) adalah Tindak Pidana Pencucian Uang<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, total uang gratifikasi sebesar Rp24.628.213.915 yang diterima terdakwa Taufiqurrahman sebagai fee proyek pada Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya & Tata Ruang) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d 2016 melalui Masduqi (terpidana kasus korupsi Batik) selaku mantan Kepala Dinas yang juga mantan Sekda, Mokhamad Yasin, Hany Adi Nugroho, Nyoto Mujiono, Jusuf Satrio Wibowo, Hery Hahyudi, Widawati, Mukasanah, Handoko, Nyoto Mujiono, Nuri Prihandoko, Suroso, Hoedoyo <br /><br />Kemuidan penerimaan uang oleh terdakwa dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Nganjuk sejak tahun 2013 sampai dengan 2014 sebesar Rp330.000.000 melalui Agoes Soebagijo, Hanif, Nuri Prihandoko, Budi Sucahyono (Kadis Peternakan dan Perikanan), Sri Widyastuti, <br /> </div><div style="text-align: justify;">Lalu penerimaan uang oleh terdakwa dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1.720.000.000,; Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1.367.500.000,; Dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk sebesar Rp464.500.000,; Dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono tahun 2014 – 2015 sebesar Rp2.980.163.915 melalui Achmad Noerroel Cholis, Sudarno, FX. Teguh Prartono, Tien Farida Yani, Deddy Tri Laksana<br /><br />Yang membuat lega hati dan pikiran terdakwa adalah, terkait 2 unit mobil yang disita KPK dalam perkara TPPU, yaitu mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382 seharga Rp803.950.000, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 senilai Rp225.000.000 oleh Majelis Hakim dianggap sebagai pembelian yang sah termasuk sejumlah uang sebagai barang bukti yang disita KPK pada saat Taufiqurrahman di tangkap KPK di Jakarta pada tahun 2017 lalu diperintahkan oleh Majelis Hakim supaya dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-asN-Kqf3mJ4/YMER0MDr6XI/AAAAAAABjTs/iUAK8TvXTgcajKtCRxIXI-FAXxJpfvwlwCLcBGAsYHQ/s423/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="423" height="606" src="https://1.bp.blogspot.com/-asN-Kqf3mJ4/YMER0MDr6XI/AAAAAAABjTs/iUAK8TvXTgcajKtCRxIXI-FAXxJpfvwlwCLcBGAsYHQ/w640-h606/b.jpg" width="640" /></a></div>Itulah sebabnya, JPU KPK belum menerima putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa. Alasannya nukan tidak masuk akal. Sebab menurut JPU KPK, bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Hal itu dikatakan JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />“Kami (KPK) masih menyatakan sikap pikir-pikir mengingat beberapa pertimbangan Majelis Hakim terkait 2 unit mobil yang kita sita sebagai barang bukti dalam perkara TPPU dinyatakan tidak terbukti, dianggap sebagai penerimaan yang sah. Di sisi lain, uang pengganti yang diputuskan dalam amar putusan Majelis Hakim yang dalam tuntutan kami sebesar 25 miliar lebih jadi dikurangi menjadi 24 milliar sekian,” kata JPU KPK Arif<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, dan juga barang bukti dalam perkara sebelumnya dimana seluruhnya,  ada 5 perkara yaitu Harjanto, Bisri, Swandi, Ibnu Hajar dan Taufiqurrahman, ada barang bukti sebanyak 120 macam diantaranya itu ada uang yang disita saat dalam perkara suap Bupati. Namun dalam putusan perkara sebelumnya, semua barang bukti dipergunakan dalam perkara Taufiqurrahman yang saat itu menjadi penyidikan dan yang saat ini dalam perkara Gratifikasi dan TPPU<br /><br />“Namun Hajelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan dalam amar putusan, barang bukti terkait dengan uang dikembalikan dari mana barang bukti itu disita. Harusnya dirampas untuk negara,” ucap JPU KPK Arif<br /><br />Saat ditanya, apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat pemberian uang dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Taufiqurrahman selaku Bupati diantaranya Masduqi, Mokhamad Yasin, Hany Adi Nugroho, Nyoto Mujiono, Jusuf Satrio Wibowo, Hery Hahyudi, Widawati, Mukasanah, Handoko, Nyoto Mujiono, Nuri Prihandoko, Suroso, Hoedoyo, Agoes Soebagijo, Hanif, Nuri Prihandoko, Budi Sucahyono (Kadis Peternakan dan Perikanan), Sri Widyastuti, pejabat BKD (Badan Kepegawaian Daerah), pejabat Bapeda, Pejabat Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono (Achmad Noerroel Cholis, Sudarno, FX. Teguh Prartono, Tien Farida Yani, Deddy Tri Laksana) termasuk anggota DPRD <br /><br />Menanggapi hal itu, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, tentu seperti biasa, KPK akan mendalami siapapun itu akan dipertimbangkan untuk diminta pertanggungjawaban, namun saat ini KPK masih menunggu salinan putusan Majelis Hakim secara lengkap<br /><br />“Iya, tentu saja semua akan kita pertimbangkan langkah-langkah selanjutnya setelah kami mendapatkan salinan putusan secara lengkap. Dan tidak menutup kemungkinan juga, saksi-saksi siapapun akan dipertimbangkan untuk diminta pertanggungjawaban sebagaimana yang terungkap dalam persidangan,” jawab JPU KPK Arif Suhermanto<br /></div><div style="text-align: justify;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-F9Dx0TA6a-w/YMEScMbOutI/AAAAAAABjUg/qgcGTSoXMKMlQIsjuNrvCip_9KBaKLSbwCLcBGAsYHQ/s225/IMG20180309094740%2BJumat%252C%2B9%2BMaret%2B2018%2BTaufiqurrahman%2Bsidang.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="208" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-F9Dx0TA6a-w/YMEScMbOutI/AAAAAAABjUg/qgcGTSoXMKMlQIsjuNrvCip_9KBaKLSbwCLcBGAsYHQ/w370-h400/IMG20180309094740%2BJumat%252C%2B9%2BMaret%2B2018%2BTaufiqurrahman%2Bsidang.jpg" width="370" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa yang juga terpidana Korupsi Taufiqurrahman</span><br /></td></tr></tbody></table>Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018, Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang jumlah seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">1. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp14.205.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima juta rupiah) dari fee proyek pada Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya & Tata Ruang) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d 2016, dengan rincian sebagai berikut :</span></b><br /> <br /><b>a. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.925.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui MASDUQI, dengan rincian :</b><br /><br />- Pada bulan Mei 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari HANY ADI NUGROHO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /> </div><div style="text-align: justify;">- Pada tahun 2013 bertempat di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO. <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ABXA-9Niokc/YMETuU2a1qI/AAAAAAABjWQ/kvsMJgFQsxEYIDItrAeZygiJOpCi5PJ9ACLcBGAsYHQ/s639/IMG20180309095831%2BJumat%252C%2B9%2BMaret%2B2018%2BTaufiqurrahman%2Bsidang%2B-%2BSuandi%2Bdan%2BIbnu%2BHajar.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-ABXA-9Niokc/YMETuU2a1qI/AAAAAAABjWQ/kvsMJgFQsxEYIDItrAeZygiJOpCi5PJ9ACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20180309095831%2BJumat%252C%2B9%2BMaret%2B2018%2BTaufiqurrahman%2Bsidang%2B-%2BSuandi%2Bdan%2BIbnu%2BHajar.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jumat, 9 Maret 2018 Taufiqurrahman sidang - Suandi dan Ibnu Hajar</td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">- Pada akhir tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HERY WAHYUDI menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari MASDUQI bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Akhir tahun 2014, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui WIDARWATI menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MUKHASANAH menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QIAtUEmD8kY/YMEUM8LeX9I/AAAAAAABjYI/87wvul-I9Ckxi0pmrsGC0JNsLJNd-7a-QCLcBGAsYHQ/s640/IMG20180212110858%2B12%2BFebruari%2B2018%2BSidang%2Bterdakwa%2BIbnu%2BHajar%2Bdan%2Bterdakwa%2BSuandi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://1.bp.blogspot.com/-QIAtUEmD8kY/YMEUM8LeX9I/AAAAAAABjYI/87wvul-I9Ckxi0pmrsGC0JNsLJNd-7a-QCLcBGAsYHQ/w640-h378/IMG20180212110858%2B12%2BFebruari%2B2018%2BSidang%2Bterdakwa%2BIbnu%2BHajar%2Bdan%2Bterdakwa%2BSuandi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> 12 Februari 2018 Sidang terdakwa Ibnu Hajar dan terdakwa Suandi</td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>b. Pada bulan Juni 2014, bertempat di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk</b><br /><br /><b>c. Pada tahun 2014, bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui AGOES SOEBAGIJO  menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />d. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dari FADJAR JUDIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b><br /><br />- Pada tahun 2013 Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp1.500.000.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dari FADJAR JUDIONO, dengan rincian:<br /><br />- Bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali.<br /><br />- Bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk dan di rumah FADJAR JUDIONO di Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam 8 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 4 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-d8rzOmWTtoI/YMEUfbwOXCI/AAAAAAABjYc/E1RZKoUOLYUJgE4_adx4Ljbv_zMRKgFSgCLcBGAsYHQ/s639/IMG20180309095831%2BJumat%252C%2B9%2BMaret%2B2018%2BTaufiqurrahman%2Bsidang%2B-%2BSuandi%2Bdan%2BIbnu%2BHajar.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-d8rzOmWTtoI/YMEUfbwOXCI/AAAAAAABjYc/E1RZKoUOLYUJgE4_adx4Ljbv_zMRKgFSgCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20180309095831%2BJumat%252C%2B9%2BMaret%2B2018%2BTaufiqurrahman%2Bsidang%2B-%2BSuandi%2Bdan%2BIbnu%2BHajar.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jumat, 9 Maret 2018 Taufiqurrahman sidang - Suandi dan Ibnu Hajar</td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>e. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dari JUSUF SATRIO WIBOWO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b><br /><br />- Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Nopember 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUROSO (alm) menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />-Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Oktober 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-xHz7vHUrKEM/YMEU5CJI0-I/AAAAAAABjYs/Vd4Qb6zFFC0xQpzyoNW9LmhSxViuK3TvwCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210215172637.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-xHz7vHUrKEM/YMEU5CJI0-I/AAAAAAABjYs/Vd4Qb6zFFC0xQpzyoNW9LmhSxViuK3TvwCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210215172637.jpg" width="640" /></a></div><b>f. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari HOEDOYO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b><br /><br />-Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-fu2vkqwkris/YMEVIQbzySI/AAAAAAABjYw/En09m7XsNm0sJSQyDqIN01RfbTF_VHD1wCLcBGAsYHQ/s225/IMG20180309094740%2BJumat%252C%2B9%2BMaret%2B2018%2BTaufiqurrahman%2Bsidang.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="208" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-fu2vkqwkris/YMEVIQbzySI/AAAAAAABjYw/En09m7XsNm0sJSQyDqIN01RfbTF_VHD1wCLcBGAsYHQ/w370-h400/IMG20180309094740%2BJumat%252C%2B9%2BMaret%2B2018%2BTaufiqurrahman%2Bsidang.jpg" width="370" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">2. Penerimaan uang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2013 sampai dengan 2014, dengan rincian :</span></b><br /><br />- Tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000 dari AGOES SOEBAGIJO dalam beberapa tahap yakni Rp150.000.000, Rp100.000.000 dan Rp50.000.000 yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh HANIF QOYYIM.<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari BUDI SUCAHYONO Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>3. Penerimaan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 melalui AGOES SOEBAGIJO, dengan rincian:<br /></b></span><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI, dalam beberapa tahap yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ABoLEbAGqm0/YMEVefzv8aI/AAAAAAABjY8/Mz7UIcELGsoOwsUMbqE91sweKpUyAvfVgCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210215172631.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-ABoLEbAGqm0/YMEVefzv8aI/AAAAAAABjY8/Mz7UIcELGsoOwsUMbqE91sweKpUyAvfVgCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210215172631.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>4. Penerimaan dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono dengan jumlah sebesar Rp2.980.163.915,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yakni:</b></span><br /><br />a. Penerimaan uang sebesar Rp2.770.163.915,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS dan para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp446.174.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp566.016.500,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dari para rekanan dan SUDARNO yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1,267,972,565,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dari para rekanan yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui ACHMAD NOEROEL CHOLIS menerima uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari FX TEGUH PRARTONO dan TIEN FARIDA YANI.<br /><br />b. Pada bulan Agustus 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari TIEN FARIDA YANI untuk Iuran Acara Bakti Sosial dan Acara Touring Motor Trail Bupati Nganjuk tahun 2017.</div><div style="text-align: justify;"><br />c. Pada tanggal 27 Agustus 2017 bertempat di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, Terdakwa melalui DEDDY TRI LAKSANA menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari MOKHAMMAD BISRI.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Ktc236EpiTk/YMEVzV9AKyI/AAAAAAABjZE/Jd63ImhfhcsFTlaQpsVbGZN2HeVABNinQCLcBGAsYHQ/s639/IMG202012211352381.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-Ktc236EpiTk/YMEVzV9AKyI/AAAAAAABjZE/Jd63ImhfhcsFTlaQpsVbGZN2HeVABNinQCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG202012211352381.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>5. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:</b></span><br /><br /><b>a. Penerimaan uang dari SUROTO, sebagai berikut :<br />- Pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui IBNU HAJAR menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari SUROTO, yang berumber dari fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.</b><br /><br />- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di suatu tempat di Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari SUROTO dan IBNU HAJAR.<br /><br /><b>b. Penerimaan uang melalui SUWANDI, sebagai berikut :<br />- Pada awal September 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI WAHYUNI terkait mutasi jabatan.</b><br /><br />- Pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI, SUGITO dan MOCH. ZAINURI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada ACHMAD SILLAHUDDIN, yang bersumber dari IBNU HAJAR, SUWANDI, JOKO, RUDY, BAMBANG, WIDODO, MOKHAMAD BISRI dan SUROTO.<br /><br />- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima alat peraga kampanye diantaranya spanduk, baliho dan lain-lain senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari SUWANDI, untuk keperluan kampanye ITA TRIWIBAWATI (Istri Terdakwa).<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>6.  Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /></b></span><br /><b>a. Pada Tahun 2017 bertempat di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari 30 orang THL (Tenaga Harian Lepas) yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<br /><br />b. Pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Mastrip Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUDRAJAT menerima uang sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari 30 orang THL yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.</b><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>7. Penerimaan uang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:</b></span><br /><br />- Sekira bulan Juli 2014 bertempat di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUSLIM HARSOYO.<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pembelian laptop Terdakwa.<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk, Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2016  bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-mSYBtat8Zkk/YMEWPcq6NoI/AAAAAAABjZU/CFk94dO5WvENNZEAjqpbP-GrcZp5zY79wCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210215154238.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-mSYBtat8Zkk/YMEWPcq6NoI/AAAAAAABjZU/CFk94dO5WvENNZEAjqpbP-GrcZp5zY79wCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210215154238.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>8. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO secara bertahap, sebagai berikut :<br /> </b></span><br />- Pada bulan April Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari  WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan Juli 2017 bertempat di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO.<br /><br />- Pada bulan Agustus 2017, bertempat di Jakarta, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan September 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk,  Terdakwa melalui JONI TRI WAHYUDI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>9. Pada tanggal 27 Desember 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari HARSONO dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari ACHMAD SULKAN.</b></span><br /> <br /><span style="font-size: medium;"><b>10. Pada bulan April 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui TRI BASUKI WIDODO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari FEFRI HENDRO WASONO.<br /></b></span><br />Bahwa sejak Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah itu, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.<br /><br />Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang seluruhnya sejumlah Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JgbXkGo9-rs/YMEWubtT3HI/AAAAAAABjZg/Mru1vdyDUhwMOgnEElFE3cPKCuUiP-1_gCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210517150755.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="640" height="256" src="https://1.bp.blogspot.com/-JgbXkGo9-rs/YMEWubtT3HI/AAAAAAABjZg/Mru1vdyDUhwMOgnEElFE3cPKCuUiP-1_gCLcBGAsYHQ/w640-h256/IMG20210517150755.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Terkait Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)</b></span><br /><br />Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk,<br /><br />Di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW 13 Jakarta Utara, di Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, di Jalan  Jalak I/B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br /><br />Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau membayarkan uang seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)<br /><br />Uang tersebut untuk pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk<br /><br />Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 serta menghibahkan uang seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-W8_fKyONxjk/YMEXFLCVJFI/AAAAAAABjZo/qjZDJlGrFwknRYA25fvfJCM6O9JwDQMnQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210517133627.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="345" data-original-width="640" height="344" src="https://1.bp.blogspot.com/-W8_fKyONxjk/YMEXFLCVJFI/AAAAAAABjZo/qjZDJlGrFwknRYA25fvfJCM6O9JwDQMnQCLcBGAsYHQ/w640-h344/IMG20210517133627.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dibelanjakan atau dibayarkan tersebut adalah sebagai hasil tindak pidana korupsi berupa suap sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018, dan uang hasil tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk<br /><br />Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu Terdakwa membeli tanah dan mobil dengan mengatasnamakan orang lain serta menghibahkan uang untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 seolah-olah uang pribadi Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk mendapatkan penghasilan yang bersumber dari gaji dan tunjangan sekitar kurang lebih Rp2.080.270.100,00 (dua miliar delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah). Selain itu Terdakwa memperoleh penghasilan dari beberapa usaha sekitar Rp9.916.196.550,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya :<br /><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-zl0diMhAtvM/YMEXhoq-6cI/AAAAAAABjZw/TIsrR3NejeYgwSzzWhRbfMSdfnIVyOJPQCLcBGAsYHQ/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-zl0diMhAtvM/YMEXhoq-6cI/AAAAAAABjZw/TIsrR3NejeYgwSzzWhRbfMSdfnIVyOJPQCLcBGAsYHQ/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>a. Dari usaha PT Sinar Abadi Citra Lestari & PT Amin Sejati sekitar Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah); b. Dari hasil sewa tanah sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah); c. Dari hasil panen sawah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</b><br /><br />Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) laporan terakhir bulan Januari 2018, Terdakwa tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp19.019.874.933,00 (sembilan belas miliar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :<br /><br /><b>a. 86 (delapan puluh enam) bidang tanah dengan nilai total Rp11.461.763.500,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br />b. 39 (tiga puluh sembilan) alat transportasi dengan nilai total Rp3.123.200.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br />c. 21 (dua puluh satu) harta bergerak lainnya dengan nilai total Rp4.381.350.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br />d. Harta kas, baik berupa tabungan, deposito dan uang tunai, dengan nilai total Rp3.169.757.933,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br />e. Dikurangi hutang kepada PT Sinar Abadi Citra Sarana dengan nilai total Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pengeluaran rutin sebesar Rp1.112.200.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah). </b><br /> <br />Dalam kurun waktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk telah beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi terkait kewenangan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk yakni sebesar Rp1.355.000.000 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018 dan sebesar Rp25.657.163.915 yang diterima dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-40ZDJ-LL7Jo/YMEXrNr8o0I/AAAAAAABjZ0/ETg2BSwM9JkuEgZKbuwZROiD9lBXM85jACLcBGAsYHQ/s1075/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="1075" height="356" src="https://1.bp.blogspot.com/-40ZDJ-LL7Jo/YMEXrNr8o0I/AAAAAAABjZ0/ETg2BSwM9JkuEgZKbuwZROiD9lBXM85jACLcBGAsYHQ/w640-h356/1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maka kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan serta menghibahkan uang dimaksud diantaranya sebagai berikut :<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>A.</b></span> Antara bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Sukomoro Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan rumah NIDI (Kepala Desa Putren) di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Terdakwa secara bertahap melakukan pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp6.826.107.138 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) melalui HARIS JATMIKO (Camat Sukomoro), dengan rincian ;</div><div style="text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-FN8X4ayQ_Hc/YMEYVaX2kHI/AAAAAAABjaM/lVtjiS3VXc4Ij0AMHm17GOFt25A1UhV7ACLcBGAsYHQ/s638/A.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="638" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-FN8X4ayQ_Hc/YMEYVaX2kHI/AAAAAAABjaM/lVtjiS3VXc4Ij0AMHm17GOFt25A1UhV7ACLcBGAsYHQ/w640-h426/A.jpg" width="640" /></a>Selanjutnya Terdakwa meminta HARIS JATMIKO menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan tanda terima pelunasan tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa). Aset berupa tanah di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatasnamakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan Terdakwa tidak melaporkannya dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa meminta BUDIONO mendatangi NIDI memberitahukan agar mengawasi dan menggarap tanah tersebut sebelum dibangun pabrik, namun sewaktu-waktu Terdakwa akan meminta kembali apabila membutuhkannya.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-2yX76gmECYA/YMEY8dJtPzI/AAAAAAABjac/bBK87U5P3-0B7DFsxSy3raxEoIqNKB0gwCLcBGAsYHQ/s766/b.png" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="766" data-original-width="586" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-2yX76gmECYA/YMEY8dJtPzI/AAAAAAABjac/bBK87U5P3-0B7DFsxSy3raxEoIqNKB0gwCLcBGAsYHQ/w490-h640/b.png" width="490" /></a></div><p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: medium;"><b>B.</b></span> Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di rumah DARSONO Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp 1.265.580.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian: Aset berupa tanah di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatas namakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2017 Terdakwa melalui KOKO PRIYO WIJAYANTO meminta seluruh dokumen terkait pembelian tanah tersebut kepada HARIADI.</p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>C.</b></span> Sekitar awal tahun 2016 bertempat di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, secara bertahap Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp415.424.000,00 (empat ratus lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JJCc5SaffBE/YMEZtYSOb_I/AAAAAAABjas/2lVdKI1G0mE9Fqp0egj9sJft0wr1IAv9wCLcBGAsYHQ/s640/C.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="510" data-original-width="640" height="510" src="https://1.bp.blogspot.com/-JJCc5SaffBE/YMEZtYSOb_I/AAAAAAABjas/2lVdKI1G0mE9Fqp0egj9sJft0wr1IAv9wCLcBGAsYHQ/w640-h510/C.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dengan dibuatkan kuitansi namun nama pembelinya sengaja dikosongkan untuk menyembunyikan asetnya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa menyuruh HARIADI menyerahkan seluruh berkas tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa).<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b>D.</b></span> Pada tanggal 24 April 2013, 07 Mei 2013, 16 Mei 2013, 17 Mei 2013 dan 22 Mei 2013 bertempat di Showroom Auto One Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW.13 Kota Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382 secara mengangsur dengan jumlah sebesar Rp803.950.000,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Auto One. Selanjutnya Terdakwa mengganti plat nomor dari B-29-HSB menjadi B-99-FIQ namun masih diatasnamakan pemilik sebelumnya dan tidak diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>E.</b></span> Pada tahun 2016 bertempat di Showroom MATRIX AUTO Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B-1385-WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 dari HENDRI UTAMA secara tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan masih diatasnamakan pemilik sebelumnya tanpa diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>F.</b></span> Pada bulan November 2015 Terdakwa membantu pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 dengan menghibahkan  uang melalui NURI PRIHANDOKO kepada SUWITO RIBUT BASUKI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertempat di rumah KOKOK RAYA jalan Jalak I / B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertempat di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.<br /><br />Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang digunakan untuk pembelian atau  pembelanjaan tanah dan kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) serta yang dihibahkan seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 serta menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp25 M, Taufiqurrahman (Ex.Bupati Nganjuk) di Vonis 4.6 Thn Penjara

JPU KPK Arif Suhermanto : “Tidak menutup kemungkinan, saksi-saksi siapapun akan diminta pertanggungjawaban sebagaimana yang terungkap dalam...

»