Kades Di Sidoarjo Di Vonis 1.3 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp541 Juta

<div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-4DaG3L9Ih7w/YJeYsuwVPnI/AAAAAAABiHE/JTIZys49M1YcVAO6OLl_w8aSvlkE8DvEQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210225110247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-4DaG3L9Ih7w/YJeYsuwVPnI/AAAAAAABiHE/JTIZys49M1YcVAO6OLl_w8aSvlkE8DvEQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210225110247.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span> <br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 6 Mei  2021) menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Bambang Sugeng, selaku Kepala Desa, Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan pidana berupa membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp541.912.794 (sudah dikembalikan) karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 dan 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Sugeng dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) oleh Majelsi Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota,  yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Hardjono, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa yakni Agus maupun Tim JPU dari Kejari Sidoajo yakni Wahid dan Wido Utomo. Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada tahun 2018, pendapatan Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen).<br /><br />Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan APBDes sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /><br />Selanjutnya terdakwa Bambang Sugeng bersama dengan saksi Andri Yani, SE mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Cabang Pembantu Tulangan, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-WiKrUjxiBQA/YJeZAQAXh0I/AAAAAAABiHM/E0eoL5iQYncNudGc_QigNjqm7OAMWsHZQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210225110058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-WiKrUjxiBQA/YJeZAQAXh0I/AAAAAAABiHM/E0eoL5iQYncNudGc_QigNjqm7OAMWsHZQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210225110058.jpg" width="640" /></a></div> Setelah dana dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2018, namun kenyataannya hanya sebahagian yang dipergunakan, meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng<br /><br />“Setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, terdakwa Bambang Sugeng mengembalikan uang sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) ke Rekening Bank pada Tanggal 12 Juni 2019,” kata Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai terdakwa Bambang Sugeng, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)<br /><br />Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Akibat dari perbuatan terdakwa Bambang Sugeng, lanjut Majelis Hakim, telah mengakibatkan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa Bambang Sugeng sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /> <br />Perbuatan Terdakwa, lanjut Majelis Hakim kemudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim mengatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan menolak Pembelaan dari Pensehat Hukum Terdakwa. Oleh karena itu, lanjut Majelis Hakim, terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya <br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; 2. Menghukum Terdakwa Bambang Sugeng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH<br /><br />Putusan ini tak jauh beda dengan tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Atas Majelis Hakim ini, JPU masih pikir-pikir. Sementara terdakwa menerima.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir. Kalau putusannya hanya di kurangi 3 bulan dari tuntutan kita,” ujar JPU Wido Utomo<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Jum'at Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2018 sampai hari Jum'at Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2019 atau setidak tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-NZqtWMWcZB8/YJeZO6xUENI/AAAAAAABiHQ/hXDLg-dnv_YrSBPiXmjHKhFpe3-8UYKQACLcBGAsYHQ/s640/IMG20210225105940.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-NZqtWMWcZB8/YJeZO6xUENI/AAAAAAABiHQ/hXDLg-dnv_YrSBPiXmjHKhFpe3-8UYKQACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210225105940.jpg" width="640" /></a></div>Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cg. Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ;<br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 816 / 404.1.32 / 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kemantrenn Kecamatan Tulangann Kabupaten Sidoarjo.  Sebelumnya, Terdakwa BAMBANG SUGENG juga penah menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren sejak Tahun 2007 - Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo.<br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :<br /><br />a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, d. Menetapkan Peraturan Desa, e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: f. Membina kehidupan masyarakat Desa, g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran desa: i. Mengembangkan sumber pendapatan desa: j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa: k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, l. Memmanfaatkan teknologi tepat guna: m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-5_NA7YHo3Cg/YJeaeH3W4BI/AAAAAAABiHk/2geWA2Jav4k4eZPXKhBQoVLwaLt5i-69ACLcBGAsYHQ/s640/IMG20210225110058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-5_NA7YHo3Cg/YJeaeH3W4BI/AAAAAAABiHk/2geWA2Jav4k4eZPXKhBQoVLwaLt5i-69ACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210225110058.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2018 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen).<br /><br />Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /><br />Bahwa Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, memiliki Rekening Giro No. 073100778 di Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang di pergunakan untuk menampung dan menyimpan Pendapatan Desa Kemantren baik yang berasal dari Pendapatan Asli Desa maupun berasal dari Dana Transfer Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk dari Pemerintah Pusat, dan sejak Tanggal 26 Juni 2019 dipindahkan ke BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA, atas nama RKD (Rekening Kas Desa) Kemantren Tulangan Nomor Rekening 1041 000 1406.<br /><br />Untuk dapat mencairkan dana dari Rekening Bank Jatim Cabang Pembantu Tulangan, Cabang Sidoarjo maupun yang ada di BPR Delta Artha Sidoarjo, harus memerlukan tanda tangan Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa dan tanda tangan Saksi ANDRI YANI, SE selaku Bendahara Desa yang menjabat sejak bulan Mei 2017 s/d April 2020.<br /><br />Selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)<br /><br />Dana sebesar Rp1.339.260.750 dicairkan sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan perincian sebagai berikut : 1. Tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 200.080.500,; 2. Tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 349.167.500,; 3. Tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 84.500.000,; 4. Tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 26.357.550,; 5. Tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 96.459.500,; 6. Tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 101.940.000,; 7. Tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp. 305.755.700 dan 8. Tanggal 12 Desember2018 sebesar Rp. 175.000.000<br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap dana dana yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG tidak dikelola oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa.<br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2018, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2018 dilaksanakan seluruhnya meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG.<br /><br />Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan akan tetapi uangnya sudah dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut : 1. Pembayaran honoraium Kader Desa sebesar Rp870.000, 2. Beberapa kegiatan belum terlaksana Rp147.562.346, 3. Rehab Ruang Pelayanan Rp56.875.000, 4. Honor Pejabat Pengelolah Kegiatan Rp1.150.000. Jumlah Rp206.457.346 (Dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-wNiwcAl2Jcw/YJeaKxRXNWI/AAAAAAABiHc/AvbGw9lW-28OTz-vusHhktYnZY9_pWUHACLcBGAsYHQ/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="515" data-original-width="640" height="516" src="https://1.bp.blogspot.com/-wNiwcAl2Jcw/YJeaKxRXNWI/AAAAAAABiHc/AvbGw9lW-28OTz-vusHhktYnZY9_pWUHACLcBGAsYHQ/w640-h516/1.jpg" width="640" /></a></div></div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div style="text-align: justify;">Seluruh uangnya dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, dikembalikan pada Tanggal 12 Juni 2019 ke Rekening Bank Jatim sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)<br /><br /> Kemudian pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai Terdakwa BAMBANG SUGENG, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa), secara bertahap sejak Tanggal 04 April 2019 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2019 sebesar yang jumlah seluruhnya<br /><br />Dana sebesar Rp902.682.047 (sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah) dicairkan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut : 1. Pencairan Di Bank Jatim Tanggal 04 April 2019 sebesar Rp192.000.000, 2. Tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp64.450.000, 3. Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 100.040.000, 4. Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 239.173.297, 5. Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 206.172.000. Jumlah Rp. 801.835.297, dan 6. Pencairan di BPR Delta Artha Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp. 100.846.750. Jumlah seluruhnya Rp. 902.682.047 (Sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).<br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap uang yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, tidak dikelolah oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa) uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa.<br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2019, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2019 dilaksanakan meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG.<br /> <br />Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan meskipun uangnya sudah dicairkan oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut :<br /><br />Bahwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dana yang dicairkan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tidak direalisasikan sejumlah Rp58.954.200 dan Rp482.958.594  seluruhnya Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut diatas yang uangnya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, justru uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.<br /><br />Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Akibat dari perbuatan Terdakwa BAMBANG SUGENG telah merugikan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa BAMBANG SUGENG sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Tipikor Kades Di Sidoarjo Di Vonis 1.3 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp541 Juta

BERITA KORUPSI .CO –   Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 6 Mei  2021) menjatuhkan hukuman terhad...

Baca selengkapnya »

Sidang Perkara Korupsi Jembatan Brawijaya Kediri Menegangkan, Saksi “Jadi” Tersangka

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>"<i>Kasus 2 abad (2012 - 2021),</i></b> <b>Apakah Polda Jawa Timur akan serius menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Mega Korupsi ‘Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan negara </b></span></span><b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">sebesaar Rp14 miliar? Atau......????" </span></span></b><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-rf2I5z8BDZA/YJeMixfzA3I/AAAAAAABiGI/t2sf8IUFl3ceIhohh_hOKKqUAnyiZ2vFQCLcBGAsYHQ/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-rf2I5z8BDZA/YJeMixfzA3I/AAAAAAABiGI/t2sf8IUFl3ceIhohh_hOKKqUAnyiZ2vFQCLcBGAsYHQ/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Menegangkan! Itulah yang terjadi bila mengikuti persidangan kasus perkara Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp66.409.000.000, dan merugikan keuangan negara senilai Rp 14,4 milliar yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 6 Mei 2021<br /><br />Bayangkan, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH bersama Dua Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH dengan begitu marah dan jengkel mendengar jawaban demi jawaban dari saksi Erwanto atas peratanyaan Majelis Hakim, karena saksi dianggap mengingkari keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat di penyidik Polda Jawa Timur.<br /><br />“Kamu banyak tau tapi kamu berusaha menutupi. Di BAP kaamu menjelaskan bahwa PT SGS ada perjaanjian dengan PT Parahiyangan,” kata Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan marah<br /><br />Dari pengamatan Wartawan media ini selama Hakim Dede Suryaman, SH., MH menyidangkan perkara Korupsi sejak tahun 2019 lalu, baru kali ini menyaksikannya dengan begitu marah dan jengkel meminpin persidangan karena mendengar keterangan saksi saat mengajukan  peratanyaan-pertanyaan<br /><br />Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH tak lagi melanjutkan pertanyaan terhadap saksi Erwanto salah satu Staf di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris, karena saksi dianggap menutupi fakta yang sebenarnya terkait keterlibatan PT SGS mengerjakan proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri yang tidak mengikuti lelang, sementara pemenangnya adalah PT. Fajar Parahiyangan<br /><br />“Sudah, tidak perlu lagi ditanyakan. Kamu layak jadi tersangka. Dai tadi kamu bilang tidak tau tidak tau, tapi disini (maksudnya di BAP) sangat jelas kamu menerangkan. Saudara Jaksa, jadikan ini terdakwa,” tegas Ketua Majelis Hakim Dede</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-N-nYmgk-ZUQ/YJeOBkPcybI/AAAAAAABiGs/jHhtboa14RAJ0ZbbChuvCLAHVU49anUKQCLcBGAsYHQ/s409/IMG20180703163515.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="409" height="548" src="https://1.bp.blogspot.com/-N-nYmgk-ZUQ/YJeOBkPcybI/AAAAAAABiGs/jHhtboa14RAJ0ZbbChuvCLAHVU49anUKQCLcBGAsYHQ/w640-h548/IMG20180703163515.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT SGS</span></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"> Mendengar Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH mengucakan katata-kata yang bernada marah, saksi Erwanto cepat-cepat mengucapan permintaan maaf. <br /><br />“Maaf Pak,” kata saksi sambil mengatupkan kedua tangannya. Tetapi permintaan maaf dari saksi ditolak dengan tegas oleh Ketua Majelis Hakim. <br /><br />“Sudah sudah tidak perlu,” kata Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH, lalu memerintahkan kepada JPU agar menjadikan saksi sebagai terdakwa<br /><br />“Jadikan ini jadi terdakwa. Saya tidak mau melihat perkara ini seperti ini,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede kepada JPU <br /><br />Kemarahan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH tidak berhenti sampai disitu saja. Disaat JPU melanjutkan pertanyaan terhadap saksi Erwanto, Ketua Majelis langsung memerintahkan JPU agar tidak melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya.<br /><br />“Sudah, jangan tidak perlu ditanya lagi. Disini (BAP) sudah sangat jelas Dia menerangkan,” pungkas Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH.<br /><br />Yang mengagetkan seluruh pengunjung sidang, tak terkecuali Tim JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong maupun saksi Erwanto (saksi H.M. Moenawar dan Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo) adalah saat Ketua Majelis Hakim memerintahkan untuk keluar dari ruang sidang (persidangan di skors beberapa waktu) termasuk Wartawan media ini<br /><br />“Sudah jangan dilanjutkan, silahkan keluar semua. Keluar semua,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH. Tak lama kemudian. Ruang sidang Candra pun seketika kosong, yang tetap berada di ruang sidang hanyalah Ketiga Majelis Hakim dan Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH<br /><br />Kejadian yang tak biasa itu berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 6 Mei 2021, dengan agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU Nur Ngali, Ribut dkk Kejari Kota Kediri untuk Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT SGS dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya, dalam perkara Kasus Tindak Pidana  Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Loi7gU6qhwM/YJeNHzJso3I/AAAAAAABiGU/dTB_AeiSnHIsS1AogyXO7XSg2lFzKEYfwCLcBGAsYHQ/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-Loi7gU6qhwM/YJeNHzJso3I/AAAAAAABiGU/dTB_AeiSnHIsS1AogyXO7XSg2lFzKEYfwCLcBGAsYHQ/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga saksi itu adalah H.M. Moenawar (terpidana) selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (bagian pemasaran PT SGS yang juga sebagai orang kepercayaan terdakwa) dan Erwanto, Staf di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong<br /><br />Setelah beberapa saat di Skors, persidanganpun dilanjutkan. Kali ini mendengarkan keterangan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (Widiyanto). Keterangan Widiyanto, ternyata tak jauh beda dengan Erwanto. Kedua Saksi ini sepertinya sama-sama ingin “mengingkari” keterangan yang ada di BAP. Bedanya, Widiyanto beralasan sudah lama.<br /><br />Saksi Widiyanto “pura-pura” lupa, bagaimana awal mula pertemuan antara Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD (mantan Wali Kota sudah berstatus terdakwa juga dalam ini) yang akan mencalonkan Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong. Padahal, dalam BAPnya dijelaskan, bahwa saksi Widiyanto sebagai orang dekat Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan “PRI” orang dekatnya Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD<br /><br />Namun setelah Ketua Majelis Hakim menjelaskan isi BAP saksi Widiyanto yang isinua, bahwa awalnya “PRI”menghubungi terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong. Karena tidak terhubung, lalu “PRI” menghubungi saksi Widiyanto dan menyampaikan maksud Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD untuk bertemu investor. <br /><br />Lalu saksi Widiyanto menyampaikannya ke Terdakwa dan disetujui oleh terdakwa. Yang hasilnya diadakan pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya yang dihadiri Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD, “PRI”, terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Widiyanto<br /><br />“Ya, saya ada,” kata saksi setelah BAPnya dibacakan Ketua Majelis Hakim<br /><br />Saksi Widiyanto juga pura-pura lupa, maksud dari pertemuan itu. dalam persidangan, Saksi mengatakan bahwa tujuan dari pertemuan Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong adalah mencari investor untuk mengembangkan Klinik milik Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD<br /><br />Namun setelah Ketua Majelis Hakim balik bertanya untuk mempertegas jawaban saksi, apakah tuujuan pertemuan itu untuk kepentingan Klinik atau kepentingan Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD sebagai calon Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014. Saksi Widiyanto seakan-akan “baru sadar dari pingsan”, lalu menjawab, “Ya untuk pencalonan sebagai Wali Kota”.<br /><br />Saksi juga tak dapat mengelak saat Ketua Majelis Hakim menjelaskan peran saksi mulai dari pertemuan, penyerahan sejumlah uang dari Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong terhadap Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD sebelum menjadi Wali Kota hingga menjadi Wali Kota termasuk peran saksi dalam Proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya.<br /><br />Saksi Widiyanto akhirnya mengakui, bahwa dirinya diperintahkan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menyerahkan “uang” kepada  Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD hingga sampai Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD menjadi Wali Kota. Saksi juga mengakui jika dirinya bersama saksi Erwanto untuk mengawasi proyek Jembatan Brawijaya yang dimuat di media (koran).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-v4T918WxWQQ/YJeNYN87cWI/AAAAAAABiGg/HDHL9p9RTgQNlyJg5XCjSO8y9-co7fwvQCLcBGAsYHQ/s1366/IMG20210506141137.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-v4T918WxWQQ/YJeNYN87cWI/AAAAAAABiGg/HDHL9p9RTgQNlyJg5XCjSO8y9-co7fwvQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210506141137.jpg" width="640" /></a></div>Dalam BAP maupun dalam surat dakwaan JPU disebutkan, pertemuan antara dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk pencalonan sebagai Walikota Kediri. <br /><br />Atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti selaku Bendahara PT SGS mengeluarkan dana/uang  untuk dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : <br />1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. <br />7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. <br />8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Uang yang diterima oleh dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 adalah sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Anehnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini banyak sebagai “penonton”, dan ada pula yang sudah berstatus terpidana, diantaranya ; 1. H.M.  Moenawar, Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya,; 2. Rudi Wahono, Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS,; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU,; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T selaku PPK Dinas PU,; dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung<br /><br />Yang menjadi “penonton” hingga saat ini diantaranya, mantan Ketua DPRD Kota Kediri H. Nurudin Hasan yang masih ada hubungan kelarga dengan dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku mantan Wali Kota Kediri, karena surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang dikelurkan Ketau DPRD Kota Kediri tanpa dibahas terlebih dahulu di Pansus (Panitia Khusus) dan belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-YdudGsealn8/YJeNmQzqQuI/AAAAAAABiGk/K70K_k4drwUSwUh9jr1byOdCHNyfq1l_gCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210429114620%2B%2B-%2B%2BSaksi%2BNurudin%2BHasan%2BF-PANYudi%2BAyubchan%2B%2528F-Demokrat%2529%252C%253B%2BSujoko%2BAdi%2B%2528F-PDIP%2529%252C%253B%2BMuhaimin%2B%2528F-PKB%2529%252C%253B%2BSunarko%2B%2528F-PKNU%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://1.bp.blogspot.com/-YdudGsealn8/YJeNmQzqQuI/AAAAAAABiGk/K70K_k4drwUSwUh9jr1byOdCHNyfq1l_gCLcBGAsYHQ/w640-h296/IMG20210429114620%2B%2B-%2B%2BSaksi%2BNurudin%2BHasan%2BF-PANYudi%2BAyubchan%2B%2528F-Demokrat%2529%252C%253B%2BSujoko%2BAdi%2B%2528F-PDIP%2529%252C%253B%2BMuhaimin%2B%2528F-PKB%2529%252C%253B%2BSunarko%2B%2528F-PKNU%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU)<span style="color: black;">. </span></span><span style="color: red;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Foto Dok. BK</span></span></span></td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">Lalu bagaimana dengan anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 yang dalam persidangan mengakui, walau surat persetujuan dari Ketua DPRD yang tidak dibahas terlebih dahulu namun kemudian ditanda tangani agar menjadi sah atau Legal (“Yang haram menjadi halal tanpa prosedur”)<br /><br />Bagaimana pula dengan Tiga pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dedi Suwandi (Kasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah yang tidak terlibat dalam kegiatan namun menanda tangani dokumen pengadaan barang jasa serta menerima honor?. Sementara ketua Panitia Pengaadaan Wijanto sudah diadili dan sudah berstatus terpidana<br /><br />Kemudian bagaimana dengan Erwanto dan Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo yang punya peran penting dalam keterlibatan PT SGS untuk pekerjaan proyek Jembatan Brawijaya yang sama sekali bukan peserta lelang karena PT SGS hanya memiliki nilai grade 5 (lima) atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran<br /><br />Keterlibatan pihak-pihak tersebut diatas, terungkap dalam persidangan baik dengan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong maupun persidangan dengan terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014<br /><br />Pertanyaannya adalah, sesuai fakta persidangan yang terungkap dalam perkara ini, apakah Kepala Kepolisian Jawa Timur akan menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi ‘Jembatan Brawijaya” Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan negara sebesaar Rp14 miliar ? Atau......?<br /><br />Mengingat penanganan perkara ini sejak abad 20 (tahun 2013) dan mulai disidangkan tahun 2018 (masih di abad 20). Dan di abad 21 (tahun 2021), barulah giliran Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS dan Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku mantan Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 diadili. <br /><br />Lalu abad kerapa para pihak-pihak yang terlibat akan diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, atau para mereka yang terlibat akan tetap menjadi “penonton?”.<br /><br />Andai saja kasus ini adalah kasus pencurian, atau kasus pencemaran nama baik melalaui Media Sosial yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), atau melanggar peraturan tentang Protokol kesehatan dalam masa Pandemi Covid-19 atau melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, tak butuh waktu lama untuk menyeret para pelaku ke Pengadilan untuk daidili.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ugrQFMKWcYE/YJeOhCAqmAI/AAAAAAABiG0/yf9RhOowYWw4Y30_QNxiH7OdDHonJzjRQCLcBGAsYHQ/s639/IMG20210429133334%2B-%2BDedi%2BSuwandi%252C%2BKasi%2Bpembangunan%2BDPUPR%2B%2528Dinas%2BPekerjaan%2BUmum%2Bdan%2BPerumahan%2BRakyat%2529%252C%2BRoni%2BYustiono%252C%2Bpejabat%2Bdi%2BDinas%2BLDLHKP%2B%2528Dinas%2BLingkungan%2BHidup%252C%2BKebersihan%2Bdan%2BPertamanan%2529%2Bserta%2BUbaidillah.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="639" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-ugrQFMKWcYE/YJeOhCAqmAI/AAAAAAABiG0/yf9RhOowYWw4Y30_QNxiH7OdDHonJzjRQCLcBGAsYHQ/w640-h320/IMG20210429133334%2B-%2BDedi%2BSuwandi%252C%2BKasi%2Bpembangunan%2BDPUPR%2B%2528Dinas%2BPekerjaan%2BUmum%2Bdan%2BPerumahan%2BRakyat%2529%252C%2BRoni%2BYustiono%252C%2Bpejabat%2Bdi%2BDinas%2BLDLHKP%2B%2528Dinas%2BLingkungan%2BHidup%252C%2BKebersihan%2Bdan%2BPertamanan%2529%2Bserta%2BUbaidillah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah <span style="color: black;">(Foto Dok. BK)</span><br /></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Seperti diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal dari pertemuan antara terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dengan saksi Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD di Hotel Hyatt Surabaya yang saat itu mencalonkan untuk mmenjadi Wali Kota Kediri<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik Terdakwa  Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-f8v8isBPyBU/YJePGeNQ3dI/AAAAAAABiG8/maf7BEL6XPgVDaEqtZWpwPm6UDnYHrMIQCLcBGAsYHQ/s443/IMG20210408124530.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="442" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-f8v8isBPyBU/YJePGeNQ3dI/AAAAAAABiG8/maf7BEL6XPgVDaEqtZWpwPm6UDnYHrMIQCLcBGAsYHQ/w638-h640/IMG20210408124530.jpg" width="638" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD (terdaksa), mantan Wali Kota Kediri</span> (Foto. Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara Terdakkwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942 <br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari saksi dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000  <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><br />Perbuatan Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama dengan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br />1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br /> 3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya. <br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /> <br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama  dengan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf a atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi Jembatan Brawijaya Kediri Menegangkan, Saksi “Jadi” Tersangka

" Kasus 2 abad (2012 - 2021), Apakah Polda Jawa Timur akan serius menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Mega Korupsi ‘Jemba...

Baca selengkapnya »

Terpidana Korupsi Ali Murtopo Ajukan PK

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah KPK “enggan” menyeret Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos), Suhardjito (Direktur PT Dharma Utama) dan Ramdhoni (Kepala Dinas PUBM) Kabupaten Malang serta puluhan lainnya dalam perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna (terpidana)?”</span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ycRi8UmakxM/YJBAiISCGSI/AAAAAAABh9c/VnEdvPQ4v1UnC_XWKBaPBUtTjM6GbiBswCLcBGAsYHQ/s640/IMG20190214112451.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-ycRi8UmakxM/YJBAiISCGSI/AAAAAAABh9c/VnEdvPQ4v1UnC_XWKBaPBUtTjM6GbiBswCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20190214112451.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ali Murtopo, Terpidana Korupsi 3 tahun penjara, selaku penyuap Bupati Malang Rendra Kresna (berstatus terpidana 6 tahun penjara), mengajukan PK (Peninjauan Kembali) melalui Penasehat Hukmnya, Irfan Firdianto ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) lewat  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 3 Mei 2021<br /><br />Sidang PK yang diajukan terpidana Ali Murtopo melalui Penasehat Hukmnya berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya secara Virtual (Vidio Conference) dengan Kerua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH sertta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, SH., MH serta dihadiri JPU KPK Arif Suhermanto. Sementara terpidana Ali Murtopo mengkuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Lowokwaru Malang, Jawa Timur<br /><br />Alasan Ali Murtopo mengajukan PK adalah bukan untuk meminta bebas dari Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesi (MA RI) atas jeratan hukum atau pidana penjara selama 3 tahun sebagai terdakkwa atas kesalahannya pemberi suap kepada Buati Malang Rendra Kresna (berstatus terpidana dalam dua kasus Korupsi, yaitu Suap dengan hukuman 6 tahun  dan Gratifikasi dengan pidana 4 tahun penjara) melalui Eryk Aramndo Talla (sudah berstatus terpidana 3 tahun penjara) pada tahun 2011 – 214 yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam perkara Nomor 200/Pid.sus-TPK/2018/PN Sby tanggal 28 Pebruari 2019, melainkan meminta Keadilan atas hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1.875.030.000 subsidair 1 tahun penjara<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-rE9i3qUXj-w/YJBA3wBRjcI/AAAAAAABh9k/_JVPvaYNK2M5RYtDWcfsRl9pd2sdZI1mACLcBGAsYHQ/s640/IMG20210216185302%2BTerpidana%2BAli%2BMurtopo%2Bsaat%2Bhadir%2Bsebagai%2Bsaksi%2Buntuk%2Bterdakwa%2BEryk%2BArmando%2BTalla%252C%2B16%2BPebruari%2B2021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="344" data-original-width="640" height="344" src="https://1.bp.blogspot.com/-rE9i3qUXj-w/YJBA3wBRjcI/AAAAAAABh9k/_JVPvaYNK2M5RYtDWcfsRl9pd2sdZI1mACLcBGAsYHQ/w640-h344/IMG20210216185302%2BTerpidana%2BAli%2BMurtopo%2Bsaat%2Bhadir%2Bsebagai%2Bsaksi%2Buntuk%2Bterdakwa%2BEryk%2BArmando%2BTalla%252C%2B16%2BPebruari%2B2021.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Ali Murtopo saat hadir sebagai saksi untuk terdakwa Eryk Armando Talla, 16 Pebruari 2021(Foto. Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">“Saya bukan minta bebas. Saya mengakui kalau saya salah. Tapi yang saya minta adalah keadilan terkait uang pengganti itu. sekarang saya sudah menemukan bukti-bukti transfer kalau uang itu saya serahkan seluruhnya ke Eryk (Eryk Aramndo Talla). Itulah yang saya serahkan tadi ke Majelis Hakim dan sebagai bukti saya dalam PK nanti,” kata Ali Murtopo kepada beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 16 Pebruari 2021</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Uang pengganti yang wajib dibayar oleh terpidana Ali Murtopo adalah sebagai kekurangan yang harusnya dibayarkan ke Bupati Malang Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla. Dalam dakwaan JPU KPK, bahwa total uang suap yang diterima Bupati Malang Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla adalah sebesar Rp7.050.000.000. Namun dalam fakta persidangan adalah sebesar Rp5.90.030.000 dan yang dapat dibuktikan bahwa uang uang diberikan Ali Murtopo adalah sebesar Rp4.075.000.000. <br /><br />Sehingga ada kekurangan senjumlah Rp1.875.030.000, dan inilah yang wajib dibayar oleh Ali Murtopo dalam putusan Pengadilan Tipikor Nomor 200/Pid.sus-TPK/2018/PN Sby tanggal 28 Pebruari 2019<br /><br />Banyak yang bertanya saat Ali Murtopo dijatuhi hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti, padahal Ali Murtopo bukan sebagai penerima suap seperti Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla, melainkan sebagai pemberi suap atau hadiah berupa uang yang sama dengan Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Jawa Pos Group), Suhardjito (Direktur PT Dharma Utama) dan Ramdhoni Selaku Kadis PUBM Kabbupaten Malang<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-gA1dcX7IzYI/YJBD9vRg-jI/AAAAAAABh-Y/K4_VwLR-1GMNSzOVafx9umNB3Cxk4hpQgCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210119124942%2BFoto%2Bdari%2BKiri%252C%2BMashud%2BYunasa%2B%2528Pakai%2Brompi%2529%252C%2BSuhardito%2Bdan%2BKris%2BHaryanto%2B%2528Dok.%2BBK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-gA1dcX7IzYI/YJBD9vRg-jI/AAAAAAABh-Y/K4_VwLR-1GMNSzOVafx9umNB3Cxk4hpQgCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210119124942%2BFoto%2Bdari%2BKiri%252C%2BMashud%2BYunasa%2B%2528Pakai%2Brompi%2529%252C%2BSuhardito%2Bdan%2BKris%2BHaryanto%2B%2528Dok.%2BBK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari Kiri, Mashud Yunasa (Pakai rompi), Suhardito dan Kris Haryanto (Dok. BK)</td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Masyarakat pasti bertanya. Loh, kog baru sekarang menyerahkan bukti-bukti kepada Majelis Hakim setelah dirinya dinyatakan bersalah dan Vonis pidana penjara selama 3 tahun dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.8 miliar ? Mengapa tidak diserahkan pada saat dirinya diadili? .</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Nah, menurut cerita terpidana Ali Murtopo kepada beritakorupsi.co melalui Surel (Surat Eelektronik) maupun secara langsung saat ditemui di Pengadilan Tipikor Surabaya (Selasa, 16 Pebuari 2021), karena bukti baru berupa slip tarnsfer Bank senilai Rp1.2 miliar dari Ali Murtopo ke Eryk Armando Talla pada tanggal 9 Januari 2012 baru ditemukan oleh istri terpidana setelah setahun Ali Murtopo menjalani hukuman sebagai terpidana di Lapas Lowokwaru Malang<br /><br />Dan bukti-bukti tersebut, juga sudah diserahkan kepada Majelis Hakim saat Ali Murtopo dihadirkan sebagai saksi dipersidangan untuk terdakwa/terpidana Eryk Armando Talla pada Selasa, 16 Pebruari 2021<br /><br />“Karena bukti baru berupa slip tranfer Bank sejumlah Rp1.2 miliar ke Ery Armando Talla baru ditemukan oleh istri saya dari tumpukan dkemen-dokumen. Karena dulu kan saya bingung mencari nggak ketemu. Dan itulah yang saya serahkan juga tadi ke Majelis Hakim,” kata Ali (16 Pebriari 2021)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-MhefBAbBhMY/YJBBMHNA9lI/AAAAAAABh9s/VMV1uRMnukICWEZYZnr5ozsh4RyO85zhwCLcBGAsYHQ/s640/2.%2BEryk%2BArmando%2BTalla%252C%2BAli%2BMurtopo%2Bdan%2BRendra%2BKresna.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="282" data-original-width="640" height="282" src="https://1.bp.blogspot.com/-MhefBAbBhMY/YJBBMHNA9lI/AAAAAAABh9s/VMV1uRMnukICWEZYZnr5ozsh4RyO85zhwCLcBGAsYHQ/w640-h282/2.%2BEryk%2BArmando%2BTalla%252C%2BAli%2BMurtopo%2Bdan%2BRendra%2BKresna.png" width="640" /></a></div> Bahkan dalam persidangan saat itu, Ali Murtopo justru mempertanyakan uang sebesar Rp400 juta ke sejumlah Wartawan pada November 2011. Sementara pada tanggal 9 Desember 2011, ada klarifikasi dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen) yang dimuat dibeberapa media pada tanggal 5 Januari 2012 yang menjelaskankan bahwa tidak pernah menerima sejumlah uang. Sementara menurut Ali, bahwa pada tanggal 5 Januari 2012, Ali Murtopo baru mentransfer uang sebesar Rp880 juta ke rekening Eryk Aramndo Talla atas perintah Bagus Trisakti.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Semua penyerahan uang adalah untuk melaksanakan perintah Bagus Trisakti selaku produsen Buku. Pada tanggal 5 Januari 2012, Saya telah menyerahkan uang senilai Rp880.000.000 kepada Eryk Armando Talla yang di pergunakan untuk wartawan sebesar Rp400.000.000, untuk oprasional Rp80.000.000 dan untuk entertaint/hiburan Rp400.000.000. Tercantum dalam putusan perkara Nomor : 200/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, hal 75,” kata Ali <br /><br />Ali Menjelaskan, “Saya telah menyerahkan uang kepada Eryk Armando Talla sebesar Rp1.6 miliar, selanjutnya oleh Eryk Armando Talla diberikan ke Rendra Kresna melalui Budiono selaku ajudan Bupati, dengan rincian ; tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp780 000.000, tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp350.000.000 dan Maret 2012 sebesar Rp500.000.000. Tercantum dalam Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.sus-TPK/2018/PN Sby, Hal 96”.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Hv0QVCHquIg/YJBERRKFS6I/AAAAAAABh-k/e1rWZl6j6n45srLqHGNPrRL3PagDg2plACLcBGAsYHQ/s638/IMG20210119113433%2B%2B%2BMashud%2BYunasa%2Bselaku%2BDirektur%2BPT%2BJePe%2BPress%2BMedia%2BUtama%2B%2528Group%2BJawa%2BPos%2529%252C%253B%2B2.%2BKris%2BHaryanto%252C%2BKomisaris%2BPT%2BIntan%2BPariwara%252C%253B%2B3.%2BTukini%252C%2BDirektur%2BPT%2BIntan%2BPariwara%2Bdan%2B4.%2BSuhardito%252C%2BDirektur%2BPT%2BDharma%2BUtama.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="638" height="362" src="https://1.bp.blogspot.com/-Hv0QVCHquIg/YJBERRKFS6I/AAAAAAABh-k/e1rWZl6j6n45srLqHGNPrRL3PagDg2plACLcBGAsYHQ/w640-h362/IMG20210119113433%2B%2B%2BMashud%2BYunasa%2Bselaku%2BDirektur%2BPT%2BJePe%2BPress%2BMedia%2BUtama%2B%2528Group%2BJawa%2BPos%2529%252C%253B%2B2.%2BKris%2BHaryanto%252C%2BKomisaris%2BPT%2BIntan%2BPariwara%252C%253B%2B3.%2BTukini%252C%2BDirektur%2BPT%2BIntan%2BPariwara%2Bdan%2B4.%2BSuhardito%252C%2BDirektur%2BPT%2BDharma%2BUtama.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mashud Yunasa selaku Direktur PT JePe Press Media Utama (Group Jawa Pos),; 2. Kris Haryanto, Komisaris PT Intan Pariwara,; 3. Tukini, Direktur PT Intan Pariwara dan 4. Suhardito, Direktur PT Dharma Utama</td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Lebih laanjut Ali Murtopo menceritakan kepada beritakorupsi.co, sesuai bukti dalam putusan Majelis Hakim terhadap dirinya, bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Ali Murtopo telah memberikan uang sebesar Rp546.000.000 kepada Eryk Armando Talla melalui istrinya, Yukebeth dengan rincian ; tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp6.000.000, tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp480.000.000, tanggal 23 Maret 2012 Rp25.000.000 dan tanggal 27 Maret 2012 Rp35.000.000. Tercantum dalam Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.sus-TPK/2018/PN. Sby<br /><br />Ali Murtopo menceritakan. Selain pengusaha, Ia (Ali Murtopo) juga bekerjasama dengan PT. Jakarta Smart Media (Direkturnya Bagus Trisakti). Sementara Ali Murtopo dekat dengan Rendra Kresna sebelum menjabat sebagai Bupati Malang dan Eryk Armando Talla selaku Tim Sukses Akhmad Subhan yang berpasangan dengan Rendra Kresna saat mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2009<br /><br />Ibarat bunyi Peribahsa, “Pucuk dicinta Ulam tiba (hendak ulam pucuk menjulai)”. Saat Rendra Kresna terpilih dan dilantik menjadi Bupati periode 2009 - 2015, Rendra Kresna mempercayakan Eryk Armando Talla untuk mengatur proyek di Dinas Pendidikan Kaabupaten Malang. Nah, disinilah awal mula “petaka” yang meninpa Ali Murtopo, Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla masuk ke “lubang hitam” kasus Korupsi <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-MdE_pM_tdk0/YJBGIZxt5uI/AAAAAAABh-8/rkNPKIewmb8qs1VBxWoqEZcb2D0qjmJcwCLcBGAsYHQ/s818/Nurhidayat%2BPrima%2B%2528dari%2BPT%2BAraya%2BBumi%2BMegah%2529.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="818" height="330" src="https://1.bp.blogspot.com/-MdE_pM_tdk0/YJBGIZxt5uI/AAAAAAABh-8/rkNPKIewmb8qs1VBxWoqEZcb2D0qjmJcwCLcBGAsYHQ/w640-h330/Nurhidayat%2BPrima%2B%2528dari%2BPT%2BAraya%2BBumi%2BMegah%2529.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nurhidayat Prima (dari PT Araya Bumi Megah)</td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"> Pada taahun 2011, Ali Murtopo dengan PT Jakarta Smart Media mendapat 4 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan dengan menggandeng 4 CV, yaitu ; 1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluhjuta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. <br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri <br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia, interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurut Ali Murtopo, ke 4 paket pekerjaan itu ada fee sebesar 22.5 persen yang harus diberikan kepada Bupati. Kesepakatan itu menurut Ali Murtopo adalah antara Eryk Armando Talla dengan Bagus Trisakti selakuDirektur PT. Jakarta Smart Media. Sebagai pelaksana di PT Jakarta Smart Media, Ali Murtopo mengumpulkan uang yang diterima CV-CV sebagai pembayaran atas peket pekerjaan tersebut. <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-FtU-OOiWabU/YJBEtUtv3VI/AAAAAAABh-s/davFdl0I8g8T-murlbspp378Y-ceyUpVQCLcBGAsYHQ/s400/IMG20190321122115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="281" data-original-width="400" height="450" src="https://1.bp.blogspot.com/-FtU-OOiWabU/YJBEtUtv3VI/AAAAAAABh-s/davFdl0I8g8T-murlbspp378Y-ceyUpVQCLcBGAsYHQ/w640-h450/IMG20190321122115.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa/terpidana Eryk Armando Talla<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">“Semata-mata menjalankan Perintah Produsen yang berkomitmen dengan Eryk Armando Talla, sesuai Barang Bukti Nomor 343 berupa Email pada tanggal 10 April 2012 dari Bagus trisakti (bagustrisaku@yahoo.com) yang dikirimkan kepada Eryk Armando Talla (erykarmandow,yahoo.com) yang tercantum pada Putusan Perkara Nomor 200/Pid.Sus-TPK /2018 PN.Sby pada halaman 241,” kata Ali Murtopo <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ali Murtopo menjelaskan, total uang yang telah diserahkan kepada Eryk Armando Talla adalah sebesar Rp4.226.000.000, dan sisa uang ditangan Eryk Armando Talla hingga saat ini adalah sebesar R2.626.000.000</div><div style="text-align: justify;"><br />“Total uang yang saya serahkan kepada Eryk Armando Talla adalah sebesar Rp4.226.000.000 dengan rincian ; Rp880.000.000 diterima Eryk Armando Talla melalui transfer BCA pada tanggal 5 Januari 2012 Rekening Nomor 385.0410.177 (tercantum dalam Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, hal 75) dan sesuai BAP Eryk Armando Talla pada 19 November 2019 hal 14. Uang sebesar Rp1.600.000.000 diterima Eryk Armando Talla dan di berikan ke Rendra Kresna, telah di kembalikan oleh Rendra Kresna ke KPK. Uang sebesar Rp546.000.000 diterima Yukebeth secara cash dan transfer (tercantum dalam Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, hal 119 – 120. Uang sebesar Rp1.200.000.000 diterima Eryk Armando Talla melalui transfer BCA Pada tanggal 9 Januari 2012 Rekening Nomor 385.0410.177 dan sesuai dengan Barang Bukti Nomor 347, 355, 357. Tercantum dalam Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, hal 241 – 242” kata Ali<br /><br />“Sehingga total sisa uang yang masih dalam penguasaan Eryk Armando Talla adalah Rp4.226.000.000 - Rp1.600.000.000 = Rp2.626.000.000,” tandas Ali<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1ypgVdALZaU/YJBGk41erzI/AAAAAAABh_E/WImKfFSlqu4V7sZgxb72X88qMhInds1KACLcBGAsYHQ/s639/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="548" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-1ypgVdALZaU/YJBGk41erzI/AAAAAAABh_E/WImKfFSlqu4V7sZgxb72X88qMhInds1KACLcBGAsYHQ/w343-h400/1.jpg" width="343" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain ke terdakwa Eryk Armando Talla, Ali Murtopo juga menjelaskan terkait rincian cicilan uang yang diberikannya kepada Bagus Trisakti sebesar Rp900 juta berdasarkan keterangan Bagus Trisakti dalam persidangaan, termasuk bukti baru berupa transaksi uang dari Ali Murtopo ke Bagus Trisakti sebesar Rp225.000.000, dan bukti itu diserahkan Ali Murtopo kepada Majelis Hakim<br /><br /> Ali Murtopo pun merinci uang sebesar Rp900 juta yang diserahkannya kepada Bagus Trisakti yakni ; pada tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp400.000.000, tanggal 12 Juli 2012 Rp100.000.000, tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp100.030.000 melalui transfer dari rekening Ali Murtopo dan tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp75.000.000 dan sebesar Rp225.000.000<br /><br />Dan Menjawab kesaksian Bagus Trisakti, lanjut Ali Murtopo, “saya awalnya kurang bayar Rp1.700.000.000 dan sampai juli 2012 telah mencicil sebesar Rp900.000.000, sehingga masih kurang bayar Rp800.000.000 adalah pernyataan sepihak dari Bagus Trisakti yang tidak pernah di konfirmasi ke saya dan tidak pernah di tagihkan ke saya baiklisan maupun tertulis. Justru seandainya uang Rp1.200.000.000 tersebut adalah saya bayarkan kepada Bagus Trisakti dan di tambah cicilan Rp900.000.000, maka total yang saya bayarkan akan menjadi Rp2.100.000.000. Sehingga terjadi lebih bayar”. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tetapi ternyata uang Rp1,2 milia dahulu saat sidang saya sampaikan, itu untuk membayar Bagus Trisakti adalah salah, dan setelah bukti tranfer uang tersebut ketemu, ternyata saya bayarkan kepada Eryk Armando Talla atas sepengetahuan Bagus Trisakti. Sehingga Berita Pengiriman Uang ke Eryk Armando Talla saya tuliskan DP Buku Adikersa,” pungkas Ali<br /><br />Ali menjelaskan, dan apabila Ali Murtopo benar-benar memiliki kekurangan bayar (Hutang) sebesar Rp800.000.000 kepada Bagus Trisakti, tentu terdapat dokumen hutang piutang dengan terpidana Ali, dan tentu terdapat aktifitas dari Bagus Trisakti untuk melakukan penagihan kepada kepada Ali. </div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-WVfvodEiXQI/YJBCHicJwQI/AAAAAAABh98/zkoYEOjXqCMGuKv7o9Xh40ee8l1CpYbAACLcBGAsYHQ/s640/IMG20210126133208_01%2B%2B%2B%2B1.%2BKhusnul%2BFarid%2Bselaku%2BKetua%2BPanitia%2BPengadaan%2Byang%2Bmenjabat%2BKepala%2BBidang%2B%2528Kabid%2529%2BSekolah%2BMenengah%2BDinas%2BPendidikan%2BKabupaten%2BMalang%252C%253B%2B2.%2BBudianto%2B%2528Kabid%2BDinas%2BPendidikan%2BMenengah%2529%252C%253B%2B3.%2BSwandi%252C%2BKepala%2BDina.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-WVfvodEiXQI/YJBCHicJwQI/AAAAAAABh98/zkoYEOjXqCMGuKv7o9Xh40ee8l1CpYbAACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210126133208_01%2B%2B%2B%2B1.%2BKhusnul%2BFarid%2Bselaku%2BKetua%2BPanitia%2BPengadaan%2Byang%2Bmenjabat%2BKepala%2BBidang%2B%2528Kabid%2529%2BSekolah%2BMenengah%2BDinas%2BPendidikan%2BKabupaten%2BMalang%252C%253B%2B2.%2BBudianto%2B%2528Kabid%2BDinas%2BPendidikan%2BMenengah%2529%252C%253B%2B3.%2BSwandi%252C%2BKepala%2BDina.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> 1. Khusnul Farid selaku Ketua Panitia Pengadaan yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,; 2. Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah),; 3. Swandi, Kepala Dina Pendidikan (Foto. Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">“Faktanya, saya tidak pernah di tagih baik secara lisan atau tertulis. Dan justru pada 31 Mei 2013, Bagus Trisakti berkenan mentranfer / mengirim uang kepada saya sebesar Rp25.000.000,” ujar Ali<br /><br />Menurut Ali Murtopo, bahwa bukti-bukti yang sebenarnya sudah diserahkan ke penyidik KPK dan menjadi barang bukti, walau diakui bahwa bukti-bukti tersebut belum lengkap diantaranya si penerima uang/transfer<br /><br />“Bukti-bukti pembayaran yang sesungguhnya dulu sudah kami serahkan kepada KPK dan telah menjadi barang bukti, tetapi belum detail dan jelas nama penerima tranfer uang dari saya, yaitu ; Transaksi tranfer ke Eryk Armando Talla pada tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp1.200.000 000, Tranfer ke Bagus Trisakti, Bank Mandiri tanggal  6 Juli 2012 sebesar Rp400.000.000, Tranfer ke Bagus Trisakti, Bank Mandiri tanggal  12 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000, Tranfer ke Bagus Trisakti, Bank BCA tanggal  6 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000, Tranfer ke Bagus Trisakti, Bank BCA tanggal  24 Juli 2012 sebesar Rp75.000.000. Total seluruhnya adalah sebesar Rp1.875.030.000,” beber Ali<br /><br />Bukti tranfer yang baru ditemukan Ali Murtopo setelah dirinya dihukum pidana penjara, diserahkan Ali Murtopo kepada Majelis Hakim maupun ke JPU KPK. Andai saja, bukti-bukti yang saat ini diserahkan Ali Murtopo kepada Majelis Hakim maupun kepada JPU KPK dapat ditunjukannya pada saat dirinya diadili, bisa jadi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.8 miliar tidak akan dibebankan kepada terpidana Ali Murtpo.<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Tjwq1Gvk1tY/YJBCydTHFII/AAAAAAABh-E/LkJt_4n30O8T5RAUPw8afxra7aBJt183QCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210202142018%2B%2B%2B%2BHendry%2BTanjung%2Bsedang%2Bmenoleh%2Bsaksi%2Bdibelakangnya%2B%2528Sidang%2Btanggal%2B2%2BPebruari%2B2021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-Tjwq1Gvk1tY/YJBCydTHFII/AAAAAAABh-E/LkJt_4n30O8T5RAUPw8afxra7aBJt183QCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210202142018%2B%2B%2B%2BHendry%2BTanjung%2Bsedang%2Bmenoleh%2Bsaksi%2Bdibelakangnya%2B%2528Sidang%2Btanggal%2B2%2BPebruari%2B2021.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hendry Tanjung sedang menoleh saksi dibelakangnya (Sidang tanggal 2 Pebruari 2021). Foto. Dok. BK<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Namun yang aneh bin ajaib dalam perkara ini adalah bebasnya puluhan orang yang terlibat. Karena hingga hari ini belum ada tersangka baru. KPK sepertinya enggan untuk melakukan pengembangan atau menyeret pihak-pihak yang terlibat. KPK tidak lagi ‘segarang’ yang dulu saat KPK dipimpin Antasari dan Abraham Samat</i><br /><br />Banyangkan, pihak-pihak yang terlibat sesuaai fakta yang terungkap dalam persidangan, diantaranya ; 1. Mashud Yunasa selaku Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos,;  2. Suhardjito (Direktur PT Dharma Utama),; 3. Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang sejak tahun 2017 hingga sekarang),; 4. Bagus Trisakti selakuDirektur PT. Jakarta Smart Media,; 5. Kris Haryanto, Komisaris PT Intan Pariwara,; 6. Tukini, Direktur PT Intan Pariwara,; 7. Khusnul Farid selaku Ketua Panitia Pengadaan yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,; 8. Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah),; 9. Swandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012,; 10. Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE),;   <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Kemudian,11. Edi Suhartono, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2012 – 2013,; 12. Galih Putra Pradhana (Hecker yang dilibatkan dalam proses lelang melalui LPSE),; 13. Zaeni Ilyas (CV Sawunggaling), 14. Andik Dwi Putranto (Dirut CV Adi Kersa),; 15. Nurhidayat Prima (dari PT Araya Bumi Megah),; 16. Heri Sujadi (Kabid Dinas PU BM),; 17. Khoiriyah (CV Kartika Fajar Utama),; 18. Nata Elianda (adik terdakwa Eryk Armando Talla) dan 19. Nurhidayat Prima (PT Araya Bumi Megah) yang mengerjakan renovasi dan pembungunan rumah anak terdakwa Rendra Kresna, yaitu Kresna Utari Devi Phoksakh di Perumahan The Araya, Jl Araya Valley Nomor 29 Kabupaten Malang senilai 1 miliar rupiah<br /><br />Dalam perkara Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna tahun 2011 – 214 sangat jelas, yaitu si penerima suap adalah Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla. Keduanya dijerat dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Untuk Eryk Armando Talla baru diadili akhir tahun 2020 dalam 2 perkara sekaligus, yaitu Suap dan Gratifikasi dan divonis pidana penjara selama 3 tahun pada tanggal 27 April 2021<br /><br />Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /> <br />Huruf b : pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui<br />atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3JFE0UBQoJI/YJBFTkn8zrI/AAAAAAABh-0/AjudIjVEOyEWRdHJFTv-qbS0QyCo-PmiACLcBGAsYHQ/s640/Ubaidilah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://1.bp.blogspot.com/-3JFE0UBQoJI/YJBFTkn8zrI/AAAAAAABh-0/AjudIjVEOyEWRdHJFTv-qbS0QyCo-PmiACLcBGAsYHQ/w640-h376/Ubaidilah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ubaidilah</td></tr></tbody></table>Sedangan si pemberi suap adalah Ali Murtopo, dan sudah diadili yang saat ini berstatus terpidana 3 tahun penjara. Ali Murtopo dijerat pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /> <br />huruf b : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya<br /><br />Anehnya, perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna ini, seperti “panggung sandiwara, ada yang tampak dan ada pula yang tidak”. Sebab si penerima Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000, yaitu terdakwa Rendra Kresna dan terdakwa Eryk Armando Talla sudah diadili dan dinyatakan bersalah melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor. <br /><br />Namun Eryk Armando Talla baru diadili akhir tahun 2020 dalam 2 perkara sekaligus, yaitu Suap dan Gratifikasi bersama Rendra Kresna untuk perkara yang ke 2 yaitu Grtaifikasi. Pada tanggal 27 April 2021, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun terhadap Rendra Kresna dan membayar uang pengganti sebesar Rp6.3 M. Sedangkan Eryk Armandon Talla dijatuhui hukam pidana penjara selama 3 tahun dalam 2 perkara, yaitu Suap dan Gratfikasi dan membayar uang pengganti sejumlah Rp895 juta<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbnyi : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-wNHz-jxMJWg/YJBDUnZmFaI/AAAAAAABh-M/YBCvttLaCNchf8qI2gs0AjVrOypBRvshgCLcBGAsYHQ/s521/Kepala%2BDinas%2BPU%2BKab.%2BMalang%252C%2BRamdhoni%2B%2528kemeja%2Bputih%2529.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="521" height="444" src="https://1.bp.blogspot.com/-wNHz-jxMJWg/YJBDUnZmFaI/AAAAAAABh-M/YBCvttLaCNchf8qI2gs0AjVrOypBRvshgCLcBGAsYHQ/w640-h444/Kepala%2BDinas%2BPU%2BKab.%2BMalang%252C%2BRamdhoni%2B%2528kemeja%2Bputih%2529.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Dinas PU Kab. Malang, Ramdhoni (kemeja putih). Foto. Dok. BK<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang “tidak tampak” adalah si pemberi Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000. padahal, dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, dan atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat jelas berbunyi, “......dipidana penjara.....”<br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : <br /><br />Huruf a berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau huruf b berbunyi : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /><br />Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Anehnya lagi adalah, dalalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sessuai fakta persidangan maupun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya (27 April 2021) sangat jelas menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp6.375.000.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sejak 2012 hingga 2018 yang diterima terdakwa Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla adalah berasal Mashud Yunasa selaku Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos sebesar Rp3.8, Suhardjito, Direktur PT Dharma Utama sejumlah Rp1 M termasuk  dari Ramdhoni selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang sejak tahun 2017 hingga sekarang sebesar Rp1.5 miliar<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, si pemberi Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000 yang hingga hari ini belum “tampak” di gedung pengadil Koruptor sebagai tersangka/terdakwa.  <br /><br />Pertanyaannya adalah. Apakah si pemberi Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000 terhadap terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang dan terdakwa Eryk Armando Talla dianggap benar dan dibenarkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Atau hanya Ali Murtopo yang layak dijadikan tersangka/terdakwa/terpidana dalam perkara ini?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co mengatakan (Senin, 3 Mei 2021), hingga saat ini belum menerima informasi apakah ada pengembangan. “Sampai saat ini belum dapat informasi,” kata JPU Arif Suhermanto. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terpidana Korupsi Ali Murtopo Ajukan PK

“Apakah KPK “enggan” menyeret Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos), Suhardjito (Direktur PT Dharma Utama) dan...

Baca selengkapnya »

Mantan Ketua DPRD Kota Kediri “Nuruddin Hasan” dan Tiga Panitia Lelang "Jadi" Tersangka Korupsi?

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">#Sidang lanjutan perkara dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 - 2013 sebesar Rp6.7 M dengaan terdakwa dr. H. Samsul Ashar selaku Wali Kota Kediri# <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-AjXriCYvAIA/YIr73emjIwI/AAAAAAABhyY/0xLgGYCaZQoN94xU_4d7LfHsoWDjRYZ9wCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210429114424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://1.bp.blogspot.com/-AjXriCYvAIA/YIr73emjIwI/AAAAAAABhyY/0xLgGYCaZQoN94xU_4d7LfHsoWDjRYZ9wCLcBGAsYHQ/w640-h258/IMG20210429114424.jpg" width="640" /></a></div></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Dan itulah sebabnya, H. Nurudin Hasan, mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN, bersama Tiga pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah, mungkin saat ini mulai gelisah dan tak bisa tidur nyenyak, atau bisa juga makan pun tak selera, bukan karena adanya larangan mudik lebaran dari Pemerintah, melainkan setelah memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, Kamis, 29 April 2021. <br /><br />Karena dalam persidangan (Kamis, 29 April 2021), H. Nurudin Hasan selaku Ketua DPRD Kota Kediri yang juga keluarga terdakwa, tidak bisa menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terkait surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010,  walaupun belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010<br /><br />Itulah sebabnya Ketua Majelis Hakim marah kepada mantan Dewan yang terhormat ini karena lebih banyak menjawab lupa.<br /><br />“Saya tau, sebagai anggota Dewan pintar bersilat lidah. Korupsi itu dibangun karena adanya KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Tidak mungkin hanya terdakwa ini melakukan kalau tidak ada yang lain,” kata Ketua Majelis Hakim<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-l2-oWK3t5bA/YIr_dwdMgsI/AAAAAAABhzw/S2uO0TZJNoQCItab5vFVhpO5fFfJNs2fQCLcBGAsYHQ/s913/IMG20210429134559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="519" data-original-width="913" height="364" src="https://1.bp.blogspot.com/-l2-oWK3t5bA/YIr_dwdMgsI/AAAAAAABhzw/S2uO0TZJNoQCItab5vFVhpO5fFfJNs2fQCLcBGAsYHQ/w640-h364/IMG20210429134559.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD</span></td></tr></tbody></table> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sementara Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah mengakui kepada Majelai Hakim, tidak bekerja (tidak terlibat) sebagai Panitia namun menandatangani dokumen terkait lelang proyek pekerjaan Jembataran Brawijaya dan menerima honor. Sementara Wijanto, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saat ini sudah berstatus terpidana bersama 6 terpidana lainnya, yaitu 1. H.M.  Moenawar, Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya,; 2. Rudi Wahono, Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS,; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU,; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T selaku PPK Dinas PU,; dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung<br /><br />Alasan Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah menandatangani dokumen, karena mendapat tekanan dari pimpinan. Konyolnya, Ketiga saksi ini tidak membuktikan bagaimana bentuk tekanan yang dimaksud. Apaka secara fisik (nyata) atau Psikis (Psikologis)<b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ketua Majelis Hakimpun marah karena saksi “berbelit-belit” dan tidak terus terang. Ketua Majelis Hakimpun memerintahkan Panitra untuk mencatat keterangan saksi, dan mengatakan bahwa saksi bisa dikenai pasal 55 (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah H. Nurudin Hasan, Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah ‘akan terseret’ sebagai tersangka dalam kasus perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp 66.409.000.000, yang merugikan negara sesenilai Rp 14,4 milliar menyusul Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 dan 6 terpidana lainnya ?<br /><br />Selanjutnya, apakah dengan keterangan ‘mendapat tekanan’ tanpa menunjukan bukti akan bebas dari perkara ini? Sementara beberapa orang sudah berstatus terpidana termasuk Ketua Panitia, dan saat ini mantan Wali Kota yang diadili.<br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8IKYrYUVKC0/YIr8Czs2aXI/AAAAAAABhyc/dQmOExgMk-0lIl63IXwazjdnnINCFy91gCLcBGAsYHQ/s1234/1%2B-%2BIMG20210429114444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="535" data-original-width="1234" height="278" src="https://1.bp.blogspot.com/-8IKYrYUVKC0/YIr8Czs2aXI/AAAAAAABhyc/dQmOExgMk-0lIl63IXwazjdnnINCFy91gCLcBGAsYHQ/w640-h278/1%2B-%2BIMG20210429114444.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: small;">Andai saja, hanya cukup dengan keterangan tanpa bukti, bisa jadi beberapa orang dalam perkara ini maupun ratusan atau bahkan ribuan perkara Korupsi tidak akan diadili. <br /><br />Seperti bunyi Peribahasa, “Sepala-pala mandi biarlah basah. Yang artinya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan hendaknya tidak dilakukan setengah-setengah”. Andai saja penyidik Kepolisian Polda Jatim dalam penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri dan 2 proyek lainnya (RSUD Gambiran dan Poltek II Kediri) maupun perkara dugaan Korupsi lainnya, bisa jadi tak akan berlarut-larut dan akan menyeret puluhan orang sebagai tersangka baik pejabat pemerintah maupun Swasta. Namun apa dikata, semunya tergantung dari penyidik</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Kehadiran H. Nurudin Hasan, Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah ke gedung pengadil koruptor, adalah atas undangan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Kediri untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 dihadapan Majelis Hakim dimuka persidangan dalam kasus perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp 66.409.000.000, yang merugikan negara sesenilai Rp 14,4 milliar berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur.<br /><br />Selain ke 4 saksi (H. Nurudin Hasan, Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah), Tim JPU Nur Ngali, Ribut dkk Kejari Kota Kediri ini, juga menghadirkan 4 saksi lainnya atau sebanyak 8 orang saksi yang terdiri dari 5 anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 yaitu Yudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU) termasuk Nurudin Hasan F-PAN dan Tiga dari lingkungan Pemkot Kediri, yaitu Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah<b></b></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-lep8tph2YXI/YIsAQJr7gyI/AAAAAAABhz4/NpSZ1O_JL2wZwXM7kKwqHxoStnOgR-_nACLcBGAsYHQ/s915/IMG20210429114558%2B%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="915" height="380" src="https://1.bp.blogspot.com/-lep8tph2YXI/YIsAQJr7gyI/AAAAAAABhz4/NpSZ1O_JL2wZwXM7kKwqHxoStnOgR-_nACLcBGAsYHQ/w640-h380/IMG20210429114558%2B%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Persidangan yang berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 8 April 2021, adalah agenda mendengarkan keterangan 8 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU Nur Ngali, Ribut dkk Kejari Kota Kediri untuk Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya, dalam perkara Nomor31/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby Kasus Tindak Pidana  Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Terseretnya Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri ini sebagai terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jmebatan Brawijaya Kota Kediri ini, bermula pada tahun 2009 – 2010. Saat itu, Dinas PUPR Kota Kediri melaksanakan lelang untuk 3 Mega Proyek yang sudah ada pemenang lelangnya, sementara anggarannya belum ada, yaitu PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 namun yang mengerjakan adalah PT Surya Graha Semesta (SGS) <br /><br />Ke- 3  Mega Proyek itu adalah Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dengan anggaran Rp Rp 66.409.000.000, berdasarkan penunjukan penyedia Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan jangka waktu proyek 2010 – 2013. Pemenag lelang adalah PT Fajar Parahiyangan namun dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta (SGS)<br /><br />Ke 2. Proyek pembangunan RSUD Gambiran II dengan anggaran Rp 208.685.176.000 dengan SPMK No.1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 31 Desember 2013. Pemenangnya adalah PT Murni Konstruksi Indonesia dan yang mengerjakan PT Surya Graha Semesta (SGS)<br /><br />Dan ke 3. Proyek pembangunan gedung Poltek II Kediri dengan nilai anggaran Rp 88.901.861.280 SPMK No. 1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 22 Desember 2013. Pemenangnya adalah PT Nugraha  Adi Taruna, yang mengerjakkan PT SGS</span> <br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ZLCocOsc4O8/YIr8Whxy5zI/AAAAAAABhyo/_BzBFeio0KwyECleT68wj3SpJwDdMj4FgCLcBGAsYHQ/s1151/IMG20210429114620.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="1151" height="296" src="https://1.bp.blogspot.com/-ZLCocOsc4O8/YIr8Whxy5zI/AAAAAAABhyo/_BzBFeio0KwyECleT68wj3SpJwDdMj4FgCLcBGAsYHQ/w640-h296/IMG20210429114620.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Saksi Nurudin Hasan F-PAN</span></span>Yudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU) <br /></span></td></tr></tbody></table><br />Setelah Terdakwa Dr. Samsul Ashar menjadi Wali Kota Kediri dan Abdullah Abubakar sebagai Wakil Wali Kota (kemudain pada tahun 2014 - 2019 menjadi Wali Kota) yang dilantik pada April 2009 untuk periode 2009 – 2014, Kepala Dinas (Kadis) PU mengajukan proyek pembangunan jembatan Brawijawa Kediri pada Oktober 2010.<br /><br />Kemudian, Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri mengusulkan ke DPRD Kota Kediri. Usulan itu, ada persetujuan dari Ketua DPRD tanpa ada rapat pleno di Dewan. Ironisnya, Ketua DRPD saat itu pun sempat mendapat mosi tak percaya dari seluruh anggota Dewan Kota Kediri. <br /><br />Dan fakta yang terungkap dalam persidangan saat Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku Plt.  Kepala Dinas PUPR Kota Kedir diadili (sudah berstatus terpidana), ternyata proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,4 milliar, karena Kasenan selaku Pengguna Anggaran (PA), memerintahkan secara langsung Wijanto selaku Ketua Panitia pengadaan, agar segera mengumumkan pelaksanaan lelang dengan menggunakan Engineering Estimate (EE). Selain itu, Kasenan dianggap tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran. Tragisnya, nilai pembayaran lebih besar dari fisik pekerjaan jembatan yang terpasang.<br /><br />Dalam kasus ini, mantan Wali Kota Kediri ini (Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD) diduga menikmati “Jembtatan Brawijaya” sebesar Rp6.925.000.000 dari Komisaris PT. Surya Graha Semesta  (PT. SGS) Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan rincian, melalui keluarganya yaitu Fajar Poerna Wijaya sejumlah Rp3.475.000.000 dan diterima secara tunai oleh Terdakwa dari Tjahjo  Widjojo alias Ayong senilai Rp3.450.000.000  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Dalam persidangan (Kamis, 29 April 2021) dihadapan Majelis Hakim, saksi Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah mengakui, tidak dilibatkan dan tidak bekerja, namun menandatangani dokumen supaya dianggap legal (sah) serta menerima honor. <br /><br />“Kami tidak dilibatkan. Kami tandatangani supaya legal. Menerima honor. Terpaksa kami tandatangani karena kami mendapat tekanan,” kata Ke 3 saksi “mencari pembenaran” tanpa membuktikan bagaimana bentuk tekanan yang dimaksud. Apaka secara fisik (nyata) atau Psikis (Psikologis)  </span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-MVj0wqlwF9g/YIr9QR8OK0I/AAAAAAABhy0/YTPcRzmoPksy2uWtxzJaLk5BGh3akKP6wCLcBGAsYHQ/s1060/IMG20210429133334.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="531" data-original-width="1060" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-MVj0wqlwF9g/YIr9QR8OK0I/AAAAAAABhy0/YTPcRzmoPksy2uWtxzJaLk5BGh3akKP6wCLcBGAsYHQ/w640-h320/IMG20210429133334.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah</span></td></tr></tbody></table><br />Sementara saksi Yudi Ayubchan, Sujoko Adi, Muhaimin, Sunarko selaku anggota Dewan mengatakan, bahwa surat persetujuan dari DPRD Kota Kediri diketahui pada saat rapa Pansus (Panitia Khusu), dan saksi menyetujinya<br /><br />Ada yang menarik dari keterangan saksi selaku mantan (masih ada yang aktif sapai saat ini), yaitu tempat diadakannya rapat Pansus disalah satu Hotel di Jogyakarta. “Jembatan belum ada, tapi para anggota Dewan ini sudah menyeberang ke Kota Gudeg untuk mengadakan rapat”.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur  periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang  dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur  PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi  Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008  sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl.  Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor  PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo<br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili  berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan  yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota  Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g<br /><br />Dan melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan  2012 (tahun jamak) <br /><b></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-0yJqmZV0mAM/YIr9qhMwZmI/AAAAAAABhzA/iVQda1iiU3UC_m5QozpZg7dqOFbKBwJqwCLcBGAsYHQ/s1151/IMG20210429114620.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="1151" height="296" src="https://1.bp.blogspot.com/-0yJqmZV0mAM/YIr9qhMwZmI/AAAAAAABhzA/iVQda1iiU3UC_m5QozpZg7dqOFbKBwJqwCLcBGAsYHQ/w640-h296/IMG20210429114620.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf c, e dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.925.000.000 atau orang lain atau suatu  korporasi yaitu saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong sebesar Rp6.760.882.325, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M sebesar Rp396.500.000, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar  Rp25.000.000, saksi Yoyo Kartoyo sebesar Rp350.000.000, Saksi Agus Wahyudi sebesar Rp135.000.000 <br /><br />Sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar  Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. 8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-SXhfrYCYVjI/YIr-URJ4VcI/AAAAAAABhzI/srh1wx_TXXYxiP4ZJ313-Rz_t74IuYQ2gCLcBGAsYHQ/s960/IMG20210429121329.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="535" data-original-width="960" height="356" src="https://1.bp.blogspot.com/-SXhfrYCYVjI/YIr-URJ4VcI/AAAAAAABhzI/srh1wx_TXXYxiP4ZJ313-Rz_t74IuYQ2gCLcBGAsYHQ/w640-h356/IMG20210429121329.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 24 Maret 2009, terdakwa dr.H. Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /><br />Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /><br />Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan  pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota  Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000  (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing.<br /><br />Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA<br />(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening  1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang  ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.<br /><br />Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota  Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto  (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK).<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri. <br /><br />Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-HELRw8q-6K4/YIr-iCIKABI/AAAAAAABhzM/clFEqMb-Rb0NhLP1AA17Ir0fgFXOJB9ngCLcBGAsYHQ/s1141/IMG20210429133351.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="549" data-original-width="1141" height="308" src="https://1.bp.blogspot.com/-HELRw8q-6K4/YIr-iCIKABI/AAAAAAABhzM/clFEqMb-Rb0NhLP1AA17Ir0fgFXOJB9ngCLcBGAsYHQ/w640-h308/IMG20210429133351.jpg" width="640" /></a></div>Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono.<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan  Brawijaya secara multiyears (tahun jamak).<br /><br />Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah  Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan  saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan  penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni  Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan  Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak  Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun  jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013  sebesar Rp29.300.000.000<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-hkqtjus6fVU/YIr-v1Z5RFI/AAAAAAABhzU/ZLpGKDCG50MOAEPjndeaNLZptVkssp2GQCLcBGAsYHQ/s690/IMG20210429133439.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="477" data-original-width="690" height="442" src="https://1.bp.blogspot.com/-hkqtjus6fVU/YIr-v1Z5RFI/AAAAAAABhzU/ZLpGKDCG50MOAEPjndeaNLZptVkssp2GQCLcBGAsYHQ/w640-h442/IMG20210429133439.jpg" width="640" /></a></div>Hasil pansus rapat kemudian ditindaklanjuti dalan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak (multy years) Nomor : 631/21/419.16/2011 Nomor : 631/534/419.202011 Tanggal 25 Agustus 2011 dengan penganggaran sebsar Rp  71.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.700.000.000, 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp7.000.000.000, 3. Tahun anggaran 2012  sebesar Rp33.000.000.000 dan 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No.  1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years  (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan  angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011  sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000  <br /><br />DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan  Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor :  910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000.<br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan  Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak  Rp66.409.000.000.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-fQrYCQtyEGE/YIr-_ePjw6I/AAAAAAABhzc/16C2wgCV_9wEfV9UpH3tw7JkT-S1YneoQCLcBGAsYHQ/s1172/IMG20210429114635.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1172" height="298" src="https://1.bp.blogspot.com/-fQrYCQtyEGE/YIr-_ePjw6I/AAAAAAABhzc/16C2wgCV_9wEfV9UpH3tw7JkT-S1YneoQCLcBGAsYHQ/w640-h298/IMG20210429114635.jpg" width="640" /></a></div>Sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi, Harga Satuan (Kontrak Induk) No : 1697/XIVKONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan  konstruksi (pemborongan) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu Nur Iman Satrio Widodo,  S.T. dengan PT. Fajar Parahyangan yaitu saksi H. M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahyangan Jawa Timur dan Bali, dengan anggaran sebesar Rp66.409.000.000  dengan jangka waktu 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.<br /><br />Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut : <br />1. DPPA tanggal 21  September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi, <br />2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000 untuk  konstruksi dipotong untuk pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000  untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda,<br /> 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 29.470.3000.000 untuk  konstruksi, <br />5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.694.000.000. untuk konstruksi, <br />6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp  21.223.262.200 untuk konstruksi, <br />7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 7.046.437.800 untuk konstruksi.<br /><br />Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak  sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar      Rp1.328.180.000,  PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih  Rp1.171.213.273<br /><br />2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN  Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818<br /><br />3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN  Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455<br /><br />4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN  Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih  Rp2.244.227.273<br /><br />5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709<br /><br />11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000<br /><br />12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN  Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182<br /><br />13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN  Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661<br /><br />Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan  pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank  Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek  0261013606.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-r4LR4NnIcQA/YIr_NAatqEI/AAAAAAABhzk/XOf-k5NFvcIv2g0HZyf_HI5Q8iGFDv0YQCLcBGAsYHQ/s1137/IMG20210429133433.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="526" data-original-width="1137" height="296" src="https://1.bp.blogspot.com/-r4LR4NnIcQA/YIr_NAatqEI/AAAAAAABhzk/XOf-k5NFvcIv2g0HZyf_HI5Q8iGFDv0YQCLcBGAsYHQ/w640-h296/IMG20210429133433.jpg" width="640" /></a></div>Dalam proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan mengalami  keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana Laporan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progres fisik pekerjaan jauh lebih lambat dari jadwal perencanaan  pekerjaan.<br /><br />Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut,  Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali  teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu,  PPK telah mengadakan kegiatan ;<br /><br />1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha  Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013  dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan.<br /><br />Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M  menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan  Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013.<br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942<br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000  <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-SgtcFBK783Y/YIsBIKwSDzI/AAAAAAABh0A/4avghuXR5gQT3jwn_ztpfk0JH7YhL24tACLcBGAsYHQ/s388/Foto%2Bdari%2Bkiri%252C%2BAbudullah%2BAbubakar%2B%2528mantan%2BWkl%2BWali%2BKota%2Bdan%2BWali%2BKota%2B2014%2B-%2B2019%2529%252C%2BNuruddin%2BHasan%2B%2528Ketua%2BDPRD%2529%2Bdan%2BWali%2BKotaDr.%2BH.%2BSamsul%2BAshar%2B%2528saat%2Bini%2Bsebagai%2Bterdakwa%2529%2BFoto%2Bpada%2BSenin%252C%2B6%2BPebruari%2B2018%2B%2528Dok.%2BBK%2529..jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="388" height="476" src="https://1.bp.blogspot.com/-SgtcFBK783Y/YIsBIKwSDzI/AAAAAAABh0A/4avghuXR5gQT3jwn_ztpfk0JH7YhL24tACLcBGAsYHQ/w640-h476/Foto%2Bdari%2Bkiri%252C%2BAbudullah%2BAbubakar%2B%2528mantan%2BWkl%2BWali%2BKota%2Bdan%2BWali%2BKota%2B2014%2B-%2B2019%2529%252C%2BNuruddin%2BHasan%2B%2528Ketua%2BDPRD%2529%2Bdan%2BWali%2BKotaDr.%2BH.%2BSamsul%2BAshar%2B%2528saat%2Bini%2Bsebagai%2Bterdakwa%2529%2BFoto%2Bpada%2BSenin%252C%2B6%2BPebruari%2B2018%2B%2528Dok.%2BBK%2529..jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Abudullah Abubakar (mantan Wkl Wali Kota dan Wali Kota 2014 - 2019), Nuruddin Hasan (Ketua DPRD) dan Wali KotaDr. H. Samsul Ashar (saat ini sebagai terdakwa) Foto pada Senin, 6 Pebruari 2018 (Dok. BK).</td></tr></tbody></table><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br /> 1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br />3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya.<br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /> <br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<b><br /></b></span></div>

News Tipikor Mantan Ketua DPRD Kota Kediri “Nuruddin Hasan” dan Tiga Panitia Lelang "Jadi" Tersangka Korupsi?

#Sidang lanjutan perkara dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 - 2013 sebesar Rp6.7 M dengaan terdakwa dr. H. Sams...

Baca selengkapnya »