Terdakwa Chrisna Nur Setyawan (Sekretaris PN Trenggalek) Mengakui, Kwitansi Palsu

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-SHsIjmN6CiM/X7LqNih0OrI/AAAAAAABXZQ/5NBhyNObRSE8vvd63-CqfQMXX1t-3SdhQCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201116132904.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-SHsIjmN6CiM/X7LqNih0OrI/AAAAAAABXZQ/5NBhyNObRSE8vvd63-CqfQMXX1t-3SdhQCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201116132904.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 16 Nopember 2020, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN Surabaya, kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan Korupsi dugaan Korupsi pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Pengadilan Negeri (PN)  Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019,  dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) di PN Trenggalek tahun 2018 – 2019 dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah)<br /><br />Persidangan kali ini berbeda dari persidangan-persidangan sebelumnya. Karena persidangan kali ini, JPU Rendy Bahar Putra dan Dody Novalita yang juga selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek menghaditkan langsung Kedua terdakwa. Sedangkan sebelumnya adalah melalui Sidang Vidio Conference (Vicon), dimana Kedua terdakwa mengikuti persidangan melalui layar Vicon dari Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kab. Trenggalek<br /><br />Agenda sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo adalah mendengarkan keterangan saksi mahkota atau sesama terdakwa saling bersaksi dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan Soedarsana, SH., MH dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Zinur Ridlo selaku Penasehat Hukum terdakwa Chrisna Nur Setyawan dan Widya Aris Susanti selaku Penasehat Hukum terdakwa Riawan<br /><br />Kepada Majelis Hakim, terdakwa Chrisna Nur Setyawan selaku Sekretaris PN Trenggalek dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengakui Kwitansi yang diperlihatkan oleh JPU Dody adalah Kwitansi palsu<br /><br />“Ia itu palsu,” jawab terdakwa Chrisna<br /><br />Kwitansi yang dimaksud adalah terkait Kwitansi pembayaran dalam kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Pengadilan Negeri (PN)  Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019,  dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) di PN Trenggalek tahun 2018 – 2019<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Baca juga : Sekretaris dan Kasubag Umum PN Trenggalek Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya</span></span><br /></p><p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-zMHFCPK9V-A/X7LqrPWHBNI/AAAAAAABXZY/Kx_c7LmBD8Uzs1PNdn3Erj3Yd7q3-V3bgCLcBGAsYHQ/s639/IMG20201019131854.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-zMHFCPK9V-A/X7LqrPWHBNI/AAAAAAABXZY/Kx_c7LmBD8Uzs1PNdn3Erj3Yd7q3-V3bgCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201019131854.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">LBH ‘Rakyat Trenggalek’, rs. Pujihandi, SH., MH<br /></td></tr></tbody></table></p><p style="text-align: justify;">Namun JPU Rendy Bahar Putra dan Dody Novalita termasuk Majelis Hakim sempat merasa jengkel atas jawaban terdakwa Chrisna Nur Setyawan yang berbelit-belit saat ditanya tentang perlu tidaknya MoU dalam SPK maupun pembayaran honor LBH ‘Rakyat Trenggalek’ selaku petugas Pos Bakum PN Trenggalek<br /><br />Awalnya terdakwa mengatakan, bahwa MoU tidak diperlukan. Namun dalam SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditandatangani terdakwa Chrisna Nur Setyawan selaku PPK menyebutkan ‘berdarkan MoU’<br /><br />“Kalau Cuma anggaran dua puluh juta, itu tidak diperlukan,” jawab terdakwa enteng<br /><br />“Kalau anda mengatakan MoU tidak diperlukan, mengapa dalam SPK menybutkan ‘berdasakan MoU?,” tanya JPU Dody. <br /><br />“Cuma dua puluh juta. Satu rupiahpun kalau itu uang negara, itu sama dengan Korupsi. kalau itu uang pribadi saudara ya nggak apa-apa,” lanjut JPU Rendy<br /><br />Terdakwapun tak dapat bekelit dan akhirnya mengakui bahwa MoU diperlukan. “MoU kita perlukan,” jawab terdakwa dengan suara terdengar meneteskan air mata hingga beberapakali saat menjawab pertanyaan JPU<br /><br />Anehnya. BPKP Perwakilan Provinsi saat dihadirkan sebagai ahli auditor dalam penghitungan kerugian negara dalam kasus perkara ini menyebutkan, bahwa pembayaran oleh pihak PN kepada LBH ‘Rakyat Trenggalek’ adalah sah karena ada SPK dan SPM.<br /><br />Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa ‘lahir’ SPK (surat perintah kerja) dan SPM (surat perintah membayar) dari pihak PN terhadap LBH ‘Rakyat Trenggalek’ sementara tidak ada MoU atau kerjasama antara PN yang ditanda tangani Ketua PN dengan Ketua LBH ‘Rakyat Trenggalek’ yang ditanda tangani Drs. Drs. Pujihandi, SH., MH?<br /><br />Namun ada yang masih misteri, yaitu tandatangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Agus Ariyanto, SH dalam MoU dengan LBH ‘Rakyat Trenggalek’. Sebab Ketua PN Trenggalek Agus Ariyanto, SH, kepada Majelis Hakim saat dihadirkan sebagai saksi menjelaskan, tidak pernah menandatangani MoU dengan  LBH ‘Rakyat Trenggalek’ tahun 2018 dan 2019.<br /><br />Lalu siapa ‘makhluk’ yang membubuhkan tandatangan dalam MoU antara PN Trenggalek dengan LBH ‘Rakyat Trenggalek’ ? Sebab terdakwapun tidak mengetahui siapa yang menanda tanganinya saat ditanya oleh Majelis Hakim.  <br /><br />“Saudara jujur aja. Itu sudah jelas palsu ada hasil labnya (laboratorium), dan saksi sudah kita periksa,” kata anggota Majelis Hakim Emma Elliany. Namun terdakwa tetap mengatakan tidak mengetahuinya.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat mata anggaran di PN Trenggalek untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah) per taahun<br /><br />Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Baca juga : Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?</span></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-0gcV0oikd3E/X7Lroczk2WI/AAAAAAABXZk/-FZ4GAzPLGMtpaxSiIj4X2-3qFieWpqcwCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201116131550.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-0gcV0oikd3E/X7Lroczk2WI/AAAAAAABXZk/-FZ4GAzPLGMtpaxSiIj4X2-3qFieWpqcwCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201116131550.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Dody memperlihatkan dokumen SPK</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum untuk tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum<br /><br />Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran<br /><br />Prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah : 1. Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat" Trenggalek yang ditandatangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" Trenggalek<br /><br />2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan<br /><br />Karena selama tahun 2018 dan 2019 tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek.<br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut.<br /><br />Padahal saksi Agus Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut<br /><br />Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Baca juga : Auditor BPKP Jamtim, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA : Ada penyimpangan Anggaran dan Pemalsuan Tanda Tangan<br /></span></span><br />Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi<br /><br />Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /></div><div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-i6x6gt2UmYM/X7LsKeRwtpI/AAAAAAABXZs/jmpQo4Hns_QqmFQMr8o1dHQ4i_BNvq7lgCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201116131609.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-i6x6gt2UmYM/X7LsKeRwtpI/AAAAAAABXZs/jmpQo4Hns_QqmFQMr8o1dHQ4i_BNvq7lgCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201116131609.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Dody memperlihatkan dokumen MoU<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ;<br /><br />a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,;<br />b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung;<br />c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019;<br />d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %);<br />e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak;<br /><br />Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)<br /><br />Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm))<br /> Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Apt, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ;<br /><br />a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia<br /><br />b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Hm6Xz5OJOf4/X7LtS4hEgBI/AAAAAAABXZ4/wfa6KQSkvlUT5eMY0w7H__-Zk7ait4xeACLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201116125424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-Hm6Xz5OJOf4/X7LtS4hEgBI/AAAAAAABXZ4/wfa6KQSkvlUT5eMY0w7H__-Zk7ait4xeACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201116125424.jpg" width="640" /></a></div>Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />“Sehingga dana cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2019,” kata JPU saat membacakan dakwaannya<br /><br />Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan<br /><br />Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA,<br /><br />Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019<br /><br />Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1 ) atau Subsidar pasal 3 lebih subsidair pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor Terdakwa Chrisna Nur Setyawan (Sekretaris PN Trenggalek) Mengakui, Kwitansi Palsu

BERITA KORUPSI .CO – Senin, 16 Nopember 2020, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek bersama Majelis Hakim Pen...

Baca selengkapnya »

Dirut dan Kabag PDAM Tulungagung “Terlibat” Dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp Rp1.359.392.800?

<p style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Ketua Majelis Hakim menyarakan terdakwa Djoko Hariyanto unuk mengajukan sebagai JC (Justice Collabolator) dalam perkara dugaan Korupsi sebesar Rp1.359.392.800 terkait kegiatan pemeliharaan/perawatan di PDAM Kab. Tulungagung sejak tahun 2016 hingga 2019# <span style="font-size: small;"><span style="color: black;">  </span></span></b></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"></span></span></b></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-qpSH-1PpyC4/X7LlMR7bLgI/AAAAAAABXYY/bAoW73M-00EMfJVPX2wg0PS_zdSB-X4IwCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201116104411_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-qpSH-1PpyC4/X7LlMR7bLgI/AAAAAAABXYY/bAoW73M-00EMfJVPX2wg0PS_zdSB-X4IwCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201116104411_1.jpg" width="640" /></a></span></b></span></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 16 Nopember 2020, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN Surabaya, menggelar sidang lanjutan perkara dugaan Korupsi kegiatan pemeliharaan/perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung sejak tahun 2016 hingga 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800 dengan terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumiran selaku Kasi (Kepala Seksi) Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya.<br /><br />Agenda sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo adalah mendengarkan keterangan 9 orang saksi sebagai pekrja ‘fiktif’ yang dihadirkan JPU Agus Tri Radityo ke muka persidangan  dihadapan Majelis Hakim yang diketuai DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH<br /><br />Dalam persidangan ini ada yang menarik perhatian, karena terungkap fakta baru baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari pengakuan terdakwa Djoko Hariyanto. Hal ini tak jauh dari dugaan masyarakat seperti yang diberitakan sebelumnya terkait adanya keterlibatan pihak lain. Siapa pihak lain itu ?<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, para saksi mengakui bahwa tanda tangan dalam dokumen sebagai bukti yang diperlihatkan JPU dihapan Majelis Hakim tidak diakui saksi. Para saksipun saat itu diminta oleh Majelis Hakim untuk membuat tandatangan dikertas yang telah disediakan di meja Majelis Hakim<br /></span></span></span></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-s5IT092lCFM/X7Ll0_WCByI/AAAAAAABXYg/iWuvYVyUS_MTBMXOJ-QNknvgvnxoy2dLgCLcBGAsYHQ/s639/IMG20201113104629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-s5IT092lCFM/X7Ll0_WCByI/AAAAAAABXYg/iWuvYVyUS_MTBMXOJ-QNknvgvnxoy2dLgCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113104629.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> Terdakwa Djoko Hariyanto</span></span></span></span></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">Nah, disinilah yang menarik. Karena pengakuan para saksi inilah yang tidak dibantah oleh terdakwa. Bahkan yang lebih menariknya, saat terdakwa Djoko Hariyanto mengungkap keterlibatan Direktur Utama (Dirut) PDAM yang lama maupun yang baru yaitu Drs. Haryono, M. Si, dan kemudian tahun 2019 digantikan Drs. Windu Bijantara<br /></p><p style="text-align: justify;"><br />“Atas perintah Pimpinan (Dirut),” kata terdakwa Djoko Hariyanto menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH terkait kegiatan pekerjaan pemeliharaan/perawan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung sejak tahun 2016 hingga 2019 yang melibatkan pekerja ‘fiktif’.<br /><br />Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH pun ingin tahu siapa nama Dirut yang dimaksud terdakwa Djoko Hariyanto. “Siapa nama Dirutnya?”. Tanya Ketua Majelis Hakim dan dijawab terdakwa dengan menyebutkan nam Drs. Haryono, M. Si, dan dan Drs. Windu Bijantara<br /><br />“Yang lama Pak Haryono dan yang sekarang Pak Windu,” jawab terdakwa.<br /><br />Pengakuan terdakwa Djoko Hariyanto tidak hanya disitu saja. Melainkan keterlibatan Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag. Perawatan tahun 2016 sampai 2017 yang memalsukan dokumen. <br /><br />“Yang memalsukan itu mantan Kabag saya tahun 2016 dan 2017,” kata terdakwa. Ketua Majelis Hakimpun ingin tahu siapa nama Kabag (Kepala Bagian) yang dimaksudkan terdakwa.<br /><br />“Siapa namanya, masih ada (aktif) sekarang?” tanya Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />“Namanya Prasetyo Budi Santoso, masih ada,” jawab terdakwa.<br /></p><p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Baca juga : Diduga Korupsi Rp1.3 M, Kasi Bengkel Teknik PDAM Tulungagung Diadili</span></span><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-9aTRm60GSkk/X7LmZwHEWVI/AAAAAAABXYs/mm6PtV94EpYg-HN4evK-IUuu5qe8gMxawCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201116105027.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-9aTRm60GSkk/X7LmZwHEWVI/AAAAAAABXYs/mm6PtV94EpYg-HN4evK-IUuu5qe8gMxawCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201116105027.jpg" width="640" /></a>Setelah terdakwa Djoko Hariyanto mengungkap keterlibatan Dirut dan Kabag PDAM, Ketua dan anggota Majelis Majelis Hakim menyarakan agar terdakwa mengajukan sebagai JC (Justice Collabolator) dalam perkara yang menjeratnya, agar terdakwa lebih berani mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini dengan mendapatperlindungan hukum sesuai peraturan perungan-undangan yang berlaaku<br /></div><p style="text-align: justify;">Ada yang menggelitik dalam persidangan kali ini, yaitu pengakuan terdakwa Djoko Hariyanto terkait keterlibatan Dirut PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung,  Drs. Haryono, M. Si, dan dan Drs. Windu Bijantara serta keterlibatan Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag. Perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2016 sampai 2017 tidak jauh beda dengan isi surat Dakwaan JPU.<br /><br />Dalam isi surat dakwaan JPU menngatakan, tidak ada dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan sebelum melakukan suatu pekerjaan termasuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dan prakteknya, dalam pelaksanaan kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung, hanya berdasarkan instruksi lisan dari Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu Drs. Haryono, M. Si, dan tahun 2019 yakni Drs. Windu Bijantara<br /><br />Dalam instruksi lisan tersebut, lanjut JPU membacakan dakwaannya, saksi Drs. Buryono, M.Si maupun saksi Drs. Windu Bijantara memerintahkan terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian (Kabag) Perawatan (sejak April 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung untuk bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan tersebut tanpa melibatkan bagian perencanaan untuk membuat dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-UmL7cMbVejM/X7Lni0sxdbI/AAAAAAABXY0/ZlXSMkeaS7g0KZvw7xWRbKLeK4lc53NOACLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201116105541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-UmL7cMbVejM/X7Lni0sxdbI/AAAAAAABXY0/ZlXSMkeaS7g0KZvw7xWRbKLeK4lc53NOACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201116105541.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah. kalau kegiatan pekerjaan pemeliharaan/peratwan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung yang dikatakan tanpa ada dokumen usulan/rekomendasi termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena atas perintah Pimpinan (Dirut), apakah hanya terdakwa Djoko Hariyanto yang diadili ? <br /><br />Apakah terdakwa Djoko Hariyanto punya kuasa untuk menolak perintah pimpinan? Bukankah bawahan harus patuh dan loyal kepada pimpinan? Apakah hanya terdakwa Djoko Hariyanto yang melaksanakan perintah pimpinan sekalipun perintah itu ‘dianggap salah’?.<br /><br />Apakah hanya terdakwa Djoko Hariyanto yang demikian atau masih banyak “Djoko Hariyanto-Djoko Haroyanto” lain diberbagai Instansi/lembaga pemerintahan yang melakukan hal yang sama?<br /><br />Pertanyan selanjutnya dalah, apakah kedua pimpinan tertinggi di Perusahaan milik daerah Kab. Tulungagung itu lepas dari tanggung jawab hukum karena sebagai pejabat tertinggidi PDAM? <br /><br />Lalu bagaimana dengan Prasetyo Budi Santoso? Apakah keterlibatan pemalsuan oleh mantan Kabag Perawatan di PDAM Kab. Tulungagung itu menjadi tanggungjawab terdakwa Djoko Hariyanto karena sebagai bawahan ? Apakah perbuatan pimpinan menjadi tanggungjawab bawahan?<br /><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-OTaLquJ8sYI/X7LoA6aimRI/AAAAAAABXY8/gNm-AEDU3oMp_AUnUOF0vso7VW_Yb4y-QCLcBGAsYHQ/s639/IMG20201113094918.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-OTaLquJ8sYI/X7LoA6aimRI/AAAAAAABXY8/gNm-AEDU3oMp_AUnUOF0vso7VW_Yb4y-QCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113094918.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan yang tak kalah menariknya dari kasus ini adalah issu yang beredar dan yang diterima dari sumber beritakorupsi.co adalah, terkait proyek fiktif di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2015 – 2018.<br /><br />Sumber menyebutkan, bahwa pada tahun 2018 dan 2019, Kejari Tulungagung sudah pernah memanggil dan memeriksa beberapa saksi selaku pemilik CV (perusahaan) termasuk si “AK” selaku Ketua Aspekindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Indonesia) Kab. Tulungagung yang diduga terlibat dalam proyek ‘fiktif’ di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2015 – 2018.<br /><br />“Tahun 2018 dan 2019, Kejari Tulungagung sudah pernah memanggil saksi, ada 6 orang pemilik bendera (CV) yang dipinjam bederanya diperiksa termasuk “AR” Ketua Aspekindo. Mereka di BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” kata sumber kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Senin, 16 November 2020 sekira pukul 21.30 WIB <br /><br />Lebih lanjut sember menjelaskan, “Itu proyek tahun 2015 sampai 2018. Setiap tahun ada anggaran dari APBN sebesar Satu koma Sembilan M (maksudnya, 1,9 milliar rupiah). Saya juga tidak tahu, apakah mereka itu akan dipanggil saksi untuk perkara ini, saya tidak tahu,” kata sumber mejelaskan<br /><br />Terkait hal ini, beritakorupsi.co belum mendapat tanggapan dari Kejari Tulungung karena saat beritakorupsi.co menghubungi Kasi Pidsus Kejari Tulungung melalui telopon selulernya tak dapat terhubung.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-b6Gb1azvpv4/X7LpEVRjupI/AAAAAAABXZE/dieltLzLKBgqKnrw7PXMbUrkRuGZ2msLACLcBGAsYHQ/s639/IMG20201113094805.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-b6Gb1azvpv4/X7LpEVRjupI/AAAAAAABXZE/dieltLzLKBgqKnrw7PXMbUrkRuGZ2msLACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113094805.jpg" width="640" /></a></div>Sebenarnya masih ada kasus Korupsi yang “hilang” di Kejari Tulungangung, yaitu kasus Korupsi dana PSSI Kab. Tulungagung yang bersumber dari APBD Kab. Tulungagung TA 2010 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp532 juta<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Tulungagung sudah menyeret 2 (dua) pengurus PSSI Cabang Kab. Tulungagung ke Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kurun waktu yang berbeda. Pada tahun 2012, Aang yang saat itu menjabat sebagai bendahara PSSI Tulungagung dan kemudian tahun 2014, Edy T selaku Sekretaris PSSI Cabang Kab. Tulungagung. Keduanyapun sudah divonis pidana penjara, bahkan sudah selesai menjalani hukumuannya<br /><br />Lalu apa yang “hilang” di Kejari Tulungagung?. Yaitu keterlibatan Ketua PSSI Cabang Kab. Tulungangung yang juga Ketua DPRD Kab. Tulungagung saat itu, yakni Supriyono. <br /><br />Supriyono selaku Ketua dan Edy (Sekretaris) PSSI Cabang Kab. Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka Korupsi dana PSSI Cabang Kab. Tulungagung oleh penyidik Kejari Tulungagung berdasaran Sprindik Kepala Kejaksaan Negeri Tulugagung Nomor : Print-02/0.527/Fd.1/11/2012 dan Nomor : Print-03/0.5.27/Fd.1/11/2012<br /><br />Anehnya, dari 2 tersangka, hanya Edy yang diseret ke Pangadilan Tipikor Surabaya dan sudah divonis pidana penjara. Bahkan Edy sudah selesai menjalani hukumannya. Lalu kemana tersangka Supriyono ? <br /><br />Sementara Supriyono diadili dan dihukum (Vonis) 8 tahun pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya bukan kasus dana PSSI, melainkan kasus Korupsi Suap uang ‘Ketuap Palu’ APBD Kab. Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar 4 milliar rupiah lebih yang ditangani KPK. Dan saat ini, terdakwa Supriyono masih mencari ‘selamat’ ke Mahkamah Agung RI<br /><br />Nama Supriyono di Kabupaten Tulungagung sudah tak asing lain. Bahkan nama Supriyono ‘sangat ditakuti’ di Kabupaten Tulungagung. Karena selain Ketua DPRD dan Ketua DPC PDIP Kab. Tulungagung, nama Supriyono bersama adiknya Suharminto disebu-sebut sebagai “Powerful” di Kabupaten Tulungagung<br /><br />Lalu adakah hubungan “Powerful” Supriyono dengan “hilangnya” berkas  di Kejari Tulungagung dalam kasu Korupsi dana PSSI Cabang Kab. Tulungagung yang menyeret Supriyono sebagai tersangka?<br /><br />Begitu juga dengan kasus pengerusakan meja dan memecahkan Toples Nastar yang ada diatasnya yang dilakukan oleh Suharminto selaku anggota DPRD Kab. Tulungung serta memecahkan Botol Bir di Pendopo Kabupaten yang dibawanya bersama temannya saat menemui Bupati Tulungagung, pada Jumat, 29 Mei 2020<br /><br />Ini salah satu kasu yang unik dan menarik. Dimana salah satu anggota DPRD sebagai Dewan yang terhormat “dianggap benar” saat melakukan tindakan tak terpuji dengan cara merusak milik pemerintah.<br /><br />Karena Suharminto lolos dari jeratan hukum. Sebab penyidik Polres Tulungagung tidak menetapkan Suharminto sebagai tersangka. Melainkan temannyalah yang menjadi tersangka tunggal. <br /><br />Lucunya lagi, Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia justru memblokir Nomor WhastApp beritakorupsi.co karena menanyakan hal itu.<br /><br />Pertanyaannya terkait kasus ini, salakah masyarakat yang melakukan pengerusakan milik pemerintah terlebih di dalam lingungan kantor pemerintah? Kalau dianggap salah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengapa perbuatan Suharminto tidak dianggap salah ? Apakah karena anggota Dewan?. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Dirut dan Kabag PDAM Tulungagung “Terlibat” Dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp Rp1.359.392.800?

#Ketua Majelis Hakim menyarakan terdakwa Djoko Hariyanto unuk mengajukan sebagai JC (Justice Collabolator) dalam perkara dugaan Korupsi sebe...

Baca selengkapnya »

Diduga Korupsi Rp1.3 M, Kasi Bengkel Teknik PDAM Tulungagung Diadili

<div><div><div><div><div><div><div><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Adakah keterlibatan Dirut PDAM dalam perkara dugaan Korupsi kegiatan pemeliharaan/ perawatan di PDAM Kab. Tulungagung tahun 2016 - 2019 sebesar Rp1.359.392.800? Atau ada pihak lain yang “diselamatkan”?#</span></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-O9AMEZ_0HuM/X7AtjZb43DI/AAAAAAABXGI/UAGHSQnBovYDtF85tAQc3SIkKASQQ-_EgCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201113104629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-O9AMEZ_0HuM/X7AtjZb43DI/AAAAAAABXGI/UAGHSQnBovYDtF85tAQc3SIkKASQQ-_EgCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113104629.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto terdakwa Djoko Hariyanto<br /></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> Jum’at, 13 November 2020, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tulungagung melalui JPU Agus Tri Radityo menyeret Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumiran selaku Kasi (Kepala Seksi) Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung ke Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi kegiatan pemeliharaan/perawatan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung sejak tahun 2016 hingga 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800 berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020 <br /><br />Sidang yang berlangsung pada Jum’at, 13 November 2020 adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU terhadap terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung Sejak 20 Juli 2011 s/d 09 April 2018, Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Bagian (Kabag)  Perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung Januari 2018 – April 2018 dan Kabag Perawatan PDAM Tita Cahya Agung Kab. Tulungagung sejak 9 April 2019 – sekarang, telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung sejak 2016 sampai dengan 2019 dengan menggunakan anggaran dari dana hasil operasional dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800 berdasarkan hasil perhitungan dari BPKP  Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020<br /><br />“Perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumiran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Primair atau dakwaan Subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU Agus Tri Radityo diakhir surat dakwaannya.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-uuN26S_u2cM/X7Ava802Z9I/AAAAAAABXGY/X0dr1nK3LScRxnz576u3ollCldoP_fG0ACLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201113094805.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-uuN26S_u2cM/X7Ava802Z9I/AAAAAAABXGY/X0dr1nK3LScRxnz576u3ollCldoP_fG0ACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113094805.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa mencermati daakwaan JPU<br /></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;">Dari surat dakwaan JPU terhada terdakwa, sepertinya ada yang menggelitik sekaligus mengundang pertanyaan. Yaitu, apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi sama dengan pelaku  Tindak Pidana Umum seperti ‘pencopet’ yang dapat dilakukan oleh satu orang saja? <br /><br />Pada hal dalam pasal yang dikenakan oleh JPU terhadap terdakwa sangat jelas menyebutkan, “...memperkaya/mengntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...” sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). <br /><br />Artinya, dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan JPU, yaitu pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, jelas menyebutkan ada piihak-pihak lain bukan ?<br /><br />Pertanyaannya. Siapa pihak-pihak lain itu? Adakah keterlibatan Dirut PDAM dalam perkara dugaan Korupsi kegiatan pemeliharaan/ perawatan di PDAM Kab. Tulungagung tahun 2016 hingga 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800? Atau ada pihak lain yang “diselamatkan”?<br /><br />Pasalnya. Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hanya berdasarkan instruksi lisan dari Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu Drs. Haryono, M. Si, dan tahun 2019 yakni Drs. Windu Bijantara,<br /><br />JPU menyebutkan, dalam hal ini, tidak ada dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan sebelum melakukan suatu pekerjaan termasuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dan prakteknya, dalam pelaksanaan kegiatann perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung adalah hanya berdasarkan instruksi lisan dari Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu Drs. Haryono, M. Si, dan tahun 2019 yakni Drs. Windu Bijantara<br /><br />Dalam instruksi lisan tersebut, lanjut JPU membacakan dakwaannya, saksi Drs. Buryono, M.Si maupun saksi Drs. Windu Bijantara memerintahkan terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak April 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung untuk bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan tersebut tanpa melibatkan bagian perencanaan untuk membuat dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan.<br /><br />Pertanyaannya. Kalau kegiatan pekerjaan pemeliharaan/peratwan tersebut tanpa ada dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan sebelum melakukan suatu pekerjaan termasuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), apakah hal ini menjadi tanggungjawaab penuh oleh terdakwa ?<br /><br />JPU juga mengatakan, bahwa biaya kegiatan memeliharaan/perawatan di PDAM Tulungagung menggunakan uang pribadi terdakwa dan Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag. Perawatan tahun 2016 - 2017</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8dN_9CMiDLA/X7AwLSw2fTI/AAAAAAABXGg/CCd7Ebw6kDgbtlhgJJQ-IWA3erSRK292QCLcBGAsYHQ/s1840/IMG20201113094759.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1672" data-original-width="1840" height="582" src="https://1.bp.blogspot.com/-8dN_9CMiDLA/X7AwLSw2fTI/AAAAAAABXGg/CCd7Ebw6kDgbtlhgJJQ-IWA3erSRK292QCLcBGAsYHQ/w640-h582/IMG20201113094759.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kemuidan JPU juga mengatakan, setelah kegitan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan, terdakwa Djoko Hariyanto membuat bukti pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengajukan pencairan yang mana dokumen usulan dan bukti pertanggungjawaban yang dijadikan dasar untuk mengajukan pencairan tersebut di buat dengan merekayasa bukti dukung. Sehingga bukti yang dibuat/dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. <br /><br />Bukti pertanygungjawaban yang direkayasa oleh terdakwa Dioko Hariyanto selaku orang yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan adalah dengan mencantumkan nilai nominal pekerjaan yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya dengan cara meminta kwitansi kosong namun sudah di stempel dan ditandatangani pemilik bengkel, yaitu Bengkel Las Usaha Bersama<br /><br />Tetapi nilai nominal yang di beli oleh PDAM Tirta Cahya Agung yang di wakili oleh terdakwa Djoke Hariyanto besarnya tidak sama/tidak sesuai dengan yang dibayarkan ke Bengkel Las Usaha Bersama (lebih kecil dengan yang tertera dalam kwitansi)<br /><br />Sedangkan untuk kwitansi maupun tanda tangan di bengkel wijaya dan Toko Mega Elektro  merupakan kwitansi dan tanda tangan yang dipalsukan, dimana yang memalsukan tanda tangan maupun kwitansi tersebut untuk kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM tahun 2016 sampai 2017 adalah saksi Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag. Perawatan <br /><br />Dan untuk yang memalsukan pada tahun 2018 sampai 2019 adalah terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kabag. Perawatan.<br /><br />JPU mengatakan, saksi Ismiati Binti Mukiran selaku Kasi Pembukuan membuatkan dokumen lembar telaah untk mengetahui ketersediaan anggaran dengan kegiatan perawatan yang sudah dikerjakan dan yang akan dimintakan pencairan anggarannya oleh terdakwa Dioko Hariyanto<br /><br />Dimana lembar telaah tersebut dibuat setelah adanya usulan biaya dan setelah kegiatan tersebut selesai dikerjakan dan tidak dibuat di awal sebelum kegiatan dilakukan, mamun pengajuan usulan yang diajukan oten Kasi bengkel teknik atas kegiatan perawatan kadang-kadang tidak melampirkan daftar upah dan dari pihak ke tiga, sering tidak melampirkan bukti-bukti pendukung atau berkas pengajuan tidak lengkap. <br /><br />Sehingga saksi Ismiati Binti Mukiran selaku kasi pembukuan tidak melakukan pengujian dokumen bukti karena sering sudah melalui persetujuan Direktur Utama PDAM Tulungagung yaitu saksi Drs. Haryono, M.Si<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag. Perawatan tahun 2016 sampai 2017 dan Ismiati Binti Mukiran selaku Kasi Pembukuan yang tidak melakukan pengujian dokumen bukti menjadi tanggungjawab terdakwa Djoko Hariyanto?<br /><br />Apakah ada dugaan, bahwa penanganan kasus dugaan Korupsi dalam kegiatan pemeliharaan/perawatan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung untuk “menutupi kasus proyek fiktif di PDAM Tulungung beberapa tahun lalu?”. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasar issu yang beredar di Tulungagung, bahwa beberapa tahun lalu, ada dugaan proyek fiktif PDAM Kabupaten Tulungagung namun 'tak ada kabar turunnya aparat penegak hukum untuk menelisiknya'. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya itu. kasus perkara Korupsi dana PSSI Kabupaten Tulungagung tahun 2012 yang menyeret 'Supriyono' selaku Ketua PSSI Kab. Tulungagung yang juga Ketua DPRD Kab. Tulungagung, hingga saat ini kasus tersebut "menghilang" di Kejari Tulungagung. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Padahal tahun 2014, Kejari Tulungagung telah menetapkan Supriyono sebegai tersangka bersama Sekretaris PSSI Kab. Tulungung dan sudah menjalani hukumnan pidana penjara.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Untuk diketahui. Pada tahun 2019, KPK menetapkan Supriyono sebagai tersangka kasus korupsi suap uang ketuk palu APBD Kab. Tulungagung sebesar 4 milliar rupiah lebih, dan sudah divonis pidana penjara selama 8 tahun oleh Hakim Pengadilan Tipikor<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-nacNOW0t2v4/X7Awiv41AeI/AAAAAAABXGo/qAFlGW3M7m4OT5dv2NxYTNqLvPloEtr3wCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201113094755.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-nacNOW0t2v4/X7Awiv41AeI/AAAAAAABXGo/qAFlGW3M7m4OT5dv2NxYTNqLvPloEtr3wCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113094755.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumiran selaku Kasi (Kepala Seksi) Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung Sejak 20 Juli 2011 s/d 09 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM.TA/24/KEP/502 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung<br /><br />Kemudian pada Januari 2018 – April 2018 (‘selama 4 bulan’), terdakwa ditugaskan sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Bagian (Kabag)  Perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung berdasarkan surat tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung Nomor : 821/01/502/2018 tanggal 03 Januari 2018<br /><br />Dan pada tanggal 9 April 2019 - sekarang, terdakwa Djoko Hariyanto menjabat sebagai Kepala Bagian Perawatan PDAM Tita Cahya Agung Kab. Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Nomor : PDAM.TA/14/KEP/502 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung <br /><br />Pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 s/d bulan Februari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PDAM  Tita Cahaya Agung Kab. Tulungagung di Jalan Panglima Sudirman No 12 Tulungagung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nouror 46 jalnm 2009 teniang Pengaditan Tungak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, terdakwa sebagai Kasi Bengkel Teknik di PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan sejak April 2018 s/d sekarang pada PDAM Tirta Cahya Agung yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-XEbfbyIFYEE/X7Aw-PwyNjI/AAAAAAABXGw/I2mn_P0qo2McEHUsdmXO3yC6_KsuVCdUwCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201113094811.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-XEbfbyIFYEE/X7Aw-PwyNjI/AAAAAAABXGw/I2mn_P0qo2McEHUsdmXO3yC6_KsuVCdUwCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113094811.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni : 1. Tidak pernah membuat dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat oleh bagian perawatan dalam melaksanakan kegiatan perawatan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor PDAM. TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kubupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa : Untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum,; a. Kabag perawatan secara berkala menyusun rencana pemeliharaan teknik, ; b. Kabag perawatan menyampaikan laporan secara periodik dan untuk Prosedur Emergency,; c. Kabag perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara emergency baik yang telah selesai dikerjakan maupun yang sementara dikerjakan,; d. Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya beserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yang bersangkutan <br /><br />2. Selalu melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan hanya berdasarkan instruksi/perintah Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung tanpa berdasarkan dokumen perencanaan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM. TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa ; Untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum didahului oleh disposisi,  yaitu Kabag perawatan memelihara dan menindaklanjuti sesuai dengan disposisi, dan untuk Prosedur Emergency didahului dengan adanya berkas dari Kabag Perencanaan <br /><br />Kemudian Kabag perencanaan menetapkan petugas yang akan melakukan survey dan meyusun konsep surat tugas, dan bersama dengan program kerja survey, meneruskan ke Kabag Teknik untuk mendapatkan persetujuan<br /><br />3. Dalam melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan, telah menggunakan uang pribadi/sendiri untuk membuyar kegiatan pemeliharaar/perawatan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang menyatakan bahwa ; Perkiraan Uang Muka Kerja yaitu “ke dalam perkiraan uang muka kerja ini dibukukan pembayaran uang muka untuk kegiatan operasi rutin yang dibayarkan melalui pegawai PDAM dan akan diperhitungkan secara definitif berdasarkan bukti-bukti pengeluaran. <br /><br />Rincian uang muka kerja diklasifikasikan seperti uang muka operasi, perjalanan dinas, pengobatan dan lain-lain. Dan dalam prosedur pembayaran dengan kas kecil Unit kerja yang memerlukan, mengajukan dokumen permintaan pembayaran kas kecil seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Faktur/Bon Pembelian mendadak dan sebagainya kepada Kepala unit kerja yang memerlukan tersebut untuk diteruskan  kepada Direksi/Pejabat yang ditunjuk setelah disetujui, selanjutnya diserahkan kepada pemegang kas kecil.”<br /><br />4. Membuat bukti pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengajukan pencairan dengan merekayasa bukti dukung. Sehingga bukti yang dibuat dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini bertentangan dengan Peraruran Pemerimah Nomor : 54 Tahun 2617 tentang Badan Usaha Milik Daerah khususnya dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa ; “Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundung-undungan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan. Kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. <br /><br />b. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat diperranggungjawabkan.” <br /><br />5. Mengajukan usulan pencairan anggaran secara tidak lengkap namun pengajuan pencairan tetap dapat dicairkan, sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabunaten Tulungagung Nomor : PDAM. TA/060/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa ; Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahannya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8z-ByazTM6k/X7AxVh7pfmI/AAAAAAABXG4/X5_y6ixbr1QaXNmnIJheE68kB6nRw_f1gCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201113094918.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-8z-ByazTM6k/X7AxVh7pfmI/AAAAAAABXG4/X5_y6ixbr1QaXNmnIJheE68kB6nRw_f1gCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113094918.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya disiapakan voucher rangkap 3 untuk dokumen yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya Kasi pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher beserta dokumen pendukungnya kepada Kabag Keuangan, dan Kabag. Keuangan mencucokan V dun dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut, selanjutnya diteruskan ke Dirut<br /><br />Serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM telah ketersediaan anggaran,  seharusnya dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, sebagaimana dinyatakan pada point 3 bahwa ; “Kepala unit kerja yang menangani anggaran meneliti permintaan pembelian (PP) tersebut untuk memastikan bahwa barang yang diminta telah dianggarkan. Menandatangani keempat lembar PP dan mengembalikan kepada unit kerja yang memerlukan untuk selanjutnya <br />diserahkan kepada Direktur yang membawahinya untuk meminta persetujuan. <br /><br />Sehingga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumikan selaku Kasi Bengkel Teknik di PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dan sebagai Kepala Bagian Perawatan sejak April 2018 s/d sekarang pada PDAM Tirta Cahya Agung yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)<br /><br />Sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dilaakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung merupakan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1984 tanggal 8 Februari 1984 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 3 September 2012, yang mana sejak berdiri PDAM Tirta Cahya Agung telah menerima dana penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 9 tahun 2012 tentang penyertaan modal pemeriniah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung, dimana penyertaan modal pemerintah daerah Tulungagung pada PDAM adalah sebesar Rp9.759.980.090 (Sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) <br /><br />2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 6 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang penyertaan modal pemerintah daerah Tulungagung pada PDAM Tulungagung adalah sebesar Rp 71.040.016.722 (tujuh puluh satu milyar empat puluh juta enam belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). <br /><br />3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 14 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 9 tahun 2012 tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung adalah sebesar Rp121.233.289.869.11 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen). <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_MLYpzmjf34/X7AxoBR8H3I/AAAAAAABXHA/Lgv0ZwFCJ8cD9Tdn_Vopahi9Xu8gKbyQwCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201113094939.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-_MLYpzmjf34/X7AxoBR8H3I/AAAAAAABXHA/Lgv0ZwFCJ8cD9Tdn_Vopahi9Xu8gKbyQwCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113094939.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa struktur organisasi dan tata kelola kerja PDAM Tulungagung ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 628 Tahun 1994 tanggal 29 April 1994 adalah sebagai berikut : <br /><br />1. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tulungagung adalah Drs. Haryono, M.Si yang menjabat sejak tanggal 8 April 2010 dan berakhir pada tanggal 3 Apri 2014, selanjutnya telah diperpanjang sampai dengan tanggal 3 April 2018. <br /><br />Dan pada tanggal 8 April 2018 s/d 8 Oktober 2018, Direktur Utama PDAM Kab. Tulungagung hanya dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Dan pada tanggal 31 Desember 2019, Direktur Utama PDAM Kab. Tulungagung dijabat oleh Pejabat sementara yaitu Drs. Windu Byantara. <br /><br />Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama PDAM dibantu oleh 2 (dua) Direktur, yakni Direktur Umum dan Direktur Teknik, namun dalam pelaksanaanya jabatan Direktur Umum dan Direktur Teknik tersebut tidak ada yang mengisi atau tidak ada yang menjabat. Sehingga Direktur Utama langsung membawahi 7 (tujuh) orang kepala bagian, yaitu : 1. Kepala Bagian Keuangan, 2. Kepala Bagian Umum, 3. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan, 4. Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi, 5. Kepala Bagian Perawatan, 6. Kepala Bagian Perencanaan dan 7. Kepala Bagian Produksi. <br /><br />3. Kepala Cabang yang terdiri dari 12 (Dua belas), yaitu 1. Cabang Tulungagung, 2. Cabang Ngunut, 3. Cabang Sendang, 4. Cabang Karangrejo, 5. Cabang Sumbergempol, 6. Cabang Rejoiangan, 7. Cabang Campurdarai, 8. Cabang Bandung, 9. Cabang Pagerwojo, 10. Cabang Kauman, 11. Cabang Gambiran dan 12. Cabang Gondang. <br /><br />Penciapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut : <br /><br />1. RKAP Tahun 2016 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 24 Februari 2016. <br /><br />2. RKAP tahun 2917 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 11 Januari 2017 <br /><br />3. RKAP tahun 2018 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati  Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 11 Januari 2018. <br /><br />4. RKAP tahun 2019 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati  Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 25 Januari 2019. <br /><br />Adapun rincian anggaran biaya PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung menurut Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut : <br /><br />1. Tahun 2016. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.304.706.981,94,; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp641.664.700,80,; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp654.546.708,18,; biaya administrasi umum sebesar Rp8.799.824.972,84,; biaya penusutan sebesar Rp3.625.000.000,84. Total sebesar Rp15.025.743.364,60<br /><br />2. Tahun 2017. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.340.366.671,49 ; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp646.791.216,48 ; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp885.312. 448,93 ; biaya administrasi umum sebesar Rp8.022.723.391,11 ; biaya penusutan sebesar Rp3. 800.040.004,84. Total sebesar Rp14.695.233.732,84<br /><br />3. Tahun 2018. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.103.862.076,23; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp1.016.774.086,94; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp958.018.272,32; biaya administrasi umum sebesar Rp7.977.308.885; biaya penusutan sebesar Rp4.238.010.133,72. Total sebesar Rp15.338.973.454,42<br /><br />4. Tahun 2019. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.580.232.474,05; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp1.213.854.561,49; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp1.032.388.651,01; biaya administrasi umum sebesar Rp8.311.185.799,74; biaya penusutan sebesar Rp4.652.466,79 ; Total sebesar Rp16.790.127.933.<br /><br />1. Biaya Instlasi perpompaan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp5.329.168,71<br />2. biaya Instlasi pengolahan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp3.519.084.565,71<br />3. biaya transmisi dan distribusi tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp3.530.266.080,44<br />4. biaya administrasi umum tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp33.111.043.048,91<br />5. biaya penusutan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp16.360.516,19<br />Total sebesar Rp61.850.078.484,96<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3uA2vC0H5nc/X7Ax_kcdXLI/AAAAAAABXHI/IaoREqur2B0T03FkZZbSD7knCCjf5ZTGACLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201113104628_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-3uA2vC0H5nc/X7Ax_kcdXLI/AAAAAAABXHI/IaoREqur2B0T03FkZZbSD7knCCjf5ZTGACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113104628_1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dari anggaran biaya PDAM “Tirta Cahya Agung” tersebut diatas, alokasi untuk anggaran biaya pemeliharaan/perawatan menurut Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut : <br />1. Biaya Instalasi Perpompaan tahun 2016 Rp10.600.000,; tahun 2017 Rp18.600.000,; tahun 2018 Rp18.600.000,; tahun 2019 Rp22.960.000. Total Rp70.760.000<br />2 Biaya Instalasi Pengolahan tahun 2016 Rp34.500.000,; 2017 Rp54.100.000,; 2018 Rp70.100.000,; 2019 Rp70.100.000. Total Rp228.800.000,00 <br />3. Biaya Transmisi dan Distribusi tahun 2016 Rp690.958.516.00,; 2017 Rp121.383.700,; 2018 Rp167.852.528,; 2019 Rp180.381.144. Total Rp221.341.144<br />4. Biaya Administrasi umum tahun 2016 Rp 104.580.000,; tahun 2017 Rp135.900.000,;  tahun 2018 Rp152.400.000,; tahun 2019 Rp162.930.000. Total Rp556.210.000<br /><br />Bahwa selain anggaran biaya pemeliharaan/perawatan yang  langsung dibayarkan  seperti  tersebut diatas, terdapat juga kegiatan pemeliharaan/perawatan yang dikapitalisasi yaitu  menggunakan anggaran  dari rekening asset tetap/investasi<br /><br />Bahwa terdakwa Djoko Hariyanto dalam kegiatan Perawatan/Pemeliharaan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Cahya Agung” Tulungagung adalah selaku Kasi Bengkel Teknik di PDAM Kab. Tulungagung sejak 20 Juli 2011 s/d 09 April 2018, yang mana terdakwa diangkat sebagai Kasi Bengkel Teknik PDAM berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung dengan Nomor : PDAM.TA/24/KEP/ 502 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung, yang mana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kasi Bengkel Teknik adalah berikut : <br /><br />1. Melaksanakan perbaikan terhadap meter air sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menerima Gan menyerahkan meweran air yang akan /sudah diperbaiki kepada/dari seksi pergudangan. 3. Melaksanakan perbaikkan terhadap barang / peralatan teknik yang akan atau sudah diperbaiki kepada / dari seksi pergudangan. 4. Menerima dan menyerahkan barang / peralatan teknik yang akan / sudah diperbaiki kepada / Jati seksi pergudangan. 5. Melaksanakan pemeliharaan, penyimpan dan pengawasan dari inventarisasi barang / peralatan perbengkelan yang ada. <br /><br />Selain menjabat sebagai Kasi Bengkel Teknik di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Cahya Agung” Tulungagung, terdakwa Djoko Hariyanto juga menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Perawatan PDAM “Tirta Cahya Agung” Tulungagung sejak Januari 2018 s/d April 2018, yang mana dasar terdakwa menjabat adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 821/01/502/2018 tanggal 03 Januari 2018<br /><br />Kemudian setelah menjadi Plt. Kepala Bagian Perawatan, terdakwa Djoko Hariyanto ditetapkan sebagai Kepala Bagian Perawatan secara definilf berdasarkan Surai Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum dengan Nomor : PDAM.TA/14/KEP/502 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA CAHYA AGUNG” Kabupaten Tulungagung tanggal 09 April 2018<br /><br />Tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Bagian Perawatan adalah sebagai berekut ; 1. Mengurus perbekalan material dan perawatan teknik. 2. Mengetes, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Memelihara dan memperbaiki segala peralatan teknik. 4. Memmbanu memberikan saran-saran serta perimbangan kepada Direktur Utama. 5. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan. <br /><br />Sesuai Keputusau Direktur Utama PDAM Kab. Tulungagung Nomor : TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung, prosedur bagian perawatan sebelum mengajukan kegiatan perawatan yang bersifat rutin dan emergency adalah sebagai berikut: <br /><br />1. Prosedur Perawatan Teknik dan Umum. (1) Kabag. perawatan secara berkala menyusun rencana pemeliharaan teknik. (2) Kabag. perawatan menetapkan petugas pemeliharaan dan menyusun surat tugas untuk melaksanakan pemeliharaan. (3) Petugas lapangan menerima surat tugas dan melaksanakan monitoring terhadap bagian weknik dan umum sesuai dengan surat tugas. (4) Kabag. perawatan menyampaikan laporan secara periodik. (5) Kabag. perawatan memelihara dan menindaklaniuti sesuai dengan disposisi. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-71TNtkzCc7Q/X7AyP-vyY5I/AAAAAAABXHQ/vVPdhZnt4XsD4I2WaNHLJLgDO0kNpSppwCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201113104628_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-71TNtkzCc7Q/X7AyP-vyY5I/AAAAAAABXHQ/vVPdhZnt4XsD4I2WaNHLJLgDO0kNpSppwCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113104628_1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">2. Prosedur Emergency. (1) Kabag. perencanaan menerima laporan dan data-data pekerjaan yang diusulkan secara emergency, baik pada saat pelaksanaan pekerjaan masih berlangsung maupun segera setelah selesainya pekerjaan dilaksanakan. (2) Kabag. perencanaan melakukan penelitian untuk bahan pertimbangan perlu tidaknya dilakukan survey lapangan atau tidak. (3) Kabag. perencanaan menyusun program kerja survey pekerjaan emergency untuk pekerjaan yang nilainya dianggap periu untuk dilakukan survey. (4) Kabag. perencanaan menetapkan petugas yang akan melakukan survey dan meyusun konsep surat tugas dan bersama dengan program kerja survey meneruskan ke Kabag Teknik untuk mendapatkan persetujuan. (5) Kabag. perencanaan meneruskan surat tugas dan program kerja yang telah disciujut Kabag. Tekuk kec peiugas japangan unjuk dilaksanakan. (6) Kasi perencanaan melaksanakan survey dan menyusun laporan hasil survey beserta gambar lokasi yang diperlukan dan menyerahkan ke Kabag perencanaan. (7) Kabag. perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara emergency, baik yang tciah scicsai dikerjakan maupun yang scmcnuara dikerjakan. (8) Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran Biaya beserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yang bersangkutan. (9) Kabag. perencanaan menerima gambar situasi lapangan (as built drawing) dan laporan pemakaian bahan dan biaya lainnya dari subbagian yang mengerjakan proyek secara emergency, seicjah selesainya pekerjaan secara keseluruhan. (10) Kabag. perencanaan membandingkan fisik proyek dengan rencana yang dibuat sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. <br /><br />Sesuai Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : TA/06/SKEP/9502/2012 tanggal 14 Marei 2012 Tentang Pelaksanaan Sundar Operating   Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung, prosedur pembayaran dan pencairan  kegiatan perawatan di PDAM “Tirta Cahya Agung” adalah sebagai berikut : <br /><br />1. Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. Selanjutnya disiapakan voucher (V) rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya kasi Pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher (V) beserta dokumen Pendukungnya Kepada Kabag Keuangan. <br /><br />2. Kabag. Keuangan mencocokan oucher dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga lembar voucher tersebut, selanjutnya diteruskan ke Dirut. 3. Seician voucher diseiuju/ ditandatangani oleh Direkiur Utama diserahkan kepada Kasi Kasi Kas Pembayaran untuk dibuatkan cek pembayaran. <br /><br />4. Kasi Kas Pembayaran menyerahkan cek dan ketiga lembar Voucher (V) kepada Kabag Keuangan dan diteruskan kepada Direktur Utama. 5. Setelah cek/voucher ditandatangani oleh Direktur Utama selanjutnya dicairkan dan dibuikan kepada yang meneiuua yang sebelumnya menandatangani usulan tersebut (yang membuat usulan/bagian atau cabang yang mempunyai kegiatan). <br /><br />Sesuai denganKeputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang antara lain tentang Prosedur (SOP). dijelaskan jika Prosedur Reparasi dan Pemeliharaan Aktiva Tetap adalah sebagai berikut : <br /><br />1. Kepala urusan pemeliharaan, setelah menerima barang yang diserahkan oleh petugas gudang dan/atau barang-barang yany digunakan oleh pejabat yang bertanggung jawab dan/atau informasi mengenai bangunan yang perlu diperbaiki, memeriksa kondisi fisik barang/bangunan tersebut. Sebelum membuat perintah kerja meyakini terlebih dahulu berdasarkan dokumendokumen yang ada, apakah barang/bangunan tersebut masih dalam garansi pemeliharaan. <br /><br />2. Jika dari hasil pengaman fisik ternyata perbaikan tidak dapa dikerjakan oleh PDAM sendiri, mengajukan usul untuk perbaikan di luar. Usulan ini diajukan kepada Direktur Teknik dan Produksi untuk mendapatkan persetujuan. Perbaikan di luar berlaku prosedur melalui order pembelian seperti halnya pada pembelian barang. <br /><br />3. Jika perbaikan dapat dilakukan oleh PDAM sendiri, menyiapkan Perintah Kerja (PK) dalam 2 tangkap dengan memberikan uraian pekerjaan yang akan dilakukan, taksiran biaya dan waktu penyelesaian. Selanjutnya menandatangani PK dan meneruskan lembar ke 1 kepada Kepala Unit Kerja yang menangani perencanaan teknik untuk diperiksa, lembar ke 2 kepada petugas gudang atau pejabat yang bertanggung jawab atas peralatan/bangunan tersebut sebagai bukti bahwa barang/bangunan tersebut telah diterima untuk diperbaiki. <br /><br />4. Kepala unit kerja yang menangani perencanaan teknik setelah menerima PK lembar ke-1 dari Kepala Urusan Pemeliharaan, memberi nomor perintah kerja dan jika pekerjaan harus diprioritaskan memberi keterangan “segera” dalam PK. Memeriksa taksiran biaya dan merevisi jika perlu setelah mendiskusikannya dengan Kepala urusan perneliharaan. Memberi Puraf pada PK lembar 1 dan meneruskannya kepada Direktur Teknik untuk mendapatkan persetujuan. Menerima kembali PK lembar ke 1 yang telah disetujui oleh Direktur Teknik dan meneruskannya kepada Kepala Urusan Pemeliharaan untuk dilaksanakan. <br /><br />5. Kepala urusan pemeliharaan menerima kembali PK yang telah disetujui oleh kepala unit Kerja yang menangani perencanaan teknik Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal diperlukan bahan perlengkapan untuk pengerjaanya membuat Bukti permintaan dan Pengeluaran Bahan dalam rangkap 2 untuk diteruskan kepada petugas gudang setelah mendapat persetujuan dari Direktur Teknik. <br /><br />6. Secara berkala memeriksan PK-PK yang telah selesai dan sedang dalam proses untuk mengetahui apakah ada pekerjaan yang terlambat penyelesaian Perintah kerja yang telah dikerjakan dari masih dalam proses dan disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang menangani perencanaan teknik dan Konstruksi untuk diperiksa. <br /><br />7. Barang yang telah selesai diperbaiki harus diperiksa terlebih dahulu oleh kepala unit kerja yang menangani teknik sebelum diserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab atas  pemakaian barang tersebut. Jika perbaikan dilakukan di bengkel luar, setelah diperiksa dibuatkan Laporan Penerimaan Barang sebagai dasar pembayaran kepada rekanan. <br /></div><div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-cFwxJSGhjaU/X7Ayks_VGBI/AAAAAAABXHY/WkzB14WGNcgfIYChLo0GySRK39v9HMkDgCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201113104629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-cFwxJSGhjaU/X7Ayks_VGBI/AAAAAAABXHY/WkzB14WGNcgfIYChLo0GySRK39v9HMkDgCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113104629.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik  Daerah, Pasal 92 ayat (1) ; bawa Pengaurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sedangkan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa : Pasal 2: Ruang lingkup keuangan daerah meliputi point e, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah: dan Pasal 4: Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. <br /><br />Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perawatan / pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang dilaksanakan oleh terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak Januari 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung, ternyata ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten  Tulungagung, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akutansi PDAM dan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahaya Agung Kab. Tulungagung ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. <br /><br />Dalam melaksanakan kegiatan perawatan / pemeliharaan di PDAM Tira Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019, ternyata tidak pernah dibuat dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat baik oleh bagian perawatan maupun oleh bagian perencanaan termasuk untuk kegiatan rutin dan emergency dalam hal ini tidak ada dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan sebelum melakukan suatu pekerjaan termasuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan prakteknya dalam pelaksanaan kegiatann perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung adalah hanya berdasarkan instruksi lisan dari Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu Drs. Haryono, M. Si, dan tahun 2019 yakni Drs. Windu Bijantara, <br /><br />Dalam instruksi lisan tersebut, saksi Drs. Buryono, M.Si maupun saksi Drs. Windu Bijantara memerintahkan terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak April 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung untuk bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan tersebut tanpa melibatkan bagian perencanaan untuk membuat dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto yang tetap melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tanpa adanya dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan sebelum melakukan suatu pekerjaan dan hanya berdasarkan perintah lisan saja jelas bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor. PDAM.TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung. yaitu: <br /><br />a. Untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum: Kabag perawatan secara berkala menyusun rencana pemeliharaan tekniks Kabag perawatan menyampaikan laporan secara periodik, <br /><br />b. Untuk Prosedur Emergency: Kabag perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara emergency, baik yang telah selesai dikerjakan maupun yang sementara dikerjakan, Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya beserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yang bersangkutan. <br /><br />Karena tidak ada dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat baik oleh bagian perawatan maupun bagian perencanaan dalam kegiatan perawatan/pemeliharaaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019, maka terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak Januari 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan hanya berdasarkan instruksi/perintah lisan dari Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung yang mana untuk tahun 2016 sampai dcngan 2018 di jabat oleh saksi Drs. Haryono, M.Si dan untuk tahun 2019 dijabat oleh saksi Drs. Windu Bijantara. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-WWTii3aq-Bo/X7Ay83Vkq4I/AAAAAAABXHg/WAXbbs-Gp1gETG5qiapKRTAKnML3_d-4wCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201113104630.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-WWTii3aq-Bo/X7Ay83Vkq4I/AAAAAAABXHg/WAXbbs-Gp1gETG5qiapKRTAKnML3_d-4wCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201113104630.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Oleh karena itu, perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto jelaslah bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM.TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung yang menyatakan, “Bahwa untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum didahului oleh disposisi yaitu Kabag perawatan memelihara dan menindakilanjuti sesuai dengan disposisi, dan untuk Prosedur Emergency didahului dengan adanya berkas dari Kabag Perencanaan. Kabag perencanaan menetapkan petugas yang akan melakukan survey dan meyusun konsep surat tugas dan bersama dengan program kerja survey, meneruskan ke Kabag Teknik untuk mendapatkan persetujuan”.<br /><br />Bahwa setelah melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017. 2018 dan 2019, terhadap semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan perawatan oleh terdakwa Djoko Hariyanto selalu ditalangi atau menggunakan uang pribadi dari Kabag. Perawatan yaitu saksi Prasetyo Budi maupun uang terdakwa sendiri selaku Kasi Perawatan Teknik. Sehingga sama sekali tidak ada menggunakan anggaran PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung. <br /><br />Setelah selesai kegiatan perawatan/pemeliharaan, terdakwa Djoko Hariyanto baru mengajukan anggaran ke PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung untuk mengganti biaya atau uang yang sudah dikeluarkan secara pribadi oleh saksi Prasetyo Budi ataupun uang yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah  Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang menyatakan : <br /><br />a. Perkiraan “Uang Muka Kerja” yaitu “ke dalam perkiraan uang muka kerja ini dibukukan pembayaran-pembayaran uang muka untuk kegiatan operasi rutin yang dibayarkan melalui  pegawai PDAM dan akan diperhitungkan secara definitif berdasarkan bukti-bukti pengeluaran. Rincian uang muka kerja diklasifikasikan seperti uang muka operasi, perjalanan dinas, pengobatan dan lain-lain.” <br /><br />b. Prosedur pembayaran dengan kas kecil, bahwa “Unit kerja yang memerlukan, mengajukan dokumen permintaan pembayaran kas kecil seperti Surat Perintah Perjuiunun Dinuwy (STPD), Fuktur/Bon pembelian mendadak dan sebagainya kepada kepala unit kerja yang memerlukan tersebut untuk diteruskan kepada Direksi/Pejabat yang ditunjuk setelah disetujui selanjutnya diserahkan kepada pemegang kas kecil.” <br /><br />Setelah kegitan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan, selanjutnya terdakwa Djoko Hariyanto membuat bukti pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengajukan pencairan yang mana dokumen usulan dan bukti pertanggungjawaban yang dijadikan dasar untuk mengajukan pencairan tersebut di buat dengan merekayasa bukti dukung <br /><br />Sehingga bukti yang dibuat/dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. <br /><br />Adapun bukti pertanygungjawaban yang direkayasa oleh terdakwa Dioko Hariyanto selaku orang yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan adalah dengan mencantumkan nilai nominal pekerjaan yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya dengan cara meminta kwitansi kosong namun sudah di stempel dan ditandatangani pemilik bengkel, yaitu Bengkel Las Usaha Bersama<br /><br />Tetapi nilai nominal yang di beli oleh PDAM Tirta Cahya Agung yang di wakili oleh terdakwa Djoke Hariyanto besarnya tidak sama/tidak sesuai dengan yang dibayarkan ke Bengkel Las Usaha Bersama (lebih kecil dengan yang tertera dalam kwitansi) <br /><br />Sedangkan untuk kwitansi maupun tanda tangan di bengkel wijaya dan Toko Mega Elektro  merupakan kwitansi dan tanda tangan dipalsukan, dimana yang memalsukan tanda tangan maupun kwitansi tersebut untuk kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM tahun 2016 sampai 2017 adalah saksi Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag. Perawatan <br /><br />Dan untuk yang memalsukan pada tahun 2018 sampai 2019 adalah terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kabag. Perawatan. <br /><br />Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kepada pihak ketiga, yaitu Bengkel Las Usaha Bersama. Bengkel Wijaya dan Mega Elektro dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2019, dengan nilai sebesar Rp 679.417.800 (Enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) terdapat selisih sebesar Rp 392.652.800 (Tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang tidak dibayarkan oleh PDAM Tirta Cahya Agung atau tidak dapat dipertanggungiawabkan. <br /><br />Selain itu, terhadap terdakwa Djoko Hariyanto selaku orang yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan dari tahun 2016 sampai dengan April 2018,  selain merekayasa dokumen usulan dan bukti pertanggungjawaban yang mencantumkan nilai nominal pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, ternyata terdakwa Djoko Hariyanto juga membuat dokumen usulan biaya pembayaran gaji tenaga kerja (jadwal kerja) dan bukti pertanggungjawaban tentang biaya pembayaran gaji pegawai yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, yaitu dengan merekayasa nama-nama tukang yang bekerja, yang menerima gaji, jadwal pelaksanaannya, jumlah hari, gaji per hari, jumlah gaji dan tanda tangan masing-masing pekerja. <br /><br />Dimana kwitansi yang ditandatangani setiap pekerja, yang mencantumkan nominal gaji yang diterima, dibantah oleh orang yang namanya tercantum dalam kwitansi serta mengatakan bahwa itu adalah bukan tanda tangan dari yang bersangkutan, walaupun namanya benar adalah nama yang bersangkutan dikarenakan KTP yang dilampukas dalan dokumen usulan biaya hanya digunakan namanya seolah-olah sebagai pekerja/tukang <br /><br />Padahal mereka tidak bekerja dan tidak menerima upah dari PDAM. Adapun besaran biaya perawatan yang menggunakan pekerja/tukang yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2019 adalah sebesar Rp990.740.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto yang telah merekayasa dokumen usulan dan bukti perawatan yang menggunakan pihak ketiga (toko/bengkel) serta bukti kegiatan perawatan yang menggunakan pekerja/tukang tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah khususnya dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tuta Keivia Perusahaan Yung Baik” dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) vang menyatakan : <br /><br />1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas Keadilan, kepatutan, dan manfuat unjuk masyarakat. <br /><br />2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. <br /><br />Terhadap usulan pencairan anggaran yang diajukan oleh terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak April 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung yang ditunjuk oleh Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung, selanjutnya saksi Ismiati Binti Mukiran selaku Kasi Pembukuan membuatkan dokumen lembar telaah untk mengetahui ketersediaan anggaran dengan kegiatan perawatan yang sudah dikerjakan dan yang akan dimintakan pencairan anggarannya oleh terdakwa Dioko Hariyanto<br /><br />Dimana lembar telaah tersebut dibuat setelah adanya usulan biaya dan setelah kegiatan tersebut selesai dikerjakan dan tidak dibuat di awal sebelum kegiatan dilakukan, mamun pengajuan usulan yang diajukan oten Kasi bengkel teknik atas kegiatan perawatan kadang-kadang tidak melampirkan daftar upah dan dari pihak ke tiga, sering tidak melampirkan bukti-bukti pendukung atau berkas pengajuan tidak lengkap. <br /><br />Sehingga saksi Ismiati Binti Mukiran selaku kasi pembukuan tidak melakukan pengujian dokumen bukti karena sering sudah melalui persetujuan Direktur Utama PDAM Tulungagung yaitu saksi Drs. Haryono, M.Si <br /><br />Sehingga Kabag. Keuangan dan bagian pembukuan dengan terpaksa menyetujui usulan biaya perawatan yang diajukan oleh Kasi Bengkel teknik yaitu terdakwa Djoko Hariyanto. <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Dioko Hariyanto tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM. TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Peluksanuan Standar Operaiiny Prosedur (SOP) PDAM Kab. Tulungagung yang menyatakan “Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. <br /><br />Selanjutnya disiapakan voucher rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya kasi pembukuan menyerahkan Ketiga lembar voucher beserta dokumen Pendukunynya Kepada Kabag Keuangan dan Kabag. Keuangan mencocokan V dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut selanjutnya diteruskan ke Dirut” <br /><br />Serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM telaah ketersediaan anggaran seharusnya dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana dinyatakan pada point 3 bahwa “Kepala unit kerja yang menangani anggaran meneliti permintaan pembelian (PP) tersebut untuk memastikan bahwa barang yang diminta telah dianggarkan. Menandatangani keempat lembar PP dan mengembalikan kepada unit kerja yang memerlukan untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur yang membawahinya untuk meminta persetujuan <br /><br />Karena perbuatan dari terdakwa Djoko Hariyanto yang telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan yang bersumber dari dana hasil operasional tahun 2016 sampai dengan 2019 pada PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa Djoko Hariyanto sendiri sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang terdakwa gunakan untuk  kepentingan pribadi terdakwa. <br /><br />Berdasarkan keterangan Ahli PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung merupakan badan usaha milik daerah, sehingga dengan demikian dalam lingkup kekayaan daerah yang dipisahkan, yang pada prinsipnya merupakan sub bidang dari keuangan negara.<br /><br />Besarnya kerupian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara, dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara dalam hal ini kas perusahaan daerah BUMD. <br /><br />Menurut hukun keuangan Negara, perhitungan besaran kerugian Negara selalu dikaitkan dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan penyediaan dana dimaksud yang tertuang dalam anggaran Negara pendapatan, dan belanja Negara dalam hal ini APBD.<br /><br />Kerugian Negara kekurangan asset dapat terjadi antara lain, uang yang seharusnya di setor tidak disetor. Kekayaan yang seharusnya milik Negara tidak menjadi milik Negara atau dapat juga karena uang yang berada di kas Negara berkurang dengan mengacu pada definisi dimaksud <br /><br />Keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari kas Negara dalam hal ini kas BUMD. Dengan demikian perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau selidak-idaknya sekiar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pemeliharaan/perawatan yang bersumber dari Dana Hasil  Operasional tahun 2016 sampai dengan 2019 pada PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung. <br /><br />Perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumiran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Primair atau Subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Rp1.3 M, Kasi Bengkel Teknik PDAM Tulungagung Diadili

#Adakah keterlibatan Dirut PDAM dalam perkara dugaan Korupsi kegiatan pemeliharaan/ perawatan di PDAM Kab. Tulungagung tahun 2016 - 2019 seb...

Baca selengkapnya »

Ir. Didik Kadis PU Pengairan Kab. Mojokerto Dituntut 1.6 Thn, Diduga Korupsi Penerimaan Daerah Rp1,030 M

<p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Untungkah negara? Sebab kerugian negara sebesar Rp1,030 M sudah dikembalikan oleh terdakwa, tetapi barang bukti (BB) berupa batu-batu dari hasil kegiatan Normalisasi Sungai dirampas untuk negara#<span style="font-size: small;">  </span></b></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></span></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-RCRENikCIgg/X61T2TNQOqI/AAAAAAABXBY/kWDXrntqaE0E9TQyOSwXK27qy5jxn6crQCLcBGAsYHQ/s799/1.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="799" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-RCRENikCIgg/X61T2TNQOqI/AAAAAAABXBY/kWDXrntqaE0E9TQyOSwXK27qy5jxn6crQCLcBGAsYHQ/w640-h360/1.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si pada sidang tanggal 28 Agustus 2020 (Dok. BK)<br /></b></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Kamis, 12 November 2020, Tim JPU Rahmat Hidayat, SH., MH dkk dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Mojokerto mununtut terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp1.030.135.995 subsidair pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena dianggap melakukan Tindak pidana Korupsi sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dalam kasus penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019<br /><br />Surat tuntutan terhadap terdakwa yang berada di Rutan (Rumah tahanan negara) dibacakan JPU melalui sidang Vidio Conference (Vicon) yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yaitu Bagus Handoko, SH dan Samhadi, SH., MH serta Panitra Penggaanti (PP) Makhfud, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Prasetyanto, Eko, I Ketut Suwardana selaku Tim Penasehat Hukum terdakwa <br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tidak terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-IAKz87I0zgA/X61VPlmoeTI/AAAAAAABXBg/WDlH-hlk3Vc690T9VRV-m4GvZFeJCDqXwCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201112114626%2B%25281%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-IAKz87I0zgA/X61VPlmoeTI/AAAAAAABXBg/WDlH-hlk3Vc690T9VRV-m4GvZFeJCDqXwCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201112114626%2B%25281%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Sidang pembacaan surat Tuntutan oleh JPU, Kamis, 12 November 2020</b><br /></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Namun JPU mengatakan, bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“Menuntut terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 subsidair pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Barang Bukti berupa batu dirampas untuk negara,” ucap JPU<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoi pada sidang pekaan depan<br /><br />Dari tuntutan JPU ada yang menggelitik, yaitu terkait barang bukti berupa batu-batu dari hasil kegiatan Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dan 2017.<br /><br />Sebab dalam surat tuntutan JPU menyebutkan, bahwa barang bukti berupa batu-batu dirampas untuk negara c/q Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sementara kerugian negara sebesar Rp1.030.135.995 sudah dikembalikan oleh terdakwa<br /><br />Pertanyaannya. Bila barang bukti berupa batu-batu dari hasil kegiatan Normalisasi Sungai yang menjadi kerugian negara lalu dirampas untuk negara c/q Pemerintah Kabupaten Mojokerto kemudian batu-batu tersebut dijual, masih adakah kerugian keuangan negara atau menjadi keuntungan negara?<br /><br />Bolehkah negera mengambil keuntungan dari Perkara Korupsi, atau hanya menyelematakan kerugian keuangan negera dari terdakwa melalu Jaksa Penuntut Umum?. Kalau hal itu diperbolehkan, berarti negara menginginkan terjadinya kasus Korupsi yang semakin merajalela? Kalau tidak diperbolehkan, mengapa barang bukti berupa batu-batu tersebut tidak dikembalikan kepada terdakwa ?<br /><br />Terkait barang bukti berupa batu-batu dalam perkara ini, hal inipun pernah dipertanyakan anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH kepada ahli aditor BPKP saat dihadirkan JPU ke persidangan<br /><br />Saat itu, anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH menanyakan kepada ahli aditor BPKP, ‘Bila kerugian negara sudah dikembalikan, barang bukti kemana? Dikembalikan kepada terdakwa atau dirampas untuk negara?’. Namun pertanyaan anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH tidak terjawab.<br /><br />Seusai persidangan. JPU mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa kerugian negara sudah dikembalikan oleh terdakwa, dan batu-batu dirampas untuk negara c/q pemerintah Kabupaten Mojokerto<br /><br />“Ya sudah dikembalikan, batu-batu dirampas untuk negara c/q pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sebenarnya yang menjawab ini adalah pihak Kejati, ada Kasi Penkum karena ini perkara dari Kejati,” jawab JPU<br /></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-PEi8cABLJMs/X61Vsz4lPMI/AAAAAAABXBo/J0L9GlRUC9A1Le4hcVH9mP5B_6MyHQUVgCLcBGAsYHQ/s640/6.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-PEi8cABLJMs/X61Vsz4lPMI/AAAAAAABXBo/J0L9GlRUC9A1Le4hcVH9mP5B_6MyHQUVgCLcBGAsYHQ/w640-h360/6.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan diawal. Kasus yang menyeret Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas PU dan Pengairan bersama Bupati Mustofa Kamal Pasa, bermula dari kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 lalu, yang ternyata tidak mendapat kajian teknis juga gambar rencana.<br /><br />Selain itu, perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif selaku pihak ketiga tersebut, tidak melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar tidak diproses berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016<br /><br />Tidak hanya itu. Kerjasama kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif juga melibatkan Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa. Sementara CV Musika adalah milik keluarga Mustofa Kamal Pasa.<br /><br />Kegiatan normalisasi/restorasi Sungai yang menghasilkan matrial batu, diangkut dengan menggunakan Damp Truck dari Sungai Landaian dan Jurang Cetot ke lahan milik CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa, oleh Faizal Arif dan Suripto Afandi. Alasannya, karena di pinggir sungai tidak memiliki tempat atau Stompel penampungan.<br /><br />Hasil dari matrial batu tersebut, kemudian Faizal Arif dan Suripto Afandi melakukan tagihan dengan membawa bukti penimbangan kepada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh Faizal Arif dan Soeripto Afandi dengan bukti penimbangan yang di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp 31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995.<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil daerah berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Jawa Timur Nomor 821.13/134.1/042/1994 tanggal 23 juli 1994 kemudian selanjutnya diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 821/918/HK/416-012/2914 tanggal 31 Desember 2014.<br /><br />Dan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan<br /><br />Bahwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, yaitu bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si bersama Mustofa Kamal Pasa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.030.135.995 (Satu milliar tiga puluh juta seratus tiga puluh lima sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor SR- 814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2012 dalam rangka perhitungan keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian material berupa batu di sungai landaian dan sungai jurang Cetot Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 dengan cara-cara sebagai berikut ;</div><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QJ7KfZvjLII/X61V_w46nDI/AAAAAAABXBw/Sh_EQnNUZfI6CqnDVlj9H39hymRDV9c8ACLcBGAsYHQ/s640/MKP...jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="640" height="504" src="https://1.bp.blogspot.com/-QJ7KfZvjLII/X61V_w46nDI/AAAAAAABXBw/Sh_EQnNUZfI6CqnDVlj9H39hymRDV9c8ACLcBGAsYHQ/w640-h504/MKP...jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto kiri, Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si dan Mustofa Kamal Pasa,</td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;">Pada bulan Agustus 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto memenuhi panggilan saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto untuk membahas perlunya restorasi/normalisasi pada aliran sungai jurang Cetot  dan Candi Limo Kabupaten Mojokerto<br /><br />Pada tanggal 6 September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si sebagai Leading sector terkait pengairan di Kabupaten Mojokerto, membuat telaahan Kepada Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor : 503/2275/416-108/2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi (DI) Lebak Sumengko, yang isi telaahnya adalah sebagai berikut ; a. DI Lebak Sumengko mengalami perubahan bentuk karena adanya faktor alam dari banjir bandang tanggal 4 Februari 2004 sehingga mempengaruhi ekosistem; b. Saluran-saluran di daerah irigasi Lebak Sumengko telah mengalami pendangkalan; c. Kapasitas daya tampung bangunan DAM tidak memenuhi untuk digunakan sebagai pengendali banjir<br /><br />Dari telaahan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Perlu membuat perkuatan tanggul yang dapat berfungsi sebagai jalan infeksi pada sisi kiri dan kanan saluran; b. Perlu dilakukan restorasi dan normalisasi daerah irigasi Lebak Sumengko; c. Mewujudkan konservasi sumber daya air dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan air di hulu saluran; d. memperlancar distribusi air irigasi untuk petani pemakai air; e. Dapat dimanfaatkan untuk pariwisata<br /><br />Bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas PU Pengairan, kemudian mengajukan telaah tersebut kepada saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya saksi Mustofa Kamal Pasa menandatangani dan memberikan disposisi dengan Nomor Agenda : 1611 tanggal 7 September 2016 sebagai berikut : Tindak lanjut sesuai ketentuan;, Tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan instruksi dan Petunjuk dari Bapak Presiden dan DPR RI<br /><br />Kemudian terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, menindaklanjuti disposisi Mustofa Kamal Pasa tersebut dengan memerintahkan Pujiono selaku Kepala UPTD Semangko untuk mengadakan sosialisasi bersama-sama Muspika Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang terkait dengan kegiatan normalisasi di Daerah Irigasi.<br /><br />Saksi Pujiono kemudian membuat surat Nomor. 611/50/416 - 10 8.3/2016 tanggal 8 September 2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi Lebak Sumengko. Surat tersebut ditujukan kepada 5 Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Dinoyo, Kepala Desa Sumberagung, Kepala Desa Baureno, Kepala Desa Jatirejo dan Kepala Desa Lebak Jabung yang isinya adalah, meminta Kepala Desa untuk menghadirkan warganya dalam rangka normalisasi daerah irigasi dengan jadwal pertemuan yang sudah ditetapkan<br /><br />Pada akhir bulan September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning, Argo, M.Si memanggil Faizal Arif yang dikenalkan oleh saksi Mustofa Kamal Pasa untuk menawarkan kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto melakukan perjanjian kerjasama dengan Faizal Arif untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto Nomor 610/25 72/416 - 108/2016 dengan jangka waktu mulai 3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016<br /><br />Dalam perjanjian kerjasama tersebut berisi 8 bab dan 8 pasal dengan pokok kegiatan restorasi/normalisasi adalah ; a. Melakukan restorasi dari normalisasi daerah irigasi yang meliputi : Daerah Irigasi Selomalang luas baku 137 hektar; DI Lebak Semengko luas baku 915 hektar; DI Lebak Dua luas baku 113 hektar; DI Baureno luas baku 54 hektar dan DI Candilimo luas baku 1635 hektar;<br /><br />b. Melakukan restorasi jaringan irigasi meliputi: Pengumpulan data dalam kurung data debit curah hujan; Data luas tanam data mutase; Data sawah kerusakan jaringan irigasi restorasi;  Kalibras alat pengukur debit perencanaan; Penyediaan air tahunan pembagian; Penerimaan air tahunan; Alat tanam tahunan dan jadwal peringatan; Pelaksanaan pembagian dan pemberian air; Dan aturan pintu-pintu air pada bening kantong lumpur bangunan bagi-bagi; serta Bangunan sedap dan pengisian dan pelaporan<br /><br />c. Kegiatan normalisasi jaringan irigasi; normalisasi saluran irigasi; pemberian pelumas, pemberian standar, roda gigi dan pengecatan pintu air; pembersihan saluran dan bangunan dari rumput/bersama lumpur dan sampah; pemeliharaan tanggul dari bocoran serta penutup bocoran-bocoran; penelusuran jaringan irigasi untuk penyusunan angka kebutuhan nyata air dan pengisian formulir formulir normalisasi<br /><br />Sekitar bulan Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si mendatangi saksi Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, yang mana terdakwa menyampaikan untuk menitipkan barang berupa limbah sungai, dan limbah tersebut sudah atas seijin dari Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto.<br /><br />Akhmad Chusaini mengkonfirmasi kepada Mustofa Kamal Pasa, dan benar untuk mengizinkan menyimpan material tersebut di CV Musika. Alasan limbah tersebut dititipkan di lahan CV  Musika karena di lokasi normalisasi sungai tidak ada lahan atau tempat stompel untuk limbah material, dan yang mengirim limbah tersebut ke lahan CV Musika adalah Faizal Arif dan Suripto Afandi <br /><br />Karena Faizal Arif dan Suripto Afandi yang juga melakukan serangkaian kegiatan restorasi/normalisasi, mulai dari melakukan penggalian/pengerukan untuk pelebaran/memperdalam dan pembuatan tanggul sungai Landaian dan Jurang Cetot dengan menggunakan alat berat. <br /><br />Lebar normalisasi telah ditentukan patok-patok yang sudah ditanam. Material yang dikeruk berupa sedimen yang terdiri dari batu, walet, tanah liat, pasir dan kerikil<br /><br />Setelah material batu yang dibawa dam truk dari sungai Jurang Cetot dan sungai landaian akan sampai di CV Musika. Selanjutnya ditimbang melalui jembatan timbang untuk dicatat berat kotor serta identitas kendaraan. Kemudian membawa batu menuju lapangan penumpukan atau tompel untuk di bongkar/diturunkan.<br /></div><p></p><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-royzh8wa6CA/X61WkpbJvvI/AAAAAAABXB4/gwhSnOmUuDUT3bBQkzrh02XSwWBOnsqMwCLcBGAsYHQ/s640/5.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-royzh8wa6CA/X61WkpbJvvI/AAAAAAABXB4/gwhSnOmUuDUT3bBQkzrh02XSwWBOnsqMwCLcBGAsYHQ/w640-h360/5.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah menurunkan batu dan kembali melalui jembatan timbang untuk ditimbang kembali berat kendaraan tanpa muatan (Tara). Output dari hasil timbangan adalah buku timbangan yang berisi identitas kendaraan, costumer (saksi Faizal Arif dan Surpto Afandi) operator, tanggal dan jam masuk keluar timbangan, berat bruto, berat Tara dan neto batu, bukti penimbangan dibuat rangkap dua. Lembar pertama atau slip berwarna putih diserahkan kepada sopir, dan lembar Dua berwarna hijau diarsipkan oleh CV Musika.<br /><br />Seminggu sekali Faizal Arif dan Suripto Afandi melakukan tagihan dengan membawa bukti penimbangan kepada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh Faizal Arif dan Soeripto Afandi dengan bukti penimbangan yang di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional yang ditandatangani oleh Akhmad Chuseini,  dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp 31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995<br /><br />Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, membayar kepada saksi Faizal Arif sebesar Rp533.153.250 terdiri dari 16 pembayaran operasional, dan Suripto Afandi sebesar Rp496.982.710 5 yang terdiri dari 7 slip pembayaran operasional<br /><br />Dalam perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto dengan Faizal Arif selaku pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tersebut, tidak dapat kajian teknis juga gambar rencana.<br /><br />Selain itu, perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif selaku pihak ketiga tersebut, tidak melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Karena apabila perjanjian kerjasama tersebut melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016<br /><br />Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga tidak mendapatkan izin restorasi/normalisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sesuai surat Kepala bbws Brantas Kepada Bupati Mojokerto Nomor. 05.03.285 tanggal 28 Februari 2017 perihal rekomendasi teknis penggunaan sumber daya air untuk kegiatan restorasi Sungai berbasis konservasi di sungai jurang Kabupaten Mojokerto<br /><br />Isi surat rekomendasi antara lain: Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis untuk debit banjir kala ulang 25 tahun; Pelaksanaan konstruksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan; Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di di sungai Jurang Cetot  sebagai bahan konstruksi untuk memperjual belikan material tersebut dan pemanfaatan atau pengambilan material pasir dan batuan harus mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Jawa Timur c.q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) UPT (Unit Pelayanan Terpadu) pelayanan perizinan terpadu pemerintah provinsi Jawa Timur<br /><br />Pada tanggal 21 April 2017 terbit keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 2 68/kpts/mpr/2017 tentang pemberian izin pembangunan sumber daya air kepada pemerintah daerah kabupaten Mojokerto untuk kegiatan restorasi Sungai jurang cetak. Isi dari keputusan Menteri PUPR tersebut antara lain:<br /><br />1. Tipe konstruksi adalah penataan Palung Sungai, perkuatan tebing beton pembangunan jalan beton di sepanjang sepadan sungai dan reboisasi sempadan sungai; jadwal waktu pelaksanaan konstruksi 300 hari:<br /><br />2. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang mengambil material/batuan yang ada di sungai curang Cheetos sebagai bahan konstruksi:<br /><br />3. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi restorasi Sungai Brantas<br /><br />4. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di sungai jurang catur sebagai bahan konstruksi dalam amar keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diuraikan pada huruf b angka 13.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dalam melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto melanggar/bertentangan dengan peraturan peraturan sebagai berikut:<br /><br />1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, pasal 3 ayat (1) "Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara"<br /><br />2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan Wilayah Sungai pasal 5 ayat (2), Wilayah Sungai sebagaimana pada ayat (1) meliputi: huruf c Wilayah Sungai strategis normal. Ayat (3), pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas Provinsi dan wilayah Sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c menjadi wewenang dan tanggung jawab menteri. Tabel 1.3 Wilayah Sungai strategis Nasional Nomor 13. Kode WS 02.17.A3 nama Wilayah Sungai Brantas<br /><br />3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 01/PRT/M/2016 tentang tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air dan atau izin penggunaan sumber daya air diberikan oleh menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas provinsi wilayah Sungai lintas negara dan Wilayah Sungai strategis nasional<br /><br />4.  Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Material Nomor 32 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batubara pasal 81, badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang dimaksud menjual mineral logam,  mineral bukan logam dan batuan, dan atau batubara yang terjalin wajib terlebih dahulu mempunyai IUP (Ijin Usaha Produksi) operasi produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si yang dilakukan bersama-sama dengan Mustofa Kamal Pasa (penuntutan dilakukan terpisah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian Material berupa batu di sungai Landaian dan Sungai Jurang Catout Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 Nomor SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 (satu miliar tiga pulu juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor Ir. Didik Kadis PU Pengairan Kab. Mojokerto Dituntut 1.6 Thn, Diduga Korupsi Penerimaan Daerah Rp1,030 M

#Untungkah negara? Sebab kerugian negara sebesar Rp1,030 M sudah dikembalikan oleh terdakwa, tetapi barang bukti (BB) berupa batu-batu dari ...

Baca selengkapnya »