BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Ari Kusumawati Dituntut 4 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi Proyek Rp2.4 M

<div style="text-align: justify;"><h3>#Siapa menyelamatkan siapa dalam kasus perkara Korupsi Proyek Pekrjaan Jalan yang didanai dari APBD Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.437.434.202,65? Lalu bagaimana dengan Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha sekaligus Ketua Asosiasi ASKUMINDO, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi GAPENSINAS dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida yang mengerkan fisik proyek dengan meminjam PT milik Terdakwa?#  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidubc8yX4LcTVcJTr5kjdB7NqiwJyKvUkJOu_OHtc_0n6Tpn_DLNJc-NQUUeNZkIvyeRZ6flKahEQSGR1X_tIUzamEeJDyf7R0JPnrICC7DBDHqfMbYcEKE9hYy9Sm4dFsyJouqinIZXH7VPtcuDgMJG4lDxhznBSg26LW5or9aNzbuNpdhCA0fi0s/s818/Hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="818" height="436" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidubc8yX4LcTVcJTr5kjdB7NqiwJyKvUkJOu_OHtc_0n6Tpn_DLNJc-NQUUeNZkIvyeRZ6flKahEQSGR1X_tIUzamEeJDyf7R0JPnrICC7DBDHqfMbYcEKE9hYy9Sm4dFsyJouqinIZXH7VPtcuDgMJG4lDxhznBSg26LW5or9aNzbuNpdhCA0fi0s/w640-h436/Hakim.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung Raden Bagus Eka Perwira, SH., MH dkk, Jumat, 20 Januari 2023,  menuntut Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktris PT Kya Graha dengan pidana penjara selama empat (4) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) bulan kurungan (kerugian negara sudah dikembalikan) karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penyimpangan pekerjaan proyek pelebaran jalan ruas Boyolangu - Campurdarat yang didanai dari APBD Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.437.434.202,65 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua koma enam lima rupiah) sesuai Hasil Laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-996/PW13/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa Ari Kusumawati dianggap bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baca juga: Ari Kusumawati, Mantan DPO Kasus Dugaan Korupsi Proyek ABPD Kab. Tulunganung Sebesar Rp2.4 Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html</a> Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Ari Kusumawati dibacakan oleh JPU yang juga Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Tulungagung Stirman Eka PS, SH dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Jumat, 20 Januari 2023 dalam agenda sidang pembacaan surat tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yakni Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Erlyn Suzana Rahmawati, SH., M.Hum  yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinngi Jawa Timur di Jalan Ahamd Yani Surabaya Susunan Majelis Hakim kali ini adalah menggantikan Majelis Hakim sebelumnya yaitu Hakim Cokorda Gede Arthana, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH karena Hakim Cokorda Gede Arthana, SH., MH pindah tugas ke Jakarta pada Desember 2022  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghTQez54sVfcmz3qYKr2X3JkUeUoB6NQbU1KLPGu8KxeIvG5b2oFZ86ERnzrkJdNUNiITeoSqBUOB2N1Hnh-lyhT-19INU1qrRInXyJM62LQENRErtevxp0ShGMclFovAk5-H7d2n5Mx5SZDuqb7cb1jFEoOwlTeLCPP2tPIwvNE02tEc7lQQSD6cA/s640/Ari.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghTQez54sVfcmz3qYKr2X3JkUeUoB6NQbU1KLPGu8KxeIvG5b2oFZ86ERnzrkJdNUNiITeoSqBUOB2N1Hnh-lyhT-19INU1qrRInXyJM62LQENRErtevxp0ShGMclFovAk5-H7d2n5Mx5SZDuqb7cb1jFEoOwlTeLCPP2tPIwvNE02tEc7lQQSD6cA/w640-h480/Ari.jpg" width="640" /></a></div>Dalam perkara ini ada yang menarik, menggelitik dan juga menjadi pertanyaan terkait kasus yang menyeret Ari Kusumawati dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pekrjaan Jalan di Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 yang di danai APBD Kab. Tulungagung hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2.437.434.202,65 yang disebut dalam surat dakwaan JPU yaitu; Pertama. Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha sebelum pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan ruas Boyolangu-Campurdarat pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018, dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kab Tulungagung yaitu sekitar awal bulan November 2017 telah menyerahkan uang succes fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai pagu anggaran setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 kepada Asosiasi dan memberikan uang succes fee lagi sebesar 5 % (lima persen) setelah pekerjaan dibayarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Kemudian sekitar pertengahan bulan November 2017, Terdakwa Ari Kusumawati memberikan uang succes fee sebesar 10 % (sepuluh persen) kepada Asosiasi pekerja konstruksi Kabupaten Tulungagung, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tulungagung melalui Kabid. Bina Marga yaitu saksi Sukarji selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dimana penyerahannya dilakukan di ruangan saksi Sukarji.  Namun untuk uang succes fee sebesar 5 % (lima persen) belum jadi diserahkan. Kedua Terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha sekaligus Ketua Asosiasi ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia) Kabupaten Tulugagung melakukan persekongkolan dengan pihak lain atau perusahaan penyedia lain sebelum pelaksanaan pelelangan pekerjaan ruas Jeli-Picisan, Sendang - Penampean, Tenggong - Purwodadi dan Boyolangu - Campurdarat di Dinas PUPR Kab. Tulungagung tahun anggaran 2018, Ketiga Dari 4 (empat) paket pekerjaan yang dimenangkan dan di kerjakan oleh PT. Kya Graha, ternyata PT. Kya Graha hanya melaksanakan pekerjaan pelebaran jalan ruas Boyolangu - Campurdarat dengan anggaran DAK (dana alokasi khusus) sebesar Rp3.665.000.0000. Sedangkan 3 (tiga) pekerjaan lainnya dilaksanakan pihak lain dengan (dipinjam) bendera   PT. Kya Graha yaitu; 1. Kegiatan Pelebaran Jalan ruas Tenggong – Purwodadi yang seharusnya di kerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp3.710.000.000 namun fakta dilapangan dikerjakan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida 2. Pelebaran jalan ruas Jeli – Picisan yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp3.670.700.000 namun fakta dilapangan dikerjakan oleh Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Emas sekaligus Ketua Asosiasi GAPENSINAS (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional) Cabang Tulungagung 3. Pelaksanaan Pekerjaan pelebaran jalan ruas Sendang – Penampean yang seharusnya di kerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp2.940.000.000 namun fakta dilapangan dikerjakan Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha sekaligus Ketua Asosiasi ASKUMINDO (Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia) Cabang  Tulungagung  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_3nMa2JtoLEC4IAfl5my9wkPYrZ8-AzWu-I8pzJakM-fnwCFKlpttLa0QPPeGQW83Fs8Bw2FeQQdaWSnwdJPzSXuXId-ksmZd0LOjMbkJ6NRTeK9veebU1u8rcklTSGrw6X5Z-AMp04Wm9lvP5f3C5PyqtICf2g8PMbfKobKZjboB23MTxv7AFTV/s280/JPU..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="202" data-original-width="280" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_3nMa2JtoLEC4IAfl5my9wkPYrZ8-AzWu-I8pzJakM-fnwCFKlpttLa0QPPeGQW83Fs8Bw2FeQQdaWSnwdJPzSXuXId-ksmZd0LOjMbkJ6NRTeK9veebU1u8rcklTSGrw6X5Z-AMp04Wm9lvP5f3C5PyqtICf2g8PMbfKobKZjboB23MTxv7AFTV/w640-h462/JPU..jpg" width="640" /></a></div>Penjelasan JPU dalam surat dakwaan yaitu’ Berdasarkan temuan dari konsultan pengawas yang menyatakan, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak serta sesuai laporan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terhadap 4 (empat) pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Kya Graha dengan Direktur Terdakwa Ari Kusumawati, ST terdapat kekurangan mutu ataupun volume pekerjaan yang mengakibatkan hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak perjanjian kerja Terhadap 4 (empat) paket pekerjaan yang sesuai kontrak seharusnya dilaksanakan oleh PT. Kya Graha dengan Direktur terdakwa Ari Kusumawati, ST ternyata sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak Dan atas permohonan dari terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha terhadap ke 4 (empat) paket pekerjaan tersebut, meminta pembayaran pelunasan 100 % bukan atas pertimbangan dari konsultan Pengawas melainkan dari hasil Uji Lab yang dilakukan pada Laboratorium yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sendiri, sehingga diragukan independensinya Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha tersebut sangatlah jelas bertentangan dengan Pasal 87 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya, yaitu : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. Yang menggelitik yaitu, kalau penyidik dan JPU Kejari Tulungagung mengatakan, bahwa ke 4 (empat) paket pekerjaan yang sesuai kontrak, seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur  PT. Kya Graha, ternyata sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXERbTe2cTxuh41aMfYfhfYYBA2W92sDLYmgOWqrjODjl_B2Yos5oEVyYswSVs1_yiCLDaIf5ZZa7TmdUXawbPVRNvtLmpFPzpEdh-u7Gmvr09iDwbTyCQ70ZoriEcBVMBF6rqid4p4s2RFxOeDyk3CGadpg0CMAfxeCg6cmfkxTw78pwSFrwDvtt7/s640/JPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXERbTe2cTxuh41aMfYfhfYYBA2W92sDLYmgOWqrjODjl_B2Yos5oEVyYswSVs1_yiCLDaIf5ZZa7TmdUXawbPVRNvtLmpFPzpEdh-u7Gmvr09iDwbTyCQ70ZoriEcBVMBF6rqid4p4s2RFxOeDyk3CGadpg0CMAfxeCg6cmfkxTw78pwSFrwDvtt7/w640-h480/JPU.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, </div><div style="text-align: justify;">1. Siapa menyelamatkan siapa dalam kasus perkara Korupsi Proyek Pekrjaan Jalan yang didanai dari APBD Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.437.434.202,65? 2. Lalu bagaimana dengan Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha sekaligus Ketua Asosiasi ASKUMINDO, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi GAPENSINAS dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida yang mengerkan fisik proyek dengan (meminjam) nama PT. Kya Graha milik Terdakwa Ari Kusumawati? 3. Apakah pekerjaan yang dikerjakan oleh Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha sekaligus Ketua Asosiasi ASKUMINDO, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi GAPENSINAS dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida yang mengerkan fisik proyek dengan meminjam PT milik Terdakwa Ari Kusumawati HANYA MENJADI TANGGUNG JAWAB HUKUM OLEH TERDAKWA ARI KUSUMAWATI? 4. Lalu mengapa JPU Kejari Tulungagung tidak menjelaskan secara rinci dari siapa dan berapa pengembalian uang kerugian keuangan/perekonomian negera yang totalnya sebesar Rp2.437.434.202,65? Sedangkan menurut Terdakwa Ari Kusumawati kepada beritakorupsi.co adalah sebesar Rp700 juta yang seharusnya dikembalikan Rp300 juta namun menurutnya karena ada salah satu yang tidak membayar sebesar Rp400 juta sehingga Terdakwa Ari Kusumawati mengembalikan sebesar Rp700 juta Menanggapi hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui Kepala Seksi Intlejen Kejari Tulungagung Agung Tri Radityo, SH., MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, akan menunggu putusan dari Majelis Hakim “Nanti kami pelajari jika sudah putusan apakah ada pihak lain yg dipertanggungjawabkan,” ucap Agung melalui pesan WastApp, Jumat, 20 Januari 2023 Namun pertannyaannya adalah, apakah perkara yang dibawa oleh JPU kehadapan Majelis Hakim untuk diadili dalam persidangan adalah ibarat penyidikan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Tersangka dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, atau JPU yang akan membuktikan dakwaannya dalam persidangan? Sebab, tidak sedikit perkara Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya terkait pihak-pihak yang terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan namun tidak ‘jelas’ bagaimana kelanjutannya. (Jnt) </div>

News Tipikor Terdakwa Ari Kusumawati Dituntut 4 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi Proyek Rp2.4 M

#Siapa menyelamatkan siapa dalam kasus perkara Korupsi Proyek Pekrjaan Jalan yang didanai dari APBD Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 yang...

KPK Geledah Rumah Pj. Sekda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim Dengan Menyita Sejumlah Bukti

11.19 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3>#Kasus ini sepertinya tak jauh beda dengan kasus Mega Korupsi dana hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu sebesar Rp277,6 milyiar#   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAHkWDHSUGosUszfbd4IVinu7hY8IV9JoPU_WU8yVkJadxhsvkH_HQ1nJqRrJgiOkLsdsuf_WycEKgOFVTOT21jfNVgEK6zHF6fmx5eDQPLXK4N_ii9eTjnQwQaCpOvAA_dDU_VFivAsACA2WVqgMQXoXuQdA4xZFPjnt97MdDV-xNEWuE3Xzmgc9A/s400/kpk%20ri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="399" data-original-width="400" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAHkWDHSUGosUszfbd4IVinu7hY8IV9JoPU_WU8yVkJadxhsvkH_HQ1nJqRrJgiOkLsdsuf_WycEKgOFVTOT21jfNVgEK6zHF6fmx5eDQPLXK4N_ii9eTjnQwQaCpOvAA_dDU_VFivAsACA2WVqgMQXoXuQdA4xZFPjnt97MdDV-xNEWuE3Xzmgc9A/w640-h638/kpk%20ri.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - Pada Selasa tanggal 17 dan Rabu, 18 Januari 2023, sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pengeledahan di Jawa Timur, kali ini yang di geledah adalah rumah kediaman dan kantor swasta milik Ketua DPRD Provinsi Jatim Kusnadi, S.H., M.Hum, rumah kediaman Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan rumah kediaman Pj. Sekda Provinsi Jatim Wahid Wahyudi dengan menyita sejumlah dokumen serta bukti elektronik yang berkaitan dengan penganggaran dana hibah APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu disampaikan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co pada Kamis, 19 Januari 2023 “Selanjutnya ditemukan dan diamankan bukti antara lain, berbagai dokumen dan bukti elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penganggaran dana hibah. Analisis dan penyitaan terhadap bukti-bukti tersebut segera dilakukan yang nantinya segera dikonfirmasi kembali pada para pihak yang dipanggil sebagai saksi,” kata Ali Fikri Sebelumnya (Kamis, 22 Desember 2022), penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim, Kantor Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jatim serta satu Kantor Money Changer "Ditemukan dan diamankan berbagai dokumen dan alat eletronik terkait dana hibah sedangkan di Money Changer ditemukan dan diamankan adanya dokumen pertukaran sejumlah uang yang diduga kuat terkait dengan perkara suap ini," kata Ali Ali menjelaskan, analisa dan penyitaan masih segera dan akan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan Pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini adalah terkait kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Tersangka Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 dari Fraksi Golkar, Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak), Abdul Hamid selaku Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang juga Koordinator Pokmas (Kelompok Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas dengan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar satu  miliar rupiah pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wib Kasus Tangkap Tangan atau OTT KPK terhadap Tersangka Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak ini adalah karena diduga menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari total 2 miliar rupiah melalui Staf Ahlinya, Rusdi dari Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas dengan perantara Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas sebagai uang muka (ijon) pengalokasian dana hibah APBD Jatim untuk tahun 2023 dan tahun 2024 Tersangka Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dan Tersangka Rusdi di jerat Pasal pemenirima suap yaitu melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Tersangka Abdul Hamid dan Tersangka Ilham Wahyudi di jerat Pasal pemberi suap yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b Atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pertanyaannya adalah, berapa persen dana hibah untuk Pokmas dari total anggaran APBD Pemprov Jatim setiam tahun anggaran dan bagaimana pengelolaan serta penyalurannya ke setiap Pokmas yang ada di Jawa Timur? Apakah Perda (Peraturan Daerah) atau Pergub (Peraturan Gubernur) Jawa Timur tentang pengelolaan dan penyaluran dana hibah APBD adalah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan atau bersama-sama dengan DPRD Jawa Timur? Apakah pengelolaan dan penyaluran dana hibah APBD Pemprov Jatim hanya ditangani oleh Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim atau seluruh anggota DPRD periode 2019 - 2024 yang berjumlah 120 orang itu? Lalu siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyaluran dana hibah APBD Pemprov Jatim? Apakah Gubernur atau pejabat dibawah Gubernur? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah penyidik KPK akan menyeret tersangka baru mengingat KPK telah melakukan penggeledahan dan penyita dokumen serta bukti elektronik yang berkaitan dengan penganggaran dana hibah APBD Pemprov Jatim? Atau KPK hanya cukup menyeret Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak? Kasus ini sepertinya tak jauh beda dengan kasus Korupsi dana hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277,6 milyiar yang hingga saat ini meninggalkan masih misteri sejak meninggalnya Alm. Fathorrasjid mantan Ketua DPRD Jatim pada November 2017 dan Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo atau dr. Bagus di Lapas Porong, Sidoarjo dengan “mengeluarkan cairan bercampur darah dari mulutnya” pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB Padahal, sekitar tahun 2016, setelah  mantan Ketua DPRD Jatim (almarhum) Fathorrasjid yang juga salah satu mantan terpidana sekaligus saksi kunci dalam kasus Mega Korupsi P2SEM sebesar Rp277.6 miliyar ini keluar dari penjara, sudah membeberkan data dan menyerahkannya ke penyidik Kejati Jatim, terkait adanya keterlibatan pihak-pihak lain. Sebelum dr. Bagus menghembuskan nafas di Lapas porong, sudah memberikan keterangan di penyidik Kejati Jatim terkait keterilibatan sejumlah anggota DPRD Jatim. Dan bahkan pada tanggal 20 Juli 2018, Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim yang saat itu dijabat Didik Farkhan Alisyahdi kepada beritakorupsi.co mengatakan, sudah mengantongi nama-nama calon terangka. Anehnya, hingga setahun berselang, tepatnya 21 Mei 2019, calon Tersangka yang dikatakan Didik Farkhan Alisyahdi “sudah mengantongi nama-nama calon tersangka”, tak juga dikeluarkan dari ‘kantongnya’ belum juga dikeluarkan dari kantongnya dengan berasalan bahwa dr. Bagus sudah meninggal “Masih penyidikan, ada calon tersangka. Masalahnya saksi dokter Bagus sudah meninggal,” kata Didik Yang lebih anehnya lagi adalah, hingga Didik Farkhan Alisyahdi naik jabatan baru di Kajaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Kepala Pusat Daskrimti (Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, calon tersangka yang dikatakannyapun “hilang”. Lalu apakah kasus danah hibah APBD Jatim yang menyeret Sahat Tua Parulian Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang tertangka tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 lalu akan “bernasib sama dengan kasus Mega Korupsi dana hiba P2SEM tahun 2008 sebesar Rp277.6 miliyar”????. (Jnt) </div>

News Tipikor KPK Geledah Rumah Pj. Sekda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim Dengan Menyita Sejumlah Bukti

#Kasus ini sepertinya tak jauh beda dengan kasus Mega Korupsi dana hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber...

Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M

04.02 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">#Apakah hanya Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD 2014 - 2016  dan Bapeda Jatim 2017 - 2018 (tahun 2019 menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim) yang terseret sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Suap Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015, 2017 dan 2018 serta menikmati uang sebesar Rp10.5 miliar atau mengalir ke atasannya? Lalu bagaimana dengan Fattah Jasin yang menjabat selaku Bapeda Jatim tahun 2014 - 2016?. Apakah JPU KPK akan menghadirkan mantan Gubernur Jawa Timur Sukarwo?#    <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhZKSTTSf_kRdCi9q_eJBnjy5tU_WK75lEZ5y6utplbuuQBD1wtny2JhB15d0jiuZnJFg2PRXFe3Q2VkzuPozWhPZVsHpAZkz14VUvq5WhRL8qxhXk2YwH2tc3PnXGwLpR0liMnXXwbloQeMkf1wyOfQWw8nwr8v3FdA4RNeC0jD2l-zOVGG9hJrLg/s485/Sumber%20MI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="485" height="528" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhZKSTTSf_kRdCi9q_eJBnjy5tU_WK75lEZ5y6utplbuuQBD1wtny2JhB15d0jiuZnJFg2PRXFe3Q2VkzuPozWhPZVsHpAZkz14VUvq5WhRL8qxhXk2YwH2tc3PnXGwLpR0liMnXXwbloQeMkf1wyOfQWw8nwr8v3FdA4RNeC0jD2l-zOVGG9hJrLg/w640-h528/Sumber%20MI.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Budi Setiawan mengenakan rompi (Dok) </td></tr></tbody></table>BERITAKORUPSI.CO - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Moh. Helmi Syarif, Joko Hermawan, Putra Iskandar, Arin Karniasari, Achmad Husin Madya, Andy Bernard Desman, Ramaditya Virgiyansyah dan Ridho Sapputra dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerer Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT warga Jalan Bhakti Husada 3 nomor 4 RT 011 RW 005 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Jawa Timur selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016 - 2018 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk di adili sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi suap menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung) dengan mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) APBD Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018 Terseretnya Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2016 dan kemudian menjabat selaku Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2018 bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayotno (teman dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu (Ketiganya telah berstatus Terpidana) Berdasarkan data maupun fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayotno diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun 2018, terungkap adanya dana BK (Bantuan Keuangan) Pemrov Jatim ke 30 dari 38 kabupaten / Kota di Jawa Timur dan salah satunya ke Kabupaten Tulungagung      Pada tahun 2014 - 2018, Pemerintah Kabupubaten (Pemkab) Tulungagung menerima kucuran dana BK (Bantuan Keuangan) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015 sebesar Rp130 miliar, TA 2017 sebesar Rp30 miliar dan TA 2018 sebesar Rp79 miliar   Cairnya dana BK ini berawal saat terpilihnya Syahri Mulyo sebagai Bupati periode 2013 - 2018. Dan pada tanggal 24 April 2013, Bupati Syahri Mulyo mengajak Kepala Dinas PUPR Sutrisno, Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung dan Hendry Setyawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung untuk menemui Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur Fatah Jasin (saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur) dan kemudian Budi Setiwan guna mendapatkan dukungan dana untuk pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tulungagung.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7i-pjkH-AAaFlPwQSUfe0kIaDkbxHpOnLMZa1K4tYbys8xPZQMa17-kFY3XnCNgrEHF9XL2D8AMTqHHqd8FApS3wR861SUpf2e87FaeoIkjBSSdASxKGchmNfDoz9abBCWKWdEPoUzlbIuJr-EA__WFHWQ14xXnAK2DmUBgmaY2aifrAQrqI4UFQW/s397/Syahri%20Mulyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="206" data-original-width="397" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7i-pjkH-AAaFlPwQSUfe0kIaDkbxHpOnLMZa1K4tYbys8xPZQMa17-kFY3XnCNgrEHF9XL2D8AMTqHHqd8FApS3wR861SUpf2e87FaeoIkjBSSdASxKGchmNfDoz9abBCWKWdEPoUzlbIuJr-EA__WFHWQ14xXnAK2DmUBgmaY2aifrAQrqI4UFQW/w640-h332/Syahri%20Mulyo.png" width="640" /></a></div>Kemudian Bupati Syahri Mulyo memerintahkan Kordinator Asosiasi Kontroksi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan untuk  mengurus dana BK Prov Jatim ke Kabupaten Tulungung “Saya menemui Fatayasin dan Budi Setiawan untuk mengurus dan bantuan,” kata Syahri Mulyo, (06 Juli 2022)   Sementara Sutrisno saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi untuk Terdakwa/Terpidana Syahri Mulyo dan Terdakwa/Terpidana Supriyono maupun sebagai saksi untuk Terdakwa Tigor Prakasa menjelaskan, bahwa untuk memperoleh dana BK, DAU dan DAK tidak cair begitu saja ke Pemkab Tulungagun, tetapi ada unduhan atau istilah ‘mahar’ yang besarnya adalah 7.5 persen sedangkan untuk DAK sebesar 6.5 persen.     </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Untuk pengurusan Bantuan Propinsi, ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran Ban Prop (Bantuan Provinsi) kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid (Kepala Bidang) Fisik sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, Empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata Sutrisno kepada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019 dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022 “Ada maharnya. Tidak mungkin cair dana bantuan ke setiap Kabupatena Kota di Jawa Timur kalau tidak ada mahar. Untuk dana BK maharnya tujuh setengah persen dan untuk DAK sebesar 6 setengah persen dibayar didepan. Untuk DAK ke Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan DAK ke Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI,” lanjut Sutrisno saat itu (Kamis, 3 Januari 2019) dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022 Sebagai Terdakwa mapun sebagai saksi, Sutrisno pun membeberkan jumlah dana BK, DAU dan DAK ke Kabupaten Tulung serta aliran duit haram kesejumlah pejabat sejak tahun 2014 hingga 2018, yaitu;   Tahun 2014, dana BK Jatim ke Kab. Tulungagung yaitu DAU sebesar Rp3.807 miliar, Unduhan (istilah untuk mendapatkan) DAK sebesar Rp1.4 miliar, dana BK Prov sebesar Rp3.760 miliar, dan di akhir pekerjaan Rp1.368 miliyar. Total sebesar Rp10.335 miliyar. Tahun 2015, DAU Rp5.605 miliyar, Unduhan DAK Rp2.300 miliar, BK Prov Rp4.000 miliar, di akhir pekerjaan Rp1.278 miliyar. Total Rp13.183 miliyar. Tahun 2016, DAU Rp6.381 miliar, Unduhan DAK Rp12.965 miliar, BK Prov Rp2.400 miliar, akhir pekerjaan Rp3.365 miliar. Total Rp25.111 miliyar. Tahun 2017, DAU Rp7.046 miliar, Unduhan DAK Rp4.600 miliar, BK Prov Rp4.000 miliar, akhir pekerjaan Rp1.764 miliar. Total Rp17.410 miliar. Tahun 2018, DAU Rp4.000 miliar, Unduhan DAK Rp7.600 miliar, BK Prov Rp6.000 miliar. Total Rp17.600 miliyar   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR-KGJYYlxT_SiB1KBz1wPtkbzEXZegSeNjeAmuoHk4lmD1dut4XyT2ACwhpkTVc2B09yL4TYjIJsrhEgfXOlVftiaPO8Y89_nHAauywFNf2pHOTZ9ur3hgvkgIBmI7yEHWZ2DYkaLP94Sv5mykr_FFRoUjZT7TPxyn5cTAN-U-000hgZHBA7p7zMt/s335/images.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="150" data-original-width="335" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR-KGJYYlxT_SiB1KBz1wPtkbzEXZegSeNjeAmuoHk4lmD1dut4XyT2ACwhpkTVc2B09yL4TYjIJsrhEgfXOlVftiaPO8Y89_nHAauywFNf2pHOTZ9ur3hgvkgIBmI7yEHWZ2DYkaLP94Sv5mykr_FFRoUjZT7TPxyn5cTAN-U-000hgZHBA7p7zMt/w640-h286/images.jpg" width="640" /></a></div>Sutrisno pun membeberkan aliran duit haram kesejumlah pejabat sejak tahun 2014 hingga 2018, yaitu; Tahun 2014, Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim sebesar Rp3.25 M, Supriyono (Terpidana), Ketua DPRD Tulungagung sebesarRp150 juta, Komisi D sebesar R180 juta, untuk operasional Bupati Syahri Mulyo sebesar Ro3.25 M, Kepala DPPKAD sebesar Rp2.507 M, Operasional Dinas 100 juta, untuk Bina Lingkungan sebesar Rp273 juta; Tahun 2015 Budi Setiawan, Kepalada Bapeda Jatim sebesar Rp3.750 M, Supriyono selaku Ketua DPRD Rp150 juta, Komisi D Rp180 juta, Operasional Bupati Syahri Mulyo sebesar Rp4 M, Kepala DPPKD Rp4.405 M, Operasional Dinas Rp125 juta, Bina Lingkungan Rp173 juta; Tahun 2016 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp10.530 M, Budi Juniarto Rp2.250 M, Ketua DPRD Rp150 juta, Komisi D Rp180 juta, Operasional Bupati Rp3.850 M, DPPKD Rp5.381 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan Rp915 juta; Tahun 2017, Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp2.990 M, Toni Indrayanto Rp2.250 M, Ketua Dewan Rp150 juta, Komis D Rp180 juta, Operasional Bupati Rp2.256 M, Kepala DPPKD Rp6.740 M, Kusainudin (anggota DPRD Jatim) Rp1 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan Rp754 juta Tahun 2018, Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp4.940 M, Toni Indrayanto Rp4.500 M, Ketua Dewan Rp150  juta, Komisi D Rp175 juta, Kepala DPPKAD Rp3.500 M, Renovasi rumah Dinas dan Kantor Sentra Polres Rp500 juta, Operasional Bupati Syahri Mulyo Rp2.500 M, Operasional Dinas Rp100 juta, Bina Lingkung Rp85 juta.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBCiVZaD_YdttRPM1Hfg2cw6JUhddUHrGLcdlEuxmIQTxXMiISWrHd-xpGn-90Y1YKRzBMuDFxFD6-QBkR8ckfl9Vai-z-8I3eFBgzQfvll33wiu8RHObdrSoA6AZG7CgsysPl3tin7FNYp02Ac7GJxEmNOr56aB813D4zVNtMyVHeqRh0Vk6N226I/s640/a.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBCiVZaD_YdttRPM1Hfg2cw6JUhddUHrGLcdlEuxmIQTxXMiISWrHd-xpGn-90Y1YKRzBMuDFxFD6-QBkR8ckfl9Vai-z-8I3eFBgzQfvll33wiu8RHObdrSoA6AZG7CgsysPl3tin7FNYp02Ac7GJxEmNOr56aB813D4zVNtMyVHeqRh0Vk6N226I/w640-h360/a.jpeg" width="640" /></a></div> Pengakuan Budi Setiyawan dan Budi Juniarto Pada Selasa, 9 Juni 2020, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana Provinsi Jawa Timur yang pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi untuk Terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungaung saat diadili dalam perkara Korupsi penerima suap sebesar Rp3.8 miliar Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kepada Majelis Hakim, Budi Juniarto dan Budi Setiyawan mengakui menerima duit, namun berapa jumlahnya, keduanya sama-sama menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban Prov(Bantuan Provinsi)  adalah 7 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan. Dana BanProv yang dicairkan adalah ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur “Kepala Bapeda Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan. Bantuan Keuangan Pemprov atas usulan Kabupaten. Terima, saya lupa,” kata saksi Budi Juniarto kepada Majelis Hakim. Pada tahun 2020, KPK telah menetapkan Budi Juniarto sebagai Tersangka. Namun kabar yang diterima beritakorupsi.co dari sumber terpecaya, bahwa Budi Juniarto telah meninggal dunia tahun lalu Sementara Budi Setyawan hanya menyebutkan jumlah uang haram yang diterimanya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp2.5 milliar. “Lupa. Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak menerima tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setiawan enteng Mendengar jawaban pejabat Pemprov Jatim ini yang tidak jujur dan mengatakan lupa berapa jumlah uang ‘haram’ yang diterimanya, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto pun saat itu marah “Lupa karena terlalu banyak ya ?. Dari setiap Kabupaten, berapa yang saudara terima. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota,” tanya Anggota Majelis Hakim saat itu, yang dijawab Budi Setiawan, “menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov”. Pertanyaannya adalah, apakah uang sebesar Rp10.500.000.000 yang diterima Terdakwa Budi Setiawan dari Syahrli Mulyo selaku Bupati Tulungagung sebagaii mahar atas pencairan dana BK APBD Provinsi Jawa Timur hanya dinikmati Terdakwa atau mengalir keatasannya? Apakah KPK akan menghadirkan Sukarwo selaku Gubernur Jawa Timur tahun 2009 - 2018? Apakah KPK hanya menyeret Budi Setiwan sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Suap Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015, 2017 dan 2018? Lalu bagaimana dengan Fattah Jasin yang menjabat selaku Bapeda Jatim tahun 2014 - 2016? Dan bagaimana dengan Kabupaten Kota lainnya yang juga menerima kucurann dana BK APBD Provinsi Jawa Timur? Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan, bahwa saksai yang dihadirkan dipastikan untuk pembuktian di persidangan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Ikuti sj sidangnya. Saksi yg dihadirkan, kami pastikan yang dibutuhkan untuk pembuktian," kata Ali melalui pesan WhastApp, Rabu, 18 Januari 2023 <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgWrnYLu6ZQd-gskQ-DggQOpt3lMTtB1sLqsymTFZheM5MZUbw5bQK-gDzp3SieOI7fwmaQZ3-u_26HExcFolxRGnMzom44vtcbeT-4aaINjOWgFL0BGEda1B43yCdWqL8SE-bnXiglNWsH0vN8I3DkXn2f_3L-MfsJafxWv2frG9IJHgpMrPS5wiF/s437/Kejari%20Probolinggo%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="437" height="422" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgWrnYLu6ZQd-gskQ-DggQOpt3lMTtB1sLqsymTFZheM5MZUbw5bQK-gDzp3SieOI7fwmaQZ3-u_26HExcFolxRGnMzom44vtcbeT-4aaINjOWgFL0BGEda1B43yCdWqL8SE-bnXiglNWsH0vN8I3DkXn2f_3L-MfsJafxWv2frG9IJHgpMrPS5wiF/w640-h422/Kejari%20Probolinggo%203.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table>Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 18 Januari 2023) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU KPK terhadap Terdakwa Budi Setiawan dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandiangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa yakni Samuel Hendrik, SH., MH dkk serta dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK JPU KPK dalam surat dakwaannya menjelaskan, bahwa Terdakwa BUDI SETIAWAN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1171/212/2014 tanggal 25 Agustus 2014  dan selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/2108/212/2016 tanggal 26 Desember 2016 yang secara ex officio sekaligus menjabat sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2018, Pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2015, bulan Juli 2017 dan bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur Jalan Johar Nomor 19 - 21 Kota Surabaya Jawa Timur dan di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur Jalan Pahlawan Nomor 102 - 108 Kota Surabaya Jawa Timur, Atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) Atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut, dari SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung melalui HENDRY SETYAWAN (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan SUTRISNO (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa BUDI SETIAWAN mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa agar mengupayakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) Provinsi Jawa Timur pada APBD TA 2015, APBD-P TA 2017 dan APBD TA 2018,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCfiq3bhcFjLZqyqlXj5zHiQEqd6xIJ6LCDt7-Yd_nP6MPF0W0SESp9Wc_xfx0IeeOiS_Dm9OFxZb1GP9PytPmBybsns0tsHabkE4yj6ppskOhxCar_9LT41zRygTupZGzj_XAC1SI6oihFIZjhy6J4iAiK3aB-8S0LZga6dn7h2z0n9kcxKd3shN9/s424/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="336" data-original-width="424" height="508" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCfiq3bhcFjLZqyqlXj5zHiQEqd6xIJ6LCDt7-Yd_nP6MPF0W0SESp9Wc_xfx0IeeOiS_Dm9OFxZb1GP9PytPmBybsns0tsHabkE4yj6ppskOhxCar_9LT41zRygTupZGzj_XAC1SI6oihFIZjhy6J4iAiK3aB-8S0LZga6dn7h2z0n9kcxKd3shN9/w640-h508/2..jpg" width="640" /></a></div>Yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 3 angka 4 juncto Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memiliki kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Timur yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Bahwa salah satu BKK tersebut adalah bantuan keuangan yang dikhususkan untuk kegiatan infrastruktur atau pembangunan fisik yang disebut Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI). Pemberian BKK – BI dilakukan berdasarkan usulan/proposal dari Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur yang ditembuskan ke Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Kemudian proposal tersebut dibahas dalam desk pembahasan Rencana Definitif Kegiatan (RDK) BKK – BI Pemprov Jatim yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi dengan unsur Kepala BPKAD Provinsi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi. Dalam pembahasan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala BKAD Provinsi melakukan kajian berdasarkan kemampuan fiskal, karakteristik wilayah dan teknis untuk menetapkan daerah serta besaran alokasi BKK – BI yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, setelah itu dilaporkan kepada Ketua TAPD dan dimasukkan dalam APBD/APBD-P Provinsi Jawa Timur. Kemudian Sekda atas nama Gubernur mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota tentang alokasi dan besaran BKK – BI untuk Kabupaten/Kota. Pada tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa diangkat sebagai Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 821.2/1171/212/2014, yang secara ex officio sekaligus menjabat sebagai Anggota TAPD Pemprov Jatim. SYAHRI MULYO selaku Bupati Kabupaten Tulungagung dalam rangka pelaksanaan program pemerintahannya di Kabupaten Tulungagung memerlukan pendanaan yang antara lain bersumber dari BKK – BI Pemprov Jatim. Pada saat itu SYAHRI MULYO sudah mengetahui bahwa untuk mendapatkan BKK – BI ada ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sebesar 7,5% dari nilai BKK – BI yang disetujui untuk diberikan kepada para pejabat di BPKAD dan Bappeda Pemprov Jatim. BKK – BI Tahun Anggaran 2015 Mengetahui dana BKK – BI yang diterima oleh Kabupaten Tulungagung hanya sedikit, kemudian sekitar bulan Oktober 2014 SYAHRI MULYO bersama SUTRISNO (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung), SUDIGDO PRASETYO (Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung) dan HENDRY SETYAWAN (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) bertemu dengan FATTAH JASIN (Kepala Bappeda Provinsi Jatim) dan BUDI JUNIARTO (Kepala Bidang Prasarana Wilayah Provinsi Jatim) di ruangan Kepala Bappeda Pemprov Jatim Jalan Pahlawan nomor 102 – 108 Kota Surabaya, untuk ‘mengurus’ anggaran BKK – BI Provinsi Jatim untuk Kabupaten Tulungagung tahun 2015. Dalam pertemuan tersebut SYAHRI MULYO menyampaikan kepada FATTAH JASIN perihal permohonan supaya Kabupaten Tulungagung mendapat alokasi anggaran BKK – BI Provinsi Jatim, Atas permintaan tersebut FATTAH JASIN menyanggupinya. Kemudian SYAHRI MULYO bersama SUTRISNO, SUDIGDO PRASETYO dan HENDRY SETYAWAN juga datang menemui Terdakwa di kantor BPKAD Pemprov Jatim. Dalam pertemuan tersebut SYAHRI MULYO juga menyampaikan kepada Terdakwa perihal permohonan supaya Kabupaten Tulungagung mendapat alokasi anggaran BKK – BI Provinsi Jatim, selain itu dibicarakan juga mengenai persoalan teknis dan kesepakatan ‘mahar’ atau ‘unduhan’ yang dijanjikan akan diurus oleh SUTRISNO dan HENDRY SETYAWAN setelah ditetapkannya alokasi anggaran BKK – BI Provinsi Jatim untuk Pemkab Tulungagung, dan disetujui oleh Terdakwa. Pada bulan Agustus 2014 Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengajukan proposal BKK – BI pada APBD Provinsi Jatim untuk Tahun Anggaran 2015. Setelah menerima proposal tersebut, dengan merujuk pada janji pemberian ‘mahar’ atau ‘unduhan’ dari SYAHRI MULYO sebelumnya, kemudian tanpa melakukan kajian kebijakan terlebih dahulu,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM5cIob9LGDVfDagRbXTJGGC0TM5-7u__HrgvIzQ7G-LdQBcSi_p17QJvQeAEvoTSvIZk3SqKU1gvPeWA6IuckE66NylBHCWNb6cWwsiYGeSuoeMN9yddcYQrpFeL1Q5hvY2Q0AGFQ1qg3_CtSqbrqMF_-2RmFw6Zu2bErFmTm5Av99czzJSrUoV27/s335/images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="150" data-original-width="335" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM5cIob9LGDVfDagRbXTJGGC0TM5-7u__HrgvIzQ7G-LdQBcSi_p17QJvQeAEvoTSvIZk3SqKU1gvPeWA6IuckE66NylBHCWNb6cWwsiYGeSuoeMN9yddcYQrpFeL1Q5hvY2Q0AGFQ1qg3_CtSqbrqMF_-2RmFw6Zu2bErFmTm5Av99czzJSrUoV27/w640-h286/images.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa mengupayakan alokasi BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sedangkan FATTAH JASIN mengupayakan tambahan alokasi BKK – BI Pemkab Tulungagung sejumlah Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah). Sehingga total alokasi Anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung pada APBD TA 2015 yang disetujui sejumlah Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah). Setelah mendapatkan informasi mengenai besaran alokasi Anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung TA 2015 tersebut, selanjutnya untuk merealisasikan janji pemberian ‘mahar’ atau ‘unduhan’ kepada Terdakwa, SUTRISNO melaporkan kepada SYAHRI MULYO bahwa SUTRISNO bersama HENDRY SETIAWAN akan menyiapkan ‘mahar’ atau ‘unduhan’ untuk Terdakwa dengan nilai prosentase sebesar 7,5% dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yaitu sejumlah Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atas laporan SUTRISNO tersebut SYAHRI MULYO menyetujuinya. Kemudian SUTRISNO meminta SUKARJI (Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Pemkab Tulungagung) untuk mengumpulkan fee dari kontraktor yang akan mengerjakan paket pekerjaan yang anggarannya bersumber dari BKK – BI, hingga terkumpul uang sejumlah Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya SUKARJI menyerahkan uang tersebut kepada SUTRISNO untuk disampaikan kepada Terdakwa. Kemudian SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO dan HENDRY SETIAWAN pada bulan Februari 2015 bertempat di halaman parkir Kantor BPKAD Pemprov Jatim Jalan Johar nomor 19 - 21 Kota Surabaya, menyerahkan 4 (empat) kardus berisi uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sejumlah Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara memasukkan kardus berisi uang tersebut ke dalam mobil Terdakwa. BKK – BI Tahun Anggaran 2017 Pada tanggal 26 Desember 2016 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 821.2/2108/212/2016 tentang Pengangkatan Dr. Ir. BUDI SETIAWAN sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada sekitar pertengahan tahun 2017, SYAHRI MULYO mengajukan proposal usulan anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung pada APBD-P TA 2017 kepada Pemprov Jatim sejumlah Rp150.125.000.000,00 (seratus lima puluh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa dengan merujuk pada kesepakatan pemberian ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sebelumnya, tanpa melakukan kajian kebijakan terlebih dahulu kembali mengupayakan adanya alokasi BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung dalam APBD-P TA 2017. Sehingga alokasi Anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung pada APBD-P TA 2017 yang disetujui sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta kepada TONI INDRAYANTO (Kabid Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Pemprov Jatim) untuk menyampaikan kepada SUTRISNO tentang alokasi anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung tersebut dan menyiapkan uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ untuk Terdakwa sebesar 7,5% dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yakni sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian SUTRISNO melapor kepada SYAHRI MULYO dan disetujui oleh SYAHRI MULYO serta meminta SUTRISNO untuk menyelesaikannya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnHEsc1FjnCEmBNFwaOpmcRvzv7fhMT5CHB1MMOBldrramaeW7yOkN3tX9rMvoztprgH68fB2yIJaFhk4zFfKI1brs629clITEgtUfY4CLz0xWR5c1DqGi0uFYptLdc_qHgaSMh7mhyvwKmJUyIXAxWLg0UjbxHuyj1LHogmMuXGtWgzcw0jqGpsHg/s397/Syahri%20Mulyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="206" data-original-width="397" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnHEsc1FjnCEmBNFwaOpmcRvzv7fhMT5CHB1MMOBldrramaeW7yOkN3tX9rMvoztprgH68fB2yIJaFhk4zFfKI1brs629clITEgtUfY4CLz0xWR5c1DqGi0uFYptLdc_qHgaSMh7mhyvwKmJUyIXAxWLg0UjbxHuyj1LHogmMuXGtWgzcw0jqGpsHg/w640-h332/Syahri%20Mulyo.png" width="640" /></a></div>Untuk merealisasikan janji pemberian ‘mahar’ atau ‘unduhan’ tersebut selanjutnya SUTRISNO melalui SUKARJI kembali mengumpulkan fee dari kontraktor yang akan mengerjakan paket pekerjaan yang anggarannya bersumber dari BKK – BI, hingga terkumpul uang sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu SUTRISNO menginformasikan kepada TONI INDRAYANTO bahwa uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sudah siap. Atas informasi tersebut, TONI INDRAYANTO melaporkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta TONI INDRAYANTO untuk menerima uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ tersebut. Selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Jalan raya sekitar daerah Jepun Tulungagung, Terdakwa melalui TONI INDRAYANTO menerima uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO yang dilakukan dengan cara memindahkan uang dalam kardus dari mobil SUTRISNO ke dalam bagasi mobil milik TONI INDRAYANTO dengan mengatakan “ini titipan untuk Pak BUDI SETIAWAN”. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya TONI INDRAYANTO menyerahkan titipan uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ tersebut kepada Terdakwa di Kantor Bappeda Pemprov Jatim Jalan Pahlawan Nomor 102 - 108 Kota Surabaya Jawa Timur dengan cara memindahkan uang dalam kardus tersebut dari mobilnya ke dalam mobil Terdakwa. BKK – BI Tahun Anggaran 2018 Pada sekitar akhir tahun 2017, SYAHRI MULYO mengajukan proposal usulan anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung pada APBD TA 2018 kepada Pemprov Jawa Timur sejumlah Rp189.104.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa dengan merujuk pada kesepakatan pemberian ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sebelumnya, tanpa melakukan kajian kebijakan terlebih dahulu kembali mengupayakan alokasi BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung dalam APBD TA 2018. Sehingga alokasi Anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung pada APBD TA 2018 sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta kepada TONI INDRAYANTO untuk menyampaikan kepada SUTRISNO tentang alokasi anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung tersebut dan menyiapkan uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ untuk Terdakwa sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Setelah mendapatkan informasi tersebut, Kemudian SUTRISNO melapor kepada SYAHRI MULYO dan disetujui oleh SYAHRI MULYO serta meminta SUTRISNO untuk menyelesaikannya. Guna merealisasikan janji pemberian uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ tersebut, SUTRISNO melalui SUKARJI kembali mengumpulkan fee dari kontraktor yang akan mengerjakan paket pekerjaan yang anggarannya bersumber dari BKK – BI sehingga terkumpul uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Setelah mendapat informasi dari SUTRISNO bahwa uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sudah siap, selanjutnya pada bulan Februari 2018 Terdakwa meminta TONI INDRAYANTO untuk mengambil uang ’mahar’ atau ’unduhan’. Kemudian TONI INDRAYANTO bertempat di Jalan Raya Ki Mangun Sarkoro Tulungagung, menerima uang  sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dari SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO, dengan cara memindahkan uang dari mobil SUTRISNO ke dalam mobil TONI INDRAYANTO. Selanjutnya bertempat di Kantor Bappeda Pemprov Jatim Jalan Pahlawan Nomor 102 - 108 Kota Surabaya Jawa Timur, TONI INDRAYANTO menyerahkan uang ’mahar’ atau ’unduhan’ tersebut kepada Terdakwa dengan cara memindahkan kardus berisi uang ke dalam mobil Terdakwa. Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa uang keseluruhan berjumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut dari SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung diberikan untuk menggerakkan Terdakwa agar mengupayakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) Provinsi Jawa Timur pada APBD TA 2015, APBD-P TA 2017 dan APBD TA 2018, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 3 angka 4 juncto Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal (Dakwaan Pertama) 12 huruf a Atau (Kedua) Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Jnt)</div>

News Tipikor Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M

#Apakah hanya Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD 2014 - 2016 dan Bapeda Jatim 2017 - 2018 (tahun 2019 menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim)...

Mantan Sekda Kabupaten Pacitan Ir. Mulyono, MM Dituntut Pidana Penjara Selama Dua Tahun Dalam Perkara Korupsi Dana Hibah’

12.16 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJJt5hyLTQrj2DvhvfR9t_y0RW68VkKT--zAlUb7Dv3hywgXOMpjk6S_eWdk7giCcb5s2yhrOjahfzeuCPf5JYNmt6xOigdOglmPHnpr8vFsRS5xA7OPMjCLvrZ4TQslYzYtM7BeKNzJbQqzvATLc2abUq8-fYO4b8junUwNbYqmzmQ0WL-v-D13R/s1600/Pacitan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJJt5hyLTQrj2DvhvfR9t_y0RW68VkKT--zAlUb7Dv3hywgXOMpjk6S_eWdk7giCcb5s2yhrOjahfzeuCPf5JYNmt6xOigdOglmPHnpr8vFsRS5xA7OPMjCLvrZ4TQslYzYtM7BeKNzJbQqzvATLc2abUq8-fYO4b8junUwNbYqmzmQ0WL-v-D13R/w640-h288/Pacitan.jpg" width="640" /></a></div>BEITAKORUPSI.CO - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan, Selasa, 17 Januari 2013, menuntut Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pacitan tahun 2009 - 2014 dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp100 juta subsider tiga (3) bulan kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana hibah ABPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran (TA) 2010 dan 2011 untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perusda AU) Kabupaten Pactan tanpa ada proposal usulan untuk dibahas dalam  pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) namun disahkan menjadi APBD dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar rupah Baca juga: Siapa Pejabat Kab. Pacitan Yang Akan Menjadi Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Perusda AU? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/11/siapa-pejabat-kab-pacitan-yang-akan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/11/siapa-pejabat-kab-pacitan-yang-akan.html</a> Berita yang sama: Terbukti Korupsi Bersama-Sama, Direktur Perusda Pacitan Di Vonis 1.6 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/03/terbukti-korupsi-bersama-sama-direktur.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/03/terbukti-korupsi-bersama-sama-direktur.html</a> Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Mulyono, MM dibacakan oleh JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pacitan Didit Agung Nugrooho, SH dkk dalam persidangan yang berlangsung secara virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 17 Januari 2023) dihadapan Majelis Hakim yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Cabang Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dalam surat tuntutannya, JPU mengatakan bahwa Terdakwa Ir. Mulyono, MM tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Njw8jI3NjaAERBIV-Ey177sVAdi2fbuQezsFuEL0HdQLpQEimDkKJqsU5KyhL3B8rN_kcHGsX86HnzfCvnesZptQgjrgh98Dh7aE5_iBaf1KwjDZanvkdLuo-kC045qvPI6Srgn2PooORl0GMjBLGvlK3-3UhA0sclJ0f_FGDgQua8yP_HPEaf6P/s1600/Pacitan..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1Njw8jI3NjaAERBIV-Ey177sVAdi2fbuQezsFuEL0HdQLpQEimDkKJqsU5KyhL3B8rN_kcHGsX86HnzfCvnesZptQgjrgh98Dh7aE5_iBaf1KwjDZanvkdLuo-kC045qvPI6Srgn2PooORl0GMjBLGvlK3-3UhA0sclJ0f_FGDgQua8yP_HPEaf6P/w640-h288/Pacitan..jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU, bahwa Terdakwa Ir. Mulyono, MM terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN : 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Mulyono, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ir. Mulyono, MM dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair tiga (3) bulan kurungan,” ucap JPU Didit Agung Nugrooho, SH Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan pekan depan. (Jnt) </div>

News Tipikor Mantan Sekda Kabupaten Pacitan Ir. Mulyono, MM Dituntut Pidana Penjara Selama Dua Tahun Dalam Perkara Korupsi Dana Hibah’

BEITA KORUPSI .CO - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan, Selasa, 17 Januari 2013, menuntut Terdakwa Ir. Mul...

Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK

09.29 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3>#Terungkap pula dalam persidangan bahwa progres pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 hingga batas akhir Perjanjian Kerja tanggal 14 Desember 2021 sesuai SPK No.16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 dan telah dilakukan Pemutusan Kontrak sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 hanya 46 Persen lebih tetapi dibuat menjadi 52,293 Persen, namun pekerjaan proyek tetap dilaksanakan sampai 31 Desember 2021 serta dilakukan pembayaran termin pekerjaan sebesar Rp4.165.209.091 sesuai Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-LS/0000970/32500000001/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari nilai anggaran Rp8.544.367.000.# </h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjknkUcBbEeYi-grWm9IlDMEMRZzjQfz5cf4r79firfpRQadtyeRBGwhfHnlVmL1RKFXrBXRzuzREDv-WmIRzie-5PzJNF-2fieOwp3Zm2wuCkfqyhmORJDCvszkZ5TI-2z6KdqdOxmrKOmihZ9fHfAIyD_21j2L54XEdqqrjc92X6c1k7nVuBkppL-/s640/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjknkUcBbEeYi-grWm9IlDMEMRZzjQfz5cf4r79firfpRQadtyeRBGwhfHnlVmL1RKFXrBXRzuzREDv-WmIRzie-5PzJNF-2fieOwp3Zm2wuCkfqyhmORJDCvszkZ5TI-2z6KdqdOxmrKOmihZ9fHfAIyD_21j2L54XEdqqrjc92X6c1k7nVuBkppL-/w640-h288/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Ir. Miftahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan kemeja putih</td></tr></tbody></table>BERITAKORUPSI.CO - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, Selasa, 17 Januari 2023, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan untuk meriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan beberapa saksi lainnya dalam perkara dugaan Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022 “Periksa semua saksi ini,” ucap anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu, SH., MH maupun Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., HM kepada JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pacitan Didit Agung Nugroho, SH dkk dalam persidangan, Selasa, 17 Januari 2023 Perintah Majelis Hakim kepada JPU Kejari Pacitan ini setelah mendengarkan keterangan saksi kronfrontir antara Ir. Miftahol Arifin selaku PPK, Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya, Yulianto selaku Asisten Pelaksana dari Staff CV. Liga Utama dan M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama Kelima saksi ini dihadirkan Tim JPU Kejari Pacitan untuk di kronfrontir atas perintah Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., HM pada persidangan pekan lalu (Selasa, 10 Januari 2023) saat mendengarkan keterangan Ir. Miftahol Arifin selaku PPK maupun saksi lainnya pada persidangan sebelumnya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitjxJaVYYocsrflblFdJdMqbIXcCRsvqJ8AnaKWG1c643N_ef-Y6-U8P_tm_k_ztgy1MHBK1obqobn_Dbf7DKzw14eChxYk-9YEJC-wvThDprJXlBhTa6qpkC_YRDIYEWN98WVMOFMpCZpoWxGMDo6lAVxKmdS0KVAmAfAmtsxGIpM9lVpzTL74TO5/s1040/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitjxJaVYYocsrflblFdJdMqbIXcCRsvqJ8AnaKWG1c643N_ef-Y6-U8P_tm_k_ztgy1MHBK1obqobn_Dbf7DKzw14eChxYk-9YEJC-wvThDprJXlBhTa6qpkC_YRDIYEWN98WVMOFMpCZpoWxGMDo6lAVxKmdS0KVAmAfAmtsxGIpM9lVpzTL74TO5/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div>Dari keterangan saksi Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya dan saksi M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama dalam persidangan (Selasa, 17 Januari 2023), terungkap “bau busuk” dalam proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPPT) Kabupaten Pacitan tahun 2021 yang hingga saat ini Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan tidak selesai “Bau busuk” yang dimaksud adalah, bahwa progres pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 hingga batas akhir pejanjiaan kerja tanggal 14 Desember 2021 sesuai SPK (Surat Perjanjian Kerja) No.16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 dan telah dilakukan pemutusan kontrak sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 hanya 46 persen lebih tetapi dibuat menjadi 52,293 Persen, namun pekerjaan proyek tetap dilaksanakan oleh terdakwa Mohammad Jasuli selaku Direktur CV. Liga Utama sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa Drs. Warji, ST selaku Direktur CV. Dinamika Raya sebagai Konsultan Pengawas sampai 31 Desember 2021, dan telah dilakukan pembayaran termin pekerjaan sebesar Rp4.165.209.091 sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-LS/0000970/32500000001/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari nilai anggaran Rp8.544.367.000 Selain progres pekerjaan, terungkap pula dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim terkait penyerahan sejumlah uang oleh M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama kepada Ir. Miftahol Arifin selaku PPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu di parkiran kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan di Banyuwangi yang diletakan Rere di mobil milik Ir. Miftahol Arifin, pada September 2021 Pertanyaannya adalah, berani dan siapkah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan untuk memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK dan “menyeretnya sebagai Tersangka” dalam kasus dugaan Korupsi proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan tahun 2021 yang menelan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan merugikan keuangan/perekonomian negara senilai Rp2.647.750.393,50? Atau sebaliknya??? Atau adakah intervensi dari internal ataupun dari pihak lain sehingga yang diseret oleh JPU Kejari Pacitan dalam kasus ini hanya dua Terdakwa dari pihak swasta yaitu Terdakwa M. Jasuli selaku Direktur CV Liga Utama sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa Wariji selaku Direktur CV Dinamika Raya sebagai Konsultan Pengawas?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgdONUinE4xtjCgC6kR4S8cWn5FM9U1e1vCG_U1K0FmXY0ZihuZusZJbozU78En5_1Jfy-YNW7iEUDlgF4elkcTP5JZJyAJMVITUVjjob01QZYoDL-lQ40TDAPoEw57wtTC5zjtlXjQnnkER79WsRxm61ib4ZJ_lc-ADXasuUba196eyQ2MNkXED5q/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="524" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgdONUinE4xtjCgC6kR4S8cWn5FM9U1e1vCG_U1K0FmXY0ZihuZusZJbozU78En5_1Jfy-YNW7iEUDlgF4elkcTP5JZJyAJMVITUVjjob01QZYoDL-lQ40TDAPoEw57wtTC5zjtlXjQnnkER79WsRxm61ib4ZJ_lc-ADXasuUba196eyQ2MNkXED5q/w524-h640/6.jpg" width="524" /></a></div>Kalau progres pekerjaan hingga batas akhir perjanjian kerja tanggal 14 Desember 2021 hanya 46 persen namun oleh Dinas dibuat menjadi 52 persen seperti yang dijelaskan oleh Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya kepada Majelis Hakim, lalu siapa yang harus bertaanggung jawab? Apakah domumen hasil progres pekerjaan itu “jatuh dari langit sehingga tidak dapat diminta pertanggung jawabannya???” Kalau PPK sudah melakukan pemutusan kerja sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, mengapa CV Liga Utama sebagai Penyedia Barang/Jasa dan CV Dinamika Raya sebagai Konsultan Pengawas masih diperbolehkan melakukan pekerjaan hingga tanggal 31 Desember 2021? Lalu bagaimana pula dengan keterangan saksi M. Faraihan Febrianto alias Rere terkait penyerahan sejumlah uang kepada Ir. Miftahol Arifin selaku PPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu di parkiran kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan di Banyuwangi yang diletakan Rere di mobil milik Ir. Miftahol Arifin, pada September 2021? Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pacitan Didit Agung Nugroho, SH sepertinya mengelak untuk memberikan penjelasan dan hanya mengatakan sesuai fakta persidagan “Sesuai fakta persidagan dan persidangan terbuka untuk umum,” kata Kasi Pidsus Kejari Pacitan Didit Agung Nugroho, SH seusai persidangan Diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021, Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, Sedangkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Addendum terhadap Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dengan membuat Surat Nomor: 005/17023/120.3/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Undangan Pembahasan Addendum dan Waktu Mulai Pekerjaan. Walaupun pekerjaan belum mulai dilaksanakan, tetapi Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas langsung mengajukan perubahan dan penambahan personil pengawasan yakni awalnya 5 (lima) orang menjadi 8 (delapan) orang, sedangkan saudara Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya mengetahui personil yang akan dicantumkan namanya pada Surat Perjanjian adalah tidak ada dan tidak pernah bekerja untuk CV. Dinamika Raya karena Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya hanya memiliki file kelengkapan persyaratan berupa Ijazah dan Sertifikat untuk dicantumkan yakni personil atas nama: 1. NATASIA TINNEKE UNEPUTTY, ST. selaku Ahli K3; 2. BUDI SETYARSO, ST. selaku Ahli Sumber Daya Air; 3. DIAN ARDIYANTO, ST. selaku Tenaga Inspector 1; 4. TEGUH PRIHARTONO, ST. selaku Tenaga Inspector 2; 5. MUHAMMAD FIRDAUS AFFANDY selaku Tenaga Administrator.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrT4sDgU_F_zIqusscc6AlHDGzvNzNXU5_9_teqd79f0r0zkIwNdPZDdbXCpRP1ZPCsNPfHhjvw93hEtM8bMVwWdU9Ebyb3Gfwz8ITztHf5c5a_ryc8MsZXUqBrzBKq81r58Z_rKtyVeKdmzGjAONhnqugPisCxPGfjFOchWJljuunqh9hrmPB72mD/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrT4sDgU_F_zIqusscc6AlHDGzvNzNXU5_9_teqd79f0r0zkIwNdPZDdbXCpRP1ZPCsNPfHhjvw93hEtM8bMVwWdU9Ebyb3Gfwz8ITztHf5c5a_ryc8MsZXUqBrzBKq81r58Z_rKtyVeKdmzGjAONhnqugPisCxPGfjFOchWJljuunqh9hrmPB72mD/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Sebagai tindak lanjut Surat Undangan Pembahasan Addendum tersebut, kemudian dilakukan rapat pembahasan Addendum dan selanjutnya sesuai kesepakatan dilakukan Addendum Perjanjian Kerja berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021 dengan jenis Kontrak Waktu Penugasan yang ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, yang isinya pada pokoknya Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp607.416.700 dengan jangka waktu pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan terdapat perubahan dan penambahan personil pengawasan, yaitu yang awalnya : 1. ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader; 2. BAYU SURYANTORO, ST. selaku Ahli Geoteknik; 3. ARDHA RAHARDIAN, ST. selaku Ahli K3; 4. BAMBANG SOEATMONO, ST. selaku Inspektor; dan 5. ANDI HARWI PRATAMA selaku Administrator. Diubah dan ditambah menjadi : 1. ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader; 2. BAYU SURYANTORO, ST. selaku Ahli Geoteknik; 3. NATASIA TINNEKE UNEPUTTY, ST. selaku Ahli K3; 4. BUDI SETYARSO, ST. selaku Ahli Sumber Daya Air; 5. DIAN ARDIYANTO, ST. selaku Tenaga Inspector 1; 6. TEGUH PRIHARTONO, ST. selaku Tenaga Inspector 2; 7. KRISNA NURHADI HAMZAH selaku CAD Computer; dan 8. MUHAMMAD FIRDAUS AFFANDY selaku Tenaga Administrator. Sebagai tindak lanjut Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021 untuk melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut diatas, Selanjutnya Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Addendum 01 Nomor: 17313/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas untuk memulai Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp607.416.700 Bahwa 4 (empat) hari kemudian yaitu pada tanggal 20 September 2021, meskipun pekerjaan belum mulai dilaksanakan, terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa membuat dan mengajukan Surat Nomor: 021/CV.LU-Perm/XI/2021 tanggal 20 September 2021 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Pembahasan MC-0/ CCO-01 yang pada pokoknya menyatakan permintaan pembahasan MC-0/ CCO-01 dan untuk perubahan tambah kurang pekerjaan. Hal inilah yang menjadi dasar Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Addendum terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021. Sebagai tindak lanjut Rapat Pembahasan MC-0/CCO-01 (Contract Change Order-01) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian Tambah Kurang berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, yang isinya pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp7.965.137.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhojAZLJLNXea8gJIDKpDjoZGG9-XjvdDc8zCdpVGswzg7PXbIy7xXJzuYcSnUUeXFw5Iz_DZV-x7qneus6O9e5iTFzfpEfsRNI0sC3IU2W7HLiMOB-tJ3EqZ3cI2Fi_Rjo72BZXIOn6N_Fze0Y7eM0KKhejft10Mn35FMcPvqYM0LoyZpaMUFk0Mov/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhojAZLJLNXea8gJIDKpDjoZGG9-XjvdDc8zCdpVGswzg7PXbIy7xXJzuYcSnUUeXFw5Iz_DZV-x7qneus6O9e5iTFzfpEfsRNI0sC3IU2W7HLiMOB-tJ3EqZ3cI2Fi_Rjo72BZXIOn6N_Fze0Y7eM0KKhejft10Mn35FMcPvqYM0LoyZpaMUFk0Mov/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Sebagai tindak lanjut Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 17815/SPMK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa untuk memulai Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp7.965.137.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam Addendum Surat Perjanjian Kerja, yaitu : Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam Addendum Surat Perjanjian Kerja inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI selaku Direktur CV. Liga Utama untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021. Bahwa Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya hanya menugaskan dan membayar 3 (tiga) orang Personil CV. Dinamika Raya untuk melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021, yaitu: 1. ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader; 2. BAYU SURYANTORO, ST. selaku Ahli Geoteknik; dan 3. KRISNA NURHADI HAMZAH selaku CAD Computer. Sedangkan didalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang diubah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021, Drs. WARJI, ST. mencantumkan 8 (delapan) orang personil untuk melakukan pengawasan pekerjaan tersebut, yaitu: 1. NATASIA TINNEKE UNEPUTTY, ST. selaku Ahli K3; 2. BUDI SETYARSO, ST. selaku Ahli Sumber Daya Air; 3. DIAN ARDIYANTO, ST. selaku Tenaga Inspector 1; 4. TEGUH PRIHARTONO, ST. selaku Tenaga Inspector 2; dan 5. MUHAMMAD FIRDAUS AFFANDY selaku Tenaga Administrator.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuvNaP9e-S-X-oP5Z1bgxSD0h-9p90ZeaXuQzqbFmrK-sGU7C_mnZJ5j-0vUXqrYkDIJUg2Y2YnzuoEeYRaiUAF6B1Dq5xxb0a1dMAunV5IDLA2WoFTWRic84L6iQaxdII0kzvizihBJQn6meX6Q-JXhmER5F4Xju4IX-2wR_iCw73BUmBJZ0ieGNZ/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuvNaP9e-S-X-oP5Z1bgxSD0h-9p90ZeaXuQzqbFmrK-sGU7C_mnZJ5j-0vUXqrYkDIJUg2Y2YnzuoEeYRaiUAF6B1Dq5xxb0a1dMAunV5IDLA2WoFTWRic84L6iQaxdII0kzvizihBJQn6meX6Q-JXhmER5F4Xju4IX-2wR_iCw73BUmBJZ0ieGNZ/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Tetapi faktanya 5 (lima) orang tersebut tidak pernah melakukan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021. Bahkan Drs. WARJI, ST. merekayasa Pengalaman Kerja didalam Daftar Riwayat Hidup kelima personil yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja dan Addendum Surat Perjanjian Kerja. Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021 Bagian F Pembayaran kepada Penyedia Pasal 61 Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel, yakni: 1) Pasal 61.1 pada pokoknya menyatakan Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia Biaya Langsung Personel berupa remunerasi sesuai Waktu Penugasan aktual Personel dan Biaya Langsung Non Personel yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak; 2) Pasal 61.2 pada pokoknya menyatakan Pembayaran berdasarkan Rincian Komponen Remunerasi Personel harus dilengkapi bukti pembayaran dari Penyedia sebesar nominal yang diterima oleh personelnya sesuai dengan Waktu Penugasan; 3) Pasal 61.3 pada pokoknya menyatakan Pembayaran berdasarkan Rincian Biaya Langsung Non Personel harus dilengkapi Penyedia dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; 4) Pasal 61.4 pada pokoknya menyatakan Pembayaran Biaya Langsung Non Personel dapat dibayarkan secara lumsum, harga satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost); 5) Pasal 61.5 pada pokoknya menyatakan Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel dapat diberikan Penyesuaian Harga apabila ditentukan dalam SSKK. Perjanjian Sewa Peralatan Utama dalam Dokumen Penawaran yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, Peralatan Utama berupa Excavator dan Dumptruck disewa dari PT. Haka Utama Sejahtera yang berada di Kabupaten Sampang dan Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Mari Bangun Nusantara yang berada di Kabupaten Sidoarjo,   Namun faktanya pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI justru menyewa Excavator dan Dumptruck dari EKO KHUSYAIRI NUR WAHYUDI Als NANUNG yang berada di Kabupaten Pacitan, dan Peralatan Utama berupa Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFKAu70id0gbcKwvMLDnenzgabEVp4yWtvJcEUZqeeXTo06C2bzHkXjQWiaYpwQRHboeFr4HmIjDEPiO9oyaXyYyXLmba6QdSfhQuoU9xodmBQdABvPHiWNGfbZcVsXf_l8CSruC5Sy5X3VA3cVLUFP6uU5Du69xG_UnaMwt2_wVstO4eDoZdV8gsL/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFKAu70id0gbcKwvMLDnenzgabEVp4yWtvJcEUZqeeXTo06C2bzHkXjQWiaYpwQRHboeFr4HmIjDEPiO9oyaXyYyXLmba6QdSfhQuoU9xodmBQdABvPHiWNGfbZcVsXf_l8CSruC5Sy5X3VA3cVLUFP6uU5Du69xG_UnaMwt2_wVstO4eDoZdV8gsL/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Walaupun Perubahan Peralatan Utama tersebut tidak tertuang dalam Perjanjian Addendum. Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B.4 Addendum Poin 40. Perubahan Personel : a. Pada poin 40.4 dinyatakan Pengguna Jasa dapat menyetujui penempatan/ penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan. b. Pada poin 40.5 dinyatakan Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam Addendum Kontrak. Pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI membeli batu isian bronjong dari EKO KHUSYAIRI NUR WAHYUDI Als NANUNG untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong, namun terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa tidak pernah melakukan pengujian abrasi dengan Mesin Los Angeles terhadap batu isian bronjong, dan hanya dilakukan pengujian Uji Tekan Kubus. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 menentukan nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles terhadap batu isian bronjong harus kurang dari 20% Namun pada kenyataannya spesifikasi batu isian bronjong yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak, karena berdasarkan Pemeriksaan Abrasi dengan Mesin Los Angeles sebagaimana Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Nomor 621.28/664/408.34/2022 tanggal 22 April 2022 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap sampel batu warna hitam mempunyai nilai abrasi sebesar 26,38% dan terhadap sampel batu warna putih mempunyai nilai abrasi sebesar 26,14%. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Syarat-syarat Teknis Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Pelaksanaan Pengerukan Kolam Labuh, poin 3.2. Bahan Poin 3.2.1. Material Batu yang digunakan : a. pada angka 2 ditentukan bahwa terkecuali diperintahkan lain oleh Konsultan MK/ Pengawas, batu yang digunakan harus memiliki ketebalan yang tidak kurang dari 20 cm, lebar tidak kurang dari satu setengah kali tebalnya dan panjang yang tidak kurang dari satu setengah kali lebarnya, atau batu dengan diameter minimal 20 cm dan berat/ volume batu adalah 2,5 ton/ m3. b. pada angka 3 Sifat Batu ditentukan bahwa nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles harus kurang dari 20%.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDDofFPE3pIH_SJOJaMxUd9QSAqo92IbHwuXgevLjwJUVkzd9mz97RjMS1pNLX8q9J-cNdN_IyR89uuJT7t2cZ2ct-c6S9hrW8636Dm-RjsFsPPr8wESFkVSL8VOoXLnAyb5UEORWDPfWB29TDU8M6kbOh5fXI-6rn6TPawQx8JNJxNLw5C9qofkea/s640/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDDofFPE3pIH_SJOJaMxUd9QSAqo92IbHwuXgevLjwJUVkzd9mz97RjMS1pNLX8q9J-cNdN_IyR89uuJT7t2cZ2ct-c6S9hrW8636Dm-RjsFsPPr8wESFkVSL8VOoXLnAyb5UEORWDPfWB29TDU8M6kbOh5fXI-6rn6TPawQx8JNJxNLw5C9qofkea/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div>Pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI melaksanakan Pekerjaan Geotextile Non Woven (600gr/m2) tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, karena berdasarkan Penimbangan sampel Geotextile Non Woven per m2 yang terpasang di lapangan sebagaimana Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Nomor 621.28/664/408.34/2022 tanggal 22 April 2022 untuk berat Geotextile Non Woven yang terpasang hanya mempunyai berat sebesar 529,9 gr/ m2. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Syarat-syarat Teknis Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Pelaksanaan Pengerukan Kolam Labuh, Poin 3.2. Bahan Poin 3.2.2. Geotextile yaitu Geotextile untuk lapisan antara pasangan batu bronjong dan material hasil kerukan pada area pembuangan adalah menggunakan jenis Geotextile Non Woven ukuran 600 gram/ m2 dengan bahan dasar Polyester (PET) atau sesuai yang diperintahkan oleh Konsultan MK/ Pengawas untuk digunakan. Pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bronjong Galvanish 2x1x0,50 Lapis PVC tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak, karena fakta di lapangan sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 Bronjong Galvanish yang terpasang hanya sebanyak 792 m3. Dan Bronjong Galvanish baru datang lagi di lokasi pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2021 setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir. Dan oleh karena Pekerjaan Pengadaan Bronjong Galvanish terlambat, Maka hal ini mengakibatkan Pekerjaan Pemasangan Bronjong juga mengalami keterlambatan dan hingga waktu kontrak selesai pada tanggal 14 Desember 2021 Pekerjaan Pemasangan Bronjong hanya mencapai sebanyak 792 m3 sama dengan Bronjong Galvanish yang datang dan terpasang. Padahal pada tanggal 14 Desember 2021 telah dilakukan pemutusan kontrak. Pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI dengan menyewa Kapal Cutter Suction Dredger dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor: 087/BMU-A.I/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 antara PT. Bangun Makmur Utama (A. LEKSMONO M selaku Kepala Cabang) dengan CV. Liga Utama (YULIANTO selaku Staff CV. Liga Utama), yang kemudian Kapal Cutter Suction Dredger baru dilakukan mobilisasi dari Kota Semarang menuju Kabupaten Pacitan secara bertahap mulai tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV24_DDKosptvBT5iHAxz073PgQNZ2msaGm76-shIqm4L1zlXELK8mvoXwoMrVtEm1K9kuVO8tJRHWy521LBQMyFyWVLyoFE_eFsJpujouTaFDmsoTSPR54Cr-_xXlMs4kAnQ8TKO5JndSD652dfawnhfme7A1gOLzWERosKrmheg64_N9cCPIxBoi/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV24_DDKosptvBT5iHAxz073PgQNZ2msaGm76-shIqm4L1zlXELK8mvoXwoMrVtEm1K9kuVO8tJRHWy521LBQMyFyWVLyoFE_eFsJpujouTaFDmsoTSPR54Cr-_xXlMs4kAnQ8TKO5JndSD652dfawnhfme7A1gOLzWERosKrmheg64_N9cCPIxBoi/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Pelaksanaan mobilisasi Kapal Cutter Suction Dredger yang merupakan Peralatan Utama tersebut melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender mobilisasi sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 16603/SPMK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021. Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum dan Pemutusan Kontrak pada Poin 24. Mobilisasi yaitu 24.1 yang menyatakan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Pada tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 personil PT. Bangun Makmur Utama melakukan setting dan mengatur posisi Kapal Cutter Suction Dredger di lokasi dimulainya pengerukan. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2021 dilakukan Uji Coba Pertama (I) sesuai dengan Berita Acara Test MC.0 Kapasitas Produksi Kapal Keruk (Cutter Section Dredger) Proyek TPI Tamperan Pacitan tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh NGADIONO selaku Pengawas Alat dan M. FARAIHAN FEBRIANTO Als RERE mewakili CV. Liga Utama. Setelah dilakukan setting dan pengaturan posisi serta Uji Coba Kapal Cutter Suction Dredger sebanyak 4 (empat) kali, kemudian pada tanggal 19 Desember 2021 dilakukan serah terima Kapal Cutter Suction Dredger dari NGADIONO selaku Pengawas Alat kepada CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kapal Keruk CSD Julong Ø 16 PT. Bangun Makmur Utama kepada CV. Liga Utama tanggal 19 Desember 2021 yang ditandatangani oleh NGADIONO selaku Pengawas Alat dan M. FARAIHAN FEBRIANTO Als RERE mewakili CV. Liga Utama. Padahal pada tanggal 14 Desember 2021 pekerjaan tersebut sudah dilakukan pemutusan kontrak. Sehingga sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir pada tanggal 14 Desember 2021 Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI progres pekerjaannya masih 0% (nol persen). Karena Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI progres pekerjaannya masih 0% (nol persen), sehingga sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir pada tanggal 14 Desember 2021 Pekerjaan Perataan Hasil Pengerukan Dredging progres pekerjaannya juga masih 0% (nol persen). Atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI, CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas dengan Direktur Drs. WARJI, ST. melalui ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader telah membuat surat kepada Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menegur CV. Liga Utama, yaitu: a. Surat Nomor: 005/adm-DR-Tamp/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 perihal Keterlambatan Progres Pekerjaan. b. Surat Nomor: 007/adm-DR-Tamp/XI/2021 tanggal 25 Nopember 2021 perihal Keterlambatan Progres Pekerjaan. c. Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan 10 Desember 2021. d. Surat Nomor: 010/adm-DR-Tamp/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Keterlambatan Progres Pekerjaan. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3VJBG9l7xmtylpXLCyoFYAbDi0CReppPfOfjrvbRVQ4rB-zbxrH7K9jjK7WChuWEUredJNqP82k23JllFi7AAy1i0RLicHpP6BVjWAH2FspY3TgIZeCFzHTy00VMpB2Ne6WpP24C2a7wZZNKWxVU0_h8jAaWtugMAWBAw5G-XAyUuueuQW8xKuvk4/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="524" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3VJBG9l7xmtylpXLCyoFYAbDi0CReppPfOfjrvbRVQ4rB-zbxrH7K9jjK7WChuWEUredJNqP82k23JllFi7AAy1i0RLicHpP6BVjWAH2FspY3TgIZeCFzHTy00VMpB2Ne6WpP24C2a7wZZNKWxVU0_h8jAaWtugMAWBAw5G-XAyUuueuQW8xKuvk4/w524-h640/6.jpg" width="524" /></a></div>Atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI, setelah menerima Surat dari CV. Dinamika Raya perihal Keterlambatan Progres Pekerjaan tersebut, kemudian Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menegur CV. Liga Utama dengan cara membuat surat dan melakukan rapat, yaitu : a. Surat Nomor: 050/21227/120.3/2021 tanggal 12 Nopember 2021 perihal Surat Teguran Pertama. b. Surat Nomor: 005/21325/120.3/2021 tanggal 15 Nopember 2021 perihal Undangan SCM I. c. Melakukan Rapat pada tanggal 16 Nopember 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Nomor: 523/21543/120.3/2021. d. Surat Nomor: 050/22116/120.3/2021 tanggal 25 Nopember 2021 perihal Surat Teguran Kedua. e. Surat Nomor: 005/22017/120.3/2021 tanggal 25 Nopember 2021 perihal Undangan SCM II. f. Melakukan Rapat pada tanggal 26 Nopember 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan II (Show Cause Meeting) Nomor: 523/22207/120.3/2021. g. Surat Nomor: 050/23217/120.3/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Surat Teguran Ketiga. h. Surat Nomor: 005/23017/120.3/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Undangan SCM III. i. Melakukan Rapat pada tanggal 14 Desember 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan III (Show Cause Meeting) Nomor: 523/23434/120.3/2021. Atas Surat Teguran dari Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan setelah dilakukan Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) tersebut, kemudian terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama membuat Pakta Integritas yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021, yaitu : a. Pakta Integritas tanggal 16 Nopember 2021 yang ditandatangani terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penanggung Jawab/ Pemimpin Perusahaan, yang diketahui oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pengguna Jasa/ PPK. b. Pakta Integritas tanggal 26 Nopember 2021 yang ditandatangani terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penanggung Jawab/ Pemimpin Perusahaan, yang diketahui oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pengguna Jasa/ PPK. Dalam Rapat Pembuktian Keterlambatan III (Show Cause Meeting) pada tanggal 14 Desember 2021 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), VERY PURWO NUGROHO, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader Konsultan Pengawas, A. SIHABUL MILLAH, ST. selaku Ketua Tim Teknis, PANJI WIBOWO, PRAPTONO, MUHAMMAD KURNIA AKBAR dan NURUL APRILIYANTI selaku Anggota Tim Teknis.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3WMJ5Od0GsbgpQyb3ozpYycQ9DfdFXYbyXLGmXNEEV0GV31iaAEJ4DMRhjUS3JK4gfKRtvKsISJTKOgqToegPZjEI_-5nqdbOJvlO88thsLInhIiR2n5TcGPuuYqu4ujnzuczpxKhjHUiJIiBLKkXHN1leT-TlVNQuMqqfwVaax2oYykmv2FbDoi1/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="524" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3WMJ5Od0GsbgpQyb3ozpYycQ9DfdFXYbyXLGmXNEEV0GV31iaAEJ4DMRhjUS3JK4gfKRtvKsISJTKOgqToegPZjEI_-5nqdbOJvlO88thsLInhIiR2n5TcGPuuYqu4ujnzuczpxKhjHUiJIiBLKkXHN1leT-TlVNQuMqqfwVaax2oYykmv2FbDoi1/w524-h640/6.jpg" width="524" /></a></div>Kemudian disepakati bahwa progres yang tercapai Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 14 Desember 2021 adalah sebesar 52,293%. Meskipun semua pihak yang hadir mengetahui bahwa progres pekerjaan di lapangan secara nyata tidak sebesar 52,293% tetapi semua pihak tidak ada keberatan. Sedangkan faktanya, progres yang tercapai Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 14 Desember 2021 tidak sebesar 52,293%, karena untuk Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI baru dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021, sedangkan penyerahan Kapal Cutter Suction Dredger dari NGADIONO selaku Pengawas Alat kepada CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa baru dilakukan pada tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kapal Keruk CSD Julong Ø 16 PT. Bangun Makmur Utama kepada CV. Liga Utama tanggal 19 Desember 2021 yang ditandatangani oleh NGADIONO selaku Pengawas Alat dan M. FARAIHAN FEBRIANTO Als RERE mewakili CV. Liga Utama. Sehingga sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir pada tanggal 14 Desember 2021 Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI progres pekerjaannya masih 0% (nol persen). Begitu juga dengan Pekerjaan Pengadaan Bronjong Galvanish dan Pekerjaan Pemasangan Bronjong pada tanggal 14 Desember 2021 tidak sesuai dengan progres yang ditentukan. Karena berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, maka pada tanggal 14 Desember 2021 terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan pertimbangan: a. Kontraktor Pelaksana telah mendapat peringatan oleh Konsultan Pengawas hingga 3 (tiga) kali, namun belum ada perkembangan pekerjaan yang berarti; b. Kontraktor Pelaksana telah mendapatkan teguran oleh Pejabat Pembuat Komitmen hingga 3 (tiga) kali; c. Terhadap keterlambatan pekerjaan telah dilaksanakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) hingga 3 (tiga) kali; d. Pelaksanaan pekerjaan telah memasuki masa akhir pelaksanaan pekerjaan sebagaimana kontrak, yakni tanggal 14 Desember 2021; e. Progres terakhir minggu ke-14 sebagaimana laporan dari Konsultan Pengawas adalah 52,293% dari rencana sebesar 100,00% sehingga deviasi keterlambatan adalah 47,707%; f. Tidak adanya pemberian tambahan waktu penyelesaian pekerjaan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjglJg_-GhoIvahla55DeKpUc9rup5YGMRKYxwYN_i4N_Y0FFuIbMjYZMON1fyEeE4dZDPyojQk5B_jr3tI8Hkdxfwym6_ROZqr21uOcwvoqClHVjcsGqpl9OFsSV-yqUtJj73NDJiLhjiXWr0bzEDGalGNUWQ_DPZ2sXo7Rmc55kOUg0XiRdyARxse/s1040/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjglJg_-GhoIvahla55DeKpUc9rup5YGMRKYxwYN_i4N_Y0FFuIbMjYZMON1fyEeE4dZDPyojQk5B_jr3tI8Hkdxfwym6_ROZqr21uOcwvoqClHVjcsGqpl9OFsSV-yqUtJj73NDJiLhjiXWr0bzEDGalGNUWQ_DPZ2sXo7Rmc55kOUg0XiRdyARxse/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan faktanya, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI tidak melaksanakan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, dan pekerjaan tersebut tidak dihentikan melainkan CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI tetap mengerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pemutusan Kontrak dan Rapat Pembuktian Keterlambatan III (Show Cause Meeting) tersebut. Untuk mencapai progres pekerjaan sebesar 52,293% yang telah ditetapkan dalam Rapat Pembuktian Keterlambatan III (Show Cause Meeting) pada tanggal 14 Desember 2021 dan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, kemudian CV. Liga Utama dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI tetap mengerjakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Begitu juga dengan CV. Dinamika Raya dengan Direktur Drs. WARJI, ST. tetap melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Untuk mencapai progres pekerjaan sebesar 52,293% menjadi seolah-olah benar, kemudian terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama membuat dan menandatangani Laporan Progres Mingguan, yaitu : 1) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 1 (16Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 1 (16 - 19 September 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan KabupatenPekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021; 2) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 2 (20Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 2 (20--26 September 2021) 26 September 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021; 3) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 3 (27 SeptemberLaporan Progres Mingguan Periode Minggu 3 (27 September-- 03 Oktober 03 Oktober 2021) Pekerjaan Pemba2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten ngunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYTI5Nm_Vxk2mg2xssa2om2QMFngzCz8nIHvoQ-mzswhRK2s6--kmBsvKxnFU8r43WNaT5j_GRLcIOItvqRHf_7DhEXH5kL-ScpYMvuow-d0j37aGw7wRSy_hTyTUC-5F9qxsCHXecylKMOTaJ5ByJU2zYMksDV0cHfa81URIATyopgTWt1S-Z-Tmu/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYTI5Nm_Vxk2mg2xssa2om2QMFngzCz8nIHvoQ-mzswhRK2s6--kmBsvKxnFU8r43WNaT5j_GRLcIOItvqRHf_7DhEXH5kL-ScpYMvuow-d0j37aGw7wRSy_hTyTUC-5F9qxsCHXecylKMOTaJ5ByJU2zYMksDV0cHfa81URIATyopgTWt1S-Z-Tmu/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>4) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 4 (04Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 4 (04--10 Oktober 2021) 10 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021; 5) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 5 (11Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 5 (11--17 Oktober 2021) 17 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021; 6) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 6 (18Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 6 (18--24 Oktober 2021) 24 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021; 7) Laporan ProgreLaporan Progres Mingguan Periode Minggu 7 (25s Mingguan Periode Minggu 7 (25--31 Oktober 2021) 31 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021; 8) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 8 (01Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 8 (01--07 Nopember 2021) 07 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten PPacitan Tahun 2021;acitan Tahun 2021; 9) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 9 (08Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 9 (08--14 Nopember 2021) 14 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021; 10) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 10 (15Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 10 (15--21 Nopember 2021) 21 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7FBDc0-Swr8UmzJ4WH6_GYDw2S9xrMKvpgDUMT-u3B4QGkqmt0ksv12gkWxA3sbrgmyjDVxWr5DMaMIFbJcrf3C3Ql_3Fltx84l4BPgUYCnEvQMDv1OEV2Lc2IfENnJpneSCyhyoL_jpYHgzLea0cSR3yVkPQDx8Op5WJnGqmueS6mTsW2V2dBjEf/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7FBDc0-Swr8UmzJ4WH6_GYDw2S9xrMKvpgDUMT-u3B4QGkqmt0ksv12gkWxA3sbrgmyjDVxWr5DMaMIFbJcrf3C3Ql_3Fltx84l4BPgUYCnEvQMDv1OEV2Lc2IfENnJpneSCyhyoL_jpYHgzLea0cSR3yVkPQDx8Op5WJnGqmueS6mTsW2V2dBjEf/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>11) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 11 (22Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 11 (22--28 Nopember 2021) 28 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021; 12) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 12 (28 NopeLaporan Progres Mingguan Periode Minggu 12 (28 Nopembermber--05 05 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Kabupaten Pacitan Tahun 2021; 13) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 13 (06Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 13 (06--12 Desember 2021) 12 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021; dandan 14) LaLaporan Progres Mingguan Periode Minggu 14 (13poran Progres Mingguan Periode Minggu 14 (13--14 Desember 2021) 14 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021.Pacitan Tahun 2021. Dengan cara merekayasa volume yang tercapai setiap minggunya agar isinya seolah-olah benar. Kemudian Laporan Progres Mingguan tersebut ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama, kemudian diperiksa dan ditandatangani ARIF WIDODO, ST. Team Leader CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, dan disetujui dan ditandatangani oleh A. SIHABUL MILLAH, ST. selaku Tim Teknis, VERY PURWO NUGROHO, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan fakta di lapangan progres pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2021 tidak mencapai 52,293%, bahkan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama tetap melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 meskipun telah dilakukan Pemutusan Kontrak pada tanggal 14 Desember 2021. Untuk mencapai progres pekerjaan sebesar 52,293% menjadi seolah-olah benar, kemudian terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama dalam membuat Laporan Progres Mingguan tersebut juga didalamnya melampirkan Laporan Harian yang ditandatangani oleh RIZAL HIDAYAT, ST. selaku Pelaksana CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, kemudian diperiksa dan ditandatangani DIAN ARDIYANTO, ST. selaku Inspektor/  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDXdtnkMjHSblr2zudWahIFoIEJuEX9WiyTQqPxVDkdWVbo-EMVL9zn0vajL_DgdYkdY0ZyrX5RGg7zyLuDBx7YNHWThLy5Zq1kecPfE9oMeNTvIVMWPQg8B5mu6-lME7h8XqKj4t83mIU_f8Gp1DlXMUQmbRAwZge5ai7p_ax8ZfgrYOeedzPJfE9/s640/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDXdtnkMjHSblr2zudWahIFoIEJuEX9WiyTQqPxVDkdWVbo-EMVL9zn0vajL_DgdYkdY0ZyrX5RGg7zyLuDBx7YNHWThLy5Zq1kecPfE9oMeNTvIVMWPQg8B5mu6-lME7h8XqKj4t83mIU_f8Gp1DlXMUQmbRAwZge5ai7p_ax8ZfgrYOeedzPJfE9/w640-h288/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" width="640" /></a></div>Pengawas CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas. Sedangkan faktanya RIZAL HIDAYAT, ST. dan DIAN ARDIYANTO, ST. tidak pernah menandatangani Laporan Harian tersebut karena RIZAL HIDAYAT, ST. dan DIAN ARDIYANTO, ST. tidak pernah hadir dan berada di lokasi pekerjaan sama sekali karena faktanya keduanya memang tidak pernah bekerja untuk CV. Liga Utama dan CV. Dinamika Raya. Untuk mencapai progres pekerjaan sebesar 52,293% menjadi seolah-olah benar, selain membuat Laporan Progres Mingguan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama juga membuat dan menandatangani Laporan Progres Bulanan, yaitu : 1) Laporan Progres Bulanan Periode September (16 September Laporan Progres Bulanan Periode September (16 September –– 03 Oktober 03 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021; 2) Laporan Progres Bulanan Periode Oktober (03 Oktober Laporan Progres Bulanan Periode Oktober (03 Oktober - 31 Oktober 31 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan P2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten elabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021; 3) Laporan Progres Bulanan Periode Nopember (01 Nopember Laporan Progres Bulanan Periode Nopember (01 Nopember –– 05 05 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021; danKabupaten Pacitan Tahun 2021; dan 4) Laporan Progres Bulanan Periode DesembeLaporan Progres Bulanan Periode Desember (05 r (05 - 14 Desember 2021) 14 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021.Pacitan Tahun 2021. Dengan cara merekayasa volume yang tercapai setiap periode bulannya agar isinya seolah-olah benar. Kemudian Laporan Progres Bulanan tersebut ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama, kemudian diperiksa dan ditandatangani ARIF WIDODO, ST. Team Leader CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, dan disetujui dan ditandatangani oleh A. SIHABUL MILLAH, ST. selaku Tim Teknis, VERY PURWO NUGROHO, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan fakta di lapangan progres pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2021 tidak mencapai 52,293%, <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ7mhS481ZjWRSRVcg_HytpDQ2Y0aRVDrgdJrRCIDT8HM7H02hfbAUjCHV0Tb21-TAYI0bNpQzOdNJxfC6srU4jvrEnTrYR-xQ5AdkmqZdan5F5CX6TGjz6qmUAIYjMphqmpn6gbriOgl-1sWUYpPb9GUWsITA1o_8JxPikU7HTqjSwi3EQzZ7ZQHw/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="524" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ7mhS481ZjWRSRVcg_HytpDQ2Y0aRVDrgdJrRCIDT8HM7H02hfbAUjCHV0Tb21-TAYI0bNpQzOdNJxfC6srU4jvrEnTrYR-xQ5AdkmqZdan5F5CX6TGjz6qmUAIYjMphqmpn6gbriOgl-1sWUYpPb9GUWsITA1o_8JxPikU7HTqjSwi3EQzZ7ZQHw/w524-h640/6.jpg" width="524" /></a></div> Bahkan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama tetap melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 meskipun telah dilakukan Pemutusan Kontrak pada tanggal 14 Desember 2021. Untuk mencapai progres pekerjaan sebesar 52,293% menjadi seolah-olah benar, dan untuk mendukung kebenaran Laporan Progres Mingguan dan Laporan Progres Bulanan yang dibuat terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama, Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas memerintahkan ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader untuk membuat dan menandatangani Laporan Bulanan Pengawasan dengan menyesuaikan progres volume yang telah ditentukan, yaitu : 1) Laporan Bulanan Periode September 2021 Pekerjaan Pembangunan Laporan Bulanan Periode September 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas;CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas; 2) Laporan Bulanan Periode Oktober 2021 Pekerjaan Pembangunan Laporan Bulanan Periode Oktober 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas;CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas; 3) Laporan Bulanan Periode Nopember 2021 Pekerjaan Pembangunan Laporan Bulanan Periode Nopember 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan PerikanPelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 an Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas; danCV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas; dan 4) Laporan Bulanan Periode Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Laporan Bulanan Periode Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya SuCV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas.rabaya/ Konsultan Pengawas. Dengan cara merekayasa volume yang tercapai setiap periode bulannya agar isinya seolah-olah benar. Kemudian Laporan Bulanan Pengawasan tersebut ditandatangani oleh ARIF WIDODO, ST. Team Leader CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, yang kemudian hasilnya diserahkan kepada VERY PURWO NUGROHO, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai bahan penentuan progres pekerjaan. Sedangkan fakta di lapangan progres pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2021 tidak mencapai 52,293%, Bahkan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama tetap melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 meskipun telah dilakukan Pemutusan Kontrak pada tanggal 14 Desember 2021. Meskipun Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas didalam Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan hanya menugaskan dan membayar 3 (tiga) orang personil yaitu : 1. ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader; 2. BAYU SURYANTORO, ST. selaku Ahli Geoteknik; dan 3. KRISNA NURHADI HAMZAH selaku CAD Computer.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXjdTLSGEMNo0NgE-tBRmZAzfZdOZ-1LqylPbz27s9mSSAY2P7h7QKwVHxo-DdfcFOID9Kpi6yiqIhQkeLglVzMgFHLhU8vbPUQVjcbX6e2XjjwalwkhdiZ77K0Ee8wOGo5JdSWkhdxSVZpu3Yhh-g2bM_2zTIHAueuISEYKl5y3Xnwz27pWSc3fX3/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXjdTLSGEMNo0NgE-tBRmZAzfZdOZ-1LqylPbz27s9mSSAY2P7h7QKwVHxo-DdfcFOID9Kpi6yiqIhQkeLglVzMgFHLhU8vbPUQVjcbX6e2XjjwalwkhdiZ77K0Ee8wOGo5JdSWkhdxSVZpu3Yhh-g2bM_2zTIHAueuISEYKl5y3Xnwz27pWSc3fX3/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Tetapi Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas tetap memasukkan 5 (lima) orang orang/nama personil yang tidak bekerja kedalam Daftar Absensi Personil didalam Laporan Bulanan Pengawasan tersebut diatas, yaitu: 1. NATASIA TINNEKE UNEPUTTY, ST. selaku Ahli K3; 2. BUDI SETYARSO, ST. selaku Ahli Sumber Daya Air; 3. DIAN ARDIYANTO, ST. selaku Tenaga Inspector 1; 4. TEGUH PRIHARTONO, ST. selaku Tenaga Inspector 2; dan 5. MUHAMMAD FIRDAUS AFFANDY selaku Tenaga Administrator. Bahkan Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas memasukkan nama-nama yang tidak termasuk kedalam Daftar Personil sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Pengawasan, yaitu: 1. LP. EVOURANUS TAMPUBOLON, ST. selaku Ahli Geodesi; dan 2. FAJAR RUSDIYANTO, ST. selaku Ahli Geodesi. Dan untuk membuat Daftar Absensi Personil didalam Laporan Bulanan Pengawasan tersebut diatas seolah-olah benar, Drs. WARJI, ST. memerintahkan ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader untuk menandatangani semua nama-nama yang tercantum dalam Daftar Absensi Personil. Pada pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas tidak pernah menyewa rumah/ kantor untuk kegiatan pengawasan di lokasi pekerjaan di Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan, sedangkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021 didalam Rincian Rencana Anggaran Biaya dalam Biaya Langsung Non Personil ditentukan terdapat item Sewa Rumah/ Kantor sebesar Rp14.580.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Pembuktian Keterlambatan III (Show Cause Meeting) pada tanggal 14 Desember 2021 yang menyatakan progres pekerjaan sebesar 52,293%, kemudian untuk membuat agar progres pekerjaan menjadi seolah-olah benar, lalu terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 1412.03/BA.Pem/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, lalu diperiksa dan ditandatangani ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader Konsultan Pengawas, dan mengetahui/ ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan INDRA BACHTIYAR, ST. selaku Pengelola Teknis Kegiatan, yakni dalam pemeriksaan tersebut menyatakan progres pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2021 sebesar 52,293%,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh04UMmIezDG0tACN4xn3LJHX4QkxBIkEDo-60_rmiPeiY995WtmjmfRvUN061-OlFLXYDFm-dJly_c-wKsQs10F-sbbeTiSg8ueXv98p7cLpG86XlMXGexQ-Vi62JD3o5iB2cDx3tLycF7utHxp9jpjso2uTARUtSZwilcK_5R4caby39LSB2JJ1Fk/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh04UMmIezDG0tACN4xn3LJHX4QkxBIkEDo-60_rmiPeiY995WtmjmfRvUN061-OlFLXYDFm-dJly_c-wKsQs10F-sbbeTiSg8ueXv98p7cLpG86XlMXGexQ-Vi62JD3o5iB2cDx3tLycF7utHxp9jpjso2uTARUtSZwilcK_5R4caby39LSB2JJ1Fk/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Walaupun faktanya tidak pernah dilakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan, dan pekerjaan tidak mencapai progres sebesar 52,293%. Bahkan pekerjaan tidak dihentikan dan CV. Liga Utama dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI tetap mengerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan. Hal ini bertentangan dengan Spesifikasi Teknik Kontrak Pasal 4. Syarat-syarat Teknis Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021. Pengerukan Kolam Labuh pada poin 4.3. Pengerukan angka 8. Dasar Pembayaran huruf b. dinyatakan Pembayaran dihitung dengan cara pengukuran volume berdasar perbandingan hasil pra survey pengerukan dan survey setelah dilakukan pengerukan pada area kolam labuh dan dikomparasi terhadap volume hasil timbunan pada area dumping dengan mengukur elevasi akhir setelah dipadatkan. Untuk mendukung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 1412.03/BA.Pem/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tersebut seolah-olah benar, terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama membuat kelengkapan guna proses pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021, yaitu : a. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 23611/BAST/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. b. Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 1412.01/Lap.Pks/120.3/XII/2021 Minggu ke-14 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, lalu diperiksa dan ditandatangani ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader Konsultan Pengawas, dan mengetahui/ ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan INDRA BACHTIYAR, ST. selaku Pengelola Teknis Kegiatan. c. Laporan Dokumentasi Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 1412.02/Lap.Dok/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, lalu diperiksa dan ditandatangani ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader Konsultan Pengawas. d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 1412.04/BA.PA/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. e. Berita Acara Pembayaran Nomor: 020.04/1412.05/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Tetapi faktanya volume yang tercapai dalam Berita Acara tersebut tidak benar, karena pekerjaan tidak mencapai progres sebesar 52,293%. Bahkan pekerjaan tidak dihentikan dan CV. Liga Utama dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI tetap mengerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgggiOm22A4eyD8sDHxNBjuF_BLdil1TmPx71yUSqNxOLFjgOvD4HLC8dwPBcJJYIM4JzVRreyz1tknbt5XkvTyJY4Dp-179ddVL12DuM6wAS7eUWvhlemQhiMcUMGC87oBSMPq_0RA8j4E-STqyBFOTKvoO2rmMtL0ggSgO8rkGErRSea3OTflL_mV/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="524" height="571" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgggiOm22A4eyD8sDHxNBjuF_BLdil1TmPx71yUSqNxOLFjgOvD4HLC8dwPBcJJYIM4JzVRreyz1tknbt5XkvTyJY4Dp-179ddVL12DuM6wAS7eUWvhlemQhiMcUMGC87oBSMPq_0RA8j4E-STqyBFOTKvoO2rmMtL0ggSgO8rkGErRSea3OTflL_mV/w467-h571/6.jpg" width="467" /></a></div>Kemudian ALAN WAHYU PUTRA, S.STP., MM. selaku Ketua Panitia, Dra. LILIEK POERWANINGSIH selaku Sekretaris dan TEGUH WICAKSONO, A.Md selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan meskipun tidak pernah hadir dalam pemeriksaan pekerjaan pelaksanaan konstruksi, namun tetap melakukan pemeriksaan administratif di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Administratif Nomor: 020.04/201/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan dokumen yang diperiksa dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan telah lengkap, sedangkan dokumen yang dinyatakan lengkap tidak pernah diterima oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Meskipun terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama telah mengetahui Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sebenarnya tidak mencapai 52,293%, tetapi terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa tetap mengajukan Permohonan Pembayaran sesuai Surat CV. Liga Utama Nomor: 027/CV.LU-Perm/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Permohonan Pembayaran 52,293%, yang kemudian dilakukan proses pencairan dana sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 020.04/412.05/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan CV. Liga Utama berhak menerima pembayaran sebesar Rp4.165.209.091,00 (empat milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) termasuk pajak. Sedangkan faktanya volume yang tercapai dalam pekerjaan tidak mencapai progres sebesar 52,293%. Bahkan pekerjaan tidak dihentikan dan CV. Liga Utama dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI tetap mengerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan. Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian F. Pembayaran Kepada Penyedia angka 70.2 Prestasi Pekerjaan pada huruf a, b dan c dinyatakan bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan: a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. b. Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa. c. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang. Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.165.209.091 (empat milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak (PPN Pusat) sebesar Rp378.655.372 dan pajak [(PPh 4 (2)] sebesar Rp75.731.074 ke Nomor Rekening 0241000788 PT. Bank Jatim Cabang Sampang atas nama CV. Liga Utama berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-LS/0000970/32500000001/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: LS/0034222/2021 tanggal 22 Desember 2021.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi6PXN_mVqP_GqWkVTsLDNp__jtn9egji5DirR0rYOLvUygSwzFRh9a2wXTaCXZVHg2_q5bKotDdLQrMxuUcc_VfNqHI7c43cdvCY8_O1IYCJn5RU2fgfkbkYdnb5EZOTJN70RKcZpTaSkVE1I2oSPpqTyVFPyK4KP3zjW2JEJSZuF14eTvOmBBIkk/s1040/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi6PXN_mVqP_GqWkVTsLDNp__jtn9egji5DirR0rYOLvUygSwzFRh9a2wXTaCXZVHg2_q5bKotDdLQrMxuUcc_VfNqHI7c43cdvCY8_O1IYCJn5RU2fgfkbkYdnb5EZOTJN70RKcZpTaSkVE1I2oSPpqTyVFPyK4KP3zjW2JEJSZuF14eTvOmBBIkk/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div>Meskipun Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan Pemutusan Kontrak pada tanggal 14 Desember 2021, tetapi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp398.256.850 baru dibayar oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 28 Desember 2021 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: SEKRE/STS/00015/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021. Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B.4 Addendum Poin 44. Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa pada angka 44.2 huruf a. dinyatakan dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak. Meskipun Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas telah mengetahui Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sebenarnya tidak mencapai 52,293%, tetapi Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya tetap menyetujui Berita Acara yang menetapkan progres pekerjaan sebesar 52,293%. Bahkan Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya membuat kelengkapan guna proses pembayaran Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 dengan progres yang sama, yaitu : a. Berita Acara Rapat Koordinasi Lapangan Nomor: 1412.06/BA.Lap/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, lalu disetujui dan ditandatangani terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, dan mengetahui/ ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan INDRA BACHTIYAR, ST. selaku Pengelola Teknis Kegiatan. b. Laporan Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Nomor: 1412.07/Lap.Was/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, dan mengetahui/ ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan INDRA BACHTIYAR, ST. selaku Pengelola Teknis Kegiatan. c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Konstruksi untuk Pembayaran Angsuran Nomor: BA.PA/1412.10/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, dan mengetahui/ ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. d. Laporan Dokumentasi Pengawasan Konstruksi Nomor: 2912.09/Lap.Dok/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSfvHeuM7LpM6-sp6PyQlb0z8_bfbZ_u9Ajf2yJmOS65E1SsHYQ0Kndk3Kl3tp4hUYmx2agW0eZGEIfMLG2yT1jUtco8Tf84cQSif1o9sIz_cRoi0fwwgtOR8CnECAoXgEh18gTyTVVqk_fYrckHowLIgrOtTKMqnLUpJvAxRd9rwAMVZ5zGsBkS8h/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSfvHeuM7LpM6-sp6PyQlb0z8_bfbZ_u9Ajf2yJmOS65E1SsHYQ0Kndk3Kl3tp4hUYmx2agW0eZGEIfMLG2yT1jUtco8Tf84cQSif1o9sIz_cRoi0fwwgtOR8CnECAoXgEh18gTyTVVqk_fYrckHowLIgrOtTKMqnLUpJvAxRd9rwAMVZ5zGsBkS8h/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>e. Berita Acara Pembayaran Nomor: 020.04/1412.11/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Tetapi faktanya volume yang tercapai dalam Berita Acara tersebut tidak benar, karena pekerjaan tidak mencapai progres sebesar 52,293%. Bahkan pekerjaan tidak dihentikan dan CV. Dinamika Raya dengan Direktur Drs. WARJI, ST. tetap melakukan pengawasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 untuk mengawasan pekerjaan demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan. Kemudian ALAN WAHYU PUTRA, S.STP., MM. selaku Ketua Panitia, Dra. LILIEK POERWANINGSIH selaku Sekretaris dan TEGUH WICAKSONO, A.Md selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan meskipun tidak pernah hadir dalam pemeriksaan pekerjaan pelaksanaan konstruksi dan konsultansi pengawasan, namun tetap melakukan pemeriksaan administratif di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Administratif Nomor: 020.04/202/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan dokumen yang diperiksa dalam Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan telah lengkap, sedangkan dokumen yang dinyatakan lengkap tidak pernah diterima oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Meskipun Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas telah mengetahui Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sebenarnya tidak mencapai 52,293%, tetapi Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya tetap mengajukan Permohonan Pembayaran sebesar 52,293% dari Kontrak Pengawasan, yang kemudian dilakukan proses pencairan dana sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 020.04/1412.11/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan CV. Dinamika Raya berhak menerima pembayaran sebesar Rp317.636.414,00 (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) termasuk pajak.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMzKcq3qNiVN6uXbTbTR5myeADjv9kDfVA7dAGc3yuf1rPguhxLIeOJYyTD8mu14zBIHXZd-LPbw2D8fBSlQJrubVLEVkYZgZ06-jJM20SdH14aj5aP0CXPMms_WGAWAFrKenMh0N318YKNOw9U329EkWJF2RGN7N2HuPxvfIQyWwCytf7f7bwF8CH/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMzKcq3qNiVN6uXbTbTR5myeADjv9kDfVA7dAGc3yuf1rPguhxLIeOJYyTD8mu14zBIHXZd-LPbw2D8fBSlQJrubVLEVkYZgZ06-jJM20SdH14aj5aP0CXPMms_WGAWAFrKenMh0N318YKNOw9U329EkWJF2RGN7N2HuPxvfIQyWwCytf7f7bwF8CH/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan faktanya volume yang tercapai dalam pekerjaan belum mencapai progres sebesar 52,293%. Bahkan pekerjaan tidak dihentikan dan CV. Dinamika Raya dengan Direktur Drs. WARJI, ST. tetap melakukan pengawasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 untuk mengawasan pekerjaan demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan. Hal ini bertentangan dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak dan Syarat-syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021, yaitu: a. Syarat-Syarat Khusus Kontrak Poin 39.1 Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa yang pada pokoknya menyatakan Hak dan Kewajiban akibat dari lingkup pekerjaan adalah menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak. b. Syarat-syarat Umum Kontrak Bagian C. Hak dan Kewajiban Penyedia Pasal 39 huruf a pada pokoknya menyatakan Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak meliputi menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. .c. Syarat-syarat Umum Kontrak Bagian F Pembayaran kepada Penyedia Pasal 60 angka 60.1 Harga Kontrak pada pokoknya menyatakan Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak. Terhadap Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp317.636.414,00 (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) setelah dipotong pajak (PPN 10%) sebesar Rp28.876.038,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah), ke Nomor Rekening 0011188389 PT. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya atas nama CV. Dinamika Raya berdasarkan Surat Perintah pencairan Dana Nomor: LS/0034223/2021 tanggal 22 Desember 2021. Setelah dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan terhadap data/ dokumen Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sesuai dengan Surat Nomor: 764/905/060.4/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Mengenai Pemberian Rekomendasi Penetapan Sanksi    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg02hhuy03z7zQxjnaMkC9qGFW_R1QaYNJAGvwyNG8xJpW_iU3DDaimvnrltVmoYXNc0l4RufL8JIqs3bclJDI5p9FfnBi2nvLbFJWjsw012E4Ae8n8Ug0xgIIbqiqgzRbvKfWtiFtow2DEUj85-mkrBI5LnEGsoKzmG_w57vfTdomrisJiU6ODCieB/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg02hhuy03z7zQxjnaMkC9qGFW_R1QaYNJAGvwyNG8xJpW_iU3DDaimvnrltVmoYXNc0l4RufL8JIqs3bclJDI5p9FfnBi2nvLbFJWjsw012E4Ae8n8Ug0xgIIbqiqgzRbvKfWtiFtow2DEUj85-mkrBI5LnEGsoKzmG_w57vfTdomrisJiU6ODCieB/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Pencantuman Dalam Daftar Hitam Terkait Kegiatan Pembangunan Konstruksi Fisik Pelabuhan Perikanan Puger dan Pelabuhan Perikanan Tamperan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, tetapi dalam pemeriksaan tersebut Inspektorat Provinsi Jawa Timur tidak melakukan penghitungan terhadap fisik pekerjaan, namun hanya melakukan pemeriksaan administrasi. Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur telah dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Teknik Fakultas Teknik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta pada hari Minggu tanggal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 19 Juni 2022 di Lokasi Pekerjaan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli TRI JOKO DARYANTO, ST., MT. dan Laporan Tim Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 dari Tim Teknis Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta tanggal 20 Juli 2022 dengan kesimpulan perhitungan volume adalah sebagai berikut : a. Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI (Volume Tanah Urugan Spoil Bank) = 3.614,471 m3. b. Pekerjaan Pengadaan Bronjong Galvanish 2x1x0,50 Lapis PVC dan Pekerjaan Pemasangan Bronjong (Volume Bronjong) = 1.826,23 m3. c. Pekerjaan Geotextile Non Woven (600gr/m2) (Volume Geotextile) = 3.238,00 m2. d. Pekerjaan Perataan Hasil Pengerukan Dredging = 0 m2. Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti sebesar RpRp2.647.750.393,50 berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 dari Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor: X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan , dengan perincian sebagai berikut:perincian sebagai berikut: 1. Kerugian Keuangan Negara dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 yang nyata dan pasti adalah sebesar Rp2.501.322.431,60 (dua milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu koma enam puluh rupiah).. 2. Kerugian Keuangan Negara dalam Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 yang nyata dan pasti adalah sebesar RpRp146.427.962146.427.962,00,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jnt) </div>

News Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK

#Terungkap pula dalam persidangan bahwa progres pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 hingg...

BERITAKORUPSI.CO

KATEGORI

Terdakwa Ari Kusumawati Dituntut 4 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi Proyek Rp2.4 M

KPK Geledah Rumah Pj. Sekda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim Dengan Menyita Sejumlah Bukti

Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M

Mantan Sekda Kabupaten Pacitan Ir. Mulyono, MM Dituntut Pidana Penjara Selama Dua Tahun Dalam Perkara Korupsi Dana Hibah’

Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK

POSTINGAN POPULER

REGIONAL

PIDANA UMUM

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI