dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp6.7 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Siapa sosok ‘misterius’ berinisial “PRI” dalam pertemuan terdakwa dr. H. Samsul AsharSp.PD selaku Wali Kota Kediri dengan Punggowo Santoso, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan  Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya yang disebut JPU dalam surat dakwaannya?</b></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-rNv6sikxhWI/YHLBcvwNIiI/AAAAAAABgug/8q7flS3ery48dFPUyC_yowTXVN0ZN0f4QCLcBGAsYHQ/s916/IMG20210408124530.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="768" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-rNv6sikxhWI/YHLBcvwNIiI/AAAAAAABgug/8q7flS3ery48dFPUyC_yowTXVN0ZN0f4QCLcBGAsYHQ/w536-h640/IMG20210408124530.jpg" width="536" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Kalimat inilah yang barangkali terjadi dalam penanganan beberapa kasus perkara Mega Korupsi di Jawa Timur, diantaranya ; 1.  Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 sebesar Rp71 miliar dengan nilai anggaran 66.409.000.000 berdasarkan penunjukan penyedia  Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan  jangka waktu proyek 2010 – 2013. Pemenag lelang adalah PT Surya Graha Semesta (SGS) namun dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan <br /><br />2. Proyek pembangunan RSUD Gambiran II dengan anggaran Rp208.685.176.000 berdasarkan SPMK No.1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu  tanggal 14 Oktober 2009 – 31 Desember 2013. Dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia (Group PT SGS)<br /><br />3. Proyek pembangunan gedung Poltek II Kediri dengan nilai anggaran Rp88.901.861.280 sesuai SPMK No. 1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa  waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 22 Desember 2013, dikerjakan oleh PT Nugraha  Adi Taruna (Group PT SGS)<br /><br />Ketiga kasus Mega Korupsi ini sempat menghebohkan masyarakat Khususnya di Jawa Timur karena ramainya pemberitaan dari berbagai media massa baik lokal maupun nasional, baik  cetak maupun elektronik saat Polda Jatim mulai mengusutnya pada tahun 2013 silam <br /><br />Semula hangat dan menarik untuk disimak, namun karena terlau lama, masyarakatpun mungkin sudah mulai lupa seiring dengan bergantinya abad 20 ke abad 21 atau sejak proses  penanganan tahun 2013 (abad 20) hingga tahun 2021 (abad 21) atau selama 8 tahun, dan mulai disidangkan pada tahun 2018 dengan terdakwa (terpidana), yaitu ; 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya), 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS), 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU), 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), 5. Wijanto, S.T (Panitia Pengadaan) dan 6. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung)<br /><br />Setelah 8 tahun berjalan, barulah giliran mantan Wali Kota Kediri periode 2014 - 2019, yang juga mantan Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Gambiran Kediri 2004 – 2011, mantan  Ketua Ikatan Doker Indonesia (IDI) Kota Kediri tahun 2004 –  2011 serta mantan Plh. Wakil Direktur (Wadir)  Yanmed RSUSD Gambiran Kediri 2006 – 2011, yaitu dr. H. Samsul Ashar,  Sp.PD yang diadili<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Q5S7N_udVvs/YHLBzjZLYtI/AAAAAAABguo/5IRmOOHAsnkDlmu9MfRsNv0SzM2YeOxDACLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210408123541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="1334" height="258" src="https://1.bp.blogspot.com/-Q5S7N_udVvs/YHLBzjZLYtI/AAAAAAABguo/5IRmOOHAsnkDlmu9MfRsNv0SzM2YeOxDACLcBGAsYHQ/w640-h258/IMG20210408123541.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kasus ini, bisa jadi akan menyeret anggota DPRD Kota Kediri periode 2014 – 2019. Sebab, DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember  2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar  DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000<br /><br />“Berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Peribahasa inipun sepertinya tak berlaku bagi Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,  Sp.PD yang saat ini berusia 60 Tahun (16 September 1961)<br /><br />Sebab, di saat tak lagi menjabat sebagai Wali Kota, apalagi dengan kondisi ‘sakit Kangker’ yang perlu banyak istrahat, namun sebaliknya karena harus menjalani persidangan untuk  diadili sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri  di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda  Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />Dalam kasus ini, mantan Wali Kota Kediri ini (dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD) diduga menikmati “Jembtatan Brawijaya” sebesar Rp6.925.000.000 dari Komisaris PT. Surya Graha Semesta  (PT. SGS) Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan rincian, melalui keluarganya yaitu Fajar Poerna Wijaya sejumlah Rp3.475.000.000 dan diterima secara tunai oleh Terdakwa dari Tjahjo  Widjojo alias Ayong senilai Rp3.450.000.000  <br /><br />Kamis, 8 April 2021, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri ‘menyeret’ dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019  dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya ke ruang sidang dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya  dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH dalam agenda pembacaan Surat Dakwaan dalam perkara Nomor 31/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby Kasus Tindak Pidana  Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ntbOqKuvkF0/YHLCHNjBpjI/AAAAAAABguw/K1khXg_N0BIpLlWlGmV4rqY8JUx7WJVggCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210408123612.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://1.bp.blogspot.com/-ntbOqKuvkF0/YHLCHNjBpjI/AAAAAAABguw/K1khXg_N0BIpLlWlGmV4rqY8JUx7WJVggCLcBGAsYHQ/w640-h258/IMG20210408123612.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Tim JPU Kejari Kota Kediri yaitu Nur Ngali dan JPU Ribut menyebutkan, bahwa perbuatan Terdakwa  dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat  (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Lebih lanjut JPU mengatakan, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur  periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang  dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur  PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi  Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008  sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl.  Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor  PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo <br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili  berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan  yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota  Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g<br /><br />Dan melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan  2012 (tahun jamak) bertentangan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf c, e dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.925.000.000 atau orang lain atau suatu  korporasi yaitu saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong sebesar Rp6.760.882.325, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M sebesar Rp396.500.000, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar  Rp25.000.000, saksi Yoyo Kartoyo sebesar Rp350.000.000, Saksi Agus Wahyudi sebesar Rp135.000.000 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar  Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/--X4qC6Gy3hQ/YHLCo9mCd3I/AAAAAAABgu4/RW8BiNsT-AALBvowMve5GqXmlI3j5CSgQCLcBGAsYHQ/s1276/IMG20210408123654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1276" height="272" src="https://1.bp.blogspot.com/--X4qC6Gy3hQ/YHLCo9mCd3I/AAAAAAABgu4/RW8BiNsT-AALBvowMve5GqXmlI3j5CSgQCLcBGAsYHQ/w640-h272/IMG20210408123654.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya. <br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri. <br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri. <br /><br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. 8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya. <br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, terdakwa dr.H. Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-AlgOfKIk-pc/YHLC5K8k_EI/AAAAAAABgvA/nH4Zl10nUu0aUe4Lyc7_V8Qq-6TLrihvwCLcBGAsYHQ/s1085/IMG20210408123702.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="1085" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-AlgOfKIk-pc/YHLC5K8k_EI/AAAAAAABgvA/nH4Zl10nUu0aUe4Lyc7_V8Qq-6TLrihvwCLcBGAsYHQ/w640-h320/IMG20210408123702.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri. <br /><br />Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan  pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota  Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000  (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing. <br /><br />Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA <br />(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening  1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum. <br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang  ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri. <br /><br />Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota  Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto  (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto <br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK). <br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-u2nN3YXN2Kk/YHLDIvDj2QI/AAAAAAABgvE/rCzpg72z-CcULpB7jcC5c1v4NTbO6TDZwCLcBGAsYHQ/s450/PhotoGrid_1517825863179.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="450" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-u2nN3YXN2Kk/YHLDIvDj2QI/AAAAAAABgvE/rCzpg72z-CcULpB7jcC5c1v4NTbO6TDZwCLcBGAsYHQ/w320-h320/PhotoGrid_1517825863179.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono. <br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin. <br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong. <br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan  Brawijaya secara multiyears (tahun jamak). <br /><br />Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah  Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri. <br /><br />Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan  saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan  penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri. <br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna <br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Nh1eLe0daR4/YHLDkpBKltI/AAAAAAABgvQ/40XOyFAfdwgAyTE69B2VhPvl6KBKfKaaACLcBGAsYHQ/s532/IMG20180413163242%2B%2BFoto%2Bdari%2Bkanan%252C%2BKasnan%252C%2BWijayanto%2Bdan%2BNur%2BIman%2BSatriyo%2BWidodo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-Nh1eLe0daR4/YHLDkpBKltI/AAAAAAABgvQ/40XOyFAfdwgAyTE69B2VhPvl6KBKfKaaACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20180413163242%2B%2BFoto%2Bdari%2Bkanan%252C%2BKasnan%252C%2BWijayanto%2Bdan%2BNur%2BIman%2BSatriyo%2BWidodo.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo (Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni  Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna <br /><br />DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan  Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak  Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun  jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013  sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Hasil pansus rapat kemudian ditindaklanjuti dalan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak (multy years) Nomor : 631/21/419.16/2011 Nomor : 631/534/419.202011 Tanggal 25 Agustus 2011 dengan penganggaran sebsar Rp  71.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.700.000.000, 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp7.000.000.000, 3. Tahun anggaran 2012  sebesar Rp33.000.000.000 dan 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No.  1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna <br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years  (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan  angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011  sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000  <br /><br />DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan  Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor :  910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000. <br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-nBIYhQHvebM/YHLD6tq_LaI/AAAAAAABgvY/1lgPhuh0dAUOqs6ho_EGx_kQsexzXF-KQCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210408124712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1334" height="260" src="https://1.bp.blogspot.com/-nBIYhQHvebM/YHLD6tq_LaI/AAAAAAABgvY/1lgPhuh0dAUOqs6ho_EGx_kQsexzXF-KQCLcBGAsYHQ/w640-h260/IMG20210408124712.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris Utama PT SGS) juga diadili dalam pekara yang sama<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan  Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak  Rp66.409.000.000. <br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung <br /><br />Sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi, Harga Satuan (Kontrak Induk) No : 1697/XIVKONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan  konstruksi (pemborongan) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu Nur Iman Satrio Widodo,  S.T. dengan PT. Fajar Parahyangan yaitu saksi H. M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahyangan Jawa Timur dan Bali, dengan anggaran sebesar Rp66.409.000.000  dengan jangka waktu 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari. <br /><br />Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut : 1. DPPA tanggal 21  September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi, 2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000 untuk  konstruksi dipotong untuk pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000  untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda, 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 29.470.3000.000 untuk  konstruksi, 5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.694.000.000. untuk konstruksi, 6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp  21.223.262.200 untuk konstruksi, 7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 7.046.437.800 untuk konstruksi. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Xf2fZ532Do0/YHLEv-DHsHI/AAAAAAABgvg/88Yo8BpBlO4-rhEE3Bte-vKLXVVaoR8IgCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210408123612.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://1.bp.blogspot.com/-Xf2fZ532Do0/YHLEv-DHsHI/AAAAAAABgvg/88Yo8BpBlO4-rhEE3Bte-vKLXVVaoR8IgCLcBGAsYHQ/w640-h258/IMG20210408123612.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak  sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut : <br /><br />1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar      Rp1.328.180.000,  PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih  Rp1.171.213.273<br />2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN  Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818<br />3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN  Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455<br />4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN  Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih  Rp2.244.227.273<br /><br />5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br />6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br />7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br />8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br />9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709<br />11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000<br />12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN  Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182<br />13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN  Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661<br /><br />Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan  pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank  Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek  0261013606. <br /><br />Dalam proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan mengalami  keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana Laporan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progres fisik pekerjaan jauh lebih lambat dari jadwal perencanaan  pekerjaan. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-yINZ1Z8FfKU/YHLFFs3vC8I/AAAAAAABgvo/ilDtlZ3SRqM5Dh4U21n0oQKDgdLSv8zDQCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210408123656.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="1334" height="262" src="https://1.bp.blogspot.com/-yINZ1Z8FfKU/YHLFFs3vC8I/AAAAAAABgvo/ilDtlZ3SRqM5Dh4U21n0oQKDgdLSv8zDQCLcBGAsYHQ/w640-h262/IMG20210408123656.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut,  Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali  teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu,  PPK telah mengadakan kegiatan ; <br /><br />1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha  Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013  dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. <br /><br />Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M  menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan  Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013. <br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942 <br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000  <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya. <br /><br />Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-hK0Wui1F9xo/YHLFg2MIgzI/AAAAAAABgvw/zO2UxlQ6wlI_1RX7FnzqM-8Hb-BwAwpCACLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210408123612.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://1.bp.blogspot.com/-hK0Wui1F9xo/YHLFg2MIgzI/AAAAAAABgvw/zO2UxlQ6wlI_1RX7FnzqM-8Hb-BwAwpCACLcBGAsYHQ/w640-h258/IMG20210408123612.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> 1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun <br /><div style="text-align: justify;"><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara. <br /><br />3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya. <br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan <br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak. <br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian : <br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,; <br /></div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48 <br /><br />Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp6.7 M

“Siapa sosok ‘misterius’ berinisial “PRI” dalam pertemuan terdakwa dr. H. Samsul AsharSp.PD selaku Wali Kota Kediri dengan Punggowo Santoso,...

Baca selengkapnya »

Komisaris PT SGS Diadili Bersama Mantan Wali Kota Kediri Karena Dugaan Korupsi Rp14 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) saat ini menunggu putusan Kasasi atas Vonis Pidana Penjara selama 8 Thn dalam kasus korupsi Kredit macet Bank Jatim tahun 2011 sebesar Rp155.036.704.86421 yang merugikan keuangan negara senilai Rp51.772.000.000”</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-9YX5BzhCA8Q/YHK9WkUoSOI/AAAAAAABgt4/bQs3Zl2LYeALxQo8Caf9E-OcVsTRjUGgwCLcBGAsYHQ/s1106/IMG20210408125742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1106" height="348" src="https://1.bp.blogspot.com/-9YX5BzhCA8Q/YHK9WkUoSOI/AAAAAAABgt4/bQs3Zl2LYeALxQo8Caf9E-OcVsTRjUGgwCLcBGAsYHQ/w640-h348/IMG20210408125742.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPPSI</span>.CO –</span></b></div><div style="text-align: justify;"><i>“Masa tua, adalah saatnya menikmati hidup bersama anak cucu”. Ungkapan ini seringkali terdengar dimasyarakat.</i> Namun sepertinya tidak selalu berlaku bagi setiap orang, salah satunya Tjahjo Widjojo alias Ayong </div><div style="text-align: justify;"><br />Tjahjo Widjojo memang seorang pengusaha asal Surabaya dengan beberapa anak perusahannya yang bergerak dibidang jasa Suplier dan Jasa Kosntruksi Konstruksi. Namun dimasa tua Tjahjo Widjojo saat ini, tidak bisa menikmati hidup bersama anak cucunya karena terseret dalam Dua kasus Mega Korupsi, yaitu kasus korupsi kredit macet Bank Jatim tahun 2011 sebesar Rp155.036.704.86421 yang merugikan keuangan negara senilai Rp51.772.000.000. Dalam kasus ini, Tjahjo Widjojo sudah di Vonis pidana penjara selama 8 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br />Tjahjo Widjojo dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemhrantasan dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tenatng Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Saat ini Tjahjo Widjojo bersama Penasehat Hukumnua, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH  menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)</div><div style="text-align: justify;"><br />Ibarat Peribahasa, <i>“Sudah jatuh tertimpa tangga”.</i> Sambil menunggu putusan Kasasi dari MA RI atas hukuman penjara selama 8 tahun, kini Tjahjo Widjojo kembali terancam hukuman  pidana puluhan tahun penjara karena kasus dugaan Korupsi yang Kedua kalinya.</div><div style="text-align: justify;"><br />Saat ini,  Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS, bersama dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019, diadili bersama-sama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Vpq6KiTHkYI/YHK-IwcZqEI/AAAAAAABguA/gSCAOZP-O4MjiDR_GYldYA5v8snnQacJwCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210408124712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1334" height="260" src="https://1.bp.blogspot.com/-Vpq6KiTHkYI/YHK-IwcZqEI/AAAAAAABguA/gSCAOZP-O4MjiDR_GYldYA5v8snnQacJwCLcBGAsYHQ/w640-h260/IMG20210408124712.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Ada yang menarik perhatian dari kondisi Kedua Terdakwa ini, yaitu sama-sama Lansia alias lanjut usia dengan kondisi kesehatan yang kurang baik alias sakit. Itulah sebabnya, Kedua Terdakwa kasus dugaan Korupsi ini tidak di jebloskan ke penjara seperti <i>‘si pencuri sandal  jepit’</i> yang dianggap lebih jahat dari Koruptor<div style="text-align: justify;"><br />Yang menarik lagi, ibarat Peribahasa,<i> “Berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. </i>Peribahasa inipun sepertinya sama-sama tak menarik bagi Kedua Terdakwa untuk sementara ini. Sebab di usia tuanya, Kedua Terdakwa  tak dapat meniikmati hidup dengan gembira ria bersama keluarga, namun sebaliknya karena harus menjalani persidangan untuk  diadili sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi </div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam kasus ini, Terdakwa Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS diduga <i>"menikmati Jembtatan Brawijaya”</i> sebesar Rp6.760.882.325, sedangkan dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019 diduga <i>"menikmati Jembtatan Brawijaya”</i> sebesar Rp6.925.000.000 dari Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan rincian, melalui Fajar Poerna Wijaya yang masih keluarga  dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sejumlah Rp3.475.000.000 dan diterima secara tunai oleh dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dari Tjahjo  Widjojo alias Ayong senilai Rp3.450.000.000  </div><div style="text-align: justify;"><br />Kamis, 8 April 2021, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri ‘menyeret’ Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH ke ruang sidang dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya  dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH dalam agenda pembacaan Surat Dakwaan dalam perkara Nomor 31/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby Kasus Tindak Pidana  Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016</div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Tim JPU Kejari Kota Kediri yaitu Nur Ngali dan JPU Ribut menyebutkan, berawal dari pertemuan antara terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dengan saksi dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD di Hotel Hyatt Surabaya yang saat itu mencalonkan untuk mmenjadi Wali Kota Kediri<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-YrjhPmn460A/YHLAEDm_M_I/AAAAAAABguY/LCQEFROZo0oI0MUXKC5QGqvAOTtHMJUXgCLcBGAsYHQ/s307/IMG20210408125053.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="307" data-original-width="270" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-YrjhPmn460A/YHLAEDm_M_I/AAAAAAABguY/LCQEFROZo0oI0MUXKC5QGqvAOTtHMJUXgCLcBGAsYHQ/w563-h640/IMG20210408125053.jpg" width="563" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri. <br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik Terdakwa  Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna <br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara Terdakkwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung <br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942 </div><div style="text-align: justify;"><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari saksi dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-MSy_41ldXFY/YHK-0VcrjyI/AAAAAAABguI/CAXAOBM2I68PaIzUbywl_Sw473S1WqPwgCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210408124852.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-MSy_41ldXFY/YHK-0VcrjyI/AAAAAAABguI/CAXAOBM2I68PaIzUbywl_Sw473S1WqPwgCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210408124852.jpg" width="640" /></a></div><div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000  <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya. <br /><br />Perbuatan Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama dengan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br />1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun <br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-mTFYfvE62Ck/YHK_Z3TFg6I/AAAAAAABguQ/fKDUmxbWveE1xAfg0idJsV6oisIxnFj2gCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210408124733.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1334" height="260" src="https://1.bp.blogspot.com/-mTFYfvE62Ck/YHK_Z3TFg6I/AAAAAAABguQ/fKDUmxbWveE1xAfg0idJsV6oisIxnFj2gCLcBGAsYHQ/w640-h260/IMG20210408124733.jpg" width="640" /></a></div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div style="text-align: justify;"> 3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya. <div style="text-align: justify;"><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan <br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak. </div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama  dengan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian : <br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,; <br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48 <br /><br />Perbuatan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf a atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Komisaris PT SGS Diadili Bersama Mantan Wali Kota Kediri Karena Dugaan Korupsi Rp14 M

“Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) saat ini menunggu putusan Kasasi atas Vonis Pi...

Baca selengkapnya »

JPU Kasasi Atas Putusan PT Terhadap Dua Terdakwa Korupsi Pejabat PN Trenggalek

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">“Pakar Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH : Kalau di Vonis bebas, dapat melaporkan si pelapor secara pidana sesusi KUHP maupun Perdata”.</span></b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-TC9NGW6Z8DY/YHK5PufC2xI/AAAAAAABgtI/jDMfEpww3akV2RGuqPythPfD9GZ4G8FNwCLcBGAsYHQ/s639/IMG20201116132904%2BDari%2BKiri%252C%2BTerddakwa%2BChrisna%2BNur%2BSetyawan%252C%2BSH%252C%2BSekretaris%2BPengadilan%2BNegeri%2B%2528PN%2529%2BTrenggalek%2Bdan%2Bterdakwa%2BRiawan%252C%2BSH.%252C%2BMH%252C%2BKasubag%2BUmum%2Bdan%2BKeuangan%2BPN%2BTrenggalek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="482" data-original-width="639" height="482" src="https://1.bp.blogspot.com/-TC9NGW6Z8DY/YHK5PufC2xI/AAAAAAABgtI/jDMfEpww3akV2RGuqPythPfD9GZ4G8FNwCLcBGAsYHQ/w640-h482/IMG20201116132904%2BDari%2BKiri%252C%2BTerddakwa%2BChrisna%2BNur%2BSetyawan%252C%2BSH%252C%2BSekretaris%2BPengadilan%2BNegeri%2B%2528PN%2529%2BTrenggalek%2Bdan%2Bterdakwa%2BRiawan%252C%2BSH.%252C%2BMH%252C%2BKasubag%2BUmum%2Bdan%2BKeuangan%2BPN%2BTrenggalek.jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, resmi ‘melayangkan’ upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur pada, Rabu, 9 Maret 2021 lalu yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 30 Desember 2020) terhadap Dua Terdakwa Korupsi selaku Pejabat PN Trenggalek, yaitu Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah) pada, Rabu, 9 Maret 2021 lalu. <br /><br />Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, Dody Novalita kepada beritakorupsi.co saat ditemui di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 8 April 2021<br /><br />Alasan JPU Kejari Kabupaten Trenggalek melakukan upaya hukum Kasasi dalah, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur tanggal 9 Maret 2021, sama dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tanggal 30 Desember 2020, yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.<br /><br />Sementara tuntutan JPU kepada Kedua Terdakwa (Chrisna Nur Setyawan, SH dan Riawan, SH., MH) adalah dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.<br /><br />“Kita Kasasi. Kita lihat nanti bagaimana Putusan MA. Putusan PT (Pengadilan Tinggi) menguatkan putusan Pengadilan Tipikor (Surabaya) yaitu 1 tahun penjara. Putusan PT tanggal 9 Maret, sehari menjelang 1 tahun pidana penjara yaitu tanggal 10 Maret 2021,” kata Dody<br /><br />Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tanggal 9 Maret 2021 atas nama terdakwa Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm), dan Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY Tanggal 9 Maret 2021 atas nama terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (Alm) tergolong super kilat yang hanya 13 hari kalender dari tanggal Register, yaitu 25 Februari 2021 (tertera dalam putusan)<br /><br />Sehinga, terdakwa Chrisna Nur Setyawan dan terdakwa Riawan pun langsung dapat menghirup udara bebas karena putusan (Vonis) Pidana Penjara hanya 1 (satu) tahun yang jatuh pada tanggal 10 Maret 2021, sementara masa penahanan Kedua Terdakwa berakhir pada tanggal 4 April 2021<br /><br />Andai saja Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NTinggi Surabaya, Jawa Timur diatas tanggal 9 Maret 2021, bisa jadi hukuman (Vonis) yang dijatuhkan kepada Kedua Terdakwa, adalah diatas 1 (satu) tahun<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah karena Kedua Terdakwa adalah Pejabat Pengadian Negeri (PN Trenggalek) sehingga hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NTinggi Surabaya, Jawa Timur hanya 1 (satu) tahun dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) <br /><br />Lalu apakah Hakim Agung Mahkamah Agung Repbulik Indonesia akan mengabulkan upaya hukum Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum atau sebaliknya, memvonis bebas Kedua terdakwa ?. Bila Kedua Terdakwa di Vonis bebas oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Repbulik Indonesia, bagaiamana dengan mantan Ketua PN Trenggalek ?<br /><br />Menanggapi hal ini, pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Dr. M. Sholehuddin, SH, MH yang mengatakan, bahwa terdakwa yang di Vonis bebas dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah), dapat melaporkan si pelapor secara pidana sesusi KUHP maupun menggugat secara perdata<br /><br />“Kalau bebas, dapat melaporkan si pelapor kalau pelapornya jelas atau diketahui, baik secara pidana sesusi KUHP maupun menggugat secara perdata. Dalam KUHP bukan KUHAP, bisa. Pasal 310 sampai pasal 320 KHUP jelas ada diatur disana,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH saat dihubungi beritakorupsi.co (Sabtu, 10 April 2021)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-S-6DQcLVB7o/YHK5sNPCXII/AAAAAAABgtQ/ZQflAfNDmcE-kdKb_sOhalbujeicbKbfgCLcBGAsYHQ/s639/IMG20201116125424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-S-6DQcLVB7o/YHK5sNPCXII/AAAAAAABgtQ/ZQflAfNDmcE-kdKb_sOhalbujeicbKbfgCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201116125424.jpg" width="640" /></a></div>Kasus inipun menarik perhatian publik, bukan karena kerugian negara sebesar Rp34.333.856 melainkan terdakwanya adalah Pejabat Pengadilan Negeri sekaligus mencoreng nama baik Peradilan di Tanah Air Khususnya di Jawa Timur, dimana Pengadilan adalah sebagai “Gawang” bagi masyarakat pencari keadilan atas ketidak adilan<br /><br />Namun hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari kasus Korupsi yang menjerat Kepala Desa, yang kadang hanya lulusan SLTA, yang tidak begitu paham hukum dibanding dengan Kedua Terdakwa<br /><br />Yang menarinya lagi adalah, kasus yang menjerat Terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek bukan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang terjadi di PN Medan, melainkan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek<br /><br />Lalu pertanyaannya adalah, apakah kasus ini hanya terjadi di PN Trenggalek atau terjadi juga di PN di bebagai Kabupaten/Kota di tanah air?<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah) di Vonis piadana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya pada sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 30 Desember 2020, karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp34.333.856<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Kedua terdakwa (Chrisna Nur Setyawan, SH dan Riawan, SH., MH) dibacakan dalam surat putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby dan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby yang di ketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan Soedarsana, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Kedua terdakwa, yaitu Zinur Ridlo dan Widya Aris Susanti maupun JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek. Sementara Kedua terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur karena situasi Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><b><span style="color: red;">Berita terkait baca juga :</span> Terdakwa Chrisna Nur Setyawan (Sekretaris PN Trenggalek) Mengakui Kwitansi Palsu</b></span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menarik perhatian publik sekaligus mencoreng nama baik Peradilan di Tanah Air Khususnya di Jawa Timur, karena Kedua terdakwa adalah pejabat Pengadilan Negeri, yaitu Chrisna Nur Setyawan, SH selaku Sekretarsi PN Trenggalek dan Riawan, SH., MH selaku Kasubag Umum dan Keuangan PN Trenggalek dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2017 juga terjadi kasus yang hampir sama, yaitu tercorengnya nama baik Kejaksaan di Jawa Timur, karena terpidana Rudy Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekesan ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta terkait penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa) <br /><br />Anehnya dalam perkara Korupsi yang menyeret Dua Pejabat PN Trenggalek ini adalah, pencairan anggaran Pos Bakum (Bantuan Hukum) PN Trenggalek kepada LBH “Rakyat Trenggalek” selama dua tahun (2018 – 2019) sebesar Rp48 juta dianggap sah oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur<br /><br />Alasannya, karena ada bukti SPK (Surat Perintah Kerja) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dari pihak PN (oleh Terdakwa Chrisna Nur Setyawan) kepada LBH “Rakyat Trenggalek” (Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH) tanpa ada MoU (memorandum of Understanding) atau Perjanjian Kerjasama  antara PN Trenggalek dengan LBH “Rakat Trenggalek” seperti yang termuat dalam surat dakwaan JPU Kejari Trenggalek dan juga diakui oleh Ketua LBH “Rakyat Trenggalek”, Drs. Pujihandi, SH., MH dalam persidangan.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-xuzxQKhxeTg/YHK6b8WJ_PI/AAAAAAABgtY/JiTnB4ts-_ILqIfl83-WIKu2vin_lNnSACLcBGAsYHQ/s639/IMG20201019131854%2BKetua%2BLBH%2B%2527Rakyat%2527%2BTrenggalek%252C%2BDrs.%2BPujihandi%252C%2BSH.%252C%2BMH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-xuzxQKhxeTg/YHK6b8WJ_PI/AAAAAAABgtY/JiTnB4ts-_ILqIfl83-WIKu2vin_lNnSACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201019131854%2BKetua%2BLBH%2B%2527Rakyat%2527%2BTrenggalek%252C%2BDrs.%2BPujihandi%252C%2BSH.%252C%2BMH.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua LBH 'Rakyat' Trenggalek, Drs. Pujihandi, SH., MH</td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, apakah anggaran Pos Bakum yang diterima oleh LBH “Rakat Trenggalek” tanpa adanya MoU dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Apa dasarnya terbit SPK dan SPM sementara LBH “Rakat Trenggalek” dengan PN Trenggalek tidak pernah membuat perjanjian Kerja ? Apakah pihak lain boleh mengerjakan suatu pekerjaan di Instansi/Lembaga Pemerintah tandapa ada Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja dan menerima angaran?<br /><br />Hal inilah yang menyulitkan Kejaksaan Negeri Trenggalek untuk menyeret Ketua LBH “Rakyat Trenggalek”, karena menurut BPKP Jawa Timur, bahwa anggaran yang diterima LBH “Rakyat Trenggalek” adalah sah walau tanpa ada MoU antara PN Trenggalek dengan LBH “Rakyat Trenggalek”<br /><br />“Itulah kami bingung. Dalam hasil audit BPKP tidak dimasukan, itu dianggap sah. Jadi kami bingung juga,” kata JPU Dodi kepada beritakorupsi.co (Senin, 07 Desember 2020)<br /><br />Sementara dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2019, dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /> <br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH (dan Riawan, SH., MH) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pertama, yaitu pasal 3 dan dakwaan kedua, pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Terkait pidana Denda, Majelis Hakim mengatakan tidak menghukum terdakwa untuk membayar denda karena kerugian negara dibawa Lima puluh juta rupiah. Sementara kerugian negara sebesar Rp34.333.856 yang sudah dikembalikan oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH melalui keluarganya pada tanggal 20 Noveber 2020 kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek  diperhitungkan sebagai Uang Pengganti<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JhtBoQTy4OY/YHK6yLn7-iI/AAAAAAABgtg/7E8OpkUP_qE6Jbujpadidgtt20IDnUJqACLcBGAsYHQ/s639/IMG20201116131609%2BJPU%2BDody%2Bmemperlihatkan%2Bdokumen%2BMoU%2Bkepada%2Bterdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-JhtBoQTy4OY/YHK6yLn7-iI/AAAAAAABgtg/7E8OpkUP_qE6Jbujpadidgtt20IDnUJqACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201116131609%2BJPU%2BDody%2Bmemperlihatkan%2Bdokumen%2BMoU%2Bkepada%2Bterdakwa.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> JPU Dody memperlihatkan dokumen MoU kepada terdakwa</td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">“Mengdili : Satu. Menyatakan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pertama pasal 3 dan Dakwaan Kedua Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Dua. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Riawan, SH., MH, yang putusannya (Vonis) sama dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH<br /><br />Hukuman pidana pejara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa, lebih ringan 1 (satu) tahun dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH mengatakan menerima. Sedangkan terdakwa Riawan, SH., MH pikir-pikir. Sementara JPU juga mengatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir dulu,” kata JPU Rendy Bahar Putra seusai persidangan<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2018 dan 2019, dimana PN Trenggalek mempunyai mata anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah) per tahun<br /><br />Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum<br /><br />Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum untuk tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum<br /><br />Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran<br /><br />Prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah :<br />1. Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat" Trenggalek yang ditandatangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" Trenggalek<br /><br />2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan<br /><br />Karena selama tahun 2018 dan 2019 tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek.<br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut.<br /><br />Padahal saksi Agus Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut<br /><br />Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /><b><span style="color: red;">Baca juga :</span> <span style="color: #2b00fe;">Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?</span></b><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi<br /><br />Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-4C8W7Q7eQjY/YHK7Mvinc_I/AAAAAAABgto/KZHS2mT999sQXoVyjKFNsVO-dkGkXHa3wCLcBGAsYHQ/s639/IMG20201019120415%2BDirektur%2BCV%2BNusantara%2BAgung%252C%2BSlamaet%2BFirmasyah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-4C8W7Q7eQjY/YHK7Mvinc_I/AAAAAAABgto/KZHS2mT999sQXoVyjKFNsVO-dkGkXHa3wCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201019120415%2BDirektur%2BCV%2BNusantara%2BAgung%252C%2BSlamaet%2BFirmasyah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Direktur CV Nusantara Agung, Slamaet Firmasyah</td></tr></tbody></table>Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ;<br /><br />a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,;<br /><br />b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung;<br /><br />c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019;<br /><br />d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %);<br /><br />e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak;<br />Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #2b00fe;"><b><span style="color: red;">Baca juga : </span>Auditor BPKP Jamtim, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA : Ada penyimpangan Anggaran dan Pemalsuan Tanda Tangan</b></span> </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-zgq7LAu3Fho/YHK7tiIFafI/AAAAAAABgtw/SutGzGjaw3M_MrXdEz51D9y6KDkZR7pugCLcBGAsYHQ/s639/IMG20201116131550%2BJPU%2BDody%2Bmemperlihatkan%2Bdokumen%2BSPK%2Bkepada%2Bterdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-zgq7LAu3Fho/YHK7tiIFafI/AAAAAAABgtw/SutGzGjaw3M_MrXdEz51D9y6KDkZR7pugCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201116131550%2BJPU%2BDody%2Bmemperlihatkan%2Bdokumen%2BSPK%2Bkepada%2Bterdakwa.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm))</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Apt, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ;<br /><br />a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia<br /><br />b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga pada tanggal 22 Januari 2019, dana yang cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan<br /><br />Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA,<br /><br />Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019<br /><br />Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm), (dan Terdakwa RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm)) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Jen)</div>

News Tipikor JPU Kasasi Atas Putusan PT Terhadap Dua Terdakwa Korupsi Pejabat PN Trenggalek

“Pakar Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH : Kalau di Vonis bebas, dapat melaporkan si pelapor secara pidana sesusi KUHP maupun Perdata”...

Baca selengkapnya »

Kades Di Sidoarjo Dituntut 1.6 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp541 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-GrHne2hbUOM/YHK0rSvqe7I/AAAAAAABgsY/mHGrwFRzZ9M9W4z8nVaiejbDK33cFHVHACLcBGAsYHQ/s640/IMG20210225110247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-GrHne2hbUOM/YHK0rSvqe7I/AAAAAAABgsY/mHGrwFRzZ9M9W4z8nVaiejbDK33cFHVHACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210225110247.jpg" width="640" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERIT<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sidoarjo, pada  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Kamis, 8 April 2021, menuntut Terdakwa Bambang Sugeng Kepala Desa, Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan (kerugian negara sebesar Rp541.912.794 sudah dikembalikan) karena dianggap telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 dan 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Sugeng, dibacakan oleh JPU Wahyu dan Wido dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 8April 2021), dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota,  yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Hardjono, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa yakni Agus, sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019) <br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2018, pendapatan Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen).<br /><br />Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan APBDes sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /><br />Selanjutnya terdakwa Bambang Sugeng bersama dengan saksi Andri Yani, SE mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Cabang Pembantu Tulangan, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-KOCuwCljyts/YHK1Cbu6tgI/AAAAAAABgso/hJ6DeXAqBuYEb6Tu_v2kcoRK0vrT81OxACLcBGAsYHQ/s640/IMG20210225110247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-KOCuwCljyts/YHK1Cbu6tgI/AAAAAAABgso/hJ6DeXAqBuYEb6Tu_v2kcoRK0vrT81OxACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210225110247.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Setelah dana dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2018, namun kenyataannya hanya sebahagian yang dipergunakan, meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng<br /><br />“Setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, terdakwa Bambang Sugeng mengembalikan uang sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) ke Rekening Bank pada Tanggal 12 Juni 2019,” kata JPU<br /><br />JPU menungkapkan, pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai terdakwa Bambang Sugeng, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)<br /><br />Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Akibat dari perbuatan terdakwa Bambang Sugeng, lanjut JPU, telah merugikan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa Bambang Sugeng sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa, lanjut JPU kemudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />JPU mengatakan, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. “Oleh karena itu, tiba saatnya kami penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa,” ucap JPU<br /><br />“Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan kentuan Undang-undang yang bersangkutan, Menuntut ; Supaya Majeli Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :<br /><br />1. Menyatakan Bambang Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; 2. Menghukum Bambang Sugeng dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan<br /><br />“Saudara terdakwa. Saudara sudah mendengar tuntutan Jaksa? Saudara punya hak untuk menyampaikan pembelaan sendiri atau melalui Penasehat Hukum saudara,”. Kata Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-f02DVCp3wk8/YHK2V0at_xI/AAAAAAABgtA/qfhniIiY3V8EJNtyCPTcrgqwVa_T2PwxgCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210225105940.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-f02DVCp3wk8/YHK2V0at_xI/AAAAAAABgtA/qfhniIiY3V8EJNtyCPTcrgqwVa_T2PwxgCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210225105940.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU dijelaskan. Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Jum'at Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2018 sampai hari Jum'at Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2019 atau setidak tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cg. Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ;<br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 816 / 404.1.32 / 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kemantrenn Kecamatan Tulangann Kabupaten Sidoarjo.  Sebelumnya, Terdakwa BAMBANG SUGENG juga penah menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren sejak Tahun 2007 - Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo.<br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :<br /><br />a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, d. Menetapkan Peraturan Desa, e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: f. Membina kehidupan masyarakat Desa, g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran desa: i. Mengembangkan sumber pendapatan desa: j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa: k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, l. Memmanfaatkan teknologi tepat guna: m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-pEFX0WXkCDQ/YHK1CY2kW4I/AAAAAAABgsg/6sTXnL8negkKn_XDtxzKtsaeYA0nQC7ZQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210225110058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-pEFX0WXkCDQ/YHK1CY2kW4I/AAAAAAABgsg/6sTXnL8negkKn_XDtxzKtsaeYA0nQC7ZQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210225110058.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2018 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen).<br /><br />Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /><br />Bahwa Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, memiliki Rekening Giro No. 073100778 di Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang di pergunakan untuk menampung dan menyimpan Pendapatan Desa Kemantren baik yang berasal dari Pendapatan Asli Desa maupun berasal dari Dana Transfer Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk dari Pemerintah Pusat, dan sejak Tanggal 26 Juni 2019 dipindahkan ke BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA, atas nama RKD (Rekening Kas Desa) Kemantren Tulangan Nomor Rekening 1041 000 1406.<br /><br />Untuk dapat mencairkan dana dari Rekening Bank Jatim Cabang Pembantu Tulangan, Cabang Sidoarjo maupun yang ada di BPR Delta Artha Sidoarjo, harus memerlukan tanda tangan Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa dan tanda tangan Saksi ANDRI YANI, SE selaku Bendahara Desa yang menjabat sejak bulan Mei 2017 s/d April 2020.<br /><br />Selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)<br /><br />Dana sebesar Rp1.339.260.750 dicairkan sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan perincian sebagai berikut : 1. Tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 200.080.500,; 2. Tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 349.167.500,; 3. Tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 84.500.000,; 4. Tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 26.357.550,; 5. Tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 96.459.500,; 6. Tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 101.940.000,; 7. Tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp. 305.755.700 dan 8. Tanggal 12 Desember2018 sebesar Rp. 175.000.000<br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap dana dana yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG tidak dikelola oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa.<br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2018, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2018 dilaksanakan seluruhnya meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG.<br /><br />Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan akan tetapi uangnya sudah dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut : 1. Pembayaran honoraium Kader Desa sebesar Rp870.000, 2. Beberapa kegiatan belum terlaksana Rp147.562.346, 3. Rehab Ruang Pelayanan Rp56.875.000, 4. Honor Pejabat Pengelolah Kegiatan Rp1.150.000. Jumlah Rp206.457.346 (Dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).<br /><br />Seluruh uangnya dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, dikembalikan pada Tanggal 12 Juni 2019 ke Rekening Bank Jatim sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-oQufMLZX9hk/YHK1nif09gI/AAAAAAABgs4/jdvsJoM822MgVR5NCj3_zDuVuyyJcw0UwCLcBGAsYHQ/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="515" data-original-width="640" height="516" src="https://1.bp.blogspot.com/-oQufMLZX9hk/YHK1nif09gI/AAAAAAABgs4/jdvsJoM822MgVR5NCj3_zDuVuyyJcw0UwCLcBGAsYHQ/w640-h516/1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Kemudian pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai Terdakwa BAMBANG SUGENG, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa), secara bertahap sejak Tanggal 04 April 2019 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2019 sebesar yang jumlah seluruhnya<br /><br />Dana sebesar Rp902.682.047 (sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah) dicairkan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut : 1. Pencairan Di Bank Jatim Tanggal 04 April 2019 sebesar Rp192.000.000, 2. Tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp64.450.000, 3. Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 100.040.000, 4. Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 239.173.297, 5. Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 206.172.000. Jumlah Rp. 801.835.297, dan 6. Pencairan di BPR Delta Artha Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp. 100.846.750. Jumlah seluruhnya Rp. 902.682.047 (Sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).<br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap uang yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, tidak dikelolah oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa) uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa.<br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2019, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2019 dilaksanakan meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan meskipun uangnya sudah dicairkan oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut :<br /><br />Bahwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dana yang dicairkan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tidak direalisasikan sejumlah Rp58.954.200 dan Rp482.958.594  seluruhnya Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut diatas yang uangnya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, justru uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.<br /><br />Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Akibat dari perbuatan Terdakwa BAMBANG SUGENG telah merugikan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa BAMBANG SUGENG sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Kades Di Sidoarjo Dituntut 1.6 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp541 Juta

  BERIT KORUPSI .CO –   Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sidoarjo, pada  persidangan yang berlangsung ...

Baca selengkapnya »