KPK Bidik Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Di Pabrik Gula Jatiroso, PTPN XI

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Selain KPK membidik tersangka Korupsi pengadaan di PG Jatoroto PTPN XI dan Gratifikasi di Kota Batu, beberapa Kasus Korupsi yang ditangani KPK di Jawa Timur masih ada yang “mangkrak””</span></span>  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-mY3wNI5irKI/YAnHhpiQ36I/AAAAAAABbSg/yiudqM5swE8RZy6T0nsDS4XUj6rrD7EvQCLcBGAsYHQ/s400/PG%2BPTPN%2BXI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="267" data-original-width="400" height="428" src="https://1.bp.blogspot.com/-mY3wNI5irKI/YAnHhpiQ36I/AAAAAAABbSg/yiudqM5swE8RZy6T0nsDS4XUj6rrD7EvQCLcBGAsYHQ/w640-h428/PG%2BPTPN%2BXI.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>I.CO –</b></span><br />Kasus dugaan Korupsi di Jawa Timur yang sedang dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya tak ada habisnya. Setelah melakukan penggeledahan pada pekan lalu  dibeberapa lokasi di Kota Batu termasuk rumah dinas Wali Kota Batu terkait kasus dugaan Korupsi Gratifikasi, saat ini lembaga anti rasuah itu sedang melakukan penyidikan dan membidik terangka kasus dugaan Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI pada tahun 2015 – 2016, salah atu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini seperti yang disampaikan (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK kepda beritakorupsi.co, Kamis, 21 Januari 2021<br /><br />“Kasus dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015 - 2016 . Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan,”<br /><br />Lalu siapa tersangkanya ? Apakah petinggi PG Jatiroto yang beralamat di Jl. Ranupakis No. 1, Nyeoran, Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur atau Deriksi PTPN XI yang berkantor di Jalan Merak, No.1 Surabaya ?<br /><br />“Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini, bahwa untuk publikasi kontruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka dimaksud,” ujar Ali Fikri <br /><br />Ali Fikri menambahkan, KPK akan terus menyampaikan perkembangan  informasi terkait penanganan perkara ini, dan KPK juga mengajak masyarakat untuk ikut pula mengawasi setiap prosesnya. <br /><br />Kasus dugaan Korupsi yang ditangani KPK di Jawa Timur dan sedang dalam proses persidangan, yaitu Kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dengan terdakwa yang juga terpidana  Rendra Kresna selaku Bupati Malang dan terdakwa Eryk Armando Talla (tim sukses Rendra Kresa) dan kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan terdakwa yang juga terpidana Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk<br /><br />Yang saat ini sedang dibidik KPK, yaitu Kasus dugaan Korupsi Gratifikasi di Kota Batu yang bermula dari Kasus Korupsi Tangkan Tangan KPK terhadap Walikota Batu Eddy Rumpoko yang saat ini sudah berstatus terpidana, dan kasus dugaan Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI pada tahun 2015 – 2016<br /><br />Kasus dugaan Korupsi Gratifikasi Bupati Mojokerto yang saat ini berstatus terpidana Mustofa Kamal Pasa, Kasus dugaan Korupsi Gratifikasi Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang saat ini bertatus terpidana Korupsi uap Tangkap Tangan KPK pada Januari 2020<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/--5nI05lJRsE/YAm5xfqvOAI/AAAAAAABbRs/bV1D09ty00AuF9MCTY3x3MwnFscuQWwUQCLcBGAsYHQ/s770/kursi.png" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="770" data-original-width="429" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/--5nI05lJRsE/YAm5xfqvOAI/AAAAAAABbRs/bV1D09ty00AuF9MCTY3x3MwnFscuQWwUQCLcBGAsYHQ/w356-h640/kursi.png" width="356" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Kasus dugaan Korupsi yang masih “mangkrak” alias belum tuntas ditangani KPK di Jawa Timur, diantaranya ; Kasus Suap tangkap Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2009 – 2014, diaman dalam fakta persidangan, 9 Kepala Dinas PemprovJatim termasuk Dinas Perikanan dan Kelautan terlibat dalam pemberian komitmen fee. Namun yang diseret dan divonis baru 4 Kepala Dinas, Dua diantaranya tertangkap tangan KPK yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian. Kemudian pengembangannya, Kepala Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdanganan) dan Kepala Dinas Koperasi adalah. Sementara 5 Kepala Dinas belum diseret.<br /><br />Dan Kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang terkait penganggaran proyek Jambatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2015. Dimana dalam fakta persidangan terungkap, bahwa ada aliran duit sebesar 1.5 mliar rupah kepada Sekda Kota Malang dari kontraktor. Dan kasus Korupsi uang “Pokir dan uang sampah” DPRD Kota Malang. Dimana dalam fakta persidangan terungkap, 45 Kontraktor terlibat pemberian uang “Pokir” kepada DPRD Kota Malang sebesar Rp900 juta melalui Kasi Dinas PU, dan dari Kasi Dinas PU ke Kepala Dinas PU. <br /><br />Kemudian Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK tehadap Ketua dan 2 Wakil Ketua serta Kepala Dinas PU Kota Mojokerto. Dimana dalam fakta persidangan yang terungkap, bahwa seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2009 – 2014 menerima uang suap dalam pembahasan APBD Kota Mojokerto<br /><br />Kasus Korupsi uang Ketuk Palu APBD Kab. Tulungagung yang bermula dari kasus korupsi suaap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo dan Kepa Dinas PU dan Walikota Blitar Samanhudi Anwa yang saat ini sudah berstautus terpidana. Dimana fakta persidangan terungkap dan diakui bahwa selutuh anggota DPRD, Kepala PBAD, Sekda, Bapeda Kab. Tulungagung menerima uang suap, serta kasus dugaan Korupsi dana Bantuan Provinsi Jatim ke Kab. Tulungagung dimana salah satu pejabat Bapeda Jatim yang sudah ditetapkan menjadi tersangka telah mati<br /><br />Kemudian kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Jombang dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang. Dimana uang sebesar Rp75 juta yang diserahkan Kepala Dinas Kesehatan terhadap Bupati Jombang (keduanya sudah berstatus terpidana) adalah berasal dari Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang, Subur Suporojo. Namun hingga saat ini, kasus inipun masih “mangkrak”. (Jen)</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-HEVefpt5QxA/YAnF4uV2hdI/AAAAAAABbSE/NsDeyOwSybcqt0QJexGTjI5_PYPvbtLywCLcBGAsYHQ/s800/bk.gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="800" height="332" src="https://1.bp.blogspot.com/-HEVefpt5QxA/YAnF4uV2hdI/AAAAAAABbSE/NsDeyOwSybcqt0QJexGTjI5_PYPvbtLywCLcBGAsYHQ/w640-h332/bk.gif" width="640" /></a></div>

News Tipikor KPK Bidik Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Di Pabrik Gula Jatiroso, PTPN XI

“Selain KPK membidik tersangka Korupsi pengadaan di PG Jatoroto PTPN XI dan Gratifikasi di Kota Batu, beberapa Kasus Korupsi yang ditangani ...

Baca selengkapnya »

JPU KPK Menghadirkan Direktur PT JePe Perss Media Utama (Group Jawa Pos) Mashud Yunasa Di Sidang Korupsi Bupati Malang

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"> “Akhirnya Terungkap, Direktur PT JePe Perss Media Utama (Group Jawa Pos) Mashud Yunasa Memberikan Uang Fee Proyek Ke Bupati Malang Rendra Kresna Melalui Eryk Armando Talla sebesar Rp7,1 M terkait 24 proyek yang didapat"  -<span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> </span></span></span></span><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> </span></span></span></span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-PpNkruBcjOQ/YAdTfspwaVI/AAAAAAABbKU/8w2GxQ_BeZwNi9_Xd11kTg16wHFDLnVwQCLcBGAsYHQ/s985/IMG20210119124942.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="985" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-PpNkruBcjOQ/YAdTfspwaVI/AAAAAAABbKU/8w2GxQ_BeZwNi9_Xd11kTg16wHFDLnVwQCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210119124942.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari Kiri, Mashud Yunasa, Suhardito dan Kris Haryanto   <br /></td></tr></tbody></table> </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b></span></span></span></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Hari ini, Selasa, 19 Januari 2021, “terjawablah teka-teki” dalam perkara kasus dugaan Korupsi Gratifikasi (perkara kedua) terpidana Korupsi Suap (perkara pertama) Rendra Kresna selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 dan Periode 2016-2021 terkait nama Mashud Yunasa dan PT JePe Press Media Utama. Ternyata Mashud Yunasa adalah Direktur PT JePe Press Media Utama, salah satu  perusahaan group Jawa Pos</span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> </span></span></span></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan dalam persidangan Kamis, 17 Desember 2020, tidak menjelaskan siapa dan bagaimana Mashud Yunasa mendapatkan serta mengerjakan 24 paket proyek pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2012. Sebab Surat Dakwaan JPU KPK hanya menjelaskan, Mashud Yunasa mendapatkan 24 paket pekerjaan dan hanya mengerjakan 9 paket, sisanya diberikan untuk dikerjakan Eryk Armando Talla. Padahal, Eryk Aramndo Tallalah yang memberikan paket pekerjaan tersebut kepada Mashud Yunasa atas persetujuan Bupati Malang, Rendra Kresna dengan syarat ada fee sebesar 22 persen</span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> </span></span></span></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Selain itu, terungkap pula adanya pemberian fee proyek sebanyak 24 paket pekrjaan di Dinas Pendidikan  Kabupaten Malang tahun 2012 sebesar Rp7,1 miliar dari Mashud Yunasa selaku Direktur PT JePe Press Media Utama terhadap Bupati Malang Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla</span></span></span></span><br /><span><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga : <span style="color: #2b00fe;">Rendra Kresna selaku Bupati Malang Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Sebesar Rp6.3 M   </span> </span></span>  </span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-O60UtnyHQyI/YAeQz9E_zGI/AAAAAAABbK4/HF2dOW1-Hgk9eFaG_bDfPVRcyt6-gZTngCLcBGAsYHQ/s764/Eryk.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="372" data-original-width="764" height="312" src="https://1.bp.blogspot.com/-O60UtnyHQyI/YAeQz9E_zGI/AAAAAAABbK4/HF2dOW1-Hgk9eFaG_bDfPVRcyt6-gZTngCLcBGAsYHQ/w640-h312/Eryk.png" width="640" /></a></div></span>Terungkapnya nama Mashud Yunasa selaku Direktur PT JePe Press Media Utama dan adanya  pemberian fee proyek oleh Mashud Yunasa terhadap Bupati Malang Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla adalah dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Selasa, 19 Januari 2021) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk terdakwa Rendra Kresna (Perkara Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby) dalam kasus dugaan Korupsi Grtaifikasi pada tahun 2012 sampai 2018 sebesar Rp Rp6.375.000.000 dan terdakwa Eryk Armando Talla (Perkara Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby) dengan perkara yang sama sebesar sebesar Rp4.875.000.000<br /><br />JPU KPK Eva Yustisiana, Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan menghadirkan sebanyak 5 saksi, namun yang hadir adalah 4 orang yaitu 1. Mashud Yunasa selaku Direktur PT JePe Press Media Utama (Group Jawa Pos),; 2. Kris Haryanto, Komisaris PT Intan Pariwara,; 3. Tukini, Direktur PT Intan Pariwara dan 4. Suhardito, Direktur PT Dharma Utama. Sedangkan saksi Sumanto tidak hadir<br /> </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Keempat saksi ini (Mashud Yunasa, Kris Haryanto, Tukini dan Suhardito) dihadirkan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dr. JohanisHehamony, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock (anggota) yaitu Emma Elliany, SH., MH dan John Dista, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati,SH dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa Rendra Kresna, yaitu Haris Fajar ddk dari Kota Malang maupun Penasehat Hukum Terdakwa Eryk Armando Talla, yakni Iki Dulagin dan Meka Dedendra dari Jakarta. Sementara terdakwa Rendra Kresna mengikuti persidangan melalui Vidcon di Lapas (lembaga Pemasyarakatan) Porong karena Rndra Kresna menjalani hukuman pidana sebagai terpidana Korupsi suap dari terpidana Ali Murtopo (kontraktor). Dan Eryk Armando Talla mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan KPK Jakarta. Sidang Vidio Conference dilangsungkan sejak Maret 2020 karena Indonesia dalam kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /></span></span></span></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-gE4bShFFee8/YAeeKVbj78I/AAAAAAABbLk/OvjiMNvZN0k7ZOm9eVVsW4kn59bwB5grgCLcBGAsYHQ/s765/Rendra%2BKresna%2Bselaku%2BBupati%2BMalang%2BDiadili%2BDalam%2BPerkara%2BKorupsi%2BGratifikasi%2BSebesar%2BRp6%2B3%2BM.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="765" height="354" src="https://1.bp.blogspot.com/-gE4bShFFee8/YAeeKVbj78I/AAAAAAABbLk/OvjiMNvZN0k7ZOm9eVVsW4kn59bwB5grgCLcBGAsYHQ/w640-h354/Rendra%2BKresna%2Bselaku%2BBupati%2BMalang%2BDiadili%2BDalam%2BPerkara%2BKorupsi%2BGratifikasi%2BSebesar%2BRp6%2B3%2BM.png" width="640" /></a></div></div></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sebagai informasi, pada sidang sebelumnya, Ketua Majelsi Hakim adalah Wakil Ketua PN Surabaya, Tumpal Sagala, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu, Dr. JohanisHehamony, SH., MH dan Hakim Ad Hock Emma Elliany, SH., MH. Namun karena Tumpal Sagala, SH., MH sampai hari ini masih kurang sehat dan persidanganpun sempat tertunda beberapa pekan, sehingga terjadi pergantian Ketua Majelis Hakim menjadi Dr. JohanisHehamony, SH., MH<br /><br />Dalam persidangan saksi Mashud Yunasa menjelaskan atas pertanyaan JPU KPK, terkait pertemuan dan keterlibatannya dalam pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah berawal pada tahun 2011, saat diriya mengikutu lelang di LPSE Kab. Malang namun gagal. Menurut saksi Yunasa, informasi yang didapat dari LSM dan Wartawan di Kabupaten Malang, bahwa untuk bisa ikut di LPSE Kabupaten Malang harus menemui Eryk Armando Talla. Dan akhirnya berkat LSM dan Wartawan, Yunasa dan Eryk di pertemukan<br /><br />“Awalnya kami mengikuti proses lelang pada tahun 2011, saat kami mengapload dokumen lelang mengalami kesusahan sehingga kami mendatangi LPSE untuk menanyakan. Dan usut punya usut, melalui teman-teman LSM dan Wartawan, diinfokan kalau masuk ke LPSE Malang harus menemui pengusaha Pak Eryk (Eryk Armando Talla),” jawab saksi Yunasa<br /><br />“Akhirnya kami dipertemukan LSM untuk bertemu Pak Eryk tahun 2011. Dalam pertemuan itu kami menyampaikan, tahun depan diperkenankan kami bisa berpartisipasi untuk pekerjaan di Malang. Pertemuan di Hotel Santika (Malang) akhir tahun 2011,” lanjut saksi <br /><br />Masih keterangan saksi. Selanjutnya pada tahun 2012, lanjut saksi Yunasa, saya ditunjukin “ini ada 24 paket”. Setelah saya liha semua, saya bilang tidak mampu mengerjakan sendiri. Maka saya menggandeng Pak Kris (Kris Haryanto),” jawab saksi Yunasa<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8iVAlW2wTeo/YAefYZk9GVI/AAAAAAABbL8/kb4fI4z47Sw7rQaDmanFMc4irXDscRl4gCLcBGAsYHQ/s895/IMG20210119113433.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="505" data-original-width="895" height="362" src="https://1.bp.blogspot.com/-8iVAlW2wTeo/YAefYZk9GVI/AAAAAAABbL8/kb4fI4z47Sw7rQaDmanFMc4irXDscRl4gCLcBGAsYHQ/w640-h362/IMG20210119113433.jpg" width="640" /></a></div>Terkait fee proyek sebesar 22 persen yang ditanyakan JPU KPK Eva kepada saksi Mashud Yunasa, Mashud Yunasa mengatakan diskon. Sehingga JPU KPK Eva pun lansung memotong keterangan saksi dan menanykan sambil memperjelas pengertian dari diskon dan fee<br /><br />“Apakah diskon atau fee. Kalau diskon dengan fee beda loh. Diskon produsen kepada pembeli, kalau fee diberikan kepada yang memberikan pekerjaan. Diskon apa fee,” tanya JPU KPK Eva lebih tegas. Tapi Mashud Yunasa lagi-lagi mengatakan diskon.<br /><br />JPU Eva terus mencerca saksi Mashud Yunasa terkait jawaban saksi menegani kata diskon bukan fee. Sebab pemberian  diskon yang disampaikan Mashud Yunasa, bisa jadi agar dirinya tidak terseret dalam lingkaran hitam kasus pekara Korupsi. Tetapi, bila yang diberikan diretur perusahaan group Jawa Pos ini adalah fee proyek untuk Bupati melalui Eryk Armando Talla, Mashud Yunasa bisa jadi akan terseret.<br /><br />“Yang disampaikan Pak Eryk, diskon atau kalau mendapatkan pekerjaan harus memberikan fee 22 pesen?,” tanya JPU Eva untuk kesekian kalinya<br /><br />Tetapi lagi-lagi Mashud Yunasa bersekukuh mengatakan bahwa yang disampaikan Eryk terhadap dirinya maupun yang diberikan Mashud Yunasa kepada Eryk adalah diskon. Anggota Majelis Hakim John Desta pun mengur saksi Yunasa agar jujur dalam memberikan keterangan. Dan Yunasapun mengakui kalau yang disampaikan Eryk adalah fee tetapi Yunasa tetap mengatakan kalau itu adalah diskon<br /><br />“Baik, kalau gitu gini Bu. Menur Pak Eryk itu fee, tapi kalau kami mengatakan itu diskon,” jawab Yunasa “mencari selamat”. <br /><br />JPU KPK Eva mengingatkan saksi apakah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik KPK, apakah ada tekanan dari penyidik. Dan dijwab saksi Yunasa, bahwa dirinya pernah diperiksa penyidik tanpa da tekanan. Lalu JPU KPK Eva membacakan isi BAP (Beriata Acara Pemeriksaan), dimana Yunasa saat itu memberikan keterangannya.<br /><br />“Ini BAP saudara. Saudara menjelaskan, ‘Bahwa Eryk Armando Talla menyampaikan, untuk mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Malang ada aturannya. Untuk program dak dinas pendidikan akan ada setoran, antara lain 1.5 persen untuk pengamanan lelang, 2.5 persen untuk fee yang punya bendera, 2 persen untuk pengadaan baran dan sisanya untuk biaya fee bupati dan pihak-pihak yang bersangkutan akan dibagi ole pak eryk sendiri....” kata JPU KPK Eva membacakan isi BAP saksi dan dijawab saksi, “Ya dan betul”<br /><br />Terkait paket pekerjaan, saksi Mashud Yunasa menjelaskan, bahwa dari 24 paket yang diberikan Eryk, hanya 9 yang dikerjakan dengan mengandeng Kris Haryanto selaku Komisaris PT Intan Pariwara. Sedangkan yang 15 paket pekerjaan, menurut Yunasa agar dikerjakan Eryk.</span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga berta terkait :</span> <span style="color: #2b00fe;">Eryk Armando Talla (Tim Sukses Rendra Kresna Ex.Bupati Malang) Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Sebesar Rp4.8 M</span></span><br /> </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8lhqlvbAeTU/YAefrfdGgmI/AAAAAAABbME/pLC0WrtRBPw9DW5uinRz8OODsk96--FpACLcBGAsYHQ/s1006/IMG20210119111209.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="565" data-original-width="1006" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-8lhqlvbAeTU/YAefrfdGgmI/AAAAAAABbME/pLC0WrtRBPw9DW5uinRz8OODsk96--FpACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210119111209.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: black;"><br />Terkait pengamanan proyek yang ditanyakan JPU KPK, Mashud Yunasa menjelaskan, bahwa adanya ketelibatan Tim Hecker yang disampaikan oleh Eryk Armando Talla.<br /><br />“Untuk pengamanan kita pake Tim IT, salah satunya Hecker gitu,” jawab Yunasa<br /><br />JPU KPK kembali menanyakan fee kepada saksi Mashud Yunasa. Menurut Yunasa, bahwa dirinya tidak secara langsung memberikan uang <br /><br />“Alurnya, kalau sudah selesai kita akan brosing, hitung-hitungan. Tapi sampai pekerjaan itu tuntas kami tidak brosing. Tapi melihat dari alurnya, bagi kami, disaat proyek itu akan dikerjakan oleh saya, saya sudah diminta memberikan keseriusan. Kalau mau serius, saya harus ada dana untuk operasional. Saya memberikan angka satu M,” jawab Yunasa<br /><br />“Karena hitung-hitungan Pak Eryk tadi, 15 CV dari Pak Eryk itu, kalau nggak salah nilai angkanya Delapan (8) koma berapa gitu. Karena proyek itu dimenangkan CV-CVnya Pak Eryk, logiknya Pak Eryk bayar saya. Seharusnya diserahkan kepada saya, Lalu saya akan memberikan fee yang pernah disampaikan sebesar 22,5 persen. Jadi angka itu sudah diputuskan Pak Eryk sebagai feenya. Jadi feenya sudah ditangan Pak Eryk”<br /><br />“Sepengetahuan saudara uang yang masih dintangan Pak Eryk berapa?” tayanya JPU KPK Eva<br /><br />“Angkanya kalau secara detail, dari kontranya berapa M kalau dihitung sekitar 6 m karena ada potongan pajak dan ongkos  kirim” jawab Yunasa<br /><br />Dan setelah dihitung oleh JPU dan Majelis Hakim dari keuntungan yang diperoleh oleh Yunasa, total uang fee yang diberikan adalah sebesar Rp7,1 miliar.<br /><br />Keterangan Mashud Yunasa dibantah oleh terdakwa Eryk Armando Talla. Bahwa uang 1 miliar yang diserahkan oleh Yunasa kepada Eryk bukan sebagai bagian dari fee melainkan sebagai biaya operasional dan sewa gudang diluar fee. <br /><br />Sedangkan 15 paket pekerjaan yang dikatakan Mashud Yunasa dikerjakan terdakwa Eryk, juga dibantah terdakwa. Menurut terdakwa, bahwa paket pekerjaan itu dikerjakan oleh Mashud Yunasa tetapi meminjam CV-CV melalui Eryk<br /><br />Lalu siapa yang benar ? apakah keterangan saksi Mashud Yunasa atau bantahan terdakwa ? Mengapaka keterangan Mashud Yunasa terkesan berbelit-belit terkait pemberian fee proyek atas paket pekerjaan yang didapatkan oleh Mashud Yunasa yang menggunakan PT JePe Press Media Utama?<br /><br />Apakah penyidik KPK akan menjadikan perkara baru dalam kasus ini atas pengakuan atau keterangan saksi Mashud Yunasa dalam persidangan kali ini terkait pemberian fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2012 kepada Bupati Malang (terdakwa/terpidana Rendra Kresna) melalui Eryk Armando Talla? <br /><br />Atau KPK “berpikir panjang” untuk menyeretnya mengingat Mashud Yunasa adalah selaku Direktur PT JePe Press Media Utama dibahwa Jawa Pos Group?<br /><br />Atau KPK hanya “tajam” dalam perkara Korupsi uang “Pokir” DPRD Kota Malang yang menyeret 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang termasuk Walikotanya Moch. Anton yang semuanya saat ini sudah berstatus terpidana ? </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-KK1iky0qzag/YAegnLF32eI/AAAAAAABbMQ/DpiE-tDV2mkcXOuiAAhmEvVhITxzrtKzQCLcBGAsYHQ/s765/1.%2BEryk%2BArmando%2BTalla%2B%2528Tim%2BSukses%2BRendra%2BKresna%2BEx%2BBupati%2BMalang%2529%2BDiadili%2BDalam%2BPerkara%2BKorupsi%2BGratifi.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="334" data-original-width="765" height="280" src="https://1.bp.blogspot.com/-KK1iky0qzag/YAegnLF32eI/AAAAAAABbMQ/DpiE-tDV2mkcXOuiAAhmEvVhITxzrtKzQCLcBGAsYHQ/w640-h280/1.%2BEryk%2BArmando%2BTalla%2B%2528Tim%2BSukses%2BRendra%2BKresna%2BEx%2BBupati%2BMalang%2529%2BDiadili%2BDalam%2BPerkara%2BKorupsi%2BGratifi.png" width="640" /></a></div>Sementara keterangan Kris Haryanto, Tukini dan Shardito, jauh lebih berterus terang dari pada saksi Mashud Yunasa. Bisa jadi, karena ketiga saksi ini bukan peruhaan media (Press) melainkan perusahaan buku dan perusahaan umum<br /><br />Saksi Kris Haryanto mengakui, kalau dirinya diajak oleh Mashud Yunasa untuk masuk dalam proyek pekerjaan di Kabupaten Malang. Terkait fee dan yang lainnya menurut produsen buku ini, tidak mengetahui. Bisa jadi, karena peket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah nama Mashud Yunasa dari PT JePe Press Media Utama.<br /><br />Sementara saksi Suhradito, yang semula akan beruntung malah “buntung”. Sebab Eryk menjajikan 2 paket pekerjaan senilai 60 miliar rupiah. Untuk 2 paket pekerjaan itu, Suhardito menyeragkan uang sebesar 2.5 miliar kepada Eryk. Namun paket pekerjaan itu tidak jadi. Uang Suhardito hanya dikembalikan Eryk sebesar 1 miliar ditambah 2 proyek PL (Penunjukan Langsung) yang nilainya dibawah 200 juta rupiah<br /><br />“Saya hanya diberikan 2 PL yang nilainya dibawah 200 juta,” kata Suhardito <br /><br />Dan kepada beritakorupsi.co, Suhardito menjelaskan, bahwa nilai PL yang diberian Eryk adalak sebesar 300 juta. dan hingga saat ini, sisa uang Suhardito belum dikembalikan oleh Eryk<br /><br />“PL itu totalnya 300 juta. Belum dikembalikan sampai saat ini,” kata Suhardito seusai persidangan<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2018, KPK menetapkan Rendra Kresna sebagai tersangka Korupsi penerima Suap fee proyek APBD Kab. Malang Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2013 dari Ali Murtopo, seorang kontraktor di Kabupaten Malang.<br /><br />Dari fakta yang terungkap di persidangan, total uang “haram” fee proyek APBD Kab. Malang yang mengalir ke kantong Rendra Kresna yang diketahui adalah sebesar Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) <br /><br />Uang “haram” sebesar itu ternyata bukan hanya dari Ali Murtopo, malainkan dari beberapa pengusaha kontraktor lainnya, yang juga sebagai Tim Sukses Rendra Kresna bersama Ahmad Subhan saat pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang, diantaranya adalah Ali Murtopo sebesar Rp3.026.000.000, Hari Mulyanto, Ubaidillah sebesar Rp2.7 M, melalui Eryk Armando Talla sebesar Rp5.675.000.000 dan bisa jadi termasuk Mashud Yunasa selaku Direktur PT JePe Press Media Utama<br /><br />Sementara dana kampanye Rendra Kresna sebahagian berasal dari Iwan Kurniawan selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi sebesar Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan, Rendra Kresna harus membayar bunga sebesar 2,5% dari nilai pinjaman. Selain itu Rendra Kresna juga mendapat dana kampaye dari pengusaha-pengusaha lainnya sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) yang disebut berupa pinjaman.<br /><br />Pertanyaannya adalah, benarkah murni sebagai pinjaman yang harus dibayar dengan uang atau dibayar dengan proyek APBD Kabupaten Malang?<br /><br />Sedangkan uang “haram” sebesar Rp 7 milliar lebih sebagai fee proyek berasal dari beberapa penguhasa Kontraktor di Kabupaten Malang yang juga sebagai Tim Sukses Rendra Kresna saat pencalonannya sebagai Bupati Malang, yang mengerjakan proyek APBD Kab. Malang, salah satunya dari Ali Murtopo dan Eryk Armado Tall<br /><br />Pertanyaannya. Adakah kaitannya antara dana kampanye dari beberapa kontraktor dengan fee proyek yang dikerjakan oleh para kontraktor tersebut ?<br /><br />Ibarat ungkapan, “kesempatan dalam kesempitan”. Dari fakta yang terungkap di persidangan, Ali Murtopo dan Eryk Armando Talla ternyata tidak hanya memberi uang suap ke Rendra Kresna terkait fee proyek yang dikerjakan, melainkan juga ikut menikmatinya.<br /><br />Uang “haram” sebagai fee proyek dari beberapa kontraktor itu terkumpul melalui Ali Murtopo dan Eryk Armando Talla. Uang “haram” yang seharusnya diserhkan Ali Murtopo ke Rendra Kresna adalah sebesar Rp5.589.479.300, ternyata hanya sebesar Rp3.026.000.000. itulah sebabnya Ali Murtopo selaku pemberi suap dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.8 miliyar dari tuntutan JPU KPK sejumlah Rp2.717.745.000.<br /><br />Uang “haram” itupun mengalir ke beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang dengan cara, Renda Kresna membuat acara Gathering yang menghabiskan duit sebesar Rp480 juta untuk mengamankan proyek-proyek yang dikerjakan Tim Suksesnya<br /><br />Pertanyaannya kemudian. Adakah kaitannya uang sebesar Rp10 juta  yang disebut berasal dari Rendra Kresna ke sekelompoka Wartawan di Surabaya “untuk mengamankan” pemberitaaan Rendra Kresna yang saat itu menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya ??? <br /> </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Semenara Eryk Armando Talla adalah seorang pengusaha di Kabupaten Malang. Selain pengusaha, Ia juga salah satu Tim Sukses Rendra Kresna bersama Ahmad Subhan saat pencaloanannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang.<br /><br />Nama Eryk Armando Talla sedikit menarik. Dari data penelusuran beritakorupsi.co dan kemudian terungkap di fakta persidangan, ternyata nama Eryk Armando Talla tak asing lagi di masyarakat, baik beberapa pejabat maupun di beberapa Media dan Wartawan di Jawa Timur Khususnya di Malang Raya. Karena selain pengusaha, Eryk Armando Talla adalah salah satu sponsor di salah satu Koran Harian di Malang yang tergabung di Group Koran Harian terbesar di Jawa Timur.<br /><br />Masyarakat mungkin bertanya. Mengapa Eryk Armando Talla menjadi tersangka Korupsi Gratifikasi bersama Rendra Kresna selaku Bupati Malang, sedangkan Eryk Armando Talla bukan pejabat?<br /><br />Dari fakta persidangan terungkap, bahwa Eryk Armando Talla terlibat dalam proses pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)<br /><br />Keterlibatan Eryk Armando Talla dalam proses pengadaan Barang/Jasa di Pemda Kab. Malang boleh dikata, sangat profesional dalam ilmu Teknologi Internet. Karena Eryk Armando Talla melibatkan tim IT Hacker, agar pemenang lelang proyek APBD hanya rekanan yang sudah ditentukan oleh Rendra Kresna<br /><br />Selaain itu terungkap pula, bahwa uang yang diterima Bupati Malang Rendra Kresna dari Ali Murtopo dan beberapa rekanan lainnya adalah melalui Eryk Armando Talla. Uang yang diterima Eryk Armando Talla dari Ali Murtopo dan beberapa rekanan lainnya sebahagian dinikmati sendiri<br /><br />Masyarakatpun bertanya. Apakah keterlibatan Tim Sukses dalam skandal proyek pemerintah hanya berlaaku di Kabupaten Malang saat pemerintahan Rendra Kresna sebagai Bupati, atau berlaku juga di berbagai Kabupaten/Kota di tanah air?<br /><br />Bisa “Ya” dan bisa juga “Tidak. Yang jelas sesuai fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tipikor Subaya, saat Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberaantasan Korupis  menyeret beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi Suap, juga melibatkan Tim Suksesnya, diantaranya Wali Kota Batu (terpidana Eddy Rumpoko), Bupati Tulungagung (terpidana Syahri Mulyo), Wali Kota Blitar (terpidana Samanhudi Anwar), Wali Kota Pasuruan (terpidana Setiyono) dan Bupati Sidoarjo (Terdakwa Saiful Ilah yang saat ini masih menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah KPK yang sekarang akan memproses secara hukum pihak-pihaak yang terlibat dalam perkara Korupsi Suap 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur? Atau KPK akan tetap memproses namun kita tak tahu sampai waktunya kapan?. (Jen)</span><br /></span></span></span></div></div></div>

News Tipikor JPU KPK Menghadirkan Direktur PT JePe Perss Media Utama (Group Jawa Pos) Mashud Yunasa Di Sidang Korupsi Bupati Malang

 “Akhirnya Terungkap, Direktur PT JePe Perss Media Utama (Group Jawa Pos) Mashud Yunasa Memberikan Uang Fee Proyek Ke Bupati Malang Rendra K...

Baca selengkapnya »

Terdakwa Korupsi “Sapi” Rp80 Juta Dituntut 6 Thn Penjara

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">“Siapa tersangka selanjutnya yang akan diseret Kejari Blitar ke Pengadilan Tipikor Surabaya? Apakah Roki Wardoyo dan Choirul Firmansyah? Bagaiaman dengan Erfa’i dan Setyo Wahyudi serta Nazib Zakaria? Atau adakah pihak yang “terselamatkan?”- <br /></span></b></span></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-HUJ8S_sbVeg/YAHB8_6IeJI/AAAAAAABa2k/WM-CW5zzqC862Qnd93nor9pYKmmqtjRFgCLcBGAsYHQ/s836/IMG20210115104929.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="455" data-original-width="836" height="348" src="https://1.bp.blogspot.com/-HUJ8S_sbVeg/YAHB8_6IeJI/AAAAAAABa2k/WM-CW5zzqC862Qnd93nor9pYKmmqtjRFgCLcBGAsYHQ/w640-h348/IMG20210115104929.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITAK<span style="color: red;">ORUPSI</span>.CO –<span style="font-size: small;">      </span></b></span><br /></div><div style="text-align: justify;">Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sigit Sugiarto dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar, menuntut Terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib (Swasta) dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp80 juta subsidair  pidana penjara selama 2 tahu, karena dianggap melakuan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Dana Bantuan Hibah untuk pembelian Sapi kepada Kelompok Masyarakat Abimanyu di Kelurahan Babadan dan Kelompok Masyarakat Sri Rejeki di Desa Tegalasri, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Jatim pada tahun 2016 sebesar Rp2.130.000.000 untuk 12 kelompok calon penerima di Kabupaten Blitar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp80 juta bagian dari total kerugian negara sejumlah Rp870 juta Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-812/PW13/5/2019 tertanggal 29 Oktober 2019<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Imam Hanafi dibacakan oleh JPU Sigit Sugiarto, SH., MH dalam sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo (Senin, 11 Januari 2021) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc) yaitu Bagus Handoko, SH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Suparnadi, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa yakni Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk. Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam tuntutannya JPU mengatakan, bahwa total dana bantuan/hibah yang masuk ke rekening Pokmas (Kelompok Masyarakat) ABIMANYU, SRI REJEKI, MAJU JAYA, rekening Poktan (Kelompok Taani) KARYA TANI dan Poktan MULIA BROILER sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah), dan diserahkan kepada terdakwa. Akan tetapi dana bantuan tersebut hanya diserahkan kepada kelima kelompok sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya dikuasai oleh Terdakwa bersama dengan Choirul Firansyah dan Roki Wardoyo.<br /><br />Selanjutnya diserahkan kepada saksi Erfa’i oleh Choirul Firansyah sejumlah Rp70 juta sesuai kesepakatan awal yang disampaikan Choirul Firansyah kepada Erfa’i<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-irJ-yazNq5A/YAHDInRmn1I/AAAAAAABa2s/4lWTE6TDwh0z7Ylw6XU7RoM1wKZ-1gnWwCLcBGAsYHQ/s1069/IMG20210115104905.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1069" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-irJ-yazNq5A/YAHDInRmn1I/AAAAAAABa2s/4lWTE6TDwh0z7Ylw6XU7RoM1wKZ-1gnWwCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210115104905.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">JPU menegaskan, akibat perbuatan terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib bersama dengan saksi Choirul Firansyah dan saksi Roki Wardoyo atas uang bantuan / hibah untuk pembelian sapi dan perbaikan kandang dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Kelompok Masyarakat tidak tersalurkan seluruhnya dan tidak terlaksana sesuai dengan proposal yang diajukan. <br /><br />Sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan pemberian hibah Dinas Peternakan provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tidak dapat tercapai, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar berjumlah itu.<br /><br />“Maka kami Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blitar MENUNTUT ; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : <br />1. Menyatakan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara persama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair : <br /><br />2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada jalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. <br /><br />3. Menyatakan terhadap terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB untuk membayar uang pengganti sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta mpiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 2 dua tahun. <br /><br />4. Menyatakan terhadap uang tunai sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang dikembalikan Saksi ERFA’I dalam persidangan perkara ini, disetorkan ke Kas Negara. <br /><br />5. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Blitar untuk dipergunakan dalam perkara lain,” ucap JPU Sigit Sugiarto, SH., MH diakhir tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan berikutnya pekan depan.<br /><br />Dari tuntutan JPU ini ada yang menggelitik, yaitu terkait jabatan atau posisi terdakwa dalam kasus ini. Apakah “Markus alias Makelar Kasus?”. Lalu siapa tersangka berikutnya yang akan diseret JPU Kejari Blitar ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili? Apakah Roki Wardoyo dan Choirul Firmansyah? Bagaiaman dengan Erfa’i dan Setyo Wahyudi serta Nazib Zakaria?. Lalu bagaimana dengan pejabat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang melakukan verifikasi tehadap proposal-proposal yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat dan Kelompok Tani tersenut? Atau adakah pihak yang “terselamatkan?”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-uSdbGCCJTcU/YAHDiCYoUWI/AAAAAAABa20/fFclznVULoou3sLCZK3N_bbY_7F7FhzuwCLcBGAsYHQ/s935/IMG20210115104943.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="497" data-original-width="935" height="340" src="https://1.bp.blogspot.com/-uSdbGCCJTcU/YAHDiCYoUWI/AAAAAAABa20/fFclznVULoou3sLCZK3N_bbY_7F7FhzuwCLcBGAsYHQ/w640-h340/IMG20210115104943.jpg" width="640" /></a></div>Sebab proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh masing-masing kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa bersama-sama Saksi Roki Wardoyo, Saksi Choirul Firmansyah, Saksi Nazib Zakaria dengan cara ;  terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Roki Wardoyo, Saksi Choirul Firmansyah dan Saksi Nazib Zakaria untuk menyiapkan 5 kelompok yang bersedia mendapatkan bantuan dengan pembagian 40% untuk pihak kelompok penerima dan menyiapkan proposal usulannya<br /><br />Setelah proposal sudah selesai dibuat, para ketua kelompok hanya tinggal menandatangani dan dalam pengajuan proposal, ke 5 kelompok tersebut bukan para ketua kelompok yang mengajukan sendiri melainkan proposal diajukan oleh terdakwa yang berkoordinasi dengan Saksi Roki Wardoyo, Saksi Choirul Firmansyah dan saksi Setyo Wahyudi <br /></div><div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Ketika proses verifikasi akan dilaksanakan kepada ke 5 kelompok tersebut, Choirul Firmansyah dan Roki Wardoyo memberi tahu dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mempersiapkan ke 5 kelompok dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi, dimana tugas terdakwa menunjukkkan serta mengantarkan Saksi Choirul Firmansyah dan Roki Wardoyo dan saksi Setyo Wahyudi yang saat itu mendampingi pihak Tim unit kerja UPT Lab. Keswan Malang untuk melakukan kegiatan verifikasi kepada ke 5 kelompok tersebut. <br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam dakwaan/tuntutannya, bahwa terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib bersama-sama dengan saksi Choirul Firmansyah dan saksi Roki Wardoyo, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Desa Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, di Desa Tegalasri, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, di Desa Butun Kec. Gandusari, Kab. Blitar dan di Desa Binangun, Kec. Binangun Kab. Blitar, Kantor Bank Jatim Cabang Pembantu Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Bahwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut  secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ieP9VNHur00/YAHGDL75ZxI/AAAAAAABa3w/ElBj2yw3rok64D_z1mQQVC2k7pFalujhACLcBGAsYHQ/s985/IMG20201117145134.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="465" data-original-width="985" height="302" src="https://1.bp.blogspot.com/-ieP9VNHur00/YAHGDL75ZxI/AAAAAAABa3w/ElBj2yw3rok64D_z1mQQVC2k7pFalujhACLcBGAsYHQ/w640-h302/IMG20201117145134.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada Tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, mempunyai anggaran dana hibah senilai Rp33.818.000.000 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah) untuk 367 kelompok calon penerima melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp21.250.000.000 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-KPPKD) Nomor : 914/367.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp12.568.000.000 (dua belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Dari DPA-KPPKD senilai Rp21.250.000.000 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), hanya terserap Rp19.472.000.000 (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 226 (dua ratus dua puluh enam) kelompok calon penerima yang lolos terverifikasi<br /><br />Sedangkan untuk DPA perubahan senilai Rp12.568.000.000 (dua belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah), terserap senilai Rp11.861.000.000 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk 115 (seratus lima belas) kelompok calon penerima, sehingga total calon penerima sebanyak 341 kelompok. <br /><br />Sesuai dengan Laporan Hasil Kegiatan Hibah Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Blitar, terdapat 12 kelompok calon penerima yang masuk di DPA-KPPKD dengan anggaran senilai Rp2.130.000.000 (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk DPA Perubahan KPPKD terdapat 14 kelompok calon penerima senilai Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga total semuanya sebesar Rp4.630.000.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), dimana kegiatan tersebut bertujuan: <br /><br />1. Membantu dan memperlancar penyaluran dan pengelolaan bantuan hibah, sehingga tercapai efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas bantuan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,; <br />2. Memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha,; 3. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak, serta pendapatan pelaku usaha peternakan,; 4. Meningkatan kemandirian dan kerjasama kelompok,; 5. Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya. <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-FbDrNu85aRE/YAHESvuDQzI/AAAAAAABa3E/IPy7v5GXQKMOWzjQhxp82PJaOT3qMkPUACLcBGAsYHQ/s985/IMG20201117145446.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="985" height="278" src="https://1.bp.blogspot.com/-FbDrNu85aRE/YAHESvuDQzI/AAAAAAABa3E/IPy7v5GXQKMOWzjQhxp82PJaOT3qMkPUACLcBGAsYHQ/w640-h278/IMG20201117145446.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa alur penyaluran dana bantuan/ hibah berupa uang tersebut adalah sebagai berikut : <br />a. Diawali dengan rapat-rapat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur membahas akan adanya kegiatan hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak yang bertujuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan mesyarakat (belum menyebutkan nama kelompok maupun nominalnya),; b. DPA dari BPKAD diserahkan ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (selaku KPPKD Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan DPA sudah lengkap berisi nama kelompok (by name by address) beserta nilai nominal hibah uang,; <br /><br />c. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur membentuk Tim Pelaksana Hibah (tim Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur beserta 15 tim pelaksana sesuai jumlah koordinator unit kerja aselon III),; d. Masing-masing tim koordinator unit kerja bertanggung jawab untuk mernverifikasi (hingga nantinya selesai pelaksanaan hibah berupa uang)seluruh kelompok wilayah yang telah dibagi habis sesuai nominal dalam DPA,; <br /><br />e. Proposal-proposal tersebut telah diterima oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melalui perantara/kurir dari Sekretaris Dewan dan atau langsung dari kelompok setelah DPA diterima,; f. Proposal-proposal tersebut selanjutnya dibagi ke tim koordinator unit kerja pada tim pelaksana tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016,; g. Tim koordinator unit kerja pada tim pelaksana/tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 mengecek ulang proposal proposal tersebut kemudian melaksanakan verifikasi atau cek ke lapangan sesuai proposal-proposal kelompok danketerangan rincian pada DPA,; <br /><br />h. Hasil pelaksanaan verifikasi kelompok oleh Tim Koordinator unit kerja disampaikan ke tim pelaksana/tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. h. Kelompok yang layak akan diusulkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, sedangkan yang tidak layak dilaporkan ke Gubernur Jawa Timur Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Setelah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 terbit, dilanjutkan oleh tim pelaksana / tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 untuk menerbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan persyaratan lain untuk proses pencairan dana. <br /><br />Setelah NPHD dan berkas lain lengkap, segera diusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) keluar, tim pelaksana tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 segera melakukan pemantauan atau monitoring ke para kelompok terkait pembelanjaan dana yang sudah ditransfer ke rekening kelompok penerirma bantuan hibah berupa uang, harus sesuai dengan yang tertera pada proposal. <br /><br />Monitoring oleh tim pelaksana / tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dilaksanakan sampai dengan para kelompok penerima bantuan / hibah berupa uang menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Tugas tim pelaksana / tim penanggung Jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah sampai dengan para kelompok penerima hibah/ bantuan berupa uang menyelesaikan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LP)) tersebut. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ybfD11xCU9w/YAHErUPUH_I/AAAAAAABa3M/XH-Oz_8RTTIws7pY8_uePFbEX7ZyQGoxgCLcBGAsYHQ/s730/IMG20210115104910.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="490" data-original-width="730" height="430" src="https://1.bp.blogspot.com/-ybfD11xCU9w/YAHErUPUH_I/AAAAAAABa3M/XH-Oz_8RTTIws7pY8_uePFbEX7ZyQGoxgCLcBGAsYHQ/w640-h430/IMG20210115104910.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dari 25 kelompok di Kabupaten Blitar yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 tersebut, terdapat 5 kelompok yang dikoordinir oleh terdakwa Imam Hanafi, SE bersama dengan saksi Choirul Firmansyah dan Saksi Roki Wardoyo untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016<br /><br />Kelima kelompok tersebut yaitu: 1. Kelompok Masyarakat ABIMANYU di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi Agung Prasetyo,; 2. Kelompok Masyarakat SRI REJEKI di Desa Tegalasri Kec. Wlingi , selaku ketua adalah saksi Adang Margonoo,; 3. Kelompok Masyarakat MAJU JAYA di Desa Butun Kec. Gandusari , selaku ketua adalah saksi Nanang Asmoro,; 4. Kelompok Tani KARYA TANI di Desa Binangun Kec. Binangun , selaku ketua adalah saksi Sugito dan 5. Kelompok Tani MULIA BROILER Desa Binangun Kec. Binangun, selaku ketua adalah saksi Suparlin. <br /><br />Bahwa kelompok dibawah koordinator terdakwa Imam Hanafi, SE bersama dengan saksi Choirul Firmansyah dan Saksi Roki Wardoyo tersebut dibentuk setelah adanya informasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya Kelompok Masyarakat ABIMANYU, Kelompok Masyarakat SRI REJEKI dan Kelompok Masyarakat MAJU JAYA. Dan yang sudah ada atau sudah berdiri sebelum adanya bantuan, diantaranya Kelompok Tani KARYA TANI dan Kelompok Tani MULIA BROILER <br /><br />Proses penerimaan dana Bantuan/ Hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak kepada Kelompok Masyarakat Abimanyu, Kelompok Masyarakat Sri Rejeki, Kelompok Masyarakat Maju Jaya, Kelompok Tani Karya Tani dan Kelompok Tani Mulia Broiler di Kabupaten Blitar dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016, yaitu berawal saksi Roki Wardoyo yang menerima informasi adanya Bantuan / hibah pembelian ternak di tahun 2016<br /><br />Setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi Roki Wardoyo menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Choirul Firmansyah dan Saksi Nazib Zakaria, selanjutnya mereka memanggil Saksi Erfa’i. Dalam pertemuan tersebut, Saksi Choirul Firmansyah menyampaikan kepada saksi Erfa’i bahwa ada bantuan / hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 <br /><br />Lalu saksi Choirul Firmansyah menyampaikan komitmen yang telah disepakati antara saksi Nazib Zakaria, saksi Choirul Firmansyah dan saksi Roki Wardoyo akan menyisihkan hasil dari Proyek Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 tersebut untuk agenda kegiatan Pemuda Muhammadiyah Kab. Blitar yang kebetulan saksi Erfa’i selaku ketuanya. Selanjutnya mereka membicarakan atau membahas berapa kelompok yang akan dibentuk dan diajukan untuk menerima bantuan di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Blitar. <br /><br />Bahwa selanjutnya terdakwa Imam Hanafi, SE  dipanggil oleh saksi Nazib Zakaria di rumah kontrakannya di daerah Garum, dengan tujuan memberitahu terdakwa mengenai bantuan / hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak, dimana syarat agar mempersiapkan 5 kelompok untuk mengajukan nama-nama kelompok lengkap dengan susunan pengurusnya. <br /><br />Selanjutnya saksi NAJIB ZAKARIA meminta bantuan terdakwa IMAM HANAFI, SE untuk mempersiapkan 5 kelompok yang akan diajukan kepada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai penerima bantuan / hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak tahun anggaran 2016, dan ini adalah setingan atau sudah diatur, yang penting kelompok atau orangnya mau menerima dana bantuan dengan pembagian 60% untuk pihak terdakwa IMAM HANAFI, SE dkk, dan 40% untuk pihak kelompok penerima. <br /><br />Seharusnya setelah mendapatkan informasi tentang bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016, Pokmas ABIMANYU, Pokmas SRI REJEKI, Pokmas MAJU JAYA, Poktan KARYA TANI dan Poktan MULIA BROILER yang ingin mendapatkan bantuan harus membuat dan mengajukan proposal usulan sendiri sesuai dengan keadaan kelompok kepada pihak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur<br /><br />Akan tetapi, proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh masing-masing kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama-sama Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi NAJIB ZAKARIA dengan cara ;  terdakwa IMAM HANAFI, SE berkoordinasi dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan Saksi NAJIB ZAKARIA untuk menyiapkan 5 kelompok yang bersedia mendapatkan bantuan dengan pembagian 40% untuk pihak kelompok penerima dan menyiapkan proposal usulannya <br /><br />Kelima kelompok tersebut yaitu : 1. Kelompok Masyarakat ABIMANYU di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO,; 2. Kelompok Masyarakat SRI REJEKI di Desa Tegalasri Kec. Wlingi , selaku ketua adalah saksi ADANG MARGONO,; 3. Kelompok Masyarakat MAJU JAYA di Desa Butun Kec. Gandusari , selaku ketua adalah saksi NANANG ASMORO,; 4. Kelompok Tani KARYA TANI di Desa Binangun Kec. Binangun , selaku ketua adalah saksi SUGITO dan 5. Kelompok Tani MULIA BROILER Desa Binangun Kec. Binangun, selaku ketua adalah saksi SUPARLIN. <br /><br />Setelah proposal sudah selesai dibuat, para ketua kelompok hanya tinggal menandatangani dan dalam pengajuan proposal, ke 5 kelompok tersebut bukan para ketua kelompok yang mengajukan sendiri melainkan proposal diajukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE yang berkoordinasi dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi SETYO WAHYUDI. <br /><br />Selanjutnya, ketika proses verifikasi akan dilaksanakan kepada ke 5 kelompok tersebut, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan Saksi ROKI WARDOYO memberi tahu dan memerintahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE untuk mempersiapkan ke 5 kelompok dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi, dimana tugas terdakwa IMAM HANAFI, SE menunjukkkan serta mengantarkan Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi ROKI WARDOYO dan saksi SETYO WAHYUDI yang saat itu mendampingi pihak Tim unit kerja UPT Lab. Keswan Malang untuk melakukan kegiatan verifikasi kepada ke 5 kelompok tersebut. <br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ruK0VwRbB8s/YAHE_rhdgxI/AAAAAAABa3U/p4LmRsgQ5Kkk8VAqlEjqOKpS89RnYIKaQCLcBGAsYHQ/s836/IMG20210115104929.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="455" data-original-width="836" height="348" src="https://1.bp.blogspot.com/-ruK0VwRbB8s/YAHE_rhdgxI/AAAAAAABa3U/p4LmRsgQ5Kkk8VAqlEjqOKpS89RnYIKaQCLcBGAsYHQ/w640-h348/IMG20210115104929.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaan verifikasi terhadap Kelompok Masyarakat ABIMANYU dan Kelompok Masyarakat SRI REJEKI, pada tanggal 11 Oktober 2016. Terhadap Kelompok Masyarakat MAJU JAYA pada tanggal 12 Oktober 2016, dan pada tanggal 13 Oktober 2016 terhadap Kelompok Tani KARYA TANI dan Kelompok Tani MULIA BROILER, masih terdapat kekurangan data-data yang harus dipenuhi sebelum pokmas-pokmas tersebut diajukan. <br /><br />Setelah melengkapi, barulah akan ditetapkan sebagai penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur. Bahwa kekurangan data dari kelima kelompok ini antara lain : belum ada rekening Bank Jatim atas nama kelompok, belum ada foto-foto lokasi kandang dan nilai RAB (Rncana Anggaran Biaya) tidak sesuai dengan DPA <br /><br />Dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi harus ditindak lanjuti oleh masing-masing ketua kelompok sesuai dengan hasil temuan, akan tetapi dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama-sama dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi SETYO WAHYUDI antara lain, dengan cara memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada para ketua kelompok guna melakukan pembukaan rekening di Bank Jatim Capem Wlingi pada tanggal 17 Oktober 2016, yaitu Pokmas ABIMANYU dengan Nomor Rekening 0463006440 dan Pokmas SRI REJEKI dengan Nomor Rekening 0463006458. Pada tanggal 21 Oktober 2016, yaitu Pokmas MAJU JAYA dengan Nomor Rekening 0463006504, Poktan KARYA TANI dengan Nomor Rekening 0463006491 dan Poktan MULIA BROILER dengan Nomor Rekening 0463006482 bersama dengan Ketua dan bendahara kelima kelompok tersebut. <br /><br />Setelah dipenuhinya kekurangan pada proses verifikasi, maka Pokmas ABIMANYU, Pokmas SRI REJEKI, Pokmas MAJU JAYA, Poktan KARYA TANI dan Poktan MULIA BROILER telah ditetapkan menjadi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/684/KPTS/013/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahap IV Tahun Anggaran 2016 sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 27 Pokmas MAJU JAYA dengan proposal senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 11 (sebelas) ekor sapi dan perbaikan kandang, <br /><br />Nomor Urut 28 Poktan KARYA TANI senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 11 ekor sapi dan perbaikan kandang, Nomor Urut 29 Poktan MULIA BROILER senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 8 ekor sapi dan perbaikan kandang, Nomor Urut 32 Pokmas SRI REJEKI senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 14 ekor sapi dan perbaikan kandang, Nomor Urut 33 Pokmas ABIMANYU senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 14  ekor sapi dan perbaikan kandang, sesuai dengan proposal masing-masing kelompok yang telah diajukan. <br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-oYTlllk_8BQ/YAHFYuASLhI/AAAAAAABa3c/ucGIcWL8IaMe2GYkhQPuxvQiYodYA36kACLcBGAsYHQ/s1069/IMG20210115104905.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1069" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-oYTlllk_8BQ/YAHFYuASLhI/AAAAAAABa3c/ucGIcWL8IaMe2GYkhQPuxvQiYodYA36kACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210115104905.jpg" width="640" /></a>Pada sekira tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016, terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi SETYO WAHYUDI mengkoordinir kelima kelompok tersebut untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor UPT Lab. Keswan Malang di Malang. <br /><br />Sekira tanggal 22 Desember 2016, dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak tahun anggaran 2016 telah masuk ke rekening atas nama kelima kelompok, dengan rincian sebagai berikut : 1. Pokmas ABIMANYU sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),; 2. Pokmas SRI REJEKI sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),; 3. Pokmas MAJU JAYA sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah),; 4. Poktan KARYA TANI sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan 5. Poktan MULIA BROILER sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). <br /><br />Seharusnya untuk proses pencairan dana bantuan dilakukan oleh para ketua dan bendahara kelompok, selanjutnya uang yang telah dicairkan diterima seluruhnya dan dipergunakan untuk pembelian sapi, perbaikan kandang, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA ) yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kelompok penerima<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya terdakwa IMAM HANAFI, SE dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi SETYO WAHYUDI mengkoordinir, mengawal dan mendampingi ketua dan bendahara kelompok dalam melakukan pencairan/ pengambilan dana yang telah masuk ke rekening masing-masing kelompok dengan cara menyiapkan slip penarikan yang telah diisi sesuai dengan nilai nominal bantuan. Sehingga ketua dan bendahara tinggal menandatangani slip penarikan dan mengajukan ke petugas teller di Bank Jatim Capem Wlingi <br /><br />Total seluruh dana bantuan yang dicairkan oleh Ketua dan bendahara kelima Kelompok tersebut sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah), diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali dana bantuan kepada kelima kelompok <br /><br />Selanjutnya, setelah proses pencairan dan penerimaan dana bantuan hibah oleh kelima kelompok tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi ROKI WARDOYO, Saksi SETYO WAHYUDI melakukan koordinasi untuk mempersiapkan kelima kelompok dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh pihak UPT Lab. Keswan Malang dengan cara memerintahkan kepada para ketua kelompok untuk menyiapkan hewan ternak sapi yang jumlahnya sesuai denyan RAB dalam proposal masing-masing kelompok. <br /><br />Sedangkan monitoring dan Evaluasi oleh pihak UPT Lab. Keswan Malang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016 terhadap Poktan KARYA TANI dan MULIA BROILER di Ds. Binangun Kec. Binangun Kab. Blitar. Tanggal 28 Desember 2016 terhadap Pokmas ABIMANYU dilakukan di Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, Pokmas Sri REJEKI dilakukan di Ds. Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar, Pokmas Maju Jaya dilakukan di Ds. Butun Kec. Gandusari Kab. Blitar. <br /><br />Ketika kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan, terdakwa IMAM HANAFI, SE menunjukkan serta mengantarkan Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi ROKI WARDOYOdan Saksi SETYO WAHYUDI yang saat itu mendampingi pihak UPT Lab. Keswan Malang pada saat melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kepada ke 5 kelompok tersebut. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-U-Kcuf16b5o/YAHF0zxHOCI/AAAAAAABa3o/Q3FO9ytnQPAclWLwNc0s80Rq1b0PFY4lACLcBGAsYHQ/s985/IMG20201117145134.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="465" data-original-width="985" height="302" src="https://1.bp.blogspot.com/-U-Kcuf16b5o/YAHF0zxHOCI/AAAAAAABa3o/Q3FO9ytnQPAclWLwNc0s80Rq1b0PFY4lACLcBGAsYHQ/w640-h302/IMG20201117145134.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Seharusnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), kelima kelompok tersebut dibuat sendiri oleh masing-masing kelompok dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah dan disampaikan sendiri oleh para ketua kelompok kepada pihak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Namun dalam pelaksanaanya, LPJ untuk 5 kelompok tersebut dibuat oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE dengan cara bekerjasama dengan Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi ROKI WARDOYO dan Saksi SETYO WAHYUDI mengumpulkan bukti dukung berupa nota-nota dan kwitansi kosong yang diperoleh dari Ketua Pokmas Maju Jaya, Poktan Mulia Broiler dan Poktan Karya Tani.<br /><br />Sedangkan untuk nota kosong Pokmas Abimanyu dan Pokmas Sri Rejeki, terdakwa IMAM HANAFI, SE meminta kepada saksi ERFA'I. Setelah semua terkumpul, terdakwa IMAM HANAFI, SE menyerahkan nota-nota kosong tersebut kepada Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH untuk diisi dan disesuaikan dengan RAB ke 5 kelompok, seolah-olah para kelompok telah melaksanakan/membelanjakan dana bantuan yang diterima. Selanjutnya digunakan sebagai bukti-bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke 5 kelompok tersebut. <br /><br />Setelah selesai dibuat terdakwa IMAM HANAFI, SE, diberi berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke 5 kelompok oleh Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH untuk dimintakan tandatangan ke masing-masing kelompok. Setelah selesai ditandatangani oleh kelima kelompok, terdakwa IMAM HANAFI, SE menyerahkan kembali Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH guna diserahkan kepada pihak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, seolah-olah sesuai dengan kegiatan yang diajukan dalam proposal. <br /><br />Dari uang sisa pencairan dana bantuan/ Hibah Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Pokmas ABIMANYU, Pokmas SRI REJEKI, Pokmas MAJU JAYA, Poktan KARYA TANI, Poktan MULIA BROILER sebesar Rp870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). dan kemudian dikuasai oleh Terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama dengan saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi ROKI WARDOYO<br /><br />Selanjutnya diserahkan kepada saksi ERFA’I oleh saksi CHOIRUL FIRMANSYAH sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang terbungkus kantong plastik warna hitam ketika bertemu di Gazebo SD AISYAH Jatinom. Penyerahan tersebut sesuai kesepakatan awal yang disampaikan saksi CHOIRUL FRMANSYAH kepada saksi ERFA'I. <br /><br />Seharusnya dana bantuan / hibah untuk pembelian sapi dan perbaikan kandang dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang sudah dicairkan, seluruhnya diserahkan kepada para kelompok untuk dipergunakan sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja atau Rencana Kerja Anggaran (RAB / RKA) yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kelompok penerima. <br /><br />Akan tetapi dana bantuan tersebut hanya diserahkan kepada kelima kelompok sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya dikuasai oleh Terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama dengan saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi ROKI WARDOYO. <br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi ROKI WARDOYO sehubungan penyalahgunaan uang APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur c/g Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk Kegiatan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) ABIMANYU, Pokmas SRI REJEKI, Pokmas MAJU JAYA, Kelompok Tani (Poktan) MULIA BROILER dan Poktan KARYA TANI guna pembelian hewan ternak sapi dan perbaikan kandang, telah bertentangan dengan ; <br /><br />1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Bab VI Pelaksanaan APBD: Bagian keempat pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, pasal 61 ayat (1), "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih". <br /><br />2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 16 ayat (1 ) "penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKDP terkait.” Pasal 19 a. Ayat (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.” <br /><br />b. Ayat (2) “Pertanggungjawaban penerimah hibah meliputi”: e Huruf a, laporan penggunaan hibah, e Huuruf b, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan e Huruf c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerimah hibah berupa barang/jasa. <br /><br />c. Ayat (3) "pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan” <br /><br />3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tate Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahean Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yaitu, Pasal 22: Ayat (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: Hurufa. laporan penggunaan hibah, Huruf b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. <br /><br />Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan jasa <br /><br />4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/10933/115.01/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk Pokmas Abimanyu, NPHD Nomor : 900/10970/115.01/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk Pokmas Sri Rejeki, NPHD Nomor. 900/10936/115.01/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk Pokmas Maju Jaya, NPHD Nomor : 900/10924/115.01/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk Poktan Karya Tani, NPHD Nomor : 900/10987/115.01/2016 tanggal 28 Nopember 2016 untuk Pokmas Mulia Broiler. Pasal 1 ayat (2) : hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembelian sapi, perbaikan kandang, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja atau Rencana Kerja Anggaran (RAB / RKA ) yang merupakan lampiran NPHD ini. <br /><br />Akibat perbuatan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi ROKI WARDOYO, maka uang bantuan / hibah untuk pembelian sapi dan perbaikan kandang dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Kelompok Masyarakat Abimanyu di Kelurahan Babadan, Kelompok Masyarakat Sri Rejeki di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Kelompok Masyarakat MAJU JAYA di Desa Butun Kec. Gandusari, Kelompok Tani KARYA TANI di Desa Binangun Kec. Binangun dan Kelompok Tani MULIA BROILER Desa Binangun Kec. Binangun, tidak tersalurkan seluruhnya dan tidak terlaksana sesuai dengan proposal yang diajukan. Sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan pemberian hibah Dinas Peternakan provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tidak dapat tercapai. <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan / Hibah untuk pembelian sapi kepada Kelompok Masyarakat Abimanyu di Kelurahan Babadan dan Kelompok Masyarakat Sri Rejeki di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-812/PW13/5/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan, “telah terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan ditambah dengan temuan fakta dilapangan, uang bantuan pada Pokmas Maju Jaya, Poktan Karya Tani, Poktan Mulia Broiler yang dikuasai terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABYJYB bersama Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan dalam proposal sebesar Rp370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)<br /><br />Sehingga total kerugian keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar berjumlah itu. <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi “Sapi” Rp80 Juta Dituntut 6 Thn Penjara

“Siapa tersangka selanjutnya yang akan diseret Kejari Blitar ke Pengadilan Tipikor Surabaya? Apakah Roki Wardoyo dan Choirul Firmansyah? Bag...

Baca selengkapnya »

Siapa Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Gratifikasi di Kota Batu?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b><span style="color: red; font-size: large;">"Tim Penyidik KPK Menggeledah Rumdis Walikota Batu Hj. Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si, dan Staf Pribadi mantan Walikota Batu, Terpidana Eddy Rumpoko"</span><span style="font-size: large;">     </span> -<span style="font-size: small;">  </span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b><span style="font-size: small;"><br /></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QfhS-PAnyfo/YABY_RUTEXI/AAAAAAABazE/tApnZnyg-B8RNHkdi6CzPDgUURER8bcrwCLcBGAsYHQ/s987/IMG20210111105605.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="554" data-original-width="987" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-QfhS-PAnyfo/YABY_RUTEXI/AAAAAAABazE/tApnZnyg-B8RNHkdi6CzPDgUURER8bcrwCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210111105605.jpg" width="640" /></a></div></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b><span style="font-size: small;"> </span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span><br /></span></b><span style="font-size: small;">Siapa pejabat atau mantan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Batu yang akan “diseret” oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi (TPK) Gratifikasi terkait proyek pekerjaan dan perijinan tempat Wisata di Dinas Pariwisata Kota Batu sejak tahun 2011 – 2017?<br /><br />Pertanyaan inilah yang mungkin diperbincangkan oleh berbagai kalangan Khususnya masyarakat Malang Raya termasuk dilingkungan ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemkot Batu saat sejumlah Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan disejumlah lokasi sejak tanggal 5 hingga 14 Januari 2021, diantaranya di ruangan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan memeriksa saksi-saksi diantaranya Moh. Zaini selaku pemilik PT Gunadharma Anugerah dan Kristiawan selaku asisten rumah tangga mantan Walikota Batu terpidana Eddy Rumpoko<br /><br />Dan hari ini, Kamis, 14 Januari 2021, Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupi (KPK), kembali melakukan penggeledahan di Dua lokasi di Kota Batu, yaitu Rumah Dinas (Rumdis) Walikota Batu Hj. Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si yang juga istri mantan Walikota Batu, terpidana Korupsi Eddy Rumpoko dan rumah salah satu staf pribadi mantan Walikota Batu, terpidana Korupsi Eddy Rumpoko. Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPPK, Ali Fikri kepada beritakkorupsi.co, Kamis, 14 Januari 2021<br /><br />“Kasus dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi.Red) Gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017, hari ini (Kamis, 14/ Januari 2021), Tim Penyidik KPK kembali melaksanakan kegiatan penggeledahan di Dua lokasi di Kota Batu, yaitu Rumah Dinas Walikota Batu dan salah satu rumah staf pribadi mantan walikota Batu,” kata Jubir KPK, Ali Fikri kepada beritakkorupsi.co, Kamis, 14 Januari 2021<br /><br />Namun saat ditanya nama staf pribadi terpidana Eddy Rumpoko termasuk hasil penggeledahan Tim KPK, Ali Fikri belum menjelaskan dan hanya mengatakan akan diinformasikan lebih laanjut<br /><br />“Perkembangan akan diinfokan lebih lanjut,” ucap Ali Fikri<br /><br />Sebelumnya, pada Selasa, 5 Januari 2021, Tim Penyidik KPK telah memeriksa dua saksi di Polres Kota Batu, yaitu Moh. Zaini selaku pemilik PT Gunadharma Anugerah atas dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak terkai atas proyek pekerjaan di Kota Batu, dan Kristiawan selaku asisten rumah tangga mantan Walikota Batu terpidana Eddy Rumpoko terkait dugaan sebagai perantara penerimaan uang dari para Kontraktor dan SKPD di Pemkot Batu atas perintah<br /><br />Selain memeriksa 2 saksi tersebut, Tim Penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan mengamankan beberapa barang bukti (BB), diantaranya di ruangan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batu, Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batu.<br /><br />Ali Fikri menjelaskan, Penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait kegiatan proyek-proyek pekerjaan dan juga dokumen perijinan tempat Wisata dilingkungaan Dinas Pariwisata Kota Batu kurun waktu tahun 2011 - 2017. <br /><br />“Penyidik akan melakukan penyitaan setelah melakukan analisa terhadap dokumen hasil geledah dimaksud,” kata Jubir KPK, Ali Fikri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Kemudian pada Jum’at dan Sabtu (8-9 Januari 2021), Tim Penyidik KPK telah melakukan  penggeledahan di 2 lokasi, yakni Kantor Walikota Batu dan Kantor Bappeda Batu. Dari penggeledahan tersebut, penyidik masih terus memgamankan dan  mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini.<br /><br />Selanjutanya pada Senin, 11 Januari 2021, Tim Penyidik KPK kembali melanjutkan penggeledahan di 2 lokasi, yaitu di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Kota Batu dan Dinas BPKAD Kota Batu <br /><br />“Pada kegiatan penggeledahan tersebut diamankan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan perkara ini. Berikutnya dokumen dimaksud akan segera dilakukan penyitaan,” kata Jubir KPK, Ali Fikri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Kasus dugaan Tndak Pidana Korupsi (TPK) Gratifikasi dan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Penyidik KPK, diduga berkaitan dengan pengembangan dari kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Walikota Batu Eddy Rumpoko, pada 16 Septemberi 2017 sekira pukul 12.30 WIB.<br /><br />Saat itu (16 Septemberi 2017 sekira pukul 12.30 WIB), Tim penyidik KPK mengamankan sebanyak 3 orang, yaitu Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dan mengamankan barang bukkti (BB) berupa uang sebesar Rp295 juta. Dan Filipus Djab, Direktur CV Amarta Wisesa bersama Walikota Batu Eddy Rumpoko di Rumah Dinas Wali Kota Batu dan menyita uang sebesar Rp 200 juta. <br /><br />Total uang yang diamankan peyidik KPK saat itu berjumlah Rp295 juta yang semuanya berasal dari Filipus Djab terkait Proyek kegiatan belanja modal dan mesin pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar yang bersumber daari APBD Kota Batu TA 2027 yang dimenangkan PT Dailbana Prima (Direktur PT Dailbana Prima adalah Esther Tedjakusuma “istri gelap” Filipus Djab)<br /><br />Selain menyita uang sebanyak Rp295 juta, Tim penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa satu unit Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 miliar. (Ketiganya sudah di Vonis pidana penjara dan berstatus terpidana Korupsi). Namun terpidana Eddy Rumpoko saat ini menunggu putusan Hakim PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI di Jakarta.<br /><br />“Kalau kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang. Red) dan Gratifikasi masih ditangani tapi saya tidak berani mengatakan lebih lanjut karena ada hal–hal yang rahasia. Kalau tersangka baru, bisa jadi ada pengembangan,” kata JPU KPK Ronal kepada beritakorupsi.co, Jumat, 27 April 2018. (Jen) </span><b><br /></b></span></div>

News Tipikor Siapa Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Gratifikasi di Kota Batu?

"Tim Penyidik KPK Menggeledah Rumdis Walikota Batu Hj. Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si, dan Staf Pribadi mantan Walikota Batu, Terpidana Edd...

Baca selengkapnya »

JPU Menghadirkan Tiga Mantan Pejabat Kab. Pacitan Disidang Korupsi, Lalu “Ditatar” Majelis Hakim

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><b>“Adakah Keterlibatan Ketiga Saksi Dalam Perkara Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Agung Kab. Pacitan tahun 2010-2011 sebesar Rp1 M?”</b>   <span style="color: black;">  <span style="font-size: small;">  </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-LhsDkPSF-h8/X_280uqQM4I/AAAAAAABaYM/SCeWla3zOpcYM9Y9sb5jrCt6mD5ihqXuwCLcBGAsYHQ/s1170/IMG20210112121715.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1170" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-LhsDkPSF-h8/X_280uqQM4I/AAAAAAABaYM/SCeWla3zOpcYM9Y9sb5jrCt6mD5ihqXuwCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210112121715.jpg" width="640" /></a></div><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidusus) Kejari Kab. Pacitan, Didit Agung Nugrooho, SH dkk, menghadirkan Tiga mantan Penjabat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pacitan yaitu Suwiyono, mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda), dan Haryo Jumanto, mantan Kepala Bagian Hukum. Serta Soetopo, mantan Ketua DPRD Kab. Pacitan periode 2009-2014 sebagai saksi dipersidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Selasa, 12 Januari 2021 dalam perkara dugaan Korupsi dana Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 20210 – 2011 sebagai dana penyertaan untuk Perusda yang merugikan keuangan negara sebesar 1 miliar rupiah dengan terdakwa  Agung Hariyadi selaku Direktur Utama (Dirut) Perusda Aneka Usaha Kab. Pacitan<br /><br />Sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan (PN) Surabaya (Selasa, 12 Januari 2021), adalah agenda mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Agung Hariyadi dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H. Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH dan Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa. Sementara mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Pertanyaannya adalah, adakah keterlibatan Ketiga saksi ini dalam perkara Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Agung Kab. Pacitan tahun 2010-2011 sebesar Rp1 M?<br /><br />Pasalnya, saat anggota Majelis Hakim menanyakan ke Ketiga saksi tentang peruntukkan dana hibah yang dikucurkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk Perusda Aneka Usaha Kab. Pacitan, saksi sepertinya “pura-pura” tidak mengerti. Sehingga ada yang menjawab boleh dan ada pula jawaban “konyol” yaitu tidak mengerti.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-4w70UgvIzck/X_29JWLTagI/AAAAAAABaYU/BoSa4Kr4PqUtSWN6Ss8Amjpa3ejk7IalQCLcBGAsYHQ/s1069/IMG20210112120428.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1069" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-4w70UgvIzck/X_29JWLTagI/AAAAAAABaYU/BoSa4Kr4PqUtSWN6Ss8Amjpa3ejk7IalQCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210112120428.jpg" width="640" /></a></div></span></span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">“Apakah dana hibah boleh diberikan untuk perusahaan daerah? Dana hibah itu kan hanya boleh diberikan kepada masyarakat, Rt/Rw. Ini dana hibah untuk perusahaan tanpa ada proposal. Apakah boleh?,” tanya anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH<br /><br />“Boleh,” jawab Haryo Jumanto, mantan Kepala Bagian Hukum.<br />“Tidak boleh,” jawab mantan Ketua DPRD Kab. Pacitan, Soetopo<br />“Saya kurang mengerti,” jawab mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Suwiyono<br /><br />Mendengar jawaban Suwiyono, anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH pun menanyakan latar belakan pendidikan dan jabatan saksi Suwiyono<br /><br />Majelis Hakimpun berang melihat kenyataan dari kasus yang mengakibatkan raibnya keuangan negara (Kab. Pacitan) karena dana hiba dikucurkan ke Perusahaan Daerah milik Pemda Kab. Pacitan hanya berdasarkan Perda Penyertaan Modal tetapi dijadikan sebagai daasar pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD tanpa ada permohonan.</span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"> </span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Apakah memang saksi Suwiyono yang saat itu menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Haryo Jumanto, selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pacitan serta Soetopo selaku Ketua DPRD Kab. Pacitan tidak mengetahui ?.<br /><br />Sayangnya. Bupati yang terlibat saat itu teleh lebih dahulu dipanggil Yang Maha Kuasa, sehingga JPU tak bisa lagi menghadirkannya ke persidangan untuk didengar keterangannya bagaiaman sejarah mengalirnya dana hibah ke Perusda milik Pemda Kab. Pacitan itu<br /><br />“Bupatinya sudah meninggal. Tapi kita ikuti aja dulu persidangan ini sampai putusan Majelis Hakim nantinya,” kata Didit Agung Nugrooho, SH kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. (Jen)</span></span><br /></span></span></div>

News Tipikor JPU Menghadirkan Tiga Mantan Pejabat Kab. Pacitan Disidang Korupsi, Lalu “Ditatar” Majelis Hakim

“Adakah Keterlibatan Ketiga Saksi Dalam Perkara Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Agung Kab. Pacitan tahun 2010-2011 sebesar Rp1 M?”    ...

Baca selengkapnya »

Pejabat Dispendikbud Kota Pasuruan Dituntut 1.3 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi ‘Ambruknya Atap’ Sekolah

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Siapa pihak-pihak yang dilindungi dalam perkara Korupsi ‘Ambruknya Atap’ SDN Gentong Tahun 2019? Lalu bagaimana nasib Dedy Maryanto selaku Pelaksan dan Suharto selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ?#- <br /></span></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-dbQm35nA_gk/X_y1exGbTFI/AAAAAAABaUI/9WLs_0Ju6K0jdS61fmfWVLiBmK6ip6WpwCLcBGAsYHQ/s879/IMG20210111125921_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="879" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-dbQm35nA_gk/X_y1exGbTFI/AAAAAAABaUI/9WLs_0Ju6K0jdS61fmfWVLiBmK6ip6WpwCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210111125921_01.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – <br /></b></span></div><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) Widodo Pamudji, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, menuntut Terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam sidang perkara dugaan Korupsi proyek pekerjaan Rehablitasi atap Kelas SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp85.000.000 yang berlangung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo (Senin, 11 Januari 2021) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Grdearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) hakim Ad Hock, yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, SH, dan dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa, yakni Rudy Moerdani dkk. Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terdakwa tidak hanya dituntut pidana penjara, tetapi juga pidana membayar denda sebesar Rp50 juta subsidair 6 (enam) bulan kurang, dan pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp85.000.000 subsidair pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Terkait uang sebesar Rp65 juta yang dititipkan oleh terdakwa kepada Kejaksaan akan diperhitungkan sebagai uang pengganti. <br /></div><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-RF8U72ttizg/X_y1vey2esI/AAAAAAABaUQ/weR9_klypWA8vOUyDdKHfGVMG3qMDt0JQCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20210111130129.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1642" data-original-width="2048" height="514" src="https://1.bp.blogspot.com/-RF8U72ttizg/X_y1vey2esI/AAAAAAABaUQ/weR9_klypWA8vOUyDdKHfGVMG3qMDt0JQCLcBGAsYHQ/w640-h514/IMG20210111130129.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T</td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;">JPU Widodo menyebutkan, bahwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dan memutuskan; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan,” ucap JPU Widodo Pamudji, SH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kasus ini ada yang menggelitik. Pelaku Tindak Pidana Korupsi (TPK), sepertinya tak bedanya dengan pencuri HP atau pencopet jalanan yang pelakunya terkadang Satu orang saja. Padahal, pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat jelasa berbunyi, “..... memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”<br /><br />Anehnya adalah, penanganan kasus perkara Korupsi yang ditangani oleh APH (Aparat Penegak Hukum) Kepolisian maupun Kejaksaan hanya menyeret pelaku tunggal. Padahal, dalam dakwaan Jaksa disebutkan pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-udandang Hukum Pidana (KUHP). Yang lebih anehnya lagi, hilangnya pasal 55 dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa<br /><br />Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;</div><div style="text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3rknb0Nca4s/X_y2jAcehTI/AAAAAAABaUY/CwhIKK2mt0A__jd6uxGSXdqKeApoGdV4ACLcBGAsYHQ/s789/IMG20210111130026.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="789" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-3rknb0Nca4s/X_y2jAcehTI/AAAAAAABaUY/CwhIKK2mt0A__jd6uxGSXdqKeApoGdV4ACLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210111130026.jpg" width="640" /></a>Pertanyaannya adalah, apakah pelaku Korupsi hanya dilakukan Satu orang saja seperti pencuri HP atau pencopet jalanan? Siapa pihak lain yang terlibat dan diuntungkan dalam perkara Korupsi yang merugikan keuangan negara ? Mengapa pihak-pihak yang terlibat yang disebutkan dalam pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP tidak terseret sebagai tersangka/terdakwa ? Apakah ada “Udang dibalik Bakwan”? Apakah hilangnya pasal 55 KUHP untuk menyelamatkan pihak-pihak lain?<br /><br />Inilah yang terjadi dalam kasus perkara dugaan Korupsi proyek pekerjaan Rehablitasi SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 yang roboh pada Selasa pagi, 5 November 2019 dan menelan korban siswa SDN Gentong sebayak 13 orang.  <br /><br />Proyek Swakelola pekerjaan Rehablitasi atap SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012, menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp256.765.000, dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp85.763.300,35 akibat robohnya atap SDN Gentong tersebut<br /><br />Dalam kasus ini, penyidik Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya menetapkan Satu orang tersangka/terdakwa, yaitu Muhammad Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan<br /><br />Dalam dakwaan JPU, Terdakwa Muhammad Rizal pun dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /></div><div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-tJiWv5G9e-0/X_y3WV-gbiI/AAAAAAABaUg/otKKK-rX5KowfbpkVqp6alP1JzJCU54igCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20201207124926%2B%2BDari%2Bkiri%252C%2BDedi%2BMaryanto%2Bselaku%2BPelaksana%2BProyek%252C%2BSuharto%2Bselaku%2BPPHP%2B%2528Panitia%2BPenerima%2BHasil%2BPekerjaan%2529%252C%2B%2BSutadji%2BEfendi%2B%2528Mandor%2529%2Bdan%2BWidodo%2B%2528Consultan%2BPerencanaan%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-tJiWv5G9e-0/X_y3WV-gbiI/AAAAAAABaUg/otKKK-rX5KowfbpkVqp6alP1JzJCU54igCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20201207124926%2B%2BDari%2Bkiri%252C%2BDedi%2BMaryanto%2Bselaku%2BPelaksana%2BProyek%252C%2BSuharto%2Bselaku%2BPPHP%2B%2528Panitia%2BPenerima%2BHasil%2BPekerjaan%2529%252C%2B%2BSutadji%2BEfendi%2B%2528Mandor%2529%2Bdan%2BWidodo%2B%2528Consultan%2BPerencanaan%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, Dedi Maryanto selaku Pelaksana Proyek, Suharto selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan),  Sutadji Efendi (Mandor) dan Widodo (Consultan Perencanaan)</td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Jaksa menyebutkan, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehablitasi atap SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 yang dilaksanakan oleh saksi Dedy Maryanto, ternyata tidak sesuai spesifikasi dan adanya pengurangan volume, mutu pekerjaan sehingga berakibat gedung kelas SDN Gentong Kota Pasuruan roboh, sedangkan upah pekerja untuk pekerjaan rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan senilai Rp51.245.000 ternyata telah diterima terdakwa dan tidak digunakan untuk pembayaran upah yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan meneyebutkan, bahawa dilakukan olah TKP saat pemeriksaan terhadap mutu kualitas bangunan serta berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Polda Jatim disimpulkan bahwa penyebab runtuhnya konstruksi atap dan sebagian konstruksi dinding ruang kelas IIA, IIB, IVA dan IVB SDN Gentong Kota Pasuruan akibat mutu beton sangat jelek dan kegagalan konstruksi sistem pembersihan ring balok bawah pada dinding tembok barat ruang kelas IIB sehingga ring balok tidak mampu menahan beban berat konstruksi atap dan konstruksi dinding kemudian pecah dan roboh ke lantai<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan rehablitasi atap SDN Gentong tahun 2012 dikerjakan sendiri oleh terdakwa, dan melakukan pengurangan volume serta mutu pekerjaan sehingga tidak sesuai spesifikasi yang mengakibatkan ambruknya atap SDN Gentong pada 5 November 2019 yang menelan korban sebanyak 13 siswa ?<br /><br />Lalu bagaimana dengan Dedy Maryanto yang masih keluarga Wali Kota Pasuruan selaku pelaksana pekerjaan rehablitasi SDN Gentong Kota Pasuruan yang tidak punya dan meminjam CV  ? Bagaimana pula dengan Sutadji Efendi sebagai mandor ? Bagaimana dengan Suheldy Gantara selaku Direktur CV DHL Putra yang meminjamkan CV-nya kepada Dedy Maryanto, dan siapa pula Direktur CV Andalus ? Belum lagi Suharto selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang hanya menandatangani dokumen tanpa melihat fisik pekerjaan<br /><br />Bagaimana dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan yang menunjuk Dedy Maryanto untuk melaksanakan proyek rehablitasi atap SDN Gentong, padahal proyek tersebut adalah proyek Swakelola <br /><br />Padahal, dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2021 tantang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan ; Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas: a. PA/KPA; b. PPK; b1. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.<br /><br />Apakah keterlibatan pihak-pihak lain hanya dilimpahkan kepada terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid selaku PKK?<br /><br />Padahal dalam persidangan (Senin, 7 Desember 2020), Majelis Hakim memerintahkan kepada JPU untuk menaikan status  Dedy Maryanto selaku Pelaksan dan Suharto selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) menjadi tersangka.<br /><br />Anehnya, JPU Widodo Pamudji, SH mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa Dedy Maryanto sudah dihukum dalam kasus pidana umum<br /><br />“Sudah ada yang dihukum dalam kasus pidana umum. Dedy Maryanto sudah dihukum,” kata JPU Widodo Pamudji, SH seusai persidangan, Senin, 11 Januari 2021.<br /><br />Nah, loh. Apakah pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi rehablitasi atap SDN Gentong tahun 2012, tidak lagi diseret karena sudah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Umum ? Apakah peradilan Umum sama dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku/terdakwa?<br /><br />Menanggapi hal itu, JPU Widodo Pamudji, SH “membela diri” dengan mengatakan bahwa dirinya hanya menyidangkan saja, karena penyidiknya adalah Polda Jatim dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-jtSy8FkYTIM/X_y31dAxPlI/AAAAAAABaUo/hjiLiMWIYOodEzxOFeqCje_L00Xd_qHYQCLcBGAsYHQ/s789/IMG20210111130020.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="789" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-jtSy8FkYTIM/X_y31dAxPlI/AAAAAAABaUo/hjiLiMWIYOodEzxOFeqCje_L00Xd_qHYQCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210111130020.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur No.Nomor 600/56/423.102/2012 tanggal 12 Januari 2012 dalam kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Dedy Maryanto pada suatu waktu tertentu di tahun 2012 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili<br /> <br />Bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar kurang lebih Rp.85.763.300,35 (delapan lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah tiga puluh lima sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa pada tahun 2012, Sekolah SDN Gentong Kota Pasuruan mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 sejumlah Rp256.765.000 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu) untuk rehablitasi 4 kelas<br /><br />Dan untuk pelaksanaannya, saksi Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur menunjuk Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi tersebut dengan sistem swasekola berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor 600/56/423.102/2012 tanggal 12 Januari 2012<br /><br />Awalnya, saksi Dedy Maryanto mendatangi saksi Drs.Subandrio, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan menyampaikan keinginannya untuk mengerjakan Rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan<br /><br />Selanjutnya, saksi Drs.Subandrio,M.Pd menyuruh saksi Dedy Maryanto untuk berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan rehabiiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012, dan selanjutnya saksi Dedy Maryanto menemui Terdakwa serta membicarakan pekerjaan Rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan.<br /><br />Pada awal Juli 2012, Terdakwa menghubungi saksi Dedy Maryanto melalui telepon untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur karena telah mendapat perintah dari saksi Drs.Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur<br /><br />Dan pada saat saksi Dedy Maryanto menemui terdakwa, lalu terdakwa menawari saksi Dedy Maryanto pekerjaan Renovasi SDN Gentong Kota Pasuruan. Untuk itu, saksi Dedy Maryanto harus mempunyai badan hukum perusahaan karena saksi Dedy Maryanto tidak mempunyai Badan Hukum/perusahaan maka saksi Dedy Maryanto meminjam CV DHL Putra milik saksi Suheldy Gantara dan CV. Andalus milik saksi Lukman Santoso.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-0OAwPbw6bM4/X_y4RfKJ74I/AAAAAAABaUw/Ac3KxJl7KXMMoH1bpkrGwwFAPXL3hYMlQCLcBGAsYHQ/s2048/IMG20210111130033.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-0OAwPbw6bM4/X_y4RfKJ74I/AAAAAAABaUw/Ac3KxJl7KXMMoH1bpkrGwwFAPXL3hYMlQCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG20210111130033.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pelaksanaan rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan, untuk memenuhi tujuan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi SDN Gentong supaya dikerjakan oleh saksi Dedy Maryanto, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu tidak melaksanakan kegiatan dengan metode swakelola namun Terdakwa menunjuk saksi Dedy Maryanto sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi pembangunan 4 ruang kelas SDN Gentong Kota Pasuruan<br /><br />Dan selanjutnya, saksi Dedy Maryanto menunjuk saksi Sutadji Efendi sebagai mandornya, membuat dokumen pengadaan seolah-olah kegiatan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong dilakukan melalui metode pengadaan langsung dengan cara membuat dokumen yang tidak benar, seolah olah telah terjadi kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi Suheldy Gantara selaku Direktur CV DHL Putra sebagai penyedia material Galvalum dengan nilai kontrak sebesar Rp 48.800.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)<br /><br />Dan Terdakwa juga membuat dokumen yang tidak benar seolah olah telah terjadi kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi saksi Lukman Santoso sebagai penyedia material non Galvalum dengan nilai kontrak sebesar Rp 154.350.000 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />“Padahal Terdakwa mengetahui, yang mengerjakan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong adalah saksi Dedy Maryanto, dan dokumen-dokumen tersebut tidak benar dan hanya formalitas adminitrasi saja” ucap JPU saat membacakan surat dakwaannya saat itu<br /><br />JPU mengatakan, untuk mencairkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 sejumlah Rp 256.765.000 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu) untuk rehab 4 kelas, selanjutnyaa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Dedy Maryanto menggunakan badan usaha CV.DHL Putra untuk seolah-olah bertindak sebagai penyedia material Galvalum dengan nilai kontrak fiktif sebesar Rp 48.800.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan menggunakan badan usaha CV. Andalus untuk seolah-olah bertindak sebagai penyedia material non Galvalum dengan nilai kontrak fiktif sebesar Rp 154.350.000 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Dari 2 (dua) nilai kontrak pekerjaan fiktif tersebut, saksi Dedy Maryanto telah menerima uang sebesar Rp 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Dan uang tersebut digunakan oleh saksi Dedy Maryanto untuk pembangunan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong berupa pembelian bahan material, upah tukang dan mandor, pemberian fee (komisi) pinjam bendera CV. DHL Putra sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), fee (komisi) pinjam bendera CV Andalus Rp 2.100.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fee (komisi) ke Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Sedangkan saksi Dedy Maryadi sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah)<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Dedy Maryanto ternyata tidak sesuai spesifikasi dan adanya pengurangan volume dan mutu pekerjaan sehingga berakibat gedung kelas SDN Gentong Kota Pasuruan roboh, sedangkan upah pekerja untuk pekerjaan rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan senilai Rp 51.245.000 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ternyata telah diterima Terdakwa dan tidak digunakan untuk untuk pembayaran upah yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.<br /><br />Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan selaku PPK (PejabatPembuat Komitmen) dalam kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012 telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar kurang lebih Rp85.763.300,35 (delapan lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur<br /><br />Atas perbuatannya, Terdakwa Muhammad Rizal, ST., M.T Bin Abdul Majid dijerat hukuman pidana sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Pejabat Dispendikbud Kota Pasuruan Dituntut 1.3 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi ‘Ambruknya Atap’ Sekolah

#Siapa pihak-pihak yang dilindungi dalam perkara Korupsi ‘Ambruknya Atap’ SDN Gentong Tahun 2019? Lalu bagaimana nasib Dedy Maryanto selaku ...

Baca selengkapnya »