Terpidana Eddy Rumpoko, Mantan Wali Kota Batu Akan Segera di Adili Lagi

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-E_y2jO1myys/YW3p7yUrCjI/AAAAAAABq9E/DMHfOoCZ-84AFYIoC5GS5Rpxt5GkAIoOQCLcBGAsYHQ/s1089/Akmad%2BNur%2Bdan%2BHerry.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="603" data-original-width="1089" height="354" src="https://1.bp.blogspot.com/-E_y2jO1myys/YW3p7yUrCjI/AAAAAAABq9E/DMHfOoCZ-84AFYIoC5GS5Rpxt5GkAIoOQCLcBGAsYHQ/w640-h354/Akmad%2BNur%2Bdan%2BHerry.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Barangkali kalimat inilah yang tepat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani perkara dugaan Korupsi Gratifikasi  dengan Tersangka Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu yang juga terpidana 5 tahun penjara dalam perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 16 Septemberi 2017 lalu<br /><br />Terpidana Eddy Rompoko, di Vonis pidana penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 27 April 2018. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun. Namun kemudian, Eddy Rompoko di Vonis pidana penjara selama 5 tahun oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dan dikuatkan dengan putusan PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan oleh Terpidana Eddy Rompoko ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 yang hasilnya kandas alias ditolak<br /><br />Sidang perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dengan Tersangka/Terdakwa Eddy Rompoko selaku Wali Kota Batu, tak lama lagi akan segera disidangkan setelah Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arief Usman dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin, 18 Oktober 2021<br /><br />“Ya pelimpahan, Eddy Rumpoko,” kata mantan Jaksa Kejakasaan Negeri Suarabaya Arief Usman kepada beritakorupsi.co, Senin, 18 Oktober 2021<br /><br />Hal ini juga disampaikan oleh Staf Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya Herry, SH., MH maupun Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co diruang kerjanya Senin, 18 Oktober 2021<br /><br />“Ya, ini ada pelimpahan perkara baru dari KPK,” ucap Herry, SH., MH    <br /><br />Terpisah. Panmud Pengdilan Tipikor pada PN Surabaya Akhmad Nur, SH., MH  mengatakan, untuk jadwal sidang menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan<br /><br />“Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkan masih menunggu penetapan dari Ketau Pengadilan,” kata Akhmad Nur saat ditemui diruang kerjanya<br /><br />Dalam perkara ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batu, Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto dan Ronny Sendjojo selaku Staf Ahli Pengembangan Jatim (Jawa Timur) Park 2 dan Jatim Park 3 sebagai saksi <br /><br />Selain keduanya (Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto dan Ronny Sendjojo), penyidik Lembaga Antrasuah ini juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, diantaranya Nofan Eko Prasetyo (Direktur PT Gunadharma Anugrah Jaya), Pratama Gempur (Direktur Operasional Pupuk Bawa Cafe And Dini), Roy Pudyo Hermawan (Notaris dan PPAT), Michael Tedjakusuma (swasta) dan Steven (Wiraswsta).<br /><br />Pemeriksaan ke- 7 saksi tersebut dilakukan oleh penyidik KPK di Polres Batu. Hal itu disampaikan (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Kamis, 11 Pebruari 2021<br /><br />“Kepada para saksi masih di lakukan penyitaan berbagai barang bukti yang telah mendapatkan izin dari Dewas (Dewan Pengawas) KPK diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” ujar Ali<br /><br />Ali Fikri menambahkan, Roy Pudyo Hermawan, didalami pengetahuannya terkait dengan tugas saksi sebagai Notaris yang mengurus berbagai dokumen dugaan kepemilikan tanah dari pihak yang terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Gratipikasi di Pemkot Batu sejak tahun 2011-2017<br /><br />“Steven didalami pengetahuannya terkait dugaan pengiriman sejumlah uang oleh saksi kepada pihak yang terkait dengan perkara ini,” pungkas Ali Fikri.<br /><br />Dua hari sebelumnya, yaitu pada Selasa tanggal 9 Pebruari 2021, bertempat di Polres Batu, sebanyak 9 orang saksi juga diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 1 Swasta dan 8 Pejabat Pemkot Batu diantaranya Abdul Jamal selaku Kepala Bagian Umum PT. Kusumantara Graha Jayatrisna Estate,; Alfi Hidayat (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Batu),; Drs. Eko Suhartono (Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Batu),; Endro Wahjudi (Kepala Bagian Pengadaan Barang Dana Jasa Pemkot Batu),; M. Chori (Kepala Dinas Pendapatan Daerah),; Muji Dwi Leksono (Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Batu),; Eny Rachyuningsih (Kepala Dinas Pendidikan) dan Agous Machmoudi (Dinas Komunikasi dan Informatika)<br /><br />“Kepada para saksi tersebut, dilakukan penyitaan barang bukti yang sebelumnya telah mendapatkan izin Dewas KPK diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” ujar Jubir KPPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co<br /> <br />Sebelumnya, pada Kamis tanggal 14 Januari 2021, Tim Penyidik KPK, melakukan penggeledahan di Dua lokasi di Kota Batu, yaitu Rumah Dinas (Rumdis) Walikota Batu Hj. Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si yang juga istri mantan Walikota Batu, terpidana Korupsi Eddy Rumpoko dan rumah salah satu staf pribadi mantan Walikota Batu (terpidana Korupsi Eddy Rumpoko).<br /><br />“Kasus dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi.Red) Gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017, hari ini (Kamis, 14 Januari 2021.Red), Tim Penyidik KPK kembali melaksanakan kegiatan penggeledahan di Dua lokasi di Kota Batu, yaitu Rumah Dinas Walikota Batu dan salah satu rumah staf pribadi mantan walikota Batu,” kata Jubir KPK, Ali Fikri kepada beritakkorupsi.co, Kamis, 14 Januari 2021<br /><br />Kemudian pada Senin, 11 Januari 2021, Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di 2 lokasi, yaitu di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Kota Batu dan Dinas BPKAD Kota Batu<br /><br />“Pada kegiatan penggeledahan tersebut diamankan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan perkara ini. Berikutnya dokumen dimaksud akan segera dilakukan penyitaan,” kata Jubir KPK, Ali Fikri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Selanjutanya pada Jum’at dan Sabtu (8-9 Januari 2021), Tim Penyidik KPK juga melakukan  penggeledahan di 2 lokasi, yakni Kantor Walikota Batu dan Kantor Bappeda Batu. Dari penggeledahan tersebut, penyidik masih terus memgamankan dan  mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini.<br /><br />Dan pada Selasa, 5 Januari 2021, Tim Penyidik KPK memeriksa Dua saksi di Polres Kota Batu, yaitu Moh. Zaini selaku pemilik PT Gunadharma Anugerah atas dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak terkai atas proyek pekerjaan di Kota Batu, dan Kristiawan selaku asisten rumah tangga mantan Walikota Batu terpidana Eddy Rumpoko terkait dugaan sebagai perantara penerimaan uang dari para Kontraktor dan SKPD di Pemkot Batu atas perintah<br /><br />Selain memeriksa 2 saksi tersebut, Tim Penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan mengamankan beberapa barang bukti (BB), diantaranya di ruangan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batu, Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batu. (Jnt) <br /></div></div>

News Tipikor Terpidana Eddy Rumpoko, Mantan Wali Kota Batu Akan Segera di Adili Lagi

BERITA KORUPSI .CO – “Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Barangkali kalimat inilah yang tepat bagi Komisi Pemberantasan Korups...

»

Plt. Kemenag Kota Pasuruan DR. Drs. Munif, S.Ag.I di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp15 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang sebesar Rp15 juta dari hasil pemotongan dana Kemenag untuk Bantuan Operasional Pesantren (BOP) Pondok Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam di Kota Pasuruan pada tahun 2020# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-uEr8u9x2J8Q/YW3gr6BnkdI/AAAAAAABq7U/iy4LgdXO2g4RWuoVoNrbQYmUz9UcLvpiwCLcBGAsYHQ/s1067/Plt%2BKemenag%2BKota%2BPasuruan%2BDr%2BDrs%2BMunif%252C%2BS%2BAg%2BI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-uEr8u9x2J8Q/YW3gr6BnkdI/AAAAAAABq7U/iy4LgdXO2g4RWuoVoNrbQYmUz9UcLvpiwCLcBGAsYHQ/w640-h360/Plt%2BKemenag%2BKota%2BPasuruan%2BDr%2BDrs%2BMunif%252C%2BS%2BAg%2BI.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Plt Kemenag Kota Pasuruan Dr Drs Munif, S Ag I (di layar monitor)<br /></span></span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Kata Korupi, sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat. Bahkan kata Korupsi seringkali digunakan sebagai candaan sehari-hari seperti Korupsi waktu atau Korupsi janji. <br /><br />Namun kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, tidak dilihat dari besar kecilnya “pencurian” uang yang berasal dari anggaran ABPD/APBN, tetapi bisa juga dalam bentuk aset negara/pemerintah/BUMN/BUMD dan atau menerima janji atau hadiah dalam bentuk uang maupun barang serta terbukti secara hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Sebab dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak menyebutkan besar kecilnya kerugian keuangan negara atau karena kewenangan/jabatan ataupun karena menerima janji/hadiah berupa uang, tetapi perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi serta hukuman pidana penjara paling singkat dan paling lama<br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya menghukum Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hukuman denda sebesar  Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan karena Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap sebesar 15 juta dari Nurdin, S.Pd sebagai Asisten Lawyer (Advokad) Azhar Pasaribu Patners (Nurdin, S.Pd dan Rinawan Herasmawanto, S.T.A selaku Tenaga Ahli yang juga selaku Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA, juga Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui Akhmad Rifa’i sebagai salah satu pengurus Koordinator Kecamatan (Korcam) pada Forum Komunikasi Diniyah Takmuliyah (FKDT) Kota Pasuruan sebagai hasil pemotongan dana Bantuan Kementerian Agama RI untuk Bantuan Operasional Pesantren (BOP) Pondok Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam yang Diperuntukkan Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) se-Kota Pasuruan pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-sWqEmVn3qXQ/YW3hfK2nBCI/AAAAAAABq7c/0QKi0XB6qcce6UbgBFXsWTcZyTgwez5dwCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210823132611%2BTerdakwa%2BSamsul%2BHoiri%2B%2528dilayar%2Bmonitor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-sWqEmVn3qXQ/YW3hfK2nBCI/AAAAAAABq7c/0QKi0XB6qcce6UbgBFXsWTcZyTgwez5dwCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210823132611%2BTerdakwa%2BSamsul%2BHoiri%2B%2528dilayar%2Bmonitor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Samsul Hoiri (dilayar monitor)</span></span></td></tr></tbody></table> Yang diadili dalam perkara ini, selain  DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan, ada 5 Terdakwa lainnya, yaitu Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku  Tenaga Ahli yang juga Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA dan Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer (Advokad) Azhar Pasaribur Patners (satu berkas perkara). Kedua Terdakwa ini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya.<br /><br />Kemudian Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri (berkas perkaara tersendiri)  yang berprofesi sebagai Guru yang juga Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum Kota Probolinggo, dan Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) serta Ustadz/Mubaligh bersama Akhmad Sukari Alias Suher selaku Kepala Madin Al Maksum (satu berkas perkara). Ketiga Terdakwa tinggal menunggu “suara palu” alias Vonisdari Majelis Hakim setelah JPU menuntut Ketiga Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 18 Oktober 2021) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam pertimbangan putuannya Majelis Hakim mengatakab, bahwa perbuatan Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada bulan Desember 2020, Saksi Akhmad Rifa’i menelepon Terdakwa hingga pada akhirnya Saksi Akhmad Rifa’i berhasil menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Selatan Gg. 5 No. 9 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Purutrejo,  Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Saksi Akhmad Rifa’i langsung menyerahkan bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam kepada Terdakwa dengan menyampaikan bahwa barang tersebut merupakan titipan dari Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO <br /></div><div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-5FnUs1hrr3c/YW3hznJ_MJI/AAAAAAABq7k/6YThZkz6YooK70So5oKuMllNCvYT24v0wCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210823135016%2BTerdakwa%2BAbdul%2BWahid%2Bdan%2BAkhmad%2BSukari%2B%2528dilayar%2Bmonitor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-5FnUs1hrr3c/YW3hznJ_MJI/AAAAAAABq7k/6YThZkz6YooK70So5oKuMllNCvYT24v0wCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210823135016%2BTerdakwa%2BAbdul%2BWahid%2Bdan%2BAkhmad%2BSukari%2B%2528dilayar%2Bmonitor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Abdul Wahid dan Akhmad Sukari (dilayar monitor)</span></span></td></tr></tbody></table>Pada saat itu juga Terdakwa langsung menerima penyerahan barang sesuatu dari Saksi Akhmad Rifa’i, lalu Terdakwa meletakkannya di atas lemari yang berada di ruang tengah rumahnya tanpa membuka isi dari bungkusan, karena saat itu Terdakwa akan pergi menghadiri kegiatan di kantor PC NU Kota Pasuruan.<br /><br />Kemudian, pada sore harinya Terdakwa langsung mengambil kembali bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam yang diletakkannya di atas lemari, dan ketika Terdakwa membuka isi dari bungkusan tersebut ternyata di dalamnya berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah),<br /><br />Setelah mengetahui isi barang sesuatu yang diterima dari Saksi Akhmad Rifa’i berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), saat itu juga Terdakwa langsung ingat bahwasanya uang tersebut merupakan barang sesuatu yang pernah dijanjikan oleh Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO yang diperoleh dari hasil pemotongan dana BOP dari para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmihyah (MDT) di Kota Pasuruan sebagai penerima bantuan,<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, setelah Terdakwa diminta keterangan oleh pihak penyelidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020, kemudian pada keesokan harinya, yaitu Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa langsung menghubungi Saksi Akhmad Rifa’i dan meminta kepada Saksi Akhmad Rifa’i untuk datang ke rumah Terdakwa.<br /><br />Sesampainya Saksi Akhmad Rifa’i di rumah Terdakwa, saat itu juga Terdakwa langsung mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000 (ma belas juta rupiah) kepada Saksi Akhmad Rifa’i untuk diserahkan kembali kepada Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO <br /><br />Namun ketika Saksi Akhmad Rifa’i menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO, ternyata Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO menolak pemberian uang tersebut dengan mengatakan “Udalah terima saja, itu dari saya, masa harus saya bawa lagi, sudah serahkan,” </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-SjWYpheUf1M/YW3jdfZlEhI/AAAAAAABq74/cgmKa-en6TE-oUvizLQQoRUk9rGrd0wyQCLcBGAsYHQ/s1366/IMG20211004122643.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-SjWYpheUf1M/YW3jdfZlEhI/AAAAAAABq74/cgmKa-en6TE-oUvizLQQoRUk9rGrd0wyQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20211004122643.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2021, Saksi Akhmad Rifa’i berkonsultasi kepada Saksi H. Achmad Anshori, SH., MH selaku advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdiatult Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan karena merasa khawatir atas kejadian yang dialaminya tersebut,<br /><br />Dan pada waktu itu Saksi H. Achmad Anshori, SH., MH, memberikan saran agar uang sebesar Rp15.000 000 (lima belas juta rupiah) tersebut dapat dititipkan melalui Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan atau pihak berwajib apabila sewaktu-waktu/dikemudian hari diperlukan dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 25 Pebruari 2021,<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim megatakan, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“MENGADILI: 1 (satu). Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;<br /> <br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.<br /><br />3. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dipergunakan dalam perkara atas nama Rinawan Herasmawanto, S.T.A,” ucap Ketua Majelis Hakim diakhir putusannya<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-dPaxDLKIsmE/YW3i05OekFI/AAAAAAABq7s/wiusdMAWWwAhlpDQHflMLr0s5EUG9Vo7QCLcBGAsYHQ/s640/Terdakwa%2BRinawan%2BHerasmawanto%252C%2BS.T.A%252C%2BNurdin%252C%2BS.Pd%252C%2BSamsul%2BKhoiri%252C%2BAbdul%2BWahid%2Bdan%2BAkhmad%2BSukari%2B%2528dilyara%2Bmonitor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-dPaxDLKIsmE/YW3i05OekFI/AAAAAAABq7s/wiusdMAWWwAhlpDQHflMLr0s5EUG9Vo7QCLcBGAsYHQ/w640-h360/Terdakwa%2BRinawan%2BHerasmawanto%252C%2BS.T.A%252C%2BNurdin%252C%2BS.Pd%252C%2BSamsul%2BKhoiri%252C%2BAbdul%2BWahid%2Bdan%2BAkhmad%2BSukari%2B%2528dilyara%2Bmonitor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Rinawan Herasmawanto, S.T.A, Nurdin, S.Pd, Samsul Khoiri, Abdul Wahid dan Akhmad Sukari (dilyara monitor)</span></span></td></tr></tbody></table>Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa Dr. Drs. MUNIF, M.Ag, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jl. DR. Wahidin Selatan Gg. 5 No. 9 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa Terdakwa telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 652/Kw.13.1.2/Kp.07.6/09/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. MOCH. AMIN MAHFUD, M.Pd.I selaku an. Menteri Agama Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,<br /><br />Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi (Pasal 8): a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota:: b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah,; c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keapamaan: d. Pembinaan kerukunan umat beragama; e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; f. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota,<br /><br />Bahwa Pemerintah melalui Kementerian Agama RI Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah mengalokasikan program nyata berupa Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam (selanjutnya disebut BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Isiam) pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk memberikan dukungan dan stimulan guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang terkena dampak Pandemi COVID-19 termasuk di wilayah Kota Pasuruan, <br /><br />Dalam rangka sinergi dan optimalisasi program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI melalui Surat Nomor: B-1387/Dt.Y/Dt.LV/HM.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 telah memberikan sosialisasi program pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 melalui zoom meeting kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Se-Indonesia Up. Kepala Bidang PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,</div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-2gUvSDvxgsw/YW3lIuGmLUI/AAAAAAABq8E/3jyKN1Z2j9gWcHyt7R89WRd2gq_XhQovwCLcBGAsYHQ/s768/Plt%2BKemenag%2BKota%2BPasuruan%2BDr%2BDrs%2BMunif%252C%2BS%2BAg%2BI%2BDituntut%2B1%2B3%2BTahun%2BPenjara%2BKarena%2BTerbukti%2BKorupsi.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="342" data-original-width="768" height="286" src="https://1.bp.blogspot.com/-2gUvSDvxgsw/YW3lIuGmLUI/AAAAAAABq8E/3jyKN1Z2j9gWcHyt7R89WRd2gq_XhQovwCLcBGAsYHQ/w640-h286/Plt%2BKemenag%2BKota%2BPasuruan%2BDr%2BDrs%2BMunif%252C%2BS%2BAg%2BI%2BDituntut%2B1%2B3%2BTahun%2BPenjara%2BKarena%2BTerbukti%2BKorupsi.png" width="640" /></a></div><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala Kementerian Agama Kota Pasuruan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya sekira bulan Juli 2020 di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan telah menerima kedatangan Saksi IBNU HAMBALI yang mengaku sebagai utusan dari Rumah Aspirasi LAKSDYA TNI (PURN.) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang beralamat di Komplek YAI: Jl. Sukorame-Mendalan Durensewu Pandaan Pasuruan dan bertindak selaku Staf Administrasi Anggota (SAA) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-107 Fraksi Gerakan Indonesia Raya yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : 678/SekJen/S.A/2019 tanggal 1 Oktober 2019,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuannya tersebut, Saksi IBNU HAMBALI menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk berkoordinasi terkait permintaan data-data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Our'an (LPQ/TPQ) di Kota Pasuruan yang akan diusulkan sebagai calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI. <br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi IBNU HAMBALI agar permintaan data-data dimaksud dapat disampaikan melalui surat, sehingga Terdakwa mengetahui maksud dan kepentingannya, serta dari lembaga mana yang meminta data-data terkait,<br /><br />Beberapa hari kemudian Saksi IBNU HAMBALI mendatangi kembali Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan menyerahkan Surat Nomor: 06/RAP1.107/VI1/2020 tertanggal 13 Juli 2020 perihal Koordinasi Bantuan Operasional Pontren, MDT & LPO yang ditandatangani Sdr. RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pimpinan Rumah Aspirasi LAKSDYA TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. yang diterima langsung oleh Saksi AHMAD MARZUOI (biasa dipanggil GUS ANIS) selaku Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.<br /><br />Saksi AHMAD MARZUOI pada waktu itu menyampaikan kepada Saksi IBNU HAMBALI bahwa akan mempelajari terlebih dahulu isi surat tersebut dan menyampaikannya kepada Terdakwa,<br /><br />Menindaklanjuti surat permintaan data tersebut, Terdakwa telah memberikan disposisi tertulis kepada Saksi AHMAD MARZUOI untuk kemudian diteruskan kepada Saksi DZULKIFLI, S.Pd.I. yang bertindak selaku Operator aplikasi Education Management Information System (EMIS) pada Kementerian Agama Kota Pasuruan yang pada pokoknya memerintahkan “agar dipenuhi permintaan data dimaksud”.<br /><br />Pemenuhan permintaan data dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menandatangani Surat Pengantar Nomor: 609/Kk.13.27.1/PPO7/07/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 perihal penyampaian data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Our'an (LPO/TPO) se-Kota Pasuruan yang dityukan kepada Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, M P.A. dan telah diterima Saksi IBNU HAMBALI di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan:<br /><br />Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kemudian telah diketik ulang oleh Saksi IBNU HAMBALI dan dijadikan sebagai usulan untuk mendapatkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID19 Tahun Anggaran (TA) 2020.<br /><br />Adapun usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Agama RI Cg Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melalui Sdr. ASRAN, S.Pd, M.Pd. selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI LAKSDYA TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A.:</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-w-PgwTfpjYU/YW3mPSvSqyI/AAAAAAABq8M/m4QTd5ld5949Cq8TtcqO7I5yena-MkXZACLcBGAsYHQ/s1330/IMG20211004102318.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-w-PgwTfpjYU/YW3mPSvSqyI/AAAAAAABq8M/m4QTd5ld5949Cq8TtcqO7I5yena-MkXZACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20211004102318.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya, sekitar tanggal 20 Agustus 2020, Saksi IBNU HAMBALI mendapat pemberitahuan melalui handphone dari Sdr. ASRAN, S.Pd, MPd. yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren, dan Madrasah Diniyah Takmihyah (MDT) di wilayah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo telah turun dari Kementerian Agama RI.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 Saksi IBNU HAMBALI telah menerima kiriman paket dari Jakarta yang berisi dokumen berupa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan di Rumah Aspirasi LAKSDYA TNI (PURN.) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang beralamat di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan:<br /><br />Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 16.00 WIB di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Pum) H. MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. yang beralamat di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan telah diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Sdr. RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, MP.A. dengan para tenaga relawan untuk wilayah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Berdasarkan hasil pertemuan tersebut telah ditunjuk Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai salah satu tenaga relawan yang diminta bantuannya untuk menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan kepada masing-masing lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP di wilayah Kota Pasuruan,<br /><br />Dalam menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan kepada masing-masing lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP di wilayah Kota Pasuruan, Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO telah meminta bantuan kepada Saksi CHUMAIDI untuk menghubungi salah satu pejabat di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, dan atas permintaan tersebut, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 08 00 WIB di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Saksi CHUMAIDI telah bertemu dengan Saksi AHMAD MARZUOI selaku Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN) Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan,<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Saksi CHUMAIDI menanyakan kepada Saksi AHMAD MARZUOI tentang adanya program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama berdasarkan dokumen-dokumen yang dibawa Saksi CHUMAIDI, yaitu berupa Copy Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Copy Surat Pemberitahuan Bantuan untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan yang diperoleh Saksi CHUMAIDI dari Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO yang mengaku utusan dari MOEKHLAS SIDIK, MPA selaku Anggota DPR RI dari Fraksi/Partai Gerindra.<br /> <br />Atas penyampaian tersebut, Saksi AHMAD MARZUOI telah membenarkan bahwa dokumen-dokumen yang dibawa Saksi CHUMAIDI adalah bantuan resmi dari pusat, dan saat itu juga Saksi CHUMAIDI menyampaikan agar Saksi AHMAD MARZUOI dapat bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO:<br /><br />Selanjutnya, pada malam harinya (setelah maghrib) terjadi pertemuan antara Saksi AHMAD MARZUQI dengan Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO di rumah Saksi CHUMAIDI yang beralamat di Jl. Hangtuah Gg. I, RT. 5/1 Tamba'an Panggungrejo Kota Pasuruan, dan dalam pertemuan tersebut, Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai utusan dari pusat yang diberi amanah untuk dapat menyampaikan secara langsung kepada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP dari Kementerian Agama sebagaimana dokumen (asli) yang dibawanya, yaitu berupa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan:<br /><br />Atas penyampaian Saksi NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO tersebut, Saksi AHMAD MARZUQI menawarkan agar penyampaian Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan dapat diserahkan melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-fZs1lAyT1U8/YW3nOzm0IKI/AAAAAAABq8U/jXZ-llTBacgYThvLBJW7nlZQCyIV82yMgCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210823132928.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-fZs1lAyT1U8/YW3nOzm0IKI/AAAAAAABq8U/jXZ-llTBacgYThvLBJW7nlZQCyIV82yMgCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210823132928.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Namun oleh karena Saksi NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO tetap meminta agar dirinya dapat menyampaikan secara langsung kepada para lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP, maka Saksi AHMAD MARZUOI memberikan arahan/saran agar Saksi NURDIN, S Pd. bin M. AMIN ABO dapat berkoordinasi melalui organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan<br /><br />Pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 setelah Maghrib di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah milik Sdr. MOHAMMAD NAILUR ROMAN selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan, Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO bersama-sama dengan Saksi CHUMAIDI dan Saksi AHMAD MARZUQI bertemu dengan jajaran pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan.<br /><br />Pada saat itu Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO terlebih dahulu memperkenalkan diri mengaku utusan dari Fraksi/Partai Gerindra, yaitu dari Bapak H. MOEKHLAS SIDIK, M.P. A. selaku anggota DPR RI Fraksi Gerindra dengan membawa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan yang didalamnya berisi daftar penerima BOP untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan:<br /><br />Bahwa Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO dihadapan forum menyampaikan bentuk Bantuan Operasiona! Pendidikan (BOP) yang akan diterima Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan berdasarkan SK yang dibawanya tersebut adalah berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing lembaga, dan BOP ini diberikan tanpa melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan melaimkan langsung dari pusat sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan karena perjuangan dari Partai Gerindra. <br /> <br />Dalam pertemuan tersebut, Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO juga menyampaikan bahwa dirinya meminta bagian ketika dana ini berhasil dicairkan melalui bank sebagai ucapan terima kasih atas usaha dalam memperjuangkan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan sehingga dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan.<br /><br />Adapun besaran yang diminta Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO pada akhirnya terpaksa disepakati sebesar 204 (dua puluh persen) yang pengumpulannya dikoordinir melalui pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan di masing-masing Kecamatan, karena jika tidak disepakati maka Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO akan membawa pulang kembali SK tersebut yang dapat mengakibatkan BOP tidak dapat dicairkan dan para lembaga tidak akan mendapatkan dana bantuan,<br /><br />Bahwa adapun hasil dari pertemuan antara Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan telah dilaporkan oleh Saksi AHMAD MARZUOI kepada Terdakwa bahwasanya telah terjadi dugaan penyimpangan pemotongan dana BOP yang dilakukan Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO kepada para Pimpinan Lembaga penerima bantuan yang pada saat itu sedang melakukan pencairan dana BOP di bank.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-700t51QeQ4g/YW3oCLiojEI/AAAAAAABq8g/731NXreZ9yAFmVwQ9zt8TD_3D7HOBSv-gCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20211004122053.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-700t51QeQ4g/YW3oCLiojEI/AAAAAAABq8g/731NXreZ9yAFmVwQ9zt8TD_3D7HOBSv-gCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20211004122053.jpg" width="640" /></a></div>Namur ternyata Terdakwa selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernat melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya dugaan penyimpangan pemotongan dana BOP yang dilakukan Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO, dan Terdakwa juga tidak pernat melakukan sosialisasi atau koordinasi dengan para Pimpinan Lembaga penerima BOP atau melalu FKDT Kota Pasuruan untuk melarang adanya pemberian sejumlah uang yang dipotong dari dan: BOP kepada pihak manapun,<br /><br />Setelah proses pencairan dana BOP tahap I telah selesai dilaksanakan, Saksi NURDIN, S Pd bin M,. AMIN ABO yang telah menerima uang pungutan dana BOP dari para penerima BOP yang dikoordinir melalui pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FK DT) Kota Pasuruan pad: waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya antara bulan Nopembe 2020 s.d Desember 2020 pernah mendatangi Terdakwa di Kantor Kementerian Agama Kot: Pasuruan,<br /><br />Pada saat itu Saksi NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO memperkenalkan diri sebaga VIKI yang bermaksud ingin menyampaikan sesuatu yang merupakan bagian untuk Kanto Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan Saksi NURDIN $ Pd. bin M. AMIN ABO dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan terkait dana BOP tahap I yang sudah dicairkan oleh para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Pasuruan, <br />Bahwa adapun penyampatan Saksi NURDIN, S.Pd bin MLAMIN ABO dihadapan Terdakwa pada waktu itu adalah “NANTI AKAN ADA BAGIAN DARI TEMEN-TEMEN FKDT YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA”, Atas penyampasan tersebut, Terdakwa menjawab “SUDAHLAH PAK GAK USAH KE SAYA CUKUP KE TEMEN-TEMEN FKDT SAJA". Dan atas jawaban tersebut Saksi NURDIN, S.Pd bin M AMIN ABO kembali mengatakan “TENANG SAJA INI SUDAH HASIL KUSEPAKATAN", hingga pada akhirnya Saksi NURDIN, S Pd. bin M AMIN ABO langsung berpamitan untuk pulang:<br /><br />Selanjutnya, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaktidaknya sekitar akhsr bulan Desember 2020, Saksi AKTLIMAD RIFA'I sebagai salah satu pengurus Koordinator Kecamatan (Korcam) pada Forum Komunikasi Diniyah Takmuliyah (FKDT) Kota Pasuruan bertemu dengan Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO di Pondok Pesantren Darul Karomah Dalam pertemuannya tersebut, Saksi AKHMAD RIFA'I diajak olch Saksi NURDIN, S Pd. bin M AMIN ABO ke rumahnya yang berada di Jl RA. Kartini Nomor 86 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.<br /><br />Sesampainya di rumah Saksi NURDIN, S Pd bin M AMIN ABO, pada waktu itu Saksi AKHMAD RIFA'I diminta bantuannya oleh Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO untuk mengantarkan barang sesuatu yang telah dimasukkan ke dalam map amplop warna coklat dalam keadaan tertutup yang dibungkus dengan tas plastik (kresek) warna hitam untuk diserahkan kepada Terdakwa,<br /><br />Setelah Saksi AKHMAD RIFA'I menerima barang sesuatu tersebut dari Saksi NURIDIN, S.Pd. bim MAMIN ABO, beberapa hari kemudian (masih sekitar akhir bulan Desember 2020) atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2020 Saksi AKH MAID RIFA'I menelepon Terdakwa hingga pada akhirnya Saksi AKHMAD RIFA'I berhasil menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Selatan Gg. 5 No. 9 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Purutrejo,  Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan:<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-gu3wMtomSyg/YW3oWoEh19I/AAAAAAABq8s/823m6nelCegKj1dBlNLtKqLjLs_EeQgSACLcBGAsYHQ/s640/IMG20210927161944-Terdakwa%2BMunif.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://1.bp.blogspot.com/-gu3wMtomSyg/YW3oWoEh19I/AAAAAAABq8s/823m6nelCegKj1dBlNLtKqLjLs_EeQgSACLcBGAsYHQ/w640-h576/IMG20210927161944-Terdakwa%2BMunif.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pertemuan tersebut, Saksi AKHMAD RIFA'I langsung menyerahkan bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam kepada Terdakwa dengan menyampaikan bahwa barang tersebut merupakan titipan dari Saksi NURDIN, S.Pd. bin M.AMIN ABO.<br /><br />Pada saat itu juga Terdakwa langsung menerima penyerahan barang sesuatu dari Saksi AKHMAD RIFA'I, lalu Terdakwa meletakkannya di atas lemari yang berada di ruang tengah rumahnya tanpa membuka isi dari bungkusan, karena saat itu Terdakwa akan pergi menghadiri kegiatan di kantor PC NU Kota Pasuruan.<br /><br />Kemudian, pada sore harinya Terdakwa langsung mengambil kembali bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam yang diletakkannya di atas lemari, dan ketika Terdakwa membuka isi dari bungkusan tersebut ternyata di dalamnya berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah),<br /><br />Setelah mengetahui isi barang sesuatu yang diterima dari Saksi AKHMAD RIFA'I berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), saat itu juga Terdakwa langsung ingat bahwasanya uang tersebut merupakan barang sesuatu yang pernah dijanjikan oleh Saksi NURDIN, S Pd. bm M.AMIN ABO yang diperoleh dari hasil pemotongan dana BOP dari para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmihyah (MDT) di Kota Pasuruan sebagai penerima bantuan,<br /><br />Setelah Terdakwa diminta keterangan oleh pihak penyelidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020, kemudian pada keesokan harinya, yaitu Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa langsung menghubungi Saksi AKHMAD RIFA'I dan meminta kepada Saksi AKHMAD RIFA'I untuk datang ke rumah Terdakwa.<br /><br />Sesampainya Saksi AKHMAD RIFA'I di rumah Terdakwa, saat itu juga Terdakwa langsung mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000 (ma belas juta rupiah) kepada Saksi AKHMAD RIFA'I untuk diserahkan kembali kepada Saksi NURDIN, S.Pd. bin M.AMIN ABO.<br /><br />Namun ketika Saksi AKHMAD RIFA'I menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi NURDIN, S.Pd. bin M AMIN ABO, ternyata Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menolak pemberian uang tersebut dengan mengatakan “UDAHLAH TERIMA SAJA, ITU DARI SAYA, MASA HARUS SAYA BAWA LAGI, SUDAH SERAHKAN”,<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2021, Saksi AKHMAD RIFA'I berkonsultasi kepada Saksi H. ACHMAD ANSHORI, S.H., M.H., selaku advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdiatult Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan karena merasa khawatir atas kejadian yang dialaminya tersebut,<br /><br />Dan pada waktu itu Sakss H. ACHMAD ANSHORI, SH, MH, memberikan saran agar uang sebesar Rp15.000 000 (lima belas juta rupiah) tersebut dapat dititipkan melalui Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan atau pihak berwajib apabila sewaktu-waktu/dikemudian hari diperlukan dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 25 Pebruari 2021,<br /><br />Dan pada tanggal 15 Juni 2021, penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp15 000 000 (lima belas juta rupiah) untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi,<br /><br />Setelah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerran Agama RI telah memberikan sosialisasi program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Kepala Kantor Kementenan Agama Provinsi Se-Indonesia Cq. Kepala Bidang PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Zoom Meeting “Sinergi dan Optimalisasi Program bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam”.<br /><br />Hngga kemudian Terdakwa menerima informasi/laporan dari Saksi AHMAD MARZUQI terkait adanya dugaan pungutan atau pemotongan dana BOP yang dilakukan oleh Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO kepada para Pimpinan Lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmiriyah (MDT) di Kota Pasuruan yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan ternyata Terdakwa selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama tidak pernah melakukan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan guna meminimalisir atau mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOP tahap I di Kota Pasuruan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JvbvlcbcAAU/YW3n2ivQs_I/AAAAAAABq8c/YygEk538iU8Kw5-K12eP3tl_yMDcGRJFgCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210927161415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-JvbvlcbcAAU/YW3n2ivQs_I/AAAAAAABq8c/YygEk538iU8Kw5-K12eP3tl_yMDcGRJFgCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210927161415.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Huruf f Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, yang menyebutkan sebagai berikut :<br /><br />Pasal 7: Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementernan Agama dalam wilayah KabupatenKota berdasarkan kebyakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Pasal 8 Huruf f: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi ”pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program”.<br /><br />Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi program dan petunjuk teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam tahap I kepada para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan yang telah ditetapkan sebaga penerima bantuan,<br /><br />Dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada tahap I di Kota Pasuruan. Disamping itu, Terdakwa juga tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang secara keseluruhan upaya-upaya tersebut setidak-tidaknya dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOP di Kota Pasuruan dengan cara mensosialisasikan agar Pimpinan Lembaga sebagai Penerima BOP dapat menerima bantuan tersebut secara utuh tanpa potongan dari pihak manapun.<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan tugas dan tanggungjawab Kankemenag sebagaimana diatur dalam dalam BAB IV huruf c Surat Keputusan Nomor: 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 Juni 2020, yang kemudian dilakukan perubahan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5134 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan sebagai berikut :<br /><br />1. Mengajukan usulan data calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam melalui Kanwil Kemenag: 2. Melakukan verifikasi data usulan calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam: 3. Melakukan sowainan progam dan petunjuk teka BOP Pemeran. dan BOP Pendidikan Keagarnaan Islam kepada peneruaa bantuna,; 4, Mamuntau dan mengevaluan pelakonnasn BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan, dan 5. Melakukan koordinasi dengan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.<br /><br />Setelah Terdakwa didatangi Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO dan dijanjikan akan diberi barang sesuatu yang menurut Saksi NURIDIN, S.Pd bm M. AMIN ABO merupakan hasil dengan Forum Koordinasi Diniyah Takmiriyah (FKDT) Kota Pasuruan, pada waktu itu Terdakwa tidak pernah melarang Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO agar tidak melakukan Pungutan dana BOP kepada para penerima bantuan.<br /><br />Melainkan di kemudian hari Terdakwa telah Menerima pemberian sejumlah uang dari Saksi  NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang sudah sepatutnya diduga uang terebut merugakan hasil pungutan yang dilakukan Saksi NURDININ, S.Pd bin  M. AMIN ABO (Alm) dari para penerima BOP di Kota Pasuruan.<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengindahkan cariy warning (peringatan dini) atas  pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren yang telah dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI sebagaimana dalam Surat Nomor B-808/J/JPS.00/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang kemudian telah ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Se-Jawa Timur melalui Surat Nomor: B-4527/Kw.13.3.3/PP.007/09/2020 tanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya menyamparkan hal-hai sebaga berikut; <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ZSQ8l5ZwAuw/YW3pARGr40I/AAAAAAABq84/5KSfQ5pUAj0E9UhpzhWTOIk7242PVKFaQCLcBGAsYHQ/s1067/Plt%2BKemenag%2BKota%2BPasuruan%2BDr%2BDrs%2BMunif%252C%2BS%2BAg%2BI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-ZSQ8l5ZwAuw/YW3pARGr40I/AAAAAAABq84/5KSfQ5pUAj0E9UhpzhWTOIk7242PVKFaQCLcBGAsYHQ/w640-h360/Plt%2BKemenag%2BKota%2BPasuruan%2BDr%2BDrs%2BMunif%252C%2BS%2BAg%2BI.jpg" width="640" /></a></div>1). Polaksanaan bantuan agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,; 2). Pelaksanaan bantuan agar memperhatikan prinsip efektif, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dongan memperhatikan rasa koadelan dan kepatutan,; <br /><br />3). Pelaksanaan bantuan agar selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi diantaranya; a. Tidak melakukan persekongkolan, b. Tidak mengandung unsur penyuapan, c. Tidak mengandung unsur gratifikasi, d. Tidak mengandung benturan kepentingan, e. Tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau mal-administrasi, f. Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan  kondisi darurat, g. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi<br /><br />4. Pengelolaan bantuan agar didasari itikad baik dan kehati-hatian, bebas dari intervensi  pihak manapun, serta tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat manfaat,<br /><br />Perbuatan Terdakwa telah memperkaya dirii sendiri, Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO dan Sdr RINAWAN HERASMAWANTO, ST.A, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu piah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Ponyaluran Bantuan Operamonai Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Yang Diperuntukkan Bagi Madrasah Diniyah Takmiriyah (MDT) se-Kota Pasuruan di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Juli 2021 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kata Pasuruan<br /><br />Perbuatan Terdakwa Dr. Drs MUNIF, M.Ag sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Opini Tipikor Plt. Kemenag Kota Pasuruan DR. Drs. Munif, S.Ag.I di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp15 Juta

#Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang sebesar Rp15 juta ...

»

Debitur Andi Pramono Dituntut ’25.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp37 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">- Selain Terdakwa Andi Pramono, JPU juga menutut Dua Terdakwa lainnya, yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, dan Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit dengan pidana penjara yang totalnya masing-masing selama ’20.6’ Tahun </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><br />- “Lalu adakah yang “terselamatkan” dalam perkara ini?? Bagaimana Nasib Ketiga Dibitur lainnya, yaitu Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi dan Made Raji Mahendra serta Ketiga Analisis Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab.Malang (Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra)di tangan penyidik Kejati Jatim ???”</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-w9slB5bR-j8/YWX8cpJVBcI/AAAAAAABqvY/2ezqrax6CkoVPGsHJ-RglRfNy633bYCtACLcBGAsYHQ/s1333/IMG20211012111512.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-w9slB5bR-j8/YWX8cpJVBcI/AAAAAAABqvY/2ezqrax6CkoVPGsHJ-RglRfNy633bYCtACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20211012111512.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang Andi Pramono adalah sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp37.093.529.464,56 dituntut pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun denda sebesar Rp750 juta Subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan) dan membayar uang pengganti (UP) sebanyak Rp37.093.529.464,56 dengan Subsidair pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan. Sehingga total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Terdakwa Andi Pramno adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dan 6 (enam) bulan<br /><br />Selain Terdakwa Andi Pramono, Tim JPU Kejari Kabupaten Malang juga menuntut Dua Terdakwa lainnya dalam kasus perkara yang sama, yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, dan Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp500 juta subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) untuk Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM sejumlah Rp4.508.536.472,17 dan UP untuk Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST sejumlah Rp3.583.104.847,60 dengan subsidair pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun. Sehingga total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Kedua Terdakwa adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan dan 6 (enam) bulan<br /><br />Sementara tuntutan JPU terhadap Terdakwa Dwi Budianto selaku Debitur, ditunda sepekan. Alasannya, karena Tim JPU belum selesai membuat surat tuntutannya. Walau dalam persidangan, JPU meminta waktu 2 hari kepada Ketua Majelis Hakim, namun justru Ketua Majelis Hakim memberi waktu yang lebih lama dari permintaan JPU. Sepertinya agar Tim JPU lebih tenang menyusun surat tuntutannya terhadap Terdakwa<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-a4w0jXpB2_8/YWX87WY_h5I/AAAAAAABqvg/YObogU5M23Al3eTPth-cBbKZZccKk9uCwCLcBGAsYHQ/s1334/EDHOWIN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-a4w0jXpB2_8/YWX87WY_h5I/AAAAAAABqvg/YObogU5M23Al3eTPth-cBbKZZccKk9uCwCLcBGAsYHQ/w640-h288/EDHOWIN.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Agak menggelitik memang. Sebab Keempat Terdakwa ini (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST dan Andi Pramono serta Dwi Budianto) disidangkan pertama kali pada hari yang sama, yaitu Selasa, 27 Juli 2021. Namun pada saat agenda tuntutan, tidak demikian karena JPU belum selesai membuat surat tuntannya terhadap Satu Terdakwa yaitu Dwi Budianto. Apakah tuntutan JPU terhadap Terdakwa Dwi Budianto ini dibawah tuntutan pidana Terdakwa Andi Pramono yang juga sesaama Debitur ???</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini namun belum terseret sebagai “Tersangka” yaitu para Debitur Inti diantaranya Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi, Made Raji Mahendra dan I Gede Mastra (sudah almarhum) termasuk Analisis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yakni Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra)<br /><br />Sebab JPU menyebutkan, meskipun mengetahui permohonan kredit yang diajukan oleh debitur inti menggunakan nama pinjaman yang tidak memenuhi syarat baik syarat administratif maupun agunan yang tidak memadai, namun (Terdakwa) M. Ridho Yunianto baik secara langsung maupun melalui (Terdakwa) Edhowin Farisca Riawan, ST tetap memerintahkan Analis kredit  (Account Officer) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk tetap memprosesnya tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran aturan-aturan operasional Bank Jatim terkait dengan pemberian kredit<br /><br />Kasus perkara Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 melibatkan 10 Group Debitur Inti yang masing-masing Debitur Inti membawahi beberapa Debitur yang nama-namanya dipinjam dan tidak sesuai prosedur, diantaranya tidak dilakukannya On The Spot / Survey, Debitur tidak melengkapi bukti transaksi usaha, Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB (rencana anggaran biaya)</div><p></p><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-bz5JBx6yMN8/YWX9adVrc-I/AAAAAAABqvo/TIQxTi6K1s07_2DabksesC-Ifiz6k6luwCLcBGAsYHQ/s640/Soares.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://1.bp.blogspot.com/-bz5JBx6yMN8/YWX9adVrc-I/AAAAAAABqvo/TIQxTi6K1s07_2DabksesC-Ifiz6k6luwCLcBGAsYHQ/w640-h340/Soares.jpg" width="640" /></a></div>Pengajuan dan pemberian/persetujuan Kredit kepada Dibitur yang tidak sesuai prosedur diakui oleh Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang dalam persidangan. Alasannya adalah untuk memenuhi target sebesar Rp60 miliar penyaluran kredit kepada nasabah Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang. <br /><br />Ke- 10 Group Debitur Inti tersebut, termasuk Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, Terdakwa Andi Pramono, Terdakwa Dwi Budianto serta Chandra Febrianto, Abdul Najib, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi, Made Raji Mahendra dan I Gede Mastra (sudah almarhum)<br /><br />Dari 10 Group Debitur Inti ini, 4 Debitur (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono dan Dwi Budianto) berstatus Terdakwa. Sedangkan 2 Debitur yaitu AN dan CF yang diduga bernama ‘Abdul Nazib dan Chandra Febrianto’ berstatus Tersangka dan sudah tahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur beberapa minggu lalu. <br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaimana nasib Debitur Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi serta Made Raji Mahendra serta Tiga Analisis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yakni Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra di tangan penyidik Kejati Jatim????<br /><br />JPU pun menjelaskan, bahwa aliran uang kredit ke Chandra Febrianto sebesar Rp19.626.159.200,94,; Hadi Pradjoko sebesar Rp5.760.759.844,52,; Imansyah Sofyan Hadi sebesar Rp4.383.333.333,38,; Made Raji Mahendra sebesar Rp30.383.266.151,33,;  Abdul Najib sebesar Rp11.196.639.693,19 dan Dwi Budianto,; sebesar Rp41.985.651.364,02 serta Andi Pramono, sebesar Rp33.199.116.119,68<br /><br />Terkait hal ini, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sepertinya enggan untuk menanggapinya. Sebab, saat beriakorupsi.co menghubungi Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Kasindik Pidsus) Oja Miasta melalui Telepon Aplikasi WhatsApp, menyarankan untuk menanyakan ke Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Fathur Rohman. Kemudian mantan Kasi Intel Kejari Surabaya Fathur Rohman mengatakan kepada beritakorupsi.co melalui pesan Aplikasi WhatsApp, “akan menanyakan ke bidang yang menangani”. Namun hingga detik ini, tak ada tanggapan lagi<br /><br />Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur DR. M. Dofir, SH., MH, juga tak bersedia menanggapi pertanyaan beritakorupsi.co melalui pesan maupun telepon ke Nomor WhatsApp walau saat itu terlihat sdang Online (aktif)<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Selasa, 12 Oktober 2021 adalah agenda pembacaan Tuntutan dari Tim JPU Terhadap Keempat Terdakwa (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono dan Dwi Budianto) dalam Empat Sission yang di Ketuai Majelis Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yuliana, SH., MH, Sujarwati, SH, Budi Mulyono, SH dan Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, yaitu Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian. Sedangkan Alex Widyo Nugroho adalah PH Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, dan Antonia D.C.C.  Soares dkk selaaku PH Terdakwa Andi Pramono serta Miftaqurahman selaku PH Terdakwa Dwi Budianto<br /><br />Sementara Keempat Terdakwa (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono dan Dwi Budianto) menghadiri persidangan secara Virtual (Zomm) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam 4 Session dengan waktu sekitar 15 menit. Yang Pertama adalah Tuntutan JPU terhadap Terdakwa Dwi Budianto, namun karena JPU belum siap, persidanganpun ditunda atas permintaan JPU. Session Kedua adalah Tuntutan JPU terhadap Terdakwa Andi Pramono, Session Ketiga Tuntutan JPU terhadap Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan terakhir adalah tuntutan JPU terhadap Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-MypqSSihJPo/YWYAZ8dX58I/AAAAAAABqvw/4Lb7VkYxBCgmqVdEdK16lZSN3zwV4gvEACLcBGAsYHQ/s640/IMG20210810103336.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-MypqSSihJPo/YWYAZ8dX58I/AAAAAAABqvw/4Lb7VkYxBCgmqVdEdK16lZSN3zwV4gvEACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210810103336.jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Andi Pramono terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Andi Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Andi Pramono dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan<br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Andi Pramono berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp37.093.529.464,56 dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan,” ucap JPU<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan selanjutnya yang akan kembali digelar sepekan kemudian.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-HuEn8s_dW5A/YWYAwEj_E_I/AAAAAAABqv4/uCJrB_N39qEK_7FGWK8vzrBWR7T8xw9hACLcBGAsYHQ/s1333/IMG20211012113802%2B%2B%2B%2BEDHOWIN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-HuEn8s_dW5A/YWYAwEj_E_I/AAAAAAABqv4/uCJrB_N39qEK_7FGWK8vzrBWR7T8xw9hACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20211012113802%2B%2B%2B%2BEDHOWIN.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa ANDI PRAMONO selaku Debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen dan saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Ja_tim Cabang Kepanjen (masing masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada kurun waktu antara bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2019 atau setidak tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen Jl. Kawi No. 28 Banurejo Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan cara sebagai berikur :<br /><br />Bahwa terdakwa ANDI PRAMONO dalam kurun waktu Iantara tahun 2017 s/d September 2019 telah mengajukan permohonan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan sistem Grouping yaitu terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (keyperson) dengan meminjam nama-nama pihak lain (karyawan, keluarga, saudara atau teman) yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen yang sebetulnya orang-orang yang namanya dipinjam tersebut tidak mempunyal kemampuan balk dari segi finansial/kapital maupun usaha, dengan nilai kredit masing-masing debitur tidak lebih dari Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) sesuai batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa<br /><br />Bahwa pengajuan kredit atas nama Grouping terdakwa yang telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen, bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai bedkut ;<br /><br />1. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja, investasi atau Kredit KKBP (Kredit Konsumsi Beragun Properti) tidak melengkapinya dengan bukti transaksi usaha;<br /><br />2. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, tidak terdapat analisa investasi dan RAB (rencana anggaran biaya) pada pembahasan; 3. Analisa kredit KKBP tidakjelas tujuan penggunaannya; 4. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan, seolah-olah debitur memiliki usaha yang layak dibiayai; <br /><br />5. Analis tidak melakukan on the spot ke lokasi usaha debitur, alamat debitur, dan jaminan debitur; 6. Repayment capacity hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti terdakwa Andi Pramono; 7. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti terdakwa Andi Pramono;<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-lnvBm1NLSEc/YWYBDJj96zI/AAAAAAABqwA/-WROPab6rSMOulm2dalhowz7GcazqmiRgCLcBGAsYHQ/s1334/1%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2BIMG20210727102304.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-lnvBm1NLSEc/YWYBDJj96zI/AAAAAAABqwA/-WROPab6rSMOulm2dalhowz7GcazqmiRgCLcBGAsYHQ/w640-h288/1%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2BIMG20210727102304.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">8. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari saksi M. Ridho Yunianto dan saksi Edhowin Farisca;. 9. Penggunaan debitur topengan, pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya; 10. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / survei terhadap usaha dan agunan Group Serta berkas kredit tidak Iengkap;<br /><br />11. Sebagian besar pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai danjuga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap, yaitu : Tidak melakukan verifikasi ijin usaha, Jaminannya kurang, Tidak dilakukan survei atau on the spot, dan Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai aset dari Desa.<br /><br />12. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya<br /><br />13. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL): 14. Adanya praktik plafondering (praktek penyelesaian kredit bermasalah dengan menggabungkan bunga dan denda ke dalam kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat Non Performing Loan (NPL); 15. Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit, dan Analis Kredit<br /><br />Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari grouping kredit terdakwa dan menimbulkan Kolektibilitas 5 atau 'macet'<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vhsU0yrspm4/YWYBkne6F5I/AAAAAAABqwI/XRb6QUKwwS084wac4yJi3yzdIVNXqWFRQCLcBGAsYHQ/s1333/IMG20211012111512.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-vhsU0yrspm4/YWYBkne6F5I/AAAAAAABqwI/XRb6QUKwwS084wac4yJi3yzdIVNXqWFRQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20211012111512.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp37.093.529.464,56 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah koma lima puluh enam sen), dengan perhitungan jumlah Baki Debet Rp33.199.166.119,68 ditambah dengan out standing bunga sebesar Rp3.894.413.344,88 sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 - 2019.<br /><br />Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br />Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.<br /><br />Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.O1.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008<br /><br />Selanjutnya, secara resmi berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan Komposisi permodalan / kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (PT.Bank Jatim, Tbk) terdiri dari: Saham/ Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak 51,17 %, Saham / Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak : 28,38 %, Saham / Permodalan Masyarakat: Domestik sebanyak 9.10 %, Asing sebanyak 11.35 %<br /><br />Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka, dan berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan Pgs. Pemdiv Perencanaan Bank Jatim No. O48/158/DIR/PRN tanggal 23 Desember 20.10 Perihal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Status Kantor, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Kepanjen sejak tanggal 22 Desember 2010 telah beroperasi secara resmi.<br /><br />Bahwa sesuai dengan ketentuan Perkreditan di Bank Jatim, terdapat beberapa jenis kegiatan kredit pada Bank Jatim (Tbk) antara lain:<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-BuxoZ0Pljjs/YWYBtxgfuHI/AAAAAAABqwM/0RbC8QCunQExq1lNbluJ2IMoZJKaBuxpQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210727102637.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-BuxoZ0Pljjs/YWYBtxgfuHI/AAAAAAABqwM/0RbC8QCunQExq1lNbluJ2IMoZJKaBuxpQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210727102637.jpg" width="640" /></a></div>A. Kredit Modal Kerja Rekening Koran  (KMKRK)<br />Adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap Saar. melalui rekening korannya hingga plafond terientu dengan monggunakan cek atau bilyet giro; Persyaratan : Sesuai dengan SK Direksi No. 043/O3]./KEP/IJIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 temang BPP Kredit Menengah 81 Korporasi : 1). Syarat umumt, Usaha produktif dalam sektor yang membutuhkan modal kerja yang prospektif; Tidak memiliki tunggakan kredit macet baik kredit produktif maupun konsumtif dari bank maupun lembagajasa keuangan lain; Bank dapat memberikan kredit rekening koran dan investasi hanya kepada nasabah yang telah menjadi nasabah pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 bulan dengan rnutasi rekening aktif.jika nasabah take over bank lain maka pemohonan dapat menyampaikan mutasi rekening giro atas aktivitas usaha selama minimal 1 tahun terakhir.<br /><br />2) Dokumen yang dipersyaratkan yaitu: Surat permohonan kredit, Pas poto terbaru 4x6 sebanyak 2 Iembar, jika calon debitur berbentuk badan usaha pas poto masing-masing pengurus; Fotocopy bukti identitas diri: KTP, KK, NPWP, surat nikah; Fotocopy akta pendirian dan perubahan badan hukum; Surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku; Bukti kepemilikan agunan tambahan; Surat persetujuan persero Iainnya atau komisaris disesuaikan dengan badan usaha; Surat keterangan usaha dari kepala desa/kepala pasar untuk debitur perorangan; - RAB untuk kredit lnvestasi.<br /><br />B. Kredit Investasi Umum (KIU)<br />Adalah kreditjangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur atau calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk/jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atau company financing ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal (refinancing) termasuk untuk pernbiayaan bungn dalam masa konstruksi (interest during construction), obyek yang dibinyai dan lain-lain yang perlunasnnnya dari hnsil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai, jangka waktu maksimal sampai dengan 15 tahun. Persyaratan Kredit Modal Kerja Rekening Koran  (KMKRK)<br /><br />C. Kredit Property (KP)<br />Adalah kredit konsumsi yang terdiri atas kredit properti rumah tapak (kredit untuk pembelian rumah tapak), kredit properti rumah susun (kredit untuk pembelian rumah susun), dan kredit properti ruko rukan atau atau rukost (kredit untuk pembelian rumah toko atau rumah kantor atau rumah kost). Jangka kredit properti maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Sesuai dengan SE Direksi No. 0S4/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Mi 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP) : Surat permohonan kredit; - Pas photo 4x6 sebanyak 2 Iembar<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3etkfrcewbs/YWYCS62AX7I/AAAAAAABqwg/r9rbL6XVigYVZGiRgFpxHhoq3xc6-nazQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210727102623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-3etkfrcewbs/YWYCS62AX7I/AAAAAAABqwg/r9rbL6XVigYVZGiRgFpxHhoq3xc6-nazQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210727102623.jpg" width="640" /></a></div><a href="https://1.bp.blogspot.com/-eHB1ystNLo4/YWYCAZ1Pa8I/AAAAAAABqwY/22a-rdXpsIMWAdeVjWvipOzn0keTm01kQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210810103336.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-eHB1ystNLo4/YWYCAZ1Pa8I/AAAAAAABqwY/22a-rdXpsIMWAdeVjWvipOzn0keTm01kQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210810103336.jpg" width="640" /></a>Kemudian Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, dan NPWP; Surat kuasa mendebet rekening bermaterai; Surat pernyataan kesanggupan menyetor angsuran rutin tiap bulan; Surat pernyataan kesanggupan mengasuransikan minimal asuransi jiwa, PA plus PHK dan asuransi kebakaran; Bukti kepemilikan agunan tambahan; IMB dan PBB; Fotocopy mutasi rekening 6 bulan terakhir, Surat pernyataan kepemilikan fasiltas kredit properti; Untuk peminjam dengan gaji rutin: Fotocopy SK Pengangkatan pegawai tetap Iegalisir (untuk peminjam dengan gaji rutin); Surat keterangan gaji yang diketahui perusahaan/instansi; Rekomendasi kepala dinas/instansi.<br /><br />Untuk peminjam dengan penghasiian tidak rutin: SPT Tahunan terakhir, Surat pernyataan penghasilan perbulan yang diketahui suami atau istri; Copy neraca, laba rugi atau informasi keuangan terakhir, Copy akta pendirian perusahaan dan ijin-ijin usaha yang masih berlaku.<br /><br />D. Kredit Konsumsi Beragunan Property (KKBP)<br />Adalah kredit di luar kredit pemilikan properti dengan agunan berupa properti. dapat dipergunakan "untuk pembangunan atau perbaikan/renovasi rumah tapak, ruko, rukan, rumah kost, homestay atau rumah cassa/guest house yang digunakan untuk kebutuhan sendiri (tidak dipegualbeiikan) dan keperluan konsumsi iainnya. Jangka kredit KKBP maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit; Persyaratan : Sama dengan Kreclit Property.<br /><br />E. Kredit Pundi Kencana (KPK)<br />Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak Iain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dan jenis kredit yang diberikan adalah modal kerja dan/atau investasi. Jangka waktu maksimal untuk kredit Pundi Kencana adalah 3 tahun kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi, dengan tujuan penggunaan memberikan bantuan permodalan bagi pengusaha mikro 81 kecil yang mempunyai usaha produktif<br /><br />Persyaratan: Sesuai SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana: - Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 1 tahun; Tidak memilikl tunggakan kredit pokok dan bunga, Telah menjadi atau bersedia menjadi nasabah BankJatim;<br /><br />- Bukti kepemilikanllahan pertanian atau perjanjian sewa-menyewa lahan yang diketahui Kepala Desa; Surat permohonan kredit; Pas photo 4x6 sebanyak 2 Iembar, Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, Surat nikah dan NPWP;Bukti kepemilikan agunan tambahan; Copy rekening koran minimal 3 bulan terakhir; Laporan keuangan; Surat keterangan Kepala Desa atau Kepala Pasar atau SIUP atau TDP yang masih berlaku.<br /><br />Terkait Agunan, Bank Jatim juga menerapkan aturan tentang jenis agunan, yaitu: 1. Agunan Utama (obyek atau transaksi yang dibiayai dengan kredit) dan 2. Agunan Tambahan (dapat berupa deposito, tanah 8L bangunan, barang bergerak, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku)<br />Selain itu, Bank Jatim jguga menerapkan aturan bahwa dalam setiap pengajuan permohonan Kredit wajib memiliki agunan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk kredit Rekening Koran dan Investasi Umum sesuai SE Direksi No : 0S4/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang BPP Kredit lvlenengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Perlenis Kredit “Kredit Modal Kerja 81 Investasi minimum CEV 120%<br /><br />b. Untuk kredit Pundi Kencana sesuai SE Direksi No. O56/116/DIR/KAR/SE tanggal O9 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 "Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value (CEV) sebagai berikut: Untuk Modal Kerja Agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120%dari plafond kredit atas dasar THSL ; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit."<br /><br />c. Untuk kredit KKBP sesuai SE Direksi No. 054/101/SE/D1R/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 ”Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut: - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV (loan to value) dari THU tanah; - Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi<br /><br />Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti.”<br /><br />Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro & Kecil SK Direksi No. O43/O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 secara garis besar proses pemberian kredit diatur sebagai berikut:<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-KY85H7sMrqo/YWYCnkA9oxI/AAAAAAABqwo/iH0m_FezAvkpm38pVvkGszr131PRhkwqwCLcBGAsYHQ/s640/saksi%2Banalisis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-KY85H7sMrqo/YWYCnkA9oxI/AAAAAAABqwo/iH0m_FezAvkpm38pVvkGszr131PRhkwqwCLcBGAsYHQ/w640-h288/saksi%2Banalisis.jpg" width="640" /></a></div>Bermula dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan analisa dan pengusulan kredit yang dapat diuraikan Iangkah-langkahnya sebagai berikut:<br /><br />l. Pengumpulan data Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang Vdiperlukan, sumber dan cara memperolehhya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan.<br /><br />2. Verifikasi data. Kegiatan yang diiaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/on the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank Iain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.<br /><br />3. Analisa data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatifl seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsihasi Modal dan Harta Tetap serta Analisa sumber dan penggunaan dana/Pemyataan Pengadaan Kas Kegiatan, selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umu<br /><br />1. Pengumpulan data. Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang Vdiperlukan, sumber dan cara memperolehhya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan.<br /><br />2. Verifikasi data. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/o‘n the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan Iainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.<br /><br />3. Analisa data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta .Ana|isa sumber dan penggunaan dana/Pemyataan Pengadaan Kas. Kegiatan se|anjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kuaiitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/ pembelian dan penilaian agunan.<br /><br />4. Perhitungan kebutuhan kredit. Untuk jenis kredit investasi dan kredit modal kerja aplofend dan kredit modal kerja konstruksi dibuat cashflow untuk menentukan jumlah kredit penarikan/pelunasan kredit dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti kredit modal kerja umum/rekening koran dapat menggunakan metode perputaran modal kerja<br /><br />5. Pengukuran rating nasabah. Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manalemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industri dan aspek agunan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelorapokkan dalam rangka pengukuran tingkat risiko kredit yang akan diberikan.<br /><br />6. Penetapan struktur kredit. Dalam tahapan ini analis kredit menetapkan dalam usulannya mengenal Jems kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya—biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit Iainnya.<br /><br />7. Pembuatan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK). Harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, balk permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit. PAK terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut : BPD 1.1 (memorandum pengusulan kredit), BPD 1.2 (FormulirAspek Umum 8L Manajemen), BPD 1.3 (Formulir Aspek Pemasaran), BPD 1.4 (Formulir Aspek Teknis Produksi/Pembelian), BPD 1.5 (Formulir Aspek Keuangan), BPD 1.6 (Formulir Aspek Jaminan), BPD 1.7 (Formulir Kunjungan Setempat), K-4 (Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan); 8. Persetujuan kredit. Oleh Komite Pemutus Kredit dan 9. Pengajuan struktur kredit kepada debitur melalui SPPK (Surat Persetujuan persetujuan Pemberian Kredit) dan 10. Pengikatan kredit dan jaminan<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-TJTCWXhEojg/YWYC1DQDjXI/AAAAAAABqws/er9PerQLrYQqsH8WfH5tKlkOaSESLRkGwCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210727102637.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-TJTCWXhEojg/YWYC1DQDjXI/AAAAAAABqws/er9PerQLrYQqsH8WfH5tKlkOaSESLRkGwCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210727102637.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sebagai kantor cabang Bank Jatim cabang Kepanjen memiliki kewenangan memutus kredit sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan antara lain ;<br />a. SE Direksi Nomor 053/082/SEDIR/KMKorp tanggal 9 Juni 2015 tentang BPP penetapan limit, "wewenang limit untuk persetujuan pemberian kredit dan non kredit dalam bank garansi letter of credit dan skbdn tutup kurung untuk kantor cabang kelas 3 kurang dari sama dengan Rp2.500.000.000<br /><br />b. SK Direksi Nomor 057/314//mpr/tanggal 9 Oktober 2018 tentang BPP penetapan batas wewenang untuk persetujuan pemberian kredit dan non kredit dalam bank garansi. "Wewenang limit untuk persetujuan pemberian kredit dan non kredit dalam bank garansi untuk kantor cabang kelas III kurang dari sama dengan Rp3.000.000.000<br /> <br />c. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGRRTL tanggal 21 Oktober 2016 perihal ketentuan jaminan taksasi agunan kelompok peminjam dan total relationship konsep (TRC)<br /><br />Bahwa awalnya terdalwnya ANDI PRAMONO dengan ditemani oleh saksi Abdul Najib akan mengajukan kredit dengan jumlah nominal Rp30 milyar ke Bank Jatim Cabang Kepanjen, namun berdasarkan penjelasan dari saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen serta saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, bahwa Bank Jatim Cabang Kepanjen tidak berwenang memutus kredit dengan nilai sebesar itu, kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen hanya kurang dari atau sama dengan Rp2.500.000.000 (periode 09-O7-2015 s/d O8-10-2018) dan kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000.000 (periode 09-10-2018 keatas)<br /><br />Untuk kredit senilai Rp30 milyar dapat diajukan ke Bank Jatim Kantor Pusat, namun demikian terdakwa dapat mengajukan kredit dengan sistem Grouping atau memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (anggota keluarga, karyawan, temaan/kolega), sedangkan untuk prosesnya akan dipermudah oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen serta saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit. Setelah mendapat penjelasan tersebut, terdakwa menyetujuinya.<br /><br />Bahwa yang dimaksud pengajuan kredit dengan sistim Grouping adalah debitur inti/key person meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga atau teman) yang tidak memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun persyaratan sebagai debitur yang layak untuk menerima kredit, sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkreditan di PT. Bank Jatim Tbk<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-rtbrK7ek6t4/YWYDa8PJbeI/AAAAAAABqw0/n2YZ1Q0rgRU5gYPThChJLVtlzG3LyVinwCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210727102623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-rtbrK7ek6t4/YWYDa8PJbeI/AAAAAAABqw0/n2YZ1Q0rgRU5gYPThChJLVtlzG3LyVinwCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210727102623.jpg" width="640" /></a></div>Maksud dan tujuan pengajuan kredit dengan sistem Grouping tersebut adalah untuk memecah jumlah kredit yang diajukan oleh debitur inti, sehingga wewenang memutus kredit ada ditangan Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen, dan dengan memecah kredit tersebut juga berdampak pada prestasi kinerja pejabat Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang, Penyelia Operasional Kredit maupun Analis / account ofiicer, sedangkan bagi debitur inti memperoleh dan menggunakan dana yang cair dari Grouping kredit untuk kepentingannya.<br /><br />Bahwa orang-orang yang dipinjam namanya oleh Terdakwa dan diajukan sebagai debitur dalam permohonan kredit Grouping terdakwa di Bank Jatim cabang Kepanjen adalah Gunawan Andi Mulyo, Heri Wahyudi, Ahmad Zakarya, Rizal Anfi, Muhammad Sharoni, Nurul Yaqin, Andri, Agus, Ahmad Rohim, Enik Handayani<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan proses pengajuan kredit dengan sistem grouping tersebut terdakwa selaku debitur inti / key person telah mempersiapkan dokumen diantaranya kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat nikah / cerai dari orang-orang yang namanya dipinjam tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Muhammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Pimpinan Bank Jatim cabang Kepanjen dan melalui saksi Edhowin Fransisca Riawan, ST selaku penyedia operasional kredit<br /><br />Setelah menerima berkas permohonan kredit grouping dari terdakwa, kemudian saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M dan saksi Edhowin Farisca Riawan, ST, menyerahkan dokumen-dokumen yang diterima dari terdakwa tersebut kepada Analis / account officer (AO) yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi, saksi Dhonny Eka Aryan Darma Putra<br /><br />Selajutnya memerintahkan mereka (Reza Pahlevi, Arif Afandi, Dhonny Eka Aryan Darma Putra) untuk memprosesnya dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, dengan cara melengkapi kekurangan dokumen permohonan kredit, diantaranya dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Keterangan Usaha<br /><br />Padahal debitur dimaksud tidak memilikl usaha, sedangkan persyaratan jaminan tambahan yang harus dimiliki debitur, diurus oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M , saksi Edhowin Farisca Riawan, ST, dan saksi Abdul Najib, karena Jaminan tambahan tersebut diperoleh dengan cara pembelian yang pembayarannya dengan menggunakan dana hasil realisasi kredit yang diajukan atas 11 nama debitur kredit grouping terdakwa.<br /><br />Bahwa orang-orang yang namanya dipinjam oleh terdakwa untuk diajukan sebagai pemohon kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen yang tidak memiliki jaminan tambahan (agunan) adalah debitur atas nama Enik Andayani, M. Saroni, Agus, Andre, Ahmad Rohim, Rizal Afni, Nurul Yaqin<br /><br />Karena ternyata jaminan tambahan yang di atas namanya debitur debitur tersebut baru dibeli, dibalik nama dan dibebani hak tanggungan untuk diajukan agunan kredit di Bank Jatim cabang Kepanjen bersama dengan realisasi kredit dan pembayarannya menggunakan uang hasil pencairan kredit tersebut</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-IcJMb-c0J-Y/YWYDsB7uUvI/AAAAAAABqxA/uR_nmpUdn5sGRm8KL97mCS9RMkuOIkNrQCLcBGAsYHQ/s640/5%2B%2B%2B%2B%2BIMG20210727102559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-IcJMb-c0J-Y/YWYDsB7uUvI/AAAAAAABqxA/uR_nmpUdn5sGRm8KL97mCS9RMkuOIkNrQCLcBGAsYHQ/w640-h288/5%2B%2B%2B%2B%2BIMG20210727102559.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan September 2019 telah mengajukan kredit di Bank Jatim cabang Kepanjen dengan menggunakan nama sendiri atau menggunakan nama orang lain (grouping) dengan kelengkapan dokumen kredit yang tidak benar<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Muhammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku pimpinan cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan saksi Edhowin Frarisca Riawan selaku penyedia operasional kredit, diproses dan disetujui dengan mengabaikan ketentuan tentang perkreditan di PT Bank Jatim Tbk, prinsip kehati-hatian perbankan dan tata kelola perusahaan perbankan yang baik (Good Corporate Governance) yang mengakibatkan tidak terbayarnya angsuran kredit dan menimbulkan kredit macet (kolek 5) berdasarkan saldo per 31 Maret 2001 dengan rincian sebagai berikut : GB A 12<br /><br />Bahwa dalam proses permohonan kredit grouping yang diajukan oleh terdakwa, terdapat beberapa penyimpangan pada analisa kredit yaitu ; 1. Petugas kredit Bank Jatim cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja: investasi atau kredit KKBP tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha:  2. Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB pada pembahasan. 3. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya<br /><br />4. Analisa kredit dilakukan oleh analis kredit dengan cara rekayasa laporan keuangan seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai; 5. Analisis tidak melakukan pengecekan lokasi langsung (on the spot) ke lokasi usaha debitur, alamat debitur dan jaminan debitur; 6. Repaymen Capacity hanya didasarkan kepercayaan analisis kredit kepada debitur inti Andi Pramono; 7. Tidak terdapat analisa total relationship konsep dalam pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti Andi Pramono;<br /><br />8. Pelanggaran proses analisa kredit oleh analis kredit tersebut atas perintah atau arahan dari terdakwa M. Ridho Yunianto dan Edhowin Farisca; 9. Penggunaan debitur topengan,  pemecahan kredit dalam rangka penyesuaian kewenangan pimpinan cabang serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya, dan 10. Proses analisa kredit yang dibuat oleh analis disesuaikan dengan permohonan tidak dilakukan on the spot/survei terhadap usaha dan agunan grouping serta berkas kredit tidak lengkap<br /><br />Kredit yang tergabung dalam grup terdakwa Andi Pramono sebanyak 17 perjanjian kredit, sebanyak 5 perjanjian kredit dilakukan survei sedangkan sebanyak 12 perjanjian kredit tidak dilakukan survei terinci sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-9kSROvq2Ok0/YWYD1fhWgbI/AAAAAAABqxE/gnAuoA8phkgB85ZrYVDA_21aaKaEAyYHgCLcBGAsYHQ/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-9kSROvq2Ok0/YWYD1fhWgbI/AAAAAAABqxE/gnAuoA8phkgB85ZrYVDA_21aaKaEAyYHgCLcBGAsYHQ/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sebagtan besar pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai dan juga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap, yaitu tidak melakukan verifikasi ijin usaha, Jaminannya kurang, tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa.<br /><br />11. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat akan mengajukan permohonan kredit, hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah : GB C 13<br /><br />12. Penilaian agunan/Jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL); 13. Adanya pratik plafondering dan gali Iubang tutup Iubang untuk memanipulasi tingkat NPL yaitu : GB E 14<br /><br />14. Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit, sebagian dari nilai kredit grouping Andi Pramono sebesar Rp33.199.116.119.68 digunakan untuk kentingan terdakwa Andi Pramono sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi Muhammad Ridho Yunianto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, dengan cara dipotong antara 7% s/d 10% dari nilai realisasi kredit masing-masing debitur dengan rincian : 1. Debitur atas nama Enik Handayani (2 loan) 7% atau total Rp140.000.000; 2. Debitur atas nama Agus (2 loan) 7% atau total Rp210.000.000; 3. Debitur atas nama Heri Wahyudi (2 loan) 7% atau total Rp70.000.000; 4. Debitur atas nama Rizal Anfi 7% atau Rp210,000,000; 5. Debitur atas nama M. Saroni 7% atau Rp210.000.000; 6. Debitur atas nama Nurul Yaqin 7% atau Rp210000.000; 7. Debitur atas nama Andri 7% atau Rp210,000,000; 8. Debitur atas nama Ahmad Rohim 7% atau Rp210.000.000.<br /><br />Total keseluruhan puflgutan fee sebesar Rp1.750.000.000. Total fee tersebut dibagi dua sama rata antara Muhammad Ridho Yuniantodengan saksi Edhowin Farisca Riawan, masing-masing menerima sebesar Rp875 juta<br /><br />Bahwa dari uang hasil pencairan kredit grouping tersebut, oleh terdakwa digunakan juga ntuk pembayaran hutang-hutang terdakwa pada saksi Abdul Najib sesuai dengan bukti dokumen setor tunai dari Bank Jatim cabang Kepanjen, yaitu ; Pada tanggal 5 Oktober 2018 setot tunai ke rekening 0601005280 atas nama Abdul Najib sebesar Rp100 juta;  Pada tanggal 20 Oktober 2018 setor ke rekening 00601005280 atas nama Abdul Najib sebesar 400 juta; Tanggal 7 November 2018 setor ke rekening nomor 060 222 2021 atas nama Abdul Najib sebesar 60 juta dan tanggal 22 April 2019 setor ke rekening nomor 006030107710 atas nama Abdul Najib sebesar 2,4 miliar<br /><br />Berdasarkan Print Out Rekening Tahapan pada BCA No. 3170320777 atas nama Andi Pramono alamat Jl. Trunojoyo 88 Desa Gondanglegi Kulon Rt 27 Rw. 03 Kecamatan Gondanglegi Kab. Malang, periode bulan Februari 2018 s/d Desember 2018, terdapat 19 transaksi Transfer 2 Banking ke Rekening atas nama Abdul Najib késeluruhan senilai Rp152.750.000<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-66l1HlQvpRo/YWYETJGj4jI/AAAAAAABqxQ/p252DvDrSicwNDf_246YULb6pj2s8MzEwCLcBGAsYHQ/s1067/RIDHO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-66l1HlQvpRo/YWYETJGj4jI/AAAAAAABqxQ/p252DvDrSicwNDf_246YULb6pj2s8MzEwCLcBGAsYHQ/w640-h360/RIDHO.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa yang mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar, yang diproses oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi Edbowin Farisca Riawan, ST dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:<br /><br />l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Pasal 2 ayat (1), Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara Anak.<br /><br />Pasal 4 ayat (1), Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; C. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; konsolidasi dengan Perusahaan; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g, Risiko Stratejik; dan h. Risiko Kepatuhan;  ayat (2), Bank Umum Konvenslonal wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk Seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /><br />2. Kodlflkasi Peraturan Bank Indonesia terkalt Managemen Good Corporat Governance : BAB I, Pasal 1 Peraturan 81 No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 – 8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemlmpin kantor Cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern - Pasal 2 ayat(1) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan ataujenjang organisasi.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-If2gf4XT3jw/YWYEewGjXeI/AAAAAAABqxU/ovmYRrJ6AQ8MKvftYJ4ulwgN6f-F3227gCLcBGAsYHQ/s1067/IMG_20211012_113228%2B%2B%2BRIDHO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-If2gf4XT3jw/YWYEewGjXeI/AAAAAAABqxU/ovmYRrJ6AQ8MKvftYJ4ulwgN6f-F3227gCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG_20211012_113228%2B%2B%2BRIDHO.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pelaksanaan prlnsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.<br /><br />Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum<br /><br />3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten;<br /><br />4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK03/2017 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum; <br /><br />5. Surat Keputusan Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRAD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi dan SK Direksi No. 043/030/‘YEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil bab 1.5 disebutkan; bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah.<br /><br />Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam : ”Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah", mcliputi: 1. Kredilitas menajemaen yang ditunjang sub pilar yaitu ; kemampuan mengeloln usalm, kejujurrm dan itikad baik dari anggota manajemen debilur; <br /><br />2. Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar, yaitu hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasarahn dan tehnis produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan peneglolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut “Firstway Out” yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman; <br /><br />3. Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkredrtian yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan ”Second Way Out” yang merupakan jalan terakhif penyelesaian pembayaran kembali pinjaman;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-pkA_C3gj5hg/YWYFAhZvYqI/AAAAAAABqxg/DieW8-Ub6Z4yjSSuXWN9RLUMC1zPOiIBQCLcBGAsYHQ/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-pkA_C3gj5hg/YWYFAhZvYqI/AAAAAAABqxg/DieW8-Ub6Z4yjSSuXWN9RLUMC1zPOiIBQCLcBGAsYHQ/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div> 6. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab III, Proses Persetujuan Kredit. ”Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:<br /><br />- Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya. - Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit -Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI; - Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit."<br /><br />7. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal. 20 poin 2.9.3, Verifikasi Data ”Sebelum membuat PAK, data dan / atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan veririkas[/re- check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen." Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunun "Hal yang harus dilakukan menganalisa mengenai kondisi agunan besert yang antara Iain meliputi: kondisi dan lokasi agunan beserta dokumen-dokumennya yang antara lain meliputi ; kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash EqiwifalentValue, dokumen-dokumen kepemilikannya, status agunan dan jenis pengikatnya<br /><br />8. SE Direksi No. 054/183/XH/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. "<br /><br />9. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 2 : "Membuat permohonan dan pengolahan kredit untuk realisasi kredit fiktif ”<br /><br />10. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan ”Ha| yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi : kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”<br /><br />11. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No 054/182/XII/2016/SE./DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 Lampiran CEV Jaminan PerJenis Kredit ”Kredit Modal Kerja 81 Investasi minimum CEV 120%."<br /><br />12. SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 ”Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut : Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit.”<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1RBYp2-B-IY/YWYFPirZPuI/AAAAAAABqxk/cxQiXdGr6XAIQfg1nSPk9frYi74WUCg4wCLcBGAsYHQ/s640/saksi%2Banalisis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-1RBYp2-B-IY/YWYFPirZPuI/AAAAAAABqxk/cxQiXdGr6XAIQfg1nSPk9frYi74WUCg4wCLcBGAsYHQ/w640-h288/saksi%2Banalisis.jpg" width="640" /></a></div>13. SE Direksi No. O54/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 ”Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut: - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari THU tanah; - Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi; - Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti."<br /><br />14. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 8L Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 1 : ”Memanipulasi data pengolahan hingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan<br /><br />15. SE Direksi Nomor 053/O28/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit/‘Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan ' non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III 5 Rp2.500juta."<br /><br />16. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). "Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas I11 Rp3.000juta<br /><br />17. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No.054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan Total Relationship Concept (TRC) poin 4 ”maka setiap permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap group debiturnya sebagai berikut: a. Analis harus melakukan identifikasi siapa saja group debitur dari permohonan kredit,<br /><br />b. Untuk mengetahui kondisi group debitur dan risiko kredit, maka setiap group debitur harus dilakukan check SID – BL. c. Anaiis harus membuat perhitungan Total Relationship Concept (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada Group sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat diketahui, d. Apabiia dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah 8L Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel."<br /><br />18. SK Direksi No. O58/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman' Pelaksanaan Reward 82 Punishment System hal. 61 Lam_piran I1 Bidang Kegiatan : Kredit No. 3 Menerima komisi dari debitur<br /><br />19. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 84 Punishment System Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 7 ”Merealisasi Kredit Fiktif”.<br /><br />20. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System hal. 59 Lampiran 11 No.6 ”Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadi."<br /><br />21. SE Direksi No. OS4/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggai 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. ”Aktifitas tersebut di atas saiah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan clalam lokasi proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai."<br /><br />22. SE Direksi No. 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 BPP Kredit Menengah dan  Korporasi Bab II Analisa Kredit hal 40 dan SE Direksi No. 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa dan Pengusuian Kredit hal 33 ; " - Peniiaian agunan pada prinsipnyé diiakukan oleh minimai 2 (dua) petugas kredit / Analis Kredit dan diketahui atasan Iangsung yang bersangkutan. Dalam rangka penilaian penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya  untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 harga pembanding<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Y8VMz4HV1sc/YWYFedXI09I/AAAAAAABqxs/RFf9Dd_syG0nCC3ELhg5bnwOCyrLUXxwwCLcBGAsYHQ/s640/5%2B%2B%2B%2B%2BIMG20210727102559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-Y8VMz4HV1sc/YWYFedXI09I/AAAAAAABqxs/RFf9Dd_syG0nCC3ELhg5bnwOCyrLUXxwwCLcBGAsYHQ/w640-h288/5%2B%2B%2B%2B%2BIMG20210727102559.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">23. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Hal 20 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 hal 21, Bab II Analisa Kredit - Verifikasi Data ”Da|am hal permintaan informasi kepada pihak Pemasok/Pembeli untuk memverifikasi Hutang/Plutang debitur sulit dilakukan, maka verlfikasi dapat dilakukan melalui bul<ti—bukti pembukuan yang ada pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya)."<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><br />24. SE Direksi No. O54/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/15 poin 3.5.5 "Peminjam diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit"<br /><br />25. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. O43/O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005. Daftar Lampiran Kredit, Ketentuan-ketentuan di bidang asuransi - poin 1.b.1 ”Terhadap barang-barang jaminan kredit yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan pertanggungan barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank'Jatim"<br /><br />26. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System hal. 58 Lampiran I No. 7 ”Menjalankan usaha atau kegiatan yang memiliki pertentangan kepentingan (Conflict of interrest) dengan usaha bank."<br /><br />27. SE Direksi No. O49/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 Perihal BPP Benturan Kepentingan hal I-3 "Seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (conflict of interest) dalam perusahaan. PT. Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja”<br /><br />28. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System _hal. 59 Lampiran I No. 5<br />"Memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan dana pribadi tanpa melalui prosedur kredit Bank."<br /><br />29. SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang. BPP Kredit Menengah 8t Korporasi Bab II Analisa Kredit Hal. 48 dan SK Direksi No. O43./O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa Kredit : "Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunantidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini, pengertian keluarga adalah keluarga sampal dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adil<, ipar, menantu dan mertua.”<br /><br />30. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No, 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 ”Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan / kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan—l<elemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barangjaminan.”<br /><br />31. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. O43/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 ”Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan—kelemahan / kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barangjaminan.”<br /><br />Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp37.093.529.464,56 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah koma lima puluh enam sen), dengan perhitungan iumlah Baki Debet sebesar Rp33.199.166.119,68 (tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah koma enam puluh delapan sen) ditambah dengan out standing bunga sebesar Rp3.894.413.344,88, (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empatjuta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah koma delapan puluh delapan sen) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 - 2019.<br /><br />Perbuatan terdakwa ANDI PRAMONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt)<br /></div></div><p></p>

News Tipikor Debitur Andi Pramono Dituntut ’25.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp37 M

- Selain Terdakwa Andi Pramono, JPU juga menutut Dua Terdakwa lainnya, yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Caban...

»