
Dr. Nurkholis, S.Sos., M.Si., CIPA. CICHM menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim sejak 30 Januari 2021 - Agustus 2024. Mengapa Penyidik Kejati Jatim menyebut Nurkholis selaku Kadis ESDM periode Januari - Agustus 2024, dan mengapa menghilangkan masa jabatannya selama tiga tahun? Apakah cara ini untuk "menyelamatkan" pejabat lain di Dinas ESDM seperti Didik Agus Wijanarko, M. Sholeh dan Ariful Bhuana?
Oleh: Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO
BERITAKORUPSI.CO -
"Hukum dan politik ibarat dua garis lurus yang saling membutuhkan, namun sulit hidup berdampingan."
Kalimat ini seolah menjadi potret nyata dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Kasus ini tak hanya menyita perhatian publik, tapi juga memunculkan tanda tanya besar: apakah ini murni penegakan hukum, atau sekadar respons atas tekanan politik?
Publik tentu masih ingat, pada pertengahan April dan Juli 2026 lalu, Penyidik Kejati Jatim sudah lebih dulu menetapkan empat tersangka. Mereka kini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai Terdakwa sejak 14 Oktober 2026. Keempatnya adalah:
- Aris Mukiyono (Kadis ESDM Jatim periode Agustus 2024–2026)
- Alm. Ony Setiawan (Kabid Pertambangan, meninggal saat ditahan Rutan Kejati)
- Hermawan (Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah)
- Ertika Dinawati (Kabid Geologi dan Air Tanah)
Namun, kejutan datang pada 16 November 2026. Kejati Jatim menetapkan mantan Kadis ESDM Jatim, Nurkholis, sebagai tersangka baru dan langsung menahannya dini hari keesokannya.
Masa Jabatan yang "Dihilangkan"
Yang bikin menggelitik dan mencurigakan, dalam surat penetapan tersangka, penyidik hanya menyebut Nurkholis menjabat sebagai Kadis ESDM selama delapan bulan, yaitu sejak Januari hingga Agustus 2024.
Padahal, faktanya Nurkholis duduk di kursi nomor satu Dinas ESDM Jatim sejak 30 Januari 2021 - Agustus 2024. Pertanyaannya, kenapa tiga tahun masa jabatannya (2021-2023) seolah "dihilangkan" dari radar penyidik?
Apakah ini cara halus untuk "menyelamatkan" pejabat-pejabat lain di lingkaran Dinas ESDM pada periode tersebut? Mari kita telusuri. Saat Nurkholis mulai menjabat Kepala Dinas ESDM pada Januari 2021, struktur Dinas ESDM diisi oleh nama-nama seperti Ariful Bhuana (Kasi), M. Sholeh (Kabid Geologi), dan Didik Agus Wijanarko (Sekretaris).
Jabatan sekretaris kemudian sempat beralih ke Ony Setiawan, lalu kembali ke Ariful Bhuana pada Februari 2024. Sementara itu, Nurkholis sendiri pada 22 Agustus 2024 dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur. Ia sempat menjabat Pj Bupati Pasuruan pada Januari - September 2024, dan Pj Walikota Probolinggo September 2024 - Pebruari 2025, hingga akhirnya jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim sebelum akhirnya "dijebloskan" ke penjara oleh Kejati Jatim.
Dengan memotong masa jabatan Nurkholis hanya di Januari - Agustus tahun 2024, apakah penyidik sengaja menutup celah agar pejabat lain seperti Didik Agus Wijanarko, M. Sholeh, atau Ariful Bhuana termasuk Roy Haryono selaku Direktur Direktur PT Media Nusantara sekaligus orang kepercayaan Aris Mukiyono yang mengelola uang hasil Pungli tidak terseret?
Mengingat, penggeledahan Kejati di Kantor Dinas ESDM di Jalan Tidar Surabaya baru dilakukan pada 16 dan 21 April 2026. Tepat setelah Ariful Bhuana dipindah ke Sekretariat DPRD Jatim pada awal 2026. Bahkan, saat penggeledahan pertama, seorang wartawan sempat ikut "diamankan" hingga pukul 22.00 WIB. Ada apa di balik ini?
Pengakuan di Persidangan dan Rincian Kejati Jatim
Di persidangan, Nurkholis sebenarnya tak menampik. Ia mengakui menerima uang dan emas 50 gram (sebagai cenderamata perpisahan) dari bawahannya, Ony Setiawan dan Ertika Dinawati, dengan total nilai yang sudah dikembalikan.
Menanggapi penetapan tersangka baru ini, Kepala Kejati Jatim dalam konferensi persnya merinci bahwa total pungli mencapai Rp 1,23 miliar. Nurkholis disebut menikmati uang sebesar Rp687,5 juta plus emas 50 gram dari total pungutan yang dikumpulkan dari puluhan pemohon izin di bidang pertambangan dan geologi.
Menurut Nurkholis, uang yang diterimanya dari Ony Setiawan dan Ertika Dinawati seluruhnya diserahkan kepada Panitia Pembangunan Mesjid di daerah Surabaya Utara. Dan uang berikut emas sudah dikembalikan ke penyidik. Namun penyidik menjelaskan disita.
Penyidik Kejati Jatim pun menjerat Nurkholis dengan pasal pemerasan (Pasal 12 e UU Tipikor) atau menerima Gratifikasi (Pasal 12 B UU Tipikor) atau menerima Hadiah atau Janji (Pasal 606 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, dan langsung menahannya selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang Kejati Jatim.
Publik Jawa Timur butuh kejelasan. Kasus ini tidak boleh berhenti pada sekadar mencari tumbal atau panggung sandiwara hukum. Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO dan LSM LIRA DPW Jatim akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Apakah ini murni proses hukum, atau ada "tangan tak terlihat" yang bermain? Waktu yang akan menjawab.
© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel berita ini tanpa izin tertulis dari Redaksi BERITAKORUPSI.CO.


Posting Komentar
Tulias alamat email :