0


Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd saat ini berstatus terpidana korupsi dan menjalani hukuman penjara di Lapas Porong, Ia kembali divonis untuk perkara korupsi yang kedua atas  penyelewengan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Pendidikan di Jawa Timur

BERITAKORUPSI.CO –
"Keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Atau, Sudah jatuh tertimpa tangga" Ini adalah peribasa yang bermakna bahwa seseorang yang berakal sehat atau memiliki pengalaman tidak akan mengulangi kesalahan atau kebodohan yang sama untuk kedua kalinya.

Peribahasa diatas sepertinya tidak berlaku bagi Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd mantas Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yang terjerat kasus tindak pidana korporasi untuk kedua kalinya.

"Sudah jatuh tertimpa tangga". Perumpamaan inilah yang mungkin dialami Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd. Sebab,  saat ini Ia masih mendekam di penjara sebagai warga binaan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)Porong Sidoarjo sebagai narapidana selama empat tahun enam bulan dalam perkara korupsi yang pertama, dan kini kemabli divonis selama 11 tahun untuk perkara kedua kalinya karena penyelewengan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah di Jawa Timur

Kasus pertama yang menjerat terpidana Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd adalah penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2018 sebesar Rp16,2 miliar, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp8,2 miliar. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang praktik dan pengadaan peralatan di 60 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur

Dalam kasus ini, Ia tak sendiri melainkan bersama terpidana Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung, Kecamatan Jombang,  Kabupaten Jember. Keduanya divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada tanggal 19 Desember 2023

Impian Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd meninggalkan teruji besi di Lapas Porong Sidoarjo untuk kembali berkumpul bersama keluarganya di tahun 2026 ini harus dikubur dalam-dalam, karena Ia kembali terjerat kasus Korupsi yang jumlahnya jauh lebih besar yakni Rp157.603.093.098

Kasus kedua ini adalah menyalahgunakan wewenang dalam Pengelolaan Belanja Hibah Barang dan Jasa untuk SMK Swasta Jawa Timur tahun anggaran 2017 sebesar Rp100.556.750.425, serta Belanja Modal Sarana dan Prasarana (Sarpras ) untuk SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim) tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.446.703.791  atau total anggaran seluruhnya sebesar Rp176.003.454.216 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098

Kasus perkara ini menyeret sebanyak enam orang Terdakwa yang terdiri dari dua Pejabat Dinas Pendidikan dan empat pihak swasta yang dibagi dalam dua klaster masing-masing tiga terdakwa

Dalam klaster pertama, Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd bersama seorang sahabatnya semasa pejabat Dinas Pendidikan dengan menyandang gelar S3 atau Strata tiga dengan gelar doktor, yaitu Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kabid sekaligus PPK dan KPA Dinas Pendidikan Jatim dan seorang kawannya diluar birokrasi yakni Jimmy Tanaya yang mengerjakan kegiatan tanpa ada kontrak kerja dengan meminjam PT Multi Centra Alkesindo, sebagai BO (Benefit Owner)

Sedangkan klaster kedua yaitu: Supriyatno selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara, Lidya Tanaya, adik kandung terdakwa Jimmy Tanaya, selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan Heri Budianto selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa Jimmy Tanaya (dalam persidangan terungkap Heri Budianto menerima uang Rp208 juta dari terdakwa Jimmy Tanaya). Ketiganys saat ini masih menjalani proses persidangan

Namun dalam kasusperkara ini, hukum sepertinya berpihak terhadap terdakwa yang juga terpidana Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd bersama dua  sahabatnya saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman, Jumat, 31 Juli 2026

Bayangkan, dalam tuntutan JPU, selain pidana penjara 16 tahun 6 bulan dana denda Rp500 juta, Ia bersama sahabatnya sama-sama dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp8.070.256.471,50, sedangkan kawannya, Jimmy Tanaya selain dituntut pidana penjara selama 18 tahun denda satu miliar serta uang pengganti sebesar Rp78 miliar lebih, tetapi oleh Majelis Hakim dihilangkan dalam putusannya, sehingga hanya pidana penjara dan denda. Itupun ketiga sahabat ini tidak terima divonis bersalah walupun bukti sudah terungkap di persidangan.

Pertanyaannya kemudian adalah, siapa yang akan menanggung kerugian keuangan negara sebesar Rp90 miliar lebih ini karena putusan Majelis Hakim tidak menghukum ketiga terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara? Apakah kerugian keuangan negara hanya tercatat di kertas tuntutan JPU dan putusan pengadilan? Entahlah.... Yang pasti JPU masih berupaya untuk membuktikan tuntutannya melalui upaya hukum banding dan Kasasi

Namun pertanyaannya kemudian, apakah Hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur maupun Hakim Agung di Mahkamah Agung akan sama dengan Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya atau berbeda?. Ini masih butuh waktu lama untuk menanti hasil putusan dari kedua lembaga peradilan sebagai gawang terakhir dalam proses peradilan

Sementara dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun denda sebesar Rp300 subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan sahabatnya, Dr. Drs. Hudiyono, M.Si dihukum lebih ringan setahun

PROFIL:
  • Nama Lengkap: Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd (sering ditulis Saiful Rachman)
  • Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 3 Mei 1959 (usia 67 tahun per Juli 2026)
  • Agama: Islam
  • Alamat Terdaftar: Surabaya, Jawa Timur
  • Pangkat/Golongan: Pembina Utama Madya – IV/d (setingkat Eselon I)
  • Status ASN: Pensiun per Mei 2019; sebelumnya Pengguna Anggaran utama Dinas pendidikan Jawa Timu

RIWAYAT PENDIDIKAN
  • S1: Drs. Pendidikan
  • S2: Magister Manajemen (MM) &  Magister Pendidikan (M.Pd)
  • S3: Doktor bidang Manajemen Pendidikan

JEJAK KARIER
  • 1985: Memulai karier sebagai guru di SMA di lingkungan pendidikan Jatim
  • 2000-an: Kepala SMKN 4 Kota Malang
  • 2010–2014: Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdik Jatim
  • 2015 – Mei 2019: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (diangkat Gubernur Soekarwo)
  • Pasca 2019: Ditetapkan sebagai fungsional Widya Iswara sebelum akhirnya tersandung kasus hukum

JEJAK KELAM;
  • Tahun 2023 tersebut kasus perkara Korupsi untuk pertama kalinya dan berstatus terpidana
  • Tahun 2026, Kembali terseret kasus Korupsi untuk kedua kalinya. Status masih Terdakwa karena putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya belum berkekuatan hukum tetap

(Tim Investigasi BEEITAKORUPSI.CO)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin.

Posting Komentar

Tulias alamat email :

 
Top