PH Terdakwa Dalam Pledoinya Mengungkap Fakta Bahwah Berkas Perkara Yang Dilimpahkan Berbeda Dengan Yang Diperiksa Di Persidangan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfErAbI84oLrzg4POpaWCftBY5t1GZW6BDAGGGj2hnnBq2mz6Fw9QeqnL5szgxOSe6lyY0cHjvb7oBKi09atfSvzecgxgUAVThNGGGJT5oTnma8GVLHXWFKNnlK2T8rAbpCPvZ9C5vzjhBxCNZCTKl_jJF1FhlPYsOl7qhS5M71qUqNTX5-_uovxOAAK0/s1600/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfErAbI84oLrzg4POpaWCftBY5t1GZW6BDAGGGj2hnnBq2mz6Fw9QeqnL5szgxOSe6lyY0cHjvb7oBKi09atfSvzecgxgUAVThNGGGJT5oTnma8GVLHXWFKNnlK2T8rAbpCPvZ9C5vzjhBxCNZCTKl_jJF1FhlPYsOl7qhS5M71qUqNTX5-_uovxOAAK0/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 berbeda dengan berkas perkara yang diperiksa di Persidangan yaitu Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang sudah berkeuatan hukum tetap. Lalu Apakah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tidak mengetahuinya? Apakah ada sesuatu hal yang ditutupi dalam kasus perkara dugaan pidana Pencabulan yang menyeret Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai Terdakwa?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Selasa, 14 Oktober 2025, kembali menggelar sidang perkara kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh  Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai Terdakwa terhadap korban “ASPA” selaku anak tiri kedua Terdakwa (korban lahir tahun 2003 dan anak tiri pertama lahir tahun tahun 2000 dari pernikahan pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje 2001) atau anak kandung kedua  dari pernikahan pertama antara dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya,  dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (yang saat ini bertugas di Mabes Polri) yang menikah pada Novmber 2001 di Batu, Jawa Timur (kemudian bercerai pada tahun 2011 di PN Batam/Catatan Spil dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Malang). Sedangkan dari pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje yang kedua pada tahun 2013 (dan bercerai pada tahun 2017 di PA Surabaya) memiliki 1 anak angkat laki-laki. Sementara pernikan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada tahun 2021 belum dikaruniai anak (bercerai pada September 2025 di PA Aurabaya), dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan atas tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari Kesatuan TNI AL serta membayar biaya restitusi sebesar Rp52.878.222 dari Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya (Selasa, 30 September 2025) terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFup9Z0RnN2y6p_G6zJBfQGcyj_Dv74dLwmWPASJ7RjpUQwroGWVH1Fc13KmLsOI5tljthkSvIrwVnLWuQrAUY1fkV3hEixIUUVQXdT1FoeJQ4K4cXgXt42Dd15NRUih8sizkCk6FI5keyYRw-XJTIb9Y_jsxUsegzG9x_r2E8pwxcENjC16Txbq5s9pg/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFup9Z0RnN2y6p_G6zJBfQGcyj_Dv74dLwmWPASJ7RjpUQwroGWVH1Fc13KmLsOI5tljthkSvIrwVnLWuQrAUY1fkV3hEixIUUVQXdT1FoeJQ4K4cXgXt42Dd15NRUih8sizkCk6FI5keyYRw-XJTIb9Y_jsxUsegzG9x_r2E8pwxcENjC16Txbq5s9pg/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red;"><br />Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html</a><br /><br />Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 Sby Dalam Perkara Dugaan Penca**lan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html</a></span><br /><br />Persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Dilmil III-12 Surabaya dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang terdiri dari Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH,; Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH;, Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum,;  Kolonel (Purn) Bhumi A, SH., MH,; Letkol (Purn) Rudi Sangadji, SH., MH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dari Yayasan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya diketuai Majelis Hakim yang juga selaku Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA serta Panitra Letnan Satu Destri Prasetyoandi, SH., MH<br /><br />Dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengungkap fakta bahwah berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berbeda dengan berkas perkkara yang diperiksa di persidangan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLYfRPWo6goR01qEkXh667h6cZvKvSKWz0kfzyo5Uscr8Lx8uVMVe-dHZLxdezvys12-69mmoCjN35XIzN6SSLhHL5S5fRNfkhFboWKXjfUP8mZF41SBOaF1aizo1WZ3_gxpb3ecDnV4NhI1_Y32rxHw5Y6rhqUaFIRGhQgmgZZ91oqJcefiM0OCGQlT4/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLYfRPWo6goR01qEkXh667h6cZvKvSKWz0kfzyo5Uscr8Lx8uVMVe-dHZLxdezvys12-69mmoCjN35XIzN6SSLhHL5S5fRNfkhFboWKXjfUP8mZF41SBOaF1aizo1WZ3_gxpb3ecDnV4NhI1_Y32rxHw5Y6rhqUaFIRGhQgmgZZ91oqJcefiM0OCGQlT4/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Pledoi sebanyak 37 halaman kertas HVS itu dibacakan secara bergantian oleh Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH, Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang serta Finistri Noor dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya mengatakan, bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 berbeda dengan berkas perkara yang diperiksa di Persidangan yaitu Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang sudah berkeuatan hukum tetap. <br /><br />Dalam Pledoinya, Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, sebagaimana tujuan persidangan adalah untuk menegakkan keadilan melalui proses hukum yang adil, transparan, dan konsisten serta melindungi hak asasi manusia setiap individu dengan melaksanakan proses peradilan yang tidak memihak.<br /><br />Penaseht Hukum Terdakwa mengatakan, adapun tindakan hukum yang dilakukan oleh Oditur Militer/penuntut umum sebelum dilakukan gelar persidangan adalah berupa pelimpahan berkas perkara kepada pengadilan. Kaitan antara berkas perkara dengan dakwaan sangat erat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga hubungannya harus sinkron (sejalan, sejajar, sesuai, selaras) antara berkas perkara dengan dakwaan. <br /><br />Surat dakwaan dengan berkas perkara berfungsi sebagai dasar pemeriksaan, tuntutan dan dasar putusan hakim sehingga sangat vital dalam proses persidangan dan berfungsi juga untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan persidangan artinya apa yang didakwakan harus sinkron dengan dokumen berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di persidangan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Qjf1pkGh128P0nOQsmDLR_k_2ahAp306I95lD7p4sX7X40-GicSZrT1o0MXEFNz5IOMK6le49F9Emr2XI8WVLZ-OjPQd7A9I1Dq7G5JLvkKB-0BisqqBP5aYme8YyTP4m3h3Pxht4eh33lOcIOJA03fNIpG0PmbwtdJIGbZOb6vg9zBpd0fLb4vwkBI/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Qjf1pkGh128P0nOQsmDLR_k_2ahAp306I95lD7p4sX7X40-GicSZrT1o0MXEFNz5IOMK6le49F9Emr2XI8WVLZ-OjPQd7A9I1Dq7G5JLvkKB-0BisqqBP5aYme8YyTP4m3h3Pxht4eh33lOcIOJA03fNIpG0PmbwtdJIGbZOb6vg9zBpd0fLb4vwkBI/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sekarang, setelah pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai yaitu setelah mendengar semua keterangan saksi serta meneliti alat bukti lainnya, dan merujuk petunjuk Yang Mulia Ketua Majelis Hakim kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan untuk dapat menguraikan hal-hal tentang barang bukti dikemukakan/disampaikan pada Pledoi. <br /><br />“Berdasarkan hal tersebut, kami menyatakan sekalipun Majelis Hakim dengan pertimbangannya menolak nota keberatan (Eksepsi) namun berdasarkan pemeriksaan dalam seluruh proses persidangan yang sudah berlangsung, kami berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah kami sampaikan dalam nota keberatan tersebut masih relevan untuk mengemukakan kembali sebagai bagian Nota Pembelaan yaitu terkait sinkronisasi dan relevansi antara surat dakwaan dan pemeriksaan berkas perkara dalam persidangan, sebagaimana akan kami uraiakan di bawah ini,” kata Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH saat membacakan Pleodinya<br /><br />Lebih lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan dalam Pleodinya, bahwa surat dakwaan Oditur tidak sinkron dan tidak relevan dengan berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan Militer. <br /><br />Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan, pada permulaan persidangan yang lalu telah dibacakan surat dakwaan Oditur dengan dakwaan tunggal pelanggaran Pasal 289 KUHP, sehingga yang kita bahas dalam persidangan adalah pasal 289 KUHP tersebut selaras dengan berkas Perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 (terlampir surat kode P-1). <br /><br />“Namun faktanya dalam surat pelimpahan berkas perkara Nomor R/310/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 (terlampir surat kode P-3) point 1a, bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya ternyata adalah berkas perkara KDRT Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 (terlampir surat kode P-2), yaitu berkas perkara KDRT yang terdahulu dan yang telah diputus berkekuatan hukum tetap,” ungkap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitoYEUpO4a70JM3Udl8mz36dlKZ1wcSKTUIkYkeu4-Qfh8Z63C7ub4dZqjMiQpb6M6p-CDQisbKgbEggUOPKC24MjiAqiNHxSXfWnyDMr2w-jkLlD6UPkKcaG_JItX5RGJOsDY3kI4m07gGHg129HEU0RzwnckeTswTwQLI7sICFEnL3-N7TfoHHxiFSo/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitoYEUpO4a70JM3Udl8mz36dlKZ1wcSKTUIkYkeu4-Qfh8Z63C7ub4dZqjMiQpb6M6p-CDQisbKgbEggUOPKC24MjiAqiNHxSXfWnyDMr2w-jkLlD6UPkKcaG_JItX5RGJOsDY3kI4m07gGHg129HEU0RzwnckeTswTwQLI7sICFEnL3-N7TfoHHxiFSo/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan dalam Pledoinya, bahwa berkas yang diperiksa di persidangan adalah berkas perkara Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024, berbeda dengan berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan militer yaitu  Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.<br /><br />Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan, setelah Tim Penasehat Hukum mengadakan pemeriksaan lebih lanjut, bahwa ternyata berkas perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 tersebut berdasarkan surat Kaotmil (Kepala Oditur Militer) III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024 telah dikembalikan ke Penyidik Pomal Lantamal V untuk dilengkapi karena berkas perkara tersebut terdapat kekurangan syarat formil maupun materiil. <br /><br />Lebih lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH membeberkan, adapun petunjuk Kaotmil agar penyidik melengkapi kekurangan syarat formil maupun materiil tersebut adalah sebagai berikut :<ol><li>Agar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka, Sdri, Adisha Satya Putri Aprilia dan Sdri. dr. Maedy Christiyani Bawolje (apakah Tersangka melakukan kekerasan atau pemaksaan saat dilakukan perbuatan cabul).</li><li>Agar ditambahkan saksi ahli dari RSPAL yang memeriksa “Korban” (untuk menyelaraskan apakah akibat dari perbuatan cabul yang diterima “Korban” mengalami traumatic stress disorder atau dampak yang lain karena jarak dilakukan perbuatan cabul tahun 2021 sedangkan saat dilangsungkan pemeriksaan tahun 2024).</li><li>Agar ditambahkan Saksi yang mengetahui perbuatan Tersangka tersebut. (terlampir surat kode P-4)</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHHF_lA_CQRR0TH1l5rAAD22bYyJDZpvuta7cxMHbUYBAmoiwzRDEPgP5dK0AwQnWsSYIO3u1dGjEOIrmkbqOakgPQaRQGZiefnXukpDB8sqU_wVsz3yvyUMDzSj-K2ZqWJwtEWimkomv2HN6-NjHuXTs-uv4OFL74f5kp0bb2zzWcdK_JOeskspdXbiU/s640/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHHF_lA_CQRR0TH1l5rAAD22bYyJDZpvuta7cxMHbUYBAmoiwzRDEPgP5dK0AwQnWsSYIO3u1dGjEOIrmkbqOakgPQaRQGZiefnXukpDB8sqU_wVsz3yvyUMDzSj-K2ZqWJwtEWimkomv2HN6-NjHuXTs-uv4OFL74f5kp0bb2zzWcdK_JOeskspdXbiU/w640-h504/4..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa fakta persidangan, dalam surat dakwaan Oditur Nomor Sdak/100/K/AL/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 Nomor urut 4.a tercantum Saksi-5 atas nama dr. Sadya Wendra,Sp.KJ, dokter Ahli Madya Subspesialis Forensic RSPAL dr. Ramelan Surabaya yang pada tanggal 14 Agustus 2024 memeriksa Kesehatan jiwa/psikiatri saksi a.n. Sdri Christia Sanika Putri Amelia (Saksi-3) dan Saksi-1 (korban). <br /><br />Bahwa Saksi-5 dr. Sadya Wendra, Sp.KJ, termasuk dalam daftar saksi yang dilimpahkan pada surat dakwaan Oditur yang mana dinyatakan oleh sidang sebagai saksi tambahan. “Namun kami berpendapat bahwa saksi tambahan tersebut bukanlah saksi tambahan sebagaimana maksud dari surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024 karena pelaksanaan pemeriksaan psikiatri dilakukan sebelum adanya surat Kaotmil III-11 Surabaya yang memberi petunjuk kepada Penyidik Pomal Lantamal V untuk melengkapi berkas perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024,’ ungkap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH<br /><br />Sehingga, lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH, pemeriksaan tambahan ini atau saksi tambahan ini tidak ada relevansinya dengan surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024. Dengan fakta-fakta persidangan jelaslah bahwa terdapat proses persidangan yang membahas berkas perkaranya yang keliru, seharusnya berkas perkara yang dilimpahkan adalah berkas perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang telah terlebih dahulu harus dilengkapi kekurangan syarat formil dan materiilnya sesuai petunjuk Kepala Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024, dan tidak semestinya melimpahkan berkas perkara KDRT ke pengadilan untuk membahas dan memeriksa perkara Pasal 289 KUHP yang mana perkara KDRT tersebut tidak perlu diperiksa atau dibahas lagi.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xshehtmt8RI6XjarBH3nPLib45OTa21ie8DU2kRclV2ETUfXbd-3RfIVxTy2vjVQME_vsAFx7F_3OfGjH_14aJ1GSN6g5BVXrU1RBTBJNhIx56wbMMCBGY_fQ5du-uW0hBE76ru4Y2YBXIpPAE_4olmimbA9RePnnvShXwNeUjYj4eVk6nnr8TouYlM/s639/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="639" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xshehtmt8RI6XjarBH3nPLib45OTa21ie8DU2kRclV2ETUfXbd-3RfIVxTy2vjVQME_vsAFx7F_3OfGjH_14aJ1GSN6g5BVXrU1RBTBJNhIx56wbMMCBGY_fQ5du-uW0hBE76ru4Y2YBXIpPAE_4olmimbA9RePnnvShXwNeUjYj4eVk6nnr8TouYlM/w640-h516/d.jpg" width="640" /></a></div>“Atas dasar hal-hal yang kami uraikan diatas, fakta serta argumentasi selama pemeriksaan persidangan dan seluruh proses hukum, dikarenakan tidak sinkron dan tidak relevan antara Surat Dakwaan dan Berkas Perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, maka kami berpendapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa Dakwaan dan seluruh argumentasi pada pemeriksaan selama proses persidangan batal demi hukum,” ucap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH dengan tegas<br /><br />Kemudian Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan dalam Pledoinya, bahwa dakwaan Oditur tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (obscuur libel).<br /><br />Sebagaimana telah kami definisikan diatas bahwa dakwaan adalah merupakan pedoman yang menjadi dasar pemeriksaan perkara pidana di persidangan, dan sebagai dasar tuntutan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa serta dasar pembelaan bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum-nya.<br /><br />Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tunggal Oditur, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 289 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8_TdDjNcWJKnvZuyp3SULIQ28iHQmty53hh0kjHUhoJY__ahdrJqLIpZPLBe6HotUpF9Vw11jlzzFLmO8T-CkS0E0tG1wU_AGnsvfh59YIyebs_W47j3DlfYfZONksTlAu2FtGtyl1Kbw4YJQAIGtdxwFCnfACzoVvHAAbDc5RDSP0zTvtwm44F3J9SU/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="323" data-original-width="640" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8_TdDjNcWJKnvZuyp3SULIQ28iHQmty53hh0kjHUhoJY__ahdrJqLIpZPLBe6HotUpF9Vw11jlzzFLmO8T-CkS0E0tG1wU_AGnsvfh59YIyebs_W47j3DlfYfZONksTlAu2FtGtyl1Kbw4YJQAIGtdxwFCnfACzoVvHAAbDc5RDSP0zTvtwm44F3J9SU/w640-h324/2..jpg" width="640" /></a></div>Namun dalam surat dakwaan Oditur Nomor : Sdak/100/K/AL/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 pada point 2i diuraikan bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatan tindak pidana Pasal 289 KUHP diuraikan juga Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT. <br /><br />“Dengan demikian, kami berpendapat bahwa sebagian dakwaan tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak ada hubungannya satu sama lain padahal dakwaan dalam pemeriksaan persidangan hanya perkara Pasal 289 KUHP saja, hal ini mengakibatkan rumusan tindak pidananya tidak jelas, tidak cermat dan kabur (obscuur libel) serta melanggar asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana bahwa dimana rumusan delik pidana harus jelas dimaknai tegas tanpa ada analogi,” ungkap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH<br /><br />Yang menjadi pertanyaan dari penjelasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya adalah, apakah Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim bersama dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA) serta Panitra Letnan Satu Destri Prasetyoandi, SH., MH tidak memeriksa atau membaca antara berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berkas perkara yang diperiksa selama dalam persidangan ?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbCR8sKP4ZVmoDDcm6GgsdritxNIS1HWebjgf0lpHFIq5GHQk9-l6jposW2p-8TnY3nkMDbSOE2T9xGYfJWeIKKA1Phczowib_oHFlMyeATSzW3AuenfxIBKWKUvraToYdhCbklGFsCOTB12JyxhCFnl1pYfsg-fU5tqiBfqfwXWNQiiFFSXsGAByo2IU/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbCR8sKP4ZVmoDDcm6GgsdritxNIS1HWebjgf0lpHFIq5GHQk9-l6jposW2p-8TnY3nkMDbSOE2T9xGYfJWeIKKA1Phczowib_oHFlMyeATSzW3AuenfxIBKWKUvraToYdhCbklGFsCOTB12JyxhCFnl1pYfsg-fU5tqiBfqfwXWNQiiFFSXsGAByo2IU/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Apakah Ketiga Majelis Hakim dan Panitra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mengetahui adanya perbedaan antara berkas perkara yang diterima oleh Dilmil III-12 Surabaya dari Oditur Militer III-11 Surabaya dalam pelimpahaan berkas perkara dalam kasus dugaan Tindak Pidana KDRT dengan berkas perkara yang diperiksa selama proses persidangan berlangsung yaitu Tindak Pidana pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP?<br /><br />Apakah Ketiga Majelis Hakim dan Panitra Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah  mengetahui adanya perbedaan antara berkas perkara yang diterima oleh Dilmil III-12 Surabaya dari Oditur Militer III-11 Surabaya dalam pelimpahaan berkas perkara namun tetap disidangkan setelah Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya menolak Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Otmil III-11 Surabaya?<br /><br />Apakah ada sesuatu hal yang ditutupi agar Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra tetap diadili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai Terdakwa dalam kasus perkara dugaan pidana Pencabulan mengingat istri Terdakwa yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolje adalah anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya atau mantan suami pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje yitu AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian yang saat ini bertugas di Mabes Polri dan kabarnya satu angkatan dengan beberapa Perwira TNI tahun 2001 ?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Pidmil Regional PH Terdakwa Dalam Pledoinya Mengungkap Fakta Bahwah Berkas Perkara Yang Dilimpahkan Berbeda Dengan Yang Diperiksa Di Persidangan

#Dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Mil...

»

10 Orang Saksi Selaku Ketua Kelompok Memberatkan Terdakwa Afifah Bashiroh Selaku Pendamping PKH Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab. Bondowoso

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrZ5twyxTujU8qny7DvGHwBuzjp9Cy5EGPLSmS1J4fWq9J0aFVrWkg5GPj1QdKgSzuAhW5F6OSmiUg0LOlmFFTeqkP06DgBSSq1qkQjoLPFs9IZEJ47xxP7qLblJg7UY2dIvZfDPI59H22n3mmSA6s-JcPfSL5_ZxEOqAkHmVfop6fV5DTIEM1CRW-h3Q/s1040/Bondowoso.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrZ5twyxTujU8qny7DvGHwBuzjp9Cy5EGPLSmS1J4fWq9J0aFVrWkg5GPj1QdKgSzuAhW5F6OSmiUg0LOlmFFTeqkP06DgBSSq1qkQjoLPFs9IZEJ47xxP7qLblJg7UY2dIvZfDPI59H22n3mmSA6s-JcPfSL5_ZxEOqAkHmVfop6fV5DTIEM1CRW-h3Q/w640-h288/Bondowoso.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />JPU M. Rizal Sikanna dari Kejaksaan Negeri Bondowoso bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 08 Oktober 2025, kembali menggelar sidang perkara dugaan Korupsi pemotongan dana PKH sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp290.878.350 yang bersumber dari APBN untuk masyarakat yang tidak mampu hingga  merugikan keuangan negara sebesar Rp290.878.350 dengan agenda mendengarkan keterangan 10 orang saksi selaku Ketua Kelompok yang dihadirkan JPU untuk Terdakwa Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd. Binti Alm. Rokip selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur<br /><br />Ke-10 saksi itu adalah ; 1. Susiyati Alias Rika Dsn. Krajan il RT.014/RW.003 Desa Lombok Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso,; 2. ZAITUN Alias B.HAY Desa Lombok Kulon RT.026/RW.06 Kec. Wonosan Kab. Bondowoso,; 3. Mami Ahyati, Dusun Wonosroya Timur RT.018/RW.004 Desa Lombok Kulan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso,; 4. Suyani Alias Bu Eka, Dusun Wonosroyo Timur RT.016/RW.004 Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab Bondowoso,; 5. Maatia. Bu Rip, Dusun Pasar RT.06/RW.01 Desa Lombok Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso,; 6. Siti Fatimah, Dusun Pasar RT.02/RW.01 Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab. Bondowoso,; 7. Asningsih Al. Bu Faisol, Dusun Krajan II RT.08/RW 03 Desa Lombok Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso,; 8. Fadilah Al. Bu Sofyan, Dusun Krajan RT.012/RW.002 Desa Lombok Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso,; 9. Zeiniyeh Al. Bu Zammil, Dsn. Wonosroyo Timur RT.015/RW.004 Desa Lombok Kulan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, dan 10. Hasibah Alias Bu Wasik, Dsn. Krajan II RT 010 RW 003 Desa Lombok Kulon, Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, para Saksi selaku Ketua Kelompok serentak mengakatan bahwa kartu program sejahtera (PKS) diminta langsung oleh Terdakwa Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd. Binti Alm. Rokip selaku pendamping <br /><br />Setelah PKS diminta oleh terdakwa lalu Terdakwa mencairkan sendiri uang dari mesin mini ATM Bank BNI yang ada di rumah Terdakwa, lalu uang dari pencairan PKS tersebut diserahkan ke masing-masing Ketua Kelompok setelah diporong<br /><br />Apa yang disampaikan para Saksi ini tidak jauh beda dengan surat dakwaan JPU yang menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana bantuan milik peserta PKH (program keluarga harapan) dan juga menyimpan  kartu PKH milik sejumlah keluarga penerima manfaat, serta mencairkan dana tanpa izin pemilik kartu sebanyak 84 penerima PKH<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd. Binti Alm. Rokip sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Atau Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 atas perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor 10 Orang Saksi Selaku Ketua Kelompok Memberatkan Terdakwa Afifah Bashiroh Selaku Pendamping PKH Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab. Bondowoso

BERITA KORUPSI .CO - JPU M. Rizal Sikanna dari Kejaksaan Negeri Bondowoso bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 0...

»

Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda Bersama Ponco Mardiutomo Selaku Direktur Bank UMKM Jatim Cabang Jombang Diadili Karena Dugaan Korupsi Kredit Rp1,5 M Untuk Pengadaan Bibit Porang

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcxS83A6VrelJvO52xT2qcD4RuVaxHz79os4yGcDsE1uR89DZ9LeH-zrxo8Um2zJHrAk6iIl_jJmQnugX9KY-To4yd_VnkG46qFYv1S-9zKOF2DGl1YK8R00fVD4wxkELYnQ_nrSGzutHIzyQAy-AbzZIx5L2iWjwuXB7DduszoA5TE91Q4lsPqtnSA1Y/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcxS83A6VrelJvO52xT2qcD4RuVaxHz79os4yGcDsE1uR89DZ9LeH-zrxo8Um2zJHrAk6iIl_jJmQnugX9KY-To4yd_VnkG46qFYv1S-9zKOF2DGl1YK8R00fVD4wxkELYnQ_nrSGzutHIzyQAy-AbzZIx5L2iWjwuXB7DduszoA5TE91Q4lsPqtnSA1Y/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto tengah, Ilham Heru Kuncoro selaku Asisten Perekonomian Pemkan Jombang. </span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Sementara dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu, 08 Oktober 2025 terungkap dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Jombang Ananto Tri Sudibyo, SH., MH, yaitu Ilham Heru Kuncoro (Asisten Perekonomian),; Dra. Tri Endah Setiawati,; Erna  Rodiah,; Sutiati,; Dian S. Rahmadani, dan Drs. Mas Purnomo Hadi, bahwa dana bergulir dari PT BPR UMKM Jatim Cabang Jombang adalah untuk Koperasi bukan untuk Perumda. Namun aneh, Saksi Ilham Heru Kuncoro selaaku Asisten Perekonomian bingung menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan Perda Nomor 9 Thn 2019 (tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan)#</span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUSI</span>.CO – </b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ananto Tri Sudibyo, SH., MH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang dkk bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 08 Oktober 2025, kembali menggelar sidang perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit dana bergulir oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Perusahaan Perseroan Daerah (PT BPR Perseroda) UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Jawa Timur atau Bank UMKM Jatim, salah satu perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) cabang Kabupaten Jombang kepada PT Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Panglungan di Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada April 2021 lalu sebesar Rp1,5 miliar yang diduga tidak sesuai prosedur untuk pengadaan bibit Porang yang merugikan keuanag negara Cq. PT BPR UMKM Jatim Cabang Jombang sebesar Rp1,5 miliar dengan agenda mendengarkan keterangan sebanyak 6 orang saks yang dihadirkan JPU Kejari Jombang untuk 2 Terdakwa yaitu Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda Perkebunan Panglungan dan Ponco Mardiutomo Selaku Direktur (mantan) Bank UMKM Jatim Cabang Jombang   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8atpBcwGYuTPY5dBj-2q6Bt9vo56-zC2aLaxx8MmSWk57u162YhIGGVbbnHSExWWZ7yPquALKs_otFhcGsvFwLCtlVOHduRJ0fK-7EtUQ0kgBnbHHgiv5j_FjIOYCDs-QkWZ50AhSfxA29QIZDG2ExbPC15bOZjG11TTS4D2VbXbh_RWPeIBoreg8SLY/s751/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="751" data-original-width="690" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8atpBcwGYuTPY5dBj-2q6Bt9vo56-zC2aLaxx8MmSWk57u162YhIGGVbbnHSExWWZ7yPquALKs_otFhcGsvFwLCtlVOHduRJ0fK-7EtUQ0kgBnbHHgiv5j_FjIOYCDs-QkWZ50AhSfxA29QIZDG2ExbPC15bOZjG11TTS4D2VbXbh_RWPeIBoreg8SLY/w588-h640/1.jpg" width="588" /></a></div>Sementara ke-6 saksi yangdihadirkan Tim JPU Ananto Tri Sudibyo, SH., MH dkk adalah Ilham Heru Kuncoro (Asisten Perekonomian Pemkan Jombang),; Dra. Tri Endah Setiawati,; Erna  Rodiah,; Sutiati,; Dian S. Rahmadani, dan Drs. Mas Purnomo Hadi<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim terungkap dari keterangan saksi bahwa dana berguir dari PT BPR UMKM Jatim cabang Jombang adalah diperuntukan untuk Koperasi dan bukan untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda)<br /><br />Selain itu terungkap pula, bahwa pengajuan kredit oleh Terdakwa Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Kabupaten Jombang kepada PT BPR UMKM Jatim Cabang Jombang belum mendapat persetujuan dari pemegang saham atau dari Bupatii Jombang, namun dicairkan juga oleh PT BPR UMKM Jatim Cabang Jombang melalui Terdakwa Ponco Mardiutomo Selaku Direktur Bank UMKM Jatim Cabang Jombang<br /><br />Namun anehnya, saat Majelis Hakim menanyakan Saksi Ilham Heru Kuncoro selaku Asisten Perekonomian terkait RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan, Saksi Ilham Heru Kuncoro sepertinya terlihat bingung untuk menjelaskannya<br /><br />Naamun Saksi lainnya menjelaskan kalau RKA belum disetujui Bupati maka pengajuan kredit tidak dapat disetujui. “Kalau belum ditandatangani Bupati harusnya koordinasi dengan Sekda atau dengan kami”. Jawab saksi Dra. Tri Endah Setiawati, Kasubag Perekonomian<br /><br />Sementara Saksi Drs. Mas Purnomo Hadi menjelaskan atas pertanyaan Majelis Hakim, bahwa dana bergulir diperuntukkan untuk Koperasi. Namun Saksi kurang mengetehui apakah boleh untuk BUMD<br /><br />Terseretnya Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Kabupaten Jombang dan Ponco Mardiutomo Selaku Direktur (mantan) Bank UMKM Jatim Cabang Jombang karena proses pengajuan kredit yang diajukan oleh Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Kabupaten Jombang belum mendapat persetjuan dari Bupati Jombang  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx2WJCMJemeHVY0svE4okCBJP76o-gwAF9scsiY_JGDEmZrylazHsZ5EAB3E3XeTf7Y8NbcuxVSfOjBjr78ok3CTaoVUjPGguwEYhqK0cfJXTUW0pJgo_7M0NOdoDhwdZ8Wf7NSmpsKKX8tmIGUs9tel7iygMhxZawCmjTnFvR9xVDHqbJM7Ro4CUk4yg/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx2WJCMJemeHVY0svE4okCBJP76o-gwAF9scsiY_JGDEmZrylazHsZ5EAB3E3XeTf7Y8NbcuxVSfOjBjr78ok3CTaoVUjPGguwEYhqK0cfJXTUW0pJgo_7M0NOdoDhwdZ8Wf7NSmpsKKX8tmIGUs9tel7iygMhxZawCmjTnFvR9xVDHqbJM7Ro4CUk4yg/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Kabupaten Jombang mengajukan kredit ke Baank UMKM Jatim cabang Jombang dengan menggunakan agunan/jaminan berupa SHM Kebun Porang seluas 5.140 meter persegi di Desa Sumberjo, Kec. Wonosalam, Jombang milik Sudjiadi selaku Kepala Unit Umum Perumda Perkebunan Panglungan. Sementara Tjahja Fadjari mewakili Perumda Perkebunan Panglungan hanya sebatas membuat perjanjian kerja sama dengan Sudjiadi<br /><br />Kerja sama maupun pengajuan kredit juga belum medapat persetujuan dari Bupati Jombang selaku KPM (Kuasa Pemilik Modal). Selain itu, Perumda Perkebunan Panglungan tidak mempunyai rencana bisnis saat mengajukan kredit ke PT BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur. Rencana bisnis baru ada untuk tahun 2022-2027 setelah proses pengajuan kredit cair<br /><br />Permohonan kredit yang diajukan oleh Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda yang belum mendapat persetujuan Bupati Jombang diproses oleh Ponco Mardiutomo Selaku Direktur Bank UMKM Jatim Cabang Jombang tanpa melakukan survei. Permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan itupun dicairkan oleh Bank UMKM Jatim Cabang Jombang melalui Ponco Mardiutomo Selaku Direktur Bank UMKM Jatim Cabang Jombang<br /><br />Menurut JPU, bahwa permohonan kredit oleh Perumda Perkebunan Panglungan Jombang tidak dibuat dengan benar yaitu analisis dan evaluasi kredit yang dilakukan penyelia kredit hanya sebatas formalitas dan tidak diperiksa atau diteliti kembali oleh Pemimpin Cabang Bank UMKM Jatim Cabang Jombang maupun komite kredit, dan uang yang dicairkan Bank UMKM sebesar Rp1,5 miliar dipergunakan Tjahja Fadjari untuk membayar hutang pribadinya. (*)<br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda Bersama Ponco Mardiutomo Selaku Direktur Bank UMKM Jatim Cabang Jombang Diadili Karena Dugaan Korupsi Kredit Rp1,5 M Untuk Pengadaan Bibit Porang

Foto tengah, Ilham Heru Kuncoro selaku Asisten Perekonomian Pemkan Jombang. #Sementara dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu, 08 Okto...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Kredit KUR BNI KCP Trenggalek Dituntut Masing-masing 1,6 Tahun Penjara Tanpa Membayar Uang Pengganti Kerugian Negara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKbkxw5ziYCZHTOpl0Hx0GrbR8KXr7cChyphenhyphenQvofo8v4Q7Qdm-2V6M9UzYjmZcqwh7c-NEtcyfhRpvcuO8pav_Dba-0nnh2GOaVXklPgU_eT7eAPT6SFz-SlLO7P1DthGJxTjb4pMnhh-99cr73ipCE_i-gAMRUGs3q5wIS5Wud-ingcUhn4QYbCBkGowug/s607/uang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="440" data-original-width="607" height="464" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKbkxw5ziYCZHTOpl0Hx0GrbR8KXr7cChyphenhyphenQvofo8v4Q7Qdm-2V6M9UzYjmZcqwh7c-NEtcyfhRpvcuO8pav_Dba-0nnh2GOaVXklPgU_eT7eAPT6SFz-SlLO7P1DthGJxTjb4pMnhh-99cr73ipCE_i-gAMRUGs3q5wIS5Wud-ingcUhn4QYbCBkGowug/w640-h464/uang.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Menurut Penasehat Hukum salah seorang Terdakwa, bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp1,6 miliar dalam perkara Korupsi Kredit KUR BNI Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Trenggalek untuk pengembangan usaha petani Porang di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 – 2021 bukan dikembalikan oleh para Tedakwa melainkan dikembalikan oleh para Petani Porang ke Kejaksaan. Lalu siapa sebenarnya yang melakukan Korupsi? Apakah Ketiga Terdakwa? Lalu mengapa para petani yang mengembalikan uang sebesar Rp1,6 miliar yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara?#</span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari trenggalek, Selasa, 07 Oktober 2025, menuntut Tiga Terdakwa, yaitu Handi Pratomo Bin Rehlin selaku Asisten Kredit Standar (AKS) pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI, Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Trenggalek,  Arif Fanani Bin Guritno selaku Asisten Kredit Standar (AKS) PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Trenggalek  dan Samto Bin Roiman  selaku Collection Agent yang bertindak sebagai Koordinator Kelompok Tani Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 enam bulan dan membayar uang denda masing-masing sebesar Rp150 juta subsider pidana kurungan masing-masing selama 3 bulan tanpa membayar uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara Cq. BNI Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Trenggalek sebesar Rp1,6 miliar karena Ketiga Terdakwa dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit KUR BNI Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Trenggalek untuk pengembangan usaha petani Porang di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 – 2021 yang merugikan keungn negaraa sebesar Rp1,6 miliar dituntut pidana penjara <br /><br />Ketiga Terdakwa ini ditetapkan sebagai Tersangka pada Februari 2025 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Trenggalek dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan dana kredit KUR BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kabupaten Trenggalek yang disalurkan kepada 104 petani Porang di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 – 2021 masing-masing sebesar Rp25 juta yang jumlah mencapai 2,6 miliar rupaih, dan beberapa 104 petani Porang di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek dianggap tak layak menerima dana KUR karena tidak memenuhi syarat penerima bantuan<br /><br />Namun anehnya dalam perkara ini adalah, bahwa Terdakwa Handi Pratomo Bin Rehlin selaku Asisten Kredit Standar (AKS) BNI KCP Trenggalek dan Terdakwa Arif Fanani Bin Guritno selaku Asisten Kredit Standar (AKS) BNI KCP Trenggalek seerta Terdakwa Samto Bin Roiman selaku Collection Agent yang bertindak sebagai Koordinator Kelompok Tani Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek dianggap Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang meerugikan keuangan negara sebesar 1,6 dari 2,6 miliar rupiah tetapi Ketiga Terdakwa tidak dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,6 miliar sebagai kerugian keuangan negara Cq. BNI KCP Trenggalek<br /><br />Lalu kemana dan siapa yang menikmati duit sebesar Rp1,6 miliar yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara? Kalau bukan Ketiga Terdakwa yang menikmati, apakah ada pihak lain yang diperkaya oleh Ketiga Terdakwa? Siapa? Apakah para petani sehingga para petanilah yang mengembalikan uang keerugian kuangan negara sebesar Rp1,6 miliar itu?<br /><br />Hal itu disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Samto Bin Roiman selaku Collection Agent yang bertindak sebagai Koordinator Kelompok Tani Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek seusai persidangan<br /><br />“Tidak ada (pengembalian) dari Terdakwa karena uang sudah dikembalikan semuanya oleh para petani ke Kejaksaan bukan dari Terdakwa. Kita ada buktinya dan akan kita jadikan sebagai pembelaan nanti,” kata Rateh, SH selaku Penasehat Hukum Terdakwa. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Kredit KUR BNI KCP Trenggalek Dituntut Masing-masing 1,6 Tahun Penjara Tanpa Membayar Uang Pengganti Kerugian Negara

#Menurut Penasehat Hukum salah seorang Terdakwa, bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp1,6 miliar dalam perkara Korupsi Kredit KUR BNI Ka...

»

Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadKUNNZ4MBaV_bY7bcUjl7HQp0vKzJv_sbqXx76yND7cGjeUb1edZztP-tNTiblaUkH2FN6JEwlTsMO9GQB_ZbY2tgXQMnQgsaySo_lojOfTjRD-hVizGWRsQaosP4Cykgu7Jqy4dssh9Pj9KyM71PB1205qwaxKsW9-8fdnhCSO-qQ7SjOKxSdXuv8E/s640/IMG20250806170801_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadKUNNZ4MBaV_bY7bcUjl7HQp0vKzJv_sbqXx76yND7cGjeUb1edZztP-tNTiblaUkH2FN6JEwlTsMO9GQB_ZbY2tgXQMnQgsaySo_lojOfTjRD-hVizGWRsQaosP4Cykgu7Jqy4dssh9Pj9KyM71PB1205qwaxKsW9-8fdnhCSO-qQ7SjOKxSdXuv8E/w640-h360/IMG20250806170801_01.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Beberapa hal yang dipertanyakan Tim PH Terdakwa dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta yaitu barang bukti dan saksi yang dijadikan Otmil dalam perkara dugaan penc***lan (perkara kedua) sudah dijadikan dalam perkara lain (perkara pertama KDRT sudah inkrah namun ada surat penundaan pidana dari Lemasmil atau Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya yang ditujukan kepada Kaotmil III-11 Surabaya karena kondisi kesehatan Terdakwa) dengan salah satu korban  korban,; Kehadiran DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi yang diragukan Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Dilmil III-12 Sby karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sudah mengikuti jalannya persidangan karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sebagai pendamping dari LPSK dalam 2 perkara tersebuut dengan Terdakwa dan salah satu korbannya sama, dan Tentang Pengembalian Perkara dari Otmil III-111 Sby ke penyidik kepada Danpomal V Surabaya  Nomor : B/185/XII/2024 taggal 16 desember 2024 namun perkara ini sudah dilimpahkan dan diadili di Dilmil III-12 Surabaya. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi?#</span> <br /></h3></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Oditur Militer (Otmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Mayor CHK Kurnia, SH (atau yang sidang Otmil Letkol CHK Yadi Mulyadi), pada Selasa, 30 September 2025, membacakan surat tuntutannya terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan pidana tambahan dipecat dari kesatuan TNI AL serta membayar ganti rugi (restitusi) sebesar Rp50 juta lebih karena Otmil menganggap bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca jua: </span><span style="color: red;"><br />Beranikah Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby Membebaskan Terdakwa Setelah Mendengarkan Pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/beranikah-majelis-hakim-dilmil-iii-12.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/beranikah-majelis-hakim-dilmil-iii-12.html</a><br /><br />Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 SbyDalam Perkara Dugaan Penca**lan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html</a></span><br /><br />Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra didakwa telah “melakukan kekerasan pencabulan” terhadap korban selaku anak tiri kedua Terdakwa (korban lahir tahun 2003 dan anak tiri pertama lahir tahun tahun 2000, pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan suami pertaa tahun 2001) atau anak kandung kedua  dari pernikahan pertama antara dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya,  dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (yang saat ini bertugas di Mabes Polri) yang menikah pada Novmber 2001 di Batu, Jawa Timur (bercerai pada tahun 2011 di PN Batam/Catatan Spil dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Malang). Sedangkan dari pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje yang kedua pada tahun 2013 (bercerai pada tahun 2017 di PA Surabaya) memiliki 1 anak angkat laki-laki. Sementara pernikan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada tahun 2021 belum dikaruniai anak (bercerai pada September 2025 di PA Aurabaya)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtD1tO85HSSBe-FWRKgT0cERhXL8LuAR55jMF2vUWYNCuSLW9J555Bv4qJ1oQ8aqT3-We24yzN0EPcoAg7omjWF2u30bZulv6bRlyvZHKtGj30t1Lv6RFXlIORJYXzbabkpuOTtwxFsZxAXWvOXPHV41ibzCa3rP5pC91i6KEmXw2oNp1BnZM2sVfkSx8/s640/IMG20250806170321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtD1tO85HSSBe-FWRKgT0cERhXL8LuAR55jMF2vUWYNCuSLW9J555Bv4qJ1oQ8aqT3-We24yzN0EPcoAg7omjWF2u30bZulv6bRlyvZHKtGj30t1Lv6RFXlIORJYXzbabkpuOTtwxFsZxAXWvOXPHV41ibzCa3rP5pC91i6KEmXw2oNp1BnZM2sVfkSx8/w640-h288/IMG20250806170321.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya dalam perkara ini adalah bahwa kekerasan yang dimaksud Otmil III-11 Surabaya dalam surat dakwaan dan tuntutunnya adalah “tangan Terdakwa meraba-raba lengan kiri Saksi-1 (korban) dan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam baju Saksi-1 (korban) lalu memegang pa***ara Saksi-1 (korban) sebelah kiri dan dengan reflek Saksi-1 (korban) menepis tangan Terdakwa, namun tangan kanan Terdakwa kembali memegang pa***ara Saksi-1 (korban) sehingga ditepis lagi oleh Saksi-1 (korban)”.<br /><br />Sementara menurut ahli hukum pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi  dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. Sholahuddin, SH., MH yang dihadirkan Otmil III-11 Surabaya (sidang pada Rabu, 10 September 2025) menjenlasakan atas pertanyaan Otmil III-11 Surabaya terkait “menepis (saat itu Otmil memperagakan tangan kananya)” bukanlah “kekerasan” melainkan “memaksa”.<br /><br />Dr. Sholahuddin, SH., MH selaku ahli hukum pidana Filsafat Hukum dan Kriminologi  dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya menjelaskan, bahwa kekerasan dan memaksa adalah berbeda <br /><br />"Kalau kekerasan itu misalnya ada bekas kuku, cengkraman atau tangan masuk ke kemaluan perempuan," kata Dr. Sholahuddin, SH., MH<br /><br />Belum lagi biaya ganti rugi yang dituntut Otmil III-11Surabaya terhadap Terdakwa untuk dibayarkan kepada korban sebesar Rp50 juta lebih namun tanpa dilampiri bukti berupa kwitansi alias menyusul.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5as15HqKbD2e0AhJO3YhuhZxBVI6c1GZSd1H4_N5ZS9rRph0HLzUHQfqItVCCedOZlzgydV6hZUmtWMKLaWfZhu4pCkUgWhdEASA89yybPf44vdEMRJH1WPsG1PUdvQ6bYvhWac1Zqss_0XKASYZ7hTQwFFp2FZmuYQOu6UfJjMnH9yyN9-xQpXbvxqk/s1040/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="525" data-original-width="1040" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5as15HqKbD2e0AhJO3YhuhZxBVI6c1GZSd1H4_N5ZS9rRph0HLzUHQfqItVCCedOZlzgydV6hZUmtWMKLaWfZhu4pCkUgWhdEASA89yybPf44vdEMRJH1WPsG1PUdvQ6bYvhWac1Zqss_0XKASYZ7hTQwFFp2FZmuYQOu6UfJjMnH9yyN9-xQpXbvxqk/w640-h324/2..jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga ;</span><span style="color: red;"><br />Benarkah Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Melakukan Pen**bulan Terhadap Anak Tirinya (18) Hingga Kembali Diadili Di Dilmil III-12 Surabya? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/08/benarkah-lettu-laut-k-dr-raditya-bagus.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/08/benarkah-lettu-laut-k-dr-raditya-bagus.html</a></span>  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Aneh, sidang pembacaan tuntutan sudah selesai, namun bukti berupa kwitansi dapat menyusul. Apakah dalam hukum acara pidana di Pengadilan Militer memang memperbolehkan barang/alat bukti dapat menyusul setelah tuntutan dibacakan, atau semua barang/alat bukti termasuk saksi sudah selesai barulah tuntutan?. Apakah memang beda hukum acara pidana di Pengadilan Militer dengan di Peradilan Umum?<br /><br />Ini adalah hal yang kedua terjadi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sebab dalam perkara pertama (kasus KDRT) dengan Terdakwa yang sama dan salah satu korban yang sama pula juga terjadi, yaitu Gugatan Restitusi dari penggugat/korban baru dibacakan/disidangkan setelah sepekan Otmil III-11 Surabaya selesai membacakan surat tuntutan pidananya terhadap Terdakwa<br /><br />Anehnya, Ketua Majelis Hakim yang membuka sidang saat itu dengan agenda Pledoi atau Pembelaan pun akhirnya batal atau ditunda. Yang lebih anehnya adalah Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan Otmil III-11 Surabaya untuk merevisi surat tuntutannya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ8ykr-Ph6MOZIqjCUCJpa3o9JDx6Y-wzmv4dJnJ2aShMFM1C1kVGN2s-oZ9FYO3d4NbRXEoTy6qPPWrmfLq_oKZYAgd4np13TUmVFuzrtttdDhEloHLuDJOYwZF1wbVW6G9kvzaC2W8VBy6c74TuHDNQOfh5z5J_ruYPC6lVHvk9ekkFTNs23IkGsJyg/s639/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="639" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ8ykr-Ph6MOZIqjCUCJpa3o9JDx6Y-wzmv4dJnJ2aShMFM1C1kVGN2s-oZ9FYO3d4NbRXEoTy6qPPWrmfLq_oKZYAgd4np13TUmVFuzrtttdDhEloHLuDJOYwZF1wbVW6G9kvzaC2W8VBy6c74TuHDNQOfh5z5J_ruYPC6lVHvk9ekkFTNs23IkGsJyg/w640-h516/d.jpg" width="640" /></a></div>Sementara keterangan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi, jabatan : Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Kesatuan : Psikologi (sesuai surat panggilan Otmil yang didapat dari Tim PH Terdakwa) yang dianggap tendensius dan memberatkan Terdakwa adalah, bahwa trauma, dan depresi yang dialami Korban adalah akibat pelecehan seks sual yang dilakukan oleh Terdakwa<br /><br />Anehnya, DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi tidak mengetahui dari ekpresi atau tidak dapat menggali informasi dari Korban kalau korban pernah berhubungan badan dengan Cowoknya yang sama-sama satu sekolah dan diketahui oleh orang tua koban yang kemudian diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang diwakili oleh Terdakwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra (sebelum pernikahan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa berlangsung) atas permintaan dr. Maedy Christiyani Bawolje dan mantan suaminya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian dan saksikan oleh pihak sekolah. Dan salah satu guru di salah satu SMA/U di Surabaya itupun dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan<br /><br />Dan atas keterangan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi dalam persidangan saat itu (Senin, 22 September 2025), mengatakan “keterangan saudara tidak relefan sebagai ahli karena saudara sebagai saksi dalam perkara sebelumnya dan perkara ini saudara mengikti persidangan sebagai penamping korban/saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Dilmil III-12 Surabaya Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb5T83uRWZZb401i6nevjp2Wp5bzJqkgFmU0yqfhnzAlDSK8fvtBDz7S4HThrR__-AliIiyDy5ghRexsy2tXrP2rtI8LNXZeStFdwY4cmdhlnkYES6WqV8ujFkDZPI4phud2DJ81jtAiFDrHj2TUnVvaKCU7-jjG2WNYlPTfF_Dk_SU-PdiqUx_Ed6v1g/s640/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb5T83uRWZZb401i6nevjp2Wp5bzJqkgFmU0yqfhnzAlDSK8fvtBDz7S4HThrR__-AliIiyDy5ghRexsy2tXrP2rtI8LNXZeStFdwY4cmdhlnkYES6WqV8ujFkDZPI4phud2DJ81jtAiFDrHj2TUnVvaKCU7-jjG2WNYlPTfF_Dk_SU-PdiqUx_Ed6v1g/w640-h504/4..jpg" width="640" /></a></div>Yang lebih anehnya lagi dalam perkara ini adalah karena ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta yaitu ;<ol><li>Barang/alat bukti dan saksi yang dijadikan Otmil III-11 Surabaya dalam perkara dugaan penc***lan (perkara kedua) sudah dijadikan sebagai barang/alat bukti dan saksi dalam perkara lain (perkara pertama KDRT sudah inkrah namun ada surat penundaan pidana dari Lemasmil atau Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya yang ditujukan kepada Kaotmil III-11 Surabaya karena kondisi kesehatan Terdakwa) dengan salah satu korban yang sama; </li><li>Kehadiran DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi yang diragukan Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Dilmil III-12 Surabaya dalam persidangan (Senin, 22 September 2025) karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sudah pernah menjadi saksi dalam perkara pertama dan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi juga mengikuti jalannya persidangan perkara kedua karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sebagai pendamping dari LPSK dalam 2 perkara tersebuut dengan Terdakwa dan salah satu korbannya sama, dan</li><li>Tentang Pengembalian Perkara dari Otmil III-111 Sby ke penyidik kepada Danpomal V Surabaya  Nomor : B/185/XII/2024 taggal 16 desember 2024 tentang :   </li></ol><ul style="margin-left: 40px;"><li>Agar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka (Terdakwa), Korban, dr. Maedy Christiyani Bawolje (apakah Tersangka melakukan kekerasan atau pemaksaan saat dilakukan Cabul),</li><li>Agar ditambahkan Saksi Ahli dari RSPAL yang memeriksa (Korban) untuk menyelaraskan apakah akibat perbuatan cabul yang diterima (Korban) mengalami traumatic stress disonder yang diterima (Korban) atau dampak lain karena jarak dilakukan perbuatan cabul tahun 2021 sedangkan saat dilangsungkan pemeriksaan tahun 2024,;</li><li>Agar ditambahkan Saksi yang mengetahui perbuatan tersebut (sesuai dokumen yang diperoleh dari Tim PH Terdakwa  </li></ul>   4. Pakaian (baju/kemeja dan Bra) yang dipakai koran serta sprei termasuk pakaian Terdakwa saat itu, </div><div style="text-align: justify;">       apakah dijadikan sebagai barang/alat bukti di peridangan?<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Namun hingga tuntutan dibacakan, menurut Tim PH Terdakwa maupamun Terdakwa sendiri belum mengetahui apa isi BAP (berita acara pemeriksaan) oleh penyidik Pomal V Surabaya<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah perkara ini murni pidana melakukan “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang (korban selaku anak tiri kedua Terdakwa) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP atau karena ada intervensi?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Pidmil Regional Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi?

#Beberapa hal yang dipertanyakan Tim PH Terdakwa dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta yaitu barang bukti dan saksi yang dijadikan Otmil dalam ...

»

Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo Dituntut KPK Selama 8,6 Tahun Penjara dan Membayar Uang Pengganti Rp4 M

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQFfag0XpRYbm1gDhjbdBU6y46jTzRhIuBbrk0T44TGQZK9kVRokqiySAeOwyySTMvWI4hOEmzuhnhEW4R71ZXQcUj3jrOjAorPfrX_SmiljRSkUoTuZLA4k9wJKSBJl10WHkOCrjfHdomjBq3_HMb7p2sTIj2fOZLkh-RTVZ5AO0_XcDfE9gvL0fRXo/s1040/9.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQFfag0XpRYbm1gDhjbdBU6y46jTzRhIuBbrk0T44TGQZK9kVRokqiySAeOwyySTMvWI4hOEmzuhnhEW4R71ZXQcUj3jrOjAorPfrX_SmiljRSkUoTuZLA4k9wJKSBJl10WHkOCrjfHdomjBq3_HMb7p2sTIj2fOZLkh-RTVZ5AO0_XcDfE9gvL0fRXo/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Karna Suswandi saat minta pendapat dari Tim Penasehat Hukum-nya, Dedi Rahman Hasyim terkait isi dakwaan JPU KPK (Dok BK)</span><br /></td></tr></tbody></table></h3><div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span></div><div>Tim JPU Arjun Budi Satria Tambunan, Mohammad Tang dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 01 Oktober 2025, menuntut Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 4 miliar rupiah subsider 1 tahun kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana orupsi Suap dan Gratifiasi sejak tahun 2021 – 2024 sebesar Rp5.000.000.000 yang diterima dari sejumlah Kontraktor yang menegerjakan proyek di Kabupaten Situbondo yang didanai dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disebut sebagai dana Investasi atau Ijon sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak.</div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain Terdakwa Karna Suswandi, JPU KPK juga menuntut Terdakwa Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. sekaligus selaku Kadis PUPR Kabupaten Situbondo dalam perkara yang sama. Terdakwa Eko Prionggo Jati dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan 2 bulan denda sebesar Rp350 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 1 miliar rupiah subsider 1 tahun penjara karena dianggap juga terbukti melakukan Tindak Pidana orupsi Suap dan Gratifiasi secara bersama-sama dengan Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo sejak tahun 2021 – 2024 sebesar Rp5.000.000.000 yang diterima dari sejumlah Kontraktor yang menegerjakan proyek di Kabupaten Situbondo yang didanai dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disebut sebagai dana Investasi atau Ijon sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga : </span><span style="color: red;"><br />Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4,555 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><br />Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4,555 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo_25.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo_25.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 01 Oktober 2025 adalah agenda pembacaan surat tuntutan dari JPU KPK terhadap Terdakwa Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati (perkara penuntutan terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara Kedua Terdakwa masing-masing didampingiTim Penasehat Hukum-nya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd9EQ-DgBKFIg4BdvUb5YX_Z6N2OyPJp6qh1AlBAU_KPgL73Lm2_v5TRXaJeOTVXZ8L9B8qo435UYXSFXjBsZ6RxnSGKuEkaN0WoyusfvyovUz0gOu-EfJQ7JOIUxljQ0Igyqr521u4HC5Fcsm8TGO2J6RTrxjkuBIb5dGYYX-uxDWQn1IrwZR2PU1LAY/s479/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd9EQ-DgBKFIg4BdvUb5YX_Z6N2OyPJp6qh1AlBAU_KPgL73Lm2_v5TRXaJeOTVXZ8L9B8qo435UYXSFXjBsZ6RxnSGKuEkaN0WoyusfvyovUz0gOu-EfJQ7JOIUxljQ0Igyqr521u4HC5Fcsm8TGO2J6RTrxjkuBIb5dGYYX-uxDWQn1IrwZR2PU1LAY/w626-h640/7.jpg" width="626" /></a></div>Dalam tuntutannya JPU KPK kembali membeberkan asal usul sejumlah duit yang diterima Kedua Terdakwa, yaitu dari sejumlah Kontraktor yang ada di Situbondo dan Bondowoso yang mengerjakan proyek ABPD Kabupaten Situbondo sejak tahun 2021 – 2024 yang disebut dana investasi atau ijon sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak<br /><br />Para Kontraktor yang dimaksud adalah terdapat pula orang tua atau ayah mantan Terpidana Korupsi OTT KPK yakni Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan, yaitu Sanusi (Alm) selaku Direktur CV. Dwi Karya, Tjahjono Gunawan selaku CV. Citra Bangun Persada dan PT. Citra Pembangunan. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Nama Tjahjono Gunawan hadir juga dalam sidang perkara Korupsi OTT KPK terhadap Puji Triasmoro selaku Kajari Bondowoso, Alexander Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko. Dimana Tjahjono Gunawan terlibat juga dalam pemberian sejumlah uang fee proyek kepada Kajari Bondowoso yaitu (Terpidana) Puji Triasmoro<br /><br />Kemudiandari Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, Sugeng selaku Direktur CV. Madiun,; Firdaus selaku Direktur PT. Sunan Muria,; Roespandi Selaku Direktur Cv. Ronggo, dan As'al Fany Balda selaku Direktur PT. Badja Karya Nusantara  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan itulah sebabnya, dari sejumlah pengusaha Kontraktor di Situbondo dan Bondowosos itupun sebanyak 5 orang telah ditetapkan sebagai Terngka oleh penyidik KPK dan tinggal menunggu ke-5 Tersangka ditahan dan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Pledoi atau Pembelaan dalam dua pekan. (*)<br /></div></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo Dituntut KPK Selama 8,6 Tahun Penjara dan Membayar Uang Pengganti Rp4 M

Terdakwa Karna Suswandi saat minta pendapat dari Tim Penasehat Hukum-nya, Dedi Rahman Hasyim terkait isi dakwaan JPU KPK (Dok BK) BERITA KOR...

»

Sidang Perkara Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kabupaten Sidoarjo, 9 Orang Saksi Mengaku Menerima Uang Dari Suriyan dan Uangnya Sudah Dititipkan Kepada Kejaksaan

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><h3><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgmocvPW2QrLgEWt-8uJ5mgIJ_HI3DZB4UaV575atr9i_5UnS1cU-wC68KhaEZktBzbUfJ-F7BCsH8xDEjS0a8qm74LP8vhsq6dmL_tjgxAOwyTpQS8ERHXz4KHzhG4MonQ3Kp9lRATkBDEdz0wRNcDxhzrO7QdyrDgJ9LMLnkmVMOnlPOaDjE2KrhlQs/s1040/SDA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgmocvPW2QrLgEWt-8uJ5mgIJ_HI3DZB4UaV575atr9i_5UnS1cU-wC68KhaEZktBzbUfJ-F7BCsH8xDEjS0a8qm74LP8vhsq6dmL_tjgxAOwyTpQS8ERHXz4KHzhG4MonQ3Kp9lRATkBDEdz0wRNcDxhzrO7QdyrDgJ9LMLnkmVMOnlPOaDjE2KrhlQs/w640-h288/SDA.jpg" width="640" /></a></h3></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Terdakwa Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa sudah mengetahui tanah gogol tidak tetap di Dusun Klanggri Blok Kidul Kali sudah tidak ada berdasarkan buku C Desa Sidokerto karena tahun 1996 - 1997 telah dijual kepada PT. Yekape dan telah dimohon sertifikat dan telah menjadi Perumahan Taman Dika dan Perumahan Park Royal. Sehingga sisa tanah ceklekan / cuilan seluas 4.118 m2 adalah merupakan Asset Desa Sidokerto. Pada tahun 2022 Asset Desa tersebut dijual oleh Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa Sidokerto, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Samiun selaku Ketua RW 06  Desa Sidokerto,  Kec. Buduran, H. Kastain Selaku Tim 9 dan Suriyan selaku Bendahara Tim 9 yang juga Bendahara RW 06  Desa Sidokerto,  Kec. Buduran, Kab. Sidaorjo. Lalu menagapa Suriyan hanya menjadi saksi? Apakah ada kaitannya salah satu anak Suriyan dan istri Kasi Pidsus Sidoarjo sama-sama anggota Polri di Polda Jatim?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.C0 –</b></span><br />Tim JPU Wido, SH, Wahyu Dwi Prasetyo, SH, dkk dari Kejari Sidoarjo, Senini, 29 September 2025 kembali menghadirkan saksi sebanyak sembilan orang kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk didengar keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan asset Desa, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berupa tanah seluas 4.118 M² pada tahun 2022 - 2024 yang merugikan keuangan negara Cq. Desa Sidokarto sebesar Rp3.141.100.000 dengan Empat Terdakwa yaitu Samiun selaku Ketua RW 06  Desa Sidokerto,  Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,; Ali Nasikin, S.T selaku  Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,;  H. Kastain Selaku Tim 9 dan Eko selaku Direktur PT. Kembang Kenongo Property (yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah)<br /><br /><span style="font-size: small;">Sekedar mengingatkan kembali sesuai dakwaan JPU terkait asal tanah seluas 4.118 M² yang menjadi asset Desa, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. <br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><br />Bagaimana Sasib DR. Tri Susilowati, SH., M.Kn., Ph.D selaku Notaris dan Suriyan Selaku Bendahara Tim 9 Penjualan Aset Desa Di Kabupaten Sidoarjo, Apakah Akan Jadi Tersangka - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/bagaimana-sasib-dr-tri-susilowati-sh.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/bagaimana-sasib-dr-tri-susilowati-sh.html<br /></a><br />Apakah Suriyan Selaku Bendahar Tim 9 Akan Jadi Tersangka Atau Sudah Teramankan Dalam Perkara Duguaan Korupsi Rp2,4 M Hasil Penjualan Aset Desa Di Kab. Sidoarjo? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/apakah-suriyan-selaku-bendahar-tim-9.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/apakah-suriyan-selaku-bendahar-tim-9.html</a></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyoHl_ZNnKMKoxaZb_-IIPXYjXPes9qZigWyxGBfZiHqcJ-FO7poYbPAl3h-PqW8OQK5OiUPu6YT3mPCaGLL7nLG669WTxeTIBANqUzPV_yESt96ARdGEhw7DSEG8MEjroXqGeJIRVTeVMWI7oEE-3MmBU6eRWoXHhuPzFEdh5oNi5wmdk45KbbmjJE_U/s1280/Suriyan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="709" data-original-width="1280" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyoHl_ZNnKMKoxaZb_-IIPXYjXPes9qZigWyxGBfZiHqcJ-FO7poYbPAl3h-PqW8OQK5OiUPu6YT3mPCaGLL7nLG669WTxeTIBANqUzPV_yESt96ARdGEhw7DSEG8MEjroXqGeJIRVTeVMWI7oEE-3MmBU6eRWoXHhuPzFEdh5oNi5wmdk45KbbmjJE_U/w640-h354/Suriyan.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Desa Sidokerto, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Klanggri dan Dusun Sono. Di Dusun Klanggri terdapat dua lokasi tanah gogol tidak tetap yang terletak di blok Kidul Kali dan Lor Kali. Tanah gogol  yang terletak di Dusun Klanggri Blok Kidul Kali dan Lor Kali masing - masing diperuntukan bagi </span>warga gogol sebanyak 25 orang pegogol .<br /><br />Dan tanah gogol tidak tetap terletak di Dusun Klanggri Blok Kidul Kali telah dilakukan  pembagian dan pengukuran kembali yang untuk setiap ancernya di ceklek / dicuil sehingga tercetak menjadi 26 ancer/bidang, dengan tujuan 1 ancer untuk keperluan Desa yang dikelolah Kaur Kesra / Modin (Yatiman alm) yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan Masjid, dan sebagian untuk ganjaran tuwowo / juru air. Sedangkan 25 ancer digarap/dikelolah oleh 25 warga gogol.<br /><br />Pada sekitar tahun 1982, sebagian tanah ceklekan / cuilan tersebut telah dijual oleh Kaur Kesra / Modin  (Yatiman. alm)  kepada P. Marijo (alm). Sehingga tanah ceklekan / cuilan tersisa setengahnya dengan luas sekitar 4.118 meter persegi.<br /><br />Pada tahun 1996 - 1997,  tanah gogol tidak tetap Blok Kidul Kali sebanyak 25 ancer telah dijual oleh warga gogol pengelola kepada PT. YEKAPE dan sekarang menjadi Perumahan Taman Dika dan Park Royal.<br /><br />Pada sekitar  tahun 2018 Terdakwa Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa Sidokerto mendapatkan informasi dari mantan Kepala Desa Sidokerto ( Idris Sutrisno ) bahwa  ada tanah sisa / ceklekan / cuilan di Blok Kidul Kali, dan  atas informasi tersebut Terdakwa Ali Nasikin, ST menyampaikan dan mengajak saksi Samiun selaku Ketua RW 06 dimana tanah sisa / ceklekan / cuilan berada, untuk menjual.  <br /><br />Bahwa saksi Samiun mengajak  saksi H. Kastain, H. Sukamdi alm, dan saksi Suriyan yang menjabat sebagai Bendahara RW 06 untuk menemui H. Bisri. alm (mantan perangkat Desa)  dengan keperluan menanyakan perihal tanah tersebut, dan oleh H. Bisri. alm diberitahukan ada tanah sisa / ceklekan / cuilan di Blok Kidul Kali, tanah tersebut jangan dijual karena merupakan tanah sisa.<br /><br />Atas peringatan H. Bisri (alm)  tersebut, saksi Samiun mengajak beberapa orang ahli waris mantan pegogol tidak tetap untuk rapat di rumah H. Sukamdi (alm), dan dalam rapat tersebut oleh saksi Samiun dan beberapa orang ahli waris mantan pegogol ditunjuk sebagai panitia penjualan atas tanah sisa / ceklekan / cuilan dengan luas sekira 4.118 meter persegi tersebut antara lain : H. SAMIUN; (ketua),; H. Kastain,; Suriyan,; H. Sukamdi (Alm),; Abdul Manab,; Kariyo,; M. Jefri,; Jovano Lutfi, dan Said Muadham.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJphCBkGjC2OTTJUEczRLNGH35upS4dPh3QZ12EQtOXwl-rUPDipTpUZKSyLEY8TiHukTdV7wOJt7z0jrMTL6cQKlrpskH7hgmayIL-6hf2F0syiVYWBQUABkIvg6svbjMrjiUTQGhODBVdbKrUYfHxUiJNMZZ6w8vxjUG_qpn5Jb9rzNK0oy6nfLsi3U/s583/SDA1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="583" data-original-width="468" height="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJphCBkGjC2OTTJUEczRLNGH35upS4dPh3QZ12EQtOXwl-rUPDipTpUZKSyLEY8TiHukTdV7wOJt7z0jrMTL6cQKlrpskH7hgmayIL-6hf2F0syiVYWBQUABkIvg6svbjMrjiUTQGhODBVdbKrUYfHxUiJNMZZ6w8vxjUG_qpn5Jb9rzNK0oy6nfLsi3U/w447-h558/SDA1.jpg" width="447" /></a></div>Dari 9 orang yang ditunjuk sebagai panitia penjualan atas tanah sisa / ceklekan / cuilan dengan luas sekira 4.118 meter persegi tersebut, yang aktif mencari pembeli dan melakukan penjualan adalah saksi Samiun, Saksi H. Kastain, Saksi H. Sukamdi. alm,  dan Saksi Suriyan.<br /><br />Selanjutnya saksi Samiun, H. Kastain, H. Sukamdi. alm dan Suriyan menjual tanah sisa / cekelekan / cuilan di Blok Kidul Kali seluas 4.118 meter persegi tersebut kepada Sujono. Alm seharga Rp800.000.000 yang pembayarannya diangsur selama 1 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Kemudian saksi Samiun, bersama-sama saksi H. Kastain, dan Saksi  Suriyan, menyampaikan hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa Sidokerto  di Kantor Desa Sidokerto, sekalian membahas surat-surat dari tanah tersebut.<br /><br />Bahwa terdakwa Ali Nasikin, ST. sebagai Kepala Desa berdasarkan buku C Desa Sidokerto, sudah mengetahui tanah gogol tidak tetap Dusun Klanggri Blok Kidul Kali sudah tidak ada karena  tahun 1996-1997 telah dijual kepada PT. Yekape dan telah dimohon sertifikat dan telah menjadi Perumahan Taman Dika dan Perumahan Park Royal. Sehingga hanya tersisa tanah ceklekan / cuilan seluas 4.118 M2 yang merupakan asset Desa Sidokerto.<br /><br />Sementara Kesembilan saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan, Senin, 29 September 2025 adalah Siti Alifah (Istri Suriyan selaku Bendahara Tim 9),; Rokim,; Sugiono,; Miskan,; Sri Nafisah,; Hj.Mulyani,; Rini Fristioningsih,; Sulistyowati, dan Sunarnik. Kesembilan saksi ini adalah ahli wali waris tanah bekas gogol yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Sidang berlangsung di ruang sidang Cakra Gedung Pengadilan Topikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin, 29 September 2025 yang diketuai Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP) Hari Santoso, SH. Sementara Ke-4 Terdakwa hadiri dalam persidangan dengan didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya<br /> <br />Dari keterangan ke-9 orang saksi dihadapan Majelis Hakim terungkap bahwa para saksi termasuk Istri Suriyan selaku Bendahara Tim 9, Siti Alifah menerima uang yang disebut sebagai “rejeki” dari Suriyan. Dan uang tersebut telah dititipkan kepada Kejaksaan kecuali Siti Alifah mengembalikannya kepada Ali Nasikin setelah kasus ini mulai ramai diperbincangkan<br /><br />“Saya terima dari Suriyan tiga belas juta katanya rejeki,” kata para saksi.<br /><br />Saat JPU menanyakan terkait sebagai ahli waris tanah sisa/ceklekan/cuilan, para saksi mengatakan sudah tidak ada karena sudah dijual sekitar yahun 1990an. Namun terkait uang yang diterima para saksi dari Suriyan, para saksi mengaku sudah mengembalikannya kepada Kejaskaan<br /><br />Kalau tanah seluas 4.118 m2 adalah merupakan Asset Desa Sidokerto yang sudah diketahui oleh Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa berdasarkan buku C Desa Sidokerto, namun dijual oleh Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa Sidokerto, Samiun selaku Ketua RW 06  Desa Sidokerto,  Kec. Buduran, H. Kastain Selaku Tim 9 dan Suriyan selaku Bendahara Tim 9 yang juga Bendahara RW 06  Desa Sidokerto,  Kec. Buduran, Kab. Sidaorjo, apakah ada yang dipilah untuk dipilih menjadi Tersangka/Terdakwa<br /><br />Bukankan Suriyan selaku Bendahara Tim 9 yang disebut dalam surat dakwaan JPU adalah termasuk orang yang aktif mencari pembeli dan melakukan penjualan serta menerima uang sebanyak Rp800 juta? <br /><br />Lalu menagapa Suriyan hanya dijadikan sebagau saksi? Apakah ada kaitannya salah satu anak Suriyan dan istri Kasi Pidsus Sidoarjo sama-sama anggota Polri di Polda Jatim? <br /><br />Ketika hal itu ditanyakan ke JPU Wido maupun Wahyu, tak ada komentar apapun kecuali hanya mengatakan “silahkan ikti persidangannya”. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kabupaten Sidoarjo, 9 Orang Saksi Mengaku Menerima Uang Dari Suriyan dan Uangnya Sudah Dititipkan Kepada Kejaksaan

#Terdakwa Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa sudah mengetahui tanah gogol tidak tetap di Dusun Klanggri Blok Kidul Kali sudah tidak ada berd...

»