Hakim Vonis Ringan Terdakwa Korupsi TKD, JPU Langsung Banding

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpaiQPCyRGKDCuLjI9jY3mPVUFz_fJYPq_qHmwJV0l_JtJDb9atCz7h_MKrtToY01ChLI9mXpDdb8BK7xZploeepv1gQ54dHxLUIi4_LzTUrt4MoVAjD1rCR6DKtfT4sJU70hqbaWzhA8/s1600/IMG20170810161824.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpaiQPCyRGKDCuLjI9jY3mPVUFz_fJYPq_qHmwJV0l_JtJDb9atCz7h_MKrtToY01ChLI9mXpDdb8BK7xZploeepv1gQ54dHxLUIi4_LzTUrt4MoVAjD1rCR6DKtfT4sJU70hqbaWzhA8/s640/IMG20170810161824.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Surabaya, yang juga Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Judi Prasetiya, memvonis ringan terdakwa kasus korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD), Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu, 30 Agustus 2017.<br /><br />Oleh JPU Wahid dan Wahyu, dari Kejari Sidoarjo, menuntut terdakwa Rosidah, dan terdakwa Sunarto, dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta. Selain itu, Terdakwa Sunarto juga dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 5 Milliar lebih berupa tanah yang sudah disita sebagai barang bukti oleh penyidik maupun JPU. <br /><br />Dalam tuntutan JPU, terdakwa Rosidah dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, Ketua majelis Hakim, Judi Prasetya, justru menjatuhkan hukuman pidana ringan terhadap terdakwa Rosidah yakni, pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Hukuman ringan juga diberikan kepada terdakwa Sunarto (di Vonis seminggu sebelumnya).<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dijerat dengan pasal yang berbeda dengan pasal dalam surat tututan JPU yakni, pasal 3 UU Korupsi.<br /><br />“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Korupsi. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, mengatakan piker-pikir. Sementara JPU Wahyu dan Wahid, langsung menyatakan banding. “Kami banding,” jawab JPU atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, kepada media ini, JPU Wahid mengatakan bahwa, putusan Majelis Hakim jauh dari tuntutan dan rasa keadilan.<br /><br />“Tuntutan kami jelas yaitu, 6 tahun 6 bulan. Tapi putusan Majelis Hakim jauh dari rasa keadilan. Kalau fakta persidangan kan sudah jelas, makanya kami langsung menyatakan banding,” ucap JPU Wahid.<br /><br />Kasus ini mencuat setelah10 tahun, masyarakat yang membeli tanah kavlingan dengan ukuran 8 X 14 meter persegi dengan harga yang berfariasi antara 16 hingga 17 juta rupiah, di Perumahan Renojoyo yang kemudian membangun rumah. Namun, tak kunjung mengantongi sertifikat. Karena kasus ini mencuat, kemudian penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo pun, lalu melakukan penyelidikan.<br /><br />Dari hasil penyidikan tersebut, dinaikkan menjadi penyidikan. Sebab, bangunan rumah yang dibangun diatas lahan 10 hektar itu, ternyata ada tanah kas desa (TKD) seluas 2,8 Hekatare, yang diduga tidak sesuai prosedur.<br /><br />Penyedik Kejari Sidoarjo pun akhirnya menetapakan Sunarto, selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Perumahan Renojoyo, dan Rosidah, selaku Notaris yang membuat Akte Jual Beli dan Ikanatan Jual Beli menjadi tersangka.<br /><br />Kedaunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi) </div>

Tipikor Hakim Vonis Ringan Terdakwa Korupsi TKD, JPU Langsung Banding

berita korupsi .co – Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Surabaya, yang juga Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Judi Prasetiya, me...

»

Kapolri Menitipkan Jemaah Haji Indonesia Kepada Kepala Kepolisian Arab Saudi

<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2raNaL7XtyZmrzjQ_cW-GpDXFGTVbqLXOh0eZmyJW38T74qM6UrdLSxUGLdS7-dGS4T56sAp7XgI28pcqpz1OONCv1Q29piQYTLBmZQSbSy7iegTpmSI9eug2og6V8VoMn6CTjBr8LtE/s1600/IMG-20170831-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2raNaL7XtyZmrzjQ_cW-GpDXFGTVbqLXOh0eZmyJW38T74qM6UrdLSxUGLdS7-dGS4T56sAp7XgI28pcqpz1OONCv1Q29piQYTLBmZQSbSy7iegTpmSI9eug2og6V8VoMn6CTjBr8LtE/s640/IMG-20170831-WA0000.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <b>Mekah, Saudi Arabia, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</span></b> – Pada Rabu, 30 Agustus 2017, di sela-sela kesibukannya Melaksanakan ibadah haji, Kapolri Jenderal H Muhammad Tito Karnavian masih meluangkan waktunya berkunjung ke Command Control Center  Arab Saudi, dan disambut oleh Asisten Operasi Mendagri Jenderal Said bin Abdullah Al Qahtani, yang saat ini merangkap sebagai PLT Dirjen Public Security (Kepala Kepolisian Arab Saudi).<br /><br /> Kapolri  pada kesempatan itu, menitipkan warga negara indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji kepada Kepala Kepolisian Arab Saudi, Jendral Said bin Abdullah Alqahtani, yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab terhadap keamanan nasional.<br /><br />Dan  dalam kunjungan tersebut, juga di hadiri seluruh pejabat utama Kepolisian Arab, yang bertanggungjawab terhadap keamanan Arab Saudi, termasuk pelaksanaan haji tahun ini.<br /><br />Kapolri menyampaikan, rasa gembira dan terimakasih setelah melihat sistim keamanan yang maksimal dan didukung IT Canggih, dalam pengamanannya haji dengan melibatkan 70.000 pers, untuk memantau semua kegiatan haji di pantau dari CCC dengan dukung camera CCTV, Khusus di Masjidil Harom 5000 CCTV dan Arofah 550 CCTV, maupun semua wilayah yang dilewati jamaah haji.<br /><br />Sumber : Kabag Mitra Biro Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol. Awi Setiyono

Regional Kapolri Menitipkan Jemaah Haji Indonesia Kepada Kepala Kepolisian Arab Saudi

Mekah, Saudi Arabia, berita korupsi .co – Pada Rabu, 30 Agustus 2017, di sela-sela kesibukannya Melaksanakan ibadah haji, Kapolri Jen...

»

Penanganan Kasus OTT Kota Batu, Ada Apa ?

<b><span style="font-size: x-large;">#Akankah Kasus OTT Kota Batu, Mengikuti Kasus OTT Pelindo III Surabaya ?#</span></b><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhueR6QUntvgh-p2lYL-HECfaktp4h-A6DhB3hkgEMtZjGBXtz07g4QWyUZee8VK5-OK5dtSxhCL6dSstztAqR1DLKg3q0YJ7yzriXbeztVeu2h_UIaIIbYyymfDiHQ1ZAjtQXDYR8_hfE/s1600/lawoffice-262x201.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1001" height="491" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhueR6QUntvgh-p2lYL-HECfaktp4h-A6DhB3hkgEMtZjGBXtz07g4QWyUZee8VK5-OK5dtSxhCL6dSstztAqR1DLKg3q0YJ7yzriXbeztVeu2h_UIaIIbYyymfDiHQ1ZAjtQXDYR8_hfE/s640/lawoffice-262x201.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli pusat Kemenko Polhukam (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan) pada Kamis, 24 Agustus 2017 malam, mengundang pertanyaan.<br /> <br /> Sebab, hingga saat ini, belum “ada tersangka” yang ditetapkan dalam kasus OTT tersebut. Dan bahkan, kasus ini pun saat ini ditangani oleh Polda Jatim. Alasan ditariknya kasus ini oleh Polda Jatim pun hanya supaya tidak ada resistensi (habatan).<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, saat ditanya wartawan media ini pada Rabu, 30 Agustus 2017.<br /><br />“Polda, agar tidak ada resistensi. Ia, muali Selasa (29 Agustus 2017). Hari ini penyerahan Adminnya. Besok mulai ren kita panggil,” kata Kombes Pol Frans Barung Mangera, melalui WhatsApp.<br /><br />Pada hal, Tim Saber Pungli Kemenko Polhukam, pada Kamis, 24 Agustus 2017 malam,  melakukan OTT terhadap 3 pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Batu diantaranya, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya, Nugroho Widiyanto (NW) alias Yayan, Kasi (Kepala Seksi) Bidang Perumahan, Fafan Firmansyah (FF) dan Kasi Cipta Karya pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, M Hafid (MF). <br /> <br /> Kasus OTT yang dilakukan oleh Kepolisian dan KPK sepertinya berbeda. Sebab, begitu KPK melakukan OTT terhadap pejabat, sudah dipastikan ada tersangkanya dan disidangkan di Pengadilan Tipikor.<br /><br />Sementara, kasus OTT yang dilakukan oleh Kepolisian, seperti kasus OTT Pelindo III Surabaya pada tahun lalu, dianggap bukan kategori Korupsi, melainkan pida umum. Sehingga, disidangkan di Peradilan Umum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tuduhan kasus pemerasan. Sementara  kasus OTT Kota Batu, belum ada tersangkanya.<br /><br />Apakah kasus OTT Kota Batu ini,  mengikuti kasus OTT Pelindo III Surabaya ?  (Redaksi)

Tipikor Penanganan Kasus OTT Kota Batu, Ada Apa ?

#Akankah Kasus OTT Kota Batu, Mengikuti Kasus OTT Pelindo III Surabaya ?# berita korupsi .co – Penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (O...

»

2 Saksi Ahli Dihadirkan Dalam Sidang Perkara Korupsi RSUD Sayidiman Magetan

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW6lpdUpKXfbqystJaVJ-oxgrExHONfYIAs4WU2RDVnxM3UJMfyoHdoGdak-DPutsiUVSIz1H2Kqaa9OcMskDfW70UyMaby1QK2DBHqoVS_8qhiS4p1XuJkUJodbOIMRFhUZ_PckZtdo8/s1600/IMG-20170829-WA0015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW6lpdUpKXfbqystJaVJ-oxgrExHONfYIAs4WU2RDVnxM3UJMfyoHdoGdak-DPutsiUVSIz1H2Kqaa9OcMskDfW70UyMaby1QK2DBHqoVS_8qhiS4p1XuJkUJodbOIMRFhUZ_PckZtdo8/s640/IMG-20170829-WA0015.jpg" width="640" /></a></b></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembangunan Instalasi Rawat Inap (Irna) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan pada tahun 2010 lalu, yang menelan anggaran senilai Rp 1,5 M dan merugikan keuangannegara berdasarkan hitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur sebesar Rp 139 juta, kembali digelar, pada Selasa, 29 Agustus 2017.<br /><br />JPU dari Kejari Magetan, menghadirkan 2 orang Ahli dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, untuk 5 orang terdakwa dainataranya, Rohmad (Pejabat Pengadaan barang/jasa), Ningrum Palupi Widiasari (PPTK), Cahyo Renggo Putro (Direktur Utama CV Enggal Daya Prima, selaku konsultan perencana proyek), Suharti (Direktur Utama CV Jaya, sebagai pengawas proyek) dan Titik Mulyatin (“kontraktor perantara”) dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Solichin dkk.<br /><br />Kali ini, kehadiran para terdakwa, ada yang menarik perhatiandari sebelumnya. Sebab, para terdakwa dikenakan pakaian rompi bertuliskan Tahanan Kejaksaan Negeri Magetan. Selain itu, dikawal petugas kelpolisian Polres Magetan lengkap dengan senjata apinya. Yang sebelumnya, <br /><br />Dalam persidangan, Saksi Ahli dari BPKP, Desi dan Torik, Ahli Teknik Spil mengatakan bahwa, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan, tidak sesuai dengan Spesifikasinya. <br /><br />Anehnya, saksi Ahli dibidang Teknik Spil ini mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak turun kepalapangan, melainkan menerima data dari anak buahnya. “Saya tidak turun kelapangan, saya menerima data,”<br /><br />Dalam menentukan kerugian negara dan hasil pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya penyelewengan anggaran negaran, para Ahli ini harusnya benar-benar turun kelapangan untuk melalukan investigasi yang akurat, menyangkut nasib terdakwa, bukan hanya meneriam “pesanan” dari penyidik.<br /><br />Ke 5 terdakwa ini diseret ke Pengadilan Tipikor oleh JPU Kejari Magetan, setelah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Magetan beberapa bulan lalu. Kasus ini pun sempat menarik perhatian, karena pengannya sejak 2012, hingga KPK ikut pengawasinya. <br />Ke 5 terdakwa ini pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor 2 Saksi Ahli Dihadirkan Dalam Sidang Perkara Korupsi RSUD Sayidiman Magetan

 berita korupsi .co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembangunan Instalasi Rawat Inap (Irna) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman...

»

Kepala Dinas PUPR “Sipenyuap” Ketua DPRD Mojokerto Diadili

<b><span style="font-size: x-large;">#Kasus Suap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Mojokerto, Terkait Pembahasan ABPD Perubahan 2017, Akan Menyeret Wali Kota Mojokerto Dan 2 Rekanan Jadi Tersangka ?#</span></b><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL6gRAu4Zve-tNHRJYPxJEJcmCP5e1ahhtN6tak-CZRy6_rdu8r2fQEqb4l47mzlriReKUjgVz-wZ_nVaeobYyNPdBlqPLSC7aGCVcCI-X5CiAVSKjxUFgt7MhE8btiwINmH3AyPmRP0M/s1600/IMG20170829095459.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL6gRAu4Zve-tNHRJYPxJEJcmCP5e1ahhtN6tak-CZRy6_rdu8r2fQEqb4l47mzlriReKUjgVz-wZ_nVaeobYyNPdBlqPLSC7aGCVcCI-X5CiAVSKjxUFgt7MhE8btiwINmH3AyPmRP0M/s640/IMG20170829095459.jpg" width="640" /></a> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Wiwiet Febriyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, yang ditangkap Tim KPK bersama Ketua dan 2 Wakil Ketua  DPRD Mojokerto pada Juni 2017 karena kasus suap pengalihan anggaran, saat ini diadili di Pengadilan Tipikor, pada Selasa, 29 Agustus 2017.<br /><br />JPU KPK Iskandar Marwanto, Subari Kurniawan dan Tri Anggoro Mukti, membacakan surat dakwaannya dalam persidangan, dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, terhadap terdakwa Wiwit Febrianto (Kadis PUPR), yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Suryono Pane dkk.<br /><br />Atas perbuatan terdakwa, ucap JPU KPK dalam surat dakwaannya, merupakan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP.<br /><br />Dalam surat dakwaannya, JPU KPK memberkan kronoligis terjadinya “penyuapan”, antara terdakwa Wiwit Febrianto, selaku Kepala Dinas PUPR dengan Ketua DPRD (Purnomo) Mojokerto dan 2 Wakil Ketua DPRD Mojokerto (Umar Faruq dan Abdullah Fanani).<br /><br />JPU KPK mnyatakan dalam surat dakwaannya bahwa, terdakwa Wiwit Febrianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum bersama-sama dengan Mas’ud Yunus, selaku Wali Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Sabtu 10 juni 2017, Jumat 16 Juni 2017, bertempat di rumah dinas Wali Kota Mojokerto, Jalan Hayam Wuruk No 51 Mojokerto, di rumah Partai Amanat Nasional (PAN) di Jalan Kyai Haji Mansyur No 13, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari, Mojokerto telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu, pemberian uang sejumlah Rp 475 juta sebagai bagian dari realisasi pemberian janji tambahan “pundi-pundi” bagi Pimpinan dan anggota DPRD Mojokerto dengan maksud, agar pimpinan DPRD Mojokerto yakni Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani serta anggota DPRD Mojokerto lainnya, memperlancar pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /><br />JPU KPK menyebutkan, pada sekitar tahun 2016, terdakwa Wiwiet Febriyanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, mengetahui adanya kesepakatan, pemberian janji antara Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto dengan pimpinan dan anggota DPRD, untuk memberikan sejumlah uang, sebagai tambahan “pundi-pundi” diluar penghasilan tetap, berupa uang komitmen yang bersumber dari jumlah persentase pelaksanaan anggaran Dinas PUPR, pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan nama kegiatan, Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan (PENLING), yang berasal dari usulan para anggota DPRD, yang dikenal dengan istilah program Jasmas (jaringan aspirasi masyarakat) sebesar Rp 26 miliar, serta tambahan pertahun sejumlah Rp 65 juta, untuk masing-masing anggota DPRD Mojokerto, atau yang dikenal dengan istilah 7 umur yakni, uang lelah 7 kali persidangan dalam rangka pembahasan anggaran yang rencananya, diberikan per triwulan di tahun 2017.<br /><br />Pada sekitar bulan Februari 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq serta beberapa  Ketua Fraksi, membahas pekerjaan terkait Jasmas serta permintaan uang Komitment fee sebesar 8 persen untuk anggota DPRD, 10 persen untuk Wakil Ketua DPRD dan 12 persen untuk Ketua DPRD, dan permintaan para anggota Dewan yang terhormat itupun di sanggupi terdakwa. <br /><br />Pada Mei 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto dan Mas’ud Yunus, ternyata belum merealisasikan janji pemberian uang tambahan pundi-pundi yang bersumber dari komitmen program Jasmas maupun uang triwulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Mojokerto. Pada hal di sisi lain, terdakwa mengetahui adanya permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dinas PUPR pada APBD tahun 2017 yang kemungkinan besar akan dipersoalkan oleh anggota DPRD, sehingga berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan RAPBD tahun 2018 diantaranya. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK ini pun dijelaskan bahwa, Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda), untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan, terkait DAK fisik bidang transportasi daerah sebesar Rp 13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi senilai Rp 67.359.000. Sehingga, total kekurangannya seluruhnya sejumlah Rp 13.352.264.600, akibat tidak direalisasikannya transfer DAK TA 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada pemerintah Kota Mojokerto karena, keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh Dinas PUPR.<br /><br />Terdakwa Wiwiet Febriyanto, lanjut JPU KPK dalm dakwaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdakwa menyetujui penundaan sebagian kegiatan Dinas PUPR 2017, pada kegiatan penting yang nilainya sekitar Rp13 M. Sehingga mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan penting dari Rp 38.568.000.000 menjadi Rp  25.568.000.000, yang berakibat berkurangnya jatah program Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. <br /><br />Selain itu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sejumlah Rp 13.096.913.000. Namun, penganggaran Dinas PUPR tersebut, ternyata terdapat kekeliruan, karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa.<br /><br /> Untuk menyelesaikan maslah tersbut, terdakwa Wiwiet dan Mas’ud Yunus, ingin menyelesaikannya dengan mengerjakannya dalam rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu, mengusulkan penambahan anggaran PENLING, apabila upaya menagih kekurangan DAK Tahun Anggaran 2016, tidak dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, dan merencanakan perubahan penganggaran PENS, dari mata anggaran belanja modal menjadi belanja barang dan jasa dalam APBD perubahan tahun 2017, APBD tahun 2018 atau kemungkinan mengalihkan anggaran PENS dalam APBD perubahan tahun 2017 untuk mengganti kekurangan anggaran PENLING.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, dalam surat dakwaan JPU KPK mengungkapkan bahwa,  pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinasnya, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq), bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. Setelah pertemuan tersebut, Mas;ud Yunus memanggil terdakwa Wiwiet Febriyanto, untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta terdakwa Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /><br /> Kemudian, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto, menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD, untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang triwulan serta uang komite program Jasmas. Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta agar terdakwa Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan komitmen fee  triwulan sebesar Rp 395.000.000 per triwulan, dan tahap pertama dari 8 persen uang komitmen fee program Jasmas sejumlah Rp 500.000.000, yang disanggupi oleh terdakwa Wiwiet Febriyanto.<br /><br />Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, Pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. <br /><br />Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sejumlah Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam dua tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /><br />Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima sejumlah uang sebesar Rp 380 juta dari dari Irfan Dwi Cahyanto alias IPA dan Dodi Setiawan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /><br />Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /><br />JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /><br />Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel,<br /><br />Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi.<br /><br />Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta.<br /><br />Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC).<br /><br />JPU KPK membacakan dakwaannya secara bergantian yang memaparkan, pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq.<br /><br />Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000.<br /><br />Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji.<br /><br />Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO).<br /><br /> Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  <br /><br />Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, Umar Faruq dan  Abdullah Fanani tertangkap oleh petugas KPK.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakan terkait, keterlibatan Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, dalam kasus yang menyeret Wiwiet Febriyanto dan 2 Kontraktor, apakah akan dijadikan sebagai tersangka. JPU KPK Iskandar menjelaskan bahwa, dalam pasal 55 KUHP bisa jadi.<br /><br />“Kalau asal usul uangnya, nanti akan kita pisahkan dengan perbuatan terdakwa, barangkali dari pengembangan. Kalau motif terdakwa memberikan uang ke Dewan kan terkait APBD agar lancar. Kalau ke rekanan, terkait dengan proyek. Kalau Wali Kota akan jadi saksi. Kalau dari dakwaan pasal 55, berarti kan ada namanya mensarea ada kerja sama,” ucap JPU KPK Iskandar.<br /><br />Sementara Suryono Pane, selaku PH terdakwa mengatakan bahwa, pertemuan dirumah terdakwa tidak pernah ada dan harus bisa dibuktikan. Namun Pane mengakui, terkait antara terdakwa dengan 2 rekanan tersebut,<br /><br />“Pertemuan dirumah terdakwa tidak pernah ada, dan itu tidak ada harus dibuktikan. Kalau mengenai rekanan itu, ya bisa jadi,” kata Pane.  (Redaksi)

News Tipikor Kepala Dinas PUPR “Sipenyuap” Ketua DPRD Mojokerto Diadili

#Kasus Suap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Mojokerto, Terkait Pembahasan ABPD Perubahan 2017, Akan Menyeret Wali Kota Mojokerto Dan 2 Rekanan ...

»

Hari Ini, Tersangka Korupsi OTT DPRD Kota Mojokerti Diadili

<b><span style="font-size: x-large;">#Kasus OTT DPRD Kota Mojokerto "Bisa" Meneyeret Orang Banyak Termasuk Pejabat Daerah ?#</span></b><br /> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Z3fYTQCdJZctOIvRnjOd3oVVPQq8_JMade7a5fmKBS5OwJstQlnpYbshtae8YNn73d7eJc_Ks7-zmu2SPjvT6RoCKjFrCPth1ovQd0nzGyJVqZyluXJiJgqOr7gk8tO8Bxt6aaA_9sA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1097" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Z3fYTQCdJZctOIvRnjOd3oVVPQq8_JMade7a5fmKBS5OwJstQlnpYbshtae8YNn73d7eJc_Ks7-zmu2SPjvT6RoCKjFrCPth1ovQd0nzGyJVqZyluXJiJgqOr7gk8tO8Bxt6aaA_9sA/s640/page.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: x-large;"> </span></b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Tersangka Wiwit Febrianto, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Rumah (PUPR) Kota Mojokerto, yang diringkus Tim KPK pada Juni lalu, dalam Operasi Tangkap Tangan, akan diadili hari ini, Selasa, 29 Agustus 2017.<br /><br />Tiga dari 6 tersangka suap ini, akan diadili oleh Majelis Hakim di Pegadilan Tindak Pidana Korupsi, pada 28 Agustus 2017.<br /><br />Sementara 3 tersangka Korupsi OTT lainnya yakni, Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf DPRD yaitu, Rahman Agung dan Santoso, belum dilimpahkan.<br /><br />Kepastian jadwal persidangan terhadap tersangka ini, disampaikan oleh Panmud Pengadilan Tipikor M. Nur, saat ditemui diruang kerjanya, pada Senin, 28 Agustus 2017.<br />“Sidangnya tanggal 29 Agustus 2017, dengan Ketua Majelis Hakim, H.R. Unggul Warso Mukti,” kata M. Nur.<br /><br />Hal itu juga di ia kan oleh Suryono Pane, selaku Penasehat Hukum (PH) tersangka, seusai persidangan kasus OTT DPRD Jatim, dengan terdakwa Kepala Diansa Pertanian Jatim. <br /><br />“Ia, sidangnya besok (hari ini) tanggal 29,” ucap Pane<br /><br />Dalam kasus ini, selain Wiwiet Febryanto, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya yakni, Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq dan  Abdullah Fanani, Kedaunya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar.<br /><br />Dari data yang ada, Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan M. Yunus, selaku Wali Kota Mojokerto, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari kas daerah untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan terkait, dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000. Sehingga seluruh kekurangan dana menjadi Rp 13.352.264.600 sebagai akibat dari tidak direalisasikannya transfer DAK Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. <br /><br />Wali Kota Mojokerto M. Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik elektronika Negeri Surabaya di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sebesar Rp 13.969.130.000, namun penganggaran Dinas PUPR tersebut, terdapat kekeliruan karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa.<br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Uang yang disetorkan tersangka kepada Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga sebahagian berasal dari rekanan (Kontraktor) yakni IDC alias I (Derektur CV BP) dan DS (Direktur operasional PT AJS) yang besarnya sekitar Rp 930 juta. Dengan “imbalan” kedau rekanan itu akan diberiak proyek.<br /><br /> Namun sial, apa daya tangan tak sampai. Karena sebelum rencana tersebut berjalan, KPK telah “meringkus”  Hanif Budi dan Umar Faruq, pada 17 Juni 2017, sekira pkl. 23.00 WIB.   (Redaksi)</span></div>

News Tipikor Hari Ini, Tersangka Korupsi OTT DPRD Kota Mojokerti Diadili

#Kasus OTT DPRD Kota Mojokerto "Bisa" Meneyeret Orang Banyak Termasuk Pejabat Daerah ?# berita korupsi .co - Tersangka Wiwit F...

»

Terdakwa Rohati, Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim, Diadili Di Pengadilan Tipikor

<b><span style="font-size: x-large;">#Terdakwa Rohayati, “Menyuap” Ketua Dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, Agar Anggaran Tahun 2017 dan Perda No 3 Tanun 2012 Tidak Depermasalahkan#</span></b><br /><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7VDdlBDzXxuZpbtehiqrVjxxhpZFJrM6TaY0UGouK1kcPOjWVcAo845tsqm7_sDAh2k8DZpJPt4Fm9Vpv9x7MjvSa_T4Y1pN4lubj4tfb1dYqGUj8Un-nUhCt5lXWwm58-t9V5qXYZT4/s1600/Screenshot_2017-08-28-10-56-17-11.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7VDdlBDzXxuZpbtehiqrVjxxhpZFJrM6TaY0UGouK1kcPOjWVcAo845tsqm7_sDAh2k8DZpJPt4Fm9Vpv9x7MjvSa_T4Y1pN4lubj4tfb1dYqGUj8Un-nUhCt5lXWwm58-t9V5qXYZT4/s640/Screenshot_2017-08-28-10-56-17-11.png" width="640" /></a></div>  <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Apah tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan Perda (Peraturan Daerah) di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang sebelumnya, hal itu disahkan oleh Pemprov dan DPRD, harus ada “uang pelicin agar semuanya dianggap beres ?” <br /><br />Andaikan hal itu tidak ada, bisa jadi Rohayati, selaku pejabat Pemprov Jatim ini, tidak akan duduk sebagai pesakitan untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dimana tanggung jawab pembuat Perda dan anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ? apakah Perda dan anggaran di SKPD menjadi tanggung jawab mutlak oleh masing-masing Kepala SKPD ?<br /><br />Pada Senin, 28 Agustus 2017, Rohayati pun, yang menjabat selaku Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim, diseret oleh JPU KPK antara lain, Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani, kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmat untuk diadili, setelah terlebih dahulu dijadikan tersangka, atas “penyuapan” yang dilakukannya terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, pada Juni lalu, agar anggaran tahun 2017 dan Perda No 3 tahun 2012 tidak dipersoalkan oleh wakil rakyat itu.<br /><br />Dalam persidangan, JPU KPK membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Rohayati, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Solichin dkk dari Jakarta. <br /><br />Dalam surat dakwaannya, JPU KPK memberkan kronoligis terjadinya “penuapan” antara terdakwa Rohayati dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. JPU KPK mnyatakan bahwa, terdakwa Rohayati, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim, yang salah satunya adalah Dinas Peternakan.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK menyatakan bahwa, Rohayati, selaku kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, diangkat berdasarkan SK Gubernur 20 16 tanggal 26 Desember 2016, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan kejahatan, memberikan uang sebesar Rp 175.000.000 melalui Rahman Agung, kepada penyelenggara negara yaitu, Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp 75 juta dan Moh. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp100, dalam melakukan evaluasi Triwulan, agar tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan APBD tahun 2017 pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dan dalam penyusunan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina antara Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Menurut JPU KPK, hal itu bertentangan dengan kewajiban Moh. Ka’bil Mubarok dan Moh. Basuki, sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3) peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Jawa Timur, pasal 12 huruf c dan peraturan DPRD Jatim nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik DPRD Jatim pasal 30 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR DPR Daerah Tk I dan DPR Daerah Tk II, serta bertentangan pula dengan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<br /><br />JPU KPK membeberkan dalam surat dakwaannya bahwa, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dinas di antara 10 dinas yang bermitra kerja dengan komisi B DPRD Jawa Timur yang membawahi bidang perekonomian sebagaimana keputusan pimpinan DPRD Jawa Timur Nomor 188 garing satu Romawi dari kpts garis datar pimpinan garing 059 garing 2017 tanggal 6 Januari 2017 garing satu romawi garing ka pts garis datar pimpinan garing kosong 59 garing 2017 tanggal 6 januari 2017 kemitraan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dprd provinsi jawa timur terhadap pelaksanaan apbd tahun anggaran 2011 dinas peternakan provinsi jawa timur.<br /><br />Pemberian sejumlah uang terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim oleh terdakwa, terakit, Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur<br /><br />Terdakwa Rohayati, diangkat sebagai PJ Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tanggal 26 Desember 2016, sebelumnya telah mengetahui tentang adanya kesepakatan antara, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Jatim mengenai, adanya iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama satu tahun anggaran oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 500.000.000.<br /><br />Pemberian uang tersebut, lanjut JPU KPK dalam surat dakwaannya, dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau triwulan untuk diberikan kepada komisi B DPRD Jatim melalui Moh. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua dengan maksud, agar komisi B DPRD Jatim dalam melakukan evaluasi triwulan, tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak berdampak kepada alokasi anggaran dinas tahun berikutnya<br /><br />JPU KPK membeberkan dalam surat dakwaanya. Pada sekitar bulan Februari 2017 terdakwa dihubungi oleh Muhammad Kabil Mubarok melalui pesan pendek SMS memperkenalkan diri sebagai wakil ketua wakil ketua komisi B DPRD Provinsi Jatim kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Kabil Mubarok melalui telepon adanya komitmen Quran triwulan pertama dari dinas peternakan untuk komisi B DPRD Jatim<br /><br />Pada akhir bulan Maret 2017 memanggil sekretaris Dinas Peternakan, dan beberapa Kepala Bidang diantaranya, Juliani Poliswari, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Diana Devi, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,; Muhammad Cahyono, selaku Kepala Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan, serta Kusdiarto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Inseminasi Buatan.<br /><br />Dalam rapat tersebut, terdakwa Rohayati meminta, agar para Kabid dan kepala UPTD, mengumpulkan uang iuran triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang akan diberikan kepada komisi B DPRD Jatim, yang terkumpul sebesar Rp 75 juta.<br /><br />JPU KPK menjelaskan dalam surat dakwaannya bahwa, pada tanggal 20 Maret 2017, sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Dinas Peternakan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Peternakan Provinsi Jatim, terdakwa memerintahkan Siti Aisyah, selaku staf terdakwa untuk memberikan amplop berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp 75 juta Kepada Rahman Agung, selaku staf komisi B DPRD Jatim sebagaimana permintaan Moh. Ka’bil Mubarok<br /><br />Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan hearing antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan dalam pelaksanaannya, hearing tersebut berjalan lancar, dikarenakan komisi B DPRD Jatim tidak mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama di Dinas Peternakan Provinsi Jatim.<br /><br />Pemberian uang oleh terdakwa Rahayati terhadap Ketua Koamis B DPRD Jatim terkait pula, penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Terdakwa Rohayati selaku kepala Dinas Peternakan, juga mengetahui adanya rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas inisiatif DPRD Timur dengan tujuan, agar tidak menghambat Birokrasi dan perizinan investasi ternak sapi dan kerbau betina di Jawa Timur<br /><br />Menurut JPU KPK dalam surat dakwaannya, untuk Menindaklanjuti rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, sebagai tindak lanjut surat yang pernah dibuat oleh Kepala Dinas Peternakan sebelumnya yaitu, Maskur kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2016 dan surat yang dibuat oleh Plt Kepala Dinas Peternakan, Mohamad Samsul kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 26 Oktober 2016 yang intinya, meminta dilaksanakannya revisi terhadap pasal 20 ayat (30), pasal 27 dan pasal 34 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina.<br />Pada Pebruari 2017, sebagai tindak lanjut dari rencana penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 Dinas Peternakan Jatim. Terdakwa Rohayati, Juliani Poliswari, Wemmi Niwamawati, Mitro Nurcahyo dan Fitri Istiana, membuat kajian akademis terkait pembahasan revisi Perda tersebut guna pembahasan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Pada tanggal 6 - 8 Pebruari 2017, diadakan kunjungan kerja komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan ke Komisi VI DPR RI dan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI di Jakarta, yang salah satu agendanya adalah, melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Dirjen Peternakan Kementan RI terkait, Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 16/Permenpan/PKTJ/440/5/2016 dan Permentan Nomor 49/Permenpan/3.440/10/ 2016 tentang pemasukan ternak Ruminansia besar, dan ke wilayah negara RI.<br /><br />Pada bulan Maret 2017, Juliani Poliswari, melaporkan kepada terdakwa Rohayati, terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh komisi B DPRD Timur, untuk pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012. Ternyata, Tidak hanya Juliani Poliswari yang dihubungi oleh Ketua Komis B Moh. Basuki, meliankan terdakwa sendiri, yang menyatakan kepada terdakwa bahwa, “pembahasan revisi Perda harus ada dananya, masa cuma bahas-bahas thok”, dan terdakwa diminta oleh Moh. Basuki, untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan Pranaya Yudha, terkait besaran uang yang harus disediakan oleh Dinas Peternakan, agar dilakukan pembahasan revisi Perda tersebut.<br /><br />JPU KPK menyatakan, pada Tanggal 18 Mei 2017, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dengan mengatakan, bahwa Moh. Basuki beberapa kali menelepon yang  menanyakan, tentang realisasi pemberian uang dari pihak Dinas Peternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tersebut, kemudian Juliani Poliswari  menjawab, akan mencoba menanyakan terkait besaran jumlah uang yang harus direalisasikan kepada Santoso, salah satu staf Komisi B DPRD Jatim, dan terdakwa akan mendiskusikannya pada saat rapat dengar pendapat atau herring lanjutan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /><br /> Pada tanggal 22 hingga 23 mei 2017, melakukan kunjungan kerja lanjutkan Ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian di Jakarta, sekaligus diadakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Provinsi Jawa Timur tersebut, di Hotel Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta yang dihadiri oleh, seluruh anggota komisi B DPRD Jatim, tenaga ahli dan beberapa orang dari Dinas Peternakan. <br /><br />Sebelum rapat dimulai, terdakwa dipanggil oleh Moh. Basuki dan Pranaya Yudha Mahardika dan menyampaikan kepada terdakwa, “revisi Perda nantinya akan disetujui, namun ini tidak bahas-bahas saja harus ada dananya”, dan Pranaya Yuda  Mahardika menambahkan kepada terdakwa, “Kalau saya nggak apa-apa, ini kan 19 orang beda-beda, mosok membahas thoh gak ono opo-opo ne (Kalau saya nggak apa-apa, ini ka nada 19 orang berda-beda, masa’ membahas aja tidak ada apa-apanaya). Untuk itu, Pranaya Yuda Mahardika, meminta agar terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp 200 juta, namun terdakwa hanya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta.<br /><br />Pada tanggal 23 mei 2017, setelah terdakwa mengikuti hearing dengan komisi B DPRD Jatim, perihal revisi Perda Nomor 3 tahun 2012, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dan menyampaikan hasil pembicaraan terdakwa dengan Moh. Basuki dan Pranaya Yuda Mahardika.<br /><br />Pada tanggal 26 Mei 2017, Nurcahyo menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dengan mengatakan, ini ada uang Rp 50 juta, kurang Rp 50 juta,  serta memerintahkan kepada Nurcahyo, agar meminta sisa kekurangan uang tersebut kepada Juliani Poliswari. Nurcahyo mendapat telepon dari Juliani Poliswari, yang sedang mengikuti Diklat PIM III di Malang mengatakan bahwa, dirinya sudah menitipkan uang Rp 20 juta Kepada Fitri Istiana, sedangkan kekurangan sisanya sebesar Rp 30 juta, ditanggung oleh Nurcahyo dan Fitri Istiana masing-masing sebesar Rp 15 juta.<br /><br />Kemudaian, uang tersebut diserahkan kepada Rahman Agung, sebagaimana petunjuk dari Moh. Basuki kepada terdakwa. Uang sebesar Rp 100.000.000 dimasukan ke dalam amplop coklat dan dengan ditemani oleh Fitri Istiana, menemui Rahman Agung di DPRD, dan menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop warna coklat tersebut kepada Rahman Agung, setelah itu Rahman Agung meletakkan uang tersebut di ruang kerja Moh. Basuki. Kemudain, uang tersebut diserahkan kepada Ninik Sulistyaningsih, untuk dibagikan kepada seluruh anggota komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Perbuatan tersebut, ucap JPU KPK dalam surat dakwaannya, merupakan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK tersebut, terdakwa Rohayati, melaui PH-nya tidak keberatan. Sehingga, Ketuaa Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya<br /> <br /> usai persidangan, PH terdakwa Rohayati, Solichin mengatakan, tidak mengajukan Eksepsi karena surat dakaan Jaksa sudah jelas. "Kita tidak mengajukan Eksepsi karena sudah jelas," ucapnya singkat.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Rohati, Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim, Diadili Di Pengadilan Tipikor

#Terdakwa Rohayati, “Menyuap” Ketua Dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, Agar Anggaran Tahun 2017 dan Perda No 3 Tanun 2012 Tidak Depermasala...

»

Terdakwan Korupsi OTT DPRD Jatim, Diadili Di Pengadilan Tipikor

<span style="font-size: x-large;"><b>#Kepala Dinas Pertanian, “Menyuap” Ketua Dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, Agar Anggaran Tahun 2017 Dan Tahun Anggaran 2018 Tidak Dipermasalahkan#</b></span><br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWObrUyzVUQF9nKcbH1dADUX3TsTPL4o4foHYiAogCr_PiXqtmlkeMmCSGeRa_QsdgFdPVa43MNcvtCTc3Y1Q_bHBmcbT44RTJy26zvGuaKSVwBeeUV_mRcDCIWDj6nCWZtS4dSFTJkkc/s1600/Screenshot_2017-08-28-10-58-10-10.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="297" data-original-width="768" height="247" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWObrUyzVUQF9nKcbH1dADUX3TsTPL4o4foHYiAogCr_PiXqtmlkeMmCSGeRa_QsdgFdPVa43MNcvtCTc3Y1Q_bHBmcbT44RTJy26zvGuaKSVwBeeUV_mRcDCIWDj6nCWZtS4dSFTJkkc/s640/Screenshot_2017-08-28-10-58-10-10.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, Terdakwa 1 dan terdakwa 2</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b> berita<span style="color: red;">korups</span>i.co – </b></span>Apah tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan Perda (Peraturan Daerah) di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang sebelumnya, hal itu disahkan oleh Pemprov dan DPRD, harus ada “uang pelicin agar semuanya dianggap beres ?” <br /><br />Andaikan hal itu tidak ada, bisa jadi 2 pejabat Pemprov Jatim dan 1 stafnya, tidak akan duduk sebagai pesakitan untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lalu bagaimana tanggung jawab pembuat Perda dan anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ? apakah Perda dan anggaran di SKPD menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD ?<br /><br />Seperti Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim bersama 1 orang stafnya yang “diringkus” Tim KPK, dan Kepala Dinas Peternakan Pemrov Jatim (perkara terpisah), yang “menyuap” Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, dan saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 28 Agustus 2017.<br /><br />Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Haki Rochmat, JPU KPK antara lain, Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani, membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan) selaku terdakwa 1, bersama Anang Basuki Rahmat, terdakwa 2 (selaku staf terdakwa 1), yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Suryno Pane dkk.<br /><br />Dalam surat dakwaannya, JPU KPK memberkan kronoligis terjadinya “penuapan” antara terdakwa dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. JPU KPK mnyatakan bahwa, terdakwa 1, Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim, yang salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.<br /><br />JPU KPK menyebutkan, pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara terdakwa Bambang Heriyanto dengan komisi B DPRD. Setelah selesai, terdakwa Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada terdakwa Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya<br /><br />Terdakwa Bambang Heriyanto, menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok tersebut, dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim yaitu, 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. <br /><br />Sekitar bulan Maret 2017, terdakwa 2 yakni, Anang Basuki Rahmat, sebagai ajudan dari terdakwa 1, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, terdakwa 2 melaporkan kepada terdakwa 1, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, terdakwa 2, menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada terdakwa 1, dan terdakwa 1 pun menyetujuinya, lalu terdakwa 1, menyiapkan uangnya sebesar Rp 150 juta. <br /><br />Masih pada bulan yang sama, terdakwa 2, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak terdakwa 2 untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, terdakwa 2 pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Dalam perjalanan pulang, terdakwa 2, melaporkan kepada terdakwa 1 melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh terdakwa satu “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok, membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD.<br /><br />Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara terdakwa 1 Ahmad Nurfalaki, yang mewakili Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, terdakwa 1 dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhi terdakwa 1, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan terdakwa 1 menjawab akan mengusahakan secepatnya. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, atas permintaan Mochammad Basuki, terdakwa 1 mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, terdakwa 1 menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.<br /><br />Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Terdakwa 1 menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan terdakwa 1 kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim<br /><br />Beberapa hari kemudian, terdakwa 1 memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Dasuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B.<br /><br />Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan terdakwa 2 menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada terdakwa melalui pesan pendek (SMS).<br /><br />Terdakwa 2 kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari terdakwa 1, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa 2 menghubungi Rahman Agung melalui telepon, terdakwa 2 akan berangkat menuju kantor DPRD, untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono.<br /><br />Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, terdakwa 2 langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian terdakwa 2 menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga terdakwa 2 menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. <br /><br />Setelah itu, terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara terdakwa 2 dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan terdakwa 2 kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk dip roses hokum.  <br /><br />Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Moh. Ka’bil Mubarok dan Mochammad Basuki selaku penyelenggara negara yaitu sebagai, anggota DPRD Provinsi Jatim yang juga menjabat sebagai pimpinan komisi B DPRD.<br /><br />Perbuatan tersebut lanjut JPU KPK, merupakan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK tersebut, terdakwa 1 maupun terdakwa 2 melaui PH-nya tidak keberatan. Sehingga, Ketuaa Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya. <br /><br />Usai persidangan, saat ditanya wartawan media ini, terkait ikut tidaknya Gubernur atau Sekda Pemprov Jatim menajdi saksi, JPU KPK menjelaskan, akan dilihat dalam persidangan.<br /><br />“Kita lihat dalam persidangan aja iya,” kata JPU KPK, singkat.  <br /><br />Sementera Suryono Pane, selaku PH terdakwa mengatakan bahwa, apa yang dilakukan terdakwa adalah bentuk pemerasan yang dilakukan oleh Dewan. Namun menurutnya, terdakwa tidak melaporkannya ke pihak berwajib karena tidak mengerti hokum.<br /><br />“Kasus ini lebih pas kalau dikatakan sebagai pemerasan oleh Dewan. Mmemang tidak dilaporkannya, karena terdakwa kan pegawai kurang mengerti hukumm,” ujar Pane.<br /><br />Benarkah terdakwa yang berpendidikan S2 (Starata Dua) dan selaku pejabat tidak mengerti Hukum ? sementara JPU KPK menyebutkan dalam dakwaannya bahwa, sebelumnya terdakwa sudah mengetahui, adanya uang “silumana” dari Dinas Pertanian ke Komisi B DPRD Jatim.  (Redasksi)

News Tipikor Terdakwan Korupsi OTT DPRD Jatim, Diadili Di Pengadilan Tipikor

#Kepala Dinas Pertanian, “Menyuap” Ketua Dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, Agar Anggaran Tahun 2017 Dan Tahun Anggaran 2018 Tidak Dipermas...

»

Kepala Bapeda Magetan Diadili Karena Dugaan Korupsi “Sepatu”

<span style="font-size: x-large;"><b>#Kejari Magetan Terkesan Menyicil Kasus Korupsi Pengadaan Sepatu PNS Pemkab. Magetan#</b></span><br /> <br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc_6u-uHtTdAdffvBdcYXu3mSDMMzD6WOU8BW_4-RQ-KIK_KkhS4IyrnCIXpUwRAesHKjjoDAbH1Q5XPwvx_FW2VjXbynq9jzf2PkVI4d6H_9cLoQ_sOFyTUO_9wdYOniPuVko7e3Ha7o/s1600/IMG2017082514193.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc_6u-uHtTdAdffvBdcYXu3mSDMMzD6WOU8BW_4-RQ-KIK_KkhS4IyrnCIXpUwRAesHKjjoDAbH1Q5XPwvx_FW2VjXbynq9jzf2PkVI4d6H_9cLoQ_sOFyTUO_9wdYOniPuVko7e3Ha7o/s640/IMG2017082514193.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto dari kiri. Kasi Pidsus Kejari Magetan, Achmad Taufik Rahman dan terdakwa Sumarjoko</b> </td></tr> </tbody></table> <br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang perkara Korupsi pengadaan Sepatu (Jilid II) untuk pegawai Pemkab Magetan tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 1,2 milliar dengan terdakwa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Magetan, digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 25 Agustus 2017.<br /><br />Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan terkesan “menyicil” kasus ini. sebab, pada Jilid I (tahun 2016), Kejari Magetan sudah menetapkan Ketua Asosiasi Perajin Kulit (Aspek) Magetan, Yusuf Ashari, sebagai tersangka, karena diduga melakukan "mark up" atau penggelembungan harga, atas pengadaan proyek sepatu untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemda Magetan.<br /><br />Pada Januari 2017,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman pidana penajara selama 4 tahun terhadap Yusuf  Hashari. Ketua Aspek itu dinyatakan terbuktiu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain hukuman badan, Majelis Hakim juga sepakat dengan JPU Kejari Magetan, untuk menghukum Ketua Asosiasi Perajin Kulit itu, untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta, atau kurangan 4 bulan bila tidak dibayar. <br /><br />Selain pidana badan dan denda, ada juga pidana tambahan berupa, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp101 juta, atau harta bendanya akan disita oleh Kejari Magetan dan dilelang. Anehnya, Ketua Aspek itu hanya menerima dana sebesar Rp 319.690.000. Mengapa Ketua Aspek Magetan itu yang dihukum untuk membayar selisih uang kerugian negara sebesar Rp 101.590.203 ?<br /><br />Karena merasa tidak bersalah, Yusuf Hashari, melalui Penasehat Hukumnya, Berlian Lukitasar pun melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi, dan hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, membebaskan ketua Asosiasi Perajin Kulit itu, pada April 2017. <br /><br />Dalam jilid II ini, JPU yang juga menjabat Kepala Seksi Pidana Khusu (Kasi Pidsus) Kejari Magetan, menyeret Sumarjoko (terdakwa ditahan di Rutan Magetan dan tanpa ada pengawalan dari kepolisian Ke Pengadilan Tipikior), selaku Kepala Bappeda Litbang Pemkab Magetan, kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, untuk diadili, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan sepatu yang tidak sesuai dengan Specknya, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 101 juta, berdasarkan hitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur.<br /><br />Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Achmad Taufik Rahman, dalam persidangan dengan Ketau Majelis Hakim I Wayan S, menyatakan bahwa, terdakwa Sumarjoko (di damping Penasehat Hukumnya, Berlian Lukitasar) melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Dalam surat dakwaan, JPU menyatakan bahwa, Pengadaan sepatu untuk pegawai Pemkab Magetan tahun 2014, tidak sesuai dengan Spek, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas PNS, tentang himbauan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup PemKab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui PH-nya, akan mengajukan Eksepesi (Keberatan) pada sidang berikutnya. “Kita akan mengajukan Eksepsi minggu depan,” kata Feby saat ditanya wartawan.<br /><br />Terkait beberapa terdakwa kasus Koruspsi yang berstatus tahanan di Rutan, dan kemudain tanpa adanya pengawalan dari Kepolisian saat menjalani persidangan, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung mengatakan, wajib ada pengawalan. “Harusnya ada pengawalan dari Kepolisian, itu wajib,” jawab Maruli singkat.  (Redaksi)</div>

Tipikor Kepala Bapeda Magetan Diadili Karena Dugaan Korupsi “Sepatu”

#Kejari Magetan Terkesan Menyicil Kasus Korupsi Pengadaan Sepatu PNS Pemkab. Magetan# Foto dari kiri. Kasi Pidsus Kejari Magetan, Achmad ...

»

Majelis Hakim Vonis Rehab Terdakwa Narkoba, Dari Tuntuntan 8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdEwEEnvrgAGiyCgCC8t6iVdiSw7Xm2Xx8h6NRrF3rzepTub6cgli8nSiFe226-2Oni0TdyM5UXElfWl5nPhySkcoggi2IlYxGpc_64mSDBgUwoWUSv3mdN49WueWLxQQG9_FHjeml23M/s1600/IMG-20170823-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdEwEEnvrgAGiyCgCC8t6iVdiSw7Xm2Xx8h6NRrF3rzepTub6cgli8nSiFe226-2Oni0TdyM5UXElfWl5nPhySkcoggi2IlYxGpc_64mSDBgUwoWUSv3mdN49WueWLxQQG9_FHjeml23M/s640/IMG-20170823-WA0008.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang semakin merajalela dan meresahkan masyarakat luas, mulai dari anak-anak hingga dewasa dari berbagai profesi, sepertinya tidak didukung oleh Majelis Hakim yang meengadili perkara tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti kasus perkara Narkotika dengan terdakwa Dudy Arifyanto, yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 23 Agustus 2017.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Dudy Arifyanto (warga keturunan), diseret JPU Duta Mulia, dari Kejari Tanjung Perak untuk diadili dihadapan Majelsi Hakim, setelah terlebih dahulu, Dudy Arifyanto diringkus oleh anggota Reskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, di  Perumahan Dian Regency, Jl. Sejahtera Blok II No.33 Kel. Keputih Kec. Sukolilo, Surabaya, pada 12 Pebriari 2017.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian saat itu, ditemukan barang bukti berupa, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk Coca Cola, 1 klip plastik berisi Shabu-shabu seberat 0,50 gram dan 1 klip plastic berisi 0,18 gram, 1 buah pipet kaca bekas pakai,1 buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih,1buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna kuning. Barang tersebut menurut terdakwa, diperoleh atau dibeli dari Sa’it (DPO) seharga Rp.300.000.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat dakwaan JPU Duta Mulia menyatakan bahwa, terdakwa Dudy Arifyanto, terbukti bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang  Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana, minimal 4 tahun penjara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian, akibat dari perbuatan terdakwa Dudy Arifyanto, JPU meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, untuk menajtuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 tahun.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, dalam surat putusan Majelis Hakim yang dibacakan dalam persidangan dengan Ketua Majelis Hakim Arif Juwantoro, justru “membebaskan” terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan JPU, dengan menjatuhkan hukuman rehablitasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Memang, pertimbangan Majelis Hakim untuk menghukum rehablitasi terdakwa, berdasarkan surat dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Apakah surat TAT yang dimiliki oleh terdakwa sesuai dengan prosedur ? Bila terdakwa BNNK mengeluarkan surat TAT, mengapa JPU menjerat terdakwa dengan pasal 112 ?</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Assesmen terpadu di ditandatangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu. </i></div> <div style="text-align: justify;"> <i><br /></i></div> <div style="text-align: justify;"> <i>Dalam kepentingan peradilan, hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim untuk menetapkan, apakah tersangka terbukti dan dapat dibuktikan sebagai korban penyalah guna atau terbukti sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atau Prekusor Narkotika.</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Dudy Arifyanto, terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang  Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Menjatuhkan hukuman Satu tahun penjara. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa di Rumah Sakit Jiwa, Menur " ucapr Ketua Majelis Hakim.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas Vonis tersebut, terdakwa Dudy Arifyanto, yang didampingi Pemasehat Hukumnya Yahya Wijaya, langsung menerima. Sementara JPU, masih “belum jelas, apakah banding atau menerima juga.  (Redaksi/*)</div>

Pidana Majelis Hakim Vonis Rehab Terdakwa Narkoba, Dari Tuntuntan 8 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang semakin merajalela dan meresahkan masyarakat luas, mulai ...

»

1 Tersangka Korupsi OTT DPRD Mojokerto Menunggu Jadwal Sidang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOAufYyaW6noHg7CHCyBXnaVEwoxEu3PG-hX_mKKkh7q1Lq2tVQdfTvVJVXgngCJvygDV6Xg6bGBRBtAIjkwMGrQsvC2BAzw6gMI1fBXNRnacj5llt0J54aBNozRDM71MHF9Vd3u1CdPA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1097" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOAufYyaW6noHg7CHCyBXnaVEwoxEu3PG-hX_mKKkh7q1Lq2tVQdfTvVJVXgngCJvygDV6Xg6bGBRBtAIjkwMGrQsvC2BAzw6gMI1fBXNRnacj5llt0J54aBNozRDM71MHF9Vd3u1CdPA/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Satu dari 4 tersangka kasus Korupsi suap terhadap DPRD Kota Mojokerto, yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada 17 Juni 2017 lalu, sedang menunggu jadwal sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sebab, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka, Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mojokerto.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor, M.Nur, saat ditemui <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> diruang kerjanya, pada Selasa, 22 Agustus 2017.<br /><br />“Hari ini, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka/terdakwa Wiwiet Febryanto. Kalau jadwal persidangannya, masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan,” ujar M. Nur<br /><br />Hal yang sama juga disampaikan Suryono Pane, selaku Penasehat Hukum tersangka, saat ditemui di Pengadilan Tipikor, seusai JPU KPK melimpahkan berkas perkara tersangka Wiwiet Febryanto.<br /><br />“JPU KPK barusan melimpahkan satu berkas perkara atas nama Wiwiet Febryanto. Ini saya juga sudah menerima berksanya. Kita tunggu aja jadwal sidangnya ya,” kata Pane.<br /><br />Dalam kasus ini, selain Wiwiet Febryanto, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya yakni, Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto), Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto).<br /><br />Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar.<br /><br />Tersangka Wiwiet Febryanto diduga sebagai pemberi “suap”, dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  (Redaksi)</div>

News Tipikor 1 Tersangka Korupsi OTT DPRD Mojokerto Menunggu Jadwal Sidang

berita korupsi .co – Satu dari 4 tersangka kasus Korupsi suap terhadap DPRD Kota Mojokerto, yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap T...

»

Tiga Tersangka Korupsi OTT DPRD Jatim, Disidangkan Tanggal 28 Agustus 2017

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz2bfTPJ7FW7kZKRnE5mz81dwvgbBG0_gcI0U_iXZosa7Pjix7P7Oc5vQvHvTK-EGDgpirbaJW6Ak2xxpC2mDtTKaeSMnyo4uZ2WxG3npTGpYMGB5mBvH4X7Qc1oV8_Sjw5qfxZZF4B0Y/s1600/IMG20170811173311.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz2bfTPJ7FW7kZKRnE5mz81dwvgbBG0_gcI0U_iXZosa7Pjix7P7Oc5vQvHvTK-EGDgpirbaJW6Ak2xxpC2mDtTKaeSMnyo4uZ2WxG3npTGpYMGB5mBvH4X7Qc1oV8_Sjw5qfxZZF4B0Y/s640/IMG20170811173311.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">DR. Lufsiana, Humas Pengadilan Tipikor Surabaya</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tersangka Bambang Heriyanto yang menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur bersama stafnya, Anang Basuki Rahmat serta Rohayti, Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim, “diringkus” Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada 5 Juni 2017.<br /><br />Tiga dari 6 tersangka suap ini, akan diadili oleh Majelis Hakim di Pegadilan Tindak Pidana Korupsi, pada 28 Agustus 2017.<br /><br />Sementara 3 tersangka Korupsi OTT lainnya yakni, Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf DPRD yaitu, Rahman Agung dan Santoso, belum dilimpahkan.<br /><br />Kepastian jadwal persidangan terhadap 3 tersangka ini, disampaikan oleh Humas Pengadilan Tipikor, DR. Lufsiana, kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, pada Selasa, 22 Agustus 2017.<br /><br />“Sidangnya tanggal 28 Agustus 2017, dengan Ketua Majelis Hakim, Pak Rohmad, Pak Samhadi dan Pak Moch. Mahin,” kata DR. Lufsaiana.<br /><br />Hal itu juga di ia kan oleh Suryono Pane, selaku Penasehat Hukum (PH) tersangka, saat dihubungi beritakorupsi.co. “Ia benar, sidangnya tanggal 28, Hakimnya, Pak Rohmad, Pak Samhadi dan Pak Moch. Mahin. PP (Panitra Pengganti)-nya Pak Mahfud,” ujar Pane.<br /><br />Saat ditanya, kasus yang disangkakan oleh JPU KPK terhadap tersangka Bambang Heriyanto, Pane menjelaskan bahwa, kasus yang menjerat kliennya itu terkait pengawasan anggaran dan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jawa Timur terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Jawa Timur, namun sebenarnya lebih tepat adalah pemerasan dan pungli Dewan.<br />“Sangkaan ya itu, terkait pengawasan anggran dan Perda. Sebenarnya paling pas kalau dikatakan pemerasan atau pungli Dewan. Uangnya hasil pinjaman, bukan dari anggaran,” pungkasnya.<br /><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh4LjruiraCGAbPSdAAYoCBHTAxzjxF2hm-2PR9JOWc_M259Gc5719JGX8-H7eAziliNA1JLkL2rTvyORaiZTDTBelb7bKx1rZ60D1HjRLkBbrF1Fmi0lvARyFQx986ZqQzg8QiuqS3Lc/s1600/IMG20170822123122.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh4LjruiraCGAbPSdAAYoCBHTAxzjxF2hm-2PR9JOWc_M259Gc5719JGX8-H7eAziliNA1JLkL2rTvyORaiZTDTBelb7bKx1rZ60D1HjRLkBbrF1Fmi0lvARyFQx986ZqQzg8QiuqS3Lc/s1600/IMG20170822123122.jpg" /></a>Apa yang disampaikan oleh Suryono Pane selaku PH tersangka, bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Gubernur Jatim, Sukarwo, kepada media ini di Stasiun Kereta Api Gubeng, pada saat pelepasan arus mudi gratis, pada 23 Juni 2017. <br /><br />Sukarwo mengatakan bahwa, kasus OTT yang melibatkan Pejabat Pemrov dengan Ketua Komisi B DPRD Jatim bukan pengawasan terhadap anggaran dan Perda. Melainkan, bagian yang dimasukkan dalam hatinya. <br /><br /> “Bukan pengawasan, ini bagian yang dimasukkan didalam hatinya, agar mereka tidak mau untuk diminta-minta seperti itu. Namanya Intgritas makanya dibuat fakta Integritas. Tolong sampean (anda.red) catat. Semua aturan dari Menpan (Menteri Pemberdayaan Apratur Negara) itu adalah, aturan agar jangan ada pungli kepada masyarakat, itu semua. Jadi jangan ada pungli kepada masyarakat. Ini permasalahannya Skeepnya adalah, DPRD dan (“terdiam sejenak”), itu kemudian dibuatlah Fakta Integritas. Ngukurnya tidak seperti teknik mekanik kepada masyarakat, karena itu integritas,” kata, Sukarwo, saat itu<br /><br />Dalam kasus OTT ini, KPK tidak hanya menangkap Bambang Heriyanto dan stafnya Anang Basuki Rahmat serta Kepala Dinas Peternakan Pemprov Jatim, Rohayati, tetapi KPK juga mengakap mantan terpidana 1 tahun penjara dalam kasus Korupsi yakni, Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf DPRD yaitu, Rahman Agung dan Santoso. <br /><br />Keenamn tersangka ini diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPRD Provinsi Jatim, kantor Dinas Pertanian Pemprov Jatim, dan kediaman Kadis Peternakan serta di Jalan Prigen Malang pada Senin 5 Juni 2017.<br /><br />Mochamat Basuki diduga menerima aunag suap sebesar Rp 150 juta dari bagian komitmen Rp 600 juta, yang diberikan setiap tahun dari para Kepala Dinas  kepada Komisi B DPRD Jatim terkait, pengawasan penggunaan anggaran dan Perda Provinsi Jatim.<br />Uang Rp 150 juta itu diterima oleh Rahman Agung dari Anang Basuki Rahmat yang merupakan ajudan Kadis Pertanian pemprov Jatim, Bambang Heryanto. Selain itu, Basuki juga diduga sudah menerima sejumlah uang dari Kepala Dinas yang lainnya.<br /><br />Menyoroti kasus Korupsi di Jawa Timur tahun 2017 ini, ibarat musim panen bagi Komis Pemberantasan Korupsi, untuk membuktikan bahwa, Jawa Timur salah Satu Provinsi yang terbanyak pejabatnya tidak bersih.<br /><br />Nyatanya, pada tanggal 30 Maret 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pajabat BUMN (PT PAL) yakni, Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL) bersama Agus Nurogo (Direktur Umum PT Perusa Sejati selaku pemberi suap, sudah Vonis), dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar terkait Chas Back penjualan kapal perang SSV Fhilipina, dan menyeret Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama (saat ini dikabarkan di AS) menajdi tersangka. Ketiga pejabat PT PAL ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam kasus ini ada 5 tersangka.<br /><br />Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim,  Mochamad Basuki yang juga mantan terpidana kasus korupsi, bersama Dua Stafnya, Rahman Agung dan Santoso; Kepala Dinas Pertanian Jatim, Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati, Kadis Peternakan Jatim,  terkait pengawasan anggaran dan Perda. Dalam kasus ini, ada 6 tersangka.<br /><br />Dua minggu kemudian, yaitu tanggal 17 Juni 2017, KPK kembali melakukan aksinya dengan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani dan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait komitmen pengalihan anggaran di Dinas PUPR. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka<br /><br />Yang lebih tragisnya, pada tanggal 2 Agustus 2017, saat Lembaga Antirasuah ini menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya,; Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo,; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka.<br /><br />Jumlah pejabat “kotor” yang berhasil ditangkap Lembaga Antirasuah di Jawa Timur, sejak Maret hingga Agustus 2017, sebanyak 19 orang, belum termasuk Ketua DPRD Malang karena bukan kasus OTT, dan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto (sudah di Vonis 6 tahun penjara).<br /><br />Aneh memang. Ada juga kasus OTT di Jawa Timur ini, bukan dianggap Korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Yaitu kasus OTT terhadap pejabat PT Pelindo III Surabaya, yang ditangkap Tim Saber Pungli Mabes Polri, pada akhir tahun lalu. <br /><br />Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau pejabat PT Pelindo III yang terkena OTT itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan hukumannya pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP, yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara”<br /><br />Hukumannya pun iabarat “kapas” alias ringan. Termasuk salah satu Jaksa penyidik di Kejaksaan Jawa Timur, yaitu terdakwa Ahmat Fauzi, yang ditangkap Tim Saber Pungli Kejati Jatim, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar, hanya dituntut pidana 2 tahun penjara dan divonislah 4 tahun oleh Majelis Hakim. <br /><br />Kasus Korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Jawa Timur ini, semakin tahun semakin bertambah. Dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Bupati/Wali Kota maupun Gubernur Jatim, selaku Kepala Daerah yang dipilih rakyat, juga banyak, karena dianggap berhasil. Dua hal ini, “ibarat peserta loma lari marathon”.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Tiga Tersangka Korupsi OTT DPRD Jatim, Disidangkan Tanggal 28 Agustus 2017

DR. Lufsiana, Humas Pengadilan Tipikor Surabaya berita korupsi .co – Tersangka Bambang Heriyanto yang menjabat selaku Kepala Dinas Pe...

»

Terdakwa Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun Di Vonis 6 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0twuHmZIrZkhZByeb2q5UmolV4YZoTv0pihVCnk5rQPF4iwMEX6yrCPR6HKPknCUUCmwsd7LKRRkDfFYDNTzPNwslApYthSsO6giu2VsRMyFg8yR2jgY_-wSd7h3kqwjVUaV_xapO5wM/s1600/IMG201704110909011.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="786" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0twuHmZIrZkhZByeb2q5UmolV4YZoTv0pihVCnk5rQPF4iwMEX6yrCPR6HKPknCUUCmwsd7LKRRkDfFYDNTzPNwslApYthSsO6giu2VsRMyFg8yR2jgY_-wSd7h3kqwjVUaV_xapO5wM/s1600/IMG201704110909011.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sosok Bambang Irianto, tidak asing lagi di mata masyarakat Jawa Timur, Khususnya di Kota Madiun. <br /><br />Sebab Bambang Irianto yang akrab dipanggil BI ini, sebelum menjabat sebagai Wali Kota Madiun, sejak 2009 hingga 2014, dan kembali terpilih untuk periode kedua 2014 - 2019 (2 periode), Dia adalah seorang pengusaha SPBU sebanyak 10 lokasi, distributor Oli pelumas, distributor LPG di 2 Kabupaten, sebagai Kontraktor dan beberapa usaha lainnya, serta menjabat sebagai Ketua DPC (Dewan Pimpian Cabang) Partai Demokrat, Kota Madiun.<br /><br />Namun di akhir tahun 2016, masa jabatannya berakhir tragis ditengah jalan sebelum tahun 2019, seiring dengan KPK menetapkannya sebagai tersangka, kasus Tindak Pidana Korupsi gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Dia pun diinapkan di “Hotel Prodeo” alias penjara <br /><br />Yang lebih tragis lagi, Mantan Wali Kota itu kini harus mendekam di penjara selama 6 tahun, berdasarkan surat putusan Majelis Hakim Pengadikan Tindak Pidana Korupsi, yang dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh JPU KPK Fitroh Rohcahyanto dkk serta Penasehat Hukum terdakwa Bambang Irianto, Indra Priangkasa Cs, dengan Ketua Majelis Hakim, H.R. Unggul Warso Mukti, pada Selasa, 22 Agustus 2017.<br /><br />Dalam surat putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Bambang Irianto, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Tidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf i, pasal 12 B jounckto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.<br /><br />Selain Undang-Undang Korupsi, Majelis Hakim juga menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 tahun 2010, pasal 3 junckto pasal 65 ayat (1) KUHP. Dua pasal dalam Undang-Undang Korupis dan 1 pasal UU TPPU yang dikenakan Majelis Hakim, sama persis dengan tuntutan JPU KPK.<br /><br />Hanya saja, Majelis Hakim memberi “bonus” berupa keringanan hukuman pidana badan dan barang bukti berupa, beberapa bidang tanah dan ruko yang semula disita penyidik KPK, diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.<br /><br />“Menyatakan terdakwa Bambang Irianto, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Tidana Korupsi. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp 1 Milliar. dan apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 4 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Putusan Majelis Hakim ini, bisa jadi membuat sedikit tersenyum bagi terdakwa, PH terdakwa maupun keluarga terdakwa. Sebab, harta berupa beberapa bidang tanah dan ruko, kembali ke “pangkuannya”. <br /><br />Sementara dalam surat tuntutan JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian, meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun, didenda sebesar Rp 1 milliar atau dikurung selama 6 bulan. <br /><br />Pada hal, JPU KPK membeberkan perbuatan terdakwa sejak Wali Kota tahun 2009 hingga 2016, Dia telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya sekitar Rp 55,5 miliar, yang berasal dari Proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 dengan anggaran sebesar 77,6 M, setoran dari 33 SKPD (Kepala Dinas), pemotongan gaji pegawai dan setoran dari  kontraktor-kontraktor yang ada di Kota Madiun.<br /><br />JPU KPK juga membeberkan bahwa, Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham di Bank Jatim atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi termasuk salah seorang wanita “teman akrab” terdakwa yakni, Liana Rahmaty yang sudah memiliki suami di Jombang, termasuk membagi-bagikan duit itu ke pejabat Forpimda Kota Madiun. <br /><br />Tuntutan itu memang termasuk ringan, apa bila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa sejak menjabat Wali Kota Madiun sejak 2009, seperti dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim ini, JPU KPK maupun PH terdakwa sama-sama menyampaikan pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa, JPU KPK Fitroh mengatakan bahwa, sebahagian pertimbangan Majelis Hakim sama dengan tuntutan JPU. Namun secara tidak langsung, JPU Fitroh sepertinya kecewa. Sebab, tanah yang disita KPK, harus dikembalikan kepada terdakwa atas putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Kami pikir-pikir. Secara umum, pertimbangan Majelis Hakim sama, pertimbangan Yuridisnya sama persis, terbukti 3 dakwaan. Mengenai barang bukti berupa tanah yang oleh kami dirampas tetapi oleh Hakim dikembalikan,” ucap JPU Fitroh.<br /><br />Terpisah. Indra Priangkasa, selaku Ketua Tim PH terdakwa mengatakan, sangat menghargai putusan Majelis Hakim. Namun dia berpendapat bahwa, profil terdakwa sebagai pengusaha sebelum Wali Kota sejak 2009, tidak dipertimbangkan Majelis Hakim.<br /><br />“Kita sangat mengharagai putusan Majelis. Hanya saja, profil terdakwa sebagai pengusaha sebelum Wali Kota sejak 2009, tidak muncul dalam pertimbangan,” ujarnya.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Terdakwa Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun Di Vonis 6 Tahun

berita korupsi .co – Sosok Bambang Irianto, tidak asing lagi di mata masyarakat Jawa Timur, Khususnya di Kota Madiun. Sebab Bambang Ir...

»

Sidang Korupsi OTT PT PAL , Saksi “Diserang Penyakit” Tidak Tahu

<span style="font-size: x-large;"><b>#Empat Saksi Mengaku, Pernah Mendengar Ada Dana Komando#</b></span><br /><br /><br /><br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9TxBDnS9KbIm6U9TrSsX7xuPlEP71z6wKwLXLzSKljqWLuINtDVZS4tXV-14xHN2fvAWitQ0fTdNwcstg273IaqortiBeLk1zgjS6zdsO9PcC_AzkmDwGypysgIQyqg_WzO5MJjuRvtY/s1600/IMG20170821102507.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9TxBDnS9KbIm6U9TrSsX7xuPlEP71z6wKwLXLzSKljqWLuINtDVZS4tXV-14xHN2fvAWitQ0fTdNwcstg273IaqortiBeLk1zgjS6zdsO9PcC_AzkmDwGypysgIQyqg_WzO5MJjuRvtY/s640/IMG20170821102507.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Gonot Hendrasmono, Agus Budianto,  Jumarma dan Joko Sutrisno (Foto bk)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Penyaikt” lupa, tidak tau, atau bahkan kadang bisu alias diam, hal itu sudah biasa “menyerang” daya ingat saksi bahkan terdakwa saat dimintai keterangannya oleh JPU, terutama Majelsi Hakim pada saat persidangan di Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Penyakit” itu tak kecuali dialami juga oleh saksi dalam sidang perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Akhir Maret 2017, yang dilakukan oleh KPK terhadap terdakwa Cahyana (GM Keuangan PT PAL), dan menyeret Dirut serta Direktur Keuangan PT PAL Indonesia (Persero), yang digelar pada Senin, 21 Agustu 2017.<br /><br />Keempat saksi tersebut antara lain, Gonot Hendrasmono, Kepala Divisi Desain,; Agus Budianto, Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran,; Jumarma, selaku Kadep Proposal Proyek kapal PT PAL dan Joko Sutejo, staf ahli Direktur PT PAL Indonesia (Persero).<br /><br />Para saksi ini dihadirkan oleh JPU KPK ke persidangan, yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin, untuk diminta keterangannya atas nama terdakwa Arif Cahyana, Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar (perkara masing-masing terpisah).<br /><br />Dalam kasus ini, Agus Budianto, Eko Prasetiyanto, bertugas untuk mempersiapkan dokumen-dokumen teknis serta perhitungan cons tructor kapal CCV, sebagai dasar harga penawaran kepada pemerintah Fhilipina bersama Jumarma. Selain itu, Agus Budianto juga ditugaskan untuk bertanggung jawab mengikuti tender di Manila, Fhilipina.<br /><br />Sedangkan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi, yang juga selaku Direktur Keuangan bersama dengan Gonot Hendrasmono  selaku Kadiv Desain, menyiapkan Desain SSV untuk keperluan tender.<br /><br />Dari perhitungan cost structure yang dilakukan oleh Agus Budianto dan Jmarma, maka diperoleh harga kapal yang tercantum dalam price estimation SSV Philippine Navy adalah, sejumlah USD 43,262,556 dengan perhitungan fee agen sebesar 2,5% dari harga penawaran, yang mana besaran fee agen tersebut, ditentukan berdasarkan pada proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL Indonesia sebelumnya.<br /><br />Dalam persidangan, dihadapan Majelis Hakim, Agus Budianto menjelaskan bahwa, semakin tinggi harga kapal, maka fee agen semakin kecil. Agus juga menjelaskan, bahwa Ashanty Sales ikut membantu untuk pembuatan dokumen lelang, yang sebelumnya, saksi sudah menerima informasi melalui E-mail terkait lelang kapal perang SSV yang akan diadakan oleh pemerintah Flipina.<br /><br />“Saya dapat info dari Ashanty Sales melalui E-mail, isinya mengenai proses tender. Menyiapan dokumen lelang dibantu Ashanty Sales. Fee agen 2,5 persen tercatat dalam pembukuan,” kata Agus Budianto kepada Majelis.<br /><br />Namun saat Majelis Hakim menanyakkan, siapa yang menunjuk Ashanty Sales menjadi agen dan siapa yang berkewenangan menetukan fee agen, dari 2,5 persen menjadi 4,75 persen. Tiba-tiba “penyakit” Agus Budianto “kumat”, dan menjawab tidak tau. Pada hal, Agus Buidoanto ikut dalam rapat Direksi. Namun saksi hanya menjelaskan bahwa yang mentukan fee agen adalah BOD atau lembaga atau Direksi yang dihadiri oleh Direktur SDM, Etti Soeardani.<br /><br />Sementara Joko Sutejo selaku staf ahli Direktur PT PAL mengatakan bahwa, yang menanda tangani agency agreement pertama adalah Direksi yang pertama yaitu, Hari Susanto, mantan Dirut yang digantikan Firmansyah Arifin. Joko mengatakan bahwa, dalam agency agreement saat itu tidak dibahas mengenai fee agen.<br /><br />“Agency Agreement yang pertama ditanda tangani oleh Direksi yang pertama yaitu, Pak Hari. Fee agen tidak dibahas, kalau HPS nya 43 juta Dollar,” kata Joko Sutejo.<br /><br />Ketika JPU KPK menanyakkan mengenai Dana Komando (DK) saksi Gonot Hendrasmono mengatakan, pernah mendengar Dana Komando antara PT PAL dengan militer Indonesia, namun saksi ini mengatakan hanya mendengar btapi tidak tau pelaksanaannya.<br /><br />Kata tidak tau dan hanya mendengar Dana Komando itu ada, tidak hanya ddiucapkan oleh Gonot Hendrasmono, namun juga “menular” ke Agus Budianto, Jumarma dan Joko Sutejo. Kata tidak tau dan hanya mendengar, yang diucapkan para saksi ini, sepertinaya untuk menutupi sesuatu dan bisa jadi karena ada rasi kawatir.<br /><br />Pada hal, yang ingin diketahui oleh Majelis Hakim adalah, siapa yang menentukan fee agen dari 2,5 persen menjadi 4,75 persen dari nilai kontrak kapal perang SSV Fhilipina, serta siapa yang menentukan adanya Chas Back sebesar 1,25 persen dan untuk apa. <br /><br />Tidak hanya itu. Siapa yang mentukan adanya dana taktis, Dana Komando yang besarnya 8 persen dari nilai kontrak, bila ada proyek kerja sama, antara PT PAL dengan Mabes TNI AL ? Apakah JPU KPK akan menghadirkan seluruh Direksi PT PAL dalam persidangan, agar “teka’teki” terkait fee agen dari 2,5 persen menjadi 4,75 persen dari nilai kontrak, Chs Back 1,25 persen yang akan “dinikmati” oleh Direksi serta adanaya Dana Komano yang sudah berlangsung lama ?<br /><br />Usai persidangan. Terkait sah tidaknya peran Ashanty Sales membantu PT PAL untuk dokumen lelang dan sah tidaknya penentuan besarnya fee agen 4,75 persen sementara yang tercatat di perusahaan hanya 2,5 persen dan Chas Back untuk Direksi PT PAL 1,25 persen. JPU KPK, Ronald Ferdinand Worotikan, Kepada wartawan media ini mengatakan, akan dilihat dari keterangan saksi dalam persidangan. <br /><br />“Kita akan lihat dari keterangan saksi lainnya. Kalau saksi ini kan tidak tau, jadi kita lihat dari saksi berikutnya,” ujar Ronald.<br /><br />Ditanya lebih lanjut, apakah JPU KPK akan menghadirkan semua Direksi termasuk Direktur SDM dan Umum ?. Ronald menjelaskan, akan dilihat nanti, tergantung kebutuhan. <br /><br />“Kita lihat nati, tergantung kebutuhan nati ya,” pungkasnya.<br /><br />Apa yang disampaikan JPU ini, sepertinya tidak semua Direksi akan dihadirkan dalam persdangan. Pada hal, dalam surat dakwaan JPU disebutkan bahwa, fee agen 4,75 persen adalah hasil rapat Dewan Direksi, yang seharusnya turut bertanggung jawab, bila penentuan fee agen tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br /><span style="font-size: x-large;"><b>Dalam Dakwaan JPU</b></span><br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan bahwa, Setelah terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT PAL Indonesia tahun 2012, terdakwa kemudian memimpin rapat Dewan Direksi yang dihadiri antara lain, Etti Soeardani, Edy Widarto, Imam Sulistyanto, Eko Prasetiyanto dan Saiful Anwar. Kemudian diperoleh kesepakatan untuk melakukan perubahan program kerja PT PAL Indonesia dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJP) yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP) yaitu, PT PAL Indonesia tidak hanya menerima pesanan kapal komersial dari luar negeri, tetapi juga menerima pesanan kapal-kapal pertahanan dari luar negeri.<br /><br />Menindaklanjuti hasil rapat Dewan Direksi tersebut, untuk kegiatan marketing PT PAL Indonesia, sebelumnya telah menunjuk Ashanty Sales Incorporation yang merupakan perusahaan Fhilipina, menjadi sales agent untuk membantu penjualan kapal OPV (offshore Pratrol Vesse) dan SSV produksi PT PAL Persero Indonesia kepada di Fhilipina, berdasarkan agency agreement Nomor B/19/10000/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Hari Susanto, selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia dengan Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanti Sales Incorporation. <br /><br />Pada awal tahun 2013, Eko Prasetiyanto dan Agus Budianto selaku kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran Kapal PT PAL Indonesia, informasi dari Kirana Kutama selaku perwakilan Ashanti Sales Incorporation di Indonesia bahwa, DNA Philippine akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut, Agus Budianto bersama Jumarma selaku Kadep Proposal proyek kapal PT PAL Indonesia dan tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis serta perhitungan constructor kapal CCV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Philippine.<br /><br />Setelah perhitungan cost structure yang dilakukan oleh Agus Budianto dan Jmarma selesai, maka diperoleh harga kapal yang tercantum dalam price estimation SSV Philippine Navy adalah, sejumlah USD43,262,556 dengan perhitungan fee agen sebesar 2,5 persen dari harga penawaran, yang mana besaran fee agen tersebut, ditentukan berdasarkan pada proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL Indonesia sebelumnya.<br /><br /> Pada tanggal 5 agustus 2013, rapat Direksi PT PAL Indonesia yang antara lain dihadiri oleh terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwa,r Eko Prasetiyanto dan Agus Budianto menyetujui perhitungan cost structure yang tercantum dalam price estimation Philippine Navy tersebut. <br /><br /> Pada Juli 2013, tender kapal CCV dibuka, dan selanjutnya PT PAL Indonesia melalui rapat direksi, memutuskan untuk mengikuti tender tersebut dan yang bertanggung jawab dalam proses standar SSV adalah, pemasaran yang saat itu dijabat oleh Agus Budianto. Sedangkan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi bersama dengan Gonot Hendrasmono  selaku Kadiv Desain, menyiapkan Desain SSV untuk keperluan tender.<br /><br />Pada tanggal 29 agustus 2013, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Fhilipina dengan harga penawaran, per kapal sejumlah USD4 43,262,556. Pada akhir Oktober 2013, pengadaan DND Fhilipina (Bid and Award Comite DND Philippine), melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL Indonesia sesuai dokumen penawarannya, yang mana saat itu hadir juga di Liliosa L Saavedra dan Kirana Kirana Kutama.<br /><br /> Disela-sela kegiatan pos qualification di maksud, bertempat di Kantor PT PAL di Surabaya, Liliosa L Saavedra dan Kirana Kirana Kutama menemui Joko Sutejo, staf ahli Direktur PT PAL Indonesia dan Eko Praseytianto, dalam pertemuan tersebut Liliosa L Saavedra, minta fee agen  untuk Ashanty Sales sebesar 4 persen dari nilai kontrak pembangunan Kapal SSV PT PAL Indonesia, dan meminta agar hal itu segera dituangkan dalam perjanjian. <br /><br />Atas permintaan Liliosa L Saavedra tersebut, Joko Sutejo dan Eko Prasetiyanto menyampaikan bahwa jumlah fee agen yang diminta terlalu besar, kemudian Liliosa L Saavedra menurunkan permintaan jumlah fee agen menjadi sebesar 3,5%, dan Eko Prasetyanto menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dalam rapat Dewan Direksi. <br /><br />Pada tanggal 13 Desember 2013, Eko prasetyanto menerima E-mail dari Ashanti Sales Incorporation berisi draft agreement yang mencantumkan jumlah fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak, kemudian Eko prasetyanto meneruskan email tersebut kepada Imam Sulistyanto<br /><br /> Pada Desember 2013 atas permintaan again oleh Ashanti Sales Incorporation tersebut, dilakukan rapat Dewan Direksi di kantor PT PAL di Surabaya yang dihadiri oleh terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Edy Widarto, Etty Soewardani, Imam Sulistyanto, Eko Prasetyanto dan Arif Cahyana, yang mana dalam rapat Dewan Direksi tersebut dihasilkan, fee agen untuk Ashanti Sales adalah sebesar 4,75 persen dari nilai kontrak dengan ketentuan, bagian yang akan diterima oleh Ashanty Sales hanya sebesar 3,5 persen, sedangkan sisanya sebesar 1,25 persen  menjadi chas back untuk pribadi anggota Direksi PT PAL Persero Indonesia.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL , Saksi “Diserang Penyakit” Tidak Tahu

#Empat Saksi Mengaku, Pernah Mendengar Ada Dana Komando# Foto dari kiri, Gonot Hendrasmono, Agus Budianto,  Jumarma dan Joko Sutrisno (Fo...

»