Korupsi OTT, 3 Pejabat PT PAL Indonesia Terancam 20 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b><span style="font-size: x-large;">#Uang ”Cash Back” Sebesar 1,25% Terkait Proyek Pembangunan Kapal Perang SSV Filipina, Ternyata Untuk “Pribadi” Direksi PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia#</span></b><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihNHm-iK9eUi416yYN9_SdMzgJlYV_0J4yOa2YhWhbgDD5HcfMgHtr9tdvM8BG6SHghDnz88jc7XrBdaqfbv3pFIoyRDLiNbeol_6r3MCytgeaiWWwdkOwga6Q5vTjnoI3seyERu_dQHc/s1600/IMG20170814112211.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihNHm-iK9eUi416yYN9_SdMzgJlYV_0J4yOa2YhWhbgDD5HcfMgHtr9tdvM8BG6SHghDnz88jc7XrBdaqfbv3pFIoyRDLiNbeol_6r3MCytgeaiWWwdkOwga6Q5vTjnoI3seyERu_dQHc/s640/IMG20170814112211.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi.co</span> –</b> </span>Tingginya jabatan dan gaji besar, ternyata tidak membuat puas para oknum pejabat di negeri ini, melainkan semakin “rakus”, dan berupaya dengan berbagai cara, agar kebijakannya seakan-akan sesuai aturan.<br /> <br /> Hal itu pula yang terjadi, dalam kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 30 Maret 2017, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap General Keuangan PT PAL Indonesai (Persero), Arif Cahnaya, hingga meyeret Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin dan Direktur Teknologi dan Desain merangkap Direktur Keuangan, Saiful Anwar.<br /> <br /> Tragisnya, Ketiga pejabat ini pun tak lagi duduk di kursi empuk diruangan ber AC, dan bahkan tidak lagi tidur nyeyak di atas Spring Bed, melainkan tidur dibalik jeruji besi alias penjara, dan saat ini, duduk dikursi pesakitan dengan “menyandang gelar” terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.<br /> <br /> Hari ini, Senin, 14 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, menyeret Ketingayan kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH, yang dibantu dengan 2 anggota Majelis Hakim yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadilinya, dengan masing-masing perkara terpisah.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, mengetahui atau patut diduga bahwa, perbuatannya bersama-sama dengan Saiful Anwar dan Arif Cahyana, yang telah menerima hadiah berupa uang “cash back” dari Kirana Kotama dan Agus Nugroho, diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar, telah menyetujui pemberian fee agen, kepada Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, yang ditunjuk PT PAL Indonesia, sebagai Eksklusif agen untuk memperoleh kontrak pembangunan kapal SSV dari Departement of National Defense of the Republic of Philippine ( DND Philippines), yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama PT PAL dan Saiful Anwar, Direktur Keuanagan.<br /> <br /> Menurut JPU KPK, selaku penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6, Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta, bertentangan dengan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/11/2016 tentang penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyebutkan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK<br /> <br /> Anehnya, dari surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, ternyata para Direksi PT PAL akan mendapatkan uang “cash back” sebesar 1,25 persen, dari fee agen Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, terkait proyek kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) yang dikerjakan oleh PT PAL untuk pemerintah Filipina. <br /> <br /> JPU KPK menyatakan dalam surat dakwaannya bahwa, uang Cash Back yang sudah diterima oleh PT PAL adalah sebesar US188,102,19 ribu Dollar, yang terdiri dari, US163,102,19 Dollar sudah diterima oleh PT PAL, pada 2015 dan sebesar US25.000 Dollar diterima pada tanggal 30 Maret 2017, sekaligus sebagai “pintu masuk” Ketiga pejabat perusahaan milik negara ini ke jeruji besi yang sudah disediakan oleh KPK bagi para Koruptor.<br /> <br /> Memang, dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Agus Nugroho selaku perantara Suap terungkap, bahwa uang US163,102,19 Dollar sudah disetorkan kepada TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap, oleh Imam Sulistiyanto yang saat itu menjabat sebagai Direktru Keuangan dan Arif Cahyana.<br /> <br /> “Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas (Pemegang Kas) menolak pembayaran Dana Komando jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” kata Arif Cahyana kepada Majelis Hakim, saat dipersidangan (Jumat, 14 Juli 2017).<br /> <br /> Dari surat dakwaan JPU KPK, terkait cash back yang sudah diterima PT PAL adalah  cash back termin I. JPU KPK menyatakan, pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto, menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. <br /> <br /> Kemudian, lanjut JPU KPK, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine.<br /> <br /> Dalam surat dakkwaan JPU menguraikan, pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8.<br /> <br /> Pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. <br /> <br /> Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation.<br /> <br /> Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar.<br /> <br /> Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama.<br /> <br /> Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana<br /> <br /> Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017.<br /> <br /> Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. <br /> <br /> Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah 25000 dolar dari LP Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama.<br /> <br /> Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB, mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur.<br /> <br /> Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25000 Dolar kepada Arif Rayana di ruang rapat lantai 2 PT proses sejati kepada Arif Cahyana. Tak lama kemudian, Arif Cahyana dan Agus Nugroso pun langsung “diringkus” Tim KPK.  <br /> <br /> Usai persidangan, kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi.<br /> <br /> “Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. <br /> <br /> Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal <br /> <br /> “Kalau ancaman hukumannya dalam pasal 12 huru b atau pasal 12 huruf B ayat (1), minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” tambahnya.  (Redaksi)

News Tipikor Korupsi OTT, 3 Pejabat PT PAL Indonesia Terancam 20 Tahun Penjara

#Uang ”Cash Back” Sebesar 1,25% Terkait Proyek Pembangunan Kapal Perang SSV Filipina, Ternyata Untuk “Pribadi” Direksi PT Penata...

»

Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPTnb48dpYPnvy419vLiVVrJy8xtOLHOVGnZ30HBV036ekf3nzp5A5FxHrMpm0xQCj9TjdLud0-aEYgWoehOxBth4EoahpwdeLrlAcqCBW5K95BNT3ekXq74W2SRTitwokdozvfuklGcs/s1600/IMG20170814121641.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPTnb48dpYPnvy419vLiVVrJy8xtOLHOVGnZ30HBV036ekf3nzp5A5FxHrMpm0xQCj9TjdLud0-aEYgWoehOxBth4EoahpwdeLrlAcqCBW5K95BNT3ekXq74W2SRTitwokdozvfuklGcs/s1600/IMG20170814121641.jpg" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"> </span></b><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Proyek pembangunan kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) Fhilipina yang dikerjakan oleh PT PAL pada tahun 2013 lalu, setelah melalui proses tender dengan nilai kontrak sebesar US 86,987,832,5 Dollar Amerika Serikat, “menyeret” 3 pejabat PT PAL ke Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk diadili pada Senin, 14 Agustus 2017<br /><br />Ketiaga pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) ini adalah, M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL)<br /><br />Sidang yang berlangsung dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, di Ketuai Majelis Hakim Tahsin SH., MH, dengan dibantu 2 anggota Majelis Hakim yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadili Ketiga terdakwa, dengan masing-masing perkara terpisah.<br /><br />Sementara terdakwa Firmansyah Arifin dan terdakwa Saiful Anwar didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya diantaranya, Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira. Terdakwa Arif Cahyana didampingi PH-nya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto, semuanya dari kantor Susilo di Jakarta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"> </span></b>JPU KPK menyatakan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, menjabat Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) sejak tahun 2012, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PAL, di luar rapat umum pemegang saham Nomor: KEP-66/MBU/2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi perusahaan perseroan PT PAL Indonesia, tanggal 8 Pebruari 2012<br /><br />Selain terdakwa yang diangkat menjadi Dirut PT PAL tahun 2012, susuanan Direksi PT PAL berdasarkan Surat Nomor: KEP-66/MBU/2012 tanggal 8 Pebruari 2012, tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi perusahaan perseroan PT PAL Indonesia, yakni, Etti Soewardani, Direktur SDM dan Umum,; Edy Widarto, Direktur Produksi,; Imam Sulistyanto, Direktur Keuangan,; Eko Prasetianto, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha dan Saiful Anwar, Direktur Desain dan Teknologi sekaligus Direktur Keuangan PT PAL.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi.<br /><br />“Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya. JPU KPK  menyatakan bahwa, setelah resmi menjabat ornag nomor Satu di Perusahaan plat merah itu, terdakwa, kemudian memimpin rapat Dewan Direksi yang dihadiri antara lain, Etti Soeardani, Edy Widarto, Imam Sulistyanto, Eko Prasetianto dan Saiful Anwar. Dari hasil rapat tersebut diperoleh kesepakatan, untuk melakukan perubahan Program Kerja PT PAL Indonesia dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP) yaitu, PT PAL Indonesia, tidak hanya menerima pesanan kapal komersial, tetapi juga menerima pesanan kapal-kapal pertahanan dari luar negeri</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menindaklanjuti hasil rapat Dewan Direksi tersebut, untuk kegiatan marketing PT PAL Indonesia, sebelumnya telah menunjuk Ashanti Sales Incorporation, yang merupakan perusahaan Filipina, menjadi sales agent untuk membantu penjualan kapal OPV (Offshore Pratrol Vesse) dan SS V (Strategic sealift vessel) produksi PT PAL Persero Indonesia kepada Pemerintah Filipina, berdasarkan agency agreement Nomor: B/19/ 10000/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Hari Susanto, selaku Direktur Utama PT Pal Indonesia dengan Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanti Sales Incorporation<br /><br />Pada tahun 2012, dalam rangka mendapatkan pesanan kapal pertahanan dari luar negeri, terdakwa Firmansyah Arifin bersama Tim pemasaran PT PAL, melakukan kegiatan promosi ke Philippine, guna mempromosikan hasil produksi PT PAL berupa kapal SSV dan kapal Cepat Rudal (KCR) 60. Usaha terdakwa pun berhasil. Buktinya, pemerintah Filipina tertarik, dan meminta agar PT PAL mengikuti lelang pengadaan kapal SSV. <br /><br />Dari situ, kemudian terdakwa Firmansyah Arifin, melakukan pertemuan informal dengan Eko Prasetyanto, Saiful Anwar dan Imam Sulistyanto, untuk membicarakan agreement agency yang pernah ditandatangani oleh Direksi sebelumnya, terkait penunjukkan Ashanti Sales Incorporation, sebagai sales agent PT PAL untuk membantu mendapatkan proyek pembangunan kapal dari pemerintah Filipina. Pada hal, Agency Agreement tersebut telah berakhir pada tanggal 9 Mei 2012.<br /><br />Pada tanggal 30 Agustus 2012, berdasarkan kesepakatan seluruh Direksi PT PAL, terdakwa Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama PT PAL dengan Ashanti Sales Incorporation dengan Agency Agreement Nomor:SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatanganinya bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO Ashanti Sales Incorporation, yang menunjuk kembali Ashanti Sales Incorporation sebagai agen yang akan membantu PT PAL untuk mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV pada pemerintah Filipina dengan fee agent akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Philippine dan Agency Agreement tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015.<br /><br />Pada awal tahun 2013, Eko prsetyanto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL Indonesia, mendapat informasi dari Kirana Kotama selaku perwakilan Ashanti Sales Incorporation di Indonesia, bahwa pemerintah Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut, Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek kapal dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen Teknis, serta perhitungan cost structure kapal SSV, sebagai dasar harga penawaran kepada DND Filipina.<br /><br />Setelah perhitungan cost structure yang dilakukan oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, maka diperoleh harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Philippine Navy adalah, sebesar USD 43,262,556 dengan perhitungan fee agen sebesar 2,5% dari harga penawaran, yang mana besaran fee agen tersebut, ditentukan berdasarkan fee agen pada proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL Indonesia sebelumnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6p2_RrML11wqiI-g961snXTAdVtCqC5riYN7pofXQtQjnczZCwzJAaRwYLR1frYKoiRzJTXlJ2HLqjahKrbi7cuB8avHhnwQ4ZX0_6iWngKmcEYtIWlC0nJxFV0piOClFiQlOU1afEvY/s1600/IMG_20170814_154341.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="661" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6p2_RrML11wqiI-g961snXTAdVtCqC5riYN7pofXQtQjnczZCwzJAaRwYLR1frYKoiRzJTXlJ2HLqjahKrbi7cuB8avHhnwQ4ZX0_6iWngKmcEYtIWlC0nJxFV0piOClFiQlOU1afEvY/s1600/IMG_20170814_154341.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 5 Agustus 2013, Direksi PT PAL mengadakan rapat yang dihadiri oleh, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto yang hasilnya, menyetujui perhitungan Cost Structure yang tercantum dalam Price Sstimation Philipinas Navy tersebut.<br /><br />Pada Juli 2013, berdasarkan rapat Direksi, PT PAL mengikuti tender pembangunan kapal SSV Philippine, dan yang bertanggung jawab dalam proses tender SSV adalah Agus Budianto, selaku Pemasaran PT PAL. Sedangkan Saiful Anwar, selaku Direktur Desain dan Teknologi bersama dengan Gonot Hendrasmono, Kadiv Desain menyiapkan desain SSV untuk keperluan tender. <br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2013, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Philippine, dengan harga penawaran per kapal sebesar USD 43,262,556 dollar. Pada akhir Oktober 2013, pengadaan DND Philippine (Bid and Award Comite DND Philippine), yang dihadiri Lilioasa L Saavedra dan Kirana Kotama, melakukan Asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL Indonesia, sesuai dokumen penawarannya.<br /><br />Ibarat menyelam sambil minun air, itulah yang dilakukan oleh Lilioasa L Saavedra dan Kirana Kotama untuk menemui menemui Joko Sutejo, Staf ahli Direktur PT PAL dan Eko Prasetyanto di kantor PT PAL. Dalam pertemuan tersebut,  Lilioasa L Saavedra minta fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan Kapal SSV PT PAL, dan meminta agar hal itu segera dituangkan dalam perjanjian. Karena Joko Sutejo dan Eko prastyanto merasa keberatan, Lilioasa L Saavedra menurunkan menjadi 3,5 persen. Eke Prasetyanto pun berjanji akan menyampaikan permintaan Lilioasa L Saavedra kepada Direksi.<br /><br />Pada tanggal 13 Desember 2013, Eko Prasetyanto menerima E-mail dari Ashanti Sales Incorporation yang berisi, draft Agreement yang mencantumkan jumlah fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak, kemudian Eko prasetyanto meneruskan email tersebut kepada Imam Sulistyanto. <br /><br />Pada Desember 2013, atas permintaan fee agen oleh Ashanti Sales Incorporation tersebut, dilakukanlah rapat Dewan Direksi di kantor PT PAL di Surabaya, yang dihadiri, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Edy Widarto, Etty Soewardani, Imam Sulistyanto, Eko Prasetyanto, Arif Cahyana. <br /><br />Anehnya, rapat Dewan Direksi PT PAL itu ternyata untuk membahas “rejeki” alias uang cash back yang akan diperoleh dari Ashanti Sales Incorporation melalui Kirana Kotama. Sebab, fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation hanya sebesar 3,5 persen dari 4,75 persen. Sedangkan sisanya sebesar 1,25 persen, menjadi cash back untuk pribadi anggota Direksi PT PAL.<br /><br />Hebatnya, setelah rapat Dewan Direksi selesai, pada malam harinya, terdakwa Saiful Anwar, Widarto, Imam Sulistyanto dan Eko Prasetyanto, melakukan pertemuan dengan Kirana Kotama di Resto Nine, Jalan Mayjen Sungkono, No 83 Surabaya. Dalam pertemuan itu, terdakwa Firmansyah Arifin, menyampaikan kepada Kirana Kotama, hasil kesepakatan rapat Dewan Direksi PT PAL, mengenai persentase agen untuk Ashanti Sales Incorporation. Dan Kirana Kotama pun menyetujuinya termasuk cash back yang harus dibayarkan oleh Ashanti Sales Incorporation, dan akan menyampaikan kepada Liliosa L Saavedra, selaku CEO Ashanti sales Incorporation<br /><br />Pada tanggal 23 Januari 2014, terdakwa selaku Direktur Utama PT PAL, dan Liliosa L Saavedra selaku CEO Ashanti sales Incorporation, menandatangani amandemen agreement agency agreement Nomor: SPER/38/10000/VIII/2012 yang menyatakan, fee agen untuk Ashanti sales Incorporation sebesar 4,75% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV antara PT PAL Indonesia dengan pemerintah Filipina. <br /><br />Setelah PT PAL dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pada tanggal 7 Maret 2014, dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV, dengan nilai kontrak sebesar USD 86,987,832,5 antara terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL, dan Hon Voltaire T  Gazmin, selaku sekretaris DND Philippine. Kemudian, pada tanggal 17 Maret 2014, DND Philippine melalui Hon Voltaire T  Gazmin, menerbitkan Notice To Proceed yaitu, surat permintaan agar pekerjaan kapal oleh PT PAL dapat dimulai selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 13 Mei 2017.<br /><br />Pada tanggal 18 Juni 2014, permintaan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan 2 unit Kapan SSV sebesar 15% kepada DND Filipina, melalui surat Nomor 972/64000/VI/2014 yang ditandatangani oleh Arif Cahyana, kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh di pemerintah Filipina pada tanggal 16 juni 2014, dalam dua tahap masing-masing sejumlah USD 6.532.8888,87 ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 20172.0 2.000055.30.5 atas nama PT PAL Persero Indonesia<br /><br />Setelah PT PAL menerima pembayaran uang muka dari DND Philippine, pada tanggal 31 Juli 2014,  Ashanti sales Incorporation minta PT PAL membayarkan fee agen termin I melalui rekening atas nama PT Perusa, dengan Nomor 065-0000412013 pada Development Bank of Sungapura (DBS bank).  <br /><br />Dan pada tanggal 3 September 2014, atas persetujuan terdakwa dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen, kepada Ashanti sales Incorporation dengan cara mentransfer uang sejumlah USD19,788.31 dari rekening BRI Nomor 0172 020000057307 atas nama PT PAL ke rekening PT Perusa di DBS Bank<br /><br />Pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine.<br /><br />Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8.<br /><br />Pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. <br /><br />Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation.<br /><br />Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar.<br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama.<br /><br />Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana<br /><br />Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. <br /><br />Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah 25000 dolar dari LP Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama.<br /><br />Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB, mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur.<br /><br />Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25000 Dolar kepada Arif Rayana di ruang rapat lantai 2 PT proses sejati kepada Arif Cahyana. Tak lama kemudian, Arif Cahyana dan Agus Nugroso pun langsung “diringkus” Tim KPK.  <br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, PH terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan. Sihingga, Majelis Hakim, memerintahkan JPU KPK untuk mengadirkan saksi pada persidangan berikutnya.<br /><br />Kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi.<br /><br />“Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. <br /><br />Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

  berita korupsi .co – Proyek pembangunan kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) Fhilipina yang dikerjakan oleh PT PAL pada tahu...

»

Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

<div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG-q0CAS3bloDoEqySD4JLWKAlgD4-efj2Hpc2OUTk-J-aozDewJhAksKC4KrnfEappUGikupGAAR_2ysR5r6sdJNuCd1yb9_Szo56RZAHOmlMPVQseE1iYqos8RX9kYUsabvbi_-AMyo/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG-q0CAS3bloDoEqySD4JLWKAlgD4-efj2Hpc2OUTk-J-aozDewJhAksKC4KrnfEappUGikupGAAR_2ysR5r6sdJNuCd1yb9_Szo56RZAHOmlMPVQseE1iYqos8RX9kYUsabvbi_-AMyo/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Gara-gara uang cash back sebesar 1,25 persen dari hasil proyek pembangunan kapal perang SSV Filipina yang dikerjakan oleh PT PAL, 3 pejabat BUMN ini harus meringkuk di penjara dan diadili sebagai terdakwa Korupsi.<br /><br />Ketiganya adalah, M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL)<br /><br />Tragisnya, Firnansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana, saat ini tak lagi duduk di kursi empuk diruangan ber AC, dan bahkan tidak lagi <br /><br />Sebelum persidangan dimulai, dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor, dengan pengawalan dari Gegana Polda Jatim, terkait Cash Back, Firmansyah Arifin atau lebih akrab dipanggil Arifin, Saiful Anwar (Saiful) dan Arif Cahyana (Arif), kepada<b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> mengatakan bahwa, Cash Back tersebut adalah untuk Dana Komando, termasuk uang sebesar US163,102.19, dan Dana Komando sudah lama berlangsung dan tidak ada bukti penyerahan.<br /><br />“Cash Back itu bukan untuk Direksi tetapi untuk Dana Komando, termasuk uang US 163,102.19 Dollar yang sudah diserahkana Komando sudah lama,” kata ketiganya.<br /><br />Saat ditanya istilah Dana Komando dan bukti penyerahan, Arifin, Arif dan Saiful mengatakan bahwa, istilah Dana Komando atau DK adalah dari TNI AL.<br /><br />“Istilah DK itu ya dari mereka,” jawab Firman. “Tidak dikasih bukti dan tidak mau. Ditrasfer pun juga nggak mau, harus kontan. Saya nggak ingat namanya, tetapi diruangan itu ada 4 orang. Ada PNS ada juga TNI,” Arif menimpalin.<br /><br />“Ia seperti apa yang kita jelaskan dalam persidangan kemaren itu, ia seperti itu. Kalau saya, sudah terbuka,” lanjut Saiful.<br /><br />“Cash Back tidak ada sepeserpun untuk Direksi, saya tau. Kalau tidak ada Dana Komando, tidak ada Cash Back dan tidak aka nada kasus ini. Ini akibat ketidak berdayaan kami,” tambah Arif.<br /><br />Dan hari ini, Senin, 14 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, menyeret Ketingayan kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH, yang dibantu dengan 2 anggota Majelis Hakim yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadilinya, dengan masing-masing perkara terpisah.<br /><br />Dalam persidangan, terdakwa Firmansyah Arifin dan terdakwa Saiful Anwar didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya diantaranya, Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira. Sementara terdakwa Arif Cahyana didampingi PH-nya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto, semuanya dari kantor Susilo di Jakarta.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar (disidangkan bersamaan namun perkara terpisah dan Arif Cahyana sidang tersendiri.red) mengetahui atau patut diduga bahwa, perbuatannya bersama-sama dengan Saiful Anwar dan Arif Cahyana, yang telah menerima hadiah berupa uang “cash back” dari Kirana Kotama dan Agus Nugroho, diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar, telah menyetujui pemberian fee agen, kepada Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, yang ditunjuk PT PAL Indonesia, sebagai Eksklusif agen untuk memperoleh kontrak pembangunan kapal SSV dari Departement of National Defense of the Republic of Philippine ( DND Philippines), yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama PT PAL dan Saiful Anwar, Direktur Keuanagan.<br /><br />Menurut JPU KPK, selaku penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6, Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta, bertentangan dengan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/11/2016 tentang penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyebutkan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi.<br /><br />“Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK<br /><br />Anehnya, dari surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, ternyata para Direksi PT PAL akan mendapatkan uang “cash back” sebesar 1,25 persen, dari fee agen Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, terkait proyek kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) yang dikerjakan oleh PT PAL untuk pemerintah Filipina. <br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK terungkap pula bahwa, uang Cash Back yang sudah diterima oleh PT PAL adalah sebesar US188,102,19 ribu Dollar, yang terdiri dari, US163,102,19 Dollar sudah diterima oleh PT PAL, pada 2015 oleh Imam Sulistiyanto dari Kirana Kotama, Pemilik PT Perusa Sejati. <br /><br />Dan uang sebesar US25.000 Dollar, diterima pada tanggal 30 Maret 2017, oleh Arif Cahnaya dari Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati, sekaligus sebagai “pintu masuk” Ketiga pejabat perusahaan milik negara ini ke jeruji besi yang sudah disediakan oleh KPK bagi para Koruptor.<br /><br />Terkait uang sebesar US163,102,19 Dollar, dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Agus Nugroho selaku perantara Suap terungkap, bahwa uang US163,102,19 Dollar itu, sudah disetorkan kepada TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap, oleh Imam Sulistiyanto, yang saat itu menjabat sebagai Direktru Keuangan dan Arif Cahyana.<br /><br />“Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas (Pemegang Kas) menolak pembayaran Dana Komando jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” kata Arif Cahyana kepada Majelis Hakim, saat dipersidangan (Jumat, 14 Juli 2017).<br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK, terkait cash back yang sudah diterima PT PAL adalah  cash back termin I. JPU KPK menyatakan, pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto, menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. <br /><br />Kemudian, lanjut JPU KPK, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 Dollar, kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8.<br /><br />Dan pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. <br /><br />Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation.<br /><br />Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar.<br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama.<br /><br />Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana<br /><br />Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. <br /><br />Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah US25.000 dolar dari Elfi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama.<br /><br />Sekitar pukul 12.00 WIB dihari yang sama, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, mengabarkan akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur.<br /><br />Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, kedaunya bertemu di ruang rapat lantai 2, dan Agus Nugroho kemudian menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25.000 Dolar. Sebelum uang tersebut tiba dikantor PT PAL, Kedaunya langsung diringkus KPK.<br /> </div> tidur nyeyak di atas Spring Bed, melainkan tidur dibalik jeruji besi alias penjara, dan saat ini, duduk dikursi pesakitan dengan “menyandang gelar” terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.<br /> <div style="text-align: justify;"> Kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi.co</span></b>, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi.<br /><br />“Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. <br /><br />Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

berita korupsi .co – Gara-gara uang cash back sebesar 1,25 persen dari hasil proyek pembangunan kapal perang SSV Filipina yang dikerja...

»

3 Pejabat PT PAL Dalam Kasus Korupsi OTT, Diadili Tanggal 14 Agustus 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPgn5zxZtVqb7aAa43Esikndk-N2VcJOwJm7kpJ4ZJj3rzc5ygngTAIM7N-4g8EPOe5dJ2rK46WfwLNDt4N7LoNMJxYTEJgdaOKTm02F7O8CWMUXJTHsCRv4zUOGrrC_OCny5UOfbj2pQ/s1600/page.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><b><span style="font-size: x-large;">#Akankah Terungkap, Nama Sipenerima Dana Komando Dalam Persidangan Dari 3 Terangka ?#</span></b></a></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPgn5zxZtVqb7aAa43Esikndk-N2VcJOwJm7kpJ4ZJj3rzc5ygngTAIM7N-4g8EPOe5dJ2rK46WfwLNDt4N7LoNMJxYTEJgdaOKTm02F7O8CWMUXJTHsCRv4zUOGrrC_OCny5UOfbj2pQ/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPgn5zxZtVqb7aAa43Esikndk-N2VcJOwJm7kpJ4ZJj3rzc5ygngTAIM7N-4g8EPOe5dJ2rK46WfwLNDt4N7LoNMJxYTEJgdaOKTm02F7O8CWMUXJTHsCRv4zUOGrrC_OCny5UOfbj2pQ/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;">Ket.Foto Atas, Humas Pengadilan Tipikor, DR. Lufsiana dan foto bawah, Ketiga terangka</span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;"> </span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;"> </span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;"> </span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;"> </span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;"> </span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;"> </span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;"> </span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;"> </span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;"> </span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;"> </span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;">    </span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; font-size: small;"><b><br /></b></span></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tiga Pejabat PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Indonesia yakni, Direktur Utama (Dirut), Direktur Desain dan Teknologi sekaligus Direktur Keuangan dan General Keuangan, akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, pada Senin, 14 Agustus 2017<br /> <br />Ketiga pejabat perusahaan milik negara (BUMN) ini diantaranya, M. Firmansyah Arifin (Dirut PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL), akan diadili oleh 3 Majelis Hakim, dalam sidang perkara kasus Korupsi suap, yang terseret dalam  Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 30 Maret 2017, yang dilakukan oleh KPK terhadap Arif Cahyana bersama terdakwa Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati (sudah di Vonis).<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, DR. Lufsiana, saat ditemui wartawan <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> di ruang kerjanya lantai 2 Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 12 Agustus 2017.<br /><br />DR. Lufsiana menjelaskan, bahwa ketiga pejabat PT PAL itu akan disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama, dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara dengan terdakwa, Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati).<br /><br />“Ia, sidangnya tanggal 14 Agustus 2017, atas nama Firmansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana. Ketua Majelisnya tetap yaitu, Hakim Tahsin. SH., MH; DR. Lufsiana dan DR. Andriano. Perkaranya masing-masing,” kata pria asal Palembang ini.<br /><br />Tersangka M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL (Persero) Indonesia dan tersangka Saiful Anwar, Direktur Keuangan PT PAL, terseret “kelingkaran hitam” kasus Korupsi, setelah terlebih dahulu, KPK “meringkus” tersangka Arif Cahyana, yang menerima “uang suap” sebesar US25.000 Dollar dari Kirana Kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, dengan perantaraan, terdakwa Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati pada tanggal 30 Maret 2017, terkait Chas Back sebesar 1,25 persen sebagai fee agen dari Ashanty Sales Inc, terkait penjualan 2 unit kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Persero) Indonesia dengan pemerintah Fhilipina.<br /><br />Namun, Agus Nugroho, (Direktur Umum PT Perusa Sejati), sudah disidangkan dan di Vonis pidana penjara selama 2 tahun, oleh Majelis Hakim. Terdakwa Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati, adalah menjadi perantara “suap” terhadap Direksi PT PAL melalui Arif tersangka Cahyana.<br /><br /> Dalam fakta persidanagan sebelumnya, dengan terdakwa Agus Nugroho, bahwa uang Chas Back yang sudang diterima oleh PT PAL terkait  fee agen Ashanty Sales Inc melalui Kirana Kotama, sebesar US188.102,19 Dollar, termasuk penyerahan uang Chas Back sebear US163.102,19 Dollar oleh Kirana Kotama kepada Imam Sulistiyanto, di Lobby Eka Hospital BSD Central Business District Lot, IX, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan, pada Januari 2015. Dan US25.000 Dollar, diterima Arif Cahyana dari Agus Nugroho, pada 30 Maret 2017, sekaligus menjadi “pintu masuk” para tersangka ke ruang tahanan KPK.<br /><br />Yang lebih menarik dari perkara ini, seperti yang terungkap dalam persidangan adalah, adanya Dana Komando antara PT PAL dengan TNI AL. Besarnya dana Komando yaitu, 8 persen dari nilai kontrak, antara PT PAL dengan TNI AL, seperti yang ungkapkan Saiful Anwar, kepada Majelis Hakim. <br /><br />Kemuadian, Dari keterengan Firmansyah Arifin, Arif Cahyana dan Imam Sulistiyanto, mantan Direktur Keuangan PT PAL, yang sekarang menjabat Dirut PT DOK, menjelasakan kepada Majelis Hakim, bahwa dana sebesar US163.102,19 Dollar sudah disetorkan ke TNI AL di Mabes TNI AL Cilngkap oleh, Saiful Anwar dan Arif Cahyana.<br /><br />“Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas menolak pembayaran Dana Komando, jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” kata Arif Cahyana kepada Majelis Hakim, saat dipersidangan (Jumat, 14 Juli 2017).<br /><br />Anehnya, Firmansyah Arifin, Imam Sulistiyanto, Saiful Anwar dan Arif Cahyana, tak menyebutkan siapa nama peneriam Dana Komando yang dimaksud. Apakah para pejabat perusahaan milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini benar-benar lupa ? Tidak tahu ? Atau pura-pura tidak tahu ?. Apakah dalam persidangan kali ini, setelah para tersangka diadili sebagai terdakwa, akan lebih terbuka kepada JPU KPK terlebuh kepada Majelis Hakim, atau akan tetap menjadi “lupa” ?<br /><br /><span style="font-size: x-large;"><b>Fakta-fakta Yang Terungkap Persidangan</b></span><br /><br />Sebelum  Arif Cahyana dan Agus Nugroho, ditangkap oleh Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 30 Maret 2017 siang, sekira pukul 09.00 WIB di hari yang sama, Agus Nugroho menerima pesan melalui WhatsApp, yang isinya memberitahukan bahwa, Arif Cahyana sudah di Jakarta, dan akan menemui Agus Nugroho, setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. Kemudian, Agus Nugroho pun mengambil 1 buah amplop coklat berisi uang sebesar US25.000 dolar dari Elvi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana Kotama.<br /><br />Sekira pukul 12.00 siang (30 Maret 2017), Agus Nugroho kembali menerima pesan Melalui WhatsApp dari Arif Cahyana, yang memberitahukan akan menemui Agus Nugroho di kantor PT Perusaha Sejati. Agus Nugroho pun kemudian memberikan alamat kantor PT Perusa Sejati, di Jalan MT Haryono, Kavling X, Jakarta Timur, kepada Arif Cahyana.<br /><br /> Setelah Keduanya bertemu di ruang rapat lantai 2 kantor PT Perusa Sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop berwarna Coklat yang berisi uang sebesar US25.000 dolar, kepada Arif Cahyana. Dan selanjutnya, Kedaunya pun ditangkap oleh Tim KPK. <br /><br />Dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Saiful Anwar, Imam Sulistiyanto (mantan Direktur Keuangan yang sekarang menjabat Dirut PT DOK), Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin, dengan terdakwa Agus Nugroho, dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa uang sebesar US25.000 dollar adalah sebagai Chas Back yang diteriam PT PAL dari Ashanty Sales Inc.<br /><br />Selain itu, Saiful Anwar juga mengungkapkan dalam persidangan, adanya Dana Komando (KD) sebesar 8 persen dari nilai kontrak, apa bila ada proyek kerja sama, antara PT PAL dengan TNI AL. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Imam Sulistyanto, Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin  menjelaskan bahwa, uang sebesar US163 dollar, sudah diserahkan kepada Pekas TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap.<br /><br />Sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa, Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL, dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, Dan agen agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015.<br /><br />Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia bahwa, DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, serta perhitungan  cost stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina.<br /><br />Setelah perhitungan cost cost structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy, adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto, menyetujui perhitungan cost structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina, dengan harga penawaran per kapal sebesar US43.262.556 dollar.<br /><br /> Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina, melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL, sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL, dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto, merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL.<br /><br />Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. <br /><br />Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina, pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar US65.228.888,7 dollar ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero.<br /><br />Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina, pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore.<br /><br />Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back dari agen yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales, sesuai kesepkatan.<br /><br />Kemudian, Imam Sulistyanto, menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag, berisi uang sebesar US163.102,19 Dollar kepada Imam Sulistyanto. Kemudian Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar US36.029.392,85 Dollar kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh m. Firmansyah Arifin.<br /><br />Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar US36.029.392,85 Dollar. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya cashback sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty sales.<br /><br />Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa, Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar US25.000 dolar dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL.<br /><br />Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk menyerahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. <br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.000 dolla di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama.<br /><br />Sehari kemudian, yakni, pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus menyerahkan uang sebesar US25.000 dolar kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana.<br /><br /> Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima, tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2017, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang.<br /><br />Namun sial, sebelum uang tersebut “dinikamti” oleh Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana setelah menerima dari Agus Nungroho, pada 30 Maret 2017, Keduanya ditangkap Tim KPK.  (Redaksi)

News Tipikor 3 Pejabat PT PAL Dalam Kasus Korupsi OTT, Diadili Tanggal 14 Agustus 2017

#Akankah Terungkap, Nama Sipenerima Dana Komando Dalam Persidangan Dari 3 Terangka ?# Ket.Foto Atas, Humas Pengadilan Tipikor, D...

»

27 Ribu Ton Garam Asal Australia Tiba Di Pelabuhan Tanjung Perak

<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBclydjA2px4C8R38d-v3uuNH_koQRyFf0zqUDE6FQhAN6mz4bcs4XC0mG87L4jLAVxSsqCdg-iijNa1xkffqAE_Rn6Ca6JImD9wrL_sUdBEoABXfEV224D-2R9ybr6Yq90z2QWun7X5M/s1600/pt-garam.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="471" data-original-width="900" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBclydjA2px4C8R38d-v3uuNH_koQRyFf0zqUDE6FQhAN6mz4bcs4XC0mG87L4jLAVxSsqCdg-iijNa1xkffqAE_Rn6Ca6JImD9wrL_sUdBEoABXfEV224D-2R9ybr6Yq90z2QWun7X5M/s640/pt-garam.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto: PT Garam</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </span></b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Akibat kelangkaan dan harga Garam konsumsi di pasaran akhir-kahir ini menjadi masalah baru bagi masyarakat, Pemerintah Indonesia pun akhirnya membeli garam dari luar negeri.<br /><br />Pada Sabtu, 12 Agustus 2017, sekira pkl 08.00 WIB, sebanyak 27 ribu ton Garam konsumsi berkadar NaCl sekitar  97 persen, yang di Impor oleh pemerintah melaui PT Garam (Persero) Indonesia dari Australia, tiba di terminal Jamrud Utara,  Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, oleh PBM Sinar Duta Persada, dengan menggunakan Kapal MV Golden Kiku.<br /><br />Dengan kedatangan Garam Impor ini, diharapkan dapat mendistorsi harga garam di pasaran secara step by step menurun di kisaran harga Rp 4.500 - 5.000 /Kg dan berangsur di kisaran 4.000 /Kg smpai end user (konssumen).</span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><br />Hal itu seperti yang disampaikan Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Garam (Persero) Indonesia, Hartono, saat dihubungi <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> melalui telepon selulenya, pada Sabtu, 12 Agustus 2012.<br /><br />Hartono menjelaskan, Garam konsumsi berkadar NaCl sekitar 97 persen, sebesar 75 ribu ton pemerintah adalah, penugasan dari pemerintah, untuk diprioritsakan kepada IKM (Industri Kecil dan Menegah), dengan pemasukan di 3 pelabuhan yaitu, Ciwandan – Banten, Jawa Barat, sebanyak 25 ribu ton, Tanjung Perak - Surabaya sebanyak 27.500 ton dan Belawan – Medan,  sebanyak 22 ribu ton, yang dijadwalkan tiba pada tanggal, 22 Agustus 2017.<br /><br />“Impor Garam bahan baku untuk Garam konsumsi, dengan kadar NaCl paling sedikit 97 persen sebesar 75.000 ton, adalah Penugasan dari Pemerintah, untuk diprioritaskan pada IKM dengan pemasukan di 3 Pelabuhan yaitu, di Ciwandan - Banten sebanyak 25.000 ton yang sudah datang tanggal, 10 Agustus 2017 pukul 03.00 WIb, dengan Kapal MV. Eco Destiny. Pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya sebanyak 27.500 ton, yang datang tanggal 12 Agustus 2017 pukul 03.00 WIB, dengan Kapal MV. Golden Kiku dan Pelabuhan Belawan – Medan, dijadwalkan tiba tanggal, 22 Agustus 2017 sebanyak  ribu ton, dengan kapal MV. Uni Challenge,” kata Hartono menjelaskan.<br /><br />“Dengan kedatangan garam impor ini diharapkan dapat mendistorsi harga garam di pasaran step by step menurun di kisaran end user 4.500 - 5.000 /Kg dan berangsur di kisaran 4.000 /Kg smpai end user,” lanjutnya.<br /><br />Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah sebanyak 27 ribu ton garam yang sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dapat mengatasi kelangkaan dan harga Garam Konsumsi yang terjadi saat ini. Hartono mengakui, belum dapat mengatasi, namun paling tidakm dapat menstimulus untuk mendistorsi harga garam yang melambung tinggi.<br /><br />“Belum, tetapi minimal bisa menstimulus untuk mendistorsi harga garam yang melambung tinggi, dan akan diprioritaskan ke IKM,” ujarnya.<br /><br />Terkait pendistribuasian Garam trsebut, Hartono menjelaskan, pihaknya menunggu data dari Disperindag masing-masing Kabupaten/Kota, unntuk mengajukan kuota.<br /><br />“Kita menunggu data dari Disperindag masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Jatim, sebagian Jateng dan Kalbar, untuk mengajukan kuota, terus kita rekap. Kalau melebihi kuota yang ada, akan kita proposionalkan dan kita jual di toko gudang kita,” pungkasnya.<br /><br />Pendistribusaian Garam Konsumsi seperti yang disampaikan Hartono, perlu mendapat pengawasan dari berbagai pihak, agar tidak menjadi masalah baru bagi masyarakat.  (Redaksi)</span></span>

Pemerintahan Regional 27 Ribu Ton Garam Asal Australia Tiba Di Pelabuhan Tanjung Perak

Foto: PT Garam berita korupsi .co – Akibat kelangkaan dan harga Garam konsumsi di pasaran akhir-kahir ini menjadi masalah baru bagi mas...

»

Terdakwa Perantara Korupsi Suap OTT PT PAL, Divonis 2 tahun Penjara

<span style="font-size: x-large;"><b>#Dalam Putusan Majelis Hakim Terungkap, PT Perusa Sejati Adalah, Perusahaan Yang Bergerak Dibidang Pengadaan Alat-alat Pesawat Terbang Khusunya Milik TNI AU#</b></span><br /> <span style="font-size: x-large;"><b> </b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQI30w8z8Z0RAPYJubTHgj-c70IqXTIPA2logQlGjw8YwcHGUpq9JaYnHP91xTr_f9sHubl5H652jX5q9bX1rElInFRVTP4PSpeONYpDjYApZSQaesQlM_2ocusRuAjQU4VuoWqtxlI7k/s1600/IMG20170811171454.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQI30w8z8Z0RAPYJubTHgj-c70IqXTIPA2logQlGjw8YwcHGUpq9JaYnHP91xTr_f9sHubl5H652jX5q9bX1rElInFRVTP4PSpeONYpDjYApZSQaesQlM_2ocusRuAjQU4VuoWqtxlI7k/s640/IMG20170811171454.jpg" width="640" /></a></div> <br /><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Sidang kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada 30 Maret 2017, dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar, terkait penjualan kapal perang SSV (Strategic sealift vessel), antara PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Indonesia, dengan pemerintah Fhilipina, dengan terdakwa, Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati), telah “finis”.<br /><br />Sebab, Majelis Hakim, yang di Ketuai Hakim Tahsin., SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock yakni, Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana, telah membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa, Agus Nugroho, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Sulistyono dan Andrianus, dari LBH Trisakti Jakarta, serta dihadiri  JPU (Jaksa Penuntut Umum) Hendra dan Roni, dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), pada Jumat, 12 Agustus 2017.<br /><br />Terdakwa Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati), diseret JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya, setelah “diringkus” terlebih dahulu oleh KPK, pada tanggal 30 Mret 2017, bersama Arif Cahyana, dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar, terkait pemberian Cash Back sebesar 1,25 persen dari Ashanti Sales Inc, melalui Kirana kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, kepada Direksi PT PAL atas penjualan 2 unit Kapal Perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Persero) Indoneisa dengan pemerintah Fhilipina.<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa memang tidak sendirian. Karena, juga menyeret Direktur Utama PT PAL (Firmansyah Arifin),; Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar dan Arif Cahyana, General Keuangan (dalam perkara terpisah).<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Agus Nugroho diangkat sebagai Direktur umum dan Bambang Sunyoto selaku Direktur Utama PT Perusa Sejati, atas persetujuan Kirana Kotama selaku perwakilan Ashanty Sales Inc di Indonesia, sauatu korporasi yang menjadi agen membantu PT PAL (Persero) Indonesia dalam mendapatkan penjualan kapal SSV (Strategic sealift vessel) kepada pemerintah Fhilipina, dengan mendapatkan fee agen.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, terkait fee agen, Firmansyah Arifin, selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia, memerintahkan Arif Cahyana, Saiful Anwar terkait Chas Back 1,25 persen atas penilain fee agen Ashanty Sales Inc.<br /><br /> Atas sepengetahuan Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta, menanyakan Chas Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang Chas Back kepada Kirama Kotama sebesar US25.000 dolar. Arif Cahyana pun melaporkan hasil pertemuannya dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. <br /><br />Majelis Hakim dalam amar putusannya menyebutkan, pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati), untuk mengambil berupa dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.030 dolla Singpur, dirumahnya di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati), sesuai permintaan Kirama Kotama.<br /><br />Dan pada tanggal 9 Maret 2017, terdakwa Agus Nugroho, menerima uang dari Elvu Guslaiana. Dan kemudian, terdakwa menghubungi Kirana Kotama terkait uang yang diterimanaya. Kirana Kotama pun menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp US25.000 Dollar akan dinerikan kepada PT PAL Indonesia, dan uang sebesar US13.030 Dullar Singapur, sebagai operasional PT Perusa Sejati.<br /><br />Agus Nugroho dihubungi oleh Arif Cahyana, yang memberitahukan bahwa, dia akan menghungi terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017, untuk mengambil uang sebesar US25.000 Dollar.<br />Pada tanggal 30 Maret 2017 (pagi), Agus Nugroho menerima pesan WhatsApp dari Arif Cahyana, yang memberitahukan, akan menemui Agus Nugroho, dan kemudain terdakwa mengambil uang serta tanda terima tanggal 17 Maret 2017 dari Elvi Gusliana.<br /><br />Dan pada siang harinya (hari yang sama), terdakwa kembali menerima pesan dari Arif Cahnyana, yang memberitahukan akan menemui terdakwa di kantor PT Perusaha Sejati. Terdakwa Agus Nugroho pun kemudian memberikan alamat kantor PT Perusa Sejati, di Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur. Setelah Arif Cahnaya bertemu dengan terdakwa dikantor Perusa Sejati,  terdakwa pun menyerahkaan amplop berisi uang sebesar US25.000 Dolla kepada Arif Cahnyana dan meminta agar menandatangani tanda terimanya.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, berdasarkan fakta-fakta persidangan, PT Perusa Sejati, dimana terdakwa sebagai Direktur Umum, adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan alat-alat pesawat terbang, Khususnya pada  proyek-proyek pengadaan TNI AU (Angkatan Udara) dan pemberian uang-uang seperti Dana Komando TNI Angkatan Laut<br /><br />Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Agus Nugroho, yang bekerja di PT Perusa Sejati sejak 2008, sadar betul akan perbuatannya. Sehingga Majelis menilai, perbuatan terdakwa telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya, UU Korupsi, karena telah memberikan uang kepada penjabat/[penyelenggara negara.<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Agus Nugroho, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Korupsi suap, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf b jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun.<br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Dua ratus juta. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Vonis yang berikan Majelis Hakim terhadap terdakwa, tidak jauh beda dengan tuntutan JPU KPK, yang menuntut terdakwa dengan hukuman pidana selama 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />Atas Vonis terbut, terdakwa Agus Nugroho, yang didampingi Penasehat Hukumnya, Setiyono dan Andrianus langsnung menyatakan menerima. Sementara JPU KPK, masih piker-pikir.<br /><br />Usai persidangan, PH terdakwa mengatakan, menerima putusan tersebut karena tidak jauh beda dengan tuntutan Jaksa.<br /><br />“Yang menjalani kan terdakwa. jadi terdakwa menerima, kita pun mengikutinya, karena putusan Majelis tidak jauh beda dengan tuntutan Jaksa. <br /><br />Sementara JPU KPK Hendra, kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> mengatakan, putusan Majelis hampir sama dengan tuntutan JPU. Namun, akan melaporkannya terlebuh dahulu kepada pimpinan KPK.<br /><br />“Kalau putusan Majelis, hampir sama dengan tuntutan kami. Kita pikir-pikir dulu, karena akan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan,” ujar JPU KPK Hendra.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Perantara Korupsi Suap OTT PT PAL, Divonis 2 tahun Penjara

#Dalam Putusan Majelis Hakim Terungkap, PT Perusa Sejati Adalah, Perusahaan Yang Bergerak Dibidang Pengadaan Alat-alat Pesawat Terbang Khusu...

»

Terdakwa Korupsi Pajak PPh, Divonis 1,6 Tahun Penjara

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPDdinWFvvCtGByr0ItVkyw4Wh1-GmKnC7R6Mz17Sd8Uh64X6EZ1RfacSBeRAt16vxhzXJkSMJ_71NrwhvROlcSDlmTiccLHYvPQ_4O7WsmPdEKCZrSk0XgF2YGMGR3Cnf0LOiaC4LycQ/s1600/terdakwa+Pajak+PPh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPDdinWFvvCtGByr0ItVkyw4Wh1-GmKnC7R6Mz17Sd8Uh64X6EZ1RfacSBeRAt16vxhzXJkSMJ_71NrwhvROlcSDlmTiccLHYvPQ_4O7WsmPdEKCZrSk0XgF2YGMGR3Cnf0LOiaC4LycQ/s640/terdakwa+Pajak+PPh.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Terdakwa Siswanto, akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi pajak penghasilan (PPh), oleh Majelis Hakim, pada Kamis, 11 Agustus 2017.<br /><br />Terdakwa Siswanto, terseret kasus Korupsi pajak PPh bersama Hj.Ummi Chasanah, mantan Bendahara pengeluaran Bapeko Kota Surabay  dan Achamt Ali Fahmi selaku “makelar” di Bapeko serta terdakwa lainnya (sudah divonis) daiantaranya, Mochmmad Nasir, Helius Widyanto Kembara, Muhammad Sony, Totok Supratman, Bambang Ari.<br /><br />Dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Hj.Ummi Chasanah selaku Bendahara pengeluaran, adalah sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, yang wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara yang sudah ditentukan oleh Menteri keuangan. Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 15% terhadap pegawai/non pegawai di lingkungan Bapeko, dan kemudaian menandatangani surat setoran pajak (SSP), selanjutnya menyerahkannya kepada terdakwa Achmat Ali Fahmi, untuk disetorkan ke Bank. <br /><br />Pada hal, Ali Fahmi bukanlah pegawai Bapeko, apa lagi tidak punya kewenangan dan keahlian di bidang perpajakan/Perbankan. Namun uang tersebut ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa Achmat Ali Fahmi ke Bank Jatim, melainkan diserahkan ke pihak lain, diantaranya terdakwa Siswanto.<br /><br />Dalam dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun putusan Majelis Hakim mnyatakan bahwa, terdakwa Siswanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim dinyatakan bahwa, terdakwa turut membantu membuat dokumen paslu yang seakan-akan asli, terkait penyeto pajak poengahsilan para pegawai Bapeko, yang jumlahnya sekiat 1 milliar rupiah. Dan uang tersebut tidak disetorkan, melainkan dibagi-bagi para terdakwa.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penajara selama 1 tahun dan 6. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelsi Hakim Judi Prasetya.<br /><br />Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Endro, dari Kejari Surabaya. Vonis ringan tidak hanya dirasakan oleh terdakwa Siswanto, meliankan para terdakwa lainnya, termasuk Hj.Ummi Chasanah. Karena memang tuntutan JPU Endro pun tergolong ringan, yakni 2 tahun penjara.<br /><br />Usai perisangan, JPU Endor, kepada<b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> mengatakan bahwa, terdakwa berperan membuat memandatangani doumen. “terdakwa ini berperan menandatangani surat,” ujar JPU Endro dikantin tenda yang terletak dibelakang Pengadilan Tipikor.  (Redaksi).

Tipikor Terdakwa Korupsi Pajak PPh, Divonis 1,6 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Terdakwa Siswanto, akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi pajak penghasilan (PPh), ol...

»

Kasus Korupsi TKD, Terdakwa Notaris Dituntut Pidana Penjara 6,6 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGE7LSAi9-OM4kdy48BfehWByONedQT-PIp1g3PEfDOgLiAdNumaJb476eo1-3duht4cRYSUvzfaYK_XtrzF8QBeMlEoGwNmCio77TEA3VlUvs06X0__OCXFrgexIw1ynv-nZSKnYIfxU/s1600/IMG20170810161847.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGE7LSAi9-OM4kdy48BfehWByONedQT-PIp1g3PEfDOgLiAdNumaJb476eo1-3duht4cRYSUvzfaYK_XtrzF8QBeMlEoGwNmCio77TEA3VlUvs06X0__OCXFrgexIw1ynv-nZSKnYIfxU/s640/IMG20170810161847.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co-</span></b> Sidang perkara kasus korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD), di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tak lama lagi akan berakhir, setelah JPU membacakan tuntutannya kepada terdakwa, pada Kamis, 11 Agustus 2017.<br /><br />Dalam persidangan yang yang ketuai Majelis Hakim Judi Prasetiya, JPU Wahyu, Wahid dan Wido, dari Kajakasaan Negeri Sidoarjo membacakan surat tuntutannya kepada terdakwa Rosidah, seorang notaris, yang membuat Akte Jual Beli (AJB) dan IJB (Ikatan Jual Beli) di lahan relokasi warga korban lumpur Lapindo seluas sekitar 10 hektare yang di dalamnya terdapat lahan TKD 2,8 hektare, bersama-sama dengan Sunarto (juga terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo pada tahun 2008 lalu.<br /><br />Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan bahwa, terdakwa Rosidah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa menurut JPU, membuat puluhan akte ikatan jual beli bersama Sunarto dilahan seluas 10 hektare, yang kemudian dikavling dengan ukuran 8 X 14 meter persegi dan dijual kepada warga sebanyak 640 KK (Kepala Keluarga),  termasuk di dalamnya adalah Tanah Kas Desa seluas 2,8 hektare. <br /><br />Akibat dari perbuatan terdakwa Rosidah, JPU meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara, namun tidak dipidana tambahan, karena kerugian negara sebesar Rp 5 milliar berupa tanah selaus 2,8 Ha, sudah dibebankan kepada Sunarto.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk; menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta. Apa bila terdakwa tidak embayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap JPU.<br /><br />Sementara pada persidangan minggu lalu, terdakwa Sunarto, juga dituntut pidana penjara yang sama. Namun bedanya, terdakwa Sunarto dipidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 5 milliar. namun oleh Majelis Hakim, terdakwa Sunarto di Vonis penjara selama 3 tahun dan JPU langsung menyatakan banding.<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa mapun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya untuk menyampaikan Pledoi (pembelaan). “Atas tuntasn JPU, saudara tedakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan pada tanggal 21 (21 Agustus 2017,” ucap Ketuya Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, JPU Wahyu mengatakan bahwa, terdakwa Rosidah tidak dihukum membayar unang pengganti karena sudah dibebankan kepada terdakwa Sunarto.<br /><br />“Terdakwa tidak kita bebani membayar uang pengganti, karena tidak menikmatinya. Uang pengganti dibebankan kepada terdakwa Sunarto,” ujar JPU.<br /><br />Kasus ini mencuat setelah10 tahun masyarakat yang membeli rumah kavlingan dengan ukuran 8 X 14 meter persegi dengan harga yang berfariasi antara 16 hingga 17 juta rupiah, di Perumahan Renojoyo, tak kunjung mengantongi sertifikat. Kemudian, penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo pun, lalu melakukan penyelidikan.<br /><br />Dari hasil penyidikan tersebut dinaikkan menjadi penyidikan. Sebab, bangunan rumah yang dibangun diatas lahan 10 hektar itu, termasuk tanah kas desa (TKD) seluas 2,8 Hekatare itu diduga tidak sesuai prosedur.<br /><br /> Penyedik Kejari Sidoarjo pun akhirnya menetapakan Sunarto, selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Perumahan Renojoyo dan Rosidah, selaku Notaris yang membuat Akte Jual Beli dan Ikanatan Jual Beli menjadi tersangka.<br /><br />Kedaunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi TKD, Terdakwa Notaris Dituntut Pidana Penjara 6,6 Tahun

berita korupsi .co- Sidang perkara kasus korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD), di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sido...

»

KPK Geledah Kantor Wali Kota Malang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf_T71O49YoU0e4ZO8xFCGSLABdWqg270HRj09pJPti1TH04CaidAR9fvmiA3AR2nQPcatYqDr8AIU7zmdlqtELGinmUye5lKYImZi2ij6Wcgren3WOQZRI5M7GVNVAspOydH_SQQ6Nyw/s1600/KPK..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="655" height="449" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf_T71O49YoU0e4ZO8xFCGSLABdWqg270HRj09pJPti1TH04CaidAR9fvmiA3AR2nQPcatYqDr8AIU7zmdlqtELGinmUye5lKYImZi2ij6Wcgren3WOQZRI5M7GVNVAspOydH_SQQ6Nyw/s640/KPK..jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jawa Timur di tahun 2017 ini, sepertinya tahun “panen” bagi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membersihkan pejabat-pejabat yang menggerogoti uang rakyat atau pejabat yang meyalahgunakan kekuasannya.<br /> <br /> Terbukti. Pada tanggal 30 Maret 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pajabat PT PAL  yakni, Arif Cahyana (Manager Keuangan PT PAL) bersama Agus Nurogo (Direktur Umum PT Perusa Sejati, sudah diadili dan menunggu Vonis) pada akhir Maret 2017 dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar terkait Chas Back penjualan kapal perang ke Fhilipina, dan menetapkan Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin dan Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama (saat ini dikabarkan di AS) menajdi tersangka. Dan Ketiga pejabat PT PAL ini tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim,  Mochamad Basuki yang juga mantan terpidana kasus korupsi, bersama Dua Stafnya, Rahman Agung dan Santoso; Kepala Dinas Pertanian Jatim, Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati, Kadis Peternakan Jatim, terkait pengawasan anggaran dan Perda.<br /> <br /> Dua minggu kemudian, yaitu tanggal 17 Juni 2017, KPK kembali melakukan aksinya dengan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani dan dan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait komitmen pengalihan anggaran di Dinas PUPR.<br /> <br /> Yang lebih tragisnya, pada tanggal 2 Agustus 2017, saat Lembaga Antirasuah ini melakukan penangkapan terhap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya,; Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo,; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin<br /> <br /> Kali ini, Rabu, 9 Agustus 2017, KPK kembali “turun gunung”, dengan sasaran Kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Sekretaris Kota (Sekkota) Malang, yang tidak jauh dari kantor Redaksi salah satu media harian.<br /> <br /> Berdasar informasi yang diperoleh berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co, bahwa Tim KPK sedang menggeledah ruang kerja Wali Kota Malang, Mochamad Anton,; Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji dan ruang Kerja Sekkota Malang, Wasto serta kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br /> <br /> “Ia, KPK sedang menggeledah kantor Wali Kota Malang. Selama ini berita di Malang Raya hanya baik-baik . Tapi hari ini ibarat petir disiang bolong,” kata sumber.<br /> <br /> Hal senada juga dibearkan salah seorang pejabat di Kejaksaan Negeri Malang, saat dihubungi berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co melalui WhatsApp. “Ya, katanya ada penggeledahan di Balkot (Balai Kota.red) Malang oleh KPK,” katanya. <br /> <br /> Adakah kasus yang lebih besar yang sedang dibidik Lembaga Antirasuah ini di Jawa Timur ? (Redaksi)

News Tipikor KPK Geledah Kantor Wali Kota Malang

berita korupsi .co – Jawa Timur di tahun 2017 ini, sepertinya tahun “panen” bagi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membersihk...

»

Nasib “Raja” Madiun Ditentukan Tanggal 22 Agustus 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqzEpFwb1Nt3AfQ6Qi4h00iKp8COe5EsvvvzD-uM_AsE_Tra6pwEsIWK1JiYfhHi1Gi2ijlfA1qq-tGj-A9SM9B0A-dh3TtZACRLbNF4c5F1kcm7IF2fzskxusQAB5-qk-K9IQuNviT0I/s1600/IMG_20170809_090909.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="708" height="497" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqzEpFwb1Nt3AfQ6Qi4h00iKp8COe5EsvvvzD-uM_AsE_Tra6pwEsIWK1JiYfhHi1Gi2ijlfA1qq-tGj-A9SM9B0A-dh3TtZACRLbNF4c5F1kcm7IF2fzskxusQAB5-qk-K9IQuNviT0I/s640/IMG_20170809_090909.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Gelisah sambil berdoa, dengan penuh harapan bagaikan menunggu hasil pengumuman ujian keluluasan, seperti itulah yang mungkin saat ini dirasakan oleh “Raja” alias Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Bambang Irianto, yang saat ini menyandang “gelar” terdakwa kasus Korupsi Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang,  maupun Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).<br /><br />Sebab, terdakwa Bambang Irianto maupun JPU KPK, saat ini sedang menunggu hasil putusan musyawarah Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H yang akan dibacakan dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan (Vonis), pada Selasa, 22 Agustus 2017.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;"><br />Terdakwa “raja” Madiun maupun Penasehat Hukumnya Indra Priangkasa dkk berharap, bahwa pembelaan (Pledoi) yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan, akan diterima, sehingga terdakwa Bambang Irianto pun divonis bebas. <br /><br />Alasaannya, bahwa lembaran-lembaran rupiah yang terkumpul menjadi milliaran itu, bukan dari hasil gratifikasi, bukan dari pemotongan honor pegawai, bukan pula dari setoran-setoran pejabat SKPD (Kepala Dinas) serta para kontraktor, melainkan dari hasil usah terdakwa, termasuk ratusan juta rupiah yang diberikan terdakwa kepada Liana Rahmawaty, wanita “teman akrabnya”.<br /><br />Memang, Bambang Irianto, sebelum menjabat sebagai Wali Kota Madiun, Dia adalah seorang pengusaha besar, yang memiliki 10 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak), sebagai distributor Oli pelumas, distributor LPG di 2 Kabupaten, Kontraktor dan memiliki beberapa usaha lainnya, serta menjabat Ketua DPC (Dewan Pimpian Cabang) Partai Demokrat Kota Madiun.<br /><br />Namun, JPU KPK juga demikian. Alasannya, sebelum terdakwa Bambang Irianto diadili di Pengadilan Tipikor, penyidik KPK telah melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menyita harta benda terdakwa berdasarkan alat/barang bukti yang dikantongi penyidik KPK, serta memeriksa ratusan saksi termasuk para pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun.<br /><br />JPU KPK dalam persidangan menyatakan bahwa, terdakwa Bambang Irianto, yang menjabat sebagai Wali Kota Madiun sejak 2009 hingga 2014, dan kembali terpilih untuk periode kedua kalinya, tahun 2014 – 2019, namun “putus ditengah jalan” setelah ditetpakan menjadi tersangka karena kasus Korupsi Gratifikasi Pembangunan Pasar Besar Madiun, pemotongan honor pegawai dan penerimaan setoran dari 33 SKPD (Kepala Dinas) serta setoran dari para kontraktor yang ada di Kota Madiun.<br /><br />JPU KPK juga membeberkan. Sejak Wali Kota yang berkuasa sejak 2009 hingga 2016, telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya sekitar Rp 55,5 miliar, yang berasal dari Proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 dengan anggaran sebesar 77,6 M, setoran dari 33 SKPD (Kepala Dinas), pemotongan gaji pegawai dan setoran dari  kontraktor-kontraktor yang ada di Kota Madiun. Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham di Bank Jatim atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi termasuk salah seorang wanita “teman akrab” terdakwa yakni, Liana. Hingga total duit yang diperoleh terdakwa sekitar Rp 55 miliar dari hasil gratifikasi dan 48 milliar digunakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. <br /><br />Sebagai “imbalan” dari perbuatan terdakwa, JPU KPK meminta kepada Majelis Hakim, untuk “menginapkan” terdakwa Bambang Irianto di “Hotel Prodeo” alias penjara selama 9 tahun.<br /><span></span><br />Tuntutan itu memang termasuk ringan, apa bila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa sejak menjabat Wali Kota Madiun sejak 2009 hingga 2016, seperti dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. Andaikan saja ada 5 pejabat Kota Madiun melakukan hal yang sama, apakah perekonomian serta masyarakat Kota Madiun bisa berkembang ? <br /><br />Akankankah Majelis Hakim mengabulkan permohonan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa Bambang Irianto, Indra Priangkasa dkk, atau menolak namun dengan hukuman ringan ? Ataukah akan mengabulkan tuntutan JPU KPK ?.  (Redaksi)</span></div>

News Tipikor Nasib “Raja” Madiun Ditentukan Tanggal 22 Agustus 2017

berita korupsi .co – Gelisah sambil berdoa, dengan penuh harapan bagaikan menunggu hasil pengumuman ujian keluluasan, seperti itulah y...

»

4 Terdakwa Kasus Korupsi Dana GP3K Rp 7 M, Dihukum Berbeda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: x-large;"><b>#Terdakwa Rudiyanto : JPU Dan Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Pengembalian Uang Sebesar Rp 5 M, Dan Sisanya Rp 2,5 Milliar Masih Ada Di Perusahaan# </b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFgM9Dl6W35y-dmDCYpg2BLPgEYW74Dmdc09rm6SlXh4fQ33E51rj_hYyOnM8ypuB-7yNo6lKvCoc9RFfKQ_Yg_Kyujs7rUozrnvE6io4oeN4STC5br4VCv1qAeVmamNvlQbXArkt7RbI/s1600/IMG2017080821460.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFgM9Dl6W35y-dmDCYpg2BLPgEYW74Dmdc09rm6SlXh4fQ33E51rj_hYyOnM8ypuB-7yNo6lKvCoc9RFfKQ_Yg_Kyujs7rUozrnvE6io4oeN4STC5br4VCv1qAeVmamNvlQbXArkt7RbI/s640/IMG2017080821460.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b>Terdakwa Rudiyanto, Kepala Cabang PT Shanghyang Seri Jember, perusahaan milik negara (BUMN) ini, akhirnya divonis pidana penjara selama 5 tahun dan 4 bulan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 8 Agustus 2017.<br /><br />Terdakwa Rudiyanto, terseret dalam kasus Korupsi dana Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K), yang bersumber dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pelayaran Indonesia (Pelindo) Persero Indonesia, sebagai dana bergulir untuk program pinjaman yang disalurkan kepada petani sejak 2011 hingga 2013, yang nilainya Rp 2,5 milliar per tahun atau sebesar Rp 7.506.875.000<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang di ketuai H.R. Unggul Warso Mukti menyatakan bahwa, terdakwa Rudiyanto (didampingi Penasehat Hukumnya, Agung Silo Widodo Basuki dan Andry Ermawan) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />“Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 4 bulan, dan denda sebesar Dua ratus juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun.<br /><br />Selain hukuman pidana badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa, mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 7.506.875.000. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Kalau tidak cukup, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan. <br /><br />“Menghukum terdakwa, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 7.506.875.000 dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Kalau tidak cukup, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan. Dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim dalam surat putusannya.<br /><br />Atas Vonis Majelis Hakim tersebut, terdakwa Rudiyanto, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Agung Silo Widodo Basuki dan Andry Ermawan maupun JPU dari Kejari Jember mengatakan pikir-pikir. <br /><br />Namun kemudian, terdakwa mengatakan akan melakukan upaya hukum banding. Alasannya, JPU maupun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya pengembalian uang sebesar Rp 5 millair, dan uang yang masih diperusahaan sebesar Rp 2,5 milliar.<br /><br />“Tuntutan dan putusan tidak mempertimbangkan adanya pengembalian uang sebesar Rp 5 milliar ke Pelindo, sebelum ada kasus ini,” ungkap terdakwa Rudiyanto kepada beritakorupsi.co<br /><br />“Ini kan dana bergulir setiap tahun sejak 2011 hingga 2013, yang pencairannya setiap tahunnya Rp 2,5 milliar, jadi bukan langsung 7 milliar. Kalau tahap I sudah lunas, baru pencairan tahap II. Tahap II sudah baya, baru tahap III. Tahap III inilah yang belum dibayar. Uangnya ada di perusahaan dalam bentuk dokumen,” lanjut terdakwa.<br /><br />Terdakwa mengakui, bahwa dana GP3K yang harusnya disalurkan ke petani, namun faktanya tidak demikian. Namun terdakwa menjelaskan bahwa, dana tahap I dan ke II sudah dibayar ke PT Pelindo (Persero) Indonesia, dan dana dalam tahap ke III yaitu tahun 2013, belum terbayar karena, dana tersebut ada di petani dan ada juga di perusahaan.<br /><br />“Memang harusnya disalurkan. Tapi tahap I dan II sudah diluansi ke Pelindo, dan itu diakui oleh Pelindo dipersidangan, ada bukti pembayaran. Yang 2,5 milliar ada diperusahaan dan Kelompok Tani sebesar Rp 166 juta, ada buktinya. Di saldo rekening Bank sebesar Rp 1.700.000 dan sisanya dalam bentuk dokumen perusahaan,” kata terdakwa memeberkan.<br /><br />Tahun 2014, lanjut terdakwa, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan audit atas permintaan Direksi, yang hasilnya Klear. Kemudian tahun 2016, Kejaksaan Agung RI, melakukan penyidikan. “<br /><br />“Tahun 2014, hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas permintaan Direksi, Klear. Tahun 2016, Kejagung melakukan penyidikan dan menetapkan saya sebagai tersangka, dengan kerugian negara 7 milliar. lalu yang dibayarkan ke Pelindo itu apa ?,” tanya terdakwa.<br /><br />Sementara, PH terdakwa Rudiyanto, Agung Silo Widodo Basuki dan Andri Ermawan mengatakan, harusnya terdakwa bebas, karena terdakwa tidak menikmati uang seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun dalam putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Terakwa harusnya bebas, karena tidak menikmati uang seperti dalam tuntutan Jaksa. Uang tersebut sudah dikembalikan sebelumnya, ada bukti yang kita lampirkan dalam pembelaan tapi tidak dipertimbangkan. Itulah alasannya mengapa kita banding,” ujar Andri<br /><br />Dalam kasus ini, selain terdakwa Rudiyanto, ada 3 terdakwa lainnya, namun dalam perkara (sidang) terpisah di hari yang sama (8 Agustus 2017), dan dihukum jauh lebih ringan dari terdakwa Rudiyanto, yakni; terdakwa Subandi, Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (SHS) Pasuruan. Dalam tuntutan JPU, terdakwa dijerat pasal 3 UU Korupsi, dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 2 bulan. Oleh Ketua Majelis Hakim, Wiwin Arodawanti, terdakwa divonis 1 tahun dan 4 bulan.<br /><br />Sementara dalam sidang berikutnya, dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU dari Kajaksaan Agung RI dan JPU Kejari Nganjuk dengan Ketua Majelis H.R. Unggul Warso Mukti, dua terdakwa yaitu Anjar Wiratno, Kepala Cabang PT SHS dan Imam Pudji, Bagian Keuangan PT SHS Nganjuk, dituntut pidana penjara selama 2 tahun (untuk terdakwa Anjar Wiratno) dan 3 tahun untuk terdakwa Imam Pudji.<br /><br />Menanggapu tuntutan JPU, Agung Silo Widodo Basuki dan Andri Ermawan, selaku Penasehat Hukum Kedua terdakwa mengatakan, tuntutan Jaksa relatif.<br /><br />“Tuntutan Jaksa relatif, namun tetap tinggi. Prinsipnya, kita berharap terdakwa bebas sesuai fakta persidangan,” ujar Andry.  (Redaksi)</span></span><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b>

Tipikor 4 Terdakwa Kasus Korupsi Dana GP3K Rp 7 M, Dihukum Berbeda

#Terdakwa Rudiyanto : JPU Dan Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Pengembalian Uang Sebesar Rp 5 M, Dan Sisanya Rp 2,5 Milliar Masih A...

»