Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan Anggota DPRD, Jadi Tersangka Kasus Korupsi ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCb52jpYDdHNhK25pZLmMIItY7SsLTQQsYV9cocY6zQKG-SQnbrPpmbCtSRhfnoiEHVrYadn9-xZUxUGZLKsFIMtXcHHQGOCeeYai19guI1kYYh6toz_65JetNFcFj27fvTue3GkI8yQg/s1600/Wali+Kota+Mojokerto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCb52jpYDdHNhK25pZLmMIItY7SsLTQQsYV9cocY6zQKG-SQnbrPpmbCtSRhfnoiEHVrYadn9-xZUxUGZLKsFIMtXcHHQGOCeeYai19guI1kYYh6toz_65JetNFcFj27fvTue3GkI8yQg/s640/Wali+Kota+Mojokerto.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, JPU KPK dan foto bawah Wali Kota Mojokerto </td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co –</b></span> Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan anggota DPRD Kota Mojokerto, saat ini tak bisa tidur nyenyak lagi, setelah JPU KPK membacakan surat tuntutannya terhadap 3 terdakwa pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yakni Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), pada Selasa, 21 Nopember 2017.<br /> Pasalnya, JPU KPK mengatakan kepada wartawan media ini usai persidangan, bahwa ada tersangka baru dan penyidik KPK telah mengekspos Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru. <br /> <br /> “Suda ada Sprindik baru, tapi mungkin untuk jelasnya kami kordinasikan dulu dengan tim penyidik. Tapi yang jelas sudah ada ekspos Sprindik baru bahwa ada tersangka baru. Untuk namanya nanti kita konfirmasi dengan teman-teman penyidik,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> Saat ditanya lebih lanjut terkait Sprindik baru yang dikeluarkan penyidik KPK, apakah tersangka baru itu adalah Wali Kota dan anggota DPRD Kota Mojokerto ?. JPU KPK mengakui berdasarkan fakta persidangan.<br /> <br /> “Kalau berdasarkan fakta-fakta persidangan ya,” jawabnya.<br /> <br /> Fakta persidangan terungkap, bahwa Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, memerintahkan Wiwiet Febriyanto untuk menemui pimpinan Dewan dengan menyebutkan angka 390 dan 395, namun tak menjelaskan tentanga angka tersebut. Menurutnya, Wiwiet-lah yang tahu tentang angka yang dimaksud. Justru Mas’ud Yunus ibarat “lempar batu sembunyi tangan” saat dipersidangan.<br /> <br /> Pada hal, dalam surat dakwaan JPU KPK  terkait angka 390 dan 395 disebutkan, bahwa pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinas Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq), bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. Setelah pertemuan tersebut, Mas;ud Yunus memanggil terdakwa Wiwiet Febriyanto, untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta terdakwa Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Pimpinan DPRD dan Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto dijelaskan, Pada sekitar akhir tahun 2016, seperti yang tertuang dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni  adanya kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee.<br /> <br /> Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR.<br /> <br /> JPU KPK mengungkapkan, pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlL-NAtMnAtnZuUCTm0VzvnzZ4FQW_ciKjfZ_LpqGlZv8ehECP6HPPcInBVOgkfB_zf2zJunaFJ2W6OvPf-q4tPvXfXItmFLQmkJH12gbkiisAa9d2xKVRKHL-fIb3kfsv2eZnNboVjxE/s1600/IMG20171107112311_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlL-NAtMnAtnZuUCTm0VzvnzZ4FQW_ciKjfZ_LpqGlZv8ehECP6HPPcInBVOgkfB_zf2zJunaFJ2W6OvPf-q4tPvXfXItmFLQmkJH12gbkiisAa9d2xKVRKHL-fIb3kfsv2eZnNboVjxE/s640/IMG20171107112311_1.jpg" width="640" /></a></div> Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. <br /> <br /> Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017.<br /> <br />  Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /> <br /> Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /> <br /> JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /> <br />  Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /> <br /> Kemudian, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /> <br /> JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP1Dw17WQuqDlaRbiZf9sfEYWwbPQCT-GYLqrMGQrphCM2lTdqC3TbUd-WdnIPsvIHxzObCDehh_ZWXPLII2U7-eXP82WYQVcrnhviMdGsvogY7lcS9kwztmpSvOE2v6DvXwWQNTsbY4A/s1600/IMG20171107112815.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="494" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP1Dw17WQuqDlaRbiZf9sfEYWwbPQCT-GYLqrMGQrphCM2lTdqC3TbUd-WdnIPsvIHxzObCDehh_ZWXPLII2U7-eXP82WYQVcrnhviMdGsvogY7lcS9kwztmpSvOE2v6DvXwWQNTsbY4A/s320/IMG20171107112815.jpg" width="276" /></a></div> Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /> <br /> Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /> <br /> JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /> <br /> Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi.<br /> <br /> Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta.<br /> <br /> Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC).<br /> <br /> Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. <br /> <br /> Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq.<br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000.<br /> <br /> Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji.<br /> <br /> Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO).<br /> <br /> Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  <br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /> <br /> Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK.  (Redaksi)

News Tipikor Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan Anggota DPRD, Jadi Tersangka Kasus Korupsi ?

Foto atas, JPU KPK dan foto bawah Wali Kota Mojokerto berita koruspi .co – Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan anggota DPRD Kota Mojok...

»

Kasus Suap OTT, Tiga Ketua DPRD Kota Mojokerto Dituntut Pidana 5 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3fz5yBA8sQpQshv5Zp-_FlPrOsGdM6OPLdwRDFKvTpyAmD-LaxCiW_FMCipp64JX0zbfM-LTAxBQCl0oLvo3dnTdy9cNRWahmLzk2fgTnDUTfgbKDTTGq6AG_zKfYsL_u52z3trN0RBk/s1600/terdakwa+OTT+DPRD+Mojokerto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3fz5yBA8sQpQshv5Zp-_FlPrOsGdM6OPLdwRDFKvTpyAmD-LaxCiW_FMCipp64JX0zbfM-LTAxBQCl0oLvo3dnTdy9cNRWahmLzk2fgTnDUTfgbKDTTGq6AG_zKfYsL_u52z3trN0RBk/s640/terdakwa+OTT+DPRD+Mojokerto.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Sidang perkara kasus suap Ketua DPRD Kota Mojokerto yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Juni lalu, tak lama lagi akan berakhir setelah JPU KPK membacakan surat tuntutannya terhadap 3 terdakwa, pada Selasa, 21 Nopember 2017.<br /> <br /> Pada Selasa, 21 Nopember 2017, dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, JPU KPK Lie Putra Setiawan, Heradian Salipi, Iskandar Marwanto, Subari Kurniawan dan Tri Anggoro Mukti membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), terdakwa Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan terdakwa Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dengan perkara masing-masing terpisah, yang didampingi Penasehat Hukum (PH) para terdakwa, diantanya Setiyono dari LBH Trisakti Jakarta.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto, telah menerima sejumlah uang Rp 450 juta, yang diperuntukkan bagi para Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019, dari Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto dan Wiwid Febrianto,  Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto.<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, pemberian uang tersebut agar Ketua, wakil Ketua serta Ketua Fraksi maupun anggota DPRD Kota Mojokerto lainnya, tidak mempersulit pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 maupun RAPBD Tahun Anggaran 2018.<br /> <br /> Perbuatan para terdakwa, lanjut JPU KPK, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagamaina telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 dan UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan.<br /> <br /> JPU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa (Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan dituntut pidana penjara masing-masing selama 5 tahun.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLUm7bYfatwR1jir7s4WJerdGnISTCLAOwvDnmWhjEtxvOAe0oKxMCXwSB2U4oEPoNo31stNJyne94H35y1_PF-zXoCe8wvIz8MGC9U6EmiARDgeurB5gEyz1UMwjKczqCVXA7AAclK4U/s1600/IMG20170829101323_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLUm7bYfatwR1jir7s4WJerdGnISTCLAOwvDnmWhjEtxvOAe0oKxMCXwSB2U4oEPoNo31stNJyne94H35y1_PF-zXoCe8wvIz8MGC9U6EmiARDgeurB5gEyz1UMwjKczqCVXA7AAclK4U/s640/IMG20170829101323_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wiwiet Febriyanto</td></tr> </tbody></table> Sementara barang bukti yang dijadikan JPU KPK dalam kasus perkara ke- 3 terdakwa, JPU KPK menyatakan dipergunakan untuk perkara lain.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengdilan Negeri Suarabaya, untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Dua ratus Lima puluh juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan” ucap JPU dalam tuntutannya.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU KPK, Majelis Hakim memberikan waktu seminggu terhadap terdakwa, maupun PH terdakwa untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaannya). <br /> <br /> “Atas tututan Jaksa, suadara terdakwa diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan,” perintah Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakkan terkait barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain, yang tertuang dalam surat tuntutan, JPU KPK menyatakan, bahwa ada tersangka baru dan penyidik KPK telah mengekspos Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru. <br /> <br /> “Suda ada Sprindik baru, tapi mungkin untuk jelasnya kami kordinasikan dulu dengan tim penyidik. Tapi yang jelas sudah ada ekspos Sprindik baru bahwa ada tersangka baru. Untuk namanya nanyti kita konfirmasi dengan teman-teman penyidik,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> Saat ditanya lebih lanjut terkait Sprindik baru yang dikeluarkan penyidik KPK, apakah tersangka baru itu adalah Wali Kota dan anggota DPRD Kota Mojokerto ?. JPU KPK mengakui berdasarkan fakta persidangan.<br /> <br /> “Kalau berdasarkan fakta-fakta persidangan ya,” jawabnya.<br /> <br /> Terkait uang sebesar Rp 900 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto dan Ipang, yang diminta “Rudi”, salah seorang oknum yang mengaku dari “ICW” (Kordinator ICW Adnan sudah membantahnya saat dihubungi wartawan media ini, 26 Oktober 2017.red). Saat itu, “Rudi” mendampingi 2 orang  penyidik KPK yang sedang melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan keterangan (Pulbaket) di Surabaya. Yang kemudian, Ipang dan beberapa orang rakanan (kontraktor) Gersik, Lamongan dan Mojokerto dipanggil oleh 2 orang penyidik bersama dengan “Rudi” untuk datang ke sebuha Hotel Alana di Surabaya, 1 bulan sebelum terjadi OTT terhadap Wiwiet dan 3 pimpinan DPRD Kota Mojokerto.<br /> <br /> Permintaan uang oleh “Rudi” terhadap Ipang, adalah sebagai biaya bila hendak diperiksa di Surabaya, dan bila diperiksa di Jakarta tidak ada biaya. Namun setelah terjadi OTT, uang sebesar Rp 900 juta itu pun dititipkan oleh “Rudi” kepada penyidik KPK di Jakarta. Hal ini seperti yang disampiakan oleh Ipang kepada wartawan media ini serta terungkap pula dalam persidangan, saat Ipang menjadi saksi untuk 3 terdakwa pimpinan Dewan Kota Mojokerto.<br /> <br /> Terkait hal ini, JPU KPK mengatakan, bahwa uang tersebut sudah ditipkan oleh Rudi kepada KPK. Untuk mengemabilannya, menurut JPU KPK harus melalui proses hukum yakni melapor ke Kepolisian. Selain itu, JPU KPK dengan tegas membantah, bahwa Rudi bukan pegawai KPK.<br /> <br /> “Uang itu sekarang sudah ditiipkan oleh Rudi ke KPK. Rudi bukan pegawai KPK. Kalau untuk mengembalikannya, harus melaui proses hukum,” katanya kemudian.<br /> <br /> Lalu mengapa Rudi mendampingi 2 orang penyidik KPK saat memanggil Ipang dan beberapa orang rakanan (Kontraktor) lainnya ke Hotel ?. Mengapa JPU KPK tidak dapat menghadirikan Rudi ke persidangan, walau JPU KPK mengatakan kepada Majelis Hakim sudah memanggil dua kali ?. adakah yang “berani” menolak panggilan KPK ?<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiatZ0zSEz6X_yIvK8YYYk19QESTjhJNM76coCcmQdVaq2HHhuZuCU3Wis5L68VGqxPNac069keGzMvV0v23hjStJuQmssDhkR3oC9nVIQvABdwka8u81FGEuA2MwvgCtN0btquHeK9QiU/s1600/IMG20171003113607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiatZ0zSEz6X_yIvK8YYYk19QESTjhJNM76coCcmQdVaq2HHhuZuCU3Wis5L68VGqxPNac069keGzMvV0v23hjStJuQmssDhkR3oC9nVIQvABdwka8u81FGEuA2MwvgCtN0btquHeK9QiU/s640/IMG20171003113607.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wali Kota Mojokerto</td></tr> </tbody></table> Sementara menurut Ipang, saat menceritakan ke wartawan media ini di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa Rudi alias Musabib yang tinggal di Wiyung Surabaya adalah mantan Wartawan harian di Surabaya. Menurut Ipang, Rudi bersama 2 penyidik KPK memanggilnya bersama beberapa rekanan yang berasal dari Gersek, Lamongan dan Mojokerto ke Hotel Alana didaerah Kertajaya Surabaya. Saat penyerahan sejumlah uang dari Ipang ke Rudi, dilakukan di Sutos Surabaya tanpa 2 orang peyidik KPK.<br /> <br /> “Uang itu saya serahkan di Sutos, hanya berdua, 1 bulan sebelum OTT. Kalau yang dipanggil ke Hotel Alana itu ada 5 orang kalau nggak salah. Dari Gersik, Lamongan, Mojokerto 2, saya dan Pak Darsono. Rudi itu namanya Musabib, dulunya Wartawan Surabaya Pagi,” kata Ipang.<br /> <br /> Kasus ini berawal Pada sekitar akhir tahun 2016, seperti yang tertuang dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni  adanya kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee.<br /> <br /> Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR.<br /> <br /> JPU KPK mengungkapkan, pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglbxue_y6gNZpYIOgnSm-Dapi8c_XNsYUI6UV9ae3wfLmlbc8sYx3XPwNO5Y6xSVaG13P_VG97MM08JmmivBQoI3AoX-VU_8_H4aY78INR_u2xAy0rfi2uwGVZsd245KjDwB22EM79guo/s1600/IMG20171107112815.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="494" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglbxue_y6gNZpYIOgnSm-Dapi8c_XNsYUI6UV9ae3wfLmlbc8sYx3XPwNO5Y6xSVaG13P_VG97MM08JmmivBQoI3AoX-VU_8_H4aY78INR_u2xAy0rfi2uwGVZsd245KjDwB22EM79guo/s320/IMG20171107112815.jpg" width="276" /></a></div> <br /> Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. <br /> <br /> Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. <br /> <br /> Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /> <br /> Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /> <br /> JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /> <br /> Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /> <br /> Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi.<br /> <br /> Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta.<br /> <br /> Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC).<br /> <br /> Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. <br /> <br /> Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq.<br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000.<br /> <br /> Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji.<br /> <br /> Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO).<br /> <br /> Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  <br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /> <br /> Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT, Tiga Ketua DPRD Kota Mojokerto Dituntut Pidana 5 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Sidang perkara kasus suap Ketua DPRD Kota Mojokerto yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada ...

»

Tanggal 24 Nopember, Tersangka Suap OTT Wali Kota Batu Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEG2I9bsQ54VlcCpU1YW5b1ql8CEM9TkrkD3QcHp_Z5nylh93r665qYhGqRVerTBvGZr7w3A-PQDE9XbLJo5Kzxr4EKEzKdtwWd501mgzyh0TxmwNtuqhlUitzlPrIwLuUAivNTUoVIf8/s1600/Akhmad+Nur.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEG2I9bsQ54VlcCpU1YW5b1ql8CEM9TkrkD3QcHp_Z5nylh93r665qYhGqRVerTBvGZr7w3A-PQDE9XbLJo5Kzxr4EKEzKdtwWd501mgzyh0TxmwNtuqhlUitzlPrIwLuUAivNTUoVIf8/s1600/Akhmad+Nur.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Akhmad Nur. SH., MH</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Jumat, 24 Nopember 2017, adalah hari bersejarah bagi Filipus Djab untuk menginjakkan kakinya sekaligus duduk di kursi pesakitan yang tersedia di gedung pengadil para Koruptor yang terletak di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur.<br /><br />Sebab tersangka Filipus Djab, akan “diseret” oleh JPU KPK kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk diadili dalam perkara suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 16 September lalu.<br /><br />Hal itu dikatakan Panmud Pengadilan Tipikor Akhmad Nur, saat ditemui wartawan media ini diruang kerjanya, pada Senin, 20 Nopember 2017.<br /><br />“Jadwal sidangnya hari Jumat tanggal 24 Nopember. Ketua Majelisnya Hakim Rochmad,” kata A. Nur.<br /><br />Sementara berkas tersangka Eddy Rumpoko, menurut informasi yang didapat wartawan media ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Desember, bulan depan.<br /><br />Kasus yang menjerat Filipus Djab hingga ditangkap KPK bersama Eddy Rumpoko (Wali KOota Batu, Malang) dan Edi Setiawan (Kabag Unit Layanan Pengadaan Kota Batu) pada 16 September 2017 sekira pukul 12.30 WIB, terkait penyuapan dan pembelian 1 unit mobil mobil Toyota Alphard terbaru terhadap Wali Kota Batu itu.<br /><br />Eddy Rumpoko, yang ingin membeli mobil mewah merek Toyota Alphard seharga Rp 1,6 M untuk dipergunakan, namun melalui Filipus Djab. Sebagai imbalannya, Filipus dijanjikan proyek oleh Wali Kota. Karena dijanjikan akan mendaptkan proyek, Filipus pun akhirnya menyanggupi permintaan orang nomor 1 di Kota Batu, Malang itu.<br /> <br />Setelah membayar uang muka  mobil sebesar Rp 300 juta, lalu  Filipus menyerahkan duit kepada Eddy Rumpoko sebesar Rp 200 juta di rumah Dinas Wali Kota dan Rp 100 juta terhadap Edi Setiawan. Namun sial, ternyata duit itulah sebagai “jembatan” bagi ketiganya untuk masuk ke penjara.  (Redaksi)

News Tipikor Tanggal 24 Nopember, Tersangka Suap OTT Wali Kota Batu Diadili

Akhmad Nur. SH., MH berita korupsi .co – Jumat, 24 Nopember 2017, adalah hari bersejarah bagi Filipus Djab untuk menginjakkan kakinya s...

»

Sidang Suap OTT Kajari Pamekasan, Terdakwa Menjadi Saksi Untuk Terdakwa

<span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Kajari Meminta Rp 250 Juta Untuk Menghentikan Penyelidikan Kasus DD dan ADD di Desa Dasok#</b></span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhIGGQ0Vt-z3qc8tLa9zFrl2Ma_muajP8vrYZFATfEm4z0WwjVIAa-2zKm5wQTqASL4cm_7vqlSZavl0A9uGH5Pw4ARxd4OwD1XvLObZ-HuBd37c3g-kH_Md-6NmWHlL6Xu1L2PTItQ1M/s1600/IMG20171120130548.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhIGGQ0Vt-z3qc8tLa9zFrl2Ma_muajP8vrYZFATfEm4z0WwjVIAa-2zKm5wQTqASL4cm_7vqlSZavl0A9uGH5Pw4ARxd4OwD1XvLObZ-HuBd37c3g-kH_Md-6NmWHlL6Xu1L2PTItQ1M/s640/IMG20171120130548.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk “membersihkan” perilaku-perilaku pejabat dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sejak tergulingnya rezim Soeharto tahun 1998, denngan dibuatnya UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Selain Undang-undang Korupsi, Presiden Ir. Joko Widodo juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), pada 20 Oktober 2016. Namun sepertinya, hal ini tidak menimbulkan adanya rasa takut. Buktinya, pejabat maupun pihak swasta semakin banyak yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) baik KPK maupun Tim Saber Pungli.<br /><br />Konyolnya lagi, Aparat Penegak Hukum  (APH) dan Kepala Daerah yang sehaurusnya berdiri paling depan untuk melaksanakan Undang-undang tersebut, malah seakan “mengejek” dengan terperangkapnya masuk kedalam lingkaran hitam kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme demi meraup uang yang tidak sepantasnya. Berbeda ketika para pejabat menghadapi jurnalis yang diangap “mengancam” kinerjanya atau membuat berita Hoax, maka tak ada ampun hukumpun harus ditegakkan.<br /><br />Seperti kasus suap OTT Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Praetya, yang ditangkap KPK dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 250 juta, Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan Sutjipto Utomo, serta Kabag Administrasi Inspoktorat Noer Salahuddin alias Margono dan kemudian Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Agus Mulyadi.<br /><br />Andai saja Kajari Pamekasan Rudi Indra Praetya, tidak menyampaikan apalagi menuruti permintaan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, untuk tidak meneruskan penanganan kasus dugaan Korupsi penyimpanagan DD dan ADD yang bersumber dari APBD dan APBN sebesar Rp 1.144.487.378 tahun 2016 di Desak Dasok, yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 100 juta, nasibnyapun tidak tragis dibalik penjara dengan status terdakwa.<br /><br />Apakah pertemuan para pejabat daerah dalam Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), salah satunya untuk membahas dan menyelesikan kasus dugaan Korupsi degan caranya “uang ?”<br /><br />Permintaan uang sebesar Rp 250 juta oleh terdakwa Rudi Indra Prasetya kepada Agus Mulyadi melalui Sutjipto Utomo, diakui terdakwa mapun saksi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin dan dibantu 2 Hakim Ad Hoch yakni Dr. Andriano serta DR. Lufsiana.<br /><br />Senin, 20 Nopember 2017, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto dkk menghadirkan 4 orang saksi untuk terdakwa Rudi Indra Prasetya. Para saksi  yang juga terdakwa dalam kasus yang sama adalah Achmad Syafii (Bupati Pamekasan), Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan), Noer Solahuddin (Kabag Administrasi Inspoktorat Kab. Pamekasan) dan Agus Mulyadi (Kepala Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan).<br /><br />“Saya meminta 250 juta, untuk menghentikan penangan kasus,” kata terdakwa Rudi Indra Prasetya. Pengakuan itu diucapkan terdakwa atas keterangan saksi Sutjipto Utomo.<br /><br />Saksi Sutjipto Utomo mengakui dihadapan Majelis Hakim, bahwa Kajari (terdakwa) meminta uang sebesar Ro 250 juta untuk menghentikan penangan kasus ADD di Desak Dasok, saat saksi mendatangi terdakwa dirumah dianasnya, dan saksi sempat menawar Rp 200 juta tetapi terdakwa meminta Rp 250 juta.<br /><br />Keterangan saksi yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan ini juga terungkap, bahwa terdakwa juga sudah pernah mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara) kasus dugaan Korupsi Beras Miskin (Raskin).<br /><br />“Kajari meminta Dua ratus Lima puluh juta. Saya ke rumah dinas Kajari. Uang itu untuk menghentikan penanganan kasus ADD” kata saksi kepada Majelis.</span></span></span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><br /></span></span></span></span> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"></span></span></span></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx6zSPHqv9agmet_3dqK7PQ7BhpiEPL7b6U7VDJ8cB0QFRy-byiqphPP68s5frUbzX9bcoJtbycWMDq2RYjps_7KY26dZsWDOV0drEpehavsNxuEnMr0xl5TH89nA9hdMtDhGGYBQBIHQ/s1600/IMG20171027103146.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx6zSPHqv9agmet_3dqK7PQ7BhpiEPL7b6U7VDJ8cB0QFRy-byiqphPP68s5frUbzX9bcoJtbycWMDq2RYjps_7KY26dZsWDOV0drEpehavsNxuEnMr0xl5TH89nA9hdMtDhGGYBQBIHQ/s640/IMG20171027103146.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kajari, Kasi Intel dan Kasi Pidsus Kejari Pamekasan saat menjadi saksi untuk terdakwa Achmad Syafii</td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Saat ditanya JPU KPK dengan menunjukkan hasil temuan saksi dalam penggunaan DD dan ADD di Desa Dasok,  diantanya kurangannya bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari Kas Desa sebesar Rp 645.155.378, pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan, pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang, diakui saksi.<br /><br />Sementara saksi Agus Mulyadi malah pura-pura “bego” saat ditanya Majelis Hakim terkait uang Rp 250 juta yang diserahkannya ke  terdakwa maelalui Sutjipto Utomo.<br /><br />Sementara saksi Achmad Syafii dengan jujur mengakui, kalau terdakwa pernah sekali menemuinya dan menyampaikan, bahwa terdakwa sedang menangani kasus DD dan ADD di Desa Dasok dan meminta agar terdakwa menghentikannya.<br /><br />Usai persidangan, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto saat ditanya wartawan media ini terkait kasus raskin maupun ADD mengatakan, bahwa kasus tersebut sudah termasuk dalam perkara yang sedang berjalan. “Sudah termasuk dalam perkara ini,” ucap Fitro. <br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, kerugian negara dalam kasus Raskin dan DD serta ADD, JPU KPK ini mengatakan, mungkin dalam penanganan kasus berbeda oleh pihak Kejaksaan Negeri Pamekasan. Akankah Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan yang baru akan membuka kasus Raskin dan ADD ini kembali ?.<br />Kasus ini pun berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapat DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378.<br /><br />Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan, sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016 termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok.<br /><br />Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok dan menemukan penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. <br /><br />Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan. <br /><br />Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang.<br /><br />Pada tanggal 23 mei 2017, terdakwa menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 pada Desa Dasok, Kecamatan Pademawu.<br /><br />Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi. <br /><br />Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok, yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Rudi Indraprasetya agar ditingkatkan ke tahap penyelidikan karena tidak sulit membuktikannya.<br /><br />Pada tanggal 18 Juli 2017, terdakwa Achmad Syafii melakukan pertemuan dengan Rudi Indraprasetya di Pendopo Bupati. Pada pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari Pamekasan sedang melakukan Pulbaket dan data, atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Informasi yang disampaikan Rudi Indraprasetya kepada Achmad Syafii, ternyata bersesuaian dengan laporan Inspektorat. Selanjutnya, terdakwa Achmad Syafii meminta Rudi Indraprasetya agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Agus Mulyadi yang merupakan orang dekat terdakwa.<br /><br />Permintaan terdakwa Achmad Syafii sanggupi Rudi Indraprasetya. Achmad Syafii menyampaikan, “Nanti yang mengutus penyelesaiannya adalah Sucipto Utomo”.<br /><br />Pada tanggal 19 Juli 2017, Rudi Indraprasetya mengeluarkan surat perintah tugas Nomor SP.TUG-/05.18/Dek.3/07/2017 yang dibuat tanggal mundur, yaitu tanggal 3 Juli 2017 untuk melakukan Pulbaket dan pengumpulan data, karena dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 akan menjadi produk pidana Khusus, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017, Sucipto Utomo atas perintah terdakwa Achmad Syafii, menemui Rudi Indraprasetya di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari telah melakukan Pulbaket dan data serta pengecekan fisik di lapangan atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016. Sehingga kasus dimaksud sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan.<br /><br />Kemudian Sucipto Utomo menanyakan kepada Rudi Indraprasetya, apakah kasus tersebut dapat dihentikan dengan imbalan uang sebesar Rp 200 juta. Permintaan itu kembali disetuji Rudi Indraprasetya dengan meminta tambahan Rp 50 juta dengan target setor, tanggal 24 Juli 2017, dan Sucipto Utomo pun menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi Indraprasetya memanggil Sugeng Prakoso dan Hermawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pamekasan, dan menyampaikan agar kegiatan Pulbaket dan pengumpulan data, terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok tahun anggaran 2016 ditunda terlebih dahulu, karena ada permintaan dari Bupati Achmad Syafii dengan mengatakan "Mas, yang ada di itu mau saya pending, karena Bupati mau minta tolong, ini ada ratusan duitnya".<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 2030 WIB, Sucipto Utomo menghubungi Noer Salahuddin alias Margono, agar mengajak Agus Mulyadi yang merupakan saudara dari Noer Salahudin untuk datang ke Kantor Inspektorat. Pada pertemuan tersebut, Sucipto Utomo mengatakan, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indraprasetya meminta imbalan uang sebesar Rp 250 juta,  dengan target setor tanggal 24 juli 2017. <br /><br />Setelah Agus Mulyadi menyanggupi, Sucipto Utomo menyampaikan, bahwa komunikasi selanjutnya dapat dilakukan melalui Noer Salahuddin.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, atas perintah Sucipto Utomo, Noer Salahudin menghadap Rudi Indraprasetya di kantor Kejari Pamekasan. Rudi Indraprasetya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Agus Mulyadi yang isinya, bukan masalah nilai kekurangan volume, melainkan terkait masalah hukum selanjutnya. Norr Salahudin datang ke rumah Agus Mulyadi untuk menyampaikan pesan dari Rudi Indraprasetya terkait permintaan uang sebesar Rp 250 juta. Agus Mulyadi meminta untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, Soetjipto Utomo menghadap terdakwa Achmad Syafii di Rumah Makan Agis Surabaya. Pada pertemuan tersebut, Sutjipto Utomo melaporkan, bahwa untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indra Prasetya meminta imbalan sebesar Rp 250 juta. Permintaan tersebut telah disampaikan oleh Sucipto Utomo kepada Agus Mulyadi, dan disanggupi oleh Agus Mulyadi.<br /><br />Laporan Sutjipto Utomo direspon oleh terdakwa Achmad Syafii, dengan mengatakan, "Ya, sudah selesaikan".  Menindaklanjuti permintaan Rudi Indraprasetya, kemudian Agus Mulyadi mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 1920559162 atas nama Noer Solahudin dengan rincian, tanggal 24 Juni 2017, Agus Mulyadi mentransfer sebanyak dua kali masing-masing Rp 50 juta, dan tanggal 25 Juli 2017, juga mentransfer dua kali yang jumlahnya masing-masing Rp 50 juta, serta tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 45 juta. Sehingga total seluruhnya yang sudah ditransfer sebesar Rp 245 juta.<br /><br />Uang tersebut oleh Noer Solahuddin, dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam dan menunjukkan kepada Sutjipto Utomo., yang kemudian uang tersebut disimpan ke brankas di ruang auditor kantor Inspektorat atas perintah Sutjipto Utomo.<br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2017 sore hari, Agus Mulyadi memerintahkan kurir untuk mengantar uang sebesar Rp 5 Juta ke rumah Noer Solahuddin. Kemudian pada tanggal 27 juli 2017, Noer Solahuddin menyatukan uang yang 5 juta rupiah dengan uang yang sebelumnya ke dalam plastik kresek warna hitam. Sehingga total seluruhnya Rp 250 juta. Setelah itu, Noer Solahudin menemui Sutjipto Utomo untuk menyerahkan uang tersebut. Namun Sutjipto Utomo meminta kepada Noer Salahuddin untuk menyimpan uang tersebut, karena Rudi Indraprasetya sedang tidak ada di Pamekasan.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, Agus Mulyadi melaporkan kepada terdakwa Achmad Syafii, bahwa dirinya telah telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Noer Solahuddin, agar diberikan kepada Rudi Indraprasetya, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran.<br /><br />Sehingga, apa yang dilaksanakan Sutjip Utomo telah diketahui oleh terdakwa Achmad Syafii, yang sebelumnya terdakwa telah meminta kepada Rudi Indraprasetya, untuk tidak melanjutkan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. Permintaan terdakwa kepada Rudi Indraprasetya telah ditindaklanjuti oleh Sucipto.<br /><br />Pada tanggal 1 Agustus 2017, Sutjipto Utomo menyampaikan kepada Rudi Indraprasetya, bahwa uang sebesar Rp 250 juta sudah siap diserahkan. Namun, karna Rudi Indra Prasetya sedang berada di Kejati Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, bertepatan kunjungan Kepala Kejaksaan Agung RI ke Jawa Timur, pemyerhana uang itu pun tertunda.</span></span></span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><br />Rudi Indraprasetya menyampaikan, Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sudah berada di Pamekasan. Selanjtnya, Sucipto Utomo menyampaikan, akan datang pada tanggal 2 Agustus 2017 ke rumah dinas Kajari.<br /><br />Pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sutjipto Utomo dan Noer Salahuddin menepati janjinya untuk datang ke rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kemudian Noer Salahudin menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta yang dibungkus plastik warna hitam kepada Sucipto Utomo. <br /><br />Selanjutnya, Sutjipto Utomo menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Indraprasetya dengan mengatakan, "Pak, ini 250". Dan Rudi Indraprasetya menjawab, "Terima kasih" Tak lama kemudian. tim KPK mengamankan Rudi Indraprasetya, Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono, berikut uang sebesar Rp 250 juta, dan selanjutnya tim KPK juga mengamankan Agus Mulyadi serta terdakwa Achmad Syafii.  (Redaksi)</span></span></span></span>

News Tipikor Sidang Suap OTT Kajari Pamekasan, Terdakwa Menjadi Saksi Untuk Terdakwa

#Kajari Meminta Rp 250 Juta Untuk Menghentikan Penyelidikan Kasus DD dan ADD di Desa Dasok# berita korupsi .co – Berbagai upaya dilakuk...

»

Bos Empire Palace “Menghilang”, Penyidik Polda Jatim Lakukan Pencarian

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF2FjiBjionBBUo81OfuwmxsxZQ0JMKAYL2ny3mCRaF2jt4ra7nIUtveRTYeqrvl-4iv8BOO9ZEmZFmea-7RF5bfIcfk5leCpJ978Crx1JyYrfzqN9GIjL_7Vt4z5nHTwI7Z96wbdSo7E/s1600/IMG_20170222_131158.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF2FjiBjionBBUo81OfuwmxsxZQ0JMKAYL2ny3mCRaF2jt4ra7nIUtveRTYeqrvl-4iv8BOO9ZEmZFmea-7RF5bfIcfk5leCpJ978Crx1JyYrfzqN9GIjL_7Vt4z5nHTwI7Z96wbdSo7E/s640/IMG_20170222_131158.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kalau di Jakarta, penyidik KPK “disibukkan” dalam penanganan kasus Mega Korupsi E-KTP dengan tersangka SN yang menjabat Ketua DPR RI, dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta karena kecelakaan, sementara di Jawa Timur, penyidik Polda Jatim “disibukkan” dengan pencarian Bos Empire Palace.<br /><br />Sebab tersangka Gunawan Angka Widjaja, selaku Komisiaris Empire Palace atau PT Blauran Cahaya Mulya (Blanca) yang terletak di Jalan Embongmalang Surabaya ini, sedang diburu penyidik Polda Jatim, setelah dipanggil sebanyak Dua kali namun tak mengindahkan. Bahkan saat penyidik Polda Jatim berusaha untuk menjemput tersangaka, namun tak menemukan di kediamannya.<br /><br />Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kobes Pol.  Frans Barung Mangera kepada media ini, Jumat, 17 Nopember 2017.<br /><br />“Penyidik masih berupaya untuk mencari untuk menangkap tersangka,” kata Kombes Frans.<br /><br />Saat ditanya, apakah Bos Empire Palace itu sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang ?.  Kombes Frans mengatakan, masih berupaya untuk memburu tersangka. Namun diakuinya, bila pemilik gedung mewah di Jalan Embongmalang Surabaya ini tak muncul, maka akan dimasukkan ke daftar pencarian orang.<br /><br />“Belum, kita maih berupaya melakukan penangkapan. Tetapi kalau tersangka tidak menyerahkan diri, baru kana kita terbitkan DPO-nya,” ujarnya<br /><br />Sebelumnya, Kobes Pol. Frans Barung Mangera mengatakan, kalau Gunawan Angka Widjaja sudah dicekal agar tidak keluar dari Indonesia ke luar negeri setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan yang dilpaorkan istrinya  Chin Chin. Sebelum dicekal, penyidik Polda Jatim memanggil pria yang sempat memenjarakan istrinya itu sebanyak 2 kali, namun tak menghindahkan.<br /><br />“Dicekal, Nomor surat. No. B/10855/XI/2017/ Ditreskrimum. Polda Jtm tanngal 7 Nopember 2017. Yang bersangkutan ditetapka sebagai terangka dalam kasus dugaan pemalsuan Akte dan penggelapan. Sudah dipanggil Dua kali ke Polda, yang bersangkutan alasan sakit. Disinyalir kalau yang bersangkutan tidak berada di Surabaya, sehingga Polda menerbitkan surat cekal dan ditujukan ke Kantor Imigrasi, agar yang bersangkutan tidak ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Frans.  (Redaksi)

Pidana Bos Empire Palace “Menghilang”, Penyidik Polda Jatim Lakukan Pencarian

berita korupsi .co – Kalau di Jakarta, penyidik KPK “disibukkan” dalam penanganan kasus Mega Korupsi E-KTP dengan tersangka SN yang menja...

»

Eksepsi Ditolak, Terdakwa Kasus Korupsi PT PWU Tetap Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAF63QyNG6OnDKsmzYVhTGOuR-77jJHo3xDLVYj0h2bdQdRiWMz2zR-OoJT1fj0gHg6qeBvWi8LJEJP4lRGYB37-A_cO4kpcnKgafwC0QVk3Refnw9O0V0LvxUhtqfkGuz6YloCxWfAYo/s1600/Terdakwa+Oepoyo+Sarjono+dengan+santai+membaca+surati+dakwaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAF63QyNG6OnDKsmzYVhTGOuR-77jJHo3xDLVYj0h2bdQdRiWMz2zR-OoJT1fj0gHg6qeBvWi8LJEJP4lRGYB37-A_cO4kpcnKgafwC0QVk3Refnw9O0V0LvxUhtqfkGuz6YloCxWfAYo/s640/Terdakwa+Oepoyo+Sarjono+dengan+santai+membaca+surati+dakwaan.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Oepoyo Sarjono saat sidang dakwaan</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Banyak jalan menuju Roma ! Ungkapan ini seringkali terdengar dikalangan masyarakat bila hendak mencapi sesuatu. Hal ini pula yang diupayakan terdakwa dalam kasus Korupsi penjualan asset Perusda (Perusahaan Daerah) PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim tahun 2003 silam, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp Rp 11.071.914.000.<br /><br />Oepoyo Sarjo selaku Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (Dirut PT SAM), dan Sam Santoso sebagai Direktur PT SAM, terseret dalam kasus Korupsi penjualan asset Perusda Jatim PT PWU bersama-sama dengan Dirut PT PWU Dahlan Iskan (di Vonis 2 Tahun Penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya, lalu dibebaskan Hakim Penadilan Tinggi Jatim dan saat ini Jaksa pun Kasasi), serta Wishnu Wrdhana sebagai Ketua Tim Penjualan asset (di Vonis 3 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya maupun di PT).<br /><br />Setelah ditetapkan jadi terangka beberapa bulan lalu oleh penyidik Kejati Jatim, Oepoyo Sarjono mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 2,5 milliyar. Sementara Sam Santoso, masih dikabarkan kondisi sakit. Pengembalian uang kerugian negara oleh Oepoyo Sarjono, sesuai dengan amar putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. <br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim pada persidangan dengan terdakwa Dahlan Isakan dan Wishnu Wardhana beberapa bulan lalu menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung, seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000, namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. <br /><br />Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter, menurut Majelis Hakim justru dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan harga NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /><br />Anehnya, setelah Oepojo Sardjono diadili di Pengadilan Tipikor pada 3 Oktober 2017, terdakwa justru tak terima atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) dan JPU dari Kejksaan Negeri (Kejari) Surabaya, dengan mengajukan keberatan (Eksepsi) melalui Penasehat Hukum (PH)-nya, Samsul Huda Yuda.<br /><br />Jumat, 17 Nopember 2017, Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, menolak keberatan yang diajukan terdakwa lewat putuan Sela. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Oepoyo Sarjono bersama-sama dengan Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT Panca Wira Usaha dan Wishnu Wardhana selaku ketua Tim penjualan asset, melakukan, turut melakukan penjualan asset PT PWU yang mengakibatkan kerugian negara.<br /><br />Menurut Majelis Hakim, untuk membuktikan keberatan terdakwa harusalah dibuktikan dipersidangan dengan bukti-bukti maupun saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim mengabulkan surat dakwaan serta memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi.<br /><br />“Menolak keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim. “Sidang akan kita buka kembali pada tanggal 24 Nopember 2017, sidang ditutup,” kata Ketua Majelis Hakim H R Warso Mukti lalu mengetuk palunya sebanyak Tiga kali.<br /><br />Usai persidangan, PH terdakwa, Samsul Huda Yuda saat ditemui wartawan beritakorupsi.co, mengatakan akan mengikuti persidangan selanjutnya. “Kita akan mengikuti persidangan selanjutnya,” ucapnya singkat.<br /> <span style="font-size: small;"><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: x-large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinyJZM0jszHob3hatxme5F-pI-li_At7OeVkfDH8yx2ySrkDuH7xsb_5F8n7DTrQe9fU3knmXFeyI5Ru-gz9VVO7vs4GMFFkXvazVR1VDzqX8BlpkLXFQcdfh9d8AwMEA7U2vu9tS2xg8/s1600/Foto+Berita20171117_133204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinyJZM0jszHob3hatxme5F-pI-li_At7OeVkfDH8yx2ySrkDuH7xsb_5F8n7DTrQe9fU3knmXFeyI5Ru-gz9VVO7vs4GMFFkXvazVR1VDzqX8BlpkLXFQcdfh9d8AwMEA7U2vu9tS2xg8/s640/Foto+Berita20171117_133204.jpg" width="640" /></a></b></span></div> <br /> <br /> <span style="font-size: x-large;"><b>Fakta Persidangan</b></span><br /><br />Dalam BAP Sam Santoso, yang dibacakan JPU dalam persidangan saat itu menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari.<br /><br />Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /><br />Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran asset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli asset telah dilakukan jauh sebelum proses lelang atau penawaran dibuka.<br /><br />Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan, JPU juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br /><br />Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA-nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. <br /><br />Kasus ini pun masih menggelitik. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor namun tidak melaksanakan tugasnya ?  (Redaksi)

Tipikor Eksepsi Ditolak, Terdakwa Kasus Korupsi PT PWU Tetap Diadili

Terdakwa Oepoyo Sarjono saat sidang dakwaan berita korupsi .co – Banyak jalan menuju Roma ! Ungkapan ini seringkali terdengar dikalanga...

»

JPU Tak Siap, Sidang Tuntutan Perkara Korupsi Banyak Tertunda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr1cTUJijOkEABczEgpcPCIZ3AFQFePfBNbjyXH9xpLA2lrgDRVIq05shbLO0YGj9CGF0lExCrNFrxmiEtljIyQ1KNmtqvEKtyTrfBqwCPlsFwbyusRW3mZXOKCSILCcUKp64tMpRssEg/s1600/IMG20171020123802.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr1cTUJijOkEABczEgpcPCIZ3AFQFePfBNbjyXH9xpLA2lrgDRVIq05shbLO0YGj9CGF0lExCrNFrxmiEtljIyQ1KNmtqvEKtyTrfBqwCPlsFwbyusRW3mZXOKCSILCcUKp64tMpRssEg/s640/IMG20171020123802.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kajati Jatim) sepertinya perlu memberikan perhatian serius terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus perkara Korupsi ke Pengadilan Tipikor Surabaya, agar persidangan berjalan seefesien mungkin tanpa harus tertunda dengan alasan yang “konyol” alias belum siap.<br /><br />Pada hal, disaat awal penanganan kasus Korupsi tersebut, penyidik mapun JPU, begitu bersemangatnya untuk segera menuntaskan kasus yang diduga merugikan keuangan negara. Namun, tak sedikit persidangan harus tertunda hanya dengan alasan JPU belum siap membacakan surat tuntutannya. Belum siap membacakan atau belum siap dengan hal yang lain ???<br /><br />Pada Kamis, 16 Nopember 2017, sebanyak 8 dari 22 perkara Korupsi dari beberapa Kejari (Kejaksaan Negeri) dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU dihadapan Majelis Hakim harus tertunda dengan alasan, JPU belum siap diantaranya, dari Kejari Sumenep (1 perkara agenda tuntutan), Kejari Bangkalan (2 perkara agenda tuntutan), Kejari Sampang (2 perkara agenda tuntutan).<br /><br />Selain sidang tuntutan, juga beberapa sidang lainnya dengan agenda Pledoi maupun keterangan aksi Ade Charge, yakni  dari Kejari Situbondo (1 perkara dengan agenda Pledoi), Kejari Surabaya (2 perkara dengan agenda keterangan Ade Charge). <br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Hakim Judi Prasetya selaku Ketua Majelis, saat ditemui wartawan media ini. menurut Hakim Judi, Ia berharap tuntutan sudah siap agar sidang cepat selesai.<br /><br />“Ditunda karena tunutannya belum siap. Kalau saya menginginkan agar sidang ini cepat selesai,” ujar Hakim Judi. <br /><br />Apa yang dikatakan Hakim Judi ada juga benarnya. sebab, tak sedikit masyarakat beranggapan negatif terhadap Majelis Hakim karena proses persidangan dianggapa lama.Kalau memang JPU belum siap untuk membacakan surat tuntutannya, harusnya lebih baik tidak datang agar tidak menghabiskan anggaran untuk perjalanan dari daerah ke Surabaya.  (Redaksi)

Regional Tipikor JPU Tak Siap, Sidang Tuntutan Perkara Korupsi Banyak Tertunda

berita korupsi .co – Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kajati Jatim) sepertinya perlu memberikan perhatian serius terhadap Jaksa Penu...

»

Kasus Korupsi Bank Jatim Rp 306 M, Empat Tersangka Menunggu Jadwal Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeLFBafm7YwyCS9o9wVAqSUpsm_u7lHuT_aIVHw3f1XA0Lh7hk-efsdWr7ICV68kG631B0wb0VXlqN2kgT8gqudXXCLPWqUezgLAgvz9f8HgL0Qdk3IHz6z22sosclb3-5Ep8-8S1GaH0/s1600/IMG20170822130555.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeLFBafm7YwyCS9o9wVAqSUpsm_u7lHuT_aIVHw3f1XA0Lh7hk-efsdWr7ICV68kG631B0wb0VXlqN2kgT8gqudXXCLPWqUezgLAgvz9f8HgL0Qdk3IHz6z22sosclb3-5Ep8-8S1GaH0/s640/IMG20170822130555.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim,;  Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim),; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartanto (Kepala Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim).<br /><br />Keempat orang ini adalah tersangka, yang terseret dalam kasus dugaan Korupsi kredit macet PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT BPD Jatim) atau yang dikenal dengan Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) di Jalan Mojopahit, Komplek Perniagaan Jati Kepuh, Blok C 2-4 Celep, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebesar Rp 306.050.000.000 pada tahun 2010 lalu, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) BPKP dan BKP RI Perwakilan Jawa Timur tahun 2015.<br /><br />Dan tak lama lagi, para tersangka ini akan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) TM Pakpahan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor, pada Kamis, 16 Nopember 2017.<br /><br />Ke- 4 tersangka ini dibagi dalam Dua berkas perkara, yakni  Wonggo Prayitno bersama Arya Lelana, dan Harry Soenarno dengan Iddo Laksono Hartanto.<br /><br />Hal itu dikatakan Panitra Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Ahkmat Nur, saat ditemui media ini diruang kerjanya, pada Kamis, 16 Nopember 2017.<br /><br />“Ia, kasus Korupsi Bank Jatim sudanh masuk ke sini (Pengadilan Tipikor.red), tadi JPU telah melimpahkan Dua berkas perkara atas nama tersangka/terdakwa Wonggo Prayitno bersama Arya Lelana, dan satu berkas perkara lagi atas nama tersangka/terdakwa Harry Soenarno dengan Iddo Laksono Hartanto. Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata M. Nur.<br /><br />Sebelumnya, JPU Arif dari Kejari Surabaya juga mengatakan hal yang sama, sesaat hendak meninggalkan gedung pengadilan Tipikor. “Ia pelimphan berkas perkara kasus Bank Jatim,” kata Arif.<br /><br />Kasus dugaan Korupsi kredit macet Bank Jatim ini bermula dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Mabes Polri pada tahun 2016, terkait kredit Standby Loan atau dana cadangan yang disediakan oleh Debitur (Bank Jatim) kepada kreditur (PT SGS) untuk  dapat digunakan bila terjadi suatu musibah, atau hal yang tidak diinginkan oleh pihak kerditur sendiri, dengan cara pembayaran Revolving atau revolving Loan, Salah atu bentuk fasilitas kredit yang bisa dilakukan berulang-ulang sepanjang masih dalam batas maksimum plafond yang disetujui oleh bank.  <br /><br />Pada tahun 2010, Rudi Wahono Direktur Utama PT Surya Graha Semesta (Dirut PT SGS) di Jalan Mojopahit, Komplek Perniagaan Jati Kepuh, Blok C 2-4 Celep, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menandatangani dokumen perjanjian kredit Standby Loan (SL) sebesar Rp 306.050.000.000, yang diduga melibatkan Ayong dan Punggowo, selaku pemegang saham PT SGS dengan pejabat Bank Jatim.<br /><br />Pengajuan kredit itu oleh PT SGS dipergunakan untuk pembangunan 8 proyek diantaranya, pembangunan Jembatan Brawijaya di Kota Kediri, pembangunan Jembatan Kedung Kandang Kota Malang, proyek RSUD Gambiran Kota Kediri, pembangunan Gedung Poltek II Kota Kediri, Pembangunan kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pembangunan Setda Madiun dan pembangunan gedung kantor PT Bank BPR Jatim serta pembangunan proyek pasar Caruban Madiun.<br /><br />Dari hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan penyidik Mabes Polri, ternyata pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan DER (Debt Equity Ratio) dan dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Selain itu, PT SGS ternyata tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD, tapi telah diajukan dalam proses penambahan plafon kredit dan tidak sesuai dengan ketentuan buku Pedoman Perkreditan Kredit Menengah dan Korporasi, berdasarkan SK Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 yang kemudian dilakukan perubahan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Nomor SK Dir. Nomor 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009.<br /><br />Selain itu, hasil audit BPK dan BPKP Perwakilan Jawa Timur, menemukan adanya dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 155.036.704.864.<br /><br />Selanjutnya, penyidik Mabes Polri menetapkan 4 tersangka dari pihak Bank Jatim, diantaranya Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim,;  Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim),; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartanto (Kepala Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim).<br /><br />Ke- 4 tersangka ini dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korupsi Bank Jatim Rp 306 M, Empat Tersangka Menunggu Jadwal Diadili

berita korupsi .co – Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim,;  Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jat...

»

Bos Empire Palace Dicekal Polda Jatim

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2xKYP1iJGp5468iHPy88Ntt3jsbqSvZ1saEYfcrZUOQJGCUe4Ey9ptvUozNL2lk8iUEomgpfWmdbxStq0g0boPJDPmN02EmCcFBVvIHU1pAErKdVpm3P93lZEdOfItD6DU-xVH8MRnWU/s1600/IMG_20170222_131158.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2xKYP1iJGp5468iHPy88Ntt3jsbqSvZ1saEYfcrZUOQJGCUe4Ey9ptvUozNL2lk8iUEomgpfWmdbxStq0g0boPJDPmN02EmCcFBVvIHU1pAErKdVpm3P93lZEdOfItD6DU-xVH8MRnWU/s640/IMG_20170222_131158.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gunawan hadir di PN Surabaya sebagai saksi pelapor untuk istrinya, (22 Pebruari 2017. Foto BK. Doc)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Resah dan gelisah….” Ini adalah sebahagian pengalan syair lagu yang dinyanyikan penyanyi Ibu Kota Obie Mesakh diera 80an. Dan barangkali, ini pula yang dirasakan oleh Gunawan, Komisiaris Empire Palace atau PT Blauran Cahaya Mulya (Blanca) yang terletak di Jalan Embongmalang Surabaya ini.<br /><br />Sebab, saat ini Gunawan masuk dalam daftar cekal ke luar negeri oleh Polda Jatim, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan yang dilpaorkan istrinya  Chin Chin. Sebelum dicekal, penyidik Polda Jatim memanggil pria yang sempat memenjarakan istrinya itu sebanyak 2 kali, namun tak menghindahkan.<br /><br />Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kobes Pol.  Frans Barung Mangera kepada media ini, Selasa, 14 Nopember 2017.<br /><br />“Dicekal, nomor surat. No. B/10855/XI/2017/ Ditreskrimum. Polda Jtm tanngal 7 Nopember 2017. Yang bersangkutan ditetapka sebagai terangka dalam kasus dugaan pemalsuan Akte dan penggelapan. Sudah dipanggilDua kali ke Polda, yang bersangkutan alasan sakit. Disinyalir kalau yang bersangkutan tidak berada di Surabaya, sehingga Polda menerbitkan surat cekal dan ditujukan ke Kantor Imigrasi, agar yang bersangkutan tidak ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Frans.<br /><br />Saat ditanya jumlah orang yang dilaporkan Chin Chin beberapa bulan lalu ke Polda Jatim, Kombes Pol. Frans Barung Mangera mengatakan, masih focus terhadap Gunawan. Alasannya, karena pemilik Hotel Empire Palace itu yang paling pokok.<br /><br />“Sementara kita focus yang Gunawan dulu, setelah itu baru yang lain. Hari Kamis, rencananya akan dipanggil paksa,” lanjutnya.<br /><br />Sebelumnya, Gunawan melaporkan Chin Chin Istrinya ke pihak Kepolisian dengan tuduhan, dugaan penggelapan dokumen perusahaan dan uang sebesar Rp 200 milliar. Ironisnya, Chin Chin pun diadili, yang kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. <br /><br />Ternyata hal ini tak berhenti begitu saja. Selama dalam proses persidangan, Chin Chin melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Hotman Paris Hutapea, Pieter Talaway dkk, melaporkan Gunawan ke Polda Jatim, dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Hotman Paris Hutapea, selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada media ini saat ditemui di ruang sidang PN Surabaya sesaat sebelum sidang di mulai, pada Rabu, 22 Pebruari 2017.<br />“Ada dua laporan polisi di Polda Jatim atas nama pelapor Chin Chin dan sudah di BAP termasuk Dua saksi maupun dari pihak Bank. Kami mendengar sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan menurut penydidk sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi mudah-mudahan tak lama lagi akan jadi tersangka. Karena 100% yang dilaporkan oleh Chin Chin itu ada buktinya,” kata Hotman menjelaskan<br /><br />Hotman melanjutkan, bahwa laporan kliennya itu ada dua kasus, yakni pemalsuan dan penggelapan, dan yang dilaporkan Chin Chin ke Polda Jatim ada sebanyak 7 orang<br /><br />“Ada Dua. Menyangkut PT Blankan dan satunya PT Dikta. Kita laporkan karena Gunawan ini diduga membuat dua akte otentik yang diduga berisi keterangan yang tidak benar. Dalam salah satu akte otentik disebutkan, ada pinjaman uang sebesar 200 M dari Bank BTN di bawa. Pada hal, itu jelas untuk kepentingan perusahaan dan sebahagian masuk kerekening dia (Gunawan). Inilah yang kita buktikan,” pungkasnya<br /><br />Hotman Paris Hutapea menambahkan, dalam pasal 266 KUHPidana dengan ancaman 7 tahun penjara. “Dalam pasal 266 disebutkan, barang siapa membuat akte otentik yang isinya diduga palsu, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Sama dua-duanya, Dua PT. yang satu PT Blanca yaitu gedung Empire dan satu lagi PT Dikta. Sekarang ini pelapornya Ibu Chin Chin terlapornya kalau nggak salah ada 7 orang, terlapor utama adalah Gunawa. Sudah dperiksa saksi pelapor, sudah diperiksa saksi-saksi,  sudah diperiksa Bank,” pungkas Hotman.<br /><br />sementar menurut JPU dari Kejari Surabaya yang menanggapi pernyataan Hotman saat itu mengatakan, bahwa dokumen perushaan yang diduga digelapkan oleh terdakwa, akan dibuktikan dalam persidangan. <br /><br />“Nanti akan kita buktikan. Dalam UU Perusahaan tidak boleh dipindahkan ke tempat lain,” kata JPU Ali. Apapun kata Jaksa, yang jelas Chin Chin sudah divonis bebas.  (Redaksi)<br />

Pidana Tipikor Bos Empire Palace Dicekal Polda Jatim

Gunawan hadir di PN Surabaya sebagai saksi pelapor untuk istrinya, (22 Pebruari 2017. Foto BK. Doc) berita korupsi .co – “Resah dan gel...

»

Sekretaris MA RI Tinjau Pengadilan Tipikor, Fasilitas “Disulap”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQSMhWLzUH7HBODQf_-9Cmxvz_tGLJ4gAmr23pM960qseMply5CHTZ7YAz4m228Y9R18i5q7-vn4f54qctwJd23EACS8KnCgIWUZBEhQqxwBhwav4uqnfc4YC9Rer2QorVWjrFY0cm8Hs/s1600/IMG20171113164952.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQSMhWLzUH7HBODQf_-9Cmxvz_tGLJ4gAmr23pM960qseMply5CHTZ7YAz4m228Y9R18i5q7-vn4f54qctwJd23EACS8KnCgIWUZBEhQqxwBhwav4uqnfc4YC9Rer2QorVWjrFY0cm8Hs/s640/IMG20171113164952.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Senin, 13 Nopember 2017, monitor (TV LED) jadwal sidang yang terletak di dinding samping kiri pintu masuk ruang loby Pengadilan Tipikor Surabaya, tiba-tiba berfungsi, yang beberapa bulan terakhir mati. Apakah untuk mengirit arus listrik ?. <br /> <br /> Ternyata, berfungsinya salah satu fasilitas untuk jadwal sidang di Pengadilan Tipikor ini, terkait kehadiran  Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.H datang berkunjung ke Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Arjuna No 16 – 18 Surabaya termasuk ke Pengadilan  Tipikor Surabaya, beberapa jam setelah Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur H. Abdul Kadir, SH., MH bersama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Sujatmiko, meresmikian Musollah Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur.<br /> <br /> Kedatangan pejabat di Mahkamah Agung ini ke Surabaya, adalah untuk meninjau fasilitas yang dimilik PN Kelas I A Khusus Suarabaya yang membawahi Pengadilan Umum dan HAM, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tipikor, salah satu Pengadilan Negeri terbesar di Indonesia.<br /> <br /> Tidak hanya itu, PN Surabaya yang membawahi Pengadilan Tipikor di Jawa Timur adalah salah satu Pengadilan Tipikor yang menyidangkan kasus perkara Korupsi terbanyak di Indonesia, yang setiap tahun selalu bertambah. Sementara ruang sidang yang tersedia hanya 2 yakni, ruang sidang Cakra dan Candra ditambah 1 ruang sidang berukuran kecil yang terletak di lantai II.<br /> <br /> Hal itu disampiakan Achmad Setyo Pudjoharsoyo atau yang akrab disapa Pudjo saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor diampingi Ketua PT Jawa Tumur, Ketua PN Surabya, Panmud Pengadilan Tipikor dan Kabag Umum PN Surabaya serta beberapa pegawai Pengadilan Tipikor.<br /> <br /> “Hari ini kunjungan ke PN Surabaya Jalan Arjuna, untuk memastikan fasilitas yang tersedia, sarana prasarana sudah memadai Khususnya PN Surabaya yang salah satu PN terbesar di Indonesia. Sekaligus saya juga mengecek Pengadilan Tipikor ini terkait dengan pengembangan selanjutnya, mengingat perkara Tipikor di Surabaya termasuk tinggi, perlu ada penambahan ruangan untuk  sidang Tipikor agar lebih cepat dan mudah,” ujar Pudjo.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCybuX-WMlhoU3G1Zxanb7iUcOMsOP6VuEWYmED1xX4iZB7UHdeDlvGz0mXI9PHxuEJ6H2eKJybLdan16d1SzUMT0X7jgkRvhFT1nVKBmviMYIM6G3DSFpXByLlRNyDgPpaxzThSkyda0/s1600/IMG20171113165030.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="753" data-original-width="585" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCybuX-WMlhoU3G1Zxanb7iUcOMsOP6VuEWYmED1xX4iZB7UHdeDlvGz0mXI9PHxuEJ6H2eKJybLdan16d1SzUMT0X7jgkRvhFT1nVKBmviMYIM6G3DSFpXByLlRNyDgPpaxzThSkyda0/s1600/IMG20171113165030.jpg" /></a></div> Saat ditanya adanya issu bahwa Pengadilan Tipikor akan kembali ke Jalan Arjuna, hal itu dibantah Pudjo. “Saya sendiri yang mengurus itu tidak tau ia,” ucapnya.<br /> <br /> Saat ditanya kemudian, terkait   fasilitas yang dimiliki Pengadilan Tipikor Surabaya, selain ruang 2 sidang, ada beberapa fasilitas diantaranya Mikrofon (pengeras suara) untuk saksi atau terdakwa yang sudah lama tidak berfungsi, monitor jadwal sidang yang hanya difungsikan bila perlu saja, Pudjo mengatakan kana menyampaikan ke Ketua Pengadilan Negeri.<br /> <br /> “Informasi ini saya terima, dan akan saya sampaikan ke Ketua PN,” tegasnya, <br /> <br /> Menginat Pengadilan Tipikor belum genap berusia 10 tahun, yang dibangun pada tahun 2012 dan mulai dipergunakan untuk sidang perkara Korupsi di Jawa Timur pada Maret 2013 lalu, namun dibeberapa sudut terdapat beberapa keramik dinding yang jatuh tiba-tiba dan tidak hanya sekali. Selain keramik dinding juga keramik lantai bagian gedung belakang serta  plafon bagian pintumasuk utama dan samping kiri maupun kanan, walau hal itu memang sudah diperbaiki.<br /> <br /> Menaggapi hal itu, Sekretaris MA RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan harus segera diperbaiki karena ada biaya pemeliharaan.<br /> <br /> “Walau belum ada Lima tahun, harus diperbaiki. Masing-masing kan sudah punya tugas dan tanggung jawa masing-masing, Khususnya kesekretariatan ka nada uang pemeliharaan,” pungkasnya.  (Redaksi)

Regional Tipikor Sekretaris MA RI Tinjau Pengadilan Tipikor, Fasilitas “Disulap”

berita korupsi .co – Senin, 13 Nopember 2017, monitor (TV LED) jadwal sidang yang terletak di dinding samping kiri pintu masuk ruang lob...

»

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN ADALAH BENTUK KEJAHATAN KEMANUSIAAN

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyvs55SbK8x7B6xIThMcR_Nk0hPMlIFufDMBiP3GFI7D1uCFRGNdMP_V85HgFb1t1Ub5y8UpUaX7quRzUOtU2uCNyBIq5c68ixjUMSLFdtsRqq2ztJukjMsjh-qScBuwUegraulJXuoYw/s1600/IMG-20171113-WA0026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyvs55SbK8x7B6xIThMcR_Nk0hPMlIFufDMBiP3GFI7D1uCFRGNdMP_V85HgFb1t1Ub5y8UpUaX7quRzUOtU2uCNyBIq5c68ixjUMSLFdtsRqq2ztJukjMsjh-qScBuwUegraulJXuoYw/s640/IMG-20171113-WA0026.jpg" width="640" /></a></b></div> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi<span style="color: black;">.</span></span>co –</span> </b>Dalam satu minggu, tindak kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. Setelah Dewan Pers membelenggu fungsi jurnalis dengan berbagai bentuk selebaran pengumuman di institusi kepolisian, maupun di pemerintahan tentang ‘Media – media yang tidak masuk verifikasi dewan Pers tidak diperkenan mengikuti kegiatan’. Hal ini mendorong protes keras dari berbagai media, organisasi Pers maupun insan Pers se- Indonesia. <br /> <br /> Sekretaris Jenderal Majelis Pers (Sekjen MP) Ozzy Sulaiman S mengatakan, sedikitnya dalam minggu ini, lebih dari 5 kejadian tindak kekerasan terhadap wartawan.<br /> <br /> “Setelah di Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Papua dan hari ini di Medan. Entah besok atau lusa, kejadian apalagi yang menimpa teman – teman wartawan, dan ini harus segera disikapi dengan cepat dan harus di STOP. Tindakan kriminalisasi terhadap wartawan, karena diskriminasi dan kekerasan terhadap wartawan adalah bentuk kejahatan kemanusiaan.” Tegas Ozzy.<br /> <br /> Menurut Ozzy Sulaiman, melalui siaran pers nya dikantor Sekretariat Bersama Majelis Pers di Jalan Kebon Sirih Gedung Dewan Pers Lt.5 Jakarta, Senin (13/11), yang didampingi para ketua maupun utusan dari para organisasi pers lainnya, yakni KWRI, AWDI, FPII, KO-WAPPI, MPN, Serikat Pewarta, PERWAPI, IWARI, KEWADI, AWI, AWPI, PWRI, PKWRI, SPRI, IMOJI, AKRINDO mengatakan, berbagai kebijakan dewan Pers yang tidak sejalan dengan kemerdekaan Pers telah membawa perubahan Pers Indonesia terkatung – katung, sehingga muncul kekuatan diluar dari konteks product etika dan tidak berfungsinya UU Pers Nomor  40 Tahun 1999. Meski dikatakannya, bahwa UU Pers yang dirancang oleh Majelis Pers Independent bersama 27 organisasi pers Nasional saat itu, masih terdapat banyak kekurangan.<br /> <br /> “Itulah awal yang harus kita selesaikan dan duduk bareng bersama untuk, menyelesaikan berbagai sengketa Pers. Jangan jadikan Pers sebagai tumbal dari kebijakan – kebijakan yang ngawur.” ucap Ozzi.<br /> <br /> Dalam siaran persnya, rentetan peristiwa terjadinya kekerasan wartawan, pengancaman serta pengekangan terhadap wartawan karena adanya diskriminasi awal dari dewan pers yang dalam pernyataan tertulis maupun lisan dengan memverifikasi media-media. “Kami akan ambil langkah konkrit dan ambil sikap tegas, jika perlu kami akan meminta Kapolri, Panglima TNI dan Dewan Pers untuk membicarakan hal ini yang memang sangat krusial bagi kemerdekaan pers.” Paparnya. <br /> <br /> Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh dewan pers harus segera ditarik, karena tidak melalui kajian bersama para organisasi pers nasional, pakar etik dan para pakar hukum tentang pers. Dikatakannya, ada lebih dari 50 organisasi pers berlegalitas hukum yang SAH dan itu mutlak menjadi bagian dari penentu kebijakan.<br /> <br /> “Majelis Pers akan terus berjuang untuk kembalikan kemerdekaan pers, kami berharap teman – teman pers, para ketua organisasi pers, serta para pemilik media harus bersatu dan memperjuangkan hal yang sama.” Tutup Ozzy"  (Redaksi)<br /> <br /> <br /> Sumber : Sekjen Majelis Pers Ozzi Sulaiman S

Regional Tipikor DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN ADALAH BENTUK KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Jakarta, berita korupsi . co – Dalam satu minggu, tindak kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. Setelah Dewan Pers membelenggu fung...

»

“Makan Sapi” Sebesar 5,3 M, Sebanyak 16 Peternak Ditahan Kejati Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl8RsOhpr78ob1KtZiObYZryPuy5Zd4eUk4c-00j5X4bqE76CwBFmRPbXUaRTfEU7XfsECQtWnTOA4-TwyPNiY9kGhHVY8LV2nFZdgVungmdJaq4b32JmN3762DcIOUEIjkZSYwzOeBzI/s1600/IMG-20171113-WA0023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="589" data-original-width="495" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl8RsOhpr78ob1KtZiObYZryPuy5Zd4eUk4c-00j5X4bqE76CwBFmRPbXUaRTfEU7XfsECQtWnTOA4-TwyPNiY9kGhHVY8LV2nFZdgVungmdJaq4b32JmN3762DcIOUEIjkZSYwzOeBzI/s640/IMG-20171113-WA0023.jpg" width="537" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Kasus dugaan Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri spil (PNS) ataupun pejabat penyelenggara negara Kusunya di Jawa Timur, seperti Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Bupati Pamekasan, Kepala Inspektoran Pamekasan, Bupati Nganjuk, Wali Kota Batu, Wali Kota Madiun, Ketua DPRD Mojokerto, Kepala Dinas PUPR Mojokerto, Ketua Komis B DPRD Jatim dan Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Dinas Pertanian dan yang lainnya. Tetapi juga dilakukan para petani ternak Sapi.<br /><br />Kali ini, tak tanggung-tanggung jumlahnya. Sebanyak 16 orang peternak sapi asal Pacitan Jawa Timur, ditetap menjadi tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) senilai Rp 5,3 milliyar pada tahun 2010 lalu, dan kemudian dijebloskan ke rumah tahanan negara (Rutan) Kelas I Khusus Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur oleh penyidik tindak pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi – Jatim,  pada Senin, 13 Nopember 2017.<br /><br />Ke -16 tersamgka itu terdiri dari 8 tersangka dari kelompok ternak Pacitan Agromilk,  antara lain dengan EF (Efendi/Ketua), AW (Ary Wibowo/Sekretaris), MA (Moch. Asmuni/Bendahara) dan KR (Kardoyo), ST (Sutrisno), AL (Ali Arifin), SS (Susilo Sukarfi), dan WT (Wily Taufan) masing-masing sebagai anggota.<br /><br />Sementara 8 tersangka lainnya benama Pacitan Agromilk II, yaitu SR (Suramto/Ketua), SP (Supriyadi/Sekretaris), EBS (Eko Budi Satriyo/Bendahara) serta GS (Gatot Sunyoto), BR (Basuki Rakhmat), ES (Endro Susmono), ST (Sugiyanto), SD (Setiadi), SW (Suwarno) dan SR (Sartono) masing-masing selaku anggota.<br /><br />Hal itu seperti yang diampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan, kepada wartawan. Alasan penahanan menurut mantan Kejari Surabaya Didik Farkhan mengatakan, untuk memperlancara persidangan di Pengadilan Tipikor Suarabaya. Bisa jadi, agar tidak lari seperti “sapi”. <br /><br />"Mereka saat ini semua dititipkan di Rutan Medaeng. Kelompok tani ini masih baru dan tidak terdaftar di Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Kabupaten Pacitan" kata Didik.<br /><br />“Para tersangka ini tetap mengajukan kredit untuk Agromilk dengan memndapatkan anggaran sebesar Rp 3,9 miliar, dan Agromilk II mendapat Rp 1,3 miliar. Uang itu dipenggunaan untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip,” lanjut Didik.<br /><br />Didik menjelaskan, kasus ini bermula pada 2010. Pemerintah meluncurkan program usaha pembibitan melalui Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) yang disalurkan melalui Bank Jatim. Dengan adanya program KUPS, para tersangka  ini  membentuk kelompok ternak baru dengan nama Pacitan Agromilk dengan ketua EF, Sekretaris AW, Bendahara MA dan anggota KR, ST, AL, SS, dan WT.<br /><br />Sedangkan kelompok ternak Kedua, membentuk Pacitan Agromilk II dengan ketua SR, sekretaris SP, bendahara EB dan anggota masing-masing GT, BK, EN, ST, SD, SW dan SR. <br /><br />Kemudian para pelaku ini tetap mengajukan kredit untuk Agromilk sebesart Rp 3.995.000.000miliar, dan Agromilk II mendapat Rp 1.381.000.000miliar. Penggunaan kredit untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip.<br /><br />Sebagai peternak sapi baru yang tidak berpengalaman, sapi-spai itu pun banyak yang sakit dan mati. Sapi tersebut tidak ada yang diganti sesuai dengan perjanjian kredit dengan pihak Bank Jatim, kecuali hanya 2 ekor yang dikembalikan sesuai dengan harga jual.  (Redaksi)

Tipikor “Makan Sapi” Sebesar 5,3 M, Sebanyak 16 Peternak Ditahan Kejati Jatim

berita korupsi .co – Kasus dugaan Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri spil (PNS) ataupun pejabat penyelenggara negara Kusun...

»

Sidang Suap OTT DPRD Jatim, Takut jadi Tersangka Mantan Kadis Berbohong

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVUd9CZ3r6q03Z6zG7a1IKM6b-dNrfQQZXNR6znHMNwPPap809vlmMUdcpAPg68qh5WoPp3Po3rgDcoYOiWx_4-9RZGpw7mx4zath0mgkyy1ht7hnL9p8HRA9M82GiZ5Tr2e-oQLO6u-Y/s1600/Dari+Kiri%252C+Juliana+P%252C+Maskur+dan+Wemmi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVUd9CZ3r6q03Z6zG7a1IKM6b-dNrfQQZXNR6znHMNwPPap809vlmMUdcpAPg68qh5WoPp3Po3rgDcoYOiWx_4-9RZGpw7mx4zath0mgkyy1ht7hnL9p8HRA9M82GiZ5Tr2e-oQLO6u-Y/s640/Dari+Kiri%252C+Juliana+P%252C+Maskur+dan+Wemmi.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">foto atas, Juliana Poliswari, Maskur dan Wemmi. Foto bawa, Wemmi dan Siti asik main HP</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Sikap gentlemen serta berani berbuat berani bertanggungjawab”, ungkapan ini ternyata hanya hisapan jempol belaka dari seorang mantan pejabat saat duduk dikursi Pengadilan Tipikor walau hanya sebatas saksi. Seperti Maskur, yang menjabat sebagai Kapala Dinas (Kadis) Peternakan di tahun 2014 – 2016. <br /><br />Tidak hanya itu. Pegawai bahwan menjadi “tumbal” dari kebijakan pimpinan. Apakah ini hanya berlaku di Dinas peternakan dan Dinas Pertanian Jawa Timur terkait pengumpulan uang “setan” untuk diberikan ke Dewan yang terhormat itu sebagai uang komitmen fee, atau berlaku juga dilembaga/instasi lainnya ? lalu bagaimana program pemerintah bisa terlaksana terkait pemberantasan Korupsi ?<br /><br />Seperti yang terungkap dalam persidangan, pada Senin, 13 Nopember 2017, dalam perkara suap Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Kepala Dinas Pertanian Bambang Heriyanto bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat, MKetua Komis B DPRD Jatim M. Basuki bersama 2 staf Komisi B Santoso dan Rahmat Agung dan Kepala Dinas Peternakan Rohayati serta mantan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok, pada Juni lalu.<br /><br />Pada persidangan kali ini, JPU KPK, Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani menghadirkan 9 orang saksi kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yang diketuai Hakim Rochmat untuk 3 terdakwa, yakni M. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) bersama 2 staf Komis B Santoso dan Agung yang diampingi para Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing diantaranya Indra Priangkasa dkk.<br /><br />Ke- 9 orang sakis itu adalah Juliana Poliswari, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Wemmy Niamawati, Kabid Kesehatan Hewan,; Maskur, Mantan Kapala Dinas (Kadis) Peternakan tahun 2014 – 2016,’ Siti Asyah, Staf Dinas Peternakan,; Kusnoto, Sekretaris Dinas Peternakan,; Rohayati, terpidana 1 tahun penjara mantan Kadis Peternakan Tanun 2017,; Ka’bil Mubarok, mantan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, Mitro dan Samsuri.<br /><br />Maskur selalu mengatakan tidak ada, saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menanyakkan terkait  komitmen fee atau triwulan terkait kinerjanya Khususnya revisi Perda No 3/2012 saat dirinya memimpin Dinas Peternakan selama 2 dengan Komis B DPRD Jatim. Pada hal, dari saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK termasuk dari terdakwa M. Basuki mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014/2019 mengatakan, ada dan sudah turun temurun.<br /><br />Pada hal, untuk dilakukan revisi Perda No 3/2012 tentang ternak hewan Sapi betina di Jawa Timur,  dirinyalah yang pertama kali mengajukan surat ke Gubernur Jawa Timur dengan Nomor : No. 524.3/6920/115.05/2016 tanggal 25 Juli 2016. Setelah Maskur digantikan oleh Samsul Arifin, juga mengirim surat ke Gubernur dengan 524.3/9801/115.05/2016 tanggal 26 Oktober 2016. <br /><br />Selanjutnya, setelah Samsul Arifin digantikan Rohayati pada Desember 2016, barulah mengajukan surat ke Ketua Komisi B DPRD Jatim, dengan No. 424.3/0625/155.05/2017 tanggal 19 Januari 2017, karena revisi Perda No 3/2012 diambil alih oleh Komisi B. sementara komitmen fee dan triwulan sudah dibahas tahun sebelumnya.<br /><br />Kebohongan tidak hanya diucapkan Maskur, meliainkan menular juga ke saksi Ka’bil Mubarok. Dia membantah, ada permintaan komitmen fee. Pada hal, JPU KPK sudah memutar pembicaraannya yang saat itu melalui telepon seluler. Kata Bu burung, ikan dan tani Dia katakana sebagai program. Sementara JPU megatakan bahwa itu erat kaitannya dengan Kepala Dinas Peternakan (Bu burung), Dinas Perikanan (ikan) dan Dinas Pertanian (tani).<br /><br />Majelis Hakim pun beberapakali mengingatkan Ka’bil karena keterangannya yang tidak jujur. “Jujur ajalah, saudara itu guru ngaji,” ucap Hakim Dr. Andriano. “Apakah ini sudah dijadikan sebagai tersangka ?,” tanya Hakim Andriano kemudian yang dijawab JPU KPK “sudah”.<br /><br />Selain itu, saksi yang juga tersangka ini tidak mengakui, bahwa duit sebanyak 50 juta rupiah diserahkannya ke terdakwa M. Basuki. Pada hal, dalam sidang sebelimnya, saat dirinya bersama terdakwa jadi saksi untuk terdakwa Rohayati terungkap, Ka’bil Mubarok menerima uang komitmen fee sebesar Rp 150 juta, namun yang disampaikan ke M. Basuki hanya sebesar Rp 80 juta. <br /><br />Sementara saksi Juliana Poliswari mengakui, bahwa dirinya turut serta memberikan sumbangsih berupa uang sebear Rp 20 juta yang dikumpulkan dari bawahannya,  dan 30 juta ditanggung oleh Fitri dan Mitro yang masing-maing Rp 15 juta. Sehingga diut “setan” yang terkumpul sebesar Rp 50 juta. Sebelumnya, Mitro sudah menyerahkan diut sebanyak 50 juta rupiah kepada Kadis Rohayati. Total duit yang terkumpul sejumlah Rp 100 juta rupiah itu, selanjutnya duit itu diserahkan Mitro ke Rahmat Agung.<br /><br />“Ada permintaan dari Dewan. Kita diminta bantu oleh Bu Ati (Rohayati), tidak ditarget. Saya serahkan 20 juta ke Bu Ati, yang berasal dari staf dikumpulkan,” kata Juliana menjawab pertanyaan JPU KPK.<br /><br />Saat Majelis Hakim menanyakkan, bahwa uang yang terkumpul itu bukan dari kantong pribadi melainkan dari pos anggaran ?. dijawab oleh saksi “Ya”. Tak salah, bila permintaan komitmen fee oleh Dewan dipenuhi. Bisa jadi, karena kinerja para pejabat ini bisa juga kurang “beres”. “uang siluman untuk siluman”<br /><br />Berbeda dengan mantan Kepala Dinas Perhutanan Indra Wiradana, yang diwajibkan untuk memberikan komintmen fee kepada Dewan sebesar Rp 270 juta, namun Indra Wiradana tak mau memenuhinya dan tak merasa takut bila terkait pengawasan ynag dilakukan oleh DPRD Jatim Komis B atas kinerjanya.<br /><br />Apa yang dilakukan Juliana Poliswari juga dilakukan oleh Wemmy Niamawati, selaku Kabid Kesehatan Hewan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan menggantikan terpidana Rohayati. Wemmi juga urun rembug dengan menyerahkan uang sebesar Rp 27.500.000. uang tersebut dia kumpulkan dari 2 oarang bawahannya diantaranya Iswahyudi sebear Rp 10 juta. Lalu duit itu diserakan Wemmi ke Royati.<br /><br />Sementara Kusnoto juga mengakui, bahwa duit yang terkumpul berasal dari honor pegawai. Kusnoto juga ikut memberikan bantuan untuk memenuhi komitmen fee sebesar Rp 15 juta pada Maret 2017. Menurut Kusnoto, unag komitmen fee itu, untuk memperlancar efesiensi, agar rapat pembahasan anggaran dan revisi Perda berjalan lancar. <br /><br />Apa yang dikatakan Kusnoto, tak jauh beda dengan apa yang dikatakan terpidana Bambang Heriyanto, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur saat diadili sebagai terdakwa. sehingga terkesan, apakah harus ada duitnya agar para Dewan yang terhotmat itu adem ayem ?<br /><br />Menangapi keterangan para saksi termasuk keterangan Ka’bil Mubarok, terdakwa M. Basuki mengatakan bahwa, komitmen fee itu sudah turun temurun. Bahkan terdakwa mengatakan, itu dilakukan oleh anggota Dewan yang sudah menjabat dua periode.<br /><br />“Itu sudah turun temurun. Justru yang menjabat dua kali itu yang melakukannya,” kata terdakwa.<br /><br />Besarnya uang setoran sebagai komitmen fee antara  SKPD kepada Komis B DPRD Jatim tergantung besar anggaran APBD  yang diperoleh setiap SKPD. Hal  itu saat ditanyakkan  oleh Ketua Majelis Hakim kepada para saksi. <br />    <br />Dan komitmen fee akan tetap “mengalir” ke Dewan seperti “air mengalir dari hulu ke hilir untuk membasahi kantong” para anggota Dewan yang dipilih dan digaji oleh rakyat. Andai saja KPK tidak “meringkus” Anang Basuki Rahmat, Santoso dan Agung, Komis B DPRD Jatim diperikirakan akan menerima uang “siluman” dari 10 SKPD sebear Rp 3,070 milliyar, seperti yang terungkap dalam persidangan beberapa waktu lalu dengan terdakwa Bambang Heriyanto maupun Rohayati.  <br /><br />Usai persidangan, saat ditanya tekait keterangan mantan Kepala Dinas Pertanian Maskur, apakah akan diminta pertanggungjawaban hukum. JPU KPK Muhammad Ridwan Dandito  mengatakan, akan melihat perkembangan dalam persidangan dengan bukti-bukti lainnya. Ridwan mengakui, keterangan Maskur terkesan berbohong dan sama dengan dengan keterangan saksi-saksi lainnya.<br /><br />“Kita akan lihat perkembangan. Memang keterangannya berbeda dengan yang lainnya. Keterangan saksi-saksi lainnya mengakatan kalau komitmen fee ada dan sudah ada sejaak lama. Jadi kita lihat duku, kan minimal 2 alat bukti. Jangan paksa saya dong mengatakan sekarang,” katanya. (Redaksi)<br /> (Redaksi)

News Tipikor Sidang Suap OTT DPRD Jatim, Takut jadi Tersangka Mantan Kadis Berbohong

foto atas, Juliana Poliswari, Maskur dan Wemmi. Foto bawa, Wemmi dan Siti asik main HP berita korupsi .co – “Sikap gentlemen serta bera...

»

Pemerintah RI Harus Beri Perhatian Serius Terhadap Sektor Batubara

<i><b><span style="font-size: large;">#Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006 – 2016 mencapai Rp 133,6 triliun#</span></b></i><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBO2QykvpWAOtdUOjLWXreU5jkCPWr2iejwHbH6ep04gCHVaZdhyOUq0ofctXeQB4YtVXlPjU02EstcCCBlAr4frVp7DL6fz4D27_sbl3pc8CEGb5Btujr1gaK-GSPv4vEpSyPEHRMwKc/s1600/Foto+ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBO2QykvpWAOtdUOjLWXreU5jkCPWr2iejwHbH6ep04gCHVaZdhyOUq0ofctXeQB4YtVXlPjU02EstcCCBlAr4frVp7DL6fz4D27_sbl3pc8CEGb5Btujr1gaK-GSPv4vEpSyPEHRMwKc/s640/Foto+ICW.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Selama periode 2006 – 2016, kajian ICW (Indonesia Corruption Watch) terhadap sektor batubara menemukan indikasi unreporting transaction sektor batubara (ekspor) sebesar US$ 27,062 atau setara dengan Rp 365,3 triliun. <br /><br />Dampaknya, terdapat indikasi kerugian negara dengan jumlah Rp. 133,6 triliun sebagaimana disebutkan di atas. Indikasi tersebut berasal dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalty / Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB). <br /><br />Selain itu, terdapat beberapa catatan yang mesti dijadikan perhatian publik. Diantaranya adalah kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari Sektor Mineral Batubara (Minerba) yang minim. Pada tahun 2015, hanya 3.580 Wajib Pajak (WP) yang melapor, sedangkan 4.523 lainnya tidak melakukan pelaporan.<br /><br />Hal lain adalah adanya perbedaan pencatatan data produksi batubara di Indonesia, antara Kementerian ESDM RI dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian ESDM mencatat, total data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 2015 sebanyak 3.315 juta ton, sementara BPS mencatat 3.266,2 juta ton. Dengan kata lain, terdapat selisih data produksi sebesar 49,1 juta ton.<br /><br />Perbedaan data juga ditemukan dalam data ekspor Indonesia antara data Indonesia dan data negara pembeli. Data Indonesia yang dicatat oleh Kementerian Perdagangan RI selama periode 2006 – 2016, volume ekspor batubara sebanyak 3.421 ton, sedangkan data yang dicatat negara pembeli sebanyak 3.1475 ton, sehingga terdapat selisih sebanyak 299,8 juta ton.<br /><br />Sebagai salah satu produsen batubara yag terbesar di dunia, temuan tersebut jelas tidak menggembirakan. Pada tahun 2006 – 2015, data BPS menunjukkan volume produksi batu bara di Indonesia mencapai 3.266,2 juta ton. Hal demikian membuat sektor Batubara menjadi salah satu sektor sumber daya alam (SDA) yang penting dan dapat berpengaruh signifikan dalam keuangan negara. <br /><br />Namun pada sisi lain, kendati berpotensi menghasilkan penerimaan negara dalam jumlah yang tinggi, penerimaan negara dari sektor batubara hingga saat ini belum optimal, yang diantaranya diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas.<br /><br />Hal diatas juga mesti diberi perhatian lebih serius, mengingat kondisi penerimaan negara saat ini, baik pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedang menghadapi berbagai persoalan. Tax Ratio nasional sejak tahun 2012 mengalami penurunan, hingga mencapai angka 10,36 persen di tahun 2016. Sementara tax ratio pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setelah turut mengalami penurunan sejak tahun 2012, hanya mencapai angka 3,88 persen di tahun 2016.<br /><br />Dalam menghadapi fenomena seperti Panama Papers, offshore leaks, tindak lanjut yang nyata baik pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pihak lain yang terkait belum terlihat. Sementara saat ini kita dihadapkan dengan fenomena baru Paradise Papers. <br /><br />Di sisi lain, program tax amnesty yang dicanangkan belum terlihat dampaknya. Dari jumlah 6.001 Wajib Pajak (WP) pertambangan mineral dan batubara, hanya 967 WP yang mengikuti program tersebut, dengan capaian uang tebusan mencapai total Rp. 221,71 miliar.<br /><br />Atas hal-hal tersebut, ICW meminta Pemerintah RI untuk memberi perhatian serius terhadap sektor batubara. Pemerintah RI harus membenahi celah dan indikasi kerugian negara dari batubara dan pengelolaan sumber daya alam dan energi. <br /><br />Selain itu, menghadapi fenomena Paradise Papers, Pemerintah RI sudah semestinya serius dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Respon Pemerintah RI terhadap Paradise Papers tidak semestinya berulang sebagaimana terhadap fenomena sebelumnya yaitu Panama Papers. <br /><br />Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat baik Paradise Papers maupun Panama Paper menyebut nama-nama besar elit bisnis dan politik di Indonesia, sehingga menjadi relevan untuk ditindaklanjuti lebih jauh oleh Pemerintah RI (DJP, ESDM) maupun aparat penegak hukum lainnya.  (Redaksi)<br /><br /><br />Sumber  : ICW (Indonesia Corruption Watch)</span>

Regional Pemerintah RI Harus Beri Perhatian Serius Terhadap Sektor Batubara

#Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006 – 2016 mencapai Rp 133,6 triliun# ...

»