Sidang OTT PT PAL, Saksi : Dana Komando Untuk Mempelancar Termin Pembayaran Dari Angkatan Laut ke PT PAL

<div style="text-align: left;"> <span style="color: red;"><span style="background-color: white;"><b><span style="font-size: large;">- Terdakwa Firmansyah Arifin : Untuk Dana Komando            USD250 ribu dalam pembangunan kapal perang Philipina, diambil dari pembayaran uang muka </span></b></span></span></div> <span style="color: red;"><span style="background-color: white;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></span></span><span style="color: red;"><span style="background-color: white;"><b><span style="font-size: large;">- Untuk Pertama Kali Dalam Kasus OTT, JPU KPK  Hadirkan    Ahli Hukum Pidana</span></b></span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioAvFkQUZNbkLVHoDnsydcAlA1IikO53tjdpvepk_FA8jnqJx01tCfm2bIwjVSqaaQHKXp13fm8TkLTKcVhd8DaL4Two7yQ0YPaa72hIsmzPRCDvZQ8YK6hU0srzv81nXQO1O4Qif9qOQ/s1600/IMG2017102716451.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="801" height="345" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioAvFkQUZNbkLVHoDnsydcAlA1IikO53tjdpvepk_FA8jnqJx01tCfm2bIwjVSqaaQHKXp13fm8TkLTKcVhd8DaL4Two7yQ0YPaa72hIsmzPRCDvZQ8YK6hU0srzv81nXQO1O4Qif9qOQ/s640/IMG2017102716451.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </span></b>“Sama tapi tak serupa”. Ungkapan ini barangkali tepat dalam beberap kasus “suap” Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK tehadap beberapa pejabat.<br /><br />Diantaranya kasus suap OTT DPRD Jatim dengan 2 Kepala Dinas Provinsi Jatim, terkait uang komitmen fee dan triwulan. Kasus suap OTT DPRD Kota Mojokerto dengan Kepala Dinas PUPR, juga terkait komitmen fee. Dan  kasus suap OTT Kajari Pamekasan dengan Kepala Desa Dasok, untuk “penghentian” Pulbaket” penanganan dugaan penyimpangan DD dan ADD. Dan uang “suap” itu untuk sipenerima sendiri, bukan untuk disetorkan kembali ke Instansi/lembaga lainnya.<br /><br />Sementara dalam kasus suap OTT Direktur Utama, Direktur Keuangan dan GM Keuangan PT PAL Indonesia (Persero), terkait penerimaan uang Chas Back  dari Ashanty Sales di Philipina  melalui perwakilannya PT Perusa Sejati di Jakarta, dalam proyek pembangunan kapal perang milik negara Philipina. <br /><br />Istilah komitmen fee dengan Chas Back dalam kasus OTT ini sama-sama menerima uang yang tidak sesuai prosedurnya, serta bertentangan dengan aturan maupun Undang-undang. Namun yang membedakan dari kasus suap OTT  DPRD Jatim, DPRD Kota Mojokerto dan OTT Kajari Pamekasan dengan kasus suap OTT PT PAL ternyata bukan untuk Direksi PT PAL apalagi untuk ke- 3 terdakwa, melainkan keperluan  membayar Dana Komando ke Mabes TNI AL di Cilangkap yang sudah berlangsung puluhan tahun.<br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan. Menurut terdakwa saat menjadi saksi dipersidangan untuk terdakwa Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati sebagai perantara suap, pada Juli lalu mengatakan bahwa Dana Komando yang harus dibayar oleh PT PAL ke Mabes TNI AL sebesar Rp 18,12 milliar yang sudah ada sebelum terdakwa Firmansyah Arifin menjabat sebagai Dirut PT PAL tahun 2012, dan yang sudah disetornya sebesar Rp 5,3 M.</span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_QeYA-bT2qN-eoWY0dEQUpYo90gJI915k9dACaWijC3vCJNxhfuO0XoOpnFDw-vi4pPXX58lo_LtPZYUUKHHXFdh632wFS_d0vFSS67pUTwr1er3r7-KdDNQ7kfawerfyPlups2RkqaE/s1600/IMG2017102716483.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_QeYA-bT2qN-eoWY0dEQUpYo90gJI915k9dACaWijC3vCJNxhfuO0XoOpnFDw-vi4pPXX58lo_LtPZYUUKHHXFdh632wFS_d0vFSS67pUTwr1er3r7-KdDNQ7kfawerfyPlups2RkqaE/s640/IMG2017102716483.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"> Dana Komando sebesar Rp Rp 5,3 milliyara yang sudah dibayar itu, diambil dari uang muka pembangunan kapal perang milik pemerintah Philipina sebesar USD250 ribu yang sudah disetorkan terlebih dahulu, dan USD163 ribu sebagai termin I dari Chas Back 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal perang Philipina sejumlah USD86 juta yang disetorkan ke Mabes TNI AL di Cilangkap oleh Imam dan Arif Cahyana pada Januari 2015, namun tak ada bukti penyetoran. <br /><br />“USD250 ribu ditambah USD163 ribu dikali nilai kurs Rp 13 ribu per dollar, jumlahya sekitar Rp 5,3 milliyar,” kata saksi pada Juli lalu. <br /><br />Andai saja PT PAL tidak mendapatkan kontrak pembangunan kapal perang Philipina, bisa jadi kasus ini tidak akan terungkap serta tidak akan terjadi OTT. Dana Komando akan tetap “subur ?” Tragisnya, Ketiga terdakwa ini pun diadili karena kasus suap yang bukan untuk dinikmatinya.lalu bagaimana sipenerima Dana Komando ?<br /><br />Keterangan beberapa saksi yang dihadirkan JPU KPK dari Direksi PT PAL dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan mengatakan, bahwa Dana Komando untuk biaya tagihan dari Angkatan Laut (AL). Yang menurut saksi maupun terdakwa sendiri, bahwa Dana Komando tidak dibayar, maka tagihan dari TNI AL tidak akan dicairkan.  <br /><br />“Saya pernah dipanggil Pak Saiful Anwar sama Bu Etty Soewardani mengenai penagihan kapal perang. Saya hanya lihat di price list. Saya katakana, laporannya sudah ada, dokumennya lengkap. Namun permasalahannya, kita belum siap karena Dana Komando belum ada,” kata saksi M. Arifin mejelaskan, pada minggu lalu.<br /><br />“Dana Komando pernah dibahas. Saya pernah dipanggil Pak Saiful Anwar sama Bu Etty Soewardani di ruang rapat, untuk menagih masalah Dana Komando. Yang dibahas pertama masalah untuk penagihan kapal-kapal. Katakan di situ tertera proyeknya berapa, angkanya berapa, yang sudah ditagihkan berapa, permasalahannya apa, di situ tertera sehingga saya rasa, semua yang hadir di situ tahu. Permasalahannya adalah ada di Dana Komando,” ungkap saksi M. Arifin terus terang<br /><br />Hal senada juga diungkapkan saksi Heri Susanto pada sidang tanggal 29 September 2017. “Saya jelaskan. Saat saya mengerjakan kapal KCR, saat mengerjakan progress 50 persen, saya terkendala karena belum dibayar, alasannya belum lunas (karena belum lunas Dana Komando ?, tanya JPU KPK). Itu saya tau dari keuangan, Direktur Keuangannya Pak Imam. Pak Imam pasti tau itu. Proyek saya terkendala karena itu,” kata saksi. “Tahun 2010, itu sudah ada. 1,25 persen tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan. Itu dipergunakan untuk operasional perusahaan dan Dana Komando,” kata saksi Heri Suanto.</span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJr6eiNDDlzIo2cmL2ezCr-So10D2cYfQVI8x9G_HjfSHMhzhveYvY2fpLEjxYEe-RzBFHfcqQ6hq59v9kOoIo-qrwGLWWoWyHtZuc91n0svKd9YWMrCdo-j-jDT11yHHmKDeyYtmyC5I/s1600/IMG2017102719242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJr6eiNDDlzIo2cmL2ezCr-So10D2cYfQVI8x9G_HjfSHMhzhveYvY2fpLEjxYEe-RzBFHfcqQ6hq59v9kOoIo-qrwGLWWoWyHtZuc91n0svKd9YWMrCdo-j-jDT11yHHmKDeyYtmyC5I/s640/IMG2017102719242.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"> Sementara menurut Edi Widarto dan Firmansyah Arifin, bahwa Dana Komando sudah dibahas oleh Dirut sebelumnya. Namun Ia mengakui menjadi “korban” untuk membayar. Selain Dana Komando, Firmansyah Arifin juga membeberkan beberapa masalah yang ditinggakan Heri Susanto, diantaranya kasus tenggelamnya kapal, ada kontrak Pertamina 2 tahun selesai 4 tahun, kasus hukum Arbitrase 7 kapal kontrak internasional, hutang PT PAL tahun 2012 ke Bank sebesar 1,4 Rp Trilun dan Kapal LDP (landing platform Dock) pesanan TNI AL.<br /><br />Arifin melanjutkan, “Kapal tenggelam, kapal Pertamina kontrak 2 tahun selesai 4 tahun, saya yang beresin. Selama periode 5 tahun, saya tidak bisa menyelesaikan kontrak yang 7 kapal. Kalau kapal tenggelam, kapal Pertamina, hutang ke Bank, saya selesaikan. Ketika saya masuk taun 2012, saya tau dari hasil audit Kantor Akuntan Publik, bahwa hutang PT PAL ada 4 T ke Bank, dan eksibilitasnya 5. Jangankan bayar bunga, bayar modalnya aja nggak sanggup,” beber Arifin.<br /><br />“MPN itu ngurusnya dijamannya Pak Harsusanto tapi cairnya dijaman saya. Alasan untuk mencairkan itu katanya tadi kan, karena Pak Sby (mantan Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudoyono) bukan itu, paling karena sudah nyungsep makanya dikasihlah waktu itu. Peruntukannya adalah modal kerja karena sudah nggak mungkin bisa pinjam ke Bank. Yang Kedua, untuk faslitas. Fasilitas itu sudah nggak bisa. Kalau ke PT PAL, ada tertulis disitu 300 ton tertulis gede’ (besar) tapi kapasitasnya hanya bisa 100 ton. Kalau Dana Komando sudah dibahas dijamannya tetapi saya yang bayar walaupun saya nggak lunas,” bebernya.<br /><br />“Mengenai Arbitrase kapal yang 7, ada kapal LDP pesanan TNI AL, ini nggak karu-karuan, warisannya ke saya, itu jamannya beliau. Kalau LDP kan, masalah kita  jadi nggak sampai ke Arbitrase Internasional, tetapi yang namanya hukum, hancurnya perusahaan karena Angkatan Laut harus jadi itu kapal. Dengan berbagai cara, nggak tau dari mana Pak Harsuanto, kapal itu dijadikan. Tapi kapal yang 7 tadi nggak jadi. Jadi saya mau blak-blakan aja (buka-bukaan), karena Arbitrase ini ada asset PT PAL mau di sita. Ini kan perusahaan strategis negara, jadi kita disuntik denga dana PMN, peruntukannya ada 3, yaitu modal kerja. Saya mendanai untuk KCR (Kapal Cepat Rudal), Fasilitasnya diperbaiki, naik ia dari PMN, SDM nya saya rekrut, ia PMN. Karena yang 3 ini diperbaiki, kita ikut tender di Philipina lulus, kalau nggak diperbaiki dari mana lulus. Kan ada pos qualification (tim penilai) dari Philipina datang kesini, diperiksa,” ucapnya.</span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXJXrwMPQjBLz4ZQ4w6RgBF2ysd00pvzMHuChYsRVv5tfGZQpIyjetluJ-RHmEsWO9luh7c8Nw6P2PIXKerriiouE81QVJ-5DkssBMPtOw7srT5A0p2dDoSdA4NopHbhKs6Q_0t7DvBdo/s1600/Direksi+PT+PAL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXJXrwMPQjBLz4ZQ4w6RgBF2ysd00pvzMHuChYsRVv5tfGZQpIyjetluJ-RHmEsWO9luh7c8Nw6P2PIXKerriiouE81QVJ-5DkssBMPtOw7srT5A0p2dDoSdA4NopHbhKs6Q_0t7DvBdo/s640/Direksi+PT+PAL.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Pada Jumat, 27 Oktober 2017, hal yang sama juga terungkap dari keteranagan 5 orang saksi yang dihadirkan oleh JPU “Dana Komando sudah dibahas dijamannya Pak Heri Susanto tetapi saya yang harus membayar. Ada 27 kapal kontrak internasional dan 7 dibawa ke Arbitrase. Kalau tidak mau hukumnya ia bayar dendanya. Masalahnya, karena tidak ada uang kapal tidak delivery (pengiriman) tepat waktu, pemesan memutuskan kontrak. Kita didenda karena tidak delivery, 7 kapal tidak jadi, itu semua lari kesaya,” ungkap Firmansyah Arifin..<br /> <br /> KPK Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang diketua Hakim M. Tahsin, untuk 3 terdakwa, yakni Arif Cahyana (GM Keuangan), terdakwa Saiful Anwar ((Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap Direktur Keuangan) dan terdakwa M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama).<br /> <br /> Ke- 5  saksi antara lain Didi Prayogo (Kepala PMO/Pemasaran PT PAL), Sutrisno (Direktur Pemeliharaan PT PAL), Alya (Staf data keuangan PT PAL), Satrio Bintoro (Kepala Divisi kapal niaga PT PAL) dan Aditya Ananta (Lembaga Setifikasi Profesi PT PAL).<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, saksi Aditya Ananta mengatakan, bahwa Dana Komando untuk memperlancar tagihan pembayaran di Angkatan Laut ke PT PAL.<br /> <br /> “Dana Komando memperlancar termin pembayaran dari Angkatan Laut ke PT PAL,” kata saksi kepada Majelis. Saat ditanya JPU KPK terkait sumber dana untuk Dana Komado, menurut saksi Aditya tidak mengetahuinya.<br /> <br /> “Kalau itu saya nggak tahu. Kalau sekarang Dana Komando saya nggak tahu karena saya sudah pidah tapi tetap di PT PAL<br /> <br /> Sementara Satrio Bintoro mengatakan, mengetahui adanya Dana Komando, namun Ia tidak mengetahui bagaimana mekanismenya. Hal yang sama juga dikatakan saksi lainnya.<br /> <br /> “Saya hanya sebatas tahu saat ngobrol-ngobrol, ttapi bagaimana mekanismenya saya nggak tau. Saya dibagian produksi, dikejar dengan waktu proyek harus selesai,” kata saksi.<br /> <br /> Anehnya, Sutrisno selaku Direktur Pemeliharaan PT PAL atau salah satu Direksi diperusahaan milik negara ini tidak mengetahui adanya Dana Komando. Keterangan Direktur pemeliharaan ini sama dengan keterangan Direktur SDM PT PAL Etty Soewardani, SH pada sidang beberapa waktu lalu. Menurutnya, Dana Komando itu diketahu dari pegawai PT PAL. <br /> <br /> Sutrsino pun sempat diingatkan JPU KPK, karena keterangannya terkesan berbelit-belit, terutama saat JPU KPK menanyakkan, apakah kebijan dalam perusahaan seperti dalam proyek pembangunan kapal SSV milik Philipina diketahui BOD (seluruh Direksi PT PAL ?. <br /> <br /> Apa yang ditanya JPU KPK terhadap Sutrisno seakan sengaja dialihkan, walau akhirnya diakui juga. Bisa jadi Sutrisno “ketakutan” karena turut bertanggung jawab sebagai Direksi bila dijawab “ya”. Penentuan fee agen dari semula 3,5 persen atas permintaan Ashanty Sales, namun oleh Direksi dibuat menjadi 4,75 persen termasuk adanya Dana Komando menjadi tanggung jawab Direksi PT PAL.<br /> <br /> Dari kasus ini ada yang menggelitik, mengapa hal ini tidak pernah disampaiakan oleh Direksi PT PAL pada saat diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), atau disampaikan ke Menteri BUMN ???? <br /> <br /> Yang sempat membuat heran Majelis Hakim adalah, adanya Dana Komando dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina sebesar USD250 ribu. Saat Ketua Majelis Hakim menayakkan hal tersebut terhadap saksi Alya, tak bisa dijelaskan. Karena menurutnya, Ia hanya bertugas dibagian data, sehingga tidak mengetahui. <br /> <br /> Terkait Dana Komando sebesar USD250 ribu yang tercantum dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina, dijelaskan terdakwa M. Firmansyah Arifin. Menurutnya, dana itu diambilnya dari uang muka kontrak pembangunan kapal SSV Philipina.<br /> <br /> Beberapa saat seusai persidan, terkait Dana Komando dalam pembangunan kapal SSV Philipinan, terdakwa Firmansyah Arifin mengatakan, bahwa Dana Komando dalam kapal SSV itu sengaja dibuat tetapi danaya diambil dari uang muka kontrak 2 kapal milik Philipina. <br /> <br /> “Yang disetorkan kan ke Mabes TNI kan 5,3 milliar. jadi yang 250 ribu dollar ditambah yang USD163 ribu dikali 13 ribu per Dollar, sekitar 5,3 milliyar. Yang USD250 ribu itu sudah dibayar dulu. Kalau yang USD163 ribu Dollar adalah termin pertama dari 1,25 persen. Kalau yang USD25 ribu Dollar kan yangketangkap ini,” kata terdakwa <br /> <br /> Dari beberapa kasus OTT yang disidangkan JPU KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya, baru kali ini akan menghadirkan pakar hukum pidana. Apakah JPU KPK “bingung” setelah mengetahui fakta persidangan ? mengapa KPK tidak menghadirkan pihak-pihak lain terkait Dana Komando ? Mengapa KPK tidak dapat menhgadirkan Kirana Kotama dan Ashaty Sales kepersidangan ?<br /> <br /> “Mungkin KPK bingung makanya menghadirkan saksi ahli minggu depan,” kata terdakwa sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor sekitar pukul 20.00 WIB.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang OTT PT PAL, Saksi : Dana Komando Untuk Mempelancar Termin Pembayaran Dari Angkatan Laut ke PT PAL

- Terdakwa Firmansyah Arifin : Untuk Dana Komando            USD250 ribu dalam pembangunan kapal perang Philipina, diambil dari pembayaran ...

»

Menerima Uang “Suap”, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Segera Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, biasanya menyeret seseorang untuk diadili karena dugaan Korupsi, kali ini Dia yang akan diadili karena menerima uang “haram”#</b></span></span> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAFhRd6xcysMCOi7K2EHdqnvISO0Z0JOqjFj-CAElE6yzC2Y_bUGPwx0kT2GQQBqYQEur4ZG6DUursOTK0LGBAnMF9ViKzvpApentRKqTDikYxWaJuRJaaxc1-C9avhr-7UHgwUV6RfOY/s1600/IMG2017102716124.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="452" height="637" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAFhRd6xcysMCOi7K2EHdqnvISO0Z0JOqjFj-CAElE6yzC2Y_bUGPwx0kT2GQQBqYQEur4ZG6DUursOTK0LGBAnMF9ViKzvpApentRKqTDikYxWaJuRJaaxc1-C9avhr-7UHgwUV6RfOY/s640/IMG2017102716124.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Bagaikan roda berputar ! Perumpaan ini sering terucap dan terdengar di kalangan masyarakat, dan kali ini sepertinya menjadi kenyataan dalam kasus yang menyeret tersangka Rudi Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Jawa Timur.</span></span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Sebab Rudi Indra Prasetya, sebagai Jaksa senior apalagi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negari Pamekasan, sudah terbiasa menandatangani atau memerintahkan anak buanya, membuat surat dakwaan terhadap seseorang tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukumnya. </span></span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Namun kali ini, “roda itu pun kini sudah berputar”. Ia harus duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa, mendengarkan Jaksa  yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakaan terhadap dirinya.</span></span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Karena tak lama lagi, tersangka Rudi Indra Prasetya akan diadili setelah KPK melimpahkan berkas perkaranaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jumat, 27 Oktober 2017.</span></span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Rudi Indra Prasetya, “diringkus” KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinasnya bersama Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Pamekasan), Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan), dan seorang sopir pribadinya, pada Rabu, 2 Agustus 2017 sekira pukul 07.14 sehari setelah kedatangan Kepala Kejaksaan Agung RI Ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.</span></span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">OTT yang dilakukan KPK terhadap orang Nomor 1 (satu) di Kejari Pamekasan ini, terkait dugaan menerima uang suap dari Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dassok dan Noer Solehhodin melalui Sutjipto Utomo kepada Rudy Indra Prasetya di rumah dinasnyat. Dari lokasi, tim KPK mengamankan barang bukti (BB) berupa uang pecahan Rp 100 ribu yang dibungkus dalam kantong plastik.</span></span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Pemberian uang suap oleh Kades Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ke Kajari Pamekasan, terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan dana desa dalam proyek senilai Rp 100 juta atas laporan salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ke Kejari Pamekasan yang sedang melakukan pengumpulan bukti serta keterangan (Pulbaket).</span></span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Karena takut dijadikan sebagai tersangka, Kades Dassok pun berkoodinasi dengan Sutjipto Utomo selaku Kepala Inspektorat Pamekasan dan Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspoktorat). Sekaligus menjadi perantara suap antara Kades Dassok ke Kajari Pamekasan atas anjuran Bupati Pamekasan, Achmad Syafii.</span></span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Dari Operasi Tangkap Tangan ini, berdasar informasi KPK mengamankan 10 orang, diantaranya Sutjipto Utomo, Rudy Indra Prasetya, Noer Solehhoddin, dan seorang sopir di rumah dinas Kajari (tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 07.14 WIB), Sugeng (Kasi Intel Kejari Pamekasan), dan Eka Hermawan, selaku Kasipidsus Kejari Pamekasan (jam 7.49 WIB), Agus Mulyadi di rumahnya di Desa Dassok (Pukul 08.55 WIB), M Ridwan, selaku Ketua Persatuan Kepala Desa (jam 8.55 WIB), Indra Permana, selaku staf Kejari (jam 9.00 WIB) dan Achmad Syafii di Pendopo Kabupaten Pamekasan (jam 11.30 WIB).  (Redaksi) </span></span></div> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span></span>

News Tipikor Menerima Uang “Suap”, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Segera Diadili

#Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, biasanya menyeret seseorang untuk diadili karena dugaan Korupsi, kali ini Dia yang akan diadili kare...

»

Ketua Komis B DPRD Jatim “Reuni” ke Pengadilan Tipikor Tanggal 30 Oktober 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirTtwz-8jxatb9OEdcCuqlAbHHxHHk1bGEcPXx9jtdiUQjT8DuYkQekd_II5Xcw02n0IxlvAcaZMDUGrqd75wy95DsLW9U8F3JtdXCboV0m4jrTxeupEX9-oWqloG0c-bIEXPkmq6MZ-I/s1600/M.+Basuki.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirTtwz-8jxatb9OEdcCuqlAbHHxHHk1bGEcPXx9jtdiUQjT8DuYkQekd_II5Xcw02n0IxlvAcaZMDUGrqd75wy95DsLW9U8F3JtdXCboV0m4jrTxeupEX9-oWqloG0c-bIEXPkmq6MZ-I/s1600/M.+Basuki.jpg" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Jangan masuk ke dalam jurang yang sama untuk yang Kedua kalinya”. Ungkapan ini sepertinya tidak berlaku bagi M. Basuki yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 – 2019.<br /><br />Sebab anggota Dewan Jawa Timur ini, sebelumnya pernah tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi dana Kesehatan dan biaya Operasional bersama Wakil Ketua DPRD Surabaya, Ali Burhan, sebesar Rp 2,7 milliyar pada tahun 2003 lalu. Saat itu, M. Basuki menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya.<br /><br />M. Basuki dan Ali Burhan, divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna Surabaya, masing-masing 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 20 juta subsidair 1 bulan. Serta pidana tabahan berupa pengembalian uang pengganti kurungan negra sebear Rp 200 juta, pada tanggal 19 Juli 2003 lalu.<br /><br />Dari berbagai informasi yang didapat, kasus korupsi di DPRD Surabaya saat itu, terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 3 Tahun 2002 serta 2 SK lain, yaitu SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang tunjangan kesehatan dan SK Nomor 9 tentang biaya operasional.<br /><br />SK Nomor 05 Tahun 2002, negara dirugikan sekitar Rp 1,2 miliar. Anggaran yang semestinya dimanfaatkan sebagai pembayaran premi asuransi kesehatan, justru dibagikan ke 45 anggota DPRD Surabaya. Setiap anggota kecipratan Rp 25 juta.<br /><br />Dan pada Oktober 2003, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Jalan Sumatra Surabaya, memberikan “bonus” hukuman menjadi 1 tahun penjara. <br /><br />Setelah menjalani hukuman sebagai terpidana kasus Korupsi, M. Basuki keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo pada Pebruari 2004.<br /><br />Pengalaman tidur dibalik jeruji besi selama 1 tahun, tak membuat Basuki jera. Sebab kali ini, mantan narapidana kasus Korupsi itu kembali dipenjara karena kasus Korupsi juga bersama koleganya di Komis B yakni Ka'bil Mubarok.<br /><br />Nasibnya kali ini lebih tragis, sebab mantan narapidana itu terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim KPK, pada Juni 2017, karena menerima uang “suap” dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan Jatim, agar pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan revisi Perda Nono 3 thn 2012 tidak dipersulit.<br /><br />Dia pun terancam hukuman lebih berat dari hukuman yang pernah dirasakannya di Hotel Prodeo itu. sebab, KPK menjeratnya dengan pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun.  (Redaksi)

News Tipikor Ketua Komis B DPRD Jatim “Reuni” ke Pengadilan Tipikor Tanggal 30 Oktober 2017

berita korupsi .co – “Jangan masuk ke dalam jurang yang sama untuk yang Kedua kalinya”. Ungkapan ini sepertinya tidak berlaku bagi M. Ba...

»

Terbukti Menyuap DPRD Jatim, 2 Kadis Divonis Berbeda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4rZ-90nQ2czgwAejHyrnVSYXBr2sRgIuAE-3gRqonzDcmXX8r2ErLrDtjVwFuUxEszuN5k521M6EtpCVfw2scTBOSFQPa9z1T06RsjVuv-QGWcwPs63CPC9gLpDipH2pQq5ybIQ5j_lQ/s1600/3+terdakwa+kasus+suap.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4rZ-90nQ2czgwAejHyrnVSYXBr2sRgIuAE-3gRqonzDcmXX8r2ErLrDtjVwFuUxEszuN5k521M6EtpCVfw2scTBOSFQPa9z1T06RsjVuv-QGWcwPs63CPC9gLpDipH2pQq5ybIQ5j_lQ/s640/3+terdakwa+kasus+suap.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Sidang perkara kasus suap DPRD Jatim yang terjaring dalam  Operasi Tangkap Tangan oleh tim KPK terhadap 2 Kepala Dinas Provinsi Jatim pada Juni lalu berakhir sudah, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan surat putusan atau Vonis terhadap 3 terdakwa, pada Jumat, 27 Oktober 2017.<br /> <br /> Dua dari 3 terdakwa Kepala Dianas Pemprov Jatim, diantaranya Rohayati (Plt. Kepala Dinas Peternakan) dan Bambanh Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. Ke- 3 terdakwa ini disidangkan dalam sidang yang berbeda, sebab perkaranya terpisah namun dengan Majelis Hakim yang sama.<br /> <br /> Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmad, terlebih dahulu menyidangkan perkara dengan terdakwa Bambanh Heriyanto Anang Basuki Rahmat, kemudian dilanjutkan dengan meyidangkan terdakwa Rohayati.<br /> <br /> Dalam amar putusan Majelis Hakim maupun tuntutan JPU KPK, ke- 3 terdakwa ini dijerat dengan pasal yang sama, yaitu pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) HUKPidana. Namun Vonis yang dijatuhkan terhadap para terdakwa berbeda.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYFMLGDeqHOC__-KEV6R5N0vTm_u-J0YI8jbDQKDzQkqQYmrS6_uQ7V7_loYiMTw_6LxvemwPU7gXg7k-BI2nATCbqRNoxhqOgkA1BKdA9F46fxpyjJrvifspsbi0gRTcxMlyAP0R7uBk/s1600/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="600" height="373" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYFMLGDeqHOC__-KEV6R5N0vTm_u-J0YI8jbDQKDzQkqQYmrS6_uQ7V7_loYiMTw_6LxvemwPU7gXg7k-BI2nATCbqRNoxhqOgkA1BKdA9F46fxpyjJrvifspsbi0gRTcxMlyAP0R7uBk/s640/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>P</b></span>ertimbangan Majelis Hakim terhadap terdakwa Anang Basuki Rahmat, karena bukan sebagai pelaku utama dan divonis 1 tahun penjara dan terdakwa Rohayati juga divonis sama. Majelis Hakim menyatakan, terdakwa Rohayati yang baru dilantik sebagai Plt Kepala Dinas Peternakan pada Desember 2016, baru mengetahui adanya komitmen fee dan triwulan sebagai kewajiban terhadap Komisi B DPRD jatim terkait pengawasan anggaran tahun 2017 dan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim berjalan lancar dan juga terdakwa bersedia JC (Justice Callubalator)<br /> <br /> Sementara terdakwa Bambang Heriyanto, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sebagai JC (Justice Callubalator) namun divonis lebih berat dari ajudannya. Sebab, terdakwa Bambang Heriyanto mengetahui langsung adanya kejaiban untuk meyetorkan uang “haram” terhadap Dewan yang terhormat itu.<br /> <br /> "Mengadili, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Bambang Heriyanto dengan pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan denda sebesar Rp 50 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama dua bulan," kata Ketua Majelis Hakim Rochmat.<br /> <br /> Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap 3 terdakwa ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yakin untuk terdakwa Anang dan Rohayati, dituntut pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 6 bulan. Sementara untuk terdakwa Bambang Heriyanto, 2 tahun.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, JPU KPK menyatakan pikir-pikir, sementara Penasehat hokum terdakwa Bambang Heriyanto dan Anang, Suryono Pane dkk menerima. Hal yang sama juga disampikan PH terdakwa Royahati, Ari Nizam dkk.<br /> <br /> Dalam kasus ini, jumlah tersangka/terdakwa sebanyak 7 orang, diantaranya Bambang Heriyanto bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan Rohayati, yang sudah divonis. Serta akan menyusul untuk diadili adalah mantan terpidana kasus Korupsi yang saat OTT menjabat sebagai Ketua Komis B DPRD Jatim Mochmmad Basuki, Wakil Ketua Komisi B Ka’bil Mubarok serta 2 staf Komis B DPRD Jatim, yaitu Rahman Agung dan Santoso.<br /> <br /> Kasus yang menjerat 2 Kepala Dinas Pemrov Jatim hingga “diringkus” KPK, terkait pemberian sejumlah uang melalui Rahman Agung, kepada Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim), atas pengawasan pelaksaan anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maupun di Dinas-Dinas lainnya, termasuk pelaksanaan revisi Perda No 3 thn 2012 di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama satu tahun anggaran sebesar Rp 500.000.000, yang sudah disepakati dengan Kepala Dinas Peternakan sebelumnya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZHuc4hE1nIW0d7OHENqSUOd0_pIiDO58MOl_2bFRDHQn3ZMbLe6RSC_DeN8Iny72Uy_cHXkDRbbrh1SrFOtLwB-6tMXlG_bN_Oqndt4D9Rf1s9dL-5bVUpVhMdi_eek7_cSzagUIWxXg/s1600/Rohayati.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="753" height="368" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZHuc4hE1nIW0d7OHENqSUOd0_pIiDO58MOl_2bFRDHQn3ZMbLe6RSC_DeN8Iny72Uy_cHXkDRbbrh1SrFOtLwB-6tMXlG_bN_Oqndt4D9Rf1s9dL-5bVUpVhMdi_eek7_cSzagUIWxXg/s640/Rohayati.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>T</b></span>otal uang “haram” yang akan diterima Komisi B DPRD Jatim dari 10 SKPD (Kepala Dinas) selama tahun 2017 diperikaran sejumlah Rp 3,07 milliar. Nilai yang sangat specktakuler<br /> <br /> Pemberian uang tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau triwulan kepada komisi B DPRD Jatim melalui Moh. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua dengan maksud, agar komisi B DPRD Jatim dalam melakukan evaluasi triwulan, tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak berdampak kepada alokasi anggaran Dinas tahun 2018.<br /> <br /> Pada sekitar bulan Februari 2017, terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui pesan pendek (SMS), memperkenalkan diri sebagai wakil ketua komisi B DPRD Jatim. Kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui telepon, adanya komitmen iuran triwulan pertama dari Dinas peternakan untuk komisi B.<br /> <br /> Pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa memanggil sekretaris Dinas Peternakan dan beberapa Kepala Bidang, diantaranya Juliani Poliswari, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Diana Devi, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,; Muhammad Cahyono, selaku Kepala Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan, serta Kusdiarto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Inseminasi Buatan.<br /> <br /> Dalam rapat tersebut, terdakwa Rohayati meminta agar para Kabid dan kepala UPTD, mengumpulkan uang iuran triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim, yang akan diberikan kepada komisi B, yang terkumpul sebesar Rp 75 juta.<br /> <br />  Pada tanggal 20 Maret 2017, sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Peternakan Provinsi Jatim, terdakwa memerintahkan Siti Aisyah, selaku staf terdakwa untuk memberikan amplop berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp 75 juta Kepada Rahman Agung, selaku staf komisi B DPRD Jatim sebagaimana permintaan Moh. Ka’bil Mubarok<br /> <br /> Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan hearing antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan dalam pelaksanaannya, hearing tersebut berjalan lancar, dikarenakan komisi B DPRD Jatim tidak mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama di Dinas Peternakan.<br /> <br /> Pemberian uang oleh terdakwa Rahayati terhadap Ketua Koamis B DPRD Jatim terkait pula, penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Peternakan.<br /> <br /> Terdakwa Rohayati selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan, juga mengetahui adanya rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas inisiatif DPRD Jatim dengan tujuan, agar tidak menghambat Birokrasi dan perizinan investasi ternak sapi dan kerbau betina di Jawa Timur<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwzylvt6W2lHgjmWc4HFDNoN407IkF8sBheNO12TBOQzUWLWZArhkJuDuD6wWBeUi8FeOMb3bTY0O_xOACmxt7_nDvTIo3wMzfo_GwB9STM65CbmEK6JpHfyAxYegtWzze0BZPqhnni34/s1600/Bambang+Heriyanto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwzylvt6W2lHgjmWc4HFDNoN407IkF8sBheNO12TBOQzUWLWZArhkJuDuD6wWBeUi8FeOMb3bTY0O_xOACmxt7_nDvTIo3wMzfo_GwB9STM65CbmEK6JpHfyAxYegtWzze0BZPqhnni34/s640/Bambang+Heriyanto.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">U</span></b>ntuk Menindaklanjuti rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, sebagai tindak lanjut surat yang pernah dibuat oleh Kepala Dinas Peternakan sebelumnya yaitu, Maskur kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2016 dan surat yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Peternakan, Mohamad Samsul kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 26 Oktober 2016 yang intinya, meminta dilaksanakannya revisi terhadap pasal 20 ayat (30), pasal 27 dan pasal 34 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina.<br /> <br /> Pada Pebruari 2017, sebagai tindak lanjut dari rencana penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 Dinas Peternakan Jatim, terdakwa Rohayati, Juliani Poliswari, Wemmi Niwamawati, Mitro Nurcahyo dan Fitri Istiana, membuat kajian akademis terkait pembahasan revisi Perda tersebut guna pembahasan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /> <br /> Pada tanggal 6 - 8 Pebruari 2017, diadakan kunjungan kerja komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan ke Komisi VI DPR RI dan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI di Jakarta, yang salah satu agendanya adalah, melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Dirjen Peternakan Kementan RI terkait, Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 16/Permenpan/PKTJ/440/5/2016 dan Permentan Nomor 49/Permenpan/3.440/10/ 2016 tentang pemasukan ternak Ruminansia besar, dan ke wilayah negara RI.<br /> <br /> Pada bulan Maret 2017, Juliani Poliswari, melaporkan kepada terdakwa Rohayati, terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh komisi B DPRD Timur, untuk pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012. Ternyata, Tidak hanya Juliani Poliswari yang dihubungi oleh Ketua Komis B Moh. Basuki, meliankan terdakwa sendiri, yang menyatakan kepada terdakwa bahwa, “pembahasan revisi Perda harus ada dananya, masa cuma bahas-bahas thok”, dan terdakwa diminta oleh Moh. Basuki, untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan Pranaya Yudha, terkait besaran uang yang harus disediakan oleh Dinas Peternakan, agar dilakukan pembahasan revisi Perda tersebut.<br /> <br /> Pada Tanggal 18 Mei 2017, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dengan mengatakan, bahwa Moh. Basuki beberapa kali menelepon yang  menanyakan, tentang realisasi pemberian uang dari pihak Dinas Peternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tersebut, kemudian Juliani Poliswari  menjawab, akan mencoba menanyakan terkait besaran jumlah uang yang harus direalisasikan kepada Santoso, salah satu staf Komisi B DPRD Jatim, dan terdakwa akan mendiskusikannya pada saat rapat dengar pendapat atau herring lanjutan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /> <br /> Pada tanggal 22 hingga 23 mei 2017, melakukan kunjungan kerja lanjutkan Ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian di Jakarta, sekaligus diadakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Provinsi Jawa Timur tersebut, di Hotel Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta yang dihadiri oleh, seluruh anggota komisi B DPRD Jatim, tenaga ahli dan beberapa orang dari Dinas Peternakan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2fs2i9j88FDCMFx1_WcIzsBwYsPY_CXrZ9J5JRcrnpV8p4HTTUUkj8N8Zep2qcwGq66-T-rgswwzYlFEJ01YDjQ-exWjDc2wR5mUNcAl2KPrpN3T0O-BbZGFXCJgkOJaGYu5ZMT4eK1M/s1600/Anang.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="513" height="538" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2fs2i9j88FDCMFx1_WcIzsBwYsPY_CXrZ9J5JRcrnpV8p4HTTUUkj8N8Zep2qcwGq66-T-rgswwzYlFEJ01YDjQ-exWjDc2wR5mUNcAl2KPrpN3T0O-BbZGFXCJgkOJaGYu5ZMT4eK1M/s640/Anang.png" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">S</span></b>ebelum rapat dimulai, terdakwa dipanggil oleh Moh. Basuki dan Pranaya Yudha Mahardika dan menyampaikan kepada terdakwa, “revisi Perda nantinya akan disetujui, namun ini tidak bahas-bahas saja harus ada dananya”, dan Pranaya Yuda  Mahardika menambahkan kepada terdakwa, “Kalau saya nggak apa-apa, ini kan 19 orang beda-beda, mosok membahas thoh gak ono opo-opo ne (Kalau saya nggak apa-apa, ini ka nada 19 orang berda-beda, masa’ membahas aja tidak ada apa-apanaya). Untuk itu, Pranaya Yuda Mahardika, meminta agar terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp 200 juta, namun terdakwa hanya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta.<br /> <br /> Pada tanggal 23 mei 2017, setelah terdakwa mengikuti hearing dengan komisi B DPRD Jatim, perihal revisi Perda Nomor 3 tahun 2012, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dan menyampaikan hasil pembicaraan terdakwa dengan Moh. Basuki dan Pranaya Yuda Mahardika.<br /> <br /> Pada tanggal 26 Mei 2017, Nurcahyo menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dengan mengatakan, ini ada uang Rp 50 juta, kurang Rp 50 juta,  serta memerintahkan kepada Nurcahyo, agar meminta sisa kekurangan uang tersebut kepada Juliani Poliswari. Nurcahyo mendapat telepon dari Juliani Poliswari, yang sedang mengikuti Diklat PIM III di Malang mengatakan bahwa, dirinya sudah menitipkan uang Rp 20 juta Kepada Fitri Istiana, sedangkan kekurangan sisanya sebesar Rp 30 juta, ditanggung oleh Nurcahyo dan Fitri Istiana masing-masing sebesar Rp 15 juta.<br /> <br /> Kemudaian, uang tersebut diserahkan kepada Rahman Agung, sebagaimana petunjuk dari Moh. Basuki kepada terdakwa. <br /> <br /> Uang sebesar Rp 100.000.000 dimasukan ke dalam amplop coklat dan dengan ditemani oleh Fitri Istiana, menemui Rahman Agung di DPRD, dan menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop warna coklat tersebut kepada Rahman Agung, setelah itu Rahman Agung meletakkan uang tersebut di ruang kerja Moh. Basuki. Kemudain, uang tersebut diserahkan kepada Ninik Sulistyaningsih, untuk dibagikan kepada seluruh anggota komisi B DPRD Jatim. (Redaksi)

News Tipikor Terbukti Menyuap DPRD Jatim, 2 Kadis Divonis Berbeda

berita korupsi .co – Sidang perkara kasus suap DPRD Jatim yang terjaring dalam  Operasi Tangkap Tangan oleh tim KPK terhadap 2 Kepala Dina...

»

2 Srikandi JPU KPK Hadirkan Pejabat Kejari Pamekasan ke Pengadilan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0aIqYb7bVzz-mdHtXhitN2yBQ-QKAFvcColKFAKV9vE1PDpj2NFUN8IEt28DuCKw2DDcgiWGcdWRnu-pZTyiskZCcGVxMbEDYmLfbn5HNEj8Ha1g6BCVsZFA4FL0Bk7KK3BNCX9Y21ks/s1600/IMG20171027102507.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0aIqYb7bVzz-mdHtXhitN2yBQ-QKAFvcColKFAKV9vE1PDpj2NFUN8IEt28DuCKw2DDcgiWGcdWRnu-pZTyiskZCcGVxMbEDYmLfbn5HNEj8Ha1g6BCVsZFA4FL0Bk7KK3BNCX9Y21ks/s640/IMG20171027102507.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> “Dunia ini penuh sandiawara, ceritanya mudah berubah….” Ini adalah sebahagian dari syair lagu yang berjudul “Dunia Panggung Sandiwara”.<br /><br />Dan hal ini, sepertinya tepat juga dalam kasus “suap” Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilikaukan oleh KPK terhadap 5 pejabat di Kabupaten Pamekasan pada awal Agustus 2017, yakni Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan Sutjipto Utomo, serta Kabag Administrasi Inspoktorat Noer Salahuddin alias Margono termasuk Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.<br /><br />Andai saja Kajari tidak menyampaikan apalagi menuruti permintaan Bupati untuk tidak meneruskan penanganan kasus dugaan penyimpanagan DD dan ADD di Desak Dasok tahun 2016 yang bersumber dari APBD dan APBN sebesar Rp 1.144.487.378 yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 100 juta, kasus ini pun tidak akan terjadi,<br /><br />“Dasar pemikiran yang sama”. Permintaan Bupati justru diamini Kajari, yang seharusnya beridiri paling depan untuk memberantas tindak pidana Korupsi, bukan “bersekokongkol” menutupi adaanya dugaan tindak pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara yang berasal dari “kerinagat” rakyat.<br /><br />Peribahasa, sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk akan tercium juga. Uang sebesar Rp 250 juta yang diterima Rudi Indra Prasetya dari Agus Mulyadi melalui Sutjipto Utomo, dan Noer Solehhoddin belum dinikmati sudah tercium KPK.<br /><br />Ibarat ungkapan, nikmat membawa sengara. Itulah yang dirasakan oleh Achmad Syafii, Rudi Indraprasetya, Sutjipto Utomo, Noer Solahuddin dan Agus Mulyadi. Sebab, ke- 5 pejabat di Kabupaten Pamekasan saat ini dipenjarakan<br /><br />Ungkapan uang “bisa merubah dunia”, menjadi nyata. Dan karena uang, ratusan pejabat mulai dari Kepala Desa hingga Gubernur samapai Meneteri, DPR, Ketua Mahkamah Konsitusi, Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Guru serta petani pun dipenjarakan<br /><br />Tragisnya, Jaksa yang biasanya memeriksa, menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi, serta membuat surat dakwaan dan surat tuntutan, namun kali ini terbalik.<br /><br />Dan yang menarik, Jaksa diperiksa Jaksa. Sebab, Dua Srikandi JPU KPK bersama timnya, menghadirkan 3 pejabat Kejaksaan Negeri Pameksan yakni Kajari (Rudi Indra Prasetya), Kasi Intel (Sugeng Prakoso) dan Eka Hermawan (Kasi Pidsus) ke Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jumat, 27 Oktober 2017.<br /><br />Ke- 3 pejabat penegak hukum di lembaga Adiyaksa Kabupaten Pamekasan ini akan di periksa sebagai saksi oleh Jaksa KPK, Penaehat Hukum terdakwa Achmad Syafii, Sutjipto Utomo, Noer Solahuddin dan Agus Mulyadi, maupun Majelis Hakim yang diketuai Hakim M. Tahsin dan dibantu 2 Hakim Ad Hoch Dr. Andriano serta DR. Lufsiana.<br /><br />Kepada Majelis Hakim dalam persidangan, Sugeng Prakoso, Eka Hermawan dan Rudi Indra Prasetya mengakui, terkait penangan dugaan adanya penyimpangan DD dan ADD di Desa Dasok yang dilaksanakan oleh Kejari Pamekasan. Menurut Sugeng, dirinya telah melakukan pengecekan ke lokasi setelah terlebi dahulu menerima informasi dari masyarakat.<br /><br />“Saya menerima informasi dari Pak Tomo. Kemudian saya lapor ke pimpinan. Staf saya mendapatkan foto copy terkait DD dan ADD di Desa Dasok. Di Desa Daso itu belum ada paving. Tetapi saya belum berkordinasi dengan Kasi Pidsus,” ucap Sugen yang menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Pamekasan sejak Oktober 2016.<br /><br />Saat JPU KPK menanyakkan terhadap Sugeng Prakoso, terkait permintaan Kajari agar Pulbaket atas dugaan penyalahgunaan DD dan ADD di Desa Dasok dipending dulu karena ada permintaan Bupati yang notabene ada uangnya, dibenarkan Sugeng.<br /><br />Permintaan Kajari ke Kasi Intel agar penangan kasus penyimpangan DD dan ADD di Desa Dasok ternyata juga diakui oleh Eka Hermawan. Permintaan Kajari ke Kasi Pidsus itu disampiakan di rumah dinas Kajari sekitar tanggal 19 Juni 2017 malam.<br /><br />“Pak Rudi menyuruh saya berkordinasi dengan Kasi Intel. Saya menemui Kasi Intel, dan Kasi Intel menyampaikan kalau ada kasus dugaan penyimpanagan fiktif Dana Desa di Desa Dasok. Sehari kemudian, tanggal 19-nya malam, saya dipanggil Pak Rudi, dan menyampaikan agar kasus Pulbaket dipending dulu cari yang lain, karena ada permintaan Bupati,” kata Eka. “Bupati minta tolong ada imbalannya ?,” tanya JPU KPK yang dijawab Eka Hermawan, “Ya”.<br /><br />Sementara saksi Rudi Indra Prasetya yang juga tersangka penerima uang “haram” itu mnegakui, adanya permintaan dari Bupati Pamekasan Achmad Syafii, terkait penaganan kasus dugaan penyimpangan DD dan ADD di Desa Dasok yang dilakukan oleh pihak Kejari Pamekasan. Permintaan itu menurut Rudi, disampaikan Achmad Syafii saat keduanya megadakan pertemuan.<br /><br />“Bupati meminta tolong, aat itu saya menemui Bupati dalam acara sosialisai” kata Rudi.<br /><br />Terkait pertanyaan JPU KPK terhadap saksi Rudi yang menerima uang “haram” sebesar Rp 250 juta, Rudi mengatakan kilaf. <br /><br />“Saya kilaf,” ucap Rudi sambil menundukkan kepala. Memang, penyesalan itu selalu datangnya terlambat, karena yang terlebih dahulu itu adalah formulir.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdJRR4mWnAna8TKjU0x1b-OTzNnyftrCZGrfRoeVi95f5Br8Lhi2m-o0BNkFx9ttElhHsMtjKyN_e2Z_-tTdV7RzTrdkFyxBSSjYbNkiZnnZPfGz2k3LdwFMZbCiam7xk6EGpAJq1bmK4/s1600/IMG20171027104450.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdJRR4mWnAna8TKjU0x1b-OTzNnyftrCZGrfRoeVi95f5Br8Lhi2m-o0BNkFx9ttElhHsMtjKyN_e2Z_-tTdV7RzTrdkFyxBSSjYbNkiZnnZPfGz2k3LdwFMZbCiam7xk6EGpAJq1bmK4/s1600/IMG20171027104450.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>K</b></span>asus ini pun berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapatkan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378. <br /><br />Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan, sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016 termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok.<br /><br />Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok dan menemukan penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. <br /><br />Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan. <br /><br />Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang.<br /><br />Pada tanggal 23 mei 2017, terdakwa menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 pada Desa Dasok, Kecamatan Pademawu.<br /><br />Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi. <br /><br />Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok, yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Rudi Indraprasetya agar ditingkatkan ke tahap penyelidikan karena tidak sulit membuktikannya.<br /><br />Pada tanggal 18 Juli 2017, terdakwa Achmad Syafii melakukan pertemuan dengan Rudi Indraprasetya di Pendopo Bupati. Pada pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari Pamekasan sedang melakukan Pulbaket dan data, atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Informasi yang disampaikan Rudi Indraprasetya kepada Achmad Syafii, ternyata bersesuaian dengan laporan Inspektorat. Selanjutnya, terdakwa Achmad Syafii meminta Rudi Indraprasetya agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Agus Mulyadi yang merupakan orang dekat terdakwa.<br /><br />Permintaan terdakwa Achmad Syafii sanggupi Rudi Indraprasetya. Achmad Syafii menyampaikan, “Nanti yang mengutus penyelesaiannya adalah Sucipto Utomo”.<br /><br />Pada tanggal 19 Juli 2017, Rudi Indraprasetya mengeluarkan surat perintah tugas Nomor SP.TUG-/05.18/Dek.3/07/2017 yang dibuat tanggal mundur, yaitu tanggal 3 Juli 2017 untuk melakukan Pulbaket dan pengumpulan data, karena dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 akan menjadi produk pidana Khusus, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017, Sucipto Utomo atas perintah terdakwa Achmad Syafii, menemui Rudi Indraprasetya di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari telah melakukan Pulbaket dan data serta pengecekan fisik di lapangan atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016. Sehingga kasus dimaksud sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan.<br /><br />Kemudian Sucipto Utomo menanyakan kepada Rudi Indraprasetya, apakah kasus tersebut dapat dihentikan dengan imbalan uang sebesar Rp 200 juta. Permintaan itu kembali disetuji Rudi Indraprasetya dengan meminta tambahan Rp 50 juta dengan target setor, tanggal 24 Juli 2017, dan Sucipto Utomo pun menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi Indraprasetya memanggil Sugeng Prakoso dan Hermawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pamekasan, dan menyampaikan agar kegiatan Pulbaket dan pengumpulan data, terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok tahun anggaran 2016 ditunda terlebih dahulu, karena ada permintaan dari Bupati Achmad Syafii dengan mengatakan "Mas, yang ada di itu mau saya pending, karena Bupati mau minta tolong, ini ada ratusan duitnya".<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 2030 WIB, Sucipto Utomo menghubungi Noer Salahuddin alias Margono, agar mengajak Agus Mulyadi yang merupakan saudara dari Noer Salahudin untuk datang ke Kantor Inspektorat. Pada pertemuan tersebut, Sucipto Utomo mengatakan, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indraprasetya meminta imbalan uang sebesar Rp 250 juta,  dengan target setor tanggal 24 juli 2017. <br /><br />Setelah Agus Mulyadi menyanggupi, Sucipto Utomo menyampaikan, bahwa komunikasi selanjutnya dapat dilakukan melalui Noer Salahuddin.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, atas perintah Sucipto Utomo, Noer Salahudin menghadap Rudi Indraprasetya di kantor Kejari Pamekasan. Rudi Indraprasetya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Agus Mulyadi yang isinya, bukan masalah nilai kekurangan volume, melainkan terkait masalah hukum selanjutnya. Norr Salahudin datang ke rumah Agus Mulyadi untuk menyampaikan pesan dari Rudi Indraprasetya terkait permintaan uang sebesar Rp 250 juta. Agus Mulyadi meminta untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, Soetjipto Utomo menghadap terdakwa Achmad Syafii di Rumah Makan Agis Surabaya. Pada pertemuan tersebut, Sutjipto Utomo melaporkan, bahwa untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indra Prasetya meminta imbalan sebesar Rp 250 juta. Permintaan tersebut telah disampaikan oleh Sucipto Utomo kepada Agus Mulyadi, dan disanggupi oleh Agus Mulyadi.<br /><br />Laporan Sutjipto Utomo direspon oleh terdakwa Achmad Syafii, dengan mengatakan, "Ya, sudah selesaikan". <br /><br />Menindaklanjuti permintaan Rudi Indraprasetya, kemudian Agus Mulyadi mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 1920559162 atas nama Noer Solahudin dengan rincian, tanggal 24 Juni 2017, Agus Mulyadi mentransfer sebanyak dua kali masing-masing Rp 50 juta, dan tanggal 25 Juli 2017, juga mentransfer dua kali yang jumlahnya masing-masing Rp 50 juta, serta tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 45 juta. Sehingga total seluruhnya yang sudah ditransfer sebesar Rp 245 juta.<br /><br />Uang tersebut oleh Noer Solahuddin, dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam dan menunjukkan kepada Sutjipto Utomo., yang kemudian uang tersebut disimpan ke brankas di ruang auditor kantor Inspektorat atas perintah Sutjipto Utomo.<br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2017 sore hari, Agus Mulyadi memerintahkan kurir untuk mengantar uang sebesar Rp 5 Juta ke rumah Noer Solahuddin. Kemudian pada tanggal 27 juli 2017, Noer Solahuddin menyatukan uang yang 5 juta rupiah dengan uang yang sebelumnya ke dalam plastik kresek warna hitam. Sehingga total seluruhnya Rp 250 juta. Setelah itu, Noer Solahudin menemui Sutjipto Utomo untuk menyerahkan uang tersebut. Namun Sutjipto Utomo meminta kepada Noer Salahuddin untuk menyimpan uang tersebut, karena Rudi Indraprasetya sedang tidak ada di Pamekasan.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, Agus Mulyadi melaporkan kepada terdakwa Achmad Syafii, bahwa dirinya telah telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Noer Solahuddin, agar diberikan kepada Rudi Indraprasetya, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran.<br /><br />Sehingga, apa yang dilaksanakan Sutjip Utomo telah diketahui oleh terdakwa Achmad Syafii, yang sebelumnya terdakwa telah meminta kepada Rudi Indraprasetya, untuk tidak melanjutkan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. Permintaan terdakwa kepada Rudi Indraprasetya telah ditindaklanjuti oleh Sucipto.<br /><br />Pada tanggal 1 Agustus 2017, Sutjipto Utomo menyampaikan kepada Rudi Indraprasetya, bahwa uang sebesar Rp 250 juta sudah siap diserahkan. Namun, karna Rudi Indra Prasetya sedang berada di Kejati Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, bertepatan kunjungan Kepala Kejaksaan Agung RI ke Jawa Timur, pemyerhana uang itu pun tertunda.<br /><br />Rudi Indraprasetya menyampaikan, Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sudah berada di Pamekasan. Selanjtnya, Sucipto Utomo menyampaikan, akan datang pada tanggal 2 Agustus 2017 ke rumah dinas Kajari.<br /><br />Pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sutjipto Utomo dan Noer Salahuddin menepati janjinya untuk datang ke rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kemudian Noer Salahudin menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta yang dibungkus plastik warna hitam kepada Sucipto Utomo. <br /><br />Selanjutnya, Sutjipto Utomo menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Indraprasetya dengan mengatakan, "Pak, ini 250". Dan Rudi Indraprasetya menjawab, "Terima kasih" Tak lama kemudian. tim KPK mengamankan Rudi Indraprasetya, Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono, berikut uang sebesar Rp 250 juta, dan selanjutnya tim KPK juga mengamankan Agus Mulyadi serta terdakwa Achmad Syafii (Bupati Pamekasan).

News Tipikor 2 Srikandi JPU KPK Hadirkan Pejabat Kejari Pamekasan ke Pengadilan Tipikor

berita korupsi .co – “Dunia ini penuh sandiawara, ceritanya mudah berubah….” Ini adalah sebahagian dari syair lagu yang berjudul “Dunia P...

»

Dua Srikandi KPK Sidangkan Bupati Pamekan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzMTOQRSyJysklWvsKJ3jgcfppRoIvUNFoEVlzxN-UcWmN3tx4Y_VD8rMGwlQvGDC-cFVKY0EaeqJVCV5miTmqvesK-mOYyr-5Rhxxqn363phpvhIYVEVl6aQKvjqiOgGOu2s9ZNAQJs4/s1600/IMG20171027104450.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzMTOQRSyJysklWvsKJ3jgcfppRoIvUNFoEVlzxN-UcWmN3tx4Y_VD8rMGwlQvGDC-cFVKY0EaeqJVCV5miTmqvesK-mOYyr-5Rhxxqn363phpvhIYVEVl6aQKvjqiOgGOu2s9ZNAQJs4/s640/IMG20171027104450.jpg" width="360" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Dua Srikandi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Dame Maria Silaban serta Gina Saraswaty sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyidangkan Achmad Syafii (Bupati) Pamekasan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jumat, 27 Oktober 2017.<br /> <br /> Sebab, orang nomor Satu di Kabupaten Pamekasan itu “diringksu” Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan Sutjipto Utomo, serta Kabag Administrasi Inspoktorat Noer Salahuddin alias Margono termasuk Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 2 Agustus 2017.<br /> <br /> Dari Operasi Tangkap Tangan di rumah dinas Kajari Pamekasan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 250 juta terbungkus dalam plastik kresek berwarna hitam berupa pecahan lembaran 100 ribu, KPK semula mengamankan 10 orang, diantaranya Sutjipto Utomo, Rudy Indra Prasetya, Noer Solehhoddin, dan seorang sopir sekitar jam 07 pagi. Dan kemudian sekitar pukul 07.49 WIB, KPK juga sempat mengamankan Kasi Intel Kejari Pamekasan Sugeng Prakoso dan Eka Hermawan Kasi Pidsus Kejari Pamekasan. Dari situ, tim KPK “meringkus” Agus Mulyadi di rumahnya di Desa Dassok sekira pukul 08.55 WIB, M. Ridwan  Ketua Persatuan Kepala Desa (jam 8.55 WIB), Indra Permana selaku staf Kejari (jam 9.00 WIB) dan Bupati Pamekasan Achmad Syafii di Pendopo Kabupaten (jam 11.30 WIB).<br /> <br /> Pemberian uang “haram” itu oleh Kades Dassok terhadap Kajari, ternyata terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahun 2016 oleh Kades Dasok.<br /> <br /> Karena takut dijadikan sebagai tersangka oleh Rudi Indra Prasetya, Agus Mulyadi pun berkoodinasi dengan Sutjipto Utomo dan Noer Solehhoddin sekaligus sebagai perantara “suap” antara Kades dengan Kajari yang semula atas permintaan Achmad Syafii kepada Rudi Indra Prasetya.<br /> <br /> Dari OTT yang dilakukan KPK terhadap para pejabat di Kabupaten Pamekasan ini, KPK akhirnya hanya menetapkan 5 tersangka, yaitu Bupati, Kajari, Kepala Inspektorat dan Kabag Kepegawaian Inspektotar Kabupaten Pamekasan serta Kades Dasok<br /> <br /> Pada Jumat, 27 Oktober 2017, 2 Srikandi KPK bersama timnya menghadirkan 3 pejabat dari Kejari Pamekasan yakni Rudi Indra Prasetya (Kajari) yang juga tersangka, Sugeng Prakoso selaku Kasi Intel Kejari Pamekasan serta Eka Hermawan Kasi Pidsus Kejari Pamekasan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi untuk 4 terdakwa sekaligus, yaitu Achmad Syafii, Sutjipto Utomo, Noer Solahuddin dan Agus Mulyadi yang didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya, diantaranya Maqdir Ismail, M. Soleh dkk<br /> <br /> Untuk pertama kalinya sejak terjaring OTT setelah pada minggu lalu, JPU KPK membacakan surat dakwaannya terhadap para terdakwa, kini giliran 3 pejabat penegak hukum di Kejari Pamekasan itu akan bertatap muka dengan Achmad Syafii dalam persidangan.<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, Sugeng Prakoso, Eka Hermawan dan Rudi Indra Prasetya mengakui, terkait penangan dugaan adanya penyimpangan DD dan ADD di Desa Dasok yang dilaksanakan oleh Kejari Pamekasan. Menurut Sugeng, dirinya telah melakukan pengecekan ke lokasi setelah terlebi dahulu menerima informasi dari masyarakat.<br /> <br /> “Saya menerima informasi dari Pak Tomo. Kemudian saya lapor ke pimpinan. Staf saya mendapatkan foto copy terkait DD dan ADD di Desa Dasok. Di Desa Daso itu belum ada paving. Tetapi saya belum berkordinasi dengan Kasi Pidsus,” ucap Sugen yang menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Pamekasan sejak Oktober 2016.<br /> <br /> Saat JPU KPK menanyakkan terhadap Sugeng Prakoso, terkait permintaan Kajari agar Pulbaket atas dugaan penyalahgunaan DD dan ADD di Desa Dasok dipending dulu karena ada permintaan Bupati yang notabene ada uangnya, dibenarkan Sugeng.<br /> <br /> Permintaan Kajari ke Kasi Intel agar penangan kasus penyimpangan DD dan ADD di Desa Dasok ternyata juga diakui oleh Eka Hermawan. Permintaan Kajari ke Kasi Pidsus itu disampiakan di rumah dinas Kajari sekitar tanggal 19 Juni 2017 malam.<br /> <br /> “Pak Rudi menyuruh saya berkordinasi dengan Kasi Intel. Saya menemui Kasi Intel, dan Kasi Intel menyampaikan kalau ada kasus dugaan penyimpanagan fiktif Dana Desa di Desa Dasok. Sehari kemudian, tanggal 19-nya malam, saya dipanggil Pak Rudi, dan menyampaikan agar kasus Pulbaket dipending dulu cari yang lain, karena ada permintaan Bupati,” kata Eka. “Bupati minta tolong ada imbalannya ?,” tanya JPU KPK yang dijawab Eka Hermawan, “Ya”.<br /> <br /> Sementara saksi Rudi Indra Prasetya yang juga tersangka penerima uang “haram” itu mnegakui, adanya permintaan dari Bupati Pamekasan Achmad Syafii, terkait penaganan kasus dugaan penyimpangan DD dan ADD di Desa Dasok yang dilakukan oleh pihak Kejari Pamekasan. Permintaan itu menurut Rudi, disampaikan Achmad Syafii saat keduanya megadakan pertemuan.<br /> <br /> “Bupati meminta tolong, aat itu saya menemui Bupati dalam acara sosialisai” kata Rudi.<br /> <br /> Terkait pertanyaan JPU KPK terhadap saksi Rudi yang menerima uang “haram” sebesar Rp 250 juta, Rudi mengatakan kilaf. <br /> <br /> “Saya kilaf,” ucap Rudi sambil menundukkan kepala. <i>Memang, penyesalan itu selalu datangnya terlambat, karena yang terlebih dahulu itu adalah formulir.</i><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmVxINRUa4AmorU6Mhltr6qijiuH1VUBkfw65hi_2Sut_Tmm4V24BE2nt8pW4c-G2jzLUXzrAWqAT7K1wwN725g2-5ZcKkV3PSg05a6dfvo60qXCj26KWBwErPqgJ8SGRsFgHtE7qyR5I/s1600/IMG20171027103146.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmVxINRUa4AmorU6Mhltr6qijiuH1VUBkfw65hi_2Sut_Tmm4V24BE2nt8pW4c-G2jzLUXzrAWqAT7K1wwN725g2-5ZcKkV3PSg05a6dfvo60qXCj26KWBwErPqgJ8SGRsFgHtE7qyR5I/s640/IMG20171027103146.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: large;">K</span></b>asus ini pun berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapatkan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378. <br /><br />Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan, sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016 termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok.<br /><br />Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok dan menemukan penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. <br /><br />Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan. <br /><br />Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang.<br /><br />Pada tanggal 23 mei 2017, terdakwa menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 pada Desa Dasok, Kecamatan Pademawu.<br /><br />Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi. <br /><br />Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok, yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Rudi Indraprasetya agar ditingkatkan ke tahap penyelidikan karena tidak sulit membuktikannya.<br /><br />Pada tanggal 18 Juli 2017, terdakwa Achmad Syafii melakukan pertemuan dengan Rudi Indraprasetya di Pendopo Bupati. Pada pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari Pamekasan sedang melakukan Pulbaket dan data, atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Informasi yang disampaikan Rudi Indraprasetya kepada Achmad Syafii, ternyata bersesuaian dengan laporan Inspektorat. Selanjutnya, terdakwa Achmad Syafii meminta Rudi Indraprasetya agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Agus Mulyadi yang merupakan orang dekat terdakwa.<br /><br />Permintaan terdakwa Achmad Syafii sanggupi Rudi Indraprasetya. Achmad Syafii menyampaikan, “Nanti yang mengutus penyelesaiannya adalah Sucipto Utomo”.<br /><br />Pada tanggal 19 Juli 2017, Rudi Indraprasetya mengeluarkan surat perintah tugas Nomor SP.TUG-/05.18/Dek.3/07/2017 yang dibuat tanggal mundur, yaitu tanggal 3 Juli 2017 untuk melakukan Pulbaket dan pengumpulan data, karena dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 akan menjadi produk pidana Khusus, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017, Sucipto Utomo atas perintah terdakwa Achmad Syafii, menemui Rudi Indraprasetya di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari telah melakukan Pulbaket dan data serta pengecekan fisik di lapangan atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016. Sehingga kasus dimaksud sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan.<br /><br />Kemudian Sucipto Utomo menanyakan kepada Rudi Indraprasetya, apakah kasus tersebut dapat dihentikan dengan imbalan uang sebesar Rp 200 juta. Permintaan itu kembali disetuji Rudi Indraprasetya dengan meminta tambahan Rp 50 juta dengan target setor, tanggal 24 Juli 2017, dan Sucipto Utomo pun menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi Indraprasetya memanggil Sugeng Prakoso dan Hermawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pamekasan, dan menyampaikan agar kegiatan Pulbaket dan pengumpulan data, terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok tahun anggaran 2016 ditunda terlebih dahulu, karena ada permintaan dari Bupati Achmad Syafii dengan mengatakan "Mas, yang ada di itu mau saya pending, karena Bupati mau minta tolong, ini ada ratusan duitnya".<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 2030 WIB, Sucipto Utomo menghubungi Noer Salahuddin alias Margono, agar mengajak Agus Mulyadi yang merupakan saudara dari Noer Salahudin untuk datang ke Kantor Inspektorat. Pada pertemuan tersebut, Sucipto Utomo mengatakan, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indraprasetya meminta imbalan uang sebesar Rp 250 juta,  dengan target setor tanggal 24 juli 2017. <br /><br />Setelah Agus Mulyadi menyanggupi, Sucipto Utomo menyampaikan, bahwa komunikasi selanjutnya dapat dilakukan melalui Noer Salahuddin.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, atas perintah Sucipto Utomo, Noer Salahudin menghadap Rudi Indraprasetya di kantor Kejari Pamekasan. Rudi Indraprasetya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Agus Mulyadi yang isinya, bukan masalah nilai kekurangan volume, melainkan terkait masalah hukum selanjutnya. Norr Salahudin datang ke rumah Agus Mulyadi untuk menyampaikan pesan dari Rudi Indraprasetya terkait permintaan uang sebesar Rp 250 juta. Agus Mulyadi meminta untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, Soetjipto Utomo menghadap terdakwa Achmad Syafii di Rumah Makan Agis Surabaya. Pada pertemuan tersebut, Sutjipto Utomo melaporkan, bahwa untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indra Prasetya meminta imbalan sebesar Rp 250 juta. Permintaan tersebut telah disampaikan oleh Sucipto Utomo kepada Agus Mulyadi, dan disanggupi oleh Agus Mulyadi.<br /><br />Laporan Sutjipto Utomo direspon oleh terdakwa Achmad Syafii, dengan mengatakan, "Ya, sudah selesaikan". <br /><br />Menindaklanjuti permintaan Rudi Indraprasetya, kemudian Agus Mulyadi mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 1920559162 atas nama Noer Solahudin dengan rincian, tanggal 24 Juni 2017, Agus Mulyadi mentransfer sebanyak dua kali masing-masing Rp 50 juta, dan tanggal 25 Juli 2017, juga mentransfer dua kali yang jumlahnya masing-masing Rp 50 juta, serta tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 45 juta. Sehingga total seluruhnya yang sudah ditransfer sebesar Rp 245 juta.<br /><br />Uang tersebut oleh Noer Solahuddin, dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam dan menunjukkan kepada Sutjipto Utomo., yang kemudian uang tersebut disimpan ke brankas di ruang auditor kantor Inspektorat atas perintah Sutjipto Utomo.<br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2017 sore hari, Agus Mulyadi memerintahkan kurir untuk mengantar uang sebesar Rp 5 Juta ke rumah Noer Solahuddin. Kemudian pada tanggal 27 juli 2017, Noer Solahuddin menyatukan uang yang 5 juta rupiah dengan uang yang sebelumnya ke dalam plastik kresek warna hitam. Sehingga total seluruhnya Rp 250 juta. Setelah itu, Noer Solahudin menemui Sutjipto Utomo untuk menyerahkan uang tersebut. Namun Sutjipto Utomo meminta kepada Noer Salahuddin untuk menyimpan uang tersebut, karena Rudi Indraprasetya sedang tidak ada di Pamekasan.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, Agus Mulyadi melaporkan kepada terdakwa Achmad Syafii, bahwa dirinya telah telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Noer Solahuddin, agar diberikan kepada Rudi Indraprasetya, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran.<br /><br />Sehingga, apa yang dilaksanakan Sutjip Utomo telah diketahui oleh terdakwa Achmad Syafii, yang sebelumnya terdakwa telah meminta kepada Rudi Indraprasetya, untuk tidak melanjutkan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. Permintaan terdakwa kepada Rudi Indraprasetya telah ditindaklanjuti oleh Sucipto.<br /><br />Pada tanggal 1 Agustus 2017, Sutjipto Utomo menyampaikan kepada Rudi Indraprasetya, bahwa uang sebesar Rp 250 juta sudah siap diserahkan. Namun, karna Rudi Indra Prasetya sedang berada di Kejati Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, bertepatan kunjungan Kepala Kejaksaan Agung RI ke Jawa Timur, pemyerhana uang itu pun tertunda.<br /><br />Rudi Indraprasetya menyampaikan, Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sudah berada di Pamekasan. Selanjtnya, Sucipto Utomo menyampaikan, akan datang pada tanggal 2 Agustus 2017 ke rumah dinas Kajari.<br /><br />Pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sutjipto Utomo dan Noer Salahuddin menepati janjinya untuk datang ke rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kemudian Noer Salahudin menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta yang dibungkus plastik warna hitam kepada Sucipto Utomo. <br /><br />Selanjutnya, Sutjipto Utomo menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Indraprasetya dengan mengatakan, "Pak, ini 250". Dan Rudi Indraprasetya menjawab, "Terima kasih" Tak lama kemudian. tim KPK mengamankan Rudi Indraprasetya, Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono, berikut uang sebesar Rp 250 juta, dan selanjutnya tim KPK juga mengamankan Agus Mulyadi serta terdakwa Achmad Syafii (Bupati Pamekasan).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> JPU KPK menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa perbuatan terdakwa Achmad Syafii bersama-sama dengan Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono dan Agus Mulyadi, memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada Rudi Indraprasetya, supaya menghentikan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, bertentangan dengan kewajiban Rudi Indraprasetya, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 5 angka 4.<br /><br />Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan; Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi kolusi dan nepotisme.<br /><br />Pasal 5 angka 6; Setiap penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi. Keluarga. kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.<br /><br />Sehingga, perbuatan terdakwa terancam pidana penjara paling lama 5 tahun, yang diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a  atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Dua Srikandi KPK Sidangkan Bupati Pamekan

berita korupsi .co – Dua Srikandi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Dame Maria Silaban serta Gina Saraswaty sebagai Jaksa Penuntu...

»

Koalisi Petani Anti Korupsi : "Setengah Hati Pemerintah Menjalankan Perhutanan Sosial"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9-AviTXYrhnE-uT0vBVtrU-c6WiHsYwEBrJhh_fqnaScg4sSm2mbNb-13lGKksB9tewBn9oD1MvzJba-12N7XfxW43eN91aBA6uwvQkGlTyynruOdslrs5zONSkovC0Jk8bhF-eUCdSc/s1600/ICW..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9-AviTXYrhnE-uT0vBVtrU-c6WiHsYwEBrJhh_fqnaScg4sSm2mbNb-13lGKksB9tewBn9oD1MvzJba-12N7XfxW43eN91aBA6uwvQkGlTyynruOdslrs5zONSkovC0Jk8bhF-eUCdSc/s640/ICW..jpg" width="640" /></a></div> <br /> Jakarta, beritakorupsi.co - Hari ini, Kamis 26 Oktober 2017, Koalisi Petani Anti Korupsi Perhutanan Sosial se-Jawa, telah melenggarakan konferensi pers bertajuk "Setengah Hati Pemerintah Menjalankan Perhutanan Sosial" di kantor ICW,  Kalibata, Jakarta.<br /><br />Acara tersebut dihadiri oleh Mohammad Triyanto dari Jawa Timur, Carkaya dari Jawa Barat, Jundy Wasono Hadi dari Jawa Tengah, Siti Fikriyah dari Yayasan Kehutanan Indonesia dan Abdullah Dahlan (ICW) sebagai moderator.<br /><br />Dalam konfrensi tersebut, melahirkan beberapa poin diantaranya; Terkait dengan tata kelola kehutanan terutama di Pulau Jawa, pemerintah telah menerbitkan program perhutanan sosial. Dalam program ini, pemerintah mendorong semangat hutan lestari dan rakyat sejahtera. Konsep dasarnya adalah pemerintah melibatkan masyarakat dalam pelestarian hutan atau menghutankan kembali kawasan hutan yang rusak dengan pola kemitraan.<br /><br />Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Permen LHK No.39 tahun 2017. Dalam aturan ini negara memberikan akses lahan hutan yang rusak untuk mengelola dan menghutankan kembali dan mencarikan pembiayaanya. Sehingga rakyat bisa berdaya dan negara mendapatkan penerimaan devisa. <br /><br />Presiden Joko Widodo menegaskan kembali akan segera mengalokasikan 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal, program ini merupakan bagian dari program reforma agraria yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan. Demikian penegasan Jokowi saat membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (25/10/2017)<br /><br />Program ini buru-buru mendapat tantangan. Diantaranya terbitnya perdirjen Perdirjen PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 dan Perdirjen PSKL No P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 yang isinya tidak sinkron dan cenderung bertentangan dengan permen KLHK No. 39/2017. Pelibatan masyarakat yang dalam permen dibuat secara langsung. Kemudian dalam pelaksanaanya dilakukan dengan melibatkan kembali PT Perhutani. <br />Tantangan lain adalah dilakukannya uji materi terhadap Permen KLHK No. 39/2017 di Mahkamah Agung yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan antara lain, yaitu antara lain oleh Perkumpulan Pensiunan Pegawai Kehutanan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wana Salam, Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Kosambiwojo Lestari, dan Ir. Harnanto HM (Pensiunan Pegawai Perhutani). <br /><br />Di lapangan masyarakat yang sudah mulai mengelola dan menghutankan kembali justru diintimidasi. Di komisi VI juga diwacanakan anggapan bahwa dengan tidak melibatkannya BUMN (Perum Perhutani), maka program ini dinilai menganggu kinerja BUMN.<br /><br />Dengan mengikutsertakan kembali BUMN Perum Perhutani ini bahkan dianggap mengalami kemunduran karena track record tata kelola hutan Jawa oleh Perum Perhutani juga tidak cukup baik.  (Redaksi)

Tipikor Koalisi Petani Anti Korupsi : "Setengah Hati Pemerintah Menjalankan Perhutanan Sosial"

Jakarta, beritakorupsi.co - Hari ini, Kamis 26 Oktober 2017, Koalisi Petani Anti Korupsi Perhutanan Sosial se-Jawa, telah melenggarakan k...

»

2 Terdakwa Korupsi Dana PAD Kab. Magetan Divonis 1 tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC1i4Yw-m4fUB_VKaIyLqhNMLysCyrbJ4_WftxObx3cVnIvsD_plZ32ts7chNZaj2vzVivj-UNzjVHCiINRi35v9wHV7QrI9sR2zh9rQl4P-dP5saccjIMw1dXd7s-rcPZAql2yLsLDJQ/s1600/IMG20171026135035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="517" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC1i4Yw-m4fUB_VKaIyLqhNMLysCyrbJ4_WftxObx3cVnIvsD_plZ32ts7chNZaj2vzVivj-UNzjVHCiINRi35v9wHV7QrI9sR2zh9rQl4P-dP5saccjIMw1dXd7s-rcPZAql2yLsLDJQ/s640/IMG20171026135035.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa (tanda panah) sesampai di Pengadilan Tipikor</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Dua terdakwa kasus Korupsi pemotongan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pehubungan Kabupatena Magetan divonis pidana 1 tahun penjara, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Kamis, 26 Oktober 2017.<br /><br />Dalam persidangan yang digelar dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim terhadap 2 terdakwa, diantaranya Wisnu Susanto selaku Kepala UPTD serta Kartini staf UPTD Terminal Kawedanan Dinas Perhubungan Kabupatena Magetan, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Polres Magetan, pada Februari  2017 lalu.<br /><br />Pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketua I Nyoman Wiguna dan dibantu 2 Hakim Ad Hock yaitu Kusdarianto dan M.Mahin dengan Panitra Pengganti (PP) Sutris dan Takiyat. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Totok.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Wisnu Susanto dan Kartini (perkara terpisah), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 9 Undang - Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 (e) KUHP jo pasal 56 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />“Menjatuhkan hukuman pidana dengan pidan penjara selama 1 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Nyoman.<br /><br />Menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut, JPU maupun terdakwa sama-sama pikir-pikir.<br /><br />Kasus ini berawal pada Pebruari 2017 lalu. Tim Satgas Saber Pungli Polres Magetan melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Wisnu Susanto dan Kartini, setelah terlebih dahulu menerima laporan dari masyarakat.<br /><br />Modus yang dilakukan kedua PNS tersebut yakni, bahwa uang tarikan jasa parkir sebesar Rp 41.811.000, namun yang dicatat untuk disetorkan ke Kas daerah (Kasda) Kabupaten Magetan Rp 18.200.000. Sedangkan sisanya sejumlah Rp 23.611.000 diduga dinikamti terdakwa.  (Redaksi)

Tipikor 2 Terdakwa Korupsi Dana PAD Kab. Magetan Divonis 1 tahun Penjara

Terdakwa (tanda panah) sesampai di Pengadilan Tipikor berita korupsi .co – Dua terdakwa kasus Korupsi pemotongan dana Pendapatan Asli D...

»

Beberapa Pejabat Jawa Timur Berakhir Tahun di Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_qdSbKq1AmEEwKr2K0u8q47wZqhJ1krvwjaNDXmZDWM_gNYszgQJ4MpNeoDoLWS_KfwkmiVdvq-yXMRMyJKiYBZxu6s3q6aNFAwfgAAjhI1cAFGDehEZ-1459zw9Cf4vdNPj01DboIdU/s1600/Malam+Tahun+Baru.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_qdSbKq1AmEEwKr2K0u8q47wZqhJ1krvwjaNDXmZDWM_gNYszgQJ4MpNeoDoLWS_KfwkmiVdvq-yXMRMyJKiYBZxu6s3q6aNFAwfgAAjhI1cAFGDehEZ-1459zw9Cf4vdNPj01DboIdU/s640/Malam+Tahun+Baru.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">"Ilustrasi"</span></b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Menjelang akhir tahun 2017, beberapa pejabat di Jawa Timur akan merayakan akhir tahun di balik jeruji besi alias penjara, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan karena kasus Korupsi “suap” yang dilakukannya.<br /><br />Dari catatan <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, pejabat-pejabat yang terjaring OTT dan saat ini berada di penjara, diantaranya Tiga pejabat PT PAL Indonesia (Persero) milik BUMN yaitu M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama), Samsul Anwar  (Derektur Keuangan) dan  (Dirkeu) dan Arifin Cahyana (GM Keuangan). Ketiganya ditangkap dalam operasi OTT oleh KPK terkait proyek kapal perang Philipina, pada Maret 2017.<br /><br />Pada Juni 2017, pejabat di Jawa Tumur kembali terjaring OTT oleh KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, M. Basuki dan Ka’bil Mubarok bersama 2 staf Komisi B Rahman Agung dan Santoso, Kepala Dinas Pertani Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Ajudannya Anang Basuki Rahmat, Plt. Kepala Dinas Peternakan, terkait pengawasan anggaran dan revisi Perda yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim. Tiga diantaranya sudah menjalani persidangan.<br /><br />Menyusul kemudian pada tanggal 17 Juni 2017. KPK kembali melakukan OTT terhadap 4 pejabat di Mojokerto dan sudah menjalani persidangan, yaitu Purnomo (Ketua DPRD), Fanani dan Umar Faruq (Keduanya Wakil Ketua DPRD) bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto.<br /><br />Kemudian kasus OTT di Pamekasan, KPK berhasil mengamankan 5 orang diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indraprasetya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan Sutjipto Utomo, Kabag Administrasi Inspoktorat Kab. Pamekasan Noer Solehhoddin dan Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Agus Mulyadi<br /><br />Untuk sementara, jumlah pejabat yang sudah berada di penjara karena terjaring OTT oleh KPK karena kasus Korupsi “suap” sebanyak 19 orang.<br /><br />Dan yang “akan menyusul” pejabat Pemkot Batu yang juga terjaring OTT oleh KPK, namun saat ini Wali Kota Batu Eddy Rumpoko masih melakukan upaya bebas dengan mengjukan Praperadilan di Jakarta. Dan saat ini, Bupati Nganjuk dan bebrapa pejabat lainnya yang berjumlah 15 orang, masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.<br /><br />Apakah kasus OTT akan bertambah di Jawa Timur menjelang akhir tahun dan Piemlihan Gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada tahun 2018 nanti ?  (Redaksi)</span>

News Opini Tipikor Beberapa Pejabat Jawa Timur Berakhir Tahun di Penjara

"Ilustrasi" berita korupsi .co – Menjelang akhir tahun 2017, beberapa pejabat di Jawa Timur akan merayakan akhir tahun di bali...

»

Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK, Jawa Timur Tercoreng Lagi

<b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bupati Nganjuk Taufikurrahman, Menambah Catatan “Hitam” Kasus Korupsi “Suap” bagi Pejabat di Jawa Timur#</span></span></b><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4LL4-Z7nLDioJFgb9n3k2aphA3Hn_9cifU4hjzOsbqwtIkx4nBvWp3OPg7y3F-sw8N-AtQ5ljxAoh5b6o-xKNKZSfic2IEp9f1D20yqQXRdDDsVeGcrlsPbeONPulHGGSncxWgBqTsQY/s1600/ilustrasi....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1443" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4LL4-Z7nLDioJFgb9n3k2aphA3Hn_9cifU4hjzOsbqwtIkx4nBvWp3OPg7y3F-sw8N-AtQ5ljxAoh5b6o-xKNKZSfic2IEp9f1D20yqQXRdDDsVeGcrlsPbeONPulHGGSncxWgBqTsQY/s640/ilustrasi....jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">"Ilustrasi"</span></b></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Hari ini adalah Rabu kelabu bagi Bupati Nganjuk Taufikurrahman bersama istrinya  Ita Triwibawati (menjabat Sekda Kabupaten Jombang) sekaligus menambah catatan hitam kasus Korupsi “suap” bagi pejabat di Jawa Timur, setelah dirinya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu, 25 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB.<br /> <br /> Berdasar informasi yang diperoleh sumber <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> di Nganjuk mengatakan, bahwa tim KPK melakukan OTT pada Rabu, 25 Okotober 2017 sekira pukul 10 WIB, dan mengamankan 4 orang, diantaranya Taufikurrahman (Bupati Nganjuk), Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk, yang menjabat Sekda Kabupaten Jombang), Suwandi (Kepala Sekolah SMPN 2 Ngronggot, Nganjuk) dan Danny (adik Ita Triwibawati).<br /> <br /> Setelah berhasil mengamankan 4 orang, KPK melanjutkan pengembangan sekitar pukul 13.00 WIB dan mengamankan sebanyak 5 orang, diataranya Hariyanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk), Cahyo Sarwo Edy (Kabid Ketenagakerjaan Diknas Dikpora Kab. Nganjuk), Suroto (Kabid Dikdas Dikpora Kab. Nganjuk), Tris  Sumartono (Kepala Sekolah SMPN 7 Kab. Nganjuk) dan Sumadi (sopir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk). <br /> <br /> “KPK OTT di Nganjuk, sekitar jam 10.00 WIB. Yang diamankan ada Empat orang, Taufikurrahman (Bupati Nganjuk), Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk, yang menjabat Sekda Kabupaten Jombang), Suwandi (Kepala Sekolah SMPN 2 Ngronggot, Nganjuk) dan Danny (adik Ita Triwibawati). Sekitar jam 1 siang, kembali mengamankan Lima orang, yaitu Hariyanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk), Cahyo Sarwo Edy (Kabid Ketenagakerjaan Diknas Dikpora Kab. Nganjuk), Suroto (Kabid Dikdas Dikpora Kab. Nganjuk), Tris  Sumartono (Kepala Sekolah SMPN 7 Kab. Nganjuk) dan Sumadi (sopir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk). Sekarang masih berada di Mapolres Nganjuk,” kata sumber.<br /> <br /> Berdasar informasi sementara, ke- 8 orang yang kini diamankan KPK di Mapolres Nganjuk terkait dugaan penerimaan uang hasil jual beli jabatan ASN oleh PN. Namun hingga kini, sumber beritakorupsi.co masih mencari informasi lengkap tentang ASN dan PN yang dimaksud<br /> <br /> “Informasinya, terkait dugaan jual beli jabatan. Tapi belum dapat data lengkapnya,” tambah sumber.<br /> <br /> OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Nganjuk, dibenarkan Kadiv Humas (Kepala Divisi Bidang Hubungan Masyarakat) Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Frans Barung Mangera, maupun Sekda Kabupaten Nganjuk Agus Agus Irianto saat dihubungi wartawan media ini.<br /> <br /> “Saya otw dari sby, saya masih juga info2 lainnya, mksh (Saya perjalanan dari Surabaya, saya masih cari juga info-info lainnya, makasih),” kata Agus melalui pesan WhatsApp.<br /> <br /> Kasus OTT terhadap Bupati Nganjuk dikabarkan adalah pengembangan OTT sebelumnya di Jakarta. Selain kasus OTT ini, beberapa kasus dugaan Korupsi yang saat ini sedang dalam proses penyidikan, diantaranya kasus dugaan Korupsi gedung KPUD, kasus dugaan Korupsi Bibit Brambang di Dinas Pertanian. Sementara Masduki mantan Sekda Kab. Nganjuk yang terandung kasus Korupsi kain batik baru saja meninggalkan “hotel Prodeo” alias penjara setelah menjalani pidan penjara selama 1 tahun.<br /> <br /> Sebelumnya, pada Desember 2016, KPK sempat menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi, namun akhirnya bebas setelah melalui sidang Praperadilan pada awal 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK, Jawa Timur Tercoreng Lagi

#Bupati Nganjuk Taufikurrahman, Menambah Catatan “Hitam” Kasus Korupsi “Suap” bagi Pejabat di Jawa Timur# "Ilustrasi" berita ...

»

Tanggapan Kasi Pidusus Kejari Magetan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbof7WyKa9RFv2DiJHiK_MYrOMracG_ehkvgn6x-KQ0HbUDb1sGj6JsKaD1xVrENnFhr0JTbjqw1GRqXQ8NDBdnyUYeHJBwZuff1YMZIfcYLIXKJLBargbnK-PAnBWK8n2SUIre9EXvDE/s1600/Magetan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbof7WyKa9RFv2DiJHiK_MYrOMracG_ehkvgn6x-KQ0HbUDb1sGj6JsKaD1xVrENnFhr0JTbjqw1GRqXQ8NDBdnyUYeHJBwZuff1YMZIfcYLIXKJLBargbnK-PAnBWK8n2SUIre9EXvDE/s640/Magetan.jpg" width="640" /></a></b></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Achmad Taufik Rahman selaku Kasi Pidsus Kejari Magetan sekaligus sebagai JPU dalam sidang perkara kasus Korupsi pengadaan sepatu untuk pegawai di lingkungan Kabupaten Magetan tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 1,2 milliyar dan merugikan keuangan negara senilai Rp Rp 101.590.203, menanggapi pemerintaan media ini, yang dianggap menyudutkan Institusinya.<br /> <br /> Menurut Taufik, kasus perkara Korupsi pengadaan sepatu untuk PNS dilingkungan Pemda Magetan, yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa mantan Kepala Babeda dan Litbang Sumarjoko, adalah lanjutan dari sidang jilid I, yang sudah ada sebelum dirinya masuk ke Kejari Magetan.<br /> <br /> “Yusuf sebagai penyedia, kalau perkaranya Yusuf sudah  diputus. Kemudian banding lah Yusuf ini. Mengapa saya mencari tersangka baru. karena nama masing-masing SKPD pada saat pemeriksaan Yusuf itu, tidak pernah mengusulkan pengadaan. Ini kan PR, bukan saya penyidiknya, saya hanya melanjutkan. Sebenarnya, awalnya ia, harus dari pihak pemerintah selaku pemilik modal, barulah ke Yusuf masuk di pasal 55-nya. Biasanya kalau pengadaan barang jasa itu, pihak pemerintah dulu selaku pemilik modal, ternyata pada saat saya masuk sudah pihak penyedia,” kata Taufik menjelaskan seusai sidang perkara Korupsi RSUD dr. Syaidiman Magetan, pada Selasa, 24 Oktober 2017.<br /> <br /> Pada hal, pertanyaannya sebenarnya singkat, sesuai dengan dakwaan ke terdakwa Marjoko, yaitu kalau pengadaan sepatu dikatakan tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, apakah kesalahan itu hanya satu orang atau semua panitia pengadaan termasuk KPA, PPKm, PPTK dan PPHB karena mereka sama-sama menerima upah dari kegiatan ?<br /> <br /> Namun Taufik sempat mengelak, bahwa bukan masalah Spesifikasi yang dituduhkan ke terdakwa. Namun akhirnya tuduhan atau dakwaan masalah Spesifikasipun pun diakui. Tidak hanya itu, Taufik juga mengakui setelah penjelasan panjang lebar. Bahwa, kesalah Spesifikasi adalah tanggungjawaab seluruhnya.<br /> <br /> “Bukan spesifikasi yang dituduhkan ke Yusuf, tapi masalah mark up. Kalau spesifikasi ke Pak mardjoko atau terdakwa. Ini adalah PR, seharusnya dilelang karena anggarannya 1 miliar lebih. Ini dipecah ke masing-masing SKPD sama Bappeda. Penuntutannya untuk SKPD dan Kecamatan. Kalau Rumah Sakit itu, tidak masuk dalam SKPD, Itu di llingkup BUMD yang terpisah, dia mengelolah sendiri termasuk menggaji pegawai dan lainnya,” ujarnya.<br /> <br /> Taufik melanjutkan, bahwa kesalahannya di masing-masing SKPD yang tidak pernah mengusulkan pengadaan sepetu, tetapi harus melaksanakan karena sudah masuk di mata anggaran. Lalu pertanyaannya, bila SKPD-SKPD tidak pernah mengajukan pengadaan Sepatu tetapi masuk kedalam mata anggaran, siapa yang bertanggung jawab ? apakah untuk mengetahuinya harus melalui keterangan saksi di Persidangan, atau di saat penyidikan ?<br /> <br /> “Kesalahanyan sekarang, masing-masing SKPD ini tidak pernah mengajukan anggaran. Menurut Pemda ini di bagian umum. Harus bagian umum yang mengadakan karena seragam beserta perlengkapannya, ini harus satu kesatuan berdasarkan Pergub. Sedangkan sepatu, adalah salah satu kelengkapan seragam dinas. Lazimnya dilakukan oleh bagian umum untuk pengadaan barang dan jasa. Sekarang untuk pengadaan sepatu diserahkan ke masing-masing SKPD. Pertanyaan apakah ada persetujuan Dewan dalam anggaran itu, nanti akan dijelaskan TAPD (tim anggaran Pemerintah Daerah) yang akan menjelaskannya minggu depan,” ujar Taufik.<br /> <br /> Wartawan media ini pun kembali menanyakkan pertanyaan awal dalam surat dakwaan JPU ke terdakwa Sumarjoko, yakni mengenai Spesifikasi yang mengkibatkan terjadinya kerugian negara, apakah hanya tanggung jawab seorang atau seleruh panitia pengadaan harsus bertanggungjawab secara hukum. Taufik mengatakan, yang bertanggungjawab semua.<br /> <br /> “Semua. Mengapa saya tidak sekaligus mencopot mereka-mereka ini, karena mereka ini melaksanakan anggaran benar atau tidak yang dilakukan. Dia tidak pernah mengadakan, itu masalahnya. Dia hanya melaksanakan karena sudah masuk dalam mata anggarannya tapi tidak pernah mengusulkan. Saya tidak pernah membicarakan Spesifikasi karena sudah ada Surat Edarannya dari Bupati harus melalui Spek seperti ini, ternyata dari masing-masing SKPD tidak ada masalah dengan Spek, itu cuma permasalahannya harga-harga yang diberikan oleh Yusuf ada kelebihan, jadi bukan masalah speknya,” kata Taufik.<br /> <br /> Pada hal, dalam surat dakwaan terhadap terdakwa Sumarjoko yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, jelas mengenai Spesifikasi berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 tentang pakaian dinas PNS, dan himbauan Bupatu agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal, Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.<br /> <br /> <b><span style="font-size: x-large;">Sebelumnya....</span></b><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5_uH0-AkDRKnjjCezZusWhRWnGZjQhnykF18528xJolkICgTTsEBtPjDy2crO44KJY94D3TFVaHve7ckn6gwMpnkKKRIKhb8YNRjwNCEP-h0JYDLLTbsD1SDJHpbutMMajiqqsmBONNM/s1600/Sidang+Korupsi+Sepatu+Kab.+Magetan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5_uH0-AkDRKnjjCezZusWhRWnGZjQhnykF18528xJolkICgTTsEBtPjDy2crO44KJY94D3TFVaHve7ckn6gwMpnkKKRIKhb8YNRjwNCEP-h0JYDLLTbsD1SDJHpbutMMajiqqsmBONNM/s640/Sidang+Korupsi+Sepatu+Kab.+Magetan.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">K</span></b>ejaksaan Negeri (Kejari) Magetan terkesan “bermain” dalam penanganan kasus Korupsi pengadaan sepatu untuk pegawai di lingkungan Kabupaten Magetan tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 1,2 milliyar dan merugikan keuangan negara senilai Rp Rp 101.590.203.<br /> <br /> Sebab menurut JPU Kejari Magetan, pengadaan sepatu untuk seluruh PNS di Kabupaten Magetan tahun 2014, tidak sesuai dengan Spesifaksi, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 tentang pakaian dinas PNS, dan himbauan Bupatu agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal, Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.<br /> <br /> Dalam kasus ini, JPU menyatakan bahwa pengadaan sepatu tidak sesuai dengan Spesifikasi. Sementara dalam proses pengadaan, ada panita yang terdiri dari PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) yang menerima honor atau upah dalam kegiatan tersebut.<br /> <br /> Apakah pengadaan sepatu yang tidak sesuai dengan Spsesifikasi berdasarkan Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, hanya tangung jawab beberapa orang saja, atau seluruh panitia turut bertanggung jawab ? Anehnya, yang diseret ke Pengadilan Tipikor terkesan “dipilih”.<br /> <br /> Bahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan terkesan “menyicil” kasus ini. Sebab, pada Jilid I (tahun 2016), Kejari Magetan sudah menetapkan Ketua Asosiasi Perajin Kulit (Aspek) Magetan, Yusuf Ashari, sebagai tersangka, karena diduga melakukan "mark up" atau penggelembungan harga, atas pengadaan proyek sepatu untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemda Magetan.<br /> <br /> Pada Januari 2017,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman pidana penajara selama 4 tahun terhadap Yusuf  Hashari. Ketua Aspek itu dinyatakan terbuktiu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain hukuman badan, Majelis Hakim juga sepakat dengan JPU Kejari Magetan, untuk menghukum Ketua Asosiasi Perajin Kulit itu, untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta, atau kurangan 4 bulan bila tidak dibayar. <br /> <br /> Selain pidana badan dan denda, ada juga pidana tambahan berupa, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp101 juta, atau harta bendanya akan disita oleh Kejari Magetan dan dilelang. <br /> <br /> Pada hal,  Ketua Aspek itu hanya menerima dana sebesar Rp 319.690.000 yang harusnya menerima pembayaran sebesar 421.280.203 (termasuk pajak). Sehingga terdapat selisis Rp 101.590.203 yang tidak diterima. Aneh, mengapa Ketua Aspek Magetan itu yang dihukum untuk membayar selisih uang kerugian negara sebesar Rp 101.590.203 ?<br /> <br /> Karena merasa tidak bersalah dan menikmati uang “haram”, Yusuf Hashari, melalui Penasehat Hukumnya, Berlian Lukitasar pun melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Dan hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur membebaskan ketua Asosiasi Perajin Kulit itu, pada April 2017.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, ratusan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Magetan juga kebagian ratusan sepatu yang nilainya mencapai Rp 87 juta itu, yang yang belum dibayar pihak RSUD hingga saat ini.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Ternayata sepatu yang diterima pihak RSUD Magetan tak bertuan. Karean tidak tau bagaimana prosedurnya namun turut “menikamti” sepatu yang menghantarkan Kepala Bapeda Litbang ke penjara.<br /> <br /> Hal inilah terungkap dalam persidangan jilid II, yang digelar di Pengailan Tipikor dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan S, pada Senin 23 Oktober 2017.<br /> <br /> Dalam persidangan, JPU yang juga Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Keajri Magetan Achmad Taufik Rahman, menghadirkan 7 orang saksi, yaitu Indah selaku PPTK, Mulyana Kardeni dari Dinas Kesehatan Pemkab Magetan, Dirut RSUD Magetan Mahatma, Bambang, Lukman Harun, Sarkan dan Jeliteng (juga sebagai pejabat di RSUD) dengan terdakwa Sumarjoko (mantan Kepala Bapeda Litbang) yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Feby dkk.<br /> <br /> Dalam persidangan terungkap, bahwa sebanyak 500 pasang sepatu seharga Rp 87 juta diterima pihak RSUD Magetan tanpa tau bagaimana prosedurnya. Pihak RSUD hanya memberikan data pegawai ke Bapeda. Bahka Dirut RSUD Magetan Mahatma mengakui, bahwa sepatu tersebut hingga saat ini belum dibayarkan.<br /> <br /> Selain itu. Mahatma menjelaskan kepada Majelis, bahwa RSUD Magetan sebagai BUMD tidak boleh menerima barang dari Pemda. Alasannya, pihaknya berhak mengelola pendapatan Rumah Sakit (RS) untuk kebutuhan pegawai termasuk gaji. Lalu, mengapa menerima sepatu yang tak bertuan itu ?<br /> <br /> “Ada sekitar 500 atau sekitar Rp 87 juta, belum dibayar sampai sekarang, Rumah Sakit ini BUMD, dikelola seperti  bisnis, makanya jabatan sebagai Dirut bukan Kepala Rumah Sakit,” kata Mahatma.<br /> <br /> “Sepatu dibagikan saat upacara. Tidak tahu bagaimana, hanya memberikan data,” tambah saksi Lukman Harun<br /> <br /> Saat ditanya PH terdakwa, terkait siapa yng bertanggung jawab saat menerima sepatu dan siapa yang memerintahkan untuk dibagikan. Pertanyaan PH terdakwa tak bisa dijawab saksi. para saksi dari pihak RSUD ini terkesan menutupi fakta yang sebeanrnya.<br /> <br /> “Sepatu tidak bertuan tapi tetap diterima. Siapa yang bertanggung jawab saat sepetu dikirim ke rumah sakit, siapa yang memerintahkan untuk dibagikan ?,” tanya PH terdakwa.<br /> <br /> Atas pertanyaan PH terdakwa, Dirut RSUD Magetan ini terlihat wajahnya merah dan beberapa kali menempelkan tangannya ke kepala serta mengusap wajahnya. Pada hal semula, Mahatma terkesan santai sambil tersenyum menjawb pertanyaan PH terdakwa.  (Redaksi)

Tipikor Tanggapan Kasi Pidusus Kejari Magetan

berita korupsi .co - Achmad Taufik Rahman selaku Kasi Pidsus Kejari Magetan sekaligus sebagai JPU dalam sidang perkara kasu...

»

5 Terdakwa Korupsi RSUD Magetan Divonis 2 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCTFUhLTebmlO51cfWaVFOTLzm8uQqxOPO7PdTT7LX0Yh8QrKjP5bDLi9h7e0M1KHABQxOptf7yJQJfuCQOFzO-kjC0Qfxo3JVv-kror-96yQ4nNdsM-LVDk12S-MngNDO5BhBaCvYevw/s1600/IMG20171024141018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCTFUhLTebmlO51cfWaVFOTLzm8uQqxOPO7PdTT7LX0Yh8QrKjP5bDLi9h7e0M1KHABQxOptf7yJQJfuCQOFzO-kjC0Qfxo3JVv-kror-96yQ4nNdsM-LVDk12S-MngNDO5BhBaCvYevw/s640/IMG20171024141018.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang perkara kasus Korupsi pembangunan Instalasi Rawat Inap (Irna) Rumah Sakit Umum Daerah (RSDUD) Dr. Sayidiman Magetan pada tahun 2010 lalu, yang menelan anggaran senilai Rp 1,5 M dan merugikan keuangan negara senilai Rp 139 juta telah “finis”. <br /> <br /> Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, telah membacakan surat putusannya terhapda 5 terdakwa, pada Selasa, 24 Oktober 2017.<br /> <br /> Ke- 5 orang terdakwa dainataranya, Ningrum Palupi Widiasari selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Rohmat (Pejabat Pengadaan Barang), Cahyo Ronggo Putro (Direktur Utama CV Enggal Daya Prima, selaku konsultan perencana proyek) warga Desa Manisrejo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan, Suharti (Direktur Utama CV Jaya, sebagai pengawas proyek) Warga Taman Arum, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, serta Titik Mulyatin selaku Kontraktor perantara, warga Desa/Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Jawa Timur.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, pembangunan Proyek Irna RSUD dr. Syaidiman Magetan itu menimbulkan kerugian negara karena pelaksanaannya tidak sesuai. Kontraktor, Consultan pengawas dan Consultan perencanaan hanya dipinjam sebagai syarat pencairan anggaran. Sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp 110.071.474<br /> <br /> Dalam amar putusan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Slamet, Para terdakwa  ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana.<br /> <br /> Ke- 5 terdakwa (masing-masing perkara terpisah) pun di Vonis masing-masing 2 tahun penjara.Majelis Hakim tidak membebani uang denda aatau uang pengganti. Menurut Majelis Hakim, karena kerugian negara sudah dikembalikan seluruhnya.<br /> <br /> Sebelum membacakan putusan, Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu membacakan surat penetapan pengalihan tempat tahanan, yang semula ditempatkan di Rutan Medaeng, dipindah ke Magetan.<br /> <br /> “Menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa tahanan yang dijalani,” ucap Hakim H.R. Unggul.<br /> <br /> Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para terdakwa ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU, yakni masing-masing dengan pidana 3 tahun penjara.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Suharti dan Titik Mulyatin mengatakan menerima. Sementara 3 terdakwa lainnya yakni Ningrum Palupi Widiasari, Cahyo Ronggo Putro dan Rohmat mengatakan pikir-pikir.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN1Ib8XXSzQ-dEri0jnHUJt-hTMpY5eXiKv_foyX-QprPRt2qgR3eNI7IgLeGM1Wqr9bjolEJ7FMluNLT50Fjsk54fbm5dKLQpAa5eqvviFL5c0uSlKHkWEGz0_n4PsAQO0XegvNDRHRU/s1600/IMG20171024143536_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN1Ib8XXSzQ-dEri0jnHUJt-hTMpY5eXiKv_foyX-QprPRt2qgR3eNI7IgLeGM1Wqr9bjolEJ7FMluNLT50Fjsk54fbm5dKLQpAa5eqvviFL5c0uSlKHkWEGz0_n4PsAQO0XegvNDRHRU/s640/IMG20171024143536_1.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Suharti (Direktur Utama CV Jaya, sebagai pengawas proyek) Warga Taman Arum, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, serta Titik Mulyatin selaku Kontraktor perantara, warga Desa/Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Jawa Timur.<br /> <br /> Usai persidangan, JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Magetan Achmad Taufik Rahman mengatakan, masih pikir-pikir. “kita masih pikir-pikir. Terdakwa akan dipindah ke Magetan,” kata Taufik.<br /> <br /> Hal yang sama juga dikatan PH terdakwa Cahyo Ronggo Putro, Tetra Dedy. “Akan dipindah, tapi nggak mungkin hari ini paling minggu depan,” kata Dedy.<br /> <br /> Kasus Korupsi proyek pembangunan Irna RSUD dr. Syaidiman Magetan yang ditangani Polres Magetan sempat menarik perhatian KPK, karena penangannya sejak 2012 lalu. Bagian Koordinasi dan Supervisi KPK pun ikut turun tangan karena terjadi kendala dalam penyidikan kasus ini.<br /> <br /> Indikasi terjadinya kerugian negara dalam proyek RSUD  Magetan, karean pihak Rumah Sakit hanya meminjam bendera seperti Kontraktor, Consultan Perencanaan dan Consultan Pengawas, sebagai syarat agar anggaran bisa dicairkan. Sementara pelaksanaannya tidak sesuai Spsifikasi berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jatim.<br /> <br /> Yang terseret dalam kasus ini pun sebanyak Tujuh porang termasuk termasuk 2 tersangka lainnya yaitu Ehud Allawy (saat itu sebagai Plt. Direktur RSUD dr. Syaidiman sekaligus sebagai Pengguna Anggaran) dan Suyitno Kontraktor Pelaksana. (Redaksi)

Tipikor 5 Terdakwa Korupsi RSUD Magetan Divonis 2 Thn Penjara

berita korupsi .co – Sidang perkara kasus Korupsi pembangunan Instalasi Rawat Inap (Irna) Rumah Sakit Umum Daerah (RSDUD) Dr. Sayidiman M...

»