BERITAKORUPSI.CO: Perdata

Pengacara La Nyalla: Katanya 100 Sprindik, Kok Cuma Dua?

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixtzbiR1Y5pG67oL8WLr8eOocusKYR6sBym5w4RiYP4IjRRQFCYUEqjDQDx3wpcrOuPbuqg81tSH4d8_oyHCCwfBHrW1DVqVaKzEdzGZ9lTi4BRwbne1NHHowhzNY0uc5-0IbdpBPaZh0/s1600/DSCF1726.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixtzbiR1Y5pG67oL8WLr8eOocusKYR6sBym5w4RiYP4IjRRQFCYUEqjDQDx3wpcrOuPbuqg81tSH4d8_oyHCCwfBHrW1DVqVaKzEdzGZ9lTi4BRwbne1NHHowhzNY0uc5-0IbdpBPaZh0/s320/DSCF1726.JPG" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Amir, salah satu Tim Advokasi</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Penetapan Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai tersangka TPPU, setelah sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jatim ditanggapi dingin oleh Amir Burhannudin, anggota tim advokat Kadin Jatim. “Ini kok cuma tambah satu sprindik lagi ? Berarti baru dua sprindik. Katanya mau mengeluarkan 100 sprindik setelah dalam sidang praperadilan terbukti penetapan tersangka terhadap La Nyalla tidak sah,” kata Amir kepada wartawan, Jumat (22/4/2016) beberapa jam setelah Kajati Jatim Maruli Hutagalung menggelar jumpa pers di gedung Kejati Jatim, Surabaya. Seperti diberitakan sebelumnya, pada 12 April 2016, hakim sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa, penetapan tersangka terhadap La Nyalla tidak sah, antara lain karena prosedur hukum acara pidananya tidak dipenuhi. Oleh pengadilan, perkara dana hibah Kadin Jatim juga dinyatakan sudah tidak dapat dibuka kembali antara lain karena tidak ada lagi kerugian negara dalam kasus yang sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap sejak Desember 2015 lalu itu. Namun, hanya berselang beberapa jam setelah putusan pengadilan, Kejati Jatim kembali menerbitkan Sprindik nomor : Print-397/O.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 12 April 2016 atas nama tersangka La Nyalla M Mattalitti. Lalu, Jumat hari ini (22/4/2016), Kejati Jatim kembali menerbitkan Sprindik No.PRINT.447/0.5/Fd.1/04/2016 yang juga menetapkan ketua umum PSSI itu sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada perkara dana hibah Kadin Jatim. “Di media, Kajati katanya siap mengeluarkan berapa kali pun sprindik asal La Nyalla tersangka. Ini dicicil-cicil begini, kenapa kok nggak sekalian 100 atau 50 sprindik ? Kalau dicicil-cicil begini kok kesannya dicari-carikan kesalahan. Jangan berdalih ini pengembangan, ini pengembangan, kemudian menyulitkan tersangka untuk melakukan pembelaan. Ini namanya arogansi kekuasaan,” ujar Amir. Terkait langkah hukum yang akan dilakukan oleh tim advokat Kadin Jatim, Amir akan segera melakukan konsolidasi. “Ya sebagai masyarakat sipil yang merasa haknya terganggu terlebih oleh aparat penegak hukum, pastilah kami akan melakukan upaya. Apa itu? Apapun akan kami tempuh sepanjang dibenarkan oleh undang-undang. Tapi bagaimana kami mau melangkah, wong sprindik saja tidak dikirimkan. Padahal yang dulu dikirimkan ke rumah dan kantor tersangka. Ini abuse of power namanya,” ujarnya. Amir menambahkan, penetapan tersangka La Nyalla dalam perkara ini jelas dipaksakan. Dua kali praperadilan sudah menunjukkan perkara ini sudah tidak bisa dibuka kembali. Dia mencontohkan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pernah dipraperadilankan oleh terpidana kasus ini, yaitu Diar Kusuma Putra pada medio Maret lalu. Pada 7 Maret 2016, pengadilan menyatakan Sprindik terkait TPPU yang dikeluarkan Kejati Jatim Februari 2016 dinyatakan tidak sah. Seperti diketahui, Kejati Jatim pernah juga menerbitkan dua sprindik tanpa nama tersangka dalam perkara ini, yaitu Sprindik Print-86/O.5/Fd.1/01/2016 (27 Januari 2016) dan Sprindik Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 (15 Februari 2016). Sprindik pertama terkait tindak pidana korupsi, dan sprindik kedua tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan pada 7 Maret 2016.  (Redaksi)

Perdata Pengacara La Nyalla: Katanya 100 Sprindik, Kok Cuma Dua?

Amir, salah satu Tim Advokasi Surabaya, bk – Penetapan Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai tersangka TPPU, setel...

Penyitaan BB Setelah Ditetapkan Tersangka

01.48 beritakorupsi 0

Surabaya, bk <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtCoYm0MPAiiLqVhezc7Zds6IFSfzvXeZ9IWnZwacH6wZz7LKK7Mm687f5oZD0bWH50l2LbueSgvNG9OYN2kFgBcheyI-lyibnjtR4ir38qeLQ0PrjqZCbWsqh-AWOEVLoLuhyphenhyphenbPG3qBo/s1600/12.+Sumarso.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtCoYm0MPAiiLqVhezc7Zds6IFSfzvXeZ9IWnZwacH6wZz7LKK7Mm687f5oZD0bWH50l2LbueSgvNG9OYN2kFgBcheyI-lyibnjtR4ir38qeLQ0PrjqZCbWsqh-AWOEVLoLuhyphenhyphenbPG3qBo/s320/12.+Sumarso.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sumarso</td></tr>
</tbody></table>
– Sidang Praperadilan Kadin Jilid II yang dilayangkan La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Pemohon, Kepada Kejati Jatim sebagai Termohon, kembali dilanjutkan pada, Rabu, 6 April 2016. Sidang lanjutan gugatan Praperadilan tersebut dipimpin Majelis Hakim Tungga Ferdinandus, dengan agenda pembacaan jawaban dari Kejati selaku termohon yang dihadiri Jaksa Rhein S. Cs. Dalam jawaban yang dibacakan Jaksa Rhein Cs, dalam persidangan terungkap bahwa, penyitaan barang bukti (BB) dilakukan berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada 30 Maret 2016. Pada hal, surat penetapan tersangka La Nyalla Mahmud Mattalitti, tanggal 16 Maret 2016, No.KEP-11/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 Maret 2016. “Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti atas persetujuan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Maret 2016,” kata Kuasa termohon. Kaitannya Barang Bukti tersebut adalah dalam kasus dugaan Korupsi dana hibah dalam bentuk NPHD yang ditandatangani Ketua Umum Kadin Jatim dengan Gubernur Jatim sejak tahun 2011 hingga 2014. Pada tahun 2012, Kadin Jatim menerima kuncuran dana hiba sebesar Rp 10 M lebih. Dan dana sebesar Rp 5,3 milliar diduga digunakan oleh La Nyalla selaku Ketua Kadin untuk pembelian saham IPO Bank Jatim yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Termohon juga menyebutkan, sebelum menetapkan tersangka, sudah dilakukan pemeriksaan kesejumlah saksi, BPKP, Ahli termasuk memeriksa La Nyalla. Pada hal, putusan Majelis Hakim pada sidang Praperadilan bulan Pebruari lalu, yang layangkan Diar Kusuma Putra, mantan terpidana 1,2 tahun penjara dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 hingga 2014 yang merugikan negara sebesar Rp 26 milliar dari total dana yang dikucurkan Pemprov. Jatim sejak 2011 hingga 2014 sebesar Rp 48 milliar. Dalam putusan Majelis Hakim tersebut menyebutkan, penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin tidak dapat dibuka kembali atau putusan Ne Bis In Idem. Tidak hanya itu, penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Jawa Timur, yang disampaikan termohon dalam jawabannya, juga sama dengan penghitungan kerugian negara dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 yang merugikan negara sebesar Rp 26 M dari total dana hiba sebesar 48 milliar rupiah sejak 2011 hinnga 2014. Dalam Kasus Korupsi dana hiba Kadin Jatim tahun 2011 hingga 2014, Majelis Hakim Tipikor telah memvonis dua terdakwa/terpidana pada 8 Desember 2015, dengan hukuman pidana penjara 1,2 tahun untuk Diar, dan 5,8 tahun untuk Nelson. Keduanya juga dihukum pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 9 milliar utuk Diar dan Rp 17 milliar untuk Nelson. Dalam kasus tersebut juga disebutkan bahwa penggunaan dana hibah Kadin yang tidak sesuai peruntukannya, termasuk dana ke Persebaya dan pembelian saham IPO Bank Jatim. Sementara, Kuasa Hukum pemohon, Sumarso menyatakan, keterangan jaksa justru menguntungkan posisi pemohon. “Dari sisi prosedur administratif maupun pokok perkara, apa yang disampaikan jaksa justru secara eksplisit mengakui bahwa apa yang disampaikan tim advokat Kadin Jatim benar adanya. Dan hal ini justru menguntungkan pemohon,” katanya. Ia menambahkan, bahwa dari jawaban termohon dengan sendirinya terungkap fakta bahwa, penetapan tersangka La Nyalla memuat kesalahan yang sangat substantif. “Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-11/O.5/Fd.1/03/2016 terhadap La Nyalla ditetapkan pada hari yang sama, yaitu 16 Maret 2016. Lalu, alat bukti, baru didapatkan secara sah oleh termohon pada 30 Maret 2016,” kata Sumarso.  (Redaksi)

Perdata Penyitaan BB Setelah Ditetapkan Tersangka

Surabaya, bk Sumarso – Sidang Praperadilan Kadin Jilid II yang dilayangkan La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Pemohon, Kepada Kejati Jat...

Saksi Ahli Nilai Kajati Jatim Lakukan Pembangkangan

01.45 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjObJuowhgdW-Aya4xGM9uR6I_9VkpZe4O_2jOuv5M2zdF5-xj5ab2DB9O0CZcMxC3zZ46A3dmvHuPOMaZ6utaC_Sj3PRlLfxIFND3pKo0Tz7YADb7G3qdPhyQAKCf2X4xSaSGJpPQJBbM/s1600/Ilustrasi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjObJuowhgdW-Aya4xGM9uR6I_9VkpZe4O_2jOuv5M2zdF5-xj5ab2DB9O0CZcMxC3zZ46A3dmvHuPOMaZ6utaC_Sj3PRlLfxIFND3pKo0Tz7YADb7G3qdPhyQAKCf2X4xSaSGJpPQJBbM/s1600/Ilustrasi..jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof. Edward Omar Syarif Hiariej menilai Kejaksaan Tinggi Jatim telah melakukan pembangkangan terhadap institusi Pengadilan. Penegasan itu disampaikan Edward saat menjadi saksi ahli dalam lanjutan sidang praperadilan atas penetapan Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka pada perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim 2012 untuk pembelian saham IPO Bank Jatim, Kamis 7 April 2016. Dikatakan Edward, praperadilan sebelumnya dalam perkara dana hibah Kadin untuk pembelian IPO yang diajukan oleh Diar Kusuma Putra telah dikabulkan. Sehingga Sprindik umum pada saat itu terkait material tersebut telah bersifat “erga omnes”, atau berlaku untuk semua orang. Artinya material sudah dipertanggungjawabkan, sehingga material tersebut tidak bisa dibuka lagi. “Kalau dibuka lagi, maka kejaksaan telah melakukan pembangkangan terhadap keputusan pengadilan,” tukas Edward menanggapi pertanyaan kuasa hukum pemohon atas apa yang dilakukan penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membuka kembali perkara dana hibah Kadin Jatim setelah adanya putusan praperadilan yang diajukan Diar. Prof. Edi, panggilan akrab Edward, juga mematahkan argumen jaksa yang mengatakan bahwa, sudah pernah memeriksa La Nyalla sebagai saksi sebelum menetapkan sebagai tersangka. Dikatakan Edward, pemeriksaan La Nyalla sebagai saksi dilakukan di Sprindik lama dengan tersangka Diar dan Nelson Sembiring. Bukan dalam Sprindik baru, yang menetapkan dirinya menjadi tersangka. “Harus diperiksa dalam Sprindik baru, karena Sprindik yang lama tidak ada pasal 55. Dalam putusan Diar itu disebut bersama-sama hanya dengan Nelson. Dalam dakwaan jaksa pun dinyatakan bahwa Diar bersama-sama dengan Nelson (tertulis di halaman 51 putusan). Sedangkan La Nyalla, tidak pernah dipanggil sebagai saksi dalam Sprindik baru, yang menetapkan dirinya sebagai tersangka itu,” urai Edward di ruang sidang Cakra PN Surabaya. Pakar Hukum : Tolong Dipahami Bahwa KUHAP pasal 50 dan 51 Itu Tentang Hak, Bukan Kewajiban Ahli hukum dari UGM ini juga menyindir Jaksa untuk mempelajari lagi materi kuliah pengantar ilmu hukum semester satu. Sindiran itu disampaikan Edward ketika kuasa termohon menyoal sikap La Nyalla yang tidak memenuhi panggilan penyidik. Padahal di KUHAP pasal 50 dan 51 jelas disebut tentang hak tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang cepat, baik di tingkat penyidikan maupun persidangan. “Tolong dipahami bahwa KUHAP pasal 50 dan 51 itu tentang hak, bukan kewajiban. Hak itu bersifat fakultatif, sehingga hak itu boleh digunakan, boleh tidak. Itu kan ada di pengantar ilmu hukum semester satu. Apalagi dalam kasus La Nyalla, dirinya sedang menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka melalui praperadilan. Sehingga dia menyampaikan surat kepada penyidik untuk tidak hadir sembari menunggu hasil praperadilan,” tandasnya seraya mengatakan secara logika hukum hal itu benar. “Saya pun kalau dalam posisi La Nyalla, juga tidak akan datang untuk diperiksa sebagai tersangka. Karena saya sedang menguji keabsahan penetapan saya sebagai tersangka di praperadilan. Kalau saya datang menjadi aneh dan logika hukum saya korslet dong,” tukasnya. Mengenai dalil adanya kerugian negara baru yang dinyatakan dalam jawaban termohon senilai Rp. 1,1 miliar atas keuntungan penjualan saham juga dimentahkan oleh ahli hukum acara pidana UGM ini. Sesuai perundangan yang berhak menghitung kerugian negara adalah BPK dan instansi yang kompeten dalam melakukan penghitungan kerugian Negara. Kerugian baru tersebut belum dihitung oleh BPK. Apalagi dalam perkara Diar dan Nelson, kerugian negara atas dana hibah Kadin Jatim di tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014, sudah dihitung oleh BPKP sebesar Rp. 26 miliar, yang di dalamnya sudah termasuk dana yang digunakan untuk pembelian IPO Bank Jatim di tahun 2012. Sementara, ahli hukum acara dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dr. Arif Setiawan SH, MH, menyatakan, bahwa Sprindik tersangka yang tidak mencantumkan pasal yang disangkakan adalah tidak sah. Karena dasar penerbitan Sprindik itu sudah melalui suatu proses bahwa telah terjadi perkara tindak pidana. Maka harus jelas pasal yang disangkakan. “Jika tidak ada, boleh dianggap tidak sah,” tandas Arif mengomentari fakta Sprindik terhadap tersangka La Nyalla yang tidak mencantumkan pasal yang disangkakan. Sementara, menanggapi hal itu, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus, Dandeni Herdiana menjelaskan kepada media ini, bahwa harus mencermati lebih jelas mengenai putusan Majelis Hakim dalam sidang Praperadilan yang diajukan Diar. “Liat dulu dong putusannya seperti apa, biar lebih jelas dan tidak salah. Kami ini alat Negara yang berkewajiban untuk melindungi kepentingan publik secara luas berdasarkan Undang-undang. Disini ada peran tersangka yang turut serta merugikan keuangan negara dan ada kerugian negara berupa keuntungan dari penjualan saham IPO yang belum dikembalikan. Kami harus bagaimana selaku penegak hukum? Apakah kami harus diam saja dan membiarkan hal itu seolah-olah itu dibenarkan? Sekali-sekali kita semua harus berfikir dari kacamata kepentingan publik dan negara dong, jangan dari sisi kepentingan seseorang saja,” terang Dandeni. Intinya, menurut Dandeni, mari kita sama-sama melihat hakikatnya. “Perbuatan tersangka yang menggunakan dana hibah untuk membeli saham pribadi kmudian menikmati keuntungan dari penjualan saham itu benar atau salah,” ucapnya Penyidik Kejati Hanya Mejalankan Undang-undang Semi Kepentingan Publik Maupun Negara Menurut Dandeni, apa yang dilaksanakan oleh penyidik Kejati Jatim, hanyalah menjalankan Undang-undang demi kepentingan publik maupun negara. “Kami hanya melaksanakan Undang-undang demi kepentingan publik atau negara. Selaku penegak hukum, kami tidak menyelewengkan pengertian Ne Bis In Idem,” kata Dandeni. Terpisah. Pakar Hukum Pidana yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Aurlangga (Unair) Surabaya, Prof. Frans Limahelu, saat diminta tanggapannya terkait kasus dugaan Korupsi pembelian IPO Bank Jatim yang saat ini sedang ditangani Kejati Jatim mengatakan, Undang-Undang Korupsi tidak memberi batasan selama penyidik menemukan alat bukti baru dengan tersangka yang lain. Namun, Prof. Frans juga mengatakan, bahwa Majelis Hakim bisa juga menerima permohonan praperadilan apa bila dalam putusan sidang Korupsi terdahulu disebutkan. “Walaupun sudah divonis tetapi, apa bila penyidik menemukan alat bukti baru dengan tersangka yang berbeda, bisa aja penyidik menyelidiki. Jaksa kan sebagai penyelidik dan sebelum ke penyidikan, kan dilakukan dulu penyelidikan. Undang-Undang Korupsi itu sangat luas,” kata Prof. Frans melalui sambungan telepon pribadinya. 
 Guru Besar FH Unair itu pun juga menambahkan, bahwa penyidikan kasus dugaan Korupsi pembelian IPO Bank Jatim tidak hanya ditangani Kejati melainkan, KPK juga sedang menyelidikinya. “KPK juga sedang menyelidiki ke pihak Bank terkait pembelian IPO oleh La Nyalla. Dalam pertemuan minggu lalu dengan Ketua Bidang Penindakan KPK, ada tiga yang dibahas temasuk pembelian IPO. Biasanya kamu ikut kalau ada pertemuan dengan KPK. Untuk pertemuan yang akan datang ini, KPK tidak lagi membahas dugaan Korupsi, tapi kalau ada bukti langsung diserahkan ke mereka (KPK) dan untuk ditindak lanjuti,” ujar Prof. Frans.  (Redaksi)

Perdata Saksi Ahli Nilai Kajati Jatim Lakukan Pembangkangan

Ilustrasi Surabaya, bk – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof. Edward Omar Syarif Hiariej menilai Kejaksa...

Dua Saksi dari Kejati Jatim Ditolak Majelis Hakim Pra Peradilan

01.38 beritakorupsi 0

Perdata Dua Saksi dari Kejati Jatim Ditolak Majelis Hakim Pra Peradilan

Sumaro, salah Satu Kuasa Hukum La Nyalla Surabaya, bk – Ferdinandus, selaku Hakim tunggal dalam sidang permohonan praperadilan atas pen...

Pakar Hukum UI, Sebut Korupsi Kadin Jatim Intervensi Penguasa

01.36 beritakorupsi 0

Perdata Pakar Hukum UI, Sebut Korupsi Kadin Jatim Intervensi Penguasa

Aristo Pangaribuan Surabaya, bk – Kasus dugaan Korupsi penggunaan dana hibah Kadin Jatim jilid II, yang kini kembali disidik dan diteta...

Diar Kusuma Putra, Mantan Terpidana Kasus Korupsi Kadin Jatim Angkat Bicara

01.34 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuhroG-Aoq5k19r9CGZV7LQG_Hspf1qQrNF2-T_IDoCcJ4voNLnKoHeLC_WcDgMVNwAFP_OIAN7xbEt91VOmmbUsh9VYEIN1sxVh1RkgtgBVeGKZK7OnQY5A5sbQuaPQ0xg23WDMTbzRU/s1600/8.+La+Nyalla+jadi+saksi+di+Sidang+Korupsi+Kadin+%2528Dok%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuhroG-Aoq5k19r9CGZV7LQG_Hspf1qQrNF2-T_IDoCcJ4voNLnKoHeLC_WcDgMVNwAFP_OIAN7xbEt91VOmmbUsh9VYEIN1sxVh1RkgtgBVeGKZK7OnQY5A5sbQuaPQ0xg23WDMTbzRU/s1600/8.+La+Nyalla+jadi+saksi+di+Sidang+Korupsi+Kadin+%2528Dok%2529.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La Nyalla jadi saksi di Sidang Korupsi Kadin (Dok)</td></tr>
</tbody></table>
 Surabaya, bk – Setelah gugatan praperadilannya dikabulkan oleh Hakim PN Surabaya beberapa bulan lalu, terkait dengan Sprindik yang dikeluarkan oleh Kejati Jatim dalam kasus Korupsi dan tindak pidana pencucian uang dana hibah Kadin, Diar Kusuma Putra kembali angkat bicara. Diar Kusuma Putra, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, sekaligus pengelola dana yang diterima Kadin Jatim dari Pemprov Jatim tahun 2011 hingga 2014 lalu, baru saja bebas setelah menjalani hukuman sebagai terpidana dalam kasus perkara Korupsi dana hibah Kadin Jatim, menyatakan bahwa konstruksi hukum yang dibangun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak sesuai dengan fakta yang dia alami, ketahui dan dijalani. 
 Hal itu dikatakan Diar, atas pemberitaan di berbagai media cetak, elektronik maupun televisi, terkait dengan penyidikan kasus perkara Korupsi dana hibah Kadin Jatim, oleh Kejati Jatim dengan menetapkan Ketua Umum Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai tersangka. “Apa yang saya baca dan ikuti di media, tentang alur cerita hukum yang dibangun Kejaksaan, yang menyatakan Pak Nyalla, korupsi dana hibah Kadin untuk pembelian saham perdana Bank Jatim, tidak sesuai dengan fakta. Karena saya yang menjalani dan mengalami sendiri. Tidak seperti itu faktanya,” ungkap Diar, Sabtu, 9 April 2016. Diar, Berinisiatif Menggunakan Dana Hibah Kadin Sebagai Talangan Sementara Karena Dana Belum terkumpul Saat Itu Diar menjelaskan, dirinya yang berinisiatif menggunakan dana hibah Kadin sebagai talangan sementara untuk membeli IPO Bank Jatim di bulan Juli 2012 silam. Karena dana dari pengurus dan anggota Kadin belum terkumpul saat itu, sementara batas akhir penyerahan dana ke Bank Jatim sudah deadline di tanggal 6 Juli 2012. 
 “Itu accident. Karena saya berfikir, itu hanya talangan sementara yang akan dikembalikan. Apalagi dana itu belum dibutuhkan untuk kegiatan. Dan yang terpenting, dana itu sudah kembali lagi untuk kegiatan Kadin, lunas pada November 2012, dan tidak ada keuntungan dari pembelian saham tersebut,” ungkap Diar. Diar menambahkan, apa yang disampaikan Kejaksaan, bahwa dana itu tidak pernah kembali ke Kadin, itu tidak benar. Karena dirinya yang menerima langsung pengembalian itu. “Kan saya yang menerima pengembalian dana itu, kok dikatakan uang tidak kembali ke Kadin. Terkait perkara itu, saya juga sudah diperiksa dulu oleh penyidik, dan saya juga sudah diadili oleh Pengadilan. Kok sekarang disebut lagi kalau uang itu tidak kembali ke Kadin. Uang yang mana?” tanya Diar. Terkait kwitansi dan materai yang tidak sesuai tanggal, hal itu diakui Diar, sebagai upaya melengkapi administratif saja. Menurut Diar, karena kwitansi-kwitansi yang lama sudah hilang, karena memang saat itu, tahun 2012, kegiatan dan termasuk LPJ juga sudah selesai. Dan tidak ada perkara hukum apapun. “Belakangan, tiga tahun kemudian, ada perkara, sudah banyak berkas kecil-kecil yang tidak lengkap dan hilang. Sehingga dibuatkan saja kwitansi untuk kebutuhan kelengkapan administrasi. Tapi substansinya, uang itu sudah saya terima,” tegasnya. 
 Terkait dengan bukti transfer, anggota tim advokat Kadin Jatim, yang juga penasehat hukum Diar Kusuma Putra, Adik Dwi Putranto menyatakan, sangkaan penyidik bahwa dana hibah untuk pembelian IPO Bank Jatim tidak kembali ke Kadin, tidak sesuai fakta. Andik : Bisa dicek melalui PPATK Karena menurut Adik, dari salah satu tahap pengembalian itu, di tahun 2012, ada dana yang pengembaliannya ditransfer ke rekening Nelson Sembiring, yang juga menjadi terpidana bersama Diar dalam perkara tersebut. 
 “Bukti transfer bisa dilihat oleh penyidik. Bisa dicek melalui PPATK. Dari lima tahap pengembalian, sesuai kwitansi yang diragukan penyidik Kejati, ada satu yang melalui transfer bank. Itu kan bisa dilihat faktanya,” ungkap Adik, sambil mengungkapkan urutan pengembalian dana tersebut, yang masing-masing adalah, pada 23 Juli 2012, pengembalian sebesar Rp 850.000.000 diterima oleh Nelson Sembiring. Lalu tanggal 1 Oktober 2012, sebesar Rp 920.000.000 diterima Nelson Sembiring. Selanjutnya tanggal 1 Oktober 2012, sebesar Rp 226.011.000 diterima Diar Kusuma Putra, dan pada tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp 100.000.000 diterima Nelson Sembiring. Dan pada tanggal 7 November 2012, pengembalian sebesar Rp 3.263.468.150 diterima oleh Diar Kusuma Putra. Adik menegaskan, bahwa terkait perkara tersebut, semua pihak telah diperiksa oleh penyidik pada tahun 2015 lalu. Dan pengadilan tipikor Surabaya, telah menyidangkan dan mengadili kedua terdakwa/terpidana yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring atas perkara penyimpangan penggunaan dana hibah Kadin Jatim tahun kegiatan 2011, 2012, 2013, dan 2104. “Termasuk di dalamnya dana hibah tahun 2012, dimana sempat digunakan untuk pembelian IPO Bank Jatim,” ungkap Andik, pada Sabtu, 9 April 2016. Pembelian Saham IPO Bank Jatim, Menndak Lanjuti Himbauan Gubernur Jatim Terkait dengan nama La Nyalla Mahmud Mattaliti, sebagai pemegang saham Bank Jatim tersebut, Adik menjelaskan, ikhwal pembelian saham IPO Bank Jatim itu bermula dari rapat di Kadin Jatim, pada 4 Juli 2012 yang dipimpin oleh Deddy Suhajadi, selaku wakil ketua umum Kadin. Rapat itu dihadiri sejumlah pengurus, di antaranya, Diar Kusuma Putra, Haries Purwoko, Santoso Tedjo, Mochamad Rizal, Agus Muslim dan Akil Halim. Agendanya adalah, menindaklanjuti himbauan Gubernur Jatim, agar para pengurus dan anggota Kadin Jatim berpartisipasi untuk membeli saham perdana Bank Jatim. “Pak Nyalla, malah tidak ada di rapat itu, karena sedang tidak berada di Surabaya,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, tambah Andik, disepakati para pengurus dan anggota Kadin akan patungan, dengan nominal nilai di kisaran Rp 5 miliar untuk membeli saham perdana itu. Disepakati pula di dalam rapat tersebut, jika pembelian saham oleh pengurus dan anggota Kadin itu diatasnamakan Ketua Umum Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti. “Karena Kadin sebagai institusi, tidak bisa membeli, maka diputuskan perorangan, ex-officio ketua umum. Jadi disepakati pakai nama Pak Nyalla,” bebernya, seraya menambahkan bahwa rapat menugaskan Diar, menindaklanjuti untuk meng-collect dana patungan dari pengurus dan anggota Kadin untuk pembelian saham itu. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 2012 malam, Diar dihubungi oleh pihak Bank Jatim, menanyakan kepastian pembelian saham perdana oleh Kadin Jatim. Karena batas waktu pembelian saham perdana tersebut 6 Juli 2012. “Faktanya, sampai tanggal 6 Juli pagi, Diar belum berhasil meng-collect dana dari pengurus dan anggota Kadin. Artinya secara teknis belum terkumpul di tangan Diar. Karena sudah deadline pembelian di Bank Jatim, Diar sebagai pengelola dana hibah Kadin, dan dia tahu persis dana itu belum diperlukan untuk kegiatan, dan masih ada di rekening Kadin di Bank Jatim, maka Diar mengambil inisiatif untuk menggunakan sementara dana hibah Kadin sebagai dana talangan,” ungkap Adik. Lebih lanjut Adik menambahkan, La Nyalla selaku ketua umum Kadin tidak mengetahui persoalan ini. Baru pada tanggal 9 Juli 2012, saat La Nyalla berada di Surabaya, barulah diketahui ikhwal pinjam pakai talangan dana hibah tersebut. Kontan La Nyalla meminta Kadin, dengan atas nama dirinya selaku ketua umum, untuk membuat surat utang atas dana tersebut. “Karena Pak Nyalla mengetahui, bahwa apa yang dilakukan Diar itu salah secara administrasi. Karena itu, dana itu harus segera dikembalikan. Hal itu menunjukkan, bahwa tidak ada modus dan motif tindak pidana dari penggunaan dana hibah yang dipinjam pakai sebagai talangan sementara saat itu,” ungkapnya. Dan setelah itu, sejumlah pengurus dan anggota Kadin Jatim yang berkomitmen membeli saham perdana Bank Jatim mulai menyetorkan uang pribadinya kepada Ketua Umum Kadin, yang kemudian dikembalikan secara bertahap kepada pengelola dana hibah Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, sesuai dengan nilai yang dipinjam pakai oleh Diar. Hingga pada 7 November 2012, semua dana hibah yang dipinjam pakai oleh Diar senilai Rp.5,3 miliar telah lunas dan utuh kembali. Yang penting untuk dicatat di sini, ungkap Adik, ada tiga hal. Pertama, sampai dana itu utuh kembali pada 7 November 2012, tidak ada perkara hukum yang timbul. Artinya, tidak dipidanakan pada saat itu (tahun 2012). Yang kedua, perkara dana hibah Kadin yang diperiksa pada tahun 2015 lalu, dan diadili di persidangan pada tahun yang sama, adalah perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Artinya sudah termasuk dana di tahun 2012. Dan perkara tersebut sudah diadili dan inkrah. Diar dan Nelson sudah menjalani hukuman ( terpidana), karena dianggap bersalah atas pengelola dana hibah Kadin yang tidak sesuai peruntukannya. Dan yang ketiga, dana hibah yang dipinjam pakai dan kemudian berubah menjadi piutang Kadin Jatim, dan telah dikembalikan, itu faktanya sama sekali tidak menimbulkan keuntungan satu rupiah pun kepada pengurus dan anggota Kadin, yang memiliki saham Bank Jatim. Karena faktanya, sesuai laporan pihak sekuritas hingga 31 Maret 2013, tidak ada keuntungan sama sekali. Apalagi dana hibah yang dipinjam pakai sudah kembali utuh pada 7 November 2012. Baru pada bulan April 2013, ada pengurus Kadin Jatim yang memperoleh keuntungan setelah melepas sahamnya. Jadi, tambah Adik, tidak benar konstruksi alur cerita yang disampaikan penyidik, bahwa dana hibah Kadin dipakai untuk membeli saham oleh La Nyalla, lalu dana itu tidak kembali dan keuntungan saham tersebut juga dinikmati La Nyalla. “Kalau melihatnya dengan mengabaikan fakta, ya memang begitu. Tetapi kan harus dilihat juga bahwa ada latar belakang dan peristiwa yang melingkupi,” pungkasnya.  (Redaksi)

Perdata Diar Kusuma Putra, Mantan Terpidana Kasus Korupsi Kadin Jatim Angkat Bicara

La Nyalla jadi saksi di Sidang Korupsi Kadin (Dok) Surabaya, bk – Setelah gugatan praperadilannya dikabulkan oleh Hakim PN Surabaya beb...

Sprindik Akan Menjawab Kekalahan “KO” Kejati

01.28 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixpmHGqS8JEkZsOYsPI4GjHiEwEZjuu_y3_-vj8m1l-KelKZILgYsSxhDYnqEn9mIIc_migMu43pMbr0sgGtA_GWTMNNxSk64f6cJMEyVDkrfVKBl8f6AHqQTk5AOmutEKj3d8R7eMmlw/s1600/6.+Majelis+Hakim%252C+Ferdinandus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixpmHGqS8JEkZsOYsPI4GjHiEwEZjuu_y3_-vj8m1l-KelKZILgYsSxhDYnqEn9mIIc_migMu43pMbr0sgGtA_GWTMNNxSk64f6cJMEyVDkrfVKBl8f6AHqQTk5AOmutEKj3d8R7eMmlw/s640/6.+Majelis+Hakim%252C+Ferdinandus.jpg" width="480" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Majelis Hakim, Ferdinandus</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Dalam Suatu “pertarungan”, sudah pasti ada yang menang dan pula yang kalah, termasuk dalam sidang Praperadilan. Itulah yang terjadi dalam sidang Praperadilan yang diajukan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) yang juga Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, selaku pemohon dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, selaku termohon. La Nyalla mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi penggunaan Dana hibah pada Kadin untuk pembelian Saham IPO Bank Jatim pada tahun 2012 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 5,3 milliar. oleh Penyidik Kejati Jatim, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Prin.256/0.5/FD.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, dan Surat penetapan tersangka No.KEP-11/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 Maret 2016. Pada hal, tahun 2015 lalu, Kejati Jatim sudah melalukan penyidikan bahkan sudah disidangkan pada tahun yang sama dengan Dua terdakwa/terpidana dalam kasus korupsi dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) yang dikucurkan Pemprov Jatim ke Kadin Jatim sejak tahun 2011 hingga 2014. Total dana hibah yang dikucurkan Pemprov Jatim ke Kadin Jatim sejak 2011 hingga 2014 sebesar Rp 48 M lebih. Dari jumlah dana tersebut, ada penyalahgunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, sebesar Rp 26 milliar. Dari total kerugian negara tersebut, termasuk diantaranya dana yang dikucurkan Kadin ke Persebaya dan pembelian saham perdana IPO ((Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 sebesar Rp 5,3 milliar. Kasus pembelian saham perdana IPO Bank Jatim di tahun 2012 sebesar Rp 5,3 M itu, sudah disidangkan dalam sidang Perkara Korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 yang merugikan negara sebesar Rp 26 M dengan terdakwa/terpidana, Diar kusuma Putra dan Dr. Nelson Sembiring. Terdakwa Diar, saat itu (dalam persidangan) telah mengakui semua bukti terkait pembelian saham IPO. bahkan, Diar kusuma Putra, mengakui juga dalam persidangan bahwa dana hibah yang digunakan untuk pembelian IPO sudah dikembalikan/dilunasi pada 7 November 2012. Kerugian Negara Rp 26 M Dalam Korupsi Kadin Jatim Sudah Dibebankan Ke-2 Terdakwa Dari kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim 2011 hingga 2014 itu, yang merugikan negara senbesar Rp 26 M, Majelis Hakim Penagdilan Tipikor, sudah menghukum/Vonis Diar Kusuma Putra dengan pidana penjara 1,2 tahun serta menghukumnya untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 9 M. Semenatar untuk terdakwa/terpidana Nelson Sembiring, dihukum pidana penjara 5,8 tahun dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 M. Namun, seiring dengan pergantian tongkat komando di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diakhir 2015, penyidik Kejati Jatim kembali melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kadin Jatim dalam pembelian saham IPO Bank Jatim sebesar Rp 5,3 M. Dengan mengeluarkan Sprindik tanpa disertai nama tersangka. Merasa kasus yang disidik Kejati sudah dijalani sangsi hukuman pidananya oleh Diar, Dia pun melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan Praperadilan ke PN Surabaya. Hasilnya, Hakim PN Surabaya mengabulkan gugatan permohonannya. Sebagai pengak hukum, Kejati Jatim tak terima kekalahannya saat itu. Pada 16 Maret 2016, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung, mengeluarkan Sprindik baru dengan menetapkan Ketua Umum Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai tersangka. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, La Nyalla masuk dalam Daftar pencaharian Orang (DPO) karena Dia (La Nyalla) tidak memenuhui tiga kali panggilan Kejati. Ironisnya, Paspornyapun dicabut. Tak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka, La Nyalla mgajukan perlawanan sama seperti yang dilakukan bawahannya Diar Kusuma Putra. Gugatan Praperadilan dilayangkan ke Kejati melalui PN Surabaya. Lagi-lagi, Hakim PN Surabaya mengabulkan permohonan gugatan Praperadilan yang dilayangkan Ketua Umum PSSI itu melalui Tim Kuasa Hukumnya yang diketuai Sumarso. Dan untuk yang kedua kalinya, Kejaksaan Tinggi Jatim, “KO” alias “kalah” dalam sidang Pprapedalian yang diajukan Diar dan La Nyalla. Pada Selasa, 12 April 2016, Hakim tunggal PN Surabaya, Ferdinandus, mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai pemohon, terhadap penyidikan perkara dana hibah Kadin Jatim 2012 untuk pembelian IPO Bank Jatim sekaligus penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jatim selaku termohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Ferdinandus, di ruang sidang Cakra PN Surabaya, Selasa, 12 April 2016. Dalam pertimbangannya, Hakim Ferdinandus, menyebut secara formal, termohon telah terbukti melakukan pelanggaran KUHAP dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. Sedangkan secara material, perkara yang disidik oleh termohon, yaitu penggunaan dana hibah Kadin Jatim tahun 2012 untuk pembelian IPO adalah perkara yang sudah diperiksa dan diadili dengan terpidana Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, yang telah inkrah pada 26 Desember 2015 lalu. “Perkara aquo harus dihentikan, karena secara formal sudah tidak sah dan secara materiil, adalah pengulangan peristiwa yang sudah diadili dan dipertangungjawabakan. Maka perkara aquo harus dihentikan karena apa yang disangkakan tersebut juga tidak memiliki kerugian negara, karena sudah dipertanggungjawabkan,” ucap Hakim Ferdinandus dalam putusannya, Selasa, 12 April 2016. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga menyatakan, semua alat bukti yang diajukan termohon sebagai syarat pengembangan perkara adalah bukti lama yang telah diperiksa di persidangan sebelumnya, sehingga secara formal melanggar KUHAP. “Mengenai bukti materai yang tidak sesuai dengan tanggal kuitansi adalah persoalan administratif, karena substansinya, dana yang dikembalikan telah diterima oleh penerima, dalam hal ini terpidana Diar dan Nelson,” ujar Majelis Hakim. Dengan demikian, semua pihak, baik pemohon maupun termohon, wajib menjalankan perintah pengadilan. Termasuk tertutupnya pintu bagi termohon untuk menerbitkan sprindik baru lagi untuk perkara yang sama, yakni penggunaan dana hibah Kadin Jatim 2012 untuk pembelian IPO Bank Jatim. Hakim juga membatalkan dan menyatakan bahwa sprindik yang diterbitkan pemohon dan penetapan tersangka terhadap pemohon batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta kewajiban bagi termohon untuk menerbitkan surat pembatalan sprindik tersebut. Gugatan Pra Peradilan La Nyalla Di Kabulkan, Kejati Kecewa. Dan Untuk Yang Ke Dua Kalinya, Kejati Kalah Di Sidang Pra Peradalan Dalam Kasus Yang Sama Terpisah, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kadik) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, mengatakan rasa kekecewaannya atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan La Nayalla. Kekeceawaannya, menurut Dandeni, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihaknya. Dandeni mengatakan, justru Majelis Majelis Hakim mempertimbangkan BAP mantan terpidana Diar. 
 “Mengecewakan sekali. Apalagi satu pun dalil kita tidak ada yang dipertimbangkan Hakim. Praperadilan ini seharusnya hanya mengenai proses, tapi ini seolah sudah menjadi peradilan pokok perkara. Bahkan BAP terpidana Diar dipertimbangkan Hakim sebagai dasar kerugian negara sudah tidak ada. BAP saksi mandiri securitas, soal saham yang sudah dijual seluruhnya, dan ada keuntungan Rp 1,1 M yang belum dikembalikan tersangka, sama sekali tidak diperhitungkan. Ketentuan pasal 4 UU RI No. 31/1999 yangg menyebutkan, pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana, itu juga tidak dipertimbangkan Hakim. Begitu juga soal tidak adanya perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum kan sudah masuk materi pokok perkara yang seharusnya nanti dibuktikannya di peradilan pokok perkara,” kata Dandeni dengan rasa kecewa. Dandeni menambahka, soal penetapan tersangka, seharusnya tinggal dilihat tanggal BAP saksi-saksi dari Bank Jatim, mandiri securitas dan Pemrov, ahli Peruri dan ahli Keuangan negara serta perolehan alat bukti surat. Itu semua diperoleh pada tanggal 14 dan 15 Maret 2016, sebelum penetapan tersangka. “Ini malah dibilang belum cukup 2 alat bukti nya. lah, 5 orang saksi, 2 ahli dan alat bukti Surat itu apa dong,” ujar Dandeni dengan nada tanya. “Banyak di pertimbangannya itu, Hakim pun gagal paham terhadap apa yg kita lakukan dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka. Hakim mempertanyakan sprindik Khusus setelah penetapan tersangka. Pada hal, ada sprindik umum sebelumnya. Itulah salah satu yang mau kita terangkan sebagai saksi fakta kmaren, tapi ditolak. Makanya aneh sekali, malah ditolak kesaksian kami. Akhirnya jadi disalahartikan oleh hakim,” ungkapnya kecewa. Kekalahan Kejati untuk kedua kalinya dalam sidang Praperadilan yang dilayangkan Kadin Jatim, bukan berarti akan berhenti begitu saja. Sebab, menurut Dandeni, akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan Sprindik baru. Hal itu dikatakan Dandeni, menjawab pertanyaan media ini terkait langkah yang akan dilakukan Kejati. 
 “Masih kita pertimbangkan. Yang jelas prapid tidak mengugurkan tindak pidana. Jadi Hakim telah melampaui kewenangannya, mutus kita tidak bisa nyidik perkara ini lagi. Jadi, menerbitkan Sprindik baru tetap menjadi opsi kita,” ujarnya.  (Redaksi)

Perdata Sprindik Akan Menjawab Kekalahan “KO” Kejati

Majelis Hakim, Ferdinandus Surabaya, bk – Dalam Suatu “pertarungan”, sudah pasti ada yang menang dan pula yang kalah, termasuk dalam si...

Dekan FH UKI: Pencabutan Paspor La Nyalla, Langgar HAM Berat

01.25 beritakorupsi 0

Perdata Dekan FH UKI: Pencabutan Paspor La Nyalla, Langgar HAM Berat

Hulman Panjaitan, Dekan FH. UKI Jkt Surabaya, bk – Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesi (UKI), Hulman Panjaitan menyataka...

“Pertarungan” Kadin dan Kejati Berlangsung di PN Surabaya

01.22 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr1_gEE13ZlSgmXrqIjtFZ447PV08r9Y5V_g5gwV-2IneSiALvLqGNl-uOdu6sYKso_vsnlEdmHT_IW1AZBVykV7tnEgJfxev0GkHtUpsaFNpyupYLjVeX5i4YUS0xkqX_19Ep2ZDYJvU/s1600/4.+Sidang+Pra+Peradilan+La+Nyalla.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr1_gEE13ZlSgmXrqIjtFZ447PV08r9Y5V_g5gwV-2IneSiALvLqGNl-uOdu6sYKso_vsnlEdmHT_IW1AZBVykV7tnEgJfxev0GkHtUpsaFNpyupYLjVeX5i4YUS0xkqX_19Ep2ZDYJvU/s1600/4.+Sidang+Pra+Peradilan+La+Nyalla.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang Pra Peradilan La Nyalla</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Untuk yang kedua kalinya, “pertarungan” antara Kuasa Hukum Kadin Jatim dengan Kejati Jatim kembali berlangsung di PN Surabaya lewat sidang Praperadilan Kadin jilid II, pada, Selasa, 5 April 2016. “Sama tapi tak serupa”. Itulah yang terjadi dalam sidang gugatan permohonan Praperadilan Kadin jilid II kali ini. Sebab hampir sama dengan sidang Praperadilan Kadin jilid I, yakni terkait Surat Perintah penyidikan (Sprindik) dalam kasus dugaan Kaorupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 hingga 2014 lalu. Bedanya, sidang Praperadilan Kadin jilid I pada Pebruari lalu, dilayangkan salah seorang mantan terpidana 1,2 tahun penjara dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 yakni, Diar Kusuma Putra selaku pemohon kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jatim selaku termohon. Walaupun dalam Sprindik tersebut, Penyidik Kejati Jatim belum menyebutkan nama tersangkanya. Dalam Sprindik itu, yang disoal Kejati tidak hanya terkait dengan UU Korupsi tapi, juga UU TPPU (tindak pidana pencucian uang). Usaha Diar pun tak sia-sia, gugatan permohonannya dikabulkan Majelis Hakim PN Surabaya dengan putusan, Ne Bis In Idem. Namun pada gugatan permohonan Praperadilan Kadin jilid II ini, yang mengajukan selaku pemohon adalah La Nyalla Mahmud Mattalitti, selaku Ketua Umum Kadin Jatim melalui Tim Kuasa Hukumnya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku termohon. La Nyalla Mahmud Mattalitti, menjabat selaku Ketua Umum Kadin yang juga Ketua Umum PSSI itu, melayangkan gugatan permohonan Praperadilan kepada Kejati Jatim, terkait Sprindik (Umum), No.Prin.256/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, perihal penyidikan Perkara tindak pidana Korupsi penggunaan Dana hibah pada Kadin untuk pembelian Saham IPO Bank Jatim. Dan tidak hanya itu, La Nyalla Mahmud Mattalitti, langsung ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan Surat penetapan tersangka No.KEP-11/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 Maret 2016, tanpa diperiksa terlebih dahulu. Namun, dalam Sprindik No.Prin.256/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, enatah alasan apa, penyidik Kejati Jatim tidak lagi menjerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam penggunaan dana hibah Kadin Jatim terkait pembelian saham perdana Bank milik Pemrov. Jatim. Alasan diajukannya permohanan Praperadilan terkait surat penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus dugaan Korupsi dana hibah di Kadin Jatim tahun 2011 hingga 2014 dalam pembelian saham IPO Bank Jatim di tahun 2012, menurut Tim Kuasa Hukum La Nyalla, karena kasus tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Hal itu pula yang disampaikan Tim Kuasa Hukum pemohon Praperadilan dalam persidangan dengan Majelis Hakim tunggal, Ferdinandus, pada, Selasa, 5 April 2016. “Pada 7 November 2012, semua dana hibah Kadin Jatim dalam pembelian saham IPO Bank Jatim senilai Rp.5,3 miliar telah lunas dikembali. Diar kusuma Putra dan Nelson Sembiring telah dihukum,” ungkap Kuasa Hukum pemohon Prapredilan dihadapan Majelis Hakim Ferdinandus. Menurut Tim Kuasa Hukum, pemohon, karena kasus Korupsi dana hibah Kadin Jatim yang dikucurkan Pemrov Jatim pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebesar Rp 56 milliar lebih, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 26 milliar lebih sudah di Vonis oleh Majelis Hakim Tipikor pada 8 Desember 2015 lalu, dengan menghukum pidana penjara atas terdakwa, Diar kusuma Piutra (1,2 tahun, wajib mengembalikan kerugian negara Rp 9 M) dan Nelson Sembiring (5,8 thn dan hukuman tambahan mengembalikan uang negara Rp 17 M). Beberapa saat setelah persidangan, Sumarso, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum La Nyalla Mahmud Mattalitti, kepada media ini melalui telepon selulernya menjelaskan, bahwa dalam sidang Praperadilan kali ini ada tiga pokok yakni, terkait penerbitan Sprindik atas tersangka La Nyalla yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana; yang kedua, perbuatan pembelian IPO Bank Jatim, yang sudah ditetapkan dua terdakwa (terpidana) dan yang Ketiga, penetapan La Nyalla sebagai tersangka tanpa dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu berdasarkan Undang-undang. “Yang pertama, tindakan penerbitan surat perintah penyidikan kepada tersangka La Nyalla, tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana. Yang Kedua, mengenai masalah perbuatan pembelian IPO (Initial Public Offering), itu sudah dipertanggung jawabkan oleh pelakunya sudara Diar dan sudah dihukum, sehingga tidak bisa dibebankan kepada Pak La Nyalla. Terus yang Ketiga, seharusnya sesuai dengan Undang-undang, untuk menetapkan tersangka itu, terlebih dahulu harus didahulu pemeriksaan saksi. La Nyalla, dalam Perkara ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi,” ujar Suimarso. Apa yang disampikan Sumarso, selaku Kuasa Hukum La Nyalla, bukan tidak beralasan. Sebab, pemanggilan La Nyalla yang pernah dilakukan Kejati telah dibatalkan oleh Hakim PN Surabaya dalam gugatan Praperadilan yang dilayangkan Diar Kusuma Putra. Ketika ditanya, terkait Perkara Korupsi dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011 hingga 2014 yang sudah divonis Majelis Hakim Tipikor pada 8 Desember 2015, apakah dalam putusan Majelis Hakim menyebut peran atau keterlibatan tersangka La Nyalla. Sumarso, menjelaskan, bahwa dalam putusan tersebut tidak menyebutkan nama lain selain dari Diar dan Nelson. “Tidak ada, tidak disebutkan. Jadi, dalam Perkara penggunaan dana hibah, tidak pernah menyebut tersangka lain kecuali Diar dan Nelson,” pungkasnyam. Sumarso menambahkan, bahwa dalam persidangan sudah dijelaskan oleh saksi dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) terkait pembelian IPO dari dana hibah Kadin yang tidak sesuai peruntukannya. “Sudah diperiksan dalam persidangan, yang menjelaskan dari BPKP. BPKP telah menemukan penyelewenagan atau penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain, untuk Persebaya dan pembelian IPO. Penggunaan uang pada tahun 2012 sebesar Rp 5,3 milliar,” ungkap Sumarso. Masih menurut Sumarso, dalam kasus pembelian IPO tahun 2012 yang sudah diperiksa dipersidangan dan sudah berkekuatan hukum tetap, lalu oleh Kejati Jatim dianggap ada kerugian negara sebesar Rp 5,3 milliar, berarti kerugian negara terdapat kelebihan dari 26 milliar rupiah menjadi Rp 31M. “Itulah yang menjadi materi dalam Praperadilan sekarang ini. Jadi persoalannya, penggunaan Dana hibah ini kan sudah dipertanggung jawabkan dan sudah dikembalikan oleh pelakunya sudara Diar. Sekarang kalau dikatakan La Nyala telah membeli IPO dengan dana hibah, pertanyaannya, apakah itu prtbuatan pidana. Kalau toh nanti negara merasa dirugikan sebesar 5,3 milliar rupiah, lebih dong uang yang kembali kepada negara, bukan lagi 26 tapi 31 milliar. Pada hal, penghitungan BPKP 26 milliar,” kata Sumarso.  (Redaksi)

Perdata “Pertarungan” Kadin dan Kejati Berlangsung di PN Surabaya

Sidang Pra Peradilan La Nyalla Surabaya, bk – Untuk yang kedua kalinya, “pertarungan” antara Kuasa Hukum Kadin Jatim dengan Kejati Jati...

Tak Terima Jadi Tersangka, La Nyallamattalitti Gugat Kejati Jatim

00.55 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSrn15Bot7YMDvhqaoqM3qOVH_uLqcX7TBmMvo0sVDScH61CqxaPWZO5mmhjYu7s-trmHYhJZ8KxbjuVFRypRepBhx9ZcgnB6I92OGoQixwDpIlstAYVYLq7hd8s1ywlYX5M8XGgHPCGY/s1600/DSCF1728.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSrn15Bot7YMDvhqaoqM3qOVH_uLqcX7TBmMvo0sVDScH61CqxaPWZO5mmhjYu7s-trmHYhJZ8KxbjuVFRypRepBhx9ZcgnB6I92OGoQixwDpIlstAYVYLq7hd8s1ywlYX5M8XGgHPCGY/s320/DSCF1728.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sumarso, salah Satu dari Tim Kuasa Hukum La Nyalla</td></tr>
</tbody></table>
cara mengajukan permohonan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas Sprindik (Surat Perintah penyidikan) No.Print-291/ 0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, dan Surat Penetapan tersangka La Nyallamattalitti sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi penggunaan Dana hibah Kadin Kamar Dagang dan Industri) Jatim tahun 2012 untuk pembelian saham IPO Bank Jatim tahun 2012, No.Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016 bertanggal 16 Maret 2016, yang diterbitkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), tanggal 16 Maret 2016. Gugatan permohonan Praperadilan La Nyallamattalitti ke Kejaksaan Tinggi Jatim, resmi didaftarkan oleh 10 orang Kuasa Hukumnya diantaranya, H.Moh.Ma,aruf, Sumarsono, Sabron Djamil Pasaribu (mantan Ketua Komisi A DPRD Jatim), Anthony LJ. Ratag, Adik Dwi Putranto, Amir Burhannudin, Togar M. Nero, Djamal, Fahmi H. Bachid dan Aristo Pangariuna, dengan Nomor gugatan, No.19/Praper/2016/PN.Sby tanggal 18 Maret 2016. “Gugatan praperadilan sudah kami daftarkan, nomor perkaranya 19. Kami mempertanyakan dasar hukum Kejaksaan Tinggi menetapkan Bapak La Nyalla sebagai tersangka,” kata Sumarso, salah satu tim Kuasa Hukum La Nyalla. Alasan Praperadilan yang diajukannya ke pihak Kejati Jatim, menurut Kuasa Hukum tersangka, karena objek yang digugat ialah surat perintah penyidikan (Sprindik) No.Print-291/ 0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 dan surat penetapan tersangka La Nyalla, No.Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang diterbitkan Kejati Jatim. Sumarso menjelaskan, dua surat tersebut sulit ditemukan dasar hukumnya. Alasannya, karena tanpa pemeriksaan saksi-saksi, Kejaksaan sudah menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka. “Beberapa hari setelah dua sprindik pertama dibatalkan oleh Pengadilan, dikeluarkan lagi Sprindik. Kejaksaan juga belum melakukan pengumpulan bukti dan meminta keterangan saksi, tiba-tiba ada tersangkanya. Katanya bukti baru, paling sama dengan bukti-bukti perkara korupsi Kadin jilid I,” ujar Sumarso. Terkait pembelian Saham perdana IPO Bank Jatim tahun 2012, Sumarso, justru menuding bahwa itu adalah Diar- kusuma Putra tanpa sepengetahuan La Nyalla. “Karena itu La Nyalla langsung mengubah itu sebagai utang dan sudah dibayar,” kata Sumarso. Menanggapi gugatan Praperadilan yang dilayangkan Kuasa Hukum La Nyallamattalitti ke Kejati Jatim, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, mengaku telah siap menghadapinya. Justru Dandeni mempertanyakkan, apakah uang negara boleh dipinjam untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai prosedurnya.”Kan harus ada yang bertanggungjawab. Ini kan strategi penyidikan saja, dari pengembagan kasus,” ujar Dandeni. Terkait pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim di tahun 2012 oleh pejabat Kadin, atas saran Gubernur saat itu, dan ada bukti surat hutang dan sudah dibayar. Menanggapi itu, Dandeni justru bertanya, apakah uang negara boleh dipinjam. “Uang negara boleh dipinjam nggak. Pembelian saham perdana IPO Bank Jatim itu kan untuk perorangan bukan lembaga,” kata Dandeni, saat dihubungi. Dandeni, mengakui. Meski pernah dikalahkan Kadin Jatim lewat Praperadilan yang diajukan terpidana Diar Kusuma Putra, ia mengaku tidak mempersiapkan langkah khusus. Namun dia mengatakan siap menghadapi. “Kan kemaren Sprindik kita Ne Bis In Idem. Sekarang sudah ada tsk (tersangka)-kanya. Mau Ne Bis In Idem lagi. Tersangkanya kan sudah jelas beda. Intinya Kita siap,”tegasnya. Terkait surat pemanggilan oleh penyidik Kejati Jatim kepada La Nyallamattalitti dengan didaftarkannya gugatan Praperadilan, Kasi Penkum Kejati, Romy Arizyanto, mengatakan, lebih dahulu pemanggilan. “Lebih dahulu pemanggilan. Pra kan tanggal 18, pemanggilan tanggal 17,” jelas Romy.  (Redaksi)

Perdata Tak Terima Jadi Tersangka, La Nyallamattalitti Gugat Kejati Jatim

Sumarso, salah Satu dari Tim Kuasa Hukum La Nyalla cara mengajukan permohonan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya at...

Kejati Absen, Sidang Gugatan Pra Peradilan Kadin Ditunda

01.01 beritakorupsi 0

Perdata Kejati Absen, Sidang Gugatan Pra Peradilan Kadin Ditunda

Tim Kuasa Hukum Pemohon Pra Peradilan, La Nyalla Surabaya – “Sedia payung sebelum hujan”. Pribahasa ini benar-benar dijalankan terpida...

Sidang Pra Peradilan Kadin Akhirnya Digelar Di PN Surabaya

00.53 beritakorupsi 0

Perdata Sidang Pra Peradilan Kadin Akhirnya Digelar Di PN Surabaya

Kasidik Kejati Jatim, Dandeni Herdiana Surabaya – Setelah sempat tertunda pada Jumat, 27 Januari 2016, sidang gugatan Pra Peradilan Kad...

Kajati Jatim, Pantau Langsung Sidang Praperadilan Kadin

00.29 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUTMJKRpj6tqlq6t0sbX0If5CKbG84JfVI3onE44K4a6aPVbmb9sNY4YuhoTo2Ya_LKkXqgKJ2s1KevK5JikIfBCIL2GOyg0JmCg3OaFhFlHTAF27VZCUha39v7RyeVQdrC2_hykG1yT0/s1600/8.+Ka+Kejati+Jatim%252C+Maruli+Hutagalung.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUTMJKRpj6tqlq6t0sbX0If5CKbG84JfVI3onE44K4a6aPVbmb9sNY4YuhoTo2Ya_LKkXqgKJ2s1KevK5JikIfBCIL2GOyg0JmCg3OaFhFlHTAF27VZCUha39v7RyeVQdrC2_hykG1yT0/s320/8.+Ka+Kejati+Jatim%252C+Maruli+Hutagalung.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kajati Jatim, Maruli Hutagalun (baju Safari)</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (KaJati Jatim), Maruli Hutagalung memantau langsung sidang gugatan Praperadilan di PN Suarabaya, yang dilayangkan salah seorang wakil Ketua Kadin Jatim Kepada lembaga yang baru dipimpinnya di Jalan A. Yani Suarabaya, Jawa Timur, pada, Rabu 2 Maret 2016. Gugatan Pra Peradilan yang dilayangkan salah seorang Wakil Ketua Kadin yang juga mantan terpidana kasus korupsi dana hibah jilid I yakni Diar Kusuma Putra, yang diwakili 12 Kuasa hukumnya antara lain, Ma’ruf Syah, Togar, Sumarso, Sabron D. Pasaribu, Anthony LJ. Ratag, Adik Dwi Putranto, Amir Burhannudin, Djamal Aziz, Fahmi H. Bachmid, Aristo Pangaribuan, Setiyo Hermawan dan Mustofa Abidin, sebagai pemohon. Sementara Kuasa Hukum Kejati Jatim sebagi termohon diwakili Jaksa Dewi, triski dan Rhein. Pra Peradilan yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, terkait Sprindik (surat perintah penyidikan) yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam Kasus dugaan korupsi dan tindak pindana pencucian uangan (TPPU) dana hibah jilid II yang dikucukurkan Pemerintah Provinsi Jawatimu (Pemprov Jatim) pada tahun 2012 silam, yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim untuk pribadi bukan atas nama Kadin. Pada Rabu, 2 Maret 2016, Sidang kembali digelar di ruang sidang Candra PN Surabaya, dengan Majelis Hakim Tunggal Efran Basuning, dalam agenda tanggapan dari termohon. Sidang tersebut diikuti langsu oleh Maruli Hutagalung, selaku orang nomor satu di lembaga adiyaksa Jatim ini, hingga mendapat perhatian dari para media yang sehari-hari mecari berita di PN Suaranya. Usai persidangan, Maruli Hutagalung mengatakan, terkait sidang Praperadilan yang diajukan salah satu wakil Ketua Kadin, bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jatim, apapun putusan majelis hakim. “Akan tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin, apapun putusan Majelis Hakim,” kata Maruli pada Wartawan. Keberadaan Maruli di PN Surabaya dalam sidang Praperadilan ini, bukan suatu hal yang kebetulan. Namun, kehadirannya dapat dibilang sangat istimewa. Ia sengaja datang hanya untuk memantau jalannya persidangan pra peradilan selaku trmohon. Sebab, sidang Praperadilan yang dilayangkan ke Lembaga yang dipimpinnya itu bukan hanya Kadin selaku Pemohon. Melainkan ada Tiga sidang yang sama, dua diantarnaya dilayangkan oleh tersangka kasus dugaan Korupsi PT Garama Persero, yang sedang berlangsung saat Maruli hadir di PN Surabaya namun tidak di ikuti. Maruli Hutagalung : Apapun Putusan Hakim, Penyidikan Terhadap Kasus Ini Akan Tetap Jalan Terkait dana hibah Kadin, Maruli menyebut, praperadilan ini masih prematur. “Apapun putusan hakim, penyidikan terhadap kasus ini akan tetap jalan,” ujar mantan Dirdik pada Jampidsus Kejagung itu. Terpisah, Kuasa hukum pemohon praperadilan, justru mencurigai atas kehadiran Maruli di PN Suarabya. Kuasa Hukum pemohon mencurigai, ada agenda di luar konteks hukum di balik penyidikan yang dilakukan tim Kejati tersebut. Hal itu dikatakan Togar Manahan Nero, salah satu dari tim kuasa hukum Diar Kusuma Putra, Wakil Ketua Umu Kadin Jatim selaku pemohon praperadilan. Dia mengkritisi kengototan Kajati untuk mengusut dana hibah Kadin dengan alasan kasus tersebut sudah inkracht. “Jangan sampai masyarakat Jawa Timur menganggap Kejagung mengirim orang yang tidak cualified untuk jadi Kajati Jawa Timur. Jangan menunjukkan kesewangan hukum,” kata Togar. Togar, bahkan menyinggung keterkaitan Maruli, dengan dugaan isu suap penanganan kasus bantuan sosial (Bansos) di Provinsi Sumatera Utara, yang beberapa waktu lalu sempat menyeret nama Maruli. Sementara itu, beberapa jam kemudian, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, menujukkan “taringnya” dengan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Logistik Pilpres dan Legislatif di KPU Jatim tahun 2014 lalu, setelah menjalani pemeriksaan. Dua dari tersangka adalah pejabat KPU Jatim yakni, Acmad Suhari (PNS) selaku Staf Bagian Program pada Sekretaris KPU Jatim atau bendahara dan Anton Yuliono, (PNS) Sekretariat KPU Jatim atau pejabat penandatangan surat perintah membayar (SPM). Sementara Nanang Subandi, selaku rekanan. Ketiganya ditahan atas kasus dugaan korupsi penyimpangan pengadaan dan distribusi logistic Pilpres dan Pileg 2014 lalu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim.  (Redaksi)

Perdata Kajati Jatim, Pantau Langsung Sidang Praperadilan Kadin

Kajati Jatim, Maruli Hutagalun (baju Safari) Surabaya – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (KaJati Jatim), Maruli Hutagalung memantau l...

Pengacara Trisno Hardani Praperadilkan Polrestabes Surabaya Ke PN Surabaya

00.26 beritakorupsi 0

Perdata Pengacara Trisno Hardani Praperadilkan Polrestabes Surabaya Ke PN Surabaya

Pemohon Pra Peradilan (foto kiri) dan Termohon Polrestabes Surabaya (kanan) Surabaya – H.R. Trisno Hardani dan Adisurya saetianegara, d...

Masa Penahanan Tidak Diperpanjang, Hakim Gugurkan Gugatan Praperadilan

00.23 beritakorupsi 0

Perdata Masa Penahanan Tidak Diperpanjang, Hakim Gugurkan Gugatan Praperadilan

Dari kanan, Adisurya saetianegara, Bryan Emanurio dan H.R. Trisno Hardani Surabaya – Kekecewaan H.R. Trisno Hardani, Adisurya saetianeg...

Hakim PN Surabaya Kabulkan Gugatan Praperadilan Kadin Jatim

00.14 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqgRAwkqbEUYHjDli7o-v7DRYcIh2xucdT-ie4CYJzVSwdVHP0m_vVjxoVoj2fpQr7aK02dj5wGsJOun_czpm9GsH5ORWIJANg6_qSWILa7X4mnlERS8-2AoAtBfvxcvfdr_Y94mS1_mM/s1600/4.+Kasindik+Kejati+Jatim%252C+Dandeni+H.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqgRAwkqbEUYHjDli7o-v7DRYcIh2xucdT-ie4CYJzVSwdVHP0m_vVjxoVoj2fpQr7aK02dj5wGsJOun_czpm9GsH5ORWIJANg6_qSWILa7X4mnlERS8-2AoAtBfvxcvfdr_Y94mS1_mM/s320/4.+Kasindik+Kejati+Jatim%252C+Dandeni+H.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasindik Kejati Jatim, Dandeni H</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya  – Hakim tunggal PN Surabaya Efran Basuning, mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh pengurus Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, terhadap proses penyidikan ulang penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang dilakukan Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur, pada Senin, 7 Maret 2016. Dalam persidangan, dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim tunggal Efran menyatakan, setelah mendengarkan seluruh materi persidangan yang berlangsung sejak pekan lalu, pihaknya mengabulkan gugatan dari pemohon. Dengan demikian, dua surat perintah penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jatim terkait perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dua sprindik yang dimaksud hakim adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor No. Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tertanggal 15 Februari 2016. Sprindik pertama terkait tindak pidana korupsi, dan sprindik kedua tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus Korupsi Penggunaan Dana Hibah Kadin Jatim Sudah Di Sidangkan Dan Putusan Sudah Inkrah Seperti diberitakan sebelumnya, pengurus Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejati Jatim yang mengusut ulang perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang telah inkrah di pengadilan, dan yang telah membuat dirinya menjalani menjadi terpidana dalam perkara tersebut. Diar divonis satu tahun dan dua bulan penjara dengan denda sebesar Rp 100 juta serta harus mengembalikan uang negara Rp 9 miliar sesuai putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 18 Desember 2015. Diar pun sudah menjalani hukuman serta mengembalikan uang negara. Namun, perkara itu kembali dibuka oleh Kejati Jatim. 
 Kuasa hukum pemohon, Amir Burhanuddin, mengatakan, putusan hakim membuktikan, bahwa dibukanya kembali kasus lama itu memang tidak sah dan tidak berdasar hukum. ”Di dalam persidangan, saksi ahli dari pakar hukum dan bahkan dari BPKP memang menyatakan bahwa fakta hukum yang disampaikan pihak termohon atau Kejati Jatim adalah fakta lama yang telah terangkum di penyidikan setahun lalu. Jadi jelas bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon sebenarnya tidak dapat dilakukan lagi alias nebis in idem. Bagaimana mungkin klien kami yang sudah menjalani hukuman atas kesalahannya kembali dihadapkan pada ketidakpastian hukum,” tegas Amir. Amir menambahkan, putusan hakim juga secara jelas menyatakan bahwa tidak bisa dilakukan adanya upaya hukum lanjutan. Pasalnya, sprindik sudah dinyatakan tidak sah oleh hakim, sehingga secara otomatis upaya untuk membuka kasus itu dalam bentuk apapun juga tidak sah secara hukum. Amir : Perkara Ini Adalah Kategori Yang Tidak Bisa Disidik Lagi, Nebis In Idem. ”Sprindik sudah dinyatakan tidak sah. Otomatis penyelidikan maupun penyidikan atas masalah ini juga tidak bisa dilakukan. Intinya, sebagaimana terlihat pada bukti dan keterangan saksi di pengadilan, perkara ini adalah kategori yang tidak bisa disidik lagi. Nebis in idem,” kata Amir usai sidang. Kuasa hukum pemohon yang lainnya, Mustofa Abidin, mengatakan, terkait pokok perkara, diketahui bahwa perkara pidana yang lain atau yang menyertainya sudah diketahui pada penyidikan terdahulu di mana kliennya sudah menerima dan menjalani hukuman. 
 ”Dengan putusan hakim yang gamblang ini, kami berharap pihak termohon tidak merugikan pemohon lagi ke depannya. Pemohon sudah menjalani hukuman dan telah pula membayar ganti rugi. Jangan lagi dihadapkan pada ketidakpastian hukum atas perkara yang sama atau yang menyertainya,” kata Mustofa. Dia menambahkan, fakta materiil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon saat ini sama dengan perkara yang dulu sudah dituntutkan ke pemohon. Berdasarkan Surat Tuntutan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terbukti bahwa fakta-fakta seputar penggunaan dana hibah Kadin Jatim untuk pembelian saham perdana (Initial Public Offering/IPO) Bank Jatim tahun 2012 sudah diketahui/telah terungkap dalam penyidikan perkara ini setahun lalu. ”Terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap pada penyidikan yang lalu, apabila penyidik tidak melakukan penuntuan saat itu, tidak serta-merta bisa dibuka lagi di kemudian hari. Saksi ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej juga menyatakan, jika dalam satu fakta hukum terjadi dua perbuatan pidana di dalamnya, ternyata dalam fakta hukum tersebut hanya dituntut salah satu, lalu di kemudian hari dituntut satunya lagi, maka sesungguhnya masuk dalam pengertian nebis in idem. Karena fakta materiilnya sama. Itulah mengapa perkara ini tidak dapat dibuka kembali,” tegas Mustofa. Penyidik, imbuh Mustofa, sudah mengetahui fakta-fakta terkait penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang dipinjam sementara untuk dipakai membeli saham IPO Bank Jatim dalam penyidikan setahun lalu. Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sudah dilakukan untuk menghitung kerugian negara atas perkara tersebut. Majelis Hakum : Jangan Sampai Orang Dituntut Lalu Putusannya Sudah Berkekuatan Hukum Tetap “Termohon alias jaksa sudah tahu adanya fakta tersebut. Jangan sampai orang dituntut lalu putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, dia hidupnya tidak tenang, karena fakta yang sama diselidiki dan disidik lagi,” kata Mustofa. Dalam sidang sebelumnya, saksi ahli Bambang Nurcahyo dari BPKP juga menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait dugaan penyimpangan dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 s/d 2014. Termasuk dalam audit itu meliputi penggunaan dana untuk pembelian saham IPO Bank Jatim. BPKP pun telah menetapkan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai kerugian negara. Kerugian negara tersebut dalam persidangan di pengadilan sudah dibayar seluruhnya oleh pemohon. ”Sehingga jelas bahwa perkara ini sudah selesai, sudah berkekuatan hukum tetap. Sekali lagi, klien kami pun sudah menjalani hukuman. Kalau kemudian perkara ini dibuka lagi, klien kami sangat dirugikan karena dia berpotensi menanggung hukuman dua kali atas kesalahan yang sama. Oleh karena itu, kami mengapresiasi putusan hakim yang mengabulkan gugatan praperadilan klien kami,” pungkas Mustofa. Terpisah. Terkait dkabulkannya gugatan Praperadilan Kadin Jatim oleh Hakim PN Surabaya, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi mengatakan, akan mempelajari dahulu putusan tersebut. Menurut Dandeni, putusan Majelis Hakim PN Surabaya dianggap aneh. Alsannya, Eksepsi Kejati selaku termohon diterima Majelis Hakim, tetapi pokok gugutan Kadin tidak ditolak. “Kita pelajari dulu lah putusannya. Karena aneh banget, di satu sisi katanya eksepsi kami diterima, tapi pokok gugatan mereka (Kadin) tidak ditolak malah diterima. Jadi akan kita pelajari dari sisi mana Hakim melihat ini ne bis in idem. Karena ini preseden buruk untuk penegakan hukum. Sprindik umum yang belum menetapkan tersangka di prapid bahkan dimenangkan dengan alasan ne bis in idem. Ne bis in idem nya dimana ? Kan tersangkanya belum ditetapkan,” pungkas Dandeni. Ditanya kenapa tidak sejak awal Kejati melakukan penyidikan terkait saham IPO Bank Jatim, Dandeni menjelaskan, bahwa ini adalah strategi penyidikan. “Kalau soal kenapa nggak dari dulu, dik-nya itu kan strategi penyidikan saja dan tidak ada aturan yang mewajibkan perkara splitzing harus diajukan ssecara bersamaan, nggak ada aturan yang kami langgar kalau soal itu,” ujar Dandeni. Ditanya lebih lanjut, langkah yang akan diambil oleh Kejati Jatim, termasuk akan menerbitkan Sprindik baru termasuk dengan calon tersangkanya, Dandeni, mengatakan, itu salah satu kemungkinan. “Itu salah satu kemungkinan. Tunggu aja nanti,” terangnya.  (Redaksi)

Perdata Hakim PN Surabaya Kabulkan Gugatan Praperadilan Kadin Jatim

Kasindik Kejati Jatim, Dandeni H Surabaya – Hakim tunggal PN Surabaya Efran Basuning, mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan ol...

Empat Tersangka Korupsi PT Garam “Gagal Saksikan GMT”

00.06 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN0cAyX09_h6yUAbnyxtSxIMpTwbK3ROPikS2eGs1HkIN173LofvGOQwrmgD4LJ3lNxxcfl4bvcgQL-s-SqGr56I69fRABM_xze_eoG3L0Kesxcdj9coPJmciIBhCnaJSzs1fxCD2jyxU/s1600/2.+Wijono+Subagio.+SH.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN0cAyX09_h6yUAbnyxtSxIMpTwbK3ROPikS2eGs1HkIN173LofvGOQwrmgD4LJ3lNxxcfl4bvcgQL-s-SqGr56I69fRABM_xze_eoG3L0Kesxcdj9coPJmciIBhCnaJSzs1fxCD2jyxU/s320/2.+Wijono+Subagio.+SH.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pengacara Wijono Subagio. SH</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya  – Empat tesangka kasus dugaan Korupsi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Garam (Persero) kurang lebih senilai Rp 4 M, “gagal menyaksikan fenomena Gerhana Matahari Total pada 9 Maret 2016 besok”. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan permohonan Praperadilan yang dilayangkan para tersangka saku pemohon melalui Kuasa Hukumnya, Wijono Subagyo, kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, selaku termohon melalui PN Surabaya, pada Senin 7 Maret 2016. Pengacara Wijono Subagyo, bukanlah orang baru dikalangan direksi PT Garam milik plat merah itu. Sebab, pada tahun 2004, Wijono Subagyo, adalah Kuasa Hukum/Penasehat Hukum Slamet Untung Irredenta yang menjabat selaku Derektur Keuangan PT Garam saat itu, untuk menyelesaikan beberapa kasus di Surabaya maupun diluar Pulau Jawa, berdasarkan surat perjanjian Kerjasama Hukum Nomor : 06001/HK/I/2004 tanggal 5 Januari 2004. Bahkan, saat penyidik Kejati Jatim memeriksa dan menetapkan Slamet sebagai tersangka dalam kasus Korupsi penjualan Garam 10 ribu ton, Wijono Subagyo sempat mendampinginya. Sehingga 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana PKBL mempercayakan ke dia (Wijono Subagyo) namun gagal. Keempat tersangka antara lain, Yulian Lintang (Mantan Direktur Keuangan dijaman Slamet selaku Dirut/Direktur utama PT Garam), Ahmad Fauzi Isyofwani, Muchsin dan Sudarto, ketiganya selaku mantan kepala bagian (Kabag) PKBL PT Garam. Para tersangka melayangkan gugatan permohonan Praperadilan setelah penyidik Kejati Jatim menetapkan dan kemudian menanhannya sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar 4 milliar. Dalam kasus ini, sebenarnya penyidik Kejati Jatim menetapkan 5 tersangka termasuk Slamet Untung Irredenta, mantan Direktur Keuangan dijaman Leo Pramuka selaku Dirut kemudian digantikan Slamet dan terakhir menjabat Komisiaris PT Garam sebelum terseret dalam kasus Korupsi, Namun karena Slamet, sedang menjalani hukuman pidana Penjara selama 1,2 tahun di rumah tahanan negara, dalam kasus korupsi penjualan Garam sebanyak 10 ribu ton pada tahun 2011-2012 lalu, sehingga tetap menunggu keempat kerabatnya itu di Rutan Medaeng, Waru, Sidoarjo. Terkait ditolaknya Praperadilan pemohon, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kasindik Kejati Jatim), Dandeni Herrdiana menyambut baik putusan Hakim PN Surabaya. Dia mengatakan akan secepatnya melimpahkan Perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Syukurlah. Pelimpahan akan secepatnya. Kalau nggak minggu ini paling lambat minggu depan sudah tahap II. Pokoknya sebelum masa tahanan Dik (penyidikan) berakhir sudah kita limpahkan,” pungkasnya. Kasus ini bermula saat Kementerian BUMN mengeluarkan kebijakan agar BUMN yang mengalami surplus memberikan bantuan pinjaman ke BUMN yang masih lemah. Bantuan pinjaman tersebut dipergunakan untuk program bantuan kepada masyarakat bernama PKBL. Saat itu salah satu BUMN yang menerima bantuan dana konsinyasi dari 13 BUMN ialah PT Garam (Persero). Dari tahun 2008 hingga 2012, PT Garam memperoleh bantuan dana sebesar Rp 93 miliar. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk program penguatan petani garam, dengan system model pinjaman atau kredit dengan bunga kecil. Dana yang seharusnya digunakan untuk program PKBL pada petani garam, namun sebaliknya tidak disalurkan. Hal itu diketahui dari hasil audit BPKP Perwakilan Jawa timur, yang menemukan adanya kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 4 miliar atau sekitar Rp Rp.3.911.199.736 rupiah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.  (Redaksi)

Perdata Empat Tersangka Korupsi PT Garam “Gagal Saksikan GMT”

Pengacara Wijono Subagio. SH Surabaya – Empat tesangka kasus dugaan Korupsi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Garam ...

BERITAKORUPSI.CO