“Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlr9FcoSF22dXBqT4WF6vaDv7YUBVhMbaX26zSW-9NBmIimvVfxsFIy36D8LMCEznTdw0WhGx82Nc3dhGATjkMj_wGufhgR9HubOaZO24frmfJd30JTzvvG9KdCET9q9LCOaYzEhp09U3kD8M5Gt4VEMDXm9tVrX1dtd9izU1baG7BMB2fmeOQYOEBOCM/s4160/IMG20260302165539.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlr9FcoSF22dXBqT4WF6vaDv7YUBVhMbaX26zSW-9NBmIimvVfxsFIy36D8LMCEznTdw0WhGx82Nc3dhGATjkMj_wGufhgR9HubOaZO24frmfJd30JTzvvG9KdCET9q9LCOaYzEhp09U3kD8M5Gt4VEMDXm9tVrX1dtd9izU1baG7BMB2fmeOQYOEBOCM/w640-h288/IMG20260302165539.jpg" width="640" /></a></div><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Tanpa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah, PT Surya Kerta Agung Dinilai Tak Berhak Lakukan Pengadaan Tanah – Lalu, Layakkah Perkara Ini Murni Dipidana?</span> Ditulis oleh: Jentar S</h3><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><span style="font-size: 18px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 18px;"><b>.CO - </b></span><br /> Sidang perkara dugaan penipuan dan penggelapan pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri kembali memantik perdebatan serius. Persidangan yang digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Kediri pada Senin, 2 Maret 2026 dengan agenda menghadirkan pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara yang justru membuka babak baru: proyek pembebasan tanah tersebut dinilai batal demi hukum.</p> <p dir="ltr">Perkara dengan nilai fantastis Rp183.450.000.000 yang terjadi pada 2019–2020 di tujuh desa dan dua Kecamatan di Kabupaten Kediri ini menyeret dua terdakwa, yakni Suratman bagian Manager Keuangan dan Kebun PT Bukit Dhoho Indah yang bergerak dibidang perkebunan, anak perusahaan PT Gudang Garam, T bk, dan Satya Andi Lala karyawan kontrak PT BDI. Keduanya disebut ditunjuk secara lisan oleh Suwardi karyawan PT Gudang Garam sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan, sementara Suwardi selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri yang ditunjuk langsung oleh Istata Taswin SIddharta sekaku Direktur PT Surya Kerta Agung (PT SKA) bergerak di bidang konstruksi dan jalan tol </p> <p dir="ltr">Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar soal dugaan penipuan atau penggelapan uang perusahaan PT SKA, melainkan legalitas kewenangan pengusahaan jalan tol itu sendiri </p> <p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: medium;">Ahli Administrasi Negara: Tanpa Perjanjian, Pengusahaan Tol Tak Sah</span> ;</b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifQD_-bMTrnwlPFFWMInKaBjgyDsswCxQVrl56e016N8bXaFB7s3_pRA01xej0769b7tG5mi3q9E6DBz-h9JF-H9l2DiBf317Vj9RKLaXR4x65ZeN3O5MOA5ayQe2pcLJkSoFgncd0MqsZw7nDkYmH74EOVCGT175UojXvAnSRYKfSzsG6HNW1-0-2wtI/s4160/IMG20260302165544.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifQD_-bMTrnwlPFFWMInKaBjgyDsswCxQVrl56e016N8bXaFB7s3_pRA01xej0769b7tG5mi3q9E6DBz-h9JF-H9l2DiBf317Vj9RKLaXR4x65ZeN3O5MOA5ayQe2pcLJkSoFgncd0MqsZw7nDkYmH74EOVCGT175UojXvAnSRYKfSzsG6HNW1-0-2wtI/w640-h288/IMG20260302165544.jpg" width="640" /></a>Tim Advokat Terdakwa I Suratman menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. Emanuel Sujatmoko, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Meski tidak hadir langsung, pendapat hukumnya (Legal Opinion/LO) dibacakan secara bergantian oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Budiarjo Setiawan, SH., MH, Prastiyo Silowidodo, SH, Suryanto, SH., MH, Dipa Kurniyantoro, SH., MH, Rekha Tustarama, SH., MH, Isom Nur Salim, SH. MH, Moh. Rofi’an, SH., MH, Al Hayu Muthoharoh, SH, Adhimas Satria Pamungkas, SH dan Andik Sukaca, SH secara bergantian di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Khairul, S.H., M.H.</p><p></p> <p dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Dalam LO tersebut, Dr. Emanuel</b></span> :</span> menegaskan bahwa PT Surya Kerta Agung (PT SKA) merupakan anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk yang berdiri berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 26 Juli 2019 dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Bidang usahanya mencakup pembangunan dan perbaikan jalan.<br /> Namun, di sinilah titik krusialnya.<br /> Menurutnya, PT SKA tidak memiliki kewenangan atau hak melakukan pengusahaan jalan tol tanpa adanya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Pemerintah melalui Menteri yang membidangi jalan. </p> <p dir="ltr">Jika pengusahaan dilakukan tanpa dasar tersebut, maka: “Tindakan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai akibat hukum sejak awal, karena dianggap tidak pernah ada.”</p> <p dir="ltr">Artinya, secara hukum administrasi, pengadaan tanah yang dilakukan untuk proyek tol tersebut dapat dinyatakan cacat prosedur dan kewenangan. Tidak ada perencanaan resmi dan tidak ada penetapan lokasi sebagaimana disyaratkan regulasi.</p> <p dir="ltr">Dr. Emanuel mendasarkan pendapatnya pada sejumlah regulasi strategis, mulai dari UU Jalan, UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, hingga berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang jalan tol dan pengadaan tanah.</p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Jika Administrasinya Batal, Bagaimana Pidananya?</span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9pgb_jBK8H5tXjVxSKvoyS7e87iw7HKN2UoH04ptMYAsLR1BqhkCjG-BwOX0FAQL0LJbwJjWwoZD-khQzi59M9zd3GJWI0m1sbcHHRi2Ra5n4ggMcAk3ahq5fN9BTzV4XIplHhiJacy0Y5E77R5ih7tyhHO_0ZOkVpibLmuVhEom2ZG8WDyiyTS4UDU/s4160/IMG20260302165543.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9pgb_jBK8H5tXjVxSKvoyS7e87iw7HKN2UoH04ptMYAsLR1BqhkCjG-BwOX0FAQL0LJbwJjWwoZD-khQzi59M9zd3GJWI0m1sbcHHRi2Ra5n4ggMcAk3ahq5fN9BTzV4XIplHhiJacy0Y5E77R5ih7tyhHO_0ZOkVpibLmuVhEom2ZG8WDyiyTS4UDU/w640-h288/IMG20260302165543.jpg" width="640" /></a></p><div><span style="color: red;"><b>Pertanyaan besar kemudian muncul:</b></span></div> Jika pengusahaan jalan tol itu sendiri tidak sah dan batal demi hukum, apakah pembebasan lahan yang menjadi objek perkara pidana ini masih dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan?<p></p> <p dir="ltr">Pertanyaan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keterangan ahli pidana sebelumnya, Dr. Sholahuddin, dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.</p> <p dir="ltr">Ia menjelaskan bahwa dalam Pasal 372 KUHP lama (WvS), unsur kesengajaan harus diarahkan pada sifat melawan hukum dari perbuatan memiliki barang yang bukan miliknya.</p> <p dir="ltr">Artinya, untuk menyatakan seseorang bersalah atas penggelapan, harus dibuktikan: Ada penguasaan atas barang atau uang; Ada kesengajaan untuk memiliki;<br /> Ada unsur melawan hukum; Ada hubungan langsung dengan perbuatan inti yang didakwakan.</p> <p dir="ltr">Lebih jauh, ia menegaskan konsep penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana: Tidak semua pihak yang terlibat dalam aktivitas administratif, koordinatif, atau teknis otomatis dapat dipidana. Harus diuji hubungan langsungnya dengan delik inti.</p> <div><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Apakah Ini Sengketa Administratif yang Dipidana?</span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0t_GMHrbF1FMmFDPDTD1On2dCOrwVVaQIUPQCSCwDbgRnOp7cflFfc3hSMKEspPfrWIQScw-JUjKwGOrGb7ZjjxSzq7-dUUl_7TJ3xyysxe1IDgQikM_EWKpvI5G8HiLS3D4gkqYfcx1_FH_BKXFmSyzPTozVzU1BJMWEbXSneck0SeNs9IT8E6DUXzY/s4160/IMG20260302172434.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0t_GMHrbF1FMmFDPDTD1On2dCOrwVVaQIUPQCSCwDbgRnOp7cflFfc3hSMKEspPfrWIQScw-JUjKwGOrGb7ZjjxSzq7-dUUl_7TJ3xyysxe1IDgQikM_EWKpvI5G8HiLS3D4gkqYfcx1_FH_BKXFmSyzPTozVzU1BJMWEbXSneck0SeNs9IT8E6DUXzY/w640-h288/IMG20260302172434.jpg" width="640" /></a></div>Di sinilah letak keganjilan yang kini menjadi bahan perdebatan tajam. Jika benar PT SKA tidak memiliki kewenangan melakukan pengusahaan jalan tol karena tidak ada PPJT dengan pemerintah, maka: Apakah pembebasan lahan tersebut sejak awal merupakan tindakan administratif yang cacat?<p></p> <p dir="ltr">Jika cacat, apakah konsekuensinya ranah hukum administrasi dan perdata? Atau tetap dapat ditarik menjadi pertanggungjawaban pidana individual? Sebab, hukum pidana adalah ultimum remedium — upaya terakhir. Ia tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan kekeliruan administratif atau konflik kewenangan korporasi yang belum jelas dasar legalitasnya.</p> <div><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Majelis hakim bahkan menyoroti status karyawan dalam konteks penggelapan:</span></b> </div><div>Apakah seseorang dapat dianggap memiliki tanggung jawab pidana hanya karena menerima gaji, meskipun tidak ada pengangkatan tertulis?</div> <p dir="ltr">Ahli pidana menjawab, bisa saja, tetapi tetap harus dibuktikan adanya penguasaan uang dan unsur pidananya secara konkret.<br /> Benang Kusut Korporasi dan Tanggung Jawab</p> <p dir="ltr">Fakta bahwa proyek ini melibatkan anak perusahaan dari korporasi besar yaitu PT Gudang Garam, memunculkan pertanyaan lebih luas: Siapa sebenarnya yang memegang kendali kebijakan? Apakah keputusan pembebasan lahan lahir dari struktur korporasi resmi? Mengapa tidak ada perjanjian pengusahaan jalan tol lebih dahulu? Apakah para terdakwa hanya pelaksana teknis di lapangan? Ataukah mereka memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dana ratusan miliar tersebut?</p> <p dir="ltr">Jika proyeknya sendiri dinilai tidak sah secara administrasi, maka konstruksi pertanggungjawaban pidana menjadi tidak sederhana.</p> <p dir="ltr">Publik Menunggu Ketegasan Hakim<br /> Sidang yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB namun baru dimulai pukul 16.55 WIB itu berlangsung hingga sore dengan atmosfer tegang. Pendapat ahli administrasi negara yang menyebut tindakan tersebut “batal demi hukum” jelas bukan hal ringan.</p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Kini publik menunggu:</span></b><br /> Akankah Majelis Hakim melihat perkara ini semata sebagai dugaan penggelapan dana perusahaan? Atau mempertimbangkan aspek legalitas dasar proyek yang justru dinilai tidak memiliki kewenangan hukum sejak awal?</p> <p dir="ltr">Satu hal yang pasti, perkara ini bukan sekadar soal Rp183 miliar. Ia menyentuh prinsip mendasar dalam negara hukum: tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum.<br /> Dan jika benar sejak awal kewenangan itu tidak pernah ada, maka pertanyaannya menjadi sangat tajam: Apakah yang batal demi hukum dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana?</p> <p dir="ltr">Pertanyaannya kemudian, mengapa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri tidak berupaya mencari aktor intelektual dibalik kasus perkara pidana penipuan atau penggelapan pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju bandara Dhoho Kediri?</p> <p dir="ltr">Mengapa JPU tidak menghadirkan Istata  Taswin Siddharta selaku Direktur PT SKA sebagai saksi dalam persidangan untuk dikonfrontir dengan Suwardi selaku Ketua Tim pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Kediri, atau memang ada yang ditutupi agar perkara ini tidak terang benderang?</p></div>

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor “Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

Tanpa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah, PT Surya Kerta Agung Dinilai Tak Berhak Lakukan Pengadaan Tanah – Lalu, Layakkah P...

»

Sidang Tol Bandara Dhoho Kediri: Ahli Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH Sentil Aktor Intelektual - “Yang Menyuruh Melakukan Adalah Pelaku”

<div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both;"><h3 style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGtMpAAd0SgCnPNl9at6LfaGB-XaBS0vr0ljV2cp7FulBaDA4ZTjyS0Td1JS2hM-EEMbEYjiWDTPONkAYupFD6JUs-pZNZDBwa7yy2kPzqkwuVdly0JlmGt4bRaY62oGbkTbDEjjaSo64SPuTge94WNJ_er2lC1R20KyR-CqBbZLggsneARX2ZzaF-ekY/s1536/PT%20SKA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="602" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGtMpAAd0SgCnPNl9at6LfaGB-XaBS0vr0ljV2cp7FulBaDA4ZTjyS0Td1JS2hM-EEMbEYjiWDTPONkAYupFD6JUs-pZNZDBwa7yy2kPzqkwuVdly0JlmGt4bRaY62oGbkTbDEjjaSo64SPuTge94WNJ_er2lC1R20KyR-CqBbZLggsneARX2ZzaF-ekY/w401-h602/PT%20SKA.jpg" width="401" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Apakah Suwardi Karyawan PT Gudang Garam selaku Ketua Tim pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada tahun 2019-2020 yang menyuruh atau menunjuk secara lisan Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 turut bertanggung jawab?” </span></h3><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"><span>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span>    </span></span></div><div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 sebesar Rp183.450.000.000 di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten di Kediri yang merugikan keuangan <span style="color: red;">PT. Surya Kerta Agun</span>g (PT SKA), anak perusahaan <span style="color: red;">PT Gudang Garam (PT GG). Tbk</span> sebesar Rp133.533.694.800 yang menyeret <span style="color: red;">Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo</span> selaku Manager Keuangan dan Kebun <span style="color: red;">PT. Bukit Dhoho Indah</span> (anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk) dan <span style="color: red;">Terdakwa II Satya Andi Lala</span> Karyawan kontrak PT. Bukit Dhoho Indah (PT BDI), keduanya ditunjuk secara lisan oleh Suwardi sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kediri dengan agenda mendengarkan pendapat Ahli Pidana yang dihadirkan Tim Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa I Suratman</span></span></div></h3>Tim Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa I Suratman, yakni Budiarjo Setiawan, SH., MH, Prastiyo Silowidodo, SH, Suryanto, SH., MH, Dipa Kurniyantoro, SH., MH, Rekha Tustarama, SH., MH, Isom Nur Salim, SH. MH, Moh. Rofi’an, SH., MH, Al Hayu Muthoharoh, SH, Adhimas Satria Pamungkas, SH dan Andik Sukaca, SH menghadirkan Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, SH., MH dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kediri dengan agenda mendengarkan pendapat Ahli Pidana dari Tim Advokat Terdakwa (Kamis, 12 Pebruari 2026), diketuai Majelis Hakim yang juga Ketua PN Kediri Khairul, S.H., M.H dengan dibantu 2 Hakim anggota serta Panitra Pengganti (PP).<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga :</b></span><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: #2b00fe;">Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: Tim PH Terdakwa Menyebut Dugaan Unsur Kerugian Keuangan Negara Jadi Tidak Terungkap - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html<br /></a></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfHwwGZ8SgMJj02PewChSyDGnP3LKEIL3hT4l_d8ZqibpZwToTA6c5HziPpsnX9GWYfbm1BtqUl7Go8EHjcVBJARHW4AsXtnHxrdn9fyXEwVRmPUCsNS4p38QKYX8-v9FbOBTWtxn_CmLm_gB8i44-zSRE63TfVZm3NM9odRkacOEhIBfLM83gDWe5eZ8/s617/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="617" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfHwwGZ8SgMJj02PewChSyDGnP3LKEIL3hT4l_d8ZqibpZwToTA6c5HziPpsnX9GWYfbm1BtqUl7Go8EHjcVBJARHW4AsXtnHxrdn9fyXEwVRmPUCsNS4p38QKYX8-v9FbOBTWtxn_CmLm_gB8i44-zSRE63TfVZm3NM9odRkacOEhIBfLM83gDWe5eZ8/w640-h480/2...jpg" width="640" /></a></div>Dihadapan Majelis Hakim, Dr. Sholahuddin, SH., MH selaku Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya menjelaskan, tindak pidana penggelapan kalau di WvS (Wetboek van Strafrecht) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) lama Pasal 372, itu harus hati-hati karena ada perbedaan, <br /><br /><i>“kalau di wvs KUHP lama Belanda dia menggunakan kesengajaan berulang-ulang. Artinya begini, rumusan deliknya itu barangsiapa sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya punya orang lain yang sudah berada di tangannya itu namanya penggelapan. Jadi kesengajaan pelaku untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya punya orang lain, kesengajaan pelaku itu harus diarahkan pada sifat melawan hukumnya,  perbuatan,”</i> jelasanya atas pertanyaan Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Ketua Tim Advokat Terdakwa<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga :</b></span><br /><div style="margin-left: 40px;"><span style="color: #2b00fe;">Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: JPU Menghadirkan Saksi Suwardi Kariyawan PT Gudang Garam Selaku Ketua Tim - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html</a><br /><br />JPU Menghadirkan 7 Orang Saksi Dalam Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html<br /></a></span></div><br />Lebih lanjut Dr. Sholahuddin, SH., MH menjelaskan,<i> “karena ada orang yang memiliki barang orang lain, memiliki di sini artinya bisa menjual, menggadaikan, mengambil keuntungan dari situ, itu namanya memiliki dalam pasal penggelapan. Dan kemudian kalau penggelapan itu barang yang dimilikinya sudah berada di dalam kekuasaannya. Misanya dititipkan oleh orang yang punya barang. Jadi barang tersebut sudah berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jadi pasal penggelapan itu menegaskan Pasal 378, begitu juga pasal 378 bisa menegaskan Pasal 372. Artinya kalau terbukti pasal penggelapan pasti bukan penipuan, kalau terbukti pasal penipuan pasti bukan penggelapan”.</i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwsMT8kCfFswygndP5ln6NI-MKlnfnv4pTN6SpVwNGJ1Z7iN4rCfJq_aQv7QLXOigiVetFTmvAErhq8Xs_NDmDVW3n5fCGz14pAjjw36408pJj-VXdAdtNbHqesBC7i1x0unFyaE9ISD1vWy_4fX5YDIEFqes002VYHw3Qgq5avo323mWwTCHTh_hVSHc/s840/Ahli.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="840" data-original-width="553" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwsMT8kCfFswygndP5ln6NI-MKlnfnv4pTN6SpVwNGJ1Z7iN4rCfJq_aQv7QLXOigiVetFTmvAErhq8Xs_NDmDVW3n5fCGz14pAjjw36408pJj-VXdAdtNbHqesBC7i1x0unFyaE9ISD1vWy_4fX5YDIEFqes002VYHw3Qgq5avo323mWwTCHTh_hVSHc/w422-h640/Ahli.jpg" width="422" /></a></div>Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk terlebih Terdakwa I Suratman pun ingin tau lebih lanjut penjelasan dari Dr. Sholahuddin, SH., MH selaku Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya ini, terkait dengan peran orang lain dalam kasus pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri selain dari Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala termasuk Ganang yang sudah terlebih dahulu diadili dalam kasus ini dan divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 4 bulan dari tuntutan JPU selama 4 tahun<br /><br /><i>“Menurut doktrin hukum pidana, apabila suatu perkara terdapat beberapa orang misalnya a, b, c dan seterusnya yang masing-masing melakukan perbuatan administratif, koordinatif dan teknik yang berbeda-beda. Apakah setiap perbuatan tersebut secara otomatis dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan pidana ataukah harus diuji terlebih dahulu hubungan langsungnya dengan perbuatan inti yang didakwakan,”</i> tanya Budiarjo Setiawan, SH., MH<br /><br />Menanggapi pertanyaan Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Advokat Terdakwa, Dr. Sholahuddin, SH., MH menjelaskan, apabila ada pelaku tindak pidana itu lebih dari satu orang itu namanya ada penyertaan. Makanya di dalam konsep penyertaan itu yang dianggap pelaku tindak pidana<br /><br /><i>“Ya. Itu nanaya ada penyertaan. Jadi apabila ada pelaku tindak pidana itu lebih dari satu orang itu namanya ada penyertaan. Makanya dalam konsep penyertaan, yang dianggap pelaku tindak pidana itu, pertama, orang yang secara sendiri-sendiri melakukan tindak pidana itu pelaku namya. Orang yang menyuruh melakukan itu namanya pelaku. Orang yang bersama-sama melakukan sebagai pelaku. Orang yang membujuk melalukan itu pelaku. Orang yang dibujuk untuk melakukan, itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi beda dengan orang yang disuruh untuk melakukan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana,”</i> jelasanya secara gamblang<br /><br />Tak hanya Tim Advokat Terdakwa I Suratman, salah seorang anggota Majelis Hakim pun turut menanyakkan Ahli.<i> “Apakah bisa dikatakan karyawan meski tidak ada pengangkatan secara tertulis bila orang tersebuat menerima gaji?”.</i><br /><br />Ahli menjelaskan<i> “bisa, untuk membuktikan Pasal 374 dan 372 harus di buktikan dulu dan apakah ada penguasaan uang pada terdakwa? Itu suatu hal yang berbeda”.</i><br /><br />Dari pertanyaan Tim Advokat Terdakwa, Budiarjo Setiawan, SH., MH dengan penjelasan Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. Sholahuddin, SH., MH menimbulakan pertanyaan:   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnZJuVf_6fDcZxCBLNM94bswtCKECoHQSJAOkRGd3N9Q9R_vJWXgoklKvFZ4GkHkT8C0hkuhxhJz0b8Gji8bLM5B-YNWk0xT1RGSgqVqaJp-ozAvzoXEclN3TCEyJeIIuQVNouf-JhYVXhkF-iDJ2gxe2adohVY96oA9UFOl7W314WfDVCgt9huZmSRgQ/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnZJuVf_6fDcZxCBLNM94bswtCKECoHQSJAOkRGd3N9Q9R_vJWXgoklKvFZ4GkHkT8C0hkuhxhJz0b8Gji8bLM5B-YNWk0xT1RGSgqVqaJp-ozAvzoXEclN3TCEyJeIIuQVNouf-JhYVXhkF-iDJ2gxe2adohVY96oA9UFOl7W314WfDVCgt9huZmSRgQ/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Apakah Suwardi selaku Ketua Tim pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 yang menyuruh atau menunjuk secara lisan Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 turut bertanggung jawab dalam kasus ini?<br /><br />Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa <span style="color: red;">Suwardi, karyawan PT Gudang Garam</span> ditujuk secara lisan oleh <span style="color: red;">Istata Taswin Siddharta selaku Direktur PT. Surya Kerta Agung</span> yang juga salah satu Direktur PT Gudang Garam sebagai <span style="color: red;">Ketua Tim</span> pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020. Kemudian Suwardi menunjuk secara langsung Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala sebagai anggota Tim yang bertugas dilapangan. Hal ini dijelaskan oleh Suwardi pada saat dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan, Kamis, 15 Najuari 2026<br /><br />Menurut Suwardi, bahwa <span style="color: red;">SOP (Standar Operasional Prosedur)</span> memastikan anggota Timnya bisa membebaskan lahan yang sudah di target perusahaan sesuai harga pagu, yaitu sebesar Rp250 ribu per meter di lokasi 7 Desa. Namun saat ditanya tentang SOP tersebut Suwardi tak dapat menjelaskan. Tetapi Suwardi mengatakan saat itu bersedia di kronfrontir dengan Istata<br /><br />Bahkan Suwardi beberapa kali diingatkan oleh Budiarjo Setiawan selaku Ketua Tim Advokat Terdakwa karena dianggap keterangannya tidak sesuaui dengan keterangan sebelumnya saat sebagai saksi dalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan Terdakwa/Terpidana Ganang Susanto Bin Sujiman<br /><br />Setelah Suwardi menunjuk secara lisan Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri, Terdakwa II Satya Andi Lala memperkenalkan Ganang Susanto Bin Sujiman dan Slamet Rohadi kepada Terdakwa I Suratman. Dan Suratman pun melaporkannya kepada Suwardi selaku Ketua Tim <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7R8nQi3wSbMMtYSdgKvZvC7nV3t8t4AipJekKQ9LUM7Zh_ByUb-KHbPS14vSuBrXYNMmKlFppYmpZKfaBbsGkFSoNJpvWLaq7mDbJBfqWe0RXGye56YGa36BmRQgyIgu_pds8T-uNmiUBAM6FikQwfdvPSDdnSjlibzYTEwbagKNYhw9tHnJ9QK9L79A/s640/3...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7R8nQi3wSbMMtYSdgKvZvC7nV3t8t4AipJekKQ9LUM7Zh_ByUb-KHbPS14vSuBrXYNMmKlFppYmpZKfaBbsGkFSoNJpvWLaq7mDbJBfqWe0RXGye56YGa36BmRQgyIgu_pds8T-uNmiUBAM6FikQwfdvPSDdnSjlibzYTEwbagKNYhw9tHnJ9QK9L79A/w640-h288/3...jpg" width="640" /></a></div>Dalam proses dilapangan, Ganang berhubungan langsung dengan masyarakat pemilik lahan, Kepala Desa dan Notaris. Kepala Desa melakukan perubahan nama pemilik lahan di buku C Desa yang disebut dengan Konversi. Dimana pemilik yang sebenarnya menjadi nama orang lain,, dan Kepala Desa menerima imbalan yang sebesar Rp1,5 juta untuk satu nama<br /><br />Setelah dokumen ditangan Ganang, kemudian Ganang meminta tanda tangan Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala lalu dilaporkan ke Suwardi dan Suwardi meneruskannya ke Istata. Penyerahan uang yang totalnya sebesar Rp188 miliar lebih untuk pembayaran lahan yang sudah di beli Ganang, diserahkan Bendahara/bagian keuangan PT SKA secara tunai kepada Ganang dan Slamet Rohadi, bukan kepada Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala<br /><br />Uang yang diterima Ganang, sebagian dipergunakan untuk pembayaran lunas sebagian lahan yang sudah dibeli, sebagian lagi uang muka dan dibagi-bagi oleh Ganang sebagai Fee termasuk ke Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah JPU Kejari Kota Kediri akan menuntut Kedua Terdakwa sebagai pelaku utama dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan pembesan lahan di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten di Kediri untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 sebesar Rp183.450.000.000 yang merugikan keuangan PT. Surya Kerta Agung (PT SKA), anak perusahaan PT Gudang Garam (PT GG). Tbk senilai Rp133.533.694.800 agar pihak lain tidak terseret?<br /><br />Atau Majelis Hakim PN Kediri akan memvonis Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala selaku pelaku utama mengingat Ketua Majelisnya adalah sama saat mengadili Ganang Susanto Bin Sujiman dalam perkara yang sama?<br /><br />Beranikah Majelis Hakim menyebut dalam putusannya adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab seperti yang dijelaskan Ahali Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. Sholahuddin, SH., MH ? (*) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Sidang Tol Bandara Dhoho Kediri: Ahli Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH Sentil Aktor Intelektual - “Yang Menyuruh Melakukan Adalah Pelaku”

“Apakah Suwardi Karyawan PT Gudang Garam selaku Ketua Tim pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada tahu...

»

Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri : JPU Menghadirkan 3 Kepala Desa

<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRIHlJ_eWyDmZhFB3l3CqazchBeeu1DqnhE9j98gXRsl_fgSsH6aNdNqRV2gn70fdUyxunEuBNKcYm9bt7fdcLYveM83P5hMpniQO34fTXlQNXa0vql4dCKZ59D3XmXB0yep8MUDIjIbn6ivZXHpTyVKaqjfPZqPOF_T6-WQkgiPJ3O6eByszdXwh8Yqc/s1280/IMG20260126175539_01.jpg" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRIHlJ_eWyDmZhFB3l3CqazchBeeu1DqnhE9j98gXRsl_fgSsH6aNdNqRV2gn70fdUyxunEuBNKcYm9bt7fdcLYveM83P5hMpniQO34fTXlQNXa0vql4dCKZ59D3XmXB0yep8MUDIjIbn6ivZXHpTyVKaqjfPZqPOF_T6-WQkgiPJ3O6eByszdXwh8Yqc/s320/IMG20260126175539_01.jpg" width="320" /></a></div><p></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><span>#Kalau Pembebasan Lahan</span></b><b><span> </span></b><b><span>d</span></b><b><span>i</span></b><b><span> </span></b><b><span>7</span></b><b><span> </span></b><b><span>D</span></b><b><span>e</span></b><b><span>s</span></b><b><span>a</span></b><b><span> </span></b><b><span>2</span></b><b><span> </span></b><b><span>Kecamatan</span></b><b><span> </span></b><b><span>Kabupaten </span></b><b><span>K</span></b><b><span>e</span></b><b><span>d</span></b><b><span>i</span></b><b><span>r</span></b><b><span>i</span></b><b><span> </span></b><b><span>untuk pembangunan Jalan Tol </span></b><b><span>m</span></b><b><span>enuju Bandara Dhoho Kediri oleh PT Surya Kerta Agung (PT SKA)</span></b><b><span> </span></b><b><span>pada </span></b><b><span>t</span></b><b><span>a</span></b><b><span>h</span></b><b><span>u</span></b><b><span>n</span></b><b><span> </span></b><b><span>2</span></b><b><span>0</span></b><b><span>1</span></b><b><span>9</span></b><b><span>-</span></b><b><span>2</span></b><b><span>0</span></b><b><span>2</span></b><b><span>0</span></b><b><span>,  </span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>l</span></b><b><span>u</span></b><b><span> </span></b><b><span>m</span></b><b><span>engapa</span></b><b><span> </span></b><b><span>pembelian</span></b><b><span> </span></b><b><span></span></b><b><span>p</span></b><b><span>u</span></b><b><span>l</span></b><b><span>u</span></b><b><span>h</span></b><b><span>an </span></b><b><span>h</span></b><b><span>e</span></b><b><span>k</span></b><b><span>tare </span></b><b><span>lahan</span></b><b><span> </span></b><b><span>t</span></b><b><span>i</span></b><b><span>d</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span> </span></b><b><span>m</span></b><b><span>e</span></b><b><span>n</span></b><b><span>g</span></b><b><span>a</span></b><b><span>t</span></b><b><span>a</span></b><b><span>s</span></b><b><span>n</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span>a</span></b><b><span>m</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span> </span></b><b><span>a</span></b><b><span>t</span></b><b><span>a</span></b><b><span>u</span></b><b><span> </span></b><b><span>t</span></b><b><span>i</span></b><b><span>d</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span> </span></b><b><span>d</span></b><b><span>i</span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span>u</span></b><b><span>k</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span> </span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span>g</span></b><b><span>sung</span></b><b><span> </span></b><b><span>o</span></b><b><span>l</span></b><b><span>e</span></b><b><span>h </span></b><b><span>PT </span></b><b><span>SKA</span></b><b><span> </span></b><b><span>d</span></b><b><span>e</span></b><b><span>n</span></b><b><span>g</span></b><b><span>an </span></b><b><span>p</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span>i</span></b><b><span>t</span></b><b><span>i</span></b><b><span>a</span></b><b><span> </span></b><b><span>r</span></b><b><span>e</span></b><b><span>s</span></b><b><span>m</span></b><b><span>i</span></b><b><span> </span></b><b><span>t</span></b><b><span>e</span></b><b><span>t</span></b><b><span>a</span></b><b><span>pi </span></b><b><span>m</span></b><b><span>e</span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>u</span></b><b><span>i</span></b><b><span> </span></b><b><span>p</span></b><b><span>i</span></b><b><span>h</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span> </span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>i</span></b><b><span>n</span></b><b><span> </span></b><b><span>?</span></b><b><span> </span></b><b><span>Apakah agar pemilik </span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>h</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span> tidak mengetahui bahwa pembel</span></b><b><span>i</span></b><b><span> yang sebenarnya adalah PT SKA anak perusahaan PT Gudang Garam</span></b><b><span> </span></b><b><span>?</span></b><b><span>#</span></b></span></h3><div style="text-align: justify;"><b>BERITA</b><span style="color: red;"><b>KORUPSI</b></span><b>.CO -</b>    </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 sebesar Rp183.450.000.000 di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten di Kediri yang merugikan keuangan PT. Surya Kerta Agung (PT SKA), anak perusahaan PT Gudang Garam (PT GG). Tbk sebesar Rp133.533.694.800 yang menyeret Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo selaku Manager Keuangan dan Kebun PT. Bukit Dhoho Indah (anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk) yang ditunjuk secara lisan oleh Suwardi sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim Pembebasan Lahan PT. SKA, dan Terdakwa II Satya Andi Lala Karyawan kontrak PT. Bukit Dhoho Indah (PT BDI) yang juga ditunjuk secara lisan oleh Suwardi sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan PT. SKA, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kediri dengan agenda pemeriksaan (mendengarkan keterangan) Saksi Selaku Kepala Desa yang dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody Novalita, SH., MH yang juga Kasi Pidum Kejari Kota Kediri dkk, pada Senin, 26 Januari 2026</span></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Salah satu Terdakwa dalam perkara tersebut diatas adalah Ganang Susanto Bin Sujiman  yang sudah divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 4 bulan dalam perkara Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kdr pada Kamis, 21 Aguustus 2025</span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtIjEmDGn4yBekpE321OgPPfIJ5g_a_p21wsYLYo3wciIeADZ7-pHxhjS9l9_57sdxjlzGoIExOacrL30HLi8Xu74cXBZbyZXvj1HU83tDDS7k_kvTnE0052LNRhcEdyJG_tIp3zaFPL10LSjZSi3k8VpBpH0wufixwsB4zrxI8OCyuL2-glVVdVR43Zw/s1280/IMG20260126175555_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtIjEmDGn4yBekpE321OgPPfIJ5g_a_p21wsYLYo3wciIeADZ7-pHxhjS9l9_57sdxjlzGoIExOacrL30HLi8Xu74cXBZbyZXvj1HU83tDDS7k_kvTnE0052LNRhcEdyJG_tIp3zaFPL10LSjZSi3k8VpBpH0wufixwsB4zrxI8OCyuL2-glVVdVR43Zw/w640-h360/IMG20260126175555_01.jpg" width="640" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">Ganang Susanto Bin Sujiman didakwa oleh JPU Muhamad Safir, SH., M.Hum, dkk dalam 2 Pasal, yaitu Pasal 378 Atau Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ganang dituntut pidana penjara selama 4 tahun. </span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Anehnya, Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala didakwa dalam 3 Pasal, yaitu (Primair) Pasal 374, atau (Subsider) Pasal 372, Atau Kedua Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sementara <span style="color: #001c31;">Saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan adalah: 1. Sumaryayuk, mantan Kades Bajakan, Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri 2913-2019,; 2. Sugeng Widodo, suami Sumarayayuk, selaku Kades Bakalan, Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri,; 3. H. Sony Nurcahyo Leksono, SE selaku Pj. Kades Maron, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri,; 4. Catur Sistanto selaku Bendahara pribadi Suratman, dan Saksi Rengga, sekretaris pribadi yang juga keponakan Terdakwa I Suratman</span></span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZPnlYq_rNfX7z1QqHGSSwS2-auqWG-N_3teYSMB-aExAk2bdQ6qXo7UjqBj5o8pTYkOZ4Xb40Z-0iMVYe87441T4Kl_cvXZviAAYCqVQpkfyIYp0FDVbAhUSXmIjjTg1IFyZb9qDQQrFbmOSeX7pseItuSQy2xeLV0yahPCkyB-E2ODsiXUDKrlbkIH4/s1280/IMG20260126175537_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZPnlYq_rNfX7z1QqHGSSwS2-auqWG-N_3teYSMB-aExAk2bdQ6qXo7UjqBj5o8pTYkOZ4Xb40Z-0iMVYe87441T4Kl_cvXZviAAYCqVQpkfyIYp0FDVbAhUSXmIjjTg1IFyZb9qDQQrFbmOSeX7pseItuSQy2xeLV0yahPCkyB-E2ODsiXUDKrlbkIH4/w640-h360/IMG20260126175537_01.jpg" width="640" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">Dihadapan Majelis Hakim, Saksi Sumaryayu mengakui bahwa uang yang diterimanya  dari Ganang Susanto sebesar Rp1,5 juta per orang adalah "sebagai upah" pencoretan" nama-nama di C Desa, namun saksi lupa berapa jumlahnya</span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">"Ya satu juta lima ratus untuk mencoret C Desa. Saya terima dari Ganang setelah tandatangan. Itu uang saksi," jawab Saksi Sumaryayu membela diri atas pertanyaan Majelis Hakim</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Namun jawaban Saksi Sunaryayu dianggap pemebanran diri oleh Majelis Hakim. "Itu kan menurut saudara. Saudara sadar nggak ?," tanya Majelis Hakim kemudian</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Saksi Sumaryayu menjelaskan, bahwa  pembelian lahan warga adalah untuk pembangunan jalan tol oleh PT Gudang Garam, yang disampaikan Ganang kepada Saksi Sumaryayu selaku kepala Des. Hal itu dijelaskan Saksi Sumaryayu menjawab pertanyaan Budiarjo Setiawan selaku Penasehat Hukum (PH) Terdakwa I Suratman maupun PH Terdakwa II</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">"Untuk jalan tol ke bandara oleh PT Gudang Garam," jawab Saksi Sumaryayu</span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVEwZy1p-WFy6TH4kMKSmbzAHuHvQ-wZHNt6RJM7kz2AhqRZMT6pWc8ytfGq4VsSxeO-YLwcVdXETtf9HGLPC-OHqN4BslxSAVsYH7JroaI79MeCSRaGQ5s9C2JNE60xLoCsyp4OowsaIB7-JuYxuQVX-fMwAyRnbKK7DEKFEq4QLRIOFmRKbkKqR1wmM/s1280/IMG20260126175536_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVEwZy1p-WFy6TH4kMKSmbzAHuHvQ-wZHNt6RJM7kz2AhqRZMT6pWc8ytfGq4VsSxeO-YLwcVdXETtf9HGLPC-OHqN4BslxSAVsYH7JroaI79MeCSRaGQ5s9C2JNE60xLoCsyp4OowsaIB7-JuYxuQVX-fMwAyRnbKK7DEKFEq4QLRIOFmRKbkKqR1wmM/w640-h360/IMG20260126175536_01.jpg" width="640" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">Saksi Sumaryayu mengakui kepada Majleis Hakim, bahwa ada pengalihan nama dari A ke B di C Desa. Saat Ganang menemui saya, sudah membawa nama-nama pemilik lahan yang akan dibeli oleh Ganang. Dan saat Ganang datang menemui Saksi  didampingi beberapa Brimob, sehingga Saksi percaya <span style="color: #001c31;">bahwa lahan warga sudah dibeli Ganang tanpa menunjukkan bukti jual beli atau kwitansi dipercaya </span></span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #001c31;">"Seharusnya pembeli dan penjual datang kepada saya. Tapi karena ini program pemerintah yang menunjuk PT Gudang Garam jadi saya percaya. Tidak ada bukti jual beli antara Ganang dengan pihak penjual termasuk kwitansi</span> yang ditunjukkan. Hanya mengatakan sudah beres, Bu," jawab Saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">"Saya percaya dengan PT Gudang Garam karena Ganang datang didampingi beberapa Brimob jadi tidak mungkin menipu," kata Saksi Sumaryayu</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Saat ditanya lebih lanjut oleh Budiarjo Setiawan terkait prosedur pembelian lahan untuk pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri, Saksi Sumaryayu selaku Kepala Desa mengatakan tidak ada. Hal ini sama seperti keterangan Saksi di BAP saat dipenyidikan yang mengatakan "tidak sesuai prosedur."</span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuwGIoFlzBt2XPWZ5L93Yc7JvZaSLEWm6tise0mZUldL01P7O44pTgSOkqJi64LkSXDnZcNXfrLTXdCLIA1tRTdmXycxeKdvUh0rTmgKuQ5Bc_gfUbGaH1UQSEcAp2ChZbThvC39hM99R1GK2hsPmWeYNOUzueo3cJozG7Df77nM5M_VwygSyZjqlFx30/s1280/IMG20260126175539_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuwGIoFlzBt2XPWZ5L93Yc7JvZaSLEWm6tise0mZUldL01P7O44pTgSOkqJi64LkSXDnZcNXfrLTXdCLIA1tRTdmXycxeKdvUh0rTmgKuQ5Bc_gfUbGaH1UQSEcAp2ChZbThvC39hM99R1GK2hsPmWeYNOUzueo3cJozG7Df77nM5M_VwygSyZjqlFx30/w640-h360/IMG20260126175539_01.jpg" width="640" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">Namun Saksi menjelaskan di persidangan mengetahui tentang prosedur pembebasan lahan untuk jalan tol</span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sementara keterangan Saksi <span style="color: #001c31;">H. Sony Nurcahyo Leksono, SE selaku Pj. Kades Maron Kecamatan Mojoroto Kota Kediri,</span> justru membuat heran Majelis Hakim. Sebab pengakuan Saksi yang mendatangi dokumen tetapi tidak tau tentang apa yang ditandatanganinya</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">"Saya tanda tangan karena Camat sudah tanda tangan," jawab Saksi atas pertanyaan Budiharjo Setiawan</span></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dan menurut Saksi, bahwa Camatlah yang memperkenalkan Ganang kepada Saksi yang mengatakan Ganang adakah orangnya PT Gudang Garam yang ditunjuk untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Namun yang menjadi pertanyaan dalam kasus perkara ini adalah, k<span>alau pembebasan lahan di 7 Desa 2 Kecamatan Kabupaten Kediri adalah untuk pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri oleh PT Surya Kerta Agung (PT SKA) pada tahun 2019-2020,  lalu mengapa pembelian  puluhan hektare lahan tidak mengatasnakaman atau tidak dilakukan langsung oleh PT SKA dengan membentuk panitia resmi tetapi melaui Terpidana Ganang Susanto, Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala dan beberapa orang kainnya yang ditunjuk secara lisan sebagai anggota Tim oleh Suwardi karyawan PT Gudang Garam selaku Ketua Tim yang juga ditunjuk secara lisan oleh Istata Taswin Sudharta selaku Direktur PT Surya Kerta Agung?</span></span></div><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span><span style="color: #001c31; font-family: inherit;"></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfRGP0d-1qECfa6K7mPnQmj40LDESxQr6bvm6Vb8AFrz-m3vOBBs3T_rQl3s6LVAnvCNSRSaaRrEiNa-yQtWO3Oyf1xi-UFPYSRLk2Citqd4i0Y2Y_zXN7G7R4EH1o8EURUWb9BtNC6gsGJZc5WJL4Bbuj2UWX3an_tp8CT-IC_s_G8vQFJiroO2RarI8/s1280/IMG20260126175549_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfRGP0d-1qECfa6K7mPnQmj40LDESxQr6bvm6Vb8AFrz-m3vOBBs3T_rQl3s6LVAnvCNSRSaaRrEiNa-yQtWO3Oyf1xi-UFPYSRLk2Citqd4i0Y2Y_zXN7G7R4EH1o8EURUWb9BtNC6gsGJZc5WJL4Bbuj2UWX3an_tp8CT-IC_s_G8vQFJiroO2RarI8/w640-h360/IMG20260126175549_01.jpg" width="640" /></span></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sementara yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Suwardi selaku <span><span><span><span style="color: #001c31;">Ketua Tim yang ditunjuk secara lisan oleh Istata Direktur PT SKA</span></span></span></span><span><span><span style="color: #001c31;"> saat menyampikan kepada Ke- 2 Terdakwa adalah bahwa lokasi yang akan dibeli termasuk harga sudah ditetapkan</span></span></span></span></div><div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span><span style="color: #001c31; font-family: inherit;">Lalu mengapa PT SKA tidak membentuk panitia untuk mensosialisakan kepada masyarakat di 7 Desa 2 Kecamatan terkait rencana pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri tetapi menunjuk Tim secara lisan?</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span><span style="color: #001c31;">Apakah pembelian puluhan hektare lahan untuk pembangunan jalan</span></span><span> tol menuju Bandara Dhoho Kediri oleh Tim yang ditunjuk secara lisan agar pemilik lahan tidak mengetahui bahwa pembeli yang sebenarnya adalah PT SKA anak perusahaan PT Gudang Garam ?</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Apakah kenaikan harga lahan per meter antara Rp500 - Rp800 ribu per meter oleh pemilik lahan karena sudah mengetahui bahwa pembeli lahan adalah PT SKA seperti yang terungkap dalam persidangan?. (*)</span></p></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri : JPU Menghadirkan 3 Kepala Desa

#Kalau Pembebasan Lahan   d i   7   D e s a   2   Kecamatan   Kabupaten  K e d i r i   untuk pembangunan Jalan Tol  m enuju Bandara Dhoho Ke...

»

Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: JPU Menghadirkan Saksi Suwardi Kariyawan PT Gudang Garam Selaku Ketua Tim

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiduQe1K-ULNsUYZu68uS9ciewxJ8MS6zotk-VbCyMxlEMnyfS7_gQuYyTDTg1PDDvvqHg2FeYTk1-XdP3dweNxykVY4VzJ0FQPP_wizeik1fgDU_zTGGU-cDdw4z2_8tVc6tBlS1z3JWcp05tkhApupc-snKcJXrjXxFtgw0XTe-trz1Y-uZYhR3_cyGQ/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiduQe1K-ULNsUYZu68uS9ciewxJ8MS6zotk-VbCyMxlEMnyfS7_gQuYyTDTg1PDDvvqHg2FeYTk1-XdP3dweNxykVY4VzJ0FQPP_wizeik1fgDU_zTGGU-cDdw4z2_8tVc6tBlS1z3JWcp05tkhApupc-snKcJXrjXxFtgw0XTe-trz1Y-uZYhR3_cyGQ/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large; font-weight: normal;">“Fakta Persidangan: Suwardi mengatakan bersedia di Kronfrontir dengan Istata selaku Direktur PT Surya Kerta Agung. Apakah JPU atau Ketua Majelis Hakim akan memerintahkan JPU agar menghadirkan Istata selaku Direktur PT Surya Kerta Agung untuk di Kronfrontir dengan Saksi Suwardi terkait penunjukannya sebagai Ketua Tim, SOP dan apakah pembelian lahan adalah B to B (B2B) atau pembelian lahaan untuk jalan tol?”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span>    <br />Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 sebesar Rp183.450.000.000 di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten di Kediri yang merugikan keuangan PT. Surya Kerta Agung (PT SKA), anak perusahaan PT Gudang Garam (PT GG). Tbk sebesar Rp133.533.694.800 yang menyeret Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo selaku Manager Keuangan dan Kebun PT. Bukit Dhoho Indah (anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk) yang ditunjuk secara lisan oleh Suwardi sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim Pembebasan Lahan PT. SKA, dan Terdakwa II Satya Andi Lala Karyawan kontrak PT. Bukit Dhoho Indah (PT BDI) yang juga ditunjuk secara lisan oleh Suwardi sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan PT. SKA, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kediri dengan agenda pemeriksaan (mendengarkan keterangan) Saksi yang dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody Novalita, SH., MH yang juga Kasi Pidum Kejari Kota Kediri dkk, yaitu Suwardi Kariyawan PT Gudang Garam Selaku Ketua Tim, pada Kamis, 15 Najuari 2026<br /><br />Salah satu Terdakwa (saat ini berstatus Terpidana/Narapidana) yaitu Ganang Susanto Bin Sujiman dalam perkara yang sama dengan Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala, telah divonis oleh Majelis Hakim PN Kediri yang diketuai Hakim Khairul, Agung Kusumo Nugroho, Damar Kusuma Wardana dalam perkara nomor 76/Pid.B/2025/PN Kdr pada Kamis, 21 Aguustus 2025 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2dFjQ-6ChE3yP8JOB9FwdPhKwoS5XXqL4Jyj-y1YSi0XyY_KkpBO3QCv1-Ekr_Q6akMUa6E4vN8BBm5GNuiu-kkfDJqiefiIcItbObQlsag9xJoo2qiTa0nQt4bBV6gm-lk1mXEUsNpU_lULL-dl3S5rvN8-C1SAdyNRF4ugW2aVuAaXwxemslVL3DvA/s617/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="617" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2dFjQ-6ChE3yP8JOB9FwdPhKwoS5XXqL4Jyj-y1YSi0XyY_KkpBO3QCv1-Ekr_Q6akMUa6E4vN8BBm5GNuiu-kkfDJqiefiIcItbObQlsag9xJoo2qiTa0nQt4bBV6gm-lk1mXEUsNpU_lULL-dl3S5rvN8-C1SAdyNRF4ugW2aVuAaXwxemslVL3DvA/w640-h480/2...jpg" width="640" /></a></div>Ganang Susanto Bin Sujiman didakwa oleh JPU Muhamad Safir, SH., M.Hum, dkk dalam 2 Pasal, yaitu Pasal 378 Atau Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ganang dituntut pidana penjara selama 4 tahun. Dan oleh Majelis Hakik, di vonis 3 tahun dan 4 bulan penjara<br /><br />Anehnya, Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala dalam perkara yang sama dengan Ganang Susanto, didakwa dalam 3 Pasal, yaitu (Primair) Pasal 374, atau (Subsider) Pasal 372, Atau Kedua Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga :</span></b></span><br /><div style="margin-left: 40px;">JPU Menghadirkan 7 Orang Saksi Dalam Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html</a><br /><br />Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: Tim PH Terdakwa Menyebut Dugaan Unsur Kerugian Keuangan Negara Jadi Tidak Terungkap - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html</a><br /></div><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kediri dengan agenda pemeriksaan Saksi yang dihadirkan JPU (Kamis, 15 Januari 2026) , diketuai Majelis Hakim yang juga Ketua PN Kediri Khairul, S.H., M.H dengan dibantu 2 Hakim anggota serta Panitra Pengganti (PP).  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI9kzNyUAB7A-H9Kju3qHmc0zurXetuxCmV1DKh6pKmcRmzMF05iy9VIvDdZ76rI5XHkZ8LSNEuU5IHodpffJ6eg2jvFVdd_jdlpmxF_tm9hdAFgYSSlli5GjbB34fS-vDH0Y2lu7D8eSI9Tk9MsMVfkP8SUuHnyMwdmUmtYWQLRjLb0i8-BYCKe5B_ZM/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI9kzNyUAB7A-H9Kju3qHmc0zurXetuxCmV1DKh6pKmcRmzMF05iy9VIvDdZ76rI5XHkZ8LSNEuU5IHodpffJ6eg2jvFVdd_jdlpmxF_tm9hdAFgYSSlli5GjbB34fS-vDH0Y2lu7D8eSI9Tk9MsMVfkP8SUuHnyMwdmUmtYWQLRjLb0i8-BYCKe5B_ZM/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Sementara Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, yaitu Budiarjo Setiawan, SH., MH, Prastiyo Silowidodo, SH, Suryanto, SH., MH, Dipa Kurniyantoro, SH., MH, Rekha Tustarama, SH., MH, Isom Nur Salim, SH. MH, Moh. Rofi’an, SH., MH, Al Hayu Muthoharoh, SH, Adhimas Satria Pamungkas, SH dan Andik Sukaca, SH. Sementara Terdakwa II Satya Andi Lala didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Purwanto, dkk<br /><br />Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa Saksi Suwardi juga sebagai Saksi dalam perkara terdahulu (perkara yang sama dengan Terdakwa Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo dan Terdakwa II Satya Andi Lala) dalam sidang Ganang (Ganang Susanto Bin Sujiman). Dan hal itu di Ia-kan oleh Saksi Suwardi<br /><br />Dalam persidangan (sidang perkara dengan Terdakwa Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo dan Terdakwa II Satya Andi Lala), Saksi Suwardi menjelaskan kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU bahwa Ia adalah kariyawan PT Gudang Garam yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pembesan Lahan akses menuju Bandara. Saksi Suwardi pun mengakui bahwa dirinyalah yang menunjuk secara langsung Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala sebagai anggota Tim yang bertugas dilapangan <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7Aavb0J3HBNs3YxkbLAl5by0GzkQ-HZmoyNii-2hB1vVYGV0RW3wqeZCTE7XNlhslghAIZh3Od6t_6YMXiW92JSBuDOF-mKfsCcDzMdCGzptTHlWWBaCYu_Yzk_VNjHSgK2VO58sCJb4upxfAhbggnasNDwvM43wuPGxRZH642oFHOVudPXepPmhxT90/s640/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7Aavb0J3HBNs3YxkbLAl5by0GzkQ-HZmoyNii-2hB1vVYGV0RW3wqeZCTE7XNlhslghAIZh3Od6t_6YMXiW92JSBuDOF-mKfsCcDzMdCGzptTHlWWBaCYu_Yzk_VNjHSgK2VO58sCJb4upxfAhbggnasNDwvM43wuPGxRZH642oFHOVudPXepPmhxT90/w640-h288/4..jpg" width="640" /></a></div>Saat ditanya lebih lanjut oleh JPU terkait Ketua Tim apa, dan tahun berapa serta tugas Saksi selaku Ketua Tim termasuk tugas Ke- 2 Terdakwa. Saksi Suwardi menjelaskan, sebagai Ketua Tim Pembesan untuk  akses masuk Bandara (dalam dakwaan JPU, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, PT Surya Kerta Agung mempunyai proyek untuk melakukan pembelian tanah/pembebasan lahan untuk dijadikan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri). Namun JPU tidak menanyakkan lebih lanjut siapa yang menunjuk Saksi Suwardi sebagai Ketua Tim dan bagaimana mekanisme penunjukan itu. <br /><br />Saksi Suwardi menjelaskan terkait tahun, tidak tau pasti tapi sekitar tahun 2019 – 2020. Dan tugasnya sebagai Ketau Tim adalah memastikan anggota Tim mendapatakan lahan sesuai target perusahaan. Dan tugas Ke- 2 Terdakwa selaku anggota Tim Lampangan mencari lahan sesuai harga yang sudah ditentukan. Tetapi Saksi Suwardi mengakui tidak pernah kelapangan<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut kenapa (kasus ini) dilaporkan. Menurut Saksi Suwardi, karena setelah diperiksa jumlah lahan yang disampaikan sudah di beli namun kenyataannya banyak yang belum terbeli. “Setelah dilakukan pemeriksaan dengan mendatangi pemilik lahan, mereka tidak mengaku menjual,” jawa Saksi Suwardi <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_v9S8Nda3UeNqrW_O6QAPCusL6cUPNXR7AfHkNmv3LtX0ssG8ZW-dec4lRdZjgfwtMPP45Auza2lRGYDpiJ5UIMSCHKSzfV7yHOYKzQtD1rTwgc0gII-cE0OgIS60LGu1H9GeXw6FcXLom2pyHKlKG0oGf2hfdUUcIrgluFrQPApajFSldUAvqs6OlHQ/s617/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="617" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_v9S8Nda3UeNqrW_O6QAPCusL6cUPNXR7AfHkNmv3LtX0ssG8ZW-dec4lRdZjgfwtMPP45Auza2lRGYDpiJ5UIMSCHKSzfV7yHOYKzQtD1rTwgc0gII-cE0OgIS60LGu1H9GeXw6FcXLom2pyHKlKG0oGf2hfdUUcIrgluFrQPApajFSldUAvqs6OlHQ/w640-h480/2...jpg" width="640" /></a></div>Namun saat JPU menunjukan daftar barang bukti berupa 3 SHM (sertifikat Hak Milik), 4 BPKB mobil dan 3 AJB tanah yang berasal dari Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala yang diserahkan ke PT SKA dan telah disita oleh penyidik dari PT SKS serta dijadikan sebagai barang bukti, Saksi Suwardi tidak mengetahuinya. <br /><br />Saat giliran Tim PH (Penasehat Hukum) Ke- 2 Terdakwa bertanya kepada Saksi Suwardi, juga menanyakkan lebih jelas terkait siapa yang menunjuk Saksi Suwardi sebagai Ketua Tim dan bagaimana mekanismenya. Atas pertanyaan itu, Saksi Suwardi menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa dirinya ditunjuk secara langsung sebagai Ketua Tim oleh Istata selaku Direktur PT SKA yang juga salah satu Direktur di PT GG<br /><br />Namun Saksi Suwardi tidak mengetahui lebih jelas kedudukan Istata sebagai Direktu apa di PT Gudang Garam. Saksi juga tidak bersedia menjawab berapa gaji Saksi Suwardi di PT Gudang Garam karena tidak diperbolehkan oleh perusahaan. Dan Saksi Suwardi mengakui tidak mendapatkan gaji dari PT SKA termasuk ke- 2 Terdakwa terkait pekerjaannya dalam pembelian/pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri<br /><br />Saksi juga mengakui menunjuk secara langsung (Terdakwa I) Suratman dan (Terdakwa II) Satya Andi Lala sebagai tim lapangan. Dan menjelaskan bahwa Manajemen BDI dan Bandara berbeda. Saksi Suwardi mengatakan bahwa peran (Terdakwa I) Suratman di Bandara sebagai Tim Lapangan sama seperti ketika di PT SKA <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLRwHgU92ze7xsUqlWUe3zczCrwz6_3_-wQ4xN5gEsuNGIdsh9mPb0VcDIgYiEmWLQjUjIdhwksiRmmqU0QjjJNSEb076-vuaPsSb6KPm-YZW-UF154t2nps8K6W060tzUxjd0FAipfZ8olmR83EltokUzpOkcX0Lz0ukMFZtHPIeCd01qKJq_HWG0MJo/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLRwHgU92ze7xsUqlWUe3zczCrwz6_3_-wQ4xN5gEsuNGIdsh9mPb0VcDIgYiEmWLQjUjIdhwksiRmmqU0QjjJNSEb076-vuaPsSb6KPm-YZW-UF154t2nps8K6W060tzUxjd0FAipfZ8olmR83EltokUzpOkcX0Lz0ukMFZtHPIeCd01qKJq_HWG0MJo/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Metode pembebasan lahan menurut Saksi Suwardi atas pertanyaan PH Terdakwa, bahwa pembebasan lahan Bandara Dhoho Kediri menggunakan metode yang sama persis seperti metode proyek pembebasan lahan akses menuju bandara <br /><br />Saksi Suwardi mengatakan tidak tahu apakah proyek jalan PT SKA ini nantinya jadi jalan tol atau jalan umum. Namun menurut Saksi Suwardi, bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) memastikan anggota Timnya bisa membebaskan lahan yang sudah di target perusahaan sesuai harga pagu<br /><br />Namun saat ditanya lebih lanjut tentang SOP, siapa yang membuatnya. Menurut Saksi Suwardi bahwa SOP dibuat secara tidak tertulis namun tidak mengetahui siapa yang membuat. <br /><br />“Saksi lain menyebut tidak seperti Bandara. Yang mana Bandara melibatkan BPN seperti proses pembebasan pada umumnya. Mana yang benar?,” tanya Budiharjo. Jawaban Saksi Suwardi, SOP sama persis dengan Bandara<br /><br />Atas keterangan Saksi Suwardi, Budiarjo Setiawan selaku Ketua Tim PH Terdakwa I Surtaman beberapa kali mengingatkan Saksi Suwardi karena keterangannya dianggap tidak sesuaui dengan keterangannya saat sebagai saksi dalam perkara sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena menurut Budiharjo Setiawan, bahwa keterangan Saksi Suwardi bisa diangap merusak nama baik PT GG.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl89sgL6p0VuRk4arJU7f8YaMoN_t9yOfjXxiP8urJumjkILbewf1O-fLfshiZvdzYlMaIzIHVeiMBvNaJ8UAVLnBoesleOSxcVxgHv73cZepFFh4yYkWxbBr15ib4UDzz80_Db6dP_5_ElcT3mmaSTha_lVyrvwNT2hKGDGfUM5InArutELtGK7jU3GY/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl89sgL6p0VuRk4arJU7f8YaMoN_t9yOfjXxiP8urJumjkILbewf1O-fLfshiZvdzYlMaIzIHVeiMBvNaJ8UAVLnBoesleOSxcVxgHv73cZepFFh4yYkWxbBr15ib4UDzz80_Db6dP_5_ElcT3mmaSTha_lVyrvwNT2hKGDGfUM5InArutELtGK7jU3GY/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>“Pembebasan lahan bandara Dhoho Kediri sudah sesuai mekanisme UU Nomor 2 Tahun 2012 dan aturan pelaksananya, yang mana melibatkan pemerintah daerah dan BPN berperan aktif dan bahkan mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaannya, penyerahan hasil sudah sesuai dengan yang disyaratkan Undang-undang dan peraturannya yang berlaku,” ucap Budiharjo Kepada Saksi Suwardi. Namun Saksi Suwardi tetap pada keterangannya.<br /> <br />“Pada keterangan di persidangan putusan saudara Ganang terdahulu, Saksi berkali-kali menerangkan sebagai Ketua Tim pembebasan lahan akses jalan tol menuju Bandara Dhoho. Keterangan saudara sekarang mengatakan tidak tahu dan hanya sebatas membeli tanah. Saya hanya menandaskan. Keterangan mana yang dipakai?,” tanya Budiharjo. <br /><br />Dan dijawab oleh Saksi Suwardi “keterangan yang sekarang.”.<br /><br />“Aapakah bersedai di kronfrontir dengan Pak Istata?,” tanya Budiharjo lebih lanjut. Dan dijawab oleh Saksi Suwardi “bersdia. Budiharjo pun meminta kepada Majelis Hakim agar jawaban Saksi dicatat<br /><br />Sementara salah satu pertanyaan PH Terdakwa II Satya Andi Lala adalah terkait Akta pertnyaan yang dibuat oleh Ganang (Ganang Susanto Bin Sujiman) dihadapan Notaris yang isinya tentang pertanggungjawaban Ganang. Namun Saksi Suwardi mengatakan tidak mengetahunya. <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah JPU atau Ketua Majelis Hakim akan memerintahkan JPU agar menghadirkan Istata selaku Direktur PT Surya Kerta Agung untuk di Kronfrontir dengan Saksi Suwardi terkait penunjukannya sebagai Ketua Tim, SOP dan apakah pembelian lahan adalah B to B (B2B) atau pembelian lahan untuk jalan tol?. (*)</div>

News Perdata Pidana Regional Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: JPU Menghadirkan Saksi Suwardi Kariyawan PT Gudang Garam Selaku Ketua Tim

“Fakta Persidangan: Suwardi mengatakan bersedia di Kronfrontir dengan Istata selaku Direktur PT Surya Kerta Agung. Apakah JPU atau Ketua Maj...

»

Kasus Gratifikasi “Uang Terima Kasih” Rp5 Miliar Lebih: Ganjar Siswo Pramono Diadili — Kontraktor Pemberi Uang Lolos Begitu Saja?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrPazPXV45dh3YUKPSvPHEAx0_eLNeBy9XYHkADnx89qK-O8IfKHXNpbCeOzzPgrZK7efH5OHcm8Ez6RxSRnzqtGL3u9PoWLGM21dBe97rkox0wug49J5LwFE4nIwH3qNBovcBUKcyw6AKI2sTaXdmsHmT6qWewj8nVehzj5P645uEh2zJPu7QeHCUdaU/s4160/IMG20251125135708.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrPazPXV45dh3YUKPSvPHEAx0_eLNeBy9XYHkADnx89qK-O8IfKHXNpbCeOzzPgrZK7efH5OHcm8Ez6RxSRnzqtGL3u9PoWLGM21dBe97rkox0wug49J5LwFE4nIwH3qNBovcBUKcyw6AKI2sTaXdmsHmT6qWewj8nVehzj5P645uEh2zJPu7QeHCUdaU/w640-h288/IMG20251125135708.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</span></b></div><div>Kasus perkara dugaan Korupsi  gratifikasi yang menyeret Ganjar Siswo Pramono, Kepala Bidang (Kabid) PU Bina Marga Dinas PU Kota Surabaya, menggelitik dan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik.</div> <p dir="ltr">Pasalnya, uang <b>“terima kasih”</b> lebih dari Rp5 miliar yang diterima Terdakwa Ganjar Siswo Pramono disebut berasal dari Direktur PT Galvani serta puluhan kontraktor pelaksana proyek APBD Kota Surabaya sejak tahun 2017 -2022. Namun hingga kini, tak satu pun kontraktor pemberi uang ditetapkan sebagai tersangka.</p> <p dir="ltr"><b>Fenomena ini kembali memunculkan pertanyaan klasik:</b> Apakah penerima saja yang salah, sementara pemberi bisa melenggang bebas?</p> <p dir="ltr"><b>Lalu, Benarkah Hanya Ganjar yang Terlibat?</b></p> <p dir="ltr">Dalam fakta persidangan yang diuraikan JPU dalam surat dakwaanya memberikan, uang miliaran rupiah itu diberikan sejak 2017 hingga 2022. Mekanisme pemberiannya pun dengan cara setoran tunai.</p> <p dir="ltr">Namun hingga berita ini diturunkan, hanya Ganjar Siswo Pramono yang duduk sebagai terdakwa. Tak ada satu pun nama lain — baik pemberi, perantara, maupun pejabat lain — yang ikut diproses hukum</p><p dir="ltr"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsTdxTbo1wuuZ1JfQ0z49ipGk6fYs1gsk5y451pu9slyMtmBmnZh8FkWk4r7an-c00LNhY9hjm0y5qrV14WHUI7ts7qMv4AaiaaBo_PFrgYN02OsBMcz5sERnW28WUb0IKbYxL0AV6Qa4AXg8ZgTBLoFRjuPo4i6pu_O9xVd3CqjLPoei1IWglRopOS2Q/s1280/IMG20251125140458_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsTdxTbo1wuuZ1JfQ0z49ipGk6fYs1gsk5y451pu9slyMtmBmnZh8FkWk4r7an-c00LNhY9hjm0y5qrV14WHUI7ts7qMv4AaiaaBo_PFrgYN02OsBMcz5sERnW28WUb0IKbYxL0AV6Qa4AXg8ZgTBLoFRjuPo4i6pu_O9xVd3CqjLPoei1IWglRopOS2Q/w640-h360/IMG20251125140458_01.jpg" width="640" /></a></div>Padahal, <b>dalam praktik korupsi proyek pembangunan, jarang terjadi uang miliaran  "berjalan ditempat" atau berhenti pada satu pejabat</b>. Pertanyaannya pun mengemuka:<p></p> <p dir="ltr"></p><ol><li><b>Apakah hanya Terdakwa Ganjar yang bertindak seorang diri tanpa ada pihak lain?</b></li><li><b>Mungkinkah ada pihak lain yang juga mengetahui arus dana tersebut namun kesulitan untuk mengungkap?</b></li><li><b>Atau justru ada “aturan tak tertulis” yang tak tersentuh hukum?</b></li></ol><p></p> <p dir="ltr"><b>Apakah Kepala Dinas PUPR Kota Surabaya Tidak Tahu?</b></p> <p dir="ltr">Dalam struktur birokrasi, Kabid PU bukanlah jabatan kecil. Kabid berada langsung di bawah Kepala Dinas PUPR Kota Surabaya.</p> <p dir="ltr"><b>Sehingga pertanyaan besar muncul:</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Apakah Kepala Dinas benar-benar tidak mengetahui aliran uang dari kontraktor kepada bawahannya?</li><li>Atau pura-pura tidak tahu atau memang benar-benar tidak tau?</li><li>Atau justru sebenarnya mengetahui tetapi tidak tersentuh proses hukum?</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Jika benar ada setoran rutin dari puluhan kontraktor, sangat sulit dipercaya bahwa Kabid bisa memainkan skema besar itu tanpa sepengetahuan atasan bila dilihat beberapa kasus yang ditangani oleh KPK </p> <p dir="ltr"><b>Korupsi, Apakah Bisa Dilakukan Satu Orang?</b>: Pertanyaan lama kembali relevan:<br /> Adakah korupsi yang dilakukan satu orang?</p> <p dir="ltr">Dalam banyak kasus proyek APBD, arus uang jarang berhenti pada satu titik. Ada yang menyebut bahwa “uang itu mengalir keatas kalau yang mengalir ke bawah adalah air".</p> <p dir="ltr">Jika benar ada Rp5 miliar lebih yang diterima Terdakwa Ganjar Siswo Pramono, masyarakat bertanya-tanya:<br /> <b>Apakah uang itu benar-benar berhenti di tangan Terdakwa? Atau justru ada aliran yang tidak diungkap?</b></p> <p dir="ltr">Pertanyaan publik ini wajar, mengingat hampir semua perkara korupsi proyek selalu melibatkan jaringan, bukan individu tunggal.</p><p dir="ltr"><b></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfywiO1DOqrujPkz4YLijJ7HFXzaXHNhypOHgtpgzxPVtF2F6nG-67Blrx_CnmMNPnxGiSF0zsW147IK0yNPIns8sjTL6_HSDhZHBPDGgEN1vfBhXOqpgFnu4Q-pJK_2m8YznMXqSYq-VBWibiMUUrLiBKan3jEQXEbACrna8WfL1dj5oYkDA7z4tCdfQ/s4160/IMG20251125135749.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfywiO1DOqrujPkz4YLijJ7HFXzaXHNhypOHgtpgzxPVtF2F6nG-67Blrx_CnmMNPnxGiSF0zsW147IK0yNPIns8sjTL6_HSDhZHBPDGgEN1vfBhXOqpgFnu4Q-pJK_2m8YznMXqSYq-VBWibiMUUrLiBKan3jEQXEbACrna8WfL1dj5oYkDA7z4tCdfQ/w640-h288/IMG20251125135749.jpg" width="640" /></a></b></div><b><br />Mengapa berbeda penanganan Korupsi antara Kejaksaan dengan KPK?</b><p></p> <p dir="ltr">Beberapa kasus yang ditangani KPK terkait pejabat daerah yang terseret Kasus korupsi menerima gratifikasi dari pengusaha, KPK tidak hanya menetapkan si pejabat sebagai Tersangka melainkan sipemberi. Diantaranya;</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Situbondo: KPK tahan 5 kontraktor pemberi suap eks Bupati Karna Suswandi, termasuk direktur CV Ronggo, CV Karunia, dan PT Badja Karya Nusantara, terkait "ijon" proyek Dana PEN 2021-2024.</li><li>Ogan Komering Ulu: KPK jerat 4 kontraktor pemberi suap proyek PUPR, seperti AT alias AG dan MSB.</li><li>Sidoarjo (Jatim): Bos kontraktor Ibnu Gofur dan Totok Sumedi divonis 20 bulan penjara karena suap Bupati Saiful Ilah terkait proyek infrastruktur. Dan beberapa kasus lainnya.</li><li>Kasus-kasus ini dibuktikan oleh KPK untuk mengungkap jaringan lengkap: pemberi dan penerima sama-sama diproses hukum.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Sedangkan kasus yang tak kunjung tuntas ditangan Kejati Jatim, diantaranya;</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Kasus perkara Korupsi dana hibah PNPM tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp177 miliar </li><li>Kasus Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen, Kabupaten Malang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp177 miliar.</li></ol><p></p> <p dir="ltr"><b>Dalam kasus Rp5 miliar lebih ini, pertanyaan publik semakin keras:</b> Mengapa hanya penerimanya yang diproses, sementara pemberi uang tidak tersentuh?</p> <p dir="ltr"><b>Seandainya KPK Yang Menangani…</b><br /> Andai saja KPK yang menangani kasus perkara Korupsi gratifikasi "uang terimakasih" dari para kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Kota Surabaya sejak 2017-2022 dinas PU Kota Surabaya, maka ceritanya akan lain.</p> <p dir="ltr"><b>Akankah Kejati Jatim Menuntaskan Kasus Ini?</b>: </p> <p dir="ltr">Pertanyaan paling penting kini menggantung dan ditunggu publik:</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Apakah penyidik Kejati Jatim akan menuntaskan kasus ini hingga akar-akarnya?. Atau…</li><li>Kasus ini akan berhenti di Ganjar Siswo Pramono saja, sementara para kontraktor pemberi dana serta pihak lain yang kemungkinan terlibat lolos tanpa jerat hukum?</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Publik meminta Kejati Jatim bersikap transparan dan menjawab keraguan masyarakat. Sebab kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dipertaruhkan.</p> <p dir="ltr">Laporan Jurnalis BERITAKORUPSI.CO</p></div>

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Kasus Gratifikasi “Uang Terima Kasih” Rp5 Miliar Lebih: Ganjar Siswo Pramono Diadili — Kontraktor Pemberi Uang Lolos Begitu Saja?

BERITA KORUPSI .CO — Kasus perkara dugaan Korupsi  gratifikasi yang menyeret Ganjar Siswo Pramono, Kepala Bidang (Kabid) PU Bina Marga Dinas...

»

Empat Terdakwa Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kab. Sidoarjo Dituntut Antara 5,6 Hingga 8 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHqVckgAk8bI-f9-IumDOinHKx9_VEu6NYpzYQd2WnNhixDxZ4IaaFfP37WkxU-DE0umNDQnPPno1p3cYVUD3RRNjlT5fD63irYNo2Lx_qo1Fo7Oj17mM456P1VceLs_tPsPOu8tKg8ErK_xbJsy6hD4wybOp_9U_8N-vlwMpzbY5FHOWLM4u7qqNy0-g/s4160/IMG20251124120655.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="1872" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHqVckgAk8bI-f9-IumDOinHKx9_VEu6NYpzYQd2WnNhixDxZ4IaaFfP37WkxU-DE0umNDQnPPno1p3cYVUD3RRNjlT5fD63irYNo2Lx_qo1Fo7Oj17mM456P1VceLs_tPsPOu8tKg8ErK_xbJsy6hD4wybOp_9U_8N-vlwMpzbY5FHOWLM4u7qqNy0-g/w288-h640/IMG20251124120655.jpg" width="288" /></a></div><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><b>"</b><b>Lalu bagaimana "Nasib" </b><b>Suriyan</b><b> selaku Bendahara Tim 9, dan </b><b>Dr. Tri Susilawati, SH, M.Kn., Ph.D</b><b> selaku Notaris/PPAT serta </b><b>Fiftahul Adiem</b><b> selaku Konsultan dalam perkara ini</b><b>?. </b><b>Apakah ada kaitannya, anak Suriyan, salah seorang anggota Polresta Sidoarjo dengan salah seorang perwira di Polda Jatim, istri salah seorang Pejabat Kejari Sidoarjo  dan apakah berkaitan pula dengan salah seorang Jaksa dari Kejati Jatim yang mencona mendekati beritakorupsi.co terkait pemberitaan??.</b><b>"</b></span></h3><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #001c31;">BERI</span><span style="color: #001c31;">TA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #001c31;">.C0 –</span></span></b><br /> <span style="color: #001c31;">Empat Terdakwa kasus dugaan Korupsi penjualan asset Desa, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berupa tanah seluas 4.118 M² pada tahun 2022 - 2024 yang merugikan keuangan negara Cq. Desa Sidokarto sebesar Rp3.141.100.000 dituntut pidana penjara oleh Tim JPU Wido, SH, Wahyu Dwi Prasetyo, SH, dkk dari Kejari Sidoarjo karena dianggap terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi penjualan aset Desa.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b>NAMA-NAMA TERDAKWA:</b></span><br /> <span style="color: #001c31;">Ke-4 Terdakwa adalah Samiun selaku Ketua RW 06  Desa Sidokerto,  Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,; Ali Nasikin, S.T selaku  Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,;  H. Kastain Selaku Tim 9 dan Eko selaku Direktur PT. Kembang Kenongo Property (yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah)</span></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: medium;"></span></b></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="font-size: medium;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEituxzwLnWBse3Mv29qzzDh1Jb1GODrpGi_Y-tLtVLaIj_alZoBW35nf9mX4n-N-4T1w_LiY4gXJdCbpn6fJX_AKIbZljpt6sFPWa-606COCCboRLQyk7FU7b5oYMw_PjGjs42uorFcuQ16dY3ZtP3UcggN7spM435qAaKec6A5Y1qbAdC8R7z2zVWr6tE/s4160/IMG20251124120628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEituxzwLnWBse3Mv29qzzDh1Jb1GODrpGi_Y-tLtVLaIj_alZoBW35nf9mX4n-N-4T1w_LiY4gXJdCbpn6fJX_AKIbZljpt6sFPWa-606COCCboRLQyk7FU7b5oYMw_PjGjs42uorFcuQ16dY3ZtP3UcggN7spM435qAaKec6A5Y1qbAdC8R7z2zVWr6tE/w640-h288/IMG20251124120628.jpg" width="640" /></a></span></b></div><b><span style="font-size: medium;">Baca juga</span></b>,:<br /> <span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-korupsi-penjualan-aset.html"><b><span>Sidang Perkara Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kabupaten Sidoarjo, 9 Orang Saksi Mengaku Menerima Uang Dari Suriyan dan Uangnya Sudah Dititipkan Kepada Kejaksaan</span></b></a><b> - https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-korupsi-penjualan-aset.html</b></span><br /> <span style="color: #001c31;"> </span><br /> <span style="color: #001c31;"><b>TUNTUTAN JPU:</b></span><p></p><ol><li><span style="color: #001c31;">Terdakwa Samiun dituntut Pidana penjara selama 5,6 tahin denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta subsider pidana penjara selama 2,9 tahun</span></li><li><span style="color: #001c31;"> 2Terdakwa Ali Nasikin, S.T  dituntut Pidana penjara selama 8 tahin denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1,460 miliar subsider pidana penjara selama 4 tahun </span></li><li><span style="color: #001c31;">Terdakwa H. Kastain  dituntut Pidana penjara selama 5,6 tahin denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp509 juta subsider pidana penjara selama 2,9 tahun</span></li><li><span style="color: #001c31;">Terdakwa Eko dituntut Pidana penjara selama 5,6 tahin denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp509 juta subsider pidana penjara selama 2,9 tahun</span></li></ol><p></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b>PASAL YANG DIDAKWAKAN;</b></span><br /> <span style="color: #001c31;">Menurut GPU bahwa perbuatan keempat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP</span></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: medium;"></span></b></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="font-size: medium;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNi3RJEE_FiMnWXLQ2f8FAf4tPnGVl-ID-Ituz-l48nLnLTnJWNtcTL3rTXoZ_ROwB86yi7aNQT6cMAQdt-NTS4FLRleqRmLycRTseqnuxszfj2m5QVUDlcTi4OLh9l9SuSjM7KA745x9z3adLxCIWl6q3FYo57zhYdtNea6zKnfg2GbpriubS3WdMAl0/s1600/IMG_20251124_104706.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1213" data-original-width="1600" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNi3RJEE_FiMnWXLQ2f8FAf4tPnGVl-ID-Ituz-l48nLnLTnJWNtcTL3rTXoZ_ROwB86yi7aNQT6cMAQdt-NTS4FLRleqRmLycRTseqnuxszfj2m5QVUDlcTi4OLh9l9SuSjM7KA745x9z3adLxCIWl6q3FYo57zhYdtNea6zKnfg2GbpriubS3WdMAl0/w640-h486/IMG_20251124_104706.jpg" width="640" /></a></span></b></div><b><span style="font-size: medium;">Baca juga</span></b> :<br /> <span style="color: #2b00fe;">Bagaimana Sasib DR. Tri Susilowati, SH., M.Kn., Ph.D selaku Notaris dan Suriyan Selaku Bendahara Tim 9 Penjualan Aset Desa Di Kabupaten Sidoarjo, Apakah Akan Jadi Tersangka - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/bagaimana-sasib-dr-tri-susilowati-sh.html" target="_blank">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/bagaimana-sasib-dr-tri-susilowati-sh.html</a></span><p></p> <p dir="ltr"><span style="color: #2b00fe;"><a href="Apakah Suriyan Selaku Bendahar Tim 9 Akan Jadi Tersangka Atau Sudah Teramankan Dalam Perkara Duguaan Korupsi Rp2,4 M Hasil Penjualan Aset Desa Di Kab. Sidoarjo? - https://www.beritakorupsi.co/2025/09/apakah-suriyan-selaku-bendahar-tim-9.html" target="_blank">Apakah Suriyan Selaku Bendahar Tim 9 Akan Jadi Tersangka Atau Sudah Teramankan Dalam Perkara Duguaan Korupsi Rp2,4 M Hasil Penjualan Aset Desa Di Kab. Sidoarjo? - https://www.beritakorupsi.co/2025/09/apakah-suriyan-selaku-bendahar-tim-9.html</a></span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Namun yang menjadi pertanyaan adalah terkait nama </span><span style="color: #001c31;">Suriyan</span><span style="color: #001c31;">, </span><span style="color: #001c31;">Dr. Tri Susilawati, SH, M.Kn., Ph.D</span><span style="color: #001c31;"> dan </span><span style="color: #001c31;">Fiftahul Adiem</span><span style="color: #001c31;"> dalam perkara ini.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Sebab fakta yang terungkap di persidangan Suriyan selaku Bendahara Tim 9 Penjualan Aset Desa:</span><br /> <span style="color: #001c31;">✓Pada tahun 2022, Suriyan aktif mencari dan menawarkan sebidang tanah berupa Aset Desa</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">✓Saksi Suriyan juga menerima uang yang totalnya Rp800 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">✓Pada tahun 2019, Saksi Suriyan sudah mengetahui melalui Suhermanto kalau tanah yang akan dijual itu bukanlah tanah gogol.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">✓Tahun 2019, Saksi Suriyan juga mengetahui ada Somasi dan Spanduk di atas lahan</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">2. Peran Dr. Tri Susilawati, SH, M.Kn., Ph.D selaku Notaris:</span><br /> <span style="color: #001c31;">✓ Membuat PPJB (pengikatan jual beli)</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">✓Surat Kuasa Jual Beli tanpa ada Surat Kuasa dari Ahli Waris hanya berdasarkan keterangan Kepala Desa yang dalam perkara ini sebagai Terdakwa</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">✓ Pembuatan PPJB yang dibawa oleh Basuki yang dianggap Saksi (Notaris) sebagai Broker atau Makelar</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">✓ Saksi selaku Notaris mengatakan ada Surat Kuasa dari Ahli Waris tetapi tidak bisa dibuktikan dalam persidangan dan JPU memastikan tidak ada</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">3. Peran  Fiftahul Adiem selaku Konsultan   mengurus Sertifikat para warga dan telah menerima uang Rp350 juta dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Majelis Hakim juga sudah memerintahkan JPU untuk memeriksanya.</span></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJSs04xQxYtevgkteH1s1yBFvDYPckylFjbSla3sCp7G1X8iol1ofpszUTDypV9LLko5NDRnln4bOjFOrWe9-d8aImliIylBVwCdFfVW7WPYXicnhbVyf0eiT-PMpquRBYWN74rdInvIkdwSB7jdkdoXhJg3PGvSz_ORmkIJHXdgjJ4ugsoVArrzU5-GI/s1280/Suriyan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="709" data-original-width="1280" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJSs04xQxYtevgkteH1s1yBFvDYPckylFjbSla3sCp7G1X8iol1ofpszUTDypV9LLko5NDRnln4bOjFOrWe9-d8aImliIylBVwCdFfVW7WPYXicnhbVyf0eiT-PMpquRBYWN74rdInvIkdwSB7jdkdoXhJg3PGvSz_ORmkIJHXdgjJ4ugsoVArrzU5-GI/w640-h354/Suriyan.jpg" width="640" /></a></div>Apakah ketiga nama tersebut sudah benar-benar "aman dan nyaman" dari jaratan hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo?<p></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Sebab ketika hal tersebut ditanyakan ke Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Jhon Franky Yanafia Ariandi (Senin, 24 Nopember 2025) hanya menjawab "terimakasih informasinya."</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Apakah ada kaitannya, anak Suriyan, salah seorang anggota Polresta Sidoarjo dengan salah seorang perwira di Polda Jatim, istri salah seorang Pejabat Kejari Sidoarjo  dan dikaitkan pula dengan salah seorang Jaksa dari Kejati Jatim yang mendekati beritakorupsi.co terkait pemberitaan?.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Sementara</span><span style="color: #001c31;"> </span><span style="color: #001c31;">sidang berlangsung hari ini di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Topikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin, 24 Nopember 2025 adalah agenda Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP) Hari Santoso, SH. </span><span style="color: #001c31;">(Jen)</span></p></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regiona Regional Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kab. Sidoarjo Dituntut Antara 5,6 Hingga 8 Tahun Penjara

" Lalu bagaimana "Nasib" Suriyan selaku Bendahara Tim 9, dan Dr. Tri Susilawati, SH, M.Kn., Ph.D selaku Notaris/PPAT serta ...

»

Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/s719/IMG_20251116_221602.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="719" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwxFLs6nFoeaa3z_4b0QvEDHCa30uvQlYh_aKrM3egLxiWNTINc3q7IAj2KUcJgjjxs1wwq24YQn-mcOHzNBFa6s_JQTGsh0_QP5AeW2FiLtmMW5h__BAZJXGoHEZ0Jjmz-HgIGAM_P_QFD2cUCcEtk8LmQe7ZRgjTX1LBOltWokrPUsDfw_NhLTgqOk/w640-h454/IMG_20251116_221602.jpg" width="640" /></a><br /><b><span style="font-size: 20px;">"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?"</span></b></div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><b>BERITA</b><span style="color: #f02c1f;"><b>KORUPSI</b></span><b>.CO</b>  — <br /> Kasus dugaan korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung terus bergulir dan menyita perhatian publik. Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dua orang tersangka, sementara Kejaksaan menyebutkan jumlah kerugian negara sekitar Rp4,3 miliar dalam pengelolaan dana SKTM sepanjang tahun 2022–2024.</p> <p dir="ltr">Namun, di lapangan muncul pertanyaan besar: Apakah kasus ini benar hanya melibatkan dua pegawai? Atau ada pejabat lain di tubuh manajemen RSUD dr. Iskak Tulungagung yang seharusnya ikut bertanggung jawab namun sengaja tidak disentuh?</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Dua Tersangka Dari RSUD dr. Iskak Tulungagung </b></p> <p dir="ltr">Dalam kasus dugaan korupsi dana pelayanan SKTM di RSUD dr. Iskak Tulungagung, Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan dan menahan dua orang Tersangka dari pihak RSUD, yaitu;</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Yudi Rahmawan (YU), Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak. Ia disebut sebagai pihak yang diduga mengetahui dan mengarahkan mekanisme penyisihan dana SKTM yang tidak disetorkan ke kas rumah sakit.</li><li>Reni Budi Kristanti (RB/RN), Staf pengelola keuangan dan data SKTM, yang diduga menjadi pelaksana dalam pengumpulan dana dan penyelewengan penerimaan pasien SKTM.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Keduanya telah ditahan setelah melalui pemeriksaan intensif oleh jaksa.</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Kerugian Negara Rp4,3 Miliar dari Dana SKTM</b></p> <p dir="ltr">Hasil audit menjadi dasar penyidikan menyebutkan bahwa praktik pemotongan, penyisihan, dan tidak disetorkannya dana SKTM ke kas RSUD yang menjadi kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar.</p> <p dir="ltr">Modus yang teridentifikasi antara lain:</p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Pembayaran pasien SKTM tidak seluruhnya disetorkan ke kas RSUD.</li><li>Sebagian dana “dipisahkan” dan dikumpulkan secara manual.</li><li>Ada bukti aliran dana yang mengarah ke Tersangka Yudi, termasuk transaksi yang mencapai ratusan juta rupiah.</li><li>Praktik berlangsung sistematis selama lebih dari dua tahun.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Apakah Hanya Dua Orang (Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti) yang Terlibat?</b></p> <p dir="ltr">Inilah pertanyaan yang kini menjadi sorotan utama. Lalu bagaimana dengan Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang kini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM Jaksrta setelah tidak jadi mencalonkan sebagai Bupati Tulungagung?</p> <p dir="ltr">Sebab pengelolaan dana SKTM tidak hanya melibatkan dua orang yaitu Tersangka, tetapi melibatkan beberapa bagian keuangan, pelayanan, dan data. Dengan nilai kerugian yang cukup besar yaitu Rp4,3 miliar, publik menilai penyimpangan semacam ini tidak mungkin berjalan tanpa celah pengawasan pada level struktural tertentu.</p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Timeline Singkat Perkembangan Kasus:</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Tahun 2022–2024 Penyimpangan dana SKTM diduga berlangsung.</li><li>Pertengahan 2025. Kejari Tulungagung meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.</li><li>September 2025. Penyidik Kejari Tulungagung menetapkan dan menahan dua orang Tersangka</li><li>Kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar. Kejari Tulungagung mengumumkan jumlah kerugian negara sebesar Rp4,3 miliar setelah menerima hasil audit</li></ol><p></p> <p dir="ltr">---</p> <p dir="ltr"><b>Alur Aliran Dana SKTM;</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Pasien SKTM membayar biaya layanan dengan tarif khusus.</li><li>Dana SKTM seharusnya masuk seluruhnya ke kas RSUD.</li><li>Namun sebagian dana SKTM dipisahkan oleh staf dan pejabat tertentu.</li><li>Dana terkumpul secara manual dan tidak tercatat dalam laporan pendapatan resmi.</li><li>Sebagian dana mengalir ke rekening atau penggunaan pribadi salah satu tersangka.</li><li>Nilai total kerugian negara hasil audit: Rp4,3 miliar.</li></ol><p></p> <p dir="ltr"><b>Pertanyaannya:</b> Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gersk penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?. </p> <p dir="ltr"><b>Dampak ke RSUD dan Publik:</b></p> <p dir="ltr">Kasus dugaan korupsi dana SKTM ini mengguncang reputasi RSUD dr. Iskak — rumah sakit rujukan yang selama ini dianggap sebagai salah satu BLUD terbaik di Jawa Timur. Pelayanan SKTM kini sudakkah dilakukan pengawasan ketat dan diaudit ulang untuk memastikan tidak adanya  manipulasi baru?</p> <p dir="ltr">Masyarakat berharap kasus ini diusut hingga tuntas karena menyangkut hak pasien miskin, kelompok yang seharusnya paling dilindungi.</p> <p dir="ltr"><b>Mengapa publik meragukan hanya dua tersangka?</b></p> <p dir="ltr"></p><ol><li>Modusnya membutuhkan lebih dari dua tangan. Penginputan data fiktif tidak bisa lepas begitu saja dari rantai verifikasi dan persetujuan.</li><li>Ada alur tanda tangan doktmen yang tidak hanya dilakukan oleh Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Siapa saja nama yang tercantum menandatangani beberapa dokumen ? Apakah tanda tangan tersebut dilakukan secara manual atau elektronik yang tidak cocok dengan waktu kerja mereka? Lalu sampai dimana batas pengawasan yang dilakukan oleh Direktur? </p> <p dir="ltr">Apakah Kejari Tulungagung berani dan mampu menyeret semua yang terlibat sekalipun ada melindungi? Apakah ada  kemungkinan keterlambatan pejabat lain, termasuk di level direksi, yang ikut bertanggung jawab apabila atau keterlibatannya atas pembiaran hingga raibnya hak orang miskin di Kabupaten Tulungagung?. </p><p dir="ltr">Ditulis oleh: Jentar S. Wartawan BERITAKORUPSI.CO</p></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regiona Regional Tipikor Skandal Dugaan Korupsi RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 Miliar: Apakah Hanya Dua Orang yang Terlibat? Lalu Bagaimana Nasib Direktur Ditangan Kajari Tulungagung?

"Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada peneri...

»

UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeatXS1OZ60naCxUxyeBMVlZM7R6X9HPIfstyrvHXBBrFh-m8eTYkBjqf-ZSxVnX1-b_IKE_vxYSC-GoHFfbz2DNocFjqQN5LcmZcw-jMSfCYf17pTrKXKgmzQXitmikTfp0M5kMGUcoNSXUdXQR_i7Z2H4RlHIwwVOTeuYHfMURU9MDt1sC16_3B5Jg/s627/Hakim%20Safri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="627" data-original-width="450" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeatXS1OZ60naCxUxyeBMVlZM7R6X9HPIfstyrvHXBBrFh-m8eTYkBjqf-ZSxVnX1-b_IKE_vxYSC-GoHFfbz2DNocFjqQN5LcmZcw-jMSfCYf17pTrKXKgmzQXitmikTfp0M5kMGUcoNSXUdXQR_i7Z2H4RlHIwwVOTeuYHfMURU9MDt1sC16_3B5Jg/w284-h394/Hakim%20Safri.jpg" width="284" /></a></div>Surabaya, 4 November 2025 - <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b> - Artikel ini menganalisis upaya hukum dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku, dengan perbandingan terhadap rancangan KUHAP baru yang masih sedang digodok. Fokus utama adalah pada upaya hukum biasa (praperadilan, banding, kasasi) dan luar biasa (peninjauan kembali), serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana yang lebih adil dan berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM). Analisis ini mengintegrasikan pandangan ahli seperti Andi Hamzah, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan restoratif. Perbandingan menunjukkan bahwa KUHAP baru berpotensi memperkuat due process of law, meskipun tantangan implementasi tetap ada. Kata kunci: upaya hukum pidana, KUHAP lama, KUHAP baru, analisis perbandingan.<br /><br />Sistem peradilan pidana di Indonesia bergantung pada KUHAP yang disahkan pada 1981, yang mengatur proses dari penyidikan hingga eksekusi putusan. Upaya hukum pidana, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk menentang putusan pengadilan melalui mekanisme seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, seiring perkembangan zaman, KUHAP lama dinilai kurang adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan HAM, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai diskusi reformasi hukum .<br /><br />Pembaruan KUHAP menjadi mendesak menyusul pengesahan KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP 2025, yang dirilis secara resmi pada 21 Maret 2025 oleh Komisi III DPR, bertujuan menyelaraskan prosedur acara pidana dengan KUHP baru, termasuk penguatan restoratif justice dan perlindungan korban . Artikel ini bertujuan menganalisis upaya hukum pidana saat ini, membandingkannya dengan ketentuan RUU KUHAP, dan mengeksplorasi implikasinya bagi penegak hukum. Analisis ini didasarkan pada prinsip due process of law, sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Shariffudin, yang menekankan perlindungan HAM dalam KUHAP baru. Penulis, sebagai praktisi peradilan dengan pengalaman panjang, melihat pembaruan ini sebagai peluang untuk meningkatkan integritas sistem hukum pidana di Indonesia.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Profil Penulis</b></span><br /><br />Safri, SH., MH., sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya pada akhir Oktober 2025, sebelumnya Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. Kemudian Ketua PN Kendari dan Ketua PN Poso. Dengan karir gemilang di bidang peradilan pidana. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua Pengadilan Negeri Poso, di mana ia memimpin penanganan berbagai perkara kompleks yang melibatkan upaya hukum pidana. Sebagai akademisi dan praktisi, Safri telah menulis 8 buku tentang hukum, filsafat dan humaniora termasuk analisis reformasi KUHAP. Selain itu, beliau sering menjadi narasumber di berbagai seminar dan temu ilmiah nasional, seperti diskusi tentang Rancangan KUHAP. Pengalaman ini membentuk pandangan beliau bahwa upaya hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar formalitas.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Analisis Upaya Hukum dalam KUHAP Lama</b></span><br /><br />Dalam KUHAP lama, upaya hukum pidana dibagi menjadi biasa dan luar biasa, bertujuan memberikan kesempatan koreksi atas putusan yang dianggap tidak adil. Menurut Andi Hamzah, seorang guru besar hukum pidana yang menulis buku Upaya Hukum dalam Perkara Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia, upaya hukum adalah mekanisme esensial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, dengan menekankan prinsip ne bis in idem (tidak dapat diadili dua kali untuk perkara yang sama) .<br /><br />Andi Hamzah berpendapat bahwa upaya hukum bukan hanya hak formil, melainkan alat untuk mencari kebenaran materiil, di mana hakim harus mempertimbangkan bukti baru untuk menghindari kesalahan yudisial.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Upaya Hukum Biasa</span></b><br /><ul><li>° Praperadilan (Pasal 77-83 KUHAP): Digunakan untuk menguji sahnya penetapan tersangka, penahanan, atau penyitaan. Ini adalah upaya pra-peradilan untuk melindungi hak individu dari penyalahgunaan wewenang aparat. Dalam praktik, praperadilan sering menjadi pintu masuk bagi korban pelanggaran prosedural, meskipun efektivitasnya terbatas oleh beban pembuktian yang tinggi .</li><li>° Banding (Pasal 67-76 KUHAP): Diajukan ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan tingkat pertama. Banding memungkinkan pemeriksaan ulang fakta dan hukum, tetapi terbatas pada putusan yang belum inkracht (berkekuatan hukum tetap). Menurut Hamzah, banding efektif untuk mengoreksi kesalahan hakim tunggal, tetapi sering terhambat oleh prosedur yang kaku .</li><li>° Kasasi (Pasal 244-254 KUHAP): Diajukan ke Mahkamah Agung untuk kesalahan penerapan hukum, bukan fakta. Ini adalah upaya tertinggi biasa, dengan batas waktu 14 hari. Hamzah menekankan bahwa kasasi harus fokus pada keseragaman yurisprudensi untuk mencegah inkonsistensi antar-pengadilan .</li></ul><span style="font-size: medium;"><b>Upaya Hukum Luar Biasa</b></span><br /><br />Peninjauan Kembali (PK, Pasal 263-276 KUHAP): Hanya untuk putusan inkracht, dengan alasan novum (bukti baru) atau kesalahan hakim. Hamzah dalam karyanya menyatakan bahwa PK adalah "pintu terakhir keadilan", tetapi jarang berhasil karena syarat ketat, hanya sekitar 5-10% yang dikabulkan berdasarkan data Mahkamah Agung .<br /><br />Secara keseluruhan, KUHAP lama menjamin akses upaya hukum, tetapi dikritik karena kurang melindungi korban dan terlalu berfokus pada terdakwa, serta tidak mengakomodasi teknologi digital dalam proses banding atau kasasi .<br /><br />Perbandingan dengan RUU KUHAP Baru (2025)<br /><br />RUU KUHAP 2025, yang ditandatangani Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 23 Juni 2025 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, memperkenalkan paradigma baru yang selaras dengan KUHP Nasional . Perbandingan utama dengan KUHAP lama adalah sebagai berikut:<ul><li>Penguatan Due Process dan HAM: KUHAP lama berorientasi pada efisiensi penyidikan, sementara RUU baru menekankan perlindungan HAM sejak tahap awal, termasuk hak korban atas restoratif justice (misalnya, mediasi pidana untuk kasus ringan). Ini berbeda dari KUHAP lama ruang mediasi . Wakil Menteri Hukum menegaskan bahwa KUHAP baru harus mencegah penahanan sewenang-wenang, dengan batas waktu lebih ketat (maksimal 60 hari untuk penyidikan) .</li><li>Upaya Hukum Biasa: Praperadilan diperluas untuk mencakup pengawasan penyadapan digital, yang absen di KUHAP lama. Banding dan kasasi kini memungkinkan e-filing untuk mempercepat proses, mengatasi keterlambatan kronis di KUHAP lama (rata-rata 6-12 bulan). Hamzah's teori tentang keseimbangan hukum didukung di sini, dengan penambahan hak korban untuk mengajukan banding terbatas.</li><li>Upaya Hukum Luar Biasa: PK diperluas dengan alasan baru seperti bukti ilmiah digital (e.g., rekaman CCTV), dan batas waktu diperpanjang menjadi 180 hari. Ini kontras dengan KUHAP lama yang kaku, di mana PK sering gagal karena kurangnya inovasi . Namun, RUU baru berpotensi kontroversial karena memperbolehkan PK berulang untuk kasus HAM berat, yang bisa menimbulkan kekacauan jika tidak diatur bijak .</li><li>Impl Perbandingan:</li><li>KUHAP baru lebih adaptif terhadap konteks Indonesia, seperti integrasi nilai Pancasila dalam restoratif justice, berbeda dari KUHAP lama yang warisan kolonial . Tantangan utama adalah harmonisasi dengan KUHP baru, di mana delik pidana lebih luas (e.g., kohabitasi), memerlukan upaya hukum yang lebih fleksibel .</li></ul>Dari perspektif penulis, perbandingan ini menunjukkan kemajuan, tetapi memerlukan pelatihan bagi hakim dan jaksa untuk menghindari inkonsistensi.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Implikasi Menyongsong KUHAP Bar</b></span>u<br /><br />Pembaruan KUHAP akan merevolusi peradilan pidana dengan mengurangi backlog kasus (saat ini >100.000 perkara tahunan) melalui digitalisasi upaya hukum. Menurut Hamzah, ini selaras dengan tujuan hukum pidana sebagai alat restoratif, bukan retributif semata. Namun, implikasi negatif potensial termasuk peningkatan beban Mahkamah Agung jika PK tidak dibatasi. Di Surabaya, sebagai pusat peradilan khusus, penulis merekomendasikan pilot project e-court untuk upaya hukum, guna memastikan transisi mulus pada 2026 .<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Kesimpulan</span></b><br />Safri, SH., MH yang telah menulis 8 judul buku dan Nara Sumber diberbagai Seminar/temu ilmiah mengatakan, upaya hukum pidana dalam KUHAP lama telah memberikan fondasi keadilan, tetapi RUU KUHAP 2025 menawarkan perbaikan signifikan melalui penguatan HAM, restoratif justice, dan adaptasi teknologi. Mengintegrasikan pandangan Andi Hamzah, pembaruan ini harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Sebagai praktisi, penulis menekankan urgensi sosialisasi untuk penegak hukum, agar KUHAP baru benar-benar menyongsong era hukum pidana nasional yang berkeadilan. Rekomendasi: DPR segera sahkan RUU dengan masukan stakeholder untuk menghindari polemik.<br /><span style="font-size: medium;"><br /><b>Daftar Pustaka:</b></span><ol><li>Hukum Acara Pidana. Sinar (Andi Hamzah - 2008). </li><li>Silent Court - (Safri, SH., MH)</li><li>Judicial Activism,</li><li>Keyakinan Hakim (Sebuah telaah filsafat Hkm), - (Safri, SH., MH) <br /></li><li>Mahkamah: Dari keadilan normatif menuju keadilan substantif, - (Safri, SH., MH)</li><li>Catatan Seorg Hakim - (Safri, SH., MH)</li><li>In the name of law. - (Safri, SH., MH)</li><li>Refleksi Seorg Hakim. - (Safri, SH., MH)</li><li>Kamus Hukum Para Hakim - (Safri, SH., MH)</li><li>1Sumber Web: marinews. mahkamahagung.go.id</li></ol></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

Surabaya, 4 November 2025 - BERITA KORUPSI .CO - Artikel ini menganalisis upaya hukum dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang ...

»