BERITAKORUPSI.CO

Skandal Proyek Lapen Sampang Rp2,9 M: 4 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara, Publik Tunggu Langkah Polda Terhadap Kadis PUPR dan Mantan Bupati

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC1WMzPGX4W_GmILVcKiEvyyyG0PUnQcdHeVHhrvAfKA5MOw_zwk5GiReawiJKgymVDaKkcbPZpuWFTc_D_0wPyPbOCSTd8y-70kGGSF3lSFi6bn7n9p1tGSclCf9wNaxuPTeiHMRuv1GT8pDgQ06XxDRr0JIc3mDyDoiXsTjCvsUXz733M1wrsir4nq0/s640/2%20(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC1WMzPGX4W_GmILVcKiEvyyyG0PUnQcdHeVHhrvAfKA5MOw_zwk5GiReawiJKgymVDaKkcbPZpuWFTc_D_0wPyPbOCSTd8y-70kGGSF3lSFi6bn7n9p1tGSclCf9wNaxuPTeiHMRuv1GT8pDgQ06XxDRr0JIc3mDyDoiXsTjCvsUXz733M1wrsir4nq0/s320/2%20(2).jpg" width="320" /></a></div><b><span><span style="color: red; font-size: large;">"Di Balik Tuntutan Penjara Para 'Ikan Kecil': Akankah Polda Jatim Berani Menjebol Tembok Perlindungan Pejabat PUPR dan Eks Bupati? Misteri Hilangnya Rp1,7 Miliar Uang Rakyat Masih Menjadi PR Besar Penegak Hukum."</span></span></b></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 18px;">.CO –</span></b></div><div style="text-align: justify;">Setelah empat terdakwa kasus korupsi proyek rehabilitasi jalan Lapen di Kabupaten Sampang dituntut pidana penjara, sorotan kini beralih ke penyidik Polda Jawa Timur yang melakukan penyelidikan sejak awal. Apakah Polda Jawa Timur mampu menetapkan Ir. H. Ach. Hafi, S.H. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang sebagai tersangka dan memeriksa H. Slamet Junaidi atau Abah Idi selaku Bupati Sampang tahun 2019-2024? Ataukah proses hukum ini hanya akan berhenti di level bawah saja? Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas sisa kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar yang belum kembali?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pertanyaan-pertanyaan kritis ini mencuat menyusul dibacakannya tuntutan pidana terhadap keempat terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang pada Jumat, 24 April 2026. Keempatnya dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dalam 12 paket proyek pekerjaan rehabilitasi jalan Lapen (DID II) Kabupaten Sampang tahun 2020 yang menelan anggaran sebesar Rp12 miliar tersebut hingga menimbulkan kerugian  keuangan negara sebesar Rp2.905.212.897,42.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Baca juga;</b></span></div>
<p></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span>Kasus Dugaan Korupsi 12 Paket Proyek Rehabilitasi jalan lapen (DID II) Kabupaten Sampang Rp2,9 M : Pejabat PPKom, PPTK dan Dua Swasta Diadli, Kepala Dinas PUPR Aman?</span></b><span style="color: #f02c1f;"> - </span><span style="color: #244eff;"><span><a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-dugaan-korupsi-12-paket-proyek.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-dugaan-korupsi-12-paket-proyek.html</a></span></span></div><p></p></blockquote>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Profil Empat Terdakwa: Pejabat Dinas dan Perantara ;</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAMkWETAv2bBo82Yjkl2gMPNxYgYeMlwXThrE4jgYg4mR_5USNjFAv9eM_p18tpQDOVYjmQpzzxPXM_MySLvQ8J-efHB7C5RX_KcDsrlYfeSrlQtl3GSC-r0t7T_ii0ub-WxCJPl0Jl-r_5uSYhoDOBgnUnZ2zoQhOvTN9BLFqXCgDKssLV1Pyqem25XM/s3984/1777044852439.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAMkWETAv2bBo82Yjkl2gMPNxYgYeMlwXThrE4jgYg4mR_5USNjFAv9eM_p18tpQDOVYjmQpzzxPXM_MySLvQ8J-efHB7C5RX_KcDsrlYfeSrlQtl3GSC-r0t7T_ii0ub-WxCJPl0Jl-r_5uSYhoDOBgnUnZ2zoQhOvTN9BLFqXCgDKssLV1Pyqem25XM/w640-h296/1777044852439.jpg" width="640" /></a>Keempat terdakwa yang kini menghadapi ancaman hukuman bervariasi antara 4 hingga 5,6 tahun penjara berasal dari unsur pejabat dinas dan pihak swasta. Mereka adalah:</p><div style="text-align: justify;"><ol><li><b>Mohammad Hasan Mustofa:</b> Mantan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Sampang sekaligus KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).</li><li><b>Ahmad Zahran Wiami:</b> Mantan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).</li><li><b>Khoirul Umam:</b> Pihak swasta/perantara (calo).</li><li><b>Slamet Iwan Supriyanto alias Yayan</b>: Pihak swasta/perantara (calo).</li></ol></div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tuntutan pidana terhadap keempat terdakwa ini dibacakan dalam berkas perkara penuntutan yang terpisah oleh tim JPU yang terdiri dari Eddie Soedrajat, SH (Kasi PAPBB) bersama I Gede Indra Hari Prabowo, SH., MH (Kasi Pidsus Kejari Sampang) dalam sidang yang berlangsung di Ruang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat (24 April 2026), dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH, dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH (masing-masing Ad Hoc) serta Panitera Pengganti (PP). Sidang dihadiri oleh Tim Advokat (Penasehat Hukum) Terdakwa, sementara para terdakwa sendiri hadir melalui telekonferensi (Zoom).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Jerat Hukum dan Rincian Tuntutan Pidana;</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam tuntutannya, JPU menegaskan bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer: Pasal 603 Jo. Pasal 20 Huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sehingga keempat terdakwa dituntut pidana penjara, pidana denda, dan kewajiban membayar uang pengganti dengan rincian sebagai berikut:</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><ol><li>Mohammad Hasan Mustofa: Dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp17 juta (yang sudah dibayarkan kepada JPU dan diperhitungkan sebagai uang pengganti).</li><li>Ahmad Zahran Wiami: Dituntut lebih ringan, yakni 6 bulan penjara, denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp63 juta (sudah dibayarkan).</li><li>Khoirul Umam: Dituntut 4 tahun penjara, denda sebesar Rp200 juta subsider 40 hari kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp45 juta (sudah dibayarkan).</li><li>Slamet Iwan Supriyanto alias Yayan: Dituntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, dan membayar uang pengganti Rp301.500.000. Dari jumlah tersebut, dikurangi Rp163.000.000 yang sudah dibayarkan kepada JPU, sehingga sisa yang wajib dibayar adalah Rp156.500.000 (subsider 1,6 tahun penjara jika tidak mampu bayar).</li></ol></div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa maupun melalui tim advokatnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan. Sidang pledoi diagendakan pada Selasa, 5 Mei 2026, sedangkan putusan vonis dijadwalkan pada Jumat, 8 Mei 2026.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Pengakuan Kejari: Kerugian Negara Baru Kembali Rp1,1 Miliar</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3C4eZG_lOfSRyYhkQSajOoSz1p27A5djyph7zYUJmaNDG-L3UynWN3dl2tyfSTJ-39tcDxWgssR-sKpi67YdWuUrF8Ziic98bcv7so2ev4wPnDH6VUK84XjcV5rf32vuL3H7rlOJ25kz9X56Nrvz8g2UP55mgrtyD3Mv3no5DQW-zq8COENzf8O4riWs/s640/2%20(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3C4eZG_lOfSRyYhkQSajOoSz1p27A5djyph7zYUJmaNDG-L3UynWN3dl2tyfSTJ-39tcDxWgssR-sKpi67YdWuUrF8Ziic98bcv7so2ev4wPnDH6VUK84XjcV5rf32vuL3H7rlOJ25kz9X56Nrvz8g2UP55mgrtyD3Mv3no5DQW-zq8COENzf8O4riWs/s320/2%20(2).jpg" width="320" /></a>Usai persidangan, muncul klarifikasi terkait pengembangan kasus dan pemulihan aset. I Gede Indra Hari Prabowo, SH., MH, selaku Kasi Pidsus Kejari Sampang, menjelaskan kepada BERITAKORUPSI.CO terkait kemungkinan tersangka baru maupun status kerugian negara. Ia mengakui bahwa total uang yang berhasil dikembalikan, termasuk melalui upaya Penyidik, baru mencapai sekitar Rp1,1 miliar dari total kerugian Rp2,9 miliar.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Itu (pengembangan) ranahnya Polda. Total yang sudah dikembalikan termasuk melalui Penyidik satu koma satu miliar," ucapnya singkat namun menyisakan tanda tanya besar bagi publik.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">4 Pertanyaan Mendesak untuk Penegak Hukum</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Menyikapi fakta persidangan bahwa kerugian negara masih tersisa hampir Rp1,8 miliar dan adanya indikasi keterlibatan pejabat eselon tinggi, berikut adalah pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur:</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>1.  Mengapa Ir. H. Ach. Hafi, S.H (Plt. Kadis PUPR) Belum Ditetapkan Sebagai Tersangka?</b></div><div style="text-align: justify;">Sebagai pejabat tertinggi di dinas teknis saat itu, apakah tidak ada unsur kelalaian atau bahkan keterlibatan aktif dalam pengawasan proyek senilai Rp12 miliar ini? Mengapa penyidikan seolah berhenti pada level pelaksana teknis (PPK/PPTK) dan tidak menyentuh pengambil kebijakan strategis di level dinas?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara fakta persidangan yang terungkap, Ir. H. Ach. Hafi, S.H mengatakan bahwa 12 paket seharusnya dilelang namun faktanya tidak. Ir. H. Ach. Hafi, S.H juga mengatakan tidak dilibatkan sejak awal proses proyek. Tetapi disisi lain, Ir. H. Ach. Hafi, S.H sakmengakui telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) serta menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada bawahannya untuk melakukan pengawasan pekerjaan. Selain itu ditandatanganinya surat pertanggung jawaban mutlak atas penggunaan dan pencairan anggaran </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jika Ir. H. Ach. Hafi, S.H mengaku seharusnya dilakukan lelang tetapi tidak mengetahui proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, bagaimana dasar pertimbangan administratif hingga dokumen-dokumen tersebut ditandatangani? Apakah semata-mata hanya prosedural, atau mencerminkan pengetahuan substantif atas kegiatan? Atau memang karena ada perintah?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pengakuan Ir. H. Ach. Hafi, S.H dimuka persidangan menjelaskan, bahwa saat PPK dan PPTK menemuinya selaku Plt Kepala Dinas di ruang kerjanya, keduanya menunjukkan catatan dari Bupati terkait 12 paket proyek pekerjaan rehabilitasi jalan</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">2. Apakah H. Slamet Junaidi (Abah Idi) Akan Diperiksa Sebagai Saksi Kunci?</span></b></div><div style="text-align: justify;">Apakah penyidik Polda Jatim mampu memeriksa H. Slamet Junaidi (Abah Idi) selaku Bupati Sampang (saat itu) sebagai saksi kunci? Sejauh mana peran politik kepala daerah dalam pengawasan proyek infrastruktur? Apakah pemeriksaan terhadap mantan Bupati ini hanya sebatas formalitas, atau akan digali secara mendalam untuk menemukan "otak" di balik jaringan korupsi ini?</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>3.  Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Sisa Kerugian Negara Rp1,7 Miliar?.</b></div><div style="text-align: justify;">Jika total kerugian adalah Rp2,9 miliar dan yang baru kembali Rp1,1 miliar, maka masih ada selisih nearly Rp1,8 miliar uang rakyat yang hilang. Apakah negara akan membiarkan sisa kerugian ini hangus begitu saja, ataukah ada rencana penyitaan aset para terdakwa dan pihak terkait lainnya untuk menutupi kekurangan tersebut?</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>4.  Bagaimana Koordinasi Antara Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim?</b></div><div style="text-align: justify;">Dengan pernyataan Kasi Pidsus bahwa "pengembangan adalah ranah Polda", apakah ini indikasi adanya sekat koordinasi yang menghambat pengungkapan kasus?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Publik mendesak sinergi total antara Polda dan Kejati Jatim agar kasus ini tidak mandek dan benar-benar tuntas hingga ke akar-akarnya, bukan hanya menangkap "ikan kecil" sekaligus membuktikan integritas penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. (Tim BK)</p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Proyek Lapen Sampang Rp2,9 M: 4 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara, Publik Tunggu Langkah Polda Terhadap Kadis PUPR dan Mantan Bupati

"Di Balik Tuntutan Penjara Para 'Ikan Kecil': Akankah Polda Jatim Berani Menjebol Tembok Perlindungan Pejabat PUPR dan Eks Bupa...

Skandal Mertua-Menantu di Bondowoso: Kades dan Bendahara Desa Digiring ke Tipikor, Kerugian Negara Rp2,24 Miliar

02.00 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBSHLtGdJBXmMJt_vAQtcgBflfoQ4TxbYisPvmMlDlyckmcrS1615NVRBsQrHlxTeZ9_VX80B3Z1mrM1uzIe7jS_vkNsBaklfykURIytAxs7cGLbfSk09jnGSAJITMhnEoKxImOjEdXTImFw-Koz3ZfvgNvAfMFEYUF-FF0jHt6UZyJzATc9lsQNOBrPY/s1920/IMG20260422142024_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBSHLtGdJBXmMJt_vAQtcgBflfoQ4TxbYisPvmMlDlyckmcrS1615NVRBsQrHlxTeZ9_VX80B3Z1mrM1uzIe7jS_vkNsBaklfykURIytAxs7cGLbfSk09jnGSAJITMhnEoKxImOjEdXTImFw-Koz3ZfvgNvAfMFEYUF-FF0jHt6UZyJzATc9lsQNOBrPY/w640-h360/IMG20260422142024_01.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Kedua Terdakwa didampingi Advokat Habibullah dari LBH Legundi Surabaya</span> </td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></div><div style="text-align: justify;">Dinding keluarga ternyata tidak mampu membendung niat korup. Dalam sebuah ironi yang menyedihkan, hubungan kekeluargaan antara mertua dan menantu justru menjadi pintu masuk bagi tindak pidana korupsi di Kabupaten Bondowoso.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rabu, 22 April 2026, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso Dian Pranata Depari, dkk menyeret dua terdakwa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kedua terdakwa tersebut adalah Faldy Arie Djordy (Menantu), yang menjabat sebagai Kepala Desa Padasan, Kecamatan Pujer, dan Rahmani (Mertua), yang dipercaya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Desa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini mencuat setelah Penyidik Kejari Bondowoso bekerja sama dengan inspektorat menemukan adanya penyimpangan masif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Padasan selama tiga tahun berturut-turut (2022, 2023, dan 2024), serta penyelewengan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa. Total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai angka fantastis: Rp2.243.608.200,08.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kolaborasi Keluarga di Atas Penderitaan Rakyat</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyidikan mengungkap bahwa Faldy Arie Djordy dan Rahmani diduga melakukan kolaborasi erat dalam menggerogoti kas desa. Sebagai kepala desa, Faldy memiliki otoritas pengambilan keputusan, sementara Rahmani, sebagai bendahara sekaligus ibu mertuanya, memegang kendali atas arus keluar keuangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Alih-alih saling mengingatkan untuk menjaga amanah rakyat, keduanya justru diduga memanfaatkan posisi strategis mereka untuk memperkaya diri sendiri. Modus operandi meliputi mark-up anggaran, pengeluaran fiktif, hingga pemanfaatan aset Tanah Kas Desa yang tidak sesuai peruntukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hasil perhitungan audit dari Inspektorat Kabupaten Bondowoso melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: X.700/428/430.8/2025 tertanggal 19 November 2025, menjadi bukti otentik yang mematahkan segala dalih kedua terdakwa. Angka kerugian lebih dari Rp2,2 miliar ini merupakan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan layanan publik di Desa Padasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Dakwaan Pasal Berlapis: Jerat Hukum yang Mengancam</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg-HOT3X5umnnAA1_zrvczm9LePPcIu-fYkJY3cTYmo6_fsd9w6HSOdYl3gREzWT60GM46gwctj3VgLd0hvmmDFhdiUb85VCahzey9AzEwqI2AqJLBzgZkp0gixchBOB8t3Qf3YBUrH8WVz39mpIymzTMUTFZb-coQCMe6GOKsUp_EjqEaRgF_FRzaBoM/s4160/IMG20260422141747.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg-HOT3X5umnnAA1_zrvczm9LePPcIu-fYkJY3cTYmo6_fsd9w6HSOdYl3gREzWT60GM46gwctj3VgLd0hvmmDFhdiUb85VCahzey9AzEwqI2AqJLBzgZkp0gixchBOB8t3Qf3YBUrH8WVz39mpIymzTMUTFZb-coQCMe6GOKsUp_EjqEaRgF_FRzaBoM/s320/IMG20260422141747.jpg" width="320" /></a></div>Dalam surat dakwaannya, JPU Kejari Bondowoso menjerat kedua terdakwa dengan pasal berlapis. Mereka didakwa dengan alternatif dakwaan yang sangat kuat:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1.  Dakwaan Pertama (Primer): Melanggar Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru) Juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menyoroti peran orang yang memberi kesempatan atau sarana terjadinya korupsi bagi orang lain (dalam konteks hubungan atasan-bawahan/keluarga).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2.  Dakwaan Kedua (Subsider): Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 3 ini adalah pasal klasik korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, yang kini dikombinasikan dengan ketentuan KUHP baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan diterapkannya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dalam dakwaan ini, kasus di Bondowoso ini menjadi salah satu preseden penting dalam penegakan hukum korupsi di tingkat desa pasca-berlakunya kodifikasi hukum pidana nasional yang baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Menanti Vonis di Meja Hijau</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjevJB2Zf0BY1XMuQfdejpc31rs1V13ebQXwETxcn48c_I2KYvQAt9nonAnTudLNuM3fxiK6FZr4lTdyeyGqMdMOEZz08Qg4qrIyAdRhslZTPv5h5v2jWFyBIfdR5vHLpAGRH4fGSrFuQX2hJm5ZIw_gQaqVhg6icAGVEXIdjC3xFFIhaWwDiUKslC2zA/s4160/IMG20260422140309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjevJB2Zf0BY1XMuQfdejpc31rs1V13ebQXwETxcn48c_I2KYvQAt9nonAnTudLNuM3fxiK6FZr4lTdyeyGqMdMOEZz08Qg4qrIyAdRhslZTPv5h5v2jWFyBIfdR5vHLpAGRH4fGSrFuQX2hJm5ZIw_gQaqVhg6icAGVEXIdjC3xFFIhaWwDiUKslC2zA/w640-h360/IMG20260422140309.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kini, Faldy dan Rahmani harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Majelis Hakim PN Surabaya. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa di Indonesia: bahwa nepotisme dan kolusi keluarga dalam pengelolaan dana desa akan berujung pada jeruji besi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Masyarakat Desa Padasan dan masyarakat Bondowoso menanti vonis yang adil. Apakah hakim akan memberikan hukuman maksimal untuk memberikan efek jera bagi para pejabat desa yang serakah? Ataukah ada kejutan lain dalam persidangan nanti?</div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">5 Pertanyaan Kritis Seputar Kasus Mertua-Menantu di Bondowoso</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di balik angka kerugian Rp2,24 miliar dan hubungan darah antara terdakwa, muncul pertanyaan-pertanyaan mendesak yang harus dijawab dalam proses persidangan:</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Sejauh Mana Peran "Konflik Kepentingan" Keluarga?</b></div><div style="text-align: justify;">Bagaimana mungkin seorang Kepala Desa bisa mengangkat atau bekerja sama secara leluasa dengan mertuanya sendiri sebagai Bendahara tanpa adanya mekanisme check and balance? Apakah sistem rekrutmen perangkat desa di Padasan sudah cacat sejak awal sehingga melanggengkan dinasti korupsi keluarga?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Ke Mana Larinya Uang Rp2,24 Miliar Tersebut?</b></div><div style="text-align: justify;">Dengan nominal lebih dari 2 miliar rupiah yang digelapkan selama 3 tahun, untuk apa uang tersebut digunakan? Apakah untuk gaya hidup mewah, membayar utang pribadi, atau justru dibagi kepada anggota keluarga besar lainnya? Apakah aset hasil korupsi sudah dilacak dan disita oleh penyidik?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Mengapa Baru Terungkap Setelah 3 Tahun?</b></div><div style="text-align: justify;">Penyimpangan terjadi berturut-turut pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024. Di mana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan internal kecamatan selama periode tersebut? Mengapa baru tersentuh setelah audit Inspektorat akhir 2025?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Apakah Ini Kasus Terisolasi atau Ada Jaringan Lebih Besar?</b></div><div style="text-align: justify;">Mengingat besarnya nominal yang dikorupsi di level desa, apakah Faldy dan Rahmani bertindak sendirian, ataukah mereka hanyalah ujung tombak dari jaringan korupsi yang lebih besar di tingkat kecamatan atau kabupaten di Bondowoso?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Bagaimana Penerapan KUHP Baru (UU 1/2023) dalam Kasus Ini?</b></div><div style="text-align: justify;">Dakwaan yang menyertakan Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi sangat krusial. Bagaimana interpretasi hakim terhadap unsur "memberi kesempatan" dalam relasi keluarga ini? Apakah putusan nanti akan menjadi yurisprudensi baru bagi kasus korupsi berbasis nepotisme keluarga di masa depan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Artikel ini disusun berdasarkan berkas perkara (dakwaan) yang dibacakan di ruang sidang pada Rabu, 22 April 2026. (Tim BERITAKORUPSI.CO)</i></div>

Skandal Mertua-Menantu di Bondowoso: Kades dan Bendahara Desa Digiring ke Tipikor, Kerugian Negara Rp2,24 Miliar

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Mertua-Menantu di Bondowoso: Kades dan Bendahara Desa Digiring ke Tipikor, Kerugian Negara Rp2,24 Miliar

Kedua Terdakwa didampingi Advokat Habibullah dari LBH Legundi Surabaya BERITA KORUPSI .CO – Dinding keluarga ternyata tidak mampu membend...

Benteng Pembelaan Runtuh di Pelindo: 6 Terdakwa Korupsi Rp83 Miliar Gagal Lolos, Sidang Lanjut Menuju Vonis

15.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgazYgxT0B365kI0c0sCZvTZgzv1Yn08Oe6BoJv-zYLULbJNgg5s6XXCBqFLqSZDlR3aJItq9ypewiKlhwOSf8aCQeeXLYaS85INo4mar2xXY4SZHKDZiu1XN53Vkecha8P6OFoXCTlhPTdtcaxFvZAOW0XOKeca9bAPl6536vIZ3tDZgIW49OW8QQ79Tk/s1920/IMG20260422121628_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgazYgxT0B365kI0c0sCZvTZgzv1Yn08Oe6BoJv-zYLULbJNgg5s6XXCBqFLqSZDlR3aJItq9ypewiKlhwOSf8aCQeeXLYaS85INo4mar2xXY4SZHKDZiu1XN53Vkecha8P6OFoXCTlhPTdtcaxFvZAOW0XOKeca9bAPl6536vIZ3tDZgIW49OW8QQ79Tk/w320-h180/IMG20260422121628_01.jpg" width="320" /></a></div><span style="font-size: 18px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 18px;"><b>.CO –</b></span></div><div style="text-align: justify;">Benteng pertahanan hukum enam terdakwa kasus mega korupsi pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya runtuh total pada Rabu, 22 April 2026, saat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mematahkan segala dalih "sengketa administratif" yang dibangun tim Advokat, menegaskan bahwa lubang kerugian negara sebesar Rp83 miliar lebih dalam proyek senilai Rp200 miliar itu adalah tindak pidana murni (Korups), bukan sekadar kesalahan prosedur.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan ditolaknya seluruh perlawanan (eksepsi), jalan menuju vonis bagi para pejabat tinggi Pelindo 3 Surabaya dan direksi PT APBS kini terbentang tanpa hambatan. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi strategi pembelaan yang berupaya mengubah wajah korupsi menjadi sengketa perdata biasa.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Putusan Sela: Dakwaan JPU Dinilai Cermat dan Lengkap</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sidang yang berlangsung khidmat di Ruang Candra Pengadilan Tipikor PN Surabaya tersebut merupakan agenda krusial pembacaan Putusan Sela. Dalam sidang ini, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ratna Dianing Wulansari, SH., MH., bersama dua hakim anggota, Darwin Panjaitan, SH., MH. dan Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn. (masing-masing Hakim Ad Hoc), serta Panitera Pengganti (PP), dihadiri para terdakwa yang didampingi Tim Advokat-nya,  menegaskan posisi mereka.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Hadir dalam persidangan tersebut adalah Tim JPU Kejari Tanjung Perak, keenam terdakwa, serta para Advokat (penasihat hukum-nya) yang mendampingi mereka serta puluhan wartawan yang  tak biasa meliput di Pengadilan Tipikor dapat merasakan ketegangan yang terasa di ruang sidang.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Hal ini secara langsung mematahkan argumen Tim Advokat yang berupaya menggugurkan dakwaan sejak awal.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Gagalnya Dalih "Sengketa Administratif"</b></span></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsJdDDzo7-OR1ZJ4Y3BkNh92EaElc3qK-VU4z0FRlbTAXuYZTBCWVd42rl3UVWkDy55-DMZ7zkaAN3Ey4YSj2N9_WJJn8ACmBIgMZdQydRUWj90T9bJww5fsfWUyhg4WI7mPWST9uy1te-ZYqviPTmsqh7tYfEdUi7YKIwo7m7nXX15T1FpvQFbs-KAQw/s4160/IMG20260422120347.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsJdDDzo7-OR1ZJ4Y3BkNh92EaElc3qK-VU4z0FRlbTAXuYZTBCWVd42rl3UVWkDy55-DMZ7zkaAN3Ey4YSj2N9_WJJn8ACmBIgMZdQydRUWj90T9bJww5fsfWUyhg4WI7mPWST9uy1te-ZYqviPTmsqh7tYfEdUi7YKIwo7m7nXX15T1FpvQFbs-KAQw/s320/IMG20260422120347.jpg" width="320" /></a>Inti dari perlawanan keenam terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya adalah upaya menyatakan bahwa dakwaan JPU batal demi hukum (obscuur libel) atau kabur. Para advokat berdalih bahwa kasus ini sejatinya hanyalah sengketa administratif atau ranah perdata terkait persaingan usaha, bukan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dipidana.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun, dalih tersebut ditolak mentah-mentah oleh Majelis Hakim. Dengan tegas, Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari membacakan pertimbangan hukumnya di depan sidang yang penuh sesak.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Surat dakwaan Jaksa telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, termasuk menguraikan waktu, tempat, serta unsur dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP," ujar Ratna Dianing Wulansari.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Menutup sesi putusan sela tersebut, Ketua Majelis Hakim mengetuk palu sebagai bagian dari putusan dengan firme:</div><div style="text-align: justify;">"Mengadili, menyatakan perlawanan dari Advokat Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara."</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Profil 6 Tersangka: Pejabat Pelindo dan Direksi PT APBS</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus megakorupsi yang menelan anggaran negara sebesar Rp200.583.193.000 dan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp83 miliar ini menyeret nama-nama pejabat tinggi dari dua instansi berbeda. Proyek pemeliharaan dan pengusahaan kolam pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 Surabaya periode 2023-2024 yang melibatkan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS) ini kini memasuki fase pembuktian.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Keenam terdakwa yang harus menghadapi proses lanjutan tersebut adalah:</b></span></span></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Tiga terdakwa fari kubu PT Pelindo Regional 3 Surabaya (3 Terdakwa):</div><div style="text-align: justify;">1.  Ardhy Wahyu Basuki: Mantan Regional Head atau Pimpinan PT Pelindo Regional 3 Surabaya periode 2021-2024.</div><div style="text-align: justify;">2.  Hendiek Eko Setiantoro: Mantan Division Head Teknik atau Kepala Divisi Teknik PT Pelindo Regional 3 Surabaya.</div><div style="text-align: justify;">3.  Erna Hayu Handayani: Mantan Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas PT Pelindo Regional 3 Surabaya.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan tiga terdakwa dari kubu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya/PT APBS :</div><div style="text-align: justify;">1.  Firmansyah: Mantan Direktur Utama PT APBS periode 2020-2024.</div><div style="text-align: justify;">2.  Made Yuni Christina: Mantan Direktur Komersial PT APBS periode 2021-2024.</div><div style="text-align: justify;">3.  Dwi Wahyu Setiawan: Mantan Manager Operasi PT APBS periode 2020-2024.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Lima Pertanyaan Kritis Menggantung di Atas Meja Hijau</b></span></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE4VSe1SwEaVGs3F4-GDF-FxKSJ9cZ6iK0_YVZdG-5l9rDLr_Gcmj00RvapkHw6t1NoXyZyPPlXHO0rtEmmFx_gMJeZEpsJb0RVo0oRb-BNG1g2-YpaFEDWHLAk3dwM7ZNl5yYvgx28MnNInDn531Gs1V2b54igB16xD3q_mS6EH8qufAJXPG9v6xUa3k/s1920/IMG20260422121551_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE4VSe1SwEaVGs3F4-GDF-FxKSJ9cZ6iK0_YVZdG-5l9rDLr_Gcmj00RvapkHw6t1NoXyZyPPlXHO0rtEmmFx_gMJeZEpsJb0RVo0oRb-BNG1g2-YpaFEDWHLAk3dwM7ZNl5yYvgx28MnNInDn531Gs1V2b54igB16xD3q_mS6EH8qufAJXPG9v6xUa3k/s320/IMG20260422121551_01.jpg" width="320" /></a><span style="text-align: left;">Seiring berlanjutnya persidangan menuju tahap pembuktian, publik berhak mengajukan lima pertanyaan kritis yang menuntut jawaban transparan:</span></p><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">1.  Mengapa Dalih "Sengketa Administratif" Selalu Muncul dalam perkara Korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN? Apakah ini menjadi pola umum (modus operandi) para koruptor kerah putih untuk mencoba lolos dari jeratan pidana dengan membungkus kejahatan mereka sebagai kesalahan prosedur bisnis biasa?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Di Mana Letak Kebocoran Rp83 Miliar Itu dari total anggaran Rp200,5 miliar? Bagaimana mekanisme pengerukan kolam senilai ratusan miliar itu bisa menghasilkan kerugian negara fantastis sebesar Rp83 miliar y? Apakah ada mark-up volume, spesifikasi fiktif, atau proyek hantu?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">3.  Seberapa Besar Peran Pengawasan Internal Pelindo?. Dengan terseretnya tiga pejabat tinggi Pelindo Regional 3 Surabaya (Regional Head, Division Head Teknik, hingga Senior Manager), di mana saja sistem check and balance dan pengawasan internal BUMN tersebut saat proyek ini berjalan?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">4.  Apakah Ini Ujung dari Jaringan yang Lebih Besar?. Enam terdakwa yang dihadapkan saat ini hanyalah puncak gunung es. Apakah Jaksa akan mengungkap aktor intelektual lain atau pihak ketiga di luar PT APBS yang turut menikmati aliran dana korupsi ini?</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">5.  Akankah Vonis Memberikan Efek Jera?</div><div style="text-align: justify;">Mengingat besarnya kerugian negara dan tingginya jabatan para terdakwa, apakah hukuman yang akan dijatuhkan nanti mampu memberikan efek jera nyata bagi mafia proyek di lingkungan pelabuhan, atau hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah korupsi BUMN?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Penutup: Menanti Keadilan di Ujung Palu Hakim</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan ditolaknya seluruh perlawanan ini, fokus persidangan kini beralih sepenuhnya pada pembuktian unsur-unsur korupsi yang memberatkan. Publik menanti apakah jeruji besi akan menjadi akhir dari kisah pengerukan kolam senilai ratusan miliar rupiah ini, ataukah masih ada kejutan lain di balik layar.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Satu hal yang pasti: kegagalan eksepsi ini adalah sinyal kuat bahwa hukum tidak dapat lagi dibelokkan oleh dalih-dalih teknis belaka. Rakyat menunggu vonis yang adil dan pemulihan kerugian negara yang nyata.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>(Tim Redaksi BERITAKORUPSI.CO)</b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>Artikel ini dilaporkan langsung dari Ruang Sidang Tipikor PN Surabaya, Rabu 22 April 2026.</i></p>

Benteng Pembelaan Runtuh di Pelindo: 6 Terdakwa Korupsi Rp83 Miliar Gagal Lolos, Sidang Lanjut Menuju Vonis

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Benteng Pembelaan Runtuh di Pelindo: 6 Terdakwa Korupsi Rp83 Miliar Gagal Lolos, Sidang Lanjut Menuju Vonis

BERITA KORUPSI .CO – Benteng pertahanan hukum enam terdakwa kasus mega korupsi pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya runtuh tota...

JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

13.17 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQoXsJN_8Wgz-hdcJiQq2tdSKLZsJMyKRVqulzIlKEfAfNh-4KukeWpYHJj_LqzGGO-Jr-PqASstXrbHTmCZGGvaue4jbUVqqyr5ORq8uWH6x-TUBWdIUOC-LUBY8789Qw5wEBl4Weq6Ot8a3oSgSusls6QB4BOBh9m0rUIXFhYVk4wM2QmU_uF4wBfY/s1536/file_000000004f2c71fa838df3e9c0509757.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQoXsJN_8Wgz-hdcJiQq2tdSKLZsJMyKRVqulzIlKEfAfNh-4KukeWpYHJj_LqzGGO-Jr-PqASstXrbHTmCZGGvaue4jbUVqqyr5ORq8uWH6x-TUBWdIUOC-LUBY8789Qw5wEBl4Weq6Ot8a3oSgSusls6QB4BOBh9m0rUIXFhYVk4wM2QmU_uF4wBfY/w640-h426/file_000000004f2c71fa838df3e9c0509757.png" width="640" /></a></div><span style="font-size: 18px; text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO - </b></span></div></span></div><div style="text-align: justify;">
"Ketika penjaga hukum justru menjadi penjahat, dan ketika lebih dari setengah kepala daerah berakhir di balik jeruji besi, maka itulah definisi krisis yang sebenarnya. Jawa Timur kini menghadapi momen terkelam dalam sejarah otonomi daerahnya: 57,89% Kepala Daerah dan dua Kajari telah diseret KPK dan divonis inkracht karena korupsi. Dari suap proyek hingga jual beli jabatan, bagaimana sebuah provinsi besar bisa terjebak dalam lingkaran setan kejahatan kerah putih yang begitu masif?"</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jawa Timur sedang menghadapi krisis integritas dalam sejarah otonomi daerah. Data yang dihimpunan BERITAKORUPSI.CO  hingga hari ini menunjukkan fakta mencengangkan: sebanyak 22 dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) saat  pertama kali atau bahkan setelah dua periode menjabat sebagai kepala Daerah, atau setara 57,89 persen telah diseret oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan Tipikor Surabaya. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Diantara 22 Kepala Daerah tersebut, ada yang menjabat hanya 5 menit saja dilantik dan kemudian dicopot karena terseret kasus Korupsi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK Seperti Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Angka mengerikan itu belum termasuk tertangkapnya dua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang seharusnya menjadi benteng penegakan hukum, namun justru terbukti menjual keadilan. Ironisnya, kedua Kepala Kajari tersebut kini telah divonis bersalah dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, serta mendekam di balik jeruji besi bersama para kepala daerah yang mereka lindungi.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Fenomena ini bukan lagi sekadar oknum melainkan indikasi kuat adanya penyakit sistemik yang menginfeksi hampir seluruh lini pemerintahan di Bumi Majapahit. Dari ujung barat di Banyuwangi hingga tapal kuda di Situbondo, tidak ada satu pun wilayah yang steril dari virus korupsi. Gelombang OTT (Operasi Tangkap Tangan) bahkan terus berlanjut di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, dengan tiga kepala daerah.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Estafet Korupsi: Dari Banyuwangi hingga Situbondo, Tak Ada Wilayah Steril</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Berdasarkan liputan wartawan BERITAKORUPSI.CO maupun data di Pengadilan Tipikor Surabaya, dari total 24 pejabat tinggi di Jawa Timur (22 Kepala Daerah ditambah 2 Kajari) yang tersangkut kasus Korupsi, sebanyak 21 orang status perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan ada yang masih menjalani hukuman penjara, ada pula yang meninggal saat menjalani hukuman, dan beberapa diantaranya sudah selesai. Sementara itu, tiga pejabat lainnya saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor maupun di tangan KPK.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Gelombang pertama kepala daerah yang terseret dan telah membuahkan hasil vonis pidana penjara bagi sejumlah nama besar. Di antaranya adalah Bambang Irianto (Wali Kota Madiun) untuk kasus suap, gratifikasi dan TPPU, serta Ratna Ani Lestari (Bupati Banyuwangi) dalam skandal korupsi bandara yang merugikan negara puluhan miliaran rupiah.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Praktik jual beli jabatan yang mendominasi juga menjerat Nyono Suharli almarhum (Bupati Jombang), Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk), hingga Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk periode berikutnya). Bahkan, tradisi buruk ini terus berulang seperti estafet yang entah kapan berakhir, di mana Abdul Latif Imron (Bupati Bangkalan) dan Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) juga divonis bersalah karena hal tersebut tersebut.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Daftar hitam Kepala Daerah yang terseret Korupsi dibagi dalam dua kelompok. Kelompok A, perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan kelompok B, masih dalam proses persidangan maupun di tahanan KPK </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mereka yang masuk dalam daftar kelompok A, terdiri dari 19 kepala daerah dan dua kepala Kejaksaan Neger;</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">1. <b>Bambang Irianto</b> – Wali Kota Madiun (2009-2019)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap, Gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div><div style="text-align: justify;">Status: Selesai menjalani hukuman.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">2. <b>Ratna Ani Lestari </b>– Bupati Banyuwangi (2005 - 2010)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Proyek Pembangunan Bandara Blimbingsari.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">3. <b>Nyono Suharli (Alm)</b> – Bupati Jombang (2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi suap jual beli jabatan kepala dinas kesehatan dan perizinan klinik.</div><div style="text-align: justify;">Status: Selesai menjalani hukuman, dan beberapa tahun kemudian ia meninggal dunia</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">4. <b>Fuad Amin (Almarhum)</b> – Bupati Bangkalan (2003-2013)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: korupsi Gratifikasi dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">5. <b>Taufiqurrahman</b> – Bupati Nganjuk (2008–2018, 2 Periode)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Jual Beli Jabatan, Gratifikasi, dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">6. <b>Syahri Mulyo </b>– Bupati Tulungagung (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">7. <b>Achmad Syafi'i</b> – Bupati Pamekasan (2003-2008, 2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap selaku Pemberi Suap kepada Kajari Pamekasan.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">8. <b>Mas'ud Yunus (Almarhum)</b> – Wali Kota Mojokerto (2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Pengalihan Anggaran Dinas PUPR.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">9. <b>Mustofa Kamal Pasha </b>– Bupati Mojokerto (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Pembangunan Menara Telekomunikasi, Gratifikasi, dan TPPU. Diadili tiga kali dalam tiga perkara yang berbeda. Dua kali oleh KPK dan satu kali oleh Kejari sekabupaten Mojokerto</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">10. <b>Rendra Kresna</b> – Bupati Malang (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap dan Gratifikasi.. Diadili dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">11. <b>Anton</b> – Wali Kota Malang (2013–2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Ketuk Palu DPRD Kota Malang.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">12. <b>Edi Rumpoko (Almarhum)</b> – Wali Kota Batu (2007-2017)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Proyek Pengadaan Meubelair dan Gratifikasi. Diadili dua kali dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara kedua</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">13. <b>Saiful Ilah</b> – Bupati Sidoarjo (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Suap dan Gratifikasi. Diadili dua kali dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman di Lapas</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">14. <b>Novi Rahman Hidayat</b> – Bupati Nganjuk (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: korupsi Suap Jual Beli Jabatan.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">15. <b>Abdul Latif Imron</b> – Bupati Bangkalan (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi jual beli Jabatan.</div><div style="text-align: justify;">Status: masih menjalani hukuman di Lapas suka miskin Jawa Barat</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">16. <b>Puput Tantriana Sari</b> – Bupati Probolinggo (2013-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Jual Beli Jabatan, Gratifikasi, dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">17. <b>Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor)</b> – Bupati Sidoarjo (2019-2024)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">18. <b>Samanhudi Anwar</b> – Wali Kota Blitar (2010 - 2019)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek Gedung SMPN 3 Kota Blitar.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">19. <b>Karna Suwandi</b> – Bupati Situbondo (2021-2024)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>Dua Kepala Kejaksaan Negeri;</b></div><div style="text-align: justify;">21. <b>Rudi Indra Prasetya</b> – Kepala Kajari Pamekasan</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Penanganan Perkara Korupsi Dana Desa.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">21. <b>Puji Triasmoro</b> – Kajari Bondowoso</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi penanganan Perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: masih menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Ketika Penjaga Hukum Jadi Penjahat: Dua Kajari Divonis bersalah.</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Skandal yang paling menyakitkan hati publik adalah keterlibatan aparat penegak hukum. Rudi Indra Prasetya, selaku Kajari Pamekasan, divonis 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Achmad Syafi'i  selaku Bupati.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tak kalah parah, Puji Triasmoro, selaku Kajari Bondowoso, juga telah divonis bersalah</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kedua kasus ini menjadi noda hitam sejarah kelam penegakan hukum di Jawa Timur. Belum lagi seorang Jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu Ahmad Fauzi yang tertangkap tangan atau OTT Tim Saber Pungli dan beberapa orang Jaksa lainnya namun tidak transparan </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Fakta bahwa kedua Kajari ini sudah dipenjara, hal ini menunjukkan bahwa jaringan korupsi memang telah menembus lembaga penegak hukum, namun juga membuktikan bahwa hukum terkadang bisa ditegakkan meski terlambat. Mereka kini berstatus sebagai mantan pejabat yang dicopot dan kehilangan hak-hak kepegawaiannya.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Rekor Memilukan dan memalukan: Baru Dilantik, Langsung Masuk Rutan KPK</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di tahun 2026 ini, KPK masih menahan erat tiga tersangka lain yang menjadi sorotan tajam. <b>Sugiri Sancoko</b>, Bupati Ponorogo yang masih menjabat, kini tengah menghadapi persidangan atas dakwaan menerima suap perpanjangan jabatan Direktur RSUD dan gratifikasi.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dua tersangka lainnya, <b>Maidi</b> (Wali Kota Madiun) dan <b>Gatut Sunu Wibowo</b> (Bupati Tulungagung yang baru dilantik akhir 2025), saat ini keduanya masih ditahan di Rutan KPK. Maidi tertangkap pada Januari 2026, melanjutkan jejak kelam pendahulunya di Kota Madiun, Bambang Irianto.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara <b>Gatut Sunu Wibowo</b> menjadi rekor memilukan; baru beberapa bulan memegang tampuk kekuasaan di Tulungagung pasca-Pilkada 2024, ia langsung terseret OTT KPK pada 10 April 2026 terkait kasus pemerasan terhadap bawahannya. Ia juga melanjutkan pendahulunya, Syahri Mulyo </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus Gatut menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring operasi tangkap tangan, memicu pertanyaan besar tentang kualitas rekrutmen politik di Jatim.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Modus Terlembaga: Jual Beli Jabatan Jadi 'Budaya'  Birokrasi Jatim</b></span></span></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Penelusuran BERITAKORUPSI.CO  menemukan pola yang sangat sistematis. Modus utama yang digunakan bukan lagi sembunyi-sembunyi, melainkan terlembaga, yaitu;</div><div style="text-align: justify;">1.  Fee Proyek: Hampir setiap proyek infrastruktur di APBD dipotong 10 - 17,5 persen sebagai "uang damai" bagi kepala daerah.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Jual Beli Jabatan: Posisi Kepala Dinas, Camat, hingga Direktur BUMD memiliki "harga pasar". Siapa yang bayar mahal, dia yang duduk.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">3.  Suap Penegak Hukum: Seperti kasus di Pamekasan dan Bondowoso, kepala daerah menggunakan sebagian uang hasil korupsi untuk menyuap Kajari agar kasus mereka dihentikan. ibarat istilah: <i>ANTARA KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN MELAHIRKAN KESEPAKATAN.</i></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Rakyat yang Membayar Harga Mahal: Jalan Rusak, Sekolah Rapuh, Kepercayaan Hancur</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Uang rakyat yang terkumpul dari 22 kasus ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Dampaknya terasa langsung oleh rakyat: jalan cepat rusak karena spesifikasi dikurangi, gedung sekolah yang rapuh, hingga layanan publik yang lambat karena posisi strategis diisi oleh orang yang tidak kompeten (hanya karena mampu membayar).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga kejaksaan di Jawa Timur pun anjlok drastis. "Kami lelah melihat pemimpin kami masuk penjara satu per satu. Kapan ini berakhir?" keluh seorang aktivis anti-korupsi di Surabaya.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>EMPAT  PERTANYAAN UNTUK ELIT POLITIK JATIM</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di tengah carut-marut ini, publik berhak mengajukan empat pertanyaan keras yang harus dijawab oleh Gubernur Jawa Timur, Ketua DPD Partai Politik, dan Kejaksaan Agung:</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">1.  Mengapa Pola Ini Terus Berulang? Mengapa setiap ada kepala daerah baru, seolah-olah ada "kutukan" yang membuatnya terjerat kasus serupa? Apakah sistem rekrutmen kepala daerah di Jatim sudah gagal total sehingga hanya menghasilkan pemimpin yang berorientasi pada "balik modal"?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Siapa Dalang di Balik Layar? Jika 22 kepala daerah dan 2 Kajari tersangkut korupsi, siapa sebenarnya otak di balik jaringan ini? Apakah ada sindikat politik atau bisnis tertentu yang mengontrol aliran dana suap dari hulu ke hilir di seluruh Jatim?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">3.  Apakah Partai Politik Punya Tanggung Jawab Moral?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sebagian besar tersangka/ Terdakwa/ Narapidana/mantan Narapidana adalah kader partai politik. Mengapa partai tidak melakukan evaluasi internal? Apakah partai justru membiarkan bahkan memfasilitasi kandidat "kantong tebal" demi kemenangan elektoral, tanpa peduli rekam jejak integritasnya?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">4.  Mampukah Kepala Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Membersihkan Sarangnya Sendiri dengan transparan kepada publik?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan terjaringnya dua Kajari yang sudah divonis inkracht, apakah Kejaksaan Agung berani melakukan "operasi bersih-bersih" besar-besaran di seluruh jajaran kejaksaan daerah di Jatim, ataukah ini hanya akan menjadi kasus individu yang quickly forgotten?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Jawaban atas pertanyaan ini tidak boleh sekadar retorika. Rakyat butuh aksi nyata</span></span>.</b></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Desakan </span><span style="color: red;">Pembersihan Total</span></span></b><span style="color: red;">;</span></div><div style="text-align: justify;">Menyikapi darurat ini, BERITAKORUPSI.CO  mendesak Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Pembersihan Birokrasi: Mutasi total pejabat yang diduga hasil jual beli jabatan dari para bupati/wali kota koruptor.</li><li>Reformasi Kejaksaan: Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Kajari di Jawa Timur untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bisa disuap.</li><li>Sanksi Partai Politik: Partai yang mengusung kandidat koruptor harus diberi sanksi tegas, termasuk pembekuan kegiatan di daerah tersebut.</li></ol></div><p></p>

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jawa Timur tidak bisa menunggu lagi. Jika darurat korupsi ini tidak segera dihentikan, masa depan provinsi terbesar kedua di Indonesia ini akan hancur lebur. Rakyat menunggu aksi nyata, bukan sekadar janji manis kampanye. Stop Korupsi Sekarang, atau Jatim Akan Runtuh!</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Artikel ini disusun berdasarkan hasil liputan Wartawan BERITAKORUPSI.CO dan data  putusan pengadilan Tipikor Surabaya.</p>

JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

BERITA KORUPSI .CO - "Ketika penjaga hukum justru menjadi penjahat, dan ketika lebih dari setengah kepala daerah berakhir di balik je...

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,302 Miliar: Dua Terdakwa Sama-sama Dituntut 5 Tahun Penjara

19.00 beritakorupsi 0

<h3 style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlvdApZnrKD4J4sKBNEZ2uGoxATTQq8owBQ-H2HmhKDYzFC8RMtAN2dLjt_gw3I0Zz3evxpXfyHPM-oFMLfqbFBEeW2mP8RKTC5i2MOYFkn_r_YWwvtU1bamqd_HM0TuOJdGR_5dIn4VvrATjOOGQt0hzctw3cTXidUOWdmicLFNoJaLT8rtlDesyuboc/s1920/IMG20260420142135_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlvdApZnrKD4J4sKBNEZ2uGoxATTQq8owBQ-H2HmhKDYzFC8RMtAN2dLjt_gw3I0Zz3evxpXfyHPM-oFMLfqbFBEeW2mP8RKTC5i2MOYFkn_r_YWwvtU1bamqd_HM0TuOJdGR_5dIn4VvrATjOOGQt0hzctw3cTXidUOWdmicLFNoJaLT8rtlDesyuboc/w640-h360/IMG20260420142135_01.jpg" width="640" /></a><span style="color: red; font-size: x-large;">"Terdakwa Yudi Rahmawan</span><span style="color: red; font-size: x-large;"> </span><span style="color: red; font-size: x-large;">merelakan Rumahnya di Jln. Adil II A Nganut Tulungagung Dimana SHM dipegang saudara sepupunya, Susiati, untuk disita Kejaksaan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti"</span></h3><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>BERITA</b><span style="color: red;"><b>KORUPSI</b></span><b>.CO –</b></div><div style="text-align: justify;">Dua Terdakwa dituntut pidana penjara masing-masing selama 5 tahun oleh JPU Kejari Tulungagung, Senin, 20 April 2026 karena keduanya dianggap melakukan tindak pidana <span style="font-size: 16px;">korupsi penyalahgunaan dana pelayanan kesehatan masyarakat yang menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) di RSUD dr. Iskak Tulungagung</span> yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.302.053.964</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kedua Terdakwa itu adalah<span style="font-size: 16px;"> Yudi Rahmawan selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung</span> dan Terdakwa Reni Budi Kristanti selaku staf pengelola keuangan dan data SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tuntutan terhadap kedua Terdakwa dibacakan JPU Kejari Tulungagung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Ibnu Abas Ali, SH., MH dan Athoillah, SH masing-masing Ad Hock serta dihadiri Tim Penasihat Hukum Terdakwa Yudi Rahmawan, yaitu Budiarjo Setiawan, SH., MH dan Penasehat Hukum Terdakwa Reni Budi Kristanti, yakni  Ilham Tantowi dkk<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYWSWXmJb1-6Cx0x2iyI-__Xp_WgLZ4_HtrJrRfeAYmKhLyOaxPKyK8mIHgbHfRiWuaYhmSje4cy1O_rg38LBklU0xRX6i2azigGVNKQ01SRdjam3xVt3OqKpHSXMvJWzjFY5HyYD59Brq7VBdViy6tTp2tko_S3_2RkSb3dC5mV40duh20rYvUXsyFKQ/s1920/IMG20260420142139_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYWSWXmJb1-6Cx0x2iyI-__Xp_WgLZ4_HtrJrRfeAYmKhLyOaxPKyK8mIHgbHfRiWuaYhmSje4cy1O_rg38LBklU0xRX6i2azigGVNKQ01SRdjam3xVt3OqKpHSXMvJWzjFY5HyYD59Brq7VBdViy6tTp2tko_S3_2RkSb3dC5mV40duh20rYvUXsyFKQ/w640-h360/IMG20260420142139_01.jpg" width="640" /></a>Sebelum JPU membacakan tuntutannya, <span style="font-size: 16px;">Yudi Rahmawan</span> menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait rumah miliknya di Jln. A Nganut Tulungagung yang serifikat hak milik (SHM) dipegang oleh saudara sepupunya, Susiati, untuk disita sebagai pembayaran uang pengganti.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun Ketua Majelis Hakim menyampaikan kepada Terdakwa agar disampaikan juga pada saat pembacaan Pledoi.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Silahkan nanti disampaikan pada saat Pledoi," perintah Ketua Majelis Hakim </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara dalam tuntutan JPU, perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 20 huruf a, c dan d Jo Pasal 126 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 323 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ustang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Terdakwa <span style="font-size: 16px;">Yudi Rahmawan dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp200 juta Subsider 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar RpRp2.468.623.250 (setelah dikurangi  Rp50 juta yang dititipkan di Kejaksaan) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp4.302.053.964 yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Reni Budi Kristanti. </span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dirampas untuk dilelang. Apabila tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara.</span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA8ChBxGXsmdJuh6U52Ll7bloZXXZTBE5xx2QJFqrRzcIuulr5qknaLwHXy3c8oK6dpYNDamEouDih7jXPi06if7rSrqLTTfWV7OSL7FMo2SlsVrJVi5zk9-9DE0gE3vEXUweduCakDdrKMy8IEA05arNyXqR9Tv3Fp7D3EWvbaB5XeKEwGfVgSIC93TY/s4160/IMG20260420140623.jpg" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA8ChBxGXsmdJuh6U52Ll7bloZXXZTBE5xx2QJFqrRzcIuulr5qknaLwHXy3c8oK6dpYNDamEouDih7jXPi06if7rSrqLTTfWV7OSL7FMo2SlsVrJVi5zk9-9DE0gE3vEXUweduCakDdrKMy8IEA05arNyXqR9Tv3Fp7D3EWvbaB5XeKEwGfVgSIC93TY/s320/IMG20260420140623.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: 16px;">Sementara tuntutan pidana pokok (penjara badan) dan pidana denda terhadap Terdakwa Reni Budi Kristanti sama dengan Terdakwa Yudi Rahmawan kecuali uang pengganti. Terdakwa Reni Budi Kristanti dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.682.430.714 (setelah dikurangi  Rp21  juta yang dititipkan di Kejaksaan) Subsider pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Seusai persidangan, terdakwa Yudi Rahmawan menyerahkan catatan kecil kepada BERITAKORUPSI.CO terkait alamat rumah miliknya yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan </span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dalam catatan yang ditulis tangan langsung oleh Terdakwa tercantum Perum Puritama Sari Jln. Anggrek K Blok C 22 dan di Jln. Adil II A Nganut Tulungagung a/n. Yudi Rahmawan. Rumah hijau Lt. 3 Selatan Jalan Provinsi. Dan tercantum juga nama saudara sepupunya, Susiati lengkap dengan nomor handphonenya</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">"Itu rumah saya. SHM-nya dipegang itu (Susiati)," ucap Terdakwa Yudi sambil menunjuk catatan kecil yang diserahkan kepada BERITAKORUPSI.CO</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Sebelumnya, JPU Kejari Tulungagung mengatakan tergantung isi putusan Majelis Hakim. "Kita lihat nanti dalam putusan Hakim". (*)</span></p>

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,302 Miliar: Dua Terdakwa Sama-sama Dituntut 5 Tahun Penjara

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,302 Miliar: Dua Terdakwa Sama-sama Dituntut 5 Tahun Penjara

"Terdakwa Yudi Rahmawan merelakan Rumahnya di Jln. Adil II A Nganut Tulungagung Dimana SHM dipegang saudara sepupunya, Susiati, untuk ...

Sidang Korupsi Ponorogo Memanas: Saksi Berbohong di Bawah Sumpah, Sementara ‘Wanita Misterius’ Indah Bekti Pertiwi Hadiri Sidang Tanpa Status Jelas

23.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: right;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdrRZqgQVOD1xSK6wVQZlZ_X5lU72r79eLK1iVezIebcTynHnCOCUDCCkb_fLLatSP3nDIof2P66zXnScLlvxifwH2N9eoZ_LW5hoqWgoG7H9TnwgR0fCy1SaG4USEC3IpBi78l7M4zp5Jky1e61M9dnM7mrEsoqF38Z6KL8M7lCj2qA0VRcVXohDTLqI/s1536/1776451745089.png" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyqoerU5l73bgTfDR4wzW0CIjo3o_-3fyUs7L42RM0CZCzLZCPZDoEB61c29I9h3u0dbDdLSCyuBu8t3pzL-BmN4hn72p-Q27Pvdod3WrImGCSFWJ5P_iGnbe2Bhg_aQEs3WrAzIz3ydrKn6mznyw11sbBdPMiARDGjs0HpgTnnIJou45i6fdN5eUoEA0/s3984/1776451745112.jpg" style="font-size: x-large; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyqoerU5l73bgTfDR4wzW0CIjo3o_-3fyUs7L42RM0CZCzLZCPZDoEB61c29I9h3u0dbDdLSCyuBu8t3pzL-BmN4hn72p-Q27Pvdod3WrImGCSFWJ5P_iGnbe2Bhg_aQEs3WrAzIz3ydrKn6mznyw11sbBdPMiARDGjs0HpgTnnIJou45i6fdN5eUoEA0/w646-h296/1776451745112.jpg" width="646" /></a><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="418" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdrRZqgQVOD1xSK6wVQZlZ_X5lU72r79eLK1iVezIebcTynHnCOCUDCCkb_fLLatSP3nDIof2P66zXnScLlvxifwH2N9eoZ_LW5hoqWgoG7H9TnwgR0fCy1SaG4USEC3IpBi78l7M4zp5Jky1e61M9dnM7mrEsoqF38Z6KL8M7lCj2qA0VRcVXohDTLqI/w643-h418/1776451745089.png" width="643" /></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><b>Drama di ruang sidang: Saksi selaku kontraktor terbelit kebohongan di bawah sumpah, sementara 'wanita kunci' OTT hadir diam membisu. Mengapa nama Indah Bekti Pertiwi sengaja dihapus dari dakwaan padahal Ia bersama terdakwa Yunus Mahatma diduga pembawa uang Rp500 juta sebagai pintu masuk terjadinya OTT?</b> </span><span style="font-size: medium;"><b>Ditulis oleh: Jentar S</b></span></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 18px;">.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">"<i>Banyaknya saksi dan bahkan Terdakwa dalam sidang perkara korupsi enggan berkata jujur karena mungkin berbohong itu dianggap sebagai salah satu cabang olahraga beladiri untuk pembenaran diri"</i></div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kalimat tersebut diatas seolah menggambarkan suasana sidang lanjutan perkara Korupsi suap dan gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 7 November 2025 yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 17 April 2026 dengan Terdakwa Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo, dan Agus Pramono selaku Sekda Kabupaten Ponorogo dengan agenda mendengarkan keterangan 5 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK, Jumat, 17 April 2026</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam perkara korupsi Suap dan Gratifikasi tangkap tangan atau OTT KPK di Kabupaten Ponorogo pada 7 November 2025, ada 4 terdakwa selain Yunus Mahatma dan Agus Pramono, yaitu Sucipto selaku Direktur Cipto Makmur Jaya sebagai pemberi suap yang sudah terlebih dahulu disidangkan dan sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sedangkan Satu lagi Terdakwa yakni Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo belum agenda saksi karena melakukan perlawanan atau Eksepsi atas surat dakwaan JPU KPK </p>
<div style="text-align: justify;">Sementara kelima yang dimaksud terdiri dari 4 Kontraktor asal Ponorogo, diantaranya Sukeri swasta, ; Bambang Dwi Setiawan ,; Dian Cahya, dan Eko Agus Supriadi serta  Imam Anshori selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Ponorogo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfg7oi78iI_hMhlpo0ZmIqoHWWuZjMwWHG3zOQRP19sPJjrAVpoBuFSQQ0xW3CFWLVC-pKle3GxFRAKjgKHLhDFShX_LagKP1dfdG6X_ldjTRMmrIl0G7hSSdGrktC1KD-WVWKl3gdBWjVUkPgDP-fMWbyfXYPa_LPWBtXTkpQS32MyvMIIFFvcdFTI8E/s2550/IMG_20260418_015258.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2550" data-original-width="1840" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfg7oi78iI_hMhlpo0ZmIqoHWWuZjMwWHG3zOQRP19sPJjrAVpoBuFSQQ0xW3CFWLVC-pKle3GxFRAKjgKHLhDFShX_LagKP1dfdG6X_ldjTRMmrIl0G7hSSdGrktC1KD-WVWKl3gdBWjVUkPgDP-fMWbyfXYPa_LPWBtXTkpQS32MyvMIIFFvcdFTI8E/w289-h400/IMG_20260418_015258.jpg" width="289" /></a><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;"> </span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Sosok Indah Bekti Pertiwi: Hadir di Sidang, Tapi Hilang di Dakwaan</span></b></span></div><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;"> </span></b></span>Di tengah ketegangan persidangan, sorotan pengunjung yang didominasi masyarakat Ponorogo tertuju pada satu sosok: Indah Bekti Pertiwi. Wanita yang dikabarkan merupakan "teman khusus" sekaligus calon istri Terdakwa Yunus Mahatma ini hadir mengenakan masker putih dan kerudung hitam, duduk tenang di sisi kanan ruang sidang.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kehadirannya memicu kebingungan. “Itu (Indah) nggak jadi jadi saksi ya, Bang? Padahal sama-sama di-OTT lho,” bisik seorang pengunjung kepada wartawan BERITAKORUPSI.CO, sebelum kembali mengambil tempat duduk di sebelah kiri pintu masuk ruang sidang, sementara Indah Bekti Pertiwi duduk di sebelah kanan diantara pengunjung lainnya </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 17 April 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi diketuai Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) yang dihadiri Tim Penasehat Hukum masing-masing terdakwa </p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;"><span><b>Saksi Tersandung Ketidakjujuran, Majelis Hakim Minta Bukti</b></span></span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam persidangan, awalnya para saksi mengaku Kepada Majelis Hakim telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Yunus Mahatma sebagai komitmen fee 10 pesen dari nilai anggaran proyek di RSUD dr Harjono S Ponorogo.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun keterangan para saksi ternyata tidak berkata jujur dan bahkan tidak sesuai dengan BAP saat di penyidik KPK beberapa bulan lalu. Ada juga saksi yang mengatakan bahwa uang yang diberikan terhadap Agus Pramono adalah pinjaman dan juga hasil jual beli kayu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tetapi keterangan saksi Eko justru membuat Majelis Hakim semakin tidak percaya karena saksi tidak bisa menunjukkan satu alat bukti pun terkait pinjam meminjam </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Coba saudara tunjuk satu bukti, silahkan apakah itu kwitansi atau surat. Ada bukti tidak?," tanya ketua Majelis Hakim dan dengan suara pelas saksi menjawab "tidak  ada"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ketua maupun dua anggota Majelis Hakim sudah beberapa kali mengingatkan para saksi agar berkata jujur karena ada ancama pidana penjara bagi saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Namun hal itu sepertinya tidak membuat para saksi ini berkata jujur. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Banyaknya saksi dan bahkan Terdakwa dalam sidang perkara korupsi enggan berkata jujur<i> "karena mungkin berbohong itu dianggap sebagai salah satu cabang olahraga beladiri untuk pembenaran diri"</i></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Apakah saudara tetap pada dakwaan," tanya Ketua Majelis Hakim kepada JPU KPK, dan jawab "tetap"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Silahkan buktikan dakwaan saudara dan lanjutan perkara ini," perintah ketua Majelis Hakim kepada JPU KPK. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Yang menarik dari perintah Ketua Majelis Hakim terkait kata "silahkan lanjutkan perkara ini" adalah sebagai lampu hijau bagi KPK untuk pengembangan perkara baru?<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH7-0saVp8kY_xZICYeKPaZB1Bug3HGT_RMz3au-jtKNRyqYWjuYPBJCYgjV-RaA4tYEeearizelXr-MJHwF_my2vu5VkKDbiT4jKPJVn2M16NIUHW3QhJkr9ZUOVLjXf_971GxQEZ7_vle5A_CbKZvSlCZN6qZUBhGXMxthN3njYyxydSb2wR50sVNTI/s4160/IMG20260417153215.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH7-0saVp8kY_xZICYeKPaZB1Bug3HGT_RMz3au-jtKNRyqYWjuYPBJCYgjV-RaA4tYEeearizelXr-MJHwF_my2vu5VkKDbiT4jKPJVn2M16NIUHW3QhJkr9ZUOVLjXf_971GxQEZ7_vle5A_CbKZvSlCZN6qZUBhGXMxthN3njYyxydSb2wR50sVNTI/w640-h360/IMG20260417153215.jpg" width="640" /></a>Pertanyaan yang tak kalah penting terkait perkara ini adalah;</p><div style="text-align: justify;"><ol><li>Mengapa kronologi OTT 7 November 2025 tidak diuraikan secara detail, termasuk peran Indah Bekti Pertiwi bersama terdakwa Yunus Mahatma sebagai pembawa uang Rp500 juta, tidak diuraikan dalam surat dakwaan?</li><li>Apakah status Indah Bekti Pertiwi sebagai Justice Collaborator (saksi kerja sama) menjadi alasan namanya dihilangkan dari dakwaan, padahal ia turut serta dalam penyerahan uang suap dan uang itu dikabarkan uangnya sendiri untuk menolong Yunus?</li><li>Apakah ada kemungkinan KPK melakukan pengembangan perkara terhadap saksi-saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan kali ini maupun yang lainnya?</li></ol></div><p></p>

<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dari keterangan para saksi ini memunculkan beberapa pertanyaan menarik, yaitu;</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Mengapa terjadi perubahan keterangan yang drastis antara BAP di penyidikan dengan keterangan di persidangan terkait status uang (suap vs pinjaman) tanpa ada bukti sama sekali?</li><li>Bukti fisik apa yang dapat disajikan oleh para saksi maupun Terdakwa untuk membuktikan bahwa uang itu adalah"pinjaman" atau "jual beli kayu" jika tidak ada kuitansi atau rekam jejak transaksi yang sah?</li><li>Apakah ada tekanan atau janji tertentu di luar pengadilan yang membuat para saksi sepakat untuk mengubah cerita demi melindungi orang tertentu?</li></ol></div><p></p>

<p dir="ltr" style="text-align: justify;"> Kasus yang menyeret Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda dan  Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 7-8 November 2025, dimana penyidik KPK  mengamankan sebanyak 13 orang, Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo dan Indah Bekti Pertiwi di salah satu hotel di Madiun, </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kemudian di Ponorogo KPK mengamankan Sucipto (Direktur CV Cipto Makmur Jaya),  Agus Pramono (Sekda),  Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo), dan beberapa orang lainnya</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dari sejumlah orang yang diamankan, KPK hanya menetapkan 4 orang tersangka/terdakwa, yaitu  Sucipto Direktur CV Cipto Makmur Jaya (sudah divonis 2 tahun penjar), Yunus Mahatma (Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo), Agus Pramono (Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo),  Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo), </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun anehnya, kasus inipun tidak terang benderang dan juga tidak gelap gulita namun ada yang samar-samar atau bahkan ada yang tertutupi entah itu sengaja atau memang karena sistem atau ada aturan  yang mengatur, yaitu hilangnya kronologis terjadinya tangkap tangan atau OTT pada 7 November 2025<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-d0ahFIieo-1T0rdHuIgafK3Zkz9-kHKSUyzuGz4911NuSlqEtTR8GcUeaVoM_t6_3DFv7_h0D9uQhfepXRV8EsGg7YE8OtklqyZE_5DxBbNXWX8dr98tMTOs-WgcqXYzkJv7m6JAkZ-h1XW8wpS2WflrosvGWL4J2eAjkcfOrIMp5s2Az5u3TG7krmg/s3984/1776451745105.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-d0ahFIieo-1T0rdHuIgafK3Zkz9-kHKSUyzuGz4911NuSlqEtTR8GcUeaVoM_t6_3DFv7_h0D9uQhfepXRV8EsGg7YE8OtklqyZE_5DxBbNXWX8dr98tMTOs-WgcqXYzkJv7m6JAkZ-h1XW8wpS2WflrosvGWL4J2eAjkcfOrIMp5s2Az5u3TG7krmg/w640-h296/1776451745105.jpg" width="640" /></a>Dan yang paling anehnya lagi adalah hilangnya nama Indah Bekti Pertiwi dalam surat dakwaan JPU KPK baik terhadap Terdakwa Sucipto, Terdakwa Yunus Mahatma, Terdakwa Agus Pramono maupun Terdakwa Sugiri Sancoko. Kasus perkara ini seperti kasus yang bermula dari pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi-saksi) lalu penyelidikan hingga penyidikan penetapan tersangka</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Padahal saat KPK melakukan Konferensi Pers menjelaskan adanya kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Ponorogo.</p>
<div style="text-align: justify;">Dan kasus perkara inipun berbeda dari puluhan perkara tangkap tangan yang dilakukan KPK khususnya di Jawa Timur, dimana dalam surat dakwaan diuraikan dengan jelas</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara informasi yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari narasumber kunci yang meminta anonimitas, menceritakan kisah terjadinya OTT KPK pada tanggal 7 November 2025. Menurut sumber, pintu masuk OTT 7 November 2025 bermula dari transaksi mencurigakan yang melibatkan Indah secara langsung.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Pada Jumat pagi tanggal 7 November 2025, Indah narik uang depositonya sebesar Rp500 juta di Bank Jatim. Kemudian Indah dan Yunus mengantarkan uang itu ke rumahnya Nanik, adik ipar Sugiri lalu uang itu diserahkan ke Nanik untuk Bupati Sugiri menjelang Jumatan. Setelah uang itu diserahkan ke Nanik, kemudian Yunus dan Indah berangkat  ke Madiun ke Hotel Merdeka. Kalau kamarnya kurang tau kamar nomor berapa tapi kalau dicek di cctv ada dan check In atas nama Yunus Mahatma,"  ucap sumber yang pertama menceritakan dan meminta agar namanya tidak disebutkan</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Sekitar setengah tiga sore, Indah pergi ke Matahari di sebelah Hotel Merdeka sedangkan Yunus ada di kamar. Waktu di Matahari itu Indah ditangkap KPK perempuan lalu dibawa ke kamar Hotel, di kamar Hotel juga sudah ada KPK. Setelah keduanya diintrogasi, Indah dan Yunus dibawa ke Ponorogo di Ponorogo juga sudah diamankan Sucipto, Agus Pramono Sekda, Sugiri Sancoko selaku Bupati dan beberapa orang lainnya," lanjut sumber</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Lebih parah lagi, sumber menceritakan adanya pembelian tanah seluas 4.000 meter persegi di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, atas nama Indah Bekti Pertiwi dengan sertifikat SHM Nomor 360. Aset ini kini telah diblokir oleh penyidik, meski Indah tidak mengakui memiliki begitu juga dengan Yunus</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pertanyaan mendasar pun muncul; mengapa nama Indah Bekti Pertiwi, wanita yang teman khusus Terdakwa Yunus Mahatma tidak berkumandang di ruang sidang saat JPU KPK membaca surat dakwaan terhadap keempat terdakwa?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah Indah Bekti Pertiwi berperan penting dalam mengungkap terjadinya kasus ini sehingga namanya terselamatkan dan calon suaminya turut Tertangkap atau terdakwa Yunus Mahatma akan dituntut dan divonis ringan sekalipun Terdakwa didakwa dengan pasal berlapis, sebagai penerima Suap, Pemberi Suap dan menerima Gratifikasi berupa uang?</p>

Sidang Korupsi Ponorogo Memanas: Saksi Berbohong di Bawah Sumpah, Sementara ‘Wanita Misterius’ Indah Bekti Pertiwi Hadiri Sidang Tanpa Status Jelas

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Ponorogo Memanas: Saksi Berbohong di Bawah Sumpah, Sementara ‘Wanita Misterius’ Indah Bekti Pertiwi Hadiri Sidang Tanpa Status Jelas

Drama di ruang sidang: Saksi selaku kontraktor terbelit kebohongan di bawah sumpah, sementara 'wanita kunci' OTT hadir diam membisu....

Geger Pemprov Jatim: Kadis ESDM Aris Mukiyono dan Dua Bawahannya Ditahan Kejati, Terseret Kasus Pungli Izin Tambang & TPPU Senilai Rp2,35 Miliar

22.30 beritakorupsi 0

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Uang-uang tersebut diduga kuat merupakan hasil akumulasi pungli dari berbagai pengusaha tambang yang ingin urusan administratif mereka "dipermudah".</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selain itu, penyidik juga menelusuri aliran dana tersebut untuk membuktikan unsur adanya TPPU, di mana uang yang terkumpul diduga telah dialihkan untuk pembelian aset atau ke pihak ketiga untuk menyembunyikan asal-usulnya.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ibarat "mencuci uang haram lewat rekening bank ibarat mencoba membersihkan lumpur hitam dengan air suci; noda kejahatannya akan tetap melekat dan justru semakin terlihat saat disorot lampu penyidik. Mereka mengira bisa menyembunyikan hasil korupsi di balik tumpukan dokumen dan aliran dana rumit, lupa bahwa jejak digital uang tidak pernah bisa dihapus oleh kekuasaan siapapun."</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Ketiga tersangka telah kami tetapkan dan langsung lakukan penahanan. Kami akan mendalami aliran dana ini lebih jauh untuk memastikan tidak ada aset lain yang disembunyikan," ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) KejatiJatim Wagiyo Santoso, sebagaimana dikutip BERITAKORUPSI.CO, Jumat 17 April 2026</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Dinas ESDM Jadi Sarang Mafia?</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini membuka tabir kelam bahwa Dinas ESDM Jatim, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, justru berubah menjadi "sapi perah" oleh segelintir orang di Dinas ESDM.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>Peran Oni Setiawan</b> sebagai Kabid Pertambangan sangat krusial karena ia yang memegang teknis verifikasi administrasi. Sementara Hermawan, meski menjabat di Bidang Air Tanah, diduga terlibat dalam jaringan ini, mengindikasikan bahwa praktik korupsi ini mungkin merambat lintas bidang atau melibatkan kolusi yang lebih luas dalam satu atap dinas.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>Sementara Aris Mukiyono</b> sebagai Kepala Dinas diduga menjadi "konduktor" utama yang menerima bagian terbesar dari hasil kejahatan ini. Penetapannya sebagai tersangka TPPU menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mengejar tindak pidana korupsinya, tetapi juga bagaimana uang tersebut digerakkan untuk memperkaya diri secara tidak sah.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Pertanyaan Besar Publik</b></span></span></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh Kejati Jatim dan Gubernur Jawa Timur:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Berapa banyak pengusaha tambang yang telah membayar pungli ini selama beberapa tahun terakhir?</li><li>Apakah ada pejabat lain di luar tiga tersangka ini yang turut menikmati hasil korupsi, termasuk di level birokrat lebih tinggi atau partai politik pengusung? Sebab air mengalir dari atas ke bawah tetapi uang mengalir dari bawah ke atas</li><li>Bagaimana nasib izin-izin tambang yang diterbitkan melalui jalur "uang" ini? Apakah izin tersebut akan dievaluasi ulang atau bahkan dicabut demi menyelamatkan lingkungan dan pendapatan daerah?</li><li>Mengapa sistem pengawasan internal di Dinas ESDM Jatim lumpuh total sehingga praktik setoran wajib ini bisa berjalan lama tanpa terdeteksi?</li></ol></div><p></p>

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Masyarakat Jawa Timur kini menanti ketegasan hukum. Kasus Rp2,369 miliar ini hanyalah puncak gunung es. Jika tidak dituntaskan hingga ke akar-akarnya, dikhawatirkan praktik mafia perizinan akan tumbuh kembali seperti jamur di musim hujan, merugikan keuangan negara dan merusak tatanan investasi yang sehat. </p>

Geger Pemprov Jatim: Kadis ESDM Aris Mukiyono dan Dua Bawahannya Ditahan Kejati, Terseret Kasus Pungli Izin Tambang & TPPU Senilai Rp2,35 Miliar

Korupsi News Pemerintahan Regional Tipikor Geger Pemprov Jatim: Kadis ESDM Aris Mukiyono dan Dua Bawahannya Ditahan Kejati, Terseret Kasus Pungli Izin Tambang & TPPU Senilai Rp2,35 Miliar

Terkadang Aris Mukiyono Modus "Jalur Cepat" terbongkar: Pungutan liar Rp50-200 juta per izin mengeringkan kas negara. Penyidik sit...

BERITAKORUPSI.CO

Skandal Proyek Lapen Sampang Rp2,9 M: 4 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara, Publik Tunggu Langkah Polda Terhadap Kadis PUPR dan Mantan Bupati

Skandal Mertua-Menantu di Bondowoso: Kades dan Bendahara Desa Digiring ke Tipikor, Kerugian Negara Rp2,24 Miliar

Benteng Pembelaan Runtuh di Pelindo: 6 Terdakwa Korupsi Rp83 Miliar Gagal Lolos, Sidang Lanjut Menuju Vonis

JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,302 Miliar: Dua Terdakwa Sama-sama Dituntut 5 Tahun Penjara

Sidang Korupsi Ponorogo Memanas: Saksi Berbohong di Bawah Sumpah, Sementara ‘Wanita Misterius’ Indah Bekti Pertiwi Hadiri Sidang Tanpa Status Jelas

Geger Pemprov Jatim: Kadis ESDM Aris Mukiyono dan Dua Bawahannya Ditahan Kejati, Terseret Kasus Pungli Izin Tambang & TPPU Senilai Rp2,35 Miliar

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI