Sutrisno, Imam Jamiin dan Darwanto Selaku Kades di Kab. Kediri Diadili Karena Dugaan Korupsi Menerima Suap Rp13,165 M

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaTiChatMpo1A77TAxbvbp90-JVLQsUJS1cOfogcE6vA_-JBQarjLhWKgWnuSOUKAicF9siHOZIM1NGlkDc8piXFpWNL_ixNOl0XyQyjffRhcwaaLs8CvhNFE03DvSlokCmJWJYOvsdRRBYsN58PDRdLPu96r7TQZdYsuI5PO1Qm5yH1aklstwssh12jA/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaTiChatMpo1A77TAxbvbp90-JVLQsUJS1cOfogcE6vA_-JBQarjLhWKgWnuSOUKAicF9siHOZIM1NGlkDc8piXFpWNL_ixNOl0XyQyjffRhcwaaLs8CvhNFE03DvSlokCmJWJYOvsdRRBYsN58PDRdLPu96r7TQZdYsuI5PO1Qm5yH1aklstwssh12jA/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;">“Selain Ke- 3 Terdakwa, kasus ini akan menyeret 161 Kepala Desa lainnya. Sebab dalam Dakwaan JPU disebutkan, bahwa Terdakwa Imam Jamiin selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, bersama-sama dengan Saksi Sutrisno selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Saksi Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dan 161 Kepala Desa di 25 Kecamatan di Kabupaten Kediri telah menerima hadiah atau janji berupa uang seluruhnya sejumlah Rp13.165.000.000. Apakah uang tersebut hanya dinikmati para Kepala Desa atau mengalir kepengurus PKD dan pejabat Tinggi di Kabupaten Kediri?”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Puro Rasmoyo, Adisti Pratama Ferevaldy, Maherdika Daru Putra, Mayang Ratnasari dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, menyeret Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan  Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah) kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara kasus dugaan Korupsi rekutmen perangkat desa di 163 Desa di 25 Kecamatan Kabupaten Kediri dengan melibatkan pengurus perkumpulan Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri pada September tahun 2023 - Januari tahun 2024 yaitu penerima hadiah atau janji berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp13.165.000.000 (Tiga Belas Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dari 320 "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa<br /><br />Kasus tersebut diatas tidak hanya menyeret Ke- 3 Terdakwa, melainkan ratusan Kepala Desa di Kabupaten Kediri. Sebab dalam surat dakwaan JPU dejelaskan, bahwa Terdakwa Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri bersama-sama dengan Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah), Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 161 Kepala Desa di 25  Kecamatan di Kabupaten Kediri pada bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 telah menerima hadiah atau janji berupa uang seluruhnya sejumlah Rp13.165.000.000 (Tiga Belas Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah uang sebesar Rp13.165.000.000 hanya dinikmati para Kepala Desa di Kabupaten Kediri atau ada yang mengalir ke pengurus Paguyban Kepala Desa (PKD) atau kepejabat Tinggi di Kabupaten Kediri?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0_-KVRzaHxKkeCsFRGd2OWU7yb9fUbl7VTOOPA9ogFmadrCrq_7QPWytCkDAnIPzUUOwX4_C8927p4Lvtjd5eexqPeC62i74HaY6hwyCyunniM-bDhuDt9iqb4395ElEcN7WObmFC7KHDzxQjHnqwFOd8HAPUfSwTHsN5bLjx10qdp6sc1RIw02hJy8g/s1280/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0_-KVRzaHxKkeCsFRGd2OWU7yb9fUbl7VTOOPA9ogFmadrCrq_7QPWytCkDAnIPzUUOwX4_C8927p4Lvtjd5eexqPeC62i74HaY6hwyCyunniM-bDhuDt9iqb4395ElEcN7WObmFC7KHDzxQjHnqwFOd8HAPUfSwTHsN5bLjx10qdp6sc1RIw02hJy8g/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Sebab dalam surat dakwaan JPU desebutkan, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL yang menjabat sebagai Bendahara PKD Kabupaten Kediri periode tahun 2021-2024 selanjutnya menghubungi Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL yang menjabat sebagai Ketua PKD Kabupaten Kediri periode tahun 2021-2024 dan Saksi DARWANTO yang menjabat Humas 1 PKD Kabupaten Kediri perlode tahun 2021-2024 dan mengajak untuk secara bersama-sama memanfaatkan kesempatan yang dapat menghasilkan uang dengan mudah itu dengan melibatkan diri secara aktif mengatur dan mengkondisikan pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa sebagaimana keinginan para Kepala Desa tersebut<br /><br />Kemudian dalam surat dakwaan itu juga dejelaskan, pada bulan Agustus 2023, Terdakwa Imam Jamiin Bin Kalil, Saksi Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal, Dan Sakai Darwanto menemui Saksi Agus Cahyono, S.Sos, selaku Kepala DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk meminta agar Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengupayakan segera diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang materinya terkait dengan pengisian formasi jabatan perangkat desa.<br /><br />Beberapa waktu kemudian yakni pada tanggal 12 September 2023, diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa yang di dalamnya memuat ketentuan tentang pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa. Lalu pada tanggal 7 November 2023 diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.<br /><br />Dan yang tak kalah menariknya adalah terkait dengan kerja sama secara formalitas antara Ke-3 Terdakwa dengan Universitas Islam Malang (UNISMA). Dalam surat dakwaan JPU diuraikan, dalam merealisasikan kerja sama secara formalitas dengan Universitas Islam Malang (UNISMA), Saksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID, Saksi SUTRISNO S.Pd M.M. BIN JINAL, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, dan Saksi DARWANTO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan komunikasi intens dengan saksi SLAMET MUCHSIN selaku Anggota LPPM UNISMA dan Saksi Prof. Dr. ir. MAHAYU WORO LESTARI M.P. selaku Ketua LPPM UNISMA baik dengan bertamu langsung maupun dengan percakapan melalui WhatsApp hingga dapat disepakati bahwa untuk besaran biaya kerja sama formalitas antara pihak Kepala Desa yang melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dengan pihak LPPM UNISMA yakni sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk satu formasi jabatan perangkat desa yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa masing-masing <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTMhy4crF80seSpl6iEsI8TElWetFxzgd7gyUxobdG8QBZ0lr47XTMRvpsv9FEokni3LFk6DWNQGbXhUo-N3M841FUmy4TiZ-RJtp0xVW20BExwsh04fKefAtE4fttt_GVNy0yJUwl6pCqvdnm-hailkZ5osR5tAT2l31uk-gdmHwyWUsFjbP8PzAgdvI/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTMhy4crF80seSpl6iEsI8TElWetFxzgd7gyUxobdG8QBZ0lr47XTMRvpsv9FEokni3LFk6DWNQGbXhUo-N3M841FUmy4TiZ-RJtp0xVW20BExwsh04fKefAtE4fttt_GVNy0yJUwl6pCqvdnm-hailkZ5osR5tAT2l31uk-gdmHwyWUsFjbP8PzAgdvI/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur diketuai Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP). Sementara Terdakwa Imam Jamiin, Sutrisno dan  Darwanto didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Eko Budiono dkk <br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL selaku Kepala Desa Kalirong. Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Namor 18845/735/418.08/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri (selanjutnya disebut Terdakwa), turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan ;<br /><ol><li>Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/911/418.08/2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang Pengesahan Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 100.3.3.2/249/418.08/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/911/418,08/2019 tentang Pengesahan Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah), </li><li>Saksi DARWANTO selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: HK.04/55/418.08/2023 ggal 03 Februari 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pojok Kecamatan es Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah) </li><li>dan 161 (seratus enam puluh Kepala Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri sebagaimana tersebut diatas bertindak selaku Pegawai Negeri, pada waktu-waktu antara bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 </li></ol>Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di AMA Café di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Ngadirejo, Kota Kediri, di Rumah Makan Kebon Rodjo di jalan Raya Semampir, Kota Kediri, di Rumah Makan Pringgodani di selatan Simpang Lima Gumul (SLG), di rumah tempat tinggal Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL di Dusun Kalirong RT.005 RW.003, Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, di Kantor Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menerima hadiah atau janji berupa uang seluruhnya sejumlah Rp.13.165.000.000 (Tiga Belas Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4yvHutIRjjelhPCVCJQmbwx53LR96FmIXkZSxCkE1uxXKDMUTRfGgcW4i3APoJbcGOBfSdXn7F_hpp224fOQv45_t6y0-aq8pcZYiW9wl_imq9sqH7OoW0MtD091BIkoh-GuNJ5gTTJ7htQbV-GGIIVNueEZVAljMuMFS6H-ZH90vbJlCxfPgDYboPf8/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4yvHutIRjjelhPCVCJQmbwx53LR96FmIXkZSxCkE1uxXKDMUTRfGgcW4i3APoJbcGOBfSdXn7F_hpp224fOQv45_t6y0-aq8pcZYiW9wl_imq9sqH7OoW0MtD091BIkoh-GuNJ5gTTJ7htQbV-GGIIVNueEZVAljMuMFS6H-ZH90vbJlCxfPgDYboPf8/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau Janji tersebut diberikan oleh 320 (tiga ratus dua puluh) orang peserta seleksi perangkat desa atau orang lain untuk menggerakkan agar para Kepala Desa tersebut yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan seleksi dalam pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa pada Tahun 2023 dl 163 (seratus enam puluh tiga) Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri meluluskan para "Jago" (Calon yang telah ditentukan untuk lolos), yang bertentangan dengan kewajibannya yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: <br /></div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf d, e, f dan Pasal 29 huruf b, c, d, f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;</li><li>Pasal 65 ayat (1) huruf d, Pasal 66 huruf a, b, c, d dan Pasal-70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Desa-</li><li>Pasal 2 ayat (1), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diübah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015:</li><li>Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa;</li><li>Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:</li></ol></div><div style="text-align: justify;">Berawal dari adanya formasi jabatan perangkat desa yang kosong atau lowong pada 165 (seratus enam puluh lima) Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri lalu timbul keinginan sebagian besar Kepala Desanya untuk segera mengisi formasi jabatan perangkat desa yang kosong atau lowong tersebut dengan melaksanakan seleksi pengisian jabatan perangkat desa. Berdasarkan ketentuan, peraturan perundang-undanganyang berlaku bahwa pengisian jabatan perangkat Desa, merupakan wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa, sehingga Kepala Desa, yang bersangkutan dapat melaksanakan sendiri seleksi pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desanya. <br /><br />Bahwa dari 165 (seratus enam puluh lima) Kepala Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri yang ingin mengisi formasi jabatan perangkat desa yang kosong atau lowong, hanya 2 (dua) Kepala Desa yang melaksanakan sendil pengisian, pencules dan pengangkatan perangkat desanya yakni Kepala Desa Tengger Lor, Kecamatan Kunjang dan Kepala Desa Kuwik, Kecamatan Kunjang, sedangkan sebanyak 163 (soratus anam puluh biga) Kepala Desa (termasuk Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL dan Saksi, DARWANTO) melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desanya secara bersama-sama atau serentak dengan melibatkan pengurus perkumpulan Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg16NOfI_lA2WeLDWryo50NkDrft6el8poZUOZXlLVxWw2Ba2O6lcKQHYPTxz6gvE-B3ejSpfu6sZBD4vxstE636-D6tP1mnM46ievUyXpWDTM_JyHz1eZQ3XMG-IZh0QiYeoJS3ApbsY5ECIIkymuq9HmZIMa13r9pBd37B_CS-LepgMe9dPnlDvknsEo/s1600/7..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg16NOfI_lA2WeLDWryo50NkDrft6el8poZUOZXlLVxWw2Ba2O6lcKQHYPTxz6gvE-B3ejSpfu6sZBD4vxstE636-D6tP1mnM46ievUyXpWDTM_JyHz1eZQ3XMG-IZh0QiYeoJS3ApbsY5ECIIkymuq9HmZIMa13r9pBd37B_CS-LepgMe9dPnlDvknsEo/w640-h288/7..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam melibatkan pengurus PKD Kabupaten Kediri pada pelaksanaan pangisian pencalonan dan pengangkatan perangkat desa tersebut, mula-mula beberapa Kepala Desa menemui Saksi SUTRISNO, S.Pd. MM BIN JINAL (dilakukan penuntutan dalam berkua perkara tersendiri) menyampaikan adanya keinginan sabagian besar Kepala Desa yang tergabung dalam perkumpulan PKD Kabupaten Kediri segera melaksanakan seleksi untuk mengisi formasi jabatan perangkat desanya yang kosong atau lowong dan meminta agar yang melaksanakan ujian tes seleksi perangkat desa Pengurus PKD Kabupaten Kediri yang dilakukan secara serentak pada akhir tahun 2023 dan dilakukan pengaturan atau pengkondisian yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa tertentu yang direkomendasikan Kepala Desa yaitu peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang<br /><br />Menanggapi keinginan para Kepala Desa tersebut, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL yang menjabat sebagai Bendahara PKD Kabupaten Kediri periode tahun 2021-2024 selanjutnya menghubungi Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL yang menjabat sebagai Ketua PKD Kabupaten Kediri periode tahun 2021-2024 dan Saksi DARWANTO yang menjabat Humas 1 PKD Kabupaten Kediri perlode tahun 2021-2024 dan mengajak untuk secara bersama-sama memanfaatkan kesempatan yang dapat menghasilkan uang dengan mudah itu dengan melibatkan diri secara aktif mengatur dan mengkondisikan pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa sebagaimana keinginan para Kepala Desa tersebut.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, dan Sakai DARWANTO menemui Saksi AGUS CAHYONO, S.Sos, selaku Kepala DPMPD Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk meminta agar Bupati Kediri HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA mengupayakan segera diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang materinya terkait dengan pengisian formasi jabatan perangkat desa. <br /><br />Beberapa waktu kemudian yakni pada tanggal 12 September 2023 diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa yang di dalamnya memuat ketentuan tentang pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa. Lalu pada tanggal 7 November 2023 diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6Bsoxkug94_Ed4pAVxlYSq9fAUkqcMXOt7T-8BE9oo7kLPSAZHtYoYlQr9xXKzKVyp6of5cq35qeBnYLQuDiCxA8sVvKOIp826_azc-ODWlFSmJBAy2c8a4NHNd_-QySCYBkW9-UWih4kLmV6Ll4LSAqyLZ9NNBHn_zmB1wOq71RPpGnvrsYWxa5tHuw/s1600/8..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6Bsoxkug94_Ed4pAVxlYSq9fAUkqcMXOt7T-8BE9oo7kLPSAZHtYoYlQr9xXKzKVyp6of5cq35qeBnYLQuDiCxA8sVvKOIp826_azc-ODWlFSmJBAy2c8a4NHNd_-QySCYBkW9-UWih4kLmV6Ll4LSAqyLZ9NNBHn_zmB1wOq71RPpGnvrsYWxa5tHuw/w640-h288/8..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tersebut, selanjutnya Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, dan Saksi DARWANTO kembali menemui Saksi AGUS CAHYONO, S.Sos. meminta diberikan contoh jadwal tahapan pengisian perangkat desa. <br /><br />Kemudian pada tanggal 19 November 2023, atas permintaan tersebut dipenuhi Saksi AGUS CAHYONO, S. Sos, yang selanjutnya contoh Jadwal tahapan pengisian perangkat desa tersebut dijadikan acuan Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, dan Saksi DARWANTO dalam melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak pada bulan November sampai dengan Desember 2023 dengan pengaturan dan pengkondisian yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa.<br /><br />Adapun persyaratan dan tahapannya adalah sebagai berikut:<br />a Persyaratan pendaftar<ol><li>Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermateral nilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),</li><li>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal dan Kepala Desa</li><li>Surat Pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berdasarkan aliran/keyakinan yang dianutnya, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermateral nilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),</li><li>Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesla Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal isa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterar nilai Rp. 10 000 (sepuluh ripu rupiah)</li><li>Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.</li><li>Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li><li>Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Pernerintah Daerah atau Puskesmas.</li><li>Surat Keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri.</li><li>Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.</li><li>Surat pernyataan tidak pemah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tuntutan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih di atas kertas bermateral nilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).</li><li>Surat penyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di atas kertas bermaterai nilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku. <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX9KBKs8IQdH-1xz74gEoM1JbsEamqFv0LZSKxU-AFkG0sWb3wjLioAMO08htjgqb9CgKjAiWkrQTvnQ_Pr08xXBfN27wRm4DK9HqY3_oGvaR4wqb2_if1SWOVu_UCUCwaYYOiTsaDkRnFEomIa4aAazpALgsXoTEjv58PO68qtVbaum4hVYZU3YcDRLQ/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX9KBKs8IQdH-1xz74gEoM1JbsEamqFv0LZSKxU-AFkG0sWb3wjLioAMO08htjgqb9CgKjAiWkrQTvnQ_Pr08xXBfN27wRm4DK9HqY3_oGvaR4wqb2_if1SWOVu_UCUCwaYYOiTsaDkRnFEomIa4aAazpALgsXoTEjv58PO68qtVbaum4hVYZU3YcDRLQ/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>b. Tahapan-tahapan pengisian, pencalonan dan pengangkatan atau seleksi penerimaan jabatan Perangkat Desa:<ol><li>Pembentukan Tim Panitia seleksi atau pengisian, pencalonan dan pengangkatan untuk masing-masing Desa pada tanggal 21 November 2023;</li><li>Sosialisasi penyelenggaraan pengisian, pencalonan dan pengangkatan atau seleksi penerimaan jabatan Perangkat Desa tanggal 21 November 2023</li><li>Pembukaan pendaftaran calon peserta seleksi tanggal 23 November 2023 s.d. 12 Desember 2023;</li><li>Penelitian berkas administrasi persyaratan dari pendaftar calon peserta tanggal 13 Desember 2023 sekaligus penetapan dan pengumuman calon peserta,</li><li>Pembekalan calon peserta tanggal 18 Desember 2023:</li><li>Pelaksanaan Ujian/Tes dengan menggunakan metode CAT/computer tanggal 27 Desember 2023.</li></ol>Bahwa dengan mengacu pada persyaratan dan jadwal tahapan tersebut, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL bersama-sama Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, Saksi DARWANTO dan beberapa pengurus PKD Kabupaten Kediri lainnya selanjutnya mengadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka membahas dan membuat kesepakatan-kesepakatan tentang teknis pengaturan dan pengkondisian pada pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa pada 163 (seratus enam puluh tiga) Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri tersebut. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara lain pada tanggal 22 November 2023 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di AMA Café di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Ngadirejo, Kota Kediri, yang dihadin oleh ;<br /><ol><li>Ketua PKD: Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL (Kepala Desa Kalirong, Kec. Tarokan, Kab. Kediri)</li><li>Sekretaris 2 PKD: Sdr. Bambang Agus Pranoto (Kepala Desa Kayen Kidul, Kec. Kayen, Kab. Kediri);</li><li>Bendahara 1 PKD: Sakal SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL (Kapala Desa Mangunrejo, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri):</li><li>Humas 1 PKD: Saksi DARWANTO (Kepala Desa Pojok, Kec. Wates, Kab. Kedin),</li><li>Humas 2 PKD: Sdr. Muhammad Mustofa (Kepala Desa Wonorejo Trisulo, Kec. Plosoklaten):</li><li>Penasehat 1 PKD: Sdr. Yohansyah Iwan Wahyudi (Kepala Desa Klampilan, Kec Purwoasri, Kab. Kediri);</li><li>Penasehat 2 PKD: Sdr. M. Basori (Kepala Desa Putih, Kec. Gampingrejo, Kab. Kediri)</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinH6Rhbn0iYXdjhBxShRpZMFo3iGATLM7MhorPGqVhM_bSPsFpGhyphenhyphenC31Z4KHhzDUWmQu9XmMpV5cOc0PGjvVZ-MFiWeQjMadiGTYAztKQZSXYIiXet39Q6VmpbAH2jlybUF6nXJQ7jWv3UN9RIn1jjY-jBzwvEuXSE02pdT2skqw02l1kANmsmdKJ0OdQ/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinH6Rhbn0iYXdjhBxShRpZMFo3iGATLM7MhorPGqVhM_bSPsFpGhyphenhyphenC31Z4KHhzDUWmQu9XmMpV5cOc0PGjvVZ-MFiWeQjMadiGTYAztKQZSXYIiXet39Q6VmpbAH2jlybUF6nXJQ7jWv3UN9RIn1jjY-jBzwvEuXSE02pdT2skqw02l1kANmsmdKJ0OdQ/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Dan pertemuan tersebut disepati bahwa pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa pada 163 (seratus enam puluh biga) Desa di 25 (dua puluh finia) Kecamatan di Kabupaten Kediri dilakukan secara serentak dengan pengaturan atau pengkondisian yaitu merekayasa ujian tes seleksinya yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa Peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa dapat disebut dengan istilah "Jago", <br /><br />Dalam pertemuan juga disepakati besaran uang yang harus diberikan oleh "Jago" kepada pengurus PKD Kabupaten Kediri untuk satu formasi jabatan perangkat desa yang diinginkan adalah sebesar Rp.42.000.000 (empat poluti dus juta rupiah), dan uang dari "Jago" tersebut diberikan kepada Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL selaku Kepala Desa Mangunrejo yang juga merupakan Bendahara PKD Kabupaten Kediri melalui masing-masing Kepala Desa dan masing-masing Kordinator Kecamatan (Korcam). <br /><br />Adapun uang sejumlah Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dari masing-masing "Jago" tersebut akan digunakan Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL dan Saksi DARWANTO untuk pemblayaar-pembiayaan agar pelaksanaan pengaturan dan pengkondisian ujian tes seleksi perangkat desa yang meluluskan "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa dapat berjalan sesuai yang diharapkan Bahwa sejak adanya kesepakatan dalam pertemuan bertempat di AMA Café tersebut, <br /><br />Selanjutnya Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Sakal SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, dan Saksi DARWANTO mulai menerima uang secara bertahap dari 320 (tiga ratus due puluh) orang "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan 163 (seratus enam puluh tige) Kepala Desa di 25 (dus puluh lima) Kecamatan dengan besaran rata-rata Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) untuk masing-masing "Jago".  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjP6s44ZpJOSUUk2ql_bLJZpdryJELKZp9womZHHQb18wujytboQucBK2Ah2mykQwbjZgttjWM3GCJ7YIxpkrBSgnmp1b66uqEd4BxhbJAGg_Qbms2SgSewyonMEPgXNrqwRfy6WYDRiHiMsdAzG2QTCMs7EvYzgP-0B7-cr2MAyloysBDvq7YrWgO-po/s1280/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjP6s44ZpJOSUUk2ql_bLJZpdryJELKZp9womZHHQb18wujytboQucBK2Ah2mykQwbjZgttjWM3GCJ7YIxpkrBSgnmp1b66uqEd4BxhbJAGg_Qbms2SgSewyonMEPgXNrqwRfy6WYDRiHiMsdAzG2QTCMs7EvYzgP-0B7-cr2MAyloysBDvq7YrWgO-po/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Pada waktu yang hampir bersamaan dengan menerima uang biaya pengaturan atau pengkondisian ujian tes seleksi perangkat desa secara serentak tersebut. Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL juga meminta uang sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD FUAD HERMAWAN dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai Kepala Desa Kalirong. Kecamatan Tarokan yang juga melaksanakan seleksi pengisian formasi jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kalirong yang kosong atau lowong. Saksi MUHAMMAD FUAD HERMAWAN adalah peserta seleksi perangkat desa yang direkomendasikan atau "Jago" Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL untuk mengisi formasi jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kalirong. <br /><br />Dari uang yang diterima dari Saksi MUHAMMAD FUAD HERMAWAN sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sebagiannya sejumlah Rp.42.000.000 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pengurus PKD Kabupaten Kediri sebagai biaya pengaturan dan pengkondisian, sedangkan sebagiannya sejumlah Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL<br /><br />Bahwa Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saks! DARWANTO, dan Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL menerima uang pemberian dari 320 (tiga ratus dua puluh orang "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan 163 (seratus enam puluh tiga) Kepala Desa, atau pemberian orang lain <br /><br />Tetapi untuk kepentingan "Jago" dengan besaran rata-rata Rp.42.000.000 (empat puluh dua jute rupiah) yang diterima secara bertahap hingga terkumpul dengan jumlah seluruhnya Rp.13.165.000.000 (Tiga Belas Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima melalui Kepala Desa dan Kordinator Kecamatan (Korcam) <br /><br />Bahwa pada waktu-waktu yang hampir bersamaan dengan penerimaan uang secara bertahap kurang lebih sebesar Rp. 42,000,000 (empat puluh dua juta rupiah) dari 320 (tiga ratus dua puluh) orang "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang direkomendasikan 163 (seratus enam puluh tiga) Kepala Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan tersebut, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, Saksi DARWANTO <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAj3v1OFhGJeFfu81i5J3_UdlwgRRd3868gubMFelgckj6CBIx0UY7vuQeddmbYPnS1ipMt9CvSfnfh75WFyAqd5BLmIWR-T4Sq7pjhQNgGbJJ9qH-Fgk6bpPBAR6k3wuDrpGmz_HNeVhgW4uNlmoLM2Deveu-8dmN00gVRiDLoeVfTX3N-JuWHMMq-Z4/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAj3v1OFhGJeFfu81i5J3_UdlwgRRd3868gubMFelgckj6CBIx0UY7vuQeddmbYPnS1ipMt9CvSfnfh75WFyAqd5BLmIWR-T4Sq7pjhQNgGbJJ9qH-Fgk6bpPBAR6k3wuDrpGmz_HNeVhgW4uNlmoLM2Deveu-8dmN00gVRiDLoeVfTX3N-JuWHMMq-Z4/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Dan beberapa pengurus PKD Kabupaten Kediri lainnya kembali mengadakan pertemuan di AMA Cafe dalam rangka membahas teknis pengaturan atau pengkondisian merekayasa ujian tes seleksi dalam pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa. <br /><br />Pada pertemuan tersebut disepakati tentang perlunya ada Tim Teknologi dan Informasi (Tim IT) yang bertugas menyediakan perangkat lunak (program komputer) sekaligus menyediakan perangkat kerasnya, membuat soal-soal ujian tes seleksi dan mendapatkan Universitas terakreditasi A yang mau diajak kerja sama secara formalitas. <br /><br />Kerja sama formalitas artinya adalah bahwa Universitas terakreditasi A tersebut seolah-olah merupakan Pihak Keliga yang membuat soal-soal ujian tes seleksi dan melakukan pengujian tes seleksi terhadap semua peserta seleksi perangkat desa pada saat dilaksanakan ujian tes seleksi secara serentak. <br /><br />Adapun kerja sama dengan Universitas terakreditasi A tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023, dan kerja sama secara formalitas dengan Universitas terakreditasi A tersebut bertujuan agar soal-soal ujian tes seleksi yang dibuat oleh Tim IT yang kemudian digunakan untuk pengujian tes seleksi oleh Tim IT sendiri yang menggunakan perangkat lunak berupa program komputer dan perangkat keras yang juga disediakan Tim IT tersebut diharapkan dapat memperlancar proses pengaturan atau pengkondisiannya dengan merekayasa secara teknik komputer sedemikian rupa, sehingga dapat meluluskan "Jago" atau pesarta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa tersebut.<br /><br />Bahwa untuk mendapatkan Tim IT yang mau bekerja sama, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. dan Saksi DARWANTO menemui dengan tujuan untuk mengajak Saksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID menjadi Kordinator Tim IT.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbuh19Lr9DbnTXFK8p97KUjn3e2icVCU3gJ2M3_rm6_erXB_8zNjHgjT0gytEmfc0wcs03m7g2kcctKDj4nxHpKOIJCvCogi_wgCdUEFUYLTa1Ikqhdry8_0e0tg_QISMmCmaLILWwnV3xFcECTW4K5SmntkiI1j3m87BvKzQ92uDzf4fV6N8eggF7p_k/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbuh19Lr9DbnTXFK8p97KUjn3e2icVCU3gJ2M3_rm6_erXB_8zNjHgjT0gytEmfc0wcs03m7g2kcctKDj4nxHpKOIJCvCogi_wgCdUEFUYLTa1Ikqhdry8_0e0tg_QISMmCmaLILWwnV3xFcECTW4K5SmntkiI1j3m87BvKzQ92uDzf4fV6N8eggF7p_k/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Setelah diberikan penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dikarjakan Tim IT sebagaimana tersebut diatas, Saksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID bertigas dalam menyediakan perangkat lunak atau program komputer yang akan digunakan dalam ujian tes seleksi berbasis komputer (C.A.T.) meminta bantuan kepada Saksi MAHATHI MOCHAMAD, S.Kom dan Saksi STEVANUS ADITYA ANGGER WASPODO, A.Md. KIDO seorang programer yang mampu membuat program komputer sistem algoritma <br /><br />Dimana ketika program komputer tersebut dijalankan secara sistematis akan menambahkan nilai antara 3 poin sampai dengan 10 poin pada hasil ujian tes seleksi Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa, yang menjadikan nilai hasil ujian tes seleksi "Jago" akan selalu berada pada nilai pertama atau tertinggi, dengan demikian menjadikan "Jago" tersebut sebagai peserta seleksi yang lulus pada formasi jabatan parangkat desa yang dinginkan. <br /><br />Bahwa dalam menyediakan soal-soal ujian tes seleksi, Saksi MOCHAMAD WAHID HASYIM ALIAS WAHID meminta bantuan saksi IWAN WAHYU SETIAWAN, hal mana untuk mendapatkan soal-soal ujian tes seleksi termasuk kunci jawabannya Saksi WAN WAHYU BETIAWAN mendapatkannya dari referensi Bank Boal di internet yang kemudian dikirimkan kepada pihak Universitas terakreditasi A yang bekerja sama secara formalitas, dengan demikian seolah-olah soal-soal ujian tes seleksi dan yang melakukan pengujian tes selaka perangkat desa secara serentak dengan pengaturan atau pengkondisian tersebut adareh Universitas terakreditasi A tersebut.<br /><br />Bahwa tim IT yang terdiri dari Baksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID, Sakai MAHATHIR MOCHAMAD, S.Kom, Sakai STEVANUS ADITYA ANGGER WASPODO, A.Md. alias KIDO dan Sakal IWAN WAHYU SETIAWAN dalam membantu pada pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dengan pengaturan atau pengkondisian meluluskan peserta seleksi yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa tersebut akan mendapatkan fee sebesar Rp.10.000.000 per formasi dari 320 (tige ratus dua puluh) orang Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang direkomendasikan 163 (seratus enam puluh lige) Kepala Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan tersebut. Total yang diperoleh adalah sebesar Rp3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah). <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGCV7Dr0a01syIZe_llQmE3sATowq4oP-psJR0AuZ4t2nYUMKGqOoVyh-wwHKdRIov05k2s4XBSreTlZFGxq3V4PuSC88Nwp2WpfsnpccgCjCTNP2f9nIuNWXMIhIIihDVcOWO7T7XlqxLAYI5iFGPQijfNvjHpO5Pp519gsjoiEcWLnmEuFWZfE3CDy4/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGCV7Dr0a01syIZe_llQmE3sATowq4oP-psJR0AuZ4t2nYUMKGqOoVyh-wwHKdRIov05k2s4XBSreTlZFGxq3V4PuSC88Nwp2WpfsnpccgCjCTNP2f9nIuNWXMIhIIihDVcOWO7T7XlqxLAYI5iFGPQijfNvjHpO5Pp519gsjoiEcWLnmEuFWZfE3CDy4/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa untuk mendapatkan Universitas terakreditasi A yang mau diajak kerja sama secara formalitas pada pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dengan pengaturan atau pengkondisien meluluskan peserta seleksi yang memberikan sejumlah dang dan direkomendasikan Kepala Desa tersebut. Saksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID mulanya menghubungi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, <br /><br />Akan tetapi dari pihak Universitas 17 Agustus 1945 tidak bersedia diajak bekerja sama secara formalitas. Melihat hal tersebut, Sakal MOCHAMAD WAHID HASYMALIAS WAHID berupaya mencari universitas lain dengan menghubungi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Dari pihak Universitas Dr. Sutomo Surabaya sebenarnya ingin bekerja sama secara formalitas, akan tetapi dikarenakan Universitas Dr. Sutomo Surabaya belum terakreditasi A maika tidak bisa diadakan kerja sama untuk pelaksanaan seleksi tersebut. Setelah gagal mendapatkan Universitas terakreditasi Adi kota Surabaya, <br /><br />Selanjutnya Saksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID bersama-sama Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. berupaya kembali dengan cara menghubungi Universitas Islam Negeri (UIN) Tulungagung, akan tetapi UIN Tulungagung juga belum terakreditasi A sehingga kerja sama tidak dapat dilakukan<br /><br />Bahwa selanjutnya, atas bantuan Saksi Dr. MASHUDI, MPd.I selaku Dosen UIN Tulungagung akhirnya Saksi MOCHAMAD WAHID HABYM ALIAS WAHID, Sakal SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, dan Saksi DARWANTO berhasil mendapatkan Universitas Terakreditasi A yakni Universitas Islan Malang (UNISMA) yang bersedia bekerja sama secara formalitas yang berperan sebaga Pihak Ketiga yang seolah-olah membuat soal ujian tes seleksi dan seolah-olah melakukan pengujian tes seleksi perangkat desa pada pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak dengan pengaturan atau pengkondisian tersebut.<br /><br />Bahwa dalam merealisasikan kerja sama secara formalitas dengan Universitas Islam Malang (UNISMA), Saksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID, Slak BUTRISNO S.Pd M.M. BIN JINAL, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, dan Saksi DARWANTO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan komunikasi intens dengan saksi SLAMET MUCHSIN selaku Anggota LPPM UNISMA dan Saksi Prof. Dr. ir. MAHAYU WORO LESTARI M.P. selaku Ketua LPPM UNISMA baik dengan bertamu langsung maupun dengan percakapan melalui WhatsApp hingga dapat disepakati bahwa untuk besaran biaya kerja sama formalitas antara pihak Kepala Desa yang melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dengan pihak LPPM UNISMA yakni sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk satu formasi jabatan perangkat desa yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa masing-masing <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzKFkGUkaqclPXEzJr7qJXsB0X0xDjr1C1tKh42swCWHzwQoZo0CW5Vp3m7X6RMiIrIgVRYLE0nBuNcXd5kkt2MxPomY2c5PmhaHfiZrlEbKp8QNfTz6y8Rmyt9A7jiiWsFQjPcvU-AV808Bsj_FkuLAYrH9vSF1W5K-FQuakte-rLIlBf-wFMwGhOpBA/s1280/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzKFkGUkaqclPXEzJr7qJXsB0X0xDjr1C1tKh42swCWHzwQoZo0CW5Vp3m7X6RMiIrIgVRYLE0nBuNcXd5kkt2MxPomY2c5PmhaHfiZrlEbKp8QNfTz6y8Rmyt9A7jiiWsFQjPcvU-AV808Bsj_FkuLAYrH9vSF1W5K-FQuakte-rLIlBf-wFMwGhOpBA/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 30 November 2023 dilaksanakan Mo (Memorandum of Understanding) dan penandatanganan Kerja Sama antara pihak LPPM UNISMA dengan 163 (seratus enam puluh tiga) Kepala Desa yang melaksanakan pengisian pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak dengan pengaturan atau pengkondisiari meluluskan "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa. Dari kerja sarna formalitas tersebut pihak LPPM UNISMA menerima uang seluruhnya sejumlah Rp.1.280.000.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah),<br /><br />Bahwa sebagaimana kesepakatan antara Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, dengan 163 (seratus enam puluh tiga) Kepala Desa (termasuk Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL dan Saksi DARWANTO) dalam melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak dengan pengaturan atau pengkondisian meluluskan "Jago" atau peserta seleksi yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa. Kepala Desa yang bersangkutan juga harus menyerahkan dokumen administrasi persyaratan sebagai calon peserta seleksi perangkat desa milik "Jago" atau calon peserta yang direkomendasikannya kepada Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL. <br /><br />Dokumen administrasi milik "Jago" tersebut akan digunakan sebagai data bahan masukan bagi Tim IT untuk diolah sedemikian rupa ke dalam program komputer agar "Jago" tersebut menjadi peserta ujian tes seleksi yang lulus sesuai formasi jabatan perangkat desa yang diinginkan.<br /><br />Bahwa sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan pada pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa pada 163 (seratus enam puluh tiga) Desa secara serentak pada tanggal 27 Desember 2023, ketika dilakukan ujian praktik tes seleksi berbasis komputer (C.A.T.) ternyata program komputer sistem algoritme buatan Tim IT tidak berhasil 100%, karena ada "Jago" atau peserta yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa ketika diumumkan pada sistem komputer tertera Tidak Lulus, <br /><br />Sementara yang dinyatakan Lulus adalah peserta seleksi yang tidak direkomendasikan oleh Kepala Desa atau "Bukan Jago". Atas kejadian demikian, untuk tetap meluluskan si- Jago" atau peserta seleksi yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa, dicarikan jalan keluar dengan cara dibuatkan Berita Acara secara manual oleh Panitia Pengangkatan Kepala Desa yang menganulir kelulusan "Bukan Jago tersebut dan menyatakan bahwa si-"Jago" atau peserta seleksi yang memberi sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa sebagai peserta yang Lulus.<br /><br />Bahwa 320 (tiga ratus dua puluh) orang "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan 163 (seratus enam puluh tiga) Kepala Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri tersebut telah dinyatakan sebagai peserta seleksi perangkat desa yang Lulus pada pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak pada bulan November sampai Desember 2023 meskipun melalui proses pengaturan atau pengkondisian merekayasa ujian tes seleksinya telah dilantik dan sudah menduduki jabatan perangkat desa sesual yang diinginkan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEFHE_m6r7yl_rKjS9OE0BB57OXOFRMvXGXy4q9LtPAUIFfH6HhepwWR659L-xURg70vZ07LzxbWhc4NgwHPgWvKgwel41b0NvpSODFs7TjGe5P_R5VGzYuXpeOCiUET5x_deMjaRxlxPtGK0IwWlwU66GRAKoSJHeDPK5tGKj6moBcZXRiPQrIbplNZs/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEFHE_m6r7yl_rKjS9OE0BB57OXOFRMvXGXy4q9LtPAUIFfH6HhepwWR659L-xURg70vZ07LzxbWhc4NgwHPgWvKgwel41b0NvpSODFs7TjGe5P_R5VGzYuXpeOCiUET5x_deMjaRxlxPtGK0IwWlwU66GRAKoSJHeDPK5tGKj6moBcZXRiPQrIbplNZs/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL Saksi DARWANTO dan 161 (seratus enam puluh satu) Kepala Desa di 25 (dua puluh (ima) Kecamatan di Kabupaten Kediri melakukan permulakatan jahat mengatur atau mengkondisikan merekayasa ujian tes seleksi pada pelaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa serentak pada bulan November sampai dengam Desember 2023 pada 163 (seratus enam puluh tiga) Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri tersebut mengetahui atau selidak-tidaknya patut menduga bahwa pemberian uang dari 320 (tiga ratus dua puluh) "Jago" atau peserta soleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa,<br /><br />Atau pemberian dari orang lain tetapi untuk kepentingan orang-perorang "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa yang diterima Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, Saksi DARMANTO secara bertahap hingga terkumpul keseluruhannya sejumlah secara Rp.13.165.000.000 (tiga belas miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) adalah untua menggerakkan agar 163 (seratus enam pulun tiga) Kepala Desa (termasuk Terdakwa IMA JAMIIN BIN KALIL dan Saksi DARWANTO) melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam ;<ol><li>Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf d, e, f dan Pasal 29 huruf b, c, d, f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Dese,</li><li>Pasal 65 ayat (1) hurut d. Pasal 60 huruf a, b, c, d dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksaridan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</li><li>Pasal 2 ayat (1), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Honor 83 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubati dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015,</li><li>Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa;</li><li>Pasal & ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), (2) huruf a, b, n, d, e, f, g, i Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa</li></ol>Perbuatan terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL bersama-sama dengan Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JIHNAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi DARWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<br /><br />ATAU<br /><br />Perbuatan terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL bersama-sama dengan Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi DARWANTO (dilakukan penuntutan secera terpisah) tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 606 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jen) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sutrisno, Imam Jamiin dan Darwanto Selaku Kades di Kab. Kediri Diadili Karena Dugaan Korupsi Menerima Suap Rp13,165 M

“Selain Ke- 3 Terdakwa, kasus ini akan menyeret 161 Kepala Desa lainnya. Sebab dalam Dakwaan JPU disebutkan, bahwa Terdakwa Imam Jamiin sela...

»

Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri : JPU Menghadirkan 3 Kepala Desa

<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRIHlJ_eWyDmZhFB3l3CqazchBeeu1DqnhE9j98gXRsl_fgSsH6aNdNqRV2gn70fdUyxunEuBNKcYm9bt7fdcLYveM83P5hMpniQO34fTXlQNXa0vql4dCKZ59D3XmXB0yep8MUDIjIbn6ivZXHpTyVKaqjfPZqPOF_T6-WQkgiPJ3O6eByszdXwh8Yqc/s1280/IMG20260126175539_01.jpg" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRIHlJ_eWyDmZhFB3l3CqazchBeeu1DqnhE9j98gXRsl_fgSsH6aNdNqRV2gn70fdUyxunEuBNKcYm9bt7fdcLYveM83P5hMpniQO34fTXlQNXa0vql4dCKZ59D3XmXB0yep8MUDIjIbn6ivZXHpTyVKaqjfPZqPOF_T6-WQkgiPJ3O6eByszdXwh8Yqc/s320/IMG20260126175539_01.jpg" width="320" /></a></div><p></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><span>#Kalau Pembebasan Lahan</span></b><b><span> </span></b><b><span>d</span></b><b><span>i</span></b><b><span> </span></b><b><span>7</span></b><b><span> </span></b><b><span>D</span></b><b><span>e</span></b><b><span>s</span></b><b><span>a</span></b><b><span> </span></b><b><span>2</span></b><b><span> </span></b><b><span>Kecamatan</span></b><b><span> </span></b><b><span>Kabupaten </span></b><b><span>K</span></b><b><span>e</span></b><b><span>d</span></b><b><span>i</span></b><b><span>r</span></b><b><span>i</span></b><b><span> </span></b><b><span>untuk pembangunan Jalan Tol </span></b><b><span>m</span></b><b><span>enuju Bandara Dhoho Kediri oleh PT Surya Kerta Agung (PT SKA)</span></b><b><span> </span></b><b><span>pada </span></b><b><span>t</span></b><b><span>a</span></b><b><span>h</span></b><b><span>u</span></b><b><span>n</span></b><b><span> </span></b><b><span>2</span></b><b><span>0</span></b><b><span>1</span></b><b><span>9</span></b><b><span>-</span></b><b><span>2</span></b><b><span>0</span></b><b><span>2</span></b><b><span>0</span></b><b><span>,  </span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>l</span></b><b><span>u</span></b><b><span> </span></b><b><span>m</span></b><b><span>engapa</span></b><b><span> </span></b><b><span>pembelian</span></b><b><span> </span></b><b><span></span></b><b><span>p</span></b><b><span>u</span></b><b><span>l</span></b><b><span>u</span></b><b><span>h</span></b><b><span>an </span></b><b><span>h</span></b><b><span>e</span></b><b><span>k</span></b><b><span>tare </span></b><b><span>lahan</span></b><b><span> </span></b><b><span>t</span></b><b><span>i</span></b><b><span>d</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span> </span></b><b><span>m</span></b><b><span>e</span></b><b><span>n</span></b><b><span>g</span></b><b><span>a</span></b><b><span>t</span></b><b><span>a</span></b><b><span>s</span></b><b><span>n</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span>a</span></b><b><span>m</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span> </span></b><b><span>a</span></b><b><span>t</span></b><b><span>a</span></b><b><span>u</span></b><b><span> </span></b><b><span>t</span></b><b><span>i</span></b><b><span>d</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span> </span></b><b><span>d</span></b><b><span>i</span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span>u</span></b><b><span>k</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span> </span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span>g</span></b><b><span>sung</span></b><b><span> </span></b><b><span>o</span></b><b><span>l</span></b><b><span>e</span></b><b><span>h </span></b><b><span>PT </span></b><b><span>SKA</span></b><b><span> </span></b><b><span>d</span></b><b><span>e</span></b><b><span>n</span></b><b><span>g</span></b><b><span>an </span></b><b><span>p</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span>i</span></b><b><span>t</span></b><b><span>i</span></b><b><span>a</span></b><b><span> </span></b><b><span>r</span></b><b><span>e</span></b><b><span>s</span></b><b><span>m</span></b><b><span>i</span></b><b><span> </span></b><b><span>t</span></b><b><span>e</span></b><b><span>t</span></b><b><span>a</span></b><b><span>pi </span></b><b><span>m</span></b><b><span>e</span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>u</span></b><b><span>i</span></b><b><span> </span></b><b><span>p</span></b><b><span>i</span></b><b><span>h</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span> </span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>i</span></b><b><span>n</span></b><b><span> </span></b><b><span>?</span></b><b><span> </span></b><b><span>Apakah agar pemilik </span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>h</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span> tidak mengetahui bahwa pembel</span></b><b><span>i</span></b><b><span> yang sebenarnya adalah PT SKA anak perusahaan PT Gudang Garam</span></b><b><span> </span></b><b><span>?</span></b><b><span>#</span></b></span></h3><div style="text-align: justify;"><b>BERITA</b><span style="color: red;"><b>KORUPSI</b></span><b>.CO -</b>    </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 sebesar Rp183.450.000.000 di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten di Kediri yang merugikan keuangan PT. Surya Kerta Agung (PT SKA), anak perusahaan PT Gudang Garam (PT GG). Tbk sebesar Rp133.533.694.800 yang menyeret Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo selaku Manager Keuangan dan Kebun PT. Bukit Dhoho Indah (anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk) yang ditunjuk secara lisan oleh Suwardi sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim Pembebasan Lahan PT. SKA, dan Terdakwa II Satya Andi Lala Karyawan kontrak PT. Bukit Dhoho Indah (PT BDI) yang juga ditunjuk secara lisan oleh Suwardi sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan PT. SKA, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kediri dengan agenda pemeriksaan (mendengarkan keterangan) Saksi Selaku Kepala Desa yang dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody Novalita, SH., MH yang juga Kasi Pidum Kejari Kota Kediri dkk, pada Senin, 26 Januari 2026</span></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Salah satu Terdakwa dalam perkara tersebut diatas adalah Ganang Susanto Bin Sujiman  yang sudah divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 4 bulan dalam perkara Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kdr pada Kamis, 21 Aguustus 2025</span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtIjEmDGn4yBekpE321OgPPfIJ5g_a_p21wsYLYo3wciIeADZ7-pHxhjS9l9_57sdxjlzGoIExOacrL30HLi8Xu74cXBZbyZXvj1HU83tDDS7k_kvTnE0052LNRhcEdyJG_tIp3zaFPL10LSjZSi3k8VpBpH0wufixwsB4zrxI8OCyuL2-glVVdVR43Zw/s1280/IMG20260126175555_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtIjEmDGn4yBekpE321OgPPfIJ5g_a_p21wsYLYo3wciIeADZ7-pHxhjS9l9_57sdxjlzGoIExOacrL30HLi8Xu74cXBZbyZXvj1HU83tDDS7k_kvTnE0052LNRhcEdyJG_tIp3zaFPL10LSjZSi3k8VpBpH0wufixwsB4zrxI8OCyuL2-glVVdVR43Zw/w640-h360/IMG20260126175555_01.jpg" width="640" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">Ganang Susanto Bin Sujiman didakwa oleh JPU Muhamad Safir, SH., M.Hum, dkk dalam 2 Pasal, yaitu Pasal 378 Atau Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ganang dituntut pidana penjara selama 4 tahun. </span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Anehnya, Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala didakwa dalam 3 Pasal, yaitu (Primair) Pasal 374, atau (Subsider) Pasal 372, Atau Kedua Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sementara <span style="color: #001c31;">Saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan adalah: 1. Sumaryayuk, mantan Kades Bajakan, Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri 2913-2019,; 2. Sugeng Widodo, suami Sumarayayuk, selaku Kades Bakalan, Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri,; 3. H. Sony Nurcahyo Leksono, SE selaku Pj. Kades Maron, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri,; 4. Catur Sistanto selaku Bendahara pribadi Suratman, dan Saksi Rengga, sekretaris pribadi yang juga keponakan Terdakwa I Suratman</span></span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZPnlYq_rNfX7z1QqHGSSwS2-auqWG-N_3teYSMB-aExAk2bdQ6qXo7UjqBj5o8pTYkOZ4Xb40Z-0iMVYe87441T4Kl_cvXZviAAYCqVQpkfyIYp0FDVbAhUSXmIjjTg1IFyZb9qDQQrFbmOSeX7pseItuSQy2xeLV0yahPCkyB-E2ODsiXUDKrlbkIH4/s1280/IMG20260126175537_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZPnlYq_rNfX7z1QqHGSSwS2-auqWG-N_3teYSMB-aExAk2bdQ6qXo7UjqBj5o8pTYkOZ4Xb40Z-0iMVYe87441T4Kl_cvXZviAAYCqVQpkfyIYp0FDVbAhUSXmIjjTg1IFyZb9qDQQrFbmOSeX7pseItuSQy2xeLV0yahPCkyB-E2ODsiXUDKrlbkIH4/w640-h360/IMG20260126175537_01.jpg" width="640" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">Dihadapan Majelis Hakim, Saksi Sumaryayu mengakui bahwa uang yang diterimanya  dari Ganang Susanto sebesar Rp1,5 juta per orang adalah "sebagai upah" pencoretan" nama-nama di C Desa, namun saksi lupa berapa jumlahnya</span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">"Ya satu juta lima ratus untuk mencoret C Desa. Saya terima dari Ganang setelah tandatangan. Itu uang saksi," jawab Saksi Sumaryayu membela diri atas pertanyaan Majelis Hakim</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Namun jawaban Saksi Sunaryayu dianggap pemebanran diri oleh Majelis Hakim. "Itu kan menurut saudara. Saudara sadar nggak ?," tanya Majelis Hakim kemudian</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Saksi Sumaryayu menjelaskan, bahwa  pembelian lahan warga adalah untuk pembangunan jalan tol oleh PT Gudang Garam, yang disampaikan Ganang kepada Saksi Sumaryayu selaku kepala Des. Hal itu dijelaskan Saksi Sumaryayu menjawab pertanyaan Budiarjo Setiawan selaku Penasehat Hukum (PH) Terdakwa I Suratman maupun PH Terdakwa II</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">"Untuk jalan tol ke bandara oleh PT Gudang Garam," jawab Saksi Sumaryayu</span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVEwZy1p-WFy6TH4kMKSmbzAHuHvQ-wZHNt6RJM7kz2AhqRZMT6pWc8ytfGq4VsSxeO-YLwcVdXETtf9HGLPC-OHqN4BslxSAVsYH7JroaI79MeCSRaGQ5s9C2JNE60xLoCsyp4OowsaIB7-JuYxuQVX-fMwAyRnbKK7DEKFEq4QLRIOFmRKbkKqR1wmM/s1280/IMG20260126175536_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVEwZy1p-WFy6TH4kMKSmbzAHuHvQ-wZHNt6RJM7kz2AhqRZMT6pWc8ytfGq4VsSxeO-YLwcVdXETtf9HGLPC-OHqN4BslxSAVsYH7JroaI79MeCSRaGQ5s9C2JNE60xLoCsyp4OowsaIB7-JuYxuQVX-fMwAyRnbKK7DEKFEq4QLRIOFmRKbkKqR1wmM/w640-h360/IMG20260126175536_01.jpg" width="640" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">Saksi Sumaryayu mengakui kepada Majleis Hakim, bahwa ada pengalihan nama dari A ke B di C Desa. Saat Ganang menemui saya, sudah membawa nama-nama pemilik lahan yang akan dibeli oleh Ganang. Dan saat Ganang datang menemui Saksi  didampingi beberapa Brimob, sehingga Saksi percaya <span style="color: #001c31;">bahwa lahan warga sudah dibeli Ganang tanpa menunjukkan bukti jual beli atau kwitansi dipercaya </span></span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #001c31;">"Seharusnya pembeli dan penjual datang kepada saya. Tapi karena ini program pemerintah yang menunjuk PT Gudang Garam jadi saya percaya. Tidak ada bukti jual beli antara Ganang dengan pihak penjual termasuk kwitansi</span> yang ditunjukkan. Hanya mengatakan sudah beres, Bu," jawab Saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">"Saya percaya dengan PT Gudang Garam karena Ganang datang didampingi beberapa Brimob jadi tidak mungkin menipu," kata Saksi Sumaryayu</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Saat ditanya lebih lanjut oleh Budiarjo Setiawan terkait prosedur pembelian lahan untuk pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri, Saksi Sumaryayu selaku Kepala Desa mengatakan tidak ada. Hal ini sama seperti keterangan Saksi di BAP saat dipenyidikan yang mengatakan "tidak sesuai prosedur."</span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuwGIoFlzBt2XPWZ5L93Yc7JvZaSLEWm6tise0mZUldL01P7O44pTgSOkqJi64LkSXDnZcNXfrLTXdCLIA1tRTdmXycxeKdvUh0rTmgKuQ5Bc_gfUbGaH1UQSEcAp2ChZbThvC39hM99R1GK2hsPmWeYNOUzueo3cJozG7Df77nM5M_VwygSyZjqlFx30/s1280/IMG20260126175539_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuwGIoFlzBt2XPWZ5L93Yc7JvZaSLEWm6tise0mZUldL01P7O44pTgSOkqJi64LkSXDnZcNXfrLTXdCLIA1tRTdmXycxeKdvUh0rTmgKuQ5Bc_gfUbGaH1UQSEcAp2ChZbThvC39hM99R1GK2hsPmWeYNOUzueo3cJozG7Df77nM5M_VwygSyZjqlFx30/w640-h360/IMG20260126175539_01.jpg" width="640" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">Namun Saksi menjelaskan di persidangan mengetahui tentang prosedur pembebasan lahan untuk jalan tol</span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sementara keterangan Saksi <span style="color: #001c31;">H. Sony Nurcahyo Leksono, SE selaku Pj. Kades Maron Kecamatan Mojoroto Kota Kediri,</span> justru membuat heran Majelis Hakim. Sebab pengakuan Saksi yang mendatangi dokumen tetapi tidak tau tentang apa yang ditandatanganinya</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">"Saya tanda tangan karena Camat sudah tanda tangan," jawab Saksi atas pertanyaan Budiharjo Setiawan</span></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dan menurut Saksi, bahwa Camatlah yang memperkenalkan Ganang kepada Saksi yang mengatakan Ganang adakah orangnya PT Gudang Garam yang ditunjuk untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Namun yang menjadi pertanyaan dalam kasus perkara ini adalah, k<span>alau pembebasan lahan di 7 Desa 2 Kecamatan Kabupaten Kediri adalah untuk pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri oleh PT Surya Kerta Agung (PT SKA) pada tahun 2019-2020,  lalu mengapa pembelian  puluhan hektare lahan tidak mengatasnakaman atau tidak dilakukan langsung oleh PT SKA dengan membentuk panitia resmi tetapi melaui Terpidana Ganang Susanto, Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala dan beberapa orang kainnya yang ditunjuk secara lisan sebagai anggota Tim oleh Suwardi karyawan PT Gudang Garam selaku Ketua Tim yang juga ditunjuk secara lisan oleh Istata Taswin Sudharta selaku Direktur PT Surya Kerta Agung?</span></span></div><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span><span style="color: #001c31; font-family: inherit;"></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfRGP0d-1qECfa6K7mPnQmj40LDESxQr6bvm6Vb8AFrz-m3vOBBs3T_rQl3s6LVAnvCNSRSaaRrEiNa-yQtWO3Oyf1xi-UFPYSRLk2Citqd4i0Y2Y_zXN7G7R4EH1o8EURUWb9BtNC6gsGJZc5WJL4Bbuj2UWX3an_tp8CT-IC_s_G8vQFJiroO2RarI8/s1280/IMG20260126175549_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfRGP0d-1qECfa6K7mPnQmj40LDESxQr6bvm6Vb8AFrz-m3vOBBs3T_rQl3s6LVAnvCNSRSaaRrEiNa-yQtWO3Oyf1xi-UFPYSRLk2Citqd4i0Y2Y_zXN7G7R4EH1o8EURUWb9BtNC6gsGJZc5WJL4Bbuj2UWX3an_tp8CT-IC_s_G8vQFJiroO2RarI8/w640-h360/IMG20260126175549_01.jpg" width="640" /></span></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sementara yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Suwardi selaku <span><span><span><span style="color: #001c31;">Ketua Tim yang ditunjuk secara lisan oleh Istata Direktur PT SKA</span></span></span></span><span><span><span style="color: #001c31;"> saat menyampikan kepada Ke- 2 Terdakwa adalah bahwa lokasi yang akan dibeli termasuk harga sudah ditetapkan</span></span></span></span></div><div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span><span style="color: #001c31; font-family: inherit;">Lalu mengapa PT SKA tidak membentuk panitia untuk mensosialisakan kepada masyarakat di 7 Desa 2 Kecamatan terkait rencana pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri tetapi menunjuk Tim secara lisan?</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span><span style="color: #001c31;">Apakah pembelian puluhan hektare lahan untuk pembangunan jalan</span></span><span> tol menuju Bandara Dhoho Kediri oleh Tim yang ditunjuk secara lisan agar pemilik lahan tidak mengetahui bahwa pembeli yang sebenarnya adalah PT SKA anak perusahaan PT Gudang Garam ?</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Apakah kenaikan harga lahan per meter antara Rp500 - Rp800 ribu per meter oleh pemilik lahan karena sudah mengetahui bahwa pembeli lahan adalah PT SKA seperti yang terungkap dalam persidangan?. (*)</span></p></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri : JPU Menghadirkan 3 Kepala Desa

#Kalau Pembebasan Lahan   d i   7   D e s a   2   Kecamatan   Kabupaten  K e d i r i   untuk pembangunan Jalan Tol  m enuju Bandara Dhoho Ke...

»

Sidang Korupsi Kredit KUR BRI Unit Mulyosari Rp5,046 M : OTS Dilakukan Bersama, Mengapa Hanya Mantri Jadi Terdakwa, Kepala Unit di Luar Kursi Pesakitan?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAzyVTOjvMsNM9F2F0941XgaegxzlOLYw1w2m2N-B-WUGV2MMwVUqoQ9rqQBFl4H9beDg0caCnza2mz0yUi9D2SmnaXu3SZCZNYCGvMmLPAksI_iDzsOXK_lH1ibbCK6fLou0JwIr98mkGQEfZuu5nOXy12Amu1X3bJpKphG5o7V40Z4-2Pz-XkOzmqNo/s640/surabaya.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAzyVTOjvMsNM9F2F0941XgaegxzlOLYw1w2m2N-B-WUGV2MMwVUqoQ9rqQBFl4H9beDg0caCnza2mz0yUi9D2SmnaXu3SZCZNYCGvMmLPAksI_iDzsOXK_lH1ibbCK6fLou0JwIr98mkGQEfZuu5nOXy12Amu1X3bJpKphG5o7V40Z4-2Pz-XkOzmqNo/w640-h288/surabaya.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri :</u></b> <span style="font-weight: normal;">“Saya tidak tau kalau nasabah itu fiktif karena saat Verikasi kelapangan saya bersama-sama dengan Kepala unit dan bahkan Kepala Unit melakukan Video Call dengan nasabah. Tapi mengapa hanya saya saja yang jadi Terdakwa? Inikah yang dimaksud yang adil dan sama dimata hukum?. Setelah saya resign karena melahirkan barulah kasus ini dilaporkan. Saat saya dipanngil sudah menyampaikan bagaiman cara untuk menyelesaiakannya. Uang saya sudah Rp400 juta untuk membayar. Memang saya aku uang yang masuk kerekening saya hanya Rp42 juta. Tapi mengapa hanya saya saja yang jadi Terdakwa? Inikah yang dimaksud yang adil dan sama dimata hukum?.”</span></span></h3></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO — </span></b><br />Sidang perkara dugaan Korupsi penyalahgunaan pencairan kredit KUR di BRI Unit Mulyosari Surabaya kepada 90 nasabah (debitur) yang dianggap fiktif hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp5.046.601.369 kembali digelar, Jumat, 23 Januari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan sebanyak 10 orang Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Surabaya untuk 4 orang Terdakwa, yaitu Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri, dan 3 Terdakwa lainnya sebagai Calo yakni Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah dan Haswadun Hasah. <br /><br />Terseretnya Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri BRI Unit Mulyosari sebagai Terdakwa, terkait data-data 90 nasabah yang mengajukan kredit KUR di BRI unit Mulyosari Surabaya dianggap fiktif dan tidak sesuai dengan dokumen <br /><br />Sementara pengakuan Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari kepada <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> sebelum persidangan maupun yang diungkapnya dalam persidangan bahwa OTS ((n The Spot) dilakukannya bersama kepala unit yang dibajabat Didit pada tahun 2021–2023, dan kemudian akhir tahun 2023-2024 digantikan Nastiti<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU, bahwa perbuatan Keempat Terdakwa (Ratih Dwi Kemalasari, Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah dan Haswadun Hasah) adalah pebuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Atau karena jabatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Namun dalam kasus perkara ini muncul satu pertanyaan besar yang menggelitik publik: Mengapa hanya Mantri BRI yang dijerat, sementara Kepala Unit selaku pemutus Kredit dan pihak yang memegang otoritas persetujuan kredit tidak tersentuh hukum? </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Padahal bila membaca surat dakwaan JPU, modus pemberian kredit sederhana namun rapi: kredit KUR dicairkan yang diduga menggunakan identitas dan dokumen yang tidak memenuhi syarat, sebagian Debitur bahkan fiktif, namun tetap lolos dari sistem perbankan. Mantri menginput, “calo” mencari nasabah dan mengatur pencairan, uang mengalir. Permasalahannya timbul setelah beberapa bulan kemudian saat terjadi kemacetan angusran oleh debitur dan akibatnya terjadi kerugian keuangan negara Cq. BRI Unit Mulyosari Surabaya sebesar Rp5.046.601.369 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi72SQVcXfa4_L0IZmLESyVfVVQvoyzmN4dK8lWUeMoxK4YmN1XYl4AJwTyTispdVpxpIJntHP1UrjSMPs2m8HYqheEQrXzdc8_CxIxfL0KYBBtHQsMGcQdTuIadOn-DdM-0A9k4bYvlZCLGagyzRSjBze9_I-A5AG8VmWo37koIPDErtsWPE3xadFUjPU/s1600/BRI.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi72SQVcXfa4_L0IZmLESyVfVVQvoyzmN4dK8lWUeMoxK4YmN1XYl4AJwTyTispdVpxpIJntHP1UrjSMPs2m8HYqheEQrXzdc8_CxIxfL0KYBBtHQsMGcQdTuIadOn-DdM-0A9k4bYvlZCLGagyzRSjBze9_I-A5AG8VmWo37koIPDErtsWPE3xadFUjPU/w640-h360/BRI.jpg" width="640" /></a></div><b>Pertanyaannya adalah ;</b><br /></div><ol style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;">Mungkinkah ada kredit KUR bernilai miliaran yang cair tanpa tanda tangan pejabat struktural  Bank?</li><li>Mungkinkah Mantri bekerja sendirian tanpa jalur persetujuan atasan dalam hal ini Pemutus?</li><li>Jika nasah dianggap fiktif namun kredit cair, sementara OTS (On The Spot) atau Verikasi lapangan dilakukan oleh Mantri bersama-sama dengan Kepala Unit selaku Pemutus, apakah yang bertanggung jawab mutlak dalam proses hukum hanya Mantri, sementara pejabat pemutus kredit tidak? Atau Mantri bersama-sama dengan Kepala Unit selaku Pemutus Kredit? Atau apakah ada “lubang besar dalam penegakan hukum atau ada orang besar yang sedang diamankan atau mengamankan?.”</li></ol><div style="text-align: justify;">Sebelum persidangan dimulai, Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari menyampaikan kepada <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a>, bahwa verifikasi atau OTS (On The Spot) ke lapangan terhadap 90 orang calon nasabah dilakukan oleh Terdakwa dengan Kepala BRI Unit Mulyosari Surabaya yang saat itu dijabat oleh Didit tahun 2021-2023. Selain OTS ke lapangan, Kepala Unit melakukan Vedio Call dengan para nasabah, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa para nasabah itu dianggap fiktif<br /><br />“Saya tidak tau kalau nasabah itu fiktif karena saat Verikasi kelapangan saya bersama-sama dengan Kepala unit dan bahkan Kepala Unit melakukan Video Call dengan nasabah. Tapi mengapa hanya saya saja yang jadi Terdakwa? Inikah yang dimaksud yang adil dan sama dimata hukum?,” ungkap Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari sambil bertanya yang duduk dikursi pengunjung bersama 3 Terdakwa lainnya, Jumat, 23 Januari 2023 pukul 13.15 Wib <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4uDMajmCcycgHlD5W-sMgA_C1JFA-p5b9MT-RA3_AzOEvYevcdUIT513bAzJRU1L-3GV7JgNRmAL-5XS-L9T9RXLpyzRyF0xHpAxRgMpliSgiBEy7ZTTQ1FRmM7tZS5nJzACf30muxJpCF8VsLBe8g1GxK58Q7jCaRTsGT_pTt8ZhwS3lCqKxURiJWCA/s640/surabaya.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4uDMajmCcycgHlD5W-sMgA_C1JFA-p5b9MT-RA3_AzOEvYevcdUIT513bAzJRU1L-3GV7JgNRmAL-5XS-L9T9RXLpyzRyF0xHpAxRgMpliSgiBEy7ZTTQ1FRmM7tZS5nJzACf30muxJpCF8VsLBe8g1GxK58Q7jCaRTsGT_pTt8ZhwS3lCqKxURiJWCA/w640-h288/surabaya.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari menjelaskan, kasus yang menjerat dirinya setelah resign dari BRI Unit Molyosari Surabaya karena melahirkan lalu dilaporkan. Menurut Terdakwa, sebelum kasus ini ditangani Kejaksaan Negeri Surabaya, Terdakwa mengaku pernah dipanggil pihak BRI, dan saat itu Terdakw menyampaikan bagaimana cara penyelesaiannya. Dan Terdakwa bersama suaminya sudah bersusaha untuk menyelesaikan dengan cara membayar angsuran sebesar Rp400 juta<br /><br />“Setelah saya resign karena melahirkan barulah kasus ini dilaporkan. Saat saya dipanngil sudah menyampaikan bagaiman cara untuk menyelesaiakannya. Uang saya sudah Rp400 juta untuk membayar. Memang saya aku uang yang masuk kerekening saya hanya Rp42 juta. Tapi mengapa hanya saya saja yang jadi Terdakwa? Inikah yang dimaksud yang adil dan sama dimata hukum?.”<br /><br />Sementara persidangan yang sempat tertunda hingga 7 jam, yang semula dijadwalkan pukul 13.00 Wib namun baru mulai berlangung pukul 19.00 Wib karena 2 Hakim anggot (Ad Hock) sedang bersidang dalam perkara lain. <br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 23 Januari 2026 adalah agenda mendengarkan (pemeriksaan) sebanyak 10 orang Saksi yang diketuai Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). <br /><br />Sementara Ke- 4 Terdakwa yang dihadrikan langsung ke persidangan oleh Tim JPU Kejari Surabaya, didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya, diantaranaya Rateh dan Habibulloh dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya <br /><br />Sebanyak 10 orang Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Surabaya dalam persidangan adalah Didit, Ka Unit BRI Mulyosari tahun 2021-2023,; Dwinastiti, Ka Unit Kenjeran (menurut Terdakwa Ka Unit BRI Mulyosari pada akhir tahun 2023-2024),; Hajat Sudrajat MPM Bangkalan (Pajak),; Rohmat Cleaning Service (sekarang Mantri),; Heny CS BRI 2023-2024,; Ilham, Mantri BRI Mulyosari,; Bagus Mantri BRI Mulyosari,; Nanggara. Auditor BRI A. Yani Surabaya,; Fikri kusuma Indrayana, Auditor BRI A.Yani Surabaya, dan Darmawan, Auditor BRI A.Yani Surabaya<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri BRI mempertanyakan kepada Saksi Didit selaku Kepala BRI Unit Mulyosari tahun 2021-2023 terkait OTS (On The Spot) atau Verikasi ke lapangan dan tentang SOP (Standar Operasional Prosedur)<br /><br />Namun jawaban Saksi Didit mengatakan bukan kewajiban dari Kepala Unit untuk OTS, tetapi untuk keyakinan bisa lewar VC (video call). “Bukan kewajiban dari Ka Unit untuk OTS, tapi kalau untuk keyakinan bisa lewat vc.” </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara SOP yang pegang oleh Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari, ada kewenangan Kepala Unit atau Pemutus untuk melakukan OTS ulang.<br /><br />Terkait dengan kewajiban Kepala Unit untuk melakukan OTS ulang, hal ini pernah dipertanyakkan Majelis Hakim kepada Saksi selaku Kepala Unit BRI Lumajang yang mengatakan ada kewajiab. Pertanyaannya adalah, apakah memang setiap Unit BRI selalu berbeda tentang kewajiban Kepala Unit untuk melakukan OTS ulang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)?<br /><br />Jika nasah dianggap fiktif namun kredit cair, sementara OTS (On The Spot) atau Verikasi ke lapangan dilakukan oleh Mantri bersama-sama dengan Kepala Unit selaku Pemutus, apakah yang bertanggung jawab mutlak dalam proses hukum hanya Mantri, sementara pejabat pemutus kredit tidak? Atau Mantri bersama-sama dengan Kepala Unit selaku Pemutus Kredit? Atau apakah ada “lubang besar dalam penegakan hukum atau ada orang besar yang sedang diamankan atau mengamankan?.”<br /><br />Jika pemberian kredit kepada 90 nasabah oleh BRI Unit Mulyosari Surabaya yang dianggap fiktif dan data serat dokumen tidak sesuai, apakah termasuk pelanggaran prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No 7 Thn 1992 Tentang Perbankan, Pasal 2, 8 dan 9 ayat (2) UU No. 10 Thn 1998 Tentang Perbankan?<br /><br />Kalau terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian pemberian kredit KUR kepada 90 nasabah, apakah hanya Mantri yang bertanggung jawab secara hukum atau bersama-sama dengan Kepala Unit sebab OTS dilakukan oleh Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri bersama Kepala Unit BRI Mulyosari Surabaya? Dan bagaimana pula dengan Pasal 49 ayat (2) huruf tentang Perbankan bila terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian pemberian kredit KUR BRI unit Mulyosari Surabaya kepada 90 nasabah?. (*) <br /></div>

Korupsi News Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Kredit KUR BRI Unit Mulyosari Rp5,046 M : OTS Dilakukan Bersama, Mengapa Hanya Mantri Jadi Terdakwa, Kepala Unit di Luar Kursi Pesakitan?

Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri : “Saya tidak tau kalau nasabah itu fiktif karena saat Verikasi kelapangan saya bersama-sama de...

»

Terdakwa Tjahjono Gunawan Pemilik CV. Citra Bangun Persada Diadili Karena Dugaan Korupsi “Dana Investasi Atau Ijon” Proyek Kepada Bupati Situbondo

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtFDG1VJMLVSFpI0XGIlmX4vTHrreNillKRH7FlX5NfFIOVwexEPDbilaXf8FEIDSACvYtCgWWApnLlF12AkOEyDotB6ofNG41YuepJKrMwfFmKf3P_8HWT3uMxEuFp1etlpOk79okdjEWX9ppY2n_N2jQAG-ky4F8V1ohgtL78s0koxJpBNTEoOrTVEg/s1600/11.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtFDG1VJMLVSFpI0XGIlmX4vTHrreNillKRH7FlX5NfFIOVwexEPDbilaXf8FEIDSACvYtCgWWApnLlF12AkOEyDotB6ofNG41YuepJKrMwfFmKf3P_8HWT3uMxEuFp1etlpOk79okdjEWX9ppY2n_N2jQAG-ky4F8V1ohgtL78s0koxJpBNTEoOrTVEg/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Tjahjono Gunawan (pakai Masker). Foto BK</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;">#Selain Tjahjono Gunawan, 4 Terdakwa lainnya juga diadili dalam perkara yang sama, yaitu Roespandi, Adit Ardian Rendy Hidayat, Amran Said Ali, dan As’al Fany Balda. Lalu bagaimana “Nasib” Firdaus Direktur PT. Sunan Muria asal Jember.  Dua kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK, yaitu Andhika Imam Wijaya Direktur CV. Wijaya Gemilang dan adiknya, Yossy Sandra Setiawan Direktur CV. Yoko. Kemudian Afriadi Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondodan Sugeng Direktur CV. Madiun yang juga memberikan uang ratusan juta kepada Bupati melalui Kepala Dinas PUPR Kab. Situbondo?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />“Maksut hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maksut pemberian uang kepada Bupati Situbondo  karena dijanjikan dapat proyek pekerjaan, tapi apa yang terjadi malah masuk penjara menyusul Karna Siswandi dan Eko Priyonggo Jati yang sudah terlebih dahulu.” <br /><br />Mungkin kalimat diataslah yang dialami oleh Terdakwa Tjahjono Gunawan bersama 4 Terdakwa lainnya yang saat ini diadili dalam perkara Korupsi Pemberian “Dana Investasi atau Ijon” Proyek Kepada Karna Siswandi selaku Bupati Situbondo melalui Eko Priyonggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw3QSb9WCBlyRb5iYhyphenhyphen_O-235XF028X0nMpSLbK7cWEuQxFHIspkzXFkPC7bCPor-nngQiT-1x6lc5CMmX3gGC9YxwJjt7IDsI49V3Lzeei4_dmlNLiVxRMXawdcPDgLUKF9TjzB3VUxwad6GylBAgsMrcGmkLQXVsN8TnXseMPeCQ2LepG4zZzFsiIf0/s1280/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw3QSb9WCBlyRb5iYhyphenhyphen_O-235XF028X0nMpSLbK7cWEuQxFHIspkzXFkPC7bCPor-nngQiT-1x6lc5CMmX3gGC9YxwJjt7IDsI49V3Lzeei4_dmlNLiVxRMXawdcPDgLUKF9TjzB3VUxwad6GylBAgsMrcGmkLQXVsN8TnXseMPeCQ2LepG4zZzFsiIf0/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga :</span></b></span><br /><div style="margin-left: 40px;">Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4,555 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo.html</a><br /><br />Sidang Perkara Korupsi Dana Investasi Atau Ijon Proyek Kabupaten Situbondo Semakin Menarik, Apakah Firdaus, Yossi Sandra Setiawan, Andika Imam Wijaya, dan Sugeng Setiana Akan Terseret Sebagai Tersangka Baru? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/08/sidang-perkara-korupsi-dana-investasi.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/08/sidang-perkara-korupsi-dana-investasi.html</a><br /></div><br />Dan pada Rabu, 21 Januari 2026, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Amir Nurdianto, Heradian Salipi, Rio Vernika Putra, Wahyu Dwi Oktarianto, Mohammad Tang, Dwi Eko Raharjo, Tira Agustina dan Aris Rahman Irsady dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyeret Tjahjono Gunawan Pemilik CV. Citra Bangun Persada kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara kasus dugaan Korupsi “Dana Investasi Atau Ijon” proyek sebesar 7,5 - 15% dari nilai anggaran Kepada Karna Siswandi selaku Bupati Situbondo periode 2021-2024 melalui Eko Priyonggo Jati selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan proyek APBD Kabupaten Situbondo yaitu sebesar Rp1.600.000.000<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5HxY3Op6VJaM3TUSyAjAa3jFmVRXFOTqZSoXE8ctHUARNfGSjCWXULx8DPwb0P92sxwN3hetrSbbz_ep_5E9K1zrxaibr8vh8RfuUa9iJECeSxTNoZLZIyJPTzWg-cTf_ikg93EqLVQTpcBwKTBlf5a5Nnv3bhojeC_8cJtEfi8N32PdJOYe7U9tbIK8/s1280/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5HxY3Op6VJaM3TUSyAjAa3jFmVRXFOTqZSoXE8ctHUARNfGSjCWXULx8DPwb0P92sxwN3hetrSbbz_ep_5E9K1zrxaibr8vh8RfuUa9iJECeSxTNoZLZIyJPTzWg-cTf_ikg93EqLVQTpcBwKTBlf5a5Nnv3bhojeC_8cJtEfi8N32PdJOYe7U9tbIK8/w640-h360/9.jpg" width="640" /></a></div>Selain Terdakwa Tjahjono Gunawan, 4 Terdakwa lainnya juga diadili dalam perkara yang sama, yaitu Roespandi, Direktur CV. Ronggo,; Adit Ardian Rendy Hidayat, Direktur CV. Karunia,; Amran Said Ali, Karyawan PT. Airlanggatama Nusantarasakti /Direktur PT.  Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari tahun 2021-2022, dan As’al Fany Balda, Direktur PT. Badja Karya Nusantara   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Nama Terdakwa Tjahjono Gunawan dan Sanusi (Alm) ayah kadung Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan adiknya, Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko (keduanya sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK) sebelumnya pernah dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara Korupsi OTT KPK dengan Terdakwa (saat ini Narapidana) Puji Triasmoro selaku Kajari dan Alesander Silaen, Kasi Pidsus Kejari Bondowo terkait pemberian uang kepada Kajari untuk penghentian Perkara</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun hingga hari ini, 6 penyidilikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bondowoso saat Puji Triasmoro menjabat atau sebelum tertangkap KPK, tak ada kabarnya, ibarat ditiup "anging puting beliung".<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Terkait kasus perkara Korupsi “Dana Investasi Atau Ijon” proyek sebesar 7,5 - 15% dari nilai anggaran  Kepada Karna Siswandi selaku Bupati Situbondo, yang terlibat bukan hanya ke- 5 Terdakwa, melainkan masih ada beberapa pihak yang juga memberikan uang ratusan juta bahkan hampir satu miliar rupiah kepada Bupati melalui Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan proyek pekerjaan  </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfYOMjs2khXrzov-J37NBKNlBRMwdFztWWVvatpS-QdiTZ-x8-ksvx6zwr9SeRhcYXnOCISE65CekjVokoAeBWqXMKbcDEv7KUxeiY4U4y3TYMF872wVlTpKmRMBfqMG_n_hdmqoT-hlFFCYxy6gbwvZ8aGvOnqb0OOYNfc6UQ-e1PK0DMdsozNGYauZ4/s500/Saksi%201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfYOMjs2khXrzov-J37NBKNlBRMwdFztWWVvatpS-QdiTZ-x8-ksvx6zwr9SeRhcYXnOCISE65CekjVokoAeBWqXMKbcDEv7KUxeiY4U4y3TYMF872wVlTpKmRMBfqMG_n_hdmqoT-hlFFCYxy6gbwvZ8aGvOnqb0OOYNfc6UQ-e1PK0DMdsozNGYauZ4/w640-h384/Saksi%201.jpg" width="640" /></a></div> Fakta yang terungkap di persidangan dengan Terdakwa Karna Suswandi dan Terdakwa Eko Prionggo Jati (saat ini berstatus Narapidana), yang terlibat pemberian uang ratusan juta rupiah yang disebut "dana Investasi atau Ijon" proyek sebesar 7,5 - 15% dari nilai anggaran kepada (Terpidana) Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo melalui (Terpidana) Eko Priyonggo Jati selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan proyek pekerjaan ABPD, yaitu ;<ol><li>Firdaus selaku Direktur PT. Sunan Muria asal Jember; </li><li>Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan </li><li>Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko. (Andhika dan Yossy adalah kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK bersama Puji Triasmoro selaku Kajari dan Alesander Silaen, Kasi Pidsus Kejari Bondowo (Keduanya berstatus Narapidana)</li><li>Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo,</li><li>Sugeng selaku Direktur CV. Madiun</li><li>Rian Mahendra pemilik CV. Raelina Dwikania Jaya, dan beberapa kontraktor lainnya</li></ol><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkETTpJ-K1o6ZY4wGqQlB_WzmDZ1JwsIih9atnHC9PG6bJVA7rq-AYXaKMAFvEXMIo5V-JN8cbcZvrekM19hgdaajfDBhn23V5Ss8sfU9cq0WDFJ9CPA6SKG0_s7TYVH0-mDc1JxLdxwrj6NTzUBC_b4KW5ApA0Mzr_F8F4JDDt02UMZKsYQF3BM8FWHA/s640/Yossi%20Sandra%20Setiawan%20selaku%20Direktur%20CV.Yoko%20(kiri,%20kemeja%20kotak-kotak)%20dan%20Sugeng%20Direktur%20CV%20Madiun.%20(Foto%20Dok.%20BK).jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkETTpJ-K1o6ZY4wGqQlB_WzmDZ1JwsIih9atnHC9PG6bJVA7rq-AYXaKMAFvEXMIo5V-JN8cbcZvrekM19hgdaajfDBhn23V5Ss8sfU9cq0WDFJ9CPA6SKG0_s7TYVH0-mDc1JxLdxwrj6NTzUBC_b4KW5ApA0Mzr_F8F4JDDt02UMZKsYQF3BM8FWHA/w640-h360/Yossi%20Sandra%20Setiawan%20selaku%20Direktur%20CV.Yoko%20(kiri,%20kemeja%20kotak-kotak)%20dan%20Sugeng%20Direktur%20CV%20Madiun.%20(Foto%20Dok.%20BK).jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Yossi Sandra Setiawan selaku Direktur CV.Yoko (kiri, kemeja kotak-kotak) dan Sugeng Direktur CV Madiun. (Foto Dok. BK)</span></td></tr></tbody></table>Lalu pertanyaannya adalah, kalau ke- 5 Terdakwa tersebut diatas dianggap salah terkait pemberian fee proyek kepada Bupati Situbondo sehingga diadili, lalu bagaimana dengan Firdaus, Andhika Imam Wijaya, Yossy Sandra Setiawan, Afriadi, Sugeng dan Rian Mahendra? Apakah dianggap benar? Atau KPK menunggu berakhirnya persidangan ke- 5 Terdakwa untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat tersebut?<br /><br />Sementata sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 21 Januari 2026  adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU KPK terhadap Terdakwa Tjahjono Gunawan (dan Terdakwa I  Amran Said Ali dan Terdakwa II As’al Fany Balda (satu perkara), Adit Ardian Rendy Hidayat dan Terdakwa Roespandi) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) rizky Wirianto, Maria Nur Aeni, Dhany Eko Prasetyo dan Romauli Ritonga. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3UpWpGr_xBUDrb6NaUKKWUAe_lqYuHpudTKFIDJVJ5GBKxk88KXehx-Eb0HlfBbhwJEqEEQNQybKjBlAaZEf43G0ixGLaUWdP6A9O3bVZxqh2QWFJXYFyxhk_uvtaWMKmlQGp92jnrdPtio6eakQiqf-dSVmZCjJTJHA_qQabGnIK07LJqorCZNL9Ltw/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3UpWpGr_xBUDrb6NaUKKWUAe_lqYuHpudTKFIDJVJ5GBKxk88KXehx-Eb0HlfBbhwJEqEEQNQybKjBlAaZEf43G0ixGLaUWdP6A9O3bVZxqh2QWFJXYFyxhk_uvtaWMKmlQGp92jnrdPtio6eakQiqf-dSVmZCjJTJHA_qQabGnIK07LJqorCZNL9Ltw/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Terdakwa I  Amran Said Ali didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Mustofa dkk, dan begitu juga para Terdakwa Lainnya juga didampingi Tim PH-nya masing-masing termasuk Terdakwa Tjahjono Gunawan<br /> <br />Dalam dakwaan JPU KPK, Terdakwa Tjahjono Gunawan (dan Terdakwa I  Amran Said Ali dan Terdakwa II As’al Fany Balda (satu perkara), Adit Ardian Rendy Hidayat dan Terdakwa Roespandi) didakwa melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 126 ayat (1), Atau Kedua Pasal 606 ayat (1) Jo. Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br /><br />Pasal 605 ayat (1) KHUP (baru) berbunyi : <i>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling <span>    </span><span>   </span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>banyak kategori V, Setiap Orang yang: </i></div><div style="text-align: justify;"><i>    <span>   </span>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>           maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat </i></div><div style="text-align: justify;"><i>          sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewaj ibannya; atau<br />    <span>  </span>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan </i></div><div style="text-align: justify;"><i>          dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>          dalam jabatannya</i></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pasal 606 ayat (1) KHUP (baru) berbunyi : <i>Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada <span>    </span><span>    </span>   <span>         </span>pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>       yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap </i></div><div style="text-align: justify;"><i>      melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 </i></div><div style="text-align: justify;"><i>     (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV. Denda dalam Kategori IV KHUP (Baru)  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>     adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</i><br /><br />Pasal 125 ayat (1) KHUP (baru) berbunyi : <i>Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi I (satu)  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>         pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat.</i> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas surat dakwaan JPU KPK, para Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya masing-masing tidak melakukan perlawanan (Eksepsi), sehingga persidangan yang akan berlangsung pekan depan adalah agenda pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan JPU KPK <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioGBtVHe4AXNpZ64pd_-vNdB68W2y4VZFuwUe9aS9_nozUIeMRksboUA8LufzpaMoi3fr3rSQUWr41dR-7GllsGikavUHyOEua54k_T3213rycbKhwRM13U7YWkDtnc_BtI5SfmfWwNJM7jTxzBrI1xpc7Uje5zqaAej_tltNhXw4-cyXpgXoDNf3gh5U/s1280/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioGBtVHe4AXNpZ64pd_-vNdB68W2y4VZFuwUe9aS9_nozUIeMRksboUA8LufzpaMoi3fr3rSQUWr41dR-7GllsGikavUHyOEua54k_T3213rycbKhwRM13U7YWkDtnc_BtI5SfmfWwNJM7jTxzBrI1xpc7Uje5zqaAej_tltNhXw4-cyXpgXoDNf3gh5U/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut dalam surat dakwaan dijelaskan, bahwa Terdakwa TJAHJONO GUNAWAN selaku Pemilik CV CITRA BANGUN PERSADA parta waktu-waktu antara bulan Januan tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidak-bidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pendopo Bupati Säubondo, Jalan Kartini No.01 Kauman, Dawuhan, Kabupaten Situbondo, Pasar Hewan Stutiondo, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan Jalan Ki Mangunsarkoro Kabupaten Bondowoso, <br /><br />Atau setidak tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi berupa uang sejumlah Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada Pegawai Negeri </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atau Penyelenggara Negara yaitu kepada KARNA SUSWANDI selaku Bupati Situbondo Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, bersama-sama dengan EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo (terhadap kedua perkaranya telah berkekuatan hukum tetap/Inkracht van gewijsde berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/Pld Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 31 Oktober 2025 dan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2025),<br /><br />Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar KARNA SUSWANDI bersama-sama dengan EKO PRIONGGO JATI mengatur supaya Terdakwa mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, <br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajiban KARNA SUSWANDI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzWRMB-FoWDd1V8fbmxR__IKeB77BB-jDoQhq-t8shzrIdnCPg6SP3fgUjxEHKQhmpV-71rRuATfgg8A6lnvgpmVLZeQ1koAsJTs_VRWTIHsu8vLa-nuN-0TFUQUzcKAkk-PPvjEbNxlA-xKkO8pjM52XsSXLLvms5BHOMF6QDGBqzilvjOSZDl2EcZfg/s1280/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzWRMB-FoWDd1V8fbmxR__IKeB77BB-jDoQhq-t8shzrIdnCPg6SP3fgUjxEHKQhmpV-71rRuATfgg8A6lnvgpmVLZeQ1koAsJTs_VRWTIHsu8vLa-nuN-0TFUQUzcKAkk-PPvjEbNxlA-xKkO8pjM52XsSXLLvms5BHOMF6QDGBqzilvjOSZDl2EcZfg/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sekitar awal tahun 2022, bertempat di Pendopo Bupati Situbondo, Jalan Kartini No. 01 Kauman, Dawuhan, Kabupaten Situbondo, Terdakwa menemui KARNA SUSWANDI untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya KARINA SUSWANDE sebagai Bupati Situbondo. <br /><br />Delam pertemuan tersebut KARNA SUSWANDI menawarkan paket pekerjaan kepada Terdakwa namun dengan ketentuan adanya pemberian uang terlebih dahulu kepada KARNA SUSWANDI Atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupi karena sebagai pelaku usaha yang sudah pengalaman sejak KARNA SUSWANDI mash menjabat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bondowoso dan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lumajang, saat itu Terdakwa sudah sering mendapat paket pekerjaan di Kabupaten Bondowoso maupun Kabupaten Lumajang, setelah memberikan wang terlebih dahulu kepada KARNA SUSWANDI<br /><br />Bahwa sekitar 2 minggu setelah pertemuan antara Terdakwa dengan KARNA SUSWANDI tersebut, bertempat di sekitar Pasar Hewan Situbondo, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada KARNA SUSWWANDI melalu EKO PRIONGGO JATI<br /><br />Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2022, KARNA SUSWANDI kembali memerintahkan EKO PRIONGGO JATI untuk meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Atas permintaan itu, Terdakwa langsung mendatangi KARNA SUSWANDI di Pendopo Bupati Situbondo guna menanyakan kebenaran adanya permintaan tambahan uang sekaligus menanyakan paket pekerjaan yang belum juga diperolehnya sehubungan dengan uang Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang sudah diserahkan lebih dulu  <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCzC8ySMgCVL-vldYZHt6s0nf0_0aUTLXHe-lB-AYbX4CIe6ZbOaegkT1WpVCu_FgVGx7jPZ8N9zEzvuuMs5_GERKMZX5C7pJHE-thK6-H_5SefMUVAj0buQwhMUr16mZk9i4KTPVLi_gJl4S0uu4sEEWWUmzQOhdSh7qSNkQrcHNMbXX-v4jlExIV4RQ/s640/Karna.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCzC8ySMgCVL-vldYZHt6s0nf0_0aUTLXHe-lB-AYbX4CIe6ZbOaegkT1WpVCu_FgVGx7jPZ8N9zEzvuuMs5_GERKMZX5C7pJHE-thK6-H_5SefMUVAj0buQwhMUr16mZk9i4KTPVLi_gJl4S0uu4sEEWWUmzQOhdSh7qSNkQrcHNMbXX-v4jlExIV4RQ/w640-h288/Karna.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Karna Siswandi (kanan) dan Eko Priyonggo Jati (kiri)</span><br /></td></tr></tbody></table>KARNA SUSWANDI kemudian membenarkan adanya permintaan tambahan uang sebagaimana penyampaian EKO PRIONGGO JATI, dan KARNA SUSWANDI menegaskan janjinya bahwa Terdakwa akan mendapatkan pakat pekerjaan di Situbondo<br /><br />Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Ki Mangunsarkoro, Terdakwa menyerahkan tambahan wang sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada KARNA SUSWANDI melali EKO PRIONGGO JATI<br /><br />Bahwa satelah KARNA SUSWANDI menerima uang sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dari Terdakwa, KARNA SUSWANDI memerintahkan EKO PRIONGGO JATI untuk mengatur paket pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa. <br /><br />EKO PRIONGGO JATI kemudian memerintahkan stanya di Dinas PUPR Kabupaten Situbondo yakni AGUS YANTO dan ANDRI SETIAWAN untuk menyerahkan file rincian Harga Perkiraan Sendin (HPS) yang sifatnya rahasia, <br /><br />Atas paket pekarjaan yang akan dilelang kepada admin atau perwakilan perusahaan milk Terdakwa, sehingga berdasarkan file rincian HPS tersebut perusahaan milik Terdakwa bisa memenangkan lelang Pakat Pekerjaan yang dikutinya  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjizA3rCPaF3VlKfPPhmb-xdhsqblkUkRbqzLsprOezVVuUFetgPaDSyqWxzURCbMcVJL5aeRK5RXvR851DBskEsaJvs_06z6SMzDoQvWWjtzsRDwIPd4ZxbCeMtdMVagOcNwoRWDZ6Q3KDFmYLfDnt2QqvZ7DVFMk4noBimnC0yLbhe8i4So7H7VGgOIk/s1600/11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjizA3rCPaF3VlKfPPhmb-xdhsqblkUkRbqzLsprOezVVuUFetgPaDSyqWxzURCbMcVJL5aeRK5RXvR851DBskEsaJvs_06z6SMzDoQvWWjtzsRDwIPd4ZxbCeMtdMVagOcNwoRWDZ6Q3KDFmYLfDnt2QqvZ7DVFMk4noBimnC0yLbhe8i4So7H7VGgOIk/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada akhir September 2022, bertempat di Pendopo Bupati Situbondo, KARNA SUSWANDI dan EKO PRIONGGO JATI menyampaikan kepada Terdakwa perihal paket pekerjaan yang akan diatur untuk dikerjakan oleh Terdakwa, yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Curah Tatal-Telaga-Kacep (R350), <br /><br />Namun tawaran itu ditolak oleh Terdakwa karana waktunya sudah terbatas dan lokasinya yang jauh. Kemudian KARNA SUSWANDI menawarkan paket pekerjaan yang berada di dalam Kota Situbondo, namun paket pekerjaan Itu juga ditolak oleh Terdakwa dengan alasan telah ada yang memiliki.<br /><br />Akhirnya Terdakwa meminta kepada KARNA SUSWANDI untuk melaksanakan pekerjaan di Tahun Anggaran 2023, kemudian KARNA SUSWANDI menyepakati permintaan Terdakwa tersebut dan mengatakan koordinasi akan dilakukan oleh EKO PRIONGGO JATI<br /><br />Bahwa sekitar bulan Maret 2023, EKO PRIONGGO JATI menghubungi HELMY AINUR ROFIQ selaku Commanditer CV CITRA BANGUN PERSADA dan mengatakan akan ada e-catalog pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Asembagus-Jangkar (R439) agar diikuti oleh perusahaan Terdakwa.<br /><br />Kemudian HELMY AINUR ROFIQ atas persetujuan Terdakwa meminta staf Terdakwa yaitu RENDY RAHMAN untuk koordinasi dengan ANDRI SETIAWAN selaku staf di Dinas PUPR Kabupaten Situbondo untuk memperoleh fille rincian HPS. Selanjutnya, CV CITRA BANGUN PERSADA mengikuti tender pekerjaan dan akhimya dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Asembagus-Jangkar (R.430) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW4aIzpQklw8y9oqwILnpcxM-OUNw8qT6ttl-KVed2pVWglH6GQV6HQC26OCPXcPzkGnvSkfB_x0hYAwleUM-9hqBHACENz3JOzE6_OEI500HVYH2KLBjUdoNL8HXhAe2rziELh8v-ojaBM_mm2wAjae6zP9vYA6nSy-kjWh6mRtvnC_GjUyvAj4nhKUE/s1280/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW4aIzpQklw8y9oqwILnpcxM-OUNw8qT6ttl-KVed2pVWglH6GQV6HQC26OCPXcPzkGnvSkfB_x0hYAwleUM-9hqBHACENz3JOzE6_OEI500HVYH2KLBjUdoNL8HXhAe2rziELh8v-ojaBM_mm2wAjae6zP9vYA6nSy-kjWh6mRtvnC_GjUyvAj4nhKUE/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas pemberian uang kepada KARNA SUSWANDI melalui EKO PRIONGGO JATI sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), pada sekitar bulan Maret 2023, perusahaan milik Terdakwa yakni CV. CITRA BANGUN PERSADA mendapatkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Asembagus Jangkar (R.439) dengan nilai kontrak Rp9.337.643.500 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada KARNA SUSWANDI bersama-sama dengan EKO PRIONGGO JATI dimaksudkan agar dengan pemberian uang tersebut KARNA SUSWANDI selaku Bupati Situbondo dan EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Situbondo mengatur agar Terdakwa mendapatkan Paket Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, <br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajiban KARNA SUSWANDI selaku penyelenggara negara yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme<br /><br />Perbuatan Terdakwa TJAHJONO GUNAWAN merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 126 ayat (1), Atau Kedua Pasal 606 ayat (1) Jo. Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jen) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Terdakwa Tjahjono Gunawan Pemilik CV. Citra Bangun Persada Diadili Karena Dugaan Korupsi “Dana Investasi Atau Ijon” Proyek Kepada Bupati Situbondo

Terdakwa Tjahjono Gunawan (pakai Masker). Foto BK #Selain Tjahjono Gunawan, 4 Terdakwa lainnya juga diadili dalam perkara yang sama, yaitu R...

»

5 Tersangka Selaku Kontraktor Pemberi Suap Bupati Situbondo Diadili

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhBh2INKsdg61gscTD5-nkvvYFIFH-ohmChqbQl4MYE3013gzyz9rna19Hmsb1idDT1hyphenhyphenwhuuVQFqQ5VEbvExuIoaHJkJFOS2EVcuRR6GdA9U8HtVAqrhyphenhyphenXagFrdBFCT5MRgoY6N9rWP3HTvDQdgZ_g6780_1TSG3AmH9tv4JLvD3jrJYmb3OSG6weQ9w/s4160/IMG20260121093448.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"></a></div><p dir="ltr"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghDC0cl5AyUjQLgOJ0dcPVkp1z20Pw_3x_1KDS9vaynEhuc8iAVUxh1ytxZDc1XleU2vgMwtnVvOm3nGRBoh86fu9HYkn9YLSHWZmU5QHl7Jt-Ht2kwE2a7FPDQLl9KmRMxlDVPS0BsQ_WSa2Ti2YeUGnffOTIEopHWHBYzvspZgipqtvkPE7g_aN4KRk/s1843/IMG_20260121_102851.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1512" data-original-width="1843" height="526" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghDC0cl5AyUjQLgOJ0dcPVkp1z20Pw_3x_1KDS9vaynEhuc8iAVUxh1ytxZDc1XleU2vgMwtnVvOm3nGRBoh86fu9HYkn9YLSHWZmU5QHl7Jt-Ht2kwE2a7FPDQLl9KmRMxlDVPS0BsQ_WSa2Ti2YeUGnffOTIEopHWHBYzvspZgipqtvkPE7g_aN4KRk/w640-h526/IMG_20260121_102851.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">#Kalau Ke- 5 Tersangka Selaku Pemberi Suap Bupati Situbondo Dianggap Dalah, lalu bagaimana dengan Firdaus, Direktur PT. Sunan Muria asal Jember, Dua kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK, yaitu  Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko,; Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo serta Sugeng selaku Direktur CV. Madiun?#</span></h3></span><p></p> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;"><span style="color: #001c31;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #001c31;">.CO</span></b><span style="color: #001c31; font-size: large;"> -</span></div><span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;">Lima Tersangka kasus perkara Korupsi selaku Kontraktor asal Situbondo dan Bondowoso sebagai Pemberi hadiah atau janji dalam pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo sejak tahun 2021–2024 yang disebut dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% kepada (Terpidana) Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo periode 2021-2024 dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid juga Plt sekaligus Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo menjalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 21 Januari 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;">Kelima Tersangka yang dimaksud adalah :</div></span><span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;"><ol><li>Roespandi, Direktur CV. Ronggo</li><li>Adit Ardian Rendy Hidayat, Direktur     CV. Karunia</li><li>Tjahjono Gunawan,Pemilik dan Pengendali CV. Citra Bangun Persada</li><li>Amran Said Ali, Karyawan PT. Airlanggatama Nusantarasakti /Direktur PT.  Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari tahun 2021-2022</li><li>As’al Fany Balda, Wiraswasta/Direktur PT. Badja Karya Nusantara</li></ol></div></span><span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;">Namun bila melihat fakta yang terungkap di persidangan dengan Terdakwa Karna Suswandi dan Terdakwa Eko Prionggo Jati, masih ada beberapa pengusaha Kontraktor yang juga terlibat pemberian uang atau dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% kepada Bupati Situbondo (Terdakwa) Karna Suswandi, yaitu Firdaus, Direktur PT. Sunan Muria asal Jember. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK, yaitu Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;">Kemudiandari Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, Sugeng selaku Direktur CV. Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya, apakah KPK akan kembali melakukan penyidikan baru untuk meret nama-nama tersebut diatas karena terlibat dalam pemberian uang terhadap Bupati untuk mendapatkan proyek di APBD di Situbondo?. (Jen)</div></span></div> </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor 5 Tersangka Selaku Kontraktor Pemberi Suap Bupati Situbondo Diadili

#Kalau Ke- 5 Tersangka Selaku Pemberi Suap Bupati Situbondo Dianggap Dalah, lalu bagaimana dengan Firdaus, Direktur PT. Sunan Muria asal Jem...

»

Sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Dana Pokir DPRD Jatim : Guntur Wahono Anggota DPRD Jatim Bantah Dana Pokir Miliknya Dikelola Ari Hadiyanto

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAbyeXaExOvcMbkKtezLaXBntODRsNZAJpH7fF4IqYhPNUsGxpKCi8MMCVGAb6thXzuLOzNNN_VO4UrRSUYoOEjTMJ9fcS0HwcIstLFXKRm4Fy3O1nczYDoWFVDEn4F7sfFCg7_wJUCpKMxY2MOog3ekpo6CIRvvYgwrAf4UI905AOwETv998dH0-PQVs/s1280/5.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAbyeXaExOvcMbkKtezLaXBntODRsNZAJpH7fF4IqYhPNUsGxpKCi8MMCVGAb6thXzuLOzNNN_VO4UrRSUYoOEjTMJ9fcS0HwcIstLFXKRm4Fy3O1nczYDoWFVDEn4F7sfFCg7_wJUCpKMxY2MOog3ekpo6CIRvvYgwrAf4UI905AOwETv998dH0-PQVs/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Saksi Ari Hardiyanto. Foto BK<br /></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;"><b>#Apakah Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024  akan dihadrikan sebagai Saksi dalam sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Dana Pokir DPRD Jatim, dan akankah terseret jadi Tersangka?#</b></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Handoko Alfiantoro, Ihsan, Dame Maria Silaban, Handry Sulistiawan, Mohammad Fauji Rahmat, Luhur Supriyohadi, Bagus Dwi Arianto dan Syahrul Anwar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang diketua Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Leny Muji Astuti, Lukman Hakim, dan Panitra Achmad Fajarusman, pada Senin, 19 Januari 2026, kembali menggelar sidang perkara Tindak Pidana Korupsi “uang ijon” Dana Hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019 – 2024 milik Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2020 – 2023 sebesar Rp8.369.720.515.064 dengan agenda memeriksa  (mendengarkan keterangan) sebanyak 16 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK yang menyeret 4 orang Terdakwa dalam 3 perkara, yaitu Jodi Pradana Putra (perkara tersendiri, asal Kabupaten Blitar), Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan (satu perkara, asal Tulungagung) dan Terdakwa Hasanuddin (perkara tersendiri, asal Greik) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm9YtpzQ1yQqkXmNEyhAv8Q7o-KSrtY_klCr5rjetTYWPOd0ammjIVDTBU5Y3cTv-bjIltCXSsMH8ApmjIWD5_7h0TVGAi-j85GA3cVE6V7D-y5Spm3sjxEQyepUwwRYVZWT3qWOyDEipe5Fk9-xWRGL_EDoTRax6DBVpJVbjzGlEH4JswPQguGmUN7sc/s1600/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm9YtpzQ1yQqkXmNEyhAv8Q7o-KSrtY_klCr5rjetTYWPOd0ammjIVDTBU5Y3cTv-bjIltCXSsMH8ApmjIWD5_7h0TVGAi-j85GA3cVE6V7D-y5Spm3sjxEQyepUwwRYVZWT3qWOyDEipe5Fk9-xWRGL_EDoTRax6DBVpJVbjzGlEH4JswPQguGmUN7sc/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sementara Saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK diantaranya Ari Hardiyanto (Kontraktor), suami Neny Amalia Sari, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Blitar,; Andri Utomo (Korlap), Johan Tri Waluyo, Anggota DPRD Kabupaten Blitar,; Totok Hariyanto (Korlap),; Bejo, Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung,; Sutani,; Andi,; Qoirul,; Abdul Rohim dan Ari Satria </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Persidangan berlangsung dalam tiga session, yang pertama sidang Terdakwa Jodi Pradana Putra dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Rateh dan Habibulloh dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya<br /><br />Kemudian lanjut session kedua dengan Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Budiarjo setiawan SH., MH, isom Nursalim SH MH, Saiful SH MH, Al Hayu Muthoharoh SH MH, Kartika SH., MH, Adimas Satria Pamungkas SH., MH. Dan pada session ketiga dengan Terdakwa Hasanuddin yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Eddy, dkk</div><div style="text-align: justify;"> <br /><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga:</span><br /><div style="margin-left: 40px;"><b>Sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Dana Pokir DPRD Jatim : JPU KPK Menghadirkan Saksi Kunci Zaenal Afif Subeki</b> - <span style="color: red;"><a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/sidang-perkara-korupsi-uang-ijon-dana.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/sidang-perkara-korupsi-uang-ijon-dana.html</a></span> <br /></div></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg17In-Kz6dKTIZqCQIg4XxFACtUXCPL7w_vlHm5aeNX9o9bAQMmMuOdns2hvnPDkrSDLFTG6_hr5Ixe2-ZEOl5kfrS9m3hNM2yXoLYqAB0WiNKILa8WofBJV1flmhJj3fFNVMIkaeaIBO8916qWEtodXBx9LgM5_szYkSKlHDCf9nBWRu-IwVTbpk6tCo/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg17In-Kz6dKTIZqCQIg4XxFACtUXCPL7w_vlHm5aeNX9o9bAQMmMuOdns2hvnPDkrSDLFTG6_hr5Ixe2-ZEOl5kfrS9m3hNM2yXoLYqAB0WiNKILa8WofBJV1flmhJj3fFNVMIkaeaIBO8916qWEtodXBx9LgM5_szYkSKlHDCf9nBWRu-IwVTbpk6tCo/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dihadirkannya para Saksi ini adalah terkait dengan panyaluran dana Hibah Pokir milik Kusnasi (Almarhum) ke Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Blitar, Tulungagung dan Gresik melalui Terdakwa. Termausk di beberapa Kabupaten Daerah melaui Korlap/Koordinatornya masing-masing <br /><br />Alurnya, dari Kusnadi (Almarhum) ke para Terdakwa dengan “uang Ijon” sebesar 20% yang dibayar dimuka (untuk mendapatkan hibah Pokir Tahun Anggaran 2020, para Terdakwa menyetor atau diminta terlibuh dahulu di tahun 2019, dan begitu seterusnya). Dari para Terdakwa kemudian kepada para Saksi yang mencari Pokmas sebesar 10% (dibayar setelah dana Pokir cair). Lalu sebelum disalurkan ke Pokmas dipotong lagi 5%. Sehingga total “Uang Ijon” mulai dari Dewan hingga ke Pokmas sebesar 35% <br /><div style="text-align: justify;"> </div>“Sebenarnya kami ini adalah tumbal. Sudah rugi ratusan juta. Kami sudah diminta terlebih dahulu sebelum dana hibah cair. Untuk tahun 2023, kami sudah diminta uang dan kami menyetor. Dana hibah tidak dapat dan uang kami pun tidak kembali sekarang malah jadi Terdakwa. Kalau memang mau adil, jangan hanya kami tapi semua Korlap (Koordinator Lapangan) dan Koordinator Hibah harus jadi Tersangka. Untuk hiba milik Pak Kusnadi bukan hanya kami empat tapi ada 17 orang dan itu terungkap dalam persidangan. Kenap hanya kami ber empat. Apakah ini adil namnya,” kata para Terdakwa kepada beritakorupsi.co dari balik jeruju besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 19 Januari 2026.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyMTdfk0OJOl3XAIQpiuCHY6yO2ViYNw5H-bbBulKdaVVbdARzK4jujmuZYBdGQW2UZApXJ7i-OcdLWzpR-EoQKjYnIAD6RLK41AkZ8mWuMHXzT6vfWgpBZpKp7QLm2gIcY4uZv4DSj9LO31TzJgnmAWqlteJT47m_MNuez6wnN8ctyAhaj_9jbtkvG14/s640/10.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="360" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyMTdfk0OJOl3XAIQpiuCHY6yO2ViYNw5H-bbBulKdaVVbdARzK4jujmuZYBdGQW2UZApXJ7i-OcdLWzpR-EoQKjYnIAD6RLK41AkZ8mWuMHXzT6vfWgpBZpKp7QLm2gIcY4uZv4DSj9LO31TzJgnmAWqlteJT47m_MNuez6wnN8ctyAhaj_9jbtkvG14/w360-h640/10.jpg" width="360" /></a></div>“Sebenarnya di kami tidak sampai sepuluh persen (10%), antara tiga hingga lima persen (3-5%), kalau dilapngan bisa sampai lima persen (5%). Karena uang yang kami setor itu kan pinjaman. Kami diminta uang pada bulan Pebruari 2020 sedangkan Hibah Pokir baru cair Maret 2021.. Satu tahun bunga pinjaman kan harus bayar. Untuk tahun 2023 kami sudah diminta uang dan kami sudah setor tapi kan kami tidak dapat. Kami tagih uang kami tidak dekembalikan dan sekarang Pak Kusnadi sudah meninggal. Sebenarnya kami tidak ada untung malah rugi, tidak dapat hiba, uang tidak kembali malah jadi Terdakwa,” ucap para Terdakwa dengan nada kecewa<br /><br />Sementara dalam persidangan terungkap dari pengakuan Saksi Ari Hardiyanto (Kontraktor), suami Neny Amalia Sari, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Blitar kepada Majelis Hakim. Bahwa hibah Pokir yang disalurkan Saksi Ari Hardiyanto, ternyata bukan hanya milik Kusnadi (Almarhum) selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 melalui Terdakwa Jodi Pradana Putra tetapi juga hibah Pokir milik Guntur Wahono, SE selaku anggota DPRD Jatim (dan 2019-2024) dari Dapil Blitar sebesar 5 miliar rupaih<br /><br />Dana hibah Pokir yang dikelola Saksi Ari Hardiyanto untuk pekerjaan Infrastruktur di Dinas PU Kabupaten Blitar dengan nilai 50 bahkan dibawah 50% dari pagu anggaran. Mendengar itu, Majelis Hakim pun heran karena pengakuan Saksi, anak mantan Kepala Dinas PU ini. <br /><br />"Tahun 2020 menerima anggaran dana hibah 1,150 miliar. Tahun 2021 sekitar 1,475 miliar. Lupa berapa jumlah proyeknya, tapi rata-rata infrastruktur di PU," jawab Saksi Ari Hardiyanto<br /><br />"Semuanya dua miliar enam ratus dua puluh lima juta," sambung JPU KPK<br />“Dia BAP Saksi, tahun 2021 ada 113 proyek di Dinas PU Cipta Karya dan 118 di PU Bina Marga," lanjut JPU KPK membacakan isi BAP Saksi pada saat di penyidikan. Dan tidak dibantah Saksi<br /><br />“Ternyata semua hanya ngambil untung. Kalau perkejaan dibawah 50% bagaimana itu hasilnya. Apakah tidak ada pemeriksaan dari Dinas,” tanya Ketua Majelis Hakim, dan dijwab Saksi Ari Hardiyanto “tidak pernah.”  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga:</span></div><div style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><b>Perkara Korupsi “Uang Ijon” Dana Pokir DPRD Jatim Disidangkan : Apakah JPU KPK Dapat Mengungkap Misteri Dana Hibah APBD? - </b> <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/perkara-korupsi-uang-ijon-dana-pokir.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/perkara-korupsi-uang-ijon-dana-pokir.html</a><br /><br /><b>Empat Terdakwa Korupsi “Uang Ijon” Dana Hibah Pokir Milik Ketua DPRD Jatim Diadili</b> - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/empat-terdakwa-korupsi-uang-ijon-dana.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/empat-terdakwa-korupsi-uang-ijon-dana.html</a></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkibx4pO3w11eaajoTETeJkL9NdBrLIA9WResM1g0-uRGSCB_YS9NokRHCqZ5Cm3TlfFFKg820K-0LISF_pHQfhhbUhvAuKwqLEMUEffD4aFM0WiU4ts9_V834UV6UXbD5ybqhSCKTD2igzLdngo-8jkJezE98gThg3Y4h4gKsFz_G4EBd0W0vSzPtlCo/s1280/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkibx4pO3w11eaajoTETeJkL9NdBrLIA9WResM1g0-uRGSCB_YS9NokRHCqZ5Cm3TlfFFKg820K-0LISF_pHQfhhbUhvAuKwqLEMUEffD4aFM0WiU4ts9_V834UV6UXbD5ybqhSCKTD2igzLdngo-8jkJezE98gThg3Y4h4gKsFz_G4EBd0W0vSzPtlCo/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Ketua Majelis Hakim pu menanyakkan JPU KPK tentang status Saksi Ari Hardiyanto. “Bagiaman statusnya ini.”. di jawab JPU KPK “Belum”. Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan JPU KPK agar memeriksan Saksi Ari Hardiyanto lebih lanjut.<br /><br />Terkait dana hibah Pokir milik Guntur Wahono, SE selaku anggota DPRD Jatim (dan 2019-2024) sebesar 5 miliar rupaih seperti yang akui Saksi Ari Hardiyanto kepada Majelis Hakim, hal itu dibantah oleh Guntur Wahono, SE kepada beritakkokrupsi.co melalui pesan WhastApp maupun telepon<br /><br />“Tidak, Mas... tidak ada yg (yang) ditangani mas Ari...," kata Guntur melalui pesan</div><div style="text-align: justify;">"Tidak ada, Bang, sudah saya jelaskan semua di KPK," lanjunnya<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Namun yang tak kalah menarik adalah terkait dengan salah seorang wanita muda dan cantik, yaitu Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, yang menurut salah seorang sumber beritakorupsi.co, bahwa pernikahan Kusnadi (almarhum) dengan Fujika Senna Oktavia pada tahun 2018 setelah Fujika Senna Oktavia bercerai dengan suami pertamanya di tahun yang sama di PA Lamongan. Dan pada tahun 2020, mantan suami Fujika Senna Oktavia diangkat oleh Kusnadi (almarhum) menjadi Direktur di PT KUS milim Kusnadi (Almarhum) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsFl0-HyBlBBz47Oi-ZP7BfZ7clnRKpMzr5O7YxvikpCD89UkmjPDBs_qb6ZQJuHdGXUyJ1ZW0DohQcSOeP6h9nHF6Z2soSsfiz1Fd_xR8V17L9W-szltH_TIzBeePI5B6E7kuEM0V47XLM8egA9MGA4ehIoBHph-oezUii0yeHmKwG7uVRz29nxycc_U/s640/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsFl0-HyBlBBz47Oi-ZP7BfZ7clnRKpMzr5O7YxvikpCD89UkmjPDBs_qb6ZQJuHdGXUyJ1ZW0DohQcSOeP6h9nHF6Z2soSsfiz1Fd_xR8V17L9W-szltH_TIzBeePI5B6E7kuEM0V47XLM8egA9MGA4ehIoBHph-oezUii0yeHmKwG7uVRz29nxycc_U/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sumber menjelasakan. Pada tahun 2020, dana pokir milik Kusnadi (Almarhum) selaku Ketua DPRD Jatim disalurkan langsung oleh Kusnadi (Almarhum). Namun sejak tahun 2021-2023 bukan lagi melalui Kusnadi (Almarhum) melainkan melalui Fujika Senna Oktavia<br /><br />“Mereka menikah tahun 2018, tapi Pak Kus tidak tau kalau Fujika Senna Oktavia ini sudah menikah. Setelah menikah, mereka tinggal di Apartemen Gunawangsa yang di Merr. Sejak tahun 2021, hibah Pokir milik Pak Kusnadi sudah melalui Fujika Senna Oktavia,” ucap sumber, Senin, 19 Januari 2026<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Fujika Senna Oktavia akan dihadirkan sebagai Saksi untuk 4 Terdakwa (Jodi Pradana Putra, Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan serta Hasanuddin) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi “uang ijon” Dana Hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019 – 2024 milik Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim? Dan apakh Fujika Senna Oktavia akan terseret sebagai Tersangka?<br /><br />Menanggapi hal itu, JPU KPK mengatakan, bahwa Fujika Senna Oktavia akan dihadirkan sebagai Saksi, namun apakah akan jadi Tersangka, itu adalah kewenangan penyidik<br /><br />“(Fujika Senna Oktavia) dipanggil jadi Saksi tapi belum minggu ini,” jawan JPU KPK seusai sidang, Senin, 19 Januari 2026. (*) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Dana Pokir DPRD Jatim : Guntur Wahono Anggota DPRD Jatim Bantah Dana Pokir Miliknya Dikelola Ari Hadiyanto

Saksi Ari Hardiyanto. Foto BK #Apakah Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024  akan dihadr...

»

BREAKING NEWS: Maidi, Walikota Madiun Diamankan KPK Terkait Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7qxhdtmN2oWKy-VI5pBhLWZoUVww3d0F0tXVP4bnrs500gcxS7gR7U_Yl8BdetSPF1YjvsnQgtb_W6ubtvTfB4uv-U0_KrAsweRQWLX9UyDRGGJ2i7FMQ8dvtb5CT_c0SvE5XJ3Gyez-7WD89fI2-xdQ38_aFpUIhP5t10k0-QqKomgkBrxPuoHTUwKA/s275/images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="183" data-original-width="275" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7qxhdtmN2oWKy-VI5pBhLWZoUVww3d0F0tXVP4bnrs500gcxS7gR7U_Yl8BdetSPF1YjvsnQgtb_W6ubtvTfB4uv-U0_KrAsweRQWLX9UyDRGGJ2i7FMQ8dvtb5CT_c0SvE5XJ3Gyez-7WD89fI2-xdQ38_aFpUIhP5t10k0-QqKomgkBrxPuoHTUwKA/w640-h426/images.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak cepat dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur, pada Senin, 19 Januari 2026, yang mengamankan Maidi selaku Walikota Madiun bersama belasan orang lainnya.<br /><br />Berdasarkan keterangan resmi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, tim penyidik KPK mengamankan total 15 orang dan ratusan uang sebagai barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan atau OTT tersebut. Dari jumlah itu, sembilan orang termasuk Maidi Wali Kota Madiun dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut<br /><br />KPK mengonfirmasi bahwa operasi ini diduga berkaitan dengan praktik penerimaan fee proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. <br /><br />“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” kata Budi Prasetyo <br /><br />Dalam OTT tersebut, tim penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan aliran dana yang sedang diselidiki.<br /><br />Saat ini, semua pihak yang diamankan penyidik KPK masih berstatus terperiksa. Berdasarkan ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum seperti penetapan tersangka, penahanan atau langkah hukum lainnya. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum secara resmi mengumumkan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.<br /><br />Penangkapan ini menjadi sorotan publik karena menyasar figur kepala daerah yang memiliki peran penting dalam pemerintahan lokal. Dugaan korupsi terkait proyek pemerintah dan dana CSR menjadi topik hangat di masyarakat, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. <br /><br />Kasus OTT di Kota Madiun di awal tahun 2026 ini semakin  menambah daftar hitam kepala daerah (Bupati/Walikota) di Jawa Timur yang terseret dalam pusaran Korupsi hingga tertangkap KPK mejadi 22 orang. (*)<br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor BREAKING NEWS: Maidi, Walikota Madiun Diamankan KPK Terkait Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR

BERITA KORUPSI .CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak cepat dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur...

»