BERITAKORUPSI.CO

Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG-q0CAS3bloDoEqySD4JLWKAlgD4-efj2Hpc2OUTk-J-aozDewJhAksKC4KrnfEappUGikupGAAR_2ysR5r6sdJNuCd1yb9_Szo56RZAHOmlMPVQseE1iYqos8RX9kYUsabvbi_-AMyo/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG-q0CAS3bloDoEqySD4JLWKAlgD4-efj2Hpc2OUTk-J-aozDewJhAksKC4KrnfEappUGikupGAAR_2ysR5r6sdJNuCd1yb9_Szo56RZAHOmlMPVQseE1iYqos8RX9kYUsabvbi_-AMyo/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Gara-gara uang cash back sebesar 1,25 persen dari hasil proyek pembangunan kapal perang SSV Filipina yang dikerjakan oleh PT PAL, 3 pejabat BUMN ini harus meringkuk di penjara dan diadili sebagai terdakwa Korupsi. Ketiganya adalah, M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL) Tragisnya, Firnansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana, saat ini tak lagi duduk di kursi empuk diruangan ber AC, dan bahkan tidak lagi Sebelum persidangan dimulai, dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor, dengan pengawalan dari Gegana Polda Jatim, terkait Cash Back, Firmansyah Arifin atau lebih akrab dipanggil Arifin, Saiful Anwar (Saiful) dan Arif Cahyana (Arif), kepada beritakorupsi.co mengatakan bahwa, Cash Back tersebut adalah untuk Dana Komando, termasuk uang sebesar US163,102.19, dan Dana Komando sudah lama berlangsung dan tidak ada bukti penyerahan. “Cash Back itu bukan untuk Direksi tetapi untuk Dana Komando, termasuk uang US 163,102.19 Dollar yang sudah diserahkana Komando sudah lama,” kata ketiganya. Saat ditanya istilah Dana Komando dan bukti penyerahan, Arifin, Arif dan Saiful mengatakan bahwa, istilah Dana Komando atau DK adalah dari TNI AL. “Istilah DK itu ya dari mereka,” jawab Firman. “Tidak dikasih bukti dan tidak mau. Ditrasfer pun juga nggak mau, harus kontan. Saya nggak ingat namanya, tetapi diruangan itu ada 4 orang. Ada PNS ada juga TNI,” Arif menimpalin. “Ia seperti apa yang kita jelaskan dalam persidangan kemaren itu, ia seperti itu. Kalau saya, sudah terbuka,” lanjut Saiful. “Cash Back tidak ada sepeserpun untuk Direksi, saya tau. Kalau tidak ada Dana Komando, tidak ada Cash Back dan tidak aka nada kasus ini. Ini akibat ketidak berdayaan kami,” tambah Arif. Dan hari ini, Senin, 14 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, menyeret Ketingayan kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH, yang dibantu dengan 2 anggota Majelis Hakim yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadilinya, dengan masing-masing perkara terpisah. Dalam persidangan, terdakwa Firmansyah Arifin dan terdakwa Saiful Anwar didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya diantaranya, Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira. Sementara terdakwa Arif Cahyana didampingi PH-nya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto, semuanya dari kantor Susilo di Jakarta. Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar (disidangkan bersamaan namun perkara terpisah dan Arif Cahyana sidang tersendiri.red) mengetahui atau patut diduga bahwa, perbuatannya bersama-sama dengan Saiful Anwar dan Arif Cahyana, yang telah menerima hadiah berupa uang “cash back” dari Kirana Kotama dan Agus Nugroho, diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar, telah menyetujui pemberian fee agen, kepada Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, yang ditunjuk PT PAL Indonesia, sebagai Eksklusif agen untuk memperoleh kontrak pembangunan kapal SSV dari Departement of National Defense of the Republic of Philippine ( DND Philippines), yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama PT PAL dan Saiful Anwar, Direktur Keuanagan. Menurut JPU KPK, selaku penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6, Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta, bertentangan dengan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/11/2016 tentang penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyebutkan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi. “Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK Anehnya, dari surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, ternyata para Direksi PT PAL akan mendapatkan uang “cash back” sebesar 1,25 persen, dari fee agen Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, terkait proyek kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) yang dikerjakan oleh PT PAL untuk pemerintah Filipina. Dari surat dakwaan JPU KPK terungkap pula bahwa, uang Cash Back yang sudah diterima oleh PT PAL adalah sebesar US188,102,19 ribu Dollar, yang terdiri dari, US163,102,19 Dollar sudah diterima oleh PT PAL, pada 2015 oleh Imam Sulistiyanto dari Kirana Kotama, Pemilik PT Perusa Sejati. Dan uang sebesar US25.000 Dollar, diterima pada tanggal 30 Maret 2017, oleh Arif Cahnaya dari Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati, sekaligus sebagai “pintu masuk” Ketiga pejabat perusahaan milik negara ini ke jeruji besi yang sudah disediakan oleh KPK bagi para Koruptor. Terkait uang sebesar US163,102,19 Dollar, dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Agus Nugroho selaku perantara Suap terungkap, bahwa uang US163,102,19 Dollar itu, sudah disetorkan kepada TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap, oleh Imam Sulistiyanto, yang saat itu menjabat sebagai Direktru Keuangan dan Arif Cahyana. “Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas (Pemegang Kas) menolak pembayaran Dana Komando jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” kata Arif Cahyana kepada Majelis Hakim, saat dipersidangan (Jumat, 14 Juli 2017). Dari surat dakwaan JPU KPK, terkait cash back yang sudah diterima PT PAL adalah  cash back termin I. JPU KPK menyatakan, pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto, menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian, lanjut JPU KPK, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 Dollar, kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine. Selanjutnya, pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8. Dan pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation. Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar. Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama. Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017. Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah US25.000 dolar dari Elfi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama. Sekitar pukul 12.00 WIB dihari yang sama, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, mengabarkan akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur. Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, kedaunya bertemu di ruang rapat lantai 2, dan Agus Nugroho kemudian menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25.000 Dolar. Sebelum uang tersebut tiba dikantor PT PAL, Kedaunya langsung diringkus KPK.  </div>
tidur nyeyak di atas Spring Bed, melainkan tidur dibalik jeruji besi alias penjara, dan saat ini, duduk dikursi pesakitan dengan “menyandang gelar” terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. 
<div style="text-align: justify;">
Kepada beritakorupsi.co, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi. “Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

berita korupsi .co – Gara-gara uang cash back sebesar 1,25 persen dari hasil proyek pembangunan kapal perang SSV Filipina yang dikerja...

3 Pejabat PT PAL Dalam Kasus Korupsi OTT, Diadili Tanggal 14 Agustus 2017

01.03 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPgn5zxZtVqb7aAa43Esikndk-N2VcJOwJm7kpJ4ZJj3rzc5ygngTAIM7N-4g8EPOe5dJ2rK46WfwLNDt4N7LoNMJxYTEJgdaOKTm02F7O8CWMUXJTHsCRv4zUOGrrC_OCny5UOfbj2pQ/s1600/page.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">#Akankah Terungkap, Nama Sipenerima Dana Komando Dalam Persidangan Dari 3 Terangka ?#</a></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPgn5zxZtVqb7aAa43Esikndk-N2VcJOwJm7kpJ4ZJj3rzc5ygngTAIM7N-4g8EPOe5dJ2rK46WfwLNDt4N7LoNMJxYTEJgdaOKTm02F7O8CWMUXJTHsCRv4zUOGrrC_OCny5UOfbj2pQ/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPgn5zxZtVqb7aAa43Esikndk-N2VcJOwJm7kpJ4ZJj3rzc5ygngTAIM7N-4g8EPOe5dJ2rK46WfwLNDt4N7LoNMJxYTEJgdaOKTm02F7O8CWMUXJTHsCRv4zUOGrrC_OCny5UOfbj2pQ/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket.Foto Atas, Humas Pengadilan Tipikor, DR. Lufsiana dan foto bawah, Ketiga terangka</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;">    </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Tiga Pejabat PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Indonesia yakni, Direktur Utama (Dirut), Direktur Desain dan Teknologi sekaligus Direktur Keuangan dan General Keuangan, akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, pada Senin, 14 Agustus 2017 
 Ketiga pejabat perusahaan milik negara (BUMN) ini diantaranya, M. Firmansyah Arifin (Dirut PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL), akan diadili oleh 3 Majelis Hakim, dalam sidang perkara kasus Korupsi suap, yang terseret dalam  Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 30 Maret 2017, yang dilakukan oleh KPK terhadap Arif Cahyana bersama terdakwa Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati (sudah di Vonis). Hal itu seperti yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, DR. Lufsiana, saat ditemui wartawan beritakorupsi.co di ruang kerjanya lantai 2 Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 12 Agustus 2017. DR. Lufsiana menjelaskan, bahwa ketiga pejabat PT PAL itu akan disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama, dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara dengan terdakwa, Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati). “Ia, sidangnya tanggal 14 Agustus 2017, atas nama Firmansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana. Ketua Majelisnya tetap yaitu, Hakim Tahsin. SH., MH; DR. Lufsiana dan DR. Andriano. Perkaranya masing-masing,” kata pria asal Palembang ini. Tersangka M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL (Persero) Indonesia dan tersangka Saiful Anwar, Direktur Keuangan PT PAL, terseret “kelingkaran hitam” kasus Korupsi, setelah terlebih dahulu, KPK “meringkus” tersangka Arif Cahyana, yang menerima “uang suap” sebesar US25.000 Dollar dari Kirana Kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, dengan perantaraan, terdakwa Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati pada tanggal 30 Maret 2017, terkait Chas Back sebesar 1,25 persen sebagai fee agen dari Ashanty Sales Inc, terkait penjualan 2 unit kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Persero) Indonesia dengan pemerintah Fhilipina. Namun, Agus Nugroho, (Direktur Umum PT Perusa Sejati), sudah disidangkan dan di Vonis pidana penjara selama 2 tahun, oleh Majelis Hakim. Terdakwa Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati, adalah menjadi perantara “suap” terhadap Direksi PT PAL melalui Arif tersangka Cahyana. 
Dalam fakta persidanagan sebelumnya, dengan terdakwa Agus Nugroho, bahwa uang Chas Back yang sudang diterima oleh PT PAL terkait  fee agen Ashanty Sales Inc melalui Kirana Kotama, sebesar US188.102,19 Dollar, termasuk penyerahan uang Chas Back sebear US163.102,19 Dollar oleh Kirana Kotama kepada Imam Sulistiyanto, di Lobby Eka Hospital BSD Central Business District Lot, IX, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan, pada Januari 2015. Dan US25.000 Dollar, diterima Arif Cahyana dari Agus Nugroho, pada 30 Maret 2017, sekaligus menjadi “pintu masuk” para tersangka ke ruang tahanan KPK. Yang lebih menarik dari perkara ini, seperti yang terungkap dalam persidangan adalah, adanya Dana Komando antara PT PAL dengan TNI AL. Besarnya dana Komando yaitu, 8 persen dari nilai kontrak, antara PT PAL dengan TNI AL, seperti yang ungkapkan Saiful Anwar, kepada Majelis Hakim. Kemuadian, Dari keterengan Firmansyah Arifin, Arif Cahyana dan Imam Sulistiyanto, mantan Direktur Keuangan PT PAL, yang sekarang menjabat Dirut PT DOK, menjelasakan kepada Majelis Hakim, bahwa dana sebesar US163.102,19 Dollar sudah disetorkan ke TNI AL di Mabes TNI AL Cilngkap oleh, Saiful Anwar dan Arif Cahyana. “Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas menolak pembayaran Dana Komando, jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” kata Arif Cahyana kepada Majelis Hakim, saat dipersidangan (Jumat, 14 Juli 2017). Anehnya, Firmansyah Arifin, Imam Sulistiyanto, Saiful Anwar dan Arif Cahyana, tak menyebutkan siapa nama peneriam Dana Komando yang dimaksud. Apakah para pejabat perusahaan milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini benar-benar lupa ? Tidak tahu ? Atau pura-pura tidak tahu ?. Apakah dalam persidangan kali ini, setelah para tersangka diadili sebagai terdakwa, akan lebih terbuka kepada JPU KPK terlebuh kepada Majelis Hakim, atau akan tetap menjadi “lupa” ? Fakta-fakta Yang Terungkap Persidangan Sebelum  Arif Cahyana dan Agus Nugroho, ditangkap oleh Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 30 Maret 2017 siang, sekira pukul 09.00 WIB di hari yang sama, Agus Nugroho menerima pesan melalui WhatsApp, yang isinya memberitahukan bahwa, Arif Cahyana sudah di Jakarta, dan akan menemui Agus Nugroho, setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. Kemudian, Agus Nugroho pun mengambil 1 buah amplop coklat berisi uang sebesar US25.000 dolar dari Elvi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana Kotama. Sekira pukul 12.00 siang (30 Maret 2017), Agus Nugroho kembali menerima pesan Melalui WhatsApp dari Arif Cahyana, yang memberitahukan akan menemui Agus Nugroho di kantor PT Perusaha Sejati. Agus Nugroho pun kemudian memberikan alamat kantor PT Perusa Sejati, di Jalan MT Haryono, Kavling X, Jakarta Timur, kepada Arif Cahyana.  Setelah Keduanya bertemu di ruang rapat lantai 2 kantor PT Perusa Sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop berwarna Coklat yang berisi uang sebesar US25.000 dolar, kepada Arif Cahyana. Dan selanjutnya, Kedaunya pun ditangkap oleh Tim KPK. Dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Saiful Anwar, Imam Sulistiyanto (mantan Direktur Keuangan yang sekarang menjabat Dirut PT DOK), Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin, dengan terdakwa Agus Nugroho, dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa uang sebesar US25.000 dollar adalah sebagai Chas Back yang diteriam PT PAL dari Ashanty Sales Inc. Selain itu, Saiful Anwar juga mengungkapkan dalam persidangan, adanya Dana Komando (KD) sebesar 8 persen dari nilai kontrak, apa bila ada proyek kerja sama, antara PT PAL dengan TNI AL. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Imam Sulistyanto, Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin  menjelaskan bahwa, uang sebesar US163 dollar, sudah diserahkan kepada Pekas TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap. Sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa, Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL, dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, Dan agen agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015. Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia bahwa, DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, serta perhitungan  cost stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina. Setelah perhitungan cost cost structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy, adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya. Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto, menyetujui perhitungan cost structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina, dengan harga penawaran per kapal sebesar US43.262.556 dollar. 
Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina, melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL, sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL, dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto, merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL. Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina, pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar US65.228.888,7 dollar ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero. Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina, pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore. Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back dari agen yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales, sesuai kesepkatan. Kemudian, Imam Sulistyanto, menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag, berisi uang sebesar US163.102,19 Dollar kepada Imam Sulistyanto. Kemudian Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah. Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar US36.029.392,85 Dollar kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh m. Firmansyah Arifin. Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar US36.029.392,85 Dollar. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya cashback sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty sales. Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa, Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar US25.000 dolar dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL. Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk menyerahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.000 dolla di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama. Sehari kemudian, yakni, pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus menyerahkan uang sebesar US25.000 dolar kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana. 
Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima, tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2017, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang. Namun sial, sebelum uang tersebut “dinikamti” oleh Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana setelah menerima dari Agus Nungroho, pada 30 Maret 2017, Keduanya ditangkap Tim KPK.  (Redaksi)

News Tipikor 3 Pejabat PT PAL Dalam Kasus Korupsi OTT, Diadili Tanggal 14 Agustus 2017

#Akankah Terungkap, Nama Sipenerima Dana Komando Dalam Persidangan Dari 3 Terangka ?# Ket.Foto Atas, Humas Pengadilan Tipikor, D...

27 Ribu Ton Garam Asal Australia Tiba Di Pelabuhan Tanjung Perak

00.50 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBclydjA2px4C8R38d-v3uuNH_koQRyFf0zqUDE6FQhAN6mz4bcs4XC0mG87L4jLAVxSsqCdg-iijNa1xkffqAE_Rn6Ca6JImD9wrL_sUdBEoABXfEV224D-2R9ybr6Yq90z2QWun7X5M/s1600/pt-garam.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="471" data-original-width="900" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBclydjA2px4C8R38d-v3uuNH_koQRyFf0zqUDE6FQhAN6mz4bcs4XC0mG87L4jLAVxSsqCdg-iijNa1xkffqAE_Rn6Ca6JImD9wrL_sUdBEoABXfEV224D-2R9ybr6Yq90z2QWun7X5M/s640/pt-garam.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto: PT Garam</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Akibat kelangkaan dan harga Garam konsumsi di pasaran akhir-kahir ini menjadi masalah baru bagi masyarakat, Pemerintah Indonesia pun akhirnya membeli garam dari luar negeri. Pada Sabtu, 12 Agustus 2017, sekira pkl 08.00 WIB, sebanyak 27 ribu ton Garam konsumsi berkadar NaCl sekitar  97 persen, yang di Impor oleh pemerintah melaui PT Garam (Persero) Indonesia dari Australia, tiba di terminal Jamrud Utara,  Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, oleh PBM Sinar Duta Persada, dengan menggunakan Kapal MV Golden Kiku. Dengan kedatangan Garam Impor ini, diharapkan dapat mendistorsi harga garam di pasaran secara step by step menurun di kisaran harga Rp 4.500 - 5.000 /Kg dan berangsur di kisaran 4.000 /Kg smpai end user (konssumen). 
 Hal itu seperti yang disampaikan Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Garam (Persero) Indonesia, Hartono, saat dihubungi beritakorupsi.co melalui telepon selulenya, pada Sabtu, 12 Agustus 2012. Hartono menjelaskan, Garam konsumsi berkadar NaCl sekitar 97 persen, sebesar 75 ribu ton pemerintah adalah, penugasan dari pemerintah, untuk diprioritsakan kepada IKM (Industri Kecil dan Menegah), dengan pemasukan di 3 pelabuhan yaitu, Ciwandan – Banten, Jawa Barat, sebanyak 25 ribu ton, Tanjung Perak - Surabaya sebanyak 27.500 ton dan Belawan – Medan,  sebanyak 22 ribu ton, yang dijadwalkan tiba pada tanggal, 22 Agustus 2017. “Impor Garam bahan baku untuk Garam konsumsi, dengan kadar NaCl paling sedikit 97 persen sebesar 75.000 ton, adalah Penugasan dari Pemerintah, untuk diprioritaskan pada IKM dengan pemasukan di 3 Pelabuhan yaitu, di Ciwandan - Banten sebanyak 25.000 ton yang sudah datang tanggal, 10 Agustus 2017 pukul 03.00 WIb, dengan Kapal MV. Eco Destiny. Pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya sebanyak 27.500 ton, yang datang tanggal 12 Agustus 2017 pukul 03.00 WIB, dengan Kapal MV. Golden Kiku dan Pelabuhan Belawan – Medan, dijadwalkan tiba tanggal, 22 Agustus 2017 sebanyak  ribu ton, dengan kapal MV. Uni Challenge,” kata Hartono menjelaskan. “Dengan kedatangan garam impor ini diharapkan dapat mendistorsi harga garam di pasaran step by step menurun di kisaran end user 4.500 - 5.000 /Kg dan berangsur di kisaran 4.000 /Kg smpai end user,” lanjutnya. Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah sebanyak 27 ribu ton garam yang sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dapat mengatasi kelangkaan dan harga Garam Konsumsi yang terjadi saat ini. Hartono mengakui, belum dapat mengatasi, namun paling tidakm dapat menstimulus untuk mendistorsi harga garam yang melambung tinggi. “Belum, tetapi minimal bisa menstimulus untuk mendistorsi harga garam yang melambung tinggi, dan akan diprioritaskan ke IKM,” ujarnya. Terkait pendistribuasian Garam trsebut, Hartono menjelaskan, pihaknya menunggu data dari Disperindag masing-masing Kabupaten/Kota, unntuk mengajukan kuota. “Kita menunggu data dari Disperindag masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Jatim, sebagian Jateng dan Kalbar, untuk mengajukan kuota, terus kita rekap. Kalau melebihi kuota yang ada, akan kita proposionalkan dan kita jual di toko gudang kita,” pungkasnya. Pendistribusaian Garam Konsumsi seperti yang disampaikan Hartono, perlu mendapat pengawasan dari berbagai pihak, agar tidak menjadi masalah baru bagi masyarakat.  (Redaksi)

Pemerintahan Regional 27 Ribu Ton Garam Asal Australia Tiba Di Pelabuhan Tanjung Perak

Foto: PT Garam berita korupsi .co – Akibat kelangkaan dan harga Garam konsumsi di pasaran akhir-kahir ini menjadi masalah baru bagi mas...

Terdakwa Perantara Korupsi Suap OTT PT PAL, Divonis 2 tahun Penjara

00.43 beritakorupsi 0

#Dalam Putusan Majelis Hakim Terungkap, PT Perusa Sejati Adalah, Perusahaan Yang Bergerak Dibidang Pengadaan Alat-alat Pesawat Terbang Khusunya Milik TNI AU# 
  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQI30w8z8Z0RAPYJubTHgj-c70IqXTIPA2logQlGjw8YwcHGUpq9JaYnHP91xTr_f9sHubl5H652jX5q9bX1rElInFRVTP4PSpeONYpDjYApZSQaesQlM_2ocusRuAjQU4VuoWqtxlI7k/s1600/IMG20170811171454.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQI30w8z8Z0RAPYJubTHgj-c70IqXTIPA2logQlGjw8YwcHGUpq9JaYnHP91xTr_f9sHubl5H652jX5q9bX1rElInFRVTP4PSpeONYpDjYApZSQaesQlM_2ocusRuAjQU4VuoWqtxlI7k/s640/IMG20170811171454.jpg" width="640" /></a></div>
 beritakorupsi.co - Sidang kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada 30 Maret 2017, dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar, terkait penjualan kapal perang SSV (Strategic sealift vessel), antara PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Indonesia, dengan pemerintah Fhilipina, dengan terdakwa, Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati), telah “finis”. Sebab, Majelis Hakim, yang di Ketuai Hakim Tahsin., SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock yakni, Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana, telah membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa, Agus Nugroho, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Sulistyono dan Andrianus, dari LBH Trisakti Jakarta, serta dihadiri  JPU (Jaksa Penuntut Umum) Hendra dan Roni, dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), pada Jumat, 12 Agustus 2017. Terdakwa Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati), diseret JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya, setelah “diringkus” terlebih dahulu oleh KPK, pada tanggal 30 Mret 2017, bersama Arif Cahyana, dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar, terkait pemberian Cash Back sebesar 1,25 persen dari Ashanti Sales Inc, melalui Kirana kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, kepada Direksi PT PAL atas penjualan 2 unit Kapal Perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Persero) Indoneisa dengan pemerintah Fhilipina. Dalam kasus ini, terdakwa memang tidak sendirian. Karena, juga menyeret Direktur Utama PT PAL (Firmansyah Arifin),; Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar dan Arif Cahyana, General Keuangan (dalam perkara terpisah). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Agus Nugroho diangkat sebagai Direktur umum dan Bambang Sunyoto selaku Direktur Utama PT Perusa Sejati, atas persetujuan Kirana Kotama selaku perwakilan Ashanty Sales Inc di Indonesia, sauatu korporasi yang menjadi agen membantu PT PAL (Persero) Indonesia dalam mendapatkan penjualan kapal SSV (Strategic sealift vessel) kepada pemerintah Fhilipina, dengan mendapatkan fee agen. Majelis Hakim menyatakan, terkait fee agen, Firmansyah Arifin, selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia, memerintahkan Arif Cahyana, Saiful Anwar terkait Chas Back 1,25 persen atas penilain fee agen Ashanty Sales Inc. 
Atas sepengetahuan Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta, menanyakan Chas Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang Chas Back kepada Kirama Kotama sebesar US25.000 dolar. Arif Cahyana pun melaporkan hasil pertemuannya dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyebutkan, pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati), untuk mengambil berupa dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.030 dolla Singpur, dirumahnya di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati), sesuai permintaan Kirama Kotama. Dan pada tanggal 9 Maret 2017, terdakwa Agus Nugroho, menerima uang dari Elvu Guslaiana. Dan kemudian, terdakwa menghubungi Kirana Kotama terkait uang yang diterimanaya. Kirana Kotama pun menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp US25.000 Dollar akan dinerikan kepada PT PAL Indonesia, dan uang sebesar US13.030 Dullar Singapur, sebagai operasional PT Perusa Sejati. Agus Nugroho dihubungi oleh Arif Cahyana, yang memberitahukan bahwa, dia akan menghungi terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017, untuk mengambil uang sebesar US25.000 Dollar. Pada tanggal 30 Maret 2017 (pagi), Agus Nugroho menerima pesan WhatsApp dari Arif Cahyana, yang memberitahukan, akan menemui Agus Nugroho, dan kemudain terdakwa mengambil uang serta tanda terima tanggal 17 Maret 2017 dari Elvi Gusliana. Dan pada siang harinya (hari yang sama), terdakwa kembali menerima pesan dari Arif Cahnyana, yang memberitahukan akan menemui terdakwa di kantor PT Perusaha Sejati. Terdakwa Agus Nugroho pun kemudian memberikan alamat kantor PT Perusa Sejati, di Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur. Setelah Arif Cahnaya bertemu dengan terdakwa dikantor Perusa Sejati,  terdakwa pun menyerahkaan amplop berisi uang sebesar US25.000 Dolla kepada Arif Cahnyana dan meminta agar menandatangani tanda terimanya. Majelis Hakim menyatakan, berdasarkan fakta-fakta persidangan, PT Perusa Sejati, dimana terdakwa sebagai Direktur Umum, adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan alat-alat pesawat terbang, Khususnya pada  proyek-proyek pengadaan TNI AU (Angkatan Udara) dan pemberian uang-uang seperti Dana Komando TNI Angkatan Laut Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Agus Nugroho, yang bekerja di PT Perusa Sejati sejak 2008, sadar betul akan perbuatannya. Sehingga Majelis menilai, perbuatan terdakwa telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya, UU Korupsi, karena telah memberikan uang kepada penjabat/[penyelenggara negara. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Agus Nugroho, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Korupsi suap, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf b jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun. “Mengadili; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Dua ratus juta. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Vonis yang berikan Majelis Hakim terhadap terdakwa, tidak jauh beda dengan tuntutan JPU KPK, yang menuntut terdakwa dengan hukuman pidana selama 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Atas Vonis terbut, terdakwa Agus Nugroho, yang didampingi Penasehat Hukumnya, Setiyono dan Andrianus langsnung menyatakan menerima. Sementara JPU KPK, masih piker-pikir. Usai persidangan, PH terdakwa mengatakan, menerima putusan tersebut karena tidak jauh beda dengan tuntutan Jaksa. “Yang menjalani kan terdakwa. jadi terdakwa menerima, kita pun mengikutinya, karena putusan Majelis tidak jauh beda dengan tuntutan Jaksa. Sementara JPU KPK Hendra, kepada beritakorupsi.co mengatakan, putusan Majelis hampir sama dengan tuntutan JPU. Namun, akan melaporkannya terlebuh dahulu kepada pimpinan KPK. “Kalau putusan Majelis, hampir sama dengan tuntutan kami. Kita pikir-pikir dulu, karena akan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan,” ujar JPU KPK Hendra.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Perantara Korupsi Suap OTT PT PAL, Divonis 2 tahun Penjara

#Dalam Putusan Majelis Hakim Terungkap, PT Perusa Sejati Adalah, Perusahaan Yang Bergerak Dibidang Pengadaan Alat-alat Pesawat Terbang Khusu...

Terdakwa Korupsi Pajak PPh, Divonis 1,6 Tahun Penjara

00.37 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPDdinWFvvCtGByr0ItVkyw4Wh1-GmKnC7R6Mz17Sd8Uh64X6EZ1RfacSBeRAt16vxhzXJkSMJ_71NrwhvROlcSDlmTiccLHYvPQ_4O7WsmPdEKCZrSk0XgF2YGMGR3Cnf0LOiaC4LycQ/s1600/terdakwa+Pajak+PPh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPDdinWFvvCtGByr0ItVkyw4Wh1-GmKnC7R6Mz17Sd8Uh64X6EZ1RfacSBeRAt16vxhzXJkSMJ_71NrwhvROlcSDlmTiccLHYvPQ_4O7WsmPdEKCZrSk0XgF2YGMGR3Cnf0LOiaC4LycQ/s640/terdakwa+Pajak+PPh.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Terdakwa Siswanto, akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi pajak penghasilan (PPh), oleh Majelis Hakim, pada Kamis, 11 Agustus 2017. Terdakwa Siswanto, terseret kasus Korupsi pajak PPh bersama Hj.Ummi Chasanah, mantan Bendahara pengeluaran Bapeko Kota Surabay  dan Achamt Ali Fahmi selaku “makelar” di Bapeko serta terdakwa lainnya (sudah divonis) daiantaranya, Mochmmad Nasir, Helius Widyanto Kembara, Muhammad Sony, Totok Supratman, Bambang Ari. Dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Hj.Ummi Chasanah selaku Bendahara pengeluaran, adalah sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, yang wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara yang sudah ditentukan oleh Menteri keuangan. Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 15% terhadap pegawai/non pegawai di lingkungan Bapeko, dan kemudaian menandatangani surat setoran pajak (SSP), selanjutnya menyerahkannya kepada terdakwa Achmat Ali Fahmi, untuk disetorkan ke Bank. Pada hal, Ali Fahmi bukanlah pegawai Bapeko, apa lagi tidak punya kewenangan dan keahlian di bidang perpajakan/Perbankan. Namun uang tersebut ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa Achmat Ali Fahmi ke Bank Jatim, melainkan diserahkan ke pihak lain, diantaranya terdakwa Siswanto. Dalam dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun putusan Majelis Hakim mnyatakan bahwa, terdakwa Siswanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya. Dalam putusan Majelis Hakim dinyatakan bahwa, terdakwa turut membantu membuat dokumen paslu yang seakan-akan asli, terkait penyeto pajak poengahsilan para pegawai Bapeko, yang jumlahnya sekiat 1 milliar rupiah. Dan uang tersebut tidak disetorkan, melainkan dibagi-bagi para terdakwa. Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penajara selama 1 tahun dan 6. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelsi Hakim Judi Prasetya. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Endro, dari Kejari Surabaya. Vonis ringan tidak hanya dirasakan oleh terdakwa Siswanto, meliankan para terdakwa lainnya, termasuk Hj.Ummi Chasanah. Karena memang tuntutan JPU Endro pun tergolong ringan, yakni 2 tahun penjara. Usai perisangan, JPU Endor, kepada beritakorupsi.co mengatakan bahwa, terdakwa berperan membuat memandatangani doumen. “terdakwa ini berperan menandatangani surat,” ujar JPU Endro dikantin tenda yang terletak dibelakang Pengadilan Tipikor.  (Redaksi).

Tipikor Terdakwa Korupsi Pajak PPh, Divonis 1,6 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Terdakwa Siswanto, akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi pajak penghasilan (PPh), ol...

Kasus Korupsi TKD, Terdakwa Notaris Dituntut Pidana Penjara 6,6 Tahun

00.33 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGE7LSAi9-OM4kdy48BfehWByONedQT-PIp1g3PEfDOgLiAdNumaJb476eo1-3duht4cRYSUvzfaYK_XtrzF8QBeMlEoGwNmCio77TEA3VlUvs06X0__OCXFrgexIw1ynv-nZSKnYIfxU/s1600/IMG20170810161847.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGE7LSAi9-OM4kdy48BfehWByONedQT-PIp1g3PEfDOgLiAdNumaJb476eo1-3duht4cRYSUvzfaYK_XtrzF8QBeMlEoGwNmCio77TEA3VlUvs06X0__OCXFrgexIw1ynv-nZSKnYIfxU/s640/IMG20170810161847.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co- Sidang perkara kasus korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD), di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tak lama lagi akan berakhir, setelah JPU membacakan tuntutannya kepada terdakwa, pada Kamis, 11 Agustus 2017. Dalam persidangan yang yang ketuai Majelis Hakim Judi Prasetiya, JPU Wahyu, Wahid dan Wido, dari Kajakasaan Negeri Sidoarjo membacakan surat tuntutannya kepada terdakwa Rosidah, seorang notaris, yang membuat Akte Jual Beli (AJB) dan IJB (Ikatan Jual Beli) di lahan relokasi warga korban lumpur Lapindo seluas sekitar 10 hektare yang di dalamnya terdapat lahan TKD 2,8 hektare, bersama-sama dengan Sunarto (juga terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo pada tahun 2008 lalu. Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan bahwa, terdakwa Rosidah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa menurut JPU, membuat puluhan akte ikatan jual beli bersama Sunarto dilahan seluas 10 hektare, yang kemudian dikavling dengan ukuran 8 X 14 meter persegi dan dijual kepada warga sebanyak 640 KK (Kepala Keluarga),  termasuk di dalamnya adalah Tanah Kas Desa seluas 2,8 hektare. Akibat dari perbuatan terdakwa Rosidah, JPU meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara, namun tidak dipidana tambahan, karena kerugian negara sebesar Rp 5 milliar berupa tanah selaus 2,8 Ha, sudah dibebankan kepada Sunarto. “Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk; menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta. Apa bila terdakwa tidak embayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap JPU. Sementara pada persidangan minggu lalu, terdakwa Sunarto, juga dituntut pidana penjara yang sama. Namun bedanya, terdakwa Sunarto dipidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 5 milliar. namun oleh Majelis Hakim, terdakwa Sunarto di Vonis penjara selama 3 tahun dan JPU langsung menyatakan banding. Atas tuntutan JPU tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa mapun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya untuk menyampaikan Pledoi (pembelaan). “Atas tuntasn JPU, saudara tedakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan pada tanggal 21 (21 Agustus 2017,” ucap Ketuya Majelis Hakim. Usai persidangan, JPU Wahyu mengatakan bahwa, terdakwa Rosidah tidak dihukum membayar unang pengganti karena sudah dibebankan kepada terdakwa Sunarto. “Terdakwa tidak kita bebani membayar uang pengganti, karena tidak menikmatinya. Uang pengganti dibebankan kepada terdakwa Sunarto,” ujar JPU. Kasus ini mencuat setelah10 tahun masyarakat yang membeli rumah kavlingan dengan ukuran 8 X 14 meter persegi dengan harga yang berfariasi antara 16 hingga 17 juta rupiah, di Perumahan Renojoyo, tak kunjung mengantongi sertifikat. Kemudian, penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo pun, lalu melakukan penyelidikan. Dari hasil penyidikan tersebut dinaikkan menjadi penyidikan. Sebab, bangunan rumah yang dibangun diatas lahan 10 hektar itu, termasuk tanah kas desa (TKD) seluas 2,8 Hekatare itu diduga tidak sesuai prosedur. 
Penyedik Kejari Sidoarjo pun akhirnya menetapakan Sunarto, selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Perumahan Renojoyo dan Rosidah, selaku Notaris yang membuat Akte Jual Beli dan Ikanatan Jual Beli menjadi tersangka. Kedaunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi TKD, Terdakwa Notaris Dituntut Pidana Penjara 6,6 Tahun

berita korupsi .co- Sidang perkara kasus korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD), di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sido...

KPK Geledah Kantor Wali Kota Malang

01.34 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf_T71O49YoU0e4ZO8xFCGSLABdWqg270HRj09pJPti1TH04CaidAR9fvmiA3AR2nQPcatYqDr8AIU7zmdlqtELGinmUye5lKYImZi2ij6Wcgren3WOQZRI5M7GVNVAspOydH_SQQ6Nyw/s1600/KPK..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="655" height="449" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf_T71O49YoU0e4ZO8xFCGSLABdWqg270HRj09pJPti1TH04CaidAR9fvmiA3AR2nQPcatYqDr8AIU7zmdlqtELGinmUye5lKYImZi2ij6Wcgren3WOQZRI5M7GVNVAspOydH_SQQ6Nyw/s640/KPK..jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Jawa Timur di tahun 2017 ini, sepertinya tahun “panen” bagi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membersihkan pejabat-pejabat yang menggerogoti uang rakyat atau pejabat yang meyalahgunakan kekuasannya. 
 
Terbukti. Pada tanggal 30 Maret 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pajabat PT PAL  yakni, Arif Cahyana (Manager Keuangan PT PAL) bersama Agus Nurogo (Direktur Umum PT Perusa Sejati, sudah diadili dan menunggu Vonis) pada akhir Maret 2017 dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar terkait Chas Back penjualan kapal perang ke Fhilipina, dan menetapkan Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin dan Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama (saat ini dikabarkan di AS) menajdi tersangka. Dan Ketiga pejabat PT PAL ini tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. 
 
Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim,  Mochamad Basuki yang juga mantan terpidana kasus korupsi, bersama Dua Stafnya, Rahman Agung dan Santoso; Kepala Dinas Pertanian Jatim, Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati, Kadis Peternakan Jatim, terkait pengawasan anggaran dan Perda. 
 
Dua minggu kemudian, yaitu tanggal 17 Juni 2017, KPK kembali melakukan aksinya dengan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani dan dan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait komitmen pengalihan anggaran di Dinas PUPR. 
 
Yang lebih tragisnya, pada tanggal 2 Agustus 2017, saat Lembaga Antirasuah ini melakukan penangkapan terhap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya,; Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo,; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin 
 
Kali ini, Rabu, 9 Agustus 2017, KPK kembali “turun gunung”, dengan sasaran Kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Sekretaris Kota (Sekkota) Malang, yang tidak jauh dari kantor Redaksi salah satu media harian. 
 
Berdasar informasi yang diperoleh beritakorupsi.co, bahwa Tim KPK sedang menggeledah ruang kerja Wali Kota Malang, Mochamad Anton,; Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji dan ruang Kerja Sekkota Malang, Wasto serta kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
 
“Ia, KPK sedang menggeledah kantor Wali Kota Malang. Selama ini berita di Malang Raya hanya baik-baik . Tapi hari ini ibarat petir disiang bolong,” kata sumber. 
 
Hal senada juga dibearkan salah seorang pejabat di Kejaksaan Negeri Malang, saat dihubungi beritakorupsi.co melalui WhatsApp. “Ya, katanya ada penggeledahan di Balkot (Balai Kota.red) Malang oleh KPK,” katanya. 
 
Adakah kasus yang lebih besar yang sedang dibidik Lembaga Antirasuah ini di Jawa Timur ? (Redaksi)

News Tipikor KPK Geledah Kantor Wali Kota Malang

berita korupsi .co – Jawa Timur di tahun 2017 ini, sepertinya tahun “panen” bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membersihk...

Nasib “Raja” Madiun Ditentukan Tanggal 22 Agustus 2017

01.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqzEpFwb1Nt3AfQ6Qi4h00iKp8COe5EsvvvzD-uM_AsE_Tra6pwEsIWK1JiYfhHi1Gi2ijlfA1qq-tGj-A9SM9B0A-dh3TtZACRLbNF4c5F1kcm7IF2fzskxusQAB5-qk-K9IQuNviT0I/s1600/IMG_20170809_090909.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="708" height="497" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqzEpFwb1Nt3AfQ6Qi4h00iKp8COe5EsvvvzD-uM_AsE_Tra6pwEsIWK1JiYfhHi1Gi2ijlfA1qq-tGj-A9SM9B0A-dh3TtZACRLbNF4c5F1kcm7IF2fzskxusQAB5-qk-K9IQuNviT0I/s640/IMG_20170809_090909.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Gelisah sambil berdoa, dengan penuh harapan bagaikan menunggu hasil pengumuman ujian keluluasan, seperti itulah yang mungkin saat ini dirasakan oleh “Raja” alias Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Bambang Irianto, yang saat ini menyandang “gelar” terdakwa kasus Korupsi Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang,  maupun Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK). Sebab, terdakwa Bambang Irianto maupun JPU KPK, saat ini sedang menunggu hasil putusan musyawarah Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H yang akan dibacakan dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan (Vonis), pada Selasa, 22 Agustus 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Terdakwa “raja” Madiun maupun Penasehat Hukumnya Indra Priangkasa dkk berharap, bahwa pembelaan (Pledoi) yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan, akan diterima, sehingga terdakwa Bambang Irianto pun divonis bebas. Alasaannya, bahwa lembaran-lembaran rupiah yang terkumpul menjadi milliaran itu, bukan dari hasil gratifikasi, bukan dari pemotongan honor pegawai, bukan pula dari setoran-setoran pejabat SKPD (Kepala Dinas) serta para kontraktor, melainkan dari hasil usah terdakwa, termasuk ratusan juta rupiah yang diberikan terdakwa kepada Liana Rahmawaty, wanita “teman akrabnya”. Memang, Bambang Irianto, sebelum menjabat sebagai Wali Kota Madiun, Dia adalah seorang pengusaha besar, yang memiliki 10 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak), sebagai distributor Oli pelumas, distributor LPG di 2 Kabupaten, Kontraktor dan memiliki beberapa usaha lainnya, serta menjabat Ketua DPC (Dewan Pimpian Cabang) Partai Demokrat Kota Madiun. Namun, JPU KPK juga demikian. Alasannya, sebelum terdakwa Bambang Irianto diadili di Pengadilan Tipikor, penyidik KPK telah melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menyita harta benda terdakwa berdasarkan alat/barang bukti yang dikantongi penyidik KPK, serta memeriksa ratusan saksi termasuk para pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun. JPU KPK dalam persidangan menyatakan bahwa, terdakwa Bambang Irianto, yang menjabat sebagai Wali Kota Madiun sejak 2009 hingga 2014, dan kembali terpilih untuk periode kedua kalinya, tahun 2014 – 2019, namun “putus ditengah jalan” setelah ditetpakan menjadi tersangka karena kasus Korupsi Gratifikasi Pembangunan Pasar Besar Madiun, pemotongan honor pegawai dan penerimaan setoran dari 33 SKPD (Kepala Dinas) serta setoran dari para kontraktor yang ada di Kota Madiun. JPU KPK juga membeberkan. Sejak Wali Kota yang berkuasa sejak 2009 hingga 2016, telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya sekitar Rp 55,5 miliar, yang berasal dari Proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 dengan anggaran sebesar 77,6 M, setoran dari 33 SKPD (Kepala Dinas), pemotongan gaji pegawai dan setoran dari  kontraktor-kontraktor yang ada di Kota Madiun. Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham di Bank Jatim atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi termasuk salah seorang wanita “teman akrab” terdakwa yakni, Liana. Hingga total duit yang diperoleh terdakwa sekitar Rp 55 miliar dari hasil gratifikasi dan 48 milliar digunakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai “imbalan” dari perbuatan terdakwa, JPU KPK meminta kepada Majelis Hakim, untuk “menginapkan” terdakwa Bambang Irianto di “Hotel Prodeo” alias penjara selama 9 tahun. Tuntutan itu memang termasuk ringan, apa bila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa sejak menjabat Wali Kota Madiun sejak 2009 hingga 2016, seperti dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. Andaikan saja ada 5 pejabat Kota Madiun melakukan hal yang sama, apakah perekonomian serta masyarakat Kota Madiun bisa berkembang ? Akankankah Majelis Hakim mengabulkan permohonan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa Bambang Irianto, Indra Priangkasa dkk, atau menolak namun dengan hukuman ringan ? Ataukah akan mengabulkan tuntutan JPU KPK ?.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Nasib “Raja” Madiun Ditentukan Tanggal 22 Agustus 2017

berita korupsi .co – Gelisah sambil berdoa, dengan penuh harapan bagaikan menunggu hasil pengumuman ujian keluluasan, seperti itulah y...

4 Terdakwa Kasus Korupsi Dana GP3K Rp 7 M, Dihukum Berbeda

01.25 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: left;">
#Terdakwa Rudiyanto : JPU Dan Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Pengembalian Uang Sebesar Rp 5 M, Dan Sisanya Rp 2,5 Milliar Masih Ada Di Perusahaan# </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFgM9Dl6W35y-dmDCYpg2BLPgEYW74Dmdc09rm6SlXh4fQ33E51rj_hYyOnM8ypuB-7yNo6lKvCoc9RFfKQ_Yg_Kyujs7rUozrnvE6io4oeN4STC5br4VCv1qAeVmamNvlQbXArkt7RbI/s1600/IMG2017080821460.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFgM9Dl6W35y-dmDCYpg2BLPgEYW74Dmdc09rm6SlXh4fQ33E51rj_hYyOnM8ypuB-7yNo6lKvCoc9RFfKQ_Yg_Kyujs7rUozrnvE6io4oeN4STC5br4VCv1qAeVmamNvlQbXArkt7RbI/s640/IMG2017080821460.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co –Terdakwa Rudiyanto, Kepala Cabang PT Shanghyang Seri Jember, perusahaan milik negara (BUMN) ini, akhirnya divonis pidana penjara selama 5 tahun dan 4 bulan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 8 Agustus 2017. Terdakwa Rudiyanto, terseret dalam kasus Korupsi dana Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K), yang bersumber dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pelayaran Indonesia (Pelindo) Persero Indonesia, sebagai dana bergulir untuk program pinjaman yang disalurkan kepada petani sejak 2011 hingga 2013, yang nilainya Rp 2,5 milliar per tahun atau sebesar Rp 7.506.875.000 Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang di ketuai H.R. Unggul Warso Mukti menyatakan bahwa, terdakwa Rudiyanto (didampingi Penasehat Hukumnya, Agung Silo Widodo Basuki dan Andry Ermawan) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 4 bulan, dan denda sebesar Dua ratus juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun. Selain hukuman pidana badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa, mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 7.506.875.000. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Kalau tidak cukup, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan. “Menghukum terdakwa, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 7.506.875.000 dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Kalau tidak cukup, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan. Dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim dalam surat putusannya. Atas Vonis Majelis Hakim tersebut, terdakwa Rudiyanto, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Agung Silo Widodo Basuki dan Andry Ermawan maupun JPU dari Kejari Jember mengatakan pikir-pikir. Namun kemudian, terdakwa mengatakan akan melakukan upaya hukum banding. Alasannya, JPU maupun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya pengembalian uang sebesar Rp 5 millair, dan uang yang masih diperusahaan sebesar Rp 2,5 milliar. “Tuntutan dan putusan tidak mempertimbangkan adanya pengembalian uang sebesar Rp 5 milliar ke Pelindo, sebelum ada kasus ini,” ungkap terdakwa Rudiyanto kepada beritakorupsi.co “Ini kan dana bergulir setiap tahun sejak 2011 hingga 2013, yang pencairannya setiap tahunnya Rp 2,5 milliar, jadi bukan langsung 7 milliar. Kalau tahap I sudah lunas, baru pencairan tahap II. Tahap II sudah baya, baru tahap III. Tahap III inilah yang belum dibayar. Uangnya ada di perusahaan dalam bentuk dokumen,” lanjut terdakwa. Terdakwa mengakui, bahwa dana GP3K yang harusnya disalurkan ke petani, namun faktanya tidak demikian. Namun terdakwa menjelaskan bahwa, dana tahap I dan ke II sudah dibayar ke PT Pelindo (Persero) Indonesia, dan dana dalam tahap ke III yaitu tahun 2013, belum terbayar karena, dana tersebut ada di petani dan ada juga di perusahaan. “Memang harusnya disalurkan. Tapi tahap I dan II sudah diluansi ke Pelindo, dan itu diakui oleh Pelindo dipersidangan, ada bukti pembayaran. Yang 2,5 milliar ada diperusahaan dan Kelompok Tani sebesar Rp 166 juta, ada buktinya. Di saldo rekening Bank sebesar Rp 1.700.000 dan sisanya dalam bentuk dokumen perusahaan,” kata terdakwa memeberkan. Tahun 2014, lanjut terdakwa, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan audit atas permintaan Direksi, yang hasilnya Klear. Kemudian tahun 2016, Kejaksaan Agung RI, melakukan penyidikan. “ “Tahun 2014, hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas permintaan Direksi, Klear. Tahun 2016, Kejagung melakukan penyidikan dan menetapkan saya sebagai tersangka, dengan kerugian negara 7 milliar. lalu yang dibayarkan ke Pelindo itu apa ?,” tanya terdakwa. Sementara, PH terdakwa Rudiyanto, Agung Silo Widodo Basuki dan Andri Ermawan mengatakan, harusnya terdakwa bebas, karena terdakwa tidak menikmati uang seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun dalam putusan Majelis Hakim. “Terakwa harusnya bebas, karena tidak menikmati uang seperti dalam tuntutan Jaksa. Uang tersebut sudah dikembalikan sebelumnya, ada bukti yang kita lampirkan dalam pembelaan tapi tidak dipertimbangkan. Itulah alasannya mengapa kita banding,” ujar Andri Dalam kasus ini, selain terdakwa Rudiyanto, ada 3 terdakwa lainnya, namun dalam perkara (sidang) terpisah di hari yang sama (8 Agustus 2017), dan dihukum jauh lebih ringan dari terdakwa Rudiyanto, yakni; terdakwa Subandi, Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (SHS) Pasuruan. Dalam tuntutan JPU, terdakwa dijerat pasal 3 UU Korupsi, dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 2 bulan. Oleh Ketua Majelis Hakim, Wiwin Arodawanti, terdakwa divonis 1 tahun dan 4 bulan. Sementara dalam sidang berikutnya, dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU dari Kajaksaan Agung RI dan JPU Kejari Nganjuk dengan Ketua Majelis H.R. Unggul Warso Mukti, dua terdakwa yaitu Anjar Wiratno, Kepala Cabang PT SHS dan Imam Pudji, Bagian Keuangan PT SHS Nganjuk, dituntut pidana penjara selama 2 tahun (untuk terdakwa Anjar Wiratno) dan 3 tahun untuk terdakwa Imam Pudji. Menanggapu tuntutan JPU, Agung Silo Widodo Basuki dan Andri Ermawan, selaku Penasehat Hukum Kedua terdakwa mengatakan, tuntutan Jaksa relatif. “Tuntutan Jaksa relatif, namun tetap tinggi. Prinsipnya, kita berharap terdakwa bebas sesuai fakta persidangan,” ujar Andry.  (Redaksi)

Tipikor 4 Terdakwa Kasus Korupsi Dana GP3K Rp 7 M, Dihukum Berbeda

#Terdakwa Rudiyanto : JPU Dan Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Pengembalian Uang Sebesar Rp 5 M, Dan Sisanya Rp 2,5 Milliar Masih A...

PH Terdakwa Kasus Korupsi OTT PT PAL : Kirana Kotama Agar Pulang Ke Indonesia Dan Besikap Gentlemen

03.08 beritakorupsi 0

#KPK Belum Berhasil Menagkap Tersangka Kirana Kotama, Pemilik PT Perusa Sejati Yang Dikabarkan Berada di Amerika Serikat#  
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQNngvy8pmCg7RWLDQkn46h1o6b7MjgHpJGIVeYz1OOkitbYFVV54nFJ0_Sy4sCGGnvS950rzhxxesvHEGe3kkmw1nFCMqvuRepg3pkeE5WdTXtYsW2GYPb8vqKozb-TXx_eT2IHRdTU4/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQNngvy8pmCg7RWLDQkn46h1o6b7MjgHpJGIVeYz1OOkitbYFVV54nFJ0_Sy4sCGGnvS950rzhxxesvHEGe3kkmw1nFCMqvuRepg3pkeE5WdTXtYsW2GYPb8vqKozb-TXx_eT2IHRdTU4/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – “Dalam persidangan ini, kami ingin menyampaikan pesan moral kepada pelaku utama dalam kasus ini. Agar Kirana Kotama, selaku pelaku utama yang menjebloskan terdakwa, agar bersikap Gentlemen pulang ke Indonesia dan menghadapi proses hukum”. Kalimat diatas, disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa Agus Nugroho, Andiranus Agal dan Setyono, dari LBH Trisakti Jakarta, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim TahsinSH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock yakni, Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana, serta JPU KPK antara lain, Afni, Hendra, pada Senin, 7 Agustus 2017. Dalam persidangan yang berlangsung dengan agenda, pembacaan Pledoi (Pembelaan) atas surat tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati, dalam kasus perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang dilakukan oleh KPK, pada 30 Maret 2017.  Dalam persidangan sebelumnya, JPU KPK menuntut pidana penjara terhadap Agus Nugroho, selama 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, karena dianggap terbukti bersalah, melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasla 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, PH terdakwa dalam surat pembelaannya menyatakan bahwa, terdakwa hanya melaksanakan perintah Kirama Kotama, pemilik PT Perusa Sejati. Dan terdakwa, tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp US25.000 Dollar dan bukan uang terdakwa sendiri. pH terdakwa menyatakan, bahwa hal itu terbukti dalam fakta persidangan. Sebelum PH terdakwa membacakan surat pembelaannya, terdakwa Agus Nugroho sendiri juga membacakan pembelaanya dihadapan Majelis Hakim. Dalam surat pembelaannya, terdakwa Agus Nugroho, membeberkan kronologis kejadian, yang menyeret dirinya menjadi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. “Majelis Hakim Yang Mulia. Kronologis kejadian ini berawal pada tanggal 9 maret 2017. Kirana Kotama, pemilik/Owner PT Perusa Sejati, meminta tolong kepada Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Perusahan Sejati, untuk mengambil amplop coklat berisi uang di rumahnya di Tosiga Jakarta Barat, untuk dititipkan ke Elfi Gusliana, Staff Admin PT Perusa Sejati, sesuai permintaan Kirana Kotama,” ucap terdakwa. Elfi Gusliana, lanjut terdakwa Agus Nugroho, “menyampaikan kepada saya, bahwa ada titipan uang dari Kirana Kotama. Kemudian saya meminta kepada Elfi Gusliana untuk melaporkan Kepada Bambang Haryanto, Direktur Utama PT Perusak Sejati, tentang uang titipan tersebut. Bambang Haryanto kemudian menanyakan kepada saya, itu uang apa. Saya jawab tidak tahu, dan Bambang Haryanto, meminta saya agar menanyakan kepada Kirana Kotama, lewat telepon. Kirana Kotama mengatakan, bahwa uang sebesar US25.000 Dolar itu jangan di kutak katik, itu uang untuk seseorang di PT PAL, yang akan menghubungi kamu. Saat itu Bambang Haryanto, masih ada di depan saya dan diam saja saat mendengar jawaban dari Kirana Kotama,” lanjut terdakwa. Dihadapan Majelis Hakim erdakwa menyatakan, bahwa  Kirana Kotama memerintahkan agar dibuatkan tanda terima, atas nama Kirana Kotama,  sebagai bukti penyerahan uang sebesar US25.000 Dolar. “Beberapa hari kemudian, seseorang menghubungi saya lewat WhatsApp, dan memperkenalkan diri, Arif Cahyana. Kirana Kotama pun membenarkan, saat saya mengkonfirmasikannya. Kirana Kotama mengatakan, Arif Cahyana dari PT PAL, yang akan mengambil uang titipan tersebut, dan agar diserahkan ke Arif Cahyana dengan tanda terima dari Kirana Kotama. Rencananya, uang akan diserahkan tanggal 17 Maret 2017 namun tidak jadi, dan saya melaporkan ke Kirana Kotama. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang ke Jakarta, tanggal 30 Maret 2017. Untuk penyerahan uang tersebut, saya selalu melaporkan kepada Kirana Kotama, karena uang US25.000 Dolar itu, milik Kirana Kotama. Dan uang tersebut pun  baru diserahkan pada tanggal 30 Maret 2017 sesuai jadwal kegiatan Arif Cahyana di Jakarta,” ungkap terdakwa dengan terus terang. Selain menjelaskan kronologis kejadian, terdakwa juga menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Hakim, Pimpinan KPK melalui JPU, kepada rekan-rekan terutama anak istri serta cucunya. “Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Yang Mulia bahwa, apa yang telah saya kerjakan ternyata bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya lakukan di dalam perkara ini. Melalui nota pembelian ini, saya juga hendak menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan KPK RI, dalam hal ini Jaksa Eksekutor KPK, yang ditugaskan mengeksekusi saya, jika memang nantinya saya terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh JPU, agar kiranya berkenan, menerima dan mengabulkan permohonan saya untuk dapat menjalani masa pemidanaan atas diri saya di Lapas Kelas 1 Sukamiskin, dengan pertimbangan sebagai berikut ; Pertimbangan keluarga, mengalami kesulitan dalam mengunjungi, mengingat jarak yang begitu jauh dari Depok ke Surabaya dengan biaya yang sangat mahal. Pertimbangan kesehatan, saya penyandang diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, dan pernah luka yang  penyembuhannya memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan lebih dekat keluarga, lebih terkontrol dengan baik serta Pertimbangan kemanusiaan, dengan jarak Depok – Bandung -  Depok, maka keluarga masih bisa mengunjungi dengan kunjungan keluarga, akan membuat kondisi, jiwa, mental dan pikiran saya, sehat dalam menjalani masa hukuman pemidanaan saya,” ujar terdakwa memohon.  Diakhir pembelaanya, terdakwa menyatakan, permohonan  maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri, anak, cucu, keluarga besar serta semua rekan yang mengenal diri terdakwa, yang ikut menanggung beban sanksi sosial masyarakat, yang begitu hebat serta rasa terpuruk yang begitu sangat dalam, akibat perkara yang menyeret terdakwa sebagai koruptor, melalui pemberitaan. 
 
 “Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri, anak, cucu, 
keluarga besar serta rekan-rekan yang mengenal diri saya, yang ikut 
menanggung beban sanksi sosial masyarakat, yang begitu hebat serta rasa 
terpuruk yang begitu sangat dalam, dikarenakan pemberitaan terus-menerus
 di Media elektronik, media cetak dan media sosial lainnya, saya sebagai
 seorang koruptor,” ucap terdakwa. Usai persidangan. Terkait Pledoi terdakwa yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim, kepada  wartawan beritakorupsi.co,
 JPU KPK Afni mengatakan bahwa, dalam surat dakwaan JPU KPK juga 
menjelaskan kalau terdakwa memang tidak mengetahui asal usul uang 
sebesar US25.000 Dollar tersebut. Saat ditanya, terkait pelaku 
utama selaku pemilik PT Perusa Sejati yakni, Kirana Kotam, yang hingga 
saat ini masih berada di Luar Negeri, dan belum pernah diperiksa sama 
sekali, JPU KPK Afni menjelaskan, sedang diupayakan dan sudah ditetpakan
 menjadi tersangka. “Sedang diupayakan, dan sudah ditetpakan sebagai tersangka,” ujar afni. Terpisah.
 Andrianus agal dan Setyono, selaku Penasehat Hukum terdawa Agus Nugroho
 menjelaskan bahwa, terdakwa adalah hanya sebagi tumbal dari pelaku 
utama yakni Kirana Kotama. Bahkan pengaca yang tergabung di LBH Trisakti
 Jakarta ini menengarai, bahwa Kirana Kotama mengikuti perkembagan 
perkara dalam perisdnagan dengan menyuruh orang-orangnya. “Terdakwa
 ini tidak mengetahui tentang uang itu. Dia hanya menjalankan perintah 
Kirana Kotama. Harusnya dia (Kirana Kotama) bersikap Gentlemen pulang ke
 Indonesia mengikuti proses hokum, bukan dengan melalui orang-orangnya. 
Saat penyidiakan, bukan kami yang mendampingi tetapi pengacara lain, 
yang maunya mengikuti arahan Kirana Kotama. Baru menjelang persidangan, 
kami yang mendampingi,” ujarnya Andrianus agal dan Setyono. Dalam Fakta Persidangan Terdakwa
 Agus Nugroho, (Direktur Umum PT Perusa Sejati), adalah menjadi 
perantara suap, antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive 
Officer) dari Liliosa L Saavedra, bersama Arif Cahyana (Manager Keuanagn
 PT PAL) ditangkap Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada tanggal 30
 Maret 2017, sekitar pkl. 12.00 siang. Sebelum Agus Nugroho dan 
Arif Cahyana ditangkap oleh Tim KPK sekitar pukul 09.00 WIb, di hari 
yang sama, Agus Nugroho menerima pesan Melalui WhatsApp, yang isinya 
memberitahukan bahwa, Arif Cahyana sudah di Jakarta, dan akan menemui 
Agus Nugroho, setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. 
Kemudian, Agus Nugroho pun mengambil 1 buah amplop coklat berisi uang 
sebesar US25.000 Dolar dari Elvi Gusliana alias Dede yang dititipkan 
oleh Kirana Kotama. Sekitar pukul 12.00 siang (30 Maret 2017), 
Agus Nugroho kembali menerima pesan Melalui aplikasi WhatsApp dari Arif 
Cahyana, yang memberitahukan akan menemui Agus Nugroho di kantor PT 
Perusaha Sejati. Agus Nugroho pun kemudian memberikan alamat kantor PT 
Perusa Sejati di Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur kepada Arif 
Cahyana. Setelah Keduanya bertemu di ruang rapat lantai 2 kantor 
PT berusaha sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop berwarna Coklat yang
 berisi uang sebesar US25000 dolar kepada Arif Cahyana. Sebelum 
meninggalkan lokasi, Arif Cahyana dan Agus Nugroho lagsung di “ringkus” 
Tim KPK. Dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi 
Saiful Anwar, Imam Sulistiyanto (mantan Direktur Keuangan yang sekarang 
menjabat Dirut PT DOK), Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin, dengan 
terdakwa Agus Nugroho, dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa uang 
sebesar US25.000 dollar adalah sebagai Chas Back yang diteriam PT PAL 
dari Ashanty Sales Inc. Selain itu, Saiful Anwar juga 
mengungkapkan dalam persidangan, adanya Dana Komando (KD) sebesar 8 
persen dari nilai kontrak, apa bila ada proyek kerja sama, antara PT PAL
 dengan TNI AL. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Imam Sulistyanto, Arif 
Cahyana dan M. Firmansyah Arifin  menjelaskan bahwa, uang sebesar US163 
dollar, sudah diserahkan kepada Pekas TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap. Dirut, Direktur Keuangan Dan Manager Keuanagan PT PAL, Juga Tersangka Yang Sebentara Lagi Disidangkan 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj14D8HSm-2umnELXP3XZMyReZmks1hYD-Zhy8mxV7-L86VHz_b_DZglfplbA0MsSGGBJFNqXhDfrSzJxeYb4cgcctJyHqti7z06_leY24WeDFS5Qpdt3ySq4Ge6LW7Jj1EReGmMx5UnA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj14D8HSm-2umnELXP3XZMyReZmks1hYD-Zhy8mxV7-L86VHz_b_DZglfplbA0MsSGGBJFNqXhDfrSzJxeYb4cgcctJyHqti7z06_leY24WeDFS5Qpdt3ySq4Ge6LW7Jj1EReGmMx5UnA/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
 Sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa, Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL, dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, Dan agen agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015. Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia bahwa, DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, serta perhitungan  cost stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina. Setelah perhitungan cost cost structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy, adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya. Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto, menyetujui perhitungan cost structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina, dengan harga penawaran per kapal sebesar US43.262.556 dollar.  Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina, melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL, sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL, dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto, merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina, pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar US65.228.888,7 dollar ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero. Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina, pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore. Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back dari agen yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales, sesuai kesepkatan. Kemudian, Imam Sulistyanto, menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag, berisi uang sebesar US163.102,19 Dollar kepada Imam Sulistyanto. Kemudian Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah. Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar US36.029.392,85 Dollar kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh m. Firmansyah Arifin. Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar US36.029.392,85 Dollar. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya cashback sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty sales. Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa, Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar US25.000 dolar dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL. Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk menyerahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.000 dolla di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama. Sehari kemudian, yakni, pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus menyerahkan uang sebesar US25.000 dolar kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana. Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima, tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2017, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang. Namun sial, sebelum uang tersebut “dinikamti” oleh Direksi PT PAL, Arif Cahyana dan Agus Nungroho, sudang ditangkap KPK, pada 30 Maret 2017. (Redaksi)

News Tipikor PH Terdakwa Kasus Korupsi OTT PT PAL : Kirana Kotama Agar Pulang Ke Indonesia Dan Besikap Gentlemen

#KPK Belum Berhasil Menagkap Tersangka Kirana Kotama, Pemilik PT Perusa Sejati Yang Dikabarkan Berada di Amerika Serikat# be...

Video Mengantar Dua Satpam Lotte Mart Kepenjara

02.55 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmv7VWjUQn7tDl0mRJswfCmNb9Lf5r4D1KwWDpFHYDEhFTe8CJ0G6Sg0_WzksJae6gppHBtXUn-DO0ZR0f8aAoyN3DBsaOr3x_46s0w-TKOfIHiiOn7uj_e-hEZGOtOH0mQNkiiu9s_MA/s1600/IMG-20170807-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmv7VWjUQn7tDl0mRJswfCmNb9Lf5r4D1KwWDpFHYDEhFTe8CJ0G6Sg0_WzksJae6gppHBtXUn-DO0ZR0f8aAoyN3DBsaOr3x_46s0w-TKOfIHiiOn7uj_e-hEZGOtOH0mQNkiiu9s_MA/s640/IMG-20170807-WA0010.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Sigit Setyawan dan Kusno, Kedua Satpam Lotte Mart ini, tersadung kasus penggugahan video mesum ABG, dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo, pada Senin, 7 Agustus 2017. Dalam persidagan, JPU dari Kejari Surabaya ini menyatakan bahwa, kedua terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 52 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan melanggar pasal 35, pasal 37 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. "Menuntut terdakwa Sigit Setyawan dan terdakwa Kusno, dengan hukuman pidana penjara selama dua tahun," ucap Jaksa Damang Usai JPU membacakan surat tuntutannya, Majelis Hakim yang diketuai Hanung Dwi Wibowo, menanyakan sikap kedua terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan atau tidak. "Kami mengajukan pembelaan Pak Hakim," jawab Kedua terdakwa secara bergantian atas pertanyaan Hakim Hanung Dwi Wibowo. Dalam tuntutannya, JPU Damang menyatakan bahwa, Kedua terdakwa telah mengaku bersalah dan  menyesal, telah merekam dan mengunggah video mesum tersebut. Kedua terdakwa mengaku menyesal, harus mendekam di dalam penjara lantaran perbuatannya. "Itu yang menjadi alasan memperingan tuntutannya," ujar Jaksa Damang usai persidangan. Untuk diketahui, perkara ini bermula saat Dua ABG melakukan hubungan intim di kamar ganti pakaian Lotte Mart. Aksi mesum itu dilaporkan salah satu petugas ke terdakwa Sigit. Mendapati laporan tersebut, terdakwa Sigit langsung menghampiri dan membubarkan aksi mesum kedua ABG tersebut. Sayangnya, cara terdakwa Sigit salah. Kedua ABG tersebut, diminta oleh terdakwa Sigit untuk tidak mengenakan pakaian dalam, dan disuruh berjalan menunju ruang satpam. Terdakwa Sigit juga memerintahkan terdakwa Kusno, untuk mengambil video saat kedua pasangan mesum itu dalam kondisi bugil. Tak hanya itu, hasil rekaman video mesum tersebut, ternyata juga diunggah terdakwa Sigit di akun instagram bernama Lambe_turah. (Redaksi)

Pidana Video Mengantar Dua Satpam Lotte Mart Kepenjara

berita korupsi . co - Sigit Setyawan dan Kusno, Kedua Satpam Lotte Mart ini, tersadung kasus penggugahan video mesum ABG, dan dituntut ...

3 Pejabat PT PAL Dalam Kasus Korupsi OTT, Segera Diadili

23.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcK97p6_PJ5OEh2B8CFMxYmneBxQvShQvyhocQyKXFVYEl65k-2h7ajhEdjIO_xfJekhVaScBiO2juMpPckSfPhPg6KkjQmWTASpQQFF-vkUQCFajXgr2v-SQj_VXvUSG_OyQ-Kxk4bHY/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcK97p6_PJ5OEh2B8CFMxYmneBxQvShQvyhocQyKXFVYEl65k-2h7ajhEdjIO_xfJekhVaScBiO2juMpPckSfPhPg6KkjQmWTASpQQFF-vkUQCFajXgr2v-SQj_VXvUSG_OyQ-Kxk4bHY/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – M. Firmansyah Arifin, Direktut Utama PT PAL (Dirut PT Penataran Angkatan Laut) Indonesia, Saiful Anwar, Direktur Keuangan PT PAL dan Arif Cahyana selaku Manager Keuangan PT PAL, tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dalam kasus dugaan Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan). Sebab, berkas perkara Ketiga pejabat perusahaan milik negara (BUMN) yang berkantor di Surabaya ini, sudah dilimpahkan oleh JPU KPK, ke Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 4 Agustus 2017. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ronal, salah seoarang JPU dari KPK untuk perkara M. Firmansyah Arifin, saat ditemui wartawan beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 4 Agustus 2017. “Ia Dirut PT PAL, ini kita limpahkan berkas perkaranya,” ujar Ronal. Yang sebelumnya, perkara atas nama tersangka Saiful Anwar dan Arif Cahyana, juga sudah dilimpahkan oleh masing-masing JPU yang menangani perkara para pejabat perusahaan ber plat merah ini. “Yang ini atas nama Arif Cahyana. Kalau yang 2 lagi beda Tim. Kita 2 orang, nanti ajalah kalau sudah sidang, ia,” kata JPU yang menangani perkara Arif Cahyana, sambil tersenyum. Dirut PT PAL, M. Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar selaku Direktur Keuangan PT PAL, terseret “kelingkaran hitam” kasus Korupsi, terkait penjualan 2 unit kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL Indonesia dengan pemerintah Philipina, setelah Arif Cahyana bersama Agus Nugroho Agus Nugroho, (Direktur Umum PT Perusa Sejati) sudah disidangkan dan ditutut pidana penjara selama 2,6 tahun oleh JPU KPK. Terdakwa Agus Nugroho, adalah menjadi perantara suap, antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive Officer) dari Liliosa L Saavedra, ditangkap Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada tanggal 30 Maret 2017, sekitar pkl. 12.00 siang. Sebelum Keduanya (Arif Cahyana dan Agus Nugroho) ditangkap oleh Tim KPK, sekitar pukul 09.00 WIb di hari yang sama, Agus Nugroho menerima pesan Melalui aplikasi WhatsApp, yang isinya memberitahukan bahwa Arif Cahyana sudah di Jakarta, dan akan menemui Agus Nugroho setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. Kemudian, Agus Nugroho pun mengambil 1 buah amplop coklat berisi uang sebesar US25000 dolar dari Elvi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana Kotama. Sekitar pukul 12.00 siang (30 Maret 2017), Agus Nugroho kembali menerima pesan Melalui aplikasi WhatsApp dari Arif Cahyana, yang memberitahukan akan menemui Agus Nugroho di kantor PT Perusaha Sejati. Agus Nugroho pun kemudian memberikan alamat kantor PT Perusa Sejati di Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur kepada Arif Cahyana.  Setelah Keduanya bertemu di ruang rapat lantai 2 kantor PT berusaha sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop berwarna Coklat yang berisi uang sebesar US25000 dolar kepada Arif Cahyana. Sebelum meninggalkan lokasi, Arif Cahyana dan Agus Nugroho lagsung di “ringkus” Tim KPK. Dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Saiful Anwar, Imam Sulistiyanto (mantan Direktur Keuangan yang sekarang menjabat Dirut PT DOK), Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin, dengan terdakwa Agus Nugroho, dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa uang sebesar US25.000 dollar adalah sebagai Chas Back yang diteriam PT PAL dari Ashanty Sales Inc. Selain itu, Saiful Anwar juga mengungkapkan dalam persidangan, adanya Dana Komando (KD) sebesar 8 persen dari nilai kontrak, apa bila ada proyek kerja sama, antara PT PAL dengan TNI AL. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Imam Sulistyanto, Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin  menjelaskan bahwa, uang sebesar US163 dollar, sudah diserahkan kepada Pekas TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap. Sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa, Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL, dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, Dan agen agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015. Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia bahwa, DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, serta perhitungan  cost stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina. Setelah perhitungan cost cost structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy, adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya. Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto, menyetujui perhitungan cost structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina, dengan harga penawaran per kapal sebesar US43.262.556 dollar.  Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina, melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL, sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL, dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto, merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina, pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar US65.228.888,7 dollar ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero. Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina, pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore. Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back dari agen yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales, sesuai kesepkatan. Kemudian, Imam Sulistyanto, menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag, berisi uang sebesar US163.102,19 Dollar kepada Imam Sulistyanto. Kemudian Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah. Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar US36.029.392,85 Dollar kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh m. Firmansyah Arifin. Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar US36.029.392,85 Dollar. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya cashback sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty sales. Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa, Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar US25.000 dolar dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL. Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk menyerahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.000 dolla di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama. Sehari kemudian, yakni, pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus menyerahkan uang sebesar US25.000 dolar kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana. Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima, tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2017, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang. Namun sial, sebelum uang tersebut “dinikamti” oleh Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana setelah menerima dari Agus Nungroho, pada 30 Maret 2017, Keduanya ditangkap Tim KPK.  (Redaksi)

News Tipikor 3 Pejabat PT PAL Dalam Kasus Korupsi OTT, Segera Diadili

berita korupsi .co – M. Firmansyah Arifin, Direktut Utama PT PAL (Dirut PT Penataran Angkatan Laut) Indonesia, Saiful Anwar, Direktur K...

Sidang Korupsi In Absentia Akan Segera Diadili

23.09 beritakorupsi 0

#Penyidik Kejati Jatim, Belum Berhasil Mengkap 2 Tersangka Kasus Korupsi Gedung DPRD Kota Madiun Tahun 2015#   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD8ksiCZ0Sv1SQyAchJBy4Eme5i6ilXZVheIYSps6NflUPdowteQzevrS193t2X9Cs3J65w2AiJcUi1EyKSXmR-Fr2qlbcILgdtT-Hd25gXNPnDl7NDgMCkhWbFtFi8vhsBGwHUnEYsV8/s1600/Ruang+Sidang..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="478" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD8ksiCZ0Sv1SQyAchJBy4Eme5i6ilXZVheIYSps6NflUPdowteQzevrS193t2X9Cs3J65w2AiJcUi1EyKSXmR-Fr2qlbcILgdtT-Hd25gXNPnDl7NDgMCkhWbFtFi8vhsBGwHUnEYsV8/s640/Ruang+Sidang..jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
beritakorupsi.co – Setelah hampir setahun sejak ditetpakan menjadi tersangka, yakni 30 Mei 2016 lalu, sidang perkara kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, akan segera diadili tanpa menghadirkan terdakwa atau In Absentia. Sebab, Dua tersangka dalam kasus Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar itu, saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, dan belum diketahui dimana “rimbanya”. Kepastian Kedua tersangka yang masuk dalam DPO tersebut akan segera diadili, hal itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Suwarbawa, saat ditemui wartawan media ini di Pengailan Tipikor, pada Jumat, 3 Agustus 2017. “Hari ini kita sudah limpah perkaranya. Lama karena ada beberapa Administrasi yang harus dilengkapi,” ujar Suwarbawa. Kedua tersangka tersebut yaitu, Kaiseng alias Aseng, tempat tinggal, di Dusun Dasan Ceria Selatan, Desa Dasan Ceria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan tersangka Moh. Shonhaji, S.Ag, tempat tinggal, Jalan Ubud F – 8/8 Perum Peruri Mas, Rt 004 Rw 007 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Kedua tersangka hingga saat ini, masih dalam pencarian Tim penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sejak Agustus 2016, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim Nomor. Prin-515/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 11 Mei 2016, Surat Penetapan Tersangka, Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim Nomor. Kep- 61/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim Nomor. Prin-626/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016, permintaan bantuan untuk penangkapan terhadap tersangka yang dikirimkan Kejati Jatim kepada Kejaksaan Agung RI, tanggal 31 Agustus 2016. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik)  Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi media ini. Dandeni menjelaskan bahwa, Kejati Jatim telah menyebarkan surat bantuan pencarian orang ke Instansi-instansi terkait seperti Kepolisian dan Kejagung. “Sejak awal kasus ini dilaporkan oleh JC (Jastice Collabolator), Kedua orang ini sudah tidak ada. Makanya JC (Hedi Karnomo.red) melaporkan ini ke kami, karena kedua orang ini menghilang. Kami telah menyebarkan surat bantuan pencarian orang ke Instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Kejagung dan lain-lain. Sesuai rencana awal, berkas kedua tersangka yang DPO akan dilimpahkan kalau berkas yang disidangkan kemarin sudah Incraht (berkekuatan hokum tetap),” kata Dandeni. Lebih lanjut Dandeni mengatakan, kalau kedua tersangka belum juga ditemukan, akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan disidangkan secara Inabsentia (tanpa diahadiri tersangka/terdakwa). “Berkas sudah siap dan sekarang tinggal menunggu di umumkan Media Masasa Lokal dan Nasional baru dilimpahkan dan disidangkan secara Inabsentia,” kata Dandeni yang akan menjabat Kordinator di Kejati Jateng ini. Hal ini juga di Ia-kan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim, Maruli Hutagalung, saat dihubungi media ini. Terseretnya, kedua tersangka bersama 6 terdakwa lainnya (sudah di Vonis dan sudah inckrah), terkait pelaksanaan proyek pekerjaan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015 lalu, dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Madiun sebesar Rp 29,3 milliar. 
 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgujJP4FaBy-lzfdK9-rqR75rIgDuaMWBoyvLICAkJY1QV7v2-Z5hguzkQY_tcg7TlGN0OXekvjRY-OEl66EkBjz3idTCVnfzBII2lkefM7hebceeMJ8blTX9OAk5sb-F8VufNvfAca48I/s1600/IMG_20170121_191044.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="712" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgujJP4FaBy-lzfdK9-rqR75rIgDuaMWBoyvLICAkJY1QV7v2-Z5hguzkQY_tcg7TlGN0OXekvjRY-OEl66EkBjz3idTCVnfzBII2lkefM7hebceeMJ8blTX9OAk5sb-F8VufNvfAca48I/s1600/IMG_20170121_191044.JPG" /></a> 
Kaiseng atau Aseng, selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan surat kuasa Direktur dari Hedi Karnomo (terpidana 1 tahun penjara), selaku Direktur Utama PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP yang sebelumnya bernama Aneka Jasa Permesianan, perusahaan milik daerah), berdasarkan Akte Notaris yang dibuat setelah Hedi Karnomo, menandatangani surat perjanjian Kontrak Kerja dengan PPKm, Agus Sugijanto, yang selaku PA (Pengguna Anggaran) sekaligus, serta menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan). Namun dalam pelaksanaanya, Kaiseng justru tidak melaksanakan tugasnya sesuai kesepakatannya dengan Hedi Karnomo. Akibatnya, proyek pekerjaan gedung DPRD yang harusnya selesai di akhir tahun 2015, bahkan hingga penambahan waktu selama 50 hari kalender, pekerjaan tersebut baru mencapai 90%. Akibatnya, Hedi Karnomo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan harus bertanggung jawab. Tragisnya, PT AJP pun di Blaclist oleh Pemkot Madiun selama 2 tahun. Tak mau bertanggung sendirian, Hedi Karnomo pun melaporkan kasus ini ke Penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, setelah dirinya kalah dalam sidang gugatan di Pengadilan Negeri Madiun, dan dinyatakan membayar uang muka sebesar Rp 1,5 milliar, yang hingga saat ini belum dibayar. 6 Terdakwa Yang Sudah Di Vonis Pada Senis, 27 Pebruai 2017, Majelis Hakim telah membacakan putusannya terhadap 6 terdakwa, diantaranya; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), di Vonis 1 tahun penjara dari tuntutan JPU 1,5 tahun. Agus Sugijanto, selaku PA (Pengguna Anggaran) sekaligus PPKm, yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan), di pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan), yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, dihukum penjara selama 1,2 tahun denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 kurungan. Sementara Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan, di vonis 1,4 tahun penjara denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan Iwan Suasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan, dipenjara selama 1,6 tahun denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Serta terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, “diinapkan” dipenjara selama 1,2 tahun dengan denda yang sama dengan terdakwa lainnya. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya. Ke Lima terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun.  (Redaksi)

Tipikor Sidang Korupsi In Absentia Akan Segera Diadili

#Penyidik Kejati Jatim, Belum Berhasil Mengkap 2 Tersangka Kasus Korupsi Gedung DPRD Kota Madiun Tahun 2015# berita korupsi .co – S...