BERITAKORUPSI.CO

Akhirnya Kejari Kota Probolinggo Menetapkan Pejabat PPTK Sekaligus PPK Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi. Bagaimana Kepala Dinas LH?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEKLlBXJPwGwyVDnR_G8GqRQoDs-628RXrgz2mnVvswCh8rchKiPO8Fte745fG8duY-FTi9SUtAyeBPSDZdgOD7q3W6TsO03IIqI185tUoelYNT2JoHzdUTQi9DefrqFaNAL1UM4vu3EA9un6Fz1XwhLbK1N68ictIji6HuVmiUkaNpp9Cz_hFVwPzF6Q/s1280/IMG20260604133231_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEKLlBXJPwGwyVDnR_G8GqRQoDs-628RXrgz2mnVvswCh8rchKiPO8Fte745fG8duY-FTi9SUtAyeBPSDZdgOD7q3W6TsO03IIqI185tUoelYNT2JoHzdUTQi9DefrqFaNAL1UM4vu3EA9un6Fz1XwhLbK1N68ictIji6HuVmiUkaNpp9Cz_hFVwPzF6Q/w640-h360/IMG20260604133231_01.jpg" width="640" /></a><br /><span style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Dalam Dakwaan JPU terungkap: Pejabat Rangkap Jabatan Atur Semua Alur. Perusahaan "Kedok" Dipasang, Pekerjaan Alih Tangan, Pengawasan Dimatikan Sejak Awal.</span></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Lambat ada yang ditunggu cepat ada yang dikejar. Mungkinkah kalimat inilah yang tepat bagi penyidik Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dalam pengembangan pendidikan disaat berlangsungnya proses persidangan kasus dugaan Korupsi rekayasa Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo  yang menelan anggaran APBD Pemkot Probolinggo TA 2023 sebesar Rp1.130.500.000 yang merugikan keuangan negara senilai Rp306.050.004 sebagaimana Surat Pengantar Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-973/PW13/5.2/2025 tanggal 19 Desember 2025 dengan menetapkan <b>Ririn Aprilia, ST., MT </b>Selaku selaku pejabat pelaksana teknik pekerjaan (PPTK) sekaligus Pejabat pembuat komitmen (PPTK) sebagai tersangka</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ya benar," jawab Ferry Dewantoro Nugroho, SH., MH selaku Kasi Pidsus Kejari Kota Probolinggo singkat saat dikonfirmasi </div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Namun seperti ungkapan "sekali mandi harus basah, sekali melakukan penyidikan harus tuntas"<b> </b>sepertinya belum terlihat jelas dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Sebab yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini hanya pejabat PPTK yang merangkap sebagai PPK. Sementara Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani SPM (surat perintah membayar) dan surat pertanggungjawaban mutlak penggunaan anggaran hingga saat ini belum jelas.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam kasus perkara ini, tiga terdakwa sebelumnya sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, yaitu <b>Mashud Yunasa, SH </b>selaku CV. Multi Pratama dan <b>Dzulian Zhidan Nassa</b> Pratama selaku Direktur CV Borong Persada serta <b>Basiran, S.E </b>(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT. Greenciti Teknologi Indonesia</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun dari sejak pertama kali kasus ini disidangkan saat pembacaan dakwaan hingga keterangan saksi-saksi dipersidangan terlihat jelas adanya keterlibatan PPTK yang merangkap sebagai PPK, yakni Ririn Aprilia, ST., MT maupun Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo selaku Pengguna Anggaran Drs. Rachmadeta Antariksa, M.Si</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: 20px;">Dugaan Rekayasa Teknis Sesuai Pesanan</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dari surat dakwaan yang diuraikan JPU terhadap Terdakwa Mashud Yunasa, S.H. selaku Direktur CV. Multi Pratama terdapat beberapa kejanggalan. Pada 27 Februari 2023, Ririn Aprilia, ST., MT selaku PPTK dan PPK mengajukan permohonan perubahan spesifikasi teknis barang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Anehnya, perubahan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan teknis dinas, melainkan disesuaikan persis dengan produk yang dimiliki oleh PT. Greenciti Teknologi Indonesia yang  tidak memenuhi syarat karena belum terdaftar di Katalog Elektronik.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Agar manuver ini lolos, dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat "buta". Tidak ada rincian ukuran, bahan, atau standar teknis yang jelas, hanya dikategorikan secara umum sebagai "lampu hias, lampu sorot, dan lampu cutting". Apakah hal ini bertujuan agar nanti barang apa saja yang dikirim, bisa dengan mudah dinyatakan "sesuai kontrak"?.</div><div style="text-align: justify;"> </div>
<span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Harga Dibuatkan Oleh Calon Rekanan</span></b></div></span><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Temuan paling mencengangkan ada pada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Seharusnya harga ini hasil survei pasar yang objektif. Namun faktanya, data harga, gambar desain, dan rincian biaya yang dipakai pemerintah justru dikirimkan langsung oleh Terdakwa Mashud Yunasa selaku Direktur CV. Multi Pratama lewat pesan pribadi WhatsApp kepada Ririn Aprilia, ST., MT selaku PPTK dan PPK jauh sebelum proses tender dibuka. Harga sengaja dinaikkan ratusan persen di atas harga modal asli barang.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dua perusahaan yakni CV. Multi Pratama dan CV. Borong Persada hanya berfungsi sebagai "topeng hukum". Keduanya dijadikan kendaraan formalitas karena sudah terdaftar di sistem. Padahal di balik layar, keduanya sudah menandatangani perjanjian kerjasama pada awal Januari 2023 dengan PT. Greenciti Teknologi Indonesia milik Basiran. Skemanya: PT Greenciti yang punya barang dan modal, CV. Multi Pratama dan CV. Borong Persada yang ambilkan uang negara, lalu mendapat keuntungan.</div><div style="text-align: justify;"> </div>
<span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Proses Pemilihan: Seremonial Kosong?</span></b></div></span><p></p>
<div style="text-align: justify;">Saat tahap pemilihan lewat e-purchasing, negosiasi harga tidak pernah dilakukan di dalam aplikasi sebagaimana aturan. Semua kesepakatan harga sudah dikunci di luar sistem. Pengambilan data ke penyedia lain hanya formalitas untuk melengkapi berkas. Pemenang sudah ditetapkan sejak awal. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: 20px;">Pekerjaan Konstruksi Disamarkan Jadi Belanja Barang</span></b></span></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Pelanggaran fatal lainnya terungkap dalam isi paket pekerjaan. Selain pemasangan lampu, ternyata ada pekerjaan pembangunan struktur tugu, pemindahan bangunan, pengecatan, dan pemasangan lantai. Ini jelas kategori Pekerjaan Konstruksi, namun sengaja dimasukkan ke pos Belanja Barang. Modus ini dilakukan untuk menghindari aturan lelang yang ketat pada pekerjaan konstruksi, sehingga pengawasan menjadi lemah.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Meski di kontrak tertulis larangan keras mengalihkan pekerjaan, fakta lapangan menunjukkan 100% pekerjaan dikerjakan oleh PT. Greenciti. Namun, Tim Teknis yang dipimpin Nur Rachmat dan Achmad Ardiyansyah, disaksikan Auditor Inspektorat Reza Perdana Kusuma, tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan keterangan "Sesuai Pesanan dan Layak Bayar".</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b>BAGIAN DOKUMEN: SIAPA BERTANGGUNG JAWAB?</b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dari dakwaan JPU tersebut ada dugaan keterlibatan pejabat DLH Kot Probolinggo dan peran krusialnya dalam jaringan proyek ini:</p>
<div style="text-align: justify;"><b>Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si</b> selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas DLH) Pemegang kuasa anggaran tertinggi. Menyetujui dokumen yang diduga cacat hukum dan membiarkan  rangkap jabatan terjadi. Bertanggung jawab atas keluarnya uang negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;"><b>RIRIN APRILIA, ST., MT selaku PPTK dan PPK</b> Pengatur skema. Mengubah spesifikasi, menyusun harga dari data pengusaha, dugaan memalsukan prosedur, hingga memfasilitasi pembayaran. Memegang kendali penuh tanpa pengawasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;"><b>SUCIATI NINGSIH, S.STP., MM</b> selaku Kabid Konservasi DLHIkut menandatangani RAB dan HPS padahal mengetahui data teknis dan harga tidak sesuai kebutuhan riil dinas.</div>
<div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>TIM TEKNIS: NUR RACHMAT & ACHMAD ARDIYANSYAH</b> selaku Pemeriksa lapangan yang berperan memvalidasi "kebohongan dokumen". Menyatakan barang sesuai padahal spesifikasi tidak jelas, dan menutupi fakta adanya pekerjaan konstruksi.</div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>REZA PERDANA KUSUMA, S.E., MM</b> selaku Auditor Inspektorat hadir saat pemeriksaan, namun fungsi pengawasan nihil. Tidak mendeteksi kesalahan klasifikasi belanja yang sangat mendasar.</div><div style="text-align: justify;"> </div>
<span style="color: red;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Negara Rugi Ratusan Juta</span></b></div></span><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Setelah dana cair penuh pada Juli 2023, perhitungan keuangan menunjukkan selisih keuntungan yang tidak wajar sebagai kerugian keuangan negara sebesar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">merugikan keuangan negara sebesar Rp306.050.004 sebagaimana Surat Pengantar Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-973/PW13/5.2/2025 tanggal 19 Desember 2025</div><p></p>
<div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><b>POIN PERTANYAAN INVESTIGASI</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><br /></b></span></div>
<div style="text-align: justify;">Mengapa Kepala Dinas yang juga selaku Pengguna Anggaran mengizinkan rangkap jabatan PPTK dan PPK, apakah hal itun diperbolehkan sesuai aturan pengadaan barang/jasa yang melarang hal tersebut demi menjaga akuntabilitas?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Bagaimana dasar pertimbangan teknis mengubah spesifikasi barang, jika perubahannya pas persis dengan produk milik perusahaan yang tidak lolos syarat administrasi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Bagaimana mungkin Tim Teknis menyatakan hasil pekerjaan "sesuai spesifikasi", sementara di dokumen KAK tidak ada rincian ukuran, bahan, atau standar teknis yang baku?</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Mengapa pekerjaan fisik pembangunan tugu dikategorikan belanja barang, bukan konstruksi? Apakah ini cara sengaja untuk memudahkan pencairan dana?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel ini tanpa ijin.</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Akhirnya Kejari Kota Probolinggo Menetapkan Pejabat PPTK Sekaligus PPK Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi. Bagaimana Kepala Dinas LH?

Dalam Dakwaan JPU terungkap: Pejabat Rangkap Jabatan Atur Semua Alur. Perusahaan "Kedok" Dipasang, Pekerjaan Alih Tangan, Pengawas...

Sidang Perkara Korupsi Bantuan Gempa Rp215 Juta: Terdakwa Selaku Sekretaris Desa di Kabupaten Blitar Divonis 3,6 tahun Penjara. Dengan Siapa "bersama-sama"?

20.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJTFkStOmEqW60k7sTDO8w_vjm9XWh17zQV7DdArwijUIWva0Ff81VTtxg8JveG-db1zgvbgCOwvv0psnOom4ecwODnd5UjoidfGs-qz-tKhvUq0Qr67YA__tn9-Ms18dtpFVNxbkUegk5b3tKclgyTY571uxIpD45mnyrzVx3SbZCPYOHcKSgYkLB3VI/s1280/IMG20260701145740_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJTFkStOmEqW60k7sTDO8w_vjm9XWh17zQV7DdArwijUIWva0Ff81VTtxg8JveG-db1zgvbgCOwvv0psnOom4ecwODnd5UjoidfGs-qz-tKhvUq0Qr67YA__tn9-Ms18dtpFVNxbkUegk5b3tKclgyTY571uxIpD45mnyrzVx3SbZCPYOHcKSgYkLB3VI/w640-h360/IMG20260701145740_01.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-size: large;">Putusan Majelis Hakim  meninggalkan tanda tanya besar: amar putusan disebut "bersama-sama", namun hanya satu orang yang didakwa/divonis. Penasihat hukum ungkap ada perintah Majelis Hakim untuk mengembangkan dan memeriksa Kepala Desa dan dua pihak lain, uang yang dikembalikan pun bukan berasal dari terdakwa melainkan dari pihak lain. Lalu siapa yang disembunyikan?</span></span></b></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div>
<span><div style="text-align: justify;">Rabu, 01 Juli 2026, Ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya kembali menjadi saksi bisu saat Majelis Hakim membacakan putusan terhadap terdakwa Yeni Vera Anggraeni selaku sekretaris desa di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro kabupaten Blitar dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korporasi secara bersama-sama atas pemotongan dana stimulan bantuan gempa bumi pada tahun 2021 sebesar Rp215.509.000</div></span><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><i>"Menyatakan terdakwa Yeni Vera Anggraeni secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Menjatuhkan hukuman Oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 2 bulan,"</i> ucap Ketua Majelis Hakim Cokia Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dalam putusannya </span></p>
<div style="text-align: justify;"><span>Putusan pidana penjara terhadap terdakwa Yeni Vera Anggraeni dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang berlangsung di Ruang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat (01 Juli 2026), dengan Ketua Majelis Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH, dengan dibantu dua hakim anggota serta Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri JPU Kejari Kabupaten Blitar dan Terdakwa dengan didampingi Ilham selaku Advokat atau Penasehat Hukum-nya</span></div><div style="text-align: justify;"><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0WQbgtGRtv9KpCbHKYVHf-UfD9duV3f7SEXPOKSQD3KWqufQY2RS0gBEp5nUphUenEVCEGokFOkt0rbnauAcF4oddIuvyTFxfnr1sA6pJPzytHRnbLFhE2nWuzfr3dBLCi7VJGKO7u1N6Ffj3YaSRZ7erAOZtITV7GPPhK-1nd6hEs1yN3oiWvjOuwak/s1280/IMG20260701145753_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0WQbgtGRtv9KpCbHKYVHf-UfD9duV3f7SEXPOKSQD3KWqufQY2RS0gBEp5nUphUenEVCEGokFOkt0rbnauAcF4oddIuvyTFxfnr1sA6pJPzytHRnbLFhE2nWuzfr3dBLCi7VJGKO7u1N6Ffj3YaSRZ7erAOZtITV7GPPhK-1nd6hEs1yN3oiWvjOuwak/w640-h360/IMG20260701145753_01.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Selain pidana penjara badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100 juta, dan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. </span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span>Selain itu, Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp215.509.000 dengan memperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan (sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp2 juta), dan memerintahkan Jaksa untuk menyetorkan ke kas negara </span></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-size: medium;">Kata "Bersama-sama" yang Menjadi Misteri</span></span></b></div>
<span><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span><div style="text-align: justify;">Satu hal yang mencolok dan memicu banyak pertanyaan adalah frasa "secara bersama-sama" dalam amar putusan, padahal dalam perkara ini hanya Yeni Vera Anggraeni yang didakwa dan diadili. Ketika dikonfirmasi  seusai persidangan, JPU menegaskan:<i> "Tidak ada, hanya satu saja terdakwanya. Kalau sisa yang belum dikembalikan sebesar dua juta."</i></div>

<span><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span><div style="text-align: justify;">Hal ini menimbulkan tanda tanya besar: bersama siapa terdakwa dinyatakan bersalah? Apakah ada pihak lain yang terlibat namun belum ditetapkan sebagai tersangka? Mungkinkah terdapat celah dalam penyusunan putusan oleh Majelis Hakim? Atau terdakwa dibuat menjadi korban untuk menyelamatkan pihak lain?</div>
<p></p>
<div style="text-align: justify;"><span>Terpisah. Penasihat hukum terdakwa, Ilham, kemudian mengungkap fakta yang belum banyak terungkap: Majelis Hakim secara khusus memerintahkan Jaksa untuk melakukan mengembangkan dan  memeriksa terhadap tiga orang lain yang diduga terlibat, yaitu Kepala Desa dan Kasi Kesra Desa  Sawentar, Kecamatan Kanigoro kabupaten Blitar serta seorang pihak swasta </span></div>
<div style="text-align: justify;"><span><i><br /></i></span></div><div style="text-align: justify;"><span><i>"Ada perintah Majelis Hakim agar dilakukan pengembangan terhadap Kepala Desa Mujianto dan Kasi Pemerintahan Desa, Eka Vinda Yuswantoro. Satu orang lagi pihak luar bulan perangkat Desa,"</i> ungkap Ilham </span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span>Lebih lanjut Ilham menjelaskan, bahwa pada saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) boleh Polres, tidak ada uang sama sekali dari tangan terdakwa , namun sejumlah uang ditemukan di atas meja ruang rapat, dan terdakwa juga tidak menerima uang sama sekali </span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span>Saat ditanya terkait uang yang dikembalikan dan diperhitungkan sebagai uang pengganti sebagaimana dalam putusan majelis hakim, Ilham menjelaskan bahwa uang tersebut bukan dari terdakwa tapi dari pihak lain</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span><i>"Tidak ada uang dari terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah menerima uang. Yang menerima adalah tim,"</i> ucap Ilham</span></div><div style="text-align: justify;"><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKocyV_w0CHY50IrIqAVpGcOOd_RGfWYrX23d_aWgkZbY4YimGNOrHgDGCncgJIzdI1Yt9VYD2LXlDl1Xqdpodwn3oHMCsmogRlmoDVvK6nHM2d2IopKh1BHXw1nTQwyY1o01ITIVtzXjCOabxIQ4fffY8BfXzzGRusAMfGEs2z4cXBNsryyBTiBbtl8M/s1280/IMG20260701145801_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKocyV_w0CHY50IrIqAVpGcOOd_RGfWYrX23d_aWgkZbY4YimGNOrHgDGCncgJIzdI1Yt9VYD2LXlDl1Xqdpodwn3oHMCsmogRlmoDVvK6nHM2d2IopKh1BHXw1nTQwyY1o01ITIVtzXjCOabxIQ4fffY8BfXzzGRusAMfGEs2z4cXBNsryyBTiBbtl8M/w640-h360/IMG20260701145801_01.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Ilham menambahkan, terdakwa disebut melakukan pemotongan sedangkan uang bantuan diterima oleh penerima melalui rekeningnya masing-masing dan penerima bantuan tersebut memberikan jasa kepada tim </span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span><i>"Terdakwa ini kan disebut melakukan pemotongan. Kalau pemotongan itu kan, misalnya 100.000 dipotong 20.000 berartikan sisa 80.000. 80.000 inilah yang diberikan. Nukan seperti itu.  Masyarakat menerima utuh bantuan melalui rekeningnya masing-masing. Kemudian mereka memberikan jasa kepada tim bukan dipotong. Dan terdakwa inipun tidak menerima sama sekali. Uang yang dikembalikan itu bukan dari terdakwa tapi pihak lain,"</i> ungkap Ilham menjelaskan </span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Ditanya terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa, Ilham mengatakan akan melakukan upaya banding dengan segala resiko demi keadilan yang sesungguhnya </span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span>"Akan banding dengan segala resikonya," ucapnya mengakhiri </span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><b>Nah, pertanyaan menarik dari kasus ini adalah:</b></span></p><div style="text-align: justify;"><span>1. Mengapa Majelis Hakim menggunakan frasa "bersama-sama" jika dalam dakwaan Terdakwa hanya satu orang sebagai pelaku? Bukankah ini kontradiksi yang membuktikan adanya pelaku lain?</span></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">2. Jika benar uang tidak dipotong paksa oleh terdakwa, melainkan diserahkan warga secara sukarela kepada "tim", siapa saja anggota tim tersebut dan mengapa mereka tidak terseret?</div>
<span><div style="text-align: justify;"></div></span><div style="text-align: justify;">3. Mengapa Kepala Desa, Kasi Pemerintahan, dan seorang pihak swasta yang diperintahkan Majelis Hakim untuk dikembangkan belum juga ditetapkan sebagai tersangka? Apakah hukum lemah terhadap pihak yang terlibat?</div>

<span><div style="text-align: justify;"></div></span><div style="text-align: justify;">4. Dari mana asal uang yang disetor sebagai uang pengganti jika bukan dari terdakwa? Apakah ini tanda adanya pihak lain yang berusaha menutupi jejak sekaligus menyelamatkan?</div>

<span><div style="text-align: justify;"></div></span><div style="text-align: justify;">5. Jika saat OTT uang ditemukan diatas meja ruang rapat dan bukan di tangan terdakwa, mengapa beban tanggung jawab pidana dan uang pengganti justru dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa? Dan mengapa hukum tak mampu mengungkap secara terang benderang seterang cahaya mentari disiang hari?</div>

<span><div style="text-align: justify;"></div></span><div style="text-align: justify;">6. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan yang memungkinkan warga menyerahkan uang setelah dana cair? Apakah ada tekanan terselubung yang tidak terungkap dalam persidangan?</div>

<span><div style="text-align: justify;"></div></span><div style="text-align: justify;">7. Apakah Kejari dan Polres Kabupaten Blitar sanggup dan bersedia untuk segera menindaklanjuti perintah Majelis Hakim di ruang sidang, atau kasus ini sudah dianggap selesai dan cukup dengan vonis terhadap satu orang saja  agar derita terdakwa menjadi kebahagiaan bagi pihak lain yang terlibat?.  (Jen)</div><p></p>

Sidang Perkara Korupsi Bantuan Gempa Rp215 Juta: Terdakwa Selaku Sekretaris Desa di Kabupaten Blitar Divonis 3,6 tahun Penjara. Dengan Siapa "bersama-sama"?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Bantuan Gempa Rp215 Juta: Terdakwa Selaku Sekretaris Desa di Kabupaten Blitar Divonis 3,6 tahun Penjara. Dengan Siapa "bersama-sama"?

Putusan Majelis Hakim meninggalkan tanda tanya besar: amar putusan disebut "bersama-sama", namun hanya satu orang yang didakwa/di...

Kasus Korupsi Kredit Pembiayaan Fiktif di BPRS Mojo Artho Rp32,025 M: Kebobrokan Yang Menenggelamkan Bank Milik Pemkot Mojokerto

19.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtGMpvazpG5-Zd4MxLYqc92wsvMP3kk6Duz9vShjTRLE1Ci3-41txgcxXPSwwjhc3gLGscEYyTdQ2_ZBH4L8rhAAvDzNbf8DxVThYCLWWfdirHHL5MFJe3ESBaW2ISUaBQiqbZY-wTOyPOasqFY34DQaO2t2dguYeSQpa7aXUuJKLJR34QuOixn0coeSc/s3984/1782806714119.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 20px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtGMpvazpG5-Zd4MxLYqc92wsvMP3kk6Duz9vShjTRLE1Ci3-41txgcxXPSwwjhc3gLGscEYyTdQ2_ZBH4L8rhAAvDzNbf8DxVThYCLWWfdirHHL5MFJe3ESBaW2ISUaBQiqbZY-wTOyPOasqFY34DQaO2t2dguYeSQpa7aXUuJKLJR34QuOixn0coeSc/w640-h296/1782806714119.jpg" width="640" /></a><span style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px; font-weight: bold;">BERITA</span></span><span style="color: #f02c1f; text-align: left;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;">.CO –</span></b></div><div style="text-align: justify;">
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho adalah salah satu lembaga keuangan syariah milik Pemerintah Kota Mojokerto, kini tinggal nama. Beroperasi puluhan tahun, Bank ini akhirnya gulung tikar dan masuk proses likuidasi akibat rentetan kasus korupsi pembiayaan fiktif yang berlangsung pada tahun 2017–2020, dengan total kerugian negara yang totalnya mencapai Rp32,025 miliar. Hingga kini, penanganan kasus masih berlanjut ke klaster kedua, di mana dua debitur baru dijatuhi hukuman dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,25 miliar termasuk dari total kerugian negara</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Latar Belakang: Bank Milik Daerah Yang Dijadikan Sapi Perah</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">PT BPRS Mojo Artho didirikan sebagai sarana pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat di wilayah Mojokerto Raya. Namun, sejak tahun 2017 hingga 2020, manajemen puncak dan pihak luar terlibat bersekongkol membuka celah penyalahgunaan wewenang. Pembiayaan tidak disalurkan berdasarkan kelayakan usaha, melainkan atas dasar kesepakatan gelap, dokumen palsu, dan kelalaian pengawasan internal yang parah.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini mulai terkuak setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan inspeksi mendadak dan menemukan ketidaksesuaian besar dalam portofolio pembiayaan. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, yang mulai membuka penyelidikan dan penyidikan secara luas pada akhir 2023 .</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Modus Operandi: Dokumen Palsu dan Proyek yang Tak Pernah Ada</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Berdasarkan dakwaan maupun fakta persidangan terungkap pola kecurangan yang dilakukan sangat terstruktur:</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>1. Pengajuan fiktif:</b> Mengajukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan dokumen proyek, surat perjanjian, dan rencana usaha yang palsu atau dimanipulasi. Contoh nyata adalah pengajuan pembiayaan untuk pembangunan SPBU di Pulau Kangean sebesar Rp2,7 miliar pada 2019 yang sama sekali tidak direalisasikan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>2. Penyalahgunaan identitas:</b> Menggunakan nama orang lain atau rekening penampung untuk mencairkan dana, serta menandatangani formulir kosong agar mudah diisi sesuai kebutuhan kelompok pelaku.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>3. Kelalaian sengaja:</b> Pihak manajemen Bank yang berwenang membiarkan prosedur verifikasi diabaikan, bahkan menyetujui pembiayaan meskipun sumber pengembalian tidak jelas dan jaminan tidak memadai.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>4. Pencairan penuh:</b> Dana langsung diserahkan secara utuh ke rekening pemohon tanpa pengawasan tahapan pelaksanaan, sehingga uang segera dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan ke proyek yang diajukan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Jejak Tersangka/Terdakwa dan Perkembangan Perkara</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>Klaster Pertama: Manajemen Puncak Divonis </b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam sidang perkara sebelumnya (jilid pertama), Januari 2025, Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap lima terdakwa, yaitu <b> </b><span style="color: #f02c1f;"><b>Choirudin</b></span> selaku Direktur Utama PT BPRS Mojo Artho;, <span style="color: #f02c1f;"><b>Reni Triana</b></span>, selaku Direktur Operasional PT BPRS Mojo Artho. Kemudian <span style="color: #f02c1f;"><b>Bambang Gatot</b></span><b> Setiono</b> dan <b> </b><span style="color: #f02c1f;"><b>Hendra Agus Wijaya</b></span> serta <span style="color: #f02c1f;"><b>Sudarso</b></span> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Upaya kasasi yang diajukan beberapa terpidana ditolak Mahkamah<span style="color: #f02c1f;"> </span>Agung pada Juni 2025, sehingga putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sebagian uang pengganti sudah dieksekusi, </p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Dua Debitur Lainnya turut dijatuhi hukuman penjara</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiADEI_NKVzxpfpLDgetlPJ8zZ5XVa0BeExQKipfTp5jdAIZfo3S2BlNztlBJXDeUK5VtTBtbf0ZpelJeCajVQOt5F3SoTpbrUd0QIRcAzcdVtQmHbLJamr0eTShndY1VeQZ_h2fZrVgyCVrNxwwfKc_39lCrDnZdEBRntZccAaU0kpMGI36TAtIkUs0c/s4160/IMG20260630131025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiADEI_NKVzxpfpLDgetlPJ8zZ5XVa0BeExQKipfTp5jdAIZfo3S2BlNztlBJXDeUK5VtTBtbf0ZpelJeCajVQOt5F3SoTpbrUd0QIRcAzcdVtQmHbLJamr0eTShndY1VeQZ_h2fZrVgyCVrNxwwfKc_39lCrDnZdEBRntZccAaU0kpMGI36TAtIkUs0c/w640-h360/IMG20260630131025.jpg" width="640" /></a>Dalam perkara jilid dua ini, Dua terdakwa selaku debitur turut dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim, Selasa, 30 Juni 2026, yaitu <span style="color: #f02c1f;"><b>Iwan Muriyanto</b></span> selaku Direktur PT Aldi Jaya Abadi dan <span style="color: #f02c1f;"><b>Slamet Sugiono</b></span>, mewakili PT Aldi Jaya Abadi yang mengajukan kredit. Sehingga jumlah Terdakwa yang sudah dijatuhi hukuman pidana penjara akibat raibnya uang PT BPRS sebesar Rp32,025 miliar adalah sebanyak 7 orang</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Alur perkara ini bermula dari urusan utang-piutang pribadi. Iwan Murdiyanto diketahui pernah meminjam sejumlah dana kepada Slamet Sugiono, namun pada waktunya ia tidak mampu melunasi kewajiban tersebut. Untuk menutupi utang itu, keduanya kemudian sepakat mengajukan permohonan pembiayaan ke PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pengajuan tersebut menggunakan dokumen usaha milik PT Aldi Jaya Abadi milik Iwan Murdiyanto. Namun, proses pencairan dana dilakukan secara melanggar prosedur: pihak Bank sebab tidak melakukan verifikasi lapangan atau pengecekan langsung ke lokasi usaha OTS (On The Spot), tidak memeriksa kelayakan usaha secara mendalam, serta keabsahan dokumen pendukung.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Akibatnya, dana yang dicairkan tidak digunakan untuk keperluan pengembangan usaha sebagaimana tertulis dalam pengajuan, melainkan dialihkan untuk melunasi utang pribadi. Akhirnya, kewajiban angsuran menjadi macet dan tidak terbayar, sehingga menimbulkan kerugian keuangan PT Bank PRS Mojo Artho Kota Mojokerto sebesar Rp32 Miliar lebih </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Dampak dan Kondisi Terkini PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto </span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dampak dari kasus ini, riatusan nasabah penabung dan kreditur mengalami kesulitan pencairan dana. Sementara itu, Pemkot Mojokerto selaku pemegang saham mayoritas harus menanggung beban pemulihan kepercayaan publik, di tengah sorotan masyarakat soal lemahnya pengawasan terhadap BUMD perbankan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan adanya putusan jilid kedua ini, total kerugian yang ditimbulkan dari seluruh rangkaian perkara korupsi di PT BPRS Mojo Artho mencapai Rp32,035 miliar. Akibat beban kerugian yang sangat besar ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha Bank tersebut dan kini sedang dalam proses likuidasi di bawah pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini kembali menegaskan lemahnya sistem pengawasan internal dan pengendalian risiko di lembaga keuangan milik pemerintah daerah, di mana celah prosedur dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun satu hal penting dari kasus ini adalah berbanding terbalik dengan puluhan kasus perkara Korupsi kredit, dimana yang terseret sebagai tersangka/terdakwa adalah pegawai Mantri yang tugasnya menginput data sementara hak pemutus ditangan pimpinan yang tidak pernah tersentuh hukum</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Hal ini menandakan betapa lemahnya hukum terhadap pejabat Bank dalam perkara Korupsi Kredit macet yang merugikan keuangan negara sebesar ratusan juta hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah diantaranya adalah kasus perkara Korupsi kredit KMK Bank Syariah Mandiri yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp27 miliar lebih. (*)</p>

Kasus Korupsi Kredit Pembiayaan Fiktif di BPRS Mojo Artho Rp32,025 M: Kebobrokan Yang Menenggelamkan Bank Milik Pemkot Mojokerto

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Kasus Korupsi Kredit Pembiayaan Fiktif di BPRS Mojo Artho Rp32,025 M: Kebobrokan Yang Menenggelamkan Bank Milik Pemkot Mojokerto

BERITA KORUPSI .CO – PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho adalah salah satu lembaga keuangan syariah milik Pemerintah Kota M...

Sidang Jilid II Korupsi Kredit PT Bank PRS Mojo Artho: Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara, Total Kerugian Capai Rp32 Miliar Lebih

17.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF7rAr9cNvPtX7UFcmMrFDitwf73WWQvkRft9ztWUPohaFE_EuF_9IS_-3VotQRT4mNqlbcas5CcTUx1EJCOurCsUxROGFj9u6Uwt5GD5lRN7gYJgLlNSMab-KrXMR7a20BibU28wygkSpFozihWCM6Zy2l1JFHNSNoB0Gx6O0YNchyFXsqTHQ6920rkM/s4160/IMG20260630131022.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF7rAr9cNvPtX7UFcmMrFDitwf73WWQvkRft9ztWUPohaFE_EuF_9IS_-3VotQRT4mNqlbcas5CcTUx1EJCOurCsUxROGFj9u6Uwt5GD5lRN7gYJgLlNSMab-KrXMR7a20BibU28wygkSpFozihWCM6Zy2l1JFHNSNoB0Gx6O0YNchyFXsqTHQ6920rkM/w640-h360/IMG20260630131022.jpg" width="640" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f; font-size: 24px; text-align: left;">Perkara ini adalah lanjutan dari Sidang Perkara Pertama (Jilid I) dengan lima terdakwa yang sudah divonis sebelumnya dan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Mengungkap modus baru berawal dari utang pribadi yang berujung merugikan keuangan daerah.</span></div></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO –</span></b></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 30 Juni 2026, menjatuhkan hukuman terhadap dua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam kasus Kredit Pembiayaan Fiktif di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2017-2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3,025 miliar dari total Rp32,025 miliar</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam sidang perkara sebelumnya (jilid pertama), Januari 2025, Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap lima terdakwa, yaitu <span style="color: #f02c1f;"><b> Choirudin</b></span> selaku Direktur Utama PT BPRS Mojo Artho;, <span style="color: #f02c1f;"><b>Reni Triana</b></span>, selaku Direktur Operasional PT BPRS Mojo Artho. Kemudian <span style="color: #f02c1f;"><b>Bambang Gatot Setiono</b></span> dan <span style="color: #f02c1f;"><b> Hendra Agus Wijaya</b></span> serta <span style="color: #f02c1f;"><b>Sudarso</b></span> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara dua terdakwa dalam perkara jilid dua ini adalah  <span style="color: #f02c1f;"><b>Iwan Muriyanto</b></span> selaku Direktur PT Aldi Jaya Abadi dan <span style="color: #f02c1f;"><b>Slamet Sugiono</b></span>, mewakili PT Aldi Jaya Abadi yang mengajukan kredit </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Terseretnya Iwan Murdiyanto selaku Direktur PT Aldi Jaya Abadi dan Slamet Sugiono berawal saat Iwan Murdiyanto meminjam uang kepada Slamet Sugiono, namun tak mampu bayar </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Karena tak mampu bayar, kemudian Slamet Sugiono mengajukan kredit Pembiayaan ke  PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho dengan dokumen menggunakan PT Aldy Jaya Abadi milik Iwan Murdiyanto. Namun angsuran di PT Bank PRS Mojo Artho bukannya di bayar melainkan macet. Selain itu, prosedur pencairan tidak sesuai prosedur yang berlaku, salah satunya tidak dilakukannya OTS (On The Sport)</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa Iwan Murdiyanto selaku Direktur PT Aldi Jaya Abadi dijatuhi hukuman pidana penjara  selama 2 tahun denda sebesar Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp118 juta yang dikompensasikan dengan uang pengembalian sebesar Rp118 juta</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan ke kas negara,"</i> ucap Ketua Majelis Hakim Erlina, SH , MH</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sedangkan terdakwa Slamet Sugiono, mewakili PT Aldi Jaya Abadi divonis pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp100 subsider 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1,040 miliar yang dikompensasikan dengan uang pengembalian sebesar Rp200 juta dan Rp750 juta, dua SHM pekarangan. </p>
<div style="text-align: justify;"><i>"Dengan ketentuan apabila hasil dari  apraisal melebihi uang pengganti maka kelebihannya dikembalikan kepada terdakwa. Dan apabila tidak tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan,"</i> lanjut Ketua Majelis Haki<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnfEX55Y3MlDsDcbEyVkk0olpYdn3Bg2Sgsyd9_3i2TZt_J3Ik4a6F1tcOtDE0bISQzZpT74ot3YvzajcXFVgAQtEdl10NjrDpnYyyxPo64P3nbGetHJVF4QxctnfUmGh3KcI6T1fZwr90xn28kdb8WJcZ9x2VCXjYYW4EaDjlwVSJMwn0lpN28aYCmYc/s4160/IMG20260630151412.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnfEX55Y3MlDsDcbEyVkk0olpYdn3Bg2Sgsyd9_3i2TZt_J3Ik4a6F1tcOtDE0bISQzZpT74ot3YvzajcXFVgAQtEdl10NjrDpnYyyxPo64P3nbGetHJVF4QxctnfUmGh3KcI6T1fZwr90xn28kdb8WJcZ9x2VCXjYYW4EaDjlwVSJMwn0lpN28aYCmYc/w640-h360/IMG20260630151412.jpg" width="640" /></a>Vonis Majelis Hakim ini sedikit lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu dengan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Iwan Murdiyanto selama 2,6 tahun dan untuk terdakwa Slamet Sugiono selama 3 tahun</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Atas putusan tersebut, Kedua terdakwa maupun JPU Kejari Kota Mojokerto sama-sama menyatakan sikap yaitu pikir-pikir.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Alur perkara ini bermula dari urusan utang-piutang pribadi. Iwan Murdiyanto diketahui pernah meminjam sejumlah dana kepada Slamet Sugiono, namun pada waktunya ia tidak mampu melunasi kewajiban tersebut. Untuk menutupi utang itu, keduanya kemudian sepakat mengajukan permohonan pembiayaan ke PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pengajuan tersebut menggunakan dokumen usaha milik PT Aldi Jaya Abadi milik Iwan Murdiyanto. Namun, proses pencairan dana dilakukan secara melanggar prosedur: pihak Bank sebab tidak melakukan verifikasi lapangan atau pengecekan langsung ke lokasi usaha OTS (On The Spot), tidak memeriksa kelayakan usaha secara mendalam, serta keabsahan dokumen pendukung.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Akibatnya, dana yang dicairkan tidak digunakan untuk keperluan pengembangan usaha sebagaimana tertulis dalam pengajuan, melainkan dialihkan untuk melunasi utang pribadi. Akhirnya, kewajiban angsuran menjadi macet dan tidak terbayar, sehingga menimbulkan kerugian keuangan PT Bank PRS Mojo Artho Kota Mojokerto sebesar Rp32 Miliar lebih </p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Dampak dan Kondisi Terkini PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto </b></span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan adanya putusan jilid kedua ini, total kerugian yang ditimbulkan dari seluruh rangkaian perkara korupsi di PT BPRS Mojo Artho mencapai Rp32,035 miliar. Akibat beban kerugian yang sangat besar ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha Bank tersebut dan kini sedang dalam proses likuidasi di bawah pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini kembali menegaskan lemahnya sistem pengawasan internal dan pengendalian risiko di lembaga keuangan milik pemerintah daerah, di mana celah prosedur dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun satu hal penting dari kasus ini adalah, berbanding terbalik dengan puluhan kasus perkara Korupsi kredit, dimana yang terseret sebagai tersangka/terdakwa adalah pegawai Mantri yang tugasnya menginput data sementara hak pemutus ditangan pimpinan yang tidak pernah tersentuh hukum</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Hal ini menandakan betapa lemahnya hukum terhadap pejabat Bank dalam perkara Korupsi Kredit macet yang merugikan keuangan negara sebesar ratusan juta hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah diantaranya adalah kasus perkara Korupsi kredit KMK Bank Syariah Mandiri yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp27 miliar lebih. (*)</p>

Sidang Jilid II Korupsi Kredit PT Bank PRS Mojo Artho: Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara, Total Kerugian Capai Rp32 Miliar Lebih

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Sidang Jilid II Korupsi Kredit PT Bank PRS Mojo Artho: Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara, Total Kerugian Capai Rp32 Miliar Lebih

Perkara ini adalah lanjutan dari Sidang Perkara Pertama (Jilid I) dengan lima terdakwa yang sudah divonis sebelumnya dan putusan telah berke...

Tiga Wanita di Balik Tiga Skandal Korupsi Besar Jawa Timur: Antara Perantara, Pengelola, dan Misteri Hubungan

21.42 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBw3_Al_lFerdfBiqj3ga8tURhtbKCOTAl5dMclgZpJLML0epRAcCcObOItjDv9ffYchgEq7ncrEmqE_PWsdvufvl4NTnC5xPJJxQfuJ_e9M_PohJNGWo3_pqOlV_Jq19RQj5wh4Kq3nAqJRlxougMUfVSjCrZ2ZWmiN-C4jJPm3ey7xZchqLwmRBEH8/s1280/IMG_20260627_205946.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="652" data-original-width="1280" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBw3_Al_lFerdfBiqj3ga8tURhtbKCOTAl5dMclgZpJLML0epRAcCcObOItjDv9ffYchgEq7ncrEmqE_PWsdvufvl4NTnC5xPJJxQfuJ_e9M_PohJNGWo3_pqOlV_Jq19RQj5wh4Kq3nAqJRlxougMUfVSjCrZ2ZWmiN-C4jJPm3ey7xZchqLwmRBEH8/w640-h326/IMG_20260627_205946.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi </span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large; text-align: left;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Jawa Timur tak hanya menyimpan kisah keberhasilan pembangunan tetapi sekaligus salah satu Provinsi terkorup di Indonesia, sebab  22 dari 38 Kepala Daerah di Jawa Timur atau 57, 89 Persen terseret skandal perkara Korupsi. Di balik nama-nama besar seperti Maidi (Walikota Madiun), Yunus Mahatma (Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo), dan Kusnadi (Almarhum) selaku Ketua DPRD Jatim, muncul sosok wanita yang memegang peran kunci—menjadi jembatan aliran dana, tempat penyimpanan aset, hingga penjaga rahasia gelap. Siapakah mereka? Apa hubungan mereka yang sebenarnya? Dan bagaimana mereka terjerat dalam pusaran kejahatan uang negara oleh pejabat publik?</span></div><p dir="ltr">
</p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-size: medium;"><b>Pendahuluan: Bayang-Bayang Wanita di Balik Jabatan Tinggi</b></span></span></span></div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026, menjadi periode kelam bagi dunia birokrasi dan politik di Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berturut-turut melakukan kegiatan tangkap tangan atau menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan membongkar kasus besar yang melibatkan Walikota/Bupati, Direktur RSUD, hingga Ketua DPRD Provinsi.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Namun, satu hal yang menarik perhatian: dalam setiap perkara tersebut, ada nama wanita yang muncul dan menjadi titik terang sekaligus teka-teki dibalik kegelapan bagi penyidik maupun publik.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mereka bukan sekadar "orang terdekat", melainkan aktor yang bergerak di balik layar- mengatur pertemuan, mencairkan uang, menyimpan aset, atau bahkan menjadi saksi kunci yang membongkar rahasia sekaligus menjadi teka-teki dibalik kegelapan.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Artikel ini mengupas tuntas sosok Rahma Noviarini, Indah Bekti Pertiwi, dan Fujika Senna Oktavia: tiga wanita yang menghubungkan kekuasaan dengan aliran dana ilegal di tiga wilayah berbeda di Jawa Timur.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian I: Rahma Noviarini – Sosok di Balik Kasus OTT Walikota Madiun Maidi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 
<b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Rahma Noviarini?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">Dari berbagai sumber informasi yang berhasil dihimpun oleh Tim, Rahma Noviarini lahir di Madiun, 5 November 1982, Rahma Noviarini dikenal sebagai figur aktif di dunia olahraga dan organisasi sosial. Ia menjabat sebagai Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Cabang Kota Madiun periode 2025–2029 dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kota Madiun. Namanya semakin melejit bagaikan busur panah setelah KPK melakukan penggeledahan di kediamannya di Jalan Setiaki No. 26, Oro-Oro Ombo, Madiun, pada 27 Januari 2026, beberapa hari setelah KPK meringkus Maidi selaku Walikota Madiun, Thariq Megah Selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV. Sekar Arum pada Selasa, 19 Januari 2026.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungan Rahma Noviarini dengan Maidi Selaku Walikota Madiun?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">Diduga, hubungan keduanya erat terjalin melalui jalur organisasi dan kedekatan pribadi. Maidi sendiri hadir saat pelantikan Rahma Noviarini sebagai Ketua PBSI Madiun pada 23 Desember 2025, hanya sebulan sebelum penangkapannya. KPK menyita dua unit kendaraan mewah, Pajero dan Mercy dari tempat yang terkait dengan Rahma Noviarini, yang diduga berasal dari hasil aliran dana yang tidak wajar .</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan status hubungan pribadi di luar kerja sama organisasi antara Rahma Noviarini dengan Maidi delaku Walikota Madiun</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun faktanya, bahwa rumahnya digeledah, asetnya disita, dan ia dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi kunci menunjukkan posisinya sangat orang dekat dengan pusat keputusan Maidi selaku Walikota termasuk dalam hal pengumpulan dana CSR dan gratifikasi.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Timbul pertanyaan, andai saja tidak ada hubungan keduanya, mengapa KPK melakukan penggeledahan dan menyita dua mobil mewah dari kediaman Rahma Noviarini? Andai saja kedua mobil mewah itu adalah hasil pembelian uang pribadinya, mungkinkah KPK akan menyita? Mungkinkah KPK mengetahui sendiri atau karena keterangan Maidi sendiri kepada penyidik KPK sehingga KPK bergerak cepat sebelum terlambat?</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Peran Pihak Lain Dalam Kasus Korupsi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya  terungkap, bahwa Maidi kerap menggunakan orang kepercayaan untuk menjalankan instruksi yang menyimpang, menerima atau menampung dana CSR dan pungutan lain dari pengusaha, diantaranya disebut nama Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Madiun</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah termasuk dua mobil mewah yang disita KPK dari kediaman Rahma Noviarini?. Hal ini akan terungkap jelas setelah JPU KPK menghadirkannya sebagai saksi di persidangan</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan KPK juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk Rahma Noviarini dalam pengaturan dana yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun tim sukses, termasuk dugaan biaya perjalanan umroh yang sumber dananya masih misterius .</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kemungkinan dihadirkan sebagai saksi karena ada namanya disebut," ujar salah seorang sumber yang tidak bersedia disebut namanya</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian II: Indah Bekti Pertiwi – Perantara Kunci dalam Kasus Terdakwa </span></b><b><b><span style="font-size: 20px;">Yunus Mahatma</span></b></b><b><span style="font-size: 20px;"> Selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 
<b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Indah Bekti Pertiwi?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">Dikenal publik Ponorogo sebagai pengusaha sukses dan selebgram dengan julukan "Crazy Rich Ponorogo", Indah Bekti Pertiwi hidup mewah dan kerap membagikan gaya hidupnya di media sosial sebelum akhirnya namanya terseret dalam kasus dan akun Sosial Media pun dikunci.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungannya dengan Yunus Mahatma?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">Indah Bekti Pertiwi dengan Yunus Mahatma, keduanya memiliki kedekatan personal maupun profesional. Ketika Yunus mendengar kabar dirinya akan dicopot dari jabatan Direktur RSUD meski masa tugas belum habis, Indah langsung bergerak cepat mengamankan posisinya, dan menjadi orang yang paling dipercaya untuk menangani urusan sensitif tersebut.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Saat ini, Indah Bekti Pertiwi adalah calon istri Yunus Mahatma setelah Indah Bekti Pertiwi resmi menggugat cerai suami pertamanya pada Desember 2025, setelah OTT KPK pada 7 November 2025.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara hubungan Yunus Mahatma dengan istri "pertamanya", Dian Vivit Pahalaningrum sesuai pengakuannya dipersidangan, sudah lama tidak harmonis, hingga akhirnya Dian resmi menggugat suaminya di PA Madiun pada Februari 2026 karena adanya pihak ketiga.dihati Yunus Mahatma </p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 20px;">Peran dalam Kasus Suap dan Pengamanan Jabatan</span></b></div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan tangkap tangan KPK tanggal 7 November 2025 di Ponorogo terungkap, Yunus telah menyiapkan uang suap total sekitar Rp1,25 miliar: Rp900 juta untuk Bupati Sugiri Sancoko dan Rp325 juta untuk Sekda Agus Pramono, demi menjaga jabatannya tetap aman.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sinilah peran krusial Indah: ia membantu mencairkan depositonya sebesar Rp500 juta melalui kerja sama dengan pegawai Bank Jatim bernama Endrika, demi dang pujaan. Uang sebesar Rp500 juta tersebut kemudian diserahkan kepada Bupati Sugiri Sancoko melalui adik iparnya, Ninik seorang Kepala Desa di Ponorogo pada tanggal 7 November 2027, selanjut Indah Bekti Pertiwi dan Yunus Mahatma menuju Hotel Merdeka di Madiun sekaligus awal dari KPKemgamankan keduanya</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan uang sebesar Rp500 juta itupun menjadi saksi utaman alis barang bukti setelah diamankan KPK saat akan diserahkan kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo. Meski sempat diamankan, hingga kini Indah belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih diperiksa sebagai saksi di penyidik KPK maupun di persidangan.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menegaskan bagaimana posisi "teman dekat" sering dijadikan tameng untuk memisahkan pelaku utama dari jejak transaksi ilegal—sehingga jika terungkap, pelaku utama bisa mengelak dan menyalahkan pihak ketiga?</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian III: Fujika Senna Oktavia – Istri Siri dan Pengelola Dana Korupsi Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 
<b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Fujika Senna Oktavia?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">Perempuan kelahiran 1995 ini dulunya aktif sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mulai bekerja untuk Kusnadi pada 2018, kemudian menikah siri dengannya setahun kemudian saat Kusnadi menjabat Ketua DPRD Jawa Timur. Ia juga tercatat sebagai Bendahara DPC PDIP Lamongan dan hidup bergaya sangat mewah, jauh melampaui penghasilan wajarnya</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungannya dengan Almarhum Kusnadi?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">Fujika mengaku sebagai istri siri Kusnadi, bahkan menyebut dirinya sering diberi akses penuh ke keuangan pribadi maupun yang diduga milik kantor. "Saya diberi ATM Pak Kusnadi untuk menarik uang. Sering saya lihat uang Rp1 miliar ada di mobil beliau," ujarnya di persidangan. Ia menjadi orang yang paling dipercaya mengatur aliran dana setelah Kusnadi berhalangan hadir atau berpulang ke Rahmatullah di tengah proses hukum.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Peran dalam Penggelapan Dana Hibah Pokir</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">Kasus ini menyangkut penyalahgunaan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim periode 2019–2024 senilai total lebih dari Rp8,369 triliun, di mana Kusnadi diduga menerima komisi sekitar Rp32 miliar.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Fujika memegang kendali atas sebagian besar uang tersebut:</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">- Mengelola pengeluaran bulanan yang mencapai Rp250 juta, padahal gaji resmi Kusnadi hanya sekitar Rp50 juta.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Membayar cicilan aset dan gaya hidup hingga Rp1 miliar per bulan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Menggunakan dana hasil jual beli dana hibah pokir tersebut untuk hadiah ulang tahun, membiayai orang terdekat, hingga keperluan pribadi lain.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">- Membeli beberapa mobil mewah diantaranya, Mercy dan Rubicon, rumah mewah di  Ciputra Surabaya Barat seharga 1 miliar dan beberapa rumah lainnya termasuk puluhan ribu meter tanah di beberapa lokasi dan membeli perhiasan emas. Dalam persidangan terungkap bahwa uang dari hasil jual beli dana hibah pokir milik Kusnadi yang dinikmati Fujika Senna Oktavia adalah sebesar Rp14 miliar lebih belum termasuk harta benda. Sebagian telah disita oleh KPK sebagai barang bukti</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sidang, Fujika mengaku uang itu juga dipakai untuk kepentingan partai, namun KPK belum menemukan bukti resmi pendukung pernyataan itu. Ia kini menjadi saksi kunci sekaligus pihak yang diduga turut menikmati hasil korupsi terbesar dalam sejarah DPRD Jatim.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Persamaan Pola: Mengapa Wanita Sering Menjadi "Jalur Gelap" Korupsi?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">Dari ketiga kasus di atas, terlihat pola yang berulang:</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Posisi Kepercayaan: Baik sebagai kerabat, teman dekat, maupun pasangan, mereka memiliki akses istimewa yang sulit dijangkau pihak luar.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">2. Pemisahan Jejak: Pejabat jarang bertransaksi langsung; melibatkan orang terdekat membuat jejak aliran dana lebih rumit dilacak.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">3. Penyamaran Status: Seringkali tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat, sehingga pengawasan terhadap aset dan pergerakannya lebih lemah.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">4. Pengelolaan Aset: Menjadi tempat penampungan sementara aset mewah atau dana tunai agar tidak tercatat atas nama pejabat utama.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Catatan Penting: Masih Terus Diselidiki</div><div style="text-align: justify;">Perlu diingat bahwa status hukum ketiga wanita ini berbeda-beda:</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Rahma Noviarini: Saksi, penyitaan aset sedang dikaji, belum tersangka apalagi belum dihadirkan sebagai saksi di persidangan</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Indah Bekti Pertiwi: Saksi perantara, belum ditetapkan tersangka namun sudah dihadirkan sebagai saksi </p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">- Fujika Senna Oktavia: Saksi kunci, diduga kuat menikmati hasil korupsi, status hukum masih dikembangkan.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPK terus mendalami keterkaitan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan lain yang belum terungkap ke permukaan.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Beberapa pertanyaan menarik dari ketiga wanita dibalik tiga ekandal Korupsi di Jawa Timur adalah:</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">1.  Khusus Kasus Rahma Noviarini dan  Walikota Madiun Maidi</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">1. Apa sifat hubungan sebenarnya antara Rahma Noviarini dan Maidi? Apakah sekadar rekan organisasi, atau ada ikatan pribadi yang lebih dekat yang selama ini disembunyikan?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa penggeledahan dan penyitaan aset mewah dilakukan di kediaman Rahma, bukan di rumah dinas atau tempat tinggal resmi Maidi? Apakah sengaja ditempatkan di sana untuk menghindari jejak?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah Rahma berperan aktif menerima, menyimpan, atau bahkan membagikan uang hasil dana CSR dan gratifikasi? Atau hanya sekadar "tempat penampungan" aset saja?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa Maidi memilih Rahma sebagai orang kepercayaan untuk urusan sensitif, padahal banyak pejabat atau staf dinas yang lebih berwenang di lingkungan Pemkot Madiun atau bahkan keluargnya?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah kendaraan mewah yang disita KPK benar-benar milik Rahma, atau hanya diatasnamakan padahal sumber dananya berasal dari aliran dana ilegal?</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">2. Khusus Kasus Indah Bekti Pertiwi & Yunus Mahatma Direktur RSUD Ponorogo</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">1. Mengapa Yunus Mahatma mempercayakan urusan suap senilai miliaran rupiah kepada Indah, bukan kepada pejabat dinas atau kerabat dekatnya sendiri?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Indah bertindak sukarela sebagai perantara, atau mendapatkan imbalan tertentu dari uang suap yang disiapkan untuk mengamankan jabatan Yunus?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah gaya hidup mewah yang kerap ditampilkan Indah di media sosial selama ini dibiayai dari hasil transaksi ilegal, atau dari sumber lain yang belum terungkap atau dari suami pertamanya?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">4. Apakah keterlibatan Indah hanya terbatas pada kasus ini, atau ada skema lain di lingkungan RSUD Ponorogo yang selama ini ia bantu kelola atau yang belum terungkap?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">5. Mengapa hingga kini Indah belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun perannya sebagai perantara suap sudah terungkap jelas di persidangan?</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">3.  Khusus Kasus Fujika Senna Oktavia & Almarhum Ketua DPRD Jatim Kusnadi</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">1. Mengapa Kusnadi mempercayakan akses penuh ke keuangan pribadi maupun dinas kepada Fujika, padahal ia hanya berstatus istri siri dan bukan pejabat berwenang bahkan bukan dari latar belakang keluarga dekat?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Fujika sadar sepenuhnya bahwa dana yang ia kelola, belanjakan, dan nikmati gaya hidup mewahnya berasal dari korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah pernyataan Fujika bahwa uang itu juga digunakan untuk kepentingan partai politik memiliki bukti yang sah, atau hanya alasan untuk meringankan tanggung jawabnya?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">4. Apakah ada pihak lain yang juga menerima bagian dari uang korupsi yang dikelola Fujika, namun belum dipanggil atau diusut oleh KPK?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah status Fujika sebagai istri siri sengaja dijadikan alasan agar tidak dicantumkan dalam laporan harta kekayaan, sehingga aliran dana ilegal lebih mudah disembunyikan?</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">7. Apakah Fujika juga turut menyembunyikan atau memindahkan aset hasil korupsi ke pihak lain setelah Kusnadi meninggal dunia? Dan kapan KPK menetapkannya sebagai tersangka?</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penutup: Di Balik Setiap Jabatan, Ada Jaring yang Harus Ditelusuri</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kisah Rahma, Indah, dan Fujika mengingatkan bahwa korupsi tidak pernah berjalan sendirian. Ia adalah sebuah sistem, di mana kekuasaan, kepercayaan, dan kepentingan pribadi saling terkait erat. Menyingkap sosok wanita di balik layar bukan sekadar mencari sensasi, melainkan upaya penting untuk memutus rantai aliran dana ilegal dan memastikan tidak ada satu pun pihak yang terlibat lolos dari hukum.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sampai saat ini, banyak tanda tanya besar yang belum terjawab: Apakah hanya mereka bertiga? Atau masih ada sosok lain yang bergerak lebih rapi di balik skandal-skandal besar di Jawa Timur? Waktu dan proses hukum yang sedang berjalan akan memberikan jawabannya.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Artikel ini disusun berdasarkan data persidangan, rilis resmi KPK, dan pemberitaan media terpercaya per Juni 2026. Status hukum dan fakta dapat berubah seiring perkembangan penyidikan.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</p>

Tiga Wanita di Balik Tiga Skandal Korupsi Besar Jawa Timur: Antara Perantara, Pengelola, dan Misteri Hubungan

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Tiga Wanita di Balik Tiga Skandal Korupsi Besar Jawa Timur: Antara Perantara, Pengelola, dan Misteri Hubungan

Foto Ilustrasi BERITA KORUPSI .CO - Jawa Timur tak hanya menyimpan kisah keberhasilan pembangunan tetapi sekaligus salah satu Provinsi terk...

Di Balik Sidang Korupsi Terdakwa Maidi Selaku Walikota Madiun, Cs: Terungkap Dana Pungutan Paksa CSR, Biaya Umroh Gratis, dan Cerita Jual Pondok yang Tak Berdasar

10.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF_TnC-qmJodTUM3gmyDMdclnkDnWflZcn0eWCpRjm8NfAvyxnTPTKXQv1ZlRP1ObbwLm0Q9EoRsXH05hPswoPJcBSFThFFavFUg6YrtsMzGjDSLv8UFWn16hrafFFlYqJO_Jaz9OyChDe0rfN5P-tHQFvtqq0URrNibQCj7gK-8q8KB1u3IXnmOid_uU/s1280/IMG20260625203834_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF_TnC-qmJodTUM3gmyDMdclnkDnWflZcn0eWCpRjm8NfAvyxnTPTKXQv1ZlRP1ObbwLm0Q9EoRsXH05hPswoPJcBSFThFFavFUg6YrtsMzGjDSLv8UFWn16hrafFFlYqJO_Jaz9OyChDe0rfN5P-tHQFvtqq0URrNibQCj7gK-8q8KB1u3IXnmOid_uU/w640-h360/IMG20260625203834_01.jpg" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: large;">Ketua Hakim heran sumber dana umroh yang disebut dari hasil penjualan Pondok tak tercantum dalam berkas perkara, apakah ini sekadar alasan pembenaran diri atau bagian dari skema korupsi yang disembunyikan?</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Sidang Korupsi Terdakwa Madiun selaku Walikota Madiun: Terungkap Paksaan Tagih dana CSR dan Misteri Sumber Dana Umroh Pejabat beres Tim Sukses </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Setelah sebelumnya terungkap rekayasa permintaan bantuan material yang berubah jadi uang tunai, sidang lanjutan perkara korupsi pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan gratifikasi yang berawal dari kegiatan tangkap tangan atau  Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada tanggal 19 Januari 2026 di Kota Madiun kembali mengemukakan fakta baru yang mencurigakan. Persidangan yang digelar pada Kamis, 25 Juni 2026 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya, dengan agenda pemeriksaan lima orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sidang ini awalnya berfokus pada dua terdakwa: Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd. (Walikota Madiun 2025–2030) dan Rochim Rudianto (Direktur CV Sekar Arum). Sementara untuk terdakwa Thariq Megah (Kepala Dinas PUPR), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela: menolak seluruh eksepsi/perlawanannya dan memerintahkan perkara dilanjutkan. Sejak putusan itu, Thariq ikut hadir dalam persidangan, namun hanya satu dari lima saksi yang keterangannya berkaitan langsung dengannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumarno (Kepala DPMPTSP Kota Madiun); , Afandi (Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas LH Kota Madiun) ;, Agus Tri Tjahjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang sekarang menjabat Sekretaris Dinas PUPR Kota Madiun);, Mas Kahono Pekik Hari Prasetiyo (Kabid Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapelitbangda Kota Madiun yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Disbudparpora Kota Madiun), dan terakhir adalah  Muhammad Ali Fauzi (Ketua REI Kota Madiun. yang juga berprofesi sebagai Notaris, mantan KPU dan Mantan Tim Sukses Maidi pada Pilkada Kota Madiun)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar, SH., MH., didampingi dua hakim anggota masing-masing Hakim Ad Hock dan Panitera Pengganti. Sementara ketiga terdakwa hadir secara langsung di persidangan didampingi Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya masing-masing. Diantaranya Budiarjo Setiawan, SH., MH </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Di hadapan Majelis Hakim, Sumarno mengungkap tekanan yang ia terima: atas perintah Walikota Maidi dan arahan Thariq Megah, ia dipaksa menagih dana CSR kepada pengembang senilai Rp550 juta. Angka ini akhirnya turun menjadi Rp350 juta setelah negosiasi alot. "Dipaksa. Kalau tidak ada di-nonjob-kan atau dipecat," tegas Sumarno.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJX7CLXMDPGgJn3Sy9w4r9uVBfyHf37nYm-97BLDoTB-Mwpm1wOiGsdDJdj1xdIW6p2iSxLP64Og-iXXXDq9fBkDI_lhzF0n94ycuLFKwpB-pKF4WAVbDVl0pUFNx8Lyw4TDJ79UA2g5U1qiJ_7ZB0RbJuDiFDsGeaV96DgWyhJYIQTS65uCDtn8z7EkY/s1280/IMG20260625130740_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJX7CLXMDPGgJn3Sy9w4r9uVBfyHf37nYm-97BLDoTB-Mwpm1wOiGsdDJdj1xdIW6p2iSxLP64Og-iXXXDq9fBkDI_lhzF0n94ycuLFKwpB-pKF4WAVbDVl0pUFNx8Lyw4TDJ79UA2g5U1qiJ_7ZB0RbJuDiFDsGeaV96DgWyhJYIQTS65uCDtn8z7EkY/w640-h360/IMG20260625130740_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Fakta lain yang mencengangkan muncul: Sumarno bersama sejumlah pejabat dan tim sukses Maidi diajak berangkat umroh oleh Walikota. Namun setelah pulang, ia diminta mengembalikan uang talangan perjalanan itu kepada Hery Purnawirawan alias Hery Tawang, orang kepercayaan Maidi sekaligus  tim sukses. Uang sebesar Rp29,5 juta yang diserahkan Sumarno ke KPK dikonfirmasi sebagai pengembalian biaya talangan umroh tersebut.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Keterangan ini sejalan dengan pengakuan Muhammad Ali Fauzi. Namun ketika ditanya sumber dana umroh, Fauzi menjawab dari hasil penjualan Pondok </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dari hasil penjualan pondok, tapi pastinya saya tidak tahu.," jawabnya </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mendengar keterangan saksi Muhammad Ali Fauzi, Ketua Majelis Hakim pun mempertanyakan langsung JPU KPK: apakah keterangan soal penjualan pondok ini tercantum dalam berkas perkara? Lalu dijawab JPU dengan singkat namun jelas: "Tidak ada."</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ketiadaan bukti pendukung dan catatan dalam berkas perkara menimbulkan tanda tanya besar: benarkah biaya umroh berasal dari penjualan pondok, atau alasan ini hanya dihadirkan sebagai pembenaran di persidangan? Apakah sebenarnya dana tersebut berasal dari hasil pungutan ilegal dana CSR yang selama ini ditagih dengan ancaman jabatan?</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Dari fakta persidangan ini, beberapa pertanyaan pun muncul!</div><div style="text-align: justify;">1. Mengapa penagihan dana CSR dilakukan dengan ancaman pemecatan atau penonaktifan jabatan? Apakah ini masuk kategori pemerasan dengan memanfaatkan wewenang jabatan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa Walikota Maidi tidak menyalurkan bantuan perjalanan ibadah secara sah melalui anggaran atau donasi pribadi, melainkan menggunakan sistem "talangan" yang diminta dikembalikan setelahnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Siapa sebenarnya Hery Tawang alias Hery Purnawirawan? Mengapa ia yang menerima pengembalian dana umroh, bukan bendahara resmi atau pihak terkait lainnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Jika dana umroh benar berasal dari penjualan pondok, mengapa detail transaksi dan buktinya sama sekali tidak tercantum dalam berkas perkara?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah klaim "hasil penjualan pondok" hanyalah alasan rekayasa untuk menutupi sumber dana yang sebenarnya berasal dari pungutan ilegal dana CSR?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Apakah seluruh peserta umroh—pejabat maupun tim sukses—mengalami hal yang sama: diberi talangan lalu diminta mengembalikan uangnya kepada pihak yang sama?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Mengapa proses penagihan dana CSR sebesar Rp550 juta yang akhirnya disepakati Rp350 juta tidak melalui prosedur resmi dan mekanisme penyaluran CSR yang berlaku?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">8. Apakah ada kemungkinan dana umroh ini merupakan bagian dari aliran uang yang tidak tercatat dalam skema gratifikasi yang sedang di sidangkan di pengadilan Tipikor?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">9. Apakah KPK akan menelusuri lebih lanjut asal usul dana umroh yang tidak tercatat dalam berkas, guna mengungkap jaring kejahatan yang lebih luas?. (Jen)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Di Balik Sidang Korupsi Terdakwa Maidi Selaku Walikota Madiun, Cs: Terungkap Dana Pungutan Paksa CSR, Biaya Umroh Gratis, dan Cerita Jual Pondok yang Tak Berdasar

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Di Balik Sidang Korupsi Terdakwa Maidi Selaku Walikota Madiun, Cs: Terungkap Dana Pungutan Paksa CSR, Biaya Umroh Gratis, dan Cerita Jual Pondok yang Tak Berdasar

Ketua Hakim heran sumber dana umroh yang disebut dari hasil penjualan Pondok tak tercantum dalam berkas perkara, apakah ini sekadar alasan p...

Skandal Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi OTT KPK Di Kota Madiun: Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Thariq Megah Selaku Kadis PUPR

14.30 beritakorupsi 0

Korupsi News Opini Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi OTT KPK Di Kota Madiun: Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Thariq Megah Selaku Kadis PUPR

Terdakwa Thariq Megah Perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi Yang bermula dari tangkap tangan KPK pada 19 Januari 2026; dua Terdakwa lain...

BERITAKORUPSI.CO

Akhirnya Kejari Kota Probolinggo Menetapkan Pejabat PPTK Sekaligus PPK Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi. Bagaimana Kepala Dinas LH?

Sidang Perkara Korupsi Bantuan Gempa Rp215 Juta: Terdakwa Selaku Sekretaris Desa di Kabupaten Blitar Divonis 3,6 tahun Penjara. Dengan Siapa "bersama-sama"?

Kasus Korupsi Kredit Pembiayaan Fiktif di BPRS Mojo Artho Rp32,025 M: Kebobrokan Yang Menenggelamkan Bank Milik Pemkot Mojokerto

Sidang Jilid II Korupsi Kredit PT Bank PRS Mojo Artho: Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara, Total Kerugian Capai Rp32 Miliar Lebih

Tiga Wanita di Balik Tiga Skandal Korupsi Besar Jawa Timur: Antara Perantara, Pengelola, dan Misteri Hubungan

Di Balik Sidang Korupsi Terdakwa Maidi Selaku Walikota Madiun, Cs: Terungkap Dana Pungutan Paksa CSR, Biaya Umroh Gratis, dan Cerita Jual Pondok yang Tak Berdasar

Skandal Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi OTT KPK Di Kota Madiun: Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Thariq Megah Selaku Kadis PUPR

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI