PH Terdakwa Sesalkan Pernyataan Jaksa Surabaya Di Media

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3B_Tws857ga0ucGZ5ILQX2Urc7ARdKDaHtPpCzBGDMKFkCDQah2jDd2mlq1SZ_bp9PENk3OrEIjFfH0a-qwUHqT50Fm-ncHQWmDrQ9pOyB4WhZfjKIjS6ROOTPhTieoR5u9Ahc8V8w3M/s1600/11.+Tri+Hardani.%252C+SH.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3B_Tws857ga0ucGZ5ILQX2Urc7ARdKDaHtPpCzBGDMKFkCDQah2jDd2mlq1SZ_bp9PENk3OrEIjFfH0a-qwUHqT50Fm-ncHQWmDrQ9pOyB4WhZfjKIjS6ROOTPhTieoR5u9Ahc8V8w3M/s320/11.+Tri+Hardani.%252C+SH.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">H.R. Trisno Hardani</td></tr> </tbody></table> Surabaya – Indonesia adalah negara hukum dengan menganut azas praduga tak bersalah. Dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.<br /><br />Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”<br /> <br />Hal itu dikatakan H.R. Trisno Hardani Cs, dari Kantor Pengacara/Penasehat Hukum Hardani, SH & Associates selaku Penasehat Hukum (PH) Tiga terdakwa (SM, TH dan RS) dalam kasus dugaan penculikan terhadap korban Amira pada Desember tahun lalu.<br /><br />Hal itu disampaikan Trisno Hardani atau yang lebih akrab disapa Tris, kepada media ini saat ditemui di rumahnya di daerah Darmo, terkait pernyataan Jaksa dari Kejari Surabaya di salah satu media harian yang mengatakan, dirinya (Jaksa) sangat optimistis bahwa Perkara terebut bisa terbbukti dipengadilan.<br /><br />“Ancaman 12 tahun yang disampaikan oleh Jaksa diberita itu. Jaksa mengatakan dalam berita itu, bahwa ancamannya 12 tahun, pasal 328. Kami selaku Pengacara Simon Mojang Cs, menjelaskan dalam perkara itu ada tiga pasal yang dikenakan penyidik/Jaksa dalam Perkara itu antara lain, pasal 328, pasal 335 ancamannya 9 bulan dan pasal 365,” beber Trisno<br /><br />Menurut Trisno, pemberitaan seperti itu, tidak membuat masyarakat takut karena kebenaran ada dalam persidangan. “Saya sebagai pengacara, kalau berita-berita seperti ini, kalau sekarang ini masyarakat sudah tidak takut. Karena dalam persidangan nanti, kita akan fight. Dalam pasal itu disebutkan dan atau,” ungkap Trisno.<br /> <br />Kalau pasal 328, menurut Trisno, ada fakta-fakta yang tidak mendukung. “Dalam fakta kejadian, mereka (tersangka) sebelum menemui pelapor (Amira), sudah terlebih dahulu melapor ke RT selaku pejabat setempat dan meninggalkan KTP. disitu tidak ada kekerasan. Saksi, pembantu yang punya rumah (Amira), mengatakan tidak ada kekerasan. Pada saat keluar rumag baik-baik. Tidak ada barang-barang atau tangannya diseret, tidak ada. Hasil Visum juga tidak ada,” terang Trisno<br /><br />Kekerasan, menurut mantan Cawali dari Indenpenden ini mengatakan ada dua, kekerasan fisik dan mental. “Kekerasan fisik dapat dibuktikan dengan hasil Visum, kekerasan mental dengan hasil pemeriksaan psikiater. Kemudian, pada saat gelar perkara di Polrestabes, pelapor tidak darang,” jelasnya.<br /><br />Sementara, dalam sebuah rekaman Video saat kejadian tersebut terlihat, Amira dan para tersangka saat berada didalam mobil, sangat akrab. Amira duduk didepan, disamping sebelah kiri sopir sambil menikmati jajan dan bercanda. Lalu, andaikan terjadi kekerasan atau penculikan, mengapa korban (Amira) tidak melarikan diri sebelum masuk kedalam Mobil? Padahal, dalam adegan Video terebut, Amira berjalan didepan para tersangka sambil menenteng sesuatu dan kemudian masuk sendiri kedalam mobil. Selain itu, Amira juga dikabarkan telah mencabut laporannya ke Polrestabes Surabaya serta adanya surat pernyataan dari Amira sebelum berkas perkara tersebut dinyatajan P21.<br /><br />Sekadar diketahui, Amira dikabarkan diduga diculik di rumahnya di Jalan Manyar Tirtoyoso, pada, Senin 7Desember 2015, malam. Saat itu Amira baru saja pulang dari membeli bakso bersama pembantunya. Saat baru masuk rumah, datang pria tak dikenal yang minta dibukakan pintu. Amira yang tidak curiga langsung membukakan pintu.<br /><br />Pria itu memaksa Amira ikut bersamanya, tapi Amira melawan. Hal itu membuat Amira dipukul dan dipaksa untuk menuruti permintaan pria tersebut. Lalu, siapa sebenarnya si pelapor Amira diculik, hingga polisi menemukannya ?  (Redaksi)<br /><br />

Pidana PH Terdakwa Sesalkan Pernyataan Jaksa Surabaya Di Media

H.R. Trisno Hardani Surabaya – Indonesia adalah negara hukum dengan menganut azas praduga tak bersalah. Dalam Penjelasan Umum KUHAP buti...

»

PH : Kejaksaan Diminta Tunda Pemeriksaan Demi Kepastian Hukum

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqXUCYC1FTrF_qRaa27Gf9eOYbaw00YnAZFEub4vMhVO0Bt5DkcbWkeha3ux0o6NJPmd0cP6NMbSdfJP4yxe0Vv7c6zzPV-KrCaol_aBp2DIKTkuoa06GSwTlD0tZqIQBgnP7BU5G4UNQ/s1600/IMG_20160328_133022.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqXUCYC1FTrF_qRaa27Gf9eOYbaw00YnAZFEub4vMhVO0Bt5DkcbWkeha3ux0o6NJPmd0cP6NMbSdfJP4yxe0Vv7c6zzPV-KrCaol_aBp2DIKTkuoa06GSwTlD0tZqIQBgnP7BU5G4UNQ/s320/IMG_20160328_133022.jpg" width="240" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Riyadh. SH</td></tr> </tbody></table> Surabaya  – Seiring dengan diajukannya gugatan Praperadilan atas penetapan Ketua Umum Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti, sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi penggunaan dana hibah Kadin Jatim tahun 2012, Kejaksaan Tinggi Jatim diminta untuk menunda pemeriksaan terhadap La Nyalla.<br /><br />Penasehat Hukum (PH) La Nyalla, Ahmad Riyadh, mengatakan, pihaknya sudah menerima surat panggilan dari Kejati Jatim, untuk menghadiri pemeriksaan pada Senin 21 Maret 2016. Namun, Riyadh meminta penundaan jadwal pemeriksaan demi mewujudkan kepastian hukum, karena kliennya telah mengajukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang terdaftar dengan register perkara Nomor 19/Praper/2016/PN.Sby, pada Jumat pekan lalu, 18 Maret 2016.<br /><br />“Pak La Nyalla telah mengajukan upaya hukum praperadilan untuk menguji, sah atau tidaknya penetapan beliau sebagai tersangka oleh Kejati Jatim. Oleh karena itu, hari ini kami berkirim surat ke Kepala Kejati Jatim untuk meminta penundaan pemeriksaan,” ujar Riyadh, Senin, 21 Maret 2016. Menurut Riyadh, Kejaksaan perlu menunda pemeriksaan untuk menunggu putusan dari gugatan Praperadilan. Pasalnya, dalam upaya hukum Praperadilan itulah, penetapan tersangka diuji sah atau tidaknya.<br /><br />“Demi kepastian hukum dan menghormati proses peradilan, kami meminta Kejati Jatim untuk menunda pemeriksaan,” sambungnya. Riyadh menambahkan, dengan menunggu putusan dari upaya hukum Praperadilan, berarti Kejati Jatim menjunjung tinggi kepastian hukum dan menghargai hak La Nyalla sebagai warga negara yang sedang berikhtiar mencari keadilan.<br /><br />“Apalagi, kami yakin bahwa dalam perkara yang disangkakan ke Pak La Nyalla sudah tidak ada kerugian negara berdasarkan aturan dan UU mana pun. Selain itu, berdasarkan putusan Praperadilan yang diajukan pengurus Kadin sebelumnya, yaitu Saudara Diar Kusuma Putra, pada 7 Maret 2016 lalu, hakim sudah membatalkan Sprindik atas masalah yang sama yang dikeluarkan Kejati pada Januari dan Februari 2016,” tegas Riyadh.<br /><br />Dalam pertimbangan, putusan Praperadilan sebelumnya, juga dinyatakan bahwa upaya hukum untuk membuka kembali perkara lawas (lama) ini sudah tidak dapat dilakukan. Perkara ini adalah kategori yang tidak bisa disidik lagi atau masuk kategori “nebis in idem”.<br /><br />Pasalnya, penyidikan yang dilakukan saat ini sama dengan perkara yang dulu sudah dituntutkan kepada dua terpidana pengurus Kadin Jatim, yaitu Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Kasus ini sudah diputus pengadilan pada Desember 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap.<br /><br />Terpisah, menanggapi pernyataan Penasehat Hukum tersangka La Nyallamattalitti, terkait penundaan pemeriksaan atas diri tersangka, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jatim Dandeni Herdiana Kasindik, mengatakan, kasus Sprindik yang sudah diputus Hakim PN Surabaya berbeda dengan yang sekarang.<br /><br />“Ne bis in idem itu sudah diatur dalam Pasal 76 ayat 1 KUHP. Disitu jelas disebutkan, orang yang sama tidak boleh diadili kembali dengan perkara yang sama, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi jangan diartikan lain dong. Tersangka yang sekarang ini orangnya berbeda dengan perkara yang sudah diputus terdahulu dan merupakan pengembangan. Jadi jelas tidak ne bis in idem,” jawab Dandeni saat dihubungi media ini.<br /><br />Dandeni, menjelaskan, pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana yang diatur dalam UU No 31 Tahun 1999. “Soal kerugian negara, dalam pasal 4 UU No.31/1999 menyebutkan, pengembalian tidak menghapus tindak pidana. Disamping, itu kita peroleh bukti baru bahwa terdapat deviden atau keuntungan yang diperoleh Tsk (tersangka) dari penjualan saham yang dibeli dari uang negara sebesar kurang lebih Rp 1,1 milliar, sehingga merupakan hak negara dan merupakan kerugian negara yang harus dikembalikan,” ujar Dandeni.<br /><br />Menjawab pertanyaan, terkait kasus Korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, sudah menjalani hukumnya, Pria yang akrab dengan Wartawan ini mengatakan, ada keterkaitan dengan perkara lama tapi fakta perbuatan dan perannya jelas berbeda.<br /><br />“Diar itu kita pertanggungjawabkan untuk kegiatan akselesari antar pulau, sementara Nelson, kita pertanggungjawabkan uuntuk kegiatan pengembangan UMKM yang masing-masing banyak fiktifnya. LN ini (maksudnya, La Nyallamattalitti) ini kita pertanggungjawabkan untuk penggunaan dana hibah utk pembelian IPO Bank Jatim, dimana kemudian dijual dan diperoleh keuntungan yang sampai sekarang tidak dikembalikan. Jadi fakta-fakta perbuatan dan perannya jelas berbeda,” ungkap Dandeni.<br /><br />Terkait putusan Majelis Hakim atas Perkara Praperadilan yang dilayangkan Diar beberapa waktu lalu, Dandeni yakin bahwa hal itu berbeda. “Bagaimana bisa dibilang ne bis in idem ? Prapid kemaren kita diadili berdasarkan asumsi, seolah akan netapkan Tsk yang sama. Sekarang kita tunjukan kalau Tsk nya berbeda, masa mau dibilang ne bis in idem lagi. Kan udah jelas diatur dalam pasal 76 ayat 1 KUHP ne bis in idem itu apa,” ucapnya yakin.<br />Keyakinan Dandeni, karena sudah memiliki beberapa alat bukti. Namun dirinya mengakui, bila alat bukti yang dimaksud dibuka secara terang-terangan di sidang pra, justru merusak citra hukum dinegeri ini.<br /><br />“Ada beberapa bukti baru yang kita punya yang memperjelas peran Tsk sehingga ada pengembangan kasus ini. Tapi masa mau kita buka-bukaan sekarang di Prapid ? Kan buka-bukaan bukti di peradilan pokok perkara nanti, bukan di Prapid ini,” bebernya<br /><br />“Ya kita liat trendnya seperti apa. Kalau nggak fair seperti kmaren, kita siap buka-bukaan biar masyarakat yang menilai sendiri. Tapi sistem hukum kita jadi hancur-hancur,” pungkas Dandeni.  (Redaksi)<br /> <br />

Tipikor PH : Kejaksaan Diminta Tunda Pemeriksaan Demi Kepastian Hukum

Riyadh. SH Surabaya  – Seiring dengan diajukannya gugatan Praperadilan atas penetapan Ketua Umum Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Matt...

»

Koordinator Supervisi Penindakan KPK Datangai Kejati Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8YNj7Wyhpg5uGOgds-vYUzONAKAgZXeDLU5NC2l_HuML70Id-8b9gg8TJX01327hr8rySrCzfq743IA56VlA5KaU9BLRr9Xp15D3xDdxyoaY5xHePtY6Q2iBp7bo-0JG4Iz35YBzRr1U/s1600/KPK.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8YNj7Wyhpg5uGOgds-vYUzONAKAgZXeDLU5NC2l_HuML70Id-8b9gg8TJX01327hr8rySrCzfq743IA56VlA5KaU9BLRr9Xp15D3xDdxyoaY5xHePtY6Q2iBp7bo-0JG4Iz35YBzRr1U/s1600/KPK.jpg" /></a></div> <b>Surabaya </b>– Endang Tarsa, selaku Koordinator Supervisi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Jalan A.Yani, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 22 Maret 2016.<br /><br />Kedatangan Koordinator Supervisi Penindakan KPK bersama timnya serta dari badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke kantor adiyaksa itu, terkait dengan kasus dugaan Korupsi dana hibah Pemrov Jatim sebesar Rp 5,3 M untuk pembelian saham IPO ((Initial Public Offering)) Bank Jatim oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim tahun 2012 lalu, yang sedang ditangani penyidik Kejati Jatim yang menarik perhatian Masyarakat Indonesia.<br /><br />Pasalnya, Kejati Jatim dibawah tongkat komando Maruli Hutagalung, telah menetapkan tersangka yaitu Ketua Umum Kadin Jatim yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), La Nyallamattalitti, pada tanggal 16 Maret 2016.<br /><br />Hal itu dikatan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi media ini, Selasa, 22 Maret 2016. Dandeni mengatakan, kedatangan Koordinator Supervisi Penindakan KPK untuk supervisi perkara-perkara yang ditangani KPK diwilayah hukum Jawa Timur termasuk kasus Kadin.<br /><br />“Ia, yang datang Pak Endang Tarsa, Koordinator Supervisi Penindakan KPK bersama timnya. Yang disupervisi banyak. Selain tunggakan seluruh Jatim, juga yang menarik perhatian (Kadin). Jadi bukan satu kasus saja,” ujar Kasidik Dandeni Dandeni menambahkan, Kalau ada hambatan, terutama fokus pada kasus yang mencuri perhatian masayrakat, KPK mensuport (mendukung).<br /><br />Saat ditanya, apakah dalam pertemuan tersebut juga membahas, bahwa kasus Kadin akan ditarik KPK termasuk kasus dugaan Korupsi dana P2SEM tahun 2008. Dandeni, mengatakan tidak mengetahuinya. “Nggaklah. Kalau soal Kadin, mereka (KPK) pantau saja dan siap Back Up kita. Kalau oal P2SEM, saya kurang tahu, karena saya <br />nggak ikut ekposnya,” ujarnya.<br /><br />Sementara, sidang Perkara permohonan gugatan Praperadilan yang dilayangkan Penasehat Hukum La Nyallamattalitti terhadap Kejati Jatim, hingga hari ini belum juga ada kepastian. Hingga hari ini, Kejati Jatim belum juga menerima undangan sidang Praperadilan dari PN Surabaya. Hal itu dikatakan Kasidik Kejati Jatim, Dandeni Herdiana. Namun Dia (Dandeni) mengatakan, telah mengirim surat panggilan ke dua pada, Senin, 21 Maret 2016.<br /><br />“Belum dapat (undangan sidang). Tapi kita (Kejati) sudah mengirim surat panggilan ke Dua ke rumah tsk (tersangka), saya ada buktinya,” kata Dandeni meyakinkan.<br /><br /><b>Sudah Disidangkan Di Tipikor, Kasus Korupsi Dana Hibah Kadin Jatim Diusik Lagi</b><br /><br />Mencuatnya kasus dana hibah Kadin Jatim jilid II, setelah Kejati Jatim mengeluarkan sprindik baru (umu) yang menetapkan La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi pembelian saham IPO ((Initial Public Offering)) Bank Jatim tahun 2012 dari dana hibah APBD Pemprov tahun 2012 lalu. Kasus dana hibah Kadin Jatim jilid I, Kejati Jatim menjerat dua pimpinan Kadin Jatim lainnya yakni Diar Kusuma Putra dan Neslon Sembiring, yang sudah divonis oleh Majelis Hakim Tipikor pada Desember tahun lalu.<br /><br />Namun, pada jilid I tidak “sepnas” jilid II. Sebab, pada jili II ini, Kejati Jatim direpotkan dengan hadirnya pendukung La Nyallamattalitti yakni dari Ormas Pemuda Pancasila (PP) yang ada di Jawa Timur. Hampir setiap hari, ratusan orang dari PP berunjukrasa di kantor Kejati Jatim maupun di rumah dinas Maruli Hutagalung di Jalan jimerto, Surabaya yang berdekatan dengan Kantor Wali Kota Surabaya. Mereka menuntut, agar Maruli Hutagalung, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, membatalkan penetapan tersangka kepada orang Nomor satu di PSSI itu.  (Redaksi)<br />

Tipikor Koordinator Supervisi Penindakan KPK Datangai Kejati Jatim

Surabaya – Endang Tarsa, selaku Koordinator Supervisi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (K...

»

Terdakwa Anggota DPRD Bangkalan “Atur” Hakim dan Jaksa Bersidang

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn21zBr26YPWWFEYpbJyDgdQnR_Hg2ynvzGz5EmRROedeny3G4QAp1bekB1kQLFenl101alfwDuO7hwxT6dy4OTzptp1oGNYzSV_rxzGT_3lHYmGKyh4khOsFnfp7slhGNepBlEcUUSkE/s1600/5.+Salah+Satu+Ruang+Sidang+PN+Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn21zBr26YPWWFEYpbJyDgdQnR_Hg2ynvzGz5EmRROedeny3G4QAp1bekB1kQLFenl101alfwDuO7hwxT6dy4OTzptp1oGNYzSV_rxzGT_3lHYmGKyh4khOsFnfp7slhGNepBlEcUUSkE/s320/5.+Salah+Satu+Ruang+Sidang+PN+Surabaya.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi, salah Satu Ruang Sidang di PN Surabaya</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Pandangan miring masyarakat terhadap “perilaku” Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat menyidangkan seorang pejabat negara yang menjadi terdakwa kasus pidana tak salah.<br /><br />Hal itu dapat dilihat dari kasus perkara pidana dugaan “pencabulan” anak dibawah umur dengan terdakwa, Kasmu yang menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, hingga kini masih “terkatung-katung” karena terdakwa masih sibuk untuk melaksanakan aktifitasnya sebagai anggota Dewan yang terhormat di Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Terdakwa Kasmu, dalam kasus ini dijerat dengan pasal 81 dan 82 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anggota Dewan itu pun diancam pidana penjara selama 7 tahun setelah JPU membacakan surat tuntutannya beberapa waktu lalu. Pada hal, kasus ini disidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya sejak tanggal 1 Oktober 2015 lalu, dengan Ketua Majelis Hakim, Musa Arief Aini dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jatim, Rakhamad Hari Basuki, M. Rasul dan Raharjo Yusuf. Namun karena terdakwa sedang melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan, sehingga Perkara inipun sering kali ditunda.<br /><br />Ditundanya sidang Perkara ini, bukan karena Katua Majelis Hakim atau JPU nya yang berhalangan. Melainkan karena terdakwa anggota DPRD itu tidak menghadiri persidangan. Bebasnya terdakwa menjalankan aktifitasnya sebagai anggota Dewan dan menerima gaji dari uang rakyat itu, karena terdakwa tidak ditahan, sekalipun terdakwa sudah beberapa kali tidak menghadiri persidangan.<br /><br />Apakah karena terdakwa seorang anggota DPRD atau Majelis Hakim menganggap kasus ini adalah kasus “ecek-ecek” sehingga tidak dilakukannya penahanan kepada terdakwa ?. Pada hal, bila dibandingkan dengan salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Lamongan, Muniroh, yang bukan pejabat/PNS, yang sedang hamil tua harus melahirkan di “dalam tahanan” beberapa jam setelah Majelis Hakim Tipikor mengeluarkan surat penetapan penahanan (18 Januari 2016) tanpa mempertimbangakan surat keterangan dokter (surat keterangan doketer, perkiraan operasi tanggal 19 Januari 2016) yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Rabu, 16 Maret 2016, sidang perkara pidana dengan Nomor Perkara 2117/Pid.Sus/2015/PN.Sby ini pun kembali tertunda karena terdakwanya tidak datang. Pantauan Wartawan media ini sejak pukul 09.00 WIB, di PN Surabaya, yang terlihat adalah JPU Rakhamad Hari Basuki dengan wajah tidak bersahabat, kabarnya dirinya sempat “diperiksa” atasannya terkait perkara yang disidangkannya. Pulangnya Jaksa Hari dari PN Surabaya luput dari pantauan media ini.<br /><br />Sementara, terkait sidang Perkara yang sering tertunda karena ketidak hadiran terdakwa, Humas PN Surabaya, Efran Basuning saat diminta tanggapannya mengatakan, terdakwa bisa dilakukan penahanan. “Bisa dilakukan penahanan terhadap terdakwa. Siapa KM (Ketua Majelis)-nya. Cobalah temui, wawancara, apa katanya,” ujar Efran.<br /><br />Terpisah, Hakim Musa Arief Aini, selaku Ketua Mejelis dalam Perkara tersebut, saat ditemui di depan pintu ruang kerjanya, terkait agenda sidang, tertundanya persidangan. Hakim Musa hanya mengatakan, Pledoi (pembelaan). “Setahu saya Pledoi, Pledoi, masih Pledoi,” jawabnya berulang-ulang. Ketika ditanya sidang yang sering tertunda karean ketidak hadiran terdakwa, Hakim Musa mengatakan, nanti dalam putusan.<br /><br />“Nanti dalam putusan akan dijelaskan semua. Ok ,” jawabnya enteng.<br /><br />Untuk diketahui, kasus ini bermula pada awal Pebruari tahun lalu. Saat itu Tim Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, melakukan penggerebekan di kamar 605 Hotel Oval di Jalan Diponigoro Surabaya.<br /><br />Saat penggerebekan tersebut, petugas mendapati terdakwa dengan seorang perempuan berinisial LCD yang masih duduk dibangku Kls XII SMU atau Mandrasah berstandar Nasional. Kemudian, petugas kepolisian Polda Jatim pun membawa LCD ke RS Bhayangkara untuk dilakukan Visum. Sementara Kasmu, dijerat dengan Undang-undang perlindungan anak.  (Redaksi)<br />

Pidana Terdakwa Anggota DPRD Bangkalan “Atur” Hakim dan Jaksa Bersidang

Ilustrasi, salah Satu Ruang Sidang di PN Surabaya Surabaya – Pandangan miring masyarakat terhadap “perilaku” Hakim dan Jaksa Penuntut U...

»

Bupati dan DPRD Sampang, Jadi Jaminan 7 Terdakwa Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVPtDlgWRtznk5tPl3uPyzznXumBurUvPqAP5X8qq2eC6Rif-TpZueCFfKyPDAwnQ7thQ_g6NeRMm5d-hvKWUH3yjpzJxI5BYuqeEKpL58VIxfDlU4nkAAvO3ESmDjEMsl2jdNtkX0Ipk/s1600/DSCF1651.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVPtDlgWRtznk5tPl3uPyzznXumBurUvPqAP5X8qq2eC6Rif-TpZueCFfKyPDAwnQ7thQ_g6NeRMm5d-hvKWUH3yjpzJxI5BYuqeEKpL58VIxfDlU4nkAAvO3ESmDjEMsl2jdNtkX0Ipk/s1600/DSCF1651.JPG" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Add caption</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Udara pengap dan sesak di dalan jeruji besi alias penjara, tidak lagi dirasakan Ketujuh tedakwa mantan anggota Dewan (DPRD) Sampang tahun 2004 itu, sekalipun Eksepsinya ditolak Majelis Hakim Tipikor, pada Senin, 14 Maret 2016.<br /><br />Ketujuh terdakwa dimaksud antara lain, M Faidol Mubarok, Asadullah, Kurdi Said, Moh Bakir, Umar Faruk, Sudarmadji dan Jumal M Dawi. Para terdakwa adalah mantan anggota DPDR Sampang periode 1999 – 2004. Mereka sempat ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang sejak 9 Pebruari 2016. Para mantan anggota Dewan yang terhormat ini terjerat kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara (Kabupaten Sampang) sebesar Rp 2,1 milliar dari dana pesangon DPRD Sampang tahun 2004 jilid II, setelah tongkat kepemimpinan Kabupaten Sampang berpindah dari Fadhilah Budiono (sekarang jadi wakil Bupati) ke Fannan (ex anggota Banggar DPRD).<br /><br />Ketujuh terdakwa ini “mengikuti jejak” 4 rekannya sesama di Dewan dulu yang sudah terlebih dulu menjalani proses persidangan, dan dinyatakan terbukti bersalah oleh Majelis Hakim PN Sampang pada tahun 2010 (catatan Redaksi CB, Pengadilan Tipikor di Surabaya untuk wilah Jawa Timur dibentuk 17 Desember 2010) lalu. Dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 110K/PID. Sus/2011, yang menolak kasasi para terdakwa.<br /><br />Pada Senin, 14 Maret 2016, uadar segar dan sendagurau pun akan kembali dinikamati para tedakwa bersama keluarga masing-masing setelah, Majelis Hakim Tipikor yang menyidangkan Perkara tersebut yang diketuai Hakim Tahsin mengabulkan permohonan pengguhan penahanan rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan Kota dengan penjamin Bupati, Ketua DPRD Samapang dan masing-masing istri terdakwa<br /><br />Dikabulkan permohonan para terdakwa setelah Majelis Hakim menolak Eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan JPU Kejari Sampang. Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan kesehatan para terdakwa. dan adanya jaminan dari orang Nomor Satu di kabupaten Sampang ditambah lagi istri masaing-masing terdakwa. Selain itu, para terdakwa juga telah mengembalikan kerugian negara.<br /><br />Hal itu pun dikatakan Hakim Tahsin kepada Wartawan media ini saat ditemui usai persidangan. Tahsin mengatakan, dikabulkannya permohonan terdakwa karena ada penjamin orang Nomor Satu di Kabupaten Sampang juga para terdakwa telah mengembalikan kerugian negara. “Ia, Itu tadi pertimbangan Majelis. Ada jaminan dari Bupati dan Ketua DPRD termasuk istri terdakwa. Selain itu, terdakwa telah mengembalikan kerugian negara,” ujar Majelis Hakim.<br /><br />Sekedar diketahui. Kasus ini bermula pada masa purna bakti sebanyak 45 anggota DPRD Sampang periode 1999 – 2004 akan berkahir. Pada tahun 2004, anggota DPRD tersebut, mengusulkan adanya uang purna tugas atau pesangon bagi yang akan memasuki akhir jabatan setelah 5 tahun, melalui Fraksi-fraksi yang kemudian diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar), agar Banggar mengusulkan bahwa uang purna tugas tersebut dimasukkan dalam rencana anggaran stuan kerja (RASK) Sekretariat Dewan untuk diserahkan ke Banggar Eksekutif (Pemkab) dengan maksud, agar dapat dimasukkan dalam penyusunan rencana nggaran pendapatan daerah (RAPBD) Kab. Sampang 2004.<br /><br />Sekitar Maret 2004, diadakan rapat rapat paripurna, yang dipimpin Ketua DPRD H. M. Hasan. Asy’ari (alm), Sekretaris rapat (Sek.Wan), Slamet Terbang yang dihadiri 43 anggota Dewan termasuk Bupati Fadilah Budiono beserta Muspida. Dalam rapat tersebut telah menghasilkan Peraturan daerah (PERDA) Kab. Sampang No. 1/2004, tanggal 8 Maret 2004 tentang, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sampang tahun 2004. Dalam Perda terebut, muncul dokumen anggaran satuan kerja(DASK) sebagai pelaksana dari APBD, dan kemudian diteruskan ke Gubernur Jawa Timur untuk disetujui.<br /><br />Dalam APBD Kab. Sampang, pada pos anggaran Sekretariat DPRD Kab. Sampang, salah satunya tercantum mata anggaran 2.1.2.02.07 sebesar Rp 2.250.000.000 untuk biaya jasa non pegawai. Pada hal, pos anggaran Sekretariat DPRD tersebut tidak mencantumkan pos anggaran tunjangan purna tugas. Namun pada saat itu, Ketua DPRD H. Moh. Hasan Asy’ari (alm) bersama Wakil DPRD M. Sayuti, H. Achmad Fahrurrazi Farouq dan Herman Hidayat (ketiganya sudah berkekuatan hukum tetap) menandatangani tangani dan mengeluarkan, SK Pimpinan DPRD Kab. Saampang No. 2/2004 tanggal 19 April 20004 tentang, pemberian dana purna tugas bagi 45 anggota DPRD Kab. Sampang masa bakti 1999 – 2004 masing-masing sebesar Rp 50 juta dikurangi PPh 15% menjadi 42.500.0000 X 45 sehingga totalnya sebesar Rp 1.912.500.000.<br /><br />Berdasar temuan Tim Audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur, adanya kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar. Para anggota DPRD itu menerima dana purnatugas masing-masing sekitar Rp 42,5 juta. Sehinggak Penyidik Kejari Sampang pun melakukan penyidikan Jilid I yang sudah inckrah hingga jilid II saat ini. Para terdakwa diancam dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun, denda paling banyak sebesar Rp 1 milliar.  (Redaksi)<br />

Tipikor Bupati dan DPRD Sampang, Jadi Jaminan 7 Terdakwa Korupsi

Add caption Surabaya – Udara pengap dan sesak di dalan jeruji besi alias penjara, tidak lagi dirasakan Ketujuh tedakwa mantan anggota D...

»

La Nyallamatalitti Jadi Tersangka Korupsi IPO Bank Jatim

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicWoOn752b6tHH0jcrLz3nprowpTDxlxDO9aYqD6kFDrq8qX0nReSlt29AzOQy1XN7PwaTuhTNEyC7trI3eJkLxfgLhxHajJfJVWgx2Z5-rooybtSx3YO4fGNVP3j-QZPbL1CaNaUiCfc/s1600/3.+PP+berdemo+di+halaman+Kejati+Jatim+%2528bawah%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicWoOn752b6tHH0jcrLz3nprowpTDxlxDO9aYqD6kFDrq8qX0nReSlt29AzOQy1XN7PwaTuhTNEyC7trI3eJkLxfgLhxHajJfJVWgx2Z5-rooybtSx3YO4fGNVP3j-QZPbL1CaNaUiCfc/s320/3.+PP+berdemo+di+halaman+Kejati+Jatim+%2528bawah%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">PP Berdemo di Halaman Kejati Jatim</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – “Habis gelap terbitlah tersang”. Barang kali ungkapan itu yang dilakukan oleh Tim penyidik Kejati Jatim dibawah pimpinan E.S. Maruli Hutagalung.<br /><br />Sebab, Dua Siprindik yang sempat dekeluarkan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, terkait penanganan kasus dugaan Korupsi dan Pencucian Uang (TPPU) danah hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim atas pembelian IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012, telah dibatalkan Majelis Hakim PN Surabaya dengan Nomor Putusan, No.11/PRAPER/20016/PN.Sby, tanggal 7 Maret 2016.<br /><br />Dua Siprindik yang dimaksud ialah, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor No. Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tertanggal 15 Februari 2016. Sprindik pertama terkait tindak pidana korupsi, dan sprindik kedua tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).<br /> <br />Dibatalkannya Siprindik tersebut oleh Majelis Hakim tunggal PN Surabaya, Efran Basuning setelah mantan terpidana 1,4 tahun penjara dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2011-2014, Diar Kusuma Putra, melayangkan gugatan permohonan Paraperadilan melalui PN Surabaya.<br /><br />Kekalahan yang dialami oleh Kejati Jatim dalam sidang Preperadilan melawan mantan terpidana itu, ternyata tidak membuat “diam” tim Penyidik Kejati dibawah tongkat komando Maruli Hutagalung (Kajati) dan I Made Suarnawan selaku Asisten Pidana Khusus (Aspidsus).<br /><br /><b>Tak Terima Kalah Di Sidang Pra Peradilan, Kajati Keluarkan Sprindik Lagi</b><br /><br />Tak mau mengalami kekalahan untuk yang kedua kali dalam kasus yang sama terkait Sprindik, dalam Siprindik kali ini juga diebutkan lengkap dengan nama tersangkanya. Walau pada saat menyampaikan kepada wartawan, Aspidsus hanya menyebut inisial LN, namun dalam Siprindik tertulis dengan jelas. Hal itu disampaikan pada Rabu, 16 Maret 2016. Terbukti, lembaga Adiyaksa yang berkantor di Jalan A.Yani Surabaya itu telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Umum) No.Prin.256/0.5/FD.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, perihal penyidikan Perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana hibah pada Kadin untuk pembelian Saham IPO Bank Jatim tahun 2012 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 5 milliar.<br /><br />“Pada hari ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kembali menerbitkan surat penyidikan, Umum, No.Prin.256/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, perihal penyidikan Perkara tindak pidana Korupsi penggunaan Dana hibah pada Kadin untuk pembelian Saham IPO Bank Jatim,” kata I Made Suarnawan selaku Asisten Pidana Khusus (Aspidsus).<br /><br />Made menjelaskan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan terkumpulnya lebih dari 2 (Dua) alat bukti, maka diterbitkan surat penetapan tersangka. “Surat penetapan tersangka No.KEP-11/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 Maret 2016, menetapkan tersangka LN (H.Ir. La Nyallamataliti),” katanya kepada wartawan pada, Rabu sore, 16 Maret 2016.<br /><br />Ditetapkan La Nyallamataliti sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi, menurutnya, karena penggunanaan dana hibah yang diterima Kadin, dimana La Nylla sebagai Ketuanya dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012, untuk membeli saham IPO Bank Jatim yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5 miliar.<br /> <br />“Sprindiknya untuk korupsi lima miliar, bukan sprindik TPPU (tindak pidana pencucian uang). Siprindik itu adalah baru,” ujar Made.<br /><br />Pengumuman La Nyallamataliti sebagai tersangka kasus Korupsi oleh Aspidsus Kejati Jatim ini diwarnai aksi demo dari Pemuda Pancasila (PP) dari berbagai daerah di Jawa Timur berjumlah 500 orang. Namun, hal itupun sepertinya sudah diwanti-wanti oleh pihak Kejaksaan Tinggi bersama Kapolda Jatim. Sekita 300 personel aparat kepolisian baik dari Polda maupun Polrestabes Surabaya sudah disiagakan lengakap dengan Panser dan pagar kawat hingga malam pkl 21.00 wib termasuk rumah dinas Kajati.<br />Kedatangan pendukung Ketua Umum PSSI itu ke Kantor Kejati, sudah terlebih dahulu sebelum diumumkannya La Nyallamattalitti sebagai tersangka.  (Redaksi)<br />

Tipikor La Nyallamatalitti Jadi Tersangka Korupsi IPO Bank Jatim

PP Berdemo di Halaman Kejati Jatim Surabaya   – “Habis gelap terbitlah tersang”. Barang kali ungkapan itu yang dilakukan oleh Tim penyid...

»

Korupsi Rp 2 Juta, Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara, Bagaimana dengan Jaksa?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik3cR_lVXGON0aP1VlbPGL_n4_lGjpSMDSKRkPlWl2aRsmfHoSH2bW7NySwbd_lSHXt2L3pqqhL5lADSlH72e2jDpcJKOtVT2NwOlwApjmuxBxTa75-Y0HZ6igjbtj4GCbmtqHuBHvhjI/s1600/2.+Yuliana+Heriyantiningsih%252C+SH%252C+MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik3cR_lVXGON0aP1VlbPGL_n4_lGjpSMDSKRkPlWl2aRsmfHoSH2bW7NySwbd_lSHXt2L3pqqhL5lADSlH72e2jDpcJKOtVT2NwOlwApjmuxBxTa75-Y0HZ6igjbtj4GCbmtqHuBHvhjI/s1600/2.+Yuliana+Heriyantiningsih%252C+SH%252C+MH.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Yuliana Heriyantiningsih. SH., MH,</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – “Besar pasak daripada tiang,” barangkali pribahasa itu tepat bagi penanganan perkara korupsi yang nilainya hanya Rp 2 juta, bila dibandingkan dengan anggaran yang “dihabiskan” Jaksa untuk menyidangkannya.<br /><br />Anggaran dalam penanganan perkara korupsi di Kejaksaan mulai dari penyelidikan hingga ekesekusi, menghabiskan anggaran sebesar kurang lebih Rp 200 juta untuk satu perkara. Biaya dalam penuntututan termasuk biaya operasional panggilan saksi-saksi dan ahli sekitar Rp 40 juta.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan salah seorang Jaksa dari salah satu Kejari (Kejaksaan Negeri) di Wilayah Jawa Timur, saat berbincang-bincang dengan wartawan media ini di Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 11 Maret 2016.<br /> <br />“Mulai dari penyelidikan sampai eksekusi, anggarannya sekitar 200 juta untuk satu perkara. Kalau biaya dalam penuntutan termasuk pemanggilan saksi dan  ahli, sekitar 35 sampai 40 juta,” kata Jaksa yang juga menyidangkan kasus korupsi itu dan minta namanya tidak disebutkan.<br /><br />Dalam kasus korupsi, masyarakat Indonesia mendukung penegakan supremasi hukum disemua bidang, tanpa pandang bulu baik pejabat tinggi maupun masyarakat jelata. Namun apakah negara harus mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta untuk menangani kasus korupsi yang hanya Rp 2 juta?<br /><br />Seperti kasus perkara koruspi beras miskin (Raskin) di Desa Keramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada tahun 2013 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2 juta. Dalam kasus ini, JPU menyeret mantan Kepala Desa Keramat Agung, Bukacong bin Suryo atau Suryo (47) sebagai terdakwa, untuk diminta pertanggung jawabannya dihadapan Majelis Hakim Tipikor.<br /><br />Memang, dalam dakwaan maupun tuntutan JPU dari Kajari Keraksaan menyebutkan, bahwa kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa karena tidak membagikan Raskin kepada warganya, sebesar Rp 1,1 milliar. Namun dalam fakta persidangan menurut Majelis Hakim yang diketuai Hakim H.R. Unggul, menyatakan bahwa, kerugian yang dilakukan oleg terdakwa negara adalah sebesar Rp 2 juta lebih. Besar kecilnya kerugian negara memang tidak diatur dalam UU Korupsi. Sehingga, Majelis Hakim pun tetap menghukum terdakwa dengan pidana penjara badan selama 1 tahun, denda 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.<br /><br />Tidak hanya itu, pidana tambahan pun diberikan kepada terdakwa berupa kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2 juta, subsidair 1 bulan penjara. Terdakwa Suryo, yang didampingi Penasehat Hukumnya Yuliana, dari LBH LacaK (Prodeo alias gratis) ini pun menjelaskan kepada wartawan media ini usai persidangan.<br /><br />Yuliana menjelaskan, kerugian negara, dalam fakta persidangan sebesar Rp 2 juta lebih.”Kerugian negara yang wajib dikembalikan terdakwa sebesar 2 juta sekian. Dalam fakta persidangan, beras Raskin itu dibagikan secara merata 5 kg per KK (Kepala Keluarga). Untuk perangkat Desa, 15 kg per orang. Itu atas kesepakatan warga, yang penting semua dapat,” kata Yuliana menjelaskan, Jumat, 11 Maret 2016.<br /><br />Yuliana menambahkan, apa yang dilakukan oleh terdakwa, mengikuti Kades (Kepala Desa) sebelumnya yang juga melakukan hal sama.”Yang dilakukan terdakwa sama dengan yang dilakukan Kades sebelumnya. Yang melaporkan ini bukan warga tapi LSM. Tapi kenapa hanya ini (terdakwa) yang diseret,” kata Yuli dengan nada tanya.<br /><br />Terpisah. Terkait hal tersebut, pakar hukum Pidana dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr. Krisnadi Nasution pun angkat bicara. Menurutnya, penanganan Korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 2 juta tidak efesien. “Tidak efesienlah. Kalau bisa, ya dicarilah kasus yang lebih besar,” ujarnya.  (Redaksi)<br />

Tipikor Korupsi Rp 2 Juta, Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara, Bagaimana dengan Jaksa?

Yuliana Heriyantiningsih. SH., MH, Surabaya – “Besar pasak daripada tiang,” barangkali pribahasa itu tepat bagi penanganan perkara koru...

»

Kasus Korupsi Proyek Embung Madiun Meninggalkan “Benang Kusut”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8aJEd1IgYASIIzl81Jm28KPUXOgoz_RAUffQ_mhwUFrUsYh8pY9t41mjCaTqbV35u7_FXZebW-gwX2JJjQbcSA-HTzaeu_cQejey4pUznsp7M2Lm8Rpyyh-wUl9hRKeJA9hlAoVbzdRE/s1600/1.+Dua+Terdakwa+Korupso+Embung+Madiun.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8aJEd1IgYASIIzl81Jm28KPUXOgoz_RAUffQ_mhwUFrUsYh8pY9t41mjCaTqbV35u7_FXZebW-gwX2JJjQbcSA-HTzaeu_cQejey4pUznsp7M2Lm8Rpyyh-wUl9hRKeJA9hlAoVbzdRE/s1600/1.+Dua+Terdakwa+Korupso+Embung+Madiun.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dua terdakwa Korupsi Embung Madiun</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b>Surabaya </b>– Kasus perkara dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Embung (waduk) di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, yang dikenal dengan Embung Pilangbango, “meninggalkan benang kusut”.<br /><br />Kejaksaan Negeri Madiun dalam menangani kasus proyek yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 sebesar Rp 19 M itu tidak transparan dan terkesan melindungi aktor intelektualnya. Pasalnya, Kejari Madiun hanya menyeret dua tersangka/terdakwa yang dianggap paling bertanggung jawab yaitu, Agus Subiyanto, yang menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, sebagai Pengguna Anggaran juga Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Maryani, selaku konsultan perencana dari PT Peta Konas.<br /><br />Sementara konsultan pelaksana, pengawas, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) terutama pelaksana yang mengerjakan proyek selaku pemenang lelang, hingga saat ini masih dapat “bermimpi indah” dirumahnya.<br />Dalam pelaksanaan proyek pembangunan Embung, dengan luas kurang lebih dari 2 hektar itu, fungsinya untuk menampung air sebanyak 150 ribu meter kubik, yang seharusnya sudah selesai pada akhir Desember 2014. Namun, hingga waktu yang ditentukan belum juga selesai. Bahkan bangunan Embung tersebut telah mengalami kerusakan berupa retak-retak disejumlah dinding dan ada juga yang sudah ambrol. Hal ini diduga karena tidak sesuai dengan spek.<br /><br />Pada hal, kasus ini dianggap telah merugikan negara karena proyek yang menelan anggaran dari uang rakyat hingga puluhan milliaran itu, tidak selesai dikerjakan tepat waktu apalagi proyek tersebut mengalami kerusakan bahkan ada yang sudah ambrol. Apakah pekerjaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan spek sehingga mengalami kerusakan, menjadi tanggung jawab mutlak oleh PPKm dan konsultan perencanaan ? Atau ada pihak lain yang lebih bertanggungwab ?<br /><br />Dan saat ini, kedua terdakwa ( Agus dan Maryani) sedang menjalani proses persidangan menunggu vonis dari Majelis Hakim Tipikor yang menyidangkan keduanya di Pengadilan Tipikor. Kedua terdakwa dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br />JPU dari Kejari Madiun pun menuntutnya dengan pidana penjara badan selama 7 tahun, denda 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut untuk wajib mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 4,1 milliar, subsidair 3,6 tahun penjara.<br />Pada hal menurut Agus Subiyanto, seperti yang disampaikan kepada media ini usai mengikuti persidangan, dengan agenda replik (tanggapan) JPU atas Pembelaan (Pledoi) PH terdakwa, pada, Jumat, 11 Maret 2016, bahwa proyek Embung Pilangbango, sudah ada calon pemenangnya sebelum ada proses lelang.<br /><br /><b>Proyek Embung Madiun Diduga Sudah Diatur Sebelum Proses Lelang</b><br /><br />Bahkan menurut Agus, dirinya mendapat arahan langsung dari Wali Kota tentang siapa calon pemenang lelangnya. Tidak hanya itu, Agus juga mengatakan bahwa Andik Sulaksono, telah terlebih dahulu memberikan uang sebesar Rp 2 M kepada anak Wali Kota sebelum ada proses lelang. Andik sendiri menurut terdakwa adalah rekan kerja Pemkot Madiun, dalam proyek Embung, adalah orang kedua selaku pelaksana dari PT Indah Cahya Pratama, Lamongan yang membuat perjanjian dengn Direktur PT Indah Cahya Madya Pratama, Dhata Wijaya.<br /><br />“Dua miliiar, yang ngasih adalah pelaksana, Andik Sulaksono ke Boni, anaknya Wali Kota. Jabatannya Sekretaris Partai Demokrat Jawa Timur. Uang itu dikasih setelah anggaran ini masuk ke Kas Daerah, sebelum lelang. Dia (Andik Sulaksono) adalah Mitra kerja Wali Kota. Andik sebagai pelaksana orang kedua. Orang pertama kan PT Indah Cahya Madya Pratama, Lamongan. Itu kerja sama operasional, tapi yang mempunyai persyaratan kemampuan dasar adalah PT Indah Cahya Madya Pratama yang direkturnya, Dhata Wijaya. Ada perjanjian di Notaris,” ungkap Agus<br /><br />Agus menceritakan, bahwa anggaran untuk proyek Embung adalah bantuan khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Pemkot Madiun. “Inikan APBD Provinsi diserahkan bantuan khusus Gubernur ke APBD Kota. Jadi uang itu masih di kas daerah, uang pribadi pelaksana itu diberikan kepada sudara Boni tadi, dipanjar dulu gitu. Arahan langsung dari Wali Kota kalau ini (Andik Sulaksono) akan pemenang lelang, semua perintah lisan,” cerita Agus.<br /><br />Terdakwa Agus mengungkapkan, bahwa perintah Wali Kota kepada dirinya adalah untuk mengamankan pelaksanaan proyek. “Urus bantuan dana ini langsung ke Gubernur ke Grahadi. Saya harus ketemu jam 7 malam dengan Pak Gubernur dengan sudara Boni tadi. Karena nggak bisa ketemu dengan Gubernur sehingga cukup ketemu dengan sudara Boni ia itu urusan Boni,” kata Agus.<br /><br />Saat ditanya, terkait pertemuan selanjutnya antara Boni dengan Wali Kota termasuk Andik Sulaksono, dia mengatakan bahwa Boni tidak ikut, namun dirnya mengakui ada dalam pertemuan tersebut.<br />“Itu anaknya loh. Boni nggak ikut. Ya hanya bertiga. Pertemuan kadang dirumah dinas atau dikantor Wali Kota,” ungkap Agus<br /><br />Ditanya lebih lanjut terkait besarnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri), jumlah peserta lelang dan pemenang sebenarnya, terdakwa Agus mengungkapkan bahwa, besarnya HPS adah sebesar Rp 19 milliar dengan perserta lelang sebanyak 30 peserta. “HPS nya 19 miliiaran. Jumlah peserta 30 orang berarti 30 CV. Kalau pemenang yang sebenarnya adalah yang 16 milliar itu, saya nggak jelas siapa. Dia digugurkan karena faktor Admintrasi. Kalau penawaran PT Indah Cahya Madya Pratama, 18,750,” ungkapnya lagi.<br /><br />Dirinya pun tak mau dianggap hanya bertanggung jawab sendiri, sehinga dalam persidangan, Agus pun membeberkan dihadapan Majelis Hakim terkait pemberian sejumlah uang oleh Andik Sulaksono, selaku pelaksana proyek kepada pihak Kejaksaan dan Wali Kota Madiun, pada Senin, 7 Maret 2016<br /><br />Dalam pembelaanya yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin saat itu, terdakwa Agus Subiyanto menyebutkan, berdasarkan cerita Sadikun (Kabag Administrasi Pembangunan Kota Madiun) kepada terdakwa saat dirumah Wali Kota Madiun, Bambang irianto. Bahwa untuk mengatasi permasalahan hukum atas panitia lelang yang masuk pokjanya, sudah dikondisikan ke Kejari madiun melalui Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo.<br /><br />Terdakwa Agus menyampaikan dalam pembelaannya, yang diketik dikertas HVS sebanyak 20 lembar dengan materai 6000 rupiah mengatakan, pada saat Kejari Madiun melakukan Pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan) sekitar Mei 2015, terdakwa diminta tolog oleh Andik Sulaksono, untuk menemani menghadap Kasi Pidsus dengan tujuan meminta bantuannya (Kasi Pidsus) agar kasus Embung dapat dikondisikan. Dalam pertemuan tersebut menurut Agus, Kasi Pidsus Madiun akan membantu dengan catatan tidak recehan.<br /><br />Dalam pembelaan terdakwa. Sesuai petunjuk Wali Kota, disarankan agar dijadikan satu paket. Sebelumnya, Andik Sulaksono sudang membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban Pemkot sebesar kurang lebih 6 milliar rupiah yang ditindak lanjuti dengan pertemuan untu membicarakan permasalahan proyek Embung di Hotel JW Maroit Surabaya, yang dihadiri Kajari Madiun, Suluh Dumadi di dilantai 20, Kasi Intel, Aliq Rahmat Yakin dilobby bawah dan Andik Sulaksono datang terakhir menyusul kelantai atas bergabung dengan Jaksa Kejati Arief Irsaal, Wali Kota Madiun, Bambang irianto.<br /><br />Terdakwa Agus, dalam pembelaannya membeberkan dihadapan Majelis Hakim, inti dari pertemuan tersebut yang disampaikan Andik Sulaksono adalah menentukan jumlah yang disepakati kurang lebih Rp 1 milliar. Dari jumlah itu, Andik sulaksono menyampaikan bahwa ada kewajiban untuk menyediakan Rp 400 juta yang sudah diisepakati oleh Kasi Pidsus. Akhirnya, kata Agus, Kejari Madiun (Suluh Dumadi) mengatakan kepada Andik sulaksosno, jangan pernah memberikan sesuatu kepada bawahannya tanpa melalui dirinya (Kejari).<br /><br /><b>Terdakwa Agus Subiyanto, Menyebut Keterlibatan Sejumlah Nama Pejabat Kota Madiun</b><br /><br />Agus Subiyanto, melanjutkan pembelaannya. Pada pertemuan antara terdakwa Agus dengan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo, dirumah Kost Kasi Pidsus. Saat itu Kusuma Jaya Bulo, mengatakan kepada terdakwa tentang kekecewaannya kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto dan Andik Sulaksono. Kusuma Jaya Bulo juga menyampaikan kepada terdakwa, bahwa dia (Kusuma Jaya Bulo) ada koneksi di KPK dan mengancam akan melaporkan. Tentang permasalahan di Kota Madiun.<br /><br />Terdakwa Agus Subiyanto, dalam pembelaannya merinci uang yang diterima Kajari, Kasi Pidsus maupun Wali Kota Madiun dari Andik sulaksono selaku pelaksana proyek melalui Dhata wijaya selaku pemegang peran utama karena Dhata Wijaya sebagai penandatangan dalam dokumen kontrak. Dhata Wijaya, mengambil alih peran Andik sulaksono untuk melakukan Koordinasi dengan Kasi Pidsus dengan biaya ditanggung Andik Sulaksono.<br /> <br />Apa yang dilakukan Dhata Wijaya dengan Kasi Pidsus, menurut terdakwa Agus dalam pembelaannya telah menghasilkan kesepakatan pemberian uang untuk, Paris Pasaribu, sebesar Rp 500 juta, Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Rp 350 juta dan perbaikan rumah dinas Kejaksaan di jln Abdul Rahman Saleh, Madiun sebesar Rp 150 juta. Menurut terdakwa, Keterangan Andik Sulaksono sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta.<br /><br />Masih dalam pembelaan terdakwa Agus Subiyanto, yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, mengatakan, Andik sulaksosno menceritakan kepada terdakwa bahwa Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, menolak uang kontan sebanyak Rp 1 M yang sudah disiapkan Andik sulaksosno dalam sebuah tas. WaliKota Madiun justru meminta uang sebesar $100.000 kepada Andik. Atas saran dari pihak Bank Sinarmas di jln Sumatra Madiun, agar ditukarkan ke Surabaya. Penukaran uang tersebut pun dilakukan Andik Sulaksono karena sudang ditunggu Wali Kota dan pihak Kejati. Keterangan Andik sulaksono kepada terdakwa Agus, mengatakan, setelah dalam bentuk dollar, kemudian diberikan ke WAli Kota, yang dika (Andik sulaksono) ketahui, menurut Agus, bahwa Suluh dumadi menerima sebesar $20.000.<br /><br />Saat perisdangan di skors karena sholat magrib, terkait pengakuan terdakwa dalam pembelaan yang dibacakannya dipersidangan, Henru Purnomo, salah satu Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa mengatakan sudah melaporkan hal itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.<br /><br />“Kita sudah lapor ke KPK Kamis, tanggal 3 Maret. Yang kita laporkan Kejari, semua yang terlibat. Terkait suap sebesar Rp 1.250 M dan penyidikan kasus ini,” ungkap Henru. Terkait pengakuan terdakwa, hingga saat ini tak satu pun yang bisa dihubungi, termasuk Kasi Pidsus Kejari Madiun, yang dihubungi (berupa menrim SMS) ke Nomor HP-nya tak mau menanggapi.  (Redaksi)<br /><br />

Tipikor Kasus Korupsi Proyek Embung Madiun Meninggalkan “Benang Kusut”

Dua terdakwa Korupsi Embung Madiun Surabaya – Kasus perkara dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Embung (waduk) di Kelurahan Pilang...

»