Saksi 'Polisi' Selamat Dari Keterangan Palsu Di Persidangan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCBQ1HkIrkUR9B-6k683jut9uAIz8X3nk8BLK5sAoVFy3qRzcmU2g_2dW7sKURnbqPXihi4H1Ey8JYUrnvCtZfRkVHfsslGkCutDxG_oYwezSIhBUvP5cIg65I8RMlw-dJhRz-N2Nprks/s1600/12.+Anggota+Polisi+bersaksi+di+Persidangan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCBQ1HkIrkUR9B-6k683jut9uAIz8X3nk8BLK5sAoVFy3qRzcmU2g_2dW7sKURnbqPXihi4H1Ey8JYUrnvCtZfRkVHfsslGkCutDxG_oYwezSIhBUvP5cIg65I8RMlw-dJhRz-N2Nprks/s320/12.+Anggota+Polisi+bersaksi+di+Persidangan.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Anggota Polisi Lumajang bersaksi di Persidangan</td></tr> </tbody></table> <br />Surabaya  – Dalam persidangan kasus perkara pidana, saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terlebih dahulu disumpah dihadapan Majelis Hakim, akan menjelaskan apa yang dia (saksi) ketahui tidak lain dari yang sebenarnya.<br /><br />Sebab, keterangan saksi dalam perkara pidana adalah salah satu alat bukti. Namun, saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan dapat diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun menurut, pasal 242 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Hal itu hampir terjadi dalam sidang perkara Pidana Minerba dalam pasal 161 UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan terdakwa Eriza Hardi Zakaria (31) warga Jambangan Surabaya, pada, Kamis, 25 Pebruari 2016.<br /><br />Dalam persidangan yang yang diketuai Hakim Jihad Arkanudin, dengan agenda mendengarkan keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan JPU Dodi Gazali Emil, dari Kejari Lumajang. Keempat saski tersebut yakni, Sutomo, selaku sopir alat berat Excavator, Paimin (PNS) Kepala kantor KPTT Disperindak, Kab. Lumajang, Hasan Basri (penyidik dari Kepolisian) dan Ruliyanto, supir truk.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, saksi Hasan Basri, sempat kebingungan menjawab pertanyaan Suryono Pane, selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Eriza Hardi Zakaria. Pasalnya, keterangan saksi yang mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa antara terdakwa dan Rofik terkait galian pasir adalah bagi hasil bukan sewa. Bahkan berkali-kali saksi yang juga penyidik kepolisian ini mengatakan bagi hasil.<br /><br />Suryono Pane pun sempat mengingatkan saksi Hasan Basri, yang juga anggota Polisi ini terkait keterangan yang dianggap berbeda antara di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan keterangannya dihadapan Majelis. Pane, lalu membacakan keterangan saksi di BAP setelah meminta ijin dari Majelis. Keterangan saksi dalam BAP tersebut dijelaskan bahwa antara terdakwa dan Rofik adalah sewa.<br /><br />Namun terlihat agak bingung, saksi mengatakan mencabut keterangannya di BAP saat dirinya diperiksa penyidik. Pada hal dia (saksi) juga penyidik yang melakukan penyidikan ke lokasi tambang pasir sebelum kejadian penganiayaan Tosan dan meninggalnya Salim Kancil. Sesama penegak hukum, JPU Dodi pun membela saksi yang membenarkan bahwa bukti terkait keterangan saksi terlampir dalam surat dakawan atau BAP saksi setelah mendapat pertanyaan saat ditanya Majelis.<br /><br />Beruntunglah saksi Hasan Basri, tidak mempertahankan keterangannya tentang bagi hasil. Ketrangannya dicabut sesaat setelah JPU menunjukkan bukti dihadapan Majelis. Sementara saksi Sutomo, selaku sopir alat berat Excavator, menjelaskan kepada Majelis, kalau dirinya hanya sebagai sopir alat berat dengan gaji per hari sebesar Rp 175 ribu. Sementara yang menggajinya adalah Rofik bukan terdakwa Eriza.<br /><br />“Saya kerja sama Pak Eriza. Yang gaji saya Pak Rofik. Saya nggak tau apakah ada kerjasama,” jawab saksi.<br />Yang mengherankan saat persidangan adalah, keterangan saksi Paimin selaku Kepala kantor KPTT yang mengatakan bahwa kegiatan tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, tidak ada ijin. Kemudian saksi mengatakan kalau lokasi tersebut tidak ada pemiliknya. “Tidak punya ijin. Itu tidak ada pemiliknya,” ujarnya.<br /><br />Usai persidangan, Terkait keterangan saksi Hasan Basri, yang mengatakan bahwa terdakwa dengan Rofik adalah sistim bagi hasil bukan sewa. Dengan tegas, Pane mengatakan bahwa bukti yang ditunjukkan JPU dihadapan Majelis bukan bagi hasil.<br /><br />“Bukan bagi hasil tapi sewa. Kalau tadi keterangannya tidak ditarik, saya akan minta kepada Majelis untuk dibuatkan penetapan atas keterangan palsu,” pungkas Pane. Pane pun menjelaskan, bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan kasus penambangan. Terdakwa hanya menandatangani SPK (Surat perintah Kerja) karena dalam SPK tersebut akan menjadikan Kabupaten Lumajang menjadi Kota Wisata.<br /><br />“Terdakwa disuruh menandatangani SPK. Untuk pembuatan Desa wisata. SPK itu bertujuan untuk membuat Desa Wisata bukan melakukan penambangan,” ujar Pane.<br /><br />Suryono Pane, mengatakan, terdakwa menandatangani SPK karena disebutkan akan menjadikan Desa Wisata dan terdakwa bukan sebagai rekanan/kontraktor. Karena SPK itu sendiri dibuat oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).  (Redaksi)<br />

Pidana Saksi 'Polisi' Selamat Dari Keterangan Palsu Di Persidangan

 Anggota Polisi Lumajang bersaksi di Persidangan Surabaya  – Dalam persidangan kasus perkara pidana, saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntu...

»

Rekan Alm. ‘Salim Kancil’ Bersaksi Di Pengadilan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia8pTFQFghCNojr3lz8lGArHp9bPTOVbUCUEa-sFPNb5jjJX-kg51wIYKhKpJ98gcrxITzsUyTgHbSvgQuHOmpIZOGH68W3zYd_vlY2S3axSJdfQF9zFC33z0wjspUlIQKf2EGFyofeDo/s1600/11.+Para+terdaka+pelaku+penganiyayaan+Tosan+Dan+Alm+Salim+Kancil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia8pTFQFghCNojr3lz8lGArHp9bPTOVbUCUEa-sFPNb5jjJX-kg51wIYKhKpJ98gcrxITzsUyTgHbSvgQuHOmpIZOGH68W3zYd_vlY2S3axSJdfQF9zFC33z0wjspUlIQKf2EGFyofeDo/s1600/11.+Para+terdaka+pelaku+penganiyayaan+Tosan+Dan+Alm+Salim+Kancil.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para terdaka pelaku penganiyayaan Tosan Dan Alm Salim Kancil</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Tosan, korban yang selamat dari penganiayaan puluhan preman pada 26 Sepetember tahun lalu, yang dioataki terdakwa Hariyono selaku Kades Selok Awar-awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, bersaksi di PN Suarabaya, Kamis, 25 Pebuari 2016.<br /><br />Tosan adalah rekan seperjuangan almarhum Salim Kancil yang meninggal ditangan puluhan preman juga dihari yang sama, namun Tosan lebih dulu. Dalam persidangan, sebelum Tosan didengar kesaksiannya, ketua Majelis Hakim Jihad Arkanudin, menanyakkan apakah saksi kenal sama terdakwa (ada 7 terdakwa diantaranya, Hariyono, Mudasin). Dengan percaya dan tegas, Tosan yang dianggap memiliki ilmu kebal ini mengatakan, mengenalnya. “Saya kenal pak Hakim,” kata Tosan.<br /><br />Kemudian Hakim Jihad pun meminta Tosan untuk menceritakan apa yang dialami atas perbuatan para terdakwa.<br /> <br />“Kejadian tanggal 26 sepetember 2015. Masih pagi, saat itu saya sedang menyapu teras rumah, tiba-tiba didatangi puluhan orang dengan membawa berbagai macam benda diantaranya, clurit, cangkul, parang, batu. Karena Saya takut, saya lari dan sembunyi di dapur tetangga, Santo. Tapi diketahui pengeroyok. Saya lari ke lapangan dan langsung menyambar sepeda (sepeda angin). Belum sempat saya naiki, saya dipukul dari belakang dan ditabrak dengan sepeda motor. Saya diclurit, dipacul (dicangkul), dipukuli pakai batu,” kata Tosan dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />“Saya selamat karena saya pura-pura mati lalu tidak sadar. Saya sadar saat di rumah sakit. Tidak ada mereka (para terdakwa yang bantu). Allhamdulilah tidak ada yang luka hanya kepala saya yang berdarah. Di rumah sakit, kata dokter, ada lambung yang pecah,” lanjut Tosan kemudian.<br /><br />“Sebelum kejadian, apakah saksi pernah mendapat ancaman dari para terdakwa,” tanya Majelis Hakim.<br />“Pernah Pak Hakim. Pada 10 September 2015, sekelompok orang yang protambang menyerang saya. Tapi saya selamat. Semua bawa celurit. Orang yang menyerang saya, ya, tidak jauh, ada di belakang saya ini (Tosan sambil menoleh kerdakwa yang berada dibelakangnya),” jawabnya terus terang.<br /><br />Tapi sebelumnya, lanjut Tosan, kalau dirinya pernah diundang oleh Camat Pasirian untuk pertemuan terkait keberatannya atas kegiatan tambang ilegal yang diketuai Kades Selok Awar-awar, Hariyono. “Kejadiannya tanggal 8 bulan 9 tahun 2015. Saya diundang Pak Camat pertemuan. Saya bilang ke Pak Camat, Alhamdulillah, kalau Pak Kades mau menutup tambang ilegal itu. Karena sepanjang pantai selatan sudah rusak parah, bukan berbulan-bulan tapi sudah bertahun-tahun,” ungkap Tosan.<br /><br />Majelis Hakim pun menanyakkan saksi (korban), apakah dirinya pernah mendapat ancaman sebelum kejadian.<br /> <br />“Ia ada Pak tanggal 10 September 2015. Sekelompok orang protambang menyerang saya, tapi saya selamat. Semua bawa celurit. Orang yang menyerang saya, ya, tidak jauh, di belakang saya ini Pak, (lagi-lagi Tosan menoleh kepara para terdakwa),” kata Tosan polos.<br /><br />Dengan yakin, Tosan memastikan bahwa delapan terdakwa, Hariyono dan kawan-kawan yang disebut Tim 12, adalah orang-orang yang menyerangnya. Namun dirinya tidak melihat Kades Hariyono saat segerombolan orang-orang menyerangnya.<br /><br />“Kalau Pak Hariyono saya tidak melihatnya saat pengeroyokan. Tapi dia adalah koordinator tambang. Tapi Madasir dan yang lainnya saya lihat,” ujar Tosan.  (Redaksi)<br />

Pidana Rekan Alm. ‘Salim Kancil’ Bersaksi Di Pengadilan

Para terdaka pelaku penganiyayaan Tosan Dan Alm Salim Kancil Surabaya   – Tosan, korban yang selamat dari penganiayaan puluhan preman pa...

»

Kejati Absen, Sidang Gugatan Pra Peradilan Kadin Ditunda

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVw6p23e99VhvNl6jnCU4ca22L9sDNTEbyD-pzSOioucvmU6TVx57vfUKswdpXFIa9N4ZlW1jzzN8VczAx4FMn303le6iIimdxyWaKnXqThGxIxFjp4dwW8MEAFjMlx7wJ1YER6Nx4oTE/s1600/10.+Tim+Kuasa+HUkum+Pra+Peradilan+La+Nyalla.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVw6p23e99VhvNl6jnCU4ca22L9sDNTEbyD-pzSOioucvmU6TVx57vfUKswdpXFIa9N4ZlW1jzzN8VczAx4FMn303le6iIimdxyWaKnXqThGxIxFjp4dwW8MEAFjMlx7wJ1YER6Nx4oTE/s320/10.+Tim+Kuasa+HUkum+Pra+Peradilan+La+Nyalla.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim Kuasa Hukum Pemohon Pra Peradilan, La Nyalla</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya </b> – “Sedia payung sebelum hujan”. Pribahasa ini benar-benar dijalankan terpidana kasus Korupsi KADIN Jatim jilid I, Diar Kusuma Putra.<br /><br />Dalam kasus Korupsi Kadin jilid I, dua pejabat KADIN Jatim yakni, Diar Kusuma Putra dan Dr. Nelson Sembiring, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana hibah yang dikucurkan Pemrov Jatim ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur sejak tahun 2011 hingga 2013 sebesar RP 56 miliar, oleh Majelis Hakim Pengadian Tipikor yang diketuai Hakim Martua Rambe pada 18 Desember 2015.<br /><br />Diar, dihukum pidana penjara 1,2 tahun (tuntutan 1,8), denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan serta pidana tambahan, mengembalikan uang negara sebesar Rp 9 miliar. Sementara, Dr. Nelson Sembiring, dihukum 5,8 tahun (tuntutan 8,6 tahun), denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan. Dan pidana tambahan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 miliar. Keduanya dijerat pasal 3 jo 18 UU Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena kewenangannya hingga merugikan negara senilai Rp 26 miliar.<br /> <br />Namun, seiring pergantian orang Nomor 1 di lembaga Adiyaksa Jawa Timur diakhir tahun lalu, Kasus dana hibah KADIN jili II, yang berasal dari APBD Pemrov Jatim tasejak tahun 2011 hingga 2013 lalu, dalam bentuk NPHD antara Ketau Umum KADIN, La Nyalla Matalitti dengan Gubernur, kembali “diusik”.<br /><br />Tapi kali ini, yang disoal Kejati adalah dana hibah tahun 2012 lalu yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim di tahun 2012, atas saran Gubernur saat itu. Dalam kasus ini, Penyidik anti Korupsi Kejati Jatim telah memeriksa Ketua Umum, KADIN, La Nyala, yang juga Ketua Umum PSSI, Diar kusuma Putra dan Pejabat Pemrov. Tak berapa lama, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) No 86/O.5/Fd.1/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016.<br /><br />Tak mau jadi pesakitan untuk yang keduakalinya dalam kasus yang sama, Diar pun mempra peradilkan Kejati atas terbitnya sprindik ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 12 orang Kuasa Hukum Diar, siap membawa surat sprindik Kejati tersebut Ke hadapan Majelis Hakim PN Surabaya. Sidang perdana pra peradilan yang sedianya akan digelar, akhirnya harus ditunda, karena pihak termohon yakni Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak mengadiri sidang, bahkan tidak ada kabar.<br /> <br />Hal itu disampaikan Hakim Efran Basuning, selaku hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini dalam sidang yang digelar diruang Candra PN Surabaya, Jumat, 26 Pebruari 2016. “Karena pihak termohon, sudah kita tunggu sejak jam 9 pagi tidak hadir, terpaksa gugatannya belum bisa dibacaka sekarang. Surat panggilannya sudah dikirimkan dan diterima petugas Kejati, ada penerimanya. Kita akan panggil lagi. Hari ini, Surat panggilannya akan dikirimkan,” ucap Hakim Efran. Hakim Efran mengatakan,”Apabila tetap diabaikan, persidangan ini tetap dilanjutkan.” Lanjutnya.<br /><br />Usai persidangan, Ketua tim Kuasa Hukum Diar, Ma’ruf Syah juga menyesalkan sikap Kejati Jatim. Menurutnya, Jaksa (Kejati) adalah penegak hukum yang seharusnya tidak mengabaikan panggilan sidang.<br />“Sebagai penegak hukum, saya pikir pihak Kejaksaan tidak sadar hukum, jangan sampai jadi contoh buruk bagi penegakan hukum,”ujarnya<br /><br /><b>Kuasa Hukum Pra Peradilan : Jangan Sampai Merugikan Atau Menjadi Alat Penguasa Untuk Menindas</b><br /><br />Praperadilan diajukan untuk melihat manfaat hukum dan kepastiannya. Jangan sampai merugikan atau menjadi alat penguasa untuk menindas. Ini sebagaimana dimaksut dalam UU No. 8/1981 KUHAP.“Kita masalahkan  sprindiknya, karena pemohon sudah bertanggung jawab atas perbuatannya,” kata Ma’ruf.<br /><br />Pada gugatan praperadilan ini, Diar memberikan kuasa ke 12 pengacara, diantaranya, Ma’ruf Syah dan Togar, Sumarso, Sabron D. Pasaribu, Anthony LJ. Ratag, Adik Dwi Putranto, Amir Burhannudin, Djamal Aziz, Fahmi H. Bachmid, Aristo Pangaribuan, Setiyo Hermawan dan Mustofa Abidin.  (Redaksi)<br />

Perdata Kejati Absen, Sidang Gugatan Pra Peradilan Kadin Ditunda

Tim Kuasa Hukum Pemohon Pra Peradilan, La Nyalla Surabaya  – “Sedia payung sebelum hujan”. Pribahasa ini benar-benar dijalankan terpida...

»

Terima Rp 300 Ribu, Terdakwa Dituntut 9 Tahun Memohon Keringanan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi657a1wOf2pyNAvK4gUtRSj7uIeQg0IU8mkPvyptTOfwp_fB1d0gh2nYSWAB8Y8BhRU_6osN2JhVQaf9WvRGdLc9eX7iO5Shfq0AhPVV6yxhEMjdJ-Vtaq-kjTP1eChTR3em0KWKL2mrQ/s1600/9.+Terdakwa+Anang+didampingi+PH-nya+Yuliana+dari+LBH+Lacak.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi657a1wOf2pyNAvK4gUtRSj7uIeQg0IU8mkPvyptTOfwp_fB1d0gh2nYSWAB8Y8BhRU_6osN2JhVQaf9WvRGdLc9eX7iO5Shfq0AhPVV6yxhEMjdJ-Vtaq-kjTP1eChTR3em0KWKL2mrQ/s1600/9.+Terdakwa+Anang+didampingi+PH-nya+Yuliana+dari+LBH+Lacak.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Terdakwa Anang didampingi PH-nya Yuliana dari LBH Lacak</td></tr> </tbody></table> Suarabaya  – “Yang terhormat, yang Mulia Hakim Ketua, Hakim Anggota, Yang terhormat Bapak Jaksan besera Tim. Demi Allah saya berkata jujur bahwa saya tidak menerima uang Rp 669 juta dan Rp 49 juta yang dituduhkan kepada saya. untuk itu saya mohon keringanan Vonis saya. Istri saya keadaan sakit, paru-paru tinggal satu. Anak perempuan yang Ketiga berumur 10 bulan. Saat saya ditangkap di Polda, umurnya baru 45 hari samapai sekarang 10 bulam belum ketemu saya. Saya bersumpah demi mereka anak-anak saya yang saya sayangi. Demi orang tua saya, bahwa saya tidak menerima uang seperti yang dituduhkan kepada saya. Saya harap Yang Mulia Hakim mengabulkan pembelaan saya,” kata terdakwa dalam surat pembelaannya. <br /><br />Pada 28 Pebruari 2016, terdakwa membacakan surat pembelaan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, dan dimpingi Penasehat Hukum (PH)-nya Yuliana dari LBH Lacak. Anang adalah salah satu dari Empat terdakwa (Amru, Sekretaris Bawaslu Jatim; Gatot Sugeng Widodo, Bendahara dan Indriyono Pimpinan CV Canopus/rekanan, perkara masing-masing terpisah) dalam kasus dugaan korupsi di lembaga pengawasan Pemilihan Umum yakni Bawaslu Provinsi Jawa Timur pasca Pilgub 2013 lalu, yang menggunakan anggaran APBD dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) sebesar Rp 142 miliar. Dan kemudian dianggap merugikan negara sebesar Rp 5,6 miliar karena dugaan digunakan untuk kegiatan fiktif atas laporan Pejabat Pengadaan Bawaslu Jatim, Samudji Hendrik Susilo Bali atau Hendrik (status tersangka) ke Polda Jatim pada Oktober 2013.<br /><br />Dalam kasus Korupsi, masyarakat Indonesia mendukung penegakan supremasi hukum disemua bidang, tanpa pandang bulu baik pejabat tinggi maupun masyarakat jelata. Sehingga, pembelaan terdakwa bisa jadi dianggap suatu alasan pembenaran diri dan menjadi bahan “tertawa” sebagian orang. Namun dalam fakta persidangan sejak awal, terdakwa mengakui dihadapan Majelis Hakim bahwa, dirinyalah yang mencari kemudian meminjam profil CV atas suruhan Hendrik dan Pasaru Palembangan selaku Koordinator keuangan. Dia (terdakwa Anang) dengan jujur menjawab pertanyaan Majelis bahwa, dia mengenal Hendrik dari Pasaru Palembangan yang jauh dikenalnya lebih dahulu.<br /><br />Pekerjaannya sebagai serabutan di salah satu tempat foto Copy, membuatnya mengenal beberapa CV atau kontraktor di Surabaya. Saat terdakwa Anang berhasil mencari dan meminjam dua profil CV yakni, CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global tanpa sepengetahuan Amru selaku Sekretaris Bawaslu. Kedua profil CV tersebut diserahkan ke Hendrik. Sebagai imbalannya, terdakwa Anang menerima uang sebesar Rp 300 ribu dari Hendrik.<br /><br /><b>Uang Rp 300 ribu Inilah “Jalan” Mengantarnya Kejeruji Besi Di Polda Jatim 2015 lalu </b><br /><br />Ditangan penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU), ada tandatangan terdakwa Anang di kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 49 juta dari terdakwa Gatot dan pelunasan sebesar Rp 669 juta lebih untuk pengadaan spanduk ke CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global, yang dipinjamnya atas suruhan Hendrik dan Pasaru Palembangan. Pembayaran itu, menurut terdakwa Anang dan Gatot, atas perintah terdakwa Amru.<br /> <br />Namun menjadi pertanyaan, Anang yang mencari dan meminjam dua profil CV karena disuruh Hendrik dan Pasaru Palembangan. Tapi mengapa pembayaran dihadapan Amru? Padahal, peminjaman itu tidak atau bukan atas perintah Amru.<br /><br />Bukti lainnya, ada tandatangan terdakwa Amru di dokumen pengadaan spanduk atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global. Dalam persidanagan, semua dokumen dengan mendesak diserahkan Hendrik ke Amru untuk ditandatangani saat itu juga. Namun, dokumen tersebut keesokan harinya hilang dari kantor Bawaslu. Kemunculan semua dokumen pengadaan yang sempat hilang setelah kantor Bawaslu didatangi penyidik Polda Jatim. Dokumen Pengadaan itulah menjadi salah satu “biang kerok” karena diduga ada dokumen kontrak fiktif selain dari perjalanan dinas fiktif, anggaran untuk kegiatan fiktif dan pemberian uang THR yang tidak berdasar.<br /><br />Tuntuntan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terhadap terdakwa Anang yakni, Pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Sehingga total tuntutan pidana penjara selama 9 tahun.<br /><br />Anehnya, mengapa Kejati Jawa Timur hanya menunutut pidana penjara 9 tahun dan tidak menunutut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 49 juta dan Rp 669 juta seperti yang tercantum di kwitansi yang ditandatangani terdakwa Anang, atau mengembalikan uang sebesar Rp 300 ribu seperti yang diakui terdakwa dalam persidangan ?<br /><br />Mengapa terdakwa hanya dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta? Bukankah dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU bahwa pasal 3 Jo pasal 18 UU Korupsi Jo pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dikenakan ke semua terdakwa?.  (Redaksi)<br />

Tipikor Terima Rp 300 Ribu, Terdakwa Dituntut 9 Tahun Memohon Keringanan

 Terdakwa Anang didampingi PH-nya Yuliana dari LBH Lacak Suarabaya  – “Yang terhormat, yang Mulia Hakim Ketua, Hakim Anggota, Yang terho...

»

Majelis Hakim Tanya Proposal, Direktur RSUD Gambiran “Bisu”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp1-Tipv0ZDE7J-uTVmd5D1Ezmeu0pxQsmiglAa-tvOL2ZMLrRJNP-jAG_m54bHtmE1-OJXUTUpGoOrpdAub4vb6M7dgHR4K62OE582-FL2dd0-bpPJa8aQ32A2Yw4Oyz4hE8ZXisJGBs/s1600/8.+Direktur+RSUD+Gambiran+%2528Lima+dari+kiri%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp1-Tipv0ZDE7J-uTVmd5D1Ezmeu0pxQsmiglAa-tvOL2ZMLrRJNP-jAG_m54bHtmE1-OJXUTUpGoOrpdAub4vb6M7dgHR4K62OE582-FL2dd0-bpPJa8aQ32A2Yw4Oyz4hE8ZXisJGBs/s1600/8.+Direktur+RSUD+Gambiran+%2528Lima+dari+kiri%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Direktur RSUD Gambiran (Lima dari kiri)</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Tak heran, bila “jenis penyakit” lupa, tidak tahu dan diam, sering kali secara tiba-tiba menghinggapi seseorang ketika duduk dikursi pesakitan Pengadilan Korupsi, apakah dirinya sebagai saksi ataupun terdakwa.<br /><br />Tiga jenis “penyakit” yang belum ditemukan obatnya itu, akan menyerang “pasien” tidak peduli apakah dia seorang pejabat ataupun masyarakat biasa. Apabila dirnya ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pensehat Hukum (PH) terdakwa maupun Majelis Hakim, terkait perkara pidana yang sedang disidangkan saat itu.<br /> <br />Hal itu pun dialami Direktur RSUD Gambirana Kediri, dr. Fauzan Adhima, saat duduk dan diminta keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan Korupsi alat kesehatan (Alkes) RSUD Gambiran, pada Senin, 29 Pebruari 2016.<br /><br />Dalam kasus dugaan Korupsi alat kesehatan (Alkes) RSUD Gambiran pada tahun anggaran (TA) 2013 lalu, untuk pengadaan alat kesehatan di 9 puskesmas Kota Kediri menelan anggaran sebesar Rp 3 milliar lebih. Dan merugikan keuangan negara senilai Rp 900 juta, dimana dr. Fauzan Adhima, selaku Direktur RSUD Gambiran Kediri sekaligus Pengguna Anggaran (PA).<br /><br />Dalam persidangan yang digelar diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, diketuai Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda mendengarkan keterangan 5 orang saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Kediri diantaranya, dr. Fauzan Adhima, selaku PA, Budi, Diah, keduanya sebagai Panitia Lelang dan Mujiono, selaku PPHP (panitia penerima hasil pekerjaan). <br /><br />“Penyakit” orang nomor satu di rumah sakit pemerintah Kota Kediri ini “tiba-tiba kambuh” saat anggota Majelis Hakim, Dr. Lufsiana menanyakkan dirnya terkait proposal pengadaan alat kesehatan yang sedang disidangkan.<br /> <br />Padahal, sebelumnya saat JPU maupun Ari Purwanto, selaku PH terdakwa Didik Agus Widiantara (PPk) dan Yuliana dari LBH Lacak sebagai PH (prode) terdakwa Sulistyowati (Direktur PT Sari Kembang), dr. Fauzan Adhima, lancar-lancar saja memberikan keterangan.<br /><br />Saat itu, anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana menanyakkan dr. Fauzan Adhima, selaku PA, terkait proposal pengadaan alat kesehatan yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta yang diduga di Mark up dari harga barang. Pertanyaan anggota Majelis Hakim asal Palembang itu, terkait proposal, bukan tidak beralasan. Pasalnya, nilai harga prkiraan sendiri (HPS) dengan nilai pagu anggaran sama. Pada hal, pengadaan barang berupa alat kesehatan untuk 9 Puskemas dilakukan melalui lelang terbuka di ULP/bj (unit layanan pengadaan/barang jasa pemerintah) berdasarkan Perpres No 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 70/2012 tentang pengadaang dan barang jasa pemerintah, yang seharusnya dapat menguntungkan negara dari kelebihan saat penyusunan kerangka HPS.<br /><br />“Proposalnya disita nggak Pak jaksa. Ini kan pasti ada Proposalnya yang disampaikan. Coba dilihat nilai dalam Proposal. Darimana bisa sama nilai harga perkiraan sendri dengan pagu anggaran. Keuntungannya kan diambil dari harga barang itu,” kata Dr. Lufsiana. Dr. Lufsiana menambahkan. Hampir semua pengadaan alat kesehatan masuk penjara. “Anda lihat nggak proposalnya,” tanya Dr. Lufsiana kepada saksi lainnya, yang dijawab saksi tidak melihat.<br /><br />Ada dugaan bahwa Proposal yang dimaksud telah “disimpan untuk menyelamatkan siapa yang akan diselamatkan”. Sehingga Jaksa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut saat dipertanyakan Majelis Hakim.<br /> <br />Atas keterangan saksi dari Panitia Lelang, PPHP maupun Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa pengadaan alat kesehatan yang diproduksi Negeri Paman Sam itu sesuai dengan prosedur dan tidak ada masalah dan saat ini dapat dipergunakan.<br /><br />Atas keterangan ke Lima saksi tersebut, anggota Majelis Hakim pun menanyakkan, mengapa Didik Agus Widiantara dan Sulistyowati duduk sebagai pesakitan. “Ada tau nggak, kenapa Agus dan Sulistyowati duduk disitu,” tanya Majelis Hakim tanpa ada satupun yang dapat menjelsakan, karen “penyakit bisu tiba-tiba menghinggapi”.  (Redaksi)<br />

Tipikor Majelis Hakim Tanya Proposal, Direktur RSUD Gambiran “Bisu”

Direktur RSUD Gambiran (Lima dari kiri) Surabaya – Tak heran, bila “jenis penyakit” lupa, tidak tahu dan diam, sering kali secara tiba-...

»

Sidang Pra Peradilan Kadin Akhirnya Digelar Di PN Surabaya

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY5KYcDGMN4hmLyzRufAHifFsidRc0qx94oyqP92somkracyi0OLv_6_emJplcPXtAc-qQGTOs4qAfsH0XmNU1M7TBaa6y-TghO4GAc1I6aXJR0_MqKzJU4jafWEin9OdMIQ2ozLFT1j4/s1600/7.++Dandeni+Herdiana.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY5KYcDGMN4hmLyzRufAHifFsidRc0qx94oyqP92somkracyi0OLv_6_emJplcPXtAc-qQGTOs4qAfsH0XmNU1M7TBaa6y-TghO4GAc1I6aXJR0_MqKzJU4jafWEin9OdMIQ2ozLFT1j4/s320/7.++Dandeni+Herdiana.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasidik Kejati Jatim, Dandeni Herdiana</td></tr> </tbody></table> Surabaya  – Setelah sempat tertunda pada Jumat, 27 Januari 2016, sidang gugatan Pra Peradilan Kadin Jatim Akhirnya digelar, pada Senin, 29 Pebruari 2016.<br /><br />Sidang dipimpin Majelis Hakim Tunggal Efran Basuning, dengan agenda pembacaan surat gugatan Pra Peradilan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, terkait Sprindik (surat perintah penyidikan) yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam Kasus dugaan korupsi dan tindak pindana pencucian uangan (TPPU) dana hibah jilid II yang dikucukurkan Pemerintah Provinsi Jawatimu (Pemprov Jatim) pada tahun 2012 silam, yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim, atas saran Gubernur saat itu.<br /><br />Gugatan Pra Peradilan yang dilayangkan salah seorang Wakil Ketua Kadin yang juga mantan terpidana kasus korupsi dana hibah jilid I yakni Diar Kusuma Putra diwakili 12 Kuasa hukumnya antara lain, Ma’ruf Syah, Togar, Sumarso, Sabron D. Pasaribu, Anthony LJ. Ratag, Adik Dwi Putranto, Amir Burhannudin, Djamal Aziz, Fahmi H. Bachmid, Aristo Pangaribuan, Setiyo Hermawan dan Mustofa Abidin, sebagai pemohon. Sementara dari Kejati Jatim sebagi termohon diwakili Jaksa Dewi S, dkk.<br /><br />Dalam surat gugatan pra preradilan yang dibacakan Kuasa hukum pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkannya. Alasannya, karena kasus dana hibah tahun 2011 hingga 2013 lalu, dua pejabat Kadin (Diar dan Nelson) sudah diperiksa Kejati Jatim dan telah disidangakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada tahun lalu (18 Desember)dengan menjatuhui hukuman pidana penjara, kerana terbukti melakukan tindak pidana korupsi.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pra peradilan pemohon,” kata Kuasa hukum pemohon. Sementara, pihak Kejati Jatim pun langsung menanggapi dengan membacakan repliknya (tanggapan). Dalam surat replik tersebut, Jaksa Dewi menyatakan bahwa kasus ini masih prematur. Alasannya, dalam Sprindik yang dikeluarkan Kejati Jatim, belum menyebutkan nama tersangkanya.<br /><br />Usai persidangan, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Dandeni Herdiana menjelaskan kepada Wartwan media ini, terkait kasus dana hibah jilid II adalah pengembangan dari kasus yang sudah disidangkan sebelumnya (jilid I).<br /><br /><br />Dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin jilid I, dua pejabat Kadin Jatim yakni, Diar Kusuma Putra dan Dr. Nelson Sembiring, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana hibah yang dikucurkan Pemrov Jatim ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur sejak tahun 2011 hingga 2013 sebesar RP 56 M, oleh Majelis Hakim Pengadian Tipikor yang diketuai Hakim Martua Rambe pada 18 Desember 2015.<br /> <br />Namun, seiring pergantian orang Nomor 1 di lembaga Adiyaksa Jawa Timur diakhir tahun lalu, Kasus dana hibah KADIN jili II, yang berasal dari APBD Pemrov Jatim sejak tahun 2011 hingga 2013 lalu, dalam bentuk NPHD antara Ketau Umum KADIN, La Nyalla Matalitti dengan Gubernur, kembali “diusik”.<br /><br />Namun kali ini, yang disoal Kejati adalah dana hibah tahun 2012 lalu yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim di tahun 2012, atas saran Gubernur saat itu. Dalam kasus ini, Penyidik anti Korupsi Kejati Jatim telah memeriksa Ketua Umum, Kadin, La Nyala, yang juga Ketua Umum PSSI, Diar kusuma Putra dan Pejabat Pemrov. Tak berapa lama, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) No 86/O.5/Fd.1/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016.<br /><br />“Kan harus ada yang bertanggungjawab. Ini kan strategi penyidikan saja, dari pengembagan kasus,” ujar Dandeni.<br /><br />Terkait pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim di tahun 2012 oleh pejabat Kadin, atas saran Gubernur saat itu, dan ada bukti surat hutang dan sudah dibayar. Menanggapi itu, Dandeni justru bertanya, apakah uang negara boleh dipinjam. “Uang negara boleh dipinjam nggak. Pembelian saham perdana IPO Bank Jatim itu kan untuk perorangan bukan lembaga,’ jawab Dandeni, yang sengaja datang ke PN Surabaya mengikuti persidangan.<br /><br />Ditanya lebih lanjut, terkait dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) antara Kadin dengan pemerintah Pemprov. Jatim tahun 2011 hingga 2013, yang kemudian diduga tidak sesuai dengan peruntukannya, apakah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, akan meminta keterangan dari Gubernur Jatim ?.<br />Dandeni menjelaskan, Kejati akan tetap menelusuri. “Pertama urgensinya itu, yang pasti akan tetap kita telusuri, apakah benar ada dana hibah dari pemerintah Provinsi termasuk bukti-buktinya. Kalau orang per orang relatif siapa aja yang berkompenten untuk menerangkan, tapi lihat urgensinya dulu,” terangnya.<br /><br />Saat ditanya kembali, apakah diperlukan Kejati meminta keterangan dari Gunerbur terkait dana hibah yang dikucurakan Pemrov ke Kadin. Dandeni mengatakan, ini baru penyidikan. “Ini kan baru kita liat nantilah. Ini baru mulai sudah di Pra Peradil kan,” jawabnya.  (Redaksi)<br />

Perdata Sidang Pra Peradilan Kadin Akhirnya Digelar Di PN Surabaya

Kasidik Kejati Jatim, Dandeni Herdiana Surabaya  – Setelah sempat tertunda pada Jumat, 27 Januari 2016, sidang gugatan Pra Peradilan Kad...

»

Pengacara Pieter Manuputty Jadi Pesakitan Di PN Surabaya

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcM08OMI85UWVRHQW_8TVcVmqXjikKeE-scHsMmwXN181Q9zlowzi72Be8ou16n6iS8UdKl7dKmTUwWzZ_m9W7Q00RXYZsRqr_tfqeAf_iTbv4Alcn9afnNGMzlh79Rb1A-8yuaNEXpsI/s1600/6.+Terdakwa+Pengacara+Pieter+Manuputty.+SH.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcM08OMI85UWVRHQW_8TVcVmqXjikKeE-scHsMmwXN181Q9zlowzi72Be8ou16n6iS8UdKl7dKmTUwWzZ_m9W7Q00RXYZsRqr_tfqeAf_iTbv4Alcn9afnNGMzlh79Rb1A-8yuaNEXpsI/s320/6.+Terdakwa+Pengacara+Pieter+Manuputty.+SH.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Pengacara Pieter Manuputty. SH</td></tr> </tbody></table> Surabaya  – Seorang pengacara yang menerima surat Kuasa dari kliennya terkait kasus yang dialami baik Pidana khususnya perdata, biasanya dalam presdur mengirimkan surat somasi (peringatan) untuk penyelesaian sebelum menempuh jalur hukum.<br /><br />Namun tidak demikian yang dilakukan oleh Pieter Manuputty, seorang pengacara, yang menangani kasus kliennya yakni, Intan terkait atas satu unit kendaraan roda 4 (Mobil) yang dipakai Lily, yang juga mantan klien Pieter Manuputty sebelumnya. Antara Intan dan Lily ada persoalan bisnis. Sehingga, Intan menggunakan Jasa Pengacara Pieter Manuputty untuk menyelesaikan. Namun dalam pelaksanaan proses penyelesaian, pengacara Pieter Manuputty bersama kliennya intan dibantu sekitar 20 orang pria, mendatangi kediaman Lily Yunita di Apartemen Water Place Blok CC, Surabaya.<br /><br />Menurut laporan Lily ke Polrestabes Surabaya, pengacara Pieter Manuputty diduga melakukan kekerasan dan perampasan satu unit kendaraan roda 4 dan barang-barang lainnya. Tak terima atas tindakan Pieter Manuputty yang dianggapnya mengerti hukum, Lilly pun menempuh jalur hukum dengan melaporkannya Ke Polrestabes Surabaya. Atas Laporan Lily, kemudian penyidik Polrestabes Surabaya mentapkan Pieter Manuputty sebagai tersangka dengan pasal yang dikenakan 335 KUHP tentang ancaman dan kekerasan.<br /><br />Selanjutnya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, JPU Suseno dari Kejaksaan Negeri Surabaya menyeret Pieter Manuputty, untuk didudukkan dikursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, pada, Selasa, 23 Pebruari 2016. Sidang yang diketuai Majelis Hakim Jainul, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Suseno. Sementara terdakwa Pieter Manuputty, didampingi dua Tim pengacara atau Penasehat Hukum (PH) yakni, Sutomo, dari PERADI (Persatuan Advokat Indonesi) Surabay dan dari terdakwa sendiri yaitu Laurerens bersama Darwin. Lily, selaku pelapor didampingi pengcara lama, Andry Ermawan.<br /><br />Usai persidangan, terkait dakwaan JPU, PH terdakwa, Darwin, mengatakan belum menentukan sikap apakah akan mengajukan Eksepsi (keberatan) atau tidak. Alasannya, karena dakwaan baru diberikan JPU.<br />“Kita belum menentukan sikap, apakah akan mengajukan Eksepsi atau tidak. Karena surat dakwaan baru diberikan Jaksa,” ujar Darwin.<br /><br />Ditanya lebih lanjut terkait tindakan yang dilakukan terdakwa atas perampasan kendaraan roda 4 maupun pengerusakan, Darwin mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Namun sebelum persidangan, Pieter Manuputty mengatakan kepada wartawan media ini, kalau dirinya mendatangi kediaman korban bersama 20 “preman”.<br />Terpisah, Andry Ermawan, selaku Penasehat Hukum yang mendampingi Lily, mempertanyakkan kasus yang menimpa kliennya. Alasannya, karena Intan tidak diperiksa dalam kasus ini.<br /><br />“Seharusnya Intan juga harus diperiksa sebagai tersangka. Karena petunjuk Jaksa, intan ini bisa dijadikan sebagai tersangka,” kata Andry, yang juga sebagai PH mantan Ketua DPR Surabaya, Wisnu Wardhana.<br />Terkait kejadian yang dialami Lily, Andry mengatakan, bahwa kliennya sempat mengalami trauma.<br />“Klien saya sempat mengalami trauma setelah kejadian karena didatangi 20 orang termasuk pengacara itu (terdakwa) dan intan juga ada disitu,” ucap Andry.  (Redaksi)<br />

Pidana Pengacara Pieter Manuputty Jadi Pesakitan Di PN Surabaya

Terdakwa Pengacara Pieter Manuputty. SH Surabaya  – Seorang pengacara yang menerima surat Kuasa dari kliennya terkait kasus yang dialami...

»

Kejari Magetan Eksekusi Terpidana “Tanpa” Petikan Putusan MA RI

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCnUX0P0d8r3OtXmYbYu6i1orI8U8yGk2GUyY611FE1l4NQK-Y3QaSbHP0y0vmlSWh16zaGuEAatq-YB51-7cBqvwJ5aO_kpAYPH3swERaQOTvN3pTdjVB6Nlq0ezpiwfoeSbraVSgS2s/s1600/5.+Kejari+Magetan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCnUX0P0d8r3OtXmYbYu6i1orI8U8yGk2GUyY611FE1l4NQK-Y3QaSbHP0y0vmlSWh16zaGuEAatq-YB51-7cBqvwJ5aO_kpAYPH3swERaQOTvN3pTdjVB6Nlq0ezpiwfoeSbraVSgS2s/s1600/5.+Kejari+Magetan.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kantor Kejari Magetan</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal 3 ayat (2) UU NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<br /><br />Namun, untuk pelaksanaan eksekusi seorang terpidana, diatur dalam Pasal 270 KUHAP ; Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkkan salinan surat putusan kepada jaksa. Selain diatur dalam KUHP, SEMA No 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan. Dalam angka 3 menyebutkan, petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, penuntut umum, dan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.<br /><br />Anehnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan, Jawa Timur telah mengeksekusi terpidana 5 tahun penjara yakni, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magetan, Abdul Azis yang terseret dalam kasus korupsi pembangunan Kawasan Industri Rokok (KIR), pada Rabu, 23 Desember 2015.<br />Memang, dalam putusan MA RI No 1866 / K / Pid. Sus/ 2014 tanggal 10 November 2015, menghukum terdakwa Drs. Abdul Azis., MM Bin Salha, dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.<br /><br />Berdasarkan data yang diperoleh Wartawan media ini dari sumber lingkungan Pengadilan Tipikor menyebutkan, bahwa pengiriman surat (Pendelegasian) pemberitahuan isi petikan putusan Mahkah Agung (MA) RI oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ke Pengadilan Negeri Magetan, dengan surat No W14.U1/10062/HK.07/2015, baru dikirimkan, pada Rabu, 30 Desember 2015 pukul 11:21:20 WIB. Kemudian, PN Magetan membalas surat dari Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan Nomor surat, No W14.U.25/50/PI. 04. 02/1/2016 tanggal 18 Januari 2016. Surat tersebut ditandatangani Pejabat PN Magetan, Wijati Retaningsih, selaku Wapan (Wakil Panitra) atas nama Ketua PN Magetan.<br /><br />Dalam surat tersebut tercantum bahwa, PN Magetan telah mengirimkan surat pemberitahuan isi petikan putusan MA RI kepada terdakwa/terpidana Drs. Abdul Azis., MM Bin Salha, dengan nomor surat, No 15/Pid. Sus/2013/PN Sby, pada tanggal 13 Januari 2016, yang ditandatangani oleh terpidana sendiri.<br /><br />Anehnya, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Magetan, Taufik Hidayat mengatakan, sudah ada petikan putusan. Hal itu dikatakannya saat Wartawan media ini menghubunginya lewat telepon selurer(HP). Dan menanyakkan terkait pelaksanaan eksekusi atas terpidana 5 tahun penjara, mantan Sekda Kabupaten Magetan, Abdul Azis, sebelum menerima petikan putusan.<br /><br />“Ya itu yang anu, kita sudah kirim surat ke MA mengenai salinan putusan itu. Kita masih menunggu jawaban dari Mahkamah Agung karena ada upaya hukum PK kayanya dari pihak sana (Abdul Azis),” jawabnya melalui telephone (HP), pada Selasa, 23 Pebruari 2016. Namun ketika ditanya lebih lanjut terkait pelaksanaan eksekusi sebelum petikan diterimanya (Kejari Magetan), Taufik Hidayat mengatakan, “ya”.<br /><br />“Ia ia. O…, sudah, sudah terima petikan, kata siapa nggak. Kita nggak mungkin melakukan itu kalau tidak ada petikan putusan. Itu kata siapa itu. Kan sudah ketemu saya di Tipikor kemaren itu. Sudahlah yang penting nggak ada masalah,” kata Kasi Pidsus Kejari Magetan, Taufik Hidayat.<br /><br />Yang mengherankan, siapa yang dimaksud dan apa yang dijelaskan? Lalu darimana Kasi Pidsus Kejari Magetan menerima petikan putusan MA RI sebagai dasar untuk mengeksekusi terpida tanggal 23 Desember 2015? Sementara Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya baru mengirim surat pemberitahuan isi petikan putusan melalui PN Magetan, pada tanggal 30 Desember 2015?.<br /><br />Terkait hal tersebut, pakar hukum pidana, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (UNair), Prof. Frans Limahelu pun angkat bicara. Saat dihubungi, Prof. Frans, mengatakan, mengeksekusi terpidana tanpa ada petikan putusan itu salah.<br /><br />“Jaksa melaksanakan itu berdasarkan apa, lewat SMS ? Mesti tanya dulu fakta hukumnya apa. Kalau berdasarkan hukum itu tidak boleh. Salah itu,” kata Prof. Frans menjelaskan. Ketika ditanya, apakah bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM), guru besar FH Unair ini menjelakan, bahwa itu adalah menjadi persoalan lain dan harus dibawa ke Pengadilan lain.<br /><br />“Itu menjadi persoalan lain. Kalau mau diadili harus dibawa kepengadilan lain, pengadilan HAM,” jelasnya.<br />Kasus yang menyeret Abdul Azis, selaku Sekda Kab. Magetan adalah selaku ketua Tim Sembilan dalam proyek pembebasan lahan KIR (Kawasan Industri Rokok) yang menelan anggaran dari Kompensasi Tembakau dan Cukai (DBHCT) tahun 2010 senilai Rp2,2 miliar, dan merugikan keuangan negara senilai Rp 800 juta lebih.<br /><br />Kemudian, pada Mei 2013, Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah Kejari Magetan melakukan penyidikan. Kasus ini menyeret 7 tersangka termasuk Abdul Azis, Camat Bendo Wiji, Suharto dan Yudi Hartono (keduanya disidangkan lebih dulu). Sementara Empat pejabat Kab. Magetan yakni, mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Soewadji, Staf Ahli bidang ekonomi dan mantan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Venly Tomy Nocolas, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Eko Wuryanto, serta Kepala Seksi Industri Logam dan Pangan Disperidag Awan Arifaini Rusdi, bernasib baik. Sebab PN Magetan, mengabulkan permohonan gugatan pra peradilan yang diajukan Keempat pejabat tersebut.<br /><br />Dalam proses persidangan, JPU Iwan Winarso, yang saat itu menjabat Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Magetan, menuntut terdakwa Abdil Azis, dengan hukuman pidana penjara selama Tiga tahun Enam bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa dijerat dengan pasal 3 UU Korupsi.<br /><br />Namun, pada tanggal 8 November 2013 lalu, terdakwa bernasib baik. Sebab, Majelis Hakim yang diketuai Antonius Simbolon, mengetuk palu bebas bagi terdakwa. Tetapi, dua tahun kemudian yakni November 2015, udara bebas yang diraskan terdakwa berubah menjadi udara pengap. Sebab, Hakim Agung, Mahkamah Agung RI, menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menghukumnya 5 tahun penjara. Tanggal 23 Desember 2015, terdakwa pun dimasukkan ke penjara oleh Kejari Magetan.  (Redaksi)<br />

Tipikor Kejari Magetan Eksekusi Terpidana “Tanpa” Petikan Putusan MA RI

Kantor Kejari Magetan Surabaya   – Pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal 3 ayat (2) UU NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Az...

»