BERITAKORUPSI.CO

PH Terdakwa : JPU Langgar KUHP Dalam Sidang Perkara Minerba

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmSplPv0XKljgTzmUWEAcqPmnnJoz8aGzIGmpm1sxk5GrZsMSBvfU_bGLC-jZclEaq0WM2GxmLtzA7EmC0D5d8pRmAIzoWWO02eFFI5RmgYj3ywQkPKFM67iarahykY5sBCl7Jl7Pg8Ss/s1600/4.+Suryono+Pane.%252C+SH.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmSplPv0XKljgTzmUWEAcqPmnnJoz8aGzIGmpm1sxk5GrZsMSBvfU_bGLC-jZclEaq0WM2GxmLtzA7EmC0D5d8pRmAIzoWWO02eFFI5RmgYj3ywQkPKFM67iarahykY5sBCl7Jl7Pg8Ss/s320/4.+Suryono+Pane.%252C+SH.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Suryono Pane. SH</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya  – Dalam pasal 143 KUHAP ayat (4) “Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri”. Anehnya, dalam fakta persidangan kasus perkara pidana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkadang “melanggar” pasal 143 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam proses persidangan. Pasalnya, terdakwa atau penasehat hukum (PH)-nya baru menerima turunan atau copy surat dakwaan setelah JPU membacakan dalam persidangan. Akibatnya, terdakwa maupun PH-nya tidak sempat mempelajari isi surat dakwaan yang dibuat oleh JPU. Parahnya, Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut juga tidak memberi teguran kepada Jaksa tentang hak terdakwa. Namun Majelis Hakim hanya mempersilahkan kepada PH terdakwa untuk memfoto copy dengan biaya sendiri. Apakah Jaksa tidak punya anggaran untuk membuat turunan surat dakwaan untu diberikan kepada terdakwa ? Hal itulah yang sempat diprotes Penasehat Hukum terdakwa, Suryono Pane kepada Majelis Hakim yang diketuai Hakim Jihad Arkhanuddin, dalam sidang perkara pidana pasal 161 UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan terdakwa Eriza Hardi Zakaria (31) warga jambangan surabaya (dalam surat dakwaan, JPU menyebut Kabupaten Surabay), dalam persidangan yang berlangsung pada, Kamis, 18 Pebruari 2016. Pasalnya, Suryono Pane Cs, selaku PH terdakwa maupun terdakwa sendiri belum menerima turunan atau copy surat dakwaan hingga JPU selesai membacakan dakwaannya. JPU baru memberikan setelah diprotes. Berbeda dengan terdakwa Kusnul Rofiq yang sudah menerima turunan dakwaan. “Karena terdakwa tidak ada kaitannya dengan kasus penambangan dan terdakwa sudah lama ditahan, jadi kami tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi). Tapi perlu kami sampaikan yang, Mulia. Kami selaku penasehat hukum terdakwa belum menerima dakwaan,” protes Pane. Uasi persidangan, JPU Dodi Gazali Emil, dari Kejaksaan Lumajang mengatakan hanya miss Komunikasi. “Hanya miss Komunikasi (kesalahpahaman) aja,” jawabnya enteng. Terpisah, Suryono pane selaku PH terdakwa terkait terkait belum diterimanya turunan dakwaan mengatakan, bahwa Jaksa menlanggar KUHP. “Sebenarnya kalau kita lihat KHUP (pasal 143 ayat (4)), Tiga hari sebelum sidang, terdakwa kan sudah harus diberikan dakwaan. Apakah melalui terdakwa atau Penasehat Hukumnya secara langsung. Tapi sampai persidangan dan kita sampaikan bahwa kami penasehat hukum terdakwa belum menerima dakwaan. Kami baru menerima setelah jaksa membacakan. Sehingga tidak ada waktu bagi kami untuk mempelajarinya,” ujar Pane. Saat ditanya lebih lanjut apakah JPU melanggar KUHP dalam hal tidak diberikannya turunan dakwaan, dengan tegas, Pane mengatakan, dengan jelas melanggar KUHP. “Melanggar KUHP dong, sudah pasti melanggar KUHP,” ucapnya dengan tegas. Terkait pasal yang dikenakan JPU kepada terdakwa Eriza Hardi Zakaria, Pane menjelaskan, bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan kasus penambangan. Terdakwa hanya menandatangani SPK (Surat perintah Kerja) karena dalam SPK tersebut akan menjadikan Kabupaten lumajang menjadi Kota Wisata. “Terdakwa disuruh menandatangani SPK. Untuk pembuatan Desa wisata. Tandatangannya dilakukan disalah satu rumah makan MC Donald di Sidoarjo. Jadi Klien kami ini tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkara minerba (Penambangan mineral) yang hari ini disidangkan di PN surabaya,” pungkas Pane. Pane juga menjelaskan, SPK itu membuat Desa Wisata bukan melakukan penambangan. “Jadi secara langsung, klien kami tidak ada kaitannya dengan itu. Jadi sekali kami katakan, klien kami hanya dipinjam, dicatut untuk menandatangani SPK. Klien kami tidak ada kaitannya dengan illegal mining. Nanti akan kami buktikan dalam persidangan. Dan klien kami pun tidak menerima sepeserpun dari keuntungan pekerjaan ini,” tegasnya Menurut Pane, terdakwa menadatangani SPK karena disebutkan akan menjadikan Desa Wisata dan terdakwa bukan sebagai rekanan/kontraktor. Karena SPK itu sendiri dibuat oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan),” ungkap Pane. Untuk diketahui. Kasus ini bermula pada September tahun lalu. Samsul (Salim Kancil), salah seorang petani yang tewas, sementara Tosan mengalami luka parah karena dianiaya sekelompok preman terkait penolakannya atas kegiatan tambang pasir (Galian C) secara ilegal di Desanya, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Dari tewasnya Salim Kancil, membuat geger negeri ini. Pengusutan pun langsung ditangani Mabes Polri dan Polda Jatim. Tidak tanggung-tanggung. Dari hasil penyidik Keplosian tersebut, penydik menetapkan 34 orang tersangka, 5 diataranya masuk dalam DPO (daftar pencaharian orang). Dari 34 tersangka, salah satunya adalah pejabat Publik yakni Kepala Desa Selok Awar-Awar, Hariyono. Hariyono pun menurut kepolisian, adalah diduga sebagai otak dari aksi kekerasan terhadap dua warganya. Dirinyapun dijerat dengan pembunuhan berenca, pasal 340 KUHP dan UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Selain kasus pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan. Polisi juga menyelidiki penambangan pasir illegal. Dari situlah, Polisi menetapkan Eriza Hardi Zakaria sebagai tersangka. Sebab, Eriza diduga terlibat dalam kegiatan illegal mining sebagai pemilik alat berat Excavator. Padahal, dalam kegiatan tersebut, Eriza Hardi Zakaria hanya menandatangani surat perjanjian dengan Ketua LMDH, Madasir, tentang selaku pemilik alat berat dan bersedia mendatangkan dengan pembayaran sebesar 180 ribu rupiah per-jam.  (Redaksi)

Pidana PH Terdakwa : JPU Langgar KUHP Dalam Sidang Perkara Minerba

Suryono Pane. SH Surabaya – Dalam pasal 143 KUHAP ayat (4) “Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada ...

Tuntutan Belum Selesai, JPU Tidak Tepati Persidangan

00.45 beritakorupsi 0

Tipikor Tuntutan Belum Selesai, JPU Tidak Tepati Persidangan

Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya,CB – Semangat Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (JPU Kejati Jatim) dalam m...

Puluhan Mantan DPRD Lamongan “Kunker” Ke Pengadilan Tipikor

00.42 beritakorupsi 0

Tipikor Puluhan Mantan DPRD Lamongan “Kunker” Ke Pengadilan Tipikor

Anggota DPRD Lamongan bersaksi di Sidang Korupsi Perdin Surabaya – Eits ! Kata “Kunker” atau kunjungan kerja jangan disalah artikan du...

Empat Terdakwa Korupsi Bawaslu Dituntut 13,3 Tahun Penjara

00.37 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWnmQyPwc7omepx0Lvyy-phUt5zXpmWetxcXXD8lSUkMAaLMdZbyy-KuyoYsbyrmUYFixHQiIEqqOyCygv0GZbDLamZ9eA0FBcBSYwc09xFYl_g6MuoZ8153j36vv-DiZPrwtJEFjAw8o/s1600/1.+Ke-4+Terdakwa+menyimak+tuntutan+JPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWnmQyPwc7omepx0Lvyy-phUt5zXpmWetxcXXD8lSUkMAaLMdZbyy-KuyoYsbyrmUYFixHQiIEqqOyCygv0GZbDLamZ9eA0FBcBSYwc09xFYl_g6MuoZ8153j36vv-DiZPrwtJEFjAw8o/s1600/1.+Ke-4+Terdakwa+menyimak+tuntutan+JPU.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ke-4 Terdakwa menyimak tuntutan JPU</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya  – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah), yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim sebesar Rp 142 M, untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2013 lalu, Majelis Hakim tindak pidana korupsi yang menangani perkara tersebut, sepertinya harus lebih jeli untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta persidangan, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab, surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU tidak sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari puluhan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dihadirkan dihadapan Majelis Hakim. 
 Namun anehnya, tuntutan JPU kepada keempat terdakwa sangat mengherankan. Pasalnya, keempat terdakwa dijatuhui tuntutan pidana penjara masing-masing 13 tahun dan 3 bulan. Dengan rincian, pidana pokok berupa penjara badan selama 8 tahun dan 6 bulan, denda masing-masing sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Tidak hanya itu. JPU juga menuntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti untuk terdakwa Amru (sekretaris) sebesar Rp 2,4 miliar, untuk terdakwa Gatot Sugeng Widodo (Bendahara) Rp 2 miliar dan terdakwa Indroyono (rekanan) Rp 713 juta lebih. Bila tidak dibayar, hartanya disita. Bila tidak mencukupi, ketiganya dipidana penjara selama 4,3 tahun. Sementara si “calo” rekanan dengan imbalan 300 ribu rupiah yakni Ahmad Khusaini, hanya dituntut pidana pokok dan denda tanpa uang pengganti. Seharusnya, JPU pun harus menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti kepada si “calo” dengan jumlah uang yang diterimanya dari Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendri juga tersangka namum dalam perlindungan LPSK) selaku pejabat pengadaan yang melaporkan kasus ini ke Polda Jatim. Menurut JPU Endriyanto dan Agung Pribadi dari Kejaksaan Timggi, bahwa keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berkelanjutan seperti yang diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Surat tuntutan itu dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketua Hakim Tahsin, pada Senin, 22 Pebruari 2016. Dugaan rekayasa dalam kasus ini berdasarkan fakta persidangan. Sebab, pelaksaan Pilgub Jatim pada 29 Agustus 2013. Bawaslu Provinsi Jatim sejak Januari telah melakukan kegiatan sekalipun anggaran dana hibah belum turun sementara penandatanganan NPHD Januari, pencairan Maret 2013. Kemudian, Bawaslu sudah harus mempersiapkan kegiatan untuk enam bulan kemudian yakni April dan Juli 2014 dalam pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Penggunaan Dua Pos Anggaran (APBD untuk Pilgub dan APBN untuk Pilpres) Belum Diaudit BPK Sehingga, Bawaslu belum selesai membuat laporan pertanggungjawaban atas pengunaan anggaran dana hibah APBD (Pilgub)/APBN (Legislatif dan Pilpres). Bahkan penggunaan di dua pos anggaran tersebut belum diaudit Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Namun pada Oktober 2013, dugaan penyimpangan dana hibah APBD sudah dilaporkan ke Polda Jatim. Anehnya, belum ada rapat pleno terkait penggunaan anggaran oleh Bawaslu, Ketua Bawaslu sudang mengirimkan laparan realisasi penggunaan dana hibah Pilgub tanpa dilampiri rinciannya kepada Pemrov Jatim. Tidak hanya itu. Pada 26 Oktober 2013, Terdakwa Amru mengirim surat permintaan investigasi penggunaan anggaran dana hibah kepada Polda Jatim. Jauh sebelumnya, terdakwa Amru mengirim surat ke BPKP Perwakilan Jatim. Anehnya, Tim audit BPKP yang menghitung kerugian negara berdasarkan permintaan Penyidik tidak mengetahuinya (fakta persidangan). Tetapi Tim audit BPKP Perwakilan Jatim mengklarifikasi kembali kepada terdakwa saat para terdakwa sudah ditahan oleh penyidik. Namun, semua dokumen termasuk komputer sudah disita oleh penyidik. Dalam persidangan (14 Desemebar 2015) yang menghadirkan saksi kunci yakni, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik) selaku Pejaabat Pengadaan Bawaslu sekaligus sebagai pelapor ke Polda Jatim menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa yang membuat dokumen pengadaan spanduk adalah terdakwa Amru selaku PPKm dan Sapto Sauprihatnadi. Tetapi keterangan Hendrik bertolak bakang dengan keterangan Sapto maupun Ahmad Khusaini. Sapto, juga boleh dikatakan salah satu saksi kunci. Karena Sapto adalah bawahan langsung dari Hendrik. Pada persidangan selanjutnya, (Senin, 21 Desember 2015), tiga yaitu, Sapto Sauprihatnadi (Staf kontrak Bawaslu), Rizky (Staf kontrak Bawaslu) dan Heru (pegawai percetakan). Dihadapan Majelis Hakim, saksi Sapto mengungkapkan bahwa dirinyalah yang mengerjakan (mengetik) dokumen pengadaan spanduk pengawasan Bawaslu menjelang Pilgub 2013 lalu atas perintah Hendrik dan Pasaru Palembangan selaku Koordinator Keuangan. Sementara keterangan saksi Rizky, terkait uang perjalan dinas fiktif/THR dan pembuatan laporan sehubungan perjalan dinas dimaksud, menjelaskan bahwa dirinya diperintah Pasaru Palembangan dan ditandangani Catur. Selanjutnya pada Senin, 4 Januari 2016, JPU kembali mengahdirkan 13 saksi selaku bendahara Panwaslu di Kabupaten/Kota diantaranya, Reni (Panwaslu Kediri), Zaenal (Panwaslu Bilitar), Hendra Jatmiko (Panwaslu) Blitar, Novi (Panwaslu Jombang), Haris (Panwaslu Magetan), Riama (Panwaslu Situbondo), Ernawati (Panwaslu Lumajang), Lilik Winarni (Panwaslu Madiun), Yeni Safitri Yanti (Panwaslu Pamekasan), M.Amin (Panwaslu Sumenep), M.Qomaruddin (Panwaslu Probolinggo), Gatot Edy (Panwaslu Probolinggo) dan dari Panwaslu Banyuwangi. Dihadapan Majelis Hakim yang diketua Hakim Tahsin, saksi mengatakan bahwa keterangan yang ada di BAP diarahkan penyidik. Dalam BAP, saksi Lili menjelaskan, yang mendatangani undangan dan dokumen kontrak pengadaan adalah terdakwa Amru. Pada hal, saksi ini bukan Staf Bawaslu Provinsi melainkan bendahara Panwaslu Madiun. Bahkan saat itu saksi Lili, mengatakan bahwa keterangan saksi lainnyapun akan sama seprti dirinya. Sementara keterangan saksi Haris dalam BAP yang mengatakan bahwa, dokumen tidak sesuai dengan kontrak, menurutnya karena pertanyaan penyidik. Seharusnya para saksi inipun “dapat dilaporkan atas keterangan palsu dalam persidangan”. Kemudian, pada Senin, 11 Januari 2016, JPU kembali mengahdirkan 11 saksi yaitu, Dr.Sufyanto, S.ag, MSi, Sri Sugeng Pujiatmiko, Andreas pardede, Catur, Agus, Darmini, Desi, Ajeng, Bagus, Kohar dan Yuswanto. Dalam persidangan saat itu, dihadapan Majelis Hakim, Catur menyampaikan hendak mencabut keterangannya dalam BAP mengenai dana THR (Tunjangan Hari Raya). Sebab menurutnya, itu adalah dana perjalanan dinas. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Catur pun menjelaskan, bahwa dirinya diarahkan oleh penyidik terkait keterangannya dalam BAP tentang THR dan membuat data atas suruhan penyidik. Dana hibah Pigub Jatim Yang Digunakan Bawaslu Bersumber Dari APBD Dan semua Perubahan Sesuai Dengan Prosedur Menurut Catur, dirinyapun diminta oleh penyidik membuat nilai nominalnya termasuk dimita mengembalikan dana perjalanan dinas yang berubah menjadi uang “THR”. Sebelumnya, pada 7 Desember 2015, Pejabat Pemrov mantan Kepala Biro Pemerintahan (saat ini menjabat staf ahli Gubernur) yakni, Suprayitno dihadirkan sebagai saksi oleh JPU. Dalam persidangan, Suprayitno yang pada saat Pilgub 2013, menjabat selaku Kabiro pemerintahan menjelaskan, bahwa dirinya mengetahui langsung tentang dana hibah yang dikucurkan Pemprov Jatim untuk operasional Bawaslu dalam pelaksanaan Pilgub menjelaskan bahwa, dana hibah yang diterima Bawaslu adalah dari APBD dan semua perubahan yang diajukan Bawaslu sesuai dengan prosedur. 
 Suprayitno juga menjelaskan, dana itu bersumber dari APBD dengan payung hukum Perda (Peraturan Daerah) dan Pergub (Peraturan Gubernur) untuk dipergunakan sebagai honor, perjalanan dinas dan pengadaan. Ada usulan perubahan dari Bawaslu seperti penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dari Premium ke pertamax. 
 Semua usulan sesuai dengan proposal (prosedur). Namun dirinya mengakui tidak melakukan monitoring dan pengawasan karena sesuai profosal. laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai aturannya, tiga bulan sesudah Pilgub atau Januari 2015. Pada tanggal 15 Januari Dia (Suprayitno) sudah pindah. Namun pada, Jumat, 12 Pabruari 2016, dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi (terdakwa) untuk masing terdakwa. Dalam persidangan, Ahmad Khusaini, mengatakan, bahwa yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah. Anehnya, agenda pokok dalam persidangan yang berlangsungpun malam itu (Jumat, 12 Pebruari 2016), terfokus pada pembayaran kontrak pengadaan sebesar 669 juta lebih. Tidak lagi seperti dalam surat dakwaan yakni, adanya kegiatan perjalan fiktif, kontrak fiktif dan pemberian uang THR yang tidak berdasar. Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot, selaku Bendahara, tentang pelunasan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu, fakta persidangan, sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini atas perintah Henrik dan Pasaru. Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp.221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. namun “nasi sudah jadi bubur”, tandatangan Amru, dalam dokumen yang menjadi “biang kerok” dalam kasus ini memang ada. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot kemudian diletakkan diatas meja kerjanya Amru setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru. Mengapa terdakwa Gatot memasukkan uang tersebut kedalam palstik kresk, tidak kedalam amplop warna kuning lajimnya pembayaran resmi di kantor ? Mengapa terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi pembayaran atas kontrak pembuatan spanduk sebesar Rp 669 juta lebih, sementara kehadiran terdakwa Khusaini di Bawaslu sekaligus yang meminjam profil CV tersebut adalah terdakwa sendiri atas perintah Hndrik dan Pasaru? Yang sebelumnya sudah ada pembyaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu ruiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat di penyidikan. 
 Akankah kasus koruspi Bawaslu “jilid II” akan terungkap lebih jelas, kalau 6 tersangka yang saat ini berkasnya masih “bolak balik melintasi” Polda ke Kejaksaan Tinggi ?  (Redaksi)

Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Bawaslu Dituntut 13,3 Tahun Penjara

Ke-4 Terdakwa menyimak tuntutan JPU Surabaya – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hib...

Kajati Jatim, Pantau Langsung Sidang Praperadilan Kadin

00.29 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUTMJKRpj6tqlq6t0sbX0If5CKbG84JfVI3onE44K4a6aPVbmb9sNY4YuhoTo2Ya_LKkXqgKJ2s1KevK5JikIfBCIL2GOyg0JmCg3OaFhFlHTAF27VZCUha39v7RyeVQdrC2_hykG1yT0/s1600/8.+Ka+Kejati+Jatim%252C+Maruli+Hutagalung.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUTMJKRpj6tqlq6t0sbX0If5CKbG84JfVI3onE44K4a6aPVbmb9sNY4YuhoTo2Ya_LKkXqgKJ2s1KevK5JikIfBCIL2GOyg0JmCg3OaFhFlHTAF27VZCUha39v7RyeVQdrC2_hykG1yT0/s320/8.+Ka+Kejati+Jatim%252C+Maruli+Hutagalung.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kajati Jatim, Maruli Hutagalun (baju Safari)</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (KaJati Jatim), Maruli Hutagalung memantau langsung sidang gugatan Praperadilan di PN Suarabaya, yang dilayangkan salah seorang wakil Ketua Kadin Jatim Kepada lembaga yang baru dipimpinnya di Jalan A. Yani Suarabaya, Jawa Timur, pada, Rabu 2 Maret 2016. Gugatan Pra Peradilan yang dilayangkan salah seorang Wakil Ketua Kadin yang juga mantan terpidana kasus korupsi dana hibah jilid I yakni Diar Kusuma Putra, yang diwakili 12 Kuasa hukumnya antara lain, Ma’ruf Syah, Togar, Sumarso, Sabron D. Pasaribu, Anthony LJ. Ratag, Adik Dwi Putranto, Amir Burhannudin, Djamal Aziz, Fahmi H. Bachmid, Aristo Pangaribuan, Setiyo Hermawan dan Mustofa Abidin, sebagai pemohon. Sementara Kuasa Hukum Kejati Jatim sebagi termohon diwakili Jaksa Dewi, triski dan Rhein. Pra Peradilan yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, terkait Sprindik (surat perintah penyidikan) yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam Kasus dugaan korupsi dan tindak pindana pencucian uangan (TPPU) dana hibah jilid II yang dikucukurkan Pemerintah Provinsi Jawatimu (Pemprov Jatim) pada tahun 2012 silam, yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim untuk pribadi bukan atas nama Kadin. Pada Rabu, 2 Maret 2016, Sidang kembali digelar di ruang sidang Candra PN Surabaya, dengan Majelis Hakim Tunggal Efran Basuning, dalam agenda tanggapan dari termohon. Sidang tersebut diikuti langsu oleh Maruli Hutagalung, selaku orang nomor satu di lembaga adiyaksa Jatim ini, hingga mendapat perhatian dari para media yang sehari-hari mecari berita di PN Suaranya. Usai persidangan, Maruli Hutagalung mengatakan, terkait sidang Praperadilan yang diajukan salah satu wakil Ketua Kadin, bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jatim, apapun putusan majelis hakim. “Akan tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin, apapun putusan Majelis Hakim,” kata Maruli pada Wartawan. Keberadaan Maruli di PN Surabaya dalam sidang Praperadilan ini, bukan suatu hal yang kebetulan. Namun, kehadirannya dapat dibilang sangat istimewa. Ia sengaja datang hanya untuk memantau jalannya persidangan pra peradilan selaku trmohon. Sebab, sidang Praperadilan yang dilayangkan ke Lembaga yang dipimpinnya itu bukan hanya Kadin selaku Pemohon. Melainkan ada Tiga sidang yang sama, dua diantarnaya dilayangkan oleh tersangka kasus dugaan Korupsi PT Garama Persero, yang sedang berlangsung saat Maruli hadir di PN Surabaya namun tidak di ikuti. Maruli Hutagalung : Apapun Putusan Hakim, Penyidikan Terhadap Kasus Ini Akan Tetap Jalan Terkait dana hibah Kadin, Maruli menyebut, praperadilan ini masih prematur. “Apapun putusan hakim, penyidikan terhadap kasus ini akan tetap jalan,” ujar mantan Dirdik pada Jampidsus Kejagung itu. Terpisah, Kuasa hukum pemohon praperadilan, justru mencurigai atas kehadiran Maruli di PN Suarabya. Kuasa Hukum pemohon mencurigai, ada agenda di luar konteks hukum di balik penyidikan yang dilakukan tim Kejati tersebut. Hal itu dikatakan Togar Manahan Nero, salah satu dari tim kuasa hukum Diar Kusuma Putra, Wakil Ketua Umu Kadin Jatim selaku pemohon praperadilan. Dia mengkritisi kengototan Kajati untuk mengusut dana hibah Kadin dengan alasan kasus tersebut sudah inkracht. “Jangan sampai masyarakat Jawa Timur menganggap Kejagung mengirim orang yang tidak cualified untuk jadi Kajati Jawa Timur. Jangan menunjukkan kesewangan hukum,” kata Togar. Togar, bahkan menyinggung keterkaitan Maruli, dengan dugaan isu suap penanganan kasus bantuan sosial (Bansos) di Provinsi Sumatera Utara, yang beberapa waktu lalu sempat menyeret nama Maruli. Sementara itu, beberapa jam kemudian, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, menujukkan “taringnya” dengan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Logistik Pilpres dan Legislatif di KPU Jatim tahun 2014 lalu, setelah menjalani pemeriksaan. Dua dari tersangka adalah pejabat KPU Jatim yakni, Acmad Suhari (PNS) selaku Staf Bagian Program pada Sekretaris KPU Jatim atau bendahara dan Anton Yuliono, (PNS) Sekretariat KPU Jatim atau pejabat penandatangan surat perintah membayar (SPM). Sementara Nanang Subandi, selaku rekanan. Ketiganya ditahan atas kasus dugaan korupsi penyimpangan pengadaan dan distribusi logistic Pilpres dan Pileg 2014 lalu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim.  (Redaksi)

Perdata Kajati Jatim, Pantau Langsung Sidang Praperadilan Kadin

Kajati Jatim, Maruli Hutagalun (baju Safari) Surabaya – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (KaJati Jatim), Maruli Hutagalung memantau l...

Pengacara Trisno Hardani Praperadilkan Polrestabes Surabaya Ke PN Surabaya

00.26 beritakorupsi 0

Perdata Pengacara Trisno Hardani Praperadilkan Polrestabes Surabaya Ke PN Surabaya

Pemohon Pra Peradilan (foto kiri) dan Termohon Polrestabes Surabaya (kanan) Surabaya – H.R. Trisno Hardani dan Adisurya saetianegara, d...

Masa Penahanan Tidak Diperpanjang, Hakim Gugurkan Gugatan Praperadilan

00.23 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9nZ6OZCMxuIdJJ9dptvLT_QJn6y1w8lv6_1iwsfinL9RRaou7HRPf9DSas2diHKPFkFiqp-CSBbdXW7jM4Ak-4bHRp3JMWtbMumRQRB3h0ra9j-6WtZU6iL13EBdee-ICpU2Fx4lZ924/s1600/6.+Dari+kanan%252C+Adisurya+saetianegara%252C+Bryan+Emanurio+dan+H.R.+Trisno+Hardani.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9nZ6OZCMxuIdJJ9dptvLT_QJn6y1w8lv6_1iwsfinL9RRaou7HRPf9DSas2diHKPFkFiqp-CSBbdXW7jM4Ak-4bHRp3JMWtbMumRQRB3h0ra9j-6WtZU6iL13EBdee-ICpU2Fx4lZ924/s320/6.+Dari+kanan%252C+Adisurya+saetianegara%252C+Bryan+Emanurio+dan+H.R.+Trisno+Hardani.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kanan, Adisurya saetianegara, Bryan Emanurio dan H.R. Trisno Hardani</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya  – Kekecewaan H.R. Trisno Hardani, Adisurya saetianegara dan Bryan Emanurio, selaku Kuasa Hukum dari Krisdian Hardianto, warga Gresik selaku pemohon Praperadilan kepada Polrestabes Surabaya, selaku termohon melalui Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, bukan tidak beralasan. 
Pasalnya, H.R. Trisno Hardani atau yang lebih akrab disapa Tris ini, mengajukan gugatan Praperadilan kepada Polrestabes Surabaya, melalui PN Suranaya, karena masa penahanan tersangka Krisdian, yang dilakukan penyidik telah berakhir, maun tidak ada perpanjangan masa penahanan bahkan tidak ada pemberitahuan kepada keluarga tersangka. Krisdian Hardianto, adalah anggota Sabhara Polres Gresik yang ditahan penyidik Polrestabes Surabaya sejak awal Desember tahun lalu, karena kasus psikotropika jenis sabu. Namun masa penahanannya dianggap melewati batas waktu. Hal itu disampaikan Trisno Hardani kepada media ini usai persidangan pada, Rabu, 2 Maret 2016. “Klien saya ditahan tetapi masa penahannya telah habis. Tidak ada perpanjangan masa penahanan, tidak ada pemberitahuan kepada keluarga,” ujar Tris, selaku Kuasa hukum pemohon. 
 Trsino, menambahkan, masa penahanan 60 di penyidikan telah berakhir, namun berkas perkara belum dilimpahkn, sehingga perpanjangan untuk 20 hari dilakukan oleh JPU Kejari Tanjung Perak. “Masa penahanan 60 hari di penyidik telah berahir. Terus penahanan untuk 30 hari kemudian yang dilakukan Jaksa dari Kejari Tanjung Perak, tidak ada pemberitahuan perpanjagan penahanan. Maka tanggal 12 Pebruari, saya mendatangi Kasi Pidum Kejari Perak, menanyakkan mengenai masa penahanan. Saat itu, Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak mengatakan, ada P18 (petunjuk Jaksa) penambahan pasal 127 tapi belum dikembalikan penyidik,” beber Tris. Karena merasa klienya ditahan melampaui batas waktu yang tidak ada pemberitahuan dari penyidik kepada keluarga tersangka, sehingga pada tanggal 16 Pebruari 2016, Trsno Hardani Cs selaku Kuasa hukum pemohon, mencari keadilan melalui proses hukum Praperadilan di PN Surabaya. “Tanggal 16 Pebruari 2016, saya mendaftarkan gugatan Praperadilan di PN Surabaya. Tanggal 20, penyidik menyampaikan masa perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka. Tanggal 23, sudah P21. Tanggal 25, JPU melimpahkan berkara ke Pengadilan ini (PN Surabaya.red), tanggal 26 penetapan jadwal sidang. sidang pra baru digelar tanggal 29 Pembuari 2016,” beber Tris kemudian. Ditambahkan Tris, tapi putusan Hakim justru mengugurkan gugatan Praperadilan. Namun, upaya lain akan dilakukan mantan Cawali dari Independen pada Pilwali tahun lalu ini yakni, melaporkan ke Komisi Yudisial, Komisi III DPR RI dan mabes Polri. “Saya sangat kecewa kalau hukum di Negeri ini masih tetap seperti ini. Saya akan melaporkan ke Komisi Yudisial, Komisi III DPR RI dan mabes Polri,” ungkapnya.  (Redaksi)

Perdata Masa Penahanan Tidak Diperpanjang, Hakim Gugurkan Gugatan Praperadilan

Dari kanan, Adisurya saetianegara, Bryan Emanurio dan H.R. Trisno Hardani Surabaya – Kekecewaan H.R. Trisno Hardani, Adisurya saetianeg...

Terdakwa Korupsi Bawaslu Dituntut 9 Tahun, Divonis 1 Tahun

00.19 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk9h6rhUX5d46DpH1Dkzy1MM9fEZKrz1l0v-n_FabwNMJ-PaMof6yfjNzvv2knM5oatlIgGPs_aSCXtFCzu278apY35YDqlIwaCs4nW9BPISdBskcU6oqVdLP1obN5aIqRhxAayyNd9a4/s1600/5.+Empat+terdakwa+menyimak+Putusan+Hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk9h6rhUX5d46DpH1Dkzy1MM9fEZKrz1l0v-n_FabwNMJ-PaMof6yfjNzvv2knM5oatlIgGPs_aSCXtFCzu278apY35YDqlIwaCs4nW9BPISdBskcU6oqVdLP1obN5aIqRhxAayyNd9a4/s1600/5.+Empat+terdakwa+menyimak+Putusan+Hakim.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Empat terdakwa menyimak Putusan Hakim</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya – Ketika doa dan harapan terkabul, rasa senang atau gembira sudah pasti tak tadapt dilukiskan, itulah yang dirasakan Anang, saat ini. Muhammad Khusaini alias Anang Khusaini, salah satu dari empat terdakwa (Amru, Sekretaris Bawaslu Jatim; Gatot Sugeng Widodo, Bendahara dan Indriyono Pimpinan CV Canopus/rekanan, perkara masing-masing terpisah) dalam kasus dugaan korupsi di lembaga pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur pasca Pilgub 2013 lalu, yang menggunakan anggaran APBD dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) sebesar Rp 142 M dan kemudian dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 5,6 M karena dugaan, digunakan untuk kegiatan fiktif atas laporan Pejabat Pengadaan Bawaslu Jatim, Samudji Hendrik Susilo Bali atau Hendrik (status tersangka) ke Polda Jatim pada Oktober 2013. Dalam kasus Korupsi, masyarakat Indonesia mendukung penegakan supremasi hukum disemua bidang, tanpa pandang bulu baik pejabat tinggi maupun masyarakat jelata. Sehingga, pembelaan terdakwa bisa jadi dianggap suatu alasan pembenaran diri dan menjadi bahan “tertawaan” sebahagian orang. Namun dalam fakta persidangan sejak awal, terdakwa mengakui dihadapan Majelis Hakim bahwa, dirinyalah yang mencari kemudian meminjam profil CV (rkanan) atas suruhan Hendrik dan Pasaru Palembangan selaku Koordinator keuangan. Dia (terdakwa Anang) dengan jujur menjawab pertanyaan Majelis bahwa, dia mengenal Hendrik dari Pasaru Palembangan yang jauh dikenalnya lebih dahulu. Pekerjaannya sebagai serabutan di salah satu tempat foto Copy, membuatnya mengenal beberapa CV atau kontraktor di Surabaya. Saat terdakwa Anang berhasil mencari dan meminjam dua profil CV yakni, CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global tanpa sepengetahuan Amru selaku Sekretaris Bawaslu. Kedua profil CV tersebut diserahkan ke Hendrik. Sebagai imbalannya, terdakwa Anang menerima uang sebesar 300 ribu rupiah dari Hendrik. Uang 300 ribu rupiah inilah sebagai “jalan” menghantarnya kejeruji besi di tahanan Polda Jatim 2015 lalu dan Kemudian dipindah untuk menempati jeruji besi di LP Kelas I Medaeng, Sidoarjo, oleh Kejaksaan Tinggi Jatim, sambil menunggu Vonis dari Tiga Majelis Hakim Tipikor. Ditangan penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum, ada tandatangan terdakwa Anang di kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 45 juta dari terdakwa Gatot dan pelunasan sebesar 669 juta lebih untuk pengadaan Spanduk ke CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global, yang dipinjamnya atas suruhan Hendrik dan Pasaru Palembangan. Pembayaran itu, menurut terdakwa Anang dan Gatot, atas perintah terdakwa Amru. Namun menjadi pertanyaan, Anang yang mencari dan meminjam dua profil CV karena disuruh Hendrik dan Pasaru Palembangan. Tapi mengapa pembayaran dihadapan Amru. Pada hal, peminjaman itu tidak atau bukan atas perintah Amru. 
Tuntuntan JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terhadap terdakwa Anang, Pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan, sehingga total tuntutan pidana penjara selama 9 tahun. Anehnya, mengapa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya menunutut pidana penjara 9 tahun dan tidak menunutut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 49 juta dan 669 juta seperti yang tercantum di kwitansi yang ditandatangani terdakwa Anang, atau mengembalikan uang sebesar 300 ribu rupiah seperti yang diaku terdakwa dalam persidangan ? Mengapa terdakwa hanya dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta rupiha ? Bukankah dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU bahwa pasal 3 Jo pasal 18 UU Korupsi Jo pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dikenakan semua (4) terdakwa) ?. Sementara tuntutan pidana pokok diberikan JPU untuk tiga terdakwa lainnya yaitu, Amru, Gatot Sugeng Widodo dan Indriyono. Hanya bedanya, Ketiga terdakwa ini dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti. Untuk Amru, Rp 2,4 M; Gatot Sugeng Widodo, Rp 2 M dan terdakwa Indroyono Rp 713 juta. Tidak dibayar, hartanya akan disita untuk dilelang. Hartanya tidak cukup, dipidana penjara selama 4,3 tahun. Terdakwa Tak Minta Dibebaskan Hanya Minta Hukuman Ringan Atas tuntutan itu, sekalipun diras cukup berat, terdakwa tetap tenang dan menyadari siapa dirinya “dimata” hukum. Sehingga saat pembelaan, terdakwa Anang tidak minta dibebaskan melainkan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Dalam pembelaannya saat itu, dia sampaikan kalau anak istrinya membutuhkannya. Apalagi kondisi istrinya yang sedang sakit dengan kondisi paru-paru tinggal satu. Itupula yang disampaikan ke media ini sesaat sebelum mengikuti sidang. Dia hanya pasrah dan berdoa kepada Allah Subahana Watta Allah. Atas apa yang menimpanya. “Istri saya sakit paru-paru sejak 15 tahun lalu saat melahirkan anak pertama. Sekarang paru-parunya tinggal satu. Anak saya Tiga, semuanya dirawat dan disekolahkan adek saya. Istri tinggal dirumha mertua. Belum pernah besuk saya. Kalau di dalam (Lapas Medaeng.red), saya disuruh bersih-bersih, kadang mijitin orang-orang tahanan. Kalau ada dikasih, baru ada saya kirim ke Istri lewat orang. Kadang 300 ribu sebulan,” kata Anang dengan wajah. “Mohon doanya ia bang, biar hukuman saya ringan. Saya sudah 10 bulan ditahan belum ketemu anak saya yang Ketiga sejak lahir,” katanya kemudian kepada Wartawan media ini. Perasaan senang tak dapat ditutupi, terlihat dari raut wajah terdakwa Anang. Sebab, Vonis hukuman pidana penjara yang wajib ditanggungnya hanya 1 tahun. Itulah yang diberikan Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Hakim Tahsin. “Menghukum, terdakwa Muhammad Khusaini Alias Anang Khusaini, dengan pidana penjara selama 1 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan,” ucap Hakim Tahsin, pada Jumat, 4 Maret 2013. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa dianggap bersalah. Sebab, peran terdakwa yang meminjam Profil 2 CV (rekanan) atas suruhan Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan 300 ribu rupiah. 
 Terkait tandatangan terdakwa dalam dua kwitansi dengan jumlah, Rp 45 juta dan Rp 669 juta, dalam perimbangan Majelis Hakim, uang tersebut tidak dinikmati terdakwa Hukam ringan juga dirasakan oleh terdakwa Indriyono Pimpinan CV Canopus/rekanan. Tuntutan JPU terhadap dirinya sama dengan Anang. Bedanya, Indriyono dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 713 juta lebih. Bila tidak dibayar, hartanya akan “dirampas” oleh Jaksa untuk dilelang, bila tidak cukup diganti pidana penjara selama 4,3 tahun. Namun Majelis Hakim hanya menjatuhkan Vonis pidana penjara terhadap dirinya, selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan tanpa wajib membayar uang pengganti seperti tuntutan JPU. Sementara untuk terdakwa Gatot Sugeng Widodo, selaku Bendahara Bawaslu, dianggap paling bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara di tubuh Bawaslu. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa selaku Bendahara tidak membuat buku laporan Umum maupun laporan pertanggung jawaban atas pengeluaran keuangan yang dikelolanya. Tidak dapat membuktikan atas pengeluaran sebesar 2 milliar lebih berdasarkan penghitungan BPKP Jatim. Sehingga, Majelis Hakim memeberinya hukuman pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Selain pidana badan, terdakwa Gatot juga diberi hukuman pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp 2.356.863.275. Bila tidak dibayar harta bedanya akan “dirampas” oleh Jaksa untuk dilelang. Bila tidak cukup, diganti pidana penjara selama 2 tahun. Majelis Hakim : Terdakwa Amru Lalai Untuk Melakukan Pengawasan Dan untuk terdakwa Amru, selaku sekretaris Bawaslu Jatim, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bawah, terdakwa lalai untuk melakukan pengawasan. Terdakwa juga tidak dapat membuktikan penggunaan dana dalam kegiatan Pilgub tahun 2013, sebesar 1,9 M berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Provin Jatim. Pada hal, terdakwa Amru dalam pembelaanya telah memberkan fakta-fakta dalam persidangan termasuk hasil audit BPKP yang dimaksud. Menurut Amru, BPKP melakukan penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN)kabur. Alasannya, karena BPKP mengatakan telah terjadi 2 kegiatan fiktif dan adanya penambahan hari. Yang dijadikan alat bukti oleh BPKP adalah foto copy undangan rapat Koordinasi atau bimbingan teknik (Bimtek) yang didapat dari penyidik Polda. Dan BPKP belum pernah melakukan klarifikasi. Tidak hanya itu, belum adanya rapat pleno maupun LPJ secara menyeluruh apalagi belum pernah dilakukan auduit oleh Inspektorat Prov. Jatim apa lagi BPK RI atas penggunaan dana hiba untuk kegiatan Pilgub 2013. Selain itu, belum ada pertanggung jawaban maupun laporan keuangan dari Bendaara. Sementara penyidik sudah melakukan penyidikan dan penyitaan dokumen maupun Komputer di kantor bawaslu. Belum lagi saksi-saki yang mendapat tekanan dari penyidik untuk membuat keterangan yang tidak sesuai kenyataan. Karena takut, para saksipun mengikuti arahan penyidik Polda Jatim, seperti yang terungkap dalam persidangan. Namun Majelis Hakim tetap memberinya hukuman berupa pidana badan selama 4 tahun, denda 50 juta subsidair 2 bulan kurangan. Tidak hanya itu. Dia juga dihukum sama seperti terdakwa Gatot, yaitu membayar uang pengganti Rp 1.981.931.700. Bila tidak dibayar, harta beda Amru akan “dirampas” oleh Jaksa untuk dilelang. Bila tidak cukup, diganti pidana penjara selama 2 tahun. Dalam amar putusan Majelis Hakim, Keempat terdakwa tidak terbukti melakukan tidak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 UU Korupsi. Namun menurut Majelis Hakim, bahwa Keempat terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana Korupsi bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas putusan tersebut, terdakwa melalui PH (penasehat hukum)-nya masing-masing maupun JPU mengatan pikir-pikir. “Kita pikir-pikir. karena masih ada waktu 7 hari untuk mempelajarinya. Karena Vonis tadi separuh dari tuntutan,” kata Jaksa Agung saat di konfirmasi diruang sidang. Sementara Gatot mengatakan kecewa. “saya sangat kecawa, tidak ada keadilan. Apa yang saya sampaikan dalam pembelaan tidak dipertimbangkan,” ujar Gatot. Beda lagi dengan Amru. Kekecaan Amru adalah uang pengganti yang dibebani sebagai hukuman pidana tambahan. Dia mengatakan, akibat apa yang dilakukan Bendahara, dirinya harus ikut bertanggung jawab. “Yang saya tidak habis pikir adalah uang pengganti. Pada hal ini karena Bendahara tidak pernah membuat laporan. Tidak ada buku laporan Umum. Pada hal, saya sudah memerintahkan dia (Bendahara) untuk segera membuat laporan tapi malah menghilang,” kata Amru. Terdakwa Amru : Bendahara Tidak Pernah Membuat Laporan Dan Tidak Ada Buku Laporan Umum Terpisah, sementara Gatot mengatakan kecewa. “saya sangat kecawa, tidak ada keadilan. Apa yang saya sampaikan dalam pembelaan tidak dipertimbangkan,” ujar Gatot. Beda lagi dengan Amru. Kekecaan Amru adalah uang pengganti yang dibebani sebagai hukuman pidana tambahan. Dia mengatakan, akibat apa yang dilakukan Bendahara, dirinya harus ikut bertanggung jawab. “Yang saya tidak habis pikir adalah uang pengganti. Pada hal ini karena Bendahara tidak pernah membuat laporan. Tidak ada buku laporan Umum. Pada hal, saya sudah memerintahkan dia (Bendahara) untuk segera membuat laporan tapi malah menghilang,” kata Amru. 
 Terdakwa Amru, kecewa dengan putusan Majelis Hakim, karena dia tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli dalam persidangan. “Nggak ada keadilan. Anang yang bawa CV dan dia salah satu Direktur, hanya karena penampilannya omongannya dipercaya. Gatot yang benar-benar merampok hanya dikenai pasal 3. Saya yang benar-benar kerja jadi tumpuan tuduhan. Saya nggak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli dalam persidangan, pembelaan tidak dipertimbangkan. Mana keadilan,” ucapnya dengan kecewa.  (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi Bawaslu Dituntut 9 Tahun, Divonis 1 Tahun

Empat terdakwa menyimak Putusan Hakim Surabaya – Ketika doa dan harapan terkabul, rasa senang atau gembira sudah pasti tak tadapt diluk...

BERITAKORUPSI.CO

PH Terdakwa : JPU Langgar KUHP Dalam Sidang Perkara Minerba

Tuntutan Belum Selesai, JPU Tidak Tepati Persidangan

Puluhan Mantan DPRD Lamongan “Kunker” Ke Pengadilan Tipikor

Empat Terdakwa Korupsi Bawaslu Dituntut 13,3 Tahun Penjara

Kajati Jatim, Pantau Langsung Sidang Praperadilan Kadin

Pengacara Trisno Hardani Praperadilkan Polrestabes Surabaya Ke PN Surabaya

Masa Penahanan Tidak Diperpanjang, Hakim Gugurkan Gugatan Praperadilan

Terdakwa Korupsi Bawaslu Dituntut 9 Tahun, Divonis 1 Tahun

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI