PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Sekretaris PKIS (Ex.Bupati Pasuruan), J.B. Rahardjo, SH : JPU sengaja menjerat Terdakwa

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqG_zRJ_9iW2XXAR8Z-SsEKRW0hXhQ_guc3ZzUcOZOPcbtDehgxaU2CvGNniXJr8Z2Y0MTz7czqNuiPCNTRyDgxh5big5Z8_A7WNgr_RLFPcBz7_e7EOyGhFx2XYRwodNTvQwYXeg0ayoAuNd7WDXk-knPYF6gZVClhi36sKYwyO4_WQAO37kF_nis=s1000" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="1000" height="244" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqG_zRJ_9iW2XXAR8Z-SsEKRW0hXhQ_guc3ZzUcOZOPcbtDehgxaU2CvGNniXJr8Z2Y0MTz7czqNuiPCNTRyDgxh5big5Z8_A7WNgr_RLFPcBz7_e7EOyGhFx2XYRwodNTvQwYXeg0ayoAuNd7WDXk-knPYF6gZVClhi36sKYwyO4_WQAO37kF_nis=w640-h244" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi “Persusuan” atau Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp25 miliar berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021 menarik untuk diikuti oleh masyarakat khusunya warga Kabupaten Pasuruan karena salah satu Terdakwanya adalah Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan tahun 2003 yang juga mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013 – 2018<br /><br />Dalam kasus perkara ini, JPU Kejari Kabupaten Pasuruan menyeret 3 Terdakwa, yaitu Koesnan selaku Ketua PKIS serta Wibisiono, Direktur CV Nurwy Steel Enginering (CV NSE) dan termasuk Terdakwanya adalah Riang Kulup Prayuda<br /><br />Ceritanya (dalam dakwaaan), Pengurus PKIS Sekar Tanjung setelah mendapatkan dana begulir sebesar Rp25 M tahun 2003, lalu dibelikanlah mesin-mesin untuk keperluan produksi susus. Lalu pada tahun 2006 – 2009, Pengurus PKIS, mengajukan Kredit Kerja dan Kredit Investasi ke Bank BNI Syariah Malang sebesar Rp13.500.000.000 dengan jaminan mesin-mesin pengolah susu.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M Dituntut Berbeda - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/tiga-terdakwa-korupsi-persusuan-kab.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/tiga-terdakwa-korupsi-persusuan-kab.html</a><br /></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Siapa “Dalang” Dibalik Kasus Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlswBfKm8ejMjAjbPIAe40xDVB67zxsGSGPYghy9zFWR099js1UwNf1jAjEtrVeWWStZHRDfUYH0NjEke7Zz2fGoQ8xKHfzJZC9Xkxp73hfUZFY6WOuGKR1rqu1EiJ5AnjEmxPmI-era3hfj-bq_x1212brxFpxszKXJKgRG-Wm7f1LDTpV72jECht=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlswBfKm8ejMjAjbPIAe40xDVB67zxsGSGPYghy9zFWR099js1UwNf1jAjEtrVeWWStZHRDfUYH0NjEke7Zz2fGoQ8xKHfzJZC9Xkxp73hfUZFY6WOuGKR1rqu1EiJ5AnjEmxPmI-era3hfj-bq_x1212brxFpxszKXJKgRG-Wm7f1LDTpV72jECht=w640-h288" width="640" /></a></div>Dan pada tahun 2010 – 2012, Pengurus PKIS Sekar Tanjung melakukan Take Over Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dari Bank BNI Syariah Malang ke Bank BRI Cabang Malang dengan Agunan (Jaminan) adalah Mesin-mesin Pengolah Susu yang didapatkan dari Pengadaan Dana Bergulir<br /><br />Pada Tahun 2014, Pengurus PKIS Sekar Tanjung kembali mengajukan Take Over Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dari Bank BRI Cabang Malang ke Bank Mandiri KCP Malang sebesar Rp31.500.000.000 dengan Agunan (Jaminan) yang sama<br /><br />Pada Tahun 2012, Pengurus PKIS Sekar Tanjung kembali mendapatkan Pembiayaan Kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Lembaga dibawah Kementerian Koperasi dan UKM dan untuk mendapatkan dana bantuan tersebut Pengurus PKIS Sekar Tanjung juga menjadikan Mesin-mesin Pengolah Susu yang didapatkan dari Pengadaan Dana Bergulir Tahun 2003 sebagai Agunan / Jaminan (namun dalam dakwaan JPU tidak menyebutkan berapa dana yang dikucurkan oleh LPDB)<br />    <br />Setelah mendapatkan bantuan dalam bentuk uang melalui Kredit Bank maupun Badan Layananan Umum dibawah Lembaga Pemerintah tersebut, sehingga Pengurus PKIS Sekar Tanjung menanggung hutang yang berlipat ganda kepada Negara bahkan hutang-hutang kepada Negara tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Pengurus PKIS Sekar Tanjung karena telah pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga,<br /><br />Sehingga JPU mengatakan, akibat perbuatan Ketiga Terdakwa, megara mengalami kerugian yang berlipat ganda, tidak hanya dari Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir yang didapatkan Tahun 2003, tetapi juga Negara telah mengalami kerugian pada Sektor Perbankan dan pada Sektor Pembiayaan dari badan Lembaga Umum dibawah Kementerian (LPDB).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKt8YZGgUoVNbuzRb-kEAzxKSpaSkgiB2IWh9rYBtiRDGbniOocaYXZ4zVmgmSZUXdylRE4Bsxt4oeVFpOvV5YJ-SWuVNhmy876_Ug1xg2pERL9RqCQq1yeHHEMetUai10g_LnspWbmzIILffH2SlV8GdFJGGt2kxUWwOOS6XJkKw93uk-9TWvv17d=s639" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="639" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKt8YZGgUoVNbuzRb-kEAzxKSpaSkgiB2IWh9rYBtiRDGbniOocaYXZ4zVmgmSZUXdylRE4Bsxt4oeVFpOvV5YJ-SWuVNhmy876_Ug1xg2pERL9RqCQq1yeHHEMetUai10g_LnspWbmzIILffH2SlV8GdFJGGt2kxUWwOOS6XJkKw93uk-9TWvv17d=w640-h340" width="640" /></a></div>Sehingga Hutang Jangka Panjang PKIS Sekar Tanjung atas kredit ke Bank Mandiri Cabang Malang adalah sebesar Rp149.094.412.794 dengan Jaminan berupa mesin-mesin pengolah susu yang didapatkan PKIS Sekar Tanjung dari Bantuan Dana Bergulir yang merupakan barang investasi jangka panjang non permanen dari negara<br /><br />Baca juga: JPU Hadirkan Auditor Dari Akuntan Publik Dalam Perkara Korupsi ‘Persusuan’ Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M - http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html<br /><br />Kemudian pada Tanggal 14 Juni Tahun 2017, melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby, PKIS Sekar Tanjung dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Sehingga mesin-mesin pengolahan susu sebagai aset (Barang Investasi Jangka Panjang Non Permanen) yang ada di PKIS Sekar Tanjung di lelang oleh Kurator. Menarik bukan????<br /><br />Itulah sebabnya Pengurus PKIS (Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS bersama  Koesnan selaku Ketua PKIS) dan Wibisiono selaku  Direktur CV Nurwy Steel Enginering (penyedia mesin-mesing pengolah susu) diseret oleh JPU Kejari Kabupaten Pasuruan ke Pengadilan Tipokor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim karena dianggap telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan para Terdakwa dianggap telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhMd9kyJfEz7lRfvaj3VGFlAh8lXm1NNUJOlKqn4l2SmQEjuXIHW_hG8GP1dDRNK0--4cAxWHRMdJ7wk4fxCBLesFiotw2kFI09Ti9eiaHyhKSwOP6Wj2dZ4IYHjJJs53kvmABoqzah0WG5RQ7KgpG9F33IDS412p3nLkX8Hs7glYRnuwGjPFRSKX2D=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhMd9kyJfEz7lRfvaj3VGFlAh8lXm1NNUJOlKqn4l2SmQEjuXIHW_hG8GP1dDRNK0--4cAxWHRMdJ7wk4fxCBLesFiotw2kFI09Ti9eiaHyhKSwOP6Wj2dZ4IYHjJJs53kvmABoqzah0WG5RQ7KgpG9F33IDS412p3nLkX8Hs7glYRnuwGjPFRSKX2D=w640-h288" width="640" /></a></div>Dan Ketiganyapun dituntut dengan pidana pejara selama 9 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara (bukan kurungan) serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.838.033.033 subsidair pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Dan Terdakwa Riang Kulup Prayuda dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan penjara (bukan kurungan) serta membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan<br /><br />Yang menarik lagi adalah terkait tuntutan JPU yang menyebutkan bahwa Terdakwa Riang Kulup Prayuda bukanlah pelaku utama dan tidak menikmati hasil kejahatan (Korupsi), namun JPU menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang yang tidak dinikmati alias membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000<br /><br />Yang lebih menarik lagi adalah, Tuntutan JPU terkait subsidair dari denda apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. Hal ini adalah baru pertamakali terjadi dalam sejarah sidang perkara Korupsi<br /><br />Sedangkan untuk Terdakwa Wibisono dituntut pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan penjara (bukan kurungan) serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 subsidair pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Sekretaris PKIS (Ex.Bupati Pasuruan) : Dakwaan JPU Dalam Perkara Korupsi “Persusuan” Thn 2003 ”Expired Date” - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/ph-terdakwa-riang-kulup-prayuda.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/ph-terdakwa-riang-kulup-prayuda.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"> </span></div><div style="text-align: justify;">Namun menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda, yaitu J.B. Rahardjo, SH, Noldy F Wisan, SH., CLA, KRT. Sudarmono, SH., MH dab Moh. Rohom, SH dari Kantor Mavin Lau Firm menyebutkan, bahwa adanya upaya Jaksa Penuntut Umum sengaja menjerat Terdakwa untuk dipaksa mengakui perbuatan sesuai dengan dakwaannya<br /><br />“Sebenarnya telah terbukti dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa senyatanya tidak termasuk dan tidak memenuhi kategori unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,” kata J.B. Rahardjo, SH <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhGJtxLn-jsBErvgxqQNzpWVq8bmKQ7B-L7O2RBPOkmKFG-d1LoXzP9jFHvBj5jHYVQr46YARI91t_ds8dWGUB4Ol4d3a52hZv_Y_zbIFVc_-S_psTEPCcnlJrpGCM2awJgs3068G-p7W9a8NjAS8DMrIn3IvWSaMoAXq6ihnPcikFikZ2gowP-RNPA=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhGJtxLn-jsBErvgxqQNzpWVq8bmKQ7B-L7O2RBPOkmKFG-d1LoXzP9jFHvBj5jHYVQr46YARI91t_ds8dWGUB4Ol4d3a52hZv_Y_zbIFVc_-S_psTEPCcnlJrpGCM2awJgs3068G-p7W9a8NjAS8DMrIn3IvWSaMoAXq6ihnPcikFikZ2gowP-RNPA=w640-h288" width="640" /></a></div>Pada persidangan sebelumnya (08 September 2021), J.B. Rahardjo, SH mengatakan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop, dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003, sudah “Expired Date” alias kadaluarsa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<br /><br />Selain kadaluarsa, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda juga menyebutkan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pauruan tidak menjelaskan secara rinci siapa Terdakwa yang menjadi Pleger (orang yang melakukan), Doen Pleger (orang yang menyuruh melakukan) atau Mede Pleger (orang yang turut melakukan) berdasarakan Pasal 55-56 KUHP (Kitab Undang-Undag Hukum Pidana)<br /><br />Itulah sebabnya, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda, bahwa adanya upaya Jaksa Penuntut Umum sengaja menjerat Terdakwa untuk dipaksa mengakui perbuatan sesuai dengan dakwaannya<br /><br />Hal itu disampaikan oleh Tim Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu, 22 Desember 2021<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUOTek5dASlvxHTBA095pQgl5DnUW4xfkUEYAmTwZBySfUgid18q-Celuy880uvxyKnGxLhA8xgVfW7wchkHGG5_PRSX7MbhWoNpYyUmi8zMdV01se65bf2UhuPJ86D5D4dKL2vfW6D8xi0w3GUnZRoiXOrkUe6n2ml-2xy-X_XIHLmDOczrl4-Yko=s639" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="342" data-original-width="639" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUOTek5dASlvxHTBA095pQgl5DnUW4xfkUEYAmTwZBySfUgid18q-Celuy880uvxyKnGxLhA8xgVfW7wchkHGG5_PRSX7MbhWoNpYyUmi8zMdV01se65bf2UhuPJ86D5D4dKL2vfW6D8xi0w3GUnZRoiXOrkUe6n2ml-2xy-X_XIHLmDOczrl4-Yko=w640-h342" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 22 Desember 2021) adalah agenda Pledoi atau Pembelaan dari Ketiga Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum-nya masing-masing atas Dakwaan Tim JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH, La Ode Tafrimada, SH, Rudi Purwanto, SH dan Hendro Nugroho, SH dari Kajari Kabupaten Pasurusan Terhadap Ketiga Terdakwa (Riang Kulup Prayuda, Koesnan dan Wibisiono, masing-masing berkas perkara terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Penitra Pangganti (PP) Yaid Indra Harjono, SH., MH (Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd, SH., MH) dan dihadapan Tim JPU Kejari Kabupaten Pasuruan yang juga dihadiri Ketiga Terdakwa secara Teleconference (Zoom) Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Pasuran karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Pledoinya, J.B. Rahardjo, SH selaku Penasehaat Hukum Terdakwa mengatakan, hal-hal tentang usaha coba-coba yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat Terdakwa, juga terlihat dari bentuk Dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa, yakni selain menggunakan dakwaan subsidaritas, juga dengan menggunakan Dakwaan alternatif<br /><br />“Artinya Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu menerapkan pasal mana dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan atau Jaksa Penuntut Umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan,” kata J.B. Rahardjo, SH<br /><br />J.B. Rahardjo, SH mengatakan, telah terungkap dan terbukti dipersidangan antara lain; Penuntut umum baik dalam dakwaan maupun tuntutannya mempersoalkan adanya penerimaan Bantuan Dana Bergulir untuk pengembangan sarana usaha persusuan oleh koperasi peternak, yang menurut Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutannya telah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak, sehingga menimbulkan kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCxw18l1VMZdJTAJBlsWaahcymyCCQSVJ3onplYPDXyxu8fchzpdbaoAGgKfD6emelXCL5gC5fEfeZ633HBes4nwPaT9mxZtVDlx0__aH63t18eijDe0eQQbr5zlGLa0E-D3wkv2J_6nQcXsnZoB5Y0z-lDUMcx0je1dyTsVrB_nsPMTdSuAN5J5Rv=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCxw18l1VMZdJTAJBlsWaahcymyCCQSVJ3onplYPDXyxu8fchzpdbaoAGgKfD6emelXCL5gC5fEfeZ633HBes4nwPaT9mxZtVDlx0__aH63t18eijDe0eQQbr5zlGLa0E-D3wkv2J_6nQcXsnZoB5Y0z-lDUMcx0je1dyTsVrB_nsPMTdSuAN5J5Rv=w640-h288" width="640" /></a></div>J.B. Rahardjo, SH menyebutkan, dalam tuntutannya Penuntut Umum dengan sengaja mengingkari fakta persidangan bahkan sengaja memanipulasi fakta persidangan dengan memasukkan saksi yang tidak pernah diperiksa dalam persidangan atau tepatnnya memang secara hukum saksi tersebut tidak dapat diperiksa untuk kesaksian atas Terdakwa Riang Kulup Prayuda, yakni Saksi Drs. Udik Djanuantoro dan saksi Drh. Rias Nawang Kaertika      <br /><br />“Tidak pernah diperiksa di persidangan untuk menjadi saksi atas TerdakwaRiang Kulup Prayud, karena saksi-saksi tersebut adalah adik ipar dan kakak kandung Terdakwa tetapi Penuntut Umum menguraikan kesaksiannya dalam tuntutan. Itupun hanyalah copy paste Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat diperiksa dalam penyidikan. Dengan demikian secara formal tuntutan yang diajukan Penuntut Umum adalah Cacat Hukum,” ujarnya<br /><br />J.B. Rahardjo, SH  menjelaskan, dalam tuntutan poin 2 (dua), Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan, “menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riang Kulup Prayuda dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan Kurungan Penjara” -   <br />“Dengan tuntutan tersebut, tidak dijelaskan apa maksud subsidair, apakah yang dimaksud adalah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau Kurungan Penjara atau bagaimana..?. Maka jelaslah tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi kualitas hukum dan merupakan penyimpangan hukum,” tegasnya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiDf0S0DcfnKelBHVmTRw2uIV7jcUuniwUZRdXW9u0ksdhnxxg1SLlx9mXu84fHj87PyAtvbSPAsaR-9IFGh0BdDkxpJvuBqS5jzLQn4LL8l6DdTe8sjj2cwUvPRWL3T-VqgfrMX49IDVzCV7pjEiyiwlW21rxAvHj9cVJi5k6DTGMWjmSLZ2zcjwNm=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiDf0S0DcfnKelBHVmTRw2uIV7jcUuniwUZRdXW9u0ksdhnxxg1SLlx9mXu84fHj87PyAtvbSPAsaR-9IFGh0BdDkxpJvuBqS5jzLQn4LL8l6DdTe8sjj2cwUvPRWL3T-VqgfrMX49IDVzCV7pjEiyiwlW21rxAvHj9cVJi5k6DTGMWjmSLZ2zcjwNm=w640-h288" width="640" /></a></div>Penasehat Hukum Terdakwa mejalaskan, dalam tuntutan poin 3 (tiga), Penuntut Umum menuntut Terdakwa “menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp3.833.333.333 (tiga miliar delapan ratus tigapuluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Subsidair 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara<br /><br />“Tuntutan adanya uang pengganti tersebut tidak jelas dasar dan rinciannya, dalam uraian tuntutannya halaman 263, Jaksa Penuntut Umum hanya menjelaskan ‘oleh karena timbulnya kerugian negara, maka besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uang pengganti yang seharusnya dibebankan pada pengurus PKIS Sekar Tanjung dengan rincian, kepada terdakwa dibebankan uang pengganti Rp3.833.333.333 ditambah keuntungan yang tidak wajar dari Kick Back yang diterimanya senilai Rp2.000.000.000, kemudian sekretaris PKIS Sekar Tanjung dan bendahara Sekar Tanjung dibebankan masing-masing senilai Rp3.833.333.333,” pungkasnya<br /><br />Tuntutan tersebut, lanjut J.B Rahardjo, disamping tidak berdasar dan hanya perkiraan saja serta bertentangan dengan uraian tuntutan lainnya, bagaimana menentukan uang pengganti sebesar  Rp3.833.333.333 tanpa ada rincian darimana asalnya. Disamping itu, ada penambahan keuntungan tidak wajar dari kick back senilai Rp2.000.000.000 <br /><br />“Dalam uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 230 secara tegas menguraikan, bahwa Kick Back dari CV Nurwy Steel kepada Koesnan sebesar Rp2.000.000.000. Dengan demikian tidaklah tepat beban yang seharusnya untuk orang lain dibebankan pada Terdakwa. Dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas J.B Rahardjo<br /><br />J.B.  Rahardjo mengatakan, poin 3 (tiga), Penuntut Umum menuntut Terdakwa, ‘menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp3.833.333.333 Subsidair 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara’. Dari tuntutan tersebut terlihat kontradiktif atau bertentangan dengan pertimbangan tuntutan tentang hal yang meringankan, yakni secara tegas Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa Terdakwa bukan merupakan aktor utama tindak pidana dalam perkara ini dan Terdakwa TIDAK MENIKMATI HASIL KEJAHATAN<br /><br />“Dengan demikian, Penuntut Umum telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati adanya hasil kejahatan, namun disisi lain harus mengembalikan dan membayar uang yang tidak pernah didapatkan atau dinikmati sejumlah Rp3.833.333.333. Hal ini menunjukkan Tuntutan Penuntut Umum adalah cacat formal secara hukum,” ucap J.B. Rahardjo<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgVVBzfzhN2ak_HyKkPOu5X5sUPvR4BrNiAUWcHSkUyvS46fSN-HUv4t93rircUQI-na_xNXRjkHvEVz4_DHNGTFuaT_ItnwpkAHX7VS8DROxzZi-dp_IXGw2HrIG1zY5aBtq39d4fcJKjQw4Bv9ah45SijvyMyHFeezUndwsUHs3yD2r5QKcqvK9hj=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgVVBzfzhN2ak_HyKkPOu5X5sUPvR4BrNiAUWcHSkUyvS46fSN-HUv4t93rircUQI-na_xNXRjkHvEVz4_DHNGTFuaT_ItnwpkAHX7VS8DROxzZi-dp_IXGw2HrIG1zY5aBtq39d4fcJKjQw4Bv9ah45SijvyMyHFeezUndwsUHs3yD2r5QKcqvK9hj=w640-h288" width="640" /></a></div>J.B. Rajardjo melanjutkan, tentang tuntutan pemidanaan berkaitan dengan hukuman tambahan berupa denda apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara dan pidana uang pengganti diganti dengan hukuman penjara. Maka secara hukum “hukuman penjara” merupakan hukuman pokok, sehingga seseorang yang dijatuhi hukuman penjara tidak dapat menerima hukuman tambahan lagi berupa pemidanaan “penjara” atau lebih tepatnya hukuman tambahan seharusnya merupakan hukuman “kurungan” sebagaimana yang ditentukan oleh hukum, <br /><br />“Dengan demikian, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan tuntutan yang cacat hukum,” ujarnya<br /><br />J.B. Rahardjo, SH menjelaskan dalam Pledoinya tentang pendirian PKIS Sekar Tanjung. Pada sekitar awal Oktober 2003, Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur mengadakan rapat koordinasi dengan koperasi susu yang ada di Kabupaten Pasuruan dan diawali dengan saksi Koesnan selaku Ketua Koperasi Setia Kawan mengkoordinir beberapa koperasi untuk ikut rapat koordinasi tersebut sekaligus membahas sosialisasi adanya dana bantuan bergulir <br /><br />“Rapat tersebut diadakan di kantor KUD Dadi Jaya Purwodadi dan dihadiri pengurus 6 (enam) koperasi primer, yaitu Hj. Siti Rohmah dan Terdakwa mewakili Koperasi Suka Makmur Grati, Koesnan dan Hariyanto mewakili Koperasi Setia Kawan, almarhum Sarmadun dan Jubar Nusananta mewakili Koperasi KUD Dadi Jaya, Suhartanto dan Susanto mewakili Koperasi KUD Sembada Puspa,Abdi Suwasono dan Suyanto mewakili Koperasi SAE Pujon, serta Drh. Hermaniadi dan Wardi Anang yang mewakili Koperasi DAU,” kata J.B. Rahardjo<br /><br />Dalam sosialisasi, lanjut J.B. Rahardjo, adanya bantuan dana bergulir tersebut disyaratkan adanya Koperasi Sekunder dan ke 6 (enam) koperasi tersebut sepakat membuat koperasi sekunder dengan nama Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung atau disingkat PKIS Sekar Tanjung, sekaligus disepakati penunjukan pengurus PKIS Sekar Tanjung, yaitu saksi Koesnan selaku Ketua<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg8VVd99NziSk9OoBWA-cXRyfxNsfo2fPcU0M6UZ-TT2Z_TZXNLeMm573IlEqqX3nDt1Mb2d9s7CiDEKHHUjYrxazjDE46-BG0HU45AaCg-FVh9jVteXq-6susHeu-5AzasKCCXPBvIHX4ZAws7YfDSaGN6ozpfEGAcjlNr3g_oW6Y8TrFsh4F1yWwN=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg8VVd99NziSk9OoBWA-cXRyfxNsfo2fPcU0M6UZ-TT2Z_TZXNLeMm573IlEqqX3nDt1Mb2d9s7CiDEKHHUjYrxazjDE46-BG0HU45AaCg-FVh9jVteXq-6susHeu-5AzasKCCXPBvIHX4ZAws7YfDSaGN6ozpfEGAcjlNr3g_oW6Y8TrFsh4F1yWwN=w640-h288" width="640" /></a></div>Terdakwa Riang Kulup Prayuda sebagai Sekretaris dan almahum Sarmadun sebagai bendahara, PKIS Sekar Tanjung yang beranggotakan 6 (enam) Koperasi primer, yaitu KPSP Setia Kawan, KUTT Suka Makmur Grati, KUD Dadi Jaya Purwodadi, KUD Sembada Puspo, KUD SAE Pujon dan KUD DAU Sengkaling Malang<br /><br />“Pendirian dan sosialisasi adanya bantuan dana bergulir tersebut dibenarkan dengan keterangan para saksi, yaitu saksi Drh. Hermaniadi, saksi Wardi Anang Rianto, Saksi Suyanto, saksi Abdi Suwasono, saksi Jubar Nusananta dan saksi Hariyanto yang juga ikut hadir pada pembentukan PKIS Sekar Tanjung tersebut dan Terdakwa juga membenarkan,” ungkapnya<br /><br />Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda juga menjelaskan tentang Badan Hukum PKIS Sekar Tanjung. Badan hukum PKIS Sekar Tanjung nyatanya ada bukti Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi PKIS Sekar Tanjung nomor : 17/BH/KWK/13/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001, dan tentang adanya Surat Pengesahan tersebut pernah diberitahukan dan atau ditunjukkan dalam pertemuan atau rapat pembentukan PKIS Sekar Tanjung yang diadakan pada tahun 2003 <br /><br />“Dan tentang ini, semua anggota PKIS, yaitu ke 6 (enam)  koperasi primer tidak ada yang mengetahui, prosesnya, demikian pula Terdakwa Riang Kulup Prayuda juga tidak mengetahui,” tegasnya<br /><br />Demikian pula tentang adanya Neraca Keuangan yang dibuat PKIS bertanggal 30 November 2000 dan adanya daftar hadir Rapat Pembentukan PKIS Sekar Tanjung  bertanggal 15 Desember 2000 yang dihadiri oleh pengurus 6 (enam) koperasi primer, masing-masing tandatangan adalah saksi Drh.Hermaniadi, saksi Wardi Anang Rianto yang mewakili Koperasi DAU, Saksi Suyanto dan saksi Abdi Suwasono mewakili Koperasi SAE Pujon, juga saksi Jubar Nusananta mewakili KUD Dadi Jaya dan saksi Hariyanto mewakili Koperasi Setia Kawan<br /><br />“Ternyata para saksi tersebut menyatakan tidak pernah hadir pada rapat pada tanggal 15 Desember 2000 dan memang tidak pernah ada rapat pembentukan PKIS di KUD Dadi jaya pada Oktober 2003,” ujarnya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOnucI9LpRltqTP2kGfsshX1MD-NnBInKtt3C_OOewxxIjZDnxQyEwG_aNgbsZ4nUUMf5VOHsKJkgQ7UIoK3TsKuy0Accd2Ni1P_Yvi8J2IQJ3mVrYw_OsMMopRatTHg_oKR7ZB89-Q2D_uCV2B4-RZ1526APs2HGh1RS9tl0sqf2-Rbri6KyGcP67=s1000" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="1000" height="244" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOnucI9LpRltqTP2kGfsshX1MD-NnBInKtt3C_OOewxxIjZDnxQyEwG_aNgbsZ4nUUMf5VOHsKJkgQ7UIoK3TsKuy0Accd2Ni1P_Yvi8J2IQJ3mVrYw_OsMMopRatTHg_oKR7ZB89-Q2D_uCV2B4-RZ1526APs2HGh1RS9tl0sqf2-Rbri6KyGcP67=w640-h244" width="640" /></a></div>J.B. Rahardjo  mengatakan, dalam persidangan tidak pernah dibuktikan atau tidak ada bukti,  siapa yang memalsukan tentang Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi PKIS Sekar Tanjung nomor : 17/BH/KWK/13/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 dan adanya Neraca Keuangan yang dibuat PKIS bertanggal 30 November 2000 serta adanya daftar hadir Rapat Pembentukan PKIS Sekar Tanjung  bertanggal 15 Desember 2000 dan para saksi yaitu saksi Drh. Hermaniadi, Saksi Jubar Nusananta, dan Saksi Wardi Anang Rianto, menyatakan “berkaitan dengan bukti daftar Hadir yang diajukan di persidangan  bertanggal 15 Desember 2000, saksi tidak pernah hadir pada pertemuan di Koperasi Suka Makmur, yang saksi tahu pembentukannya PKIS sewaktu pertemuan di Koperasi Dadi Jaya pada tahun 2003”<br /><br />Pembentukan PKIS selaku koperasi sekunder syaratnya anggotanya adalah beberapa koperasi primer dan sesuai SK dari Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur PKIS berdiri pada tahun 2001, tetapi setahu saksi berdirinya tahun 2003, waktu itu ada acara sosialisasi dari Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur dan dibentuklah PKIS</div><div style="text-align: justify;"><br />Berkaitan dengan bukti daftar Hadir yang diajukan di persidangan  tertanggal 15 Desember 2000, saksi tidak pernah hadir pada pertemuan di Koperasi Suka Makmur, yang saksi tahu pembentukan PKIS sewaktu pertemuan di Koperasi Dadi Jaya pada tahun 2003<br /><br />Tentang bukti neraca tahun 2000, sepengetahuan saksi pada tahun 2000 belum ada neraca, karena PKIS berdiri tahun 2003 dan tentang berdirinya PKIS sesuai dengan SK Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur tahun 2001 serta adanya neraca setahu saksi panduan dari Kardani selaku Kepala Dinas Koperasi Jawa Timur<br /><br />Tak selesai disitu, Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga menjelaskan tentang keterangan saksi (juga Terdakwa) Koesnan yang mejelaskan tentang berkas yang dikirim ke Dinas Koperasi Jawa Timur berkaitan dengan pendirian PKIS pada tahun 2003 dan terbit Akta Pendirian Badan Hukum PKIS nomor : 17/BH/KWK/13/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 adalah kebijakan Kepala Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur, yaitu Kardani dan berkas yang dikirim ke Dinas Koperasi Jawa Timur saksi sendiri yang memberikan<br /><br />Demikian juga Tentang Badan Hukum PKIS Sekar Tanjung ini telah dikemukakan juga oleh Ahli Melly Indra Putri, S.E., M.Ak dari BPKP Perwakilan Jawa Timur dalam keterangannya menjelaskan, “dari klarifikasi dengan Kusnan selaku Ketua PKIS didapatkan hasil bahwa Akta Pendirian PKIS Sekar Tanjung nomor 17/BH/KWK.13/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 dibuat atas kebijakan Kepala Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur untuk memenuhi persyaratan penerimaan dana bergulir. Padahal PKIS Sekar Tanjung berdiri pada tahun 2003 dengan anggota 6 (enam) koperasi primer, dan didapatkan pula adanya neraca fiktif guna mendapatkan syarat penerimaan dana bergulir 25 milyar rupiah</div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjbr8o5ZsGi7x4gInidJD0RHNDA1HAw91bnk90GxpX3Dk7009wjtvtHiKj-IYNkOxjaKesSRIUswkxdiUEnsrhJvLLcHaOAxRNBkHrz93hlhKrcsvU5FE4Uj4SYCSFmXrlqycnYhwpeh6TzgyJ0k6TROJXRTMIMgmH6LRxIqzG83Byfr1LDacVkKMks=s726" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="726" data-original-width="594" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjbr8o5ZsGi7x4gInidJD0RHNDA1HAw91bnk90GxpX3Dk7009wjtvtHiKj-IYNkOxjaKesSRIUswkxdiUEnsrhJvLLcHaOAxRNBkHrz93hlhKrcsvU5FE4Uj4SYCSFmXrlqycnYhwpeh6TzgyJ0k6TROJXRTMIMgmH6LRxIqzG83Byfr1LDacVkKMks=w524-h640" width="524" /></a></div>Lalu Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga menjelaskan tentang Bantuan Dana Bergulir. Bantuan dana bergulir yang diterima PKIS Sekar Tanjung diawali adanya Surat Kepala Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur nomor : 518/1186/103/2003 tanggal 20 Juni 2003 perihal Pengajuan Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi yang dikirimkan oleh Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur kepada Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan keluarnya surat Kepala Dinas tersebut diawali dengan adanya pengajuan berkas-berkas sebagai syarat yang diantar sendiri oleh Saksi Kusnan sebagaimana pengakuannya dalam persidangan <br /><br />“Surat Kepala Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur nomor : 518/1186/103/2003 tanggal 20 Juni 2003 diusulkan 6 (enam) Koperasi Primer, yaitu KPSP Setia Kawan, KUD Dadi Jaya, KUD Sembada, KUTT Suka Makmur, Koperasi SAE Pujon dan KUD DAU yang direkomendasikan mendapatkan dana bantuan,” ungkapnya<br /><br />Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 95.1/Kep/MKUKM/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak Tahun Anggaran 2003 mengalokasikan anggaran sebesar Rp25.000.000.000  dan disetujui untuk diberikan kepada 6 (enam) koperasi Primer, yaitu KPSP Setia Kawan menerima Rp. 3.750.000.000; KUD Dadi Jaya menerima Rp3.750.000.000;  KUD Sembada menerima Rp3.750.000.000; KUTT Suka Makmur menerima Rp3.750.000.000; Koperasi SAE Pujon  menerima Rp5.000.000.000 dan KUD DAU menerima Rp5.000.000.000 <br /><br />Penerimaan bantuan dana bergulir yang diterima 6 (enam) koperasi primer tersebut dilaksanakan dan diatur dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak (JUKNIS) <br /><br />Sesuai dengan ketentuan Juknis pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan ”secara bersama-sama menunjuk koperasi sekunder sebagai pengelola dan pemanfaatan bantuan perkuatan dana bergulir”, untuk itulah guna memenuhi aturan tersebut keenam koperasi primer penerima dana bantuan bergulir tersebut membentuk koperasi sekunder PKIS Sekar Tanjung<br /><br />Sesuai dengan ketentuan Juknis pasal 8 ayat (1) huruf d disebutkan ”Merumuskan rencana pengelolaan dan pemanfaatan bantuan perkuatan dana bergulir bersama koperasi sekunder yang ditunjuk dan diketahui oleh Instansi yang membina koperasi di tingkat Propinsi”, dengan demikian jelaslah 6 (enam) koperasi primer antar kabupaten/kota membentuk koperasi sekunder PKIS Sekar Tanjung dengan pembinaan dari Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur <br /><br />Sesuai dengan ketentuan Juknis pasal 8 ayat (1) huruf e disebutkan ”berdasarkan kesepakatan bersama menyerahkan bantuan perkuatan dana bergulir tersebut kepada koperasi sekunder yang ditunjuk”, - Atas aturan tersebut ke 6 (enam) koperasi primer, yaitu KPSP Setia Kawan, KUD Dadi Jaya, KUD Sembada, KUTT Suka Makmur, Koperasi SAE Pujon dan KUD DAU menyerahkan bantuan dana bergulir sebesar Rp. 25.000.000.000 tersebut kepada PKIS Sekar Tanjung yang ditransfer ke rekening PKIS Sekar Tanjung tanggal 20 dan 21 Oktober 2003 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhO1rLvONIRginiKPv4cRRdGyjQlwqsYUpXcuvk0lILFVxy8Sd7962RmfAM6lkJmye5p-ig9yu1W-zodnawR8krjTYaz1hPZdpt-LfcJ7w_tKifQn5KqYwm2dknUDT4n3-hyTb2XmKKrPSbfkKISHrIF3ZUFuh9rvhvceA_AIAPDfjHoanC7i7IMOD7=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhO1rLvONIRginiKPv4cRRdGyjQlwqsYUpXcuvk0lILFVxy8Sd7962RmfAM6lkJmye5p-ig9yu1W-zodnawR8krjTYaz1hPZdpt-LfcJ7w_tKifQn5KqYwm2dknUDT4n3-hyTb2XmKKrPSbfkKISHrIF3ZUFuh9rvhvceA_AIAPDfjHoanC7i7IMOD7=w640-h288" width="640" /></a></div>Tentang dana bergulir senilai Rp25.000.000.000 tersebut sesuai dengan kesaksian para saksi, yaitu saksi Wardi Anang Rianto, saksi Suyanto, saksi Suhartanto, saksi Hariyanto dan saksi Abdi Suwasono yang menerangkan dalam persidangan, bahwa PKIS mendapatkan dana bergulir sebesar 25 miliar, itu berasal dari dana yang didapatkan 6 Koperasi Primer, dan jika dijumlah bahwa dana bergulir sebesar Rp25 miliar, hal ini sesuai dengan Juknis yang ada<br /><br />Demikian pula saksi Mat Sari selaku auditor menerangkan dalam persidangan, bahwa diketahui dana bantuan perguliran dari kementerian Koperasi kepada 6 (enam) koperasi primer, kemudian ditransfer ke PKIS selaku koperasi sekunder, sesuai dengan ketentuan Juknis pasal 9 huruf c disebutkan ”Dana Bergulir yang diterima koperasi sekunder digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang riil yaitu pengadaan peralatan pabrik susu berupa mesin-mesin pengolah susu” <br /><br />“Dalam ketentuan Juknis Pasal 11 disebutkan ”Spesifikasi sarana yang diadakan untuk Jawa Timur berupa : a. Ultra High Temperature Milk Processing 1 (satu) paket; b. Ultra High Temperature Milk Filler 1 (satu) paket; c. Extended Slef Life Filler For Pasreurised Milk 1 (satu) paket; d. Aseptic Buffer Tank and Automatic CIP; e. Chiled Water Equipment 1 (satu) paket dan f. Stean Boiler 1 (satu) paket,” ungkap J.B. Rahardjo<br /><br />J.B. Rahardjo menjelaskan, untuk memenuhi ketentuan Juknis pasal 9 huruf c dan pasal 11, maka PKIS Sekar Tanjung menunjuk CV. Nurwy Steel Enginering milik Saksi Wibisono Nyoto untuk pengadaan barang-barang tersebut dengan menandatangani Perjanjian nomor : 17/X/PKIS/2003 dan nomor : 06/NSE/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 dengan nilai Rp25.000.000.000 untuk pembelian mesin-mesein sebagaimana disebutkan ketentuan Juknis pasal 11 tersebut dan yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Saksi Kusnan selaku Ketua PKIS Sekar Tanjung, <br /><br />Terdakwa Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung dan almarhum Sarmadun selaku Bendahara PKIS Sekar Tanjung, sedangkan CV. Nurwy Steel Enginering diwakili Saksi Wibisono Nyoto selaku Direktur CV. Nurwy Steel Enginering. Atas adanya perjanjian antara PKIS dengan CV. Nurwy Steel Enginering tersebut telah dibenarkan oleh kesaksian Saksi Wibisono Nyoto, yang menerangkan, “pada tahun 2003 pernah dipanggil Kusnan Ketua PKIS untuk ditawari order memesan tangki-tangki susu dan mesin-mesin pabrik, kemudian ada SPK dan ada kontrak antara CV Nurwy Steel Engineering dan PKIS Sekar Tanjung, yang menandatangani kontrak adalah saksi sendiri dengan Kusnan, Riang Kulup (terdakwa) dan Sarmadun”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgPPjP3-cqxf3xuC59r7WyjptwI3qq_gaXWHDtknMEHhoctNTK_ioNkVl3965I8f3ET63fZJ3pdi0FYCeWH27nvSbBOnWS-ilryVCPsi1_qj3_qEdhV8_m8Vzntz7sQGK-oplYAx8UuQPGSrBNAey_0zSBZFoa_AOYX9MFRsIMbtzdwgWDPng5gZdpr=s639" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="639" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgPPjP3-cqxf3xuC59r7WyjptwI3qq_gaXWHDtknMEHhoctNTK_ioNkVl3965I8f3ET63fZJ3pdi0FYCeWH27nvSbBOnWS-ilryVCPsi1_qj3_qEdhV8_m8Vzntz7sQGK-oplYAx8UuQPGSrBNAey_0zSBZFoa_AOYX9MFRsIMbtzdwgWDPng5gZdpr=w640-h288" width="640" /></a></div>“Alat-alat yang dipesan PKIS adalah Tangki Mixing, Tangki Timbunan, Tangki penerima susu, Ice Bank dan Plate His Eschangger dengan nilai kontrak 25 milyard rupiah dibayar bertahap sesuai pengiriman barang yang sudah jadi,” pungkasnya<br /><br />Demikian pula saksi Koesnan menerangkan, pengadaan mesin-mesin disepakati para anggota PKIS dan menunjuk CV Nurwy Steel Engineering Direkturnya adalah Wibisono Nyoto (juga terdakwa) dan dalam pengadaan tersebut ada kontrak antara PKIS yang diwakili Pengurus dengan CV Nurwy Steel Engineering <br /><br />Terdakwa Riang Kulup Prayuda juga menerangkan berkaitan dengan penunjukan CV. Nurwy Steel Enginering, yaitu penunjukan CV Nurwy Steel Engineering untuk pengadaan mesin-mesin atas kesepakatan dan persetujuan para anggota pada saat rapat, Terdakwa Riang Kulup Prayuda sudah mengusulkan untuk mencari perusahaan pembanding untuk pemesanan mesin-mesin tersebut, tetapi oleh Nurwendho dikatakan “sudah pakai Cv. Nurwy Steel Engineering saja, karena sudah berpengalaman” dan para anggota setuju semua, maka ditunjuklah CV. Nurwy Steel Engineering milik Wibisono  ; <br /><br />Selain itu, TimPenasehat Hukum Terdakwa juga menjelaskan tentang Pembayaran Pembelian Mesin dan adanya Cash Back yang disebutkan JPU. <br /><br />Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa sesuai Perjanjian nomor : 17/X/PKIS/2003 dan nomor : 06/NSE/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 dengan nilai Rp25.000.000.000 untuk pembelian mesin-mesein sebagaimana disebutkan ketentuan Juknis pasal 11 tersebut dan yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Saksi Koesnan selaku Ketua PKIS Sekar Tanjung, Terdakwa Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung dan almarhum Sarmadun selaku Bendahara PKIS Sekar Tanjung<br /><br />“Sedangkan CV. Nurwy Steel Enginering diwakili Saksi Wibisono Nyoto selaku Direktur CV. Nurwy Steel Enginering. Maka PKIS Sekar Tanjung membayar sesuai dengan mesin-mesin yang dipesan dengan pembayaran bertahap sesuai dengan pesanan yang sudah diterima dan pembayaran dari PKIS Sekar Tanjung ke CV. Nurwy Steel Engineering adalah, tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp10.000.000.000,; Tanggal 27 Januari 2004 sebesar Rp7.500.000.000,; Tanggal 27 September 2004    sebesar Rp2.500.000.000,; Tanggal 22 Desember 2004 sebesar Rp1.500.000.000,; Tanggal 21 Pebruari 2005 sebesar Rp500.000.000,; Tanggal 29 Maret 2005 sebesar Rp500.000.000,; Tanggal 10 Mei 2005 sebesar Rp500.000.000,;    Tanggal 27 Juni 2005 sebesar Rp650.000.000,;  Tanggal 25 Juli 2005 sebesar Rp600.000.000,; Tanggal 26 Agustus 2005 sebesar Rp 750.000.000. Sehingga total pembayaran sebesar Rp25.000.000.000,” ungkap J.B. Rahardjo<br /><br />J.B. Rahardjo menjelaskan, bahwa pembayaran tersebut melalui transfer dari Rekening Bank Bukopin milik PKIS Sekar Tanjung kepada nomor rekening yang ditunjuk oleh saksi Wibisono Nyoto dan dalam persidangan terungkap fakta dari kesaksian saksi Koesnan yang menerangkan bahwa PKIS membayar kepada CV Nurwy Steel secara bertahap sesuai dengan pengiriman barang yang dipesan dikerjakan dan dikirim, pembayaran melalui rekening PKIS di Bukopin kepada rekening yang ditunjuk Wibisono<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhF1B1aRS4CYoSvGlKnwEP5vXZh_X5qJHwE7JKBjG8fNeJEAWHiuexD2IaFmsb5tVmCehv6dHE9u9OPyFz38j5NWnZTqUDTytRCEWHCFApEbrvoN6jhikA0U5aFrpOKzw1hVEO8LR6-S5rjXVG3P2HC71jMvNF4tM1ZSBr4GDj686xAq3xiqiIoeMjx=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhF1B1aRS4CYoSvGlKnwEP5vXZh_X5qJHwE7JKBjG8fNeJEAWHiuexD2IaFmsb5tVmCehv6dHE9u9OPyFz38j5NWnZTqUDTytRCEWHCFApEbrvoN6jhikA0U5aFrpOKzw1hVEO8LR6-S5rjXVG3P2HC71jMvNF4tM1ZSBr4GDj686xAq3xiqiIoeMjx=w640-h288" width="640" /></a></div>Demikian pula kesaksian saksi Wibisono Nyoto yang menerangkan, pembayaran dari PKIS Sekar Tanjung ditransfer ke rekening yang saya tunjuk yaitu rekening Nurwendo<br /><br />Dari pembayaran-pembayaran yang dilaksanakan PKIS Sekar Tanjung ke CV. Nurwy Steel Engineering dengan nomor rekening yang ditunjuk oleh saksi Wibisono Nyoto, ternyata nomor rekening tersebut adalah nomor rekening Nurwendho yang bukan bagian dari CV. Nurwy Steel Enginering. Hal ini diakui sendiri oleh saksi Wibisono Nyoto dalam kesaksiannya menerangkan, “bahwa pembayaran dari PKIS Sekar Tanjung ditransfer ke rekening yang saya tunjuk yaitu rekening Pak Nurwendo”<br /><br />Atas pembayaran pembelian mesin-mesin dari PKIS Sekar Tanjung kepada CV. Nurwy Steel Enginering yang ternyata adalah nomor rekening Nurwendho jumlahnya sebesar Rp25.000.000.000 telah diketahui adanya Cash Back, yaitu Nurwendho mengirim kembali secara bertahap kepada rekening saksi Koesnan sebesar Rp2.000.000.000 dan adanya Kick Back atau pengembalian juga ke rekening mengatas namakan PKIS dengan nilai sebesar Rp11.500.000.000 <br /><br />J.B. Rahardjo menjelaskan, dan dalam persidangan terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut; dari kesaksian saksi Koesnan menerangkan, bahwa sesuai dengan Kontrak pembelian mesin-mesin dengan CV Nurwy steel tahun 2003 PKIS transfer uang ke rekening yang ditunjuk Wibisono, ternyata nomor rekening Nurwendo dan adanya transfer dari Nurwendo kepada saksi setelah saksi membayar ke Nurwy steel karena antara saksi dengan Nurwendo ada bisnis tersendiri yaitu anak Nurwendo selaku Distributor tunggal PKIS untuk produk susu <br /><br /><br />J.B. Rahardjo melanjutkan, dari keterangan Terdakwa Riang Kulup Prayuda dalam persidangan menyatakan, bahwa Ia (Terdakwa Riang Kulup Prayuda) tidak tahu kalau rekening CV Nurwy Steel Engineering yang diberikan oleh Wibisono atas nama Nurwendho dan adanya bukti pembayaran dari PKIS ke CV Nurwy Steel Engineering ditransfer kembali oleh Nurwendho ke Kusnan<br /><br />“Sama sekali Terdakwa Riang Kulup Prayuda tidak tahu, dan transfer dari Nurwendho ke PKIS sama sekali tidak benar, karena nomor rekening yang mengatas namakan PKIS ternyata bukan rekening PKIS, karena setiap transaksi melalui rekening PKIS mesti tercatat dan dilaporkan dalam RAT,” pungkasnya</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFb_D4tGDBdWNt6EpYL_6Ty8oZq0VAio13MYM3Gk1glq-2PSlBrtOzVNqjrGHLvPQQBHJP_8i-yf16W5YSKKAtFjcJdASZa7Gua7jCUOT6oAFNfXevsFbRUs4_3qLzcT64Z1qpBUoUfYXMN-AkQQHXpmBwwZr6sXBqFN7C6QR8Gf60SqFMVJvZVPBZ=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFb_D4tGDBdWNt6EpYL_6Ty8oZq0VAio13MYM3Gk1glq-2PSlBrtOzVNqjrGHLvPQQBHJP_8i-yf16W5YSKKAtFjcJdASZa7Gua7jCUOT6oAFNfXevsFbRUs4_3qLzcT64Z1qpBUoUfYXMN-AkQQHXpmBwwZr6sXBqFN7C6QR8Gf60SqFMVJvZVPBZ=w640-h288" width="640" /></a></div>J.B. Rahardjo melanjutkaan, PKIS mempunyai 4 (empat) rekening, yaitu Bukopin, Mandiri, BNI Syariah dan BRI. Sedangkan adanya transfer dari Nurwendho kepada PKIS yang Terdakwa lihat dalam persidangan ini bukanlah rekening atas nama PKIS Sekar tanjung, karena Bank-nya adalah BRI Syariah yang bukan rekening milik PKIS<br /><br />Kemudian Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda menjelaskan tentang Mesin yang Dibeli dari CV Nurwy Steel Enginering.<br /><br />Sesuai dengan kontrak/Perjanjian nomor : 17/X/PKIS/2003 dan nomor : 06/NSE/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 25.000.000.000,- (duapuluhlima miliar rupiah) antara PKIS Sekar Tanjung dengan CV. Nurwy Steel Enginering untuk pembelian mesin-mesin, yaitu ; a. Ultra High Temperature Milk Processing 1 (satu) paket; b. Ultra High Temperature Milk Filler 1 (satu) paket; c. Extended Slef Life Filler For Pasreurised Milk 1 (satu) paket; d. Aseptic Buffer Tank and Automatic CIP; e. Chiled Water Equipment 1 (satu) paket dan f. Stean Boiler 1 (satu) paket<br /><br />Setelah mesin-mesin yang dibeli dan dikirim ke PKIS Sekar Tanjung, ternyata bukan buatan CV. Nurwy Steel Enginering melainkan buatan PT. Tetra Pak Indonesia. Hal ini diketahui adanya merk atau label PT. Tetra Pak Indonesia terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi dan ahli sebagai berikut;<br /><br />Saksi Koesnan menerangkan bahwa PKIS memesan tangki-tangki dan mesin-mesin, dan ada barang-barang yang dikerjakan CV Nurwy Steel sendiri dan ada yang dikerjakan pihak lain yaitu PT Tetra Pak dan CV Nurwy Steel mengerjakan tangki-tangki dan pipa-pipanya<br /><br />Tentang Nurwy Steel pesan di Tetra Pak, PKIS tidak mengetahui karena urusannya CV Nurwy Steel, tetapi memang mesin yang dikirim ke PKIS berasal dari Tetra pak<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh9r692hVbr2lkhdUOo87Q7honR8VYmtPP-2vi57uL_ArcfxG5gxv6uvnNcqUyOQt9rYUYY_4l-K5r_T93UaTlvozmwjP7R6kiqB8AndYLVzoUWprF8INozb15tSR1IUamCtrGQCNnektLxZxa5tRa37HCl1RK2Xear3ULO9dYiehb9JBlCc30Q-Wpg=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh9r692hVbr2lkhdUOo87Q7honR8VYmtPP-2vi57uL_ArcfxG5gxv6uvnNcqUyOQt9rYUYY_4l-K5r_T93UaTlvozmwjP7R6kiqB8AndYLVzoUWprF8INozb15tSR1IUamCtrGQCNnektLxZxa5tRa37HCl1RK2Xear3ULO9dYiehb9JBlCc30Q-Wpg=w640-h288" width="640" /></a>Keterangan Ahli Ir. Mudji Irmawan Arkani, MT menjelaskan, pada saat ahli meninjau lapangan ditemui tangki-tangki dan mesin-mesin untuk melihat labeling dan mengetahui kapan produksinya, dari mana dan merknya apa. Ternyata mesin-mesin dipasok oleh PT Tetra Pak Indonesia <br /></div><br />Keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan, bahwa Terdakwa hanya tahu kalau pemesanan mesin-mesin pabrik susu dari CV Nurwy Steel Engineering dan dengan PT Tetra Pak Indonesia terdakwa sama sekali tidak tahu, dan Terdakwa baru tahu kalau mesin-mesin tersebut dari PT Tetra Pak Indonesia sewaktu mesin-mesin datang ada merk PT Tetra Pak Indonesia<br /><br />Tentang PT. Tetra Pak Indonesia, lanjut J.B. Rahardjo. Bahwa adanya peran PT Tetra Pak Indonesia yang memasok mesin-mesin untuk kepentingan pabrik susu PKIS Sekar Tanjung telah terungkap hal-hal sebagai berikut :<br /><br />Adanya Perjanjian nomor TPI/TFA 2000 S/GKSI/2003/9 tanggal 14 Agustus 2003 yaitu perjanjian pembelian mesin dari PT Tetra Pak Indonesia yang diwakili Direksinya Peter Logan dan wakil PKIS yaitu H.M. Noerwendho selaku Presiden Komisaris PKIS dan Wahab selaku Direktur dengan nilai kontrak Rp8.825.000.000 <br /><br />Juga ada Kontrak nomor TPI/-Atank 20T/Sekartanjung/2005/3 tanggal 18 Januari 2005 tentang pembelian mesin-mesin antara Wakil PKIS Sekar Tanjung yaitu H.M. Noerwendho selaku Presiden Direktur PKIS dan KUSNAN selaku Ketua PKIS dengan Peter Logan yang mewakili PT Tetra Pak dengan nilai kontrak 350.000 US dollar atau setara Rp3.500.000.000 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjdSp8gGPg_JmjrLdFaEdbsP8aYeqX1hCYP6J4eI5AAOgjW9hgcR0qA1Hclf0TYIXI_L7geUndOm5RN4_X9JJWQKhSf9QR_H4T3rxyUVJJ7JeBmiB9xFnDP-2idGy3NAGcWWCcliFj4KvCgMiKCMX0-cz1sTwOQ3E7EBAIis4F0hccwkKFUGdw5n1xX=s639" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="342" data-original-width="639" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjdSp8gGPg_JmjrLdFaEdbsP8aYeqX1hCYP6J4eI5AAOgjW9hgcR0qA1Hclf0TYIXI_L7geUndOm5RN4_X9JJWQKhSf9QR_H4T3rxyUVJJ7JeBmiB9xFnDP-2idGy3NAGcWWCcliFj4KvCgMiKCMX0-cz1sTwOQ3E7EBAIis4F0hccwkKFUGdw5n1xX=w640-h342" width="640" /></a></div>Tentang adanya Dua perjanjian tersebut, saksi Koesnan menerangkan, bahwa mesin-mesin yang diterima PKIS Sekar Tanjung adalah dari PT Tetra Pak Indonesia dan CV. Nurwy Steel Enginering mengerjakan tangki-tangki dan pipa-pipanya<br /><br />“Dari bukti dipersidangan adanya kontrak tahun 2003 antara Tetra Pak dengan PKIS yang diwakili Nurwendo selaku Presiden Komisaris PKIS dan Ir. Wahab selaku Presiden Direktur PKIS dan adanya kontrak tahun 2005 antara Tetra Pak dengan PKIS yang diwakili Nurwendo dan saksi Kusnan selaku Ketua PKIS, saksi menyatakan seharusnya tidak ada posisi Presiden Komisaris maupun Presiden Direktur PKIS dan untuk bukti tersebut saksi sudah lupa,” ungkap J.B. Rahardjo<br /> <br />J.B. Rahardjo melanjutkan, demikian pula keterangan Ahli Ir. Mudji Irmawan Arkani, MT menjelaskan, menemukan adanya 2 (dua) perjanjian lain, yaitu perjanjian nomor TPI/TFA 2000 S/GKSI/2003/9 tanggal 14 Agustus 2003 yaitu perjanjian pembelian mesin dari PT Tetra Pak Indonesia yang diwakili Direksinya Peter Logan dan wakil PKIS yaitu H.M. Noerwendho selaku Presiden Komisaris PKIS dan Wahab selaku Direktur dengan nilai kontrak Rp8.825.000.000, juga ada Kontrak nomor TPI/-Atank 20T/Sekartanjung/2005/3 tanggal 18 Januari 2005 tentang pembelian mesin-mesin antara Wakil PKIS Sekar Tanjung yaitu H.M. Noerwendho selaku Presiden Direktur PKIS dan Kusnan selaku Ketua PKIS dengan Peter Logan yang mewakili PT Tetra Pak dengan nilai kontrak 350.000 US dollar atau setara Rp3.500.000.000 <br /><br />Dari perjanjian nomor TPI/TFA 2000 S/GKSI/2003/9 tanggal 14 Agustus 2003 yaitu perjanjian pembelian mesin dari PT Tetra Pak Indonesia yang diwakili Direksinya Peter Logan dan wakil PKIS yaitu H.M. Noerwendho selaku Presiden Komisaris PKIS dan Wahab selaku Direktur dengan nilai kontrak Rp8.825.000.000 telah terungkap fakta bahwa perjanjian tersebut diadakan pada tanggal 14 Agustus 2003<br /><br />“Sedangkan PKIS Sekar tanjung berdiri pada bulan Oktober 2003. Dengan demikian H.M. Nurwendho yang mengaku sebagai Presiden Komisaris dan Wahab yang mengaku sebagai Direktur PKIS Sekar Tanjung adalah orang-orang yang bukan bagian dari PKIS Sekar Tanjung dan lagi posisi Presiden Komisaris maupun Direktur tidak dikenal dalam kepengurusan Koperasi,” ungkap J.B. Rahardjo<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisU6SsrWwMYiq3cuJpHnBddEGLfDKtrMgmLd0iPdTBc0RAzh_N9BHgiFlHgEm-05oElY4x3fCyi6LIrh6xC4aWv4Ua6mS7pwWcOzISx6GgArXhw53VpAKNSKvTBkeNWlksmcnt-vtj-5Xn7jPit4YSDdQCMme9PwYAIkL-P4aSnYk0fO25zR5Pk2_B=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisU6SsrWwMYiq3cuJpHnBddEGLfDKtrMgmLd0iPdTBc0RAzh_N9BHgiFlHgEm-05oElY4x3fCyi6LIrh6xC4aWv4Ua6mS7pwWcOzISx6GgArXhw53VpAKNSKvTBkeNWlksmcnt-vtj-5Xn7jPit4YSDdQCMme9PwYAIkL-P4aSnYk0fO25zR5Pk2_B=w640-h288" width="640" /></a></div>“Demikian pula adanya Kontrak nomor TPI/-Atank 20T/Sekartanjung/2005/3 tanggal 18 Januari 2005 tentang pembelian mesin-mesin antara Wakil PKIS Sekar Tanjung yaitu H.M. Noerwendho selaku Presiden Direktur PKIS dan Kusnan selaku Ketua PKIS dengan Peter Logan yang mewakili PT Tetra Pak dengan nilai kontrak 350.000 US dollar atau setara Rp3.500.000.000 terungkap fakta bahwa H.M. Nurwendho yang mengaku sebagai Presiden Direktur bukanlah bagian dari PKIS Sekar Tanjung dan posisi Presiden Direktur tidak dikenal dalam kepengurusan Koperasi dan Koesnan selaku Ketua PKIS yang menandatangani perjanjian tersebut di luar pengetahuan pengurus PKIS Sekar Tanjung lainnya,” lanjut J.B. Rahardjo mengungkapkan<br /><br />Selanjutnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda menjelaskan tentang Perguliran Dana bergulir<br /><br />Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak (JUKNIS) Bab VII tentang Mekanisme Perguliran dan Pencairan Dana Perkuatan, pasal 9 huruf d disebutkan ”koperasi sekunder berkewajiban untuk memberikan keuntungan atas dana penyertaan koperasi primer tersebut dan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk digulirkan dalam bentuk dana penyertaan baru kepada koperasi primer lain serta biaya monitoring dan evaluasi”. Dan pada pasal 9 huruf e disebutkan ”besarnya dana yang harus disisihkan dari keuntungan bersih yang diperoleh dari operasional pabrik adalah sebagai berikut : 1. Untuk dana perguliran : 50 %; 2. Untuk operasional koperasi sekunder 30 %; 3. Untuk operasional koperasi primer : 15 % dan 4. Untuk biaya monitoring dan evaluasi 5 % <br /><br />Tentang pembagian keuntungan yang harus disisihkan PKIS kepada para anggotanya belum dibagikan karena adanya kesepakatan para anggota dan hal ini terungkap pada pemeriksaan saksi-saksi yang mengikuti sejak pendirian PKIS Sekar Tanjung, yaitu saksi Drs. Hermaniadi, saksi Wardi Anang Rianto, saksi Suyanto, saksi Abdi Suwasono, saksi Jubar Nusananta dan saksi Hariyanto yang menyatakan, “PKIS belum memberikan keuntungan atau pembagian SHU, karena semua anggota PKIS sepakat dan menyetujui dana tersebut masih dipakai untuk pengembangan pabrik, karena PKIS belum mendapatkan keuntungan”.<br /><br />Saksi Koesnan dalam persidangan menerangkan, SHU belum pernah dibagi kepada anggota karena memang semua anggota sepakat tidak dibagikan karena untuk kepentingan pengembangan PKIS dan yang seharusnya dibagi adalah keuntungan bersih operasional kegiatan PKIS <br /><br />Atas Pledoi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Tim JPU Kejari Kabupaten Pasuruan tidak terima dan meminta waktu sepekan Kepada Ketua Majelis Hakim untuk menanggapinya. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Sekretaris PKIS (Ex.Bupati Pasuruan), J.B. Rahardjo, SH : JPU sengaja menjerat Terdakwa

BERITA KORUPSI .CO – Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi “Persusuan” atau Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Keme...

»

Diduga Korupsi “Air” Rp478 Juta, Mantan Dirut PDAM Tulungagung Drs. Haryono, M.Si Meringkuk di Penjara

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhOcTuZ-e-JEa6Lf-EaPgJS0q35AbRL92rRMmprRDcZU7W4I8OAFAAneFOvYQsW8ec4-HlEMwPYqjbib7VJOcr7A6ux516-l4JXxo_-vlyN7Py3YouTj8YHuyyu9DGpsD8SOBJM57A9nh2S7E6xYVtFsNLfyLz9wpojWfHeAvWtVUqqCITo_GETKBN0=s639" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhOcTuZ-e-JEa6Lf-EaPgJS0q35AbRL92rRMmprRDcZU7W4I8OAFAAneFOvYQsW8ec4-HlEMwPYqjbib7VJOcr7A6ux516-l4JXxo_-vlyN7Py3YouTj8YHuyyu9DGpsD8SOBJM57A9nh2S7E6xYVtFsNLfyLz9wpojWfHeAvWtVUqqCITo_GETKBN0=w640-h360" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Mantan Dirut PDAM Tulungagung Drs. Haryono, M.Si saat sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya (Foto Dok. BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table> <span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Tak lama lagi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akan mengadili mantan Dirut (Direktur Utama) Utama PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) PT Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung periode tahun 2014 - tahun 2018 Drs. Haryonoo, M.Si yang saat ini meringkuk dipenjara karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi penyelewengan dana Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bersumber dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp478.295.157 (Empat ratus Tujuh puluh Delapan juta Dua ratus Sembilan puluh Lima ribu Seratus Lima puluh Tujuh rupiah).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">“Bau Busuk” PDAM Tulungagung “Menguap”, Dirut Kebagian 80 Persen - http://www.beritakorupsi.co/2020/11/bau-busuk-pdam-tulungagung-menguap.html</span><br /><br />Hal ini diketahui setelah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tulungagung melakukan Tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Tulungagung pada Rabu, tanggal 22 Desember 2021.<br /><br />“Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 22 Desember 2021, JPU Kejaksaan Negeri Tulungagung telah melakukan (Tahap II) Pidsus (Pidana Khusus) dengan Tersangka atas nama Drs. Haryono, M.Si Bin Sudjono (Alm) selaku mantan Direktur Utama pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang diduga menyalahgunakan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahaya Agung Kabupaten Tulungagung dalam Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp478.295.157,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kab. Tulungagung Mujiarto, SH., MH<br /><br />Setelah dilakukan penelitian, lanjut Mujiarto, SH., MH, tersangka dan barang bukti, disaksikan oleh JPU Kejari Tulungagung, Penasihat Hukum Tersangka dan Pihak Bank Mandiri Cabang Tulungagung, tersangka menitipkan uang sejumlah Rp120.000.000 yang diserahkan langsung kepada pihak Bank Mandiri Cabang Tulungagung selaku yang menerima titipan, dan disetorkan ke Rekening penitipan milik Kejaksaan Negeri Tulungagung.<br /><br />“Selanjutnya, terhadap tersangka dilakukan penahanan di Cabang Rutan Klas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,”  ucap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kab. Tulungagung Mujiarto, SH., MH. (Pri/Jnt)<br /></div>

News Tipikor Diduga Korupsi “Air” Rp478 Juta, Mantan Dirut PDAM Tulungagung Drs. Haryono, M.Si Meringkuk di Penjara

Mantan Dirut PDAM Tulungagung Drs. Haryono, M.Si saat sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya (Foto Dok. BK)   BERITA KORUPSI .CO – Tak...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Pembangunan IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun di Vonis 5.6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Uang sebesar Rp522 juta mengalir ke dr. Dita Artingtyas (Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun), Suratno (PPK, Perawat RS Paru Dungus Kab. Madiun), Agus Winarto (PPTK, RS Paru Dungus Kab. Madiun), Heri Sustyo (PU CKTR Jatim), Ir. Wahyu Sukoco (PU CKTR Jatim), Rizal Muttaqin (Konsultan Pengawas) dan Indra Budi (Konsultan Pengawas). Apakah Polres Kab. Madiun akan menyeret pihak-pihak yang terlibat sebagai Tersangka atau....?”</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhzbPECGmzCnTupSgy4PgIOLiprXNzN-IA-ZxwpjbkWyAJ5A5t9wsYxUGiVxQQwV9JSzu4_ZLejgC4REX6hYPPmU9X6cDixnwCD71JnjsiEeHh_4ksgYMXwW1d87JarDbK7DOE-qCFZwvUPEqxb2_dw_c2kjPksuZyadcse8wGQljoVM3e9bB8N83cB=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhzbPECGmzCnTupSgy4PgIOLiprXNzN-IA-ZxwpjbkWyAJ5A5t9wsYxUGiVxQQwV9JSzu4_ZLejgC4REX6hYPPmU9X6cDixnwCD71JnjsiEeHh_4ksgYMXwW1d87JarDbK7DOE-qCFZwvUPEqxb2_dw_c2kjPksuZyadcse8wGQljoVM3e9bB8N83cB=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 22 Desember 2021), menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, yaitu Yohanes Widodo Agung Pradjoko (Terdakwa I), Alex Wibisono, ST Bin Djayadi (Terdakwa II) dan Pitoyo Karsanto Bin Minhat (Terdakwa III) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan 6 bula denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurangan serta membayar uang pengganti untuk terdakwa I sebesar Rp474.873.374, Terdakwa II sejumlah Rp 484.873.374 dan Terdakwa III senilai Rp 474.873.374 dengan subsider pidana penjara masing-masing selama 2 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secaraa bersama-sama dalam pekerjaan proyek Pembangunan Gedung IGD RS (Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015 yang menelan anggaran sebesar Rp9.400.000.000 dan mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.715.882.622 berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : SP-537/PW13/5/2021<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga</b></span></span>: <span style="color: #2b00fe;">Apakah Heri Susetyo, ST., MM "Akan Tersangka" Dalam Perkara Korupsi Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Rp1,072M? - http://www.beritakorupsi.co/2021/09/apakah-heri-susetyo-st-mm-akan.html</span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi Rp1.7 M, Tiga Terdakwa Pelaksana Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Diadili - http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-rp1072-m-tiga-terdakwa.html</span> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj0lL6Ws0Ld6uopc3U28OKgNeW5jNdupbCcRnb2vyYgF2IklGfXct9Pftp9F9iwddu0fd9WbjCnRey2TJ2gprDDNwzv8arGIwd748_wsvwW20ggyMyDOsn3GYd0YeEiH-oU9J-tqPi_IzRIKlRsKu9xQVIfUZyrgyoTh9m3_SschUccN8Gu796sL3S2=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj0lL6Ws0Ld6uopc3U28OKgNeW5jNdupbCcRnb2vyYgF2IklGfXct9Pftp9F9iwddu0fd9WbjCnRey2TJ2gprDDNwzv8arGIwd748_wsvwW20ggyMyDOsn3GYd0YeEiH-oU9J-tqPi_IzRIKlRsKu9xQVIfUZyrgyoTh9m3_SschUccN8Gu796sL3S2=w640-h480" width="640" /></a></div>Ketiga Terdakwa (Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Alex Wibisono, ST Bin Djayadi dan Pitoyo Karsanto Bin Minhat) ini adalah selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun yang buan sebagai pekerja/karyawan di PT Tunggal Jaya Raya<br /><br />Ketiga Terdakwa diadili bersama-sama dengan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor) karena melakukan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun yang tidak sesuai dengan Kontrak dan menikmati hasilnya <br /><br />Ketiga Terdakwa, selain melanggar Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi, juga melanggar Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah<br /><br />Sesuai fakta persidangan, bahwa Ketiga Terdakwa ini terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secaraa bersama-sama, menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dalam pekerjaan proyek Pembangunan Gedung IGD RS (Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015 yang menelan anggaran sebesar Rp9.400.000.000 hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.715.882.622<br /><br />Anehnya, kasus perkara Korupsi “Mark Up” pekerjaan proyek pembangunan gedung IGD (instalasi gawat darurat) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015, sepertinya “ada benang merah di tempat yang terang benderang namun tak terlihat” <br /><br />“Benang yang dimaksud” adalah terkait pihak-pihak yang terlibat yang dibeberkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Kabupaten Madiun dalam dakwaan maupun tuntutannya termasuk dalam putusan Majelis Hakim terhadap ke- 3 Terdakwa, yaitu Yohanes Widodo Agung Pradjoko (Terdakwa I), Alex Wibisono, ST Bin Djayadi (Terdakwa II) dan Pitoyo Karsanto Bin Minhat (Terdakwa III)<br /><br />Pihak-pihak yang diduga terlibat adalah, dr. Dita Artingtyas (Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun), Suratno (PPK, Perawat RS Paru Dungus Kab. Madiun), Agus Winarto (PPTK, RS Paru Dungus Kab. Madiun), Heri Sustyo (PU CKTR Jatim), Ir. Wahyu Sukoco (PU CKTR Jatim), Rizal Muttaqin (Konsultan Pengawas) dan Indra Budi (Konsultan Pengawas) dan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiLouf0usjy1hwPw2zOu0E-zIrWljPgwwpzrRWMvnf_AVh5F1u3PF2dCTVoN5TU7pymU-DUcVBGYzU5Nv1hjO2kkhjFfnFGwa_lmfe6271UTkHC2NFsXK60z8enLwiFF3jaLt_s43NfBYK9JT9C76gaL2vtJKUnjnaAjpTrjpfi_H1E-6MnzAGh15dq=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiLouf0usjy1hwPw2zOu0E-zIrWljPgwwpzrRWMvnf_AVh5F1u3PF2dCTVoN5TU7pymU-DUcVBGYzU5Nv1hjO2kkhjFfnFGwa_lmfe6271UTkHC2NFsXK60z8enLwiFF3jaLt_s43NfBYK9JT9C76gaL2vtJKUnjnaAjpTrjpfi_H1E-6MnzAGh15dq=w640-h288" width="640" /></a></div>Mengapa? Karena duit sebesar Rp1.7 miliar yang diperoleh para Terdakwa dari pekerjaan proyek pembangunan gedung IGD RSUD Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015 sebagai keuntungan yang tidak benar, mengalir ke dr. Dita Artingtyas selaku Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun sebesar Rp100 juta;, Suratno selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen, Perawat RS Paru Dungus Kab. Madiun) sebesar Rp10.000.000;, Agus Winarto selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekni Pekerjaan, RS Paru Dungus Kab. Madiun) sebesar Rp10.000.000;, Rizal Mutaqin (Konsultan Pengawas) sebesar Rp22.850.000;, Indra Budi (Konsultan Pengawas) sebesar Rp22.850.000;, Heri Sustyo selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jatim sebesar Rp100.000.000 dan Ir. Wahyu Sukoco selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jatim sebesar Rp50 juta dan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya sebesar Rp207.000.000<br /><br />Lalu mengapa yang diadili hanya ke- 3 Terdakwa (Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Alex Wibisono, ST Bin Djayadi dan Pitoyo Karsanto Bin Minhat) dan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya<br /><br />Anehnya lagi adalah, terkait penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK yang didapat dari perhitungan dan Gambar Rencana (DED (Detail Engineering Design)) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT. Dewi Permata Mandiri<br /><br />Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU termasuk putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang didapatkan dari perhitungan dan Gambar Rencana (DED) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT. Dewi Permata Mandiri yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/1706/111.20/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan nama paket pekerjaan Belanja Modal Gedung Tempat Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung IGD, Program pengadaan peningkatan sarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata, kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan, kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. Saat itu saksi Suratno menetapkan HPS dengan Nilai Rp9.354.117.000<br /><br />Sehingga perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</div><div style="text-align: justify;"><br />Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi : “Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: <br /><br />a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); h. norma indeks; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-T4M0zuCVS0uV7S1ZAryNifm0k8bqogD63qPJ774yMQhMOHaZCq2hbmna9c4kJVCTJB0nuLeBL6Jr4TgfZOreI73-sBA2puv7cP1h5moQSam9n6bpMR4v2fm6Whw2bBgczentfKQYm1Q9taOa_-lswEKSIhmOdNCQB6hGOSdvSImN_XCaNKCAIR5B=s639" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="639" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-T4M0zuCVS0uV7S1ZAryNifm0k8bqogD63qPJ774yMQhMOHaZCq2hbmna9c4kJVCTJB0nuLeBL6Jr4TgfZOreI73-sBA2puv7cP1h5moQSam9n6bpMR4v2fm6Whw2bBgczentfKQYm1Q9taOa_-lswEKSIhmOdNCQB6hGOSdvSImN_XCaNKCAIR5B=w640-h288" width="640" /></a></div> Pertanyaannya adalah, apakah hanya Ketiga Terdakwa bersama Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang dianggap bertanggung jawab secara hukum dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun?<br /><br />Lalu bagaimana dengan pihak-pihak lainnya yang juga disebutkan JPU dalam dakwaannya turut menikmamati uang “haram” tersebut, yaitu dr. Dita Artingtyas selaku Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun, Suratno selaku PPK, Agus Winarto selaku PPTK, Rizal Muttaqin (Konsultan Pengawas), Indra Budi (Konsultan Pengawas), Heri Sustyo selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim dan Ir. Wahyu Sukoco selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim sebesar Rp50 juta???? Ada apa????<br /><br />Disatu sisi, JPU menyebutkan kerugian keuangan negara dalah sebesar Rp1.715.882.622. Namun disisi lain, bahwa uang yang dinikmati Ketiga Terdakwa dan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya adalah sebesar Rp550 juta, dan yang sebesar Rp522 juta dinikmati pihak lain<br /><br />Pertaannya selaanjutnya adalah, kalau memang pekerjaan pembangunan gedung IGD RSUD  Paru Dungus Kabupatena Madiun tidak sesuai dengan Kontrak sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 miliar lebih, apakah PA (Pngguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPTK (Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Konsultan Pengawas dan Panitia Pengaadaan Tidak turut bertanggungjawab secara hukum? Apakah Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Polres Kab. Madiun akan menyeret pihak-pihak yang terlibat sebagai Tersangka atau cukup pada ke- 3 Terdakwa dan Swandi....?”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Terdakwa II Alex Wibisono, ST Bin Djayadi  dan Terdakwa III Pitoyo Karsanto Bin Minhat dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 22 Desember 2021) dengan agenda Putusan yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Ketiga Terdakwa dan dihadiri Ketiga Terdakwa secaraa Teleconference (Zoom) dari Rutan Kejati Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh0slxRJ1DXjX876NWMnysz-j5TjRssP-B5bvUo6Fo2VFWX_i_twZ5cRXGOVcf-hXCDjJO6uo4qHIMU68ComLEBTRyi40B-ess1U8Xi2oO6yoDzuzosd_PHK5Y3JPhS41IN_soMBKzwM5NplbUcbUfiGh9bAZmck_t20sCkvui16HU8fgC3kpHqKpmU=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh0slxRJ1DXjX876NWMnysz-j5TjRssP-B5bvUo6Fo2VFWX_i_twZ5cRXGOVcf-hXCDjJO6uo4qHIMU68ComLEBTRyi40B-ess1U8Xi2oO6yoDzuzosd_PHK5Y3JPhS41IN_soMBKzwM5NplbUcbUfiGh9bAZmck_t20sCkvui16HU8fgC3kpHqKpmU=w640-h288" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Terdakwa II Alex Wibisono, ST Bin Djayadi  dan Terdakwa III Pitoyo Karsanto Bin Minhat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP  <br /><br />“Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Terdakwa II Alex Wibisono, ST Bin Djayadi  dan Terdakwa III Pitoyo Karsanto Bin Minhat oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan 6 bula’denda masing-masing sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan;<br /><br />Menghukum para Terdakwa untuk membaya uang pengganti untuk Terdakwa I sebesar Rp474.873.374, Terdakwa II sebesar Rp 484.873.374 dan Terdakwa III sebesar Rp474.873.374 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH diakhir putusannya.<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Terdakwa II Alex Wibisono, ST Bin Djayadi  dan Terdakwa III Pitoyo Karsanto Bin Minhat maupun melalui Penasehat Hukum-nya termasuk JPU mengatakan pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Pembangunan IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun di Vonis 5.6 Tahun Penjara

“Uang sebesar Rp522 juta mengalir ke dr. Dita Artingtyas (Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun), Suratno (PPK, Perawat RS Paru Dungus Kab. Ma...

»

Sebanyak 10.400 Warga Korban Erupsi Gunung Semeru Tersebar Di 406 Titik Pengusian

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgu14Vhqirat_Fofy0LsrCR0IvPieP1a8TnOPyzpscfJYA2GP6XwBGdKmAVpIM-BLVQyFjBMPFct4hbpZKt8eonJf3ahg2hvsgEo7s55WDNGciZ84-4Ltlx9vS6c4ku3YkZOafGKPd0Y58XkcBU7dJBTpsn81nrYi5iMPHx2orJ46yz8Ffn6qBRVoWD=s1261" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1261" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgu14Vhqirat_Fofy0LsrCR0IvPieP1a8TnOPyzpscfJYA2GP6XwBGdKmAVpIM-BLVQyFjBMPFct4hbpZKt8eonJf3ahg2hvsgEo7s55WDNGciZ84-4Ltlx9vS6c4ku3YkZOafGKPd0Y58XkcBU7dJBTpsn81nrYi5iMPHx2orJ46yz8Ffn6qBRVoWD=w366-h640" width="366" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Jakarta, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b></div><div style="text-align: justify;">Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPBAbdul Muhari, Ph.D dalam siaran Pers-nya menyampaikan, pada hari ini (Senin, 20 Desember 2021sekitar pukul 10.00 WIB) tercatat sebanyak 10.400 warga mengungsi akibat erupsi gunung Semeru di Kabupaten Lumajang pada tanggal 4 dan 16 Desember 2021 tersebar di 406 titik pengungsian. Sebagian besar warga mengungsi di dalam wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. </div><div style="text-align: justify;">Titik pengungsian masih terpusat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro 21 titik dengan 4.645 jiwa, Pasirian 17 titik 1.732 jiwa dan Pronojiwo 4 titik 1.077 jiwa. Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru terus memutakhirkan data warga mengungsi. Selain terpusat di tiga kecamatan, sebaran titik pengungsian lainnya berada di wilayah Kabupaten Lumajang, seperti Sumbersuko, Pasrujambe, dan Lumajang. </div><p style="text-align: justify;">Titik pengungsian di luar Kabupaten Lumajang teridentifikasi di Kabupaten Malang 9 titik dengan total 341 jiwa, Blitar 1 titik 20 jiwa, Probolinggo 1 titik 11 jiwa dan Jember 3 titik 13 jiwa. Memasuki minggu ketiga, Posko masih memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar para warga di titik-titik pengungsian, di antaranya makanan, kesehatan dan pendidikan.<br /></p><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Posko secara pararel melakukan pembersihan lahan yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi relokasi. Hingga hari ini, kegiatan pembersihan area relokasi yang berada di Desa Sumber Mujur itu sudah mencapai 17 persen. Data sementara, total rumah rusak akibat awan panas guguran mencapai 1.027, dengan rincian rumah rusak berat 505 unit di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Sedangkan di Desa Supituriang, Kecamatan Pronojiwo, rumah rusak berat sebanyak 437 unit dan rusak ringan 85 unit. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada hari ini 20 Desember 2021, aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang masih terus terjadi. Pos Pengamatan Gunung api memantau adanya 1 kali awan panas guguran (APG) dengan jarak luncur 3.000 meter arah Besuk Kobokan dan 1 kali APG dengan jarak luncur 200 meter arah Curah Kobokan. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berstatus level III atau ‘siaga,’ yang dinaikkan sejak 16 Desember 2021 lalu. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dengan kenaikan aktivitas vukanik, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memberikan rekomendasi, Pertama,  tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kedua,  tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).</div><p style="text-align: justify;">Selanjutnya, mewaspadai potensi (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan<br /></p><div style="text-align: justify;">Terkait dengan korban jiwa, Posko mencatat total jumlah warga meninggal dunia sebanyak 50 jiwa. Sebelumnya korban meninggal dunia tercatat 49 jiwa, namun pada hari ini (20/12) satu warga yang mengalami luka berat dikonfirmasi meninggal dunia. Selain itu, petugas SAR gabungan mengumpulkan 5 potongan tubuh dari lokasi terdampak. (*)<br /></div><p style="text-align: justify;">Sumber: Abdul Muhari, Ph.D, Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB</p>

News Pemerintahan Regional Sebanyak 10.400 Warga Korban Erupsi Gunung Semeru Tersebar Di 406 Titik Pengusian

Jakarta, BERITA KORUPSI .CO – Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPBAbdul Muhari, Ph.D dalam siaran Pers-nya menya...

»

Terbuti Korupsi Dana Kemenag RI, Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners di Vonis 3 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#5 Terdakwa dalam kasus yang sama sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, yaitu Samsul Khoiri, (Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum), Abdul Wahid (Kepala Sekolah MDT Nurul Hidayah), Akhmad Sukaeri alias Suher (Ustadz) dan Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSrRnymaT2T8Dif65sl3jjQ-QZwkBR50h31-5cQgu4aArutbnkjhsk-PDEDTPLNUHQrKONJNfXoPLhPHiLewBpRfz1-RxZpu6qPt-zMSn2LbX6ZX3z6gKsGpQC8fSiUbPCL1miNpZMVHXrMrds0DE3jrnQFW2SBIfsOfdjxiZsVJj-QeCBGdeRgsdX=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1440" data-original-width="1600" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSrRnymaT2T8Dif65sl3jjQ-QZwkBR50h31-5cQgu4aArutbnkjhsk-PDEDTPLNUHQrKONJNfXoPLhPHiLewBpRfz1-RxZpu6qPt-zMSn2LbX6ZX3z6gKsGpQC8fSiUbPCL1miNpZMVHXrMrds0DE3jrnQFW2SBIfsOfdjxiZsVJj-QeCBGdeRgsdX=w640-h576" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 20 Desember 2021), menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku Tenaga Ahli yang juga  Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Fraksi Gerindra Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA, dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan serta hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) untuk Terdakwa I sebesar Rp132 juta dan Terdakwa II senilai Rp158.500.000 dengan subsidair pidana penjara masing-masing selama 1 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama Pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) untuk Pondok Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam yang Diperuntukkan Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp305.500.000<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Tenaga Ahli DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta –  <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/tenaga-ahli-dpr-ri-dan-asisten-lawyer.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/tenaga-ahli-dpr-ri-dan-asisten-lawyer.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Plt. Kemenag Kota Pasuruan DR. Drs. Munif, S.Ag.I di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp15 Juta -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/10/plt-kemenag-kota-pasuruan-dr-drs-munif.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2021/10/plt-kemenag-kota-pasuruan-dr-drs-munif.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJFzEJaSK4cOt3TBrzjVp9gD15qZF6fIQmrM3WKzJ7nixgyvLy08KDzpRVgpe4iMNhG-tddisGQdlnHgDCjOXEudIrijQBXLhznWfWpO1VRY_y2p-_2q-QLdwl03rpxmfSNdR8A07BrV-11lnOdPgXUH2PUAQpRYQB-zcGEIIc93RHwUqCRvYDvkkV=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJFzEJaSK4cOt3TBrzjVp9gD15qZF6fIQmrM3WKzJ7nixgyvLy08KDzpRVgpe4iMNhG-tddisGQdlnHgDCjOXEudIrijQBXLhznWfWpO1VRY_y2p-_2q-QLdwl03rpxmfSNdR8A07BrV-11lnOdPgXUH2PUAQpRYQB-zcGEIIc93RHwUqCRvYDvkkV=w640-h360" width="640" /></a></div>Terdakwa Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO terseret dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Madin (Madrasah Diniyah) se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp305.500.000<br /> </div><div style="text-align: justify;">Yang terseret dalam perkara ini adalah sebanyak 6 orang, yaitu Samsul Khoiri, Abdul Wahid, Akhmad Sukari dan DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan (sudah divonis terlebih dahulu) termasuk ke- 2 Terdakwa (Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO)<br /><br />Dari 6 Terdakwa ini, 4 diantaranya yaitu Samsul Khoiri, (Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum), Abdul Wahid (Kepala Sekolah MDT Nurul Hidayah), Akhmad Sukaeri alias Suher (Ustadz) dan Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan sudah dijatuhui hukuman (Vonis) pidana penjara masing-masing selama 1 tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidari 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Pimpian Mambahul Ulum, Kepsek dan Ustadz di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana Kemenag RI - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/pimpian-mambahul-ulum-kepsek-dan-ustadz.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/pimpian-mambahul-ulum-kepsek-dan-ustadz.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhHNQ33s9uZ-VZELX2uzpCVrgsnjYofUHp-L7q4P3Ud8X0O6OhBzZ823EVT4eeqOXOV4PFmNKux3mGkMOYNLxb_TNOhZ5CbtamNSBzKpOGEgvM77zoCITrmYqa2j0gIv1qwsKMUjaIs4nwxzLTN2L5YoKz0ZZgjcFlVPruXWKPEURRYknQL6ubHlJk0=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhHNQ33s9uZ-VZELX2uzpCVrgsnjYofUHp-L7q4P3Ud8X0O6OhBzZ823EVT4eeqOXOV4PFmNKux3mGkMOYNLxb_TNOhZ5CbtamNSBzKpOGEgvM77zoCITrmYqa2j0gIv1qwsKMUjaIs4nwxzLTN2L5YoKz0ZZgjcFlVPruXWKPEURRYknQL6ubHlJk0=w640-h288" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa (Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO) dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 20 Desember 2021) dengan agenda Putusan yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Tim JPU dari Kejari Kota Pasuruan maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Rahmat Sahlen Sugianto, Muhammad Fathoni dkk serta diahdiri pula oleh Kedua Terdakwa melalui Teleconfernce (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Madin (Madrasah Diniyah) se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah)<br /><br />Perbuatan Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagaaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Dituntut Pidana 5 Tahun Penjara Dalam Peraka Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tenaga-ahli-anggota-dpr-ri-dan-asisten.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tenaga-ahli-anggota-dpr-ri-dan-asisten.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjZgo9_tdUd4uIsy7xOwQYSDwq6zU67mH-IVdl-KVD9FcYoZtO1A9Fxucchk2NyzHX1sM6MeBk0oExOqorHjuu08tEfRpiFgwTqZ9z6XEFmSjYEAbaVjtRPygvwK6QrawDKjf69TSF0U8ocLH0pssSaOJJkMnyCJMV_nnvD9ySpfKIfAj33pJZTpXzW=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjZgo9_tdUd4uIsy7xOwQYSDwq6zU67mH-IVdl-KVD9FcYoZtO1A9Fxucchk2NyzHX1sM6MeBk0oExOqorHjuu08tEfRpiFgwTqZ9z6XEFmSjYEAbaVjtRPygvwK6QrawDKjf69TSF0U8ocLH0pssSaOJJkMnyCJMV_nnvD9ySpfKIfAj33pJZTpXzW=w640-h288" width="640" /></a></div></span>“MENGADILI; 1. Menyatakan Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp132 juta dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebesar Rp158.500.000 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun;<br /><br />4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Barang bukti berupa uang sebesar 8 juta rupiah, uang 7 juta rupiah dan uang 15 juta rupiah dirampas untuk negara,” ucap Ketua Majelis Hakim diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Kedua Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.(Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbuti Korupsi Dana Kemenag RI, Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners di Vonis 3 Tahun Penjara

#5 Terdakwa dalam kasus yang sama sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, yaitu Samsul Khoiri, (P...

»

Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M Dituntut Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, S.H, M.H: Subsidair dalam hukuman pidana denda bukan penjara tetapi kurungan, ini yang disebut Hukum Penitensier atau sangks pidana </b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjnN7nnIUQ35axl4MR0b-1KC0fnDEMmaskyLSt52fAxrKWNDpwtV6-Irp-_prRNdc8HiLr1I3EcoQ8JByoTRNyFYwJYrDyOtakrDmZRZE6ceeytvxQ5U9ZTktti5O7uhH5cBxHWENiqwvLO0spZzV05doMne2aOSb3puH2_68vnLgo27z8UplRYran5=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjnN7nnIUQ35axl4MR0b-1KC0fnDEMmaskyLSt52fAxrKWNDpwtV6-Irp-_prRNdc8HiLr1I3EcoQ8JByoTRNyFYwJYrDyOtakrDmZRZE6ceeytvxQ5U9ZTktti5O7uhH5cBxHWENiqwvLO0spZzV05doMne2aOSb3puH2_68vnLgo27z8UplRYran5=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ada Peribahasa yang berbunyi,<i> “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikan. Lain tempat lain kebiasaannya, lain daerah lain pula adat istiadatnya”. </i><br /><br />Barangkali ibarat Peribahasa inilah yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan saat membuat dan membacakan surat tuntutannya terhadap Terhadap Terkwa Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sebab, dari ribuan perkara Korupsi yang sudah disidangkan Khususnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak berdirinya pada 17 Desember 2010 silam hingga Desember 2021, belum ada satupun Terdakwa yang dituntut untuk membayar denda dengan subsidair pidana penjara melainkan pidana kurungan<br /><br />Selain itu, Terdakwa yang dinyatakan oleh JPU tidak menikmati hasil kejahatan (Korupsi), juga tidak dituntut pidana membayar uang pengganti. Namun kedua hal ini sepertinya berbeda penerapan hukumnya oleh  JPU Kejari Kabupaten Pasuruan saat menuntut Tiga Terdakwa Korupsi dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk peningkatan Persusuan di Kabupaten Pasuruan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">Siapa “Dalang” Dibalik Kasus Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span>J<span style="color: #2b00fe;">PU Hadirkan Auditor Dari Akuntan Publik Dalam Perkara Korupsi ‘Persusuan’ Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi69Tjz_muwDD76HnXphPvfNM61lRrr2ZXI0h4l_H28_h1EbEK8BeqzK5hanPlYDk4wG5GcSe4Xh8r4mqdlnW0Zov3sEjymbu94-i1LnStguKKTHAKM64SB0J1GeR1C9E5kNvKCob3TrGYG0ij7TUW1F2L9Uj9V-BAGmvsJQBfQ0dBOuu-nR843lkv9=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi69Tjz_muwDD76HnXphPvfNM61lRrr2ZXI0h4l_H28_h1EbEK8BeqzK5hanPlYDk4wG5GcSe4Xh8r4mqdlnW0Zov3sEjymbu94-i1LnStguKKTHAKM64SB0J1GeR1C9E5kNvKCob3TrGYG0ij7TUW1F2L9Uj9V-BAGmvsJQBfQ0dBOuu-nR843lkv9=w640-h288" width="640" /></a></div>Tiga Terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp25 miliar berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021 yang dituntut dengan pidana penjara yang berbeda antara 4 hingga 9 tahun<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ketiga Terdakwa itu adalah Koesnan selaku Ketua PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan, Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 yang juga mantan Wakil Bupati Pasuruan tahun 2013 – 2018 dan Terdakwa Wibisiono selaku  Direktur CV Nurwy Steel Enginering (CV NSE)<br /><br />Terdakwa Kusnan dituntut pidana penjara selama 9 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.838.033.033 subsidair pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. <br /><br />Dan Terdakwa Riang Kulup Prayuda dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan<br /><br />Serta Terdakwa Wibisono dituntut pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 subsidair pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZnkTBK_f2h4ns0MRu0qkyrTfYErGO2OglSS-HRAw7idqk4p_fSDu7slMmI7YfxNZwr3hyWERykV0rn7X48PhYQQqCbb3FNGDlKDKpkS1VTvUzF0Eua2I-ojanIoXMeh-QaaYJN4D2DF6R6HZuTqmTsJtPLeskHVxDgsoyTvqkuOemLlyO7yyVYtSF=s814" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="814" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZnkTBK_f2h4ns0MRu0qkyrTfYErGO2OglSS-HRAw7idqk4p_fSDu7slMmI7YfxNZwr3hyWERykV0rn7X48PhYQQqCbb3FNGDlKDKpkS1VTvUzF0Eua2I-ojanIoXMeh-QaaYJN4D2DF6R6HZuTqmTsJtPLeskHVxDgsoyTvqkuOemLlyO7yyVYtSF=w640-h342" width="640" /></a></div>Menurut JPU, bahwa perbuatan Ketiga Terdakwa ini terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana<br /> </div><div style="text-align: justify;">Tuntutan pidana terhadap Ketiga Terdakwa (Kusnan, Riang Kulup Prayuda dan Wibisono) dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dimas Rangga Ahimsa, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 16 Desember 2021) dengan agenda Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yaid Indra Harjono, SH., MH, Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Terdakwa Riang Kulup Prayuda, yaitu J.B. Rahardjo, SH, Noldy F Wisan, SH., CLA, KRT. Sudarmono, SH., MH dab Moh. Rohom, SH dari Kantor Mavin Lau Firm, serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa Wibisono, yiatu RR. Tantie Supriatsih, SH., MH dkk dari Kantor Hukum Grahati, Prya Sulistyo & Associaates. Serta dihadiri pula oleh Ketiga Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Pasuran karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam III Session, yang pertama adalah tuntutan JPU terhadap Terdakwa Kusnan, kemudian dilanjutkan dengan tuntutan terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda dan terkhir tuntutan JPU terhadap Terdakwa Wibisono<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJnkZvXsoqzNz9_RxwqST9us5aSRpb7ZRJuj7lYUYXM0DcLr60pBn6SAE-wOTxvyHJ9Kc4Sw4LKqM8Csui6HhC76C_zjdQlBSWuMlXw0u1Lt_0Qq6HiIj3Rwwe0q_Qr2XWRJj-IaBNkraE0OqiVqqfWL7eNEiB1tEqbs1J8CCBeEfZmgC1Q-KjIUm0=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJnkZvXsoqzNz9_RxwqST9us5aSRpb7ZRJuj7lYUYXM0DcLr60pBn6SAE-wOTxvyHJ9Kc4Sw4LKqM8Csui6HhC76C_zjdQlBSWuMlXw0u1Lt_0Qq6HiIj3Rwwe0q_Qr2XWRJj-IaBNkraE0OqiVqqfWL7eNEiB1tEqbs1J8CCBeEfZmgC1Q-KjIUm0=w640-h288" width="640" /></a></div>Dalam tuntutannya terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda, JPU mengatakan hal-hal yang meringankan bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa bukan aktor utama dalam perkara ini, Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Riang Kulup Prayuda dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp3.833.333.333 subsidair 2 tahun dan 3 bulan penjara,” ucap JPU  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari tuntutan JPU ini ada yang menggelitik, mengherankan, membingungkan dan juga menjadi pertanyaan, diantaranya terkait dengan pidana denda yang dituntut terhadap Ketiga Terdakwa dengan subsidair pidana penjara, yang baru kali ini diterapkan oleh JPU Kejari Kabupaten Pasuruan bila dibandingkan dengan ribuan perkara Korupsi yang sudah disidangkan Khususnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak berdirinya pada 17 Desember 2010 silam.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi “Persusuan” Rp25 M, Sekretaris PKIS Riang Kulup Prayuda (Ex.Bupati) Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhK2-O7Bi6OkPQqBG08Yrn_wkhtMo2-sk98IZFnTMFo4G_DxsY7qTCiPyz_zmHvm3x9anFwB4St4mFRYZcBe8LHgtzIU91LuWGNUOgGOvg9-xDv0v8HCArlWxovRYhDSnS64zq9pRcqSRvQbJN90tRApxe-6r9c9fl82WKJ-BGXxaQvGbbVCijQoqwm=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhK2-O7Bi6OkPQqBG08Yrn_wkhtMo2-sk98IZFnTMFo4G_DxsY7qTCiPyz_zmHvm3x9anFwB4St4mFRYZcBe8LHgtzIU91LuWGNUOgGOvg9-xDv0v8HCArlWxovRYhDSnS64zq9pRcqSRvQbJN90tRApxe-6r9c9fl82WKJ-BGXxaQvGbbVCijQoqwm=w640-h288" width="640" /></a></div>Dari ribuan perkara Korupsi yang sudah disidangkan Khususnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak Januari 2011 hingga Desember 2021, Susidair dalam pidana denda adalah kurungan bukan penjara, dan berbeda dengan pidana membayar uang penganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Selain itu yang mengherankan adalah terkait tuntutan JPU terhadapa Terdakwa Riang Kulup Prayuda yang mengatakan, bahwa Terdakwa tidak menikmati uang hasil Korupsi, tetapi JPU menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti. Padahal, dalam Pasal 18 ayat (1) b berbunyi: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.  <br /> </div><div style="text-align: justify;">Kalau memang JPU tidak dapat membuktikan dan mengatakan dalam tuntutannya, bahwa Terdakwa Riang Kulup Prayuda tidak menikmati uang hasil Korupsi. Lalu mengapa Terdakwa Riang Kulup Prayuda dituntut pidana untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp3 miliar lebih? Apakah tanggung jawab pidana dapat dijerat kepada semua pengurus PKIS Sekar Tanjung, apabila perbuatan pidana itu tidak dilakukan semau pengurus PKIS? Apakah tanggung jawab pengusus PKIS yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi sama dengan sangsi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi?<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSrpyixFJqqG46VO8vd-v3os1atv2Eydk8D0dFxtRRA36tkc_wwNHvq7J3MKUDzXrKKIQRcAbp1avpRCwbsQDYWiD1X9Jy1Q7EDG7mWo-7f3oZ0h77pVwbRsFljcxY_x1jyfj3Lyth9aJ-LndQH_uSGhiXOiiGGAJJ9dnVQ1Or5afxbzrMnHrvlXqO=s599" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="599" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSrpyixFJqqG46VO8vd-v3os1atv2Eydk8D0dFxtRRA36tkc_wwNHvq7J3MKUDzXrKKIQRcAbp1avpRCwbsQDYWiD1X9Jy1Q7EDG7mWo-7f3oZ0h77pVwbRsFljcxY_x1jyfj3Lyth9aJ-LndQH_uSGhiXOiiGGAJJ9dnVQ1Or5afxbzrMnHrvlXqO=w500-h640" width="500" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang menurut JPU, bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh PKIS Sekar Tanjung sesuai dengan Undang-Undang Koperasi dan Pasal 55 KUHP. Selain itu menurut JPU, ada feedback sebesar Rp13.5 miliar masuk ke rekening PKIS Sekar Tanjung<br /><br />“Karena uang pengganti itu domainnya adalah perbuatannya. Dinikmati sendiri atau tidak, itu kan berbeda. Disini domainnya, Dia (Terdakwa Riang Kulup Prayuda) adalah pengurus. Dia bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh koperasi. Menikmatinya mungkin tidak secara langsung tapi Sesuai dengan pasal 55 yang turut melakukan dan sebagainya, kualifikasi seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, ada feedback Rp13,5 M, meskipun secara tidak langsung menikmati, bertanggung jawab di situ meskipun derajatnya berbeda dengan Kusnan,” kata JPU menjelaskan<br /><br />Yang megherankan adalah, penjelasan JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH terkait perbedaan pidana kurungan dengan pidana penjara yang ditanyakan beritakorupsi.co seusai persidangan. yang menurut JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH bahwa kurungan adalah penjatuhan kurungan perampasan hak, sedangkan penjara adalah perampasan kemerdekaan terbatas pada instansi<br /><br />“Kalau kurungan itu kan kita lebih kearah penjatuhan kurungan perampasan hak. Kalau penjara perampasan kemerdekaan terbatas pada instansi,” kata JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH kepada beritakorupsi.co<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHBHcOAFLgWk0VYeC8CTIM_E-ysd1ygSb8eanMWFRON0GSccFYsjQhXnXPUTvJpR7Fhw3QKkkcmRlPlFkK59UJGs2a1toqVcX7r9_8I5VrIKtIQ2R_p-BcQDZag8PpeAeVNdp1aSiKDKFeXjuxIEfxoNhVthPwnF1W5VUdpMJbVwdYzXPxfgp43vYL=s879" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="879" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHBHcOAFLgWk0VYeC8CTIM_E-ysd1ygSb8eanMWFRON0GSccFYsjQhXnXPUTvJpR7Fhw3QKkkcmRlPlFkK59UJGs2a1toqVcX7r9_8I5VrIKtIQ2R_p-BcQDZag8PpeAeVNdp1aSiKDKFeXjuxIEfxoNhVthPwnF1W5VUdpMJbVwdYzXPxfgp43vYL=w640-h340" width="640" /></a></div>Saat ditanya tentang nama Nurwyndo yang disebut-sebut selaku Presiden Direktur PKIS, JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH  bahwa status Nurwyndo saat ini dalam tahap penyidikan namun belum ditahan<br /><br />“Status Nurwyndo sekarang ini dalam tahap penyidikan,” ujar JPU Dimas<br /><br />“Apakah sudah ditahan? Ada orangnya atau masih DPU, dan apakah sudah Tersangka.” Tanya bertitakorupsi.co lebih lanjut<br /><br />“Kalau ditahan Belum tapi masih kita proses. Ada, awalnya kita DPO-kan setelah kita cari ketemu masih proses penyidikan belum ditahan. Kalau itu rahasia penyidikan,” kata JPU Dimas<br /><br />Terkait Subsidair denda dan perbedaan kurungan dengan penjara, menurut Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, bukan penjara tetapi kurungan<br /><br />“Kalau subsidair pidana denda bukan penjara tetapi kurungan, dan kalau pidana uang pengganti barulah pidana penjara. Kalau Subsidair tidak ada penjara, ini yang disebut Hukum Penitensier atau sanksi pidana dan proses pembinaan terhadap narapidana. Hukuman itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan misalnya pencabutan hak politik. Ada namnya hakk Pistole, yaitu hak yang dimiliki setiap narapidana kurungan untuk memperbaaiki diri, dia boleh bawa gitar, bawa TV. Kalau narapidana penjara, itu tidak boleh. Dia harus ikut aturan yang dibuat oleh petugas Lapas yang berbeda dangan narapidana kurungan,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH mejelaskan<br /><br />Dr. M. Sholehuddin, SH, MH menambahkan, “Jadi kalau penjara, ada didalam sel tetaapi kalau kurungan tidak, dia ada di luar sel dalam Lapas”. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M Dituntut Berbeda

Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, S.H, M.H: Subsidair dalam hukuman pidana denda bukan penjara tetapi ku...

»

Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dituntut 2 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Normalisasi Sungai

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam perkara yang sama, Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto sudah lebih dahulu di Vonis pidana penjara selama 1 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 pada tanggal 10 Desember 2020#      <br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">    </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjob7DwRiZrGPoLeh6sdM3NRXKRP5Wtm90O1KVSNYuwM2jYECeuPBZeYsPymEU6Z4gnFM4U9RAuXP_nF_P4aRugXZnvk1fTFcuVezcDBaeKDlF-NWe5nCnzZKPtDzrv_dvZ68sXlnrpuy_B3qarxXOoMOBFc_rXkU6hhvMB1QYbY7D79-BXkz6C00mY=s500" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="302" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjob7DwRiZrGPoLeh6sdM3NRXKRP5Wtm90O1KVSNYuwM2jYECeuPBZeYsPymEU6Z4gnFM4U9RAuXP_nF_P4aRugXZnvk1fTFcuVezcDBaeKDlF-NWe5nCnzZKPtDzrv_dvZ68sXlnrpuy_B3qarxXOoMOBFc_rXkU6hhvMB1QYbY7D79-BXkz6C00mY=w386-h640" width="386" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /><i>“Mengapa ini harus terulang kembali - Terluka lagi, tersiksa lagi - Haruskah derita yang s'lalu ku alami - Di dalam hati, tiada akhir”</i>. Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Derita Tiada Akhir<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inilah yang saat ini dirasakan oleh  Terpidana Mustofa Kamal Pasa atau yang akrab disapa MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 yang juga suami Bupati Mojokerto (periode 2021-2026) dr. Ikfina Fahmawati, M.Si<br /><br />Pasalnya, sebelum jabatan Bupati berakhir pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Mutofa Kamal Pasa ke penjara dan menyeret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap sebesar Rp2.750.000.000 terkait pemberian ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015. Dari kasus ini, Mustofa Kamal Pasa di Vonis pidana penjara selama 8 tahun<br /><br />Ibarat ungkapan, “Musibah datang silih berganti, sudah jatuh tertimpa tangga”. Belum selesai menjalani hukuman selama 8 tahun penjara, Terpidana Mustofa Kamal Pasa masih berstatus Tersangka dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi berupa uang yang dianggap Suap dan TPPU (Tindak Pidana Pencuian Uang) di KPK<br /><br />Selain itu, Terpidana Mustofa Kamal Pasa bisa jadi akan diseret oleh KPK sebagai Tersangka dalam kasus perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebagai fee proyek di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dari Hedrawan Maruszma (anak mantan Jamwas)  selaku Komisaris/Direktur PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang menyeret Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Bina Marga (PU-BM) Kabupaten Mojokerto yang sudah diadili dan dinyatakan terbukti bersalah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1NXGLBoGzJHBTc0LVCWKWnoka2TIZI6wJodjyIJekVZLsyD4QUngryumFTYag7C5NRS4v1OMfguYtptocqRfIhcxCebI4ZBUs9lOr2ce-aCGg1_IkCo7oCKsGlaXRYeuU5GTApEqNl_CP9wlPb3JlFubLLzCu07YbISV8JKE8BqHex-rbYHfJCQv7=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1NXGLBoGzJHBTc0LVCWKWnoka2TIZI6wJodjyIJekVZLsyD4QUngryumFTYag7C5NRS4v1OMfguYtptocqRfIhcxCebI4ZBUs9lOr2ce-aCGg1_IkCo7oCKsGlaXRYeuU5GTApEqNl_CP9wlPb3JlFubLLzCu07YbISV8JKE8BqHex-rbYHfJCQv7=w640-h504" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto kiri, Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si dan terpidana Mustofa Kamal Pasa (mantan Bupati Mojokerto)</span></span></td></tr></tbody></table><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"></span></span>Belum diadili dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU, Terpidana Mustofa Kamal Pasa terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019<br /><br />Sebelum Terpidana Mustofa Kamal Pasa diadiali dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 terhadap Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 Desember 2020<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">Korupsi Rp1.030 M, Kadis PU Pengairan Kab. Mojokerto di Vonis 1 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/12/korupsi-rp1030-m-kadis-pu-pengairan-kab.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/12/korupsi-rp1030-m-kadis-pu-pengairan-kab.html</a></span><br /><br />Sementara Terpidana Mustofa Kamal Pasa dalam perkara ini dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan karena JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto mengganggap bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggTrJgN3tQ0ZnZOyDeS5pQWg4eie-ELtakl3RH4JRJC9yGgrkZEvfsxL81W-G-PEA0c9eQf8UNg4d0i-aoeLIH7fuOWXj5qLZWz44eRiMmH5ocihSBcQv_yL3BVNUnP3qQaYqZdGF2YX5EB_MFbIEGpUThfhMwPpX2YWl1ArWVdaRx_U9BZsNHugGp=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggTrJgN3tQ0ZnZOyDeS5pQWg4eie-ELtakl3RH4JRJC9yGgrkZEvfsxL81W-G-PEA0c9eQf8UNg4d0i-aoeLIH7fuOWXj5qLZWz44eRiMmH5ocihSBcQv_yL3BVNUnP3qQaYqZdGF2YX5EB_MFbIEGpUThfhMwPpX2YWl1ArWVdaRx_U9BZsNHugGp=w640-h288" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang juga Terpidana Mustofa Kamal Pasa dibacakan JPU Gio Dwi N dari Kejari Kabupaten Mojokerto dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 15 Desember 2021) dengan agenda Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Surabaya, Prong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman pidana sebagi Terpidana Koruptor dan juga dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam tuntutannya JPU Gio megatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Mustofa Kamal Pasa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">Mustofa Kamal Pasa, SE (Ex. Buapti Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi SungaiRp1.030 M – <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/mustofa-kamal-pasa-se-ex-buapti.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/mustofa-kamal-pasa-se-ex-buapti.html</a></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_djfQSu37dBKceOUe1qfTpfSS3JuBmfsvviEt3LUsmnvEW7lh3bEK1M2LbJ0wJvHjFHlb4-XDmfiDtK5CkJPGgZ5JtQIT3aK3I1FRXbi0VEdsIIpi7FFp7TgN0TW5nXohXECpuzG2HAQTARLQ732AykoJlS3gSAA7OFQYuDXzu_gtHH8Zz8OD34C1=s623" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="623" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_djfQSu37dBKceOUe1qfTpfSS3JuBmfsvviEt3LUsmnvEW7lh3bEK1M2LbJ0wJvHjFHlb4-XDmfiDtK5CkJPGgZ5JtQIT3aK3I1FRXbi0VEdsIIpi7FFp7TgN0TW5nXohXECpuzG2HAQTARLQ732AykoJlS3gSAA7OFQYuDXzu_gtHH8Zz8OD34C1=w640-h360" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Kamal Pasa, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasa, SE, selama dua (2) tahun dan denda sebesar Rp100.000. 000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,” ucap JPU Gio diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan berikutnya. <br /><br />“Saudara atau melalui Pensehat Hukum saudara, diberi kesempatan untuk menyampaikan Pembelaan. Sidang kita tunda Satu minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH sebelum menutup persidangan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dituntut 2 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Normalisasi Sungai

#Dalam perkara yang sama, Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto sudah ...

»