Polisi Menolak Suap Dari Pelanggar Lalu-lintas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ESOJupOgAVLzulwipEdH0qGHvz1mUj75xUWaCpuh5hopU-mH65tOc5aEJ2s8ViQDkaX3ZoQBHIJWNX0x_6bonVHkIccsmxk7HzFqfvkSyPQGxZ-hkljPRnedd6vj943o_MdsoLPFSIk/s1600/AIPTU+Darmiati+Tansilong...jpg..png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ESOJupOgAVLzulwipEdH0qGHvz1mUj75xUWaCpuh5hopU-mH65tOc5aEJ2s8ViQDkaX3ZoQBHIJWNX0x_6bonVHkIccsmxk7HzFqfvkSyPQGxZ-hkljPRnedd6vj943o_MdsoLPFSIk/s640/AIPTU+Darmiati+Tansilong...jpg..png" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Uang bukan untuk segalanya, tetapi uang memang untuk segalanya, karena tidak ada yang gratis di negeri ini, namun hal itu tidak tidak berlaku bagi DarmiatiTansilong (57).<br /> <br /> Darmiati Tansilong, adalah anggota Kepolisian wanita (Polwan) yang bertugas di Pos Pol (Pos Polisi) Pondok Candra Indah (PCI), Polsek Waru, Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur, denga pangkat AIPTU (Ajun Inspektur Polisi Satu) selama 18 tahun.<br /> <br /> AIPTU Darmiati Tansilong, seringkali mendapat tugas dari pimpinanya untuk mengawal terdakwa kasus Korupsi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jalan Raya Juanda.<br /> <br /> Baru-baru ini, naman AIPTU Darmiati Tansilong viral di media sosial Youtobe, dan menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat Khususnya di wilayah hukum PCI, karena ketegasannya menindak para pengendara yang melanggar lalulintas tanpa pandangbulu, dan menolak pemberian uang atau suap dari para pelanggar agar tidak ditilang.<br /> <br /> Bukan tidak butuh uang, tetapi alasannya untuk menolak, karena Darmiati sudah dibayar oleh negara, yang Ia terima berupa gaji setiap bulannya. <br /> <br /> AIPTU Darmiati Tasilong tak mau mengotori Korpsnya, tangan dan apalagi hati serta pikirannya. Ia hanya berfikir, melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum sebaik-baiknya, tanpa berfikir untuk menerima sesuatu dari orang lain, yang dianggap bertentangan dengan aturan hukum<br /> <br /> Hal itu disampaikan AIPTU Darmiati Tansilong, saat ditemui <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co </b>di kantornya di Pos Pol Pondok Candra Indah, Jalan Jeruk Barat, seuasi melaksanakan Patroli, pada Jumat, 18 Agustus 2017, sore.<br /> <br /> “Saya kan selalu patrol di wilayah Pondok Candra pada jam-jam rawan, seperti yang barusan anda ikuti. Di Jalan Gunung Anyar itu, seringkali para pengendara tidak mematuhui rambu-rambu lalulintas, ada yang melanggar arus jalan, ada yang nggak mengggunakan helm dan ada juga yang berboncengan Tiga,” ujar AIPTU Darmiati Tansilong<br /> <br /> Menurut AIPTU Darmiati Tansilong, dirinya seringkali diberikan uang puluhan bahkan ratusan ribu rupiah, dari pengendara yang melanggar lalulintas agar tidak ditilang. Namun tak sekalipun Ia terima. Ia pun menceritakan kejadian beberapa hari lalu, dimana seorang pengendara yang mencoba menyuapnya dengan memberiakan uang sebesar Rp 150 ribu agar tidak ditilang, sekaligus yang menjadilanj dirinya viral di media sosial Youtobe.<br /> <br /> “Beberapa hari lalu, ada pengendara sepeda motor yang mencoba menyuap saya. Saat saya menghentikannya karena melanggar arus lalu lintas. Lalu dia mengambil uang Seratus Lima puluh ribu dan menyodorkan ke saya dengan mengatakan, damai aja Bu, saya sedang buru-buru karena ada keluarga yang sakit di Rumah Sakit. Saya marah, hampir saya tempeleng tapi saya sadar, karena akan menimbulkan masalah baru. Saya peringatkan agar tidak mencoba untuk menyuap petugas Kepolisian,” kata AIPTU Darmiati, menceritakannya.<br /> <br /> “Seringkali, tapi tidak pernah saya terima sekalipun. Saya butuh uang, tetapi ingat, saya sudah dibayar oleh negara, buat apa saya harus terima. Saya tidak mau mengotori Korps saya, maupun mengotori tangan terutama hati dan pikiran saya. Saya hanya berpikir, melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Saat kita mati, hanya butuh tanah 3 meter dan tidak membawa harta. Makanya saya selalu berusaha untuk tidak menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan,” tegasnya.<br /> <br /> Namun, menurut AIPTU Darmiati, tantangan yang paling sering dihadapinya bersama 6 anak buahnya adalah, seringnya balapan liar di wilayah Pondok Candra. Namuntak membuatnya lelah untuk selalu memberikan rasa aman terhadap masyarakat Khususnya warga perumahan Poncak Candra.<br /> <br /> “Tantangan yang sering kami hadapi adalah balapan liar. Di sini ada 6 petugas termasuk saya. Karena ada yang sakit, jadi untuk sementara ada 4 dan dibagi 3 sif,” ujarnya.<br /> <br /> Tak heran memang,  bila beberapa oknum Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara pun ada yang sudah dipenjarakan karena kasus suap atau Korupsi.<br /> <br /> Seperti baru-baru ini, dimana KPK telah “meringkus” Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena diduga menerima suap sebesar Rp 250 juta terkait penggunaa Anggaran Dana Desa. </div> Sebelumnya, salah Satu oknum Jaksa penyidik di Kejati Jatim yakni, Ahmat Fazi (dituntut 2 thn dan divonis 4 thn) juga “diringkus” dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait kasus dugaan Korupsi penjualan Tanah Kas Desa di Kabupaten Sumenep, Madura dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar. Bedanya, yang menangkap Tim Saber Pungli Kejati Jatim. Andaikan yang menagkap itu KPK ?<br /> <br /> Apa yang dilakukan oleh APTU Darmiati Tansilong, menjadi contoh bagi aparat penegak hukum maupun pejabat dinegeri ini, agar tidak memanfaatkan jabatan, kedudukannya untuk menerima sesuatu atau suap dari siapapun. Dan Darmiati juga kiranya mendapat perhatian dari pimpinanya. (Redaksi).<br /> <br /> <br /> <b><br />Bio Data <br /><br />Nama Lengakap       : AIPTU Darmiati Tansilong<br />Tempat Lahir            : Desa Patampanu, Kabupaten Pindrang, <br />                                     Makassar, Sulawesi Selatan, 5 Agustus 1962<br />Anak                         : 3 orang<br />Cucu                          : 1 orang<br /><br />Pendidikan      : SMAN 2 Makasaar<br />                           S1- Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Makasar <br /><br />Masuk Kepolisian/Polwan : <br />                            - Tahun 1981/1982 Dari Polda Sulawsi Selatan<br />                               Angkatan ke-V Polwan, dengan Pangkat SERDA (Sersan Dua)<br />                            - Tahun 1987 di Pindah tugas Ke Polwiltabes,<br />                               (sekarang menjadi Polrestabes) Surabaya, Polda - Jawa Timur.<br />                            - Tahun 1988 hingga 2004 di pindah tugas ke Polresta Sidoarjo<br />                            - Tahun 1999 hingga 2017 berpangkat AIPTU<br />                            - Tahun 2004 – 2016 di pindah tugas ke Polsek Sedati, Polresta Sidoarjo<br />                            - Tahun 2016 – sekarang di pindah tugas ke Polsek Waru, <br />                               Polresta Sidoarjo, dan ditempatkan di Pos Polisi <br />                               (Pos Pol) Pondok Candra Indah, hamper 10 bulan.</b>

Regional Polisi Menolak Suap Dari Pelanggar Lalu-lintas

berita korupsi .co – Uang bukan untuk segalanya, tetapi uang memang untuk segalanya, karena tidak ada yang gratis di negeri ini, namun...

»

JPU Kejari Surabaya Diprotes Saksi karena Pemanggilan “Tidak” Resmi

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvLVMPSgz4tV7HEYF19rVityR4Z7_Y6D-SJrWzRuJFR0YmtWyYbYZbQFe2-y-J4rWikV66HbKENfRmnpAA4LWQSCBoWoF-U5fc1ALv8V4ft7sfGxta919uqmR-z06bwuCqRR0UqKXTTx4/s1600/IMG-20170817-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="498" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvLVMPSgz4tV7HEYF19rVityR4Z7_Y6D-SJrWzRuJFR0YmtWyYbYZbQFe2-y-J4rWikV66HbKENfRmnpAA4LWQSCBoWoF-U5fc1ALv8V4ft7sfGxta919uqmR-z06bwuCqRR0UqKXTTx4/s640/IMG-20170817-WA0016.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: blue;"><span></span></span><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan, dengan terdakwa Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soeria Persada Sakti, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Senin, 14 Agustus 2014.<br /><br />Sidang yang diketuai Majelis Hakim Anne, dengkan agenda, pemeriksaan dua orang saksi yang dihadirkan oleh JPU Darwis dari Kejari Surabaya. Kedua saksi dimaksud yakni, Wahab Hidayat, komisaris PT Bakal Makmur Sejahtera (BMS) perusahaan pertambangan biji besi di Batu Licin Kalimantan Selatan dan Tony Chandra Gunawan, Mahasiswa Management Keuangan Universitas Kristen Petra, Surabaya, yang juga putra terdakwa. <br /><br />Sebelum dimulai persidangan, Saksi Wahab Hidayat, sempat memprotes JPU Darwis, karena pemanggilan dirinya dianggap tidak resmi. Sebab, amplop surat tanpa kop dan stempel resmi Kejaksaan.<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi menjelaskan atas pertanyaan JPU bahwa,  dirinya sudah menjadi pengusaha tambang batubara sebelum tahun 2012, dan mulai bekerja sama pertambangan biji besi dengan Chandra Gunawan sejak 2012. Dalam kerjaama tersebut, kewajiban Saksi adalah menyediakan lahan tambang dan hasil eksplorasi, teknis penambangan dan melaksanakan penggalian/tambang biji besinya. Sedangkan Chandra Gunawan, menurut saksi, berkewajiban melengkapi seluruh perijinan tambang dan ijin ekspor biji besi, serta membiayai seluruh kebutuhan bahan bakar, gaji karyawan termasuk biaya operasional lainnya sampai terlaksana Export ke China. <br /><br />“Pengusaha batubara sebelum 2012, dan bekerja sama dengan Chandra Gunawan sejak 2012 dibidang pertambangan biji besi. Saya hanya menyediakan lahan tambang dan hasil eksplorasi, teknis penambangan dan melaksanakan penggalian/tambang biji besinya. Sedangkan Chandra Gunawan, semua biaya operasional,” kata Wahab.<br /><br />PT BMS memberi Kuasa Jual kepada Chandra Gunawan dan dari setiap ton biji besi  yang terjual, Saksi berhak mendapat 5 US dolar. Awal kerja sama, Chandra Gunawan berkewajiban menyetorkan 1 milyar rupiah kepada Saksi dan belum direalisasikan, namun Saksi tidak mempermasalahkan bahkan menyadari karena paham biaya perijinan dan seluruh biaya operasional yang ditanggung Chandra Gunawan sangat besar, namun tidak disebutkan terperinci. <br /><br />Saksi Wahab menjelaskan, PT BMS memberi Kuasa Jual kepada Chandra Gunawan, dan dari setiap ton biji besi  yang terjual, Saksi berhak mendapat US 5 Dolar. Diawal kerja sama, lanjut saksi, Chandra Gunawan berkewajiban menyetorkan sebesar Rp 1 milyar, namun belum terealisasikan, namun tidak dippermasalahkan saksi. bahkan saksi menyadiri, bahwa biaya operasional yang ditanggung Chandra Gunawan sangat besar.<br /><br />“Esplorasi mulai dilakukan sekitar bulan April 2013, dan belum pernah dilakukan penjualan. Saya tahu sudah ada permintaan/pembeli dari China, namun ekspor terganjal perubahan mendadak dari pemerintah, yang melarang penjualan biji besi mentah dan turunnya harga biji besi dunia,” kata saksi. <br /><br />Menjawab pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa, terkait keterangan saksi tentang kesediaannya bekerja sama dengan Chandra Gunawan mengatakan bahwa, Gunawan  dianggap serius dan benar-benar ahli serta mengerti kualitas biji besi serta dapat menentukan lokasi yang tepat, jadi tidak asal gali.<br /><br />“Sampai sekarang, stok biji besi di Km 26 masih utuh, sebanyak 10 juta metrik ton, sebagai milik bersama. Setiap pengeluaran barang (biji besi, Red) pasti sepengetahuan saya. Chandra Gunawan punya stock biji besi di KM 9,” ungkap saksi Wahab.</div> <div style="text-align: justify;"> <br />Sementara saksi kedua yakni, Tony Chandra Gunawan, Mahasiswa Management Keuangan Universitas Kristen Petra Surabaya, yang juga putra terdakwa.  <br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi ini menjelaskan bahwa, sekitar tahun 2012, dia diajak terdakwa untuk menemui teman bisnisnya pengusaha alat berat di daerah Tanjung Perak Surabaya. Menurut saksi, saat itu ia diminta untuk menghitung biaya ekspor sebanyak 30.000 metrik ton biji besi ke China. <br /><br />“Saya pernah diajak sekitar Juli 2013 untuk menemui Aziz Wijaya, di daerah Tanjung Perak. Saya diminta menghitung biaya yang diperlukan untuk Export sebanyak 30.000 metrik ton biji besi ke China. Dan biaya yang diperluksn drkitsr 17 millisr rupiah, nggak besar,” kata saksi kepada Majelis.<br /><br />Dua hari kemudian, lanjut saksi Tony, atas permintaan Azis Wijaya, Chandra Gunawan datang ke kantor Azis dengan bersama saksi, saat itu ada kesepakatan kerja sama.<br /><br />“Azis sebagai pemodal mengeluarkan investasi 17 milyar rupiah, dengan pembagian keuntungan 60 persen untuk Chandra Gunawan dan 40 persen untuk Azis. Setelah itu Azis mentransfer 100 juta rupiah dalam 2 kali termin,” ungkap saksi.<br /><br />Lebih lanjut saksi menjelaskan, sekitar pertengahan tahun 2013, Azis mengatur pertemuan di Ciputra World Mayjen Sungkono Surabaya, yang dihadiri Chandra Gunawan, Azis Wijaya, saksi sendiri dan seseorang diperkenalkan Azis sebagai ahli konsultasi partner Azis bernama Idris Chandra. <br /><br />“Dalam pertemuan itu tidak ada hal serius yang dibicarakan, hanya ngobrol-ngobrol biasa,: ucap saksi Tnoy.<br /><br />Menjawab pertanyaan JPU, saksi mengatakan bahwa, Kasmin tidak ikut. Padahal Kasmin mengatakan sebelumnya, kalau Ia (Kasmin) ikut. Namun anehnya, Kasmin mengaku tidak ingat siapa saja yang hadir dalam pertemuan itu. <br /><br />“Setelah pertemuan di Ciputra World, Chandra Gunawan, Azis Wijaya dan Idris Chandra datang ke lokasi stok biji besi di Batu Licin Kalimantan Selatan, dan Azis mulai mentransfer uang sejak 2 September 2013 sampai 16 Desember 2013, secara bertahap sebanyak 10 kali, yang jumlahnya  sebesar Rp.6.950.000.000, dari rekening orang lain yang menurut Azis, kalau itu adaalah  rekening grup usahanya,” kata terdakwa menjelaskan.<br /><br />Saksi menjelakan lebih lanjut, bahwa harga biji besi anjlok, dari harga sekitar US 186 Dollar Amerika, ke US 40 dolar dan US 14 Dollar, pada Januari 2014. Tetapi karena pemerintah menerbitkan peraturan tentang, tidak diperbolehkan mengekspor biji besi mentah. Sehingga diupayakan menjual di grup Krakatau Steel, namun harganya terlalu rendah. <br /><br />Menurut saksi, pada awal 2014, Idris Chandra minta bertemu dengan Chandra Gunawan tanpa Azis Wijaya. Keudian, baru memberitatahukan bahwa, yang mentransfer uang sejak 2 September 2013 adalah dirinya. <br /><br />Untuk kelanjutan biaya produksi dan operasional sambil menunggu harga bagus, mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2014, Idris mentransfer lagi secara bertahap sebanyak 4 kali, yang jumlahnya sekitar, 1.350.000.000. <br /><br />Dan pada Juli 2016, Idris Chandra mengirim lagi uang sebesar Rp 190 juta, melalui Rekening Kasmin, untuk honor penjaga areal stockpile. Namun Kasmin membuat pengakuan bahwa, uang 190 juta itu miliknya. Padahal bukti pengiriman tercantum bahwa uang yang ditipikan tersebut adalah titipan dari Indris Chandra.<br /><br />“Biaya yang telah dikeluarkan Chandra Gunawan sejak Agustus 2013 yang tercatat dan ada kuitansinya sebesar Rp16.600.000.000, “ ujarnya.  (Redaksi/*)</div>

Pidana JPU Kejari Surabaya Diprotes Saksi karena Pemanggilan “Tidak” Resmi

berita korupsi .co – Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan, dengan terdakwa Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soeria Pers...

»

Kasus OTT Pelindo III Surabaya, Terdakwa Augusto Hutapea Dituntut Ringan

<span style="font-size: x-large;"><b>#Polisi Dan Jaksa “Sepakat” </b></span><br /> <span style="font-size: x-large;"><b>Kalau Kasus Operasi Tangkap Tangan Pelindo III Surabaya Bukan Korupsi ?#</b></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvdWgmSi6tXO3aAVcfxAKMbp7chhJX-RNhSbaEFXXsVr01jMIOKMP0GgHymJYkNbfhJujbIseYHj-vw5pcrWDS6CDVgfoDUbmjYQ_PtLxVr8WS3V8RuEj2E5CpQtuwrPG7VGblXKaT-tI/s1600/IMG-20170817-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvdWgmSi6tXO3aAVcfxAKMbp7chhJX-RNhSbaEFXXsVr01jMIOKMP0GgHymJYkNbfhJujbIseYHj-vw5pcrWDS6CDVgfoDUbmjYQ_PtLxVr8WS3V8RuEj2E5CpQtuwrPG7VGblXKaT-tI/s640/IMG-20170817-WA0000.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: large;"><b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau pasti sejak kapan ada. Yang jelas, Pungli sudah merajalela di negeri ini, ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu.<br /> <br /> Bisa jadi, hal ini yang menjadi pertimbangan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, saat mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Dengan harapan, agar para pelaku dapat dihukum berat, dan tidak ada lagi pejabat atau siapapun yang berkaitan dengan adanya biaya tak resmi yang dikenal dengan istilah Pungli saat berurusan dengan Instansi/Lembaga pemerintah.<br /> <br /> Namun sayang, tak semua pelaku atau tersangka yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli, masuk kategori Korupsi atau suap, seperti yang diatur dalam UU Korupsi, melainkan dianggap sebagai pemerasan atau Pidana Umum, sehingga diadili di Pengadilan Umum bukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipokor.<br /> <br /> Seperti kasus OTT Pelindo III Surabaya pada November 2016 lalu. Dalam kasus ini, Tim Satgas Saber Pungli Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, berhasil menagkap 5 pelaku, dan Dua diantaranya adalah pejabat Pelindo (Pelabuhan Indonesia) III Surabaya dengan barang bukti (BB) uang ratusan juta rupiah.<br /> <br /> Ke- 5 tersangka yakni, Djarwo Surjanto (mantan Direktur Utama Pelindo III) Surabaya dan istrinya, Mieke Yolanda. Rahmat Satria (Direktur Operasional PT Pelindo III), Firdiat Firman (Direktur PT Angkara Multi Karya) dan Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya).<br /> <br /> Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau kasus OTT PT Pelindo III itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan Undang-Undang yang dikenakan pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara, kalau kasus “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara”<br /> <br /> Dan hal itu pun menjadi kenyataan. JPU dari Kejaksaan Agung RI dan Kejari Tanjung Perak, menyeret para tersangka ini untuk diadili di Peradilan Umum Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan tuduhan, melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 KUHP ayat (1) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> Salah satu terdakwa yaitu, Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya), telah dituntut hukuman pidana ringan. Memang, JPU menjerat terdakwa Augusto Hutapea dengan pasal 3 UU No 8 tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> Sekalipun JPU menjerat terdakwa dengan UU Pencucian uang, terdakwa Augusto Hutapea hanya dituntut pidana penjara selama 2 tahun. Tuntutan itu dibacakan oleh IPU Katrin Sunita, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Majelis Hakim Zaenuri, pada Rabu  16 Agustus 2017.<br /> <br /> "Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana penjara selamaa Dua tahun,” ucap JPU Katrin Sunita.<br /> <br /> Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan, tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan pidana terdakwa Augusto Hutapea. Namun, pertimbangan JPU untuk menuntut ringan, karena terdakwa Augusto Hutapea, belaku sopan dipersidangan. Apakah perilaku sopan terdakwa mengalahkan perbuatan suap terhadap pejabat ????<br /> <br /> Menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim atas tuntutan JPU, terdakwa Augusto Hutapea, melalui Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Robert Simangunsong, akan mengajukan Pledoi (Pembelaan) pada persidangan. <br /> <br /> Usai persidangan, Robert Simangunsong mengaku, menyesalkan tuntutan Jaksa. Dia menyebut, tuntutan Jaksa bertentangan dengan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. <br /> <br /> "Dari fakta persidangan, perbuatan  pemerasannya saja tidak mampu dibuktikan, apalagi pencucian uangnya, ini ngawur," ucap Robet.<br /> <br /> Untuk diketahui. Augusto Hutapea diringkus Tim Satgas Saber Pungli Bareskrim Mabes Polri, pada Novemper tahun lalu. Augusto Hutapea, yang menjadi rekanan PT Pelindo III, ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari Importir.<br /> <br /> Dari pemeriksaan Augusto Hutapea, akhirnya terungkap bahwa, uang pungli itu dirasakan oleh pejabat Pelindo III Surabaya. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Direktur Operasional Pelindo III, Rahmat Satria.<br /> <br /> Selain menyeret Direktur Operasional Pelindo III, Rahmat Satria, juga menyeret Pasangan suami istri yaitu, Djarwo Surjanto, mantan Direktur Utama PT Pelindo III bersama sang istri tercinta, Mieke Yolanda.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Kasus OTT Pelindo III Surabaya, Terdakwa Augusto Hutapea Dituntut Ringan

#Polisi Dan Jaksa “Sepakat”  Kalau Kasus Operasi Tangkap Tangan Pelindo III Surabaya Bukan Korupsi ?# berita korupsi .co – Pungli atau ...

»

Suryono Pane : Kasus OTT Kadis Pertanian Jatim Bambang Heryanto Tak Lama Lagi Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJJuRrcHxm7OSRhhCXNYqxM5Q2Y4UsrwisDRFzS4iZ5ajWjK-yXjak_xz-YLW9RDTANDfMbBblHf1rujBJuZwZI18kcKsfuIOyWFzoMn3Q4qUbdvBf7y-t3QzgJPZiMKOYGQa7RItBAKY/s1600/Pane.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1014" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJJuRrcHxm7OSRhhCXNYqxM5Q2Y4UsrwisDRFzS4iZ5ajWjK-yXjak_xz-YLW9RDTANDfMbBblHf1rujBJuZwZI18kcKsfuIOyWFzoMn3Q4qUbdvBf7y-t3QzgJPZiMKOYGQa7RItBAKY/s1600/Pane.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Suryono Pane. SH</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Tak lama lagi, kasus perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur bersama satfnya Anang Basuki Rahmat, pada 5 Juni 2017 lalu, tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sebab, berkas perkara Korupsi OTT pejabat Pemprov Jatim ini sudah dilimpahkan oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor, pada Rabu, 16 Agustus 2017.<br /><br />Pelimpahan berkas perkara pejabat yang melakukan “suap” terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim, disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) tersangka Bambang Heryanto, Suryono Pane kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, pada Rabu, 16 Agustus 2017, malam.<br /><br />“Hari ini perkara atas nama tersangka Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim, dan Anang Basuki Rahmat,  dilimpahkan ke Tipikor, dan hari ini kami juga telah menerima dakwaan dan berkas perkara,” ucapnya, melalui telepon seluler (HP)-nya<br /><br />“Semakin cepat disidangkan semakin baik,” tambahnya.<br /><br />Saat ditanya, kasus yang disangkakan oleh JPU KPK terhadap tersangka Bambang Heriyanto, pengacara yang akrab dengan awak media ini menjelaskan bahwa, kasus yang menjerat kliennya itu terkait pengawasan anggaran dan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jawa Timur terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Jawa Timur, namun sebenarnya lebih tepat adalah pemerasan dan pungli Dewan.<br /><br />“Sangkaan ya itu, terkait pengawasan anggrana dan Perda. Sebenarnya paling pas pemerasan atau pungli Dewan. Uangnya hasil pinjaman,” pungkasnya.<br /><br />Sementara, juru bicara KPK, Febridiansya, saat dihubungi melalui pesan whastApp, belum menanggapinya, hingga berita ini ditulis, 17 Agustus 2017.<br /><br />Dalam kasus OTT ini, KPK tidak hanya menangkap Bambang Heriyanto dan stafnya Anang Basuki Rahmat, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada, 5 Juni 2017.<br /><br />Selain Bambang dan Anang Basuki Rahmat, KPK juga menagkap  mantan terpidana 1 tahun penjara dalam kasus Korupsi yakni, Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama Dua Staf DPRD yaitu, Rahman Agung dan Santoso serta Rohayati, Kepala Dinas Peternakan, Pemprov Jatim.<br /><br />Menyoroti kasus Korupsi di Jawa Timur tahun 2017 ini, ibarat musim panen bagi Komis Pemberantasan Korupsi, untuk membuktikan bahwa, Jawa Timur salah Satu Provinsi yang terbanyak pejabatnya tidak bersih.<br /><br />Terbukti. Pada tanggal 30 Maret 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pajabat BUMN (PT PAL) yakni, Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL) bersama Agus Nurogo (Direktur Umum PT Perusa Sejati selaku pemberi suap, sudah Vonis), dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar terkait Chas Back penjualan kapal perang SSV Fhilipina, dan menyeret Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama (saat ini dikabarkan di AS) menajdi tersangka. Ketiga pejabat PT PAL ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam kasus ini ada 5 tersangka.<br /><br />Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim,  Mochamad Basuki yang juga mantan terpidana kasus korupsi, bersama Dua Stafnya, Rahman Agung dan Santoso; Kepala Dinas Pertanian Jatim, Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati, Kadis Peternakan Jatim, terkait pengawasan anggaran dan Perda. Dalam kasus ini, ada 6 tersangka.<br /><br />Dua minggu kemudian, yaitu tanggal 17 Juni 2017, KPK kembali melakukan aksinya dengan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani dan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait komitmen pengalihan anggaran di Dinas PUPR. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka<br /><br />Yang lebih tragisnya, pada tanggal 2 Agustus 2017, saat Lembaga Antirasuah ini menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya,; Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo,; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka.<br /><br />Jumlah pejabat “kotor” yang berhasil ditangkap Lembaga Antirasuah ini di Jawa Timur, sejak Maret hingga Agustus 2017, sebanyak 19 orang tersangka, belum termasuk Ketua DPRD Malang karena bukan kasus OTT, dan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.<br /><br />Aneh. Ada juga kasus OTT di Jawa Timur ini, bukan dianggap Korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Yaitu kasus OTT terhadap pejabat PT Pelindo III Surabaya, yang ditangkap Tim Saber Pungli Mabes Polri, pada akhir tahun lalu. <br /><br />Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau pejabat PT Pelindo III yang terkena OTT itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan hukumannya pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP, yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara”<br /><br />Hukumannya pun iabarat “kapas” alias ringan. Termasuk salah satu Jaksa penyidik di Kejaksaan Jawa Timur, yaitu terdakwa Ahmat Fauzi, yang ditangkap Tim Saber Pungli Kejati Jatim, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar, hanya dituntut pidana 2 tahun penjara dan divonislah 4 tahun oleh Majelis Hakim. <br /><br />Menyoroti kasus Korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Jawa Timur, semakin tahun semakin bertambah. Sementara penghargaan yang diraih oleh Bupati/Wali Kota maupun Gubernur, selaku Kepala Daerah yang dipilih rakyat, semakin banyak. Dua hal ini, “ibarat peserta loma lari marathon”.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Suryono Pane : Kasus OTT Kadis Pertanian Jatim Bambang Heryanto Tak Lama Lagi Diadili

Suryono Pane. SH berita korupsi .co – Tak lama lagi, kasus perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Bambang ...

»

Kasus Henry J Gunawan Disorot Dua LSM

<span style="font-size: x-large;"><b><span style="font-size: medium;">#Ancam Geruduk Pengadilan, Bila Keluarkan Penangguhan Penahanan#</span></b></span><br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgHalGW1BLn_dGm7e27NN8XCFbu17wKH70HG-kApFNkLDLKRpDJMhPi_TWWU6o17-vABglYtPcnK1jg_-tlbY5WZtfrA8zV77cOiU8AL5EK_3LWTDSPghNR6_3OJdGIB8PDITmLmjPh0/s1600/IMG-20170815-WA0006.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1055" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgHalGW1BLn_dGm7e27NN8XCFbu17wKH70HG-kApFNkLDLKRpDJMhPi_TWWU6o17-vABglYtPcnK1jg_-tlbY5WZtfrA8zV77cOiU8AL5EK_3LWTDSPghNR6_3OJdGIB8PDITmLmjPh0/s1600/IMG-20170815-WA0006.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>tersangka Henry J Gunawan (kanan)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co </span></b>- </span>Penanganan kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Henry J Gunawan sebagai tersangka, ternyata mendapat sorotan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Surabaya. <br /> <br /> Kendati proses perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh Jaksa, namun sejumlah pergerakan telah disiapkan, apabila  Pengadilan menangguhkan penahanan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) itu<br /> <br /> Hal itu diungkapkan Drs E.C Amiruddin, Sekretaris Gerakan Putra Daerah (GPD). "Kita terus monitor kasus itu," katanya pada wartawan di PN Surabaya, Selasa, 15 Agustus 2017<br /> <br /> Tak hanya itu, GPD mengancam akan menggerakan massa ke jalan, apabila nantinya pihak Hakim PN Surabaya mengeluarkan penetapan pengalihan penahanan, ataupun penangguhan penahanan terhadap  Henry J Gunawan.  <br /> <br /> "Kami tidak gertak sambal, agar penegakan hukum dalam kasus ini benar-benar ditegakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya," tegasnya. <br /> <br /> Hal senada juga dilontarkan Nasirudin. SIP., MSi, selaku Ketua Komunitas Anti Korupsi (KAKU). Menurutnya, pihak Pengadilan jangan dijadikan ajang transaksi hukum.<br /> <br /> "Dimata hukum, si kaya dan si miskin itu sama dan perlu dicatat, Pengadilan itu tempat mencari keadilan, bukan tempat untuk bertransaksi, kalau salah ya disalahkan sesuai perbuatannya," ujar Nasirudin.<br /> <br /> Nasirudin mengaku, akan mengambil sikap tegas, terkait adanya desas desus,  Henry J Gunawan akan dilepas oleh PN Surabaya. <br /> <br /> "Jangan sampai kejadian yang sudah-sudah terjadi lagi, karena raport Pengadilan sudah merah dan  kalau itu terulang lagi, hukumnya wajib, Ketua Pengadilan dicopot dari jabatannya," pungkas Nasirudin. <br /> <br /> Nasirudin pun meminta Komisi Yudisial (KY), selaku lembaga pengawasan peradilan untuk memantau proses penanganan perkara kasus Henry J Gunawan. <br /> <br /> "Pemberitaan kan sudah santer, terlebih sudah ditahan Kejaksaan, tapi pengacaranya ngotot tetap minta penangguhan penahanan. KY harus memantaunya, apalagi Henry sendiri memiliki track record yang kurang bagus," pungkas Nasirudin. <br /> <br /> Untuk diketahui. Henry J Gunawan dijebloskan ke penjara oleh Kejari Surabaya, usai menjalani pelimpahan tahap II, pada Kamis, 10 Agustus 2017. <br /> <br /> Kasus yang menjerat Henry J Gunawan ini bermula, saat notaris Caroline mempunyai seorang klien, yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).  (Redaksi)

Pidana Kasus Henry J Gunawan Disorot Dua LSM

#Ancam Geruduk Pengadilan, Bila Keluarkan Penangguhan Penahanan# tersangka Henry J Gunawan (kanan) berita korupsi .co - Penanganan ka...

»

Kasus Perkara Di Dilmil III-12 Surabaya Menurun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSj6jzRGOglpYdh7z9lo2c-Z5TpRU-KQFGPSLaZEFsbztjRZW0QMGeix1rY0pycLmtBf1CZWu1hDhxsvG66QmrDlQdtk6zbGNgkElA7ucevLttfDslOVR2bhnF5OrWG3z2IS6PRqqSFtQ/s1600/.facebook_1492060037236.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="552" height="515" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSj6jzRGOglpYdh7z9lo2c-Z5TpRU-KQFGPSLaZEFsbztjRZW0QMGeix1rY0pycLmtBf1CZWu1hDhxsvG66QmrDlQdtk6zbGNgkElA7ucevLttfDslOVR2bhnF5OrWG3z2IS6PRqqSFtQ/s640/.facebook_1492060037236.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </span></b>Kasus perkara yang disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya semakin menurun dari tahun sebelumnya.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dalam kurun waktu 6 bulan atau semester I tahun ini, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 127 termasuk 5 sisa perkara tahun lalu.<br /> <br /> Dari 127 perkara tersebut, 92 perkara telah telah putus (Vonis) oleh Mahkamah Militer atau sama dengan Majelis Hakim bila di Pengadilan Negeri. Sehingga sisa perkara di semester I atau Januari hingga Juni 2017, sebanyak 35 perkara. <br /> <br /> Dari 35 sisa perkara tersebut, 10 kasus perkara Inabsensia, sedangkan 25 perkara sedang diproses atau disidangkan.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12, Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto. SH, melalui Katera (Kepala Panitra) Dilmil III-12 Surabaya, Kapten Dani Subroto, saat ditemui <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> di ruang kerjanya, pada Selasa, 15 Agustus 2017.<br /> <br /> "Tahun ini menurun dari tahun lalu. Dari Januari hingga Juni 2017, jumlah perkara sebanyak 122 perkara dan ada 5 sisa perkara tahun lalu. Yang sudah diputus 92 perkara, jadi sisanya 35 perkara. Sisanya 10, yang Dua dikembalikan karena tertangkap jadi harus diperiksa ulang. Yang Empat perkara sedang jalan, Tiga perkara Absensia dan 1 perkara hari ini putus ," ungkap Kapten Dani.<br /> <br /> Kapten Dani menjelaskan, dari sejumlah kasus (perkara) tersebut, perkara terbanyak adalah  kasus Disersi sebanyak 53 perkara dan 40 sudah di Vonis. Kasus Kedua Narkotika sebanyak 17mperkara dan 12 sudah divonis, lalu kasus asusila dan penganiayaan masing-masing sebanyak 9 perkara.<br /> <br /> “Perkara terbanyak adalah  kasus Disersi, 53 perkara dan 40 sudah di Vonis. Kasus Kedua, Narkotika sebanyak 17 perkara dan 12 sudah divonis, lalu kasus asusila dan penganiayaan masing-masing sebanyak 9 perkara. Untuk kasus asusila semuanya sudah divonis, kalau perkara penganiayaan sisa 3 perkara. Kasus ke 3 yaitu perkara KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) sebanyak 6, sedangkan kasus perkara mangkir dan penipuan, masing-masing 5 perkara,” ujar  Kapeten Dani.<br /> <br /> Kapten Dani menambhkan, Dilmil III-12 Surabaya, telah meluncurkan Webasite sebagai pelayanan Publik. Masyarakat dapat membuat laporan atau pengaduan, dengan cara mengirim pesan (SMS) ke dua nomor yang tercamrtum di Websaite.<br /> <br /> "Websaite Dilmil III-12 Surabaya adalah sebagai pelayanan Publik. Masyarakat adapat membuat pengaduan dengan mengirim SMS ke dua nomor yang tercantum," ujar Kapten Dani.  (Redaksi)</div>

Regional Kasus Perkara Di Dilmil III-12 Surabaya Menurun

berita korupsi .co – Kasus perkara yang disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya semakin menurun dari tahun sebelumnya....

»

Merasa Dirugikan, Malah Dituduh Melakukan Penipuan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5gsIesWbKOhnoue0I1A3DUdsSCk1oLGaURaDYGkj3mwHcZXvHXb2iTJ9eoJ70lRzP1CNFFik-uKl7DI67hIu_W3XzAgzwe-4sanGGAuzmHumy5NlU7X6N9AJeQWK82_ePGdJD0RsKWuk/s1600/IMG-20170815-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5gsIesWbKOhnoue0I1A3DUdsSCk1oLGaURaDYGkj3mwHcZXvHXb2iTJ9eoJ70lRzP1CNFFik-uKl7DI67hIu_W3XzAgzwe-4sanGGAuzmHumy5NlU7X6N9AJeQWK82_ePGdJD0RsKWuk/s640/IMG-20170815-WA0009.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Pada Senin, 14 Agustus 2017, Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soerya Persada Sakti (SPS), kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dalam kasus tindak pidana penipusan dan penggelepan<br /> <br /> Pria pengusaha yang bergerak dibidang Eksportir biji besi itu, dilaporkan telah melakukan penipuan dan penggelapan. Pada hal, Dia (Law Chandra Gunawan) justru merasa dirugikan oleh Idris Chandra dan Kasmin selaku partner bisnisnya, karena tidak menepati janji, sehingga menyebabkan kerugian beruntun, bahkan menghancurkan usahanya. <br /> <br /> Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Anna, digelar di Ruang Sidang Garuda 1, dengan agenda pemeriksaan saksi Idris Chandra dan Kasmin, yang dihadirkan oleh JPU Darwis, dari Kejari Surabaya. Persidangan ini sempat tertunda 2 kali, karena JPU tak “bisa” menghadirkan saksi pelapor dan kemudian kembali tertunda, karena orang tua dari Majelis Hakim Anna, meninggal dunia.<br /> <br /> Dari keterangan saksi dalam persidangan terungkap bahwa, yang bertanggung jawab dalam permasalahan kerjasama dengan Chandra Gunawan maupun Idris Chandra adalah Azis Wijaya. Namun justru tak tersentuh.<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, Idris Chandra mengatakan, kalau dirinya diperkenalkan “pengusaha besar” Azis Wijaya kepada Chandra Gunawan, dan tergiur untuk berinvestasi, setelah diperlihatkan Certificate Report of Sampling And Analisys, yang dikeluarkan oleh Sucofindo kepada PT. Jaya Abadi Lestari Steel, pada 27 Desember 2013 lalu.<br /> <br /> “Saya dikenalkan Azis. Ada diperlihatkan Certificate Report of Sampling And Analisys, yang dikeluarkan oleh Sucofindo kepada PT. Jaya Abadi Lestari Steel, pada 27 Desember 2013,” ujar saksi.<br /> <br /> Selain itu, kepada Majelis Hakim, Idris mengaku, dijanjikan keuntungan 20 persen dalam waktu 2 bulan oleh Chandra Gunawan. Faktanya, lebih dari 2 bulan, Idris masih tetap mentransfer terus hingga 10 Maret 2014. <br /> <br /> Atas pengakuan saksi, Majelis Hakim menanyakkan keberadaan Azis Gunawan kepada JPU. Dengan “enteng”, JPU Darwis mengatakan kalau Azis DPO. <br /> <br /> Sementara, dalam dakwaan JPU, Idris Chandra telah mentransfer sejumlah uang, sebelum adanya Certificate 27 Desember 2013 itu, yaitu sejak 2 September  sampai dengan 16 Desember 2013, sebanyak 10 kali dengan sejumlah total sebesar Rp 6.950.000.000.<br /> <br /> Setelah mendengarkan keterangan saksi Idris Chandra, kemudian saksi kedua yakni, Kasmin. Kepada Majelis Hakim, Kasmin menjelaskan bahwa, dia sangat kenal dengan Idris Chandra. Menurutnya, Idris Chandra menceritakan, saat dirinya mentransfer uang  sejumlah Rp.30.000.000.- dan Rp. 160.000.000 pada Juli 2016 kepada Chandra Gunawan. <br /> <br /> Selain itu, Kasmin juga mengaku, sama sekali tidak menanyakkan atau diberi tahu oleh Idris Chandra bahwa, Chandra Gunawan tidak pernah menepati janji atau menipu. <br /> <br /> Anehnya, dalam bukti transfernya diberi keterangan, “titipan dari Idris Chandra”. Namun diakui, sebagai uangnya  sediri, bukan uang Idris Chandra. Kasmin juga mengaku bahwa dia dijanjikan. <br /> <br /> Untuk diketahui. Penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Surabaya terhadap Law Chandra Gunawan di Praperadilkan di PN Surabaya. Dari fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Chandra Gunawan melalui Kuasa Hukumnya.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Pebruari 207, Hakim tunggal Ferdinandus yang mengadili perkara praperadilan tersebut menyatakan bahwa, penyidikan berdasarkan Sprindik tanggal 7 Desember 2016 dan 16 Desember 2016 dinyatakan tidak sah.  <br /> <br /> Tak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam putusannya bahwa, penangkapan tersangka berdasarkan Sprin-Kap tanggal 19 Januari 2017 dan penahanan tanggal  20 Januari 2017, dinyatakan tidak sah.<br /> <br /> “Memerintahkan kepada termohon praperadilan (penyidik Polrestabes Surabaya) untuk membebaskan Law Chandra Gunawan. Membebankan biaya perkara kepada termohon,” ucap Majelis Hakim saat itu. <br /> <br /> Tak terima atas putusan Majelis Hakim yang menyatakan, penetapan dan penahanan tersangka tidak sah, dalam sidang perkara praperadilan, penyidik Polrestabes Surabaya pun kembali membuka kasus in dengan mengeluarkan Siprindik baru dalam perkara yang sama, dan kemudian dinyatakan sempurna (P21) oleh JPU Kejari Surabaya.<br /> <br /> Perkara ini menurut beberapa pihak, merupakan “transaksi bisnis” dan hubungan keperdataan ini dipaksakan ke ranah hukum pidana. <br /> <br /> Alasannya, bahwa Idris Chandra tidak melaporkan Azis Wijaya, melainkan memperkarakan Chandra Gunawan, dengan “menggiring transaksi bisnis” dan hubungan keperdataan keranah pidana.  Proses penyelidikan/penyidikan hinggapersidangan, saksi kunci yang sangat penting dalam permasalahan ini adalah, Azis Wijaya, tidak pernah sekalipun dihadirkan untuk dimintai keterangan ataupun kesaksiannya, karena JPU beralasan, Azis Wijaya dinyatakan DPO.<br /> <br /> Permasalahan ini bermula dari adanya kesepakatan kerja sama, antara Chandra Gunawan dengan Azis Wijaya selaku pengusaha alat berat yang beralamat di daerah Tanjung Perak, Surabaya, untuk melakukan ekspor biji besi ke China. <br /> <br /> Dari kesepakatan itu, kemudian Chandra Gunawan menyediakan bahan mentah berupa biji besi di  Batu Licin Kalimantan Selatan, untuk diekspor ke China. Sementara Azis Wijaya, menyediakan alat berat serta biaya ekspor, operasional, pengangkutan dan lain-lain, dengan biaya sebesar Rp17.000.000.000.<br /> <br /> Dalam perjalanannya, ternyata alat-alat berat milik Azis Wijaya, yang digunakan untuk produksi di stockpile biji besi di Batu Licin, ditarik oleh leasing. <br /> <br /> Selain itu, Azis juga tidak memenuhi janji investasinya, yang seharusnya sesuai komitmen sebesar Rp17.000.000.000. Kenyataannya, hanya mengirimkan biaya operasional yang totalnya sebesar  Rp8.300.000.000, dengan cara menyicil selama 6 bulan lebih, sejak 2 September hingga 16 Desember 2013 secara bertahap sebanyak 10 kali yang jumlahnya sebesar Rp 6.950.000.000. <br /> <br /> Pada tanggal 25 Februari sampai dengan 10 Maret 2014, transfer dana dilanjutkan lagi bertahap sebanyak 4 kali, dengan jumlah sebesar Rp 1.350.000.000. Menurut Chandara Gunawan,  keadaan itulah yang menyebabkannya menagalami kerugian, karena mengeluarkan biaya operasional sekitar  Rp16.600.000.000.  (Redaksi)</div>

Pidana Merasa Dirugikan, Malah Dituduh Melakukan Penipuan

berita korupsi .co – Pada Senin, 14 Agustus 2017, Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soerya Persada Sakti (SPS), kembali menjalani...

»