BERITAKORUPSI.CO: Regional

Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kall

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC-ujkApst5RXeuOzRLzY-_kLgiSeNU61rqhKzm5BHZnQZ8sDNGw2-kApdefnbnV6MuUER7vP2nizLVczDL8DCoovpc56fDDfI48D5MjOpTPZOT7MZ6q72zvZmtdUvMXQua5Y7kP8vy4/s1600/photo_2019-07-17_15-14-06.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC-ujkApst5RXeuOzRLzY-_kLgiSeNU61rqhKzm5BHZnQZ8sDNGw2-kApdefnbnV6MuUER7vP2nizLVczDL8DCoovpc56fDDfI48D5MjOpTPZOT7MZ6q72zvZmtdUvMXQua5Y7kP8vy4/s640/photo_2019-07-17_15-14-06.jpg" width="640" /></a></div>
Catatan ICW Atas Capaian Agenda Prioritas dalam NAWACITA 
 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Dalam beberapa bulan mendatang, Jokowi akan mengakhiri kepemimpinannya Jilid I yang sudah dilalui bersama Jusuf Kalla. 
 
Selama hampir 5 (lima) tahun menjabat, tentu banyak sekali dinamika pemerintahan yang terjadi. Ada banyak capaian maupun program kerja pemerintahan yang belum tuntas untuk diselesaikan. Menjelang pemerintahan berakhir, sudah semestinya Presiden Jokowi melakukan refleksi kerja atas capaian maupun target kerja yang belum tercapai. Hal ini menjadi baseline untuk menentukan percepatan di sektor-sektor tertentu dan tentunya juga akan mempengaruhi desain penyusunan kabinet. 
 
Evaluasi pemerintahan tentunya penting dilakukan tidak hanya oleh kepala pemerintahan (baca: Presiden). Akan tetapi juga dapat dilakukan secara objektif dan terukur oleh elemen masyarakat sipil. Dalam hal ini, Indonesia Corruption Watch mengambil peran untuk menilai refleksi kinerja pemerintahan selama satu periode yang sudah dilakukan. 
 
Refleksi pemerintahan dan kabinet kerja pada sesi ini difokuskan kepada sektor HUKUM dan POLITIK. Adapun acuan penilaian dengan cara membuka ulang 9 (Sembilan) agenda prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Agenda proritas tersebut dipisah ulang terhadap sektor yang relevan dengan isu hukum dan politik. 
 
Berikut ini 17 Catatan ICW atas realisasi Nawacita dan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. 
 
Poin I NAWACITA. “… Serta kami menjamin rasa aman warga negara dengan membangun POLRI yang professional dan dipercaya masyarakat.” 
 
Catatan: 
1. Agenda reformasi Polri masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Hal ini terlihat  
   dari beberapa catatan, di antaranya: 
 
a. Tingkat kepatuhan dalam pelaporan LHKPN masih rendah. Apabila merujuk pada situs daring elhkpn.kpk.go.id selama tahun 2017-2018, ada sebanyak 29.526 anggota Kepolisian yang wajib melaporkan LHKPN. Akan tetapi dari jumlah tersebut masih terdapat 12.779 orang atau sekitar 43 persen anggota Polri yang LHKPN-nya tidak ditemukan dalam situs daring yang dimiliki oleh KPK. 
 
b. Integrasi dan transparansi data penanganan kasus korupsi secara bertingkat (Mabes - Polda dan Polres) belum terbuka.  
 
c. Penanganan perkara-perkara pidana masih berpotensi membuka ruang terjadinya praktik suap (misalnya melalui pemberian SP3). 
 
d. Pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas masih terbatas karena kewenangan yang lemah. 
 
e. Sistem meritokrasi jabatan-jabatan strategis di lingkungan Polri masih menyisakan sejumlah persoalan. Misalkan Promosi seorang Perwira tinggi yang pernah terseret persoalan hukum dipromosikan menjadi seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Hal ini menyisakan pertanyaan terkait ukuran kompetensi dan penilaian kinerja dalam promosi jabatan tersebut. 
 
2. Pembatalan pembentukan Densus Antikorupsi oleh Presiden merupakan sesuatu yang layak untuk diapresiasi. Sebab dalam perkembangannya, wacana pembentukan Densus diduga untuk menggantikan peran KPK. 
 
3. Kasus penyerangan Novel dan pimpinan KPK, penganiayaan terhadap aktivis anti korupsi dan jurnalis yang tidak kunjung tuntas dan menunjukkan kemajuannya hingga saat ini menjadi pekerjaan rumah yang menguji komitmen dan independensi kepolisian. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNI3z0xcP6gn8z3zhQd86dw7HpxgJ28FyfnM_VwWh74kYBUyNnsGUZUwN7cR4VQNn6tk2eHpuWHMZa2DFAEdYvGgHPqF9MXnzDIrloUfMDjd4UhpX73nYcZyUVgjm-vMo3hVcNQ2SyqR4/s1600/photo_2019-07-17_15-14-54.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNI3z0xcP6gn8z3zhQd86dw7HpxgJ28FyfnM_VwWh74kYBUyNnsGUZUwN7cR4VQNn6tk2eHpuWHMZa2DFAEdYvGgHPqF9MXnzDIrloUfMDjd4UhpX73nYcZyUVgjm-vMo3hVcNQ2SyqR4/s640/photo_2019-07-17_15-14-54.jpg" width="640" /></a></div>
Poin II NAWACITA. “…Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kami memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.” Catatan: 
4. Sejauh ini tidak ada agenda konkret reformasi kepartaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Nawacita. Misal, tidak ada inisiatif pemerintah untuk mengusulkan revisi perubahan Undang-Undang Partai Politik untuk memperbaiki tata kelola Partai Politik menuju arah modern, transparan, dan akuntabel. Tindakan konkret Pemerintah hanya sebatas meningkatkan alokasi APBN untuk partai politik menjadi sebesar Rp 1.000 per suara. 
 
5. Tata kelola kepemiluan diatur dalam kodifikasi UU Pemilu (UU No 7/2017). UU ini tidak efektif menjawab persoalan korupsi pemilu seperti candidacy buying, vote buying, money politics, dan masalah pendanaan kampanye. UU ini justru mempertahankan oligarki partai politik salah satunya dengan mempertahankan presidential threshold meski Pemilu Presiden dan DPR/D diadakan secara serentak. 
 
6. Pemerintah tidak berperan maksimal dalam membenahi lembaga perwakilan. Tindakan paling fatal adalah Presiden mengaku kecolongan dalam pembahasan UU MD3 sehingga menghasilkan pasal-pasal yang bermasalah. Semisal pasal yang mengatur persetujuan tertulis Presiden dan pertimbangan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum. Padahal pasal ini sebelumnya sudah dibatalkan oleh MK. 
 
Poin IV NAWACITA “…Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya” Catatan: 
7. Secara umum agenda reformasi hukum tidak mempunyai arah yang jelas. Pemerintah terkesan hanya terfokus pada reformasi sektor perekonomian. Akibatnya isu hukum hanya dijadikan anak tiri untuk menunjang agenda-agenda di sektor ekonomi. 
 
8. Penunjukan pimpinan lembaga penegak hukum oleh Presiden masih kental dengan aroma politik akomodasi dan bagi-bagi kekuasaan. 
 
9. Sistem pengelolaan serta pengawasan di lembaga pemasyarakatan belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari kasus yang melibatkan oknum Lapas seperti praktik pungli, jual beli fasilitas, plesiran, bahkan hingga suap. 
 
10. Penunjukkan Menteri Hukum dan HAM dari unsur partai politik rawan disusupi kepentingan partai politik tertentu. Misalnya pada isu revisi UU KPK dan upaya pencabutan PP 99/2012 terkait pemberian remisi. 
 
11. Tidak tercapainya agenda nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai. 
 
12. Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan di sektor hukum antara lain Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemilik manfaat (beneficial ownership) dan PP 43 Tahun 2018 yang memberikan apresiasi kepada pelapor kasus korupsi. 
 
“ Kami akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya; 
Catatan: 
 
13.  Pemberantasan korupsi dalam sudut pandang Presiden Jokowi masih disederhanakan pada urusan pungli yang menjadi penghambat urusan perizinan dan bisnis. Sementara persoalan korupsi yang lebih makro dan kompleks seperti mafia hukum, mafia sektor sumber daya alam dan korupsi anggaran, dll, masih belum menjadi fokus utama. 
 
 “Pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan Peradilan; Catatan: 
14.  Presiden sebagai kepala negara belum tampak berperan untuk mendorong perbaikan pada sektor peradilan agar dapat berjalan dengan maksimal. Bahkan selama 5 (lima) tahun menjabat, Presiden sangat jarang sekali berbicara tentang mafia dan korupsi di lingkungan peradilan. 
 
15. Tidak ada arahan untuk penegak hukum bersih bersih peradilan. Seolah ini peran KPK semata. 
 
“…pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang” Catatan: 
16. Salah satu pencapaian positif di sektor perbankan pada Era Jokowi adalah ditandatanganinya kesepakatan hubungan timbal balik pidana antara Swiss dengan Indonesia berkaitan dengan aset pelaku kejahatan di luar negeri. 
 
17. Tidak tercapainya agenda nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik Hukum Pidana dan Pembantasan Transaksi Tunai. Padahal semua aturan tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional. 
 
KESIMPULAN dan REKOMENDASI 
 
Pemerintahan Jilid Pertama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk merealisasikan Nawacita di sektor hukum dan politik. Ada harapan besar agar pekerjaan rumah yang belum tuntas tersebut bisa dilanjutkan pada kepemimpinan kedua 2019 hingga 2024, sehingga program Nawacita menjadi agenda berkelanjutan. Namun disayangkan, pidato visi Indonesia yang disampaikan di Sentul (14/7/2019) lalu tidak menyinggung keberlanjutan Nawacita pada sektor hukum dan politik. Sehingga ada kesan Jokowi ingin meninggalkan agenda Nawacita di Bidang Hukum dan Politik yang belum ia tuntaskan. 
 
Kesimpulan. 
1. Agenda refomasi hukum dan pemberantasan korupsi belum prioritas Jokowi pada pemerintahan Jilid I. Grand Design pembenahan dua sektor tersebut juga belum terlihat. Presiden masih terfokus pada sektor ekonomi yang sesungguhnya terhambat karena persoalan hukum yang tidak pasti dan maraknya korupsi. 
 
2. Pengisian jabatan masih menjalankan politik akomodasi. Pada awal pemerintahan cukup baik karena bersinergi dengan lembaga lain untuk melihat rekam jejak kandidat pejabat publik. Namun belakangan metode tersebut seolah ditinggalkan. 
 
3. Terdapat sejumlah peraturan yang bersinergi dengan pemberantasan korupsi seperti Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemilik manfaat (beneficial ownership) dan PP 43 Tahun 2018 yang memberikan apresiasi kepada pelapor kasus korupsi dan MLA dengan Swiss. Namum sejumlah pengaturan UU seperti RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai masih menggantung. 
 
Rekomendasi 
1. Presiden perlu menyusun dan mengawal lansung program pemerintah di sektor hukum dan politik. Khususnya agenda reformasi sektor penegakan hukum dan tata kelola partai politik yang sudah mendesak untuk dilakukan. 
 
2. Presiden harus selektif dalam pengisian jabatan menteri di sektor hukum dan Politik seperti Menkopolhukan, Menkumham, MenpanRB, Kapolri dan Jaksa Agung. Jabatan tersebut harus diisi oleh professional berintegritas, tidak memiliki persoalan hukum masa lalu dan tidak sedang membawa agenda partai politik tertentu. 
 
3. Politik legislasi nasional harus diarahkan kepada upaya memperkuat pemberantasan korupsi secara luas dan kelembagaan KPK secara khusus. (*) 
 
Indonesia Corruption Watch, 17 Juli 2019

News Pemerintahan Pendidikan Regional Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kall

Catatan ICW Atas Capaian Agenda Prioritas dalam NAWACITA Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Wi...

Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jawa Timur Cab. Jombang

11.55 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhkV9BW3wQburW6zF1W2TXjHjvm-YnDUS19r9RvBOKHY0_K7RJBR0bL_5OdVX073h51MaXEw5_lXOv4155cg3Y0Brp-tomVjWnQfWeOh151OMgBy4vCqGTn_yMIo2xooqvHBxgafB0A4o/s1600/IMG-20190621-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhkV9BW3wQburW6zF1W2TXjHjvm-YnDUS19r9RvBOKHY0_K7RJBR0bL_5OdVX073h51MaXEw5_lXOv4155cg3Y0Brp-tomVjWnQfWeOh151OMgBy4vCqGTn_yMIo2xooqvHBxgafB0A4o/s640/IMG-20190621-WA0001.jpg" width="640" /></a></div>
“Kajian Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang dan Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya” 
 
 
beritakorupsi.co -  Pengakan Hukum dalam kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Khususnya di Jawa Timur sepertinya masih dinilai kurang menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat, yang terkesan karena tidak menyentuh aktor intlektualnya atau pelaku utamanya. Hal ini menjadi salah satu perhatian dari Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum (CACCP) Fakultas Hukum Universitas Airlannga (Uanir) Surabaya yang secara rutin melakukan eksaminasi putusan tindak pidana korupsi di Jawa Timur. Salah satu kasusnya dalam perkara KUR (Kredit Usaha Rakyat) Fiktif yang melibatkan Bank Jawa Timur Cab. Jombang pada 2010 – 2012 yang telah menyeret 12 orang, terdiri atas Kepala Cabang, Penyelia dan 9 pegawai bagian analisis serta satu dari pihak swasta selaku Ketua Koperasi dengan dengan kerugian negara sebesar Rp19.388.065.069,09 sen. Kasus yang bermula dari 55 sampel Debitur yang mengajukan KUR antara Rp250 juta hingga 500 juta rupiah dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha, utamanya di bidang perkebunan tebu atau usaha sampingan lainnya dengan melampirkan surat keterangan usaha dari Kepala Desa (Kades). Namun usaha dari 55 Debittur  itu ternyata hanya fiktif, yang akibatnya menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara puluhan miliyaran, dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Akhirnya pada tahun 2016, kasus tersebut pertama kali disidangkan yang menjerat sejumlah tersangka, diantaranya Bambang Waluyo selaku Kepala Bank Jatim cabang Jombang dan 10 orang pegawai Bank Jatim yang terdiri dari 1 orang penyelia serta 9 analisis di mana satu orang dari 9 tersangka ini aternyata berstatus honorer yang baru bekerja 1 (satu) tahun. Tidak hanya itu. Dalam perkara ini juga ternyata melibatkan sejumlah politikus dari salah satu partai politik di Jombang yang bekerja sama dengan Kepala Bank Jatim yang merupakan Ultimate Debitor. Sesuai putusan pengadilan Tipikor, para terdakwa mendapatkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp600.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan amar dalam pengadilan tinggi menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sesuai dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda Rp600.000.000 rupiah. Selain menjerat dari Kepala Cabang dan Pegawai Bank Jatim, juga menjerat Penyelia Operasional Kredit yang tidak melakukan survey lapangan kepada Debitur. Ditemukan bahwa Debitur tidak tahu menahu adanya pinjaman atas nama mereka karena hanya dimintai KTP dan KK sebagai prasyarat untuk pengajuan KUR agar dapat dicairkan oleh terdakwa selaku penyelia pemasaran dan kredit. Ditemukan fakta, bahwa 55 debitur tersebut tidak menerima pencairan dana, namun dinikmati oleh Ultimate Debitor. Dari hasil tersebut, pihak debitur ultimate antara lain Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih (selaku debitur ultimate) yang penuntutannya dilakukan secara terpisah didakwa dengan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Berdasarkan dua kasus tersebut, CACCP FH UNAIR melaksanakan Eksaminasi Publik pada bulan Agustus 2018, untuk menganalisa putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tim yang terdiri dari : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M dari Pusat Kajian Anti Korupsi Jawa Timur, dihadiri pula oleh perwakilan BPKP Jawa Timur, Akademisi FH Unitomo, Akademisi FH Universitas Trunojoyo, FH Ubaya, Aktivis Justice For Attik, Malang Corruption Watch, LBH Surabaya, Perwakilan Penghubung Komisi Yudisial, HRLS FH UNAIR, Fitra Jatim, Asosiasi Kredit Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Komisi Pemberanttasan Korupsi. Pada Focus Grup Discussion, hasil eksaminasi publik tersebut dihasilkan beberapa fakta menarik yakni, para ultimate debitur belum ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu terjadi disparitas pidana yakni peran masing – masing terdakwa dalam perkara kurang jelas, padahal aktor intelektual dari perkara tersebut adalah Kepala Cabang Bank Jatim, sementara untuk pelaku – pelaku teknis diberikan hukuman yang berat dan kurang jelasnya peran masing – masing terdakwa, misalnya menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain. Sebab berkas perkara dicampur menjadi satu. Kedua putusan yang telah dilakukan eksaminasi tidak menyentuh kepada keadilan masyarakat. Putusan hanya kepada pelaku – pelaku teknis, tidak kepada aktor  intelektual. Harusnya aktor aktor segera dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam putusan yang telah dilakukan eksaminasi, peran masing- masing terdakwa tidak menjelaskan posisinya, bahkan tidak ada yang menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain, karena didalam putusan tersebut di campur menjadi satu. Oleh karena itu, Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum (CACCP) FH UNAIR mengadakan diseminasi publik pada 20 Juni 2019 di Gedung C, Lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya berkaitan dengan eksaminasi putusan perkara KUR Fiktif di Jombang. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi putusan pengadilan tindak pidana korupsi, agar lebih berpihak kepada masyarakat. Selain itu, juga bertujuan untuk menyampaikan kepada publik berkaitan dengan putusan kasus korupsi yang ada di Jawa Timur. Penyampaian pertama disampaikan oleh Iqbal Felisiano (Akademisi Dosen Pidana Fakultas Hukum Unair) menjelaskan tentang kronologi kasus KUR Fiktif Bank Jatim cabang Jombang. (Kronologis terlampir). Fakta yang menarik dari hasil temuan tersebut juga terkait perkara yang tidak dijadikan satu agenda sidang dan telah dilakukan splitshing (pemisahan berkas agenda sidang pada terdakwa). Sehingga menyebabkan disparitas tuntutan pada terdakwa tanpa menjabarkan peran yang jelas dalam dakwaan penuntut umum. Misalnya aktor intelektual adalah kepala cabang Bank Jatim cab. Jombang dengan 9 bahwannya. Kesimpulan pada kasus tersebut adalah yakni; 1. Perkara KUR Fiktif terdapat beberapa hal yang kurang tepat, mengingat peran masing – masing terdakwa tidak menjelaskan posisinya, bahkan tidak ada yang menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain di dalam putusan tersebut. Berdasarkan hasil eksaminasi, aktor intelekual adalah kepala cabang Bank Jatim Cabang Jombang, sementara 9 pegawai lainnya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala cabang. Hasil Eksaminasi tidak menyentuh keadilan kepada masyarakat. Pelaku debitur ultimate yang belum diproses, mengingat peran serta pelaku lain yang cukup siginfikan. Bukan hanya kepada pelaku lapangan saja, yang harusnya mengembangkan ke pelaku debitur ultimate lainnya. Berikutnya adalah pemaparan Taufik Rahman (Akademisi Dosen Pidana Fakultas Hukum UNAIR) yang menjelaskan tentang kejanggalan vonis korupsi yang berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, terutama berkaitan dengan tuntutan dan vonis minimal yakni 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Sementara pasal 3 yakni dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal20 tahun. Padahal berkaitan 9 orang pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara KUR yang merupakan pegawai bank Jatim, tidak memenuhi kualifikasi pasal 3, namun dilemanya adalah mereka hanya sebagai pelaku lapangan saja, bukan pelaku intelektual. Hingga saat ini, diskusi mengenai pelaku intelektual tidak dapat dikenakan, sebab belum ada pasal yang mengatur tentang Trading Influence (perdagangan pengaruh). (Jentar. S)

News Pendidikan Regional Tipikor Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jawa Timur Cab. Jombang

“Kajian Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang dan Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya” berita korupsi .co - Pengaka...

Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

23.10 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxckVfREIeU_ihaUJily9tUqvmf9-zYforTS_WR0gdjx3JXNr3UKNgFqZ-J9barFCyAmRoVxvJdFYae9uWvoXgIIKYHteFpo1jGbRlXmMQ8cxE4Tl9grMFPjCoy2ga159zSAyimbYSz3Q/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxckVfREIeU_ihaUJily9tUqvmf9-zYforTS_WR0gdjx3JXNr3UKNgFqZ-J9barFCyAmRoVxvJdFYae9uWvoXgIIKYHteFpo1jGbRlXmMQ8cxE4Tl9grMFPjCoy2ga159zSAyimbYSz3Q/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan  korupsi. Berdasarkan surat edaran  dari  Panitia  Seleksi  Calon  Pimpinan  KPK,  maka  hari  ini pendaftaran calon Pimpinan KPK untuk masa bakti 2019-   2023 resmi dibuka. 
 
Tentu seluruh masyarakat berharap akan hadirnya figur-figur terbaik serta  berintegritas  untuk  memimpin lembaga anti rasuah ke depan. Berkaca pada era kepemimpinan saat ini, Agus  Rahardjo cs,  sebenarnya  banyak  catatan  kritis  yang  seharusnya  dapat dijadikan  pembelajaran serta evaluasi untuk KPK mendatang. 
 
Diantaranya belum mempunyai visi asset recovery, pengelolaan manajemen internal yang buruk, terhadap penegakan etik, keterbukaan informasi pada masyarakat, dan masih banyaknya tunggakan perkara yang belum terselesaikan. 
 
Berangkat dari catatan di atas, maka  Koalisi  Masyarakat  Sipil Anti  Korupsi  mencoba  memetakan kriteria ideal yang  harusnya dimiliki  oleh  para  pendaftar  calon  Pimpinan  KPK. Setidaknya ada 9 (sembilan) poin, diantaranya ; 
 
Pertama, mempunyai visi terkait dengan pencegahan danpemberantasan korupsi. Sejatinya dalam memahami pemberantasan  korupsi  tidak  hanya  terbatas  pada  pemidanaan penjara saja, akan tetapi ke depan Pimpinan KPK harus juga berfokus  pada  isu  pemulihan  kerugian negara.  Selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU KPK,  bahwa  isu pencegahan  serta koordinasi dan supervisi pada instansi terkait,  tentu  harus  dipahami secara  menyeluruh  bagi Pimpinan KPK kedepan. Misalnya untuk isu pencegahan semestinya bisa lebih diarahkan  pada pembangunan holistik budaya anti korupsi agar tidak hanya kegiatan-kegiatan yang  sulit  dipastikan keberlanjutannya. 
 
Hal lain lagi terkait dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 yang mengatur  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. KPK diharapkan  bisa memaksimalkan mandat yang telah diberikan melalui tim ini dengan melakukan intervensi terhadap  pelaksanaan  aksi dan menghilangkan pola pelaporan  yang selama ini  cenderung prosedural  menjadi pelaporan  yang substansial. Oleh karena itu, penting bagi pansel mengutamakan calon  komisioner  yang  mengenal dan memahami instrumen terkait Tim Nasional Pencegahan Korupsi. 
 
Kedua, memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi. Salah satu aspek  yang dominan  diperhatikan publik sebagai tolak ukur penilaian  KPK adalah bidang penindakan.  Maka dari itu Pimpinan KPK ke depan mesti memahami lebih dalam terkait dengan hukum agar langkah-langkah yang diambil menjadi tepat guna  dalam rangka  keberlanjutan  penanganan perkara korupsi. Ini juga untuk mempercepat  penyelesaian berbagai tunggakan  perkara di  lembaga anti rasuah itu. 
 
Selain itu, penanganan kasus juga diharapkan konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa masih terdapat inkonsistensi pada putusan kasus-kasus korupsi. Konsistensi menjadi penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum yang kerap kali  hanya  dilihat  pada  proses awal  penanganan kasus saja. Oleh karena itu, KPK tidak hanya  harus kuat dalams trategi penanganan kasusnya, tetapi juga harus dapat mensistematisasi kinerja penuntutannya guna menutup celah hukum yang dapat digunakan para koruptor  agar lepas  dari jerat hukuman yang setimpal. 
 
Ketiga, memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia.  Seperti  yang telah diketahui oleh publik bahwa lembaga KPK  kerap kali bersifat dinamis.  Tak  jarang konflik di internal KPK terjadi, maka dari itu Pimpinan  KPK mendatang  mesti mempunyai pengetahuan serta kemampuan untuk memastikan internal  lembaga anti  korupsi tersebut solid serta terlepas dari kepentingan apapun. 
 
Keempat, tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. Tentu masyarakat  tidak berharap Pimpinan KPK kedepan justru memanfaatkan situasi tertentu untuk kepentingan individu semata. Karena bagaimanapun menjadi sesuatu yang penting untuk tetap menjaga nilai objektivitas untuk para komisioner KPK mendatang. 
 
Kelima, terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu. Poin ini harus dijadikan catatan penting, karena bagaimanapun  jika komisioner KPK  mendatang  berasal  dari warna partai tertentu, dikhawatirkan meruntuhkan nilai independensi dari lembaga  anti  rasuah itu. Lagipun isu penegakan hukum tidak mungkin akan berjalan  dengan baik  jika dicampuradukkan dengan isu politik. 
 
Keenam, memiliki kemampuan komunikasi publik dan antar lembaga yang baik.  Berangkat dari catatan atas evaluasi Pimpinan KPK saat ini,   masih banyak  ditemukan  berbagai pernyataan yang justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.  
 
Selain itu, kemampuan komunikasi antar lembaga juga mesti  dimiliki oleh  Pimpinan  KPK  mendatang.  Hal lain lagi mesti diingat, bahwa  kehadiran  KPK pada  dasarnya juga dimandatkan agar menjadi trigger mechanism bagi penegakhukum yang lain.  Maka  kemampuan untuk saling bersinergi antar penegak  hukum menjadi salah  satu yang  utama  harus dimiliki oleh Pimpinan KPK. 
 
Kepercayaan dan dukungan publik merupakan salah satu elemen penting yang menjadi  pendukung kinerja KPK. Publik tentunya mengapresiasi KPK yang terbuka dan partisipatif.  Beberapa penghargaan juga telah diterima KPK dalam hal keterbukaan informasi. 
 
Hal tersebut perlu dipertahankan dengan memastikan Komisioner KPK terpilih harus memiliki  komitmen yang tegas dalam hal keterbukaan  informasi dan  membuka luas  partisipasi publik  dalam kerja-kerja anti korupsi. 
 
Ketujuh, tidak pernah terkena sanksi hukum maupun etik pada masa lalu.  Poin ini  menjadi  mutlak harus dipenuhi oleh para Pimpinan KPK mendatang, karena bagaimanapun persoalan etikserta terkena sanksi hukum akan menurunkan kredibilitas lembaga anti rasuah itu. Selain itu  akan menjadi beban tersendiri bagi Pimpinan KPK ketika menjalankan tugas. 
 
Kedelapan, memiliki keberanian untuk menolak segala upaya pelemahan institusi KPK.  Hampir  setiap tahun KPK selalu didera dengan isu-isu pelemahan KPK, mulai dari revisi UU KPK,  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  bahkan tindakan kriminalisasi  beberapa  pegawai maupun PimpinanKPK. 
 
Maka dari itu, menjadi wajar jika publik meminta komitmen yang tegas  dari  Pimpinan  KPK  mendatang untuk dapat menolak  segala macam jenis tindakan  yang  akan melemahkan  institusi pemberantasan korupsi.  
 
Kesembilan, mempunyai profil dan karakter sesuai dengan nilai dasar  dan  pedoman  perilaku KPK. Hal ini diatur secara spesifik dalam Peraturan KPK No 07 Tahun 2013  tentang  Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.  Dalam  aturan ini tertera berbagai nilai yang semestinya dimiliki  oleh Pimpinan KPK,  misalnya :  integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. 
 
Narasi diatas harus menjadi pegangan bagi tiap-tiap orang yang ingin mendaftar  sebagai  Pimpinan KPK. Selain itu, keseluruhan kriteria tersebut dapat  juga dijadikan  pegangan  bagi  Panitia Seleksi agar dapat lebih memetakan figur-figur terbaik yang nantinya  akan diberikan kepada Presiden. (*) 
 
 
Jakarta, 17 Juni 2019 
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi 
1. Indonesia Corruption Watch (ICW) 
2. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) 
3. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 
4. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
6. Transparency International Indonesia (TII) 
7. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) 
8. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

News Opini Pendidikan Regional Tipikor Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan korupsi. Ber...

Peraturan Lelang Gula Bermasalah

15.59 beritakorupsi 1

ICW : KPK Harus Serius Telusuri Keterlibatan Menteri   
            Enggartiasto 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv-Eo5mXO54DjDj1BSbIYv25UTRo9m5nYcXWVzsPMHEBN4fSk8qJOEj2fsMcCK0YbGGZXEnaH1X3JrydEKoiXCEWMKJF90CBXM6Zy95rUTHzC8M0moQzcuM9N8XAM8erXUQS70OiLR3Eg/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="678" data-original-width="975" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv-Eo5mXO54DjDj1BSbIYv25UTRo9m5nYcXWVzsPMHEBN4fSk8qJOEj2fsMcCK0YbGGZXEnaH1X3JrydEKoiXCEWMKJF90CBXM6Zy95rUTHzC8M0moQzcuM9N8XAM8erXUQS70OiLR3Eg/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah permasalahan dan indikasi Tindak Pidana Korupsi dalam kebijakan gula kristal rafinasi, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 16/M-DAG/Per/3/2017. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendalami keterlibatan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita terkait kebijakan tersebut. Permendag No 16/M-DAG/Per/3/2017 mengatur penjualan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas. Dalam penggeledahan di ruang kerja Enggar, sejumlah dokumen terkait Permendag no 16/M-DAG/Per/3/2017 disita. Penggeledahan ruang kerja Enggar, merupakan respon KPK atas keterangan politisi Golkar, Bowo Sidik, yang terkena operasi tangkap tangan pada akhir Maret lalu. Dalam keterangannya kepada penyidik, ia mengatakan bahwa Enggar memberikan uang senilai Rp2 miliar. Bowo menyebut, uang diterima dari Enggar guna mengamankan Permendag No 16/M-DAG/Per/3/2017. Bowo saat itu adalah anggota Komisi IV DPR RI. Permintaan Enggar tidak terlepas dari penolakan yang kencang para anggota dewan dalam rapat dengar pendapat mengenai kebijakan tersebut. Hal iini disampaikan ICW melali siaran Persnya di Jakarta, pada Rabu,1 Mei 2019 yang dikeirimkan ke email wartawan media ini, Rabu, 1 Mei 2019 Dalam siaran Persnya dijelaskan, sejak awal dikeluarkan Permendag no 16/M-DAG/Per/3/2017, memang bermasalah dan memunculkan sejumlah polemik. Kebijakan itu ditunda-tunda berkali-kali hingga dilakukan tiga kali revisi. Kendati terdapat berbagai penolakan, pasar lelang dipaksakan digelar pada 15 Januari 2018. Namun pada bulan Maret 2018, KPK merekomendasikan agar proses lelang dihentikan. Pasca rekomendasi KPK, pasar lelang kemudian dihentikan hingga saat ini. Pada Juni 2018 Ombudsman RI juga menyatakan ada dugaan maldministrasi karena kebijakan ini dikeluarkan tanpa berpayung pada peraturan Presiden. Dalam kajian yang ICW lakukan, paling tidak terdapat tiga masalah besar dalam kebijakan tersebut, yaitu penunjukkan penyelenggara lelang yang tidak sesuai aturan, potensi hilangnya penerimaan negara, dan bertentangan dengan regulasi lainnya. Rinciannya adalah sebagaimana berikut: I. Penunjukkan Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi Penunjukkan      Penyelenggara Pasar Lelang Tidak Sesuai Kewenangan Berdasarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 Pasal 4 ayat (1), Menteri Perdagangan bertanggung jawab untuk menetapkan penyelenggara pasar lelang. Tugas itu lalu diberikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku entitas yang berada di bawah Kementerian Perdagangan RI. Namun apabila merujuk pada UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi, BAPPEBTI memiliki fungsi pengawasan. Sehingga tanggungjawab dalam melaksanakan lelang untuk menunjuk penyelenggara pasar lelang komoditas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, proses pelaksanaan lelang penyelenggara lelang pasar gula rafinasi mestinya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perdagangan. Ketidakjelasan Proses dan Mekanisme Penunjukkan Penyelenggara Pasar Lelang. Ada keganjilan dalam proses penunjukkan penyelenggara pasar lelang. Proses berjalan cepat dan terindikasi tidak transparan. Permendag no 16/M-DAG/PER/3/2017 dikeluarkan pada 15 Maret 2017 namun dalam selang waktu kurang dari dua bulan, yaitu 12 Mei 2017, penyelenggara lelang telah ditetapkan. Terdapat enam perusahaan yang mendaftar dan hanya PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) yang berhasil lolos cek teknis. PT PKJ kemudian ditunjuk sebagai penyelenggara pasar lelang. Padahal PT PKJ adalah perusahaan yang belum genap satu tahun berdiri. Berdasarkan akta perusahaan PT PKJ, perusahaan tersebut berdiri pada 29 November 2016. Ditunjuknya PT PKJ bertentangan dengan pasal 19 ayat (I) Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres no 54 tahun 2010. II. Penerimaan Negara Berpotensi Hilang Berdasarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017, penyelenggara lelang gula kristal rafinasi diberi keleluasaan untuk mengenakan biaya transaksi. Akan tetapi jumlah biaya transaksi yang dikenakan PT PKJ saat lelang digelar pada Januari 2018 lalu tidak diketahui secara pasti. Terdapat informasi yang mengatakan besaran biaya transaksi tertera dalam Minutes of Meeting yang melibatkan pemangku kepentingan seperti penjual, pembeli, dan PT Pasar Komoditas Jakarta. Informasi lain di media massa menyebutkan, biaya transaksi berjumlah total Rp 200.000 per ton, dengan rincian Rp50.000 bagi pembeli, dan Rp150.000 untuk penjual. Informasi lain menyebutkan, biaya transaksi per ton yang dikenakan kepada pembeli mencapai Rp85.000.   Dalam beberapa pemberitaan media, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pernah mengatakan, untuk menutupi kebutuhan industri berupa gula rafinasi, pemerintah akan mengimpor sebanyak 3,5 – 4 juta ton. Dengan mengambil asumsi tengah kebutuhan gula rafinasi sebanyak 3 juta ton, maka penyelenggara lelang dapat memperoleh penerimaan sebesar Rp. 255 miliar (Rp. 85.000 x 3 juta ton). Penerimaan belum termasuk biaya lain yang meliputi biaya kepesertaan, biaya keanggotaan, dan lain-lain. Besaran biaya juga dapat dinaikkan oleh penyelenggara lelang sewaktu-waktu. Isu lain adalah ketidakjelasan kontrak atau perjanjian tertulis antara Kementerian Perdagangan dan PT PKJ. Dalam Perpres no 4 tahun 2015, diatur akan keharusan kontrak/perjanjian tertulis dalam hal telah ditetapkannya pemenang lelang. Keberadaan kontrak akan memberikan kejelasan mengenai penerimaan negara yang didapat melalui pasar lelang komoditas. Sehingga penerimaan tidak serta merta hilang atau berpindah sepenuhnya ke PT PKJ. Selama lelang dilaksanakan dari Januari 2018 hingga Maret 2018, besaran penerimaan tidak pernah diketahui. III. Bertentangan dengan Regulasi lain Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 bertentangan dengan peraturan-peraturan berikut: i. UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 18 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur, bahwa ketentuan mengenai pasar lelang diatur berdasarkan Perpres. Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 mengabaikan pasal tersebut. Oleh karenanya Ombudsman RI menyatakan terdapat maladministrasi. ii. Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perpres No. 4 tahun 2015 pasal 19 ayat (1) mensyaratkan adanya keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis bagi penyedia barang/jasa pemerintah. Pasal 19 ayat (2) menyebut bahwa penyedia barang/jasa harus memperoleh paling kurang satu pekerjaan penyedia barang/jasa dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Penunjukkan PT PKJ bertentangan dengan Perpres No. 4 tahun 2015. iii. UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditunjuknya PT PKJ sebagai penyelenggara tunggal pasar lelang komoditas membuka lebar praktik monopoli dalam pelaksanaan lelang. Rekomendasi Permendag no. 16/M-DAG/PER/3/2017 telah terbukti bermasalah. KPK merekomendasikan agar lelang gula rafinasi dihentikan. Ombudsman menyatakan terdapat maladministrasi dalam kebijakan tersebut. Permendag no. 16/M-DAG/PER/3/2017 mengindikasikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI. Perbuatan-perbuatan diatas bahkan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Selain terindikasi menguntungkan pihak-pihak lain yaitu perusahaan penyelenggara lelang, ditengarai terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan sejumlah regulasi. Pernyataan Bowo kemudian menambah informasi lain bahwa ada pihak lain yang diuntungkan. Tidak menutup kemungkinan aktor-aktor lain yang lebih besar ikut terlibat. Jika indikasi korupsi terbukti, kebijakan ini menunjukkan jenis korupsi yang terjadi secara sistematis. Ada praktik perburuan rente dalam proses kebijakan publik. Pihak-pihak yang ditengarai diuntungkan adalah privat dan partai politik yang digunakan untuk sumberdaya pemenangan pemilu. Atas hal-hal di atas, ICW mendesak: 1. KPK mengusut tuntas kebijakan Permendag no. 16/M-DAG/Per/3/2017 2. KPK mendalami peran aktor-aktor yang terlibat dalam prosesnya. 3. Presiden RI untuk segera memecat Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. (*) Sumber : Egi Primayogha – Adnan Topan Husodo dari ICW (Indonesia Corruption Watch)

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Peraturan Lelang Gula Bermasalah

ICW : KPK Harus Serius Telusuri Keterlibatan Menteri Enggartiasto Jakarta, berita korupsi .co - Indonesia Corruption Wa...

Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

09.56 beritakorupsi 60

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s1600/IMG20181213083722.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="418" data-original-width="786" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s640/IMG20181213083722.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua, menggantikan Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus Surabaya Sujatmiko., SH., MH yang akan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali setelah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, Senin. 7 Januari 2019. Ketua PN Surabaya Nursyam, S.H., M.Hum, saat ditemui wartawan media ini seusai pelantikan mengatakan, bahwa dirinya akan melanjutkan apa yang sudah diabangun oleh Ketua PN Surabaya sebelumnya. “Beliau tetap sebagai Ketua saya. Karena dukungan beliau, saya bisa seperti ini.,” ucap Nursyam yang saat itu berada di dalam Lift bersama Sujatmiko dan wartawan media ini menuju ruang kerjanya yang baru di lantai 5 gedung PN Surabaya. “Dan saya akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh beliau selama menjadi Ketua. Serta memperbaiki bila ada yang masih dianggap kurang baik internal maupun eksetrnal demi pelayanan hukum bagi masyarakat,” ujarnya kemudian Sementara Sujatmiko, S.H., M.H berharap, agar dirinya diberi kesehatan ditemapat tugasnya yang baru yakin menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. “Mulai besok (hari ini) saya menjadi tamu di kantor saya sendiri,” ucapnya berseloroh. “Semoga nanti di tempat yang baru selalu diberi kesehatan,” ujarnya. (Rd1)

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

berita korupsi .co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus ...

Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

14.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnTJwLQdTKhQLW2SuL-DiLbYC9U7mDUcfuc-RKnHBF_3NaTfsHbqW2C5cbR6LBYmxlIjYWYj9xLNMaP24PhE5-f9idCsBY2EUmKrqs-F7ehwebQnSjNs84kmEnmi9TngnJhwduAO3n_qg/s1600/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1600" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnTJwLQdTKhQLW2SuL-DiLbYC9U7mDUcfuc-RKnHBF_3NaTfsHbqW2C5cbR6LBYmxlIjYWYj9xLNMaP24PhE5-f9idCsBY2EUmKrqs-F7ehwebQnSjNs84kmEnmi9TngnJhwduAO3n_qg/s640/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" width="640" /></a></div>
#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap# 
 
Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provinsi terbesar (terdiri dari 34 Provinsi) di Indonesia dengan luas 47,799.75 Kilo meter atau setara dengan 2.498 persen wilayah Indonesia,  serta nomor 1 dari seluruh Provinsi yang memiliki 38 Kabupuaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota), termasuk 38 Kejaksaan Negeri, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya. Anehnya, sebagai salah satu Provinsi terbesar dengan memiliki 38 Kabupaten/Kota, Jawa Timur ternyata  salah satu Provinsi yang Kepala Daerah dan DPRD nya terkorup. Banyangkan, dari 38 Kepala Daerah Kabupaten maupun Kota (Bupati/Wali Kota), 13 diantaranya terseret dalam kasus Korupsi suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pembahasan APBD, proyek dan jual beli jabatan, dan tak ketinggalan sebanyak 46 anggota DPRD di Kabupaten/Kota maupun Provinsi juga terjerat Korupsi suap pembahasan APBD/anggaran di SKPD. Yang lebih anehnya lagi, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan yang ditangkap KPK pada tahun 2017 bersama Bupati Pamekasan mencoreng Lembaga pengakan hukum di Jawa Timur karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta dalam, penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa). Pada hal, sebelum penangkapan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Tim Saber Pungli Kejati Jatim juga menangkap oknum Jaksa penyidik di Kejati Jatim yaitu Ahmat Fauzi karena menerima uang sebesar Rp1.5 M  saat menangani kasus Korupsi penyimpangan Tanah Kas Desa. Ke- 13 Kepala Daerah itu diantaranya ; 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU dan sudah divonis Penjara 7 Tahun dari tuntutan JPU KPK 9 Thn) 2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 3 Tahun Penjara dari tuntutan JPU KPK selama 7 Thn),; 3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 7 Tahun Penjara ari tuntutan JPU KPK 9 Thn namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka) 4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 2.8 Tahun penjara dari 4 Tahun tuntutan JPU KPK) 5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019, ke-Empatnya sudah divonis bersalah (dan Mas’ud Yunus divonis 2 Tahun Penjara dari 4 tahun tuntutan JPU KPK) 6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis 3.6 Tahun Penjara dari 8 tahun tuntutan JPU KPK) 7. Wali Kota Malang Moch. Anton (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis bersalah) 8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (Kasus Korupsi suap pemberian Izin Tower dari penyidikan KPK dan sudah dituntut 12 Tahun penjara menunggu Vonis) 9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto, dan saat ini sudah ditahan KPK),; 10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini proses persidangan),; 11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini menunggu Vonis),; 12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK, saat ini masih ditahan KPK),; 13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, saat ini masih tahan KPK) Sementara 46 anggota DPRD periode 2014 - 2019 yang terjerat Korupsi suap terdiri dari; 3 di DPRD Kota Mojkerto (1 Ketua dan 2 Wakil DPRD Kota Mojokerto Tertangkap Tangan KPK pada 2017 bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto). Ketua dan 2 Wakil Ketua Dewan ini terjerat kasus Korupsi suap pembahasan APBD dan APBD-P Kota Mojokerto TA 2017. Namun 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang disebut dalam surat Dakwaan JPU KPK kebagian duit “panas” itu hingga saat ini belum jelas kelanjutannya Sedangkan di DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Ketua dan Wakil Ketua Komis B juga ditangkap KPK bersama 2 Stafnya, dan 2 Kepala Dinas serta 1 staf. Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini ditangkap KPK pada tahun 2017 karena menerima suap dari 9 SKPD (Kepala Dinas). Dan kemudian pada tahun 2018, 2 Kepala Dinas baru disidangkan dan divonis bersalah. Namun 5 Kepala Dinas dan anggota Komis B DPRD Jatim yang disebut-sebut dalam surat Dakwaan JPU KPK juga belum jelas kelanjutannya. Berbeda dengan DPRD Kota Malang. Sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Banggar, Badan Kehormatan Dewan dan anggota) langsung menjadi tersangka/terdakwa/terpidana kasus Korupsi suap dalam pembahasan APBD dan APBD-P Kota Malang TA 2015, karena dalam surat Dakwaan JPU KPK sejak kasus ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono (Kepala Dinas PUPR), dan terdakwa/terpidana Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPPD)  Kota Malang disebut-sebut bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima duit “panas” itu. Namun kasus ini juga masih mengundang pertanyaan. Karena Pejabat PUPR (Kabid) Teddy Soemarma dan mantan Sekda Kota Malang belum juga ada kelanjutannya. Belum lagi kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang terkait Proyek Jembatan Kedungkadang. Selain kasus tersebut di atas, masih ada kasus yang belum tuntas ditangani KPK di Jawa Timur, yaitu Kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka/terpidana Taufiqurrahman mantan Bupati Nganjuk. Taufiqurrahman divonis dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, namun kasus TPPU dari pengembangan kasus suap itu belum tuntas hingga saat ini. Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Unair Surabaya pada tahun 2010. Di mana mantan Rektor periode 2006 - 2015 “FAS” sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Juni 2016 lalu. Selain kasus Korupsi yang ditangani KPK, tak Ketinggalan di lembaga Adhyaksa maupun Kepolisian yang menangani Kasus Korupsi di Jawa Timur yang belum tuntas, diantaranya kasus Korupsi penjualan 13 aset daerah Jawa Timur yang dikelola oleh PT PWU (Panca Wiwa Usaha). Dari 13 aset tersebut, baru 2 yang ditangani dan sudah divonis di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Dahlan Iskan (mantan Dirut PT PWU) yang divonis pidana penjara selama 2 tahun dari 5 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Namun oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Dahlan Iskan divonis bebas. Dan saat ini JPU Kejati Jatim masih menunggu putusan Hamkim Agung di Mahkamah Agung RI. Selain Dahlan Iskan, juga divonis 3 tahun penjara dari 6 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Wisnu Wardahana adalah Ketua Tim penjualan aset dengan pembeli terdakwa Oepoyo Sarjono selaku Dirut PT SAM, sedangkan Direktur PT SAM telah meninggal beberapa bulan lalu di Singapur sebelum disidangkan dengan berstatus tersangka. Selain kasus penjualan aset, masih ada kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya Kediri, kasus Korupsi kredit Bank Jatim sebesar Rp155 miliyar. Dalam kasus ini, 4 Staf Bank Jatim Pusat serta Komisaris PT SGS sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sedangkan pihak lainnya hingga saat ini belum juga ada kelanjutannya. Dan kasus kredit Bank Jatim ini, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Komisaris PT SGS berkaitan dengan 8 kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, diantaranya ; 1. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Jembatan Brawijaya Kediri yang dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara NUR MAN SATRIOWIDODO.ST selaku PPK dan HM MOENAWAR selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000. 2. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara lr. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha-Airtanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyudi Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000 3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara BUDI DARMAWAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Tarunaselaku kepala Cabang Drs.R|BUT WAHYU UTOMO, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01[02.8IGDI405.14I2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000 4. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara AMIRUDDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro-N1/2012 tenggat 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000. 5. Proyek Pembangunan Poltek Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) antara lr. DATIK INDRIJASWATI AP, MM. selaku PPK  dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Pottek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIKIAPBDIZOOS tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901.861.280 6. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. HEROE AGOESDIJANTO selaku PPK dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota  Malang, dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000 7. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun, Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan PT. IDEE MURNI PRATAMA selaku kepala Cabang ROEDHY SETIJO BUDI RAHARDJO,SH, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Kab Malang, Nomor : 602.1I645/402.103I/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000, 8. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri yang dikerjakan oleh PT MURNI KONSTRUKSI INDONESIA sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033 / KONT. FISIK l APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara KASENAN, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000 Selain kasus di atas, kasus Korupsi pembangunan gedung Kampus UIN Mailiki Malang tahun 2013. Di mana mantan Rektornya “IS” sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Malang pada tanggal 8 Mei 2014. Namun hingga saat ini belum juga tuntas.Sedangkan dalam kasus ini, PPK Dr. Jamalul  Laif dan anggota Panitia Pengadaan Heri serta 2 terdakwa lainnya sudah divonis pada tahun 2014. Kasus Korupsi Roadshow (Pariwisata) Kota Batu ke Kaliantan pada tahun 2015. Dalam putusan   Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan 3 terdakwa disebutkan, bahwa Wali Kota Batu dan Kepala Inspektorat turut bertanggungjawab. Begitu juga kasus Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013. Dalam kasus ini, yang sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim adalah kepala Kantor Aset Kab. Blitar. Dalam putusan Majelis Hakim juga disebutkan, bahwa Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Namun hingga saat ini tak juga ada kelanjutannya. Belum lagi kasus Korupsi P2SEM Jawa Timur sebesar Rp277 miliyar pada tahun 2008, yang melibatkan Ketua DPRD Jatim periode 2004 - 2009. Sebelum mantan Ketua DPRD Jatim itu meninggal, pada tahun 2016 sudah membuat laporan ke Kejati Jatim, namun tak ada hasilnya. Dan pada akhir tahun 2017 setelah dr. Bagus yang disebut-sebut sebagai DPO namun bekerja di beberapa Rumah Sakit Pemerintah dengan jabatan Kepala Divisi, dan Koordinator Ujian Akhir di beberapa Universiatas Pemerintah sejak 2011 hingga 2017, di ditangkap di Malaysia, Kejati Jatim sempat memanggil dan memeriksa beberapa mantan anggota DPRD Jatim setelah terlebih dahulu memeriksa/meminta keterangan dari dr. Bagus terpidana 20 tahun itu. Namun hingga dr. Bagus meninggal dunia di Lapas Porong pada tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB (berdasar informasi dari petugas Kesehatan Lapas yang menelophon ke beritakorupsi.co) tak kunjung ada tersangkanya sekalipun Kejati Jatim telah melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri aliran duit dari dana P2SEM yang bersumber dari APBD Jawa Timur TA 2008. Yang lebih anehnya lagi, setiap tanggal 9 Desember, lembaga Adhiyaksa selalu memperingati dengan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasinal berdasarkan Resolusi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).  
 
Lalu, apakah Hari Anti Korupsi se- Dunia hanya sekedar kegiatan memperingati atau menjadikannya sebagai cermin untuk penagakan hukum Khususnya pada kasus Korupsi yang disebut sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa karena dapat memporak ;porandakan tatan perekonomian dan pembangunan serta menyengsarakan rakyat Indonesia ?   (*)

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap# P rovinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provins...

Hakim PN Surabaya, Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar Bersama

07.36 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJX3zdcj40xV5yriaeJMS_EkNbcHkUIsHVUBZdJT0w-i_GYNa0w1g2waEdzR9PyIvx6T4Oyq6J9ze_VcEy89NLMcnd_QsY9cp-8QzPF9W3_S3YJGW7OHSZua_Vh-N-iM2mIAryJHoVA2g/s1600/PN+Surabaya.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1008" height="185" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJX3zdcj40xV5yriaeJMS_EkNbcHkUIsHVUBZdJT0w-i_GYNa0w1g2waEdzR9PyIvx6T4Oyq6J9ze_VcEy89NLMcnd_QsY9cp-8QzPF9W3_S3YJGW7OHSZua_Vh-N-iM2mIAryJHoVA2g/s320/PN+Surabaya.gif" width="320" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kamis, 13 Desember 20018, Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegawai maupun karyawan honorer di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, melaksanakan Pembinaan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menyatakan ikrar bersama Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang berlangsung di ruang rapat lantai 6 Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya Jalan Raya Arjuna No. 16 - 18 Surabaya. Nursyam., SH., M.Hum selaku Wakil Ketua, menggantikan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya, Sujatmiko., SH., MH, dalam sambutannya menegaskan, bahwa pembacaan ikrar bersama Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukan semata-mata ucapan biasa, melainkan harus lahir dari pikiran dan hati nurani seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional maupun karyawan honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya. “Pembacaan ikrar hari ini, untuk mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional maupun karyawan honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, untuk selalu menjaga wibawa pengadilan dan meningkatkan kedisiplinan   sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya,” ucap Nursyam. Wakil Ketua PN Surabaya Nursyam menambahkan, bahwa maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu upaya untuk memberikan jaminan kepada masyarakat,  bahwa seluruh Hakim dan pejabat lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya tidak akan melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan martabat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. “Hakim tidak hanya memeriksa perkara dan saksi-saksi di persidangan, tetapi harus tetap menjaga kedisiplinan walau tidak ada sidang, wajib tetap masuk,” lanjuta Nursyam. Setelah pembacaan ikrar dan kata sambutan oleh Wakil Ketua PN Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan ikrar bersamapun yang di mulai dari Wakil Ketua PN Surabaya Nursyam, Panita Drs. Djamaluddin. SH., M.hum, Sekretaris dan diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional serta seluruh Pegawai maupun karyawan honorer. Sesuai acara pembacaan dan penandatanganan ikarar bersama, kepada wartawan media ini, Nursyam mengatakan, bahwa pembacaan dan penandatanganan ikrar bersama memang perlu dilakukan setiap tahun untuk selalu menjaga wibaya dan mengingatkan kedisiplinan kerja. “Acara seperti ini memang perlu dilaksanakan paling tidak sekali setahun. Selama ini, Hakim maupun pegawai lainnya masih tergolong kondusif dan tidak ada hal-hal lain yang bersifat negatif,” ucap Nursyam diruang kerjanya. (Rd1)

News Pendidikan Regional Tipikor Hakim PN Surabaya, Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar Bersama

berita korupsi .co - Kamis, 13 Desember 20018, Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegaw...

Tanpa Korupsi, Desa Akan Sejahtera

02.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtfPk2S0wfwSylaaGCRF-hWW1QK8FZRvAkiLbe_TuY7pjs3pm1lATPPSg2GKz8t5RU2Of4yj1l6wQ2uprvxFCiq3krB2KPFuhK-6KGyfkOMWg3UgGyl-hzKRSpHgtbpipzq0FXpKqmqBo/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="640" height="179" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtfPk2S0wfwSylaaGCRF-hWW1QK8FZRvAkiLbe_TuY7pjs3pm1lATPPSg2GKz8t5RU2Of4yj1l6wQ2uprvxFCiq3krB2KPFuhK-6KGyfkOMWg3UgGyl-hzKRSpHgtbpipzq0FXpKqmqBo/s320/ICW.png" width="320" /></a></div>
#Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Desa Birawan Flores Timur NTT bersama ICW selenggarakan “FESTIVAL DESA ANTIKORUPSI”, pada tanggal 8-9 Desember 2018# 
 
Larantuka Flores Timur (NTT), beritakorupsi.co - Setiap tanggal 9 Desember, sejumlah negara termasuk Indonesia memperingati Hari Antikorupsi Internasional atau Hari Antikorupsi sedunia. Acara rutin tahunan ini dimaksudkan untuk mengingatkan, agar semua pihak mengingat akan bahaya korupsi dan bagaimana mencegahnya. Saat ini muncul suasana keprihatinan yang mendalam terhadap praktek korupsi di Indonesia yang diyakini masih terjadi setiap hari. Fenomena korupsi di negeri ini, ibarat penyakit kanker yang mulai menggerogoti dan menjalar ke seluruh  sendi-sendi kehidupan bangsa. Korupsi mulai terjadi disemua lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta lembaga Bisnis. Korupsi juga mulai merambah dari kota hingga pelosok desa. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga November 2018, sudah ada 181 kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp 40,6 Miliar. Dalam rangka mencegah munculnya generasi korupsi dan meluasnya korupsi bahkan hingga ke desa-desa, maka perlu dibangun kesadaran bagi seluruh elemen masyarakat, aparatur sipil negara, aparatur pemerintah desa, para pejabat maupun pemimpin di negeri ini bahwa setiap hari adalah hari anti korupsi. Artinya setiap hari kita semua diingatkan untuk tidak lakukan korupsi dan harus  berantas korupsi. Untuk memberikan kesadaran mengenai bahaya korupsi, bagaimana mencegah korupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas kepada warga, maka Pemerintah Desa Birawan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) berinisiatif membuat kegiatan “ Festival Desa Antikorupsi “ pada Sabtu-Minggu, 8-9 Desember 2018. Festival  Desa Anti Korupsi adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari Diskusi tentang Pencegahan Korupsi dan Membangun Keluarga Antikorupsi, pengadaan warung kejujuran dan perpustakaan anti korupsi, mendongeng tentang nilai-nilai integritas untuk anak, perlombaan bagi  Forum Anak Desa (lomba mewarna, lomba fragmen antikorupsi), nonton bareng film antikorupsi dan hiburan bertemakan korupsi. Festival Desa Antikorupsi diharapkan dapat diiikuti seluruh warga dan perangkat Desa Birawan serta dapat diadopsi oleh Desa-desa lain di Kabupaten Flores Timur NTT maupun daerah lainnya dikemudian hari. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Sekolah Antikorupsi (SAKTI ) Aparatur Pemerintah Desa yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch dan Yaspensel Keuskupan Larantuka pada 6-9 November-2018 lalu dan desa Birawan sebagai salah satu peserta SAKTI. Dari pelosok Desa Birawan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, Kami mengucapkan Selamat Hari Antikorupsi Sedunia dan mengajak seluruh pihak untuk mencegah korupsi dana desa agar desa lebih sejahtara. Tanpa Korupsi Desa Sejahtera. (*) Sumber : Humas Corruption Watch (ICW)

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Tanpa Korupsi, Desa Akan Sejahtera

#Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Desa Birawan Flores Timur NTT bersama ICW selenggarakan “FESTIVAL DESA ANTIKORUPSI”, pada ...

HUT Ke- 5 Pokja Wankum Surabaya, Perduli Anak Penderita Kanker

10.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSKe8uzM1KcrK_p2NSgBzIyvokYylsA6XyNoy4KCP9sYOOuzb_6oIsp72aZjXimeWQWO06BlfOkfDZFZ7MO4rW_E4WTOpmRoJRg7WRVBlx9rWvGBR10M_DLvDhX0Lzg1Q40JwUmKaxmxc/s1600/anigif.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="800" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSKe8uzM1KcrK_p2NSgBzIyvokYylsA6XyNoy4KCP9sYOOuzb_6oIsp72aZjXimeWQWO06BlfOkfDZFZ7MO4rW_E4WTOpmRoJRg7WRVBlx9rWvGBR10M_DLvDhX0Lzg1Q40JwUmKaxmxc/s640/anigif.gif" width="640" /></a></div>
#Kegiatan Bakti Sosial Ke Yayasan Perduli Kanker Anank Indonesia Dalam rangka Hari Ualang Tahun# 
 
beritakorupsi.co - Merayakan hari ulang tahun (HUT) yang ke- 5 pada tanggal 2 Nopember 2018, sebanyak 35 Wartawan/Jurnalis yang tergabung dalam wadah Kelompok kerja wartawan hukum (Pokja Wankum) Surabaya melakukan bakti sosial (Baksos) ke Yayasan Perduli Anak Kanker Indoensia (YPAKI) di Jalan Dharmahusada Indah Timur IX, Surabaya. Baksos Pokja Wankum Surabaya dengan membagi-bagikan sembako ke Yayasan yang menampung anak-anak penderita kanker di seluruh Indonesia dan sedang berjuang melawan penyakitnya di RS Dr Soetomo milik Pemerintah Jawa Timur ini. Puluhan Wartawan yang sehari-harinya meliput di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tipikor Surabaya, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dengan antusias membagiakan sembako berupa beras, minyak, gula, teh, kecap. Selain itu, sumbangan juga diberikan dalam bentuk uang tunai baik untuk anak-anak penderita kanker maupun untuk Yayasan. Ketua panitia dalam kegiatan ini Muhammad Rofik (Wartawan Lensa Indonesia.co) didampingi Ketua Pokja Wankum Surabaya Ucie dari beritajatim.com dan pengurus lainnya mengatakan,  rasa syukur karena Wankum Surabaya masih diberi kesempatan untuk berbagi pada anak-anak yang sedang sakit ini. Dalam kesempatan itupula, Ketua Panitia HUT Pokja Wankum Surabaya mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia maupun anggota Pokja Wankum yang sudah meluangkan waktu, dan dengan ikhlas membantu terlaksananya Baksos ini. "Saya ucapkan terimakasih yang tak tehingga pada para donatur baik itu dari Jaksa, Pengacara, hakim, polisi dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga amalan para donatur ini menjadi amalan yang diterima Allah SWT dan bisa menjadikan obat yang bisa menyembuhkan penyakit adik-adik kita," ujar Rofik Sementara dari pihak Yayasan, yakni Iis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Pokja Wankum atas sumbangsihnya yang diberikan pada Yayasan. Iis mengakui, Yayasan memang menunggu sumbangsih dari para donatur untuk memberikan perawatan non medis pada penderita kanker yang ada di Yayasannya. "Disini penderita kanker macam-macam, ada kanker kelenjar getah bening, leukimia, kanker mata, kanker tulang dan lainnya," ujar Iis. Masih menurut Iis, YPKAI ini menampung anak penderita kanker beserta orangtua yang mendapingi saat sedang beribat di RS Dr Soetomo. " Jadi kita beri fasilitas dan juga makan gratis semua, kita juga siap mengantar apabila tiba-tiba ada anak yang drop," ujarnya. (Tim) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWjRI9QmhSNVoSRvoBkUPG6ELAyDhunUActKHhkISFBPUgX5uCP7kEy681vBFgePz76akwO4kL_3TkJyaQwvRopV8L1ylo-Y4iJxm0wLGMxI-YaGW0UazPB2E_pNXwR0JkNHlPHvmTzr0/s1600/Wankum.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="1600" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWjRI9QmhSNVoSRvoBkUPG6ELAyDhunUActKHhkISFBPUgX5uCP7kEy681vBFgePz76akwO4kL_3TkJyaQwvRopV8L1ylo-Y4iJxm0wLGMxI-YaGW0UazPB2E_pNXwR0JkNHlPHvmTzr0/s640/Wankum.gif" width="640" /></a></div>

News Pendidikan Regional HUT Ke- 5 Pokja Wankum Surabaya, Perduli Anak Penderita Kanker

#Kegiatan Bakti Sosial Ke Yayasan Perduli Kanker Anank Indonesia Dalam rangka Hari Ualang Tahun# beritakorupsi.co - Merayakan hari ulang...

Pengurusan Paspor di Unit Layanan Paspor (ULP) Gresik diperketat

21.54 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieUW7LSgxVQpRusCF-x7PA16TlTglDMyDA87iG8SU2dk_tOQLNDO-LOl31hGW2eCuwzBOsLo3ilCzpk4PpzGxWrNgw5kUqjzfDTsTNusAERc2aZcfF4VxZFtltBuvH_qm0YHOr3b370TQ/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieUW7LSgxVQpRusCF-x7PA16TlTglDMyDA87iG8SU2dk_tOQLNDO-LOl31hGW2eCuwzBOsLo3ilCzpk4PpzGxWrNgw5kUqjzfDTsTNusAERc2aZcfF4VxZFtltBuvH_qm0YHOr3b370TQ/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Sejak akhir Oktober 2018, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, dan Kepala Unit Layanan Paspor (ULP) Irmansyah Fatriadi, langsung mengambil langkah tegas terkait pelayanan pengurusan Paspor di Unit Pelayanan Imigrasi (UPI) Cabang Gresik yang berkantor di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Langkah tegas itu langsung dilakukan oleh kedua pejabat Imigrasi ini dengan cara mengumpulkan seluruh pegawai di ULP Gresik, pada Kamis, 1 November 2018. Romi Yudianto selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak menyampaikan kepada seluruh pegawai yang berada di Unit Layanan Paspor Gresik (ULP) lebih meningkatkan penagsasan, keteliatian pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya  dengan ikhlas serta penuh rasa tanggung jawab. Romi Yudianto menyampaikan kepada seluruh staf dan pegawai dijajaranya, ketelitian dan fokus saat bekerja menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan yang dapat berakibat buruk bagi institusi. Petugas verifikasi, foto dan wawancara merupakan peran yang sangat vital karena berhadapan langsung dengan pemohon, sesuai atau tidak suatu permohonan berdasarkan hasil wawancara. “Sekali lagi, saya perintahkan kepada seluruh pegawai yang ada di Unit Layanan Paspor Gresik in, agar lebih meningkatkan kwalitas kerja dan menjalankan proses penerbitan paspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP berlaku,” kata Romi dengan tegas. Sementara, kepada tim beritakorupsi.co sesuai acara pengarahan, kedua pejabat di Imigrasi ini mengatakan, terkait pemberitaan yang dimuat dimedia online sudah dilakukan pemeriksaan, dan hasilnya akan disampaikan ke pimpinan pusat. “Saat ini sudah mulai dilakukan pemeriksaan, dan hasilnya akan disampaikan ke pimpinan pusat,” kata Romi yang ditimpali Irmansyah Fatriadi. Kepala ULP ini menambahkan, peningakatan pengaawasan pada pelayanan sudah lebih ditingkatkan dari pada hari-hari sebelumnya. "pengawasan lebih diperketat dibanding hari-hari sebelumnya. Setiap hari saya selalu mengingatkan teman-teman, agar lebih teliti pada saat melakukan verifikasi, dan itu penting," ujarnya. (tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Regional Pengurusan Paspor di Unit Layanan Paspor (ULP) Gresik diperketat

berita korupsi .co - Sejak akhir Oktober 2018, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, dan Kepala Unit Layanan Paspor...

Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

22.10 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" /></a></div>
“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dilaporkan atau belum”   
 
beritakorupsi.co - “Otak” dibalik pemalsuan data Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN terbit pada Kami, tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Unit Layanan Paspor Gresik Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan kemudian ditarik oleh pihak Imigrasi Kelas I Tanjung Perak setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu, dan hingga saat ini belum diketahui. 
 
Dalam data Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur, tercantum bahwa  “NYM” lahir di Sampang 15 Mei 2000. 
 
Sementara dalam dokumen Ijazah SD (Sekolah Dasar) Tahun Ajaran 2014/2015 atas nama “NYM” terlahir di Sampang, pada Tanggal 14 Mei 2002. Lulus SDN Ketapang Barat 3 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang pada Tahun 2015 dengan Nomor Ijazah DN-05 Dd 0499711, Nomor Induk Siswa 994 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0027071861, Nomor Peserta Ujian Sekolah 1 - 15 - 05 - 36 - 436 - 010 -7. 
 
Anehnya, Kepala Kantor Imingrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, justru terkesan melepaskan tanggung jawab dengan mengatakan, bahwa pemalsuan itu adalah urusan Kepolisian, dan belum mengetahui apakah sudah dilaporkan atau belum. 
 
“Saya belum tahu apakah sudah dilaporkan atau belum, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” kata Romi, Senin, tanggal 8 Oktober 2018 
 
Menurut Romi Yudianto selaku Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. 
 
“Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita, terus dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. 
 
Terkait UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi  Kelas I Tanjung Perak ini, kemudian wartawan media ini kembali menanyakan tentang Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi; Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. 
 
Pada ayat (3) Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. 
 
Begitu juga tentang sangsi pidana yang diatur dalam pasal 126 dan pasal 126 huruf c  UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
 
Menanggapi hal itu, Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, sudah diatur dalam PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. 
 
“Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi Yudianto. 
 
Yang lebih anehnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto menjelaskan tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor berdasarkan PP dan Pemenkum HAM Nomor 8 Tahun 2014. Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. 
 
Pada ayat ayat Ayat (2) Pasal 63 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan. 
 
Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana oleh instansi berwenang sesuai bunyi pasal 63 ayat  (2) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
 
Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi seperti yang sampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perask, adalah karena diketahui, bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu”. 
 
Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data dalam Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang masih di bawah umur. Pada hal proses pengajuan Paspor, melalui beberapa tahapan diantaranya wawancara, sidik jari dan foto sesuai dengan PP PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
 
Pada pasal 62 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, 
 
Pada ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. 
 
Sementara, proses keluarnya sebuah Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat setelah petugas Imigrasi setempat mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Imgrasi, Jalan Darmo Indah No. 21 Surabaya. 
 
“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto. 
 
Bila dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan, pengambilan foto, sidik jari, wawancara, verifikasi dan adjudikasi berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lalau mengapa pihak Imigrasi mengeluarkan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang kemudian ditarik dan digunting karena diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu” ? 
 
Apakah ada kerjasama antara calo yang selama ini diisikan bebas keluar masuk ke Kantor Unit Pelayanan Imigrasi di Geresik dengan orang dalam, Sehingga pihak Imigrasi enggan melaporkannya ke pihak Kepolisian ? 
 
Sementara menurut Kepala Unit Pelayanaan Imigrasi Cabang Gresik, Irmansyah Fatriadi terkait laporan ke Kepolisian mengatakan, bukan kapasitasnya. Menurutnya, kapasitasnya adalah hanya menjelaskan, bahwa Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” sudah dibatalkan seseuia dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 33 dan Permen Nomor 8 tentang Paspor Pasal 30. 
 
“Oh itu klo sudah dibatalkan sesuai dengan UU no 6 tentang keimigrasian psl 33 dan permen 8 ttd paspor psl 30,” ujar Irmansyah Fatriadi, melalui pesan WhastApp 
 
“Oh bkn kapasitas sy buat jawaban, klo sy secara teknis bs yang sy jelaskan td, coba tnya beliau (maksudnya Kepala Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto),” lanjut Irmansyah Fatriadi kemudian. 
 
Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain. 
 
Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; 
 
Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR); 
 
Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). (Tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dil...

Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

19.47 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI cabang Gresik diduga ada 6 orang Calo yang mematok harga antara Rp1.5 - Rp3.5 juta per Paspor” 
 
beritakorupsi.co - “Tidak ada asap kalau tidak ada Api”. Peribahasa ini mungkin tepat dalam kasus penarikan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur oleh pihak Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya. Menurut Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak, Romi Yudianto saat dihubungi wartawan media ini pada Senin, tanggal 8 Oktober 2018 mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai aturan yang ada. “Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita terus dilakukan pengguntingan. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. Saat ditanya, apakah sudah dilaporkan kepihak Kepolisian?. Menurut Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto mengatakan, belum mengetahuinya . “Saya belum tahu, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” jabwa Romi kemudian. Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto ini menambahkan, Imigrasi sudah melakukan tuganya yang benar. Artinya menarik Paspornya dan dilakukan pengguntingan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Saat ditanya kemudian tentang UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 31 ayat (1) berbunyi; Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Ayat (3) berbunyi ; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. Menanggapi pertanyaan di atas, menurut Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, bahwa apa yang ditanyakan wartawan media ini mengatakan, bahwa sudah diatur dalam PP dan Permenkum Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. “Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi. Anehnya, apa yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto adalah tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. Sementara yang ditanyakan yaitu, apakah pihak Kantor Imigrasi sudah melaporkan tentang dugaan pemalsuan data dokumen dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. Dan pasal 63 ayat Ayat (2) berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan. Serta pasal 63 ayat (3) Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan. Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia atau masuk dalam daftar Pencegahan sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat  (3) PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” karena pihak Imgrasi mengetahui adanya dugaan pemalsuan data dalam Paspor tersebut. Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data untuk memperoleh Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, sementara proses pengajuan Paspor berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 62 ayat (1) berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. Sementara keluarnya Paspor menurut Kepala Kan tor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto sebelumnya mengatakan, bahwa proses pengajuan permohonan Paspor secara Online,  dan ada persetujuan dari Pusat. “Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi. Lalau bagaimana pihak kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak bisa bobolan data “palsu” dalam Paaspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang masih di bawah umur ? Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR); Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). (Tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Pidana Regional Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI ...

ICW : Pimpinan KPK Jangan Berlaku Sewenang-Wenang!

11.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJqA26ZRcqptHXPVfXZMWR67T9CPP6KPIyiuNyZD5wXdoNrAKU7a87TwJmLNJmIEykpjXNVGwxBL7byX4vnYyx4WJnWAMu78xRmt5EWWwVCPtaVF_P8vCnzKZHdUdhZWLkSf2XWpYv-7Q/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="768" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJqA26ZRcqptHXPVfXZMWR67T9CPP6KPIyiuNyZD5wXdoNrAKU7a87TwJmLNJmIEykpjXNVGwxBL7byX4vnYyx4WJnWAMu78xRmt5EWWwVCPtaVF_P8vCnzKZHdUdhZWLkSf2XWpYv-7Q/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
#Rotasi para pejabat eselon II dan eselon III  tersebut diduga dilakukan dengan cacat prosedural dan tidak transparan# 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Selasa, 21 Agustus 2018, ICW dalam siaran Persnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (LBH Jakarta, YLBHI, KontraS, ICW, ILR, PBHI) menyampaikan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, publik dikejutkan oleh isu mengenai rotasi 15 Pegawai KPK. Dijelaskan, rotasi para pejabat eselon II dan eselon III  tersebut diduga dilakukan dengan cacat prosedural dan tidak transparan. Polemik ini merupakan sebuah coreng gelap di wajah KPK yang selalu mempromosikan sistem merit, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Kementerian/ Lembaga lain. Tak hanya itu, dengan rencana tetap dilanjutkannya pelantikan yang akan dilakukan pada 24 Agustus 2018, Pimpinan berpotensi besar melanggar bukan hanya kode etik internal KPK, tapi juga sejumlah peraturan seperti PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan bahkan UU KPK itu sendiri. Publik harus kembali mengingatkan bahwa ini bukan kali pertama Pimpinan KPK tidak mengindahkan peraturan di internal lembaganya sendiri, dan diduga kuat melanggar kode etik internal KPK sendiri. Pada Agustus 2017, Pimpinan KPK tidak menindaklanjuti pembangkangan yang dilakukan oleh Brigjen Aris Budiman, selaku Direktur Penyidikan KPK. Yang bersangkutan menghadiri panggilan Pansus Angket KPK, tanpa izin pimpinan. Selain itu, permasalahan yang serupa sempat mencuat pula terkait dengan rencana perpanjangan masa bakti anggota korsa yang diperbantukan ke KPK, demi memasukkan sejumlah alumni KPK, yang secara normatif, tidak memiliki dasar. Masih terkait dengan manajemen sumber daya manusia di KPK, Pimpinan KPK juga melantik Direktur Penuntutan tanpa melalui mekanisme rekrutmen terbuka sebagaimana yang ditempuh saat pengisian posisi Deputi Penindakan. Dari catatan-catatan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tindakan-tindakan yang sebetulnya sudah merupakan pelanggaran serius bukan saja terhadap kode etik maupun peraturan lainnya, tapi terutama terhadap integritas dan marwah KPK. Untuk itu, dapat dipahami bahwa perbuatan Pimpinan KPK ini akan mencederai KPK sebagai sebuah lembaga. Sebagai catatan, jika pelantikan pada 24 Agustus 2018 tetap terjadi, Pimpinan KPK berpotensi besar melanggar sejumlah peraturan. Peraturan-peraturan tersebut adalah, Peraturan KPK RI No 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan a quo huruf E angka 4 tentang Kepemimpinan, dijelaskan bahwa Pimpinan KPK wajib menilai orang yang dipimpinnya secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas. Dengan tidak mempertimbangkan parameter kriteria yang jelas, maka rotasi ini jelas bersifat subjektif dan cacat prosedur. Rangkaian peristiwa dan pembiaran oleh Pimpinan KPK ini berpotensi melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf e dan f UU Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk itu, jangan sampai Pimpinan KPK kembali melakukan kekeliruan dengan tetap melantik ke-15 pejabat eselon II dan III KPK yang cacat prosedur, padahal sudah jelas ini bukan kali pertama Pimpinan KPK melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. (*)

Regional Tipikor ICW : Pimpinan KPK Jangan Berlaku Sewenang-Wenang!

#Rotasi para pejabat eselon II dan eselon III tersebut diduga dilakukan dengan cacat prosedural dan tidak transparan# Jakarta, berita k...

ICW : Tolak Gugatan Terhadap Saksi Ahli!

00.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-pvN6ELX-1SRvIyh1tmcf6jZdRfboGy4fZN7HLB45GZLJqPDhWZSLIVhGV2TzrA7eWOuir13P_7_44sos-Rn_Og1mnF0AE6z2RLaRpCoGeI1mj6eS-zbNkx3GCcm-dILq2MR4zDL6MA/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="768" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-pvN6ELX-1SRvIyh1tmcf6jZdRfboGy4fZN7HLB45GZLJqPDhWZSLIVhGV2TzrA7eWOuir13P_7_44sos-Rn_Og1mnF0AE6z2RLaRpCoGeI1mj6eS-zbNkx3GCcm-dILq2MR4zDL6MA/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
#Ancaman terhadap pejuang lingkungan dan antikorupsi semakin serius, dan saat ini sasarannya terhadap ahli penghitungan kerugian lingkungan# 
 
Sumatra Barat, beritakorupsi.co - Pada Rabu, 15 Agustus 2018, ICW dalam siaran Pers yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil & Akademisi Antikorupsi Sumatera Barat menyetakan, bahwa ancaman terhadap pejuang lingkungan dan antikorupsi semakin serius. Saat ini, sasarannya tidak hanya kelompok masyarakat sipil yang aktif melawan kejahatan lingkungan dan korupsi, tetapi juga menerpa ahli perhitungan kerugian lingkungan. Padahal untuk memberikan kesaksian sebagai ahli di Pengadilan adalah bagian dari kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang. Dijelaskan, saat ini seorang ahli perhitungan kerugian dampak lingkungan DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si tengah digugat secara perdata, oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Sebagaimana diketahui, Nur Alam telah menyandang status sebagai terpidana dalam kasus korupsi dalam pemberian persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) di pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghukum Nur Alam 12 (dua belas) tahun penjara. Selain itu, hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Menurut majelis hakim, Nur Alam juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Pada tingkat banding, Ketua Majelis Hakim Elang Prakoso Wibowo beserta anggotanya, Zubaidi Rahmat, I Nyoman Adi Juliasa, Reny Halida Ilham Malik, dan Lafat Akbar memperberat vonis Nur Alam menjadi 15 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan Basuki Wasis. Bahwa tindakan terdakwa yang memberikan persetujuan IUP kepada PT. AHB tanpa prosedur semetinya telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara massif di Pulau Kabaena. Belum lagi, bila dihitung dengan biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar. Putusan ini pada prinsipnya menjadi bukti bahwa, apa yang didalilkan oleh KPK dalam surat dakwaan adalah benar adanya. KPK menyebutkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh Nur Alam mengakibatkan kerugian Negara dan kerugian ekologis. Menurut perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar 1.596.385.454.137 rupiah. Sedangkan menurut Basuki Wasis, perkara ini juga mengakibatkan kerugian lingkungan. Yaitu dengan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan, pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar 2.728.745.136.000 rupiah. Jika melihat dan menyusuri semua pertimbangan hakim dalam putusan, gugatan perdata yang dilakukan oleh kepada Basuki Wasis tentu saja keliru dan salah alamat. Segala bentuk keberatan terhadap perhitungan yang dilakukan oleh Basuki Wasis sudah tersedia dalam mekanisme pengadilan pidana. Sebagai terdakwa, Nur Alam sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Bahkan Nur Alam sudah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ahli untuk membantah perhitungan Basuki Wasis. Lebih dari itu, proses hukum yang dialami oleh Nur Alam adalah urusan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yaitu urusan Negara dengan pelaku kejahatan yang tidak sama sekali tidak bisa dibebankan kepada Basuki Wasis. Lantas kenapa masih menggugat? Apakah ada urgensinya? Fenomena yang dialami Basuki Wasis hanya merupakan salah satu cerita, betapa rentannya partisipasi dalam pemberantasan korupsi dan memperjuangkan lingkungan dilemahkan. Selain Basuki Wasis, masih banyak ancaman yang diterima oleh masyarakat sipil tidak terkecuali di Sumatera Barat. Pada tanggal 14 Agustus 2018 kemarin, ada masyarakat yang divonis karena dianggap menghasut. Padahal masyarakat tersebut sedang menyuarakan atau mempertanyakan kebijakan pemerintah, terkait kejelasan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di Kabupaten Solok. Pada sisi yang lain, Negara menjamin setiap bentuk partisipasi untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang lebih baik. Berdasarkan Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jelas menyebutkan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan i'tikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Dengan kata lain, undang-undang ini seharusnya menjamin partisipasi publik dari ancaman SLAPP (strategic lawsuit against public participation). Koalisi Masyarakat Sipil & Akademisi Antikorupsi Sumatera Barat pun meminta agar;     1. Pengadilan menolak gugatan terhadap Basuki Wasis.     2. Penegak hukum untuk menerapkan prinsip anti-SLAPP dalam melakukan penegakan hukum         khususnya Kepolisian.     3. Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut mekanisme publik untuk menangani SLAPP,         mengingat aturan yang sudah ada selama ini, yaitu 36/KMA/SK/II/2013 belum cukup untuk         menjawab persoalan.     4. Mahkamah Agung untuk melakukan sosialisasi kepada hakim yang ada dibawahnya untuk         menerapkan pedoman SLAPP yang sudah berlaku. (*)

Regional Tipikor ICW : Tolak Gugatan Terhadap Saksi Ahli!

#Ancaman terhadap pejuang lingkungan dan antikorupsi semakin serius, dan saat ini sasarannya terhadap ahli penghitungan kerugian lingkung...

BERITAKORUPSI.CO