BERITAKORUPSI.CO: Regional

Skandal Banjir Pacitan Rp875 Juta: Eksepsi Ditolak, Sidang Lanjut! Misteri Proyek "Asal Bayar" dan Hilangnya Sosok PPK Dan Kepala Dinas

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikNkXF3abUklYBGl779rfyvVYt-GzQC5t5Zcx7o6Q1kzMNrSwi38ainPjoM568C1N0gDwr1-Au_UED70p_3kvKxlkueBnJlustAQ2dNBvnkWDX1xAzkfKQhyphenhyphenE04eJniJBa6bj-u80wAmY5-Vn7vOyJfIwhi6F1OqR5zNXuH5Ypmlz3HZ-KijCU0N1PDp0/s640/IMG20260406112615.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikNkXF3abUklYBGl779rfyvVYt-GzQC5t5Zcx7o6Q1kzMNrSwi38ainPjoM568C1N0gDwr1-Au_UED70p_3kvKxlkueBnJlustAQ2dNBvnkWDX1xAzkfKQhyphenhyphenE04eJniJBa6bj-u80wAmY5-Vn7vOyJfIwhi6F1OqR5zNXuH5Ypmlz3HZ-KijCU0N1PDp0/w640-h360/IMG20260406112615.jpg" width="640" /></a></div><b style="color: red; font-size: x-large;">Proyek Senilai Rp9,52 Miliar Diduga Sarat Penyimpangan Namun Tetap Dicairkan: Siapa Dalang di Balik Layar dan Mengapa PPK dan Kepala Dinas Belum Tersentuh Hukum?</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Jalan menuju pembuktian akhirnya terbuka lebar setelah benteng pertahanan hukum para terdakwa runtuh. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin, 27 April 2026, secara tegas menolak perlawanan atau Eksepsi yang diajukan dua terdakwa melalui Tim Advokat (Penasihat Hukum)-nya, Dr. Saiful Ma'arif, SH., MH dan rekan </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keputusan ini mematahkan upaya pengacara untuk menggugurkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan. Kasus ini menyangkut dugaan korupsi pekerjaan proyek penanganan banjir Sungai Asem Gandok Grindulu dan anak sungainya di Desa Arjosari dan Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan pada tahun 2021. Proyek yang dilaksanakan melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo ini menelan anggaran dari APBN sebesar Rp9,52 miliar dan diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp875.288.091,64, sesuai hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Pacitan tertanggal 16 Desember 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Dua Terdakwa: Kontraktor dan Konsultan Pengawas</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua terdakwa yang kini harus menghadapi proses persidangan tahap pembuktian mewakili dua sisi mata uang dalam kegagalan proyek ini:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Suprianto: Direktur PT Cahaya Agung Perdana Karya (PT CAPK) Banyuwangi, bertindak sebagai pelaksana pekerjaan (kontraktor).</li><li>Tendy: Kepala Cabang PT Wahana Prakarsa Utama (PT WPU) Cabang Jawa Timur, bertindak sebagai Konsultan Supervisi yang bertugas mengawasi kualitas pekerjaan.</li></ol></div><div style="text-align: justify;">Persidangan berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya pada Senin, 27 April 2026, dengan agenda Putusan Sela. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., bersama hakim anggota Ibnu Abas Ali, SH., MH. dan Athoillah, SH. (Hakim Ad Hoc). Sidang dihadiri langsung oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa, Dr. Saiful Ma’arif, SH., MH. dan rekan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Anomali Memalukan: Pekerjaan Cacat, Uang Tetap Cair</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyjYUoxRexvxriN9HuOIw4LolfYljfectlTnJQlnn1AtoyHKXizzUAloUPQ8ORBQ747eiDBrg5L2o4q_WkdLSs3yK_Nwz0DImNon8Wx3To9gQYsWlzL9lyotBCphAZS0tuDJZcn9P1Kbgsm-HB5lCBmuUNovyetnewUFVSEBrf0ITn69-fQxy_0U9JI-A/s640/1775450254534.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyjYUoxRexvxriN9HuOIw4LolfYljfectlTnJQlnn1AtoyHKXizzUAloUPQ8ORBQ747eiDBrg5L2o4q_WkdLSs3yK_Nwz0DImNon8Wx3To9gQYsWlzL9lyotBCphAZS0tuDJZcn9P1Kbgsm-HB5lCBmuUNovyetnewUFVSEBrf0ITn69-fQxy_0U9JI-A/w640-h296/1775450254534.jpg" width="640" /></a></div>Inti dari skandal ini bukan hanya pada angka kerugian, melainkan pada anomali prosedur yang mencurigakan dan terbongkar di ruang sidang. Sorotan tajam tertuju pada fakta bahwa meskipun pekerjaan diduga keras tidak sesuai spesifikasi teknis dan administrasi, proyek tersebut tetap dinyatakan selesai (Serah Terima Akhir/PHO) dan pembayaran tetap dicairkan penuh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>"Kalau pekerjaan tidak sesuai, mengapa tetap dibayar?"</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan besar inilah yang kini mengemuka dan menjadi teka-teki yang harus dijawab di meja hijau. Fakta ini mengindikasikan adanya kolusi segitiga emas antara kontraktor, konsultan pengawas, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai pemegang otoritas pembayaran. Jika konsultan (Tendy) gagal mendeteksi atau sengaja menutup mata atas penyimpangan, dan kontraktor (Suprianto) melakukan kecurangan, lalu siapa yang memberikan "lampu hijau" untuk pencairan dana?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Misteri Hilangnya Sang PPK Selaku KPA dan Kepala Dinas selaku PA</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga selalu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Kepala Dinas selaku PA (Pengguna Anggaran) kini menjadi tanda tanya besar bagi publik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam mekanisme proyek pemerintah, PPK dan Kepala Dinas memiliki kewenangan penuh dan tanggung jawab mutlak dalam proses verifikasi persetujuan berita acara serah terima, dan otorisasi pembayaran. Tanpa tanda tangan PPK, uang negara tidak akan cair tanpa ditandatanganinya SPM (Surat Perintah Membayar) serta surat pertanggungjawaban mutlak pencairan anggaran oleh Kepala Dinas </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, hingga sidang bergulir dan eksepsi ditolak, sosok PPK dan Kepala Dinas yang menjabat saat proyek tersebut berjalan belum juga tersentuh proses hukum. Apakah PPK dan Kepala Dinas hanya lalai sehingga tertipu oleh kontraktor dan konsultan? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ataukah ada kemungkinan keterlibatan aktif yang membuat penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan? Ketidakhadiran PPK dan Kepala Dinas dalam daftar terdakwa saat ini menimbulkan spekulasi liar: apakah ada perlindungan khusus, ataukah jaringan korupsi ini lebih luas dari yang terlihat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ini hal kedua kalinya terjadi di Pacitan yaitu dalam perkara korupsi pembangunan pelabuhan kapal perikanan beberapa tahun lalu. Walaupun kemudian PPK akhirnya diseret ke Pengadilan Tipikor setelah setahun kemudian namun kepala Dinas tetap nyaman dan selamat sentosa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan ditolaknya eksepsi, fokus sidang kini beralih pada pembuktian materiil: bagaimana modus operandi penipuan spesifikasi itu terjadi, siapa saja yang mengetahui kecurangan tersebut, dan ke mana larinya selisih dana Rp875 juta yang hilang dari kantong negara.</div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">5 Pertanyaan Kritis Seputar Kasus Banjir Pacitan</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7_MTErUgc-H6v0jaTKx9qcEMUsPwt70Dn-Hu-Mj8id9snrqMWD5feKHhPNhrQqWQGPXWBM4KFYPQMMkCpgKeoKUocz_Zklhh6bdc_qzi3QjFXw7-3TxPmjhQSv_-Ig5LBsj2L_BLNutKazgwZ_UFvPa0SEVetltkXpT5JkdTbyO9xg552jgNEGS-qg7M/s640/1775450254509.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7_MTErUgc-H6v0jaTKx9qcEMUsPwt70Dn-Hu-Mj8id9snrqMWD5feKHhPNhrQqWQGPXWBM4KFYPQMMkCpgKeoKUocz_Zklhh6bdc_qzi3QjFXw7-3TxPmjhQSv_-Ig5LBsj2L_BLNutKazgwZ_UFvPa0SEVetltkXpT5JkdTbyO9xg552jgNEGS-qg7M/w640-h296/1775450254509.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Mengingat kejanggalan sistemik yang terungkap, berikut adalah pertanyaan mendesak yang harus dijawab oleh Kejari Pacitan:</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>1.  Mengapa Pembayaran Tetap Dicairkan Meski Pekerjaan Cacat?</b></div><div style="text-align: justify;">    Secara prosedur, pembayaran termin akhir hanya bisa dilakukan jika Berita Acara Serah Terima (PHO) ditandatangani setelah verifikasi lapangan. Siapa yang menandatangani PHO tersebut padahal spesifikasi tidak terpenuhi? Apakah ini bukti nyata bahwa verifikasi lapangan hanya formalitas di atas kertas?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2.  Di Mana Peran dan Tanggung Jawab PPK?</b></div><div style="text-align: justify;">    Sebagai pemegang kuasa anggaran dan penanda tangan kontrak dan SPM, PPK  dan Kepala Dinas adalah garda terakhir pertahanan uang negara. Mengapa hingga saat ini PPK dan Kepala Dinas dalam proyek SNVT Bengawan Solo tahun 2021 tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada indikasi bahwa PPK dan Kepala Dinas turut menikmati bagian dari "kue" korupsi ini?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>3.  Apakah Konsultan Supervisi (PT WPU) Benar-Benar Independen?</b></div><div style="text-align: justify;">    Tendy sebagai kepala cabang konsultan supervisi dibayar untuk memastikan kualitas. Jika ia gagal melaporkan penyimpangan atau malah berkolusi dengan kontraktor, apakah ini kasus individu atau kebijakan perusahaan? Seberapa sering PT WPU mendapatkan proyek serupa di wilayah Jatim dengan pola yang sama?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4.  Siapa "Dalang" di Balik Layar yang Melindungi Proyek Ini?</b></div><div style="text-align: justify;">    Proyek senilai Rp9,52 miliar bukanlah angka kecil. Mustahil penyimpangan sebesar Rp875 juta terjadi tanpa sepengetahuan pihak-pihak berpengaruh di dinas terkait atau satuan kerja. Apakah ada pejabat eselon tinggi di Kementerian PUPR atau Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang terlibat dalam meloloskan proyek bermasalah ini?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>5.  Apakah Kerugian Negara Hanya Rp875 Juta?</b></div><div style="text-align: justify;">    Hasil audit Inspektorat menyebutkan kerugian Rp875 juta lebih. Namun, mengingat seluruh proyek dinyatakan "tidak sesuai spesifikasi", bukankah seharusnya nilai kerugian dihitung ulang berdasarkan selisih total antara harga kontrak dengan nilai riil pekerjaan yang terpasang? Apakah ada potensi kerugian yang jauh lebih besar yang belum terungkap?. (Tim BK)</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Banjir Pacitan Rp875 Juta: Eksepsi Ditolak, Sidang Lanjut! Misteri Proyek "Asal Bayar" dan Hilangnya Sosok PPK Dan Kepala Dinas

Proyek Senilai Rp9,52 Miliar Diduga Sarat Penyimpangan Namun Tetap Dicairkan: Siapa Dalang di Balik Layar dan Mengapa PPK dan Kepala Dinas...

EDITORIAL: Triliunan Rupiah Raib, Rakyat Ditipu! Dana Pokir DPRD Jatim & Magetan Bukan Aspirasi, Tapi Rampok Berjamaah

10.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivjQZy25RKa4rMOWH1A0qg9fxDrcOZa_vgLEqX8gOtmwk8cqrkxvIu1zJxLga4NRmn5vG5thodzExooLnh51S3NVYs3mDYwhDcvVZyfHAXVryQMXy6FrFAHZIpo5RcVf6DzNcEI32FG87kh985ULpoQvCiS9WJdr_4pJuYu7Ta_dOiWt0ONQDZJ5Obsbc/s1328/e2033ade33a740339819c84d1a395285.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1328" data-original-width="1328" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivjQZy25RKa4rMOWH1A0qg9fxDrcOZa_vgLEqX8gOtmwk8cqrkxvIu1zJxLga4NRmn5vG5thodzExooLnh51S3NVYs3mDYwhDcvVZyfHAXVryQMXy6FrFAHZIpo5RcVf6DzNcEI32FG87kh985ULpoQvCiS9WJdr_4pJuYu7Ta_dOiWt0ONQDZJ5Obsbc/w640-h640/e2033ade33a740339819c84d1a395285.png" width="640" /></a><br /><b><span style="font-size: medium;">EDITORIAL: Triliunan Rupiah Raib, Rakyat Ditipu! Dana Pokir DPRD Jatim & Magetan Bukan Aspirasi, Tapi Rampok Berjamaah.</span> </b>Oleh: Redaksi BERITAKORUPSI.CO</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Stop berpura-pura. Sudah saatnya kita menyebut nama asli dari kejahatan yang sedang berlangsung di Jawa Timur ini: Ini bukan aspirasi. Ini perampokan berjamaah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di saat rakyat Jawa Timur struggling menghadapi himpitan ekonomi, di saat harga kebutuhan pokok mencekik leher warga kecil, para elit dewan justru sibuk membagi-bagikan uang negara senilai Rp8,369 Triliun di tingkat Provinsi Jawa Timur dan ratusan miliar rupiah di Kabupaten Magetan. Uang itu tidak jatuh ke tangan fakir miskin, tidak untuk memperbaiki jalan rusak, dan tidak untuk membiayai sekolah gratis. Uang itu habis dicicil oleh para anggota dewan, ketua fraksi, dan kroni-kroninya dalam pesta pora korupsi yang paling keji: Skandal Dana Hibah Pokir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Angka Rp8,369 Triliun Adalah Bukti Pengkhianatan Massal</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mari kita bedah angka yang mengerikan ini: Rp8,369 Triliun. Ini adalah total dana hibah Pokir DPRD Jatim yang menjadi objek penyidikan KPK. Bayangkan, triliunan rupiah digelontorkan selama empat tahun (2019-2024) dengan dalih "membantu masyarakat". Padahal, realitasnya adalah mesin cuci uang terbesar dalam sejarah demokrasi lokal kita.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret 21 tersangka, termasuk mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak, telah membuktikan bahwa dana ini adalah ATM pribadi partai politik dan pejabat legislatif. Mekanismenya sederhana namun jahat: Usulkan yayasan fiktif -> Cairkan dana -> Potong 30-50% untuk "biaya siluman" (baca: suap, bagi hasil, dana kampanye) -> Sisa recehan dilempar ke masyarakat sebagai pencitraan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ini bukan lagi kesalahan prosedur. Ini adalah kejahatan terorganisir yang dilakukan di ruang rapat paripurna yang megah, disahkan dengan palu sidang, dan dilindungi oleh aturan daerah yang mereka buat sendiri. Mereka merampok uang rakyat di siang bolong, lalu tersenyum manis di depan kamera saat menyerahkan bantuan simbolis. Munafik!</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Magetan: Cermin Kegelapan yang Sama</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Belum kering tinta berita tentang skandal provinsi, bumi Magetan pun bergempar. Penangkapan Ketua DPRD Magetan dan lima oknum lainnya pada April 2026 membuktikan bahwa virus ini telah menginfeksi hingga ke sel-sel terkecil pemerintahan. Pola di Magetan adalah replika persis dari apa yang terjadi di Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika di Jatim nilainya triliunan, di Magetan ratusan miliar. Namun, rasa sakit yang dirasakan rakyat sama-sama parah. Di Magetan, dana Pokir diubah menjadi alat transaksi politik untuk melanggengkan kekuasaan. Yayasan "timbangan" bermunculan seperti jamur di musim hujan, hanya untuk mencairkan dana dan menghilang tanpa jejak kegiatan. Rakyat Magetan hanya dijadikan tameng bodoh, sementara elit dewan setempat hidup mewah dari hasil memeras anggaran daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus Magetan menegaskan satu hal: Tidak ada satu pun kabupaten/kota di Jawa Timur yang steril dari kanker ini. Apa yang terjadi di Magetan kemungkinan besar hanyalah secuil kecil dari praktik serupa yang terjadi di puluhan kabupaten/kota lain yang belum tersentuh tangan dingin KPK.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Aspirasi Rakyat? Jangan Membuat Mual!</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jangan pernah lagi gunakan kata "aspirasi rakyat" untuk menutupi bau busuk korupsi ini. Kata itu telah ternoda, telah diperkosa oleh keserakahan elit dewan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aspirasi rakyat yang sesungguhnya adalah keinginan untuk hidup layak, jalan yang bagus, dan pendidikan yang murah. Bukan keinginan melihat uang mereka dipotong berkali-kali sebelum sampai ke tujuan. Ketika seorang anggota dewan mengusulkan dana untuk yayasan milik istri, anak, atau teman partainya, lalu dana itu cair tanpa verifikasi, itu bukan aspirasi. Itu penjarahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mereka berteriak "ini hak konstituen!", padahal yang mereka perjuangkan adalah hak dompet pribadi mereka sendiri. Rakyat dijadikan objek proyek, dijadikan alasan untuk memperkaya diri, dan dijadikan bodoh-bodohan dengan bantuan seadanya yang nilainya sudah dipangkas separuh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Tuntutan Rakyat: Bongkar Sampai Akar, Penjarakan Semua Yang Terlibat!</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Redaksi BERITAKORUPSI.CO bersama rakyat Jawa Timur menolak keras jika kasus ini hanya berakhir pada beberapa ekor ikan kecil. Skandal Rp8,369 Triliun di Jatim dan kasus di Magetan adalah bukti adanya sistem mafia yang masif. Oleh karena itu, kami menuntut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1.  Hentikan Hipokrisi: Tutup keran dana hibah Pokir segera! Moratorium total untuk semua jenis dana hibah yang diusulkan oleh anggota dewan di seluruh Jawa Timur sampai ada audit forensik independen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2.  Usut Tuntas Jaringan Mafia: KPK jangan berhenti di 21 tersangka di Jatim atau segelintir oknum di Magetan. Gali lebih dalam! Siapa saja yayasan yang menerima? Ke mana aliran uangnya? Libatkan juga pihak eksekutif (Gubernur/Bupati) yang memuluskan pencairan dana ilegal ini. Jika perlu, bubarkan fraksi-fraksi yang terbukti terlibat sistematis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3.  Hukuman Maksimum & Uang Kembali: Jangan berikan vonis ringan. Penjara harus menjadi tempat tinggal mereka selanjutnya. Dan yang terpenting, kembalikan setiap rupiah uang rakyat yang telah dicuri! Sita aset mewah para koruptor ini untuk menutupi kerugian negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4.  Transparansi Total: Buka data penerima dana hibah 10 tahun terakhir kepada publik. Biarkan rakyat menilai sendiri siapa di antara wakil mereka yang sebenarnya adalah maling berdasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rakyat Jawa Timur sudah muak. Kesabaran kami sudah di ujung tanduk. Jika hukum masih tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah, jika dana Pokir masih dibiarkan menjadi bancakan elit, maka siap-siaplah menghadapi gelombang kemarahan rakyat yang sesungguhnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dana Pokir adalah bancakan darah rakyat. Hentikan sekarang, atau kami yang akan menghentikannya!</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(Editorial ini adalah teriakan hati nurani rakyat Jawa Timur yang merasa dikhianati oleh wakil-wakil mereka sendiri. April 2026)</i></div>

Korupsi News Opini Pemerintahan Regional Tipikor EDITORIAL: Triliunan Rupiah Raib, Rakyat Ditipu! Dana Pokir DPRD Jatim & Magetan Bukan Aspirasi, Tapi Rampok Berjamaah

EDITORIAL: Triliunan Rupiah Raib, Rakyat Ditipu! Dana Pokir DPRD Jatim & Magetan Bukan Aspirasi, Tapi Rampok Berjamaah. Oleh: Redaksi ...

Bau Busuk Jual Beli Jabatan di Ponorogo Menggema: Saksi Ungkap Peran "Titipan" Oknum PCNU dan Tes Fiktif 136 Pejabat

21.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdXHnX7KbO6zn40FBgIIkWtA33RfkAOlkrK3RN9QudahgdjSQQTAL8hZlwbjzy8Ig-TccmCXLDxdN32UpxBjXNvj6vbpIf1_pE-BXdKHe-8_0y5ICDF0iB8J8fGAUWjlfmyuDadNcJAX-wTa_tMdmo2OVvrZDsCIb8mpJZJQ-XsJl_KmAAo7hW-PhrdDM/s4096/IMG_20260425_135950.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="3106" data-original-width="4096" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdXHnX7KbO6zn40FBgIIkWtA33RfkAOlkrK3RN9QudahgdjSQQTAL8hZlwbjzy8Ig-TccmCXLDxdN32UpxBjXNvj6vbpIf1_pE-BXdKHe-8_0y5ICDF0iB8J8fGAUWjlfmyuDadNcJAX-wTa_tMdmo2OVvrZDsCIb8mpJZJQ-XsJl_KmAAo7hW-PhrdDM/w640-h486/IMG_20260425_135950.jpg" width="640" /></a><b style="color: #f02c1f; font-size: 20px; text-align: left;">Sidang Korupsi OTT Pemkab Ponorogo: Dari Pengakuan Enteng Kepala Dianas sekaligus Sekretaris Baperjakat hingga Kemarahan Majelis Hakim atas Logika Saksi "Tanpa Rapat ada tandatangan dan Ujian Tanpa Pengumuman tiba-tiba dapat undangan pelantikan"</b></div><div style="text-align: left;">
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 18px;"><b>.CO –</b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara korupsi suap dan gratifikasi yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 November 2025 kembali memanas di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN  Surabaya, Jumat, 24 April 2026 saat mendengarkan keterangan tiga orang saksi kunci yang dihadirkan JPU KPK untuk dua terdakwa: Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr. Harjono S. Ponorogo dan Agus Pramono selaku Sekda Pemkab Ponorogo.</div><p></p>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6z4cR1pXMO_SsFERZ5FbK9_cunQRu5Ia0eQv9ZBpxTruf7FKlqjOq_l_LUL1LRaOnDYBc59aR3XRBHrYEECOVjkNftKcDbSZ9fmD7iD20ExVKdamfAr09VOwGFUPn5mmhu5Qx0GMp5cq9YCqAHFC3dC9sF60z06apwmJ8O7RxlYpBTr0rqEKy0XXbHRk/s508/IMG_20260424_233614.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="281" data-original-width="508" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6z4cR1pXMO_SsFERZ5FbK9_cunQRu5Ia0eQv9ZBpxTruf7FKlqjOq_l_LUL1LRaOnDYBc59aR3XRBHrYEECOVjkNftKcDbSZ9fmD7iD20ExVKdamfAr09VOwGFUPn5mmhu5Qx0GMp5cq9YCqAHFC3dC9sF60z06apwmJ8O7RxlYpBTr0rqEKy0XXbHRk/w640-h354/IMG_20260424_233614.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo</span> </td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Mengingatkan kembali kronologi kasus, dalam OTT KPK pada 7 November tahun lalu, jaringan korupsi ini tidak hanya menyeret Yunus Mahatma dan Agus Pramono. Ada pula Sucipto selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya dan Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo yang turut menjadi tersangka/terdakwaHingga saat ini, jalannya persidangan terpecah. Sucipto sudah terlebih dulu disidangkan dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun. Di sisi lain, Sugiri Sancoko memilih melakukan perlawanan atau mengajukan eksepsi atas surat dakwaan JPU KPK. Langkah ini berbeda dengan Yunus dan Agus yang langsung memasuki tahap pembuktian tanpa perlawanan. Akibatnya, agenda sidang antara Yunus Mahatma dan Agus Pramono terpisah dari sidang Sugiri Sancoko untuk beberapa kali pertemuan.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">Saksi Kunci Mengungkap Modus "Titipan" dan Tes '</span></b></span><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">Hantu"</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam persidangan tersebut (Jumat 24 April 2026), JPU KPK menghadirkan tiga orang saksi penting yaitu:<br /></p><ol><li style="text-align: justify;"><b>Arif Kurniawan</b>, Kepala Kantor Kecamatan (Camat) Jambon, Kabupaten Ponorogo.</li><li style="text-align: justify;"><b>Heri Sutrisno,</b> sosok multifungsi. Selaku  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Plt. Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), sekaligus Sekretaris Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Pemkab Ponorogo.</li><li style="text-align: justify;"><b>Suko Widodo</b>, Sekretaris BKPSDM Ponorogo.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipkrHXM74GtZwVBl31GPp9CBxOTXXLXaHzTbqcSpnjPRiO73jSZtS8LTXt9A0Wfbv6Z2oxP7suZHAlZCLhlekqdQRZzoJhKhZmp9tzrTnxGQiquiqogNhuwOtJYcamt0-xkjanwoR95fS0_GHT_reTJrm6U2JMsl08pNbLT4GJiH7_W1F6hfVKW3rO4ts/s1920/1777100041088.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipkrHXM74GtZwVBl31GPp9CBxOTXXLXaHzTbqcSpnjPRiO73jSZtS8LTXt9A0Wfbv6Z2oxP7suZHAlZCLhlekqdQRZzoJhKhZmp9tzrTnxGQiquiqogNhuwOtJYcamt0-xkjanwoR95fS0_GHT_reTJrm6U2JMsl08pNbLT4GJiH7_W1F6hfVKW3rO4ts/w640-h360/1777100041088.jpg" width="640" /></a></li></ol><div style="text-align: justify;">Persidangan berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya, dipimpin oleh Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH., dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH. dan Lujianto, SH., MH. (masing-masing Ad Hoc), serta Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri langsung oleh Kedua terdakwa, Yunus Mahatma dan Agus Pramono  didampingi masing-masing Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di hadapan majelis hakim, pengakuan Saksi Arif Kurniawan dan Heri Sutrisno inilah yang akhirnya menguak "bau busuk" yang sempat tersimpan rapi akhirnya menguap terkait proses promosi penentuan pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo. Proses promosi jabatan tersebut diduga kuat tidak sesuai prosedur karena adanya intervensi dan pengaruh dari tokoh masyarakat yang berpengaruh.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Menurut kesaksian Arif Kurniawan, ia menduga ada peran pihak lain di luar struktur resmi Pemkab Ponorogo yang berperan sentral dalam proses promosi dan penentuan jabatan. Pihak tersebut berasal dari lingkungan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Informasi dari Ahmad Subeki, ada partisipasi berupa titipan, saya tidak tau nominalnya," ungkap Arif Kurniawan kepada Majelis Hakim saat menjawab pertanyaan JPU di ruang sidang, Jumat, 24 April 2026.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Pengakuan Mengejutkan: "Saya Sekretaris Tapi Tidak Pernah Rapat"</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun, yang lebih mengejutkan dan mengherankan adalah pengakuan Heri Sutrisno. Sebagai mantan Kadis Dispendukcapil, Plt. BKPSDM, sekaligus Sekretaris Baperjakat, ia mengakui adanya kejanggalan fatal dalam proses promosi 136 orang pejabat Eselon II dan IV di Pemkab Ponorogo.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Menurut Heri, secara administratif seolah-olah semua berjalan normal: ada tanda tangan daftar hadir rapat, ada pelaksanaan tes atau ujian yang dilakukan Baperjakat. Namun, fakta yang terungkap di ruang sidangsangat paradoks: tidak pernah ada rapat yang benar-benar dilaksanakan, tidak ada pengumuman hasil ujian, termasuk tidak ada transparansi jumlah nilai yang menentukan siapa yang lolos dan siapa yang tidak. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Anehnya, di tengah ketiadaan rapat dan pengumuman hasil ujian itu, tiba-tiba saja keluar undangan pelantikan, termasuk undangan yang diterima oleh Heri Sutrisno sendiri.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Iya, saya sekretaris tapi saya tidak pernah ikut rapat," ucapnya dengan nada sangat enteng di depan hakim.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ia melanjutkan pengakuannya, "Saya ikut ujian. Yang menguji Baperjakat. Tidak ada pengumuman. Saya dapat undangan (undangan pelantikan)," akunya lagi dengan sikap yang sama santainya.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Majelis Hakim Murka: "Pikir Dulu Logikanya!"</b></span></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDMhht2JDeZoEioeiW4DafzMiwm6l_HwwQH4EoelfBE8P3oSo-LYC9gG7InuLOL7CHBtiwdIy5SIXhS5-m0sCW7zQZ2SfNB12NJ6jKQ0jN2Oh0h8JSaKmsEh4Y8TGHpBQ5qg-ufx-0gtCghFQWqhkZqcNOoiltvOJD0f5vBYEZXMxk9o5eslHZIZ60IEw/s3984/1777100041102.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDMhht2JDeZoEioeiW4DafzMiwm6l_HwwQH4EoelfBE8P3oSo-LYC9gG7InuLOL7CHBtiwdIy5SIXhS5-m0sCW7zQZ2SfNB12NJ6jKQ0jN2Oh0h8JSaKmsEh4Y8TGHpBQ5qg-ufx-0gtCghFQWqhkZqcNOoiltvOJD0f5vBYEZXMxk9o5eslHZIZ60IEw/w640-h296/1777100041102.jpg" width="640" /></a>Mendengar keterangan saksi yang begitu tidak masuk akal tersebut, Ketua Majelis Hakim I Made Yulianda pun terlihat heran dan kemudian mencerca saksi dengan puluhan pertanyaan tajam. Hakim tidak bisa menerima keterangan saksi bahwa seorang pejabat terdidik bisa terlibat dalam proses absurd semacam itu tanpa kesadaran penuh.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Bagaimana ada ujian tidak ada pengumuman tiba-tiba dapat undangan? Saudara orang yang berpendidikan dan pintar. Ilmu Bapak gunakan untuk kebaikan. Pikir dulu logikanya!" tegur Ketua Majelis Hakim dengan nada tinggi.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Menyikapi kesaksian yang penuh kontradiksi ini, Ketua Majelis Hakim kemudian memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi lain yang disebut-sebut oleh Heri Sutrisno dalam keterangannya. Hakim juga memerintahkan agar saksi Heri nantinya dihadirkan kembali untuk dilakukan konfrontasi silang (cross-examination) guna menguji kebenaran materiil dari "tes hantu" dan "rapat fiktif" tersebut.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>5 Pertanyaan Kritis Seputar Skandal Jual Beli Jabatan di Ponorogo</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mengingat besarnya skandal yang terungkap di ruang sidang, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan mendesak yang harus dijawab oleh penegak hukum dan pemerintah daerah:</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>1.  Siapa Sebenarnya "Ahmad Subeki" dan Sejauh Mana Peran PCNU?</b></div><div style="text-align: justify;">    Saksi Arif Kurniawan menyebutkan nama Ahmad Subeki dan peran "titipan" dari lingkungan PCNU. Apakah ini indikasi bahwa organisasi kemasyarakatan telah disusupi "mafia" jabatan? Apakah KPK akan memanggil Ahmad Subeki dan pengurus PCNU terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi atau bahkan tersangka baru?</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>2.  Bagaimana Bisa 136 Pejabat Lolos Tanpa Nilai dan Pengumuman?</b></div><div style="text-align: justify;">    Pengakuan Heri Sutrisno tentang 136 pejabat Eselon II dan IV yang dilantik tanpa melalui mekanisme ujian yang transparan adalah sebuah anomali birokrasi yang luar biasa. Siapa yang menandatangani SK pelantikan mereka jika tidak ada hasil rapat Baperjakat yang sah? Apakah seluruh 136 pejabat ini berpotensi dicopot karena proses pengangkatannya cacat hukum?</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>3.  Di Mana Peran Sekda dan Bupati Saat "Tes Hantu" Berlangsung?</b></div><div style="text-align: justify;">    Jika Sekda (Agus Pramono) dan Bupati (Sugiri Sancoko) adalah pimpinan tertinggi birokrasi, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui adanya praktik "ujian tanpa pengumuman" dan "rapat tanpa kehadiran"? Apakah mereka ikut menikmati aliran dana dari "titipan" jabatan tersebut, ataukah mereka lalai dalam pengawasan?</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>4.  Berapa Total Uang yang Berputar dalam "Pasar Gelap" Jabatan Ini?</b></div><div style="text-align: justify;">    Saksi Arif menyebut "titipan" namun tidak tahu nominalnya. Mengingat ada 136 jabatan yang dipromosikan secara mencurigakan, berapa estimasi total uang suap yang berputar? Apakah KPK memiliki peta aliran dana (follow the money) dari para calon pejabat yang "dititipkan" tersebut?</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>5.  Apakah Akan Ada Gelombang OTT atau Penyidikan Baru?</b></div><div style="text-align: justify;">    Dengan terbukanya modus operandi yang sistematis ini, apakah KPK akan melakukan pengembangan penyidikan ke ratusan pejabat yang dilantik secara tidak wajar tersebut? Ataukah fokus kasus hanya akan berhenti pada Yunus, Agus, dan Sugiri saja, sementara ratusan pejabat hasil "jual beli" ini tetap duduk nyaman di kursinya?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Artikel berita ini disusun berdasarkan fakta persidangan, Jumat, 24 April 2026. (Tim)</p></div>

Bau Busuk Jual Beli Jabatan di Ponorogo Menggema: Saksi Ungkap Peran "Titipan" Oknum PCNU dan Tes Fiktif 136 Pejabat

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Bau Busuk Jual Beli Jabatan di Ponorogo Menggema: Saksi Ungkap Peran "Titipan" Oknum PCNU dan Tes Fiktif 136 Pejabat

Sidang Korupsi OTT Pemkab Ponorogo: Dari Pengakuan Enteng Kepala Dianas sekaligus Sekretaris Baperjakat hingga Kemarahan Majelis Hakim atas ...

Benteng Pembelaan Sugiri Sancoko Runtuh: Majelis Hakim Tipikor Tolak Perlawanan, Sidang Korupsi Lanjut ke Pembuktian

20.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxAUMS__sMSxmali-RaSlicgoDonk43qrZ2G4pcu8WqgYmVPgaVs4eGS3ElpA5DnotmTD_Dq6HroFP7OT6jnE3DmVMgxVk9E34i6vU6-VaD0UjaWBgr9YHCTBSekCnvlRxAxlg-sxdStnd-YOO0qaUf2kcZSLxz4yIohZK8IrQwIqbNpU0EVCNCM0_fBQ/s640/14..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxAUMS__sMSxmali-RaSlicgoDonk43qrZ2G4pcu8WqgYmVPgaVs4eGS3ElpA5DnotmTD_Dq6HroFP7OT6jnE3DmVMgxVk9E34i6vU6-VaD0UjaWBgr9YHCTBSekCnvlRxAxlg-sxdStnd-YOO0qaUf2kcZSLxz4yIohZK8IrQwIqbNpU0EVCNCM0_fBQ/s320/14..jpg" width="320" /></a><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b></div><div style="text-align: justify;"><i>"Mimpi tidak selalu indah, harapan tidak selalu tergapai dan doa tidak selalu terkabul".</i> Mungkin kalimat inilah yang terjadi dalam perjalanan hidup Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo yang tertangkap tangan atau OTT KPK pada 7 November 2025</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat tangkap tangan yang dilakukan KPK saat itu, bukan hanya Sugiri Sancoko melainkan ada dua pejabat lain yaitu Agus Pramono selaku Sekda dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo dan Sucipto selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya seorang pengusaha kontraktor yang mengerjakan proyek RSUD Ponorogo. Keempatnya ditangkap KPK terkait korupsi Suap, fee proyek RSUD Ponorogo dan penerimaan gratifikasi </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Sucipto sudah terlebih dahulu diadili dan divonis bersalah serta dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dua tersangka/terdakwa lain yaitu Agus Pramono dan Yunus Mahatma, berharap proses persidangan cepat selesai sehingga tidak melakukan perlawanan atau Eksepsi atas surat dakwaan JPU KPK </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berbeda dengan Sugiri Sancoko. Ia berharap bebas diawal tanpa proses persidangan yang mendengarkan keterangan saksi-saksi, memperlihatkan barang bukti atau alat bukti, tuntutan JPU KPK dan putusan dari Majelis Hakim dengan melakukan perlawanan atas surat dakwaan JPU KPK </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun upaya hukum yang ditempuh oleh Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo untuk menggugurkan dakwaan korupsi akhirnya kandas di tengah jalan. Dalam sidang putusan sela yang berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat, 24 April 2026, Majelis Hakim secara bulat menolak seluruh perlawanan (eksepsi) yang diajukan tim pengacara terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi strategi pertahanan Sugiri Sancoko. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian. Agenda selanjutnya akan fokus pada pemeriksaan saksi-saksi kunci dan pengungkapan barang bukti, yang diyakini akan membongkar dalil-dalil korupsi dalam kasus yang sedang menyita perhatian publik Jawa Timur ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Dakwaan Sah, Jalan Menuju Vonis Terbentang</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai bahwa surat dakwaan yang disusun oleh JPU KPK telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum acara pidana. Hakim menegaskan bahwa dakwaan tersebut sudah jelas, lengkap, dan tidak mengandung kekaburan (obscuur libel) sebagaimana yang didalilkan oleh pihak pembela.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penolakan in membuktikan bahwa proses hukum terhadap Sugiri Sancoko tidak dapat dihentikan atau dibatalkan melalui jalur eksepsi. Sidang kini memasuki fase paling krusial: adu fakta dan bukti di meja hijau. Publik menanti bagaimana JPU KPK akan mengkonstruksikan bukti-bukti keterlibatan Bupati Ponorogo tersebut, serta bagaimana saksi-saksi yang akan dihadirkan nanti akan menjawab berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Langkah ini juga menegaskan komitmen KPK dan lembaga peradilan untuk menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tanpa tebang pilih. Dengan berlanjutnya sidang, tekanan terhadap Sugiri Sancoko semakin besar, mengingat statusnya yang masih menjabat sebagai bupati di tengah proses hukum yang berjalan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Sorotan Publik: Menanti Pengungkapan Jaringan Korupsi</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menjerat Sugiri Sancoko ini bukan sekadar perkara individu, melainkan diduga melibatkan jaringan yang kompleks. Penolakan eksepsi ini membuka pintu lebar bagi KPK untuk menghadirkan saksi-saksi yang selama ini "disembunyikan" atau belum diperiksa, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo atau sektor swasta yang turut terlibat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Masyarakat Ponorogo dan Jawa Timur kini menanti dengan cemas: apakah sidang pembuktian ini akan mengungkap skandal besar yang lebih luas? Ataukah hanya sebatas permainan hukum biasa? Satu hal yang pasti, palu hakim telah diketuk untuk melanjutkan pertarungan hukum ini, dan kebenaran diharapkan segera terungkap melalui bukti-bukti yang akan disajikan di ruang sidang.</div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">5 Pertanyaan Kritis Mengenai Pihak-Pihak Terlibat</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seiring masuknya kasus ini ke tahap pembuktian, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan mendesak yang harus dijawab oleh JPU KPK dan terungkap di persidangan:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Siapa Saksi Kunci yang Akan "Berbicara"?</b></div><div style="text-align: justify;">    Siapa saja saksi yang akan dihadirkan KPK dalam tahap pembuktian nanti? Apakah akan ada bawahan langsung Sugiri Sancoko di lingkungan Pemkab Ponorogo yang bersedia menjadi justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama) untuk membongkar perintah atasan? Ataukah ada pihak swasta/kontraktor yang selama ini membayangi proyek-proyek strategis di Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Sejauh Mana Peran Lingkaran Dalam Bupati?</b></div><div style="text-align: justify;">    Apakah kasus ini murni inisiatif pribadi Sugiri Sancoko, ataukah melibatkan "tim sukses" dan staf khusus terdekatnya? Bagaimana peran sekretaris daerah, kepala dinas terkait, atau pejabat pengadaan barang dan jasa dalam memfasilitasi aliran dana korupsi yang didakwakan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3.  Apakah Ada Keterlibatan Partai Politik atau Donatur Pilkada?</b></div><div style="text-align: justify;">    Mengingat posisi Sugiri Sancoko sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, apakah aliran dana korupsi ini memiliki kaitan dengan pendanaan politik, balas budi kepada donatur kampanye, atau transaksi politik praktis lainnya yang terjadi sebelum atau sesudah pelantikan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Bagaimana Nasib Proyek-Proyek Bermasalah Lainnya di Ponorogo?</b></div><div style="text-align: justify;">    Kasus yang menjerat Sugiri Sancoko saat ini mungkin hanyalah puncak gunung es. Apakah KPK akan melakukan pengembangan penyidikan ke proyek-proyek lain di Kabupaten Ponorogo yang dinilai mencurigakan selama periode kepemimpinannya? Apakah akan ada tersangka baru dari kalangan pengusaha atau birokrat lain?. (Jen)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5.  Siapa yang Menguntungkan Secara Finansial dari Skema Ini?</div><div style="text-align: justify;">    Dari aliran dana korupsi yang didakwakan, ke mana uang tersebut bermuara? Apakah digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok tertentu, atau justru untuk membiayai aktivitas politik terselubung? Pemetaan aliran dana (follow the money) menjadi kunci untuk mengungkap siapa saja pihak yang sebenarnya diuntungkan di balik layar. (*)</div>

Benteng Pembelaan Sugiri Sancoko Runtuh: Majelis Hakim Tipikor Tolak Perlawanan, Sidang Korupsi Lanjut ke Pembuktian

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Benteng Pembelaan Sugiri Sancoko Runtuh: Majelis Hakim Tipikor Tolak Perlawanan, Sidang Korupsi Lanjut ke Pembuktian

BERITA KORUPSI .CO – "Mimpi tidak selalu indah, harapan tidak selalu tergapai dan doa tidak selalu terkabul". Mungkin kalimat in...

Skandal Proyek Lapen Sampang Rp2,9 M: 4 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara, Publik Tunggu Langkah Polda Terhadap Kadis PUPR dan Mantan Bupati

19.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC1WMzPGX4W_GmILVcKiEvyyyG0PUnQcdHeVHhrvAfKA5MOw_zwk5GiReawiJKgymVDaKkcbPZpuWFTc_D_0wPyPbOCSTd8y-70kGGSF3lSFi6bn7n9p1tGSclCf9wNaxuPTeiHMRuv1GT8pDgQ06XxDRr0JIc3mDyDoiXsTjCvsUXz733M1wrsir4nq0/s640/2%20(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC1WMzPGX4W_GmILVcKiEvyyyG0PUnQcdHeVHhrvAfKA5MOw_zwk5GiReawiJKgymVDaKkcbPZpuWFTc_D_0wPyPbOCSTd8y-70kGGSF3lSFi6bn7n9p1tGSclCf9wNaxuPTeiHMRuv1GT8pDgQ06XxDRr0JIc3mDyDoiXsTjCvsUXz733M1wrsir4nq0/s320/2%20(2).jpg" width="320" /></a></div><b><span><span style="color: red; font-size: large;">"Di Balik Tuntutan Penjara Para 'Ikan Kecil': Akankah Polda Jatim Berani Menjebol Tembok Perlindungan Pejabat PUPR dan Eks Bupati? Misteri Hilangnya Rp1,7 Miliar Uang Rakyat Masih Menjadi PR Besar Penegak Hukum."</span></span></b></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 18px;">.CO –</span></b></div><div style="text-align: justify;">Setelah empat terdakwa kasus korupsi proyek rehabilitasi jalan Lapen di Kabupaten Sampang dituntut pidana penjara, sorotan kini beralih ke penyidik Polda Jawa Timur yang melakukan penyelidikan sejak awal. Apakah Polda Jawa Timur mampu menetapkan Ir. H. Ach. Hafi, S.H. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang sebagai tersangka dan memeriksa H. Slamet Junaidi atau Abah Idi selaku Bupati Sampang tahun 2019-2024? Ataukah proses hukum ini hanya akan berhenti di level bawah saja? Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas sisa kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar yang belum kembali?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pertanyaan-pertanyaan kritis ini mencuat menyusul dibacakannya tuntutan pidana terhadap keempat terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang pada Jumat, 24 April 2026. Keempatnya dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dalam 12 paket proyek pekerjaan rehabilitasi jalan Lapen (DID II) Kabupaten Sampang tahun 2020 yang menelan anggaran sebesar Rp12 miliar tersebut hingga menimbulkan kerugian  keuangan negara sebesar Rp2.905.212.897,42.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Baca juga;</b></span></div>
<p></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span>Kasus Dugaan Korupsi 12 Paket Proyek Rehabilitasi jalan lapen (DID II) Kabupaten Sampang Rp2,9 M : Pejabat PPKom, PPTK dan Dua Swasta Diadli, Kepala Dinas PUPR Aman?</span></b><span style="color: #f02c1f;"> - </span><span style="color: #244eff;"><span><a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-dugaan-korupsi-12-paket-proyek.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/kasus-dugaan-korupsi-12-paket-proyek.html</a></span></span></div><p></p></blockquote>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Profil Empat Terdakwa: Pejabat Dinas dan Perantara ;</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAMkWETAv2bBo82Yjkl2gMPNxYgYeMlwXThrE4jgYg4mR_5USNjFAv9eM_p18tpQDOVYjmQpzzxPXM_MySLvQ8J-efHB7C5RX_KcDsrlYfeSrlQtl3GSC-r0t7T_ii0ub-WxCJPl0Jl-r_5uSYhoDOBgnUnZ2zoQhOvTN9BLFqXCgDKssLV1Pyqem25XM/s3984/1777044852439.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAMkWETAv2bBo82Yjkl2gMPNxYgYeMlwXThrE4jgYg4mR_5USNjFAv9eM_p18tpQDOVYjmQpzzxPXM_MySLvQ8J-efHB7C5RX_KcDsrlYfeSrlQtl3GSC-r0t7T_ii0ub-WxCJPl0Jl-r_5uSYhoDOBgnUnZ2zoQhOvTN9BLFqXCgDKssLV1Pyqem25XM/w640-h296/1777044852439.jpg" width="640" /></a>Keempat terdakwa yang kini menghadapi ancaman hukuman bervariasi antara 4 hingga 5,6 tahun penjara berasal dari unsur pejabat dinas dan pihak swasta. Mereka adalah:</p><div style="text-align: justify;"><ol><li><b>Mohammad Hasan Mustofa:</b> Mantan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Sampang sekaligus KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).</li><li><b>Ahmad Zahran Wiami:</b> Mantan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).</li><li><b>Khoirul Umam:</b> Pihak swasta/perantara (calo).</li><li><b>Slamet Iwan Supriyanto alias Yayan</b>: Pihak swasta/perantara (calo).</li></ol></div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tuntutan pidana terhadap keempat terdakwa ini dibacakan dalam berkas perkara penuntutan yang terpisah oleh tim JPU yang terdiri dari Eddie Soedrajat, SH (Kasi PAPBB) bersama I Gede Indra Hari Prabowo, SH., MH (Kasi Pidsus Kejari Sampang) dalam sidang yang berlangsung di Ruang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat (24 April 2026), dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH, dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH (masing-masing Ad Hoc) serta Panitera Pengganti (PP). Sidang dihadiri oleh Tim Advokat (Penasehat Hukum) Terdakwa, sementara para terdakwa sendiri hadir melalui telekonferensi (Zoom).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Jerat Hukum dan Rincian Tuntutan Pidana;</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam tuntutannya, JPU menegaskan bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer: Pasal 603 Jo. Pasal 20 Huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sehingga keempat terdakwa dituntut pidana penjara, pidana denda, dan kewajiban membayar uang pengganti dengan rincian sebagai berikut:</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><ol><li>Mohammad Hasan Mustofa: Dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp17 juta (yang sudah dibayarkan kepada JPU dan diperhitungkan sebagai uang pengganti).</li><li>Ahmad Zahran Wiami: Dituntut lebih ringan, yakni 6 bulan penjara, denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp63 juta (sudah dibayarkan).</li><li>Khoirul Umam: Dituntut 4 tahun penjara, denda sebesar Rp200 juta subsider 40 hari kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp45 juta (sudah dibayarkan).</li><li>Slamet Iwan Supriyanto alias Yayan: Dituntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, dan membayar uang pengganti Rp301.500.000. Dari jumlah tersebut, dikurangi Rp163.000.000 yang sudah dibayarkan kepada JPU, sehingga sisa yang wajib dibayar adalah Rp156.500.000 (subsider 1,6 tahun penjara jika tidak mampu bayar).</li></ol></div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa maupun melalui tim advokatnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan. Sidang pledoi diagendakan pada Selasa, 5 Mei 2026, sedangkan putusan vonis dijadwalkan pada Jumat, 8 Mei 2026.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Pengakuan Kejari: Kerugian Negara Baru Kembali Rp1,1 Miliar</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3C4eZG_lOfSRyYhkQSajOoSz1p27A5djyph7zYUJmaNDG-L3UynWN3dl2tyfSTJ-39tcDxWgssR-sKpi67YdWuUrF8Ziic98bcv7so2ev4wPnDH6VUK84XjcV5rf32vuL3H7rlOJ25kz9X56Nrvz8g2UP55mgrtyD3Mv3no5DQW-zq8COENzf8O4riWs/s640/2%20(2).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3C4eZG_lOfSRyYhkQSajOoSz1p27A5djyph7zYUJmaNDG-L3UynWN3dl2tyfSTJ-39tcDxWgssR-sKpi67YdWuUrF8Ziic98bcv7so2ev4wPnDH6VUK84XjcV5rf32vuL3H7rlOJ25kz9X56Nrvz8g2UP55mgrtyD3Mv3no5DQW-zq8COENzf8O4riWs/s320/2%20(2).jpg" width="320" /></a>Usai persidangan, muncul klarifikasi terkait pengembangan kasus dan pemulihan aset. I Gede Indra Hari Prabowo, SH., MH, selaku Kasi Pidsus Kejari Sampang, menjelaskan kepada BERITAKORUPSI.CO terkait kemungkinan tersangka baru maupun status kerugian negara. Ia mengakui bahwa total uang yang berhasil dikembalikan, termasuk melalui upaya Penyidik, baru mencapai sekitar Rp1,1 miliar dari total kerugian Rp2,9 miliar.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Itu (pengembangan) ranahnya Polda. Total yang sudah dikembalikan termasuk melalui Penyidik satu koma satu miliar," ucapnya singkat namun menyisakan tanda tanya besar bagi publik.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">4 Pertanyaan Mendesak untuk Penegak Hukum</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Menyikapi fakta persidangan bahwa kerugian negara masih tersisa hampir Rp1,8 miliar dan adanya indikasi keterlibatan pejabat eselon tinggi, berikut adalah pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur:</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>1.  Mengapa Ir. H. Ach. Hafi, S.H (Plt. Kadis PUPR) Belum Ditetapkan Sebagai Tersangka?</b></div><div style="text-align: justify;">Sebagai pejabat tertinggi di dinas teknis saat itu, apakah tidak ada unsur kelalaian atau bahkan keterlibatan aktif dalam pengawasan proyek senilai Rp12 miliar ini? Mengapa penyidikan seolah berhenti pada level pelaksana teknis (PPK/PPTK) dan tidak menyentuh pengambil kebijakan strategis di level dinas?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara fakta persidangan yang terungkap, Ir. H. Ach. Hafi, S.H mengatakan bahwa 12 paket seharusnya dilelang namun faktanya tidak. Ir. H. Ach. Hafi, S.H juga mengatakan tidak dilibatkan sejak awal proses proyek. Tetapi disisi lain, Ir. H. Ach. Hafi, S.H sakmengakui telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) serta menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada bawahannya untuk melakukan pengawasan pekerjaan. Selain itu ditandatanganinya surat pertanggung jawaban mutlak atas penggunaan dan pencairan anggaran </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jika Ir. H. Ach. Hafi, S.H mengaku seharusnya dilakukan lelang tetapi tidak mengetahui proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, bagaimana dasar pertimbangan administratif hingga dokumen-dokumen tersebut ditandatangani? Apakah semata-mata hanya prosedural, atau mencerminkan pengetahuan substantif atas kegiatan? Atau memang karena ada perintah?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pengakuan Ir. H. Ach. Hafi, S.H dimuka persidangan menjelaskan, bahwa saat PPK dan PPTK menemuinya selaku Plt Kepala Dinas di ruang kerjanya, keduanya menunjukkan catatan dari Bupati terkait 12 paket proyek pekerjaan rehabilitasi jalan</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">2. Apakah H. Slamet Junaidi (Abah Idi) Akan Diperiksa Sebagai Saksi Kunci?</span></b></div><div style="text-align: justify;">Apakah penyidik Polda Jatim mampu memeriksa H. Slamet Junaidi (Abah Idi) selaku Bupati Sampang (saat itu) sebagai saksi kunci? Sejauh mana peran politik kepala daerah dalam pengawasan proyek infrastruktur? Apakah pemeriksaan terhadap mantan Bupati ini hanya sebatas formalitas, atau akan digali secara mendalam untuk menemukan "otak" di balik jaringan korupsi ini?</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>3.  Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Sisa Kerugian Negara Rp1,7 Miliar?.</b></div><div style="text-align: justify;">Jika total kerugian adalah Rp2,9 miliar dan yang baru kembali Rp1,1 miliar, maka masih ada selisih nearly Rp1,8 miliar uang rakyat yang hilang. Apakah negara akan membiarkan sisa kerugian ini hangus begitu saja, ataukah ada rencana penyitaan aset para terdakwa dan pihak terkait lainnya untuk menutupi kekurangan tersebut?</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>4.  Bagaimana Koordinasi Antara Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim?</b></div><div style="text-align: justify;">Dengan pernyataan Kasi Pidsus bahwa "pengembangan adalah ranah Polda", apakah ini indikasi adanya sekat koordinasi yang menghambat pengungkapan kasus?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Publik mendesak sinergi total antara Polda dan Kejati Jatim agar kasus ini tidak mandek dan benar-benar tuntas hingga ke akar-akarnya, bukan hanya menangkap "ikan kecil" sekaligus membuktikan integritas penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. (Tim BK)</p>

Skandal Proyek Lapen Sampang Rp2,9 M: 4 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara, Publik Tunggu Langkah Polda Terhadap Kadis PUPR dan Mantan Bupati

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Proyek Lapen Sampang Rp2,9 M: 4 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara, Publik Tunggu Langkah Polda Terhadap Kadis PUPR dan Mantan Bupati

"Di Balik Tuntutan Penjara Para 'Ikan Kecil': Akankah Polda Jatim Berani Menjebol Tembok Perlindungan Pejabat PUPR dan Eks Bupa...

Skandal Mertua-Menantu di Bondowoso: Kades dan Bendahara Desa Digiring ke Tipikor, Kerugian Negara Rp2,24 Miliar

02.00 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBSHLtGdJBXmMJt_vAQtcgBflfoQ4TxbYisPvmMlDlyckmcrS1615NVRBsQrHlxTeZ9_VX80B3Z1mrM1uzIe7jS_vkNsBaklfykURIytAxs7cGLbfSk09jnGSAJITMhnEoKxImOjEdXTImFw-Koz3ZfvgNvAfMFEYUF-FF0jHt6UZyJzATc9lsQNOBrPY/s1920/IMG20260422142024_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBSHLtGdJBXmMJt_vAQtcgBflfoQ4TxbYisPvmMlDlyckmcrS1615NVRBsQrHlxTeZ9_VX80B3Z1mrM1uzIe7jS_vkNsBaklfykURIytAxs7cGLbfSk09jnGSAJITMhnEoKxImOjEdXTImFw-Koz3ZfvgNvAfMFEYUF-FF0jHt6UZyJzATc9lsQNOBrPY/w640-h360/IMG20260422142024_01.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Kedua Terdakwa didampingi Advokat Habibullah dari LBH Legundi Surabaya</span> </td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></div><div style="text-align: justify;">Dinding keluarga ternyata tidak mampu membendung niat korup. Dalam sebuah ironi yang menyedihkan, hubungan kekeluargaan antara mertua dan menantu justru menjadi pintu masuk bagi tindak pidana korupsi di Kabupaten Bondowoso.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rabu, 22 April 2026, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso Dian Pranata Depari, dkk menyeret dua terdakwa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kedua terdakwa tersebut adalah Faldy Arie Djordy (Menantu), yang menjabat sebagai Kepala Desa Padasan, Kecamatan Pujer, dan Rahmani (Mertua), yang dipercaya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Desa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini mencuat setelah Penyidik Kejari Bondowoso bekerja sama dengan inspektorat menemukan adanya penyimpangan masif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Padasan selama tiga tahun berturut-turut (2022, 2023, dan 2024), serta penyelewengan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa. Total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai angka fantastis: Rp2.243.608.200,08.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kolaborasi Keluarga di Atas Penderitaan Rakyat</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyidikan mengungkap bahwa Faldy Arie Djordy dan Rahmani diduga melakukan kolaborasi erat dalam menggerogoti kas desa. Sebagai kepala desa, Faldy memiliki otoritas pengambilan keputusan, sementara Rahmani, sebagai bendahara sekaligus ibu mertuanya, memegang kendali atas arus keluar keuangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Alih-alih saling mengingatkan untuk menjaga amanah rakyat, keduanya justru diduga memanfaatkan posisi strategis mereka untuk memperkaya diri sendiri. Modus operandi meliputi mark-up anggaran, pengeluaran fiktif, hingga pemanfaatan aset Tanah Kas Desa yang tidak sesuai peruntukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hasil perhitungan audit dari Inspektorat Kabupaten Bondowoso melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: X.700/428/430.8/2025 tertanggal 19 November 2025, menjadi bukti otentik yang mematahkan segala dalih kedua terdakwa. Angka kerugian lebih dari Rp2,2 miliar ini merupakan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan layanan publik di Desa Padasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Dakwaan Pasal Berlapis: Jerat Hukum yang Mengancam</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg-HOT3X5umnnAA1_zrvczm9LePPcIu-fYkJY3cTYmo6_fsd9w6HSOdYl3gREzWT60GM46gwctj3VgLd0hvmmDFhdiUb85VCahzey9AzEwqI2AqJLBzgZkp0gixchBOB8t3Qf3YBUrH8WVz39mpIymzTMUTFZb-coQCMe6GOKsUp_EjqEaRgF_FRzaBoM/s4160/IMG20260422141747.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg-HOT3X5umnnAA1_zrvczm9LePPcIu-fYkJY3cTYmo6_fsd9w6HSOdYl3gREzWT60GM46gwctj3VgLd0hvmmDFhdiUb85VCahzey9AzEwqI2AqJLBzgZkp0gixchBOB8t3Qf3YBUrH8WVz39mpIymzTMUTFZb-coQCMe6GOKsUp_EjqEaRgF_FRzaBoM/s320/IMG20260422141747.jpg" width="320" /></a></div>Dalam surat dakwaannya, JPU Kejari Bondowoso menjerat kedua terdakwa dengan pasal berlapis. Mereka didakwa dengan alternatif dakwaan yang sangat kuat:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1.  Dakwaan Pertama (Primer): Melanggar Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru) Juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menyoroti peran orang yang memberi kesempatan atau sarana terjadinya korupsi bagi orang lain (dalam konteks hubungan atasan-bawahan/keluarga).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2.  Dakwaan Kedua (Subsider): Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 3 ini adalah pasal klasik korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, yang kini dikombinasikan dengan ketentuan KUHP baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan diterapkannya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dalam dakwaan ini, kasus di Bondowoso ini menjadi salah satu preseden penting dalam penegakan hukum korupsi di tingkat desa pasca-berlakunya kodifikasi hukum pidana nasional yang baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Menanti Vonis di Meja Hijau</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjevJB2Zf0BY1XMuQfdejpc31rs1V13ebQXwETxcn48c_I2KYvQAt9nonAnTudLNuM3fxiK6FZr4lTdyeyGqMdMOEZz08Qg4qrIyAdRhslZTPv5h5v2jWFyBIfdR5vHLpAGRH4fGSrFuQX2hJm5ZIw_gQaqVhg6icAGVEXIdjC3xFFIhaWwDiUKslC2zA/s4160/IMG20260422140309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjevJB2Zf0BY1XMuQfdejpc31rs1V13ebQXwETxcn48c_I2KYvQAt9nonAnTudLNuM3fxiK6FZr4lTdyeyGqMdMOEZz08Qg4qrIyAdRhslZTPv5h5v2jWFyBIfdR5vHLpAGRH4fGSrFuQX2hJm5ZIw_gQaqVhg6icAGVEXIdjC3xFFIhaWwDiUKslC2zA/w640-h360/IMG20260422140309.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kini, Faldy dan Rahmani harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Majelis Hakim PN Surabaya. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa di Indonesia: bahwa nepotisme dan kolusi keluarga dalam pengelolaan dana desa akan berujung pada jeruji besi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Masyarakat Desa Padasan dan masyarakat Bondowoso menanti vonis yang adil. Apakah hakim akan memberikan hukuman maksimal untuk memberikan efek jera bagi para pejabat desa yang serakah? Ataukah ada kejutan lain dalam persidangan nanti?</div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">5 Pertanyaan Kritis Seputar Kasus Mertua-Menantu di Bondowoso</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di balik angka kerugian Rp2,24 miliar dan hubungan darah antara terdakwa, muncul pertanyaan-pertanyaan mendesak yang harus dijawab dalam proses persidangan:</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Sejauh Mana Peran "Konflik Kepentingan" Keluarga?</b></div><div style="text-align: justify;">Bagaimana mungkin seorang Kepala Desa bisa mengangkat atau bekerja sama secara leluasa dengan mertuanya sendiri sebagai Bendahara tanpa adanya mekanisme check and balance? Apakah sistem rekrutmen perangkat desa di Padasan sudah cacat sejak awal sehingga melanggengkan dinasti korupsi keluarga?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Ke Mana Larinya Uang Rp2,24 Miliar Tersebut?</b></div><div style="text-align: justify;">Dengan nominal lebih dari 2 miliar rupiah yang digelapkan selama 3 tahun, untuk apa uang tersebut digunakan? Apakah untuk gaya hidup mewah, membayar utang pribadi, atau justru dibagi kepada anggota keluarga besar lainnya? Apakah aset hasil korupsi sudah dilacak dan disita oleh penyidik?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Mengapa Baru Terungkap Setelah 3 Tahun?</b></div><div style="text-align: justify;">Penyimpangan terjadi berturut-turut pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024. Di mana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan internal kecamatan selama periode tersebut? Mengapa baru tersentuh setelah audit Inspektorat akhir 2025?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Apakah Ini Kasus Terisolasi atau Ada Jaringan Lebih Besar?</b></div><div style="text-align: justify;">Mengingat besarnya nominal yang dikorupsi di level desa, apakah Faldy dan Rahmani bertindak sendirian, ataukah mereka hanyalah ujung tombak dari jaringan korupsi yang lebih besar di tingkat kecamatan atau kabupaten di Bondowoso?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Bagaimana Penerapan KUHP Baru (UU 1/2023) dalam Kasus Ini?</b></div><div style="text-align: justify;">Dakwaan yang menyertakan Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi sangat krusial. Bagaimana interpretasi hakim terhadap unsur "memberi kesempatan" dalam relasi keluarga ini? Apakah putusan nanti akan menjadi yurisprudensi baru bagi kasus korupsi berbasis nepotisme keluarga di masa depan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Artikel ini disusun berdasarkan berkas perkara (dakwaan) yang dibacakan di ruang sidang pada Rabu, 22 April 2026. (Tim BERITAKORUPSI.CO)</i></div>

Skandal Mertua-Menantu di Bondowoso: Kades dan Bendahara Desa Digiring ke Tipikor, Kerugian Negara Rp2,24 Miliar

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Mertua-Menantu di Bondowoso: Kades dan Bendahara Desa Digiring ke Tipikor, Kerugian Negara Rp2,24 Miliar

Kedua Terdakwa didampingi Advokat Habibullah dari LBH Legundi Surabaya BERITA KORUPSI .CO – Dinding keluarga ternyata tidak mampu membend...

Benteng Pembelaan Runtuh di Pelindo: 6 Terdakwa Korupsi Rp83 Miliar Gagal Lolos, Sidang Lanjut Menuju Vonis

15.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgazYgxT0B365kI0c0sCZvTZgzv1Yn08Oe6BoJv-zYLULbJNgg5s6XXCBqFLqSZDlR3aJItq9ypewiKlhwOSf8aCQeeXLYaS85INo4mar2xXY4SZHKDZiu1XN53Vkecha8P6OFoXCTlhPTdtcaxFvZAOW0XOKeca9bAPl6536vIZ3tDZgIW49OW8QQ79Tk/s1920/IMG20260422121628_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgazYgxT0B365kI0c0sCZvTZgzv1Yn08Oe6BoJv-zYLULbJNgg5s6XXCBqFLqSZDlR3aJItq9ypewiKlhwOSf8aCQeeXLYaS85INo4mar2xXY4SZHKDZiu1XN53Vkecha8P6OFoXCTlhPTdtcaxFvZAOW0XOKeca9bAPl6536vIZ3tDZgIW49OW8QQ79Tk/w320-h180/IMG20260422121628_01.jpg" width="320" /></a></div><span style="font-size: 18px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 18px;"><b>.CO –</b></span></div><div style="text-align: justify;">Benteng pertahanan hukum enam terdakwa kasus mega korupsi pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya runtuh total pada Rabu, 22 April 2026, saat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mematahkan segala dalih "sengketa administratif" yang dibangun tim Advokat, menegaskan bahwa lubang kerugian negara sebesar Rp83 miliar lebih dalam proyek senilai Rp200 miliar itu adalah tindak pidana murni (Korups), bukan sekadar kesalahan prosedur.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan ditolaknya seluruh perlawanan (eksepsi), jalan menuju vonis bagi para pejabat tinggi Pelindo 3 Surabaya dan direksi PT APBS kini terbentang tanpa hambatan. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi strategi pembelaan yang berupaya mengubah wajah korupsi menjadi sengketa perdata biasa.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Putusan Sela: Dakwaan JPU Dinilai Cermat dan Lengkap</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sidang yang berlangsung khidmat di Ruang Candra Pengadilan Tipikor PN Surabaya tersebut merupakan agenda krusial pembacaan Putusan Sela. Dalam sidang ini, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ratna Dianing Wulansari, SH., MH., bersama dua hakim anggota, Darwin Panjaitan, SH., MH. dan Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn. (masing-masing Hakim Ad Hoc), serta Panitera Pengganti (PP), dihadiri para terdakwa yang didampingi Tim Advokat-nya,  menegaskan posisi mereka.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Hadir dalam persidangan tersebut adalah Tim JPU Kejari Tanjung Perak, keenam terdakwa, serta para Advokat (penasihat hukum-nya) yang mendampingi mereka serta puluhan wartawan yang  tak biasa meliput di Pengadilan Tipikor dapat merasakan ketegangan yang terasa di ruang sidang.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Hal ini secara langsung mematahkan argumen Tim Advokat yang berupaya menggugurkan dakwaan sejak awal.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Gagalnya Dalih "Sengketa Administratif"</b></span></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsJdDDzo7-OR1ZJ4Y3BkNh92EaElc3qK-VU4z0FRlbTAXuYZTBCWVd42rl3UVWkDy55-DMZ7zkaAN3Ey4YSj2N9_WJJn8ACmBIgMZdQydRUWj90T9bJww5fsfWUyhg4WI7mPWST9uy1te-ZYqviPTmsqh7tYfEdUi7YKIwo7m7nXX15T1FpvQFbs-KAQw/s4160/IMG20260422120347.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsJdDDzo7-OR1ZJ4Y3BkNh92EaElc3qK-VU4z0FRlbTAXuYZTBCWVd42rl3UVWkDy55-DMZ7zkaAN3Ey4YSj2N9_WJJn8ACmBIgMZdQydRUWj90T9bJww5fsfWUyhg4WI7mPWST9uy1te-ZYqviPTmsqh7tYfEdUi7YKIwo7m7nXX15T1FpvQFbs-KAQw/s320/IMG20260422120347.jpg" width="320" /></a>Inti dari perlawanan keenam terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya adalah upaya menyatakan bahwa dakwaan JPU batal demi hukum (obscuur libel) atau kabur. Para advokat berdalih bahwa kasus ini sejatinya hanyalah sengketa administratif atau ranah perdata terkait persaingan usaha, bukan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dipidana.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun, dalih tersebut ditolak mentah-mentah oleh Majelis Hakim. Dengan tegas, Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari membacakan pertimbangan hukumnya di depan sidang yang penuh sesak.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Surat dakwaan Jaksa telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, termasuk menguraikan waktu, tempat, serta unsur dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP," ujar Ratna Dianing Wulansari.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Menutup sesi putusan sela tersebut, Ketua Majelis Hakim mengetuk palu sebagai bagian dari putusan dengan firme:</div><div style="text-align: justify;">"Mengadili, menyatakan perlawanan dari Advokat Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara."</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Profil 6 Tersangka: Pejabat Pelindo dan Direksi PT APBS</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus megakorupsi yang menelan anggaran negara sebesar Rp200.583.193.000 dan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp83 miliar ini menyeret nama-nama pejabat tinggi dari dua instansi berbeda. Proyek pemeliharaan dan pengusahaan kolam pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 Surabaya periode 2023-2024 yang melibatkan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS) ini kini memasuki fase pembuktian.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Keenam terdakwa yang harus menghadapi proses lanjutan tersebut adalah:</b></span></span></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Tiga terdakwa fari kubu PT Pelindo Regional 3 Surabaya (3 Terdakwa):</div><div style="text-align: justify;">1.  Ardhy Wahyu Basuki: Mantan Regional Head atau Pimpinan PT Pelindo Regional 3 Surabaya periode 2021-2024.</div><div style="text-align: justify;">2.  Hendiek Eko Setiantoro: Mantan Division Head Teknik atau Kepala Divisi Teknik PT Pelindo Regional 3 Surabaya.</div><div style="text-align: justify;">3.  Erna Hayu Handayani: Mantan Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas PT Pelindo Regional 3 Surabaya.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan tiga terdakwa dari kubu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya/PT APBS :</div><div style="text-align: justify;">1.  Firmansyah: Mantan Direktur Utama PT APBS periode 2020-2024.</div><div style="text-align: justify;">2.  Made Yuni Christina: Mantan Direktur Komersial PT APBS periode 2021-2024.</div><div style="text-align: justify;">3.  Dwi Wahyu Setiawan: Mantan Manager Operasi PT APBS periode 2020-2024.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Lima Pertanyaan Kritis Menggantung di Atas Meja Hijau</b></span></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE4VSe1SwEaVGs3F4-GDF-FxKSJ9cZ6iK0_YVZdG-5l9rDLr_Gcmj00RvapkHw6t1NoXyZyPPlXHO0rtEmmFx_gMJeZEpsJb0RVo0oRb-BNG1g2-YpaFEDWHLAk3dwM7ZNl5yYvgx28MnNInDn531Gs1V2b54igB16xD3q_mS6EH8qufAJXPG9v6xUa3k/s1920/IMG20260422121551_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE4VSe1SwEaVGs3F4-GDF-FxKSJ9cZ6iK0_YVZdG-5l9rDLr_Gcmj00RvapkHw6t1NoXyZyPPlXHO0rtEmmFx_gMJeZEpsJb0RVo0oRb-BNG1g2-YpaFEDWHLAk3dwM7ZNl5yYvgx28MnNInDn531Gs1V2b54igB16xD3q_mS6EH8qufAJXPG9v6xUa3k/s320/IMG20260422121551_01.jpg" width="320" /></a><span style="text-align: left;">Seiring berlanjutnya persidangan menuju tahap pembuktian, publik berhak mengajukan lima pertanyaan kritis yang menuntut jawaban transparan:</span></p><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">1.  Mengapa Dalih "Sengketa Administratif" Selalu Muncul dalam perkara Korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN? Apakah ini menjadi pola umum (modus operandi) para koruptor kerah putih untuk mencoba lolos dari jeratan pidana dengan membungkus kejahatan mereka sebagai kesalahan prosedur bisnis biasa?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Di Mana Letak Kebocoran Rp83 Miliar Itu dari total anggaran Rp200,5 miliar? Bagaimana mekanisme pengerukan kolam senilai ratusan miliar itu bisa menghasilkan kerugian negara fantastis sebesar Rp83 miliar y? Apakah ada mark-up volume, spesifikasi fiktif, atau proyek hantu?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">3.  Seberapa Besar Peran Pengawasan Internal Pelindo?. Dengan terseretnya tiga pejabat tinggi Pelindo Regional 3 Surabaya (Regional Head, Division Head Teknik, hingga Senior Manager), di mana saja sistem check and balance dan pengawasan internal BUMN tersebut saat proyek ini berjalan?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">4.  Apakah Ini Ujung dari Jaringan yang Lebih Besar?. Enam terdakwa yang dihadapkan saat ini hanyalah puncak gunung es. Apakah Jaksa akan mengungkap aktor intelektual lain atau pihak ketiga di luar PT APBS yang turut menikmati aliran dana korupsi ini?</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">5.  Akankah Vonis Memberikan Efek Jera?</div><div style="text-align: justify;">Mengingat besarnya kerugian negara dan tingginya jabatan para terdakwa, apakah hukuman yang akan dijatuhkan nanti mampu memberikan efek jera nyata bagi mafia proyek di lingkungan pelabuhan, atau hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah korupsi BUMN?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Penutup: Menanti Keadilan di Ujung Palu Hakim</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan ditolaknya seluruh perlawanan ini, fokus persidangan kini beralih sepenuhnya pada pembuktian unsur-unsur korupsi yang memberatkan. Publik menanti apakah jeruji besi akan menjadi akhir dari kisah pengerukan kolam senilai ratusan miliar rupiah ini, ataukah masih ada kejutan lain di balik layar.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Satu hal yang pasti: kegagalan eksepsi ini adalah sinyal kuat bahwa hukum tidak dapat lagi dibelokkan oleh dalih-dalih teknis belaka. Rakyat menunggu vonis yang adil dan pemulihan kerugian negara yang nyata.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>(Tim Redaksi BERITAKORUPSI.CO)</b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>Artikel ini dilaporkan langsung dari Ruang Sidang Tipikor PN Surabaya, Rabu 22 April 2026.</i></p>

Benteng Pembelaan Runtuh di Pelindo: 6 Terdakwa Korupsi Rp83 Miliar Gagal Lolos, Sidang Lanjut Menuju Vonis

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Benteng Pembelaan Runtuh di Pelindo: 6 Terdakwa Korupsi Rp83 Miliar Gagal Lolos, Sidang Lanjut Menuju Vonis

BERITA KORUPSI .CO – Benteng pertahanan hukum enam terdakwa kasus mega korupsi pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya runtuh tota...

JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

13.17 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQoXsJN_8Wgz-hdcJiQq2tdSKLZsJMyKRVqulzIlKEfAfNh-4KukeWpYHJj_LqzGGO-Jr-PqASstXrbHTmCZGGvaue4jbUVqqyr5ORq8uWH6x-TUBWdIUOC-LUBY8789Qw5wEBl4Weq6Ot8a3oSgSusls6QB4BOBh9m0rUIXFhYVk4wM2QmU_uF4wBfY/s1536/file_000000004f2c71fa838df3e9c0509757.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQoXsJN_8Wgz-hdcJiQq2tdSKLZsJMyKRVqulzIlKEfAfNh-4KukeWpYHJj_LqzGGO-Jr-PqASstXrbHTmCZGGvaue4jbUVqqyr5ORq8uWH6x-TUBWdIUOC-LUBY8789Qw5wEBl4Weq6Ot8a3oSgSusls6QB4BOBh9m0rUIXFhYVk4wM2QmU_uF4wBfY/w640-h426/file_000000004f2c71fa838df3e9c0509757.png" width="640" /></a></div><span style="font-size: 18px; text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO - </b></span></div></span></div><div style="text-align: justify;">
"Ketika penjaga hukum justru menjadi penjahat, dan ketika lebih dari setengah kepala daerah berakhir di balik jeruji besi, maka itulah definisi krisis yang sebenarnya. Jawa Timur kini menghadapi momen terkelam dalam sejarah otonomi daerahnya: 57,89% Kepala Daerah dan dua Kajari telah diseret KPK dan divonis inkracht karena korupsi. Dari suap proyek hingga jual beli jabatan, bagaimana sebuah provinsi besar bisa terjebak dalam lingkaran setan kejahatan kerah putih yang begitu masif?"</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jawa Timur sedang menghadapi krisis integritas dalam sejarah otonomi daerah. Data yang dihimpunan BERITAKORUPSI.CO  hingga hari ini menunjukkan fakta mencengangkan: sebanyak 22 dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) saat  pertama kali atau bahkan setelah dua periode menjabat sebagai kepala Daerah, atau setara 57,89 persen telah diseret oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan Tipikor Surabaya. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Diantara 22 Kepala Daerah tersebut, ada yang menjabat hanya 5 menit saja dilantik dan kemudian dicopot karena terseret kasus Korupsi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK Seperti Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Angka mengerikan itu belum termasuk tertangkapnya dua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang seharusnya menjadi benteng penegakan hukum, namun justru terbukti menjual keadilan. Ironisnya, kedua Kepala Kajari tersebut kini telah divonis bersalah dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, serta mendekam di balik jeruji besi bersama para kepala daerah yang mereka lindungi.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Fenomena ini bukan lagi sekadar oknum melainkan indikasi kuat adanya penyakit sistemik yang menginfeksi hampir seluruh lini pemerintahan di Bumi Majapahit. Dari ujung barat di Banyuwangi hingga tapal kuda di Situbondo, tidak ada satu pun wilayah yang steril dari virus korupsi. Gelombang OTT (Operasi Tangkap Tangan) bahkan terus berlanjut di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, dengan tiga kepala daerah.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Estafet Korupsi: Dari Banyuwangi hingga Situbondo, Tak Ada Wilayah Steril</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Berdasarkan liputan wartawan BERITAKORUPSI.CO maupun data di Pengadilan Tipikor Surabaya, dari total 24 pejabat tinggi di Jawa Timur (22 Kepala Daerah ditambah 2 Kajari) yang tersangkut kasus Korupsi, sebanyak 21 orang status perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan ada yang masih menjalani hukuman penjara, ada pula yang meninggal saat menjalani hukuman, dan beberapa diantaranya sudah selesai. Sementara itu, tiga pejabat lainnya saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor maupun di tangan KPK.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Gelombang pertama kepala daerah yang terseret dan telah membuahkan hasil vonis pidana penjara bagi sejumlah nama besar. Di antaranya adalah Bambang Irianto (Wali Kota Madiun) untuk kasus suap, gratifikasi dan TPPU, serta Ratna Ani Lestari (Bupati Banyuwangi) dalam skandal korupsi bandara yang merugikan negara puluhan miliaran rupiah.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Praktik jual beli jabatan yang mendominasi juga menjerat Nyono Suharli almarhum (Bupati Jombang), Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk), hingga Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk periode berikutnya). Bahkan, tradisi buruk ini terus berulang seperti estafet yang entah kapan berakhir, di mana Abdul Latif Imron (Bupati Bangkalan) dan Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) juga divonis bersalah karena hal tersebut tersebut.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Daftar hitam Kepala Daerah yang terseret Korupsi dibagi dalam dua kelompok. Kelompok A, perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan kelompok B, masih dalam proses persidangan maupun di tahanan KPK </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mereka yang masuk dalam daftar kelompok A, terdiri dari 19 kepala daerah dan dua kepala Kejaksaan Neger;</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">1. <b>Bambang Irianto</b> – Wali Kota Madiun (2009-2019)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap, Gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div><div style="text-align: justify;">Status: Selesai menjalani hukuman.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">2. <b>Ratna Ani Lestari </b>– Bupati Banyuwangi (2005 - 2010)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Proyek Pembangunan Bandara Blimbingsari.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">3. <b>Nyono Suharli (Alm)</b> – Bupati Jombang (2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi suap jual beli jabatan kepala dinas kesehatan dan perizinan klinik.</div><div style="text-align: justify;">Status: Selesai menjalani hukuman, dan beberapa tahun kemudian ia meninggal dunia</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">4. <b>Fuad Amin (Almarhum)</b> – Bupati Bangkalan (2003-2013)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: korupsi Gratifikasi dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">5. <b>Taufiqurrahman</b> – Bupati Nganjuk (2008–2018, 2 Periode)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Jual Beli Jabatan, Gratifikasi, dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">6. <b>Syahri Mulyo </b>– Bupati Tulungagung (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">7. <b>Achmad Syafi'i</b> – Bupati Pamekasan (2003-2008, 2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap selaku Pemberi Suap kepada Kajari Pamekasan.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">8. <b>Mas'ud Yunus (Almarhum)</b> – Wali Kota Mojokerto (2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Pengalihan Anggaran Dinas PUPR.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">9. <b>Mustofa Kamal Pasha </b>– Bupati Mojokerto (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Pembangunan Menara Telekomunikasi, Gratifikasi, dan TPPU. Diadili tiga kali dalam tiga perkara yang berbeda. Dua kali oleh KPK dan satu kali oleh Kejari sekabupaten Mojokerto</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">10. <b>Rendra Kresna</b> – Bupati Malang (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap dan Gratifikasi.. Diadili dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">11. <b>Anton</b> – Wali Kota Malang (2013–2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Ketuk Palu DPRD Kota Malang.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">12. <b>Edi Rumpoko (Almarhum)</b> – Wali Kota Batu (2007-2017)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Proyek Pengadaan Meubelair dan Gratifikasi. Diadili dua kali dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara kedua</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">13. <b>Saiful Ilah</b> – Bupati Sidoarjo (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Suap dan Gratifikasi. Diadili dua kali dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman di Lapas</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">14. <b>Novi Rahman Hidayat</b> – Bupati Nganjuk (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: korupsi Suap Jual Beli Jabatan.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">15. <b>Abdul Latif Imron</b> – Bupati Bangkalan (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi jual beli Jabatan.</div><div style="text-align: justify;">Status: masih menjalani hukuman di Lapas suka miskin Jawa Barat</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">16. <b>Puput Tantriana Sari</b> – Bupati Probolinggo (2013-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Jual Beli Jabatan, Gratifikasi, dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">17. <b>Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor)</b> – Bupati Sidoarjo (2019-2024)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">18. <b>Samanhudi Anwar</b> – Wali Kota Blitar (2010 - 2019)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek Gedung SMPN 3 Kota Blitar.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">19. <b>Karna Suwandi</b> – Bupati Situbondo (2021-2024)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>Dua Kepala Kejaksaan Negeri;</b></div><div style="text-align: justify;">21. <b>Rudi Indra Prasetya</b> – Kepala Kajari Pamekasan</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Penanganan Perkara Korupsi Dana Desa.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">21. <b>Puji Triasmoro</b> – Kajari Bondowoso</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi penanganan Perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: masih menjalani hukuman</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Ketika Penjaga Hukum Jadi Penjahat: Dua Kajari Divonis bersalah.</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Skandal yang paling menyakitkan hati publik adalah keterlibatan aparat penegak hukum. Rudi Indra Prasetya, selaku Kajari Pamekasan, divonis 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Achmad Syafi'i  selaku Bupati.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tak kalah parah, Puji Triasmoro, selaku Kajari Bondowoso, juga telah divonis bersalah</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kedua kasus ini menjadi noda hitam sejarah kelam penegakan hukum di Jawa Timur. Belum lagi seorang Jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu Ahmad Fauzi yang tertangkap tangan atau OTT Tim Saber Pungli dan beberapa orang Jaksa lainnya namun tidak transparan </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Fakta bahwa kedua Kajari ini sudah dipenjara, hal ini menunjukkan bahwa jaringan korupsi memang telah menembus lembaga penegak hukum, namun juga membuktikan bahwa hukum terkadang bisa ditegakkan meski terlambat. Mereka kini berstatus sebagai mantan pejabat yang dicopot dan kehilangan hak-hak kepegawaiannya.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Rekor Memilukan dan memalukan: Baru Dilantik, Langsung Masuk Rutan KPK</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di tahun 2026 ini, KPK masih menahan erat tiga tersangka lain yang menjadi sorotan tajam. <b>Sugiri Sancoko</b>, Bupati Ponorogo yang masih menjabat, kini tengah menghadapi persidangan atas dakwaan menerima suap perpanjangan jabatan Direktur RSUD dan gratifikasi.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dua tersangka lainnya, <b>Maidi</b> (Wali Kota Madiun) dan <b>Gatut Sunu Wibowo</b> (Bupati Tulungagung yang baru dilantik akhir 2025), saat ini keduanya masih ditahan di Rutan KPK. Maidi tertangkap pada Januari 2026, melanjutkan jejak kelam pendahulunya di Kota Madiun, Bambang Irianto.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara <b>Gatut Sunu Wibowo</b> menjadi rekor memilukan; baru beberapa bulan memegang tampuk kekuasaan di Tulungagung pasca-Pilkada 2024, ia langsung terseret OTT KPK pada 10 April 2026 terkait kasus pemerasan terhadap bawahannya. Ia juga melanjutkan pendahulunya, Syahri Mulyo </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus Gatut menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring operasi tangkap tangan, memicu pertanyaan besar tentang kualitas rekrutmen politik di Jatim.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Modus Terlembaga: Jual Beli Jabatan Jadi 'Budaya'  Birokrasi Jatim</b></span></span></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Penelusuran BERITAKORUPSI.CO  menemukan pola yang sangat sistematis. Modus utama yang digunakan bukan lagi sembunyi-sembunyi, melainkan terlembaga, yaitu;</div><div style="text-align: justify;">1.  Fee Proyek: Hampir setiap proyek infrastruktur di APBD dipotong 10 - 17,5 persen sebagai "uang damai" bagi kepala daerah.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Jual Beli Jabatan: Posisi Kepala Dinas, Camat, hingga Direktur BUMD memiliki "harga pasar". Siapa yang bayar mahal, dia yang duduk.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">3.  Suap Penegak Hukum: Seperti kasus di Pamekasan dan Bondowoso, kepala daerah menggunakan sebagian uang hasil korupsi untuk menyuap Kajari agar kasus mereka dihentikan. ibarat istilah: <i>ANTARA KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN MELAHIRKAN KESEPAKATAN.</i></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Rakyat yang Membayar Harga Mahal: Jalan Rusak, Sekolah Rapuh, Kepercayaan Hancur</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Uang rakyat yang terkumpul dari 22 kasus ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Dampaknya terasa langsung oleh rakyat: jalan cepat rusak karena spesifikasi dikurangi, gedung sekolah yang rapuh, hingga layanan publik yang lambat karena posisi strategis diisi oleh orang yang tidak kompeten (hanya karena mampu membayar).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga kejaksaan di Jawa Timur pun anjlok drastis. "Kami lelah melihat pemimpin kami masuk penjara satu per satu. Kapan ini berakhir?" keluh seorang aktivis anti-korupsi di Surabaya.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>EMPAT  PERTANYAAN UNTUK ELIT POLITIK JATIM</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di tengah carut-marut ini, publik berhak mengajukan empat pertanyaan keras yang harus dijawab oleh Gubernur Jawa Timur, Ketua DPD Partai Politik, dan Kejaksaan Agung:</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">1.  Mengapa Pola Ini Terus Berulang? Mengapa setiap ada kepala daerah baru, seolah-olah ada "kutukan" yang membuatnya terjerat kasus serupa? Apakah sistem rekrutmen kepala daerah di Jatim sudah gagal total sehingga hanya menghasilkan pemimpin yang berorientasi pada "balik modal"?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Siapa Dalang di Balik Layar? Jika 22 kepala daerah dan 2 Kajari tersangkut korupsi, siapa sebenarnya otak di balik jaringan ini? Apakah ada sindikat politik atau bisnis tertentu yang mengontrol aliran dana suap dari hulu ke hilir di seluruh Jatim?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">3.  Apakah Partai Politik Punya Tanggung Jawab Moral?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sebagian besar tersangka/ Terdakwa/ Narapidana/mantan Narapidana adalah kader partai politik. Mengapa partai tidak melakukan evaluasi internal? Apakah partai justru membiarkan bahkan memfasilitasi kandidat "kantong tebal" demi kemenangan elektoral, tanpa peduli rekam jejak integritasnya?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">4.  Mampukah Kepala Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Membersihkan Sarangnya Sendiri dengan transparan kepada publik?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan terjaringnya dua Kajari yang sudah divonis inkracht, apakah Kejaksaan Agung berani melakukan "operasi bersih-bersih" besar-besaran di seluruh jajaran kejaksaan daerah di Jatim, ataukah ini hanya akan menjadi kasus individu yang quickly forgotten?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Jawaban atas pertanyaan ini tidak boleh sekadar retorika. Rakyat butuh aksi nyata</span></span>.</b></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Desakan </span><span style="color: red;">Pembersihan Total</span></span></b><span style="color: red;">;</span></div><div style="text-align: justify;">Menyikapi darurat ini, BERITAKORUPSI.CO  mendesak Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Pembersihan Birokrasi: Mutasi total pejabat yang diduga hasil jual beli jabatan dari para bupati/wali kota koruptor.</li><li>Reformasi Kejaksaan: Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Kajari di Jawa Timur untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bisa disuap.</li><li>Sanksi Partai Politik: Partai yang mengusung kandidat koruptor harus diberi sanksi tegas, termasuk pembekuan kegiatan di daerah tersebut.</li></ol></div><p></p>

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jawa Timur tidak bisa menunggu lagi. Jika darurat korupsi ini tidak segera dihentikan, masa depan provinsi terbesar kedua di Indonesia ini akan hancur lebur. Rakyat menunggu aksi nyata, bukan sekadar janji manis kampanye. Stop Korupsi Sekarang, atau Jatim Akan Runtuh!</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Artikel ini disusun berdasarkan hasil liputan Wartawan BERITAKORUPSI.CO dan data  putusan pengadilan Tipikor Surabaya.</p>

JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

BERITA KORUPSI .CO - "Ketika penjaga hukum justru menjadi penjahat, dan ketika lebih dari setengah kepala daerah berakhir di balik je...

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,302 Miliar: Dua Terdakwa Sama-sama Dituntut 5 Tahun Penjara

19.00 beritakorupsi 0

<h3 style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlvdApZnrKD4J4sKBNEZ2uGoxATTQq8owBQ-H2HmhKDYzFC8RMtAN2dLjt_gw3I0Zz3evxpXfyHPM-oFMLfqbFBEeW2mP8RKTC5i2MOYFkn_r_YWwvtU1bamqd_HM0TuOJdGR_5dIn4VvrATjOOGQt0hzctw3cTXidUOWdmicLFNoJaLT8rtlDesyuboc/s1920/IMG20260420142135_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlvdApZnrKD4J4sKBNEZ2uGoxATTQq8owBQ-H2HmhKDYzFC8RMtAN2dLjt_gw3I0Zz3evxpXfyHPM-oFMLfqbFBEeW2mP8RKTC5i2MOYFkn_r_YWwvtU1bamqd_HM0TuOJdGR_5dIn4VvrATjOOGQt0hzctw3cTXidUOWdmicLFNoJaLT8rtlDesyuboc/w640-h360/IMG20260420142135_01.jpg" width="640" /></a><span style="color: red; font-size: x-large;">"Terdakwa Yudi Rahmawan</span><span style="color: red; font-size: x-large;"> </span><span style="color: red; font-size: x-large;">merelakan Rumahnya di Jln. Adil II A Nganut Tulungagung Dimana SHM dipegang saudara sepupunya, Susiati, untuk disita Kejaksaan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti"</span></h3><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>BERITA</b><span style="color: red;"><b>KORUPSI</b></span><b>.CO –</b></div><div style="text-align: justify;">Dua Terdakwa dituntut pidana penjara masing-masing selama 5 tahun oleh JPU Kejari Tulungagung, Senin, 20 April 2026 karena keduanya dianggap melakukan tindak pidana <span style="font-size: 16px;">korupsi penyalahgunaan dana pelayanan kesehatan masyarakat yang menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) di RSUD dr. Iskak Tulungagung</span> yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.302.053.964</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kedua Terdakwa itu adalah<span style="font-size: 16px;"> Yudi Rahmawan selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung</span> dan Terdakwa Reni Budi Kristanti selaku staf pengelola keuangan dan data SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tuntutan terhadap kedua Terdakwa dibacakan JPU Kejari Tulungagung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Ibnu Abas Ali, SH., MH dan Athoillah, SH masing-masing Ad Hock serta dihadiri Tim Penasihat Hukum Terdakwa Yudi Rahmawan, yaitu Budiarjo Setiawan, SH., MH dan Penasehat Hukum Terdakwa Reni Budi Kristanti, yakni  Ilham Tantowi dkk<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYWSWXmJb1-6Cx0x2iyI-__Xp_WgLZ4_HtrJrRfeAYmKhLyOaxPKyK8mIHgbHfRiWuaYhmSje4cy1O_rg38LBklU0xRX6i2azigGVNKQ01SRdjam3xVt3OqKpHSXMvJWzjFY5HyYD59Brq7VBdViy6tTp2tko_S3_2RkSb3dC5mV40duh20rYvUXsyFKQ/s1920/IMG20260420142139_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYWSWXmJb1-6Cx0x2iyI-__Xp_WgLZ4_HtrJrRfeAYmKhLyOaxPKyK8mIHgbHfRiWuaYhmSje4cy1O_rg38LBklU0xRX6i2azigGVNKQ01SRdjam3xVt3OqKpHSXMvJWzjFY5HyYD59Brq7VBdViy6tTp2tko_S3_2RkSb3dC5mV40duh20rYvUXsyFKQ/w640-h360/IMG20260420142139_01.jpg" width="640" /></a>Sebelum JPU membacakan tuntutannya, <span style="font-size: 16px;">Yudi Rahmawan</span> menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait rumah miliknya di Jln. A Nganut Tulungagung yang serifikat hak milik (SHM) dipegang oleh saudara sepupunya, Susiati, untuk disita sebagai pembayaran uang pengganti.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun Ketua Majelis Hakim menyampaikan kepada Terdakwa agar disampaikan juga pada saat pembacaan Pledoi.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Silahkan nanti disampaikan pada saat Pledoi," perintah Ketua Majelis Hakim </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara dalam tuntutan JPU, perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 20 huruf a, c dan d Jo Pasal 126 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 323 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ustang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Terdakwa <span style="font-size: 16px;">Yudi Rahmawan dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp200 juta Subsider 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar RpRp2.468.623.250 (setelah dikurangi  Rp50 juta yang dititipkan di Kejaksaan) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp4.302.053.964 yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Reni Budi Kristanti. </span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dirampas untuk dilelang. Apabila tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara.</span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA8ChBxGXsmdJuh6U52Ll7bloZXXZTBE5xx2QJFqrRzcIuulr5qknaLwHXy3c8oK6dpYNDamEouDih7jXPi06if7rSrqLTTfWV7OSL7FMo2SlsVrJVi5zk9-9DE0gE3vEXUweduCakDdrKMy8IEA05arNyXqR9Tv3Fp7D3EWvbaB5XeKEwGfVgSIC93TY/s4160/IMG20260420140623.jpg" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA8ChBxGXsmdJuh6U52Ll7bloZXXZTBE5xx2QJFqrRzcIuulr5qknaLwHXy3c8oK6dpYNDamEouDih7jXPi06if7rSrqLTTfWV7OSL7FMo2SlsVrJVi5zk9-9DE0gE3vEXUweduCakDdrKMy8IEA05arNyXqR9Tv3Fp7D3EWvbaB5XeKEwGfVgSIC93TY/s320/IMG20260420140623.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: 16px;">Sementara tuntutan pidana pokok (penjara badan) dan pidana denda terhadap Terdakwa Reni Budi Kristanti sama dengan Terdakwa Yudi Rahmawan kecuali uang pengganti. Terdakwa Reni Budi Kristanti dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.682.430.714 (setelah dikurangi  Rp21  juta yang dititipkan di Kejaksaan) Subsider pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Seusai persidangan, terdakwa Yudi Rahmawan menyerahkan catatan kecil kepada BERITAKORUPSI.CO terkait alamat rumah miliknya yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan </span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dalam catatan yang ditulis tangan langsung oleh Terdakwa tercantum Perum Puritama Sari Jln. Anggrek K Blok C 22 dan di Jln. Adil II A Nganut Tulungagung a/n. Yudi Rahmawan. Rumah hijau Lt. 3 Selatan Jalan Provinsi. Dan tercantum juga nama saudara sepupunya, Susiati lengkap dengan nomor handphonenya</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">"Itu rumah saya. SHM-nya dipegang itu (Susiati)," ucap Terdakwa Yudi sambil menunjuk catatan kecil yang diserahkan kepada BERITAKORUPSI.CO</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Sebelumnya, JPU Kejari Tulungagung mengatakan tergantung isi putusan Majelis Hakim. "Kita lihat nanti dalam putusan Hakim". (*)</span></p>

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,302 Miliar: Dua Terdakwa Sama-sama Dituntut 5 Tahun Penjara

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,302 Miliar: Dua Terdakwa Sama-sama Dituntut 5 Tahun Penjara

"Terdakwa Yudi Rahmawan merelakan Rumahnya di Jln. Adil II A Nganut Tulungagung Dimana SHM dipegang saudara sepupunya, Susiati, untuk ...

BERITAKORUPSI.CO

Skandal Banjir Pacitan Rp875 Juta: Eksepsi Ditolak, Sidang Lanjut! Misteri Proyek "Asal Bayar" dan Hilangnya Sosok PPK Dan Kepala Dinas

EDITORIAL: Triliunan Rupiah Raib, Rakyat Ditipu! Dana Pokir DPRD Jatim & Magetan Bukan Aspirasi, Tapi Rampok Berjamaah

Bau Busuk Jual Beli Jabatan di Ponorogo Menggema: Saksi Ungkap Peran "Titipan" Oknum PCNU dan Tes Fiktif 136 Pejabat

Benteng Pembelaan Sugiri Sancoko Runtuh: Majelis Hakim Tipikor Tolak Perlawanan, Sidang Korupsi Lanjut ke Pembuktian

Skandal Proyek Lapen Sampang Rp2,9 M: 4 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara, Publik Tunggu Langkah Polda Terhadap Kadis PUPR dan Mantan Bupati

Skandal Mertua-Menantu di Bondowoso: Kades dan Bendahara Desa Digiring ke Tipikor, Kerugian Negara Rp2,24 Miliar

Benteng Pembelaan Runtuh di Pelindo: 6 Terdakwa Korupsi Rp83 Miliar Gagal Lolos, Sidang Lanjut Menuju Vonis

JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

Sidang Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,302 Miliar: Dua Terdakwa Sama-sama Dituntut 5 Tahun Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI