Sidang Perkara Dugaan Korupsi Dana CSR Desa Entalsewu, Kab. Sidoarjo Rp2,080 M : Advokat I Ketut Suardana, SH, MH Mengutip Pendapat Prof. Dr. Rocky Gerung

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje5rNLqNMEnL3D4pbvD36RYbh1RazWRyruSVI7zQu_RPBHZwGbAZgvLkYX-fZYBGjuxFb24Nl2NaqmsNpEwLLy9JK_bVc_Eq-BKtI0sGhkG1M59jXdMp04tKKgQJMMxk7wt-vzM43OR57TpbBJIyrKvJTsGYDseYdqLwgIeENL1PQKVTyzwSKf97g08hs/s2390/IMG_20260819_230541.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1314" data-original-width="2390" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje5rNLqNMEnL3D4pbvD36RYbh1RazWRyruSVI7zQu_RPBHZwGbAZgvLkYX-fZYBGjuxFb24Nl2NaqmsNpEwLLy9JK_bVc_Eq-BKtI0sGhkG1M59jXdMp04tKKgQJMMxk7wt-vzM43OR57TpbBJIyrKvJTsGYDseYdqLwgIeENL1PQKVTyzwSKf97g08hs/w640-h352/IMG_20260819_230541.jpg" width="640" /></a><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px; text-align: left;">Tujuh Terdakwa dituntut masing-masing 4 tahun 6 bulan penjara dalam Kasus Dugaan Korupsi dana CSR PT. Cahaya Fajar Abaditama selaku pengembang Perumahan Citra Garden sebesar Rp3,6 miliar tahun 2022 untuk Pemerintah Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran Sidoarjo</b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara dugaan korupsi berupa penyalahgunaan dana bantuan pihak ketiga/CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu PT. Cahaya Fajar Abaditama selaku pengembang Perumahan Citra Garden untuk Pemerintah Desa Entalsewu pada tahun  2022 sebesar  Rp3,6 miliar untuk Pemerintah Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran Sidoarjo yang tidak dimasukkan dalam APDes hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,080 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 19 Agustus 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agenda sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 19 Agustus 2026) adalah Duplikat atau tanggapan dari Tim Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa H. Mashuri,ST, yaitu I Ketut Suardana, SH, MH yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) dan dihadiri JPU Kejari Sidoarjo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam dupliknya, I Ketut Suardana, SH, MH selaku Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa mengutip pendapat Prof. Dr. Rocky Gerung yang menyatakan <i>"Penegak hukum harus belajar hukum, bukan sekadar menghafal pasal."</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pandangan Prof. Dr. Rocky Gerung yang sering disampaikan dalam berbagai forum ilmiah dan diskusi hukum sangat relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Yang Mulia Majelis Hakim<i>: "Penegak hukum tidak boleh hanya menjadi 'mesin penghitung pasal' yang buta terhadap konteks dan keadilan. Menghukum seseorang hanya karena pasal tertulis, tanpa melihat apakah ada niat jahat, tanpa melihat apakah orang itu memang tahu sedang berbuat salah,"</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">I Ketut Suardana, SH, MH menyatakan dalam Dupliknya, dalil Penuntut Umum: "bahwa tulisan kompensasi hanyalah asumsi yang dibuat sendiri oleh para terdakwa dalam rapat tanggal 05 Oktober 2022 tidak satupun peserta rapat menyampaikan adanya kompensasi termasuk saksi Vica Yustisiana Wirastuti selaku General Manager dan staf Astarina Yulinda Wydiani, yang disampaikan dalam rapat adalah PT. Cahaya Fajar Abaditama memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa Entalsewu dalam bentuk bangunan."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">I Ketut Suardana, SH, MH menyatakan, jawaban Advokat Terdakwa: Pernyataan Penuntut Umum ini bertentangan dengan bukti tertulis sendiri yang ada dalam berkas perkara: Notulen Rapat tanggal 05 Oktober 2022 secara tegas bertajuk: "Musyawarah Dusun Pendopo Membahas Tindak Lanjut Kompensasi Pembangunan".</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dokumen ini dibuat oleh Sekretaris Desa, ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, bukan dibuat oleh Terdakwa. Jika kata "kompensasi" hanyalah asumsi Terdakwa, bagaimana mungkin dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat desa sebelum Terdakwa ditunjuk pun menggunakan kata yang sama?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surat Tuntutan Penuntut Umum sendiri secara konsisten menyebut dana tersebut sebagai "Dana Kompensasi Pembangunan". Jika Penuntut Umum sendiri menyebutnya "kompensasi" dalam dokumen resmi tuntutan, maka sangat tidak beralasan jika kemudian menyatakan kata tersebut hanyalah "asumsi Terdakwa".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, I Ketut Suardana, SH, MH juga menyampaikan keterangan Ahli hli Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) Surabaya Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.H: "Bahwa ciri khas kompensasi adalah adanya tawar-menawar nilai ganti rugi, sedangkan CSR bersifat pemberian tanpa tawar-menawar."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, lanjut I Ketut Suardana, SH , MH, proses diawali dengan tawar-menawar nilai antara perwakilan warga dengan pengembang yang secara definisi lebih mendekati kompensasi, bukan CSR.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa saksi dari pihak pengembang menyebut "bantuan bangunan" adalah hal yang wajar, karena itulah istilah yang digunakan dalam perjanjian awal antara pengembang dan Kepala Desa. Namun, dalam pelaksanaan di tingkat masyarakat, istilah yang tertulis dalam notulen rapat adalah "kompensasi" dan inilah yang dipahami oleh seluruh peserta rapat termasuk Terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kesimpulan: Terdakwa tidak menciptakan istilah "kompensasi". Istilah itu tertulis dalam dokumen resmi rapat dan bahkan digunakan sendiri oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan. Pemahaman Terdakwa adalah wajar dan didasarkan pada dokumen yang ada di hadapannya.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeW6m7PWJFfQqMFyd3T2vdPVAQ1WrVev5I29KL9y7CuGrj12jy6VeT2uf0VDEoJrXtxxy1n01TYQ3c_I07Z0fGJtmOGPDpiXxKfvF6bCowzPwVcTipzRimMHR8_JzVUGRQB3zP2utPikG85ZFN18rEGEw8Vx9TtAd5vUCwDL45UNyHaXYvl5ZLHFMcQnw/s3024/IMG_20260819_231220.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2158" data-original-width="3024" height="456" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeW6m7PWJFfQqMFyd3T2vdPVAQ1WrVev5I29KL9y7CuGrj12jy6VeT2uf0VDEoJrXtxxy1n01TYQ3c_I07Z0fGJtmOGPDpiXxKfvF6bCowzPwVcTipzRimMHR8_JzVUGRQB3zP2utPikG85ZFN18rEGEw8Vx9TtAd5vUCwDL45UNyHaXYvl5ZLHFMcQnw/w640-h456/IMG_20260819_231220.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara tujuh Terdakwa dalam perkara dugaan korupsi berupa penyalahgunaan dana bantuan pihak ketiga/CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu PT. Cahaya Fajar Abaditama selaku pengembang Perumahan Citra Garden untuk Pemerintah Desa Entalsewu pada tahun  2022 sebesar  Rp3,6 miliar yang tidak dimasukkan dalam APDes hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,080 miliar yang sudah dituntut pidana dan tinggal menunggu putusan Majelis Hakim adalah terdiri dari tiga klaster.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Klaster pertama: H. Mashuri, S.T selaku Ketua RW 01 Desa Entalsewu sekaligus pegawai di Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo), Hari Kusmiantoro dan Rois Irwanto Ketua RW 02 periode 2019–2024 (dalam satu berkas perkara pentunutan),</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Klaster kedua : Ageng Heru Prasetya dan Abdur Rochman (dalam satu berkas perkara pentunut). Dan klaster ketiga: Yudi Dwi Santosa, warga eks Gogol yang juga anggota Satpol PP Sidoarjo,  dan Syamsuddin (dalam satu berkas perkara pentunut)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketujuh Terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing selama 4 tahun 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp250 juta subsider pidana penjara masing-masing selama 90 hari. Dan masing-masing terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp134.266.071,43 subsider pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, Kejari Sidoarjo menyeret sebanyak sembilan Tersangka/Terdakwa. Dimana dua terdakwa sebelumnya yaitu Sukriwanto, S.Sos selaku Kades dan Asruchin, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Entalsewu sudah diadili dan dijatuhi hukuman terlebih dahulu. Namun ditengah proses upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, Sukriwanto, S.Sos yang tidak ditahan di Rutan karena kondisi sakit telah meninggal beberapa bulan lalu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perkara ini bermula pada tahun 2022, ketika PT Cahaya Fajar Abaditama selaku pengembang Perumahan Citra Garden memberikan dana bantuan atau kompensasi kepada Pemerintah Desa Entalsewu senilai Rp3,6 miliar . Dana tersebut merupakan kewajiban tanggung jawab sosial/perusahaan (CSR) dan kompensasi dampak pembangunan.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">• <b>Pelepasan Tanah Desa (2022)</b>: Pemerintah Desa Entalsewu melakukan pelepasan atau penjualan bekas tanah gogol milik desa seluas sekitar 5.000 meter persegi kepada pihak pengembang perumahan (PT Cahaya Fajar Abaditama / Perumahan Citra Garden)</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">• <b>Pemberian Dana Kompensasi</b>: Pengembang memberikan dana kompensasi atau bantuan pihak ketiga/CSR senilai Rp3,6 miliar kepada pihak Pemerintah Desa Entalsewu.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">• <b>Penyalahgunaan Anggaran</b>: Dana sebesar Rp3,6 miliar tersebut tidak dimasukkan atau dikelola sesuai mekanisme resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas perintah dan sepengetahuan Kepala Desa, dana dibagikan serta dikuasai/disimpan secara pribadi melalui rekening-rekening para pengurus RW, BPD, dan oknum terkait.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">• <b>Penegakan Hukum dan Penyitaan (2025)</b>: Kejaksaan Negeri Sidoarjo membongkar kasus ini, lalu menahan  Sukriwanto selaku Kades bersama  Asrudin selaku Ketua BPD pada Juli 2025. Kemudian Kejari Sidoarjo melakukan pengembangan  hingga Desember 2025 dan menetapkan para tersangka. Barang bukti uang tunai  sekitar Rp951,5 juta berhasil disita oleh penyidik</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, alih-alih dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dikelola secara transparan dan sesuai prosedur, dana tersebut tidak pernah dibukukan dalam APBDes tahun berjalan. Sebagian besar dana justru disalurkan tanpa dasar hukum yang sah: dibagikan kepada warga, Ketua RT/RW, tempat ibadah, serta digunakan untuk kepentingan pribadi serta sejumlah pihak lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jaksa menilai, bahwa ketiga terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang berakibat kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf c Undang  Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Jo Pasal 18 Undang  Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang  Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang  Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div><p></p></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Dugaan Korupsi Dana CSR Desa Entalsewu, Kab. Sidoarjo Rp2,080 M : Advokat I Ketut Suardana, SH, MH Mengutip Pendapat Prof. Dr. Rocky Gerung

Tujuh Terdakwa dituntut masing-masing 4 tahun 6 bulan penjara dalam Kasus Dugaan Korupsi dana CSR PT. Cahaya Fajar Abaditama selaku pengemba...

»

SKANDAL KORUPSI PELINDO SURABAYA: Rp13,215 Miliar Hilang? 6 Terdakwa Dihukum Masing-masing 4 Tahun Penjara — Tapi Siapa Mengganti Kerugian Negara?

<div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; text-align: left;"><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzo6YDOqeFicK18xQdhAeAfbnR8Rvg-VuGnWu42a2LwaTV2jtFMDQvya9OVzSGjd2UJDDlhVLaJFZVYvO0btjBasuNOryuYV7LvYh4yrxwusdLx5GjDDNYVHsm9lFl7W0P7hBq3HYtUF-7LJqVENbEI3l1ZIrlJ3fNWonFu4YiKyYJdM15Vk2ONUSK5pg/s320/IMG20260422121551_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="180" data-original-width="320" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzo6YDOqeFicK18xQdhAeAfbnR8Rvg-VuGnWu42a2LwaTV2jtFMDQvya9OVzSGjd2UJDDlhVLaJFZVYvO0btjBasuNOryuYV7LvYh4yrxwusdLx5GjDDNYVHsm9lFl7W0P7hBq3HYtUF-7LJqVENbEI3l1ZIrlJ3fNWonFu4YiKyYJdM15Vk2ONUSK5pg/w640-h360/IMG20260422121551_01.jpg" width="640" /></a><b style="text-align: left;"><span><span style="font-size: large;">Sejarah Baru: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Surabaya Menjatuhkan Vonis Masing-masinh 4 Tahun Penjara Terhadap 6 Terdakwa — Dua  Diantaranya Dihukum Dua Kali Lipat dari Tuntutan JPU, Satu Terdakwa ditambah setahun, dan Satunya Dihukum Sama Dengan Tuntutan. Namun Kewajiban Uang Pengganti Sebesar Rp13.215.839.192 Hilang dari Amar Putusan. Apakah Kerugian Negara Dibiarkan Menguap Begitu Saja?</span></span></b></div></span></b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span>BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span>KORUPSI</span></b></span><b><span>.CO —</span></b></span></div><div style="text-align: justify;">Sebuah putusan yang mencatatkan sejarah sekaligus menyisakan teka-teki besar di tahun 2026 ini baru saja dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 14 Agustus 2026. Enam terdakwa dalam perkara korupsi proyek pengerukan dan pemeliharaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak PT Pelindo Regional 3 Surabaya, yang menelan anggaran sekitar Rp200,583 miliar dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp83.215.839.192, enam terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan divonis masing-masing 4 tahun penjara</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Vonis ini jauh lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terhadap lima Terdakwa yang semula hanya menuntut antara 2–3 tahun penjara sedangkan satu terdakwa dihukum sama dengan tuntutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun di sisi lain, hal yang paling mencolok dan memicu pertanyaan publik adalah: uang pengganti atas  kerugian negara sebesar Rp13.215.839.192 yang semula terdakwa Firmansyah tuntutan untuk membayarnya  seolah lenyap dari amar putusan Majelis Hakim. Lalu siapa yang kini yang wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut? Sebab total kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah Rp83.215.839.192,  dan yang disita oleh penyidik sebesar Rp70 miliar lebih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya kerugian keuangan negara sebesar Rp13.215.839.192 yang hilang dari putusan tetapi tuntutan pidana denda terhadap 6 terdakwa yang semula masing-masing sebesar satu miliar rupiah subsider 190 hari penjara menjadi Rp200 juta subsider 80 hari penjara. Suatu putusan yang dianggap berpihak kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi bukan pencucian buah dari kebun atau sendal dari tempat ibadah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bila dalam putusan yang dihukum untuk membayar uang pengganti Rp13.215.839.192 bukan terdakwa melainkan perusahaan milik negara yItu <b>PT Pelindo Regional 3 Surabaya</b>, atau anak perusahaan PT Pelindo Regional 3 Surabaya yaitu <b>PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)</b>, apakah mungkin akan dibayar? Apakah mungkin Jaksa Kejari Tanjung Perak atau Kejati Jatim dalapat melakukan penyitaan atau melakukan upaya hukum melalui gugatan dengan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak atau Kejati Jatim sebagai eksekutor pelaksanaan putusan dapat menyelamatkan kerugian keuangan negara acara utuh dalam perkara ini, atau Rp13.215.839.192 akan hilang begitu saja? Atau akan dibagi-bagi mengingat termasuk sebagai kerugian negara namun yang tidak dapat disita?</div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">KEENAM TERDAKWA DIMAKSUD:</span></span></b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLPqiSbAWvcJmBx8nO5K0t4IBJgy69kVWwAAIawGUvWtEnb_LfKAtyXrtP4Jj6cbNDvDC3KoFtz4e2xIKr-78KwWsMXbSTY0TckvR59suMZjM5RM3-0h8sWdZg9XWApf7yNtJwbvZGKwmii3ALbv31HMjYYxLAuxBmulcmEJg5BM4s4PtpfEHshgv96PI/s757/IMG_20260816_170705.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="757" data-original-width="552" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLPqiSbAWvcJmBx8nO5K0t4IBJgy69kVWwAAIawGUvWtEnb_LfKAtyXrtP4Jj6cbNDvDC3KoFtz4e2xIKr-78KwWsMXbSTY0TckvR59suMZjM5RM3-0h8sWdZg9XWApf7yNtJwbvZGKwmii3ALbv31HMjYYxLAuxBmulcmEJg5BM4s4PtpfEHshgv96PI/w233-h320/IMG_20260816_170705.jpg" width="233" /></a></div><div style="text-align: justify;">Keenam terdakwa<b> </b>dalam perkara ini terdiri dari tiga pejabat PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan tiga pimpinan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketiga terdakwa dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya : <b>Ardhy Wahyu Basuki</b> selaku Regional Head atau pimpinan PT Pelindo Regional 3 Surabaya periode 2021–2024, dan <b>Hendiek Eko Setiantoro</b> selaku Division Head Teknik atau Kepala Divisi Teknik PT Pelindo Regional 3 Surabaya, serta <b>Erna Hayu Handayani </b>selaku Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas PT Pelindo Regional 3 Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan tiga lagi terdakwa dari PT APBS, yaitu <b>Firmansyah</b> selaku Direktur Utama PT APBS periode 2020–2024 dan <b>Made Yuni Christina </b>selaku Direktur Komersial PT APBS periode 2021–2024, serta <b>Dwi Wahyu Setiawan</b> selaku Manager Operasi PT APBS periode 2020–2024.</div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-size: medium;">RINCIAN TUNTUTAN JPU:</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rincian tuntutan yang terasa tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara terungkap jelas yaitu:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">I. Satu dari Tiga terdakwa pejabat PT Pelindo Regional 3 Surabaya yang dituntut pidana penjara selama 2 tahun adalah Erna Hayu Handayani. Sedangkan <b>Ardhy Wahyu Basuki</b> dan <b>Hendiek Eko Setiantoro</b> dituntut masing-masing selama 3 tahun penjara. Ketiganya juga dituntut pidana denda masing-masing sebesar satu miliar rupiah subsider pidana penjara masing-masing selama 190 hari tanpa membayar uang pengganti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">II. Sedangkan tiga terdakwa pimpinan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang juga dituntut ringan yaitu <b>Dwi Wahyu Setiawan</b> dengan pidana penjara selama 2  tahun dan terdakwa <b>Made Yuni Christina</b> dituntut pidana penjara selama 3 tahun serta <b>terdakwa Firmansyah</b> selama <b>4 tahun</b>. Dan tuntutan pidana denda terhadap ketiganya masing-masing sebesar satu miliar rupiah subsider pidana penjara selama 190 hari</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tuntutan tambahan terhadap <b>terdakwa Firmansyah</b> berupa membayar uang pengganti sebesar Rp13.215.839.192 subsider pidana penjara selama 2 tahun</div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">RINCIAN VONIS</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZjHnDS7Yn6kpUQMuoAg19KmId8g0JG23Mp_ObfCS4iSqdyHx4F1XtmcaHxl83BRPwbNkxjS-mGgTM1DKqXpwOJ1Wp9oetNyecPoroBR6lrB_95l7QBTI7adZx2Vfo3oJXhYyxsIUX87Qw8qTcT6w3npgqu0IGHmR2Gyj7-OUUn6oXGAD-rRaKMrlMvVs/s1280/IMG20260805142638_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZjHnDS7Yn6kpUQMuoAg19KmId8g0JG23Mp_ObfCS4iSqdyHx4F1XtmcaHxl83BRPwbNkxjS-mGgTM1DKqXpwOJ1Wp9oetNyecPoroBR6lrB_95l7QBTI7adZx2Vfo3oJXhYyxsIUX87Qw8qTcT6w3npgqu0IGHmR2Gyj7-OUUn6oXGAD-rRaKMrlMvVs/w640-h360/IMG20260805142638_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603  (KHUP baru/nasional sebagai pengganti Pasal 2 UU Tipikor) Jo Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 atas Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terhadap ke- 6 terdakwa yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok pertama: tiga pejabat PT Pelindo Regional 3 Surabaya, dan kelompok kedua: tiga petinggi PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) adalah  sama rata dan sama rasa, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta Subsider pidana penjara masing-masing selama 80 hari</div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">FAKTA MENARIK: VONIS DI ATAS TUNTUTAN</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari, SH., MH dalam pertimbangannya menyatakan, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Namun ada hal yang unik dan bahkan jarang terjadi dalam dunia peradilan Tipikor di Indonesia:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim menjatuhkan hukuman LEBIH BERAT daripada tuntutan JPU. Jaksa semula menuntut Ardhy dan Hendiek 3 tahun penjara, serta Erna 2 tahun penjara. Sementara tiga terdakwa dari APBS dituntut 2–4 tahun. Namun Majelis Hakim memvonis KEENAM TERDAKWA SAMA-SAMA 4 TAHUN PENJARA.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim menilai y perbuatan para terdakwa terbukti memberikan keuntungan kepada korporasi, yaitu PT APBS, meskipun tidak ditemukan bukti mereka menikmati keuntungan secara pribadi. Namun pertanyaannya adalah; Lalu siapa yang diuntungkan? Mungkinkah perusahaan PT APBS untung sendiri tanpa keterlibatan ketiga terdakwa?</div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">TEKA-TEKI UANG PENGGANTI: SIAPA YANG WAJIB MEMBAYAR?</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Inilah bagian yang paling menyayat hati uang rakyat melalui negara:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tiga pejabat Pelindo — TIDAK dibebani kewajiban membayar uang pengganti sepeser pun, karena mungkin Penyidik maupun JPU tidak menemukan bukti mereka menikmati hasil korupsi secara pribadi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tiga pejabat PT APBS — Dalam tuntutan, JPU membebankan sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp13.215.839.192 terhadap terdakwa Firmansyah selaku Direktur Utama PT APBS periode 2020–2024.  Namun dalam putusan Majelis Hakim, kewajiban uang pengganti tersebut TIDAK DIMASUKKAN ke dalam amar putusan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Artinya: Rp13.215.839.192 uang negara yang hilang seolah-olah dihapus begitu saja. Tidak ada satu pun dari enam terdakwa yang diperintahkan mengganti kerugian tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah tugas Kejaksaan Negeri Tanjung Perak hanya sebatas memasukkan orang ke penjara, tanpa memastikan kerugian negara dikembalikan? Siapa yang menjamin uang negara utuh kembali?</div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">FAKTA-FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN:</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk1HN9_M65PIK5cSMyLSehS2rpxViRpN_co2sFk5_aLT7crlquev7DePURs3YOTngWDpcsDWYkzqsQVInqf3h3B2tt7z5seo07vA5z2f9IQrR51B53I48b6LjN6KZ8YQIqFQ3vet1oABAZY8W7lOiAvnKRPqsad-zlQbR62rxlqxi-X7OlLgZji8IJ3VI/s640/1777479975668.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk1HN9_M65PIK5cSMyLSehS2rpxViRpN_co2sFk5_aLT7crlquev7DePURs3YOTngWDpcsDWYkzqsQVInqf3h3B2tt7z5seo07vA5z2f9IQrR51B53I48b6LjN6KZ8YQIqFQ3vet1oABAZY8W7lOiAvnKRPqsad-zlQbR62rxlqxi-X7OlLgZji8IJ3VI/w640-h296/1777479975668.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Perkara ini bermula dari proyek pemeliharaan, pengerukan, dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tahun anggaran 2023–2024 dengan nilai anggaran Rp200,58 miliar. Di persidangan terungkap sejumlah fakta hukum yang krusial:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Tidak Ada Perjanjian Konsesi yang Sah: Penunjukan PT APBS dilakukan tanpa dasar perjanjian konsesi yang sah dan tanpa surat penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan selaku instansi yang berwenang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Pelanggaran Prosedur Pengadaan: Penunjukan dilakukan secara langsung tanpa proses pengadaan yang transparan dan kompetitif, bertentangan dengan aturan pengadaan barang/jasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. PT APBS Tidak Memiliki Kapal Keruk Sendiri: Pihak yang ditunjuk ternyata tidak memiliki sarana utama untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan, sehingga seluruh pekerjaan disubkontrakkan kepada pihak lain — namun dana tetap mengalir penuh kepada PT APBS.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Kerugian Dihitung oleh Akuntan Publik, Bukan BPK: Angka kerugian negara Rp83,2 miliar dihitung oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk penyidik, bukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini kemudian dipersoalkan secara tajam di persidangan oleh para pembela.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tim Advokat atau Penasehat Hukum para terdakwa juga mempersoalkan: kerugian negara Rp83,2 miliar dihitung oleh akuntan publik, padahal menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK — Badan Pemeriksa Keuangan.</div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">ANALISA HUKUM I: VONIS LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN — DIPERBOLEHKAN?</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih berat daripada tuntutan JPU — sebuah tindakan yang dalam istilah hukum dikenal sebagai Ultra Petita. Secara normatif, hal ini diperbolehkan selama tidak melampaui ancaman pidana maksimum dalam pasal yang didakwakan, Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor (telah dicabut) atau yang diganti  dalam KUHP baru : Pasal 603 dan/atau Pasal 604 dengan ancaman pidana penjara minimal 2 tahun paling lama 20 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun pertanyaan mendasar muncul: Jika perbuatan para terdakwa dinilai sedemikian berat sehingga pantas divonis lebih berat dari tuntutan, mengapa kewajiban mengembalikan kerugian negara justru dihapus?</div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">ANALISA HUKUM II: MENGAPA UANG PENGGANTI Rp13,215 MILIAR HILANG?</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Inilah bagian yang paling krusial dan menyisakan pertanyaan hukum besar. Perkara ini perkara korupsi disidangkan di Pengadilan Tipikor namun keenam terdakwa didakwa, dituntut dan divonis berdasarkan KUHP Nasioan Pasal 603 bukan UU Tipikor karena beberapa pasal termasuk Pasal 2 dan Pasal 3 telah dicabut dan diganti dengan pasal 603 dan 604 KUHP baru tanpa merevisi UU Tipikor, tetapi untuk kerugian negara diadopsi dari UU Tipikor Pasal 18</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, terpidana wajib dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika tidak mampu membayar, diganti dengan pidana penjara tambahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak membebankan uang pengganti kepada siapa pun. Terdapat kemungkinan pertimbangan hukum sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>Pertama</b> — Tidak Terbukti Menikmati Keuntungan Secara Pribadi: Hakim mempertimbangkan bahwa para pejabat Pelindo tidak terbukti menerima atau menikmati hasil korupsi secara pribadi. Sementara keuntungan proyek justru mengalir kepada PT APBS sebagai badan hukum. Namun persoalannya: UU Tipikor tidak mensyaratkan keuntungan pribadi untuk membebankan uang pengganti, melainkan "harta benda yang diperoleh dari tindak pidana" — yang dalam hal ini diterima oleh korporasi PT APBS.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>Kedua</b> — Masalah Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara: Angka Rp83,2 miliar dihitung oleh akuntan publik, bukan oleh BPK. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 secara tegas menegaskan bahwa BPK adalah lembaga yang berwenang menilai dan menetapkan kerugian negara. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 juga mewajibkan laporan audit kerugian negara diserahkan kepada BPK. Karena perhitungan tersebut belum diverifikasi BPK, Majelis Hakim mungkin ragu memuat angka tersebut sebagai kewajiban uang pengganti.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>Ketiga</b> — Kewajiban Korporasi Belum Dijadikan Tuntutan: JPUhanya menuntut para pejabat secara pribadi, namun belum menjadikan PT APBS sebagai terdakwa korporasi. Padahal seluruh dana proyek diterima dan dikelola oleh PT APBS. Akibatnya, ketika Majelis Hakim tidak membebankan kepada pribadi-pribadi tersebut, tidak ada pihak yang dijatuhi kewajiban membayar — sehingga Rp13.215.839.192 seolah-olah menguap begitu saja.</div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">ANALISA HUKUM III: SIAPA SEBENARNYA YANG HARUS MEMBAYAR?</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ5HZB1Vk-L5SIXA92ppxRq1SBwXEDRxb5LSUz0pYr70TYM4StoMByhcbg82PSpxv4uQ9c26AxzKGgqgO-ISM-srjsTvnk_EkrIChss5Ztr2oLclnh-JsHKR6yAIlUei7s5pP-0l4WQgsy9mVsIwLCuhGtU_vmAOFHZpm3Xflse2ZvPv6A1Vh-qJcogq0/s640/IMG_20260401_20363345%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ5HZB1Vk-L5SIXA92ppxRq1SBwXEDRxb5LSUz0pYr70TYM4StoMByhcbg82PSpxv4uQ9c26AxzKGgqgO-ISM-srjsTvnk_EkrIChss5Ztr2oLclnh-JsHKR6yAIlUei7s5pP-0l4WQgsy9mVsIwLCuhGtU_vmAOFHZpm3Xflse2ZvPv6A1Vh-qJcogq0/w640-h360/IMG_20260401_20363345%20(1).jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, terdapat beberapa jalur tanggung jawab yang seharusnya berjalan namun belum terlihat jelas dalam putusan ini:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Tanggung Jawab Pidana Melalui Uang Pengganti:</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika Majelis Hakim ragu terhadap angka perhitungan, mengapa tidak meminta penetapan resmi dari BPK terlebih dahulu, dan mengapa menghapus kewajiban secara keseluruhan terkait uang pengganti atau tidak menjatuhkan hukuman terhadap korporasi yaitu PT APBS ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>​Tanggung Jawab Korporasi Belum Dijatuhkan:</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selama perkara ini hanya mengadili perorangan, sedangkan PT APBS selaku pihak yang menerima seluruh dana belum dijadikan tersangka /terdakwa korporasi. Berdasarkan Pasal 20 huruf c UU Tipikor, korporasi dapat dipidana jika perbuatan tindak pidana dilakukan oleh pengurusnya untuk kepentingan korporasi. Dalam hal ini, seluruh keuntungan mengalir ke PT APBS — sehingga korporasi inilah yang seharusnya dibebani kewajiban membayar uang pengganti.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Tugas Kejaksaan Negeri Tanjung Perak:</b></div><p></p><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Kejaksaan memiliki kewajiban konstitusional untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara secara utuh. Jika putusan pengadilan tingkat pertama belum memuat kewajiban uang pengganti, maka jalur banding adalah langkah wajib untuk meminta Pengadilan Tinggi menetapkan kewajiban pengembalian kerugian tersebut. Tidak cukup hanya memasukkan orang ke penjara — uang rakyat senilai Rp13.215.839.192 wajib dikembalikan.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>PERTANYAAN YANG MENUNGGU JAWABAN:</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Kepada siapa negara akan menagih kerugian Rp13.215.839.192 tersebut? Apakah kepada korporasi PT APBS? Atau dibiarkan hilang begitu saja?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa Majelis Hakim tidak memasukkan kewajiban uang pengganti ke dalam putusan, padahal JPU telah menuntutnya? Apakah ada pertimbangan hukum yang kuat sehingga kerugian negara dihapus?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak akan mengajukan banding terkait hilangnya kewajiban uang pengganti tersebut? Jika tidak, apakah ini berarti Rp13.215.839.192  telah resmi lenyap dari kas negara?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa tiga pejabat Pelindo tidak dibebani uang pengganti, padahal merekalah yang menandatangani penunjukan PT APBS tanpa prosedur yang sah? Apakah tanggung jawab pengelolaan keuangan negara begitu mudah dihilangkan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah Pelindo selaku pemilik aset akan menuntut ganti rugi secara perdata kepada para pihak? Atau rakyatlah yang akhirnya menanggung kerugian tersebut?</div><p></p> <div style="text-align: justify;"> <span><b>PENUTUP</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div> <div style="text-align: justify;">Enam terdakwa memang dipenjara — dan itu sebuah keberhasilan penegakan hukum. Namun penjara tanpa pengembalian kerugian negara senilai Rp13.215.839.192 ibarat menangkap pencuri tetapi membiarkan barang curian tetap di tangan mereka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hakim memang memvonis lebih berat dari tuntutan. Namun pertanyaan paling mendasar tetap menggantung di udara: Di mana uang rakyat senilai Rp13.215.839.192? Siapa yang bertanggung jawab mengembalikannya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak maupun Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terkait nasib uang pengganti tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor SKANDAL KORUPSI PELINDO SURABAYA: Rp13,215 Miliar Hilang? 6 Terdakwa Dihukum Masing-masing 4 Tahun Penjara — Tapi Siapa Mengganti Kerugian Negara?

Sejarah Baru: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Surabaya Menjatuhkan Vonis Masing-masinh 4 Tahun Penjara Terhadap 6 Terdakwa — Dua  D...

»

Sidang Putusan Perkara Korupsi OTT KPK Di Ponorogo : Yunus Mahatma Direktur RSUD Divonis 5 Tahun Penjara, Cinta di Balik Jeruji Besi Terhalang Tembok Penjara

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTAZnPY4SIBBPeiQbAPWvEFxsRZowL8g5p5upMV85W4CXjKREDKnAIKKD5LRRCX5cQp2XJIxO7UyE0SBfuI-qL5yMuG28dqYpuUIaiIeCNJ2-54TQ6cxTy85ursjfvItgv6fRt7b6DiGpTQ8oaNpWEt8v0le8sqc8gRSsb0heOss39rlAMDqdONtNcKFI/s1280/IMG_20260815_004207.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTAZnPY4SIBBPeiQbAPWvEFxsRZowL8g5p5upMV85W4CXjKREDKnAIKKD5LRRCX5cQp2XJIxO7UyE0SBfuI-qL5yMuG28dqYpuUIaiIeCNJ2-54TQ6cxTy85ursjfvItgv6fRt7b6DiGpTQ8oaNpWEt8v0le8sqc8gRSsb0heOss39rlAMDqdONtNcKFI/w640-h360/IMG_20260815_004207.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: large;">Berawal dari hubungan tersembunyi hingga berani tampil dipublik untuk bersatu setelah berpisah dari pasangannya masing-masing, harapan pernikahan  kini tergulung vonis 5 tahun penjara; kesetiaan menjadi ujian terberat. Mampukah melewatinya?</span></b></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang dingin, sesak dan penuh ketegangan, Yunus Mahatma akhirnya menerima lembar putusan yang mengubah seluruh arah kehidupannya sekaligus mengoyak janji manis yang diucapkan bersama wanita yang dicintainya, Indah Bekti Pertiwi. Selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo, Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Suap dan Gratifikasi yang bermula dari kegiatan tangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 7.   November 2025 lalu sekaligus  mengguncang lingkungan RSUD di Kota Reyog</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim mungkin dirasa begitu berat: pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp250 juta subsider 90 hari penjara, serta wajib membayar uang pengganti sebesar Rp278 juta subsider 6 bulan penjara jika tidak dilunasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun putusan ini bukanlah sekadar mencabut kebebasan dan jabatan tinggi yang diembannya, melainkan menutup jalan kebahagiaan pribadi yang dengan susah payah ia bangun bersama orang terkasih, Indah Bekti Pertiwi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 20px;">Baca juga :</b></div><p></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;">Sidang Tuntutan Perkara Korupsi OTT KPK Di Ponorogo: Yunus Mahatma Dituntut 5,6 Tahun Penjara, Rencana Pernikahan Terhalang Tembok Penjara? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/07/sidang-tuntutan-perkara-korupsi-ott-kpk.html?m=1">https://www.beritakorupsi.co/2026/07/sidang-tuntutan-perkara-korupsi-ott-kpk.html?m=1</a></span></div><p></p></blockquote><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Diketahui kisah cinta mereka bermula dari hubungan tersembunyi – hubungan antara WIL dan PIL yang selama bertahun-tahun tersimpan rapat dari pandangan banyak orang. Namun ketika badai OTT KPK datang menghantam dan mengguncang seluruh kehidupannya, justru di saat terpuruk itulah cinta itu berani tampil terang. Keduanya secara berturut-turut berpisah secara sah dari pasangan resmi masing-masing, bukan untuk lari dari tanggung jawab, melainkan dengan tekad tulus untuk bersatu secara halal dan membuka lembaran baru kehidupan bersama.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rencana pernikahan untuk keempat kali bagi kedua sejoli sudah disusun perlahan sebagai pelipur lara di tengah tekanan proses hukum yang panjang. Namun kini, vonis penjara menjadi tembok tebal dan dingin yang berdiri tegak di hadapan impian itu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dinding penjara memisahkan raga, hanya menyisakan tatapan rindu di balik jeruji besi dan pertanyaan yang menggantung di udara: apakah cinta yang baru saja berani bersinar ini cukup kuat menahan waktu selama lima tahun? Apakah kesetiaan Indah Bekti Pertiwi tetap kokoh menanti hingga hari kebebasan tiba?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di balik nuansa kisah asmara, fakta hukum tetap berdiri tegak tanpa dapat dibantah. Sebagai pejabat publik yang dipercaya memimpin rumah sakit milik rakyat, Yunus Mahatma gagal menjaga amanah yang diemban. Kepercayaan yang diberikan masyarakat dan pemerintah daerah justru disalahgunakan demi uang dan jabatan yang menghambat pelayanan kesehatan bagi ribuan warga Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Manisnya cinta tidak dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukan, dan setiap penyimpangan dari jalur hukum pasti membawa konsekuensi pahit yang harus ditanggung sendiri maupun orang terdekat. Belum lagi perkara baru dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bisa jadi menyeret Yunus Mahatma</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kini tiga beban berat dipikul sekaligus: menjalani hukuman atas kesalahan sebagai pejabat yang melanggar hukum,  menempuh jalan panjang menjaga kehangatan cinta di tengah keterbatasan pertemuan dan kesunyian di balik tembok penjara.dan bayangan perkara baru yang bisa saja menjeratnya</div><p></p><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Langkah hukum selanjutnya masih menjadi tanda tanya: apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan banding demi memperjuangkan perbaikan putusan? Apakah janji setia akan tetap terjaga meski hanya dapat bersua melalui kaca pembatas ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan?</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih_1wB_MCRzLatrzb9UXmeNWJVXrodx7ddVXWD-hDfrMhTL_BdetII6f3A3m7MOEZNZLtUK2Fv18YFB3-DHS4OVjja_L0Ss7pmVXxdGTcuTOeHi8LAepK6rpLDfwJH4GbrkBVth7C7PCFk6NeOwW85KH2CzW4iuwhLstN_5gnhaOgZQRLmq0lPhuAyYe4/s1280/IMG20260814133425_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih_1wB_MCRzLatrzb9UXmeNWJVXrodx7ddVXWD-hDfrMhTL_BdetII6f3A3m7MOEZNZLtUK2Fv18YFB3-DHS4OVjja_L0Ss7pmVXxdGTcuTOeHi8LAepK6rpLDfwJH4GbrkBVth7C7PCFk6NeOwW85KH2CzW4iuwhLstN_5gnhaOgZQRLmq0lPhuAyYe4/w640-h360/IMG20260814133425_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kisah ini menjadi pelajaran ganda yang menyentuh hati sekaligus mengingatkan dengan tajam: cinta yang tulus mampu berani tampil di tengah badai, namun amanah yang dikhianati akan selalu membawa penyesalan yang terlambat dan harga mahal yang harus dibayar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div>Kasus yang menyeret Terdakwa Yunus Mahatma inipun tidak terang benderang dan juga tidak gelap gulita namun ada yang samar-samar atau bahkan ada yang tertutupi entah itu sengaja atau memang karena sistem aturan  yaitu hilangnya nama Indah Bekti Pertiwi dalam surat dakwaan maupun putusan baik terhadap Terdakwa Sugiri Sancoko, Agus Pramono , Yunus Mahatma maupun Sucipto yang sudah terlebih dahulu dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun</div><div><br /></div><div>Walaupun kemudian Indah Bekti Pertiwi dihadirkan sebagai saksi oleh JPU KPK. Dan pengakuan Indah Bekti Pertiwi dalam persidangan bahwa uang sebesar Rp500 juta adalah uang pribadinya yang diambil dari tabungan deposito di Bank Jatim, dan uang tersebut kemudian diserahkannya bersama Yunus Mahatma kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati melalui Ninik, adik ipar Sugiri Sancoko, seorang Kepala Desa di Ponorogo. Dan uang tersebut menjadi batang bukti dalam persidangan </div><div><br /></div><div>Sementara fakta di lapangan yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari narasumber kunci yang meminta anonimitas, menceritakan kisah terjadinya OTT KPK pada tanggal 7 November 2025</div><div><br /></div><div>Menurut sumber, pintu masuk OTT 7 November 2025 bermula dari transaksi mencurigakan yang melibatkan Indah secara langsung.</div><div><br /></div><div>"<i>Pada Jumat pagi tanggal 7 November 2025, Indah narik uang depositonya sebesar Rp500 juta di Bank Jatim. Kemudian Indah dan Yunus mengantarkan uang itu ke rumahnya Nanik, adik ipar Sugiri lalu uang itu diserahkan ke Nanik untuk Bupati Sugiri menjelang Jumatan. Setelah uang itu diserahkan ke Nanik, kemudian Yunus dan Indah berangkat  ke Madiun ke Hotel Merdeka. Kalau kamarnya kurang tau kamar nomor berapa tapi kalau dicek di cctv ada dan check In atas nama Yunus Mahatma,"</i>  ucap sumber yang pertama menceritakan dan meminta agar namanya tidak disebutkan</div><div><br /></div><div><i>"Sekitar setengah tiga sore, Indah pergi ke Matahari di sebelah Hotel Merdeka sedangkan Yunus ada di kamar. Waktu di Matahari itu Indah ditangkap KPK perempuan lalu dibawa ke kamar Hotel, di kamar Hotel juga sudah ada KPK. Setelah keduanya diintrogasi, Indah dan Yunus dibawa ke Ponorogo di Ponorogo juga sudah diamankan Sucipto, Agus Pramono Sekda, Sugiri Sancoko selaku Bupati dan beberapa orang lainnya," </i>lanjut sumber</div><div><br /></div><div>Lebih parah lagi, sumber menceritakan adanya pembelian tanah seluas 4.000 meter persegi di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, atas nama Indah Bekti Pertiwi dengan sertifikat SHM Nomor 360. Aset ini kini telah diblokir oleh penyidik, meski Indah tidak mengakui memiliki begitu juga dengan Yunus. (Jen)</div></div><p></p>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Putusan Perkara Korupsi OTT KPK Di Ponorogo : Yunus Mahatma Direktur RSUD Divonis 5 Tahun Penjara, Cinta di Balik Jeruji Besi Terhalang Tembok Penjara

Berawal dari hubungan tersembunyi hingga berani tampil dipublik untuk bersatu setelah berpisah dari pasangannya masing-masing, harapan perni...

»

Terbukti Korupsi Suap dan Gratifikasi Berawal Dari OTT KPK: Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo Divonis 6,6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0CbEG-wAjW0hV5oY00krLdNc8vN3pxf9jgnpBLV7zX-Bv36vH-Ue2_0zHXdbOdZTHjmwn7dpxbOcu9tgJ8F42e7uthRjHgrmvlI6x2yA9ZBmihSvaFlqgPT6gBysMTl2G851LyP8j9utB09lpOVpLk3LS-nAWClB-kfc4d0fbL6gM7dbHZX0ZkBLTxDo/s1280/IMG20260814172705_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0CbEG-wAjW0hV5oY00krLdNc8vN3pxf9jgnpBLV7zX-Bv36vH-Ue2_0zHXdbOdZTHjmwn7dpxbOcu9tgJ8F42e7uthRjHgrmvlI6x2yA9ZBmihSvaFlqgPT6gBysMTl2G851LyP8j9utB09lpOVpLk3LS-nAWClB-kfc4d0fbL6gM7dbHZX0ZkBLTxDo/w640-h360/IMG20260814172705_01.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: red; text-align: left;"><span style="font-size: 24px;">Total uang hasil korupsi yang wajib dikembalikan Terdakwa Sugiri Sancoko sebesar Rp6,7 miliar, uang tersebut berasal dari Yunus Mahatma Rp1,315 M, Lina Guru SMA di Ponorogo selaku Tim Sukses Sugiri Sancoko Rp1,050 miliar , Sugiri Heru Sangoko Rp200 juta serta dari pihak-pihak lainnya</span></b></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="color: red;"><span style="font-size: 20px;"><b>KORUPSI</b></span></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO - </b></span></div><div style="text-align: justify;">"Jabatan tanpa integritas ibarat bom waktu; ia mungkin tampak megah di luar, namun di dalamnya tersimpan ledakan yang siap menghancurkan masa depan siapa saja yang memainkannya dengan uang."</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kalimat diatas menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan disaat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jum'at, 14 Agustus 2026 menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korporasi jual beli jabatan Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo, Fee Proyek APBD dan penerima Gratifikasi sejak tahun 2021 hingga 2025 yang jumlahnya Rp6,7 miliar dan dijatuhi human pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selain pidana penjara badan, Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp300 subsider pidana penjara selama 100 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp6,7 miliar Subsider pidana penjara selama 2 tahun </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta kekayaannya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun," Ucap Ketua Majelis Hakim </p> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret Sugiri Sancoko  bermula dari kegiatan tangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 7 November 2025 sekaligus membekukan aliran dana ilegal senilai miliaran rupiah di tengah-tengah kesibukan pelayanan publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Selain Sugiri Sancoko, saat itu (7 November 2025), KPK juga meringkus Agus Pramono selaku Sekda dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo serta Sucipto selaku Kontraktor yang sudah divonis terlebih dahulu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Tak hanya Sugiri Sancoko yang dijatuhi hukuman, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp250 juta subsider pidana penjara selama 90 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp287 juta subsider pidana penjara selama 6 bulan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan terdakwa Agus Pramono selaku Sekda Pemkab Ponorogo divonis pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan denda sebesar Rp150 subsider 80 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp750 juta subsider satu tahun penjara</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK1rsFzr3iTCNStOfGuyOGLVkKWeuMoCHfeqjCw0H1yxR_JRezJ6YvCD77Nz4ef781W4IwlPEDuO-Hgd_Nlq9U10kHStFfWE5MRpBBmkGKWC-FQm9-gJ_lxOGNuV-GVF-qg_L7gn9xgZ2EBoal0elavsOH5KTuDsM-Xz8ixbskUVF-PwwrFUKE8JGaMx4/s1280/IMG20260814133425_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK1rsFzr3iTCNStOfGuyOGLVkKWeuMoCHfeqjCw0H1yxR_JRezJ6YvCD77Nz4ef781W4IwlPEDuO-Hgd_Nlq9U10kHStFfWE5MRpBBmkGKWC-FQm9-gJ_lxOGNuV-GVF-qg_L7gn9xgZ2EBoal0elavsOH5KTuDsM-Xz8ixbskUVF-PwwrFUKE8JGaMx4/w640-h360/IMG20260814133425_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kini, keempatnya (Sugiri Sancoko, Agus Pramono dan Yunus Mahatma serta Sucipto) harus merelakan kebebasannya menikmati alam bebas dan hidup di penjara demi mempertanggungjawabkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div> <div style="text-align: justify;">Sementara Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Sugiri Sancoko (Yunus Mahatma dan Agus Pramono) dibacakan oleh Majelis Hakim yang dibuka dan terbuka untuk umum berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 14 Agustus 2026) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH serta Panitera Pengganti. Sementara terdakwa Sugiri Sancoko hadir langsung di ruang sidang dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya, Indra Lesmana, SH., MH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Dalam putusannya Majelis Hakim menegaskan, bahwa perbuatan terdakwa Sugiri Sancoko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama; Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama; serta Pasal 12B jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Ketiga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan JPU KPK maupun putusan Majelis Hakim terungkap, bahwa Terdakwa Sugiri Sancoko menerima aliran uang yang jumlahnya mencapai Rp6,7 miliar lebih yang berasal dari  Yunus Mahatma Rp1,315 M, Lina guru SMA di Ponorogo selaku Tim Sukses Sugiri Sancoko sejumlah Rp1,050 miliar dan dari Sugiri Heru Sangoko serta pihak-pihak lainnya </div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Penerimaan uang dari Yunus Mahatma agar Terdakwa Sugiri Sancoko memperpanjang masa jabatan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo hingga tahun 2027. Sementara penerimaan uang dari Sucipto sebagai fee 10 persen dari nilai anggaran proyek pekerjaan instalasi rawat inap RSUD.  Dan uang dari pihak-pihak lain yang tidak jelas alurnya sehingga tidak dilaporkannya ke KPK dalam LHKPN-nya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebabnya terdakwa dijerat sebagai penerima suap dan Gratifikasi yang totalnya Sebesar Rp6,7 miliar lebih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Namun anehnya, kasus inipun tidak terang benderang dan juga tidak gelap gulita namun ada yang samar-samar atau bahkan ada yang tertutupi entah itu sengaja atau memang karena sistem aturan  yaitu hilangnya nama Indah Bekti Pertiwi dalam surat dakwaan maupun putusan baik terhadap Terdakwa Sugiri Sancoko, Agus Pramono , Yunus Mahatma maupun Sucipto yang sudah terlebih dahulu dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Walaupun kemudian Indah Bekti Pertiwi dihadirkan sebagai saksi oleh JPU KPK. Dan pengakuan Indah Bekti Pertiwi dalam persidangan bahwa uang sebesar Rp500 juta adalah uang pribadinya yang diambil dari tabungan deposito di Bank Jatim, dan uang tersebut kemudian diserahkannya bersama Yunus Mahatma kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati melalui Ninik, adik ipar Sugiri Sancoko, seorang Kepala Desa di Ponorogo. Dan uang tersebut menjadi batang bukti dalam persidangan</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK-pPmqtjTOudFU2_eVJcWe4-q7PnXINLUyRPFGy0-nXdTXeHFzAy_8ruRzPO7Fy7o2PbqZ6osxfWOemHNfQtZmtuEQA7fxh6x_0GVyXPg2eCPuC4JCfN-QDzaylWFXKG337j3tadgC9eROAENbwndl_aulzTUFdVu2Sow6J1TRhhEcsM-3OzMd-23uDU/s1280/IMG_20260814_17375160.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK-pPmqtjTOudFU2_eVJcWe4-q7PnXINLUyRPFGy0-nXdTXeHFzAy_8ruRzPO7Fy7o2PbqZ6osxfWOemHNfQtZmtuEQA7fxh6x_0GVyXPg2eCPuC4JCfN-QDzaylWFXKG337j3tadgC9eROAENbwndl_aulzTUFdVu2Sow6J1TRhhEcsM-3OzMd-23uDU/w640-h360/IMG_20260814_17375160.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara fakta di lapangan yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari narasumber kunci yang meminta anonimitas, menceritakan kisah terjadinya OTT KPK pada tanggal 7 November 2025</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Menurut sumber, pintu masuk OTT 7 November 2025 bermula dari transaksi mencurigakan yang melibatkan Indah secara langsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pada Jumat pagi tanggal 7 November 2025, Indah narik uang depositonya sebesar Rp500 juta di Bank Jatim. Kemudian Indah dan Yunus mengantarkan uang itu ke rumahnya Nanik, adik ipar Sugiri lalu uang itu diserahkan ke Nanik untuk Bupati Sugiri menjelang Jumatan. Setelah uang itu diserahkan ke Nanik, kemudian Yunus dan Indah berangkat  ke Madiun ke Hotel Merdeka. Kalau kamarnya kurang tau kamar nomor berapa tapi kalau dicek di cctv ada dan check In atas nama Yunus Mahatma,"  ucap sumber yang pertama menceritakan dan meminta agar namanya tidak disebutkan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sekitar setengah tiga sore, Indah pergi ke Matahari di sebelah Hotel Merdeka sedangkan Yunus ada di kamar. Waktu di Matahari itu Indah ditangkap KPK perempuan lalu dibawa ke kamar Hotel, di kamar Hotel juga sudah ada KPK. Setelah keduanya diintrogasi, Indah dan Yunus dibawa ke Ponorogo di Ponorogo juga sudah diamankan Sucipto, Agus Pramono Sekda, Sugiri Sancoko selaku Bupati dan beberapa orang lainnya," lanjut sumber</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih parah lagi, sumber menceritakan adanya pembelian tanah seluas 4.000 meter persegi di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, atas nama Indah Bekti Pertiwi dengan sertifikat SHM Nomor 360. Aset ini kini telah diblokir oleh penyidik, meski Indah tidak mengakui memiliki begitu juga dengan Yunus </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dalam surat dakwaan  maupun putusan diuraikan, bahwa Terdakwa SUGIRI SANCOKO selaku Bupati Ponorogo pada periode tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2025 dan 2025 sampai dengan periode tahun 2030 bersama-sama dengan AGUS PRAMONO selaku Pegawai selaku Sekretaris Daerah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada bulan Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2025 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan pada tahun 2025, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, Jalan Raya Ponorogo-Pacitan, Segading, Pakunden Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Kantor Bupati Ponorogo Jalan Aloon-Aloon Utara No. 9 Ponorogo Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo Jalan Aloon-Aloon Utara Temengungan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di Rumah NINIK SETYOWATI di Jا Arumdalu Nomor 4 Dukuh Mantren RT 003 RW 001 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, turut serta melakukan tindak pidana beberapa tindak pidana yang saling berhubungan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari YUNUS MAHATMA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono S Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 800/141/405.10/2022, Tanggal 11 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 (dilakukan penuntutan secara terpisah),</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2Bb2Ks8tabVY55syfIros2mjeR_FYA0fBIxL_q9Afv0v5OuWm_p2ycD0vBzzU6GfheXcQ_WwTDN4Ddgn1_7-vHui56sAwDttdmJi94HUxnGjBdREiVMg_-NXVmstbrpZbs19IKVcrFffAySlkcsofvgAksa8yxvl6zadnVwjAw1dvWfTdA7cuLJXGQIw/s1280/IMG_20260814_17383026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2Bb2Ks8tabVY55syfIros2mjeR_FYA0fBIxL_q9Afv0v5OuWm_p2ycD0vBzzU6GfheXcQ_WwTDN4Ddgn1_7-vHui56sAwDttdmJi94HUxnGjBdREiVMg_-NXVmstbrpZbs19IKVcrFffAySlkcsofvgAksa8yxvl6zadnVwjAw1dvWfTdA7cuLJXGQIw/w640-h360/IMG_20260814_17383026.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu penerimaan uang oleh Terdakwa selaku Bupati Ponorogo bersama-sama dengan AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah yang diberikan oleh YUNUS MAHATMA karena YUNUS MAHATMA mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO sebagai penentu dalam pengurusan jabatan untuk dapat mempertahankan dan memperpanjang masa jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada bulan Oktober 2021, Terdakwa memanggil WINARKO ARIEF TJAHJONO selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan pada saat itu juga hadir YUNUS MAHATMA di ruang kerja Terdakwa untuk membahas pengisian Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo. Dimana dalam pembahasan tersebut AGUS PRAMONO meminta YUNUS MAHATMA menjadi Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dan atas permintaan tersebut YUNUS MAHATMA bersedia menjadi Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo jika bisa menjabat sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo lebih dari 5 (lima) Tahun dan permintaan YUNUS MAHATMA disetujui oleh Terdakwa dan AGUS PRAMONO.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa menunjuk AGUS PRAMONO menjadi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dan WINARKO ARIEF TJAHJONO sebagai anggota pada pemilihan Direktur RSUD dr HARJONO S Ponorogo dengan hasil akhir seleksi menetapkan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo dan melantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 800/141/405.10/2022, Tanggal 11 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa tanggal 11 Februari 2022, Terdakwa melantik YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo bertempat di Pendopo Kantor Bupati Ponorogo yang selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2022, Terdakwa mengadakan pertemuan dan kesepakatan dengan YUNUS MAHATMA dan SUGIRI HERU SANGOKO, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada YUNUS MAHATMA "Saya ini banyak tanggungan sama SUGIRI HERU SANGOKO, sehingga urusan rsud kontraktor dan distributor nanti Pak SUGIRI HERU SANGOKO akan carikan yang terbaik" </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya SUGIRI HERU SANGOKO sampaikan kepada YUNUS MAHATMA dengan kata-kata "Pak Dokter nanti komunikasi ya dengan Saya" kemudian YUNUS MAHATMA menjawab "lya Pak nanti ama PPK nya saja namun sama Saya juga tidak apa-apa".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya di sekitar Bulan November 2024, setelah kemenangan Terdakwa dalam pemilihan Bupati Ponorogo periode Tahun 2025 sampai periode Tahun 2030, YUNUS MAHATMA menghubungi AGUS PRAMONO dan menyampaikan info mengenai jabatannya sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo akan digantikan oleh orang lain karena YUNUS MAHATMA tidak mendukung Terdakwa dalam proses pemilihan Bupati Ponorogo Tahun 2024, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas penyampaian tersebut AGUS PRAMONO memberikan informasi bahwa Terdakwa saat ini sedang butuh uang dan meminta YUNUS MAHATMA agar memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang bertujuan supaya hubungan YUNUS MAHATMA dengan Terdakwa menjadi baik dan jabatannya sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Sekitar bulan Februari 2025 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, AGUS PRAMONO memanggil YUNUS MAHATMA dan mengajak YUNUS MAHATMA untuk menemui Terdakwa bertempat di Rumah Dinas Bupati Ponorogo. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada YUNUS MAHATMA "kamu jangan gitu lah gak bantu saya, gak bisa nyimpan rahasia" selanjutnya YUNUS MAHATMA sampaikan permohonan maaf.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sepulangnya YUNUS MAHATMA dari rumah dinas Terdakwa, AGUS PRAMONO menyampaikan kembali bahwa "Pak Bupati itu butuh uang banyak untuk mengembalikan hutang sekiranya Pak Direktur bisalah bantu dikit" kemudian YUNUS MAHATMA menjawab "ini masih Februari Pak belum ada kerjaan di rsud, ya udah pak agus, saya tuh gak enak gak papalah, nanti uang pribadi saya".</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfpdDFAgs8Zeh8oDdWbjyN9Vya6XzpZ0j9mHxYjRqNprozwv1PoG3GwnTnnWuzbusVXgrubahheNq26DoreLYWSOWWEWJJWq32s4kRfHgPRekRRUAAoJUTbrEEO5hia2kOhFga35ivK3OFSFt80e5MsWmKhYqwzfa9xeNAC0jCowRguRhPJDAaumnwTwk/s4160/IMG20260814170057.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfpdDFAgs8Zeh8oDdWbjyN9Vya6XzpZ0j9mHxYjRqNprozwv1PoG3GwnTnnWuzbusVXgrubahheNq26DoreLYWSOWWEWJJWq32s4kRfHgPRekRRUAAoJUTbrEEO5hia2kOhFga35ivK3OFSFt80e5MsWmKhYqwzfa9xeNAC0jCowRguRhPJDAaumnwTwk/w640-h360/IMG20260814170057.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa sebagai perwujudan komitmen YUNUS MAHATMA sebagaimana tersebut diatas maka YUNUS MAHATMA melalui WAHYU NIKEN PRASASTININGTYAS (Asisten YUNUS MAHATMA) menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan setelah tersedia uang tersebut maka YUNUS MAHATMA memberikan uang tersebut kepada AGUS PRAMONO untuk diberikan kepada Terdakwa serta meminta agar AGUS PRAMONO menyampaikan kepada Terdakwa atas jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 3 November 2025, Terdakwa memanggil YUNUS MAHATMA di Ruang Kerja Bupati Ponorogo, pada pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan kepada YUNUS MAHATMA, bahwa Terdakwa memerlukan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) selanjutnya YUNUS MAHATMA belum menyanggupi, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian pada tanggal 04 November 2025, Terdakwa memanggil YUNUS MAHATMA kembali di Ruang Kerja Bupati Ponorogo, pada pertemuan tersebut, Terdakwa menanyakan kepastian uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk keperluan Terdakwa dan YUNUS MAHATMA hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan dan maksud agar jabatan YUNUS MAHATMA selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 06 November 2025. Terdakwa kembali memanggil YUNUS MAHATMA di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo untuk membahas keperluan uang Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa tetap menginginkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan meminta YUNUS MAHATMA agar memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diserahkan keesokan harinya dan sisa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diserahkan pada minggu depannya.</div></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, kemudian YUNUS MAHATMA menemui dan melaporkan kepada AGUS PRAMONO yang menjabat juga sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pada pertemuan tersebut, YUNUS MAHATMA meminta persetujuan AGUS PRAMONO agar jabatannya selaku Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang dan atas permintaan tersebut AGUS PRAMONO menyarankan agar YUNUS MAHATMA menyampaikan langsung kepada Terdakwa dan AGUS PRAMONO juga akan menyetujui perpanjangan jabatan YUNUS MAHATMA tersebut jika telah sudah disetujui oleh Terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 07 November 2025, atas permintaan Terdakwa, YUNUS MAHATMA menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui NINIK SETYOWATI bertempat di rumah NINIK SETYOWATI Jalan Arumdalu No. 4 Dukuh Mantren RT 003 RW 001 Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pemberian uang oleh YUNUS MAHATMA kepada Terdakwa selaku Bupati Ponorogo yang juga merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian melalui AGUS PRAMONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan secara Ex Officio sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Ponorogo selaku Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr HARJONO S Kabupaten Ponorogo dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO mengetahui bahwa penerimaan uang seluruhnya sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA tersebut untuk pengurusan jabatan YUNUS MAHATMA sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo agar jabatan tersebut dapat dipertahankan dan dapat diperpanjang oleh karena YUNUS MAHATMA mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama AGUS PRAMONO sebagai penentu dalam pengurusan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpg2oAAqm5A7Y-pJliw3jvwUnNqUFnapKF7NJtOewh2NyKnOyTNkME4-UaxrBjgm6XRn2MBL6a37udmf9wFkrrkdFF_0iSxDqEX7gNVTDHDLQY_aRmDijrtOFZPI7qarFSEfDr6hcxOAB-m9_RTtFjB0GsakLvpeyXuqtgVfFef-agum7TDubpP04kL44/s1280/IMG20260814172714_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpg2oAAqm5A7Y-pJliw3jvwUnNqUFnapKF7NJtOewh2NyKnOyTNkME4-UaxrBjgm6XRn2MBL6a37udmf9wFkrrkdFF_0iSxDqEX7gNVTDHDLQY_aRmDijrtOFZPI7qarFSEfDr6hcxOAB-m9_RTtFjB0GsakLvpeyXuqtgVfFef-agum7TDubpP04kL44/w640-h360/IMG20260814172714_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa Sugiri selaku Bupati Ponorogo selama menjabat pada periode 2021 hingga pada periode tanggal 07 November 2025, telah menerima uang dari pihak-pihak sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Terdakwa menerima uang melalui BANDAR dari SUGIRI HERU SANGOKO dengan cara transfer, sejak tahun 2021 s.d 2025 selama menjabat, sebagai berikut:</li><li>Menerima uang sejumlah Rp40.000.000  (empat puluh juta rupiah) di rekening Bank BCA  atas  nama BANDAR dengan nomor rekening 1851336040 pada tanggal 01 Februari 2021.</li><li>Menerima uang sejumlah Rp50.000.000  (lima puluh juta rupiah) di rekening Bank BCA atas nama BANDAR dengan nomor rekening1851336040 pada tanggal 10 Juni 2021.</li><li>Menerima uang sejumlah Rp75.000.000  (tujuh puluh lima juta rupiah) di rekening Bank BCA atas nama BANDAR dengan nomor rekening 1851336040.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) melalui BANDAR dari AGUS PRAMONO dimana DIMAS SULTHON memberikan uang tunai di Rumah Dinas Bupati Pringgitan selanjutnya BANDAR berikan kepada SUGIRI SANCOKO di Ruang Kerja di Pringgitan.</li><li>Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima   juta rupiah) dari YUNUS MAHНАТМА, menjelang Idul Fitri 2023.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari SUMARNO Kepala BPKAD melalui ALLTHOOF PRASTYANTO PUTRO pada bulan April 202</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2024 dari SUGIRI HERU SANGOKO untuk kebutuhan Pilkada.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari pungutan proyek proyek PL dari YUNUS MAHATMA dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari uang pribadi YUNUS MAHATMA, pada Agustus 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari SUCIPTO, pada Desember 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dari LANA (Guru SMA Tim Sukses Terdakwa), pada sekitar tahun 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari SUGIRI HERU SANGOKO, pada sekitar tahun 2024 di Peringgitan Kantor Bupati Kabupaten Ponorogo.</li><li>Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, menjelang Idul Fitri 2024.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2025, dari YUNUS MAHATMA.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada bulan Maret Tahun 2025, dari YUNUS MAHATMA untuk AGUS PRAMΟΝΟ.</li><li>Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 23 April 2025, dari DYAN NURCAHYANTO (menantu dari EKO AGUS SUPRIADI alias EKO SERAGIH (pemilik CV SELO KENCONO).</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 22 April 2025 dalam paperbag merah maron dari YUNUS MAHATMA</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Kabag Umum ERNI HARISMA MAWATI untuk Bupati SUGIRI SANCOKO, membantu pengobatan operasi ginjal anaknya HADI SANTOSO.</li><li>Terdakwa menerima uang sebanyak 2 kali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2025, dari DYAN NURCAHYANTO.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 9 Juli 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, pada tanggal 30 Juli 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari AGUS SUGIARTO pada bulan Juli 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada bulan Agustus 2025, dari YUNUS MAHATMA, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada bulan tanggal 3 September 2025, dari YUNUS MAHATMA, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari DARIS FUADI, sekitar tanggal 4 dan 5 September 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 10 September 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari SUCIPTO, pada September 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari DYAN NURCAHYANTO, pada tanggal 03 Oktober 2025</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari SUGIRI HERU SANGOKO terkait uang pengganti rekom AGUS KHOLIK (Suami dari LISDIYARITA Wakil Bupati).</li><li>Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari EKO AGUS SUPRIADI alias EKO SERAGIH pada tanggal 03. Oktober 2025.</li><li>Terdakwa menerima uang Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YUNUS MAHATMA, menjelang Idul Fitri 2025.</li></ol></div></div><p dir="ltr"></p><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, padahal penerimaan itu dilakukan secara tidak sah menurut hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp6.572.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu harus lah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Bupati Ponorogo atau selaku Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jen)</div></div><p></p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Terbukti Korupsi Suap dan Gratifikasi Berawal Dari OTT KPK: Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo Divonis 6,6 Tahun Penjara

Total uang hasil korupsi yang wajib dikembalikan Terdakwa Sugiri Sancoko sebesar Rp6,7 miliar, uang tersebut berasal dari Yunus Mahatma Rp1,...

»

Palu Hakim Berdentum: Bupati, Sekda, & Direktur RSUD Ponorogo Terbukti Korupsi dan Divonis Penjara

<div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; text-align: left;"><span style="font-size: 24px;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUrTpcFouKysX4YCQeCLsoIXDI5Uurq4tzX8iUma3g9EAMM23L60ySvekzHKS62Zde9nhkyumzSWsAqNX7KPmMHYsriuThiWsr9D0O952BWLfDfpjsqWjmcZm0vUkxrtu7c8oRpCosrJnKhyphenhyphenegzg1R6SW4jquOy7o8sOPWi-fnBdEBxfR0_saXi-O167M/s4096/IMG_20260814_175140.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="2832" data-original-width="4096" height="442" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUrTpcFouKysX4YCQeCLsoIXDI5Uurq4tzX8iUma3g9EAMM23L60ySvekzHKS62Zde9nhkyumzSWsAqNX7KPmMHYsriuThiWsr9D0O952BWLfDfpjsqWjmcZm0vUkxrtu7c8oRpCosrJnKhyphenhyphenegzg1R6SW4jquOy7o8sOPWi-fnBdEBxfR0_saXi-O167M/w640-h442/IMG_20260814_175140.jpg" width="640" /></a><b><span>Vonis Penjara Mengakhiri Drama "Segitiga Emas" Korupsi di Bumi Reyog. </span></b><b><span>OTT KPK Terbukti Bukan Sekadar Gimmick: Majelis Hakim Bongkar Modus Tindak Pidana Korporasi yang Mengubah RSUD Jadi ATM Pribadi Pejabat. Apakah Uang Rakyat Akan Kembali?</span></b></span></b></div> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Setelah sempat tertunda beberapa hari, akhirnya, kepastian hukum itu datang juga  melalui proses persidangan yang alot dan penuh drama pembelaan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jum'at, 14 Agustus 2026 telah membacakan putusan dengan menjatuhkan vonis bersalah terhadap tiga pejabat tinggi Kabupaten Ponorogo: Sugiri Sancoko selaku Bupati, Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah (Sekda), dan Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam skema tindak pidana korporasi. Vonis pidana penjara yang dijatuhkan bukan hanya hukuman bagi individu, melainkan tamparan keras bagi sistem birokrasi daerah yang selama ini dibiarkan "busuk dari kepala".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini bermula dari kegiatan tangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT)  spektakuler yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 7 November 2025 sekaligus membekukan aliran dana ilegal senilai miliaran rupiah di tengah-tengah kesibukan pelayanan publik. Kini, ketiganya harus merelakan kebebasan mereka demi mempertanggungjawabkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Runtuhnya Benteng "Tak Tersentuh": Dari Jabatan Tinggi ke Balik Jeruji Besi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selama bertahun-tahun, trio penguasa ini dianggap sebagai "tembok beton" kekuasaan di Ponorogo. Bupati sebagai pemegang otoritas politik, Sekda sebagai pengendali administrasi keuangan, dan Direktur RSUD sebagai operator teknis layanan kesehatan. Namun, kegiatan tangkap tangan KPK membuktikan bahwa tembok tersebut rapuh karena digerogoti rayap korupsi dari dalam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim dalam amar putusannya menegaskan bahwa perbuatan ketiganya memenuhi unsur tindak pidana korporasi. Artinya, korupsi ini tidak dilakukan secara sporadis oleh individu, melainkan terstruktur, sistematis, dan melibatkan penyalahgunaan wewenang jabatan untuk menguntungkan kelompok tertentu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Rincian Vonis:</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Sugiri Sancoko (Bupati ): Divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6  bulan denda sebesar Rp300 juta subsider pidana penjara selama 100 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp6.7 miliar lebih subsider pidana penjara selama 2 tahun</div> <div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Agus Pramono (Sekda): Divonis pidana penjara selama 4 tahun dan 3 bulan denda sebesar Rp200 juta subsider pidana penjara selama 80 hari dan membayar uang pengganti Rp750 juta subsider pidana penjara selama 1 tahun</div> <div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Yunus Mahatma (Direktur RSUD): Divonis pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp250 subsider pidana penjara selama 90 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp287 juta subsider pidana penjara selama 6 bulan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Hakim juga memerintahkan perampasan atas harta benda apabila uang pengganti tidak dibayar para terdakwa/terpidana. Hal ini adalah sebagai sebuah sanksi pelanggaran integritas yang mereka lakukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bedah Modus Perbuatan Para Terdakwa;</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div></span><div style="text-align: justify;">Modus korupsi yang dilakukan Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo adalah  jual-beli jabatan, suap proyek <u>RSUD dr. Harjono</u>, dan gratifikasi sistematis yang mencakup pencucian uang dalam bentuk aset mewah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Skema ini terungkap melalui kegiatan tangkap tangan KPK yang menyita ratusan juta rupiah serta penyidikan aliran dana dari pihak swasta dan pejabat Dinas Kabupaten Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan:</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan dakwaan JPU yang dibuktikan di persidangan, modus operandi ketiganya sangat rapi dan melibatkan banyak lapisan:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>​1. Rekayasa Pengadaan:</b> Proyek pengadaan alat kesehatan (alkes), obat-obatan, dan infrastruktur RSUD direkayasa agar dimenangkan oleh vendor rekanan dekat. Spesifikasi teknis dibuat sedemikian rupa sehingga hanya vendor tertentu yang bisa masuk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>​2. Mark-up Harga Fantastis:</b> Harga barang/jasa dinaikkan jauh di atas harga pasar. Selisih harga inilah yang menjadi sumber dana suap.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>3. ​Aliran Gratifikasi Terselubung</b>: Uang "fee" tidak diberikan langsung dalam bentuk amplop cokelat di meja kerja, melainkan melalui rekening perusahaan cangkang, pembelian aset atas nama keluarga, atau fasilitas mewah lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>4. ​Peran Kunci Trio Pejabat:</b></div><div style="text-align: justify;">​<span style="font-size: medium;"><b>Bupati:</b></span> Memberikan "restu" politik dan tekanan kepada dinas terkait untuk meloloskan anggaran.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">​<b><span style="font-size: medium;">Sekda: </span></b>Memastikan proses administrasi dan pembayaran tagihan vendor berjalan lancar tanpa audit ketat.</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">​</span>Direktur RSUD:</b> Menyusun spesifikasi teknis yang menguntungkan vendor dan menerima fee proyek</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK menetapkan empat orang tersangka/terdakwa (Bupati, Sekda, Direktur RSUD, dan pihak swasta) dengan mengamankan barang bukti awal uang tunai senilai Rp500 juta yang kemudian berkembang pada penyitaan aset serta terbitnya Sprindik baru sebagai pengembangan terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Pencucian Uang (TPPU)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Ironi Pelayanan: Rakyat Antre Obat, Pejabat Antre Suap</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang paling menyakitkan dari kasus ini adalah dampaknya terhadap masyarakat. Di saat warga Ponorogo, terutama pasien miskin, harus antre berjam-jam, menghadapi keterbatasan stok obat, atau menggunakan alat medis yang sudah usang di RSUD, ketiga pejabat ini justru sibuk membagi-bagi miliaran rupiah dari proyek fiktif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gratifikasi yang mereka terima bukanlah "ucapan terima kasih" yang wajar, melainkan upah atas keheningan mereka terhadap penderitaan rakyat. Setiap rupiah yang masuk ke kantong pribadi mereka adalah potongan dari kualitas layanan kesehatan yang seharusnya diterima oleh warga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Pertanyaan Kritis Yang Menunggu Jawaban:</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Vonis terhadap Sugiri Sancoko (Bupati),  Agus Pramono (Sekda), Yunus Mahatma (Direktur RSUD) adalah langkah awal, bukan akhir, sebab perkara baru sedang menanti.</div><div style="text-align: justify;">Selain itu, publik berhak mengetahui siapa saja pihak lain yang terlibat dalam jaringan "tindak pidana korporasi" ini:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><b>1. Indah Bekti Pertiwi:</b> Awalnya tercatat sebagai istri sah Yunus Mahatma, kini keduanya berstatus calon suami istri. Indah dan Yunus diamankan KPK di Hotel Merdeka, Kota Madiun, pada Jumat, 7 November 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. Penangkapan terjadi setelah Indah menyerahkan uang tunai Rp500 juta kepada Bupati Ponorogo melalui Ninik—adik ipar Sugiri Sancoko yang juga menjabat sebagai Kepala Desa di wilayah Ponorogo. Uang itu berasal dari simpanan pribadi Indah yang diambil dari rekening Bank Jatim, dan kini dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Sugiri Heru Sangoko:</b> Seorang pengusaha kontraktor nasional di bidang perkeretaapian, tokoh seniman Reog Ponorogo, sekaligus penyandang dana utama kampanye Sugiri Sancoko saat Pilkada 2021. Ia diduga memberikan uang sebesar Rp200 juta kepada Bupati, serta menerima pembagian fee proyek dari anggaran APBD Kabupaten Ponorogo yang diserahkan rekan kontraktor sebagai pelunasan sebagian utang politik yang ditanggung Sugiri Sancoko—yang jumlahnya disebut masih tersisa hingga kini mencapai Rp27 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely:</b> Anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi PDI Perjuangan. Lely dan Sugiri Heru Sangoko diduga terlibat langsung dalam jaringan perkara yang menjerat Bupati dan Yunus Mahatma. Bahkan terungkap, Lely pernah menjadi "sutradara" rencana penangkapan terhadap Yunus Mahatma dalam skala kecil yang melibatkan pihak Kejaksaan, namun rencana tersebut gagal terlaksana. Selain itu, pengakuan Lely di persidangan menyebutkan ia turut memberikan bantuan dana untuk kebutuhan kampanye Sugiri Sancoko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Dian Nur Cahyanto beserta mertuanya Eko Agus Supriadi:</b> Pemilik usaha CV. Selo Kencono, yang juga merupakan suami dari salah satu anggota DPRD Ponorogo. Keduanya diduga terlibat memberikan uang ratusan juta rupiah kepada Sugiri Sancoko maupun Agus Pramono, bahkan disebutkan menyerahkan uang kepada mantan Bupati Ponorogo sebelumnya, Drs. H. Ipong Muchlissoni, sebesar Rp1,4 miliar. Atas hal ini, majelis hakim telah memerintahkan JPU KPK untuk memperluas penyidikan dan memeriksa keduanya secara mendalam.</div><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Palu Hakim Berdentum: Bupati, Sekda, & Direktur RSUD Ponorogo Terbukti Korupsi dan Divonis Penjara

Vonis Penjara Mengakhiri Drama "Segitiga Emas" Korupsi di Bumi Reyog.  OTT KPK Terbukti Bukan Sekadar Gimmick: Majelis Hakim Bongk...

»

Skandal Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Rp1,2 M : Luluk Hariyadi Selaku Ketua Cabang GP Ansor Bondowoso Divonis 5,6 Tahun Penjara. Siapa Tersangka Berikutnya ?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgme0fgMnKPgKpN1j4Vybbtpjqgx2hlJ4ryLuEjOFPh2Ch0HCDSserrXavNNn-5WIBfd0VEULLyEdWTBy9VpzL_hdcPvxy1jZEwOt7h8tweE_5vpT-MXXkZip97LrN-mSiV5rP5QhZXGdT1GaYI-ukctyOgafnNIaciKEOAaKrlB66A8Q8fYx-4nxofSew/s1280/IMG20260812115551_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgme0fgMnKPgKpN1j4Vybbtpjqgx2hlJ4ryLuEjOFPh2Ch0HCDSserrXavNNn-5WIBfd0VEULLyEdWTBy9VpzL_hdcPvxy1jZEwOt7h8tweE_5vpT-MXXkZip97LrN-mSiV5rP5QhZXGdT1GaYI-ukctyOgafnNIaciKEOAaKrlB66A8Q8fYx-4nxofSew/w640-h360/IMG20260812115551_01.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Dalam Putusan: Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Luluk Hariyadi selaku Ketua Cabang GP Ansor Bondowoso Turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 20 huruf c KHUP Nasional. Apakah akan menyeret salah seorang anggota DPRD Jatim periode 2019-2024? Siapa?</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;"><br /></b></div><div><span style="font-size: 24px;"><b><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: red;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div></b></span><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu, 12 Agustus 2026, menjatuhkan vonis pidana terhadap Luluk Hariyadi selaku Ketua  Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP)  Ansor Kabupaten Bondowoso karena terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari APBD Jatim  melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,2 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan seragam organisasi, atribut serta program pemberdayaan dan kegiatan kemasyarakatan pemuda GP Ansor di wilayah Bondowoso namun tidak pernah direalisasikan secara nyata hingga ke tingkat ranting dan kader lapangan dan justru dipergunakan untuk pribadinya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Selain pidana penjara badan, terdakwa dulu Karyadi juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsider pidana penjara selama 80 hari dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1,2 miliar subsider pindah ada penjara selama 2 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Dengan ketentuan apabila uang uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut titik dan Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,"</i> ucap Ketua Majelis Hakim</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Sidang pembacaan putusan digelar secara terbuka untuk umum di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu 12 Agustus 2026) dengan Ketua Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., didampingi dua Hakim Anggota Alex Cahyono, S.H., M.H dan Samhadi, S.H masing-masing Ad Hoc, serta Panitera Pengganti (PP) Dhany Eko Prasetyo, SE., S.H., MM., M.Hum, dihadiri JPU Kejaksaan Negeri Bondowoso, terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum-nya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Majelis Hakim, terdakwa Luluk Hariyadi terbukti melanggar Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf c  KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) berbunyi; </i><b><i>"turut serta melakukan Tindak Pidana"</i></b></div><div style="text-align: justify;"><b><i><br /></i></b></div></i><div style="text-align: justify;">Satu hal penting yang harus diingat dari kasus Perkara ini adalah bukan seberapa lama terdakwa dihukum tetapi fakta bahwa dakwaan JPU dibuktikan dengan putusan Majelis Hakim.</div></div><div><br /><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, bersama siapa terdakwa Luluk Hariyadi melakukan perbuatan penyalahgunaan uang rakyat tersebut? Sebab Majelis Hakim menyatakan <i>"turut serta melakukan.."</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;">Apakah ada tokoh masyarakat di Kabupaten Bondowoso atau anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 selaku inisiator lolosnya dana Pokir yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur yang akan terseret sebagai tersangka berikutnya?</div><div style="text-align: justify;">Hal ini menjadi ujian sekaligus pekerjaan baru bagi Kejaksaan Negeri Bondowoso untuk menyikapi bunyi putusan dari Majelis Hakim tersebut</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;"><i>"Yang terpenting dalam perkara ini adalah bahwa dakwaan kami terbukti. Itu dulu. Kalau hal lain, nanti setelah kami mendapatkan putusan secara lengkap,"</i> ujar JPU seusai persidangan</div></div><div>  <br /><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Kronologi Terungkapnya Skandal Hibah Fiktif:</b></span></span></div><div><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU4f3R34CrAiE-RjUADpajScxSYUeUmAhdiUYugO9aN7GIRjdrPadMg4ptJdb8u6z8E3Uv3N9Sozmbev7YoZSYoz-3AAzKoZwsGJrlukYI3oocSEL2u7yeOFxZJUi-vJr8HLoVGGvRxCKtwq9WfLULPjV4yNFKfmFgc0Hxkg6q16UICZCHggLbhTQfZfA/s4160/IMG20260812112555.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU4f3R34CrAiE-RjUADpajScxSYUeUmAhdiUYugO9aN7GIRjdrPadMg4ptJdb8u6z8E3Uv3N9Sozmbev7YoZSYoz-3AAzKoZwsGJrlukYI3oocSEL2u7yeOFxZJUi-vJr8HLoVGGvRxCKtwq9WfLULPjV4yNFKfmFgc0Hxkg6q16UICZCHggLbhTQfZfA/w640-h360/IMG20260812112555.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span>K</span>asus ini bermula dari usulan pokok pikiran anggota DPRD Jatim yang dialokasikan sebagai dana hibah organisasi kemasyarakatan pemuda di bawah naungan Nahdlatul Ulama untuk GP Ansor Bondowoso tahun anggaran 2024 . Setelah melalui proses administrasi dan verifikasi, dana sebesar Rp1,2 miliar dicairkan penuh ke rekening organisasi yang dipimpin Luluk Hariyadi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun saat dilakukan pengecekan lapangan dan pemeriksaan saksi ratusan kader GP Ansor se-Kabupatrn Bondowoso menyatakan tidak pernah menerima seragam, atribut maupun mengikuti program kegiatan yang tertulis dalam proposal dan laporan pertanggungjawaban yang diserahkan ke Pemprov Jatim.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bondowoso menemukan adanya pembuatan laporan pelaksanaan fiktif, tanda tangan palsu dan rekayasa bukti pengadaan barang untuk menutupi aliran dana yang dibagi-bagikan secara tunai dan transfer ke pihak lain, termasuk diduga koordinator lapangan, perantara hingga pihak legislatif yang mengusulkan alokasi hibah tersebut dengan skema "komitmen fee" atau potongan persentase sejak awal pencairan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Segera setelah penetapan Luluk Hariyadi sebagai tersangka pada Januari 2026, Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur langsung mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Luluk Hariyadi dari seluruh jabatan organisasi dan menyatakan mendukung penuh proses hukum berjalan tanpa campur tangan internal . </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jatim menyatakan menyerahkan sepenuhnya penanganan ke aparat penegak hukum dan siap memberikan data administrasi serta saksi terkait mekanisme penyaluran, sementara pihak legislatif yang terkait belum memberikan penjelasan rinci mengenai proses pengusulan dan pengawasan aspirasi anggaran tersebut hingga saat ini .</div></div><div><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b> Pintu Masih Terbuka: Pengembangan Perkara, Tersangka Baru dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang</b></span></div><div><br /><div style="text-align: justify;">Vonis terhadap Luluk Hariyadi bukanlah titik akhir penegakan hukum dalam kasus ini, melainkan tahap awal pembongkaran jaringan yang merantai dari usulan anggaran di tingkat provinsi hingga pelaksanaan fiktif di kabupaten untuk mengungkap siapa saja pihak yang merencanakan, mengatur, memerintahkan serta menerima keuntungan materi dari dana hibah tersebut – mencakup anggota DPRD Jatim pengusul pokir, pejabat pemeriksa/verifikator yang meloloskan administrasi fiktif serta pihak ketiga yang membantu mengalirkan dan menyembunyikan uang hasil korupsi melalui rekening pribadi, usaha maupun investasi aset yang mengarah ke dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Beberapa pertanyaan yang muncul dan menunggu jawaban adalah;</b></div><div style="text-align: justify;">1. Siapa nama anggota DPRD Jatim atau pejabat Pemprov Jatim yang berkomunikasi dan menyepakati skema pembagian dana hibah sebelum pencairan dilakukan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Bagaimana administrasi proposal fiktif dapat lolos verifikasi administrasi, pemeriksaan lapangan dan persetujuan pencairan tanpa ditemukan ketidaksesuaian sejak awal?</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah ada praktik potongan persentase/komitmen fee yang diketahui atau disepakati saat mengusulkan dan mengalokasikan hibah ke organisasi penerima?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Apakah Kejaksaan Negeri Bondowoso benar-benar serius melakukan penyidikan baru untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat? Atau hanya berhenti pada terdakwa saja?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Apakah akan dilakukan audit internal menyeluruh terhadap seluruh penerimaan dan penggunaan dana hibah APBD di seluruh cabang GP Ansor Jawa Timur sebagai langkah pencegahan dan pemulihan kepercayaan publik?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin </div></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Rp1,2 M : Luluk Hariyadi Selaku Ketua Cabang GP Ansor Bondowoso Divonis 5,6 Tahun Penjara. Siapa Tersangka Berikutnya ?

Dalam Putusan: Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Luluk Hariyadi selaku Ketua Cabang GP Ansor Bondowoso Turut serta melakukan tindak pi...

»