Sidang Korupsi Kredit KUR BRI Unit Mulyosari Rp5,046 M : OTS Dilakukan Bersama, Mengapa Hanya Mantri Jadi Terdakwa, Kepala Unit di Luar Kursi Pesakitan?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAzyVTOjvMsNM9F2F0941XgaegxzlOLYw1w2m2N-B-WUGV2MMwVUqoQ9rqQBFl4H9beDg0caCnza2mz0yUi9D2SmnaXu3SZCZNYCGvMmLPAksI_iDzsOXK_lH1ibbCK6fLou0JwIr98mkGQEfZuu5nOXy12Amu1X3bJpKphG5o7V40Z4-2Pz-XkOzmqNo/s640/surabaya.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAzyVTOjvMsNM9F2F0941XgaegxzlOLYw1w2m2N-B-WUGV2MMwVUqoQ9rqQBFl4H9beDg0caCnza2mz0yUi9D2SmnaXu3SZCZNYCGvMmLPAksI_iDzsOXK_lH1ibbCK6fLou0JwIr98mkGQEfZuu5nOXy12Amu1X3bJpKphG5o7V40Z4-2Pz-XkOzmqNo/w640-h288/surabaya.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri :</u></b> <span style="font-weight: normal;">“Saya tidak tau kalau nasabah itu fiktif karena saat Verikasi kelapangan saya bersama-sama dengan Kepala unit dan bahkan Kepala Unit melakukan Video Call dengan nasabah. Tapi mengapa hanya saya saja yang jadi Terdakwa? Inikah yang dimaksud yang adil dan sama dimata hukum?. Setelah saya resign karena melahirkan barulah kasus ini dilaporkan. Saat saya dipanngil sudah menyampaikan bagaiman cara untuk menyelesaiakannya. Uang saya sudah Rp400 juta untuk membayar. Memang saya aku uang yang masuk kerekening saya hanya Rp42 juta. Tapi mengapa hanya saya saja yang jadi Terdakwa? Inikah yang dimaksud yang adil dan sama dimata hukum?.”</span></span></h3></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO — </span></b><br />Sidang perkara dugaan Korupsi penyalahgunaan pencairan kredit KUR di BRI Unit Mulyosari Surabaya kepada 90 nasabah (debitur) yang dianggap fiktif hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp5.046.601.369 kembali digelar, Jumat, 23 Januari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan sebanyak 10 orang Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Surabaya untuk 4 orang Terdakwa, yaitu Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri, dan 3 Terdakwa lainnya sebagai Calo yakni Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah dan Haswadun Hasah. <br /><br />Terseretnya Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri BRI Unit Mulyosari sebagai Terdakwa, terkait data-data 90 nasabah yang mengajukan kredit KUR di BRI unit Mulyosari Surabaya dianggap fiktif dan tidak sesuai dengan dokumen <br /><br />Sementara pengakuan Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari kepada <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> sebelum persidangan maupun yang diungkapnya dalam persidangan bahwa OTS ((n The Spot) dilakukannya bersama kepala unit yang dibajabat Didit pada tahun 2021–2023, dan kemudian akhir tahun 2023-2024 digantikan Nastiti<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU, bahwa perbuatan Keempat Terdakwa (Ratih Dwi Kemalasari, Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah dan Haswadun Hasah) adalah pebuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Atau karena jabatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Namun dalam kasus perkara ini muncul satu pertanyaan besar yang menggelitik publik: Mengapa hanya Mantri BRI yang dijerat, sementara Kepala Unit selaku pemutus Kredit dan pihak yang memegang otoritas persetujuan kredit tidak tersentuh hukum? </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Padahal bila membaca surat dakwaan JPU, modus pemberian kredit sederhana namun rapi: kredit KUR dicairkan yang diduga menggunakan identitas dan dokumen yang tidak memenuhi syarat, sebagian Debitur bahkan fiktif, namun tetap lolos dari sistem perbankan. Mantri menginput, “calo” mencari nasabah dan mengatur pencairan, uang mengalir. Permasalahannya timbul setelah beberapa bulan kemudian saat terjadi kemacetan angusran oleh debitur dan akibatnya terjadi kerugian keuangan negara Cq. BRI Unit Mulyosari Surabaya sebesar Rp5.046.601.369 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi72SQVcXfa4_L0IZmLESyVfVVQvoyzmN4dK8lWUeMoxK4YmN1XYl4AJwTyTispdVpxpIJntHP1UrjSMPs2m8HYqheEQrXzdc8_CxIxfL0KYBBtHQsMGcQdTuIadOn-DdM-0A9k4bYvlZCLGagyzRSjBze9_I-A5AG8VmWo37koIPDErtsWPE3xadFUjPU/s1600/BRI.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi72SQVcXfa4_L0IZmLESyVfVVQvoyzmN4dK8lWUeMoxK4YmN1XYl4AJwTyTispdVpxpIJntHP1UrjSMPs2m8HYqheEQrXzdc8_CxIxfL0KYBBtHQsMGcQdTuIadOn-DdM-0A9k4bYvlZCLGagyzRSjBze9_I-A5AG8VmWo37koIPDErtsWPE3xadFUjPU/w640-h360/BRI.jpg" width="640" /></a></div><b>Pertanyaannya adalah ;</b><br /></div><ol style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;">Mungkinkah ada kredit KUR bernilai miliaran yang cair tanpa tanda tangan pejabat struktural  Bank?</li><li>Mungkinkah Mantri bekerja sendirian tanpa jalur persetujuan atasan dalam hal ini Pemutus?</li><li>Jika nasah dianggap fiktif namun kredit cair, sementara OTS (On The Spot) atau Verikasi lapangan dilakukan oleh Mantri bersama-sama dengan Kepala Unit selaku Pemutus, apakah yang bertanggung jawab mutlak dalam proses hukum hanya Mantri, sementara pejabat pemutus kredit tidak? Atau Mantri bersama-sama dengan Kepala Unit selaku Pemutus Kredit? Atau apakah ada “lubang besar dalam penegakan hukum atau ada orang besar yang sedang diamankan atau mengamankan?.”</li></ol><div style="text-align: justify;">Sebelum persidangan dimulai, Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari menyampaikan kepada <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a>, bahwa verifikasi atau OTS (On The Spot) ke lapangan terhadap 90 orang calon nasabah dilakukan oleh Terdakwa dengan Kepala BRI Unit Mulyosari Surabaya yang saat itu dijabat oleh Didit tahun 2021-2023. Selain OTS ke lapangan, Kepala Unit melakukan Vedio Call dengan para nasabah, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa para nasabah itu dianggap fiktif<br /><br />“Saya tidak tau kalau nasabah itu fiktif karena saat Verikasi kelapangan saya bersama-sama dengan Kepala unit dan bahkan Kepala Unit melakukan Video Call dengan nasabah. Tapi mengapa hanya saya saja yang jadi Terdakwa? Inikah yang dimaksud yang adil dan sama dimata hukum?,” ungkap Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari sambil bertanya yang duduk dikursi pengunjung bersama 3 Terdakwa lainnya, Jumat, 23 Januari 2023 pukul 13.15 Wib <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4uDMajmCcycgHlD5W-sMgA_C1JFA-p5b9MT-RA3_AzOEvYevcdUIT513bAzJRU1L-3GV7JgNRmAL-5XS-L9T9RXLpyzRyF0xHpAxRgMpliSgiBEy7ZTTQ1FRmM7tZS5nJzACf30muxJpCF8VsLBe8g1GxK58Q7jCaRTsGT_pTt8ZhwS3lCqKxURiJWCA/s640/surabaya.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4uDMajmCcycgHlD5W-sMgA_C1JFA-p5b9MT-RA3_AzOEvYevcdUIT513bAzJRU1L-3GV7JgNRmAL-5XS-L9T9RXLpyzRyF0xHpAxRgMpliSgiBEy7ZTTQ1FRmM7tZS5nJzACf30muxJpCF8VsLBe8g1GxK58Q7jCaRTsGT_pTt8ZhwS3lCqKxURiJWCA/w640-h288/surabaya.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari menjelaskan, kasus yang menjerat dirinya setelah resign dari BRI Unit Molyosari Surabaya karena melahirkan lalu dilaporkan. Menurut Terdakwa, sebelum kasus ini ditangani Kejaksaan Negeri Surabaya, Terdakwa mengaku pernah dipanggil pihak BRI, dan saat itu Terdakw menyampaikan bagaimana cara penyelesaiannya. Dan Terdakwa bersama suaminya sudah bersusaha untuk menyelesaikan dengan cara membayar angsuran sebesar Rp400 juta<br /><br />“Setelah saya resign karena melahirkan barulah kasus ini dilaporkan. Saat saya dipanngil sudah menyampaikan bagaiman cara untuk menyelesaiakannya. Uang saya sudah Rp400 juta untuk membayar. Memang saya aku uang yang masuk kerekening saya hanya Rp42 juta. Tapi mengapa hanya saya saja yang jadi Terdakwa? Inikah yang dimaksud yang adil dan sama dimata hukum?.”<br /><br />Sementara persidangan yang sempat tertunda hingga 7 jam, yang semula dijadwalkan pukul 13.00 Wib namun baru mulai berlangung pukul 19.00 Wib karena 2 Hakim anggot (Ad Hock) sedang bersidang dalam perkara lain. <br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 23 Januari 2026 adalah agenda mendengarkan (pemeriksaan) sebanyak 10 orang Saksi yang diketuai Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). <br /><br />Sementara Ke- 4 Terdakwa yang dihadrikan langsung ke persidangan oleh Tim JPU Kejari Surabaya, didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya, diantaranaya Rateh dan Habibulloh dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya <br /><br />Sebanyak 10 orang Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Surabaya dalam persidangan adalah Didit, Ka Unit BRI Mulyosari tahun 2021-2023,; Dwinastiti, Ka Unit Kenjeran (menurut Terdakwa Ka Unit BRI Mulyosari pada akhir tahun 2023-2024),; Hajat Sudrajat MPM Bangkalan (Pajak),; Rohmat Cleaning Service (sekarang Mantri),; Heny CS BRI 2023-2024,; Ilham, Mantri BRI Mulyosari,; Bagus Mantri BRI Mulyosari,; Nanggara. Auditor BRI A. Yani Surabaya,; Fikri kusuma Indrayana, Auditor BRI A.Yani Surabaya, dan Darmawan, Auditor BRI A.Yani Surabaya<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri BRI mempertanyakan kepada Saksi Didit selaku Kepala BRI Unit Mulyosari tahun 2021-2023 terkait OTS (On The Spot) atau Verikasi ke lapangan dan tentang SOP (Standar Operasional Prosedur)<br /><br />Namun jawaban Saksi Didit mengatakan bukan kewajiban dari Kepala Unit untuk OTS, tetapi untuk keyakinan bisa lewar VC (video call). “Bukan kewajiban dari Ka Unit untuk OTS, tapi kalau untuk keyakinan bisa lewat vc.” </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara SOP yang pegang oleh Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari, ada kewenangan Kepala Unit atau Pemutus untuk melakukan OTS ulang.<br /><br />Terkait dengan kewajiban Kepala Unit untuk melakukan OTS ulang, hal ini pernah dipertanyakkan Majelis Hakim kepada Saksi selaku Kepala Unit BRI Lumajang yang mengatakan ada kewajiab. Pertanyaannya adalah, apakah memang setiap Unit BRI selalu berbeda tentang kewajiban Kepala Unit untuk melakukan OTS ulang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)?<br /><br />Jika nasah dianggap fiktif namun kredit cair, sementara OTS (On The Spot) atau Verikasi ke lapangan dilakukan oleh Mantri bersama-sama dengan Kepala Unit selaku Pemutus, apakah yang bertanggung jawab mutlak dalam proses hukum hanya Mantri, sementara pejabat pemutus kredit tidak? Atau Mantri bersama-sama dengan Kepala Unit selaku Pemutus Kredit? Atau apakah ada “lubang besar dalam penegakan hukum atau ada orang besar yang sedang diamankan atau mengamankan?.”<br /><br />Jika pemberian kredit kepada 90 nasabah oleh BRI Unit Mulyosari Surabaya yang dianggap fiktif dan data serat dokumen tidak sesuai, apakah termasuk pelanggaran prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No 7 Thn 1992 Tentang Perbankan, Pasal 2, 8 dan 9 ayat (2) UU No. 10 Thn 1998 Tentang Perbankan?<br /><br />Kalau terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian pemberian kredit KUR kepada 90 nasabah, apakah hanya Mantri yang bertanggung jawab secara hukum atau bersama-sama dengan Kepala Unit sebab OTS dilakukan oleh Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri bersama Kepala Unit BRI Mulyosari Surabaya? Dan bagaimana pula dengan Pasal 49 ayat (2) huruf tentang Perbankan bila terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian pemberian kredit KUR BRI unit Mulyosari Surabaya kepada 90 nasabah?. (*) <br /></div>

Korupsi News Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Kredit KUR BRI Unit Mulyosari Rp5,046 M : OTS Dilakukan Bersama, Mengapa Hanya Mantri Jadi Terdakwa, Kepala Unit di Luar Kursi Pesakitan?

Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri : “Saya tidak tau kalau nasabah itu fiktif karena saat Verikasi kelapangan saya bersama-sama de...

»

Terdakwa Tjahjono Gunawan Pemilik CV. Citra Bangun Persada Diadili Karena Dugaan Korupsi “Dana Investasi Atau Ijon” Proyek Kepada Bupati Situbondo

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtFDG1VJMLVSFpI0XGIlmX4vTHrreNillKRH7FlX5NfFIOVwexEPDbilaXf8FEIDSACvYtCgWWApnLlF12AkOEyDotB6ofNG41YuepJKrMwfFmKf3P_8HWT3uMxEuFp1etlpOk79okdjEWX9ppY2n_N2jQAG-ky4F8V1ohgtL78s0koxJpBNTEoOrTVEg/s1600/11.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtFDG1VJMLVSFpI0XGIlmX4vTHrreNillKRH7FlX5NfFIOVwexEPDbilaXf8FEIDSACvYtCgWWApnLlF12AkOEyDotB6ofNG41YuepJKrMwfFmKf3P_8HWT3uMxEuFp1etlpOk79okdjEWX9ppY2n_N2jQAG-ky4F8V1ohgtL78s0koxJpBNTEoOrTVEg/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Tjahjono Gunawan (pakai Masker). Foto BK</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;">#Selain Tjahjono Gunawan, 4 Terdakwa lainnya juga diadili dalam perkara yang sama, yaitu Roespandi, Adit Ardian Rendy Hidayat, Amran Said Ali, dan As’al Fany Balda. Lalu bagaimana “Nasib” Firdaus Direktur PT. Sunan Muria asal Jember.  Dua kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK, yaitu Andhika Imam Wijaya Direktur CV. Wijaya Gemilang dan adiknya, Yossy Sandra Setiawan Direktur CV. Yoko. Kemudian Afriadi Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondodan Sugeng Direktur CV. Madiun yang juga memberikan uang ratusan juta kepada Bupati melalui Kepala Dinas PUPR Kab. Situbondo?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />“Maksut hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maksut pemberian uang kepada Bupati Situbondo  karena dijanjikan dapat proyek pekerjaan, tapi apa yang terjadi malah masuk penjara menyusul Karna Siswandi dan Eko Priyonggo Jati yang sudah terlebih dahulu.” <br /><br />Mungkin kalimat diataslah yang dialami oleh Terdakwa Tjahjono Gunawan bersama 4 Terdakwa lainnya yang saat ini diadili dalam perkara Korupsi Pemberian “Dana Investasi atau Ijon” Proyek Kepada Karna Siswandi selaku Bupati Situbondo melalui Eko Priyonggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw3QSb9WCBlyRb5iYhyphenhyphen_O-235XF028X0nMpSLbK7cWEuQxFHIspkzXFkPC7bCPor-nngQiT-1x6lc5CMmX3gGC9YxwJjt7IDsI49V3Lzeei4_dmlNLiVxRMXawdcPDgLUKF9TjzB3VUxwad6GylBAgsMrcGmkLQXVsN8TnXseMPeCQ2LepG4zZzFsiIf0/s1280/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw3QSb9WCBlyRb5iYhyphenhyphen_O-235XF028X0nMpSLbK7cWEuQxFHIspkzXFkPC7bCPor-nngQiT-1x6lc5CMmX3gGC9YxwJjt7IDsI49V3Lzeei4_dmlNLiVxRMXawdcPDgLUKF9TjzB3VUxwad6GylBAgsMrcGmkLQXVsN8TnXseMPeCQ2LepG4zZzFsiIf0/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga :</span></b></span><br /><div style="margin-left: 40px;">Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4,555 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo.html</a><br /><br />Sidang Perkara Korupsi Dana Investasi Atau Ijon Proyek Kabupaten Situbondo Semakin Menarik, Apakah Firdaus, Yossi Sandra Setiawan, Andika Imam Wijaya, dan Sugeng Setiana Akan Terseret Sebagai Tersangka Baru? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/08/sidang-perkara-korupsi-dana-investasi.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/08/sidang-perkara-korupsi-dana-investasi.html</a><br /></div><br />Dan pada Rabu, 21 Januari 2026, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Amir Nurdianto, Heradian Salipi, Rio Vernika Putra, Wahyu Dwi Oktarianto, Mohammad Tang, Dwi Eko Raharjo, Tira Agustina dan Aris Rahman Irsady dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyeret Tjahjono Gunawan Pemilik CV. Citra Bangun Persada kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara kasus dugaan Korupsi “Dana Investasi Atau Ijon” proyek sebesar 7,5 - 15% dari nilai anggaran Kepada Karna Siswandi selaku Bupati Situbondo periode 2021-2024 melalui Eko Priyonggo Jati selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan proyek APBD Kabupaten Situbondo yaitu sebesar Rp1.600.000.000<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5HxY3Op6VJaM3TUSyAjAa3jFmVRXFOTqZSoXE8ctHUARNfGSjCWXULx8DPwb0P92sxwN3hetrSbbz_ep_5E9K1zrxaibr8vh8RfuUa9iJECeSxTNoZLZIyJPTzWg-cTf_ikg93EqLVQTpcBwKTBlf5a5Nnv3bhojeC_8cJtEfi8N32PdJOYe7U9tbIK8/s1280/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5HxY3Op6VJaM3TUSyAjAa3jFmVRXFOTqZSoXE8ctHUARNfGSjCWXULx8DPwb0P92sxwN3hetrSbbz_ep_5E9K1zrxaibr8vh8RfuUa9iJECeSxTNoZLZIyJPTzWg-cTf_ikg93EqLVQTpcBwKTBlf5a5Nnv3bhojeC_8cJtEfi8N32PdJOYe7U9tbIK8/w640-h360/9.jpg" width="640" /></a></div>Selain Terdakwa Tjahjono Gunawan, 4 Terdakwa lainnya juga diadili dalam perkara yang sama, yaitu Roespandi, Direktur CV. Ronggo,; Adit Ardian Rendy Hidayat, Direktur CV. Karunia,; Amran Said Ali, Karyawan PT. Airlanggatama Nusantarasakti /Direktur PT.  Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari tahun 2021-2022, dan As’al Fany Balda, Direktur PT. Badja Karya Nusantara   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Nama Terdakwa Tjahjono Gunawan dan Sanusi (Alm) ayah kadung Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan adiknya, Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko (keduanya sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK) sebelumnya pernah dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara Korupsi OTT KPK dengan Terdakwa (saat ini Narapidana) Puji Triasmoro selaku Kajari dan Alesander Silaen, Kasi Pidsus Kejari Bondowo terkait pemberian uang kepada Kajari untuk penghentian Perkara</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun hingga hari ini, 6 penyidilikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bondowoso saat Puji Triasmoro menjabat atau sebelum tertangkap KPK, tak ada kabarnya, ibarat ditiup "anging puting beliung".<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Terkait kasus perkara Korupsi “Dana Investasi Atau Ijon” proyek sebesar 7,5 - 15% dari nilai anggaran  Kepada Karna Siswandi selaku Bupati Situbondo, yang terlibat bukan hanya ke- 5 Terdakwa, melainkan masih ada beberapa pihak yang juga memberikan uang ratusan juta bahkan hampir satu miliar rupiah kepada Bupati melalui Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan proyek pekerjaan  </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfYOMjs2khXrzov-J37NBKNlBRMwdFztWWVvatpS-QdiTZ-x8-ksvx6zwr9SeRhcYXnOCISE65CekjVokoAeBWqXMKbcDEv7KUxeiY4U4y3TYMF872wVlTpKmRMBfqMG_n_hdmqoT-hlFFCYxy6gbwvZ8aGvOnqb0OOYNfc6UQ-e1PK0DMdsozNGYauZ4/s500/Saksi%201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfYOMjs2khXrzov-J37NBKNlBRMwdFztWWVvatpS-QdiTZ-x8-ksvx6zwr9SeRhcYXnOCISE65CekjVokoAeBWqXMKbcDEv7KUxeiY4U4y3TYMF872wVlTpKmRMBfqMG_n_hdmqoT-hlFFCYxy6gbwvZ8aGvOnqb0OOYNfc6UQ-e1PK0DMdsozNGYauZ4/w640-h384/Saksi%201.jpg" width="640" /></a></div> Fakta yang terungkap di persidangan dengan Terdakwa Karna Suswandi dan Terdakwa Eko Prionggo Jati (saat ini berstatus Narapidana), yang terlibat pemberian uang ratusan juta rupiah yang disebut "dana Investasi atau Ijon" proyek sebesar 7,5 - 15% dari nilai anggaran kepada (Terpidana) Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo melalui (Terpidana) Eko Priyonggo Jati selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan proyek pekerjaan ABPD, yaitu ;<ol><li>Firdaus selaku Direktur PT. Sunan Muria asal Jember; </li><li>Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan </li><li>Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko. (Andhika dan Yossy adalah kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK bersama Puji Triasmoro selaku Kajari dan Alesander Silaen, Kasi Pidsus Kejari Bondowo (Keduanya berstatus Narapidana)</li><li>Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo,</li><li>Sugeng selaku Direktur CV. Madiun</li><li>Rian Mahendra pemilik CV. Raelina Dwikania Jaya, dan beberapa kontraktor lainnya</li></ol><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkETTpJ-K1o6ZY4wGqQlB_WzmDZ1JwsIih9atnHC9PG6bJVA7rq-AYXaKMAFvEXMIo5V-JN8cbcZvrekM19hgdaajfDBhn23V5Ss8sfU9cq0WDFJ9CPA6SKG0_s7TYVH0-mDc1JxLdxwrj6NTzUBC_b4KW5ApA0Mzr_F8F4JDDt02UMZKsYQF3BM8FWHA/s640/Yossi%20Sandra%20Setiawan%20selaku%20Direktur%20CV.Yoko%20(kiri,%20kemeja%20kotak-kotak)%20dan%20Sugeng%20Direktur%20CV%20Madiun.%20(Foto%20Dok.%20BK).jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkETTpJ-K1o6ZY4wGqQlB_WzmDZ1JwsIih9atnHC9PG6bJVA7rq-AYXaKMAFvEXMIo5V-JN8cbcZvrekM19hgdaajfDBhn23V5Ss8sfU9cq0WDFJ9CPA6SKG0_s7TYVH0-mDc1JxLdxwrj6NTzUBC_b4KW5ApA0Mzr_F8F4JDDt02UMZKsYQF3BM8FWHA/w640-h360/Yossi%20Sandra%20Setiawan%20selaku%20Direktur%20CV.Yoko%20(kiri,%20kemeja%20kotak-kotak)%20dan%20Sugeng%20Direktur%20CV%20Madiun.%20(Foto%20Dok.%20BK).jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Yossi Sandra Setiawan selaku Direktur CV.Yoko (kiri, kemeja kotak-kotak) dan Sugeng Direktur CV Madiun. (Foto Dok. BK)</span></td></tr></tbody></table>Lalu pertanyaannya adalah, kalau ke- 5 Terdakwa tersebut diatas dianggap salah terkait pemberian fee proyek kepada Bupati Situbondo sehingga diadili, lalu bagaimana dengan Firdaus, Andhika Imam Wijaya, Yossy Sandra Setiawan, Afriadi, Sugeng dan Rian Mahendra? Apakah dianggap benar? Atau KPK menunggu berakhirnya persidangan ke- 5 Terdakwa untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat tersebut?<br /><br />Sementata sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 21 Januari 2026  adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU KPK terhadap Terdakwa Tjahjono Gunawan (dan Terdakwa I  Amran Said Ali dan Terdakwa II As’al Fany Balda (satu perkara), Adit Ardian Rendy Hidayat dan Terdakwa Roespandi) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) rizky Wirianto, Maria Nur Aeni, Dhany Eko Prasetyo dan Romauli Ritonga. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3UpWpGr_xBUDrb6NaUKKWUAe_lqYuHpudTKFIDJVJ5GBKxk88KXehx-Eb0HlfBbhwJEqEEQNQybKjBlAaZEf43G0ixGLaUWdP6A9O3bVZxqh2QWFJXYFyxhk_uvtaWMKmlQGp92jnrdPtio6eakQiqf-dSVmZCjJTJHA_qQabGnIK07LJqorCZNL9Ltw/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3UpWpGr_xBUDrb6NaUKKWUAe_lqYuHpudTKFIDJVJ5GBKxk88KXehx-Eb0HlfBbhwJEqEEQNQybKjBlAaZEf43G0ixGLaUWdP6A9O3bVZxqh2QWFJXYFyxhk_uvtaWMKmlQGp92jnrdPtio6eakQiqf-dSVmZCjJTJHA_qQabGnIK07LJqorCZNL9Ltw/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Terdakwa I  Amran Said Ali didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Mustofa dkk, dan begitu juga para Terdakwa Lainnya juga didampingi Tim PH-nya masing-masing termasuk Terdakwa Tjahjono Gunawan<br /> <br />Dalam dakwaan JPU KPK, Terdakwa Tjahjono Gunawan (dan Terdakwa I  Amran Said Ali dan Terdakwa II As’al Fany Balda (satu perkara), Adit Ardian Rendy Hidayat dan Terdakwa Roespandi) didakwa melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 126 ayat (1), Atau Kedua Pasal 606 ayat (1) Jo. Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br /><br />Pasal 605 ayat (1) KHUP (baru) berbunyi : <i>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling <span>    </span><span>   </span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>banyak kategori V, Setiap Orang yang: </i></div><div style="text-align: justify;"><i>    <span>   </span>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>           maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat </i></div><div style="text-align: justify;"><i>          sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewaj ibannya; atau<br />    <span>  </span>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan </i></div><div style="text-align: justify;"><i>          dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan</i></div><div style="text-align: justify;"><i>          dalam jabatannya</i></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pasal 606 ayat (1) KHUP (baru) berbunyi : <i>Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada <span>    </span><span>    </span>   <span>         </span>pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>       yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap </i></div><div style="text-align: justify;"><i>      melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 </i></div><div style="text-align: justify;"><i>     (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV. Denda dalam Kategori IV KHUP (Baru)  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>     adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</i><br /><br />Pasal 125 ayat (1) KHUP (baru) berbunyi : <i>Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi I (satu)  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>         pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat.</i> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas surat dakwaan JPU KPK, para Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya masing-masing tidak melakukan perlawanan (Eksepsi), sehingga persidangan yang akan berlangsung pekan depan adalah agenda pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan JPU KPK <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioGBtVHe4AXNpZ64pd_-vNdB68W2y4VZFuwUe9aS9_nozUIeMRksboUA8LufzpaMoi3fr3rSQUWr41dR-7GllsGikavUHyOEua54k_T3213rycbKhwRM13U7YWkDtnc_BtI5SfmfWwNJM7jTxzBrI1xpc7Uje5zqaAej_tltNhXw4-cyXpgXoDNf3gh5U/s1280/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioGBtVHe4AXNpZ64pd_-vNdB68W2y4VZFuwUe9aS9_nozUIeMRksboUA8LufzpaMoi3fr3rSQUWr41dR-7GllsGikavUHyOEua54k_T3213rycbKhwRM13U7YWkDtnc_BtI5SfmfWwNJM7jTxzBrI1xpc7Uje5zqaAej_tltNhXw4-cyXpgXoDNf3gh5U/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut dalam surat dakwaan dijelaskan, bahwa Terdakwa TJAHJONO GUNAWAN selaku Pemilik CV CITRA BANGUN PERSADA parta waktu-waktu antara bulan Januan tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidak-bidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pendopo Bupati Säubondo, Jalan Kartini No.01 Kauman, Dawuhan, Kabupaten Situbondo, Pasar Hewan Stutiondo, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan Jalan Ki Mangunsarkoro Kabupaten Bondowoso, <br /><br />Atau setidak tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi berupa uang sejumlah Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada Pegawai Negeri </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atau Penyelenggara Negara yaitu kepada KARNA SUSWANDI selaku Bupati Situbondo Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, bersama-sama dengan EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo (terhadap kedua perkaranya telah berkekuatan hukum tetap/Inkracht van gewijsde berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/Pld Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 31 Oktober 2025 dan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2025),<br /><br />Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar KARNA SUSWANDI bersama-sama dengan EKO PRIONGGO JATI mengatur supaya Terdakwa mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, <br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajiban KARNA SUSWANDI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzWRMB-FoWDd1V8fbmxR__IKeB77BB-jDoQhq-t8shzrIdnCPg6SP3fgUjxEHKQhmpV-71rRuATfgg8A6lnvgpmVLZeQ1koAsJTs_VRWTIHsu8vLa-nuN-0TFUQUzcKAkk-PPvjEbNxlA-xKkO8pjM52XsSXLLvms5BHOMF6QDGBqzilvjOSZDl2EcZfg/s1280/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzWRMB-FoWDd1V8fbmxR__IKeB77BB-jDoQhq-t8shzrIdnCPg6SP3fgUjxEHKQhmpV-71rRuATfgg8A6lnvgpmVLZeQ1koAsJTs_VRWTIHsu8vLa-nuN-0TFUQUzcKAkk-PPvjEbNxlA-xKkO8pjM52XsSXLLvms5BHOMF6QDGBqzilvjOSZDl2EcZfg/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sekitar awal tahun 2022, bertempat di Pendopo Bupati Situbondo, Jalan Kartini No. 01 Kauman, Dawuhan, Kabupaten Situbondo, Terdakwa menemui KARNA SUSWANDI untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya KARINA SUSWANDE sebagai Bupati Situbondo. <br /><br />Delam pertemuan tersebut KARNA SUSWANDI menawarkan paket pekerjaan kepada Terdakwa namun dengan ketentuan adanya pemberian uang terlebih dahulu kepada KARNA SUSWANDI Atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupi karena sebagai pelaku usaha yang sudah pengalaman sejak KARNA SUSWANDI mash menjabat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bondowoso dan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lumajang, saat itu Terdakwa sudah sering mendapat paket pekerjaan di Kabupaten Bondowoso maupun Kabupaten Lumajang, setelah memberikan wang terlebih dahulu kepada KARNA SUSWANDI<br /><br />Bahwa sekitar 2 minggu setelah pertemuan antara Terdakwa dengan KARNA SUSWANDI tersebut, bertempat di sekitar Pasar Hewan Situbondo, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada KARNA SUSWWANDI melalu EKO PRIONGGO JATI<br /><br />Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2022, KARNA SUSWANDI kembali memerintahkan EKO PRIONGGO JATI untuk meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Atas permintaan itu, Terdakwa langsung mendatangi KARNA SUSWANDI di Pendopo Bupati Situbondo guna menanyakan kebenaran adanya permintaan tambahan uang sekaligus menanyakan paket pekerjaan yang belum juga diperolehnya sehubungan dengan uang Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang sudah diserahkan lebih dulu  <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCzC8ySMgCVL-vldYZHt6s0nf0_0aUTLXHe-lB-AYbX4CIe6ZbOaegkT1WpVCu_FgVGx7jPZ8N9zEzvuuMs5_GERKMZX5C7pJHE-thK6-H_5SefMUVAj0buQwhMUr16mZk9i4KTPVLi_gJl4S0uu4sEEWWUmzQOhdSh7qSNkQrcHNMbXX-v4jlExIV4RQ/s640/Karna.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCzC8ySMgCVL-vldYZHt6s0nf0_0aUTLXHe-lB-AYbX4CIe6ZbOaegkT1WpVCu_FgVGx7jPZ8N9zEzvuuMs5_GERKMZX5C7pJHE-thK6-H_5SefMUVAj0buQwhMUr16mZk9i4KTPVLi_gJl4S0uu4sEEWWUmzQOhdSh7qSNkQrcHNMbXX-v4jlExIV4RQ/w640-h288/Karna.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Karna Siswandi (kanan) dan Eko Priyonggo Jati (kiri)</span><br /></td></tr></tbody></table>KARNA SUSWANDI kemudian membenarkan adanya permintaan tambahan uang sebagaimana penyampaian EKO PRIONGGO JATI, dan KARNA SUSWANDI menegaskan janjinya bahwa Terdakwa akan mendapatkan pakat pekerjaan di Situbondo<br /><br />Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Ki Mangunsarkoro, Terdakwa menyerahkan tambahan wang sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada KARNA SUSWANDI melali EKO PRIONGGO JATI<br /><br />Bahwa satelah KARNA SUSWANDI menerima uang sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dari Terdakwa, KARNA SUSWANDI memerintahkan EKO PRIONGGO JATI untuk mengatur paket pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa. <br /><br />EKO PRIONGGO JATI kemudian memerintahkan stanya di Dinas PUPR Kabupaten Situbondo yakni AGUS YANTO dan ANDRI SETIAWAN untuk menyerahkan file rincian Harga Perkiraan Sendin (HPS) yang sifatnya rahasia, <br /><br />Atas paket pekarjaan yang akan dilelang kepada admin atau perwakilan perusahaan milk Terdakwa, sehingga berdasarkan file rincian HPS tersebut perusahaan milik Terdakwa bisa memenangkan lelang Pakat Pekerjaan yang dikutinya  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjizA3rCPaF3VlKfPPhmb-xdhsqblkUkRbqzLsprOezVVuUFetgPaDSyqWxzURCbMcVJL5aeRK5RXvR851DBskEsaJvs_06z6SMzDoQvWWjtzsRDwIPd4ZxbCeMtdMVagOcNwoRWDZ6Q3KDFmYLfDnt2QqvZ7DVFMk4noBimnC0yLbhe8i4So7H7VGgOIk/s1600/11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjizA3rCPaF3VlKfPPhmb-xdhsqblkUkRbqzLsprOezVVuUFetgPaDSyqWxzURCbMcVJL5aeRK5RXvR851DBskEsaJvs_06z6SMzDoQvWWjtzsRDwIPd4ZxbCeMtdMVagOcNwoRWDZ6Q3KDFmYLfDnt2QqvZ7DVFMk4noBimnC0yLbhe8i4So7H7VGgOIk/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada akhir September 2022, bertempat di Pendopo Bupati Situbondo, KARNA SUSWANDI dan EKO PRIONGGO JATI menyampaikan kepada Terdakwa perihal paket pekerjaan yang akan diatur untuk dikerjakan oleh Terdakwa, yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Curah Tatal-Telaga-Kacep (R350), <br /><br />Namun tawaran itu ditolak oleh Terdakwa karana waktunya sudah terbatas dan lokasinya yang jauh. Kemudian KARNA SUSWANDI menawarkan paket pekerjaan yang berada di dalam Kota Situbondo, namun paket pekerjaan Itu juga ditolak oleh Terdakwa dengan alasan telah ada yang memiliki.<br /><br />Akhirnya Terdakwa meminta kepada KARNA SUSWANDI untuk melaksanakan pekerjaan di Tahun Anggaran 2023, kemudian KARNA SUSWANDI menyepakati permintaan Terdakwa tersebut dan mengatakan koordinasi akan dilakukan oleh EKO PRIONGGO JATI<br /><br />Bahwa sekitar bulan Maret 2023, EKO PRIONGGO JATI menghubungi HELMY AINUR ROFIQ selaku Commanditer CV CITRA BANGUN PERSADA dan mengatakan akan ada e-catalog pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Asembagus-Jangkar (R439) agar diikuti oleh perusahaan Terdakwa.<br /><br />Kemudian HELMY AINUR ROFIQ atas persetujuan Terdakwa meminta staf Terdakwa yaitu RENDY RAHMAN untuk koordinasi dengan ANDRI SETIAWAN selaku staf di Dinas PUPR Kabupaten Situbondo untuk memperoleh fille rincian HPS. Selanjutnya, CV CITRA BANGUN PERSADA mengikuti tender pekerjaan dan akhimya dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Asembagus-Jangkar (R.430) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW4aIzpQklw8y9oqwILnpcxM-OUNw8qT6ttl-KVed2pVWglH6GQV6HQC26OCPXcPzkGnvSkfB_x0hYAwleUM-9hqBHACENz3JOzE6_OEI500HVYH2KLBjUdoNL8HXhAe2rziELh8v-ojaBM_mm2wAjae6zP9vYA6nSy-kjWh6mRtvnC_GjUyvAj4nhKUE/s1280/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW4aIzpQklw8y9oqwILnpcxM-OUNw8qT6ttl-KVed2pVWglH6GQV6HQC26OCPXcPzkGnvSkfB_x0hYAwleUM-9hqBHACENz3JOzE6_OEI500HVYH2KLBjUdoNL8HXhAe2rziELh8v-ojaBM_mm2wAjae6zP9vYA6nSy-kjWh6mRtvnC_GjUyvAj4nhKUE/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas pemberian uang kepada KARNA SUSWANDI melalui EKO PRIONGGO JATI sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), pada sekitar bulan Maret 2023, perusahaan milik Terdakwa yakni CV. CITRA BANGUN PERSADA mendapatkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Asembagus Jangkar (R.439) dengan nilai kontrak Rp9.337.643.500 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada KARNA SUSWANDI bersama-sama dengan EKO PRIONGGO JATI dimaksudkan agar dengan pemberian uang tersebut KARNA SUSWANDI selaku Bupati Situbondo dan EKO PRIONGGO JATI selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Situbondo mengatur agar Terdakwa mendapatkan Paket Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, <br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajiban KARNA SUSWANDI selaku penyelenggara negara yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme<br /><br />Perbuatan Terdakwa TJAHJONO GUNAWAN merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 126 ayat (1), Atau Kedua Pasal 606 ayat (1) Jo. Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jen) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Terdakwa Tjahjono Gunawan Pemilik CV. Citra Bangun Persada Diadili Karena Dugaan Korupsi “Dana Investasi Atau Ijon” Proyek Kepada Bupati Situbondo

Terdakwa Tjahjono Gunawan (pakai Masker). Foto BK #Selain Tjahjono Gunawan, 4 Terdakwa lainnya juga diadili dalam perkara yang sama, yaitu R...

»

5 Tersangka Selaku Kontraktor Pemberi Suap Bupati Situbondo Diadili

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhBh2INKsdg61gscTD5-nkvvYFIFH-ohmChqbQl4MYE3013gzyz9rna19Hmsb1idDT1hyphenhyphenwhuuVQFqQ5VEbvExuIoaHJkJFOS2EVcuRR6GdA9U8HtVAqrhyphenhyphenXagFrdBFCT5MRgoY6N9rWP3HTvDQdgZ_g6780_1TSG3AmH9tv4JLvD3jrJYmb3OSG6weQ9w/s4160/IMG20260121093448.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"></a></div><p dir="ltr"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghDC0cl5AyUjQLgOJ0dcPVkp1z20Pw_3x_1KDS9vaynEhuc8iAVUxh1ytxZDc1XleU2vgMwtnVvOm3nGRBoh86fu9HYkn9YLSHWZmU5QHl7Jt-Ht2kwE2a7FPDQLl9KmRMxlDVPS0BsQ_WSa2Ti2YeUGnffOTIEopHWHBYzvspZgipqtvkPE7g_aN4KRk/s1843/IMG_20260121_102851.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1512" data-original-width="1843" height="526" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghDC0cl5AyUjQLgOJ0dcPVkp1z20Pw_3x_1KDS9vaynEhuc8iAVUxh1ytxZDc1XleU2vgMwtnVvOm3nGRBoh86fu9HYkn9YLSHWZmU5QHl7Jt-Ht2kwE2a7FPDQLl9KmRMxlDVPS0BsQ_WSa2Ti2YeUGnffOTIEopHWHBYzvspZgipqtvkPE7g_aN4KRk/w640-h526/IMG_20260121_102851.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">#Kalau Ke- 5 Tersangka Selaku Pemberi Suap Bupati Situbondo Dianggap Dalah, lalu bagaimana dengan Firdaus, Direktur PT. Sunan Muria asal Jember, Dua kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK, yaitu  Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko,; Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo serta Sugeng selaku Direktur CV. Madiun?#</span></h3></span><p></p> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;"><span style="color: #001c31;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #001c31;">.CO</span></b><span style="color: #001c31; font-size: large;"> -</span></div><span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;">Lima Tersangka kasus perkara Korupsi selaku Kontraktor asal Situbondo dan Bondowoso sebagai Pemberi hadiah atau janji dalam pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo sejak tahun 2021–2024 yang disebut dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% kepada (Terpidana) Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo periode 2021-2024 dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid juga Plt sekaligus Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo menjalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 21 Januari 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;">Kelima Tersangka yang dimaksud adalah :</div></span><span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;"><ol><li>Roespandi, Direktur CV. Ronggo</li><li>Adit Ardian Rendy Hidayat, Direktur     CV. Karunia</li><li>Tjahjono Gunawan,Pemilik dan Pengendali CV. Citra Bangun Persada</li><li>Amran Said Ali, Karyawan PT. Airlanggatama Nusantarasakti /Direktur PT.  Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari tahun 2021-2022</li><li>As’al Fany Balda, Wiraswasta/Direktur PT. Badja Karya Nusantara</li></ol></div></span><span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;">Namun bila melihat fakta yang terungkap di persidangan dengan Terdakwa Karna Suswandi dan Terdakwa Eko Prionggo Jati, masih ada beberapa pengusaha Kontraktor yang juga terlibat pemberian uang atau dana Investasi atau Ijon proyek sebesar 7,5 - 15% kepada Bupati Situbondo (Terdakwa) Karna Suswandi, yaitu Firdaus, Direktur PT. Sunan Muria asal Jember. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu kakak beradik yang sama-sama mantan Narapidana Korupsi OTT KPK, yaitu Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;">Kemudiandari Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, Sugeng selaku Direktur CV. Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya, apakah KPK akan kembali melakukan penyidikan baru untuk meret nama-nama tersebut diatas karena terlibat dalam pemberian uang terhadap Bupati untuk mendapatkan proyek di APBD di Situbondo?. (Jen)</div></span></div> </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor 5 Tersangka Selaku Kontraktor Pemberi Suap Bupati Situbondo Diadili

#Kalau Ke- 5 Tersangka Selaku Pemberi Suap Bupati Situbondo Dianggap Dalah, lalu bagaimana dengan Firdaus, Direktur PT. Sunan Muria asal Jem...

»

Sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Dana Pokir DPRD Jatim : Guntur Wahono Anggota DPRD Jatim Bantah Dana Pokir Miliknya Dikelola Ari Hadiyanto

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAbyeXaExOvcMbkKtezLaXBntODRsNZAJpH7fF4IqYhPNUsGxpKCi8MMCVGAb6thXzuLOzNNN_VO4UrRSUYoOEjTMJ9fcS0HwcIstLFXKRm4Fy3O1nczYDoWFVDEn4F7sfFCg7_wJUCpKMxY2MOog3ekpo6CIRvvYgwrAf4UI905AOwETv998dH0-PQVs/s1280/5.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAbyeXaExOvcMbkKtezLaXBntODRsNZAJpH7fF4IqYhPNUsGxpKCi8MMCVGAb6thXzuLOzNNN_VO4UrRSUYoOEjTMJ9fcS0HwcIstLFXKRm4Fy3O1nczYDoWFVDEn4F7sfFCg7_wJUCpKMxY2MOog3ekpo6CIRvvYgwrAf4UI905AOwETv998dH0-PQVs/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Saksi Ari Hardiyanto. Foto BK<br /></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;"><b>#Apakah Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024  akan dihadrikan sebagai Saksi dalam sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Dana Pokir DPRD Jatim, dan akankah terseret jadi Tersangka?#</b></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Handoko Alfiantoro, Ihsan, Dame Maria Silaban, Handry Sulistiawan, Mohammad Fauji Rahmat, Luhur Supriyohadi, Bagus Dwi Arianto dan Syahrul Anwar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang diketua Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Leny Muji Astuti, Lukman Hakim, dan Panitra Achmad Fajarusman, pada Senin, 19 Januari 2026, kembali menggelar sidang perkara Tindak Pidana Korupsi “uang ijon” Dana Hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019 – 2024 milik Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2020 – 2023 sebesar Rp8.369.720.515.064 dengan agenda memeriksa  (mendengarkan keterangan) sebanyak 16 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK yang menyeret 4 orang Terdakwa dalam 3 perkara, yaitu Jodi Pradana Putra (perkara tersendiri, asal Kabupaten Blitar), Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan (satu perkara, asal Tulungagung) dan Terdakwa Hasanuddin (perkara tersendiri, asal Greik) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm9YtpzQ1yQqkXmNEyhAv8Q7o-KSrtY_klCr5rjetTYWPOd0ammjIVDTBU5Y3cTv-bjIltCXSsMH8ApmjIWD5_7h0TVGAi-j85GA3cVE6V7D-y5Spm3sjxEQyepUwwRYVZWT3qWOyDEipe5Fk9-xWRGL_EDoTRax6DBVpJVbjzGlEH4JswPQguGmUN7sc/s1600/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm9YtpzQ1yQqkXmNEyhAv8Q7o-KSrtY_klCr5rjetTYWPOd0ammjIVDTBU5Y3cTv-bjIltCXSsMH8ApmjIWD5_7h0TVGAi-j85GA3cVE6V7D-y5Spm3sjxEQyepUwwRYVZWT3qWOyDEipe5Fk9-xWRGL_EDoTRax6DBVpJVbjzGlEH4JswPQguGmUN7sc/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sementara Saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK diantaranya Ari Hardiyanto (Kontraktor), suami Neny Amalia Sari, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Blitar,; Andri Utomo (Korlap), Johan Tri Waluyo, Anggota DPRD Kabupaten Blitar,; Totok Hariyanto (Korlap),; Bejo, Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung,; Sutani,; Andi,; Qoirul,; Abdul Rohim dan Ari Satria </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Persidangan berlangsung dalam tiga session, yang pertama sidang Terdakwa Jodi Pradana Putra dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Rateh dan Habibulloh dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya<br /><br />Kemudian lanjut session kedua dengan Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Budiarjo setiawan SH., MH, isom Nursalim SH MH, Saiful SH MH, Al Hayu Muthoharoh SH MH, Kartika SH., MH, Adimas Satria Pamungkas SH., MH. Dan pada session ketiga dengan Terdakwa Hasanuddin yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Eddy, dkk</div><div style="text-align: justify;"> <br /><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga:</span><br /><div style="margin-left: 40px;"><b>Sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Dana Pokir DPRD Jatim : JPU KPK Menghadirkan Saksi Kunci Zaenal Afif Subeki</b> - <span style="color: red;"><a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/sidang-perkara-korupsi-uang-ijon-dana.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/sidang-perkara-korupsi-uang-ijon-dana.html</a></span> <br /></div></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg17In-Kz6dKTIZqCQIg4XxFACtUXCPL7w_vlHm5aeNX9o9bAQMmMuOdns2hvnPDkrSDLFTG6_hr5Ixe2-ZEOl5kfrS9m3hNM2yXoLYqAB0WiNKILa8WofBJV1flmhJj3fFNVMIkaeaIBO8916qWEtodXBx9LgM5_szYkSKlHDCf9nBWRu-IwVTbpk6tCo/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg17In-Kz6dKTIZqCQIg4XxFACtUXCPL7w_vlHm5aeNX9o9bAQMmMuOdns2hvnPDkrSDLFTG6_hr5Ixe2-ZEOl5kfrS9m3hNM2yXoLYqAB0WiNKILa8WofBJV1flmhJj3fFNVMIkaeaIBO8916qWEtodXBx9LgM5_szYkSKlHDCf9nBWRu-IwVTbpk6tCo/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dihadirkannya para Saksi ini adalah terkait dengan panyaluran dana Hibah Pokir milik Kusnasi (Almarhum) ke Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Blitar, Tulungagung dan Gresik melalui Terdakwa. Termausk di beberapa Kabupaten Daerah melaui Korlap/Koordinatornya masing-masing <br /><br />Alurnya, dari Kusnadi (Almarhum) ke para Terdakwa dengan “uang Ijon” sebesar 20% yang dibayar dimuka (untuk mendapatkan hibah Pokir Tahun Anggaran 2020, para Terdakwa menyetor atau diminta terlibuh dahulu di tahun 2019, dan begitu seterusnya). Dari para Terdakwa kemudian kepada para Saksi yang mencari Pokmas sebesar 10% (dibayar setelah dana Pokir cair). Lalu sebelum disalurkan ke Pokmas dipotong lagi 5%. Sehingga total “Uang Ijon” mulai dari Dewan hingga ke Pokmas sebesar 35% <br /><div style="text-align: justify;"> </div>“Sebenarnya kami ini adalah tumbal. Sudah rugi ratusan juta. Kami sudah diminta terlebih dahulu sebelum dana hibah cair. Untuk tahun 2023, kami sudah diminta uang dan kami menyetor. Dana hibah tidak dapat dan uang kami pun tidak kembali sekarang malah jadi Terdakwa. Kalau memang mau adil, jangan hanya kami tapi semua Korlap (Koordinator Lapangan) dan Koordinator Hibah harus jadi Tersangka. Untuk hiba milik Pak Kusnadi bukan hanya kami empat tapi ada 17 orang dan itu terungkap dalam persidangan. Kenap hanya kami ber empat. Apakah ini adil namnya,” kata para Terdakwa kepada beritakorupsi.co dari balik jeruju besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 19 Januari 2026.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyMTdfk0OJOl3XAIQpiuCHY6yO2ViYNw5H-bbBulKdaVVbdARzK4jujmuZYBdGQW2UZApXJ7i-OcdLWzpR-EoQKjYnIAD6RLK41AkZ8mWuMHXzT6vfWgpBZpKp7QLm2gIcY4uZv4DSj9LO31TzJgnmAWqlteJT47m_MNuez6wnN8ctyAhaj_9jbtkvG14/s640/10.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="360" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyMTdfk0OJOl3XAIQpiuCHY6yO2ViYNw5H-bbBulKdaVVbdARzK4jujmuZYBdGQW2UZApXJ7i-OcdLWzpR-EoQKjYnIAD6RLK41AkZ8mWuMHXzT6vfWgpBZpKp7QLm2gIcY4uZv4DSj9LO31TzJgnmAWqlteJT47m_MNuez6wnN8ctyAhaj_9jbtkvG14/w360-h640/10.jpg" width="360" /></a></div>“Sebenarnya di kami tidak sampai sepuluh persen (10%), antara tiga hingga lima persen (3-5%), kalau dilapngan bisa sampai lima persen (5%). Karena uang yang kami setor itu kan pinjaman. Kami diminta uang pada bulan Pebruari 2020 sedangkan Hibah Pokir baru cair Maret 2021.. Satu tahun bunga pinjaman kan harus bayar. Untuk tahun 2023 kami sudah diminta uang dan kami sudah setor tapi kan kami tidak dapat. Kami tagih uang kami tidak dekembalikan dan sekarang Pak Kusnadi sudah meninggal. Sebenarnya kami tidak ada untung malah rugi, tidak dapat hiba, uang tidak kembali malah jadi Terdakwa,” ucap para Terdakwa dengan nada kecewa<br /><br />Sementara dalam persidangan terungkap dari pengakuan Saksi Ari Hardiyanto (Kontraktor), suami Neny Amalia Sari, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Blitar kepada Majelis Hakim. Bahwa hibah Pokir yang disalurkan Saksi Ari Hardiyanto, ternyata bukan hanya milik Kusnadi (Almarhum) selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 melalui Terdakwa Jodi Pradana Putra tetapi juga hibah Pokir milik Guntur Wahono, SE selaku anggota DPRD Jatim (dan 2019-2024) dari Dapil Blitar sebesar 5 miliar rupaih<br /><br />Dana hibah Pokir yang dikelola Saksi Ari Hardiyanto untuk pekerjaan Infrastruktur di Dinas PU Kabupaten Blitar dengan nilai 50 bahkan dibawah 50% dari pagu anggaran. Mendengar itu, Majelis Hakim pun heran karena pengakuan Saksi, anak mantan Kepala Dinas PU ini. <br /><br />"Tahun 2020 menerima anggaran dana hibah 1,150 miliar. Tahun 2021 sekitar 1,475 miliar. Lupa berapa jumlah proyeknya, tapi rata-rata infrastruktur di PU," jawab Saksi Ari Hardiyanto<br /><br />"Semuanya dua miliar enam ratus dua puluh lima juta," sambung JPU KPK<br />“Dia BAP Saksi, tahun 2021 ada 113 proyek di Dinas PU Cipta Karya dan 118 di PU Bina Marga," lanjut JPU KPK membacakan isi BAP Saksi pada saat di penyidikan. Dan tidak dibantah Saksi<br /><br />“Ternyata semua hanya ngambil untung. Kalau perkejaan dibawah 50% bagaimana itu hasilnya. Apakah tidak ada pemeriksaan dari Dinas,” tanya Ketua Majelis Hakim, dan dijwab Saksi Ari Hardiyanto “tidak pernah.”  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga:</span></div><div style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><b>Perkara Korupsi “Uang Ijon” Dana Pokir DPRD Jatim Disidangkan : Apakah JPU KPK Dapat Mengungkap Misteri Dana Hibah APBD? - </b> <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/perkara-korupsi-uang-ijon-dana-pokir.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/perkara-korupsi-uang-ijon-dana-pokir.html</a><br /><br /><b>Empat Terdakwa Korupsi “Uang Ijon” Dana Hibah Pokir Milik Ketua DPRD Jatim Diadili</b> - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/empat-terdakwa-korupsi-uang-ijon-dana.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/empat-terdakwa-korupsi-uang-ijon-dana.html</a></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkibx4pO3w11eaajoTETeJkL9NdBrLIA9WResM1g0-uRGSCB_YS9NokRHCqZ5Cm3TlfFFKg820K-0LISF_pHQfhhbUhvAuKwqLEMUEffD4aFM0WiU4ts9_V834UV6UXbD5ybqhSCKTD2igzLdngo-8jkJezE98gThg3Y4h4gKsFz_G4EBd0W0vSzPtlCo/s1280/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkibx4pO3w11eaajoTETeJkL9NdBrLIA9WResM1g0-uRGSCB_YS9NokRHCqZ5Cm3TlfFFKg820K-0LISF_pHQfhhbUhvAuKwqLEMUEffD4aFM0WiU4ts9_V834UV6UXbD5ybqhSCKTD2igzLdngo-8jkJezE98gThg3Y4h4gKsFz_G4EBd0W0vSzPtlCo/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Ketua Majelis Hakim pu menanyakkan JPU KPK tentang status Saksi Ari Hardiyanto. “Bagiaman statusnya ini.”. di jawab JPU KPK “Belum”. Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan JPU KPK agar memeriksan Saksi Ari Hardiyanto lebih lanjut.<br /><br />Terkait dana hibah Pokir milik Guntur Wahono, SE selaku anggota DPRD Jatim (dan 2019-2024) sebesar 5 miliar rupaih seperti yang akui Saksi Ari Hardiyanto kepada Majelis Hakim, hal itu dibantah oleh Guntur Wahono, SE kepada beritakkokrupsi.co melalui pesan WhastApp maupun telepon<br /><br />“Tidak, Mas... tidak ada yg (yang) ditangani mas Ari...," kata Guntur melalui pesan</div><div style="text-align: justify;">"Tidak ada, Bang, sudah saya jelaskan semua di KPK," lanjunnya<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Namun yang tak kalah menarik adalah terkait dengan salah seorang wanita muda dan cantik, yaitu Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, yang menurut salah seorang sumber beritakorupsi.co, bahwa pernikahan Kusnadi (almarhum) dengan Fujika Senna Oktavia pada tahun 2018 setelah Fujika Senna Oktavia bercerai dengan suami pertamanya di tahun yang sama di PA Lamongan. Dan pada tahun 2020, mantan suami Fujika Senna Oktavia diangkat oleh Kusnadi (almarhum) menjadi Direktur di PT KUS milim Kusnadi (Almarhum) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsFl0-HyBlBBz47Oi-ZP7BfZ7clnRKpMzr5O7YxvikpCD89UkmjPDBs_qb6ZQJuHdGXUyJ1ZW0DohQcSOeP6h9nHF6Z2soSsfiz1Fd_xR8V17L9W-szltH_TIzBeePI5B6E7kuEM0V47XLM8egA9MGA4ehIoBHph-oezUii0yeHmKwG7uVRz29nxycc_U/s640/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsFl0-HyBlBBz47Oi-ZP7BfZ7clnRKpMzr5O7YxvikpCD89UkmjPDBs_qb6ZQJuHdGXUyJ1ZW0DohQcSOeP6h9nHF6Z2soSsfiz1Fd_xR8V17L9W-szltH_TIzBeePI5B6E7kuEM0V47XLM8egA9MGA4ehIoBHph-oezUii0yeHmKwG7uVRz29nxycc_U/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sumber menjelasakan. Pada tahun 2020, dana pokir milik Kusnadi (Almarhum) selaku Ketua DPRD Jatim disalurkan langsung oleh Kusnadi (Almarhum). Namun sejak tahun 2021-2023 bukan lagi melalui Kusnadi (Almarhum) melainkan melalui Fujika Senna Oktavia<br /><br />“Mereka menikah tahun 2018, tapi Pak Kus tidak tau kalau Fujika Senna Oktavia ini sudah menikah. Setelah menikah, mereka tinggal di Apartemen Gunawangsa yang di Merr. Sejak tahun 2021, hibah Pokir milik Pak Kusnadi sudah melalui Fujika Senna Oktavia,” ucap sumber, Senin, 19 Januari 2026<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Fujika Senna Oktavia akan dihadirkan sebagai Saksi untuk 4 Terdakwa (Jodi Pradana Putra, Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan serta Hasanuddin) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi “uang ijon” Dana Hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019 – 2024 milik Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim? Dan apakh Fujika Senna Oktavia akan terseret sebagai Tersangka?<br /><br />Menanggapi hal itu, JPU KPK mengatakan, bahwa Fujika Senna Oktavia akan dihadirkan sebagai Saksi, namun apakah akan jadi Tersangka, itu adalah kewenangan penyidik<br /><br />“(Fujika Senna Oktavia) dipanggil jadi Saksi tapi belum minggu ini,” jawan JPU KPK seusai sidang, Senin, 19 Januari 2026. (*) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi “Uang Ijon” Dana Pokir DPRD Jatim : Guntur Wahono Anggota DPRD Jatim Bantah Dana Pokir Miliknya Dikelola Ari Hadiyanto

Saksi Ari Hardiyanto. Foto BK #Apakah Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024  akan dihadr...

»

BREAKING NEWS: Maidi, Walikota Madiun Diamankan KPK Terkait Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7qxhdtmN2oWKy-VI5pBhLWZoUVww3d0F0tXVP4bnrs500gcxS7gR7U_Yl8BdetSPF1YjvsnQgtb_W6ubtvTfB4uv-U0_KrAsweRQWLX9UyDRGGJ2i7FMQ8dvtb5CT_c0SvE5XJ3Gyez-7WD89fI2-xdQ38_aFpUIhP5t10k0-QqKomgkBrxPuoHTUwKA/s275/images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="183" data-original-width="275" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7qxhdtmN2oWKy-VI5pBhLWZoUVww3d0F0tXVP4bnrs500gcxS7gR7U_Yl8BdetSPF1YjvsnQgtb_W6ubtvTfB4uv-U0_KrAsweRQWLX9UyDRGGJ2i7FMQ8dvtb5CT_c0SvE5XJ3Gyez-7WD89fI2-xdQ38_aFpUIhP5t10k0-QqKomgkBrxPuoHTUwKA/w640-h426/images.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak cepat dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur, pada Senin, 19 Januari 2026, yang mengamankan Maidi selaku Walikota Madiun bersama belasan orang lainnya.<br /><br />Berdasarkan keterangan resmi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, tim penyidik KPK mengamankan total 15 orang dan ratusan uang sebagai barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan atau OTT tersebut. Dari jumlah itu, sembilan orang termasuk Maidi Wali Kota Madiun dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut<br /><br />KPK mengonfirmasi bahwa operasi ini diduga berkaitan dengan praktik penerimaan fee proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. <br /><br />“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” kata Budi Prasetyo <br /><br />Dalam OTT tersebut, tim penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan aliran dana yang sedang diselidiki.<br /><br />Saat ini, semua pihak yang diamankan penyidik KPK masih berstatus terperiksa. Berdasarkan ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum seperti penetapan tersangka, penahanan atau langkah hukum lainnya. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum secara resmi mengumumkan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.<br /><br />Penangkapan ini menjadi sorotan publik karena menyasar figur kepala daerah yang memiliki peran penting dalam pemerintahan lokal. Dugaan korupsi terkait proyek pemerintah dan dana CSR menjadi topik hangat di masyarakat, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. <br /><br />Kasus OTT di Kota Madiun di awal tahun 2026 ini semakin  menambah daftar hitam kepala daerah (Bupati/Walikota) di Jawa Timur yang terseret dalam pusaran Korupsi hingga tertangkap KPK mejadi 22 orang. (*)<br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor BREAKING NEWS: Maidi, Walikota Madiun Diamankan KPK Terkait Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR

BERITA KORUPSI .CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak cepat dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur...

»

Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: JPU Menghadirkan Saksi Suwardi Kariyawan PT Gudang Garam Selaku Ketua Tim

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiduQe1K-ULNsUYZu68uS9ciewxJ8MS6zotk-VbCyMxlEMnyfS7_gQuYyTDTg1PDDvvqHg2FeYTk1-XdP3dweNxykVY4VzJ0FQPP_wizeik1fgDU_zTGGU-cDdw4z2_8tVc6tBlS1z3JWcp05tkhApupc-snKcJXrjXxFtgw0XTe-trz1Y-uZYhR3_cyGQ/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiduQe1K-ULNsUYZu68uS9ciewxJ8MS6zotk-VbCyMxlEMnyfS7_gQuYyTDTg1PDDvvqHg2FeYTk1-XdP3dweNxykVY4VzJ0FQPP_wizeik1fgDU_zTGGU-cDdw4z2_8tVc6tBlS1z3JWcp05tkhApupc-snKcJXrjXxFtgw0XTe-trz1Y-uZYhR3_cyGQ/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large; font-weight: normal;">“Fakta Persidangan: Suwardi mengatakan bersedia di Kronfrontir dengan Istata selaku Direktur PT Surya Kerta Agung. Apakah JPU atau Ketua Majelis Hakim akan memerintahkan JPU agar menghadirkan Istata selaku Direktur PT Surya Kerta Agung untuk di Kronfrontir dengan Saksi Suwardi terkait penunjukannya sebagai Ketua Tim, SOP dan apakah pembelian lahan adalah B to B (B2B) atau pembelian lahaan untuk jalan tol?”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span>    <br />Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 sebesar Rp183.450.000.000 di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten di Kediri yang merugikan keuangan PT. Surya Kerta Agung (PT SKA), anak perusahaan PT Gudang Garam (PT GG). Tbk sebesar Rp133.533.694.800 yang menyeret Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo selaku Manager Keuangan dan Kebun PT. Bukit Dhoho Indah (anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk) yang ditunjuk secara lisan oleh Suwardi sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim Pembebasan Lahan PT. SKA, dan Terdakwa II Satya Andi Lala Karyawan kontrak PT. Bukit Dhoho Indah (PT BDI) yang juga ditunjuk secara lisan oleh Suwardi sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan PT. SKA, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kediri dengan agenda pemeriksaan (mendengarkan keterangan) Saksi yang dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody Novalita, SH., MH yang juga Kasi Pidum Kejari Kota Kediri dkk, yaitu Suwardi Kariyawan PT Gudang Garam Selaku Ketua Tim, pada Kamis, 15 Najuari 2026<br /><br />Salah satu Terdakwa (saat ini berstatus Terpidana/Narapidana) yaitu Ganang Susanto Bin Sujiman dalam perkara yang sama dengan Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala, telah divonis oleh Majelis Hakim PN Kediri yang diketuai Hakim Khairul, Agung Kusumo Nugroho, Damar Kusuma Wardana dalam perkara nomor 76/Pid.B/2025/PN Kdr pada Kamis, 21 Aguustus 2025 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2dFjQ-6ChE3yP8JOB9FwdPhKwoS5XXqL4Jyj-y1YSi0XyY_KkpBO3QCv1-Ekr_Q6akMUa6E4vN8BBm5GNuiu-kkfDJqiefiIcItbObQlsag9xJoo2qiTa0nQt4bBV6gm-lk1mXEUsNpU_lULL-dl3S5rvN8-C1SAdyNRF4ugW2aVuAaXwxemslVL3DvA/s617/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="617" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2dFjQ-6ChE3yP8JOB9FwdPhKwoS5XXqL4Jyj-y1YSi0XyY_KkpBO3QCv1-Ekr_Q6akMUa6E4vN8BBm5GNuiu-kkfDJqiefiIcItbObQlsag9xJoo2qiTa0nQt4bBV6gm-lk1mXEUsNpU_lULL-dl3S5rvN8-C1SAdyNRF4ugW2aVuAaXwxemslVL3DvA/w640-h480/2...jpg" width="640" /></a></div>Ganang Susanto Bin Sujiman didakwa oleh JPU Muhamad Safir, SH., M.Hum, dkk dalam 2 Pasal, yaitu Pasal 378 Atau Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ganang dituntut pidana penjara selama 4 tahun. Dan oleh Majelis Hakik, di vonis 3 tahun dan 4 bulan penjara<br /><br />Anehnya, Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala dalam perkara yang sama dengan Ganang Susanto, didakwa dalam 3 Pasal, yaitu (Primair) Pasal 374, atau (Subsider) Pasal 372, Atau Kedua Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga :</span></b></span><br /><div style="margin-left: 40px;">JPU Menghadirkan 7 Orang Saksi Dalam Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html</a><br /><br />Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: Tim PH Terdakwa Menyebut Dugaan Unsur Kerugian Keuangan Negara Jadi Tidak Terungkap - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-penipuan-dan-penggelapan.html</a><br /></div><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kediri dengan agenda pemeriksaan Saksi yang dihadirkan JPU (Kamis, 15 Januari 2026) , diketuai Majelis Hakim yang juga Ketua PN Kediri Khairul, S.H., M.H dengan dibantu 2 Hakim anggota serta Panitra Pengganti (PP).  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI9kzNyUAB7A-H9Kju3qHmc0zurXetuxCmV1DKh6pKmcRmzMF05iy9VIvDdZ76rI5XHkZ8LSNEuU5IHodpffJ6eg2jvFVdd_jdlpmxF_tm9hdAFgYSSlli5GjbB34fS-vDH0Y2lu7D8eSI9Tk9MsMVfkP8SUuHnyMwdmUmtYWQLRjLb0i8-BYCKe5B_ZM/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI9kzNyUAB7A-H9Kju3qHmc0zurXetuxCmV1DKh6pKmcRmzMF05iy9VIvDdZ76rI5XHkZ8LSNEuU5IHodpffJ6eg2jvFVdd_jdlpmxF_tm9hdAFgYSSlli5GjbB34fS-vDH0Y2lu7D8eSI9Tk9MsMVfkP8SUuHnyMwdmUmtYWQLRjLb0i8-BYCKe5B_ZM/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Sementara Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, yaitu Budiarjo Setiawan, SH., MH, Prastiyo Silowidodo, SH, Suryanto, SH., MH, Dipa Kurniyantoro, SH., MH, Rekha Tustarama, SH., MH, Isom Nur Salim, SH. MH, Moh. Rofi’an, SH., MH, Al Hayu Muthoharoh, SH, Adhimas Satria Pamungkas, SH dan Andik Sukaca, SH. Sementara Terdakwa II Satya Andi Lala didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Purwanto, dkk<br /><br />Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa Saksi Suwardi juga sebagai Saksi dalam perkara terdahulu (perkara yang sama dengan Terdakwa Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo dan Terdakwa II Satya Andi Lala) dalam sidang Ganang (Ganang Susanto Bin Sujiman). Dan hal itu di Ia-kan oleh Saksi Suwardi<br /><br />Dalam persidangan (sidang perkara dengan Terdakwa Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo dan Terdakwa II Satya Andi Lala), Saksi Suwardi menjelaskan kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU bahwa Ia adalah kariyawan PT Gudang Garam yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pembesan Lahan akses menuju Bandara. Saksi Suwardi pun mengakui bahwa dirinyalah yang menunjuk secara langsung Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala sebagai anggota Tim yang bertugas dilapangan <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7Aavb0J3HBNs3YxkbLAl5by0GzkQ-HZmoyNii-2hB1vVYGV0RW3wqeZCTE7XNlhslghAIZh3Od6t_6YMXiW92JSBuDOF-mKfsCcDzMdCGzptTHlWWBaCYu_Yzk_VNjHSgK2VO58sCJb4upxfAhbggnasNDwvM43wuPGxRZH642oFHOVudPXepPmhxT90/s640/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7Aavb0J3HBNs3YxkbLAl5by0GzkQ-HZmoyNii-2hB1vVYGV0RW3wqeZCTE7XNlhslghAIZh3Od6t_6YMXiW92JSBuDOF-mKfsCcDzMdCGzptTHlWWBaCYu_Yzk_VNjHSgK2VO58sCJb4upxfAhbggnasNDwvM43wuPGxRZH642oFHOVudPXepPmhxT90/w640-h288/4..jpg" width="640" /></a></div>Saat ditanya lebih lanjut oleh JPU terkait Ketua Tim apa, dan tahun berapa serta tugas Saksi selaku Ketua Tim termasuk tugas Ke- 2 Terdakwa. Saksi Suwardi menjelaskan, sebagai Ketua Tim Pembesan untuk  akses masuk Bandara (dalam dakwaan JPU, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, PT Surya Kerta Agung mempunyai proyek untuk melakukan pembelian tanah/pembebasan lahan untuk dijadikan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri). Namun JPU tidak menanyakkan lebih lanjut siapa yang menunjuk Saksi Suwardi sebagai Ketua Tim dan bagaimana mekanisme penunjukan itu. <br /><br />Saksi Suwardi menjelaskan terkait tahun, tidak tau pasti tapi sekitar tahun 2019 – 2020. Dan tugasnya sebagai Ketau Tim adalah memastikan anggota Tim mendapatakan lahan sesuai target perusahaan. Dan tugas Ke- 2 Terdakwa selaku anggota Tim Lampangan mencari lahan sesuai harga yang sudah ditentukan. Tetapi Saksi Suwardi mengakui tidak pernah kelapangan<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut kenapa (kasus ini) dilaporkan. Menurut Saksi Suwardi, karena setelah diperiksa jumlah lahan yang disampaikan sudah di beli namun kenyataannya banyak yang belum terbeli. “Setelah dilakukan pemeriksaan dengan mendatangi pemilik lahan, mereka tidak mengaku menjual,” jawa Saksi Suwardi <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_v9S8Nda3UeNqrW_O6QAPCusL6cUPNXR7AfHkNmv3LtX0ssG8ZW-dec4lRdZjgfwtMPP45Auza2lRGYDpiJ5UIMSCHKSzfV7yHOYKzQtD1rTwgc0gII-cE0OgIS60LGu1H9GeXw6FcXLom2pyHKlKG0oGf2hfdUUcIrgluFrQPApajFSldUAvqs6OlHQ/s617/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="617" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_v9S8Nda3UeNqrW_O6QAPCusL6cUPNXR7AfHkNmv3LtX0ssG8ZW-dec4lRdZjgfwtMPP45Auza2lRGYDpiJ5UIMSCHKSzfV7yHOYKzQtD1rTwgc0gII-cE0OgIS60LGu1H9GeXw6FcXLom2pyHKlKG0oGf2hfdUUcIrgluFrQPApajFSldUAvqs6OlHQ/w640-h480/2...jpg" width="640" /></a></div>Namun saat JPU menunjukan daftar barang bukti berupa 3 SHM (sertifikat Hak Milik), 4 BPKB mobil dan 3 AJB tanah yang berasal dari Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala yang diserahkan ke PT SKA dan telah disita oleh penyidik dari PT SKS serta dijadikan sebagai barang bukti, Saksi Suwardi tidak mengetahuinya. <br /><br />Saat giliran Tim PH (Penasehat Hukum) Ke- 2 Terdakwa bertanya kepada Saksi Suwardi, juga menanyakkan lebih jelas terkait siapa yang menunjuk Saksi Suwardi sebagai Ketua Tim dan bagaimana mekanismenya. Atas pertanyaan itu, Saksi Suwardi menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa dirinya ditunjuk secara langsung sebagai Ketua Tim oleh Istata selaku Direktur PT SKA yang juga salah satu Direktur di PT GG<br /><br />Namun Saksi Suwardi tidak mengetahui lebih jelas kedudukan Istata sebagai Direktu apa di PT Gudang Garam. Saksi juga tidak bersedia menjawab berapa gaji Saksi Suwardi di PT Gudang Garam karena tidak diperbolehkan oleh perusahaan. Dan Saksi Suwardi mengakui tidak mendapatkan gaji dari PT SKA termasuk ke- 2 Terdakwa terkait pekerjaannya dalam pembelian/pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri<br /><br />Saksi juga mengakui menunjuk secara langsung (Terdakwa I) Suratman dan (Terdakwa II) Satya Andi Lala sebagai tim lapangan. Dan menjelaskan bahwa Manajemen BDI dan Bandara berbeda. Saksi Suwardi mengatakan bahwa peran (Terdakwa I) Suratman di Bandara sebagai Tim Lapangan sama seperti ketika di PT SKA <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLRwHgU92ze7xsUqlWUe3zczCrwz6_3_-wQ4xN5gEsuNGIdsh9mPb0VcDIgYiEmWLQjUjIdhwksiRmmqU0QjjJNSEb076-vuaPsSb6KPm-YZW-UF154t2nps8K6W060tzUxjd0FAipfZ8olmR83EltokUzpOkcX0Lz0ukMFZtHPIeCd01qKJq_HWG0MJo/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLRwHgU92ze7xsUqlWUe3zczCrwz6_3_-wQ4xN5gEsuNGIdsh9mPb0VcDIgYiEmWLQjUjIdhwksiRmmqU0QjjJNSEb076-vuaPsSb6KPm-YZW-UF154t2nps8K6W060tzUxjd0FAipfZ8olmR83EltokUzpOkcX0Lz0ukMFZtHPIeCd01qKJq_HWG0MJo/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Metode pembebasan lahan menurut Saksi Suwardi atas pertanyaan PH Terdakwa, bahwa pembebasan lahan Bandara Dhoho Kediri menggunakan metode yang sama persis seperti metode proyek pembebasan lahan akses menuju bandara <br /><br />Saksi Suwardi mengatakan tidak tahu apakah proyek jalan PT SKA ini nantinya jadi jalan tol atau jalan umum. Namun menurut Saksi Suwardi, bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) memastikan anggota Timnya bisa membebaskan lahan yang sudah di target perusahaan sesuai harga pagu<br /><br />Namun saat ditanya lebih lanjut tentang SOP, siapa yang membuatnya. Menurut Saksi Suwardi bahwa SOP dibuat secara tidak tertulis namun tidak mengetahui siapa yang membuat. <br /><br />“Saksi lain menyebut tidak seperti Bandara. Yang mana Bandara melibatkan BPN seperti proses pembebasan pada umumnya. Mana yang benar?,” tanya Budiharjo. Jawaban Saksi Suwardi, SOP sama persis dengan Bandara<br /><br />Atas keterangan Saksi Suwardi, Budiarjo Setiawan selaku Ketua Tim PH Terdakwa I Surtaman beberapa kali mengingatkan Saksi Suwardi karena keterangannya dianggap tidak sesuaui dengan keterangannya saat sebagai saksi dalam perkara sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena menurut Budiharjo Setiawan, bahwa keterangan Saksi Suwardi bisa diangap merusak nama baik PT GG.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl89sgL6p0VuRk4arJU7f8YaMoN_t9yOfjXxiP8urJumjkILbewf1O-fLfshiZvdzYlMaIzIHVeiMBvNaJ8UAVLnBoesleOSxcVxgHv73cZepFFh4yYkWxbBr15ib4UDzz80_Db6dP_5_ElcT3mmaSTha_lVyrvwNT2hKGDGfUM5InArutELtGK7jU3GY/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl89sgL6p0VuRk4arJU7f8YaMoN_t9yOfjXxiP8urJumjkILbewf1O-fLfshiZvdzYlMaIzIHVeiMBvNaJ8UAVLnBoesleOSxcVxgHv73cZepFFh4yYkWxbBr15ib4UDzz80_Db6dP_5_ElcT3mmaSTha_lVyrvwNT2hKGDGfUM5InArutELtGK7jU3GY/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>“Pembebasan lahan bandara Dhoho Kediri sudah sesuai mekanisme UU Nomor 2 Tahun 2012 dan aturan pelaksananya, yang mana melibatkan pemerintah daerah dan BPN berperan aktif dan bahkan mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaannya, penyerahan hasil sudah sesuai dengan yang disyaratkan Undang-undang dan peraturannya yang berlaku,” ucap Budiharjo Kepada Saksi Suwardi. Namun Saksi Suwardi tetap pada keterangannya.<br /> <br />“Pada keterangan di persidangan putusan saudara Ganang terdahulu, Saksi berkali-kali menerangkan sebagai Ketua Tim pembebasan lahan akses jalan tol menuju Bandara Dhoho. Keterangan saudara sekarang mengatakan tidak tahu dan hanya sebatas membeli tanah. Saya hanya menandaskan. Keterangan mana yang dipakai?,” tanya Budiharjo. <br /><br />Dan dijawab oleh Saksi Suwardi “keterangan yang sekarang.”.<br /><br />“Aapakah bersedai di kronfrontir dengan Pak Istata?,” tanya Budiharjo lebih lanjut. Dan dijawab oleh Saksi Suwardi “bersdia. Budiharjo pun meminta kepada Majelis Hakim agar jawaban Saksi dicatat<br /><br />Sementara salah satu pertanyaan PH Terdakwa II Satya Andi Lala adalah terkait Akta pertnyaan yang dibuat oleh Ganang (Ganang Susanto Bin Sujiman) dihadapan Notaris yang isinya tentang pertanggungjawaban Ganang. Namun Saksi Suwardi mengatakan tidak mengetahunya. <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah JPU atau Ketua Majelis Hakim akan memerintahkan JPU agar menghadirkan Istata selaku Direktur PT Surya Kerta Agung untuk di Kronfrontir dengan Saksi Suwardi terkait penunjukannya sebagai Ketua Tim, SOP dan apakah pembelian lahan adalah B to B (B2B) atau pembelian lahan untuk jalan tol?. (*)</div>

News Perdata Pidana Regional Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri: JPU Menghadirkan Saksi Suwardi Kariyawan PT Gudang Garam Selaku Ketua Tim

“Fakta Persidangan: Suwardi mengatakan bersedia di Kronfrontir dengan Istata selaku Direktur PT Surya Kerta Agung. Apakah JPU atau Ketua Maj...

»

Perkara Korupsi Kredit Rp1,5 M Untuk Pengadaan Bibit Porang di Kab. Jombang: Terdakwa Tjahja Fadjari Dituntut 8,6 dan Ponco Mardiutomo 7,6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisDX1FsNZOngMzVhtMahg0o93ZPsB1B0QTKYu7qaUYrIykZ83EJuXwsOLNOn9TH0tqIt8pKZB1uZeEqj6m0iaNU2COtMxe2Sp1FQrKx8AtJg9kqrANIqNnwFGOWtAHy5j8FSTvU_k3EaAtFREei3AYMIJhwc5VdORDvNxUXkJ5Zp6erSnCwYReGRlhaOk/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="588" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisDX1FsNZOngMzVhtMahg0o93ZPsB1B0QTKYu7qaUYrIykZ83EJuXwsOLNOn9TH0tqIt8pKZB1uZeEqj6m0iaNU2COtMxe2Sp1FQrKx8AtJg9kqrANIqNnwFGOWtAHy5j8FSTvU_k3EaAtFREei3AYMIJhwc5VdORDvNxUXkJ5Zp6erSnCwYReGRlhaOk/w588-h640/1.jpg" width="588" /></a></div><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: large;">#Dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU terungkap dalam persidangan bahwa dana bergulir dari PT BPR UMKM Jatim Cabang Jombang adalah untuk Perumda, bukan untuk Koperasi. Saksi yang dihadirkan (Rabu, 08 Oktober 2025) yaitu Ilham Heru Kuncoro (Asisten Perekonomian),; Dra. Tri Endah Setiawati,; Erna  Rodiah,; Sutiati,; Dian S. Rahmadani, dan Drs. Mas Purnomo Hadi. Bahkan Saksi Ilham Heru Kuncoro selaku Asisten Perekonomian bingung menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait RKA dan Perda Nomor 9 Thn 2019 tentang Perumda Perkebunan Panglungan. Lalu,  masih adakah pihak lain yang akan terseret?.#</span></span></h3><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"></p><div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA</b><span style="color: red;"><b>KORUSI</b></span><b>.CO –</b></span></div> Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ananto Tri Sudibyo, SH., MH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang dkk bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 14 Januari 2026, kembali menggelar sidang perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit dana bergulir oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Perusahaan Perseroan Daerah (PT BPR Perseroda) UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Jawa Timur atau Bank UMKM Jatim, salah satu perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) cabang Kabupaten Jombang kepada PT Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Panglungan di Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada April 2021 lalu sebesar Rp1,5 miliar untuk pengadaan bibit Porang yang diduga tidak sesuai prosedur hingga merugikan keuanag negara Cq. PT BPR UMKM Jatim Cabang Jombang sebesar Rp1,5 miliar dengan agenda Tuntutan yang menuntut <span style="color: #f02c1f;">Terdakwa Tjahja Fadjari </span><span style="color: #001c31;">Selaku Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Kab. Jombang</span> <span style="color: #f02c1f;">dengan Pidana penjara selama 8,6 tahun</span>, dan tuntutan terhadap <span style="color: #f02c1f;">Terdakwa Ponco Mardiutomo </span><span style="color: #001c31;">Selaku Direktur (mantan) Bank UMKM Jatim Cabang Jombang </span>pidana penjara selama 7,6 tahun<p></p><p dir="ltr"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2XNTjRjCXY03xHqj6nuyhv_lD32ay8YfU7b8dkE654L3mdakzosH3VBjucLxrkVfbkjaBLQZCyGZODZXfj_43MxBucMoVwiE6rBYIYXJ06O2usRKYmRRjhl5cpYdJL-1-KXXTGsCbkVzpu_gsBqzzMcG9ixQP6waSsoF0rzze8y5R54k8t5DqvGT75T0/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2XNTjRjCXY03xHqj6nuyhv_lD32ay8YfU7b8dkE654L3mdakzosH3VBjucLxrkVfbkjaBLQZCyGZODZXfj_43MxBucMoVwiE6rBYIYXJ06O2usRKYmRRjhl5cpYdJL-1-KXXTGsCbkVzpu_gsBqzzMcG9ixQP6waSsoF0rzze8y5R54k8t5DqvGT75T0/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p dir="ltr">Selain tuntutan pidana pokok (penjara badan), JPU juga menuntut <span style="color: #f02c1f;">Terdakwa Tjahja Fadjari </span>untuk membayar denda sebesar Rp200 juta Subsider 80 hari kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1,5 miliar Subsider pidana penjara selama 4,3 tahun</p> <p dir="ltr"> Sedangkan <span style="color: #f02c1f;">Terdakwa Ponco Mardiutomo</span> hanya dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta Subsider 50 hari kurang tanpa membayar uang pengganti karena kerugian keuangan negara ada pada Terdakwa <span style="color: #f02c1f;">Terdakwa Tjahja Fadjari </span></p> <p dir="ltr">Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa <span style="color: #f02c1f;">Tjahja Fadjari </span>dan <span style="color: #f02c1f;">Terdakwa Ponco Mardiutomo</span> terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidan Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Lama atau Pasal 20 KUHP Baru (UU 1/2023)</p> <p dir="ltr">Dari kasus perkara ini, masih adakah pihak lain yang akan terseret atau hanya kedua Terdakwa terlibat mulai dari proses hingga pencairan kredit yang dianggap tidak sesuai prosedur?</p><p dir="ltr"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4j4woIJa0hQSBoS9N3XnUDBMaR2XYXNPpMyXeJojzoMOm5xVO9C-8td9ohVbBcquKihYJVuJhFWbhDasLKJn54WbI3T7YVBpEkcI30AqXn9Gq3hDAseJxAyOC-zAwy_PfZL8h4SCIGTCgz7pClWEE8v9zz_P-pKWJXyEPIrJAWfBTcy6nmScRbz78zmQ/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4j4woIJa0hQSBoS9N3XnUDBMaR2XYXNPpMyXeJojzoMOm5xVO9C-8td9ohVbBcquKihYJVuJhFWbhDasLKJn54WbI3T7YVBpEkcI30AqXn9Gq3hDAseJxAyOC-zAwy_PfZL8h4SCIGTCgz7pClWEE8v9zz_P-pKWJXyEPIrJAWfBTcy6nmScRbz78zmQ/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Sebab dalam fakta yang terungkap persidangan (Rabu, 08 Oktober 2025) dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU adalah, bahwa dana bergulir dari PT BPR UMKM Jatim Cabang Jombang bukan untuk Koperasi melainkan untuk Perumda</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Apakah tidak ada pihak lain dari Perumda Perkebunan Panglungan di Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang selain Tjahja Fadjari yang terlibat?</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Begitu juga pihak lain dari PT Bank UMKM Jatim Cabang Jombang maupun pusat yang terlibat dalam persetujuan pemberian dan pencairan kredit?</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Saksi yang dihadirkan JPU saat itu (Rabu, 08 Oktober 2025) adalah Ilham Heru Kuncoro (Asisten Perekonomian),; Dra. Tri Endah Setiawati,; Erna  Rodiah,; Sutiati,; Dian S. Rahmadani, dan Drs. Mas Purnomo Hadi.</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Selain itu terungkap pula, bahwa pengajuan kredit oleh Terdakwa Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Kabupaten Jombang kepada PT BPR UMKM Jatim Cabang Jombang belum mendapat persetujuan dari pemegang saham atau dari Bupatii Jombang, namun dicairkan juga oleh PT BPR UMKM Jatim Cabang Jombang melalui Terdakwa Ponco Mardiutomo Selaku Direktur Bank UMKM Jatim Cabang Jombang</span></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi49xNQOC8VFYTHh2DpY6fFZNSXHsiVNLyCAen-5jHNZMVJ7rEOkGHzMXgjgNy9lzhNG8U0Dc8DFmLU74huTI14pIbqQy09bcip45qdbTcxH0XKRu6rVsjg30qnedfMFYdtvyQoMlm1HiHQsUfm_ALOj7Uj9QH98zOm_R-jN1XbONWUSr881q8ivlwno4g/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi49xNQOC8VFYTHh2DpY6fFZNSXHsiVNLyCAen-5jHNZMVJ7rEOkGHzMXgjgNy9lzhNG8U0Dc8DFmLU74huTI14pIbqQy09bcip45qdbTcxH0XKRu6rVsjg30qnedfMFYdtvyQoMlm1HiHQsUfm_ALOj7Uj9QH98zOm_R-jN1XbONWUSr881q8ivlwno4g/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Bahkan Saksi Ilham Heru Kuncoro selaku Asisten Perekonomian sampai bingung menjawab pertanyaan Majelis Hakim saat itu terkait RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan Perda Nomor 9 Thn 2019 tentang Perumda Perkebunan Panglungan</span></p> <p dir="ltr"><span style="color: #001c31;">Terseretnya Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Kabupaten Jombang dan Ponco Mardiutomo Selaku Direktur (mantan) Bank UMKM Jatim Cabang Jombang karena proses pengajuan kredit yang diajukan oleh Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Kabupaten Jombang belum mendapat persetjuan dari Bupati Jombang </span></p> <p dir="ltr">Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Kabupaten Jombang mengajukan kredit ke Baank UMKM Jatim cabang Jombang dengan menggunakan agunan/jaminan berupa SHM Kebun Porang seluas 5.140 meter persegi di Desa Sumberjo, Kec. Wonosalam, Jombang milik Sudjiadi selaku Kepala Unit Umum Perumda Perkebunan Panglungan. Sementara Tjahja Fadjari mewakili Perumda Perkebunan Panglungan hanya sebatas membuat perjanjian kerja sama dengan Sudjiadi</p> <p dir="ltr">Kerja sama maupun pengajuan kredit juga belum medapat persetujuan dari Bupati Jombang selaku KPM (Kuasa Pemilik Modal). Selain itu, Perumda Perkebunan Panglungan tidak mempunyai rencana bisnis saat mengajukan kredit ke PT BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur. Rencana bisnis baru ada untuk tahun 2022-2027 setelah proses pengajuan kredit cair</p><p dir="ltr"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDKf1Szp_Df0kMzhAUTsUNdWdlVAhp0oz60_PFPHIY4UWm8AUwP5yrMWil15bOCU1vxa_yVyEGBeuVmVJjrA63JyHoLrLt5r1pyIX7f2YmsWFOPo10J-j5HtzIZe9Z4AVqbumpr08-QeINdLwpN-GM5AQSJ-P5VQlOh8r43hXAaYdHTScKj9pm64YL7LU/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="588" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDKf1Szp_Df0kMzhAUTsUNdWdlVAhp0oz60_PFPHIY4UWm8AUwP5yrMWil15bOCU1vxa_yVyEGBeuVmVJjrA63JyHoLrLt5r1pyIX7f2YmsWFOPo10J-j5HtzIZe9Z4AVqbumpr08-QeINdLwpN-GM5AQSJ-P5VQlOh8r43hXAaYdHTScKj9pm64YL7LU/w588-h640/1.jpg" width="588" /></a></div><p></p><p dir="ltr">Permohonan kredit yang diajukan oleh Tjahja Fadjari Selaku Direktur Perumda yang belum mendapat persetujuan Bupati Jombang diproses oleh Ponco Mardiutomo Selaku Direktur Bank UMKM Jatim Cabang Jombang tanpa melakukan survei. Permohonan kredit yang tidak sesuai ketentuan itupun dicairkan oleh Bank UMKM Jatim Cabang Jombang melalui Ponco Mardiutomo Selaku Direktur Bank UMKM Jatim Cabang Jombang</p> <p dir="ltr">Menurut JPU, bahwa permohonan kredit oleh Perumda Perkebunan Panglungan Jombang tidak dibuat dengan benar yaitu analisis dan evaluasi kredit yang dilakukan penyelia kredit hanya sebatas formalitas dan tidak diperiksa atau diteliti kembali oleh Pemimpin Cabang Bank UMKM Jatim Cabang Jombang maupun komite kredit, dan uang yang dicairkan Bank UMKM sebesar Rp1,5 miliar dipergunakan Tjahja Fadjari untuk membayar hutang pribadinya. (*)</p></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Perkara Korupsi Kredit Rp1,5 M Untuk Pengadaan Bibit Porang di Kab. Jombang: Terdakwa Tjahja Fadjari Dituntut 8,6 dan Ponco Mardiutomo 7,6 Tahun Penjara

  #Dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU terungkap dalam persidangan bahwa dana bergulir dari PT BPR UMKM Jatim Cabang Jombang adalah un...

»

Sidang Perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Sebesar Rp5 M: JPU Kejati Jatim Menghadirkan 2 Saksi, Majelis Hakim Kembali Memerintahkan JPU Untuk Menghadirkan KPK Dipersidangan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioRnQ24S4hI6CvHchBIj1UOzOINIe16sgnONY_D1WtsGK8NtUfmNENeZaC0pOKp12pI8fTn4UVvVYfaJfzQQqYtz3cObRINHMT4HAO9QvQeGfpF8IO9F4EMz3jObeTbQRi1cYntuMTS92KVOyswQQyHkmysG_SLIfsc_y_cTW7f8WvT8lCAAUW3meYbgY/s1495/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1285" data-original-width="1495" height="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioRnQ24S4hI6CvHchBIj1UOzOINIe16sgnONY_D1WtsGK8NtUfmNENeZaC0pOKp12pI8fTn4UVvVYfaJfzQQqYtz3cObRINHMT4HAO9QvQeGfpF8IO9F4EMz3jObeTbQRi1cYntuMTS92KVOyswQQyHkmysG_SLIfsc_y_cTW7f8WvT8lCAAUW3meYbgY/w640-h550/3..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;">#Balasan surat JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dari KPK diserahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang isinya bahwa Terdakwa Ganjar Siswo Pramono selaku Kabid Dinas PU Surabaya bukan pejabat penyelenggara negata. Dan Majelis Hakim pun kembali memerintahkan JPU untuk dapat menghadirkan KPK dalam persidangan secara langsung maupun online pada sidang berikutnya#  </span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Tim JPU dari Kejari Surabaya dan Kejati Jatim bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya kembali menggelar sidang perkara dugaan Korupsi Gratifikasi berupa Penerimaan uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sejak 2017-2022 sebesar Rp5 miliar lebih dari sejumlah Kontraktor yang mengerjakan Proyek APBD Pemkot Surabaya yang menyeret Ganjar Siswo Pramono selaku Kabid Dinas PU Surabaya sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai Terdakwa dengan agenda mendengarkan keterangan 2 dari 3 orang Saksi pada Selasa, 13 Januari 2026<br /><br />Kedua orang Saksi tersebut adalah Jantri Widodo selaku Direktur PT Dewanto Media (KSO) dan Miftahul Huda, dari  PT Putra Negara. Sedangkan satu orang Saksi yang dipanggil JPU tidak hadir.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b></span><br /><span style="color: #cccccc;">Sidang Perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Rp5 M: JPU Menghadirkan Ir. Samsul Haryadi Selaku Kadis PU Surabaya dan Direktur PT Calvary Abadi Sebagai Saksi -</span> <a href="https://www.beritakorupsi.co/2026/01/sidang-perkara-korupsi-gratifikasi-dan.html">https://www.beritakorupsi.co/2026/01/sidang-perkara-korupsi-gratifikasi-dan.html<br /></a><br />Persidangan berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 13 Januari 2026 dengan Ketua Majelis (KM) Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Ida Yustianingsih, SE., SH. Sementara Terdakwa Ganjar Siswo Pramono didampingi Tim Penasehat Hukum-nya   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdmp21DeX4tLVGKAtFbQ2q1H2aQnFlCU_XZDOAGLd83aTQGl1U6uC_ANqV5dlqZ8fT9x1cxPNPRnbc4muuswSqb_YSxSwx46CPSt9v96x00KziU4FXXKftzCEZG3W3NEZpo6t71AJli50VhK9E-pqng0og_t02iyAlvePtPPZYGUTWUKrlEDu2kSH6Aa0/s1036/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="1036" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdmp21DeX4tLVGKAtFbQ2q1H2aQnFlCU_XZDOAGLd83aTQGl1U6uC_ANqV5dlqZ8fT9x1cxPNPRnbc4muuswSqb_YSxSwx46CPSt9v96x00KziU4FXXKftzCEZG3W3NEZpo6t71AJli50VhK9E-pqng0og_t02iyAlvePtPPZYGUTWUKrlEDu2kSH6Aa0/w640-h304/4-.jpg" width="640" /></a></div>Dihadirkan kedua Saksi ini adalah lanjutan dari puluhan saksi sebelumnya terkait dengan pemberian sejumlah uang termasuk dari Hanny Avianto selaku Direktur Utama PT. Calvary Abadi di Mojokerto yang memproduksi Box Culvert sebesar 45000 Dollar Singapura kepada Terdakwa atas proyek APBD Pemerintah Kota Surabaya yang dikerjakan para Saksi sebagaimana diuraikan JPU dalam surat dakwaannya. <br /><br />Namun dalam surat dakwaan maupun fakta di persidangan,  JPU tidak menjelaskan ataupun tidak menunjukan satu bukti pemberian unag dari puluhan Kontraktor kepada Terdakwa. Yang ada adalah hanya pengakuan dari Terdakwa<br /><br />Hal itulah yang menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim sehingga pada persidangan pekan lalu, memerintahkan JPU untuk dapat menghadirkan KPK dalam persidangan agar dapat menjelaskan apakah sejumlah ung yang diterima oleh Terdakwa adalah Gratifikasi atau sudah ada laporan ke KPK.<br /><br />Anehnya, bukannya menghadirkan KPK dalam persidangan sebagaimana yang diharpkan Majelis Hakik, melainkan justru JPU menyerahkan surat dari KPK kepada Majalis Hakim. Surat dari KPK itu adalah balasan dari surat JPU Kejaksaan Tinggi.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgue0F9swNBIFvQeUiR5i0QKT0ljsvhSc5snL0qgtWYokXUOwTYF_CjKLu4AR1k5AS3XVFQzi-GwZ4xDAU03LCND9OdBdMl9J7U9LVlzL6JslGeLXi3_EF6HIteIbMTijfzBlikp_usQNRALOnSDSzeCyrl6nDipvHu-RKKfD9VfpWxGhsNdsdP3YeNdzA/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgue0F9swNBIFvQeUiR5i0QKT0ljsvhSc5snL0qgtWYokXUOwTYF_CjKLu4AR1k5AS3XVFQzi-GwZ4xDAU03LCND9OdBdMl9J7U9LVlzL6JslGeLXi3_EF6HIteIbMTijfzBlikp_usQNRALOnSDSzeCyrl6nDipvHu-RKKfD9VfpWxGhsNdsdP3YeNdzA/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa bukan pejabaat penyelenggara negara sehingga tidak ada kewajiban. Hal itu terdengar ketika Ketua Majelis Hakim menjelasakan singat dari terkait isi surat dari KPK yang diserahkan JPU dalam persidangan<br /><br />“Yang kami inginkan bukan ini (surat) tapi KPK dapat hadir di persidangan, dapat menjelaskan,” ucap Ketua Majelis Hakim sambil memegang surat tersebut<br /><br />“Kami minta sidang berikutnya KPK dapat hadir dalam persidangan. Karena masih memungkinkan sidang online, bisa,” lanjut Katua Majelis Hakim kepada JPU<br /><br />Sementara dalam persidangan, Saksi Jantri Widodo selaku Direktur PT Dewanto Media (KSO), dan Miftahul Huda, dari  PT Putra Negara kepada Majelis Hakim mengatakan, tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada<br /> Terdakwa. <br /><br />“Tidak pernah, itu tidak benar. Sama sekali tidak pernah,” jawab Saksi Jantri Widodo maupun Miftahul Huda atas pertanyaan JPU<br /><br />Terkait pekerjaan proyek yang ditanyakkan JPU, diakui oleh kedua Saksi. Namun pertanyaan JPU yang bebeapa kali terdengar terkait pemberian uang terhadap Terdakwa, jawaban kedua Saksi tetap tidak berubah dan mengatakan “tidak pernah dan tidak benar.”. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3MNzKuwCa6exONyf3A6SuRqc1X-H0yxDJ8Um3pcSlD7VtALLp1APq-JhpwMCQi9PZvN3ghHB1bo0TEI0EoW3pv4gy_kAbt37lTmZlmUYqLPfbHAK9hYEdGb-THdq7LCwJoc7mqGVGMcSl9sMHpjs8kUbqk3Ip51vOheOA76pGBiPwIYxjeEOUQX7DjDc/s704/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="686" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3MNzKuwCa6exONyf3A6SuRqc1X-H0yxDJ8Um3pcSlD7VtALLp1APq-JhpwMCQi9PZvN3ghHB1bo0TEI0EoW3pv4gy_kAbt37lTmZlmUYqLPfbHAK9hYEdGb-THdq7LCwJoc7mqGVGMcSl9sMHpjs8kUbqk3Ip51vOheOA76pGBiPwIYxjeEOUQX7DjDc/w624-h640/1..jpg" width="624" /></a></div>Pertanyaan yang sama juga dipertanyakkan oleh Majelis Hakim kepada kedua Saksi, dan jawabannya tetap tidak berubah “tidak penah.”<br /><br />Namun pertanyaannya adalah, apakah karena penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak memiliki bukti sama sekali terkait pemberian sejumlah uang oleh puluhan Kontraktor terhadap terdakwa sehingga tidak bisa menyeret pihak lain sebagai pemberi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?<br /><br />Atau apakah penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya fokus menyeret Ganjar Siswo Pramono sebagai Terdakwa dalam kasus perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU, mengingat kasus ini adalah kasu yang pertama kalinya di Jawa Timur sejak berdirinya Pengadilan Tipikor?. (*) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Sebesar Rp5 M: JPU Kejati Jatim Menghadirkan 2 Saksi, Majelis Hakim Kembali Memerintahkan JPU Untuk Menghadirkan KPK Dipersidangan

#Balasan surat JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dari KPK diserahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang isinya bahwa Terdakwa Ganjar ...

»