BERITAKORUPSI.CO: Regional

drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGNKlSTx6bYoaOZZhaoFRwOSDcUW6fdOZzP8h4QL6-DH4NETs_yZV2OTyyQcF5G-3PiJYkVOoPuXYaKQpH600k951bjlPP1hYd-RiSyJImcUUz0N5Ldsa9ni5f9V3vp0wcwpkP8QUvJto/s1600/drg.+Magdalena.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="228" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGNKlSTx6bYoaOZZhaoFRwOSDcUW6fdOZzP8h4QL6-DH4NETs_yZV2OTyyQcF5G-3PiJYkVOoPuXYaKQpH600k951bjlPP1hYd-RiSyJImcUUz0N5Ldsa9ni5f9V3vp0wcwpkP8QUvJto/s640/drg.+Magdalena.jpg" width="271" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
#Menjadi Caleg bukan tujuan utama, tetapi  sebagai pintu masuk untuk Melawan Korupsi dan memperbaiki SDM masyarakat Kabupaten samosir#</div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
beritakorupsi.co - drg (dokter gigi). Magdalena Nurainy Sitinjak,MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat, memilih meninggalkan profesinya menjadi salah satu Caleg (Calon Legislatif) dari Partai NasDem (Nasional Demokrat) untuk Kabupaten Samosir, dipinggiran Danau Toba yang beberapa bulan lalu ditimpah bencana tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. Selain itu, Sumatra Utara (Sum-Ut) yang terdiri dari 27 Kabupaten Kota itu saat ini menjadi sorotan masyarakat umum karena beberapa Kepala Daerah yang terdiri dari Bupati/Wali Kota, Gubernur dan anggota DPRD-nya terseret ke pusaran kasus Korupsi. Hingga saat ini, KPK telah menyeret 9 Kepala Daerah dan menetapkan 38 anggota DPRD Sumatra Utara menjadi tersangka kasus Korupsi. Ke- 9 Kepala Daerah itu diantaranya; Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap,; Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bersama Istrinya, Evi Susanti;  mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap,; mantan Wali Kota Siantar Robert Edison Siahaan,; mantan Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia,; mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha,; Gubernur Sumut Non-aktif Syamsul Arifin,; mantan Wali Kota Medan  Abdillah, dan  mantan Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis. Sementara menurut drg. Magdalena Nurainy Sitinjak mengatakan, bahwa menjadi Caleg bukan tujuan utamanya, tetapi  sebagai pintu masuk untuk melawan Korupsi dan memperbaiki SDM (Sumber Daya Masyarakat) khususnya di Kabupaten Samosir, dimana kedua orang tuanya dilahirkan. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan Redaksi beritakorupsi.co, ketika berhasil mewawancarainya melalui telepon selulernya (HP), pada Kamis, 25 Juli 2018. Inilah wawancara singkat antara Redaksi beritakorupsi.co (BK) dengan drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM  (drg. Magdalena) BK (beritakorupsi.co): Masyarakat sering meranggapan, bahwa politik dan DPR/D sering dipersepsikan sebagai tempat yang “kotor dan Korup”. Disisi lain, anda memilih justru masuk kesana. Apa tanggapan dan visi anda menajadi Caleg ? drg. Magdalena: Saya hanya mengetahui memaluli berbagai media, karena saya maupun keluarga saya bukan orang politik. Saya adalah anak pertama dari Delapan bersaudara, semua tidak ada yang masuk politik termasuk suami saya, pensiunan PNS sebagai Dosen. Seperti yang saya katakan diawal tadi, menjadi Caleg bukan tujuan utama saya, tetapi sebagai pintu masuk untuk melawan yang namanya Korupsi di lembaga legislatif dan meningkatkan SDM (sumber daya manuasi) masyarakat di Kabuoaten Samosir, itulah visi saya menjadi Caleg andai saya terpilih. BK: Kalau tidak salah, jumlah anggota DPRD Kabupaten Samosir dalam Pileg (Pemilihan Legislatif) tahun 2019 nanti sebanyak 25 orang mewakili 8 Kecamatan. Apakah anda yakin bisa sejalan dengan yang lainnya mewujudkan Visi anda ? Lalu bagaimana anda menghadapi masyarakat yang terkadang mengatakan, “ada uang ada suara”. drg. Magdalena: Saya yakin dan saya harus berupaya, bagaimana agar anggota DPRD benar-benar mewujudkan aspirasi masyarakat, bukan sekedar mencari perhatian dengan cara bagi-bagi ini dan itu agar bersedia memilih. Saya melihat kalau masyarakat itu sudah semakin pintar untuk memilih wakilnya di DPRD. Kalau karena sesuatu hal yang diberikan ke masyarakat itu baru bersedia memilih, itu sama saja mereka yang merusak moral para DPRD. BK: Ok. Anda tadi mengatakan meningkatkan SDM, seperti apa?. drg. Magdalena: Saya melihat masyarakat Kabupaten Samosir indah diluar tapi sebaliknya kalau kita menyaksikan langsung. Salah satu contoh yang baru-baru ini saja terjadi, yaitu tenggelamnya kapal yang membuat masyarakat Indonesia khusunya Samosir dan sikitarnya. Kalau saja pemerintah daerah punya SDM dengan didukung Peraturan daerah (Perda), artinya ada pengawasan dan perhatian pemerintah sejak awal. Kemudian kalau kita melihat setiap akhir tahun ajaran baru, berapa puluh orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan. Nah, salah satu yang ingin saya uwujudkan adalah  membuka balai pengobatan dengan menjalin kerjasama denga berbagai pihak, diantaranya RSCM dan RS. Darmais milik Pemda Kab.Samosir, merencanakan program Kapal pelayanan kesehatan keliling Danau Toba. Danau Toba kan sudah menjadi salah satu Wisata Dunia. Kemudian membuka berbagai pelatihan keterampilan dan membentuk Koperasi UKM. Memang tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita selalu berusaha. Jangan hanya sekedar memberi janji kepada masyarakat dengan memberi ini itu. (Redaksi)   
   
Bio Data          Nama                           : drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM          Tempat/tgl. lahir          : Pematang Siantar 17 April 1959          Jabatan Terakhir         : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak,   
                                                 Provinsi Kalimantan Barat           Suami                           : Alm. Ir. Sabar M. Silalahi, M.Sc (Pensiunan PNS/Dones)           Anak                            : dr. Glory Arthauli Silalahi   Pendidikan          SD          : Katholik Cinta Rakyat Tahun 1972          S.M.P     : Katholik Cinta Rakyat Tahun 1975          SMAN 3 : Pematang Siantar Tahun 1978          Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatra Utara Tahun 1985          Magister Manajemen Universitas Tanjungpura 2009 Jabatan yang pernah didudukinya;                Ka. Puskesmas Banjar Serasan Tanggal 28 Mei 1996                Ka. Puskesmas Siantan Hulu tanggal 14 Juni 2003                Plt .Ka.Subdin Yankes Tanggal 17 November 2006                Ka.Subdin Yankes anggal 31 Mei 2005                Direktur RSUD Landak Tanggal 31 Mei 2007                Sekretaris Badan PP dan KB Kab. Landak Tanggal 9 Pebruari 2009                Ka Dinas Kesehatan Kab.Landak Tanggal 18 November 2010 Penghargaan Tahun 2000. Sebagai Dokter Teladan 1 Tingkat Kota Pontianak             2013. Juara I Inovasi Otonomi Award sebagai Se- Kalimantan Barat             2015 Juara I Inovasi Pelayanan Publik Se- Kalimantan Barat

News Pidana Regional drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

#Menjadi Caleg bukan tujuan utama, tetapi sebagai pintu masuk untuk Melawan Korupsi dan memperbaiki SDM masyarakat Kabupaten samosir# ...

KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

00.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDgPyr1NYwbxC8JVCPtcSl3yk0YR3NtGgmX4icRBEkchOJjh5GJzz9IZBFb1h_HxJ-FliUDEGklfGG_yc0Iz2Ljf3bZJS6yDhqkShLwB-FwDWNw52Qf5bTQmJ9ClPkslpcsmZdJZ4UZh0/s1600/ICW+..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDgPyr1NYwbxC8JVCPtcSl3yk0YR3NtGgmX4icRBEkchOJjh5GJzz9IZBFb1h_HxJ-FliUDEGklfGG_yc0Iz2Ljf3bZJS6yDhqkShLwB-FwDWNw52Qf5bTQmJ9ClPkslpcsmZdJZ4UZh0/s1600/ICW+..jpg" /></a></div>
#Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan perlu terus didalami# 
Jakarta, beritakorupsi.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan anggota DPR RI Eni Saragih sebagai tersangka penerima suap. Penetapan tersangka berkaitan dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. KPK harus terus dalami keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan proyek tersebut. Eni yang merupakan politikus partai Golkar dicokok melalui operasi tangkap tangan (OTT) di rumah Menteri Sosial, Idrus Marham, pada Jumat, 13 Juli 2018 lalu. Dari operasi tersebut KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut diduga merupakan pemberian dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang diduga diberikan untuk mempermulus proses penandatanganan kerjasama pembangunan PLTU Riau-1, dan ditengarai adalah bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari total nilai proyek yang diterima Eni sebesar Rp 4,8 miliar, dan KPP pun turut menetapkan Johannes Kotjo sebagai tersangka. Penangkapan Eni yang dilakukan oleh KPK adalah ujung rangkaian operasi yang sebelumnya dilakukan. Dari hasil penangkapan itu, KPK telah menetapkan 9 (Sembilan) tersangka dari 12 orang yang diamankan, diantaranya terdiri dari anggota DPR, staf ahli, swasta, dan supir. Eni dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP digunakan dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang. PLTU Riau-1 yang kini menjadi sorotan adalah proyek pembangkit listrik berkapasitas 2 x 300 megawatt. PLTU Riau-1 adalah proyek penunjukkan langsung kepada anak perusahaan PLN, yaitu PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), kemudian konsorsium proyek adalah Blackgold Natural Resources, sebuah perusahaan batubara multinasional, PT Samantaka Batubara yang merupakan anak perusahaan Blackgold, PT PLN Batubara, PT Pembangkitan Jawa-Bali, dan China Huadian Engineering Co. Ltd. (CHEC). Nilai investasi PLTU Riau-1 sendiri menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebesar US$ 900 Juta. PLN memiliki saham sebesar 51 persen dari proyek tersebut. Merespon hal-hal tersebut, ICW meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus PLTU Riau-I. KPK perlu menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap PLTU Riau-I. Johannes Kotjo diketahui ialah salah satu orang terkaya di Indonesia. Tahun 2016 lalu, ia masuk dalam jajaran 150 orang terkaya RI versi majalah Globe Asia. Jumlah kekayaannya diketahui mencapai US$ 267 juta atau setara dengan Rp 3,7 triliun. Laporan majalah Tempo pada tahun 2000 juga menunjukkan, kedekatan Johannes dengan Keluarga Cendana. Bisnis-bisnis milik Bambang Trihatmodjo banyak dijalankan olehnya dan tersebar di berbagai negara. Eni Saragih diketahui aktif dalam berbagai sayap organisasi Partai Golkar. Wakil Ketua Komisi Energi DPR tersebut juga pernah menjabat sebagai komisaris di dua perusahaan energi, yaitu PT Raya Energi Indonesia dan PT Nugas Trans Energi. Suami Eni, Muhammad Al Khadziq adalah Bupati Temanggung terpilih, dan turut diamankan ketika Eni dicokok oleh KPK. Langkah KPK memeriksa kantor PLN, PT PJB, dan bahkan rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir perlu diapresiasi. Kendati belum tentu terlibat dalam PLTU Riau-I, KPK harus terus mendalami keterkaitan Sofyan Basir dan PLN dengan proyek tersebut. Sejauh ini tercatat sebanyak tiga Direktur PLN telah terjerat kasus korupsi. Adanya keterkaitan perusahaan batubara dengan proyek PLTU Riau-I juga penting untuk diperhatikan. ICW telah mengidentifikasi pemilik sebenarnya/penerima manfaat (Beneficial Owner) dari 10 perusahaan besar batubara di Indonesia dan menemukan nama-nama orang terkaya dan politikus di Indonesia. Oleh sebab itu penting untuk menelusuri pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan dan kaitannya dengan kasus PLTU Riau-1. Bukan tak mungkin pihak lain dengan nama besar memiliki keterkaitan, baik itu berasal dari pemerintah, BUMN, swasta maupun lainnya. Kasus PLTU Riau-I juga menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur. Tanpa adanya pengawasan yang baik, celah untuk melakukan praktik-praktik korupsi dalam pembangunan proyek infrastruktur sangat terbuka lebar. Evaluasi dan memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur harus segera dilakukan. (*)   
 
 
 
Sumber : Humas ICW (Indonesia Corruption Watch)

News Pemerintahan Regional Tipikor KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

#Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan perlu terus didalami# Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) te...

Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

06.25 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHUIcCA6mTFRf4nYfuaby7kX4yWjNLAJlSPaPPfUYTtCEMQOiQKw_1N2o3DbKfaWO9hwbSgQrqegatds3Nd4LUhMEvd2UNKDL_AnFK4NrtMoibCLhErP4Rn3DDUtYWBMVzDH9ngZ1TnE/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="1280" height="311" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHUIcCA6mTFRf4nYfuaby7kX4yWjNLAJlSPaPPfUYTtCEMQOiQKw_1N2o3DbKfaWO9hwbSgQrqegatds3Nd4LUhMEvd2UNKDL_AnFK4NrtMoibCLhErP4Rn3DDUtYWBMVzDH9ngZ1TnE/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan ICW menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006 – 2016 mencapai Rp 133,6 triliun. Dalam kurun waktu tersebut, ICW menemukan adanya indikasi transaksi yang tidak dilaporkan dengan mencapai US$ 27,062 atau setara dengan Rp 365,3 triliun. Dampak dari hal tersebut, ditemukan indikasi kerugian negara dengan jumlah Rp. 133,6 triliun. Indikasi tersebut berasal dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalti / Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB). Hasil pemantauan turut menemukan perbedaan pencatatan data produksi batubara antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian ESDM RI. Catatan BPS atas data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 20015 sebanyak 3.266,2 juta ton. Sementara dalam catatan Kementerian ESDM, total data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 2015 sebanyak 3.315 juta ton. Dari kedua data tersebut terdapat selisih data produksi sebesar 49,1 juta ton. Perbedaan data turut ditemukan dalam data ekspor antara data Indonesia dan data negara pembeli batubara. Dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, selama kurun 2006 – 2016 volume ekspor batubara sebanyak 3.421 ton, sementara data yang dicatat negara pembeli sebanyak 3.1475 ton. Terdapat selisih data ekspor sebanyak 299,8 juta ton. Dari aspek perpajakan, ICW menemukan adanya tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang minim dari sektor mineral batubara. Pada tahun 2015, dari sebanyak 4.523 Wajib Pajak (WP) yang diharuskan melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hanya 3.580 yang melakukan pelaporan. Adapun dalam aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menurunnya Tax Ratio perlu mendapat sorotan. Sejak tahun 2012 Tax Ratio nasional mengalami penurunan hingga mencapai angka 10,36% di tahun 2016. Sementara tax ratio pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setelah turut mengalami penurunan sejak tahun 2012, hanya mencapai angka 3,88% di tahun 2016. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam tata kelola batubara mesti diberikan perhatian serius. Indonesia adalah salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Data BPS menunjukkan, dalam kurun waktu 2006 – 2015 volume produksi batubara di Indonesia mencapai 3.266,2 juta ton. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya batubara sebagai salah satu sektor sumber daya alam (SDA) yang dapat memberi pengaruh signifikan terhadap keuangan negara. Tentu akan sangat disayangkan apabila penerimaan negara tidak dapat diterima secara maksimal disebabkan pengelolaan yang buruk. Merespon temuan-temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah RI untuk memberi perhatian terhadap perbaikan tata kelola batubara. Besarnya jumlah indikasi kerugian negara semestinya membuka mata Presiden RI dan jajarannya untuk menaruh perhatian sangat serius. Celah-celah yang berdampak pada kerugian negara dari batubara dan sumber daya alam lainnya mesti segera dibenahi. Lebih lagi, ICW mendesak aparat penegak hukum, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan fokus perhatian terhadap sektor sumber daya alam melalui koordinasi dan supervisi. KPK perlu menitikberatkan pada sisi penegakkan hukum dan pengembalian kerugian negara Sementara dalam peluncuran buku dan diskusi dengan thema “Batu Bara dan Ancaman Korupsi” yang diadakan di di Kantor ICW dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Dian Patria, Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan mengenai tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 133,6 triliun. ICW juga menemukan nama-nama elit kaya yang menguasai 10 perusahaan besar batu bara (pemilik manfaat/beneficial owner (BO). Hasil pemantauan telah dirangkum dalam bentuk buku bertajuk “Batu Bara dan Ancaman Korupsi”. Dian Patria (Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK) menyapaikan, Pencegahan melakukan supervisi terhadap pihak-pihak yang bisa mengarah ke pidana lainnya. “Pencegahan, melakukan supervisi terhadap pihak-pihak yang bisa mengarah ke pidana lainnya. Pemerintah bisa mencabut izin-izin non Clean and Clear (CnC). Kita dapat saling mengisi saja untuk sama-sama mendorong maksimal pajak,” kata Dian Patria Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo juga mengatakan, “Kita sangat prihatin, batubara adalah komoditi yang besar. Jadi jangan hanya digunakan oleh negara luar, tetapi juga dimanfaatkan oleh negara kita sendiri”. ujar Agus (*) 
 
 
Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 12 Juli 2018

Pemerintahan Regional Tipikor Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

Jakarta, berita korupsi .co - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pem...

ICW : Revisi PP SDM Berpotensi Ancam Indenpendensi KPK

17.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCBgOxrzw1sCnzyXIwRXtwZNBzV8ffuVg8v8rZjAxtTZOxBhaIaleypKRLGAH4-ZRaFhJTFJ8frPNNMVXmukcjAV4WNj399rqhNgiCkvz4hwTtc4ICcdvz6XDcfDfanhGMEl04w3GU2I/s1600/ICW+..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="640" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCBgOxrzw1sCnzyXIwRXtwZNBzV8ffuVg8v8rZjAxtTZOxBhaIaleypKRLGAH4-ZRaFhJTFJ8frPNNMVXmukcjAV4WNj399rqhNgiCkvz4hwTtc4ICcdvz6XDcfDfanhGMEl04w3GU2I/s320/ICW+..jpg" width="320" /></a></div>
#Tidak ada urgensi atau hal mendesak untuk mengubah PP SDM KPK# 
 
Jakarta, berititakorupsi.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyiapkan Revisi tentang Peraturan Pemerintah Nomor tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP 63 Tahun 2005 jo PP No 103 Tahun 2012). Salah satu isu krusial dalam Revisi PP SDM KPK tersebut adalah perpanjangan masa tugas Jaksa yang bekerja di KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, alasan dilakukan revisi PP SDM KPK tersebut karena melihat beban KPK yang tambah banyak, sedangkan Jaksa banyak yang harus kembali ke Kejaksaan Agung. Jaksa di KPK sepanjang belum diminta oleh Kejaksaan Agung sebaiknya tidak dikembalikan ke instansi asal. Agus Rahardjo juga membantah bahwa proses penyusunan ini dilakukan secara diam-diam. Terhadap rencana Revisi PP SDM KPK ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan beberapa catatan. Pertama, ketentuan PP SDM KPK yang saat ini berlaku masih cukup ideal sehingga tidak urgen atau tidak ada alasan mendesak untuk dilakukan revisi. Berdasarkan PP SDM KPK yang saat ini berlaku pada intinya menyebutkan syarat batasan waktu pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK adalah paling lama 10 tahun. Hal ini dapat dilihat dari PP SDM KPK khususnya pasal 5 Ayat (3) yang menyebutkan, masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi selama 4 (empat) tahun. Pasal 5 Ayat (4) dan Ayat (5) pada intinya menyatakan, masa penugasan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) tahun dan dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama paling lama 4 (empat) tahun dan tahap kedua paling lama 2 (dua) tahun, setelah Pimpinan Komisi berkoordinasi dengan pimpinan instansi asal.    Kedua, Pimpinan KPK sebaiknya tidak bertindak terburu-buru dalam melakukan Revisi PP SDM KPK sebelum adanya kajian yang akuntabel dan demi menjaga independensi KPK. Dalam catatan ICW, salah satu ancaman terhadap independensi KPK justru berasal dari internal KPK sendiri, yaitu berkaitan dengan potensi loyalitas ganda dari pegawainya yang berasal atau diperbantukan dari instansi lain. Potensi loyalitas ganda ini memberikan pengaruh tidak maksimalnya KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di intansi penegak hukum seperti di Kejaksaan dan Kepolisian. Untuk menghindari ancaman terhadap independensi ini, maka idealnya penyidik KPK adalah penyidik yang juga independen dalam artian, penyidik yang diseleksi dan diangkat sendiri oleh KPK dan bukan berasal dari anggota Kepolisian atau Kejaksaan yang masih berdinas. Ketiga, upaya perpanjangan masa tugas jaksa di KPK dapat dimaknai sebagai upaya memberikan keistimewaan terhadap Jaksa di KPK. Kondisi ini nantinya dapat menimbulkan kecemburuan dari pihak lain (misal penyidik asal Kepolisian, baik yang masih berdinas di KPK atau sudah kembali ke instansi asalnya) dan akan menuntut hal yang sama kepada pimpinan KPK. Muncul pula kesan bahwa rencana Revisi PP SDM KPK merupakan desakan atau pesanan dari pihak-pihak yang akan berakhir masa tugasnya di KPK. Keempat, hingga saat ini belum ada upaya sosialisasi atau publikasi dari Rancangan Revisi PP SDM KPK sehingga wajar saja jika publik mencurigai bahwa proses pembahasan revisi aturan tersebut dilakukan secara tertutup. Muncul kesan Pimpinan KPK berupaya menjauhkan publik untuk terlibat dalam memberikan masukan terhadap Rancangan Revisi PP SDM KPK tersebut. Jikapun ingin melakukan proses Revisi PP SDM KPK, maka pimpinan KPK sebaiknya melibatkan ahli (expert) dibidangnya dan tidak justru melibatkan pihak-pihak yang berpotensi menimbukkan konflik kepentingan. (Redaksi)

Regional Tipikor ICW : Revisi PP SDM Berpotensi Ancam Indenpendensi KPK

#Tidak ada urgensi atau hal mendesak untuk mengubah PP SDM KPK# Jakarta, beritita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seda...

Ledakan Bom Di Tiga Gereja Surabaya Menewaskan 11 Korban Meninggal

15.16 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PdGrNQTDYcc4r_cZtkEJZ3rXM0xDtQG8L38C_LWGnbXxTq5NJJrpqC4DMTvHVYpHybTgcAXRsodOomGl8GnG5J9EBrrb7sFy4gUJaFP_xrndrggUetgnWuqTAcAIPtefIF3DwD1wyS4/s1600/BOM.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="429" data-original-width="465" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PdGrNQTDYcc4r_cZtkEJZ3rXM0xDtQG8L38C_LWGnbXxTq5NJJrpqC4DMTvHVYpHybTgcAXRsodOomGl8GnG5J9EBrrb7sFy4gUJaFP_xrndrggUetgnWuqTAcAIPtefIF3DwD1wyS4/s640/BOM.jpeg" width="640" /></a></div>
 beritakorupsi.co – Minggu, 13 Mei 2018, warga Surabaya Khususnya jemaat di 3 Gereja berduka, akibat ledakan bom yang terjadi. Akibat ledakan ini, 11 orang meninggal dunia dan 41 orang mengalami luka termasuk 2 anggota Kepolisian. Lokasi pertama terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara Surabaya, dan kedua di Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro 146 Surabaya serta ketiga di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna Surabaya. Hal itu disampaikan Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol. Frans Barung dalam jumpa persnya, Minggu, 13 Mei 2018. “Untuk sementara ada 11 korban meninggal dan 41 orang luka-luka termasuk 2 anggota Kepolisan. Sekarang dirawat di 3 Rumah sakit,” ucap Kombes Pol Frans. Sementara berdasar informasi, akibat ledakan di GPPS, 5 mobil dan 30 motor terbakar. 2 Mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi, dan saat ini lokasi sudah disterilkan oleh petugas Kepolisian Polda Jatim. Hingga saat ini, Petugas Kepolisian Jawa Timur masih melakukan sterilisasi serta penyelidikan terjadinya aksi teroris di 3 lokasi Gereja di Surabaya umumnya di Jawa Timur untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat.  (Redaksi)

Regional Ledakan Bom Di Tiga Gereja Surabaya Menewaskan 11 Korban Meninggal

berita korupsi .co – Minggu, 13 Mei 2018, warga Surabaya Khususnya jemaat di 3 Gereja berduka, akibat ledakan bom yang terjadi. Akibat l...

Jalan Desa Rusak Parah, Bupati Samosir “Tutup Mata”

03.22 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnA5FhH-SmiwZmc-h1vADJrwNl9d8ArzBID5SnOQH3e-e-mG84VmQriWnAYU_cLRmEo0szkpdKjsB1Cew7Z-9-sQEk85xLn-fCLHBjcEWbyH4_CYOvFPH5YV4HLmQING8MHglf6bVsROs/s1600/Jalan+rusak+parah+di+Desa+Tangga+Bosi+Kecamatan+Onanrunggu%252C+Kabupaten+Samosir%252C+Sumatra+Utara.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnA5FhH-SmiwZmc-h1vADJrwNl9d8ArzBID5SnOQH3e-e-mG84VmQriWnAYU_cLRmEo0szkpdKjsB1Cew7Z-9-sQEk85xLn-fCLHBjcEWbyH4_CYOvFPH5YV4HLmQING8MHglf6bVsROs/s640/Jalan+rusak+parah+di+Desa+Tangga+Bosi+Kecamatan+Onanrunggu%252C+Kabupaten+Samosir%252C+Sumatra+Utara.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Oh…Masih banyak lagi yang rusak lebih parah dari ini banyak…iya itulah…kemampuan keuangan kita sangat terbatas…,”. Kalimat diatas adalah jawaban dari Bupati Samosir Rapidin Simbolon melalui pesan WhatsApp saat dihubungi Redaksi beritakorupsi, terkait kondisi Jalan yang rusak para di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Kamis, 3 Mei 2018. Saat ditanya lebih lanjut, apakah anggaran tahun 2018 tidak ada untuk perbaikan Jalan ?. Namun menurut orang nomor satu di Kabupaten Samosir ini harus melihatnya dulu. “Oh….nanti kita cek dulu,” jawabnya singkat. Kondisi jalan yang rusak parah di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir ini menjadi viral diperbncangkan oleh masyarakat di media sosial sejak setahun lalu. Hal itu diakui salah satu warga saat menghubungi Redaksi beritakorupsi.co melalui telepon seluler, Kamis, 3 Mei 2018. “Itu memang sudah setahun lalu, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi dari Pemerintah Samosir,” kata P. Silitonga. Anehnya, Bupati Samosir mengakui namun tidak ada upaya untuk memperbaikinya, bahkan sepertinya “menutup mata” melihat kondisi jalan tersebut. Alasannya karena keterbatasan anggaran. Lalu Dana Desa kemana ? Yang lebih anehnya lagi, Rapidin Simbolon justru pada awal tahun 2018 mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke Redaksi beritakorupsi.co terkait Pendapatan Asli Derah (PAD) tahun 2017 yang meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 81 persen. Disisi lalin, Pemda Samosir lebih mengutamakan pengadaan Bus (Moda transportasi khusus) dari Samosir ke Bandara Udara Silangit, Siborong-borong. Pemda Samosir sepertinya lebih mengutakan pembangunan pariwisata tanpa “memperdulikan” pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, yang diakuinya banyak jalan yang rusak parah, namun tak punya anggaran. (Redaksi)

Pemerintahan Regional Jalan Desa Rusak Parah, Bupati Samosir “Tutup Mata”

berita korupsi .co – “Oh…Masih banyak lagi yang rusak lebih parah dari ini banyak…iya itulah…kemampuan keuangan kita sangat terbatas…,”. ...

Peran aktif Babinsa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

22.16 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpZsQXBnbUFgHmGo4NQyHz9sM8VuM0Uo5JcsLhk1xJmXfPiKpJCllPBNmHhYPtQ3yuTQyTs3gahylksqmt_B3ggEF3eZnKebHkLDKduTAUp5sdnXyBRic3Y3263DhBlzZi514uphv08Q8/s1600/Koramil+081211+Kedungpring.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="1000" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpZsQXBnbUFgHmGo4NQyHz9sM8VuM0Uo5JcsLhk1xJmXfPiKpJCllPBNmHhYPtQ3yuTQyTs3gahylksqmt_B3ggEF3eZnKebHkLDKduTAUp5sdnXyBRic3Y3263DhBlzZi514uphv08Q8/s640/Koramil+081211+Kedungpring.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anggota Koramil
0812/11 Kedung Pring bersama petani panen padi</td></tr>
</tbody></table>
Lamongan, beritakorupsi.co - Kodim 0812 lamongan menerjunkan langsung Babinsanya Sertu M Amzah beserta anggota Koramil 0812/11 Kedung Pring, untuk melaksanakan pendampingan panen padi di Desa Blawirejo, Kec Kedungpring Kab lamongan, Kamis 15 Maret 2018. 
 
“Pendampingan Babinsa dalam melaksanakan panen padi itu merupakan tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam membantu masyarakat mewujudkan program pemerintah dalam swasembada pangan berkelanjutan,” ujar Danramil 0812/11 
 
“Dengan adanya kegiatan pendampingan dari para Babinsa Diharapkan hal ini terus berlanjut sehingga para petani bisa ikut menciptakan swasembada pangan secara nasional”, pungkas Danramil. 0812/11 
 
Sementara itu, Rudi pemilik Sawah mengatakan, sangat senang dengan adanya bantuan dari Babinsa yang terjun langsung untuk membantu para petani saat panen padi, dan juga memberikan bimbingan tentang cara bertani agar hasil yang didapat bisa maksimal. 
 
“Kita sangat senang dengan adanya bantuan dan pendampingan dari Babinsa, yang sekaligus membrikan bimbingan tentang cara bertani agar dapat hasil yang maksimal,” ujar Rudi. (*) 
 
Sumber : Pendim 0812 Lamongan.

Regional Peran aktif Babinsa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Anggota Koramil 0812/11 Kedung Pring bersama petani panen padi Lamongan, berita korupsi .co - Kodim 0812 lamongan menerjunkan langsung...

ICW : Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukan

22.09 beritakorupsi 0

#Terkait agar KPK menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir# 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a>Jakarta, beritakorupsi.co – Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tetap melanjutkan penangan kasus dugaan Korupsi yang melibatkan calon Kepala Daerah tanpa harus menunggu Pilkada 2018 berakhir. Hal itu disampaikan ICW melalui siaran Pers tertelisnya, Senin, 12 Maret 2018, terkait pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang enyatakan, agar KPK menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir. Pernyataan ini disampaikan setelah Pemerintah bersama instansi terkait (KPU dan Bawaslu) menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018. Sekalipun hadir di dalam rapat tersebut, pihak KPU kemudian mengklarifikasi bahwa tidak pernah mengusulkan wacana tersebut kepada pemerintah maupun turut memberikan persetujuan. Sehingga dapat dimaknai, justru wacana tersebut muncul dari satu arah yakni pihak pemerintah. Pernyataan tersebut sesungguhnya berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi (Pilkada) sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih. Sebab sesungguhnya pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang. Manakala kontestan Pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin daerah mereka. Jika pemerintah berada dalam garis yang jelas dalam mendukung upaya pembernatasan korupsi, maka sesungguhnya pernyataan seperti ini harus dihindari. Lebih lanjut lagi, pernyataan dan usulan ini bisa dimaknai sebagai upaya secara tidak lansung untuk mengintervensi proses hukum. Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Pemerintah juga tidak perlu ragu, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan menghentikan proses politik. Pada faktanya, penetapan tersangka oleh KPK terhadap 5 calon kepala daerah 2018 tidak menghentikan atau mengganggu tahapan pilkada yang akan dilaksanakan daerah tersebut dan juga tidak menciptakan gangguan keamanan. KPK Harus Mengabaikan Permintaan Menkopolhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang sama, ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati hati (prudent) dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. JIka memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka. ICW menilai ada 3 alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan Menkopolhukan tersebut. Pertama, KPK adalah Lembaga Negara Independent yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK. Kedua, Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelengaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan Ketiga, Proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung. (*) Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Regional ICW : Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukan

#Terkait agar KPK menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir# Jakarta, b...

ICW : Kepolisian Harus Mengusut Tuntas Kasus BAPETEN, Meskipun Kerugian Negara Telah DIkembalikan

22.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co – Berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri beberapa bulan lalu, terkait adanya dugaan Korupsi dalam pengadaan barang laboratorium radiasi alat XRF Spectrometry di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), ICW pun menuntut Mabes Polri untuk tetap mengusut kasus tersebut. Hal itu disampaikan ICW dalam siaran Persnya, Rabu 14 Maret 2018 ICW mendesak agar Kepolisian harus menunjukkan Surat Telegram Rahasia (STR) yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dikembalikan akan menghapus pidana. Sebab pasca adanya Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan dan Kepolisian, Komjen Pol Ari Dono selaku Kabareskrim menyampaikan kepada awak media bahwa sudah mengeluarkan STR jajaran bahwa jika kasus korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan dan tersangka telah mengembalikan kerugian negara maka akan dihapuskan pidananya (detik.com, 28/02). Kemudian Kabareskrim mengklarifikasi pernyataannya dengan mengungkapkan bahwa pernyataan yang disampaikan beberapa waktu lalu adalah opini pribadi. Lantas jika memang hal tersebut adalah opini pribadi namun STR sudah terlanjur dikirimkan ke jajaran Kepolisian seluruh Indonesia, maka STR tetap bisa dijadikan acuan penyidik dalam menghentikan penanganan perkara korupsi yang kerugian negaranya dikembalikan. Oleh karena itu, ICW meminta salina STR pada Humas Mabes Polri jika telah ditarik atau dicabut harus diumumkan ke publik. ICW juga mengajukan surat pencabutan atau penarikan STR tersebut. Hal ini memicu keresahan masyarakat bahwa akan ada potensi kasus “digantung” ketika para pihak telah mengembalikan kerugian negara. Potensi penggunaan STR sebagai dasar penghentian kasus ditemukan dalam penanganan perkara pengadaan barang di Bapeten tahun 2013 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pengadaan barang Bapeten tahun 2013 memiliki tiga paket pengadaan senilai Rp 17,8 miliar. Salah satu paketnya ialah pengadaan alat laboratorium radiasi yang mengadakan alat XRF Spectrometry seharga Rp 3,5 miliar. ICW pada 6 April 2017 melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi XRF Spectrometry di BAPETEN tahun anggaran 2013 dan sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Namun kasus tersebut  tidak dinaikkan ke tingkat penyidikan karena kerugian negara sudah dikembalikan oleh para pihak. Sampai saat ini, kasus ini masih menggantung alias tidak dinaikkan ke penyidikan dan belum terbit SP3. STR dikhawatirkan dijadikan dasar untuk menghentikan perkara ini karena kerugian negaranya telah dikembalikan padahal ada indikasi pidana korupsi seperti niat jahat (mens rea) dan penggelembungan harga. Berdasarkan informasi yang didapatkan, ada tiga hal yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Pertama, Polda Metro Jaya menemukan adanya perbuatan melawan hukum.Kedua, Polda Metro Jaya tidak menemukan adanya penggelembungan harga. Ketiga, pengembalian kerugian negara sudah dikembalikan kepada negara. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan bukti dan dokumen yang pernah disampaikan oleh ICW khususnya pada poin kedua bahwa tidak ditemukan adanya penggelembungan harga yang berimplikasi timbulnya kerugian negara. Sebab ICW menemukan adanya persengkongkolan oleh penyedia barang dan mengarah pada produk tertentu karena hal tersebut akan berdampak pada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diduga terjadi penggelembungan harga sekitar 45 persen. Oleh karena itu ICW mendesak agar Polda Metro Jaya untuk melakukan telaah ulang atas kasus tersebut. Juga ICW mendorong agar kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi khususnya XRF Spectrometry dinaikkan statusnya ke penyidikan meskipun sudah ada pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para pihak. (*) Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Regional ICW : Kepolisian Harus Mengusut Tuntas Kasus BAPETEN, Meskipun Kerugian Negara Telah DIkembalikan

Jakarta, berita korupsi .co – Berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) ke Badan Reserse Krimi...

DPP PJI Mengadakan Baksos Dalam Rangka HPN 2018

01.07 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpfPsHlYKn5UCjNqfBVJcX8aYiEG__I90bDJt9sHyQNj5CYNdPGkRzs7mGIgJ9wOgRJv82ipAtOWT6C0fwS6oLECSCYNu3s_W7EZlzRaQHOAYw9yznmlXR7npw49T7rejQtHxf2LM0JrY/s1600/PJI.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1580" data-original-width="1600" height="632" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpfPsHlYKn5UCjNqfBVJcX8aYiEG__I90bDJt9sHyQNj5CYNdPGkRzs7mGIgJ9wOgRJv82ipAtOWT6C0fwS6oLECSCYNu3s_W7EZlzRaQHOAYw9yznmlXR7npw49T7rejQtHxf2LM0JrY/s640/PJI.gif" width="640" /></a></div>
#PJI bersama Pejabat membagikan paket sembako sebanyak 400 kepada masyarakat yang kurang mampu# 
 
 
 
 
beritakorupsi.co – Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia (DPP PJI) mengadakan Bakti Sosial (Baksos) dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, bertemapt di Pendopo Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo Surabaya, pada Minggu, 11 Maret 2018. Kegiatan Baksos yang diadakan DPP PJI dihadiri oleh Gubernur Jatim diwakili Deasy/Humas Protokoler Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya diwakili Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Czi Wahyono, Kapolda Jatim diwakili Bid. Humas Polda Jatim Kompol Sutrisno dan Direktur Lantas Polda Jatim yang diwakili Kompol Budi Adi,  Kapolrestabes Surabaya diwakili AKP Sutrisno Tri (Humas Polrestabes Surabaya) Kepala BNN Provinsi Jatim diwakili M. Satriyono.  Selain itu, hadiri pula tokoh agama sekaligus tokoh masyarakata yakni Kyai Ndresmo (Sidosermo) Mas Ahmad Nasrohuddin, Kapolsek Wonocolo Kompol Budi Nurtjahjo, SH, MKn, Wakapolsek Wonocolo Ipda Wasis, Kanit Babinkamtibmas Polsek Wonocolo, Ipda Agus Priyono, Kanit Intelkam Polsek Wonocolo beserta anggota (Wahyu dan Hendra), Danramil 0832/07 Wonocolo Mayor Arh. Suwanto, Wadanramil Kapten Inf. Widodo dan Babinsa Sidosermo Koptu Sigit H serta puluhan Satpol PP Kecamatan Wonocolo. Jentar Sitinjak selaku Ketua Panitia yang juga Humas PJI mengatakan, bahwa ratusan paket sembako yang terkumpul adalah hasil sumbangan atau bantuan dari instansi/lembaga/perorangan mapun swasta, sementara PJI hanya bertindak sebagai “jembatan” antara penyumbang dengan penerima. “Paket sembako yang terkumpul sekitar 450 paket yang terdiri dari 5kg beras premium, 1kg gula pasir, 1kg minyak goreng dan 8 bungkus mie instas Indomie untuk satu paket sembako. Ini adalah adalah semua sumbangan yang berasal dari Kapolda Jatim, Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Direktur Resnarkoba Polda Jatim, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kapolrestabes Surabaya, Kanit Reskrim Polrestabes Surabaya, Kanit Reskoba Polrestabes Surabaya, Jaksa di  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kasipidum Kejaksaan Negeri Surabaya, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Surabaya, beberapa Jaksa Kejari Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, beberapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala BNNK Surabaya, BNNP serta beberapa Advokad maupun masyarakat umum termasuk anggota PJI,” kata Jentar yang disambut dengan tepuk tangan para undangan maupun masyarakat sekitar Kelurahan Sidosermo. Jentar Sitinjak yang juga Pimpinan Redaksi beritakorupsi.co yang sehari-harinya di Pengadilan Tipikor Surabaya ini mengatakan, bahwa DPP PJI tidak mengambil sedikitpun dari hasil sumbangan berupa paket sembako untuk kepentingan kegaitan PJI sendiri. Dan bantuan paket sembako akan diserahkan langsung oleh para penyumbang dan dibantu oleh anggota PJI lainnya. “Dari sekitar 450 pake semabko yang terkumpul, kami (PJI) tidak mengambil sedikit pun untuk kepentimgan kegiatan PJI sendiri. Dan paket sembako ini, akan Bapak, Ibu serahkan sendiri dan dibantu oleh teman-teman anggota PJI kepada masyarakat yang akan menerima sesuai dengan kupon yang sudah kami bagikan sebelumnya,” lanjut Jentar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum PJI Hartanto Buchori atau yang akrab disapa Buchori. Selain itu, Ketua Umum PJI ini juga mengingatkan para Jurnalis maupun masyarakat, agar tidak mau dibodohi oleh para pembuat Hoax atau berita bohong. “Dengan menyebarkan Hoax, berarti kita memberi oksigen kepada pembuatnya”, ujar Buchori. Boechori menambahkan, selain berita Hoax, masih ada “tulisan sampah”. “Opini yang menyesatkan masyarakat, oleh pembuatnya diberi roh setan, seolah-olah suatu kebenaran. Anggota PJI harus mematuhi KEJ (Kode Etik Jurnalis) dan Undang-Undang Pers dan jangan lupa untuk selalu memferivikasi kebenaran suatu informasi yang didapat, dan jangan asal tulis dimedia,” tegasnya Sementara dalam kata sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Jatim yang diwakili Humas Protokoler Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya diwakili Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Czi Wahyono, dan Kapolda Jatim yang diwakili Bid. Humas Polda Jatim Kompol Sutrisno menyampaikan pesan moral kepada PJI, agar selalu menjaga hubungan baik yang selama ini terjalin, dan PJI harus selalu menjungjung tinggi kebebasan Pers degan cara jujur dan berimbang dalam menyampaikan berita. Tak ketinggalan pula, Kepala BNN Provinsi Jatim melalui M. Satriyono menyapaikan pesannya, agar para Jurnalis maupun masyarakat supaya berhati-hati untuk menghindari peredaran narkoba yang semakin merajalela. Bahkan menurutnya, kalangan anak muda menggunakan obat-obatan yang beredar di warung-warung dengan mengknsumsi dalam julah banyak. Satriyono menambahkan, dalam satu bulan terakhir ini, BNNP telah menembak mati 2 bandar dan pengedar. Seuasi acar sambutan, pembaian paket semabako pun langsung dibagikan oleh Deasy, Kolonel Czi Wahyono, Kompol Sutrisno AKP Sutrisno Tri, M. Satriyono, Ketua Panitia dan Ketua Umum PJI. (Redaksi)

Regional Tipikor DPP PJI Mengadakan Baksos Dalam Rangka HPN 2018

#PJI bersama Pejabat membagikan paket sembako sebanyak 400 kepada masyarakat yang kurang mampu# berita korupsi .co – Dewan Pimpinan ...

Bupati Samosir Bagikan Bantuan Kepada Warga Bencana Alam

10.16 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPYSBVKN-KAEA9nnAC2a8H7vZ3hBsW4w-Gc-JGuLUFnlTg9JoG4ehP5xqwNjcvDy-KOpbOtUgwtlNMJOkdHzI7gKNvlfJYQgYTJ-jxSyMuO5At-oi-YmbH78Jq12jre-_T8ZgztYBQ02Q/s1600/Kab.+Samosir.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="800" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPYSBVKN-KAEA9nnAC2a8H7vZ3hBsW4w-Gc-JGuLUFnlTg9JoG4ehP5xqwNjcvDy-KOpbOtUgwtlNMJOkdHzI7gKNvlfJYQgYTJ-jxSyMuO5At-oi-YmbH78Jq12jre-_T8ZgztYBQ02Q/s640/Kab.+Samosir.gif" width="640" /></a></div>
Samosir, beritakorupsi.co – Langkah cepat yang dilakukan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dalam menangani bencana alam yang terjadi di Kabupaten Samosir beberapa hari lalu patut diapresiasi oleh berbagai pihak. Rapin Simbolon mengatakan kepada media ini, bahwa bencana banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu menimpa warga di beberapa Kecamatan, diantaranya di Desa Sinaga Uruk Pandiangan dan Desa Sibonoroppuratus, Kec. Nainggolan dan di Desa Sitinjak Pakpahan, Kec. Onan Runggu. Rapidin menjelaskan, walau banjir bandang yang sempat merendam sawah dan perkampungan warga, namun Ia mensyukuri karena tidak ada korban jiwa. Rapin pun langsung mengambil tindakan cepat berupa melakukan perbaikan dibeberapa tituk yang mengalami kerukan. “Banjir Bandang yang terjadi pada tanggal 22 Pebruari lalu, merendam persawahan dan perkampungan di Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Desa Sibonoroppuratus, Kec. Nainggolan, dan Desa Sitinjak Pakpaha, Kec. Onan Runggu. Namun tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang signifikan,” kata Rapidin. “Ya..Tuhan ! Lindungilah kami dan jauhkan segala bencana yang akan menimpa kami,” lanjut Rapidin menirukan permohonan warga yang terkena bencana banjir bandang, saat Rapidin selaku Bupati Samosir mengunjungi warga. Bupati Samosir Rapidin Simbolon menambahkan, beberapa hari belakangan ini, curah hujan cukup tinggi di Samosir yang mengakibatkan ada 4 titik bencana alam di Samosir, diantaranya 3 di Kecamatan Nainggola yaitu di Desa Janji Marapot terjadi tanah longsor, 4 dapur rumah warga yang tergerus, di Desa Sibonor Ompuratus mengalami banjir, di Desa Nainggolan mengalami terputusnya Jembatan dan di Kecamatan. Palipi di Desa Pamutaran terjadi longsong dan akses jalan terputus, serta di Kecamatan Onan Runggu terputusnya akses jalan. “Beberapa hari belakangan ini curah hujan cukup tinggi dan mengakibatkan kerusakan jalan, jembatan maupun sawah warga dan saat ini Pemkab Samosir sudah mulai memperbaiki dan pemberian bantuan kepada warga,” ucap Rapidin saat membagikan bantuan kepada warga.  (Redaksi)

Pemerintahan Regional Bupati Samosir Bagikan Bantuan Kepada Warga Bencana Alam

Samosir, berita korupsi .co – Langkah cepat yang dilakukan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dalam menangani bencana alam yang terjadi di ...

Wujud Bhakti Sosial TNI, Donor Darah dalam rangka HPN 2018. PWI Kab Lamongan

02.51 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1dB1sfPDVK44o39YKdWzjuX4Isec09Ecxo_xSWj1sgc7fB3K4mqqBZuXvAruYCRM3bR6RV_ztKKdCQColFqmr6lFgC81IyF-dVYSrBeoqVLDH5K4r6SNel9D66CgD3jwUfi0xMTGnuZY/s1600/Dandim+0812.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="733" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1dB1sfPDVK44o39YKdWzjuX4Isec09Ecxo_xSWj1sgc7fB3K4mqqBZuXvAruYCRM3bR6RV_ztKKdCQColFqmr6lFgC81IyF-dVYSrBeoqVLDH5K4r6SNel9D66CgD3jwUfi0xMTGnuZY/s640/Dandim+0812.jpg" width="640" /></a></div>
Makodim 0812, beritakorupsi.co - Minimnya pasokan darah dan meningkatkanya kebutuhan darah di PMI Cabang Lamongan, ternyata mengugah motivasi masyarakat untuk mendonorkan darahnya, termasuk para wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamongan, ikut andil dalam bahkti sosial, dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 PWI Kab Lamongan, pada Senin, 19 Pebruari 2018. Dalam kegiatan donor darah tersebut, nampak dihadiri Dandim 0812 lamongan Letkol Arh Sukma Yudha Wibawa, para Danramil, Babinsa, anggota Polres Lamongan, anggota Persit KCK cabang XXVII, dan sejumlah masyarakat. Disela kegiatan tersebut, Dandim 0812Lamongan Letkol Arh. Sukma Yudha Wibawa menyampaikan bahwa kegiatan Bhakti Sosial Donor Danar dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2018 brsama PWI Kab Lamongan. “Ini adalah wujud perhatian dan kepedulian TNI AD kepada rakyat dalam hal kemanusiaan. Disamping itu juga membantu PMI Kabupaten Lamongan guna menyediakan stok darah bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah,” papar Dandim Lebih lanjut Dandim mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan bhakti sosial seperti ini merupakan komitmen TNI AD untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, dan juga sebagai media perekat antara TNI dan Rakyat sehingga mampu menjadikan kemanunggalan yang solid dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. “Semoga setiap tetes darah yang hari ini kita sumbangsihkan kepada masyarakat dapat menjadikan manfaat kebaikan dan juga menjadi contoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan melalui kegiatan kemanusiaan,” pungkas Dandim. (Redaksi) Sumber : pendim 0812 Lamongan

Pemerintahan Regional Wujud Bhakti Sosial TNI, Donor Darah dalam rangka HPN 2018. PWI Kab Lamongan

Makodim 0812, berita korupsi .co - Minimnya pasokan darah dan meningkatkanya kebutuhan darah di PMI Cabang Lamongan, ternyata mengugah mo...

Tren Penindakan Kasus Korupsi: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Dikorupsi Oleh Kepala Daerah

02.48 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXz0qsbfTvSCZ-0Gx9bit2N8216Y7pMLG9H4FZYwqvBq9ah64W_nJe90Im6YVf2C4ajTxNMVHrnZW-BorSBhIOWQxwTKjncIM1Z3dTvsKchxqXPhoOYsunZRvs8N9Jxep6I4Ucf6mvQ0/s1600/ICW%252C%252C%252C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXz0qsbfTvSCZ-0Gx9bit2N8216Y7pMLG9H4FZYwqvBq9ah64W_nJe90Im6YVf2C4ajTxNMVHrnZW-BorSBhIOWQxwTKjncIM1Z3dTvsKchxqXPhoOYsunZRvs8N9Jxep6I4Ucf6mvQ0/s640/ICW%252C%252C%252C.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2017, 30 orang kepala daerah yang terdiri dari 1 Gubernur, 24 Bupati/Wakil Bupati dan 5 Walikota/Wakil Walikota telah menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka terlibat dalam 29 korupsi dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar. Korupsi kepala daerah ini terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah dan lainnya. Dari semua kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut 11 kasus ditangani oleh KPK, 9 kasus oleh Kejaksaan dan 8 kasus oleh Kepolisian. Demikian temuan utama pemantauan penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2017 yang ditangani oleh APH (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian). Sepanjang tahun 2017, terdapat 576 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Dibanding dengan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam aspek kerugian negara. Pada tahun 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun dan naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017 ini. Hal ini disebabkan karena adanya kasus dengan kerugian negara yang besar yang ditangani oleh KPK (Kasus KTP elektronik), Kepolisian (Kasus TPPI) dan Kejaksaan. Tidak hanya dalam dalam aspek kerugian negara dalam aspek tersangka juga mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka kasus korupsi. Kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi juga ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka. Tahun sebelumnya kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sebanyak 21 orang. Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 30 orang. Selain itu, modus korupsi paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 adalah Penyalahgunaan anggaran yang mencapai 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Selanjutnya diikuti oleh penggelembungan harga (mark up) dan pungutan liar dengan masing-masing sebanyak 77 kasus dan 71 kasus. Sementara, modus terkait dengan suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus dengan total nilai suap mencapai Rp 211 kasus. Sementara itu berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara RP 39,3 miliar. Selanjutnya, sektor pemerintahan dan penndidikan menempati sektor kedua dan ketiga terbanyak dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebesar 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar. Lembaga terbanyak tempat terjadi korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan kasus sebanyak 222 dengan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Tempat kedua adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus denga kerugian negara Rp 33,6 miliar. Dan ketiga adalah pemerintah kota dengan jumlah kasus 45 dengan kerugian negara Rp 159 miliar. Provinsi paling banyak kasus korupsi pada tahun 2017 adalah Jawa timur dengan 68 kasus dengan kerugian negara mencapa Rp 90,2 miliar. Jabar dan Sumatera Utara menempati Sumatera utama menempati urutan kedua dengan jumlah kasus berturut-turut adalah 42 dan 40 kasus. Meski Jatim menempati urutan pertama dalam jumlah kasus, dan Jabar dari aspek kerugian negara provinsi kalah dibandingkan dengan provinsi Sumut dan Jabar yang memiliki kerugian negara mencapai Rp 647 miliar dan 286 miliar. Namun demikian, kasus yang terjadi pada tingkat nasional memiliki magnitude kerugian negara yang besar meski kasusnya sedikit yakni mencapai Rp 3,3 triliun. Banyaknya kasus korupsi kepala daerah yayang terkait dengan penyalahgunaan APBD diduga terkait dengan kontestasi pemilu serentak yang akan dihelat pada tahun 2018. Salah satu kasusnya adalah yang melibatkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus. Ia diduga menerima suap untuk mengalihkan anggaran dari hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi program penataan lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mojokerto tahun 2017. Selain itu, objek korupsi terkait perizinan pun menjadi terbanyak kedua setelah penyalahgunaan APBD yaitu, enam kasus. Salah satu kasusnya adalah yang melibatkan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari. Ia diduga menerima suap terkait dengan pemberian izin perkebunan kelapa sawit. Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beragam, paling banyak adalah suap menyuap. Ada sekitar 11 kasus korupsi yang bermodus suap menyuap. Selain itu ditemukan juga modus penyalahgunaan anggaran sekitar 9 kasus. Hal tersebut perlu diantisipasi mengingat Pilkada serentak tahun 2018 akan dilangsungkan. Dari 29 daerah tempat terjadinya korupsi 12 diantaranya akan menyelenggarakan Pilkada. Dari 12 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 5 kepala daerah yang telah ditetapkan tersangka berencana akan mencalonkan kembali sebagai kepala daerah. Dengan maraknya modus suap yang dilakukan oleh kepala daerah, ICW menduga hal tersebut dilakukan untuk biaya kampanye yang memakan dana sangat besar. Selain itu kurangnya transparansi anggaran dan lemahnya partisipasi masyarakat menjadikan dana-dana strategis dengan mudah dialihkan untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon. Rekomendasi Dari hasil pantauan yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang hendak ICW sampaikan antara lain: 1. Perlu adanya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam memantau APBD. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah terutama menjelang tahun politik. Dan Kedua, Kepala daerah yang akan mencalonkan kembali perlu untuk menekan biaya kampanye agar meminimalisir konflik kepentingan dengan menerima uang dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan. (Redaksi) 
   
Sumber : Indonesia Corruption Watch

Regional Tren Penindakan Kasus Korupsi: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Dikorupsi Oleh Kepala Daerah

Jakarta, berita korupsi .co - Kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2017, 30 orang kepala daerah yang terd...

Sukseskan Progam Swasembada Pangan Nasional dalam pendampingan pertanian

00.46 beritakorupsi 0

#Kegiatan Koramil 09 Mantup saat memberikan contoh dan Motivasi di Wilayah Binaannya# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk2o5hDitnNAyvZYAaeBUYytWSz6Ja1HdUUY63EuosG8zxIJpHald1TruVrUP-OZYILPuZF7Ox63abXH7LscMyL17jfo1QPkv1lZkWmfjgccSyEXjx5V7LJnXPuO8vzHehKFuBm4-8uUA/s1600/Koramil+09+Mantup.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="475" data-original-width="768" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk2o5hDitnNAyvZYAaeBUYytWSz6Ja1HdUUY63EuosG8zxIJpHald1TruVrUP-OZYILPuZF7Ox63abXH7LscMyL17jfo1QPkv1lZkWmfjgccSyEXjx5V7LJnXPuO8vzHehKFuBm4-8uUA/s640/Koramil+09+Mantup.gif" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kegiatan pendampingan pertanian adalah salah satu tugas dan tanggung jawab yang dilakukan Prajurit TNI Korem 09 Mantup, di Desa Kedungsuko, Kecamatan Mantup. Hal itu seperti yang disampaikan Danramil 09 Mantup Kapten Arm Yusniady, Sabtu, 27 Januari 2018. “Kegiatan pendambingan pertanian ini sudah bagian tugas  dan tanggung jawab kami sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang harus bisa memberikan contoh dan motivasi di setiap ada kegiatan di wilayah binaan, seperti yang di lakukan Babinsa Koramil 09 Mantup Sertu Sunggono, di Desa Kedungsuko, Kec Mantup.  Semangat dan tidak merasa  canggung, serta ragu dalam membantu memotong padi yang mau di panen dengan menggunakan alat manual,” kata Kapten Arm Yusniady Danramil 09 Mantup Kapten Arm Yusniady menjelaskan, bahwa dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional, seluruh Babinsa Koramil 09 Mantup, diterjunkan langsung diwilayah binaannya dengan melaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk para petani, serta berkoordinasi dengan PPL dalam memberikan penyuluhan pertanian. “Diharapkan dengan kehadiran Babinsa di tengah-tengah para petani, bisa memberikan motivasi dan  semangat, sehingga panen petani akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya. Sementara, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Subur Makmur Jasman meyambut baik dan meraa senang atas kegiatan pendambingan pertanian yang diberikan oleh Babinsa Koramil 09 Mantup. “Masyarakat sangat senang dengan adanya Babinsa yang terjun langsung membantu para petani, serta memberikan penyuluhan dan bimbingan dalam bertani,” ucap Jasman Dia berharap, pendampingan dari Babinsa Koramil 09 Mantup tidak hanya disini melainkan untuk berkelanjutan, sehingga kesejahteraan para petani  dapat meningkat. Sumber : Pendim 0812

Regional Sukseskan Progam Swasembada Pangan Nasional dalam pendampingan pertanian

#Kegiatan Koramil 09 Mantup saat memberikan contoh dan Motivasi di Wilayah Binaannya# berita korupsi .co – Kegiatan pendampingan pertan...

Saksi Dari Kemendikbud RI Ditanya Ketua Majelis : Boleh Tidak Menerima Siswa Karena Rekomdosi Pejabat ?

23.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#Sidang Korupsi Pungli yang terjaring OTT oleh Polres Tulungagung terhadap Dua guru SMPN 2 Tulungagung# <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCNawJ-AjJxnTjYfiEBu-ZM5r54HEmcn7yIY3tlQmMyMH1ULG3FoB_LF3WhY6CxLxIeqRclAnv_3ffidy0z8d48GBKEnyU4KTFJJbJm5f_-HyHS0ZpY7ntALOCiGXklDmArq22nnEh71k/s1600/IMG20180126101927-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="422" data-original-width="768" height="351" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCNawJ-AjJxnTjYfiEBu-ZM5r54HEmcn7yIY3tlQmMyMH1ULG3FoB_LF3WhY6CxLxIeqRclAnv_3ffidy0z8d48GBKEnyU4KTFJJbJm5f_-HyHS0ZpY7ntALOCiGXklDmArq22nnEh71k/s640/IMG20180126101927-1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto. Saksi M. Hartono selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI</td></tr>
</tbody></table>
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMuDm938LrgWiEnG8X8YP66DvX8Wwz2JNf_1SYEdvOtKITSMFVvIXcvMibWzr73jzXelbaTdQM4YrH09EeMD7MatSN8M79DSb_NuAywTFbocnqBDVYKrjyXJ7x67yFMIG6YE6WfGD71Vc/s1600/IMG20180126113231_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMuDm938LrgWiEnG8X8YP66DvX8Wwz2JNf_1SYEdvOtKITSMFVvIXcvMibWzr73jzXelbaTdQM4YrH09EeMD7MatSN8M79DSb_NuAywTFbocnqBDVYKrjyXJ7x67yFMIG6YE6WfGD71Vc/s1600/IMG20180126113231_1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto. Saksi Ninik Suparti dan Suharto </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupis.co – Kebobrokan dunia pendidikan terkuak dalam sidang kasus Korupsi pungutan liar yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Polres Tulungagung terhadap Rudy Bastomi, selaku Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun Ajaran (TA)  2017/2018 merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan SMPN 2 Tulungagung, bersama Supratiningsih anggota panitia PPDB yang juga sebagai Ketua Sapras (Sarana dan Prasarana SMPN 2 Tulungagung) pada tanggal 16 Juni 2017 lalu. 
 
Kebobrokan-kebobrokan yang tarjadi di dunia pendidikan sejak TK (Taman Kanak-kanak) hingga perguruan tinggi sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam dan bukan rahasia lagi, diantaranya  penarikan uang pungutan liar dari orang tua siswa atau calon siswa/i dengan istilah  formulir pendaftaran baru sebanyak 2 hingga 3 lembar ditambah 1 Sto Map dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah tergantung dari status dan fasilitas sekolah. 
 
Penarikan uang pungutan liar dari orang tua siswa atau calon siswa/i oleh pihak sekolah dengan istilah uang sumbangan gedung dan sumbangan program pendidikan (SPP), yang jumlahnya mencapai ratusan hingga jutaan rupiah, juga tergantung dari elit tidaknya sekolah tersebut. 
 
Biaya jalan-jalan keluar kota dengan istilah  KTS (Kegiatan Tengah Semester) yang nilainya ratusan ribu rupiah hingga jutaan tergantung kota tujuan, serta biaya-biaya lainnya yang semuanya tanpa ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari pihak sekolah ke setiap orang tua siswa/i. 
 
Uang sumbangan berarti kerelaan dari si pemberi kepada si penerima. Sementara fakta yang terjadi adalah, pemberian uang oleh orang tua siswa/i atau calon siswa/i yang nilainya ditentukan oleh pihak sekolah sendiri dengan istilah, formulir pendaftaran siswa/i baru, uang sumbangan gedung, SPP, KTS, daftar ulang dan lain sebagainya. 
 
Hal ini berlaku bagi semua orang tua siswa/i yang menyekolahkan anaknya, tak perduli itu pemulung sampah, petani “lumpur”, buruh pabrik, Jaksa, Polisi dan Hakim serta pejabat-pejabat lainya. Tak mampu membayar pungutan sekolah, bisa jadi tak sekloah. Sistim pendididikan seperti ini yang harusnya ditindak lanjuti dan dirubah oleh pemerintah pusat dengan membuat suatu aturan yang jelas dan pengawasan yang nyata sebagai bentuk revolusi mental. 
 
Belum lagi maslah siswa/i yang diterima oleh sekolah karena adanya rekomondasi para pejabat. Di sisi lain, saat terjadi kasus seperti di SMPN 2 Tulungagung yang menerima siswa/i melebihi kuota diantaranya karena adanya titipan atau rekomondasi. 
 
Ironisya, penerimaan siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang melebihi kuota, tetap dibebankan ke punggung pihak sekolah, tak ada pihak lain yang terlibat untuk turut bertanggung jawab. Hukum dijalankan, tapi perbuatan pelanggaran hukum sepertinya dipeliahara dan hanya berlaku bagi rakyat kecil 
 
Di sisi lain, pemerintah membuat Undang-undang tantang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; 
 
Pasal 5 ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (5), Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikandasar. Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 10 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK86YnVzACFwjMPTNw1-LlngDZ_Rw6tqutWVJAkk-O7nbjWMJDZMlcWAC1u8XVXRZu_Hz46ISrTB43Y4qgcHLL7bgxWUIMgaw5Emwo3uFoV9dgqL27ZiCFk9ReWbKblqK1_UNqQLeTfnQ/s1600/IMG20180119101527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK86YnVzACFwjMPTNw1-LlngDZ_Rw6tqutWVJAkk-O7nbjWMJDZMlcWAC1u8XVXRZu_Hz46ISrTB43Y4qgcHLL7bgxWUIMgaw5Emwo3uFoV9dgqL27ZiCFk9ReWbKblqK1_UNqQLeTfnQ/s640/IMG20180119101527.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudaayaan Kab. Tulungagung (foto depan, kanan) dan Kepala SMPN 2 Tulungagung (foto kiri, depan) saat menjadi saksi pada minggu lalu </td></tr>
</tbody></table>
Undang-undang ini pun sepertinya tak berjalan efektif. Sebab dalam kenyataan, masih banyak anak-anak Indonesia dibawah usia 15 tahun yang tak bisa mengenyam pendidikan karena tak ada biaya orang tuanya untuk menyekolahkan. Berbagai program pemerintah mengenai pendidikan gratis sepertinya tak jelas pengertiannya di masyarakat. Anehnya, pihak sekolah pun melakukan berbagai cara untuk menarik sejumlah dana dari orang tua siswa/i ibarat “tanaman yang selalu siap dipanen kapan saja” untuk mendukung program belajar mengajar. Masalah pendidikan sepertinya tak ada akhirnya. Kasus Dua pahlawan tanpa jasa alias guru di SMPN 2 Tulungagung yang diringkus Tim Saber Pungli Polres Tulungagung pada tanggal 16 Juni 2017 lalu, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 35.500.000, dari hasil pungutan liar terhadap orang tua calon siswa/i yang mendaftar dan mengikuti jalur tes kompetensi. Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa 1 bendel daftar hadir orang tua bersama calon siswa/i, 1 bendel daftar rekapan peserta uji kompetensi, 1 buku PPDB jalur tes uji kompetensi, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, 1 bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan 1 tas warna hitam. Uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompetensi yang diadakan oleh panitia PPDB. Uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pungutan liar yang dilakukan oleh panitia PPDB terhadap orang tua calon siswa/i tak ada aturan yang memperbolehkannya. Selain melakukan pungutan liar bagi orang tua calon siswa/i, Panita PPDB menerima jumlah siswa/i TA 2017/208 jauh melebihi kuota dari 320 menjadi 406 orang.  Besaran uang yang ditarik dari setiap orang tua calon siswa/i sebesar Rp 600 ribu ditentukan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung, dan penerimaan jumlah siswa/i yang melebihi kuota untuk memenuhi 4 tambahan ruang Kelas baru, adalah semuanya hasil keputusan rapat bersama antara pihak Sekolah dan Komte Sekolah. Penerimaan siswa/i yang melebihi kuota juga terjadi pada TA 2016/2017 yakni sebesar 417 orang siswa/i. Uang pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah melalui panitia PPDB untuk membeli Meubelair berupa meja dan bangku di 4 ruang kelas tambahan baru, dengan jumlah siswa per kelas maksimal sebanyak 32 orang. Pemesanan Meubelair dengan uang muka (DP) sebesar Rp 5 juta yang dilakukan oleh guru disebuah toko Mebel juga atas perintah Kepala Sekolah sendiri. Anehnya, Kepala Sekolah SMN 2 Tulungagung hanya melaporkan 1 dari 4 tambahan ruang kelas baru yang direncanakannya ke Dinas Pendidikan. Lalu bagaimana sasib siswa/i lainnya yang tidak dilaporkan ke Dinas Pendidikan ? Atau ada persekongkolan antara pihak sekolah dan Dinas namun tak mau berterus terang dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim ? Yang lebih anehnya lagi, sebahagian siswa/i yang diterima oleh panitia PPDB, karena adanya rekomondasi atau titipan dari Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tulungangung sebanyak 32 orang, dan sisanya dari Kejaksaan Tulungangung dan pejabat lainnya yang ada di Kabupaten Tulungagung, yang tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Pemerintah melainkan karena jabatannya, seperti yang terungkap dalm persidangan, pada Jumat, 19 Januari 2018. Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan, terkait boleh tidaknya sekolah menerima siswa titipan atau karena rekomondasi dari pejabat, tak dapat dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemendikbud) RI melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum, M. Hartono, pada Jumat, 26 Januari 2018. Pada Jumat, 26 Januari 2018, Sidang perkara kasus Korupsi dengan terdakwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih, kembali digelar dengan 2 session dalam agenda yang sama yakni mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan JPU Anik.  Ketiga saksi tersebut adalah M. Hartono selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, dan 2 saksi selaku guru dari SMPN 2 Tulungagung yaitu, Suharto dan Ninik Suparti. Dalam persidangan, anggota Majelis Hakim M. Mahin menanyakkan pejabat Kementerian RI ini terkait perbedaan antara uang pungutan dan sumbangan. Menurut M. Hartono, bahwa sumbangan adalah pemberian dengan keiklasan dari si pemberi, sementara pungutan menurutnya adalah yang ditentukan oleh pihak sekolah. “Kalau sumbangan, itu merupakan pemberian tanpa melibatkan sekolah, sementara kalau yang ditentukan oleh Sekolah itu adalah pungutan,” kata Kasubag Kemendikbud RI, M. Hartono Selain itu, Kabag Hukum Kemendikbud ini menjelaskan, bahwa sekolah tidak boleh melakukan pungutan. Penarikan uang harus ada proposal dari pihak sekolah maupun Komite Sekolah, dan itu boleh kesiapa saja. Ketua Majelis Hakim Rochmat pun curhat atas pengalamannya menyekolahkan anaknya yang dimintai uang sumbangan gedung sebesar Rp Rp 5 juta. Walau Hakim Rochmat tahu bahwa itu salah karena tidak ada aturannya, namun tetap dituruti. Hakim Rochmat pun menanyakkan, apakah itu sumbangan atau pungutan. Namun menurut pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, bahwa itu adalah pungutan. “Kalau itu pungutan,” jawabnya. Ketua Majelis Hakim Rochmat dan anggota Majelis M. Mahin, sepertinya tak puas atas penjelasan pejabat Kementerian Kemendikbud yang dihadirkan JPU Kejari Tulungagung ini. M. Hartono pun dicerca dengan beberapa pertanyaan oleh Majelis Hakim, diantaranya kewenagan Komite Sekolah untuk menarik dana dari orang tua siswa/i, pertaggung jawaban Komite sekolah. Pada hal sebelum sidang dimulai, JPU Anik sudah terlebih dahulu memberikan arahan kepada pejabat pusat ini tentang apa saja kira-kira yang akan dipertanyakkan. Bahkan JPU Anik mengatakan diperbolehkan untuk membuka buku dan itu sudah biasa. Dari pengamatan wartawan media ini, beberapa orang ahli yang di hadirkan JPU maupun Penasehat Hukum terdakwa, tak kesulitan memang menjawab pertanyaan. Yang sering membuat keringat dingin seorang ahli  dalam persidangan adalah saat Majelis Hakim mengajukan pertanyaan. Terkait kewenangan untuk penarikan uang dari orang tua siswa atau calon siswa/i mapun dari pihak lain yang dilakukan oleh Komite Sekolah, M. Hartono menjelasakan kepada Majelis Hakim, bahwa Komite sekolah berhak menarik dana untuk kebutuhan sekolah tanpa harus diketahui oleh pihak sekolah. Selain itu, Kasubag Hukum di Kementerian Pendidikan ini mengatakan, bahwa Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat, tapi Ia mengakui bahwa adanya Komite Sekolah berdasarkan rekomdasi dari Kepala Sekolah. Namun keterangan yang dijelaskan pejabat Jakarta ini, sepertinya tak membuat para Hakim yang sudah berpengalaman dalam menyidangkan perkara Korupsi puas. Sebab, M. Hartono menjelaskan, bahwa pembentukan Komite Sekolah berdasarkan Rekomondasi dari Kepala Sekolah. Di sisi lain M. Hartono mengatakan bahwa Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, bagaimana mungkin Komite Sekolah yang berfungsi sebagai mewakili orang tua siswa/i yang dibentuk berdasarkan rekomdasi Kepala Sekolah, namun bertanggung jawab kepada masyarakat ? Bagaimana mungkin Komite Sekolah mengetahui tentang kekurangan yang ada di sekolah, kalau pihak sekolah tidak memberitahukannya ? Sementara kasus yang menjerat Dua guru SMPN 2 Tulungagung yang juga sebagai panitia PPDB ini, ditangkap Tim Saber Pungli Polres Tulungagung karena menarik uang pungutan sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon siswa, yang ditentukan oleh Kepala Sekolah. Adanya pungutan liar itu juga atas hasil rapat bersama pihak sekolah dan Komite Sekolah yang harusnya turut bertanggung jawab dihadapan Majelis Hakim. “Saudara kan pejabat di Kementerian sana, pelajari aturan itu,” perintah Ketua Majelis Hakim kemudian. Fakta lain yang terungkap dalam persidangan yaitu, saat mendengarkan keterangan saksi Suharto dan Ninik Suparti selaku guru di SMPN 2 Tulungangung. Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi Nini dan Suhartolah yang memesan meubelair ke salah satu toko mebel di Tulungagung atas perintah Kepala Sekolah. Namun kemudian, meja dan bangku yang dibeli dengan menggunkan uang pungutan itu belum dibayar lunas kecuali hanya uang muka (DP) sebesar Rp 5 juta, kasus penarikan uang pungutan inipun membuat kaget pihak sekolah SMPN 2 tulungagung dan Komite Sekolah setelah terjati OTT. Kepada Majelis Hakim, Ninik menjelaskan, bahwa kemudian biaya pembelian meja dan bangku telah dilunasi oleh Dinas Pendidikan. Hal itu diketahuinya setelah pihak toko mebel mengembalikan uang muka yang dibayarkannya.   
“Saya memesan ke toko mebel dengan membayar uang muka sebesar Rp 5 juta. Yang di Ia kan oleh saksi Suharto Lalu dari mana anggaran Dinas Pendidikan unatuk pengadaan meubelair di SMPN 2 Tulungagung ? Bagaimana proses pengajuan APBD Perubahan untuk anggaran pengadaan meubelair yang secara tiba-tiba setelah terjadi OTT ? Menagapa Dinas secepat kilat dapat mengajukan anggaran APBD Perubahan ke Bupati dan Dewan ? Apakah anggaran APBD Perubahan untuk pengadaan meubelair di SMPN 2 ulungagung akan menajadi masalah Baru ? Kasus ini bermula pada tanggal 16 Juni 2017, saat Tim Saber Pungli Polres Tulungagung melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap 2 orang guru di SMPN 2 Tulungagung. Saat penangkapan, Tim Saber Pungli mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung daftar orang tua calon siswa/i. Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompetensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam. Dari hasil penyidikan dan fakta persidangan, bahwa uang yang terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompetensi yang diadakan oleh panitia PPDB, untuk dipergunakan membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa ini pun tak ada aturan yang memperbolehkannya. Selain itu, penerimaan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 juga menyalahi aturan. Sebab jumlah sisawa/i yang harusnya diterima sesuai kuota sebanyak 360 namun faktanya menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan ke Dinas pendidiakan hanya penambahan 1 kelas baru. Penerimaan siswa/i diluar kuota juga pernah terjadi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 417 siswa. Ada dugaan, bahwa pemungutan dana “siluman” dari orang tua siswa/i bisa jadi dilakukan, hanya saja tak terungkap. Terjadinya penerimaan siswa/i “siluman” diluar kuota karena adanya rekomondasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebanyak 32 orang siswa dan sisanya dari Kejaksaan dan pejabat lainnya. Sebab, pada April 2017, petugas Inspektorak Kabupaten Tulungagung melakukan Sidak (Inpfeksi mendadak), namun saat itu petugas Inspektorat tak menemukan adanya “kenakalan” guru. Sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua). Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi yang satu ruangan dengan tim penguji, yang juga guru di SMPN 2 Tulungagung. Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi dan ada juga yang langsung melalui Eko, Kepala Sekolah lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  Orang tua calon siswa/i yang menyerahkan sejumlah uang, sudah dipastikan akan diterima sekalipun gagal dalam tes kompetensi.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Saksi Dari Kemendikbud RI Ditanya Ketua Majelis : Boleh Tidak Menerima Siswa Karena Rekomdosi Pejabat ?

#Sidang Korupsi Pungli yang terjaring OTT oleh Polres Tulungagung terhadap Dua guru SMPN 2 Tulungagung# Foto. Saksi M. Hartono selaku...

BERITAKORUPSI.CO