Perkara Korupsi di Jatim Naik 36% Setelah Pandemi

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kasus Korupsi Jembatan Brawijaya (Rp14 M), Dana Bansos Kab. Jember (Rp38 M) dan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim (Rp179 M). Korupsi P2SM Jatim Rp277 M  “Misterius”# </span></span><br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZG4dq2t4Fe8Fio7But7YDd6jVZxa5ApaabAan7pqdQeAmc9mFX0WuomWDrhnCGx-bNWz7TJep3rOYT_iegJpZiOO8xtuCwbeam-RbC_giXuhupwuluKv3vFGXiQYm4bBq24uNB_3LaJjWjlLPMEXH2pj9q6Uvaa9DTNwjNaZSwHwkJbdG3zQlCEho=s1325" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1121" data-original-width="1325" height="542" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZG4dq2t4Fe8Fio7But7YDd6jVZxa5ApaabAan7pqdQeAmc9mFX0WuomWDrhnCGx-bNWz7TJep3rOYT_iegJpZiOO8xtuCwbeam-RbC_giXuhupwuluKv3vFGXiQYm4bBq24uNB_3LaJjWjlLPMEXH2pj9q6Uvaa9DTNwjNaZSwHwkJbdG3zQlCEho=w640-h542" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Kasus Korupsi di tanah air khususnya di Jawa Timur ibarat air laut yang mengalami pasang surut atau ibarat Peribahasa Mati Satu tumbuh Seribu. Para pencuri uang rakyatpun sepertinya tak kenal takut masuk penjara<br /><br />Tahun 2020, perkara Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sempat mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu 151 perkara menjadi 91 perkara di tahun 2020 atau turun sebesar 39.7%. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 36.26% atau 124 perkara (lihat gambar)<br /><br />“Meningkat dari tahun kemaren. Sisa perkara tahun lalu (2020) sebanyak 34 perkara. Tahun ini perkara yang masuk sebanyak 124, yang sudah putus (Vonis) 115 dan sisa 43 perkara. Jadi ada kenaikan 33 perkara dari tahun kemaren,” kata Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Kamis, 30 Desember 2021<br /><br />Penurunan perkara Korupsi di tahun 2020, kemungkinan karena dalam kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019), sehingga aparat penegak hukum menahan diri untuk tidak melakukan penyelidikan ataupun penyidikan karena pemerintah membatasi kegiatan atau bekerja dari Rumah (Work From Home/WFH) sebagai langkah dalam mengatasi Covid-19 yang sedang parah-parahnya melanda Indonesia bahkan dunia<br /><br />Seiring dengan meredanya Covid-19, jumlah perkara Korupsipun meningkat dan hampir setiap Kejaksaan Negeri di Jawa Timur menangani perkara Korupsi termasuk kasus Korupsi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dkk, dan kasus Korupsi tangkap tangan yang dilakukan oleh Mabes Polri bersama KPK terhadap Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk dkk<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi8y3_l-5t6Zguj4Q4vD3dVxO-_gGd-mxrulTBPNGrnep908ttDyLM4VmzW5z-Ggb648R0ASd5P_rTIMEepuf3CGEpn6a0GCD6GIX6g0ptNfpaQugk-obJAsUI_WTw58q32qmVA_94okEf56L-_exxjhbrX6etRGMcMUzcuFrCMw8UviUpYiesVueVD=s639" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi8y3_l-5t6Zguj4Q4vD3dVxO-_gGd-mxrulTBPNGrnep908ttDyLM4VmzW5z-Ggb648R0ASd5P_rTIMEepuf3CGEpn6a0GCD6GIX6g0ptNfpaQugk-obJAsUI_WTw58q32qmVA_94okEf56L-_exxjhbrX6etRGMcMUzcuFrCMw8UviUpYiesVueVD=w640-h360" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH</span></span></td></tr></tbody></table>Anehnya, beberapa kasus perkara Korupsi di Jawa Timur hingga saat ini belum juga tuntas, diantaranya adalah Perkara Korupsi dana Hibah Kabupaten Jember tahun 2015 sebesar Rp38 miliar, Kasus Korupsi dana PSSI Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 sebesar Rp1.7 miliar, Kasus dugaan Korupsi “Kambing Etawa” Kabupaten Bangkalan tahun 2017 sebesar Rp8.4 miliar, kasus Korupsi Suap Jual beli tanah oleh PT Tirta Investama Kabupaten Jombang tahun 2014, Kasus Korupsi dana Hibah Pemkot Surabaya, dimana 6 anggota DPRD Surabaya sudah diadili sementara pihak Pemkot Surabaya yang disebut dalam hasil Audit BPK RI turut terlibat juga belum diproses hukum<br /><br />Selain itu, masih ada kasus Korupsi Jembatan Brawijaya tahun 2011 sebesar Rp14 M, Kasus Korupsi Dana Bansos Kab. Jember tahun 2015 sebesar Rp38 M dan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2017 – 2019 sebesar Rp179 M dan kasus perkara Korupsi pengunaan dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp3.883.480.409, yang hingga saat ini belum tuntas dimana pihak-pihak yang terlibat masih bebas berkeliaran <br /><br />Dari sekian kasus perkara Korupsi, ada yang “misterus” yaitu kasus Korupsi P2SM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar<br /><br />Pada hal tahun 2018, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sudah mengantongi nama-nama calon tersangka. Namun seiring dengan bergantinya Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dari Dr. Sunarta, SH., MH ke Dr. M. Dofir, SH., MH, dan meninggalnya (alm) dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo pada tanggal 20 Desember 2018 di Lapas Porong, calon tersangkanya pun “ikut pergi takan kembali”<br /><br />Yang mengherankan dari kasus ini adalah, dimana para Terdakwa/Terpidana yang diadili bukan dari pemberi dana P2SEM melainkan lembaga penerima termasuk alm. Fathur Rojid mantan Ketua DPRD Jatim tahun 2008, dimana Sekda Pemrov Jatim saat itu dijabat oleh Soekarwo yang kemudian menjadi Gubernur Jatim tahun 2009 hingga 2019<br /><br />Dan hingga saat ini, istri dan anak-anak dari alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo masih berharap bahwa Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur mengusut tuntas pihak-pihak yang ikut menikmati “keringat” masyarakat Jawa Timur<br /><br />“Saya dan anak-anak masih berharap. Apakah hukum itu bertindak adil,” kata istri alm. dr. Bagoes saat menghubungi beritakorupsi.co, Kamis, 30 Desember 2021. (Jnt)<br /></div>

News Regional Tipikor Perkara Korupsi di Jatim Naik 36% Setelah Pandemi

#Kasus Korupsi Jembatan Brawijaya (Rp14 M), Dana Bansos Kab. Jember (Rp38 M) dan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim (Rp179 M). Korupsi P2SM Ja...

»

Kepala BKD Kab. Probolinggo Berikan ‘Ucapan Terima Kasi’ Rp100 Juta ke Hasan Aminudin

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Sidang lanjutan Perkara Korupsi Suap Jual Beli Jabatan di Kab. Probolinggo yang tertangkap tangan KPK dengan Terdakwa sebanyak 17 orang calon Pejabat Kepala Desa#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCd71eeF7l46HMCR82Ct65ibqXLC8d4ZTnFNmkGMnOG5rTa9veI9iIRdubt0tN20_0lCKfb4O5O40ZS0hUIYTiej18i3qdbE0wMdUD_npSvZ8w0yevdxxmacn3_QkTtWX0m-X0oMXg9kUnEUxhhpMx0rMrKur65BrE4BKJXnlRXyk8QGy9WO8qWEhU=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCd71eeF7l46HMCR82Ct65ibqXLC8d4ZTnFNmkGMnOG5rTa9veI9iIRdubt0tN20_0lCKfb4O5O40ZS0hUIYTiej18i3qdbE0wMdUD_npSvZ8w0yevdxxmacn3_QkTtWX0m-X0oMXg9kUnEUxhhpMx0rMrKur65BrE4BKJXnlRXyk8QGy9WO8qWEhU=w640-h360" width="640" /></a></div></span><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: black;">BERITA</span>KORUPSI.<span style="color: black;">CO –</span></b></span></span><br />Ucapan terima kasih pada umunya terucap dari mulut seseorang, namun tidak demikian kalangan sebahagian pejabat, dimana ucapan terima kasih itu ternyata ada bentuknya yaitu berupa duit. Hal ini terungkap dari pengakuan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 24 Desember 2021<br /><br />“Seratus juta (Rp100.000.000) ke Hasan Aminuddin sebagai ucapan terima kasih,” jawan Hudan Syarifuddin kepada Majelis Hakim saat itu atas pertanyaan JPU KPK (Jumat, 24 Desember 202)<br /><br />Pada sidang sebelumnya juga terungkap, bahwa syukuran acara pelantikan pejabat atau Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo juga ada ucapan terima kasih berupa uang kepada setiap undangan, dimana nilainya tergantung dari jabatan si tamu (atau yang diundang)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Baca juga:</span> <span style="color: #2b00fe;">Baca juga: 17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili - http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html</span><br /><br /><span style="color: red;">Baca juga:</span> <span style="color: #2b00fe;">Tertangkap Tangan KPK, Sumarto (PNS Kab. Probolinggo) Diadili - http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tertangkap-tangan-kpk-sumarto-diadili.html</span> <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiEMQ07d9nxe0xR97bX1eAzqJ62SPeRChs800dZjzIdTh_vbPOg87S77e_iZsvu-SSmfGrcKbbQaTilSirCrknESp0lxYyfLJq1HR72ejhwh5eUh8Vqfz8wRzfmjrVVz2gaR_2qbtdnWtW3o0kNuK5ftAUuAozSR7gInDAso2WmXQ90dBWm19LE8tYV=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiEMQ07d9nxe0xR97bX1eAzqJ62SPeRChs800dZjzIdTh_vbPOg87S77e_iZsvu-SSmfGrcKbbQaTilSirCrknESp0lxYyfLJq1HR72ejhwh5eUh8Vqfz8wRzfmjrVVz2gaR_2qbtdnWtW3o0kNuK5ftAUuAozSR7gInDAso2WmXQ90dBWm19LE8tYV=w640-h360" width="640" /></a></div>Lalu pertanyaannya adalah, apakah ucapan terima kasih dalam bentuk uang dikalangan pejabat hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo, atau terjadi juga diberbagai Kabupaten/Kota lainnya?. Sementara dari beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya karena terjerat Korupsi, juga terungkap hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin yang memberikan ucapan terima kasih berupa duit sebesar Rp100 juta terhadap Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo sebelum dijabat istrinya, Puput Tntriana Sari <br /><br />Sementara kehadiran Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin dan Fitra Jaya Kusuma serta Faisal Rachman di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 24 Desember 2021), karena panggilan JPU KPK sebagai saksi di persidangan dalam perkara Korupsi Suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo dengan Terdakwa sebanyak 17 orang yang bermula dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjFeAganZ4xnLLCWKV_O0mh_aHtq4_g3EwaKSlJwLMKmMyHO3nN5yt7gYUZEcAdpT6CIlIz0KH3d67HdygkFY7D7VHlndlz17_NgASY8TgH8znU9lQHTrnwJPEFU5jOeEpE9X3oPqLhsOi4NnWYVSMRARAMylBrMlc4gj7DGCDO-pfUaNykIhn2XEJn=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjFeAganZ4xnLLCWKV_O0mh_aHtq4_g3EwaKSlJwLMKmMyHO3nN5yt7gYUZEcAdpT6CIlIz0KH3d67HdygkFY7D7VHlndlz17_NgASY8TgH8znU9lQHTrnwJPEFU5jOeEpE9X3oPqLhsOi4NnWYVSMRARAMylBrMlc4gj7DGCDO-pfUaNykIhn2XEJn=w640-h360" width="640" /></a></div>Ke- 17 Terdakwa itu adalah: 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, dimana Tersangka Doddy Kurniawan adalah sebagai Camat), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, dimana Tersangka Muhamad Ridwan adalah sebagai Camat)<br /><br />Saat itu (Minggu, 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB), ke- 17 Terdakwa ditangkap KPK. Selain ke- 17 Terdakwa KPK juga meringkus Sumarto yang baru 4 hari dilantik sebagai Pj. Kades (Kepala Desa) Karangren, Kecamatan Krengjengan Kabupaten Probolinggo (sudah diadili terlebih dahulu)<br /><br />Kemudian KPK juga meringkus Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan, Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo<br /><br />Ke- 17 Terdakwa ini bersama Sumarto diadili sebagai pemberi suap kepada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin dan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjC18ueL5GKKrquiVVhYB31Lv3uBslMRZa_0SqbGA3Bu19eq_1Y1zS3kCpppSzn-lBTwbK1LELUPG6Kar-MluRkHSUMbW88GhKV-p_rTyH4wCFSYfodecq-4S9UzgJiNcgr_CLWtd6Vy7KBwJ5gV7ymoJxbGoU9l1zZy3IXzP8hDM8h09f5uzRjtP-V=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjC18ueL5GKKrquiVVhYB31Lv3uBslMRZa_0SqbGA3Bu19eq_1Y1zS3kCpppSzn-lBTwbK1LELUPG6Kar-MluRkHSUMbW88GhKV-p_rTyH4wCFSYfodecq-4S9UzgJiNcgr_CLWtd6Vy7KBwJ5gV7ymoJxbGoU9l1zZy3IXzP8hDM8h09f5uzRjtP-V=w640-h360" width="640" /></a></div>Sedangkan Doddy Kurniawan, Muhamad Ridwan, Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin dijerat sebagai Tersangka penerima suap. Namun Ke- 4 Tersangka ini belum diadili dan masih berada di Rutan Merah Putih milik KPK<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dijadrikan JPU KPK dalam perkara Korupsi Suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo dengan Terdakwa sebanyak 17 orang dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Psters Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos., SH dan Fitri Indriati, SH., MH yang dihadiri Tim JPU KPK Arif Suhermanto, dkk dan Tim Tim Panasehat Hukum para Terdakwa serta dihadiri oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjEBbUyGmSRVMQ6Qy7MQzq5NT3ZQfR7YkZD37sl1D2_FYjvX993fdJY6EZ7q1Xr8OnevqoaC1P7IGqUJgA4d-1v18NsD0SHg3ozDamNQ0-6dCw_XoRPGvJQ2-SDjtZgOalVvJ8ukRBfYkFB_ymigFl5PlQPYi66j0D3r6S-so-IBPKJV8FspxoNxKmN=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjEBbUyGmSRVMQ6Qy7MQzq5NT3ZQfR7YkZD37sl1D2_FYjvX993fdJY6EZ7q1Xr8OnevqoaC1P7IGqUJgA4d-1v18NsD0SHg3ozDamNQ0-6dCw_XoRPGvJQ2-SDjtZgOalVvJ8ukRBfYkFB_ymigFl5PlQPYi66j0D3r6S-so-IBPKJV8FspxoNxKmN=w640-h360" width="640" /></a></div>Dalam persidangan, JPU KPK menghadirkan Hudan Syarifuddin selaku Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Probolinggo bersama Fitra Jaya Kusuma serta Faisal Rachman<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, saksi Hudan Syarifuddin mengakui telah memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Hasan Manuddin sebagai ucapan terima kasih. Namun saksi tak jujur, alasan apa saksi memberikan uang terhadap Hasa Aminuddi yang tidak menjabat lagi sebagai Bupati Probolinggo. (Jnt)<br /></div><br />

News Tipikor Kepala BKD Kab. Probolinggo Berikan ‘Ucapan Terima Kasi’ Rp100 Juta ke Hasan Aminudin

#Sidang lanjutan Perkara Korupsi Suap Jual Beli Jabatan di Kab. Probolinggo yang tertangkap tangan KPK dengan Terdakwa sebanyak 17 orang cal...

»

Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/ Kakanwil BPN Jatim di Vonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp11 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Gusmin Tuarita, Terdakwa Siswidodo juga di Vonis pidana penjara selama 4 tahun Karena Ternukti Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp17 M saat menjabat sebagi Kabid Kanwil BPN Kalbar/Kabid Kanwil BPN Jatim #</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEib1Vltt9CYDXN0oEyDgHjirKu4ZWndo1fZwon9FpKgIsPX_Bjngv_o8o8vbi5lXfQRiLc5Fgde2-b3jndumtDkmgdmGeVkMdkxUHc3grvdrFoq4NjlbwYqf46aY6b4Bw-n6-msyKitugFBDKdH_QUYB9LQ-9wnNCyRiberGbbUtxaUA_ulUs0LXcDG=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEib1Vltt9CYDXN0oEyDgHjirKu4ZWndo1fZwon9FpKgIsPX_Bjngv_o8o8vbi5lXfQRiLc5Fgde2-b3jndumtDkmgdmGeVkMdkxUHc3grvdrFoq4NjlbwYqf46aY6b4Bw-n6-msyKitugFBDKdH_QUYB9LQ-9wnNCyRiberGbbUtxaUA_ulUs0LXcDG=w640-h360" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>Ada Peribahasa yang berbunyi, “Di hulu keruh di hilir pun tentu keruh juga. Yang artinya, Kalau asalnya tidak baik, maka hasilnya pun tentu tidak baik”</i><br /><br />Mungkin seperti Peribahasa inilah yang dirasakan oleh Gusmin Tuarita dan menyadari perbuatannya stelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 24 Desember 2021) menyatakannya terbuti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang sebesar 11 miliar rupiah lebih dari 175 pengusaha di Kalimantan Barat yang mengurus ijin HGU (Hak Guna Usaha), dan terbukti juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil Korupsi itu saat Gusmin Tuarita menjabat selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN (Badan Pertanahan Nasioanl) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016 dan kemudian pada tahun 2016 – 2018  menjabat sebagai Kakanwil BPN Jawa Timur (Jatim) dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta Subsidair pidana kurungan selama 2 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp11.794.572.630 subsidair pidana penjara selama 1 tahun</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhqhU_InBzXUS7TQnEwy-54SmL_u_tWAXshM3DjTZQ2165YHqpZUYQJOd3eJUWB5fGmDWxq1546t76yrksl05adK71u1U1CIeTm3-v00iszyjfMeV2rvpTXgMX4YsC9zKuPCAADLpw128yyx-ijSjrGUpaagH4Aucn-PwJkTCl4YxtGr164Xo4CbClC=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhqhU_InBzXUS7TQnEwy-54SmL_u_tWAXshM3DjTZQ2165YHqpZUYQJOd3eJUWB5fGmDWxq1546t76yrksl05adK71u1U1CIeTm3-v00iszyjfMeV2rvpTXgMX4YsC9zKuPCAADLpw128yyx-ijSjrGUpaagH4Aucn-PwJkTCl4YxtGr164Xo4CbClC=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam layar, Terdakwa Siswidodo (atas) dan Terdakwa Gusmin Tuarita (bahwa kanan). Fota Jnt</span></span></td></tr></tbody></table>Hal yang sama mungkin juga disadari oleh Siswidodo karena Majelis Hakim juga menyatakannya terbuti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang sebesar Rp17 miliar dari 175 pengusaha di Kalimantan Barat yang mengurus ijin HGU (Hak Guna Usaha) dan terbukti juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil Korupsi itu saat Siswidodo menjabat Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kanwil BPN  Provinsi Kalbar tahun 2012 – 2017 dan kemudian menjabat sebagai sebagai Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jatim, dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta Subsidair pidana kurungan selama 2 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp17.273.429.776 subsidair pidana penjara selama 1 tahun<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Siswidodo, Mantan Kabid Kanwil BPN Kalbar/Kabid Kanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp19 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/siswidodo-mantan-kabid-kanwil-bpn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/siswidodo-mantan-kabid-kanwil-bpn.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp18 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/gusmin-tuarita-mantan-kakanwil-bpn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/gusmin-tuarita-mantan-kakanwil-bpn.html</a></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhA-8Vv30VudTkcCtWdaIjHoGCh2rWilgcrvUYAnVrmwJ2UkUpPzwg1Vj59DuYRGCJm0Zbv3EQK_sPMMmO-j1mu3eNb9KW2H2j8h8yNtCP3FrRn8hmwcLJIuI0dAQWYsaJpkYKjcUElt4kei81TJM_HLL7ZVwz8VWYzV5EWCKwg54jSzFowA1K1pLn_=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhA-8Vv30VudTkcCtWdaIjHoGCh2rWilgcrvUYAnVrmwJ2UkUpPzwg1Vj59DuYRGCJm0Zbv3EQK_sPMMmO-j1mu3eNb9KW2H2j8h8yNtCP3FrRn8hmwcLJIuI0dAQWYsaJpkYKjcUElt4kei81TJM_HLL7ZVwz8VWYzV5EWCKwg54jSzFowA1K1pLn_=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Gusmin Tuarita (kana) didampingi Penasehat Hukum-nya<br /></span></span></td></tr></tbody></table><i>Ibarat Peribahasa, “Di hulu keruh di hilir pun tentu keruh juga. Yang artinya, Kalau asalnya tidak baik, maka hasilnya pun tentu tidak baik”. Dan ibarat ungkapan, “Nikmat membawa sengsara”.<br /></i><br />Andai saja duit yang diperoleh Gusmin Tuarita dan Siswidodo adalah berasal dari anggara APBN (anggaran pendapatan belanja negara) melalui Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai gaji dan tunjangan, tak  mungkin Keduanya diadili, dan tak mungkin pula menderita dibalik jeruji besi alias penjara”. <br /><br />Namun karena duit puluhan miliran yang dinikmati Gusmin Turita dan Siswidodo itu berasal dari kejahatan Tindak Pidana Korupsi, maka negarapun melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan hukuman yang setimpal. <br /><br />Ibarat ungkapan, “nikmat membawa sengsara, semula merasakan nikat dan bahagia dengan bergelimang duit namun ternyata membawa derita karena hidup bertahun-tahun di balik jeruji besi alias di penjara”<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">JPU KPK Hadirkan 2 Saksi Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Terdakwa Gusmin Tuarita Selaku Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim - <a href="goog_995523757">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/jpu-kpk-hadirkan-2-saksi-dalam-perkara.html</a></span><a href="goog_995523757"><br /></a><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span></b></span><span style="color: #2b00fe;">JPU KPK Menghadirkan Istri dan Anak Kedua Terdakwa Korupsi dan TPPU Sebagai Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/jpu-kpk-menghadirkan-istri-dan-anak.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/jpu-kpk-menghadirkan-istri-dan-anak.html</a></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizUCel0rJFVgqchYgKt-VgEdlz7LfxKbu8BrrvJMKFVM9w3yQHpF5pWBsH0si8vSQy0aaGTkhPOOp2wfWuA0Bn9QoqZECwBBGwvob2qDyVhyAj1i0Asw4I0TjXW13JBORvaqhazuBwYN__hxO-2puFgt7kV3xM_uboVaNYW-oFPMWk3xoziM2o6TUp=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizUCel0rJFVgqchYgKt-VgEdlz7LfxKbu8BrrvJMKFVM9w3yQHpF5pWBsH0si8vSQy0aaGTkhPOOp2wfWuA0Bn9QoqZECwBBGwvob2qDyVhyAj1i0Asw4I0TjXW13JBORvaqhazuBwYN__hxO-2puFgt7kV3xM_uboVaNYW-oFPMWk3xoziM2o6TUp=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Siswidodo (kiri) didampingi Penasehat Hukum-nya</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Menurut Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi JPU KPK) sesuai fakta persidangan menyebutkan, bahwa duit yang diterima Gusmin Tuarita dan Siswidodo dari 175 pengusaha di Kalimantan Barat itu, memang tidak hanya dinikmati Keduanya melainkan dibagi-bagikan juga kepada anak buanya selaku pegawai di Kanwil BPN Kalimantan Barat diantaranya adalah Yeni Kurniati, Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik lalu dipergunakan untuk, biaya Umroh, biaya jalan-jalan ke Lombok dan Surabaya <br /><br />Sementara duit yang diterima Gusmin Tuarita sebesar Rp22 milar, selain mengalir ke istrinya, Reny Liem serta Kedua anaknya yaitu Anissa Nurjanah Tuarita dan Mirna Zena Tuarita juga “disulap” menjadi harta benda berupa : 1. Pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 80 m2 yang terletak di Tlogomas Jalan Tlaga Warna Blok C-10, Lowokwaru, Malang,; 2. Pembelian sebindang tanah seluas 1.353 m²  yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,;<br /><br />Kemuidan membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 489 m² yang terletak di Jl. Pyrus 16-6, Tlogomas, Kec.Lowokwaru, Kota Malang,; 4. Pembelian sebidang tanah seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 5. Pembelian sebidang tanah seluas seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 6. Pembelian sebidang tanah seluas yang terletak di Jl.Tlogo warna Blok E Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang,; 7. Pembelian sebidang tanah seluas 142 m2 yang terletak di Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan,; 8. Pembelian sebidang tanah seluas75 m2 yang terletak di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan 9. Pembelian sebidang tanah seluas 2.020 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgk3uGBqvkmlpnGRo3XjfmHDeG5xJjHSlVsblywQj_Kk3WRV4aSQMjvDlTZBT0isGA6Tud2VkMDx7zZ5gLBLXykyejZdS1ImlT3NIX6voVAZYJohu-US7Fz5sghR3h1uDgn41-_cgX3bQ5kLOBIu6xMmM6-DWztYE0Jldr2n9LIqs41cANOeYx9pWf6=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgk3uGBqvkmlpnGRo3XjfmHDeG5xJjHSlVsblywQj_Kk3WRV4aSQMjvDlTZBT0isGA6Tud2VkMDx7zZ5gLBLXykyejZdS1ImlT3NIX6voVAZYJohu-US7Fz5sghR3h1uDgn41-_cgX3bQ5kLOBIu6xMmM6-DWztYE0Jldr2n9LIqs41cANOeYx9pWf6=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Yeni Kurniati pegawi Kanwil BPN Kalimantan Barat dibagian Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) dan suaminya, Dedy seorang pengusaha di Kalimantan Barat</span></span></td></tr></tbody></table>Hal yang sama juga dilakukan oleh Siswidodo. Selain mengalir ke istrinya, Ari Purwaningsih dan kedua anknya yaitu Nibras Qonitahsari Widodo dan Febriawan Hanif Manulloh, sebahagian ditumpuk berupa harta benda, yaitu: 1. Membeli kos-kosan sebanyak 16 kamar yang terletak di Perumahan Manyar Jaya Praja Blok D No. 29 Surabaya, Desa Menur pumpungan Kec. Sukolilo, Surabaya,; 2. Membeli rumah di Medokan yang terletak di Komplek Perumahan Galaxi Permai Blok L-3 No. 23 A,;<br /><br />Kemudian membeli tanah dan bangunan berupa mini market (Toko Hidayah) beserta isinya yang terletak di Desa Pulolor Kecamatan Jombang,; 4. Membeli tanah seluas 333 m2 yang terletak di lokasi Jl. Sigura-gura VI  RT 5 Rw 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,; 5. Membeli tanah dan bangunan seluas 282 m2 yang terletak di Jalan Gayungan VIII/14 Gayungan Surabaya,; 6. Membeli 2 unit Apartemen di Grand Shamaya,<br /><br />Dan membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 198 m2 yang di Jl. Permata I C-3 Nomor 375, Kel/Desa. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo,; 8.  Membeli tanah seluas 4670 m²  yang terletak di Gajah Jombang,;  9. Membeli tanah seluas 360 m² yang terletak di Desa Sukorejo Kec. Perak Kab. Jombang,; 10. Membeli 1 unit apartement Gunawangsa Lt. 10 Nomor 30 (1030) yang terletak di Ll. Ir. Soekarno Surabaya,; 11. Membeli 2 (dua) unit Apartment di Trans Icon Apartment TIA/B/27/16 dan TIA/B/27/23 yang terletak di Frontage Ahmad Yani No 260, Siwalankerto Surabaya,;  12. Membeli 1 unit Apartemen Klaska Residence Tower Azure Lt 30 No 38 yang terletah di Jl. Raya Jagir Wonokromo Surabaya, dan 13. Membeli 3 unit Apartemen di Citraland Wiyung - Surabaya (Vittorio).<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhhy7CDMw7g3P0rGIdBtl4ycTWu3OyYLpKxg3zAaY-3N3ymTfU3KFnHLnPRc4L_W4fE-miSaknMU-fNp9zsfJW066GRVBZGkQc2wNEa0BGPQmj-uv2U_rxukldm24fex9tktI5xhHGA9j39c-rwrY8behxaO7LpPbHu0H0ZYj4NKE9ThCJ3OqedRGDG=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhhy7CDMw7g3P0rGIdBtl4ycTWu3OyYLpKxg3zAaY-3N3ymTfU3KFnHLnPRc4L_W4fE-miSaknMU-fNp9zsfJW066GRVBZGkQc2wNEa0BGPQmj-uv2U_rxukldm24fex9tktI5xhHGA9j39c-rwrY8behxaO7LpPbHu0H0ZYj4NKE9ThCJ3OqedRGDG=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr align="justify"><td class="tr-caption"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ket. Foto depan dari kanan, saksi Ari Purwaningsih (istri Terdakwa Siswidodo) dan Kedua anaknya yaitu Nibras Qonitahsari Widodo dan Febriawan Hanif Manulloh. Foto belakang dari kiri, saksi Reny Liem (istri Terdakwa Gusmin Tuarita) dan saksi Anissa Nurjanah Tuarita dan Mirna Zena Tuarita (anak Terdakwa Gusmin Tuarita)</span></span></td></tr></tbody></table>Itulah sebabnya, JPU KPK menuntut hukuman terhadap Gusmin Tuarita dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp200 subsidair pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti Rp21.710.684.754,70 subsidair pidana penjara selama 2 tahun<br /><br />Sedangkan tuntutan hukum oleh JPU KPK terhadap Siswidodo adalah dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp200 subsidair pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti Rp26.646.171.421 subsidair pidana penjara selama 2 tahun<br /><br />Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU KPK, sehingga hukuman badan (penjara) dan hukuman membayar uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Gusmin Tuarita dan Siswidodo lebih ringan, yaitu Gusmin Tuarita dipidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp11.279.572.630 subsidair pidana penjara selama 1 tahun<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang membuat hati Gunsmin Tuarita lebih sedikit lega adalah, barang bukti (BB) berupa tanah sebanyak 4 bidang dikembalikan kepada Gusmin Turita, dimana BB tersebut sudah disita KPK<br /><br />Hukuman ringan juga diterima oleh Siswidodo, yaitu dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp17.273.429.776 subsidair pidana penjara selama 1 tahun<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjvK6yTt0Y4LJOs07CxcErwjv9ZJG000K0Vr6ll1zjNFUdgvoCSQ00LmGkNYxIAzlViNQFdnBps3A82nGh28nxY9Txb-H5wAPnPv6JTAVwNYejK0VV_8RdQl8FVaDyS_oLDtJWdnFyA-0YWIFmGINBJc40TiasNmAbzoPVII6PxZnvxNAa9eDc2EyVy=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjvK6yTt0Y4LJOs07CxcErwjv9ZJG000K0Vr6ll1zjNFUdgvoCSQ00LmGkNYxIAzlViNQFdnBps3A82nGh28nxY9Txb-H5wAPnPv6JTAVwNYejK0VV_8RdQl8FVaDyS_oLDtJWdnFyA-0YWIFmGINBJc40TiasNmAbzoPVII6PxZnvxNAa9eDc2EyVy=w640-h360" width="640" /></a></div>“Pertimbangan Majelis Hakim, kembali ke surat dakwaan. Sementara tuntutan kami berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Kita juga belum tahun secara pasti, karena belum mendengar rekaman sidang secara lengkap. Ada  barang bukti berupa tanah yang dikebalikan ke Pak Gusmin (terdakwa), yaitu BB (barang bukti) Nomor 731, BB nomor 375, BB nomor 377 dan BB nomor 378. Jadi kita masih pikir-pikir,” kata JPU KPK Luky Dwi Nugroho kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Jumat, 24 Desember 2021<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita dan Siswidodo dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 24 Desember 2021) dengan agenda Putusan yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Mulyani Buraera, SH dan Wahyu Wibawati, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Abdul Salam, SH., MH dkk yang juga dihadiri Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan Kejati Cabang Surabaya dan Polda Jatim karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam Dua Session, yang pertama adalah putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Siswidodo dan kemudian dilanjutkan dengan putusan terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita dengan Majelis Hakim yang sama. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTxdPQmnMVeTJ6GNHSnbfFwqgRNa5qVcrJXQukl0dI0j2rH3iK3UnMvFbpPB_GYlimBY_Zu84-bYjEkKJ6Ltz9EdxXrDJn5DVSIciTmG7_NZBUXRVANQYQ_2eb_9jgu_xl69NR_H3HXAoKi0Y28jewS7mE57sWVD6ecpkAmDx2b9jKDfWJ4n1PlLmp=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTxdPQmnMVeTJ6GNHSnbfFwqgRNa5qVcrJXQukl0dI0j2rH3iK3UnMvFbpPB_GYlimBY_Zu84-bYjEkKJ6Ltz9EdxXrDJn5DVSIciTmG7_NZBUXRVANQYQ_2eb_9jgu_xl69NR_H3HXAoKi0Y28jewS7mE57sWVD6ecpkAmDx2b9jKDfWJ4n1PlLmp=w640-h360" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Guusmin Tuarita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP  jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />“Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun; Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan;<br /><br />Menghukum pula Terdakwa Gusmin Tuarita untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11.279.572.630 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH diakhir putusannya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6geOFPVSoNJrvd2ZXi6-M7tuQRZ8a7uSXhvp_y9P6jr21gzvCsWvK84TumcHYuURBbYzhA7zQuMS0Ll70Yv2glxoJ3gAAyafKcEwhfPg_SsFM_qGfithcLVlUkcfQ163CQQJ6aSBcgEbyv7DpWJCVpPfUwkjVjU5qFl16dhJ1E2eDQjSOfeRtxENZ=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6geOFPVSoNJrvd2ZXi6-M7tuQRZ8a7uSXhvp_y9P6jr21gzvCsWvK84TumcHYuURBbYzhA7zQuMS0Ll70Yv2glxoJ3gAAyafKcEwhfPg_SsFM_qGfithcLVlUkcfQ163CQQJ6aSBcgEbyv7DpWJCVpPfUwkjVjU5qFl16dhJ1E2eDQjSOfeRtxENZ=w640-h360" width="640" /></a></div>Pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Siswidodo dengan pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan<br /><br />Terdakwa Siswidodo juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp17.273.429.776 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa Gusmin Tuarita dan Terdakwa Siswidodo maupun melalui Penasehat Hukum-nya termasuk JPU KPK mengatakan pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/ Kakanwil BPN Jatim di Vonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp11 M

#Selain Gusmin Tuarita, Terdakwa Siswidodo juga di Vonis pidana penjara selama 4 tahun Karena Ternukti Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp17 M sa...

»

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Dituntut 9 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#'sosok Jumali dan Sanan' akan tetap menjadi "misteri" yang belum terungkap hingga saat ini dalam kasus perkara Korupsi Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Novi Rahmad Hidayat dkk oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan KPK pada tanggal 9 Mei 2021#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgr6w1XxZrtIhqtR2AAJJhb3u28ter1vjYaM0gLlInoiNZ1lendiZWg1Jt5Stdqnmek9QjsceEVMCJ_4_6qtMbVC84YKSzakvtC0iQkFR-BDaVNymQq0G7E-F6VeWdGTQ2t62LIwTC9qWnF0AC_RO0bYi29qsQy79vUxxUiDYQl2elDGbsERVt_duhW=s1119" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1119" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgr6w1XxZrtIhqtR2AAJJhb3u28ter1vjYaM0gLlInoiNZ1lendiZWg1Jt5Stdqnmek9QjsceEVMCJ_4_6qtMbVC84YKSzakvtC0iQkFR-BDaVNymQq0G7E-F6VeWdGTQ2t62LIwTC9qWnF0AC_RO0bYi29qsQy79vUxxUiDYQl2elDGbsERVt_duhW=w640-h352" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Novi Rahman Hidhayat</span></span></td></tr></tbody></table>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Kuingin marah melampiaskan - Tapi kuhanyalah sendiri di sini - Ingin kutunjukkan pada siapa saja yang ada - Bahwa hatiku kecewa”</i>. Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Kecewa<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inilah yang dirasakan oleh Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk Periode tahun 2018 – 2023 setelah mendengar tuntutan dari Tim Jaksa Penunut Umum (JPU) Nophy Tennophero Suoth, SH., MH yang juga selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk dan JPU Eko Baroto dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) yang menuntutnya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesa Rp300 juta subsidair pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, karena dianggap telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ‘jual beli jabatan’ yang Tertangkap Tangan oleh Tim gabungan penyidik Komisi Pemberantasan Korrupsi (KPK) bersama penyidik Bareskrim Mabes Polri (Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia) pada Minggu, tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB<br /><br />Selain Terdakwa Novi Rahman Hidhayat, JPU juga menuntut Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati dalam perkara yang sama, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp150 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’ - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan di Vonis Masing-Masing 2 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/lima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/lima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh1C9yXCykUWP6bh5k8CkopIQAInQ0HoY0twApaeVxlfROJH5AvG3h3oEpIcdxC6oeEIYeBQIYfTMFgLrhIAPLSSYvNNro37haAPB-XnyPMpYpT2ONbKSzwdTNY8rU3zfMCx3bRBwlExCqHV7k32N4iGe0kVzT7JIwEZ2trEc2DiazouUjE7EdFPIFr=s1334" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh1C9yXCykUWP6bh5k8CkopIQAInQ0HoY0twApaeVxlfROJH5AvG3h3oEpIcdxC6oeEIYeBQIYfTMFgLrhIAPLSSYvNNro37haAPB-XnyPMpYpT2ONbKSzwdTNY8rU3zfMCx3bRBwlExCqHV7k32N4iGe0kVzT7JIwEZ2trEc2DiazouUjE7EdFPIFr=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa M. Izza Muhtadin (kemeja putih)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Terdakwa Novi Rahman Hidhayat dan Terdakwa M. Izza Muhtadin bersama 5 orang Camat di Kabupaten Nganjuk, yaitu; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) sama-sama Tertangkap Tangan oleh Tim gabungan penyidik KPK dan penyidik Bareskrim Mabes Polri pada Minggu, tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB<br /><br />Setelah ke- 7 orang ini ditangkap, dan kemudian ditetapkan sebagai Tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap jual beli jabatan yang selanjutkan dibagi dalam 2 kategori, yaitu sebanyak 5 orang sebagai pemberi suap, yakni; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro). Sedangkan Novi Rahman Hidhayat dan Terdakwa M. Izza Muhtadin adalah sebagai penerima suap<br /><br />Ke- 7 Tersangka inipun kemudian diseret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya oleh JPU Kejari Kabupaten Nganjuk dan JPU dari Kejagung RI untuk diadili dihadapan Majelis Hakim  sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ‘jual beli jabatan’ <br /><br />Dari 7 Terdakwa ini, 5 diantaranya sudah lebih dahulu diadili dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dan dijatuhui hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp100 juta Subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, yiatu; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmg1Y7UKqmwBxcpax8fuGDZNEni7jRmwGJzSCRHGIG_fhEoAib5ePn_Ln9uL8DP5UPEZ8-f7w8iNKzvhIGil3zjAYwMf_GSPnvxhJWWwiwX9YloNlGPwAxIs2Cd-e4VVa5RbQ3iol1LduTm0N6g1IQdLG4Il-8n9gqigV7cj1sDr10WoP99Dy7vvKc=s1280" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmg1Y7UKqmwBxcpax8fuGDZNEni7jRmwGJzSCRHGIG_fhEoAib5ePn_Ln9uL8DP5UPEZ8-f7w8iNKzvhIGil3zjAYwMf_GSPnvxhJWWwiwX9YloNlGPwAxIs2Cd-e4VVa5RbQ3iol1LduTm0N6g1IQdLG4Il-8n9gqigV7cj1sDr10WoP99Dy7vvKc=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto. Terdakwa Dupriono (Camat Pace); Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); Haryanto (Camat Berbek); Bambang Subagio (Camat Loceret); dan Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) saat menjalani Sidang Putusan</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Kelima Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Yang menarik dari kasus perkara ini adalah nasib Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk Periode tahun 2018 – 2023 bernasib sama dengan Bupati sebelumnya (periode 2013 – 2018) yaitu terpidana Korupsi Suap dan Gratifikasi serta TPPU Taufiqurrahman yang juga Tertangkap Tangan oleh KPK pada tahun 2017 lalu<br /><br />Ibarat pejabat yang baru, melanjutkan apa yang dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya. Sebab apa yang dilakukan oleh Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, tak jauh beda dengan apa yang dilakukaan oleh Terpidana Taufiqurrahman terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nganjuk hingga Taufiqurrahman terseret dalam Dua perkara Korupsi yaitu menerima Suapa (bermula dari Tertangkap Tangan oleh KPK pada Oktober 2017 di Hotel Brobudur Jakarta), kemudian Perkara yang Kedua adalah Tindak Pidana  Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Dalam perkara kedua Terpidana Taufiqurrahaman terungkap, bahwa harga atau nilai rupiah SK (Surat Keputusan) Bupati Nganjuk tahun 2017 untuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil) yang lulus seleksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Spil) atau istilah sekarang ASN (Apratur Spil Negara) adalah bervariasi, tergantung Ijazah terakhir yang dimiliki oleh PNS tersebut, yaitu untuk tingkat SMA atau SMU sebesar Rp50 juta, Diploma (D/Non Gelar) sejumlah Rp60 juta, dan untuk Strata Satu (S1) senilai Rp70 juta. Sedangkan untuk jabatan Camat antara 100 – 200 juta rupiah, dan untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) seharga 1 miliar rupiah.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhiP-Ei1B7bwE9Z43rYAFjnbk7PSI1Kn7d30bgKEgrBkHuSqtL_Y5G7eW9z3Dye21-zvhG5j3LrXj2lhA6LWre1vVtkyVtMHX3Oq4saYkDDnhea2EvPqYVQuKJNAdmNhDDNJ0I1vkuntbdVPxXXDecEfGd_r7lFsBT1ts8_V9AWDg8XfnfZXQ5SoQCq=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhiP-Ei1B7bwE9Z43rYAFjnbk7PSI1Kn7d30bgKEgrBkHuSqtL_Y5G7eW9z3Dye21-zvhG5j3LrXj2lhA6LWre1vVtkyVtMHX3Oq4saYkDDnhea2EvPqYVQuKJNAdmNhDDNJ0I1vkuntbdVPxXXDecEfGd_r7lFsBT1ts8_V9AWDg8XfnfZXQ5SoQCq=w640-h434" width="640" /></a>Sehingga, Nasib Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023, tak jauh beda dengan nasib  Terpidana Taufiqurrahman saat menjabat sebagai Bupati tahun 2013 – 2018, yaitu sama-sama Tertangkap Tangan dan jabatan sebagai Bupati berakhir sebelum waktunya tiba<br /></div><br />Dalam perkara ini, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 12 huruf e dan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Dan perkara inipun tak lama lagi akan berakhir setelah JPU mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa dan tinggal menunggu putusan dari Majelis Hakim<br /><br />Anehnya, sekalipun sidang perkara ini telah berakhir, namun 'sosok Jumali dan Sanan' akan tetap menjadi "misteri" yang belum terungkap hingga saat ini dalam kasus perkara Korupsi Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Novi Rahmad Hidayat dkk oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan KPK pada tanggal 9 Mei 2021<br /><br />Namun ada yang menggelitik dalam perkara ini terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Nganjuk maupun keterangan 2 penyidik dari Bareskrim Mabes Polri (Baharuddin dan Ray Barnando) saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan yang menyebutkan, bahwa yang pertama kali diamankan adalah Jumali dengan barang bukti berupa uang sebesar 10 juta rupiah<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgXMiVGjdPM9qP7JJQSxU62DtOf-u2J4toTc6yMtk4TTxyOaN4_SER0XqKjg_O3iL-cCnoFDdAmXD_FRdFsklgI9-YqA4RqMKcgkfxzZ8bDCq2Quux5DVBb-ynqF_UpAwVLlBC23u8bedwHNB3KOdhAHVnkwlOOmJI5dtZr2PL5w6248NLn7a35lpSv=s1334" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgXMiVGjdPM9qP7JJQSxU62DtOf-u2J4toTc6yMtk4TTxyOaN4_SER0XqKjg_O3iL-cCnoFDdAmXD_FRdFsklgI9-YqA4RqMKcgkfxzZ8bDCq2Quux5DVBb-ynqF_UpAwVLlBC23u8bedwHNB3KOdhAHVnkwlOOmJI5dtZr2PL5w6248NLn7a35lpSv=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa M. Izza Muhtadin (kemeja putih)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Sementara Jumali menjelaskan kepada beritakorupsi.co (Senin, 8 November 2021), bahwa pada saat dirinya diamankan dari Kantor Desa dan dimasukkan ke dalam mobil oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, ternyata di dalam mobil sudah ada 3 orang, yaitu Sanan, Sadiqu dan Dupriono selaku Camat Pace Kab. Nganjuk<br /><br />"Bukan. Saat saya diamankan di Kantor Desa dan dimasukkan ke dalam mobil sudah ada 3 orang di dalam yaitu Sanan, Sadiqu dan Camat Pace" kata Jumali kepada beritakorupsi.co melalui telepon selulernya, Senin, 8 November 2021<br /><br />Namun terkait barang bukti berupa uang sebesar 10 juta rupiah yang dijadikan sebagai barang bukti, Jumali mengakuinya. Menurut Jumali, bahwa uang 10 juta yang diamankan dari tangannya dan uang tersebut rencananya akan diserahkan ke Bupati Nganjuk (Terdakwa) Novi Rahman Hidayat namun belum jadi diserahkan sudah keburu ketangkap Tim penyidik Bareskrim Mabes Polri dan KPK pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB<br /><br />"Iya, uang 10 juta itu memang dari tangan saya rencananya mau saya kasih ke Bupati tapi belum jadi" jawab Jumali.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah sudah diperiksa sebagai “tersangka” oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, Jumali mengatakan tidak, kecuali hanya sebagai saksi. Terkait issu yang beredar, bahwa Jumali adalah sebagai pelapor dalam kasus Tangkap Tangan dan dalam perlindungan, Jumali dengan tegas membantahnya<br /><br />"Tidak benar itu, biarkan orang lain berkata apa. Keterangan saya seperti yang ada di BAP. Samapi ketemu Mas biar enak ngobrolnya," kata Jumali kemudian<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjnvcph1dwZqWRIOwcG9i8ANO-1GnJfI4SIzyuKGl4kEDXUGPQVE7y0o6d31ecTOIvnAg-x9ImDTBlx8F9h98jvPONahimTUQgfFv6i5mLa9zn7dh8F3Uvb5NGxo3awz2P72JqU9e40UdsmVgxpdkvuIMV3lBIvHVr3odCFTBDlPRJbP0OQ5SC5vthZ=s1334" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjnvcph1dwZqWRIOwcG9i8ANO-1GnJfI4SIzyuKGl4kEDXUGPQVE7y0o6d31ecTOIvnAg-x9ImDTBlx8F9h98jvPONahimTUQgfFv6i5mLa9zn7dh8F3Uvb5NGxo3awz2P72JqU9e40UdsmVgxpdkvuIMV3lBIvHVr3odCFTBDlPRJbP0OQ5SC5vthZ=w640-h288" width="640" /></a></div>Ada yang menjadi pertanyaan terkait keterangan Jumali kepada beritakorupsi.co dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun keterangan 2 orang saksi dari penyidik Bareskrim Mabes Polri yang menjelaskan, bahwa yang pertama kali diamankan adalah Jumali.<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa yang benar ? Apakah Jumali, atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum  dan keterangan saksi dari penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait orang yang pertama kali diamankan dalam perkara korupsi tangkap tangan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dkk pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya, kalau memang Jumali turut juga  diamankan dalam perkara kasus Korupsi Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Novi Rahmad Hidayat dkk pada tanggal 9 Mei 2021 dengan barang bukti berupa uang sebesar 10 juta rupiah, mengapa Jumali hingga saat ini tidak dijadikan sebagai tersangka???<br /><br />Berbagai keciragaan dan pertanyaanpun timbul dikalangan masyarakat, “ada apa dan siapa sosok Jumali dan Sanan? Diamankah Kedua sosok tersebut?"<br /><br />Pertanyaan masyarakatpun bukan tidak beralasan bila dikaitkan dengan pengakuan Jumali, dakwaan JPU maupun keterangan 2 orang saksi dari penyidik Bareskrim Mabes Polri di persidangan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj2rqv3H7d9WprmNPTeKH4t5KEI6910qzN9yJhj7kS7cmw-3UdrOiykg9r-l3sJtaZoyd3HGaonimgncCt0MKS8zwZD6dEvV-aZ89JZK_t8OBOz-0spGu5LPloNfPDJHYlJMJBhZLeODaExUc3T_fLS-oAYLGLmeJgXBAeKCWpIQr8je7olLK4pUhvC=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj2rqv3H7d9WprmNPTeKH4t5KEI6910qzN9yJhj7kS7cmw-3UdrOiykg9r-l3sJtaZoyd3HGaonimgncCt0MKS8zwZD6dEvV-aZ89JZK_t8OBOz-0spGu5LPloNfPDJHYlJMJBhZLeODaExUc3T_fLS-oAYLGLmeJgXBAeKCWpIQr8je7olLK4pUhvC=w640-h576" width="640" /></a></div>Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat dan Terdakwa M. Izza Muhtadin dibacakan oleh JPU Andie Wicaksono, SH., MH yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidusus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk dan JPU Eko Baroto dari Kejagung RI dalam persidangan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Subaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur secara secara Virtual (Zoom) dengan agenda Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Tis'at Afriyandi dkk serta dihadiri Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (dan Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati, perkara terpisaha) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara:<br /><br />3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan,”ucap JPU <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjBHwYsq-cMDZrWFT9op-GggtFdpSyS4grTuS-BAaM14loftRM8ZoqlLDT-0h9OWWOUXLGzsCuaJdsb-iO8-DRxwqSVvKGjyFLFDg5JPYFzTu7kFvsu-Ll3eB2ZsJVonmfib1jWfysshTHXeEo6qdIp-xfp2vlTEdvma1RQMIevAWt1hfE74o5BIFMX=s1334" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjBHwYsq-cMDZrWFT9op-GggtFdpSyS4grTuS-BAaM14loftRM8ZoqlLDT-0h9OWWOUXLGzsCuaJdsb-iO8-DRxwqSVvKGjyFLFDg5JPYFzTu7kFvsu-Ll3eB2ZsJVonmfib1jWfysshTHXeEo6qdIp-xfp2vlTEdvma1RQMIevAWt1hfE74o5BIFMX=w640-h288" width="640" /></a></div>Sementara Tuntutan JPU terhadap Terdakwa M. Izza Muhtadin adalah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara dan pidana denda sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan selanjutnya yang akan kembali digelar pada Kamis, 30 Desember 2021. (Jnt)</div>

News Tipikor Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Dituntut 9 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi

#'sosok Jumali dan Sanan' akan tetap menjadi "misteri" yang belum terungkap hingga saat ini dalam kasus perkara Korupsi T...

»

PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Sekretaris PKIS (Ex.Bupati Pasuruan), J.B. Rahardjo, SH : JPU sengaja menjerat Terdakwa

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqG_zRJ_9iW2XXAR8Z-SsEKRW0hXhQ_guc3ZzUcOZOPcbtDehgxaU2CvGNniXJr8Z2Y0MTz7czqNuiPCNTRyDgxh5big5Z8_A7WNgr_RLFPcBz7_e7EOyGhFx2XYRwodNTvQwYXeg0ayoAuNd7WDXk-knPYF6gZVClhi36sKYwyO4_WQAO37kF_nis=s1000" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="1000" height="244" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqG_zRJ_9iW2XXAR8Z-SsEKRW0hXhQ_guc3ZzUcOZOPcbtDehgxaU2CvGNniXJr8Z2Y0MTz7czqNuiPCNTRyDgxh5big5Z8_A7WNgr_RLFPcBz7_e7EOyGhFx2XYRwodNTvQwYXeg0ayoAuNd7WDXk-knPYF6gZVClhi36sKYwyO4_WQAO37kF_nis=w640-h244" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi “Persusuan” atau Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp25 miliar berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021 menarik untuk diikuti oleh masyarakat khusunya warga Kabupaten Pasuruan karena salah satu Terdakwanya adalah Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan tahun 2003 yang juga mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013 – 2018<br /><br />Dalam kasus perkara ini, JPU Kejari Kabupaten Pasuruan menyeret 3 Terdakwa, yaitu Koesnan selaku Ketua PKIS serta Wibisiono, Direktur CV Nurwy Steel Enginering (CV NSE) dan termasuk Terdakwanya adalah Riang Kulup Prayuda<br /><br />Ceritanya (dalam dakwaaan), Pengurus PKIS Sekar Tanjung setelah mendapatkan dana begulir sebesar Rp25 M tahun 2003, lalu dibelikanlah mesin-mesin untuk keperluan produksi susus. Lalu pada tahun 2006 – 2009, Pengurus PKIS, mengajukan Kredit Kerja dan Kredit Investasi ke Bank BNI Syariah Malang sebesar Rp13.500.000.000 dengan jaminan mesin-mesin pengolah susu.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M Dituntut Berbeda - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/tiga-terdakwa-korupsi-persusuan-kab.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/tiga-terdakwa-korupsi-persusuan-kab.html</a><br /></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Siapa “Dalang” Dibalik Kasus Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlswBfKm8ejMjAjbPIAe40xDVB67zxsGSGPYghy9zFWR099js1UwNf1jAjEtrVeWWStZHRDfUYH0NjEke7Zz2fGoQ8xKHfzJZC9Xkxp73hfUZFY6WOuGKR1rqu1EiJ5AnjEmxPmI-era3hfj-bq_x1212brxFpxszKXJKgRG-Wm7f1LDTpV72jECht=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlswBfKm8ejMjAjbPIAe40xDVB67zxsGSGPYghy9zFWR099js1UwNf1jAjEtrVeWWStZHRDfUYH0NjEke7Zz2fGoQ8xKHfzJZC9Xkxp73hfUZFY6WOuGKR1rqu1EiJ5AnjEmxPmI-era3hfj-bq_x1212brxFpxszKXJKgRG-Wm7f1LDTpV72jECht=w640-h288" width="640" /></a></div>Dan pada tahun 2010 – 2012, Pengurus PKIS Sekar Tanjung melakukan Take Over Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dari Bank BNI Syariah Malang ke Bank BRI Cabang Malang dengan Agunan (Jaminan) adalah Mesin-mesin Pengolah Susu yang didapatkan dari Pengadaan Dana Bergulir<br /><br />Pada Tahun 2014, Pengurus PKIS Sekar Tanjung kembali mengajukan Take Over Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dari Bank BRI Cabang Malang ke Bank Mandiri KCP Malang sebesar Rp31.500.000.000 dengan Agunan (Jaminan) yang sama<br /><br />Pada Tahun 2012, Pengurus PKIS Sekar Tanjung kembali mendapatkan Pembiayaan Kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Lembaga dibawah Kementerian Koperasi dan UKM dan untuk mendapatkan dana bantuan tersebut Pengurus PKIS Sekar Tanjung juga menjadikan Mesin-mesin Pengolah Susu yang didapatkan dari Pengadaan Dana Bergulir Tahun 2003 sebagai Agunan / Jaminan (namun dalam dakwaan JPU tidak menyebutkan berapa dana yang dikucurkan oleh LPDB)<br />    <br />Setelah mendapatkan bantuan dalam bentuk uang melalui Kredit Bank maupun Badan Layananan Umum dibawah Lembaga Pemerintah tersebut, sehingga Pengurus PKIS Sekar Tanjung menanggung hutang yang berlipat ganda kepada Negara bahkan hutang-hutang kepada Negara tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Pengurus PKIS Sekar Tanjung karena telah pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga,<br /><br />Sehingga JPU mengatakan, akibat perbuatan Ketiga Terdakwa, megara mengalami kerugian yang berlipat ganda, tidak hanya dari Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir yang didapatkan Tahun 2003, tetapi juga Negara telah mengalami kerugian pada Sektor Perbankan dan pada Sektor Pembiayaan dari badan Lembaga Umum dibawah Kementerian (LPDB).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKt8YZGgUoVNbuzRb-kEAzxKSpaSkgiB2IWh9rYBtiRDGbniOocaYXZ4zVmgmSZUXdylRE4Bsxt4oeVFpOvV5YJ-SWuVNhmy876_Ug1xg2pERL9RqCQq1yeHHEMetUai10g_LnspWbmzIILffH2SlV8GdFJGGt2kxUWwOOS6XJkKw93uk-9TWvv17d=s639" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="639" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKt8YZGgUoVNbuzRb-kEAzxKSpaSkgiB2IWh9rYBtiRDGbniOocaYXZ4zVmgmSZUXdylRE4Bsxt4oeVFpOvV5YJ-SWuVNhmy876_Ug1xg2pERL9RqCQq1yeHHEMetUai10g_LnspWbmzIILffH2SlV8GdFJGGt2kxUWwOOS6XJkKw93uk-9TWvv17d=w640-h340" width="640" /></a></div>Sehingga Hutang Jangka Panjang PKIS Sekar Tanjung atas kredit ke Bank Mandiri Cabang Malang adalah sebesar Rp149.094.412.794 dengan Jaminan berupa mesin-mesin pengolah susu yang didapatkan PKIS Sekar Tanjung dari Bantuan Dana Bergulir yang merupakan barang investasi jangka panjang non permanen dari negara<br /><br />Baca juga: JPU Hadirkan Auditor Dari Akuntan Publik Dalam Perkara Korupsi ‘Persusuan’ Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M - http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html<br /><br />Kemudian pada Tanggal 14 Juni Tahun 2017, melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby, PKIS Sekar Tanjung dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Sehingga mesin-mesin pengolahan susu sebagai aset (Barang Investasi Jangka Panjang Non Permanen) yang ada di PKIS Sekar Tanjung di lelang oleh Kurator. Menarik bukan????<br /><br />Itulah sebabnya Pengurus PKIS (Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS bersama  Koesnan selaku Ketua PKIS) dan Wibisiono selaku  Direktur CV Nurwy Steel Enginering (penyedia mesin-mesing pengolah susu) diseret oleh JPU Kejari Kabupaten Pasuruan ke Pengadilan Tipokor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim karena dianggap telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan para Terdakwa dianggap telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhMd9kyJfEz7lRfvaj3VGFlAh8lXm1NNUJOlKqn4l2SmQEjuXIHW_hG8GP1dDRNK0--4cAxWHRMdJ7wk4fxCBLesFiotw2kFI09Ti9eiaHyhKSwOP6Wj2dZ4IYHjJJs53kvmABoqzah0WG5RQ7KgpG9F33IDS412p3nLkX8Hs7glYRnuwGjPFRSKX2D=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhMd9kyJfEz7lRfvaj3VGFlAh8lXm1NNUJOlKqn4l2SmQEjuXIHW_hG8GP1dDRNK0--4cAxWHRMdJ7wk4fxCBLesFiotw2kFI09Ti9eiaHyhKSwOP6Wj2dZ4IYHjJJs53kvmABoqzah0WG5RQ7KgpG9F33IDS412p3nLkX8Hs7glYRnuwGjPFRSKX2D=w640-h288" width="640" /></a></div>Dan Ketiganyapun dituntut dengan pidana pejara selama 9 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara (bukan kurungan) serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.838.033.033 subsidair pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Dan Terdakwa Riang Kulup Prayuda dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan penjara (bukan kurungan) serta membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan<br /><br />Yang menarik lagi adalah terkait tuntutan JPU yang menyebutkan bahwa Terdakwa Riang Kulup Prayuda bukanlah pelaku utama dan tidak menikmati hasil kejahatan (Korupsi), namun JPU menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang yang tidak dinikmati alias membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000<br /><br />Yang lebih menarik lagi adalah, Tuntutan JPU terkait subsidair dari denda apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. Hal ini adalah baru pertamakali terjadi dalam sejarah sidang perkara Korupsi<br /><br />Sedangkan untuk Terdakwa Wibisono dituntut pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan penjara (bukan kurungan) serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 subsidair pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Sekretaris PKIS (Ex.Bupati Pasuruan) : Dakwaan JPU Dalam Perkara Korupsi “Persusuan” Thn 2003 ”Expired Date” - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/ph-terdakwa-riang-kulup-prayuda.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/ph-terdakwa-riang-kulup-prayuda.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"> </span></div><div style="text-align: justify;">Namun menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda, yaitu J.B. Rahardjo, SH, Noldy F Wisan, SH., CLA, KRT. Sudarmono, SH., MH dab Moh. Rohom, SH dari Kantor Mavin Lau Firm menyebutkan, bahwa adanya upaya Jaksa Penuntut Umum sengaja menjerat Terdakwa untuk dipaksa mengakui perbuatan sesuai dengan dakwaannya<br /><br />“Sebenarnya telah terbukti dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa senyatanya tidak termasuk dan tidak memenuhi kategori unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,” kata J.B. Rahardjo, SH <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhGJtxLn-jsBErvgxqQNzpWVq8bmKQ7B-L7O2RBPOkmKFG-d1LoXzP9jFHvBj5jHYVQr46YARI91t_ds8dWGUB4Ol4d3a52hZv_Y_zbIFVc_-S_psTEPCcnlJrpGCM2awJgs3068G-p7W9a8NjAS8DMrIn3IvWSaMoAXq6ihnPcikFikZ2gowP-RNPA=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhGJtxLn-jsBErvgxqQNzpWVq8bmKQ7B-L7O2RBPOkmKFG-d1LoXzP9jFHvBj5jHYVQr46YARI91t_ds8dWGUB4Ol4d3a52hZv_Y_zbIFVc_-S_psTEPCcnlJrpGCM2awJgs3068G-p7W9a8NjAS8DMrIn3IvWSaMoAXq6ihnPcikFikZ2gowP-RNPA=w640-h288" width="640" /></a></div>Pada persidangan sebelumnya (08 September 2021), J.B. Rahardjo, SH mengatakan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop, dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003, sudah “Expired Date” alias kadaluarsa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<br /><br />Selain kadaluarsa, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda juga menyebutkan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pauruan tidak menjelaskan secara rinci siapa Terdakwa yang menjadi Pleger (orang yang melakukan), Doen Pleger (orang yang menyuruh melakukan) atau Mede Pleger (orang yang turut melakukan) berdasarakan Pasal 55-56 KUHP (Kitab Undang-Undag Hukum Pidana)<br /><br />Itulah sebabnya, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda, bahwa adanya upaya Jaksa Penuntut Umum sengaja menjerat Terdakwa untuk dipaksa mengakui perbuatan sesuai dengan dakwaannya<br /><br />Hal itu disampaikan oleh Tim Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu, 22 Desember 2021<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUOTek5dASlvxHTBA095pQgl5DnUW4xfkUEYAmTwZBySfUgid18q-Celuy880uvxyKnGxLhA8xgVfW7wchkHGG5_PRSX7MbhWoNpYyUmi8zMdV01se65bf2UhuPJ86D5D4dKL2vfW6D8xi0w3GUnZRoiXOrkUe6n2ml-2xy-X_XIHLmDOczrl4-Yko=s639" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="342" data-original-width="639" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUOTek5dASlvxHTBA095pQgl5DnUW4xfkUEYAmTwZBySfUgid18q-Celuy880uvxyKnGxLhA8xgVfW7wchkHGG5_PRSX7MbhWoNpYyUmi8zMdV01se65bf2UhuPJ86D5D4dKL2vfW6D8xi0w3GUnZRoiXOrkUe6n2ml-2xy-X_XIHLmDOczrl4-Yko=w640-h342" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 22 Desember 2021) adalah agenda Pledoi atau Pembelaan dari Ketiga Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum-nya masing-masing atas Dakwaan Tim JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH, La Ode Tafrimada, SH, Rudi Purwanto, SH dan Hendro Nugroho, SH dari Kajari Kabupaten Pasurusan Terhadap Ketiga Terdakwa (Riang Kulup Prayuda, Koesnan dan Wibisiono, masing-masing berkas perkara terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Penitra Pangganti (PP) Yaid Indra Harjono, SH., MH (Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd, SH., MH) dan dihadapan Tim JPU Kejari Kabupaten Pasuruan yang juga dihadiri Ketiga Terdakwa secara Teleconference (Zoom) Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Pasuran karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Pledoinya, J.B. Rahardjo, SH selaku Penasehaat Hukum Terdakwa mengatakan, hal-hal tentang usaha coba-coba yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat Terdakwa, juga terlihat dari bentuk Dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa, yakni selain menggunakan dakwaan subsidaritas, juga dengan menggunakan Dakwaan alternatif<br /><br />“Artinya Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu menerapkan pasal mana dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan atau Jaksa Penuntut Umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan,” kata J.B. Rahardjo, SH<br /><br />J.B. Rahardjo, SH mengatakan, telah terungkap dan terbukti dipersidangan antara lain; Penuntut umum baik dalam dakwaan maupun tuntutannya mempersoalkan adanya penerimaan Bantuan Dana Bergulir untuk pengembangan sarana usaha persusuan oleh koperasi peternak, yang menurut Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutannya telah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak, sehingga menimbulkan kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCxw18l1VMZdJTAJBlsWaahcymyCCQSVJ3onplYPDXyxu8fchzpdbaoAGgKfD6emelXCL5gC5fEfeZ633HBes4nwPaT9mxZtVDlx0__aH63t18eijDe0eQQbr5zlGLa0E-D3wkv2J_6nQcXsnZoB5Y0z-lDUMcx0je1dyTsVrB_nsPMTdSuAN5J5Rv=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCxw18l1VMZdJTAJBlsWaahcymyCCQSVJ3onplYPDXyxu8fchzpdbaoAGgKfD6emelXCL5gC5fEfeZ633HBes4nwPaT9mxZtVDlx0__aH63t18eijDe0eQQbr5zlGLa0E-D3wkv2J_6nQcXsnZoB5Y0z-lDUMcx0je1dyTsVrB_nsPMTdSuAN5J5Rv=w640-h288" width="640" /></a></div>J.B. Rahardjo, SH menyebutkan, dalam tuntutannya Penuntut Umum dengan sengaja mengingkari fakta persidangan bahkan sengaja memanipulasi fakta persidangan dengan memasukkan saksi yang tidak pernah diperiksa dalam persidangan atau tepatnnya memang secara hukum saksi tersebut tidak dapat diperiksa untuk kesaksian atas Terdakwa Riang Kulup Prayuda, yakni Saksi Drs. Udik Djanuantoro dan saksi Drh. Rias Nawang Kaertika      <br /><br />“Tidak pernah diperiksa di persidangan untuk menjadi saksi atas TerdakwaRiang Kulup Prayud, karena saksi-saksi tersebut adalah adik ipar dan kakak kandung Terdakwa tetapi Penuntut Umum menguraikan kesaksiannya dalam tuntutan. Itupun hanyalah copy paste Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat diperiksa dalam penyidikan. Dengan demikian secara formal tuntutan yang diajukan Penuntut Umum adalah Cacat Hukum,” ujarnya<br /><br />J.B. Rahardjo, SH  menjelaskan, dalam tuntutan poin 2 (dua), Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan, “menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riang Kulup Prayuda dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan Kurungan Penjara” -   <br />“Dengan tuntutan tersebut, tidak dijelaskan apa maksud subsidair, apakah yang dimaksud adalah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau Kurungan Penjara atau bagaimana..?. Maka jelaslah tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi kualitas hukum dan merupakan penyimpangan hukum,” tegasnya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiDf0S0DcfnKelBHVmTRw2uIV7jcUuniwUZRdXW9u0ksdhnxxg1SLlx9mXu84fHj87PyAtvbSPAsaR-9IFGh0BdDkxpJvuBqS5jzLQn4LL8l6DdTe8sjj2cwUvPRWL3T-VqgfrMX49IDVzCV7pjEiyiwlW21rxAvHj9cVJi5k6DTGMWjmSLZ2zcjwNm=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiDf0S0DcfnKelBHVmTRw2uIV7jcUuniwUZRdXW9u0ksdhnxxg1SLlx9mXu84fHj87PyAtvbSPAsaR-9IFGh0BdDkxpJvuBqS5jzLQn4LL8l6DdTe8sjj2cwUvPRWL3T-VqgfrMX49IDVzCV7pjEiyiwlW21rxAvHj9cVJi5k6DTGMWjmSLZ2zcjwNm=w640-h288" width="640" /></a></div>Penasehat Hukum Terdakwa mejalaskan, dalam tuntutan poin 3 (tiga), Penuntut Umum menuntut Terdakwa “menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp3.833.333.333 (tiga miliar delapan ratus tigapuluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Subsidair 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara<br /><br />“Tuntutan adanya uang pengganti tersebut tidak jelas dasar dan rinciannya, dalam uraian tuntutannya halaman 263, Jaksa Penuntut Umum hanya menjelaskan ‘oleh karena timbulnya kerugian negara, maka besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uang pengganti yang seharusnya dibebankan pada pengurus PKIS Sekar Tanjung dengan rincian, kepada terdakwa dibebankan uang pengganti Rp3.833.333.333 ditambah keuntungan yang tidak wajar dari Kick Back yang diterimanya senilai Rp2.000.000.000, kemudian sekretaris PKIS Sekar Tanjung dan bendahara Sekar Tanjung dibebankan masing-masing senilai Rp3.833.333.333,” pungkasnya<br /><br />Tuntutan tersebut, lanjut J.B Rahardjo, disamping tidak berdasar dan hanya perkiraan saja serta bertentangan dengan uraian tuntutan lainnya, bagaimana menentukan uang pengganti sebesar  Rp3.833.333.333 tanpa ada rincian darimana asalnya. Disamping itu, ada penambahan keuntungan tidak wajar dari kick back senilai Rp2.000.000.000 <br /><br />“Dalam uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 230 secara tegas menguraikan, bahwa Kick Back dari CV Nurwy Steel kepada Koesnan sebesar Rp2.000.000.000. Dengan demikian tidaklah tepat beban yang seharusnya untuk orang lain dibebankan pada Terdakwa. Dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas J.B Rahardjo<br /><br />J.B.  Rahardjo mengatakan, poin 3 (tiga), Penuntut Umum menuntut Terdakwa, ‘menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp3.833.333.333 Subsidair 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara’. Dari tuntutan tersebut terlihat kontradiktif atau bertentangan dengan pertimbangan tuntutan tentang hal yang meringankan, yakni secara tegas Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa Terdakwa bukan merupakan aktor utama tindak pidana dalam perkara ini dan Terdakwa TIDAK MENIKMATI HASIL KEJAHATAN<br /><br />“Dengan demikian, Penuntut Umum telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati adanya hasil kejahatan, namun disisi lain harus mengembalikan dan membayar uang yang tidak pernah didapatkan atau dinikmati sejumlah Rp3.833.333.333. Hal ini menunjukkan Tuntutan Penuntut Umum adalah cacat formal secara hukum,” ucap J.B. Rahardjo<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgVVBzfzhN2ak_HyKkPOu5X5sUPvR4BrNiAUWcHSkUyvS46fSN-HUv4t93rircUQI-na_xNXRjkHvEVz4_DHNGTFuaT_ItnwpkAHX7VS8DROxzZi-dp_IXGw2HrIG1zY5aBtq39d4fcJKjQw4Bv9ah45SijvyMyHFeezUndwsUHs3yD2r5QKcqvK9hj=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgVVBzfzhN2ak_HyKkPOu5X5sUPvR4BrNiAUWcHSkUyvS46fSN-HUv4t93rircUQI-na_xNXRjkHvEVz4_DHNGTFuaT_ItnwpkAHX7VS8DROxzZi-dp_IXGw2HrIG1zY5aBtq39d4fcJKjQw4Bv9ah45SijvyMyHFeezUndwsUHs3yD2r5QKcqvK9hj=w640-h288" width="640" /></a></div>J.B. Rajardjo melanjutkan, tentang tuntutan pemidanaan berkaitan dengan hukuman tambahan berupa denda apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara dan pidana uang pengganti diganti dengan hukuman penjara. Maka secara hukum “hukuman penjara” merupakan hukuman pokok, sehingga seseorang yang dijatuhi hukuman penjara tidak dapat menerima hukuman tambahan lagi berupa pemidanaan “penjara” atau lebih tepatnya hukuman tambahan seharusnya merupakan hukuman “kurungan” sebagaimana yang ditentukan oleh hukum, <br /><br />“Dengan demikian, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan tuntutan yang cacat hukum,” ujarnya<br /><br />J.B. Rahardjo, SH menjelaskan dalam Pledoinya tentang pendirian PKIS Sekar Tanjung. Pada sekitar awal Oktober 2003, Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur mengadakan rapat koordinasi dengan koperasi susu yang ada di Kabupaten Pasuruan dan diawali dengan saksi Koesnan selaku Ketua Koperasi Setia Kawan mengkoordinir beberapa koperasi untuk ikut rapat koordinasi tersebut sekaligus membahas sosialisasi adanya dana bantuan bergulir <br /><br />“Rapat tersebut diadakan di kantor KUD Dadi Jaya Purwodadi dan dihadiri pengurus 6 (enam) koperasi primer, yaitu Hj. Siti Rohmah dan Terdakwa mewakili Koperasi Suka Makmur Grati, Koesnan dan Hariyanto mewakili Koperasi Setia Kawan, almarhum Sarmadun dan Jubar Nusananta mewakili Koperasi KUD Dadi Jaya, Suhartanto dan Susanto mewakili Koperasi KUD Sembada Puspa,Abdi Suwasono dan Suyanto mewakili Koperasi SAE Pujon, serta Drh. Hermaniadi dan Wardi Anang yang mewakili Koperasi DAU,” kata J.B. Rahardjo<br /><br />Dalam sosialisasi, lanjut J.B. Rahardjo, adanya bantuan dana bergulir tersebut disyaratkan adanya Koperasi Sekunder dan ke 6 (enam) koperasi tersebut sepakat membuat koperasi sekunder dengan nama Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung atau disingkat PKIS Sekar Tanjung, sekaligus disepakati penunjukan pengurus PKIS Sekar Tanjung, yaitu saksi Koesnan selaku Ketua<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg8VVd99NziSk9OoBWA-cXRyfxNsfo2fPcU0M6UZ-TT2Z_TZXNLeMm573IlEqqX3nDt1Mb2d9s7CiDEKHHUjYrxazjDE46-BG0HU45AaCg-FVh9jVteXq-6susHeu-5AzasKCCXPBvIHX4ZAws7YfDSaGN6ozpfEGAcjlNr3g_oW6Y8TrFsh4F1yWwN=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg8VVd99NziSk9OoBWA-cXRyfxNsfo2fPcU0M6UZ-TT2Z_TZXNLeMm573IlEqqX3nDt1Mb2d9s7CiDEKHHUjYrxazjDE46-BG0HU45AaCg-FVh9jVteXq-6susHeu-5AzasKCCXPBvIHX4ZAws7YfDSaGN6ozpfEGAcjlNr3g_oW6Y8TrFsh4F1yWwN=w640-h288" width="640" /></a></div>Terdakwa Riang Kulup Prayuda sebagai Sekretaris dan almahum Sarmadun sebagai bendahara, PKIS Sekar Tanjung yang beranggotakan 6 (enam) Koperasi primer, yaitu KPSP Setia Kawan, KUTT Suka Makmur Grati, KUD Dadi Jaya Purwodadi, KUD Sembada Puspo, KUD SAE Pujon dan KUD DAU Sengkaling Malang<br /><br />“Pendirian dan sosialisasi adanya bantuan dana bergulir tersebut dibenarkan dengan keterangan para saksi, yaitu saksi Drh. Hermaniadi, saksi Wardi Anang Rianto, Saksi Suyanto, saksi Abdi Suwasono, saksi Jubar Nusananta dan saksi Hariyanto yang juga ikut hadir pada pembentukan PKIS Sekar Tanjung tersebut dan Terdakwa juga membenarkan,” ungkapnya<br /><br />Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda juga menjelaskan tentang Badan Hukum PKIS Sekar Tanjung. Badan hukum PKIS Sekar Tanjung nyatanya ada bukti Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi PKIS Sekar Tanjung nomor : 17/BH/KWK/13/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001, dan tentang adanya Surat Pengesahan tersebut pernah diberitahukan dan atau ditunjukkan dalam pertemuan atau rapat pembentukan PKIS Sekar Tanjung yang diadakan pada tahun 2003 <br /><br />“Dan tentang ini, semua anggota PKIS, yaitu ke 6 (enam)  koperasi primer tidak ada yang mengetahui, prosesnya, demikian pula Terdakwa Riang Kulup Prayuda juga tidak mengetahui,” tegasnya<br /><br />Demikian pula tentang adanya Neraca Keuangan yang dibuat PKIS bertanggal 30 November 2000 dan adanya daftar hadir Rapat Pembentukan PKIS Sekar Tanjung  bertanggal 15 Desember 2000 yang dihadiri oleh pengurus 6 (enam) koperasi primer, masing-masing tandatangan adalah saksi Drh.Hermaniadi, saksi Wardi Anang Rianto yang mewakili Koperasi DAU, Saksi Suyanto dan saksi Abdi Suwasono mewakili Koperasi SAE Pujon, juga saksi Jubar Nusananta mewakili KUD Dadi Jaya dan saksi Hariyanto mewakili Koperasi Setia Kawan<br /><br />“Ternyata para saksi tersebut menyatakan tidak pernah hadir pada rapat pada tanggal 15 Desember 2000 dan memang tidak pernah ada rapat pembentukan PKIS di KUD Dadi jaya pada Oktober 2003,” ujarnya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOnucI9LpRltqTP2kGfsshX1MD-NnBInKtt3C_OOewxxIjZDnxQyEwG_aNgbsZ4nUUMf5VOHsKJkgQ7UIoK3TsKuy0Accd2Ni1P_Yvi8J2IQJ3mVrYw_OsMMopRatTHg_oKR7ZB89-Q2D_uCV2B4-RZ1526APs2HGh1RS9tl0sqf2-Rbri6KyGcP67=s1000" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="1000" height="244" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOnucI9LpRltqTP2kGfsshX1MD-NnBInKtt3C_OOewxxIjZDnxQyEwG_aNgbsZ4nUUMf5VOHsKJkgQ7UIoK3TsKuy0Accd2Ni1P_Yvi8J2IQJ3mVrYw_OsMMopRatTHg_oKR7ZB89-Q2D_uCV2B4-RZ1526APs2HGh1RS9tl0sqf2-Rbri6KyGcP67=w640-h244" width="640" /></a></div>J.B. Rahardjo  mengatakan, dalam persidangan tidak pernah dibuktikan atau tidak ada bukti,  siapa yang memalsukan tentang Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi PKIS Sekar Tanjung nomor : 17/BH/KWK/13/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 dan adanya Neraca Keuangan yang dibuat PKIS bertanggal 30 November 2000 serta adanya daftar hadir Rapat Pembentukan PKIS Sekar Tanjung  bertanggal 15 Desember 2000 dan para saksi yaitu saksi Drh. Hermaniadi, Saksi Jubar Nusananta, dan Saksi Wardi Anang Rianto, menyatakan “berkaitan dengan bukti daftar Hadir yang diajukan di persidangan  bertanggal 15 Desember 2000, saksi tidak pernah hadir pada pertemuan di Koperasi Suka Makmur, yang saksi tahu pembentukannya PKIS sewaktu pertemuan di Koperasi Dadi Jaya pada tahun 2003”<br /><br />Pembentukan PKIS selaku koperasi sekunder syaratnya anggotanya adalah beberapa koperasi primer dan sesuai SK dari Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur PKIS berdiri pada tahun 2001, tetapi setahu saksi berdirinya tahun 2003, waktu itu ada acara sosialisasi dari Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur dan dibentuklah PKIS</div><div style="text-align: justify;"><br />Berkaitan dengan bukti daftar Hadir yang diajukan di persidangan  tertanggal 15 Desember 2000, saksi tidak pernah hadir pada pertemuan di Koperasi Suka Makmur, yang saksi tahu pembentukan PKIS sewaktu pertemuan di Koperasi Dadi Jaya pada tahun 2003<br /><br />Tentang bukti neraca tahun 2000, sepengetahuan saksi pada tahun 2000 belum ada neraca, karena PKIS berdiri tahun 2003 dan tentang berdirinya PKIS sesuai dengan SK Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur tahun 2001 serta adanya neraca setahu saksi panduan dari Kardani selaku Kepala Dinas Koperasi Jawa Timur<br /><br />Tak selesai disitu, Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga menjelaskan tentang keterangan saksi (juga Terdakwa) Koesnan yang mejelaskan tentang berkas yang dikirim ke Dinas Koperasi Jawa Timur berkaitan dengan pendirian PKIS pada tahun 2003 dan terbit Akta Pendirian Badan Hukum PKIS nomor : 17/BH/KWK/13/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 adalah kebijakan Kepala Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur, yaitu Kardani dan berkas yang dikirim ke Dinas Koperasi Jawa Timur saksi sendiri yang memberikan<br /><br />Demikian juga Tentang Badan Hukum PKIS Sekar Tanjung ini telah dikemukakan juga oleh Ahli Melly Indra Putri, S.E., M.Ak dari BPKP Perwakilan Jawa Timur dalam keterangannya menjelaskan, “dari klarifikasi dengan Kusnan selaku Ketua PKIS didapatkan hasil bahwa Akta Pendirian PKIS Sekar Tanjung nomor 17/BH/KWK.13/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 dibuat atas kebijakan Kepala Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur untuk memenuhi persyaratan penerimaan dana bergulir. Padahal PKIS Sekar Tanjung berdiri pada tahun 2003 dengan anggota 6 (enam) koperasi primer, dan didapatkan pula adanya neraca fiktif guna mendapatkan syarat penerimaan dana bergulir 25 milyar rupiah</div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjbr8o5ZsGi7x4gInidJD0RHNDA1HAw91bnk90GxpX3Dk7009wjtvtHiKj-IYNkOxjaKesSRIUswkxdiUEnsrhJvLLcHaOAxRNBkHrz93hlhKrcsvU5FE4Uj4SYCSFmXrlqycnYhwpeh6TzgyJ0k6TROJXRTMIMgmH6LRxIqzG83Byfr1LDacVkKMks=s726" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="726" data-original-width="594" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjbr8o5ZsGi7x4gInidJD0RHNDA1HAw91bnk90GxpX3Dk7009wjtvtHiKj-IYNkOxjaKesSRIUswkxdiUEnsrhJvLLcHaOAxRNBkHrz93hlhKrcsvU5FE4Uj4SYCSFmXrlqycnYhwpeh6TzgyJ0k6TROJXRTMIMgmH6LRxIqzG83Byfr1LDacVkKMks=w524-h640" width="524" /></a></div>Lalu Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga menjelaskan tentang Bantuan Dana Bergulir. Bantuan dana bergulir yang diterima PKIS Sekar Tanjung diawali adanya Surat Kepala Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur nomor : 518/1186/103/2003 tanggal 20 Juni 2003 perihal Pengajuan Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi yang dikirimkan oleh Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur kepada Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan keluarnya surat Kepala Dinas tersebut diawali dengan adanya pengajuan berkas-berkas sebagai syarat yang diantar sendiri oleh Saksi Kusnan sebagaimana pengakuannya dalam persidangan <br /><br />“Surat Kepala Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur nomor : 518/1186/103/2003 tanggal 20 Juni 2003 diusulkan 6 (enam) Koperasi Primer, yaitu KPSP Setia Kawan, KUD Dadi Jaya, KUD Sembada, KUTT Suka Makmur, Koperasi SAE Pujon dan KUD DAU yang direkomendasikan mendapatkan dana bantuan,” ungkapnya<br /><br />Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 95.1/Kep/MKUKM/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak Tahun Anggaran 2003 mengalokasikan anggaran sebesar Rp25.000.000.000  dan disetujui untuk diberikan kepada 6 (enam) koperasi Primer, yaitu KPSP Setia Kawan menerima Rp. 3.750.000.000; KUD Dadi Jaya menerima Rp3.750.000.000;  KUD Sembada menerima Rp3.750.000.000; KUTT Suka Makmur menerima Rp3.750.000.000; Koperasi SAE Pujon  menerima Rp5.000.000.000 dan KUD DAU menerima Rp5.000.000.000 <br /><br />Penerimaan bantuan dana bergulir yang diterima 6 (enam) koperasi primer tersebut dilaksanakan dan diatur dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak (JUKNIS) <br /><br />Sesuai dengan ketentuan Juknis pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan ”secara bersama-sama menunjuk koperasi sekunder sebagai pengelola dan pemanfaatan bantuan perkuatan dana bergulir”, untuk itulah guna memenuhi aturan tersebut keenam koperasi primer penerima dana bantuan bergulir tersebut membentuk koperasi sekunder PKIS Sekar Tanjung<br /><br />Sesuai dengan ketentuan Juknis pasal 8 ayat (1) huruf d disebutkan ”Merumuskan rencana pengelolaan dan pemanfaatan bantuan perkuatan dana bergulir bersama koperasi sekunder yang ditunjuk dan diketahui oleh Instansi yang membina koperasi di tingkat Propinsi”, dengan demikian jelaslah 6 (enam) koperasi primer antar kabupaten/kota membentuk koperasi sekunder PKIS Sekar Tanjung dengan pembinaan dari Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur <br /><br />Sesuai dengan ketentuan Juknis pasal 8 ayat (1) huruf e disebutkan ”berdasarkan kesepakatan bersama menyerahkan bantuan perkuatan dana bergulir tersebut kepada koperasi sekunder yang ditunjuk”, - Atas aturan tersebut ke 6 (enam) koperasi primer, yaitu KPSP Setia Kawan, KUD Dadi Jaya, KUD Sembada, KUTT Suka Makmur, Koperasi SAE Pujon dan KUD DAU menyerahkan bantuan dana bergulir sebesar Rp. 25.000.000.000 tersebut kepada PKIS Sekar Tanjung yang ditransfer ke rekening PKIS Sekar Tanjung tanggal 20 dan 21 Oktober 2003 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhO1rLvONIRginiKPv4cRRdGyjQlwqsYUpXcuvk0lILFVxy8Sd7962RmfAM6lkJmye5p-ig9yu1W-zodnawR8krjTYaz1hPZdpt-LfcJ7w_tKifQn5KqYwm2dknUDT4n3-hyTb2XmKKrPSbfkKISHrIF3ZUFuh9rvhvceA_AIAPDfjHoanC7i7IMOD7=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhO1rLvONIRginiKPv4cRRdGyjQlwqsYUpXcuvk0lILFVxy8Sd7962RmfAM6lkJmye5p-ig9yu1W-zodnawR8krjTYaz1hPZdpt-LfcJ7w_tKifQn5KqYwm2dknUDT4n3-hyTb2XmKKrPSbfkKISHrIF3ZUFuh9rvhvceA_AIAPDfjHoanC7i7IMOD7=w640-h288" width="640" /></a></div>Tentang dana bergulir senilai Rp25.000.000.000 tersebut sesuai dengan kesaksian para saksi, yaitu saksi Wardi Anang Rianto, saksi Suyanto, saksi Suhartanto, saksi Hariyanto dan saksi Abdi Suwasono yang menerangkan dalam persidangan, bahwa PKIS mendapatkan dana bergulir sebesar 25 miliar, itu berasal dari dana yang didapatkan 6 Koperasi Primer, dan jika dijumlah bahwa dana bergulir sebesar Rp25 miliar, hal ini sesuai dengan Juknis yang ada<br /><br />Demikian pula saksi Mat Sari selaku auditor menerangkan dalam persidangan, bahwa diketahui dana bantuan perguliran dari kementerian Koperasi kepada 6 (enam) koperasi primer, kemudian ditransfer ke PKIS selaku koperasi sekunder, sesuai dengan ketentuan Juknis pasal 9 huruf c disebutkan ”Dana Bergulir yang diterima koperasi sekunder digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang riil yaitu pengadaan peralatan pabrik susu berupa mesin-mesin pengolah susu” <br /><br />“Dalam ketentuan Juknis Pasal 11 disebutkan ”Spesifikasi sarana yang diadakan untuk Jawa Timur berupa : a. Ultra High Temperature Milk Processing 1 (satu) paket; b. Ultra High Temperature Milk Filler 1 (satu) paket; c. Extended Slef Life Filler For Pasreurised Milk 1 (satu) paket; d. Aseptic Buffer Tank and Automatic CIP; e. Chiled Water Equipment 1 (satu) paket dan f. Stean Boiler 1 (satu) paket,” ungkap J.B. Rahardjo<br /><br />J.B. Rahardjo menjelaskan, untuk memenuhi ketentuan Juknis pasal 9 huruf c dan pasal 11, maka PKIS Sekar Tanjung menunjuk CV. Nurwy Steel Enginering milik Saksi Wibisono Nyoto untuk pengadaan barang-barang tersebut dengan menandatangani Perjanjian nomor : 17/X/PKIS/2003 dan nomor : 06/NSE/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 dengan nilai Rp25.000.000.000 untuk pembelian mesin-mesein sebagaimana disebutkan ketentuan Juknis pasal 11 tersebut dan yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Saksi Kusnan selaku Ketua PKIS Sekar Tanjung, <br /><br />Terdakwa Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung dan almarhum Sarmadun selaku Bendahara PKIS Sekar Tanjung, sedangkan CV. Nurwy Steel Enginering diwakili Saksi Wibisono Nyoto selaku Direktur CV. Nurwy Steel Enginering. Atas adanya perjanjian antara PKIS dengan CV. Nurwy Steel Enginering tersebut telah dibenarkan oleh kesaksian Saksi Wibisono Nyoto, yang menerangkan, “pada tahun 2003 pernah dipanggil Kusnan Ketua PKIS untuk ditawari order memesan tangki-tangki susu dan mesin-mesin pabrik, kemudian ada SPK dan ada kontrak antara CV Nurwy Steel Engineering dan PKIS Sekar Tanjung, yang menandatangani kontrak adalah saksi sendiri dengan Kusnan, Riang Kulup (terdakwa) dan Sarmadun”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgPPjP3-cqxf3xuC59r7WyjptwI3qq_gaXWHDtknMEHhoctNTK_ioNkVl3965I8f3ET63fZJ3pdi0FYCeWH27nvSbBOnWS-ilryVCPsi1_qj3_qEdhV8_m8Vzntz7sQGK-oplYAx8UuQPGSrBNAey_0zSBZFoa_AOYX9MFRsIMbtzdwgWDPng5gZdpr=s639" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="639" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgPPjP3-cqxf3xuC59r7WyjptwI3qq_gaXWHDtknMEHhoctNTK_ioNkVl3965I8f3ET63fZJ3pdi0FYCeWH27nvSbBOnWS-ilryVCPsi1_qj3_qEdhV8_m8Vzntz7sQGK-oplYAx8UuQPGSrBNAey_0zSBZFoa_AOYX9MFRsIMbtzdwgWDPng5gZdpr=w640-h288" width="640" /></a></div>“Alat-alat yang dipesan PKIS adalah Tangki Mixing, Tangki Timbunan, Tangki penerima susu, Ice Bank dan Plate His Eschangger dengan nilai kontrak 25 milyard rupiah dibayar bertahap sesuai pengiriman barang yang sudah jadi,” pungkasnya<br /><br />Demikian pula saksi Koesnan menerangkan, pengadaan mesin-mesin disepakati para anggota PKIS dan menunjuk CV Nurwy Steel Engineering Direkturnya adalah Wibisono Nyoto (juga terdakwa) dan dalam pengadaan tersebut ada kontrak antara PKIS yang diwakili Pengurus dengan CV Nurwy Steel Engineering <br /><br />Terdakwa Riang Kulup Prayuda juga menerangkan berkaitan dengan penunjukan CV. Nurwy Steel Enginering, yaitu penunjukan CV Nurwy Steel Engineering untuk pengadaan mesin-mesin atas kesepakatan dan persetujuan para anggota pada saat rapat, Terdakwa Riang Kulup Prayuda sudah mengusulkan untuk mencari perusahaan pembanding untuk pemesanan mesin-mesin tersebut, tetapi oleh Nurwendho dikatakan “sudah pakai Cv. Nurwy Steel Engineering saja, karena sudah berpengalaman” dan para anggota setuju semua, maka ditunjuklah CV. Nurwy Steel Engineering milik Wibisono  ; <br /><br />Selain itu, TimPenasehat Hukum Terdakwa juga menjelaskan tentang Pembayaran Pembelian Mesin dan adanya Cash Back yang disebutkan JPU. <br /><br />Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa sesuai Perjanjian nomor : 17/X/PKIS/2003 dan nomor : 06/NSE/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 dengan nilai Rp25.000.000.000 untuk pembelian mesin-mesein sebagaimana disebutkan ketentuan Juknis pasal 11 tersebut dan yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Saksi Koesnan selaku Ketua PKIS Sekar Tanjung, Terdakwa Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung dan almarhum Sarmadun selaku Bendahara PKIS Sekar Tanjung<br /><br />“Sedangkan CV. Nurwy Steel Enginering diwakili Saksi Wibisono Nyoto selaku Direktur CV. Nurwy Steel Enginering. Maka PKIS Sekar Tanjung membayar sesuai dengan mesin-mesin yang dipesan dengan pembayaran bertahap sesuai dengan pesanan yang sudah diterima dan pembayaran dari PKIS Sekar Tanjung ke CV. Nurwy Steel Engineering adalah, tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp10.000.000.000,; Tanggal 27 Januari 2004 sebesar Rp7.500.000.000,; Tanggal 27 September 2004    sebesar Rp2.500.000.000,; Tanggal 22 Desember 2004 sebesar Rp1.500.000.000,; Tanggal 21 Pebruari 2005 sebesar Rp500.000.000,; Tanggal 29 Maret 2005 sebesar Rp500.000.000,; Tanggal 10 Mei 2005 sebesar Rp500.000.000,;    Tanggal 27 Juni 2005 sebesar Rp650.000.000,;  Tanggal 25 Juli 2005 sebesar Rp600.000.000,; Tanggal 26 Agustus 2005 sebesar Rp 750.000.000. Sehingga total pembayaran sebesar Rp25.000.000.000,” ungkap J.B. Rahardjo<br /><br />J.B. Rahardjo menjelaskan, bahwa pembayaran tersebut melalui transfer dari Rekening Bank Bukopin milik PKIS Sekar Tanjung kepada nomor rekening yang ditunjuk oleh saksi Wibisono Nyoto dan dalam persidangan terungkap fakta dari kesaksian saksi Koesnan yang menerangkan bahwa PKIS membayar kepada CV Nurwy Steel secara bertahap sesuai dengan pengiriman barang yang dipesan dikerjakan dan dikirim, pembayaran melalui rekening PKIS di Bukopin kepada rekening yang ditunjuk Wibisono<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhF1B1aRS4CYoSvGlKnwEP5vXZh_X5qJHwE7JKBjG8fNeJEAWHiuexD2IaFmsb5tVmCehv6dHE9u9OPyFz38j5NWnZTqUDTytRCEWHCFApEbrvoN6jhikA0U5aFrpOKzw1hVEO8LR6-S5rjXVG3P2HC71jMvNF4tM1ZSBr4GDj686xAq3xiqiIoeMjx=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhF1B1aRS4CYoSvGlKnwEP5vXZh_X5qJHwE7JKBjG8fNeJEAWHiuexD2IaFmsb5tVmCehv6dHE9u9OPyFz38j5NWnZTqUDTytRCEWHCFApEbrvoN6jhikA0U5aFrpOKzw1hVEO8LR6-S5rjXVG3P2HC71jMvNF4tM1ZSBr4GDj686xAq3xiqiIoeMjx=w640-h288" width="640" /></a></div>Demikian pula kesaksian saksi Wibisono Nyoto yang menerangkan, pembayaran dari PKIS Sekar Tanjung ditransfer ke rekening yang saya tunjuk yaitu rekening Nurwendo<br /><br />Dari pembayaran-pembayaran yang dilaksanakan PKIS Sekar Tanjung ke CV. Nurwy Steel Engineering dengan nomor rekening yang ditunjuk oleh saksi Wibisono Nyoto, ternyata nomor rekening tersebut adalah nomor rekening Nurwendho yang bukan bagian dari CV. Nurwy Steel Enginering. Hal ini diakui sendiri oleh saksi Wibisono Nyoto dalam kesaksiannya menerangkan, “bahwa pembayaran dari PKIS Sekar Tanjung ditransfer ke rekening yang saya tunjuk yaitu rekening Pak Nurwendo”<br /><br />Atas pembayaran pembelian mesin-mesin dari PKIS Sekar Tanjung kepada CV. Nurwy Steel Enginering yang ternyata adalah nomor rekening Nurwendho jumlahnya sebesar Rp25.000.000.000 telah diketahui adanya Cash Back, yaitu Nurwendho mengirim kembali secara bertahap kepada rekening saksi Koesnan sebesar Rp2.000.000.000 dan adanya Kick Back atau pengembalian juga ke rekening mengatas namakan PKIS dengan nilai sebesar Rp11.500.000.000 <br /><br />J.B. Rahardjo menjelaskan, dan dalam persidangan terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut; dari kesaksian saksi Koesnan menerangkan, bahwa sesuai dengan Kontrak pembelian mesin-mesin dengan CV Nurwy steel tahun 2003 PKIS transfer uang ke rekening yang ditunjuk Wibisono, ternyata nomor rekening Nurwendo dan adanya transfer dari Nurwendo kepada saksi setelah saksi membayar ke Nurwy steel karena antara saksi dengan Nurwendo ada bisnis tersendiri yaitu anak Nurwendo selaku Distributor tunggal PKIS untuk produk susu <br /><br /><br />J.B. Rahardjo melanjutkan, dari keterangan Terdakwa Riang Kulup Prayuda dalam persidangan menyatakan, bahwa Ia (Terdakwa Riang Kulup Prayuda) tidak tahu kalau rekening CV Nurwy Steel Engineering yang diberikan oleh Wibisono atas nama Nurwendho dan adanya bukti pembayaran dari PKIS ke CV Nurwy Steel Engineering ditransfer kembali oleh Nurwendho ke Kusnan<br /><br />“Sama sekali Terdakwa Riang Kulup Prayuda tidak tahu, dan transfer dari Nurwendho ke PKIS sama sekali tidak benar, karena nomor rekening yang mengatas namakan PKIS ternyata bukan rekening PKIS, karena setiap transaksi melalui rekening PKIS mesti tercatat dan dilaporkan dalam RAT,” pungkasnya</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFb_D4tGDBdWNt6EpYL_6Ty8oZq0VAio13MYM3Gk1glq-2PSlBrtOzVNqjrGHLvPQQBHJP_8i-yf16W5YSKKAtFjcJdASZa7Gua7jCUOT6oAFNfXevsFbRUs4_3qLzcT64Z1qpBUoUfYXMN-AkQQHXpmBwwZr6sXBqFN7C6QR8Gf60SqFMVJvZVPBZ=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFb_D4tGDBdWNt6EpYL_6Ty8oZq0VAio13MYM3Gk1glq-2PSlBrtOzVNqjrGHLvPQQBHJP_8i-yf16W5YSKKAtFjcJdASZa7Gua7jCUOT6oAFNfXevsFbRUs4_3qLzcT64Z1qpBUoUfYXMN-AkQQHXpmBwwZr6sXBqFN7C6QR8Gf60SqFMVJvZVPBZ=w640-h288" width="640" /></a></div>J.B. Rahardjo melanjutkaan, PKIS mempunyai 4 (empat) rekening, yaitu Bukopin, Mandiri, BNI Syariah dan BRI. Sedangkan adanya transfer dari Nurwendho kepada PKIS yang Terdakwa lihat dalam persidangan ini bukanlah rekening atas nama PKIS Sekar tanjung, karena Bank-nya adalah BRI Syariah yang bukan rekening milik PKIS<br /><br />Kemudian Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda menjelaskan tentang Mesin yang Dibeli dari CV Nurwy Steel Enginering.<br /><br />Sesuai dengan kontrak/Perjanjian nomor : 17/X/PKIS/2003 dan nomor : 06/NSE/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 25.000.000.000,- (duapuluhlima miliar rupiah) antara PKIS Sekar Tanjung dengan CV. Nurwy Steel Enginering untuk pembelian mesin-mesin, yaitu ; a. Ultra High Temperature Milk Processing 1 (satu) paket; b. Ultra High Temperature Milk Filler 1 (satu) paket; c. Extended Slef Life Filler For Pasreurised Milk 1 (satu) paket; d. Aseptic Buffer Tank and Automatic CIP; e. Chiled Water Equipment 1 (satu) paket dan f. Stean Boiler 1 (satu) paket<br /><br />Setelah mesin-mesin yang dibeli dan dikirim ke PKIS Sekar Tanjung, ternyata bukan buatan CV. Nurwy Steel Enginering melainkan buatan PT. Tetra Pak Indonesia. Hal ini diketahui adanya merk atau label PT. Tetra Pak Indonesia terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi dan ahli sebagai berikut;<br /><br />Saksi Koesnan menerangkan bahwa PKIS memesan tangki-tangki dan mesin-mesin, dan ada barang-barang yang dikerjakan CV Nurwy Steel sendiri dan ada yang dikerjakan pihak lain yaitu PT Tetra Pak dan CV Nurwy Steel mengerjakan tangki-tangki dan pipa-pipanya<br /><br />Tentang Nurwy Steel pesan di Tetra Pak, PKIS tidak mengetahui karena urusannya CV Nurwy Steel, tetapi memang mesin yang dikirim ke PKIS berasal dari Tetra pak<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh9r692hVbr2lkhdUOo87Q7honR8VYmtPP-2vi57uL_ArcfxG5gxv6uvnNcqUyOQt9rYUYY_4l-K5r_T93UaTlvozmwjP7R6kiqB8AndYLVzoUWprF8INozb15tSR1IUamCtrGQCNnektLxZxa5tRa37HCl1RK2Xear3ULO9dYiehb9JBlCc30Q-Wpg=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh9r692hVbr2lkhdUOo87Q7honR8VYmtPP-2vi57uL_ArcfxG5gxv6uvnNcqUyOQt9rYUYY_4l-K5r_T93UaTlvozmwjP7R6kiqB8AndYLVzoUWprF8INozb15tSR1IUamCtrGQCNnektLxZxa5tRa37HCl1RK2Xear3ULO9dYiehb9JBlCc30Q-Wpg=w640-h288" width="640" /></a>Keterangan Ahli Ir. Mudji Irmawan Arkani, MT menjelaskan, pada saat ahli meninjau lapangan ditemui tangki-tangki dan mesin-mesin untuk melihat labeling dan mengetahui kapan produksinya, dari mana dan merknya apa. Ternyata mesin-mesin dipasok oleh PT Tetra Pak Indonesia <br /></div><br />Keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan, bahwa Terdakwa hanya tahu kalau pemesanan mesin-mesin pabrik susu dari CV Nurwy Steel Engineering dan dengan PT Tetra Pak Indonesia terdakwa sama sekali tidak tahu, dan Terdakwa baru tahu kalau mesin-mesin tersebut dari PT Tetra Pak Indonesia sewaktu mesin-mesin datang ada merk PT Tetra Pak Indonesia<br /><br />Tentang PT. Tetra Pak Indonesia, lanjut J.B. Rahardjo. Bahwa adanya peran PT Tetra Pak Indonesia yang memasok mesin-mesin untuk kepentingan pabrik susu PKIS Sekar Tanjung telah terungkap hal-hal sebagai berikut :<br /><br />Adanya Perjanjian nomor TPI/TFA 2000 S/GKSI/2003/9 tanggal 14 Agustus 2003 yaitu perjanjian pembelian mesin dari PT Tetra Pak Indonesia yang diwakili Direksinya Peter Logan dan wakil PKIS yaitu H.M. Noerwendho selaku Presiden Komisaris PKIS dan Wahab selaku Direktur dengan nilai kontrak Rp8.825.000.000 <br /><br />Juga ada Kontrak nomor TPI/-Atank 20T/Sekartanjung/2005/3 tanggal 18 Januari 2005 tentang pembelian mesin-mesin antara Wakil PKIS Sekar Tanjung yaitu H.M. Noerwendho selaku Presiden Direktur PKIS dan KUSNAN selaku Ketua PKIS dengan Peter Logan yang mewakili PT Tetra Pak dengan nilai kontrak 350.000 US dollar atau setara Rp3.500.000.000 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjdSp8gGPg_JmjrLdFaEdbsP8aYeqX1hCYP6J4eI5AAOgjW9hgcR0qA1Hclf0TYIXI_L7geUndOm5RN4_X9JJWQKhSf9QR_H4T3rxyUVJJ7JeBmiB9xFnDP-2idGy3NAGcWWCcliFj4KvCgMiKCMX0-cz1sTwOQ3E7EBAIis4F0hccwkKFUGdw5n1xX=s639" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="342" data-original-width="639" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjdSp8gGPg_JmjrLdFaEdbsP8aYeqX1hCYP6J4eI5AAOgjW9hgcR0qA1Hclf0TYIXI_L7geUndOm5RN4_X9JJWQKhSf9QR_H4T3rxyUVJJ7JeBmiB9xFnDP-2idGy3NAGcWWCcliFj4KvCgMiKCMX0-cz1sTwOQ3E7EBAIis4F0hccwkKFUGdw5n1xX=w640-h342" width="640" /></a></div>Tentang adanya Dua perjanjian tersebut, saksi Koesnan menerangkan, bahwa mesin-mesin yang diterima PKIS Sekar Tanjung adalah dari PT Tetra Pak Indonesia dan CV. Nurwy Steel Enginering mengerjakan tangki-tangki dan pipa-pipanya<br /><br />“Dari bukti dipersidangan adanya kontrak tahun 2003 antara Tetra Pak dengan PKIS yang diwakili Nurwendo selaku Presiden Komisaris PKIS dan Ir. Wahab selaku Presiden Direktur PKIS dan adanya kontrak tahun 2005 antara Tetra Pak dengan PKIS yang diwakili Nurwendo dan saksi Kusnan selaku Ketua PKIS, saksi menyatakan seharusnya tidak ada posisi Presiden Komisaris maupun Presiden Direktur PKIS dan untuk bukti tersebut saksi sudah lupa,” ungkap J.B. Rahardjo<br /> <br />J.B. Rahardjo melanjutkan, demikian pula keterangan Ahli Ir. Mudji Irmawan Arkani, MT menjelaskan, menemukan adanya 2 (dua) perjanjian lain, yaitu perjanjian nomor TPI/TFA 2000 S/GKSI/2003/9 tanggal 14 Agustus 2003 yaitu perjanjian pembelian mesin dari PT Tetra Pak Indonesia yang diwakili Direksinya Peter Logan dan wakil PKIS yaitu H.M. Noerwendho selaku Presiden Komisaris PKIS dan Wahab selaku Direktur dengan nilai kontrak Rp8.825.000.000, juga ada Kontrak nomor TPI/-Atank 20T/Sekartanjung/2005/3 tanggal 18 Januari 2005 tentang pembelian mesin-mesin antara Wakil PKIS Sekar Tanjung yaitu H.M. Noerwendho selaku Presiden Direktur PKIS dan Kusnan selaku Ketua PKIS dengan Peter Logan yang mewakili PT Tetra Pak dengan nilai kontrak 350.000 US dollar atau setara Rp3.500.000.000 <br /><br />Dari perjanjian nomor TPI/TFA 2000 S/GKSI/2003/9 tanggal 14 Agustus 2003 yaitu perjanjian pembelian mesin dari PT Tetra Pak Indonesia yang diwakili Direksinya Peter Logan dan wakil PKIS yaitu H.M. Noerwendho selaku Presiden Komisaris PKIS dan Wahab selaku Direktur dengan nilai kontrak Rp8.825.000.000 telah terungkap fakta bahwa perjanjian tersebut diadakan pada tanggal 14 Agustus 2003<br /><br />“Sedangkan PKIS Sekar tanjung berdiri pada bulan Oktober 2003. Dengan demikian H.M. Nurwendho yang mengaku sebagai Presiden Komisaris dan Wahab yang mengaku sebagai Direktur PKIS Sekar Tanjung adalah orang-orang yang bukan bagian dari PKIS Sekar Tanjung dan lagi posisi Presiden Komisaris maupun Direktur tidak dikenal dalam kepengurusan Koperasi,” ungkap J.B. Rahardjo<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisU6SsrWwMYiq3cuJpHnBddEGLfDKtrMgmLd0iPdTBc0RAzh_N9BHgiFlHgEm-05oElY4x3fCyi6LIrh6xC4aWv4Ua6mS7pwWcOzISx6GgArXhw53VpAKNSKvTBkeNWlksmcnt-vtj-5Xn7jPit4YSDdQCMme9PwYAIkL-P4aSnYk0fO25zR5Pk2_B=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisU6SsrWwMYiq3cuJpHnBddEGLfDKtrMgmLd0iPdTBc0RAzh_N9BHgiFlHgEm-05oElY4x3fCyi6LIrh6xC4aWv4Ua6mS7pwWcOzISx6GgArXhw53VpAKNSKvTBkeNWlksmcnt-vtj-5Xn7jPit4YSDdQCMme9PwYAIkL-P4aSnYk0fO25zR5Pk2_B=w640-h288" width="640" /></a></div>“Demikian pula adanya Kontrak nomor TPI/-Atank 20T/Sekartanjung/2005/3 tanggal 18 Januari 2005 tentang pembelian mesin-mesin antara Wakil PKIS Sekar Tanjung yaitu H.M. Noerwendho selaku Presiden Direktur PKIS dan Kusnan selaku Ketua PKIS dengan Peter Logan yang mewakili PT Tetra Pak dengan nilai kontrak 350.000 US dollar atau setara Rp3.500.000.000 terungkap fakta bahwa H.M. Nurwendho yang mengaku sebagai Presiden Direktur bukanlah bagian dari PKIS Sekar Tanjung dan posisi Presiden Direktur tidak dikenal dalam kepengurusan Koperasi dan Koesnan selaku Ketua PKIS yang menandatangani perjanjian tersebut di luar pengetahuan pengurus PKIS Sekar Tanjung lainnya,” lanjut J.B. Rahardjo mengungkapkan<br /><br />Selanjutnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda menjelaskan tentang Perguliran Dana bergulir<br /><br />Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak (JUKNIS) Bab VII tentang Mekanisme Perguliran dan Pencairan Dana Perkuatan, pasal 9 huruf d disebutkan ”koperasi sekunder berkewajiban untuk memberikan keuntungan atas dana penyertaan koperasi primer tersebut dan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk digulirkan dalam bentuk dana penyertaan baru kepada koperasi primer lain serta biaya monitoring dan evaluasi”. Dan pada pasal 9 huruf e disebutkan ”besarnya dana yang harus disisihkan dari keuntungan bersih yang diperoleh dari operasional pabrik adalah sebagai berikut : 1. Untuk dana perguliran : 50 %; 2. Untuk operasional koperasi sekunder 30 %; 3. Untuk operasional koperasi primer : 15 % dan 4. Untuk biaya monitoring dan evaluasi 5 % <br /><br />Tentang pembagian keuntungan yang harus disisihkan PKIS kepada para anggotanya belum dibagikan karena adanya kesepakatan para anggota dan hal ini terungkap pada pemeriksaan saksi-saksi yang mengikuti sejak pendirian PKIS Sekar Tanjung, yaitu saksi Drs. Hermaniadi, saksi Wardi Anang Rianto, saksi Suyanto, saksi Abdi Suwasono, saksi Jubar Nusananta dan saksi Hariyanto yang menyatakan, “PKIS belum memberikan keuntungan atau pembagian SHU, karena semua anggota PKIS sepakat dan menyetujui dana tersebut masih dipakai untuk pengembangan pabrik, karena PKIS belum mendapatkan keuntungan”.<br /><br />Saksi Koesnan dalam persidangan menerangkan, SHU belum pernah dibagi kepada anggota karena memang semua anggota sepakat tidak dibagikan karena untuk kepentingan pengembangan PKIS dan yang seharusnya dibagi adalah keuntungan bersih operasional kegiatan PKIS <br /><br />Atas Pledoi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Tim JPU Kejari Kabupaten Pasuruan tidak terima dan meminta waktu sepekan Kepada Ketua Majelis Hakim untuk menanggapinya. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Sekretaris PKIS (Ex.Bupati Pasuruan), J.B. Rahardjo, SH : JPU sengaja menjerat Terdakwa

BERITA KORUPSI .CO – Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi “Persusuan” atau Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Keme...

»