Hakim PN Surabaya Kabulkan Gugatan Praperadilan Kadin Jatim

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqgRAwkqbEUYHjDli7o-v7DRYcIh2xucdT-ie4CYJzVSwdVHP0m_vVjxoVoj2fpQr7aK02dj5wGsJOun_czpm9GsH5ORWIJANg6_qSWILa7X4mnlERS8-2AoAtBfvxcvfdr_Y94mS1_mM/s1600/4.+Kasindik+Kejati+Jatim%252C+Dandeni+H.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqgRAwkqbEUYHjDli7o-v7DRYcIh2xucdT-ie4CYJzVSwdVHP0m_vVjxoVoj2fpQr7aK02dj5wGsJOun_czpm9GsH5ORWIJANg6_qSWILa7X4mnlERS8-2AoAtBfvxcvfdr_Y94mS1_mM/s320/4.+Kasindik+Kejati+Jatim%252C+Dandeni+H.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasindik Kejati Jatim, Dandeni H</td></tr> </tbody></table> Surabaya  – Hakim tunggal PN Surabaya Efran Basuning, mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh pengurus Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, terhadap proses penyidikan ulang penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang dilakukan Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur, pada Senin, 7 Maret 2016.<br /><br />Dalam persidangan, dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim tunggal Efran menyatakan, setelah mendengarkan seluruh materi persidangan yang berlangsung sejak pekan lalu, pihaknya mengabulkan gugatan dari pemohon. Dengan demikian, dua surat perintah penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jatim terkait perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dua sprindik yang dimaksud hakim adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor No. Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tertanggal 15 Februari 2016. Sprindik pertama terkait tindak pidana korupsi, dan sprindik kedua tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).<br /><br /><b>Kasus Korupsi Penggunaan Dana Hibah Kadin Jatim Sudah Di Sidangkan Dan Putusan Sudah Inkrah</b><br /><br />Seperti diberitakan sebelumnya, pengurus Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejati Jatim yang mengusut ulang perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang telah inkrah di pengadilan, dan yang telah membuat dirinya menjalani menjadi terpidana dalam perkara tersebut. Diar divonis satu tahun dan dua bulan penjara dengan denda sebesar Rp 100 juta serta harus mengembalikan uang negara Rp 9 miliar sesuai putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 18 Desember 2015. Diar pun sudah menjalani hukuman serta mengembalikan uang negara. Namun, perkara itu kembali dibuka oleh Kejati Jatim.<br /> <br />Kuasa hukum pemohon, Amir Burhanuddin, mengatakan, putusan hakim membuktikan, bahwa dibukanya kembali kasus lama itu memang tidak sah dan tidak berdasar hukum.<br /><br />”Di dalam persidangan, saksi ahli dari pakar hukum dan bahkan dari BPKP memang menyatakan bahwa fakta hukum yang disampaikan pihak termohon atau Kejati Jatim adalah fakta lama yang telah terangkum di penyidikan setahun lalu. Jadi jelas bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon sebenarnya tidak dapat dilakukan lagi alias nebis in idem. Bagaimana mungkin klien kami yang sudah menjalani hukuman atas kesalahannya kembali dihadapkan pada ketidakpastian hukum,” tegas Amir.<br /><br />Amir menambahkan, putusan hakim juga secara jelas menyatakan bahwa tidak bisa dilakukan adanya upaya hukum lanjutan. Pasalnya, sprindik sudah dinyatakan tidak sah oleh hakim, sehingga secara otomatis upaya untuk membuka kasus itu dalam bentuk apapun juga tidak sah secara hukum.<br /><br /><b>Amir : Perkara Ini Adalah Kategori Yang Tidak Bisa Disidik Lagi, Nebis In Idem.</b><br /><br />”Sprindik sudah dinyatakan tidak sah. Otomatis penyelidikan maupun penyidikan atas masalah ini juga tidak bisa dilakukan. Intinya, sebagaimana terlihat pada bukti dan keterangan saksi di pengadilan, perkara ini adalah kategori yang tidak bisa disidik lagi. Nebis in idem,” kata Amir usai sidang.<br />Kuasa hukum pemohon yang lainnya, Mustofa Abidin, mengatakan, terkait pokok perkara, diketahui bahwa perkara pidana yang lain atau yang menyertainya sudah diketahui pada penyidikan terdahulu di mana kliennya sudah menerima dan menjalani hukuman.<br /> <br />”Dengan putusan hakim yang gamblang ini, kami berharap pihak termohon tidak merugikan pemohon lagi ke depannya. Pemohon sudah menjalani hukuman dan telah pula membayar ganti rugi. Jangan lagi dihadapkan pada ketidakpastian hukum atas perkara yang sama atau yang menyertainya,” kata Mustofa.<br /><br />Dia menambahkan, fakta materiil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon saat ini sama dengan perkara yang dulu sudah dituntutkan ke pemohon. Berdasarkan Surat Tuntutan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terbukti bahwa fakta-fakta seputar penggunaan dana hibah Kadin Jatim untuk pembelian saham perdana (Initial Public Offering/IPO) Bank Jatim tahun 2012 sudah diketahui/telah terungkap dalam penyidikan perkara ini setahun lalu.<br /><br />”Terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap pada penyidikan yang lalu, apabila penyidik tidak melakukan penuntuan saat itu, tidak serta-merta bisa dibuka lagi di kemudian hari. Saksi ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej juga menyatakan, jika dalam satu fakta hukum terjadi dua perbuatan pidana di dalamnya, ternyata dalam fakta hukum tersebut hanya dituntut salah satu, lalu di kemudian hari dituntut satunya lagi, maka sesungguhnya masuk dalam pengertian nebis in idem. Karena fakta materiilnya sama. Itulah mengapa perkara ini tidak dapat dibuka kembali,” tegas Mustofa.<br /><br />Penyidik, imbuh Mustofa, sudah mengetahui fakta-fakta terkait penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang dipinjam sementara untuk dipakai membeli saham IPO Bank Jatim dalam penyidikan setahun lalu. Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sudah dilakukan untuk menghitung kerugian negara atas perkara tersebut.<br /><br /><b>Majelis Hakum : Jangan Sampai Orang Dituntut Lalu Putusannya Sudah Berkekuatan Hukum Tetap</b><br />“Termohon alias jaksa sudah tahu adanya fakta tersebut. Jangan sampai orang dituntut lalu putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, dia hidupnya tidak tenang, karena fakta yang sama diselidiki dan disidik lagi,” kata Mustofa.<br /><br />Dalam sidang sebelumnya, saksi ahli Bambang Nurcahyo dari BPKP juga menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait dugaan penyimpangan dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 s/d 2014. Termasuk dalam audit itu meliputi penggunaan dana untuk pembelian saham IPO Bank Jatim. BPKP pun telah menetapkan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai kerugian negara. Kerugian negara tersebut dalam persidangan di pengadilan sudah dibayar seluruhnya oleh pemohon.<br /><br />”Sehingga jelas bahwa perkara ini sudah selesai, sudah berkekuatan hukum tetap. Sekali lagi, klien kami pun sudah menjalani hukuman. Kalau kemudian perkara ini dibuka lagi, klien kami sangat dirugikan karena dia berpotensi menanggung hukuman dua kali atas kesalahan yang sama. Oleh karena itu, kami mengapresiasi putusan hakim yang mengabulkan gugatan praperadilan klien kami,” pungkas Mustofa.<br /><br />Terpisah. Terkait dkabulkannya gugatan Praperadilan Kadin Jatim oleh Hakim PN Surabaya,<br />Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi mengatakan, akan mempelajari dahulu putusan tersebut. Menurut Dandeni, putusan Majelis Hakim PN Surabaya dianggap aneh. Alsannya, Eksepsi Kejati selaku termohon diterima Majelis Hakim, tetapi pokok gugutan Kadin tidak ditolak.<br /><br />“Kita pelajari dulu lah putusannya. Karena aneh banget, di satu sisi katanya eksepsi kami diterima, tapi pokok gugatan mereka (Kadin) tidak ditolak malah diterima. Jadi akan kita pelajari dari sisi mana Hakim melihat ini ne bis in idem. Karena ini preseden buruk untuk penegakan hukum. Sprindik umum yang belum menetapkan tersangka di prapid bahkan dimenangkan dengan alasan ne bis in idem. Ne bis in idem nya dimana ? Kan tersangkanya belum ditetapkan,” pungkas Dandeni.<br /><br />Ditanya kenapa tidak sejak awal Kejati melakukan penyidikan terkait saham IPO Bank Jatim, Dandeni menjelaskan, bahwa ini adalah strategi penyidikan. “Kalau soal kenapa nggak dari dulu, dik-nya itu kan strategi penyidikan saja dan tidak ada aturan yang mewajibkan perkara splitzing harus diajukan ssecara bersamaan, nggak ada aturan yang kami langgar kalau soal itu,” ujar Dandeni.<br /><br />Ditanya lebih lanjut, langkah yang akan diambil oleh Kejati Jatim, termasuk akan menerbitkan Sprindik baru termasuk dengan calon tersangkanya, Dandeni, mengatakan, itu salah satu kemungkinan. “Itu salah satu kemungkinan. Tunggu aja nanti,” terangnya.  (Redaksi)<br />

Perdata Hakim PN Surabaya Kabulkan Gugatan Praperadilan Kadin Jatim

Kasindik Kejati Jatim, Dandeni H Surabaya  – Hakim tunggal PN Surabaya Efran Basuning, mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan ol...

»

Terdakwa Korupsi Dana Bencana Rp 2,1M Divonis 5 Tahun Penjara

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFYm1kNXNcQBvNsRC_Aq0xS5J39k5tpLQfkKKE3Zm8dvML4B06dbNeE3kM3pdl0nMkUXJyxlGiXHaivEyrXfdXJFGtQ39ZDOMb7Ki2AePJc7yRfGiDYY95t6GXzw286Bx7nDu1Q-vnm_Q/s1600/3.+Dua+Istri+terdakwa+bersaksi+di+Sidang+Tipikor.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFYm1kNXNcQBvNsRC_Aq0xS5J39k5tpLQfkKKE3Zm8dvML4B06dbNeE3kM3pdl0nMkUXJyxlGiXHaivEyrXfdXJFGtQ39ZDOMb7Ki2AePJc7yRfGiDYY95t6GXzw286Bx7nDu1Q-vnm_Q/s320/3.+Dua+Istri+terdakwa+bersaksi+di+Sidang+Tipikor.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dua Istri terdakwa saat bersaksi di Sidang Tipikor</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya </b> – “Tidak punya perikemanusiaan”. Barangkali kalimat itu tepat untu terdakwa yang menikmati uang rakyat yang bersumber dari APBN untuk penanggulan Bencana Daerah Mojokerto.<br /><br />Joko Sukartika, adalah staf BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Mojokerto yang ditugasi sebagai bendahara pembantu untuk dana program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 10 milliar lebih pada tahun 2013 lalu.<br /><br />Pada 2013 lalu, dana BPBD tersebut sempat membuat Kabupaten Mojokerto kesulitan melaksanakan sejumlah proyek fisik yang sudah direncanakan sebelumnya. Dari Delapan proyek yang direncanakan, dua proyek pembangunan Jembatan di Desa Pucuk, Kecamatan Dawarblandong senilai Rp 754 juta dan pembangunan Jembatan di Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo Rp 960 juta terpaksa tak dilaksanakan.<br /><br />Pasalnya, dana sebanyak Rp10,7 miliar dari APBN tersebut, untuk program rekonstruksi dan rehabilitasi itu, disimpan dalam rekening Bank. Namun oleh terdakwa Joko dicairkan dengan cara membubuhkan tanda tangannya dan memalsu tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Pencairan dana tersebut dilakukan terdakwa Joko, beberapakali sejak Desember 2013 hingga Maret 2015 dengan total sejumlah Rp2,1 milyar.<br /><br />Akibatnya, Kasus itupun ditangani Kejari mojokerto. Dari hasil penyidikan, Tim Kejari Mojokerjo baru menetapkan Dua tersangka yaitu, Joko Sukartika dan Pongky Aries Hermawan, selaku staf administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pongky, yang akan disidangkan minggu ini.<br /><br />Dari fakta persidangan, Joko Sukartika, terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dana BPBD kabupaten Mojokerto sebesar Rp 2,1 milliar. Uang tersebut diduga diberikan kepada dua istri simpanannya. Bahkan, Ketiga sitri terdakwa termasuk Istri sahnya yang pegawai Pemkab Mojokerto tersebut dihadirkan dalam persidangan.<br />Atas perbuatan terdakwa, Jaksa pun menuntutnya pidana penjara selama 6 tahun dan pidana tambahan mengembalikan kerugian negara sebesar yang dinikamtinya. Tuntutan Jaksa ini tergolong ringan. Mengingat uang yang dicicipinya adalah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.<br /><br />Pada, Senin, 7 Maret 2016, Joko Sukartika, ditahui hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Tidak hanua itu, terdakwa juga dibebani pidana tambahan berupa mengembalikan uang yang sudah dinikmati sebesar Rp 2,1 milliar. Hukuman itu diberikan Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Hakim Tahsin.<br /><br />“Menghukum terdwaka, dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan,” ucap Hakim Tahsin.<br /><br />Majelis Hakim tidak hanya memberinya hukuman badan, melainkan memberinya hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2.1 M. “Terdakwa juga dihukum untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2.139.565.948 satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka harta bedanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang. Apa bila harta bedanya tidak mencukupi, dipidana penjara selama 2 tahun,” kata Hakim Tahsin dalam putusannya.<br /><br />Menurut Majelis Hakim, terdakwa, secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama dan berkelanjutan sebagiamana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Atas putusan tersebut, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, Yuliana dari LBH Lacak maupun JPU Rahmat Hidayat, dari Kejari Mojokerto masih pikir-pikir.  “Kita pikir-pikir dulu,” jawab Rahmat Hidayat kepada media ini.  (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi Dana Bencana Rp 2,1M Divonis 5 Tahun Penjara

Dua Istri terdakwa saat bersaksi di Sidang Tipikor Surabaya  – “Tidak punya perikemanusiaan”. Barangkali kalimat itu tepat untu terdakw...

»

Empat Tersangka Korupsi PT Garam “Gagal Saksikan GMT”

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN0cAyX09_h6yUAbnyxtSxIMpTwbK3ROPikS2eGs1HkIN173LofvGOQwrmgD4LJ3lNxxcfl4bvcgQL-s-SqGr56I69fRABM_xze_eoG3L0Kesxcdj9coPJmciIBhCnaJSzs1fxCD2jyxU/s1600/2.+Wijono+Subagio.+SH.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN0cAyX09_h6yUAbnyxtSxIMpTwbK3ROPikS2eGs1HkIN173LofvGOQwrmgD4LJ3lNxxcfl4bvcgQL-s-SqGr56I69fRABM_xze_eoG3L0Kesxcdj9coPJmciIBhCnaJSzs1fxCD2jyxU/s320/2.+Wijono+Subagio.+SH.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pengacara Wijono Subagio. SH</td></tr> </tbody></table> Surabaya  – Empat tesangka kasus dugaan Korupsi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Garam (Persero) kurang lebih senilai Rp 4 M, “gagal menyaksikan fenomena Gerhana Matahari Total pada 9 Maret 2016 besok”.<br /><br />Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan permohonan Praperadilan yang dilayangkan para tersangka saku pemohon melalui Kuasa Hukumnya, Wijono Subagyo, kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, selaku termohon melalui PN Surabaya, pada Senin 7 Maret 2016.<br /><br />Pengacara Wijono Subagyo, bukanlah orang baru dikalangan direksi PT Garam milik plat merah itu. Sebab, pada tahun 2004, Wijono Subagyo, adalah Kuasa Hukum/Penasehat Hukum Slamet Untung Irredenta yang menjabat selaku Derektur Keuangan PT Garam saat itu, untuk menyelesaikan beberapa kasus di Surabaya maupun diluar Pulau Jawa, berdasarkan surat perjanjian Kerjasama Hukum Nomor : 06001/HK/I/2004 tanggal 5 Januari 2004.<br />Bahkan, saat penyidik Kejati Jatim memeriksa dan menetapkan Slamet sebagai tersangka dalam kasus Korupsi penjualan Garam 10 ribu ton, Wijono Subagyo sempat mendampinginya. Sehingga 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana PKBL mempercayakan ke dia (Wijono Subagyo) namun gagal.<br /><br />Keempat tersangka antara lain, Yulian Lintang (Mantan Direktur Keuangan dijaman Slamet selaku Dirut/Direktur utama PT Garam), Ahmad Fauzi Isyofwani, Muchsin dan Sudarto, ketiganya selaku mantan kepala bagian (Kabag) PKBL PT Garam. Para tersangka melayangkan gugatan permohonan Praperadilan setelah penyidik Kejati Jatim menetapkan dan kemudian menanhannya sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar 4 milliar.<br /><br />Dalam kasus ini, sebenarnya penyidik Kejati Jatim menetapkan 5 tersangka termasuk Slamet Untung Irredenta, mantan Direktur Keuangan dijaman Leo Pramuka selaku Dirut kemudian digantikan Slamet dan terakhir menjabat Komisiaris PT Garam sebelum terseret dalam kasus Korupsi, Namun karena Slamet, sedang menjalani hukuman pidana Penjara selama 1,2 tahun di rumah tahanan negara, dalam kasus korupsi penjualan Garam sebanyak 10 ribu ton pada tahun 2011-2012 lalu, sehingga tetap menunggu keempat kerabatnya itu di Rutan Medaeng, Waru, Sidoarjo.<br /><br />Terkait ditolaknya Praperadilan pemohon, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kasindik Kejati Jatim), Dandeni Herrdiana menyambut baik putusan Hakim PN Surabaya. Dia mengatakan akan secepatnya melimpahkan Perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).<br /><br />“Syukurlah. Pelimpahan akan secepatnya. Kalau nggak minggu ini paling lambat minggu depan sudah tahap II. Pokoknya sebelum masa tahanan Dik (penyidikan) berakhir sudah kita limpahkan,” pungkasnya.<br /><br />Kasus ini bermula saat Kementerian BUMN mengeluarkan kebijakan agar BUMN yang mengalami surplus memberikan bantuan pinjaman ke BUMN yang masih lemah. Bantuan pinjaman tersebut dipergunakan untuk program bantuan kepada masyarakat bernama PKBL.<br /><br />Saat itu salah satu BUMN yang menerima bantuan dana konsinyasi dari 13 BUMN ialah PT Garam (Persero). Dari tahun 2008 hingga 2012, PT Garam memperoleh bantuan dana sebesar Rp 93 miliar. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk program penguatan petani garam, dengan system model pinjaman atau kredit dengan bunga kecil.<br /><br />Dana yang seharusnya digunakan untuk program PKBL pada petani garam, namun sebaliknya tidak disalurkan. Hal itu diketahui dari hasil audit BPKP Perwakilan Jawa timur, yang menemukan adanya kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 4 miliar atau sekitar Rp Rp.3.911.199.736 rupiah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.  (Redaksi)<br />

Perdata Empat Tersangka Korupsi PT Garam “Gagal Saksikan GMT”

Pengacara Wijono Subagio. SH Surabaya  – Empat tesangka kasus dugaan Korupsi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Garam ...

»

Terdakwa: Kejari dan Walikota Madiun Terima Uang Milirian Rupiah

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT1ID45Ikb3oIwLCxoMsqn9xnuYe3IBK5BEbHhMXApQILeoSw4Z8vKI4HsZ0iDXaWVTN6MZ8K6AzVhrXqWtv-bdFEA0GO6p360fPxNQM1Q4F4xchg8PhK05HMe3989Bbf4mvn5sjur_GQ/s1600/1.+Terdakwa+Korupsi+Proyek+Embung.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT1ID45Ikb3oIwLCxoMsqn9xnuYe3IBK5BEbHhMXApQILeoSw4Z8vKI4HsZ0iDXaWVTN6MZ8K6AzVhrXqWtv-bdFEA0GO6p360fPxNQM1Q4F4xchg8PhK05HMe3989Bbf4mvn5sjur_GQ/s320/1.+Terdakwa+Korupsi+Proyek+Embung.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ke-2 Terdakwa Korupsi Embung</td></tr> </tbody></table> <br />Surabaya – Masih ingat judul lagu, Katakan Sejujurnya, cinptaan Alm. Rinto Harapa di era 70an ? Barangkali itu pula yang disampaikan Agus Subiyanto, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Tipikor pada, Senin, 7 Maret 2016.<br /><br />Agus Subiyanto, menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, sekaligus Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam proyek pembangunan Embung (waduk kecil) di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, yang dikenal dengan Embung Pilangbango, yang menelan anggaran sebesar Rp 18 miliar lebih dari dana bantuan Pemerintah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014 lalu.<br /><br />Dalam pelaksanaan proyek pembangunan Embung seluas kurang lebih dari 2 hektar, yang berfungsi untuk menampung sebanyak 150 ribu meter kubik air itu, seharusnya sudah mencapai 95 persen pada akhir Desember 2014. Namun, hingga waktu yang ditentukan pekerjaan baru mencapai 87 persen. Bahkan bangunan Embung saat ini mengalami kerusakan berupa retak-retak disejumlah dinding dan ada juga yang sudah ambrol. Hal ini disuga karena tidak sesuai dengan spek.<br /><br />Akibatnya, Kejari melakukan penyidikan dan bekerja sama dengan pihak Inspektorat Kota Madiun termasuk melibatkan Universitas untuk menghitung kerugian negara akibat pekerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi dalam dokumen berdasarkan Perpres No 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 70/2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Dalam kasus ini Kejari menetapkan Dua tersangka/terdakwa diantaranya, Agus Subiyanto, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, sekaligus Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Maryani, selaku konsultan perencana dari PT Peta Konas. Dan saat ini Keduanya sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Kedua terdakwa dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Dalam persidangan sebelumnya, JPU dari Kejari Madiun menuntutnya dengan pidana penjara selama 7 tahun denda 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut untuk wajin mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 4,1 milliar, subsidair 3,6 tahun penjara.<br /><br />Terdakwa Agus Subiyanto, Membeberkan Fakta-fakta Yang Mengejutkan Dalam Persiangan<br /><br />Pada persidangan, Senin, 7 Maret 2016, terdakwa Agus Subiyanto, membeberkan fakta-fakta yang mengejutkan. Secara balak-balakan, dia mengungkapkan beberapa pejabat di Madiun seperti mantan Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, Suluh dumadi dan Pejabat yang menggantikannya, Paris Pasaribu, Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo dan Wali Kota Madiun menerima Uang Ratusan juta hingga miliaran rupiah dari Adik Sulaksono selaku Pelaksana proyek Embung, setelah Kejari Madiun mulai melakukan penyelidikan/penyidikan dugaan korupsi dalam proyek tersebut.<br /><br />Hal itu diuangkapkan terdakwa Agus, dalam persidangan dengan agenda pembacaan pledoi (pembelaan) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, pada, Senin, 7 Maret 2016.<br />Dalam pembelaannya yang diketik dikertas HVS sebanyak 20 lembar dengan materai 6000 rupiah, Agus subiyanto menyebutkan, berdasarkan cerita Sadikun (Kabag Administrasi Pembangunan Kota Madiun) kepada terdakwa saat dirumah Wali Kota Madiun, Bambang irianto. Bahwa untuk mengatasi permasalahan hukum atas panitia lelang yang masuk pokjanya, sudah dikondisikan ke Kejari madiun melalui Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo.<br /><br />Terdakwa Agus menyampaikan dalam pembelaannya, pada saat Kejari Madiun melakukan Pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan) sekitar Mei 2015, terdakwa diminta tolog oleh Andik sulaksono, untuk menmani menghadap Kasi Pidsus dengan tujuan meminta bantuannya (Kasi Pidsus) agar kasus Embung dapat dikondisikan. Dalam pertemuan tersebut menurut Agus, Kasi Pidsus Madiun akan membantu dengan catatan tidak recehan.<br /><br />Dalam pembelaan terdakwa. Sesuai petunjuk Wali Kota, disarankan agar dijadikan Satu paket. Sebelumnya, Andik Sulaksono sudang membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban Pemkot sebesar kurang lebih 6 milliar rupiahn yang ditindak lanjuti dengan pertemuan untu membicarakan permasalahan proyek Embung Hotel JW Maroit Surabaya, yang dihadiri Kajari Madiun, Suluh Dumadi di dilantai 20, Kasi Intel, Aliq Rahmat Yakin dilobby bawah dan Andik Sulaksono datang terakhir menyusul kelantai atas bergabung dengan Jaksa Kejati Arief Irsaal, Wali Kota Madiun, Bambang irianto.<br /><br />Terdakwa Agus, dalam pembelaannya membeberkan dihadapan Majelis Hakim, inti dari pertemuan tersebut yang disampaikan Andik Sulaksono adalah menentukan jumlah yang disepakati kurang lebih Rp 1 milliar. Dari jumlah itu, Andik sulaksono menyampaikan bahwa ada kewajiban untuk menyediakan Rp 400 juta yang sudah diisepakati oleh Kasi Pidsus. Akhirnya, kata Agus, Kejari Madiun (Suluh Dumadi) mengatakan kepada Andik sulaksosno, jangan pernah memberikan sesuatu kepada bawahannya tanpa melalui dirinya (Kejari).<br /><br /><b>Pertemuan Terdakwa Agus dengan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo, Di Rumah Kost Kasi Pidsus</b><br /><br />Agus Subiyanto, melanjutkan pembelaannya. Pada pertemuan antara terdakwa Agus dengan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo, dirumah Kost Kasi Pidsus. Saat itu Kusuma Jaya Bulo, mengatakan kepada terdakwa tentang kekecewaannya kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto dan Andik Sulaksono. Kusuma Jaya Bulo juga menyampaikan kepada terdakwa, bahwa dia (Kusuma Jaya Bulo) ada koneksi di KPK dan mengancam akan melaporkan. Tentang permasalahan di Kota Madiun.<br /><br />Terdakwa Agus Subiyanto, dalam pembelaannya merinci uang yang diterima Kajari, Kasi Pidsus maupun Wali Kota Madiun dari Andik sulaksono selaku pelaksana proyek melalui Dhata wijaya selaku pemegang peran utama karena Dhata Wijaya sebagai penandatangan dalam dokumen kontrak. Dhata Wijaya, mengambil alih peran Andik sulaksono untuk melakukan Koordinasi dengan Kasi Pidsus dengan biaya ditanggung Andik Sulaksono.<br /> <br />Apa yang dilakukan Dhata Wijaya dengan Kasi Pidsus, menurut terdakwa Agus dalam pembelaannya telah menghasilkan kesepakatan pemberian uang untuk, Paris Pasaribu, sebesar Rp 500 juta, Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Rp 350 juta dan perbaikan rumah dinas Kejaksaan di jln Abdul Rahman Saleh, Madiun sebesar Rp 150 juta. Menurut terdakwa, Keterangan Andik Sulaksono sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta.<br /><br /><b>Terdakwa Menyebutkan Jumlah Nilai Rupiah Yang Diterima Kajari Dan Wali Kota Madiun</b><br /><br />Masih dalam pembelaan terdakwa Agus Subiyanto, yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, mengatakan, Andik sulaksosno menceritakan kepada terdakwa bahwa Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, menolak uang kontan sebanyak Rp 1 M yang sudah disiapkan Andik sulaksosno dalam sebuah tas. WaliKota Madiun justru meminta uang sebesar $100.000 kepada Andik. Atas saran dari pihak Bank Sinarmas di jln Sumatra Madiun, agar ditukarkan ke Surabaya. Penukaran uang terrsebut pun dilakukan Andik Sulaksono karena sudang ditunggu Wali Kota dan pihak Kejati. Keterangan Andik sulaksono kepada terdakwa Agus, mengatakan, setelah dalam bentuk dollar, kemudian diberikan ke WAli Kota, yang dika (Andik sulaksono) ketahui, menurut Agus, bahwa Suluh dumadi menerima sebesar $20.000.<br /><br />Saat perisdangan di skors karena sholat magrib, terkait pengakuan terdakwa dalam pembelaan yang dibacakannya dipersidangan, Henru Purnomo, salah satu Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa mengatakan sudah melaporkan hal itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.<br /><br />“Kita sudah lapor ke KPK Kamis, tanggal 3 Maret. Yang kita laporkan Kejari, semua yang terlibat. Terkait suap sebesar Rp 1.250 M dan penyidikan kasus ini,” ungkap Henru.  (Redaksi)<br />

Tipikor Terdakwa: Kejari dan Walikota Madiun Terima Uang Milirian Rupiah

Ke-2 Terdakwa Korupsi Embung Surabaya – Masih ingat judul lagu, Katakan Sejujurnya, cinptaan Alm. Rinto Harapa di era 70an ? Barangkali ...

»

Mahmil III-Surabaya, Vonis Bebas Satu Dari Delapan Terdakwa

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTO4TGcoDVmwTgAA9PQlkyhuVUT6cjlH-GKNJnhboXqJqf92ZSYZC-7_bQRfuAIQQMe0D0wLOq3dWAiBEBSWKpdogcMFtFklBitS6kWYgR3_qIP7g3OQ9UU2XaeSHrib-mLo0DCUqfapc/s1600/28.+Mahkamah+Militer+Vonis+Bebas+Terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTO4TGcoDVmwTgAA9PQlkyhuVUT6cjlH-GKNJnhboXqJqf92ZSYZC-7_bQRfuAIQQMe0D0wLOq3dWAiBEBSWKpdogcMFtFklBitS6kWYgR3_qIP7g3OQ9UU2XaeSHrib-mLo0DCUqfapc/s1600/28.+Mahkamah+Militer+Vonis+Bebas+Terdakwa.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mahkamah Militer Vonis Bebas Terdakwa</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Untuk mengambil suatu keputusan yang menyangkut nasib seseorang yang terjerat dalam suatu kasus pidada, perlu tindakan yang sangat bijak dan arif berdasarkan kemanusiaan, keadilan terutama Ketuhanan Yang maha Esa suatu suatu kesatuan yang tak terpisahkan.<br /><br />Hal itu pula yang mungkin dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmi) III-12 Surabaya, dalam kasus perkara pembunuhan terhadap korban ‘Ketut Hadiprayitno’ yang diduga dilakukan oleh Delapan terdakwa oknum TNI AL pada April tahun lalu, yang sempat menunda persidangan. Sebab, putusan tersebut akan menentukan nasib Kedelapan oknum TNI AL yang telah mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara, setelah sempat ditunda satu minggu, Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmi) III-12 Surabaya, yang dipimpin Letkol CHK M. Djundan., SH., MH, akhirnya pembacaan putusannya pada, Selasa, 9 Pebruari 2016.<br /><br />Sidang yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur diahadiri Oditur Militer (Odmil) Surabaya Mayor Gagan Hermawan., SH dan Odmil Lokol Vinor., SH. Sementara Kedelapan terdakwa didampingi Penasehat hukum (PH)-nya dari kesatuan TNI AL antara laian, Kapten Marinir Sutiono., SH, Kapten Laut (P) Robert Sanjaka., SH, Kapten Laut (KH) Imam., SH dan Lettu Laut (KH) Ahmad Fauzi., SH masing-masing,<br /><br />Persidangan digelar dua kali. Sebab, perkara tersebut dibagi dalam dua perkara (displit) untuk kasus yang Sama. Sidang pertama untuk terdakwa Pratu (Mar) Benny Syailendra Silalahi, Serda (Mar) Edwin Dwi Ananta, Pratu (Mar) Danny Ari Yulianto dan Serda (Mar) Andi Kurniawan Armananta (Satu Perkara) dan sidang yang kedua untuk terdakwa Pratu (Mar) Bambang Susanto, Serda (Mar) Wahyu Dwi Putra, Pratu (Mar) Sofyanhusain Achmariyanto, Prada (Mar) Charles Siburian.<br /><br />Dalam amarputusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal primair maupun subsidair. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair maupun subsidair. Namun, dalam putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana sebagaimana diatu dan diancam dalam pasal lebih subsidair, pasal 353 ayat (1) KUHP jo pasala 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Menyatakan, terdakwa Prada (Mar) Charles Siburian, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal primair, subsidair maupun lebih subsidair. “Membebaskan terdakwa Prada (Mar) Charles Siburian, dari segala dakwaan dan memulihkan nama baiknya,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol CHK M. Djundan., SH., MH.<br /><br />Prada (Mar) Charles Siburian, yang sebelumnya dituntut pidana penjara 1,5 tahun. Namun Majelis Hakim membebaskannya karena tidak terbukti bersalah. Nasib Prada (Mar) Charles Siburian, tidak sebaik nasib ke Tujuh terdakwa lainnya. Tetapi, 4 terdakwa yang sebelumnya dituntut tambahan berupa pemecatan dari anggota TNI AL, oleh Majelis Hakim tidak mengabulkannya. Melaikan masih memberikan kesempatan untuk tetap mengabdi kepada nusa dan bangsa seusai menjanani hukuman.<br /><br />Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada masing-masing terdakwa, Pratu (Mar) Benny Syailendra Silalahi (terdakwa utama, tuntutan 8 tahun) pidana penjara selama 7 tahun ditambah pemecatan, Serda (Mar) Edwin Dwi Ananta, 3 tahun dan pecat, tuntutan 4, Pratu (Mar) Danny Ari Yulianto, 1,6 tahun, tuntutan 4 dan Serda (Mar) Andi Kurniawan Armananta, 1 tahun, tuntutan 1,5, Pratu (Mar) Bambang Susanto, 3 tahun dan pemecatan, tuntutan 4, Serda (Mar) Wahyu Dwi Putra, 1,5 tahun, tuntutan 3, Pratu (Mar) Sofyanhusain Achmariyanto, 2 tahun, tuntutan 4.<br /><br />Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, bahwa terdakwa utama Pratu (Mar) Benny Syailendra Silalahi yang menerima cerita dari Santi Napitupulu (“teman terdakwa merencanakan”), bahwa korban ‘Ketut Hadiprayitno’ (mantan kekasih saanti) hendak membunuhnya dan keluarganya. Yang seharusnya tidak mendengar begitu saja melainkan mencari informasi kebenaran dari cerita itu sebagai anggota TNI. Begitu juga terdakwa lainnya seharusnya melarang, melaporkan keatasannya, namun malah ikut membantu terdakwa utama.<br /><br />Atas putusan tersebut, 5 terdakwa setelah bediskusi dengan PH-nya, masih pikir-pikir. Sementara terdakwa (Mar) Wahyu Dwi Putra, Pratu (Mar) Sofyanhusain Achmariyan termasuk Prada (Mar) Charles Siburian, menerima.<br /> <br />Usai persidangan, terkait putusan bebas terhadap Prada (Mar) Charles Sibuarian yang berstatus tahanan, salah satu PH terdakwa, Lettu Laut (KH) Ahmad Fauzi., SH mengatakan, masing menunggu proses.<br />“Kita masih menunggu proses. Semua ada proses. Kalau semua sudah beres, kita akan mengajukan keatasan berdasarkan putusan,” Lettu Laut (KH) Ahmad Fauzi.<br /><br />Disinggung terkait status Santi Napitupulu, yang sampai saat ini tidak jelas penangannya oleh Polres Sidoarjo, Lettu Laut (KH) Ahmad Fauzi mengatakan, sehaurusnya diproses hukum. “Kasus ini kan tidak lepas dari dia (Santi). Tapi kita tidak punya kewenangan karena beda kesatuan. Hanya kita berharap supaya penegakan hukum itu benar-benar dijalankan,” ujar Lettu Laut (KH) Ahmad Fauzi.<br /><br />Sekedar diketahui. Kasus ini bermula pada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada bulan April tahun lalu, saat mayat korban ‘Ketut Hadi Prayetno’ yang ditemukan dibawah tol Gunungsari Suarabaya dekat Masjid Agung Surabaya (MAS). Kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh 8 oknum anggota TNI tersebut berlatarbelakang asmara, antara Santi Napitupulu dengan mantan kekasihnya yakni korban dan Pratu (Mar) Benny Syailendra Silalahi. Atas Kerja keras anggota Polres Sidoarjo, akhirnya kasus tersebut berhasil diungkap.<br /><br />Anehnya, Kerja keras anggota Polres Sidoarjo tersebut hanya sebatas mengungkap dan tidak memproses ataupun memeriksa Santi Napitupulu dalam kasus yang menewaskan mantan kekasihnya itu. Pasalnya, berdasar informasi yang dihimpun, Santi Napitupulu yang sempat ditahan oleh penyidik Polres Sidoarjo, kini telah dibebaskan. Bahkan, informasinya, kuat dugaan bahwa kasusnya akan di hentikan alias di SP3.  (Redaksi)<br />

Pidana Mahmil III-Surabaya, Vonis Bebas Satu Dari Delapan Terdakwa

Mahkamah Militer Vonis Bebas Terdakwa Surabaya   – Untuk mengambil suatu keputusan yang menyangkut nasib seseorang yang terjerat dalam s...

»

Kasus Korupsi Bawaslu Masih Misteri

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVLBAaakRgColNwDfC1T1hd7Hu1H9Wdol-dwHk0dm6NqcNpU_nmn-0Jq1tC3Ofxw80buiwXi27ulpS6BiGy5LubhrCcme0zMD9xXGaYudBO8ic3hIMPJ70c9g_emP5UNALBn6VI0hdQkI/s1600/27.+Sesama+terdakwa+saling+bersaksi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVLBAaakRgColNwDfC1T1hd7Hu1H9Wdol-dwHk0dm6NqcNpU_nmn-0Jq1tC3Ofxw80buiwXi27ulpS6BiGy5LubhrCcme0zMD9xXGaYudBO8ic3hIMPJ70c9g_emP5UNALBn6VI0hdQkI/s1600/27.+Sesama+terdakwa+saling+bersaksi.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Sesama terdakwa saling bersaksi</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Dalam kasus perkara dugaan Korupsi di lembaga Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur (Jatim) pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur (Pilgub) Jatim 2013 lalu, karena diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 5,6 M, yang bersumber dari APBD dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah)sebesar 142 milliar rupiah.<br /><br />Anggaran sebesar Rp 142 M tersebut, sebagian dibagikan untuk keperluan di 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Dana sebesar Rp 11 M digunakan sebagai operasional Bawaslu Provinsi diantaranya, untuk perjalanan dinas, honor, biaya Bimtek (bimbingan teknik), pembuatan spanduk, pembuatan buku Perundang-undangan. Namun, menurut pihak penyidik Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, bahwa kegiatan yang dilakukan para pejabat Bawaslu dianggap menyalahi aturan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.<br /> <br /> Karena, dalam penyidikan, pejabat Bawaslu dianggap melakukan sejumlah proyek atau kegiatan fiktif.<br />Diantaranya pembuatan dokumen kontrak fiktif, perjalan dinas fiktif, akomodasi untuk kegiatan diberbagai hotel di Jawa Timur yang juga dianggap fiktif dan pembagian uang THR yang tidak berdasar.<br /><br />Dalam kasus ini, penyidik Polda bersama Kejati Jatim, menetapkan 10 orang tersangka. Namun yang disidangkan di Pengadilan Tipikor saat ini hanya 4 orang diantaranya, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara Bawaslu), Indriyono, selaku rekanan penyedia barang dan jasa (CV Canopus) serta Ahmad Khusaini “calo” rekanan. Para tersangka/terdakwa didakwa melakukan kegiatan dan kontrak fiktif.<br /><br />Sementara 6 tersangka lainnya termasuk Ketua Bawaslu Sofiyanto, Pejabat Pengadaan yang juga “sipeminjam” Rekanan (CV)” yang menjadi “biang kerok” kasus dokumen kontrak fiktif sekaligus sebagai pelapor ke polda Jatim, hingga saat ini berkasanya masih “terbang melintasi Polda ke Kejati Jatim”.<br /><br />Dalam fakta persidangan, dari sejumlah saksi yang dihadirkan JPU, terkait uang THR yang diterima oleh pegawai Bawaslu dalam kegiatan Pilgub/Wagub Jatim 2013 lalu, terungkap bahwa para saksi mendapat tekanan saat penyidikan. Bahkan, para saksi diminta mengembalikan uang sebesar 5 juta oleh penyidik yang semula, bahwa uang tersebut adalah uang perjalanan dinas yang para saksi laksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2013. Sementara anggaran dana hibah baru dicairkan Pemprov pada Maret 2013. Sehingga, pembagian uang perjalanan dinas dibagikan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, sekitar bulan Juli.<br /><br />Banyak saksi mengatakan dalam persidangan, bahwa uang yang mereka terima adalah uang perjalanan dinas, tetapi ada beberapa orang yang mengatakan termasuk Hendrik, bahwa uang tersebut adalah uang THR. Karena diterima saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Uang perjalanan dinas inipun oleh penyidik maupun Jaksa dianggap bermasalah. Karena, kegiatan sudah dilakukan pada Januari sementara pencairan anggaran dana hibah baru Maret.<br /> <br />Menurut penyidik maupun Jaksa, pemotongan tersebut dianggap bermasalah karena dana hibah tidak berlaku surut. Namun dalam fakta persidangan, menurut ahli dari Dirjen Anggaran dan Keuangan Negara, Departemen Keuangan RI, yang dihadirkan JPU, dalam persidangan mengatakan, hal itu diperbolehkan kalau perjanjian dana hibah sudah ditandatangani Januari, masalah pencairan bulan Maret hal itu adalah masalah teknis.<br /><br /><b>Fakta Perssidangan, Samuji Hendrik menyuruh Achmat Kusaini Untuk Meminjam Profil CV</b><br /><br />Terkait adanya pengembalian sisa anggaran dari pihak salah satu Hotel di Malang, dalam persidangan mengatakan, telah mengembalikan sebesar 160 juta dalam dua tahap yang diterima Samudji Hendrik Susilo Bali. Terkait dokumen kontrak yang dianggap fiktif, dalam fakta persidangan sebelumnya saat pejabat pengadaan, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik) dihadirkan menjadi saksi dipersidangan terungkap bahwa, yang meminjam profil rekanan (CV) adalah Ahmad Khusaini, atas perintah Samudji Hendrik dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar Rp 300 ribu sekaligus menghantarnya kebalik jeruji besi.<br /><br />Terdakwa Ahmad Khusaini, sebelumnya bekerja sebagai kariyawan serabutan foto Copy, sehingga beberapa rekanan (CV) dikenalnya. Perkenalan Ahmad Khusaini dengan Samudji Hendrik, adalah lewat Pasaru Palembangan, Koordinator keuangan Bawaslu Jatim, yang sudah dikelanya cukup lama.<br /><br />Dalam fakta persidangan, pembuatan kontrak atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global dianggap fiktif yang menjadi “salah satu biang kerok” kasus ini adalah, Sapto. Atas perintah Samudji Hendrik, Sapto, mengerjakan dokumen dengan mencontoh dari file yang diterimanya dari Samudji Hendrik.<br /><br />Kesalahan Fatal yang terjadi adalah, adanya tandatangan Amru dalam dokumen tersebut. Yang menurut Amru, saat itu Samudji Hendrik, selaku pejabat pengadaan menyodorkan beberapa dokumen untuk ditandatangani saat itu juga sehingga, tidak memeriksa terlebihdahulu.<br /><br /><b>Menurut Amru, dokumen tersebut sempat hilang sehari setelah ditandatangani dan muncul kembali saat penyidik polda datang ke kantor Bawaslu setelah adanya laporan dari Samudji Hendrik.</b><br /><br />Pada, Jumat, 12 Pabruari 2016, Sidang perkara kasus dugaan Korupsi Bawaslu pun kembali digelar diruang sidang Cakra Pengadilan Tipior, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Tahsin, dengan agenda pemeriksaan saksi sesama terdakwa. Persidangan kali ini adalah sebagai terakhir untuk keterangan saksi maupun terdakwa, mengingat masa penahanan para terdakwa berakhir pada 13 Maret 2013. Akibatnya, terdakwa merasa “dirugikan” karena tidak ada waktu lagi untuk mengahdirkan saksi ahli yang meringankan. Karena dua kali persidangan “terbuang sia-sia” alis ditunda, karena JPU tidak dapat mengahdirkan saksi dalam persidangan.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan, bahwa yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br />“Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim.<br /><br />Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (terdakwa selaku Bendahara) yakni tentang pelunasan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu, fakta persidangan, sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini atas perintah Henrik dan Pasaru.<br /><br />Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp.221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. namun “nasi sudah jadi bubur”, tandatangan Amru menjadi pegangan Jaksa maupun Hakim. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot kemudian diletakkan diatas meja kerjanya Amru setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru.<br /><br />Mengapa terdakwa Gatot memasukkan uang tersebut kedalam palstik kresk, tidak kedalam amplop warna kuning lajimnya pembayaran resmi di kantor ? Mengapa terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi pembayaran atas kontrak pembuatan spanduk sebesar Rp 669 juta lebih, sementara kehadiran terdakwa di Bawaslu dan yang meminjam profil CV adalah terdakwa Khusiani atas perintah Hendrik dan Pasaru?<br /><br />Yang sebelumnya sudah ada pembyaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat penyidikan.<br /><br />Agenda pokok dalam persidangan yang berlangsungpun malam itu (Jumat, 12 Pebruari 2016)terfokus pada pembayaran sebesar 669 juta lebih. Tidak lagi seperti dalam surat dakwaan yakni, adanya kegiatan perjalan fiktif, kontrak fiktif dan pemberian uang THR. Akankah kasus koruspi Bawaslu “jilid II” akan terungkap lebih jelas, kalau 6 tersangka yang saat ini berkasnya masih “bolak balik melintasi” Polda ke Kejaksaan Tinggi ? Atau berhenti di 4 terdakwa ini ?  (Redaksi)<br />

Tipikor Kasus Korupsi Bawaslu Masih Misteri

 Sesama terdakwa saling bersaksi Surabaya – Dalam kasus perkara dugaan Korupsi di lembaga Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provi...

»

Tiga Terdakwa Korupsi “Sapi” Jombang Rp 45M, “Tidak Melihat Matahari”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZKdec-I5RJAH5Dl9osGYhK4hxajmwc2TdsWOWAvawH8zJelr2nSpQVrxASGnpFl56-Peqc9sbiuxQ66zzl0R4kybA-X1dVAnG2ZolluF_cS9woepPZ_ocag_PkhDQVtH3pehu9UGQj1g/s1600/26.+Terdakwa+Korupsi+Sapi.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZKdec-I5RJAH5Dl9osGYhK4hxajmwc2TdsWOWAvawH8zJelr2nSpQVrxASGnpFl56-Peqc9sbiuxQ66zzl0R4kybA-X1dVAnG2ZolluF_cS9woepPZ_ocag_PkhDQVtH3pehu9UGQj1g/s320/26.+Terdakwa+Korupsi+Sapi.jpg" width="320" /></a></div> <b>Surabaya</b> - Kecewa dan pasrah. Itulah yang dialami tiga terdakwa kasus Korupsi program Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) Kabupaten Jombang pada tahun 2010 hingga Januari 2015, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp45 milliar lebih.<br /><br />Pasalnya, ketiga terdakwa yakni, Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koperasi Kelompok Tani Bidara Tanu Bareng Jombang, Bambang Waluyo (mantan Kepala Cabang Bank Jatim, dalam kasus Korupsi KUR divonis 8 tahun penjara) dan Heru Cahyo Setiyono, selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Jombang, dalam persidangan (Rabu, 3 Pebruari 2016), JPU mendakwa ketiganya telah melakukan tindak pidana Korupsi di perusahaan milik Pemrov Jatim (PT Bank Jatim Cabang Jombang) dalam KUPS senilai Rp 50 M, yang diduga fiktif pada tahun 2010 hingga Januari 2015, hinga merugikan keuangan negara sebesar Rp45.885.166.385,15.<br /> <br />Atas surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum (PH) ketiga trdakwa, M. Muchtar Cs, mengajukan eksepsi (keberatan) pada tanggal 10 Pebruari 2016. Para terdakwa melalui PH-nya berharap, bahwa Majelis Hakim akan menerima eksepsinya dan ketiga terdakwapun akan “bebas menghirup udara segar dimusim hujan ini sehingga bisa berkumpul dengan keluarganya “, namun harapan itu gagal.<br /><br />Sebab, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Jalili, dibantu Hakim anggota Gatot Noerjantoprajitno dan Dr. Lufsiana, menolak eksepsi PH tedakwa, yang digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor dengan agenda putusan sela, pada Rabu, 17 Pebruari 2016.<br /><br />“Menolak Eksepsi Penasehat hukum terdakwa. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengahdirkan saksi-saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, terkait ditolaknya eksepsi PH terdakwa oleh Majelis Hakim, M.Muchtar mengatakan, akan membuktikan dalam persidangan berikutnya. “Ia, kita akan buktikan dalam persidangan. Kita sudah siapkan saksi maupun buktinya,” ujar Muchtar, salah satu dari PH para terdakwa.<br /><br />Untuk dikethaui, kasus ini bermula pada tahun 2011 lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengadakan program KUPS lewat Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT Bank Jatim) selaku pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi yang memperoleh subsidi. Dalam program tersebut, yang berhak mengajukan KUPS adalah perusahaan peternakan, Koperasi dan Kelompok Tani/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan. Terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koperasi kelompok Tani Bidara Tanu Bareng Jombang (Koptan Bidara Tani), mengajukan permohonan kredit KUPS pada tanggal 5 Januari 2010 kepada Bank Jatim senilai Rp65.315.000.000 yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pembibitan sapi dengan perincian, sapi sebanyak 5 ribu ekor jenis sapi potong, jenis Limousin dan Brahman Cros asal Australia.<br /><br />Dalam pengajuan kredit KUPS itu, terdakwa menyertakan jaminan/agunan berupa 8 Sertifikat tanah atas nama terdakwa, yang berlokasi di desa Banjaragung, Kecamatan Bareng. Sertifikat tersebut antara lain, SHM No 231, luas 340 m2, SHM No 229, luas 1.910m2, SHM 96, luas 3.150 m2, SHM No 99, luas 8.460 m2, SHM 97 luas 3.330 m2, SHM 211 luas 6.580 m2, SHM 98 luas 6.760 m2 dan SHM 230 luas 4.370 m2.<br /><br />Dokumen permohonan kredit KUPS diterima terdakwa Bambang Waluyo selaku Pimpinan Cabang kemudian mendisposisikan kepada Ahmad Yusah selaku penyelia operasional kredit. Kemudian Ahmad Yusah, menunjuk Fitriah Mayasari dan Andina Hapsari selaku staf analisis untuk mengecek persyaratan administrasi dan mengecek ke BI cheking (mengecek kondisi debitur apakah punya tunggakan atau tidak), serta melakukan on the spot ke lokasi, tentang kebenaran usaha termasuk melakukan penilaian jaminan berupa 8 sertifikat dengan Harga Taksasi Umum (HTU) sebesar Rp13.000.210.000.<br /><br />Dari hasil wawancara dengan terdakwa Masykur Affandi, kredit akan digunakan untuk pengadaan 1.288 ekor sapi dengan harga per ekor sapi limousin/Brahman senilai Rp10.637.500, dengan plafon kredit sebesar 30 M yang dibuat oleh staf analisis pada 27 April 2010.<br /> <br />Hasil analisis tersebut terdapat perbedaan harga yang jauh dengan Pedoman pelaksanaan KUPS dari Dirjen Peternakan. Dari hasil analisis tersebut, Fitriah Mayasari dan Ahmad Yusak melaporkan kepada terdakwa Bambang Waluyo selaku pimpinan.<br /><br />Namun, Bambang Waluyo tetap memerintahkan untuk tetap diproses. Kemudian, Ahamd Yusak dalam penilaian kredit menuliskan bahwa kredit yang diajukan oleh Koptan Badari Tani dapat dipertimbangkan untuk diproses dan disetujui dengan plafon sebesar Rp 30 M, dengan syarat harus dicover dengan asuransi Jamkrindo dan agunan harus diikat dengan Hak tanggungan.<br /><br />Terdakwa M. Masykur hanya memiliki agunan sertifikat tanah dengan taksasi sebesar Rp 13.000.210.000 dan tidak dicover oleh asuransi penjamin Perum Jamkrindo dalam KUPS. Namun faktanya, pada tanggal 11 Maret 2010, Ketua Koptan Tani M. Masykur Effendi, Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang, Bambang Waluyo dan Heru Cahyo Setiyono, selaku Penyelia operasional menggantikan Ahmad Yusak yang dipindah ke Cabang Kediri, menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No 15 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Munarsi, Notaris Jombang, dengan nilai kredit sebesar Rp30 M.<br /><br />Hal inilah yang bertentangan dengan surat edaran (SE) Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No SE : 047/030/SE/DIR/KRD.RTL, tentang petunjuk pelaksana KUPS, tanggal 31 Desember 2009, yang isinya; besarnya nilai jaminan tambahan minimal 100% dari plafon kredit atas dasar taksiran harga lelang sita (THLS).<br /> <br />Tidak hanya itu, pada saat pencairan, seharusnya Ketua Koptan Badari Tani, M. Masykur memenuhi persyaratan sesuai surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK). Namun karena sudah adanya “persekongkolan” antara M. Masykur dengan pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Jombang, sehingga pengajuan pencariran tanpa persyaratan sejak 2010 hingga 2015 telah dicairkan sebesar Rp45.885.166.358,15.<br /><br />Sementara sapi yang dibeli M.Masykur selaku Ketua Poktan Badari Tani dari Australia hanya 749 ekor dengan harga USD 400.000, terdiri dari 105 ekor sapi jenis limousin dan 644 ekor jenis Brahmana dengan berat rata-rata 400 kg, dengan harga per ekor USD 534 dengan asumsi Rp 5.340.000. Sapi tersebut ternyata tidak disalurkan oleh M. Masykur kepada 10 Kelompok Ternak seperti dalam dokumen pengajuan KUPS. Dari sejumlah sapi tersebut, hanya 3 Kelompok Ternak masing-masing menerima 10, 45 dan 49 ekor sapi.<br /><br />Atas perbuatan Ketiga terdakwa, diancam pidana penjara seperti yang tercantum pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b (2) dan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun.  (Redaksi)<br />

Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi “Sapi” Jombang Rp 45M, “Tidak Melihat Matahari”

Surabaya - Kecewa dan pasrah. Itulah yang dialami tiga terdakwa kasus Korupsi program Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) Kabu...

»

BPKP Akui Dapat Info yang Salah Dalam Korupsi Bawaslu

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_LhAAX8A55NDZmnjLK2y8oO2mTBiQSauXGHcEic0Qp8_U6kzTQSkL1y9-MInidE3mo37WnngPqVuoMf3FX9X93et962ULiP6DwjwLm8TB1r-8fk_zWnH_yKm20Ai_D-W_12SEXVVJoOU/s1600/25.+Saksi+Ahli+dari+BPKP+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_LhAAX8A55NDZmnjLK2y8oO2mTBiQSauXGHcEic0Qp8_U6kzTQSkL1y9-MInidE3mo37WnngPqVuoMf3FX9X93et962ULiP6DwjwLm8TB1r-8fk_zWnH_yKm20Ai_D-W_12SEXVVJoOU/s320/25.+Saksi+Ahli+dari+BPKP+Jatim.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Ahli di sidang Korupsi Bawaslu</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Bila informasi yang disampaikan itu tidak sesuai yang sebenarnya, yang pasti penjelasannyapun akan berbeda.<br /><br />Hal itulah yang terjadi dipersidangan dalam kasus perkara dugaan Korupsi ditubuh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Jatim pasca Pilgub tahun 2013 lalu, yang menggunakan dana hibah dalam bentuk naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar 141 milliar rupiah, yang bersumber dari APBD Prov. Jatim TA 2013, hingga merugikan negara senilai Rp 5,6 M.<br /><br />Dalam kasus ini, untuk membuktikan bahwa terdakwa Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara) benar-benar melakukan Korupsi, Penyidik Polda Jatim maupun JPU, menghadirkan Dua Ahli dari dua lembaga yang berbeda yaitu, dari Dirjen (Direktorat Jenderal) Perbendaharaan Keuangan Negara, Departemen Keuangan (Depkeu) RI dan BPKP (badan pengawas keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang (saat ini dipindah tugaskan ke Ambon).<br /><br />Menurut JPU, bahwa kedua terdakwa ini telah melakukan kegiatan tahapan Pilgub sebelum anggaran cair. Bahkan, dalam dakwaan JPU, anggaran perjalan dinas Bawaslu selama Januari hingga Maret 2013 diambil atau dipotong setelah dana hibah cair pada Maret 2013. Sehingga Hal itu dianggap salah.<br /><br />Anehnya, informasi yang diterima Sakran Yudi.,SE selaku Ahli yang Khusus dihadirkan dari Jakarta ini, salah. Hal itu disampaikan Sakran Yudi, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Tahsin, dalam persidangan yang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Ahli, pada Senin, 1 Januari 2016.<br /><br />Saksi Ahli mengatakan bahwa informasi yang diterima itu salah, adalah menanggapi pernyataan terdakwa Amru. Terdakwa Amru mengatakan, bahwa penandatanganan NPHD dilakukan Januari, namun pencairannya baru Maret 2013. Bahkan Amru juga mengatakan bahwa anggaran perlanan dinas telah tertuang dalam NPHD.<br /> <br />“Informasi yang saya teriama salah,” kata saksi Ahli menanggapi penjelasan terdakwa Amru.<br />Ahli dari Dirjen Perbendaharaan Keuangan Negara : Pencairan Anggaran Tanggung Jawab Bendahara<br /><br />Sehingga, saksi Ahli dari Dirjen Perbendaharaan Keuangan Negara itupun menjelaskan, bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan Bawaaslu dapat dipergunakan apabila perjanjian NPHD ditandatangani Januari.<br />“Dapat dipergunakan apabila perjanjian NPHD ditandatangani Januari,” pungkas Ahli.  (Redaksi)<br /> <br />

Tipikor BPKP Akui Dapat Info yang Salah Dalam Korupsi Bawaslu

Saksi Ahli di sidang Korupsi Bawaslu Surabaya   – Bila informasi yang disampaikan itu tidak sesuai yang sebenarnya, yang pasti penjelasa...

»