BERITAKORUPSI.CO

Gugatan Pra Peradilan Tersangka Dikabulkan Hakim PN Surabaya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn9LxDKZq3zWyBGtmNtSCMrp03OjA736HR9YaUhoagx_OC_BDaceGG0vrh7OO5tJW43eXNHFNlSjh2T-gHXvt-IQ5bpm48gaMXSS1ypoTOklnOBRKENqUAdCWfK3UAr97rkg65avCSiUU/s1600/16.+Sidang+Gugatan+Praperadilan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn9LxDKZq3zWyBGtmNtSCMrp03OjA736HR9YaUhoagx_OC_BDaceGG0vrh7OO5tJW43eXNHFNlSjh2T-gHXvt-IQ5bpm48gaMXSS1ypoTOklnOBRKENqUAdCWfK3UAr97rkg65avCSiUU/s1600/16.+Sidang+Gugatan+Praperadilan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang Gugatan Praperadilan kasus Korupsi Disnaker</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya  – Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan jelas mengatur dalam hal menetapkan maupun menahan seseorang tersangka yang diduga melakukan tindak tindak pidana Umum maupun Khusus terutama Pidana Korupsi. Namun pelaksanaan dalam penegakan hukum, faktanya berbeda. Akibatnya, seseorang yang merasa dirinya diperlakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum, akan melakukan upaya mencari keadilan. Hal itulah yang dilakukan Tiga tersangka melalui Kuasa Hukum (KH)-nya yang terdiri dari, Robert Mantinia., SH., MH, Darwin S., SH dan Tejo., SH Ketiga tersangka yang dimaksud adalah, Anggoro Dianto, Amin Wahyu Bagiyo, dan Harjani. Dua dari Tiga tersangka adalah pegawai Disnaker Pemkot Surabaya. Sedangkan Harjani telah mengajukan pensiun dini. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polrestabes sejak 21 Desember 2015 lalu, dalam kasus dugaan Korupsi kegiatan pelatihan Otomotif di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya pada tahun 2012 lalu. Menurut Robert, selaku Ketua Tim KH para tersangka mengatakan bahwa, apa yang dilakukan oleh penyidik, Polrestabes Surabaya, tidak sesuai dengan KUHP. Sehingga, membawa kasus ini ke PN Surabaya dalam perkara gugatan Pra peradilan. Pada Selasa, 26 Januari 2016, sidang terakhir digelar dipimpin Majelis Hakim tunggal, I Dewa Gede Ngurah. Dalam persidangan Majelis Hakim menyatakan, pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Polrestabes Surabaya atas kasus dugaan korupsi pelatihan otomotif telah cacat hukum. Dalam amar putusannya, I Dewa menyatakan, dari bukti-bukti yang terungkap, penyidikan yang dilakukan Polrestabes dan menetapkan atas tiga tersangka yaitu, Anggoro Dianto, Amin Wahyoe Bagiyo dan Harjani dinilai tidak sah. “Menerima dan mengabulkan gugatan Praperadilan. Menyatakan penyidikan dan penahanan terhadap tiga tersangka cacat hukum,” kata I Dewa. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan, barang bukti yang dijadikan dasar penyidik untuk menetapkan tiga PNS Disnaker sebagai tersangka dugaan korupsi pelatihan otomotif dinilainya tidak sah. Tidak sahnya barang bukti, karena penyidik Polrestabes Surabaya hanya berupa fotocopy surat dan tidak ada aslinya, juga tidak pernah dilegalisir oleh instansi terkait. “Keterangan saksi yang diambil dari seorang penyidik dalam kasus ini tidak sah dan cacat hukum,” ucapnya. Dengan dikabulkannya permohonan Pra peradilan ini, Majelis Hakim memerintahkan agar penyidik Polrestabes Surabaya segera membebaskan ketiga tersangka dari tahanan. “Memerintahkan kepada para termohon (penyidik) untuk membebaskan ketiga pemohon (tersangka) dari tahanan sejak putusan ini dibacakan,” tegas Hakim asal Bali itu. Atas putusan ini Ketua Tim KH mengaku puas dengan dikabulkannya Pra peradilan ini. “Putusan hakim telah objektif sesuai fakta persidangan,” ujar Robert usai mengikuti persidangan. Robert, juga mengkritisi proses penyelidikan, oleh penyidik Polrestabes Surabaya yang, dinilai telah semena-mena menetapkan kliennya sebagai tersangka. “Sejak awal penyelidikan kasus ini sudah penuh kejanggalan. Dari bukti-bukti yang ada, terlihat penyidik telah sewenang-wenang dalam menetapkan klien saya sebagai tersangka,” terangnya. Robert juga berharap, agar pihak Polrestabes Surabaya menghormati putusan Majelis Hakim. Menurutnya, ini bisa menjadi pelajaran bagi penyidik kepolisian agar lebih berhati-hati dalam menangani suatu perkara pidana. “Semoga kedepanya polisi lebih profesional dalam menangani suatu perkara pidana. Karena ini menyangkut hak asasi dan masa depan seseorang,” kritik Robert. Terkait putusan Majelis Hakim PN Surabaya, yang mengabulkan permohonan Pra peradilan Ketiga tersangka, Humas Polrestabes Surabaya, saat diminta tanggapannya melalui telepon seluler (HP)-nya tidak ada tanggapan. “Tidak ada tanggapan apa-apa,” kata Kompol Lili, singkat. Kasus ini bermula (dari data yang ada) atas adanya laporan Polisi, No. : LP/383/A/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014 oleh “Wissang Wullantiko.,SH” (anggota Polrestabes Surabaya), adanya dugaan Korupsi di Disnaker Kota surabaya dalam kegiatan pelatihan otomotif pada 2012 lalu. Berdasar laporan tersebut, penyidik Polrestabes Surabaya kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menjadi penyidikan. Dari hasil penyidikan tersebut, penyidik menetapkan 4 tersangka. Tiga dari Disnaker dan satu dari rekanan yakni pimpinan CV Yasco. Penyidik menetapkan Anggoro Dianto, Amin Wahyoe Bagiyo dan Harjani sebagai tersangka, karena dianggap telah merekayasa data laporan peserta pelatihan Otomotif tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 412 juta. Anehnya, bukti surat yang dimilki penyidik dalam kasus tersebut hanyalah berupa fotocopy yang tidak dilampiri aslinya. Bahkan tidak dilegalisir oleh pejabat terkait. Akibatnya, berkas perkara ketiganya dikembalikan Kejaksaan Negeri Surabaya. Merasa penetapan tersangka atas diri Amin Wahyoe Bagio, Anggoro Dianto dan Harjani, tidak sesuai prosedur dan dipaksakan, kasus berlanjut pada permohonan gugatan Pra peradilan ke PN Surabaya.  (Redaksi)

Pidana Gugatan Pra Peradilan Tersangka Dikabulkan Hakim PN Surabaya

Sidang Gugatan Praperadilan kasus Korupsi Disnaker Surabaya – Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-undang Hukum...

Dugaan Rekayasa Kasus Korupsi Bawaslu Semakin Jelas

18.19 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI-wRA_8-QoQK_ku_5nOO1luuj82nInwbCbnC9ETT-b_hyphenhyphenPcVbH4g4h97CHfCF_r0DLEJPVF5mIQLE790CPdwRosAUrog9kylD3k-nz1xxCdfk-bsRW87mCrzXxSof1FFsC6btu7dneL8/s1600/15.+Yuni+%2528+Sales+Manager+PT+Royal%252C+berdiri+paling+kiri%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI-wRA_8-QoQK_ku_5nOO1luuj82nInwbCbnC9ETT-b_hyphenhyphenPcVbH4g4h97CHfCF_r0DLEJPVF5mIQLE790CPdwRosAUrog9kylD3k-nz1xxCdfk-bsRW87mCrzXxSof1FFsC6btu7dneL8/s1600/15.+Yuni+%2528+Sales+Manager+PT+Royal%252C+berdiri+paling+kiri%2529.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Yuni ( Sales Manager PT Royal, berdiri paling kiri) jadi saksi di sidang Korupsi Bawaslu</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya – Dugaan adanya rekayasa dalam kasus dugaan korupsi Bawaslu Provisi Jawa Timur pasca pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim pada 2013 lalu, secara pelan-pelan mulai terungkap dalam persidangan. Rekayasa yang diduga dilakukan orang dalam sendiri dalam kasus Korupsi ditubuh Bawaslu Jatim yang merugikan negara snilai 5,6 M dari total dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) sebesar 141 milliar rupiah untuk “menggulingkan” beberapa pejabat di Instansi tersebut. Hal itu bisa dilihat dari keterangan para saksi yang dihadirkan JPU di hadapan Majelis Hakim Tipikor dalam persidangan mapun keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidikan kepolisian Polda Jatim juga terungkap pula dipersidangan. Dalam BAP tersebut ada pula yang disimpulkan oleh penyidik dan bukan berdasarkan apa yang dijelaskan para saksi. Sehingga Majelis Hakim Tipikor yang menani perkara tesebut dibuat semakin menguras tenaga, perhatian maupun pikiran agar semuanya terungkap apa yang sebenarnya. Dua kali persidangan sebelumnya (14 dan 21 Desemebar 2015), JPU telah mengahadirkan Dua saksi kunci yakni, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik) selaku Pejaabat Pengadaan Bawaslu sekaligus sebagai pelapor ke Polda Jatim dan Sapto Sauprihatnadi pegawai honorer Bawaslu. Sapto ini adalah bawahan langsung oleh Hendrik bahkan dalam satu ruangan hanya mereka berdua. Keterangan Saksi Hendrik Di Persidangan Berbeda Dengan BAP Dalam persidangan, keterangan Hendrik dan Sapto dihadapan mejelis Hakim juga keterangan keduanya di dalam BAP sangat berbeda. Hendrik menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa yang membuat dokumen pengadaan adalah Sapto atas perintah terdakwa Amru selaku PPKm. Sementara Sapto menjelaskan dihadapan Majelis Hakim (sidang 21/12), bahwa yang memerintahkan dirinya untuk membuat (mengetik) dokumen pengadaan yang “tidak” sesuai dengan aturan adalah Hendrik dan Pasaru Palembangan (kordinator keuangan) dengan memberikan File untuk dicontoh (dalam BAP Amru, Hendrik juga ditetapkan sebagai tersangka namun belum jelas hingga saat ini karena belum P21). Sementara keterangan saksi Rizky (staf honorer Bawaslu), terkait uang perjalan dinas fiktif/THR dan pembuatan laporan sehubungan perjalan dinas dimaksud, menjelaskan atas perintah Pasaruaru Palembangan dan ditandangani Catur. Pada Senin, 28 Desember 2015, dalam sidang lanjutan yang digelar diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor dengan Ketua Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda mendendengarkan keterangan 5 orang saksi yang dihadirkan JPU Endriyanto Cs dari Kejati Jatim. Kelima saksi yangdimaksud antara lain, Ratna (Panwaslu Kabupaten Lamongan), Nanang (Panwaslu Kabupaten Bangkalan), Kurniadi (Panwaslu Kabupaten Malang), Yuni ( Sales Manager PT Royal) dan Eka (swasta). Yuni Mengatakan, Bukan Cas Beck tapi kelebihan Yang Dikembalikan dan Yang Menerima Adalah Hendrik Dihadapan Majelis Hakim, saksi Yuni mengungkapkan bahwa uang dimaksud para saksi sebelumnya termasuk Hedrik adalah Cas Beck dibantah keras oleh Saksi Yuni. Saksi mengungkapkan kepada Majelis, bahwa uang tersebut adalah kelebihan dari kegiatan di hotel. Dan uang itu diserahkan langsung oleh Yuni kepada Hendrik dengan Tiga tahap. Tahap pertama sebesar 63 juta dan tahap kedua dan ketiga sebesar 111 juta rupiah. Itu diungkapkan Yuni kepada Majelis Hakim dalam persidangan. “Bukan Cas Beck tapi klebihan,” jawab Yuni. Misalnya kegiatan itu 3 hari 4 malam tapi pelaksanannya tidak sampai segitu. Apakah itu yang dimaksud kelebihan jadi bukan cas beck, berapa kelebihannya. Tanya Hakim Tahsin kepada saksi. Saksipun menjawab ia. “Yang menerima Hendrik. Dia (hendrik) tau jumlahnya. Ya itu kelebihan dari kegiatan itu. Di Nota Infoce sesuai dengan kegiatan. Jadi kelebihan itu yang dikembalikan. Tahap pertama sebesar 63 juta dan tahap kedua dan ketiga sebesar 111 juta rupiah,” ungkap Yuni. Namun ada kejanggalan yang terungkap dalam persidangan. Yakni keterangan saksi Ratna dari Panwaslu Kabupaten Lamongan. Kejanggalan tersebut yaitu penyetoran kelebihan dana di Panwaslu Kabupaten Lamongan disetorkan langsung ke Rekening Kasda (Kas Daerah) bukan melalui Rekening bendahara Bawaslu. Pada hal, penyetoraN/pengembalian kelebihan dana di Panwaslu Daerah Lainnya melalui Bendahara Bawaslu yakni terdakwa Gatot. Terkait dana transportasi yang diterima peserta (undangan) dari Bawaslu kepada Panwaslu menurut ketiga saksi terrsebut, tidak pernah menerima dari Bawaslu karena sudah ada dari Panwaslu (Daerah). “Tidak pernah menerima uang dari Bawaslu,” jawab saksi Uasi Persidangan, terdakwa Amru dan saksi dari staf Bawaslu pada persidangan sebelumnya yang sengaja menghadiri persidangan berencana untuk melaporkan beberapa pihak kepada Kepolisian adanya keterangan palsu hingga menimbulkan adanya kerugian negara senilai 5,6 milliar. “Ini kan sudah nggak benar. Darimana BPKP menyatakan ada pemberian uang sebesar 1 juta. Tidak pernah Bawaslu memberikan uang. Ini kan bisa dilaporkan pidana,” kata Amru yang diamini yang lain.  (Redaksi)

Tipikor Dugaan Rekayasa Kasus Korupsi Bawaslu Semakin Jelas

Yuni ( Sales Manager PT Royal, berdiri paling kiri) jadi saksi di sidang Korupsi Bawaslu Surabaya – Dugaan adanya rekayasa dalam kasus ...

Wanita Hamil Tua Ditahan Hakim Tipikor

18.15 beritakorupsi 0

Tipikor Wanita Hamil Tua Ditahan Hakim Tipikor

Terdakwa mantan anggota DPRD menangis saat di Persidangan Surabaya – Muniroh (38), warga Desa Tinggar, Perak, Jombang, dengan wajah ter...

BPKP : Ada Kerugian Negara 630 Juta Di RSUD Pasuruan

18.12 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUWhCRsW6Zx-QcA-TxNolWMLwV_pGnpiw0FJeuwh7lKgiw2pE5oK6finj4QXRi-H1Expd4b6mC_D0xtFUKScsN_HcXiyH1WyFQV8mPpF3wHZOH9_f21_h_z4EQbPYiJjBPn5KmKIBLIIc/s1600/13.+Tim+Audit+BPKP+Jatim%252C+Herman.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUWhCRsW6Zx-QcA-TxNolWMLwV_pGnpiw0FJeuwh7lKgiw2pE5oK6finj4QXRi-H1Expd4b6mC_D0xtFUKScsN_HcXiyH1WyFQV8mPpF3wHZOH9_f21_h_z4EQbPYiJjBPn5KmKIBLIIc/s320/13.+Tim+Audit+BPKP+Jatim%252C+Herman.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim Audit BPKP Jatim, Herman</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya – Sidang kasus dugaan Korupsi alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasuruan yang merugikan negara sebesar Rp 600 juta lebih pada tahun 2013 lalu, kembali digelar pada, Kamis, 14 Januari 2016. Sidang kali ini, dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Tim audit BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dihadirkan JPU dari Kejari Pasuruan dengan terdakwa mantan Direktur  RSUD dr. R Soedarsono, Rusdianto dan Fuad Krisnanto. Tim audit BPKP perwakilan Prov. Jatim yang diwakili, Herman, dihadapan Majels Hakim menjelaskan, bahwa kerugian negara dalam proyek Alkes di rumah sakit pemerintah itu sebesar Rp 630.994.528,65. Herman tidak menyangkal, bahwa BPK RI pernah melakukan audit namun dia menjelaskan perbedaan penghitungan yang dilakukan Tim BPKP dengan BPK. “Memang pernah diaudt BPK. Tapi ada dua kontrak yang dihitung. Sementara yang kami hitung adalah kontrak ke dua. Kalau kontrak pertama kami tidak tau. Dalam penghitungan yang kami lakukan terhadap kontrak kedua, ada selisih harga barang sebesar 8 rupiah dalam bukan 2 rupiah,” kata Herman menjelaskan kepada Majelis Hakim. 
 Terakita metode penghitungan yang dilakukan BPKP dalam proyek tersebut adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti. “Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti. Menghitung jumlah pembayaran pengadaan bahan alat kesehatan atas kontrak No 600/13346.1/423.212/20013, tanggal 17 Desemeber 2013 kepada PT Berrito Jaya Medika Surabaya. Menghitung jumlah pembayaran pembelian bahan alat kesehatan oleh PT Berrito Jaya Medika Surabaya kepada masing-masing distributor berdasarkan faktur,” jelasnya. Herman juga menjelaskan jumlah rupiah dalam kerigian negara akibat pelaksanaan proyek tersebut yang tidak sesuai.”Pembayaran dari RSUD dr. R. Soedarsono kepada PT Berrito Jaya Medika Surabaya sebesar Rp 1.436.087.054,56. Jumlah pembayaran alat kesehatan oleh PT Berrito Jaya Medika Surabaya kepada distributor sebesar Rp 685.627.840,81. Sehingga ada kerugian negara sebesar Rp 750.459.204,65. Jumlah pengembalian sebesar Rp 119.646.676,00. Total kerugian negara sebesar Rp 630.994.528,65,” ungkap Herman. Seperti yang diketahui, kasus dugaan korupsi proyek alat kesehatan di RSUDÂ dr. R Soedarsono Kota Pasuruan, bermula adanya temuan hasil audit yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Timur, atas ketidak beresan dalam pelaksanaan proyek pengadaan alkes di tahun 2013 lalu saat kepemimpinan dipegang, Rusdianto. Dari temuan itu, penyidik Polda Jatim pun akhirnya turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan Tim Polda Jatim, ditemukan adanya indikasi dugaan Korupsi dalam pengadaan alkes ditahun 2013 lalu.  (Redaksi)

Tipikor BPKP : Ada Kerugian Negara 630 Juta Di RSUD Pasuruan

Tim Audit BPKP Jatim, Herman Surabaya – Sidang kasus dugaan Korupsi alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pas...

Ketua Bawaslu Tutupi Fakta Sebenarnya

18.09 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHyYGABzE_-lhjJhAQvt8vOO92Mpr_lPpZ6eGr61Zey8z7m88LGyhSsI1ODN2c4YPivpIRzKHsf9dw5ucpbnrl6qVYTVke_hTMRVsdWHHtHPsn_YFcbce_PjN82pVxOx7TMuW87gytUII/s1600/12.+Dari+kiri%252C+Sri+Sugeng+Pujiatmiko%252C+Dr.+Sufyanto+dan+Andreas+Pardede.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHyYGABzE_-lhjJhAQvt8vOO92Mpr_lPpZ6eGr61Zey8z7m88LGyhSsI1ODN2c4YPivpIRzKHsf9dw5ucpbnrl6qVYTVke_hTMRVsdWHHtHPsn_YFcbce_PjN82pVxOx7TMuW87gytUII/s320/12.+Dari+kiri%252C+Sri+Sugeng+Pujiatmiko%252C+Dr.+Sufyanto+dan+Andreas+Pardede.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, Sri Sugeng P, Dr. Sufyanto dan Andreas Pardede</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi dana Hibah Pemprov Jatim ke Bawaslu sebesar Rp 141 M, pasca Pilgub/Wagub pada tahun 2013 lalu kembali digelar pada, Senin, 11 Januari 20016. Kali ini, JPU menghadirkan 11 orang saksi yang semuanya dari staf Bawaslu, setelah pada minggu lalu menghadirkan 13 orang saksi dari bendahara Panwaslu Kab/Kota. Dari 11 saksi yang dihadirkan dalam persidangan, 3 diantaranya adalah Pimpinan (sama-sama berstatus tersangka). Ketiga saksi yang dimaksud antara lain, Dr. Sufyanto, S.ag, MSi, Sri SugengPujiatmiko, SH dan Andreas Pardede SH dengan terdakwa, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara Bawaslu), Ahmad Khusaini dan Indriyono keduanya selaku rekanan penyedia barang dan Jasa masing-masing didampingi penasehat hukum (PH)-nya. Dalam persidangan session pertama yang diketuai Majelis Hakim Tahsin, Sufyanto menjelaksan kepada Majelis terkait tanggung jawa atas dana NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) antara Pemprov Jatim dengan Bawaslu Jatim. “Ketua Bawaslu yang bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah Pilgub,” kata Sufyanto Terkait pencairan dana dimaksud, saksi Sufyanto menjelaskan, dana akan cair apabila ada tandatangan Bendajara dan Ketua. “Cek bisa cair Kalu ada tantatangan bendahara dan ketua,” Jawab saksi Sementara terkait pertanggungjawaban terhadap RAB (rancangan anggaran baiaya), orang nomor Satu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim ini mulai “dihinggapi penyakit plin plan” alias berubah-ubah. Semulia Dia mengatakan bahwa yang bertanggungjawa adalah sekretaris, kemudian diralat. Yang membuat dan bertanggungjawab adalah Pimpinan. “Sekretariat,” jawab saksi tapi kemudian Dia jelaskan, “yang bertanggungjawab adalah pimpinan dan yang membuat adalah pimpina,” jelas saksi Sufanto. Saksi Sufayanto sepertinya menutupi fakta yang sebenarnya terkait hasil rekapitulasi yang Dia laporkan ke Gunernur tanpa adanya lampiran, apalagi belum pernah ada hasil laporan/rapat pleno di internal tentang penggunaan anggaran yang dipergunakan Bawaslu dalam pelaksanaan Pilgu/Wagub yang bersumber dari NPHD APBD Pemprov tersebut. Namun dalam rekapitulasi tersebut ada sisa anggaran sebesar 1.626.640.765 rupiah. Menurut Sufyanto, bahwa data itu sudah ada. “Itu sudah ada jadi tinggal tandatangani. Bapak juga akhirnya tandatangan,” kata Syfanto kepada terdakwa Amru. “Ia benar saya tandatangan tapi ada catatan dibawahnya yang saya buat kalau itu belum bisa dipakai untuk pertanggungjawaban,” sangkal terdakwa Amru pada saksi yang kemudian di-ia kan saksi. Majelis Hakim Dan JPU Tidak Tertarik Untuk Mengungkap, Siapa Yang Membuat Rekapitulasi Tentang rekapitulasi penggunaan dana hibah sehingga disimpulkan ada sisa anggaran 1.626.640.765 ternyata, ketua bawaslu mengirimkan lapiran ini secara sepihak tidak melalui penghitungan secara menyeluruh dan tanpa melalui pleno Anehnya, JPU maupun Majelis Hakim sepertinya “tidak” tertarik untuk mengungkap siapa yang membuat hasil rekapitulasi yang dilaporkan saksi Sufyanto kepada Gubernur, yang menjadi “biang kerok” utama dalam kasus ini ?. Apakah memang Ketua Bawaslu tidak mengetahui siapa yang menyuruh dan siapa yang membuat hasil rekapitulasi tersebut ? Apakah hasil rekapitulasi penggunaan anggaran Pilgub/Wagub ada begitu saja tanpa dikerjakan seseorang dimeja Ketua Bawaslu ? Mengapa Ketua Bawaslu melaporkan hasil rekapitulasi yang tidak ada lampirannya ? Usai persidangan, Ketua Bawaslu yang juga tersangka dalam kasus ini, tidak mau berkomentar. “Maaf ia, kalau dalam kasus ini saya puasa. Maaf sekali lagi ia, saya puasa,” kata Sofyanto sambil memasuki mobilnya.Terpisah,  menurut terdakwa Amru, sebelum memasuki Mobil tahanan untuk mengantarnya ke LP Medaeng menuturkan kepada Wartawan Mendia ini, bahwa mengenai sisa anggaran dianggap menyesatkan. Menurut Amru, setelah bendahara tidak membuat. pembukuan hingga 7 bulan berakhirnya kegiatan Pilgub (mulai dari tahapan Pilgub Januari sampai dengan September 2013), maka Ketua Bawaslu tiba-tiba pada tanggal 1 april 2014 memanggil saya untuk menadatangani lembaran yang sudah disiapkan. “Masalah sisa anggaran ini menurut saya sangat menyesatkan semua pihak. Karena setelah bendahara tidak membuat pembukuan sampai 7 bulan berakhirnya kegiatan Pilgub, mulai dari tahapan Pilgub bulan Januari sampai dengan September 2013, Ketua Bawaslu tiba-tiba pada tanggal 1 April 2014 bersama salah satu pimpinan Bapak Andreas Pardede, 3 Kasubag, koordinator keuangan, Bendahara dan satu staf (Supriono) bertempat diruang kerja Ketua Bawaslu, memanggil saya untuk menghadap. Ketika saya sudah menghadap, saya diminta untuk menandatangani satu lembar kertas yg dibikin rangkap 3 isinya tertulis Perkembangan Terakhir Penggunaan Dana Hibah Provinsi Jawa Timur Untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 yang dikelola Bawaslu Provinsi Jawa Timur,” tutur Amru. Terdakwa Amru Merasa Dijebak Dalam Tandatangan Di Dokumen Terdakwa Amru melanjutkan, “Disitu tertulis Silpa Bawaslu Provinsi Rp 829.386.650 serta Panwaslu 38 Kab/Kota Rp 3.265.320.145 sehingga total sisa anggaran yang harus dikembalikan Rp. 829.386.650 tambah Rp.3.265.320.145 = 4.094.706.795. Namun sayangnya, untuk sisa anggaran Bawaslu Provinsi yang 829.386.650 tidak ada dasarnya. Dan saya dipaksa untuk menandatanganinya. Akhirnya saya mau menandatanganinya dengan memberikn catatan dibawahnya dan diparaf semua pihak. Ketua Bawaslu Bapak Sufyanto, terkait tandatangan saya itu ternyata melakukan jebakan terhadap saya dengan mengeluarkan surat hari itu juga surat Nomor 50/Bawaslu-Prov/JTM/II/2014 Perihal Laporan rekapitulasi penggunaan Dana Hibah Daerah Tahun 2013 sesuai yang disampaikan oleh KPA dan Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013. Surat ini disampaikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur. Ada 3 hal rekayasa ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,” rincinya. Terkait rekayasa yang dimaksud, Amru mengungkapkan, Ketua Bawaslu dianggap menjerat dirinya terkait tandatangan, “Tujuannya untuk menjerat saya sebagai sekretaris yang bertanggungjawab terhadap sisa anggaran. Padahal bukankah ketua yang menyodorkan draft surat rekapitulasi untuk saya tandatangani. Kedua; Pada surat laporan penggunaan dana hibah diatas, tertulis Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah. Jika Rekapitulasi pasti ada lampiranya. Padahal surat Ketua yang dikirimkan ke Sekdaprov diatas hanya dilampiri surat yang mereka paksakan untuk saya tanda tangani yang hanya 1 (satu) lembar, yaitu perkembangan terakhir penggunaan dana hibah. Yang ketiga; Dengan menetapkan sisa anggaran Bawaslu Provinsi sebesar 829.386.650, berarti Ketua sudah melakukan kebohongan. Karena Bendahara belum memertanggungjawabkan keuangan yang menurut saya bisa mencapai Rp 4 miliar dan sesuai audit yang diakukan oleh pimpinan dan koordinator keuangan secara kasar, dan sudah ditandatangani serta diparaf yaitu realisasi rancangan anggaran belanja (RAB) Bawaslu Prov Jawa Timur untuk Pilgub dan Wagub yang ditandatangani bulan januari 2014 masih menyisakan sisa anggaran sebesar 2.571.975.763 bukan 829.386.650,” ujar Amru. Terdakwa Mengungkapkan, Kasus Dana hibah Pilgub Jatim tahun 2013Hanya Untuk Menjatuhkan Saya Ketika ditanya mengenai Pengadaan barang dan jasa, Amru menjelakan, bahwa pengadaan barang dan jasa dana hibah Pilgub/wagub tahun 2013 lalu, sebenarnya tidak ada masalah apapun. Akan tetapi, Pejabat pengadaan melakukan fitnah dengan jebakan terhadap saya, yang diduga bertujuan untuk menjatuhkan dirinya dan keluarganya. “mengenai Pengadaan barang dan jasa hibah Pilgub/Wagub tahun 2013, sebenarnya tidak ada masalah apapun. Akan tetapi pejabat pengadaan melakukan fitnah dengan membuat jebakan terhadap saya yang diduga bertujuan nntuk menjatuhkan saya dan keluarga saya. Karena yang bersangkutan memang punya kebiasaan seperti itu Sebagaimana dia lakukan di Bappemas, dalam tandakutip seperti ada kelainan jiwa. Yang kedua; Untuk mencegah terungkapnya kelakuan Bendahara yang merampok uang Bawaslu yang melibatkan ketua Bawaslu Jawa Timur, Koordinator Keuangan dan lain lain. Hal ini diduga yang bersangkutan dibayar untuk itu,” ungkap Amru lagi. Lebih lanjut terdakwa Amru mengungkapkan terkait pengadaan spanduk. Faktanya, menurut Amru, waktu pembuatan sangat sempit, sampai akhir Januari. Koordinator keuangan Pasaru Palebangan, yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen belum juga menunjuk rekanan dan belum membuat materi dan draf spanduk padahal, awal Agustus sudah harus terpasang 5 jenis sepanduk. Amru melnjelaskan, dirnya bersama Andreas Pardede, memanggil Direktur CV Canopus untuk meminta kesiapannya membuat spanduk tepat waktu. “Akhirnya saya membuat materi bersama Bapak Andreas Pardede dan memanggil Direktur CV Canopus dan meminta kesiapannya untuk membuat spanduk tepat waktu, karena hanya ada waktu sebulan. Setelah CV Canopus menyanggupi, maka saya arahkan untuk menemui saudara Pasaru Palebangan untuk menetukan jumlah dan spek tekhnisnya. Setelah jadi, maka CV Canopus dibayar oleh bendahara langsunh senilai 221.426.000 dan spanduk segera didistribusikan ke Panwaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur,” pungkas Amru. Menurut Amru, Permasalahan muncul Setelah Pejabat Pengadaan Membuat Dokumen Menggunakan CV Lain Permasalahan muncul, menurut Amru, setelah Pejabat Pengadaan membuat dokumen pertanggunggajawabanya dengan memakai CV Singgasana P utih dan CV Jatayu Era Global senilai Rp. 669.810.000 tanpa saya ketahui. 
 “Permasalahan muncul setelah Pejabat Pengadaan membuat dokumen pertanggunggajawabanya memakai CV Singgasana P utih dan CV Jatayu Era Global senilai 669.810.000 tanpa saya ketahui. Ini baru saya tahu saat di polda setelah. Mengenai pengadaan buku perundang-undangan oleh CV Canopus senilai 74.375.000 namun oleh pejabat pengadaan di SP kan memakai CV Singgasana Putih dengan nilai Rp. 191.688.000,” ungkap Amru lagi. Amru menambahkan, kegiatan di hotel, dirinya tidak pernah ikut dalam pembayaran. 
“Saya tidak pernah ikut dalam hal pembayaran, pendokumentasian. Karena saya sangat memerlukan berbagai kegiatan untuk bimbingan teknis Panwaslu Kab/Kota sesuai tahapan Pilgub yang bebitu cepat. Adapun perbedaan tanggal dan jumlah, saya tidak pernah tahu.Mengenai ada pemberian uang dari pihak Hotel Orchid, sepenuhnya tanggungjawab Samudi Hendrik Susilo Bali, karena dia yang mengambil dan dia juga yang memakai, saya punya bukti dan saksi,” jelasnya.  (Redaksi)

Tipikor Ketua Bawaslu Tutupi Fakta Sebenarnya

Dari kiri, Sri Sugeng P, Dr. Sufyanto dan Andreas Pardede Surabaya – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi dana Hibah Pemprov Jatim ke Ba...

Saksi Ringankan Terdakwa Korupsi Prona Kelurahan Penjaringan Sari

18.03 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGkxUJiK2hzBCYEfN0Hqc-bNJ2sbyrQjbOl18w5H_toX2gCdM9xZxjuaeVVNJ60HwEHXfL7FFYqA0UEhyxDPw5gsN7Kq0PC-MIMt5wRWdFFv__q3g3i6qppR-woP6EUV5URDRR9ocCWTw/s1600/Ilustrasi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGkxUJiK2hzBCYEfN0Hqc-bNJ2sbyrQjbOl18w5H_toX2gCdM9xZxjuaeVVNJ60HwEHXfL7FFYqA0UEhyxDPw5gsN7Kq0PC-MIMt5wRWdFFv__q3g3i6qppR-woP6EUV5URDRR9ocCWTw/s1600/Ilustrasi..jpg" /></a></div>
 
Surabaya  – Udara sejuk dari AC diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor, Surabaya, Jawa Timur benar-benar dirasakan terdakwa, Wahyu Priherdianto, Lurah Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut. Tidak hanya udara sejuk yang dirasakan terdakwa. Melainkan keterangan 7 orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dihadapan majelis Hakim dalam persidangan, tak satupun yang memberatkannya, pada Senin, 4 Januari 2016. Pada hal, terdakwa Wahyu Priherdianto diadili di Pengadilan Tipikor dalam kasus dugaan Korupsi Program Nasional Agraria (Prona) setifikat gratis bagi Masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut, Surabaya pada tahun 2014 lalu, yang didanai dari APBN lewat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya. Namun oleh terdakwa, warga justru dibebankan biaya pengurusan sertifikat antra 3 hingga 4 juta rupiah per kepala keluarga (KK), berdasarkan surat dakwaan Jaksa. Ketujuh saksi tersebut adalah sebahagian warga Kelurahan Penjaringan Sari, sebagai “korban” proyek Prona sertifikat gratis antara lain, Maliki, Sabar, Sunaryo, Edy Suyanto, Subianto, Didik S dan Mahmuda. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Sukadi, SH., MH, para saksi mengatakan bahwa yang menarik biaya pengurusan sertifikat adalah Sudarso. Biaya yang dikenakan dengan luas tanah 100 m, antara 3 hingga 4 juta dan luas tanah diatas 100 m dekenakan biaya diatas 5 juta rupiah. “Yang menarik biaya adalah panitia RW yaitu Sudarsono dan Maliki. Kalau luas tanah 100 meter, ditarik antara Tiga hingga Empat juta. Kalau diatas 100 meter ditarik 5 juta. Tapi kalau pembelian diatas tahun 97 (tahun 1997.red) tidak boleh. Penarikan sebanyak 3 kali. Yang kami tahu ya Sudarsono itu,” kata saksi Maliki. Keterangan Maliki Sama dengan keterangan ke 6 saksi lainnya. Saksi juga mengatakan, warga tidak pernah diadakan penyuluhan terkait adanya Prona, sebagai program pemerintah. Saksi tau setelah kasus ini disidik Kejari Surabaya. Usai persidangan, Agus Amri, selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa menjelaskan bahwa saksi yang dihadirkan Jaksa, tak satupun yang menyebut nama terdakwa.”Semua saksi tidak ada yang mengatakan , yang menarik adalah terdakwa Melainkan Sudarsono. Apakah Sudarsono ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ?,” kata Agus dengan nada tanya. Terpisah, saat dihubungi melalui nomor telepon selulernya (HP), terkait status Sudarsono, Kasi Pidsus Kejari Surabaya, mengatakan semua diperiksa.”Diperiksa semua, tidak hanya Sudarsono saja yang menarik. Ujung-ujungnya keterdakwa,” pungkas Roy. Untuk diketahui, kasus ini bermula pada tahun 2014 lalu. Saat itu Kelurahan Penjaringan Sari dibawah pimpinan Wahyu Priherdianto sebagai Lurah, mendapat dana Program Nasional Agraria  (Prona) sertifikat gartis bagi 250 Kepala Kelurga diwilayahnya. Namun dalam pelaksanaannya, Wahyu Priherdianto memungut dana bagi setiap pemohon Prona yang besarnya berfariasi. Pada hal, biaya untuk pengurusan sertifikat tanah warganya termasuk honor bagi panitia telah disediakan dari anggaran yang ada. Masyarakat hanya dikenakan biaya patok tanah dan materai yang tertuang dalam perutaruan Kepala BPN RI tentang pelaksanaan Prona. Atas tuduhan Jaksa, Wahyu Priherdianto, tidak lagi berkantor di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut, karena terdakwa ditahan penyidik Kejari Surabaya sejak ditetapkan sebagai tersangka dan kini terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.  (Redaksi)