Mantan Kepala Cabang Bank Jatim, Jombang, Divonis 8 Tahun Penjara

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGL0PeC_jqqRSnOHvqCLj7wDaBMpcpi7OffXE_CrJJIvJcoc_IOUe8DkGaTcX1alZrhwkvXzN4uTlY8FaZhvzpjc30tROcbPLhLAZlNsHYkwDhiLWwgYjC5T3hvOM0RsyD8_cK4ZabtEk/s1600/9.+Terdakwa+mantan+Kacab+Bank+Jatim%252C+Bambang+Waluyo.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGL0PeC_jqqRSnOHvqCLj7wDaBMpcpi7OffXE_CrJJIvJcoc_IOUe8DkGaTcX1alZrhwkvXzN4uTlY8FaZhvzpjc30tROcbPLhLAZlNsHYkwDhiLWwgYjC5T3hvOM0RsyD8_cK4ZabtEk/s320/9.+Terdakwa+mantan+Kacab+Bank+Jatim%252C+Bambang+Waluyo.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa mantan Kacab Bank Jatim, Bambang Waluyo</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Harapan Bambang Waluyo, untuk menghirup udara di alam bebas ataupun menghuni “Hotel” Prodeo tidak lama-lama akhirnya pupus, setelah dirinya divonis penjara selama 8 tahun.<br /><br />Bambang Waluyo, selaku Kepala Cabang Bank Jatim, cabang Jombang ini adalah salah satu dari 11 terdakwa yang dijerat dalam kasus perkara korupsi di Bank milik Pemerintah Daerah Jawa Timur pada tahun 2010 hingga 2012 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar 19 milliar lebih.<br /><br />Pada tahun 2010 hingga 2012 lalu, terdakwa selaku pimpinan cabang berasama Wakil pimpinan dan beberapa penyelia dan analisis Bank Jatim cabang Jombang, mengucurkan kredit dalam bentuk KUR (kredit usaha rakyat) dan KUT (kredit usaha tani) untuk 55 Debitur, yang totalnya mencapai Rp 24.850.000.000, yang tidak sesuai dengan prosedur.<br /><br />Dalam pelaksanaan proses kredit tersebut, terdakwa memerintahkan kepada bawahannya utk memproses dokumen kredit yang diajukan para debitur dengan mengatakan, “jangan melihat debiturnya tapi siapa yang membawa”. Sehingga, proses pengajuan kredit itupun berjalan mulus. Kredit yang dikucurkan Bank Jatim Cabang Jombang kepada masing-masing debitutur antara 400 hingga 500 juta rupiah.<br /><br />Dalam fakta persidangan terungkap, ada debitur yang mengajukan kredit dan menerima dana, namun tidak punya usaha. Sebab debitur tersebut hanya meminjam nama orang lain. Namun karena peran terdakwa selaku Pimpinan Cabang yang memerintahkan anak buahnya untuk memproses dengan mengatakan “jangan melihat debiturnya tapi yang membawanya” berjalan mulus.<br /><br />Atas perbuatannya, JPU Lili LindawatI dari Kejati dan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang pun meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana Penjara selama 12 tahun, denda 500 juta subsidair 1 tahun penjara. Tidak hanya itu, terdakwa juga dituntut kewajibannya untuk membayar uang pengganti sebesar 19 milliar lebih, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br />Pada sidang, Senin 18 Januari 2016, nasibnya pun ditentukan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Jalili, dibantu Dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota.<br /><br />Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim membacakan surat putusan atas diri terdakwa Bambang Waluyon, mantan orang nomor Satu di Bank Pemprov Jatim cabang Jombang ini. Dalam pertimbangannya sesuai fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Bambang Waluyo tidak terukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.<br />Namun Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Bambang Waluyo terukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />“Mengadili ; menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun, denda 500 juta. Apa bila terdakwa tidak membayar dalam satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka diganti penjara selama 1 tahun,” ucap Hakim Jalili.<br /><br />Hukum yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa tidak hanya pidana badan. Melainkan, terdakwa diwajibkan mengembalikan uang negara sebesar 19.388.656 900,92 rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka harta bedanya akan disita untuk dilelang. Dan apa bila harta bedanya tidak mencukupi, maka diganti pidana badan selama 3 tahun. Atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, terdakwapun langsung mengatakan Banding, sementara JPU masih pikir-pikir.<br /><br />Terungkapnya kasus ini adalah, berawal pada saat Bank Indonesia melakukan audit pada juni 2013. Dari hasil audit tersebut, Tim audit BI, menemukan adanya kejanggalan atas pengucuran dana terhadap para debitur yang tidak sesuai. Setelah Tim audit BI memastikan bahwa, pengucuran kredit tersebut tidak sesuai dengan SOP. Akhirnya, kasus ini pun dilaporkan ke Polda Jatim untuk ditindak lanjuti. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan Tim Penidik Polda Jatim pun ditemukan adanya kerugian negara dan menetapkan Bambang Waluyo, selaku Kepala Cabang menjadi tersangka. Selain Bambang Waluyo, juga menetapkan status tersangka kepada Wakil Pimpinan Cabang Bank Jatim Jombang, Dua orang penyelia kredit, Delapan orang analis kredit/AO. Dengan pasal yang dikenaan, pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana Penjara paling lama 20 tahun.  (Redaksi)<br />

Tipikor Mantan Kepala Cabang Bank Jatim, Jombang, Divonis 8 Tahun Penjara

Terdakwa mantan Kacab Bank Jatim, Bambang Waluyo Surabaya – Harapan Bambang Waluyo, untuk menghirup udara di alam bebas ataupun menghun...

»

Ex. Kabiro Pemerintahan Pemprov Bersaksi di Tipikor

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhcxblN1hSt2KlUTGZS-ghYve9cXLK5eCWS6jgrdRzRLuQx0uz7ul_He19hEMKNlcOMHUovnwTBXJJNUh-32uM0acRSrOqrsTFcLG-ThRhrISjEVitzco8x1wF1Torf67pMHciKVY5fA/s1600/8.+Saksi+Suprayitno+%2528no+2+dari+kiri%2529+dan+terdakwa+Amru+dihadapan+Majelis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhcxblN1hSt2KlUTGZS-ghYve9cXLK5eCWS6jgrdRzRLuQx0uz7ul_He19hEMKNlcOMHUovnwTBXJJNUh-32uM0acRSrOqrsTFcLG-ThRhrISjEVitzco8x1wF1Torf67pMHciKVY5fA/s1600/8.+Saksi+Suprayitno+%2528no+2+dari+kiri%2529+dan+terdakwa+Amru+dihadapan+Majelis.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan Kepala Biro Pemprov jadi saksi di Pengadilan Tipikor</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> - Kasus dugaan Korupsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. Jatim yang merugikan keuangan negara senilai 5,6 milliar rupiah dari total anggaran yang bersumber dari dana Hibah APBD sebesar 141 milliar pada saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2013 lalu, kembali digelar pada, Senin, 7 Desember 2015.<br /><br />Pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor yang dipimpin Ketua Majelis Tahsin, dengan agenda mendengar keterangan 5 saksi yang dihidirkan oleh JPU Endriyanto Cs dari Kejati Jatim dengan terdakwa, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara Bawaslu Jatim), Ahmad Khusaini dan Indriyono keduanya selaku rekanan penyedia barang dan jasa.<br /><br />Ketujuh orang saksi tersebut yaitu; mantan Kepala Biro (Kabiro) yang kini menjabat staf ahli Gubernur, Supryatno; Tri Heru, staf Bawaslu (pegawai BKD); Imam Widodo (Pegawai Bakesbang) staf Bawaslu; Juari, pegawai percetakan dan Jai Priyano (percetakan). Kesaksian para saksi dipersidangan ada juga yang “dihinggapi penyakit” lupa.<br /> <br />Dalam persidangan, Prayitno (Suprayitno) yang pada saat pemilihan guberbur (Pilgub) tahun 2013 lalu, menjabat selaku Kabiro pemerintahan mengetahui langsung tentang dana hibah yang dikucurkan Pemprov Jatim untuk operasional Bawaslu dalam pilgub menjelaskan bahwa, dana hibah yAng diterima Bawaslu adalah dari APBD dan semua perubahan yang diajukan Bawaslu sesuai dengan prosedur.<br /><br />Hal itu disampaikan saksi Prayitno dipersidangan menjawab pertanyaan JPU, PH (penasehat Hukum) terdakwa maupun Majelis Hakim yang dikketuai Hakim Tahsin. “Dana itu bersumber dari APBD dengan payung hukum Perda (Peraturan Daerah) dan Pergub (Peraturan Gubernur) untuk dipergunakan sebagai honor, perjalan dinas dan pengadaan. Ada usulan perubahan dari Bawaslu seperti penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dari Premium ke pertamax. Semua usulan sesuai dengan proposal (prosedur),” jawab Priyatno.<br /><br />Saat PH terdakwa Amru menanyakkan terkait mengenai tidak dilakukannya monitoring dan pengawasan ditubuh Bawaslu karena dia (saksi) sudah pindah tugas. “Tidak melakukan monitoring dan pengawasan karena sesuai profosal dan laporan pertanggungjawaban (LPJ).<br /><br /><b>Keterangan Saksi Tri Heru, Membingungkan Majelis Hakim Di Persidangan</b><br /><br />Karena aturannya, Tiga bulan sesudah Pilgub baru membuat LPJ. Pada tanggal 15 Januari saya sudah pindah jadi bukan saya lagi,” jawab Priyatno lagi. Sementara keterangan saksi Tri Heru agak membingungkan Majelis Hakim. Pasalnya, saksi yang satu ini sering kali mengatakan lupa. Bahkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat diperiksa penyidik kepolisian tidak ingat betul. Ketua Majelis Hakim bahkan mengulang pertanyaan PH terdakwa dengan jelas yaitu terkait dengan keterangan saksi yang mengatakan ada pembagian uang THR tapi bukan THR melainkan uang memperingati Hari Raya.<br /><br />Apakah uang yang sadaura termima itu adalah uang dari perjalanan dinas yang belum dibayar. Tanya Hakim Tahsin. Namun saksi mengatakan, uang perjalanan dinas saya sudah dibayar. “Uang perjalanan dinas sudah dibayar ini bukan THR tapi uang memperingati hari raya,” kata saksi Tri Heru yang menjawab lebih sering lupa. Pada keterangan saksi sebelumnya mengatakan juga menerima dana menjelang Hari Raya tapi para saski belum menerima uang perjalan dinas. Keterangan saksi Tri Heru dengan saksi pada sidang sebelumnya berbeda.<br /><br />Menanggapi kerangan saksi Tri, terdakwa Amru menanyakkan menegenai SK pengangkatan saksi sebagai bendahara dan perjalanan dinas antara Januari hingga maret serta penerimaan satu unit kendaraan roda 4. Hal itu diakui saksi tapi penerimaannya pada bulan April. “Saya tidak menerima SK. Perjalanan dinas tidak ada. Kalau Mobil, itu pada bulan April,” jawab saksi sepertinya ada yang ditutup-tutupinya.<br /><br />Usai persidangan, Supriyatno menjelaskan terkait dengan perubahan dan pengawasan serta monitoring yang tidak dilakukannya atas dana hibah yang dikucukan Pemprov ke Bawaslu menagtakan, karena dirnya sudah pindah. Proposal itu dari Bawaslu. Perubahan sesuai dengan prosedur. Aturannya, LPJ dibuat Tiga bulan setelah kegiatan selesai berarti April. 15 Januari 2014 saya sudah pindah jadi bukan saya lagi. Biasanya dari lpj itu kita teruskan ke Inspektorat karena bukan kewenangan kita untuk itu. Kalau hasil dari Inspektorat tidak ada masalah ya sudah,” ujar Suprayitno.<br /><br />Terpisah. Terdakwa Amru mengatakan bahwa keterangan saksi Tri adalah bohong. Dia menerima SK.<br />“Yang di BAP aja banyak yang dicabut. Dia itu bohong, nati pada persidangan selanjutnya akan kita tunjukkan bukti-bukti. Dia bisa dipanggil lagi untuk dikronfrontir dengan saksi lain,” ujar Amru.<br />Sebelumnya Amru menjelaskan, “Ketua Bawaslu pernah membuat LPJ tanpa ada rapat internal dan tidak ada lampiran mengenai penggunaan anggaran,” ungkap Amru.  (Redaksi)<br />

Tipikor Ex. Kabiro Pemerintahan Pemprov Bersaksi di Tipikor

Mantan Kepala Biro Pemprov jadi saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya - Kasus dugaan Korupsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. Jatim...

»

Dugaan Rekayasa Kasus Korupsi Bawaslu Semakin Jelas

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoUSF5HBzS1buY9t2_QJyOnk9OCGiFygiodEaQQFDhe_tN7NIfDUQtRlFqTEG5Eq2lNJuDU1S1qCYEaMgFezlukOIogfIZ1T1FxnkTPYQX2CQWPEiHBthYbJtcdqPsWhqLa675aV6hbqY/s1600/7.+Saksi+Sapto+%2528kiri%2529+dan+terdakwa+Amru.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoUSF5HBzS1buY9t2_QJyOnk9OCGiFygiodEaQQFDhe_tN7NIfDUQtRlFqTEG5Eq2lNJuDU1S1qCYEaMgFezlukOIogfIZ1T1FxnkTPYQX2CQWPEiHBthYbJtcdqPsWhqLa675aV6hbqY/s320/7.+Saksi+Sapto+%2528kiri%2529+dan+terdakwa+Amru.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Saksi Sapto (kiri) dan terdakwa Amru </td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Majelis Hakim tindak pidana korupsi yang menani perkara kasus dugaan Korupsi di tubuh Bawaslu Prov. Jatim pasca pemilihan Gubernur pada 2013 lalu, sepertinya harus lebih jeli, sebab dugaan rekayasa dalam kasus yang menyeret pejabat dilembaga tersebut semakin jelas.<br /><br />Dugaan adanya rekayasa yang dilakukan orang dalam (Bawaslu) sendiri dalam kasus ini, terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dalam persidangan.<br />Dalam persidangan sebelumnya (14 Desemebar 2015) yang menghadirkan saksi kunci yakni, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik) selaku Pejaabat Pengadaan Bawaslu sekaligus sebagai pelapor ke Polda Jatim menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa yang membuat dokumen pengadaan spanduk adalah terdakwa Amru saku PPKm dan Sapto sauprihatnadi. Keterangan Hendrik bertolak bakang dengan keterangan Sapto. Saapto juga boleh dikatakan salah satu saksi kunci karena Sapto adalah bawahan langsung dari Hendrik.<br /><br />Pada Senin, 21 Desember 2015, dalam sidang lanjutan yang digelar diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor dengan Ketua Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda mendendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan JPU Endriyanto Cs dari Kejati Jatim. Ketiga saksi tersebut yaitu, Sapto Sauprihatnadi (Staf kontrak Bawaslu), Rizky (Staf kontrak Bawaslu) dan Heru (pegawai percetakan). Saksi Sapto didengar keterangannya untuk terdakwa Amru dan Ahmad Khusaini. Sementara saksi Rizky dan Heru untuk terdakwa Amru dan terdakwa lainnya.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, saksi Sapto mengungkapkan bahwa dirinyalah yang mengerjakan (mengetik) dokumen pengadaan spanduk pengawasan Bawaslu menjelang Pilgub 2013 lalu atas perintah Hendrik dan Saru Palembangan selaku Koordinator Keuangan.<br /><br />“Saya mengerjakan pembuatan dokumen pengadaan atas perintah Hendrik dan Saru Palembangan. Filenya dari Henrik. Yang menjilid bukan saya,” ungkap Sapto.<br /><br />Sementara keterangan saksi Rizky, terkait uang perjalan dinas fiktif/THR dan pembuatan laporan sehubungan perjalan dinas dimaksud, menjelaskan bahwa dirinya diperintah Saru Palembangan ditandangani Catur.<br />“Saya diperintah Saru Palembangan untuk membuat laporan perjalan dinas fiktif. Pada hal, menurut Rizky bahwa perjalanan dinas tersebut benar-benar ada.<br /><br />“Ada perjalan dinas. Saya diperintah Pak Saru untuk membuat laporan perjalan dinas fiktif, kemudian ditandatangani pak Catur. Uang perjalan dinas itu saya terima dari pak Catur. Yang meNerima semua Staf,” beber saksi Rizky menjawa pertanyaan JPU maupun Majelis.<br /><br />Anehnya, JPU sepertinya hanya berpatokan dalam dakwaan atau keterangan saksi sebelumnya yang menytakan bahwa yang diterima para saksi adalah uang hari raya (THR). JPU tidak mempertanyakkan secara detaile keterilbatan saksi Rizky dengan Saru.<br /><br /><b>Fakta yang terungkap di persidangan, </b><br /> <br />Adanya dugaan rekayasa dalam Kasus dugaan Korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 5,6 M rupiah dari dana hibah yang dikucurkan Pemprov kepada Bawaslu sebanyak 141 M rupiah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) perlu mendapat perhatian dan pengawasn dari berbagai pihak, agar penegakan hukum benar-benar berjalan.<br /><br />Sementara kasus ini adalah hasil Penyidikan Polda Jatim atas laporan asalah seorang Staf Bawaslu yang menjabat selaku Pejabat pengadaan. Kemudian penyidik Polda Jatim menetapkan 10 orang tersangka. 4 dari 10 tersangka saat ini menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor, sementara 6 tersangka lainnya hingga saat ini belum jelas karena belum dilimpahkan ke Jaksa.<br /><br />Usai perasidangan, terkait laporan perjalanan dinas fitif, saksi Rizky menjelaskan bahwa hal itu atas perintah Saru Palembangan. “Kantor merasa kehilangan Sama Pak Amru. Dia dekat dengan bawahan. Kalau perjalan dinas itu memang ada bukan fikif. Saya sendiri melaksanakannya. Uang saya terima, uang perjalanan dinas bukan THR. Saya membuat laporan perjalanan dinas fiktif atas perintah pak Saru. Pak Saru kan sebagai Kordinator jadi semua Staf ada dibawahnya. Saya Sama Pak Saru Sama-Sama masuk tahun 2013. Kuncinya ini semua ada di Sapto. Sapto ini bawahannya Hendrik, ya diruangan hanya orang itu dua. Saapto dan Hendrik harus dikronfrontir supaya jelas semua. Apalagi Hendrik ini pernah menarik uang dari Mobil sewa. Jumlahnya saya nggak tau itu info yang saya tau,” ujar Rizky sambil meninggalkan gedung Tipikor.<br /><br />sebelumnya, saksi Sapto mengungkapkan kepada wartawan media ini sebelum persidangan menjelaskan, bahwa yang menyuruhnya membuat dokumen pengadaan adalah Hendrik. Sapto juga mengungkapkan, bahwa dirinya sering mendapat ancaman keselamatan jiwanya sebelum kasus ini disidangkan. “Yang menyuru saya Hendrik. Saya pernah menerima SMS ancaman. Saya nggak tau dari siapa karena nomornya nomor baru,” ungkap Sapto.  (Redaksi)<br />

Tipikor Dugaan Rekayasa Kasus Korupsi Bawaslu Semakin Jelas

 Saksi Sapto (kiri) dan terdakwa Amru Surabaya – Majelis Hakim tindak pidana korupsi yang menani perkara kasus dugaan Korupsi di tubuh ...

»

Sidang Korupsi Bawaslu Tegang, Terdakwa dan Saksi Ancam Saling Lapor

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV4CiPZg1r4RjhPm9P6uPF6vZABJW-Tw1axssH_KR5z4VfvmilxY4614McT0QBEheux2W3LDFWfHU_MzEy-GmGdG4afz8JndqIZ3bQ3h3588pNmOA-QfQm3OopNp8J6k3WcSZJ7Q9MdXA/s1600/6.+Sidang+Korupsi+Bawaslu.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV4CiPZg1r4RjhPm9P6uPF6vZABJW-Tw1axssH_KR5z4VfvmilxY4614McT0QBEheux2W3LDFWfHU_MzEy-GmGdG4afz8JndqIZ3bQ3h3588pNmOA-QfQm3OopNp8J6k3WcSZJ7Q9MdXA/s320/6.+Sidang+Korupsi+Bawaslu.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pejabat Pemprov (Kiri) dan Samuji Hendirik (kanan)</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Sidang perkara Kasus dugaan Korupsi ditubuh Bawaslu Provinsi Jatim yang digelar dipengadilan Tipikor pada, Senin 14 Desember 2015 hingga larut malam (23.15 Wib) berlangsung tegang.<br /><br />Antara saksi dan terdakwa saling tuding menuding dan saling mengancam akan melapor ke pihak kepolisian. Akibatnya, sidangpun “ibarat sinetron yang ditayangkan di sebuah televisi. Yang satu merasa tidak punya ‘dosa’, yang lainnya merasa menjadi korban dari sebuah permainan”.<br /><br />Pasalnya, Samudji Hendrik selaku saksi yang juga sebagai pejabat pengadaan Bawaslu sekaligus sebagai pelapor atas dugaan adanya korupsi anggaran dana hibah yang dikucurkan Pemprov. Jatim saat Pilgub Jatim 2013 lalu sebesebar 141 milliar, hingga merugikan keuangan negara senilai 5,6 M bersitegang dengan salah seorang terdakwa Amru.<br /><br />Dalam persidangan yang digelar diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor dengan Ketua Majelis hakim Tahsin dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Endrianto Cs, dari Kejati Jatim diantaranya, Widiastuti, Samudji Hendrik (Pejabat pengadaan sekaligus sebagai pelapor), Rini Setyowati, Bagyo Utomo, Indah Wahyuni (Kabag Pemerintahan Pemprov dan Supriyanto (Kabiro Pemerintahan Pemprov).<br /><br />Saksi Samudji Hendrik yang merasa “diatas angin” sebab dirinya dalam perlindungan juga didampingi LPKS (lembaga perlindungan korban dan saksi) Jakarta ini memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Tahsin, tanpa beban. Saksi yang menjabat sebagai pejabat pengadaan mengatakan bahwa pengadaan itu ada. Bahkan saksi menngatakan tau proses mengenai pengadaan tetapi tidak paham peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa, apalagi tidak memiliki sertifikasi pengadaan seperti yang diatrur dalam Perpres 54/2010 dan diubah dengan Prepres No 70/20012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.<br /><br />“Saya Staf Bawaslu berdasarkan SK. Ada pengadaan. Saya pernah ikut pengadaan tapi saya lupa,” kata Hendrik.<br /> <br />Ketika ditanya terkait pendokumentasian yang memakai cv lain bukan atas CV yang sesungguhnya, saksi mengatakan tidak tau. “Saya tidak tahu karena saya hanya menandatangi saja, yang membuat adalah sapto,” jawab saksi kemudian. Pada hal, posisi saksi Hendrik dan sapto adalah berbeda. Sapto pegawai honorer di Bawaslu sementara Hendrik adalah Pegawai Negeri spil (PNS). Anehnya, saat PH terdakwa Amru menanyakkan, apakah mungkin seorang pegawai tetap (PNS) bisa diatur oleh seorang pegawai honorer. Hendrik pun tidak menjawab.<br /><br />Memanasnya suasana persidangan saat Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi. Untuk mengatasi situasi, Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan agar pertanyaan diajukan melalui majelis. Kesempatan itu, terdakwa Amru pun menanyakkan tentang keberadaan Sapto menjadi pegawai honorer, SMS yang berupa ancaman yang dikirim oleh saksi Hendrik yang kemudian dibenarkan.<br /><br />“Ya benar, saya yang SMS,” jawab Hendrik kepada Majelis Hakim. Terkait SMS yang bernada ‘ancaman,’ saksi Hendrik membantah, tetapi Amru memiliki bukti berupa SMS yang diduga dikrim Hendrik sebelum Polisi melakukan penyidikan atas laporan saksi.<br /><br />Terdakwa Amrupun mengancam akan memidanakan saksi terkait keterangan saksi Hendrik di BAP yang menyebutkan hingga sebanyak 18 kali tentang ‘apabila dia (Hendrik) tidak mau mengikuti keinginan terdakwa Amru, maka saksi bisa dianggap makar. Padahal Amru tidak pernah sekalipun mengucapkan itu.<br /><br />“Kalau bapak tidak mencabut keterangan di BAP, saya akan laporkan,” ancam terdakwa Amru pada saksi dan kemudian dipersilahkan saksi sekaligus mengancam balik akan melaporkan terdakwa karena mengungkap adanya pungli (pungutan liar) terhadap persewaan mobil Kab/Kota dengan berfariasi antara 1,5 – 2 juta rupiah dengan jumlah mobil per perkabupaten/Kota sebanyak 4 unit.<br /><br /><b>“Episode Kedua Ibarat Sebuah Pribahasa Yang Berbunyi, Lempar Batu Sembunyi Tangan”. </b><br /><br />Seperti itulah yang terjadi saat terdakwa Anang Khusairi mementahkan semua keterangan saksi Hendrik terkait keterangannya yang mengatakan bahwa yang mencari atau membawa profil CV (rekanan) ke Bawaslu adalah terdakwa. Pada hal, terdakwa melakukan atas perintah Hendrik selaku pejabat pengadaan.<br /><br />“Yang Mulia, saksi berbohong, yang menyuruh saya membawa Cv-Cv itu adalah saksi dan yang menyuruh saya menandatangankan dokumen tersebut ke cv-cv tersebut adalah saksi juga. Dia (saksi hendrik) yang memberikan saya uang,” ungkap terdakwa dengan lantang. Pada hal terdakwa yang satu ini terlihat penakut dan tidak punya keberanian sejak. Awal kasus ini disidangkan. Tak ketinggalan, terdakwa Gatot juga membantah keterangan saksi terkait rincian anggaran yang harus dibayarkan oleh bendahara. “Saya hanya meluruskan aja yang Mulia. Bahwa yang memberikan rincian yang harus dibayar adalah saudara hendrik,” ungkap terdakwa Gatot.<br /><br />Sementara dalam keterangan saksi sebelumnya, yakni Suprianro selaku Kabiro Pemerintahan, yang mengatakan ada lpj Bawaslu kepada Sekdaprov Jatim No. 117/Bawaslu-Prov/JTM/II/2014 perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah pemilu gubernur dan wakil gubernur jatim tahun 2013 tanggal 1 april 2014. Menurut terdakwa Amru dalam persidanagan, surat inilah sebagai biang keladinya. Sebab Ketua Bawaslu melayangkan surat tersebut tanpa melalui penghitungan secara keseluruhan, melainkan menentukan sendiri sisa anggaran.<br /><br /><b>Dalam Persidangan Terungkap Beberapa Hal Yang Mengejutkan</b><br /><br />Kemudian saksi juga memperlihatkan surat tanda setoran sebesar Rp 2.468.066.030 dari Bawaslu ke Kasda dengan No rekening 0011000477. Menurut terdakwa Amru, bisa jadi, inilah keseluruhan sisa anggaran bawaslu Prov Jatim atau bisa juga bertambah karena bawaslu belum diaudit oleh BPK. Sehingga mungkin saja kekurangn setor Rp 1.626.640.765,00 memang seharusnya tidak ada atau bisa saja ini bertambah lebih dari angka diatas.<br /><br />“Surat pak Sufyanto, Ketua Bawaslu kepada Sekdaprov Jatim No. 117/Bawaslu-Prov/JTM/II/2014 perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah Pigub Jatim tahun 2013, tanggal 1 april 2014. Karena surat ini hanya dua lembar tidak disertai lampiran penggunaan. Maka harusnya Biro pemerintahan tidak begitu saja mempercayai telah terjadinya sisa anggara. Harusnya di klarifikasi dulu,” kata terdakwa Amru menaggapi keterangan saksi.<br /><br />Usai persidangan, terdakwa Ameru mengatakan bahwa keterangan Hendrik adalah bohong. Dia mengancam saya akan dilaporkan karena sya mengungkap pungli yang dilakukannya. “Hendrik mau melaporkan saya, karena saya mengungkap di pengadilan kalau dia melakukan pungli terhadap persewaan mobil Kabupaten/Kota berfariasi antara 1,5 semapai dengan 2 jutaan. Sedang jumlah mobil perkabupaten/Kota sebanyak 4 unit. Hal ini terungkap pada saat pertemuan pimpinan di Bali,” pungkas Amru.<br /><br />Amru menambahkan, sedangkan yang hendak dilaporkan Amru terhadapa Hendreik adalah atas keterangan Hendrik di BAP. “Dia (Hendrik) menyebutkan di BAP sampai 18 kali bahwa, apabila dia (hendrik) tidak mau mengikuti keinginan saya, maka saya menganggap bisa mencap dia makar. Padahal saya gak pernah sekalipun mengucapkan itu ke dia. Dan dia tadi malam masih saya beri kesempatan untuk mencabut keteranganya agar tidak saya pidanakan tapi dia tidak mau mencabut,” ujar Amru<br /><br /><b>Laporan Ketua Bawaslu Jatim Ke Pemprov Tanpa Lampiran, Ada Apa ? </b><br /><br />Terpisah, Kabiro Pemerintahan Prov. Jatim, Suprianto membenarkan terkait adanya laporan (LPJ) dari Ketua Bawaslu tanpa ada lampiran penggunaan anggaran, namun dengan enteng mengatakan bukan urusannya untuk melakukan klarifikasi. “Ia ada tapi bukan urusan saya untuk mengklarifikasi. Ini Undang-undang Administrasi negara. Saya sudah surati sebanyak 3 kali tapi tidak ditanggapi. Makanya saya menyurati ke Inspektorat,” ujar Pjs Wali Kota Blitar ini dengan angkuhnya.<br /><br />Namun ada yang janggal. Yakni antara keterangan saksi Hndrik dipersidangan yang mengatakan bahwa dirinya tidak dijadikan tersangka melainkan hanya saksi dengan tanggapan Endrianto selaku JPU yang mengatakan bahwa SPDP yang dikirim Penyidik Polda Jatim tidak ada nama Hendrik. “tidak ada,” kata Jaksa diruang sidang. Pada hal, dalam BAP terdakwa Amru, Samudji Hendrik berstatus tersangka.  (Redaksi)<br />

Tipikor Sidang Korupsi Bawaslu Tegang, Terdakwa dan Saksi Ancam Saling Lapor

Pejabat Pemprov (Kiri) dan Samuji Hendirik (kanan) Surabaya   – Sidang perkara Kasus dugaan Korupsi ditubuh Bawaslu Provinsi Jatim yang ...

»

PH Dituding JaksaKurang Cermat, Kasus Perdata Jadi Pidana

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhec9tjs_qDnv8rphKf-qOuzUj4wJxNLXFktaFDInv8DXouTX-PBCInOupBBSDaMw7RaJNJxfuZq1aLy7aAoVj07iXaaLkaf-WN-8xEewtcv_l7WeS66QYXENZ9n8UQchmHyvOaotGL0sg/s1600/5.+PN+Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhec9tjs_qDnv8rphKf-qOuzUj4wJxNLXFktaFDInv8DXouTX-PBCInOupBBSDaMw7RaJNJxfuZq1aLy7aAoVj07iXaaLkaf-WN-8xEewtcv_l7WeS66QYXENZ9n8UQchmHyvOaotGL0sg/s1600/5.+PN+Surabaya.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">PN Surabaya</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Kriminal sudah pasti hukum tetapi hukum belum tentu kriminal, misalnya kasus perdata bukanlah krimanal, sehingga seseorang yang dijadikan menjadi terdakwa dalam kasus pidana yang semula perdata, akan melakukan upaya hukum.<br /><br />Seperti yang dilami terdakwa Santoso Setyadi selaku Direktur PT Imperium Happy Puppy, yang dijerat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus hak cipta. Sehingga terdakwapun menuding bahwa tindakan JPU tidak cermat karena memaksakan kasus perdata menjadi pidana. Tak pelak, dirinyapun dijadikan menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /><br />Hal ini lah yang diungkapkan oleh penasehat hukum (PH) terdakwa, Sahat Marulitua Sidabuke, dalam persidangan yang diketuai Martua Rambe dengan agenda pembacaan Eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan JPU Andi Surya dari Kejari Surabaya, pada Kamis 10 Desember 2015.<br /><br />Dalam eksepsinya yang dibacakan dihadapan majelis Hakim, Sahat Martua Sidabuke menyatakan, kasus yang seharusnya masuk ranah perdata karena melingkupi persoalan perjanjian bisnis, justru terkesan dipaksakan menjadi kasus pidana. “Kasus ini tidak sepantasnya diproses secara pidana. Sebab, ini hanya masalah pembayaran atas lagu-lagu yang sebenarnya sudah terbayarkan oleh klien kami. Masak hanya karena persoalan dua lagu saja klien saya sudah dijerat soal pidana,” pungkasnya.<br /><br />Usai persidangan, Sahat Maruli Tutua Sidabuke selaku PH terdakwa menjelaskan, kasus yang menjerat terdakwa terlalu memaksakan. Dakwaan jaksa juga dianggap tidak cermat dan tidak jelas. Ia mencontohkan, dalam dakwaan jaksa disebutkan jika terdakwa adalah General Manager (GM). Namun, dalam posisi sebenarnya, kliennya merupakan direktur di perusahaan tersebut.<br /><br />“Terdapat ketidakcermatan dan ketidakjelasan serta ketidak lengkapan uraian tindak pidana yang berakibat pada kaburnya dakwaan jaksa atau obscur libel,” jelas Sahat. Menurut Sahat, dalam kasus yang menjerat Santoso Setyadji, dianggap bertangungjawab atas penggunaan lagu lagu band Radja yang diputar di Silver Karaoke milik Happy Puppy tanpa ijin dari penciptanya yakni Mouldiansyah. Beberapa judul lagu itu adalah, Demi Kamu dan Mimpi Indah.<br /><br />Sahat menambahkan, selama ini kliennya memang tidak membayar royalti ke pencipta lagu, melainkan melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Tapi dari sembilan judul lagu, hanya ada dua yang terselip tidak terbayar Royaltinya.<br /><br />“Tidak ada unsur kesengajaan, makanya kami anggap kasus ini masuk ke ranah hukum perdata,” ujar Sahat.<br />Dengan demikian, dalam kasus ini persidangan selanjutnya tinggal menunggu keputusan (putusan sela) dari Majelis hakim. apakah melanjutkan persidangan perkara ini atau sebaliknya, menghentikan kasus ini dan menyatakan bahwa perkara tersebut adalah sebagai kasus (perkara) perdata.  (Redaksi)<br />

Pidana PH Dituding JaksaKurang Cermat, Kasus Perdata Jadi Pidana

PN Surabaya Surabaya   – Kriminal sudah pasti hukum tetapi hukum belum tentu kriminal, misalnya kasus perdata bukanlah krimanal, sehingg...

»

Santy Napitupulu, Jadi Saksi Kunci Dilmil III-12 Surabaya

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMFZ9SMJ7yRbbLPGXEl75EKhJLxStTPOUoXjPQgl8NKMtYaqTHucckQyLRW7RgwVDkcv73R_c7ma7xx4RQRAYU8d0XbCBukDEySqeTk5ZAlkJZHULF2bl7RhCmA196PCzOy7AZk2HhlHU/s1600/4.+Santy+Napitupulu%252C+jadi+saksi+di+Dilmil+III-12+Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMFZ9SMJ7yRbbLPGXEl75EKhJLxStTPOUoXjPQgl8NKMtYaqTHucckQyLRW7RgwVDkcv73R_c7ma7xx4RQRAYU8d0XbCBukDEySqeTk5ZAlkJZHULF2bl7RhCmA196PCzOy7AZk2HhlHU/s320/4.+Santy+Napitupulu%252C+jadi+saksi+di+Dilmil+III-12+Surabaya.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Santy Napitupulu, jadi saksi di Dilmil III-12 Surabaya</td></tr> </tbody></table> <b><u>Surabaya</u> </b> – Sesuai dengan namanya, Santy, diapun santai dan tenang seprtinya tidak punya beban saat dirinya duduk dikursi persidangan Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan terhadap korban ‘Ketut Hadiprayitno’ yang diduga dilakukan oleh Delapan oknum TNI AL pada April lalu.<br /><br />Korban, Ketut Hadiprayitno adalah mantan kekasih Santy Napitupulu. Santy dan korban Ketut menjalin cinta selama 3 tahun. Kemudian Santy menjalin asmara dengan terdakwa Pratu (Mar) Benny Syailendra Silalahi pada Oktober 2013, beberapa bulan setelah Santy Napitupulu putus dengan korban pada awal 2013.<br /><br />Setelah 1 tahun menjalin asmara dengan terdakwa satu (Pratu (Mar) Benny Syailendra Silalahi), Santy pun bercerita kepada terdakwa tentang hubungannya dengan korban yang sudah sangat intim. Tidak hanya itu, Santy juga menceritakan bahwa uangnya sejumlah sekitar 12 juta dipinjam korban dan belum dikembalikan, dirinya juga mendapat ancaman dari korban sendiri.<br /><br />Akibat dari cerita Santy Napitupulu kepada terdakwa Benny Syailendra Silalahi yang juga kekasihnya, merekapun membuat rencana untuk memberikan pelajaran kepada korban yang bekerja di Jakarta. Santy Napitupulu dan Benny S Silalahi pun memancing korban agar datang ke Surabaya, untuk menjalankan rencana yang sudah mereka buat. Dalam aksi selanjutnya, terdakwa Benny mengajak teman-temannya sesama satu Korps.<br /><br />Hal itulah yang terungkap dalam persidangan digelar di ruang Sidang Utama Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Suarabaya, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada, Senin, 21 Desember 2015. Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Oditur Lokol Vonor dan Oditur Mayor Gagan Hermawan., SH.<br /><br />Dalam persidangan yang dipimpin Mahkah Ketua (Ketua Majelis Hakim), Letkol Muhammad Djundan., SH., MH dengan Panitra Pengganti (PP) Kapten Dedi Wigandi, S.Sos, SH yang juga menjabat selaku Katera Dilmil III-12 Surabaya, dengan terdakwa, Pratu (Mar) Benny Syailendra, Serda (Mar) Edwin Dwi Ananta, Pratu (Mar) Danny Ari Yulianto (satu berkas) dan Serda (Mar) Andi Kurniawan Armananta (Satu Perkara) dan Pratu (Mar) Bambang Susanto, Serda (Mar) Wahyu Dwi Putra, Pratu (Mar) Sofyanhusain Achmariyanto, Prada (Mar) Charles Siburian (Satu berkas) yang didampingi Penasehat Hukum dari kesatuan TNI AL yaitu, Kapten Marinir Sutiono., SH, Kapten Laut (P) Robert Sanjaka., SH, Kapten Laut (KH) Imam., SH dan Lettu Laut (KH) Ahmad Fauzi., SH.<br />Dihadapan Majelis Hakim, Santy Napitupulu menjelakan kalau dirinya sempat ditahan penyidik Polres Sidoarjo selama 1,5 bulan dan kemudian dibebaskan dengan syarat wajib lapor.<br /><br />“Saya sempat ditahan 1 bulan 2 minggu dan sudah bebas hanya wajib lapor,” kata Santy menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim. Saat ditanya mengenai kejadian hingga menghilangkan nyawa korban, saksi Santy mengatakan hanya memberi efek Jera. “Hanya ingin memberi efek Jera. Terdakwa hanya menelanjangi,” jawab saanty.<br /><br />Ketika Majelis Hakim menanyakkan lebih lanjut kenapa korban sampai meninggal, Santy Napitupulupun akhirnya mengakui bahwa korban dipukuli terdakwa dengan teman-temannya.<br /><br />“Karena dipukuli,” jawab Santy. Keterangan Santy inipun seringkali berubah-ubah hingga majelis Hakim membacakan keterangan Santy dalam BAP.<br /><br />Usia persidangan, terkait status Santy yang ditangani Polres Sidoarjo, saat wartawan media ini menghubungi Kasat Reskrim Polres Sidoarjo mengatakan bahwa dirinya sudah dimutasi. “Saya sudah dimutasi. Silahkan hubungi Kasat yang baru,” jawab AKP Ayub dalam pesan singkatnya.<br /><br />sekedar diketahui. Kasus ini bermula pada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada bulan April lalu saat mayat korban ‘Ketut Hadi Prayetno’ yang ditemukan dibawah tol Gunungsari Suarabaya dekat Masjid Agung Surabaya (MAS). Kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh 8 oknum anggota TNI tersebut berlatarbelakang asmara, dan akhirnya berhasil terungkap oleh anggota Kepolisian Resort (Polres) Sidoarjo.  (Redaksi)<br />

Tipikor Santy Napitupulu, Jadi Saksi Kunci Dilmil III-12 Surabaya

Santy Napitupulu, jadi saksi di Dilmil III-12 Surabaya Surabaya   – Sesuai dengan namanya, Santy, diapun santai dan tenang seprtinya ti...

»

Ruang di Pengadilan Tipikor “Disulap” Kejaksaan, Musolah Pindah di Bawah Tangga

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEmEZfJUAGwUHJbY6J5ikBWq6Ifjk5egUk4uuVkEOHHujOaBroiFgqPkK4YWSc4Jmd0ccbj5QbTuhWkuR9XI-ZyYjPJb5GbMEFOF_6FnQaJJO9usSxWKqbWrBmT7_EZdxq0YCfJrSYzjs/s1600/3.+Ruang+Pengadilan+Tipikor.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEmEZfJUAGwUHJbY6J5ikBWq6Ifjk5egUk4uuVkEOHHujOaBroiFgqPkK4YWSc4Jmd0ccbj5QbTuhWkuR9XI-ZyYjPJb5GbMEFOF_6FnQaJJO9usSxWKqbWrBmT7_EZdxq0YCfJrSYzjs/s320/3.+Ruang+Pengadilan+Tipikor.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Musolah Pengadilan Tipikor di bawah tangga</td></tr> </tbody></table> Surabaya -  Gedung Pengadilan Tindak Pindak Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur yang terletak dijalan Raya Juanda Sidoarjo, kini terdapat ruangan yang “disulap” oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.<br /><br />Salah satu ruangan yang di “sulap” oleh Kejari Surabaya adalah Ruangan Penasehat Hukum (PH) para terdakwa Korupsi. Musolah kini menjadi ruangan PH. Kedua ruangan ini terletak disamping kanan pintu masuk utama. Sementara Musolah, dipindah kebawah tangga menuju lantai dua. Ruangan PH kini menjadi ruangan Pelayanan Saksi prima dengan logo Pengadilan, namun anggaran Kejaksaan.<br /><br />Barangkali sesuai dengan namanya, cat tembok asli ditutp dengan menggunakan cat aksesoris dengan fasilitas, lantai menggunakan karpet merah, 1 set sofa dan dan pendingi ruangan (AC). Didepan pintu masuk ruangan tersebut terletak 1 buah meja kursi untuk bagian Andimnistrasi atau informasi.<br /><br />Sementara Ruang Jaksa Penuntut Umum (JPU) terletak dibagian belakang, dengan fasilitas yang sama dengan ruang pelayanan saksi prima. Bedanya, ruang JPU ini dibawah naungan Kejati. Dan ruang tahanan para terdakwa korupsi dari 36 Kejari dan Satu Kejaksaan Tinggi, terletak didepan ruangan JPU. Terdakwa laki-laki maupun perempuan digabung jadi satu ruangan termasuk untuk digukan sholat.<br /><br />Tidak heran. Bila para terdakwa hanya beberapa orang saja yang langsung dimasukkan kedalam tahanan yang sejak semula ditahan oleh penyidik. Tapi tidak sedikit yang bebas berkeliaran disekitar gedung Tipikor walau siterdakwa ditahan. Ada juga yang sama-sama menikamati makan atau sekedar minum sambil ngobrol bersama dengan JPU maupun PH terdakwa kantin yang terletak dibelakang Pengadilan.<br /><br />Menurut pihak pengadilan, ruangan pelayanan saksi prima yang disediakan Kejari Surabaya di gedung Pengadilan Tipikor, adalah atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri (Ka Kejari) Surabaya dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tipikor yang juga Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Seperti yang disampaikan I Gede Ngurah Arya Winaya, selaku Pansek PN Surabaya, saat dihubungi lewat telepon selulernya.<br /><br /> “Ia itu dipakai oleh Jaksa. Langsung Ka Pn itu, atas permintaan Kajari dengan Ka PN,” kata I Gede lewat teleopon.  (Redaksi)<br />

Tipikor Ruang di Pengadilan Tipikor “Disulap” Kejaksaan, Musolah Pindah di Bawah Tangga

Musolah Pengadilan Tipikor di bawah tangga Surabaya -  Gedung Pengadilan Tindak Pindak Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Sur...

»

PH Bacakan Eksepsi, Mengajukan Agar Ke- 8 Terdakwa Dibebaskan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkW0a6z4JSh56bSEUM2oF0QplHqVRE-8jRFVNsO-u5V7UyyWR3_oj7joJAmoMpZrvpp58ffCNUQF_kA7HUQRxVNz-6JCLR0CF0FSnPO3QCHMbCQ7QMM2ZDj-cnrk2s0lP9bDSxs467j04/s1600/2.+PH+terdakwa+saat+membacakan+Eksepsi.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkW0a6z4JSh56bSEUM2oF0QplHqVRE-8jRFVNsO-u5V7UyyWR3_oj7joJAmoMpZrvpp58ffCNUQF_kA7HUQRxVNz-6JCLR0CF0FSnPO3QCHMbCQ7QMM2ZDj-cnrk2s0lP9bDSxs467j04/s320/2.+PH+terdakwa+saat+membacakan+Eksepsi.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang pembacaan Eksepsi </td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Sidang kasus pembunuhan terhadap korban ‘Ketut Hadiprayitno’ yang diduga dilakukan oleh Delapan oknum TNI AL pada April lalu, kembali digelar di ruang Sidang Utama Pengadilan (Dilmil) III-12 Suarabaya, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada, Kamis, 26 November 2015.<br /><br />Pada sidang yang berlangsung dengan agenda pembacaan Ekspsi (keberatan) oleh Penasehat Hukum (PH) ke 8 terdakwa (dibagi dalam dua perkara) atas surat dakwaan Oditur (Jaksa Penuntut Umum) Mayor Gagan Hermawan., SH, yang dibacakan pada persidangan sebelumnya.<br /><br />Kedelapan terdakwa yaitu, Pratu (Mar) Benny Syailendra Silalahi, Serda (Mar) Edwin Dwi Ananta, Pratu (Mar) Danny Ari Yulianto dan Serda (Mar) Andi Kurniawan Armananta (Satu Perkara) dan Pratu (Mar) Bambang Susanto, Serda (Mar) Wahyu Dwi Putra, Pratu (Mar) Sofyanhusain Achmariyanto, Prada (Mar) Charles Siburian (Satu perkara) didampingi Penasehat Hukumnya dari kesatuan TNI AL antara laian, Kapten Marinir Sutiono., SH, Kapten Laut (P) Robert Sanjaka., SH, Kapten Laut (KH) Imam., SH dan Lettu Laut (KH) Ahmad Fauzi., SH<br />Dalam persidangan yang dipimpin Mahkah Ketua (Ketua Majelis Hakim), Letkol Muhammad Djundan., SH., MH dengan Panitra Pengganti (PP) Kapten Dedi W, SH. Dalam eksepsi yang dinacakan Penasehat Hukum terdakwa dihadapan Majelis, mengajukan agar para teredakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur.<br /><br />Menurut PH para teedakwa, dakwaan Oditur yang mendakwa para terdakwa tidak menjelaskan secara lengakap perbuatan masing-masing maupun keterangan saksi.<br /><br />“Primer. Menerima ekspsi terdakwa, menolak dakwaan Oditur dan meminta kepada Majelis agar membebaskan terdakwa dari dakwaan Oditur. Subsidair. Apabila Majelis berpandangan lain, agar manjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya” ucap salah satu PH terdakwa dalam surat eksesipnya.<br /><br />Pada sidang sebelumnya, para teredakwa dijerat pasal berlapis oleh Oditur Mayor Gagan Hermawan., SH yakni pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair 353 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan lebih subsidair pasal 351 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati.<br /><br />Atas Eksepsi PH terdakwa, Oditur akan menyampaikan Duplik pada sidang yang akan datang. Usai persidangan, salah Satu PH terdakwa saat ditemui Wartawan media ini mengatakan, bahwa peran para terdakwa tidak sama hanya karena Korps saja.<br /><br />“Kita menyampaikan Eksepsi karena keberatan atas dakwaan. Peran terdakwa dalam dakwaan disamakan. Pada hal, ada beberapa terdakwa hanya ikut serta tidak mengetahui persolan hanya karena korps,” kata salah seorang PH terdakwa usai persidangan.<br /><br />Sekedar diketahui, kasus ini bermula pada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada bulan April lalu saat mayat korban ‘Ketut Hadi Prayetno’ yang ditemukan dibawah tol Gunungsari Suarabaya dekat Masjid Agung Surabaya (MAS). Kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh 8 oknum anggota TNI tersebut berlatarbelakang asmara, dan akhirnya berhasil terungkap oleh anggota Kepolisian Resort (Polres) Sidoarjo.  (Redaksi)<br />

Pidana PH Bacakan Eksepsi, Mengajukan Agar Ke- 8 Terdakwa Dibebaskan

Sidang pembacaan Eksepsi Surabaya   – Sidang kasus pembunuhan terhadap korban ‘Ketut Hadiprayitno’ yang diduga dilakukan oleh Delapan ok...

»