Terpidana 8 Thn Penjara Kasus Korupsi, Mustofa Kamal Pasha (Ex. Bupati Mojokerto) Akan Segera Diadili Kembali

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kasus yang menyeret Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2020, berawal dari Perkara Korupsi Suap sebesar Rp2.250 M atas pemberian Ijin IPPR dan IMB 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015#</span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi7-3qI_UsWRNvFWKlgm8KC-bj8dFBa4nf6nKAUr9stu_l-HyCxIq6Igv2bvNoRh82YMn7riFjxw7ul3jcybdiNKgPwZKUt_8IaI528fvECGAnWQVM3VG5UphMOitT8o5UnkthK75PcB8Gj4pd2UDgOqhQ981l1x_g3zHQ9ak36y9F6gafVjPqRhV_z=s900" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="900" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi7-3qI_UsWRNvFWKlgm8KC-bj8dFBa4nf6nKAUr9stu_l-HyCxIq6Igv2bvNoRh82YMn7riFjxw7ul3jcybdiNKgPwZKUt_8IaI528fvECGAnWQVM3VG5UphMOitT8o5UnkthK75PcB8Gj4pd2UDgOqhQ981l1x_g3zHQ9ak36y9F6gafVjPqRhV_z=w640-h568" width="640" /></a></div></b></span><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span><br /><div style="text-align: justify;">Terpidana Koruptor Mustofa Kamal Pasha (selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2020), belum selesai menjalani hukuman pidana penjara selama 8 tahun dalam perkara Korupsi Suap pemberian Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 sebesar Rp2.250.000.000, dan juga belum di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas tuntutan JPU Kejari Kabupaten Mojokerto (Rabu, 15 Desember 2021) selama 2 tahun penjara dalam Perkara Korupsi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo serta Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 – 2017 sebesar Rp1.3030.000.000, Mustofa Kamal Pasha, suami Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, akan segera diadili kembali dalam 2 perkara, yaitu Krupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya oleh JPU KPK, Selasa, 11 Januari 2022</div><div style="text-align: justify;"> </div><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span>  <span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dituntut 2 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Normalisasi Sungai - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/dalam-perkara-yang-sama-ir.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/dalam-perkara-yang-sama-ir.html</a></span></span></span><br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan langsung oleh Arif Suhermanto selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada beritakorupsi.co seusai melimpahkan berkas perkara Tersangka yang juga Terpidana Mustofa Kamal Pasha ke Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Akhamd Nur, SH., MH<br /><br />“Hari ini kita (KPK) melimpahkan berkas perkara Tersangka Mustofa Kamal Pasha ke Pengadilan Tipikor,” kata JPU KPK Arif Suhermanto, Selasa, 11 Januari 2022<br /><br />Hal itu juga disampaikan oleh Herry, SH., MH  selaku Staf Administrasi maupun Akhmad Nur,SH., MH Selaku Panmud Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya saat ditemui diruang kerjanya, Selasa, 11 Januari 2022<br /><br />“Ada perkara baru masuk dari KPK. Untuk lebih jelaskanya ke Pak Nur (Akhmad Nur,SH., MH) aja,” kata Herry</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b></b></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiUM2i549yk17XwzaQDWHYhgR2vH-RskbeyOMYkcczglcP68RB4AN0cw6HbRIxLhvKstI4pl9sJ2tCRZzScofEV3qnKkFJDrG3aySWsCfS1XGqXqruTxco6Y5Vs9iG0htli-Hj_JEEfxTz5VTZG1ckdhM7EqwatOfIlszPlpgx6w40mdTVOzVDv60dI=s899" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="899" height="372" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiUM2i549yk17XwzaQDWHYhgR2vH-RskbeyOMYkcczglcP68RB4AN0cw6HbRIxLhvKstI4pl9sJ2tCRZzScofEV3qnKkFJDrG3aySWsCfS1XGqXqruTxco6Y5Vs9iG0htli-Hj_JEEfxTz5VTZG1ckdhM7EqwatOfIlszPlpgx6w40mdTVOzVDv60dI=w640-h372" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara Panmud Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Akhamd Nur, SH., MH kepada beritakorupsi.co menjelaskan, untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara Mustofa Kamal Pasha masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang juga Ketua Pengadilan Tipikor<br /><br />“Ya, tadi ada perkara baru dari KPK, tapi untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Akhmad Nur<br /><br />Kasus yang menyeret suami Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, Mostofa Kamal Pasha selaku Bupati (manatan) Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 2020, bermula pada tahun 2018 lalu<br /><br />Saat itu, Mostofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi suap pemberian 11 Izin IPPR (Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 izin IMB (Izin Mendirikan Banguan) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Onggo Wijaya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan, ternyata Mustofa Kamal Pasha tidak hanya menerima duit “haram” dari Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo melainkan diduga menerima duit “haram” juga dari beberapa pihak lainnya. <br /><br />Menurut KPK, duit “Haram” yang diduga diterima Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto itu dialihkan ke bentuk lainnya seperti tanah, sehingga KPK menjerat Mustofa Kamala Pasha dalam 2 perkara dan 2 Undang-Undang, yaitu Perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadia berupa uang yang diatur dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang daitur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<br /><br />Salah satu aset Mustofa Kamal Pasha yang disita KPK pada tanggal 14 September 2020 adalah berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 m2 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan yang terletak di kelurahan Soak Baru, Kec. Sekayu, Kab. Muba, Provinsi Sumsel (Sumatra Selatan) yang diduga dibeli Mustofa Kamal Pasha pada tahun 2015 dan dijadikan sebagai usaha AMP-Hotmix PT. Musi Karya Perkasa untuk mengerjakan Proyek pekerjaan Jalan di Dinas PUPR Kab. Musibanyuasin tahun 2015.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam perkara Korupsi Suap pemberian 11 Ijin IPPR dan 11 ijin IMB pada tahun 2015, KPK tidak hanya meyeret si MPK panggilan akrab Mustofa Kamal Pasha, melainkan sebanyak 5 tersangka/terdakwa lainnya yang saat ini sudah berstatus terpidana termasuk mantan Wakil Bupati Malang Achmad Subhan dan Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; Ockyanto dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,;  Nabiel Titawano serta Ahmad Suhawi selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group.<br /><br />Anehnya, hingga saat ini, kasus inipun belum tuntas. Siapa tersangka baru dalam kasus Korupsi pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi yang sudah dibangun 1 tahun sebelum ada ijin oleh PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 selaku pemilik yang menyewakan kepada Perusahaan Telkomsel, XL dan Tree? <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8R_h23YK_b4QU0PrJKv7GHhJTzVNBjvpYatrXct2iOZZgCnp6Xh_4Fxk_icL5RDB5t5gz29u1Pz1cin8SwFlX3ZnN_MLBtUyGLkgF243FQ71erF7XXNmAmjw4Qn6FIYXIQOF_1KwILKTZHwdBjJwcBFf91_tL6x0qx9bmXzrO2xqRY8v408MmiZzV=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8R_h23YK_b4QU0PrJKv7GHhJTzVNBjvpYatrXct2iOZZgCnp6Xh_4Fxk_icL5RDB5t5gz29u1Pz1cin8SwFlX3ZnN_MLBtUyGLkgF243FQ71erF7XXNmAmjw4Qn6FIYXIQOF_1KwILKTZHwdBjJwcBFf91_tL6x0qx9bmXzrO2xqRY8v408MmiZzV=w640-h480" width="640" /></a></div>Pertanyaan inipun muncul karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat membacakan surat putusan (Vonis) terhadap 5 (lima) terdakwa (terpidana), yaitu Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan mengatakan, barang bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. “Perkara lain yang mana?”<br /><br />Dalam fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk biaya pengurusan Ijin Tower milik PT Protelindo adalah dari Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto menyampaikan ke Achmad Subhan, saat Achmad Subhan menemui Bambang Wahyudi dengan memperkenalkan diri sebagai Wakil Bupati Malang untuk membantu Suhawi, yang mengalami kesulitan untuk pengurusan Ijin dan meminta bantuan Achmad Subhan. Dan Achmad Subhan pun mengalami kesulitan untuk menemui Buapti Mojokerto Mustofa Kamal Pasha<br /><br />Penyerahan uang fee perijinan Tower milik PT Protelindo terhadap Mustofa Kamal Pasha bukan dari kelima terdakwa. Karena yang terungkap dalam fakta persidangan adalah, setelah  Onggo Wijawa berkomunikasi dengan Herman Setya Budi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture. Tbk, dan Direktur Utama PT Solu Sindo Kreasi Pratama terkait penyegelan tower, kemudian Onggo Wijaya kepada Suhawi.<br /><br />Alur penyerahan fee pemberian ijin tower adalah dari Suhawi kepada Achmad Subhan, lalu dari Achmad Subhan kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono dihadapan Bambang Wahyudi. Dari Nano Santoso Hudiarto alias Nono kepada Lutfi Arif Mustaqin selaku ajudan Bupati. Dari Lutfi Arif Mustaqin inilah baru disampaikan ke Mustofa Kamal Pasha.<br /><br />Jadi tak salah memang, bila pada saat persidangan Mustofa Kamal Pasha mengatakan, tidak menerima duit dari Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Achmad Subhan selaku pemberi suap. <br /><br />Pertanyaannya terkait putusan Majelis Hakim adalah, perkara lain yang mana dan tersangkanya siapa? Apakah untuk perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Mustofa Kamal Pasha atau ada pihak lain yang luput tangan dari penyidik KPK???<br /><br />Pertanyaan inilah yang belum terjawab oleh KPK hingga saat ini, belum lagi puluhan kasus perkara Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap 16 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur termasuk kasus korupsi tangkap tangan KPK terhadap Dirut PT PAL dan Ketua Komisi B DPRD Jatim tahun 2017 yang semakin menambah kasus perkara Korupsi yang belum tuntas. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Terpidana 8 Thn Penjara Kasus Korupsi, Mustofa Kamal Pasha (Ex. Bupati Mojokerto) Akan Segera Diadili Kembali

#Kasus yang menyeret Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2020, berawal dari Perkara Korupsi Suap sebesar Rp2.250 M at...

»

Novi Rahman Hidhayat Selaku Bupati Nganjuk Terbukti Korupsi di Vonis 7 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Saksi Jumali (Kepala Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk):</b></u> “Kalau uang itu dikembalikan saya akan diskusikan dengan teman-teman apakah akan disumbangkan. Uang Rp10 juta adalah uang teman-teman dan yang 1 juta untuk beli Aqua saat pelantikan” </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6itMEGOEztzUtjJBtaW5R4VqvEBp78Talw2a9fzy4Wguwq-o_tWQcyaA6y2WNfOp3wmJ-P5r6_6IIt3XDGlzd5kD-Fc8TtdmXjhkVBlvqqmp-Sk9zGO-7zYsRl2MMduZv3MbvQSS_F9wRzQGW3BxUYhb2mkfTaSp8TTSXHyYe1UsQq6aVn4wsHheV=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="352" data-original-width="640" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6itMEGOEztzUtjJBtaW5R4VqvEBp78Talw2a9fzy4Wguwq-o_tWQcyaA6y2WNfOp3wmJ-P5r6_6IIt3XDGlzd5kD-Fc8TtdmXjhkVBlvqqmp-Sk9zGO-7zYsRl2MMduZv3MbvQSS_F9wRzQGW3BxUYhb2mkfTaSp8TTSXHyYe1UsQq6aVn4wsHheV=w640-h352" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Kuingin marah melampiaskan - tapi kuhanyalah sendiri di sini - ingin kutunjukkan pada siapa saja yang ada - bahwa hatiku kecewa. Hanya tersenyum kini yang mungkin bisa aku lakukan - walau ku tau hati sedikitpun tak bisa di bohongi - seakan teman yang kini kurasa untuk mengalihkan - semua yang kurasakan sebenarnya sangat menyakitkan”.</i> Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Kecewa<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inipulalah yang dirasakan oleh Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk Periode tahun 2018 – 2023 yang Tertangkap Tangan oleh Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama penyidik Bareskrim Mabes Polri (Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia) pada Minggu, tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB dan merasa kecewa untuk Ketiga kalinya atas proses hukum yang dijalaninya<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’ - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Eksepsi Ditolak, Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Lanjut Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/eksepsi-di-tolak-perkara-korupsi-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/eksepsi-di-tolak-perkara-korupsi-bupati.html</a></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiwsECC8LoM9DPRbJGwJzM5Hc3yaVr9hMhnQFfkuq4CWFwH7cK0k46hQ5FAAwGPoQOF-ej_3igKwQcSfZdwRXPD8ey9A2cV-W_sKGAF9SbpK-L96Ib0SfciSA2oNuzIttoeh-TPdzuzzhsJoLz2_qPvGbGWN_aG7ZNWaboDe4301PRml2nPTGTMZYg6=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiwsECC8LoM9DPRbJGwJzM5Hc3yaVr9hMhnQFfkuq4CWFwH7cK0k46hQ5FAAwGPoQOF-ej_3igKwQcSfZdwRXPD8ey9A2cV-W_sKGAF9SbpK-L96Ib0SfciSA2oNuzIttoeh-TPdzuzzhsJoLz2_qPvGbGWN_aG7ZNWaboDe4301PRml2nPTGTMZYg6=w640-h434" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Rasa keceawa yang pertama dirasakan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat adalah pada saat Majelis Hakim menolak Eksepsi atau keberatannya (Senin, 20 September 2021) atas surat dakwaan Tim JPU (Tim Jaksa Penunut Umum) yang juga selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dan JPU Eko Baroto dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) yang menjelaskan bahwa Terdakwa Novi Rahman Hidhayat melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B (atau Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Ketiga Pasal 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Rasa kecewa yang kedua adalah pada saat Tim JPU menyatakan bahwa Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat pun dituntut pidana penjara selama 9 tahun pada Kamis, 23 Desember 2021<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Dituntut 9 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Kajari Nganjuk dan 5 Kasi Sebagai JPU Dalam Sidang Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/kajari-nganjuk-dan-5-kasi-sebagai-jpu.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/kajari-nganjuk-dan-5-kasi-sebagai-jpu.html</a></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgnOkYObkPCG7QHVKWLmzCL5MhX7nZUy9_9v4R7jeM6rdXCHJOq_JUxJUEHRBN20iMhENKyBuyOy6TAW8OZFLSQaVSfis86fORxHaX7rKMwCq5FZIKaG2YU1TV-n_SSwkao8OfMdVHEIHhrAONB7IwI8-WtMs1BgBSgqoM04a0Il8CR-uUEEt7oG_Yi=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgnOkYObkPCG7QHVKWLmzCL5MhX7nZUy9_9v4R7jeM6rdXCHJOq_JUxJUEHRBN20iMhENKyBuyOy6TAW8OZFLSQaVSfis86fORxHaX7rKMwCq5FZIKaG2YU1TV-n_SSwkao8OfMdVHEIHhrAONB7IwI8-WtMs1BgBSgqoM04a0Il8CR-uUEEt7oG_Yi=w640-h288" width="640" /></a></div>Dua kali sudah merasa kecewa, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat masih berharap ‘Sri Dewi’ akan berpihak padanya dan berharap bebas dari jeratan hukum sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Nganjuk hingga diakhir jabatannya pada tahun 2023 mendatang<br /><br />Itulah sebabnya, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya, Tis'at Afriyandi dkk mengatakan bahwa kasus yang menjerat Terdakwa adalah rekayasa dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Namun ibarat Peribahasa, <i>“Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Berharap akan di Vonis bebas namun sebaliknya malah dihukum”</i>. Sehingga Terdakwa Novi Rahman Hidhayat harus menelan rasa kecewa untuk ketiga kalinya<br /><br />Rasa kecewa yang ketiga kalinya dirasakan oleh Terdakwa Novi Rahman Hidhayat adalah hari ini, Kamis, 06 Januari 2022 saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 7 tahun karena terbukti sacara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Masing-Masing 2 Tahun Penjara - <a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html" target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAoIdIgt1bTgSkKt_z0yvh7qYVH1Xq-WY-fdhOh1XP-yZTpleR3qXxeJ3gZYRA-NuSjIOmyWkfyhrj4cBNEx9XALfGjEUJEn0tNvLzy7v6OgaZZPG7veRlkMDzL9ioj84SIt87Jk2NhNwT7Dtheo0jqgbJnwI1g5NRxd42DhD_S9Mse7I5IwV_jRua=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAoIdIgt1bTgSkKt_z0yvh7qYVH1Xq-WY-fdhOh1XP-yZTpleR3qXxeJ3gZYRA-NuSjIOmyWkfyhrj4cBNEx9XALfGjEUJEn0tNvLzy7v6OgaZZPG7veRlkMDzL9ioj84SIt87Jk2NhNwT7Dtheo0jqgbJnwI1g5NRxd42DhD_S9Mse7I5IwV_jRua=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa M. Izza Muhtadin (kemeja putih)</span></span></td></tr></tbody></table>Selain Terdakwa Novi Rahman Hidhayat,  Majelis Hakim juga menjatuhkan (Vonis) hukuman terhadap Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati dengan pidana penjara selama 4 tahun. <br /></div><br /><div style="text-align: justify;">Dan pada sidang sebelumnya (Senin, 01 Nopember 2021), Majelis Hakim sudah terlebih dahulu menghukum (Vonis) 5 Terdakwa dalam perkara yang sama selaku pemberi suap “jual beli jabatan” dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, yaitu 1. Haryanto (Camat Berbek); 2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret) dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro).<br /><br />Dengan dijatuhinya hukuman pidana penjara terhadap ke- 7 Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat, M. Izza Muhtadin, Haryanto, Dupriono, Edie Srijanto, Bambang Subagio dan Tri Basuki Widodo) daalamperkara Tindak Pidana Korupsi “jual beli” jabatan di lingkunan Pemda Kab. Nganjuk ini, berakhirlah proses hukum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya<br /><br />Pun demikian, bukan berarti berhenti sampai disis saja. Sebab Terdakwa Novi Rahman Hidhayat maupun JPU saat ini masih pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur<br /><br />“Kita masih pikir-pikir. (barang bukti berupa uang 11 juta rupiah) tetap dikembalikan (ke Jumali),” kata JPU Eko Baroto kepada beritakorupsi.co. Hal yang sama juga disampaikan oleh Tis'at Afriyandi selaku Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat<br /><br />“Masih pikir-pikir. Masih perlu komunikasi dengan Klien (Terdakwa Novi Rahman Hidhayat). Kalau tangapan kami tetap pada pembelaan kami,” kata Tis'at Afriyandi <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi9KDSIw7SEVeqBonPFWYrimbZyYOyAkC3FEcGzK36rJ0-4tQxLdx7ytMUOP5SY5n_1DWFFUZgZ63kGFj_JqnkH2E_FKqF6PgUaq41kcK1spr1U2iF3e78pgiQUIJU3K4OtMzUhrTiJVGPadXcYhqhkp6dG87G7vbJp_9Ybq5_bcX5cpQ_hJzONxLJw=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi9KDSIw7SEVeqBonPFWYrimbZyYOyAkC3FEcGzK36rJ0-4tQxLdx7ytMUOP5SY5n_1DWFFUZgZ63kGFj_JqnkH2E_FKqF6PgUaq41kcK1spr1U2iF3e78pgiQUIJU3K4OtMzUhrTiJVGPadXcYhqhkp6dG87G7vbJp_9Ybq5_bcX5cpQ_hJzONxLJw=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto 5 Terdakwa yang di sudah di Vonis sebelumnya, yaitu. Terdakwa Dupriono (Camat Pace); Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); Haryanto (Camat Berbek); Bambang Subagio (Camat Loceret); dan Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) saat menjalani Sidang Putusan</span></span></td></tr></tbody></table>Yang menarik dari kasus ini adalah sosok Jumali  selaku Kepala Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk yang turut diamankan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pada Minggu, tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp11 juta dari tangan Jumali, namun Jumali tidak turut diadili bersama-sama dengan ke- 7 Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat, M. Izza Muhtadin, Haryanto, Dupriono, Edie Srijanto, Bambang Subagio dan Tri Basuki Widodo)<br /><br />Yang menarik lagi adalah terkait barang bukti berupa uang sebesar 11 juta rupiah yang diamankan dari tangan Jumali oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 9 Mei 2021. Namun dalam tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim mengatakan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp11 juta dikembalikan kepada saksi Jumali</div><div style="text-align: justify;"><br />Dan kasus ini adalah mungkin yang pertama kalinya terjadi di tanaha air sejak dibelakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasn Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana seseorang yang turut diamankan dengan barang bukti tidak diadili dan malah uangpun dikembalikan</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAE02q42bxIpS-JBZ3fNYZuSPGxZi20L_b6ifGKrKrVT0Xoq3uOrr4t-b0eeU0FniUykxzTCmz-tqUiK90Av9UF0G33XyYhMOx2mqdRBVllxr2G5yRjt4eS_N13Vi8t8W0P3Ibrmmrm1vD5N-FwUtzUeWtgbOUie6Gch1MOhMEAJ87I7bja_08PgKw=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAE02q42bxIpS-JBZ3fNYZuSPGxZi20L_b6ifGKrKrVT0Xoq3uOrr4t-b0eeU0FniUykxzTCmz-tqUiK90Av9UF0G33XyYhMOx2mqdRBVllxr2G5yRjt4eS_N13Vi8t8W0P3Ibrmmrm1vD5N-FwUtzUeWtgbOUie6Gch1MOhMEAJ87I7bja_08PgKw=w640-h360" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi dari penyidik dari Mabes Polri Baharuddin dan Ray Barnando</span></span></td></tr></tbody></table>Pertanyaannya adalah, apakah ini yang disebut reformasi penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi negeri ini?<br /><br />Terkait dengan barang bukti berupa uang sebesar 11 juta rupiah yang akan dikembalikan kepada saksi Jumali, menurut Jumali akan di diskusikan terlebih dahulu dengan para Kepala Desa yang memberikan uang itu apakah disumbangkan nantinya<br /><br />“Kalau uang itu dikembalikan, saya akan diskusikan dulu dengan teman-teman apakah akan disumbangkan. Uang Rp10 juta adalah uang teman-teman (Kepala Desa), dan yang 1 juta itu adalah untuk beli Aqua saat pelantikan,” kata Jumali kepada beritakorupsi.co saat dihubungi melalui telepon Applikasi WhastApp, Kamis, 06 Januari 2022. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Novi Rahman Hidhayat Selaku Bupati Nganjuk Terbukti Korupsi di Vonis 7 Thn Penjara

Saksi Jumali (Kepala Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk): “Kalau uang itu dikembalikan saya akan diskusikan dengan teman-teman ap...

»

Tertangkap Tangan KPK, 2 Camat Kab. Probolinggo Akan Segera Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjluWR9Qmva1u3TqoQQ4eSX3N2KzJhYxdRax_RWJtw9MU93W3Pg4pTSv1RaRaIKdfgCL8zdaEVRZlLbFkkMsZt5Zl3Wveokbaq2B37d-pb3pgz3StDkvqgtplqF13Msss-3dDxsJiyyv9tx8wupIT46UX0udzQBPhqiKxHKUO_0t61ToCNN4yMeq2z9=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="502" data-original-width="1600" height="201" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjluWR9Qmva1u3TqoQQ4eSX3N2KzJhYxdRax_RWJtw9MU93W3Pg4pTSv1RaRaIKdfgCL8zdaEVRZlLbFkkMsZt5Zl3Wveokbaq2B37d-pb3pgz3StDkvqgtplqF13Msss-3dDxsJiyyv9tx8wupIT46UX0udzQBPhqiKxHKUO_0t61ToCNN4yMeq2z9=w640-h201" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b><br />Dua Camat yang Tertangkap Tangan KPK di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 Agustus 2021, yaitu Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo akan segera diadili setelah JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melinpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur, Rabu, 5 Januari 2022<br /><br />“Yang kita limpah berkas perkara Camat, kalau Bupati belum tapi nggak lama lagi,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co sesaat setelah menyerahkan dokumen berkas perkara ke Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH, Rabu, 6 Januari 2022<br /><br />Sementara, Herry, SH., MH  selaku Staf Administrasi dan Akhmad Nur,SH., MH Selaku Panmud Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, bahwa untuk jadwa sidang masih mengunggu penetepan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />“Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Akhmad Nur<br /><br />Tersangka Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Tersangka Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo bersama 20 orang lainnya termasuk Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024) dan suaminya, Hasan Aminudin selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan 2008-2013, Tertangkap Tangan KPK pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.100 Wib karena dugaan kasus Korupsi jual beli jabatan Pj (Pejabat) Kepala Desa di 2 Kecamatan (Kecamatan Krenjengan dan Paiton) Kab. Probolinggo<br /><br />Para Tersangka yang saat ini sudah diadili sebagai Terdakwa pemberi suap kepada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminuddin dan Doddy Kurniawan serta Muhamad Ridwan itu adalah  1. Sumarto selaku Pj (pejabat) Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo (diadili terlebih dahulu) dan 17 calon Pejabat Kepala Desa yaitu: 1.  Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (satu berkas perkara penuntutan) dan 13. Nurul Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito, 17. Samsudin (satu berkas perkara penuntutan)<br /><br />Ke- 18 Terdakwa ini dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sedangkan Tersangka Doddy Kurniawan, Muhamad Ridwan, Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin adalah sebagai penerima suap dan jerat Pasal 5 ayat (1) huruf b (atau Kedua Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dan Khusus Tersangka Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin, selain dijerat sebagai penerima suap, juga dijerat sebagai penerima gratifikasi hadiah berupa uang yang dianggap suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf B dan dijerat pula sebagai Tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang diatur dalam Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Tertangkap Tangan KPK, 2 Camat Kab. Probolinggo Akan Segera Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Dua Camat yang Tertangkap Tangan KPK di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 Agustus 2021, yaitu Doddy Kurniawan selak...

»

Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M di Vonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda, J.B. Rahardjo, SH:</b></u> Kalau memang terbukti ada pemalsuan dokumen Koperasi PKIS Sekar Tanjung tahun 2001, harusnya Terdakwa di jerat Pasal 9. Sementara Terdakwa baru menjabat sebagai Sekretaris PKIS tahun 2003. Lalu siapa yang memalsu, sedangkan semua dokumen PKIS yang menyerahkan ke Dinas Koperasi adalah Kusnan selaku Ketua PKIS</span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgW2zjkfax1IiGjpaoLq0rTI4GHfQY5sEb0gYZif9z-8vAXIGxk1iEtfatYU2BToT7P78lX6avLHb_2YcauJMLYcK-e-abakBmID1OaiTX1YO0WTJRdJvabBELZlgBZwGb8lpLb9bBCfuuTaJeFK8YMkhd7RaYeQXKN439jDPyUENRgJhzTAwMshOok=s800" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="800" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgW2zjkfax1IiGjpaoLq0rTI4GHfQY5sEb0gYZif9z-8vAXIGxk1iEtfatYU2BToT7P78lX6avLHb_2YcauJMLYcK-e-abakBmID1OaiTX1YO0WTJRdJvabBELZlgBZwGb8lpLb9bBCfuuTaJeFK8YMkhd7RaYeQXKN439jDPyUENRgJhzTAwMshOok=w640-h512" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Karena susu orang bisa tidur, dan karena susu pula orang bisa masuk penjara”.</i> Itulah yang dialami oleh Tiga Terdakwa Korupsi Dana Bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) untuk peningkatan Persusuan di Kabupaten Pasuruan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp25 miliar berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021 yang di Vonis dengan pidana penjara yang berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, Rabu, 05 Januari 2022<br /><br />Ke- 3 Terdakwa itu adalah Koesnan selaku Ketua PKIS dan Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 yang juga mantan Wakil Bupati Pasuruan tahun 2013 – 2018 serta Terdakwa Wibisiono selaku  Direktur CV Nurwy Steel Enginering (CV NSE) <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M Dituntut Berbeda - <a href="goog_1936680959">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/tiga-terdakwa-korupsi-persusuan-kab.html</a></span><a href="goog_1936680959"><br /></a><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi “Persusuan” Rp25 M, Sekretaris PKIS Riang Kulup Prayuda (Ex.Bupati) Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html</a></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCWAo6Tp-NQ0-4sJbzU8YWuuT26Wdr5zw2dVDz54Ixf7gJP44WYwuvnMqps_X19lQq_iCrE488haMZCd879dWbFZ2l4KIpLdMDr-7kBa05cwaSOB_Xtw4SHrDViChDu6RQ9JKMAx91_qhXo7EvWch8ZkF2yLHMrjbwoavUhfcXnQVqk8sqkRRUIgEs=s551" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="551" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCWAo6Tp-NQ0-4sJbzU8YWuuT26Wdr5zw2dVDz54Ixf7gJP44WYwuvnMqps_X19lQq_iCrE488haMZCd879dWbFZ2l4KIpLdMDr-7kBa05cwaSOB_Xtw4SHrDViChDu6RQ9JKMAx91_qhXo7EvWch8ZkF2yLHMrjbwoavUhfcXnQVqk8sqkRRUIgEs=w640-h334" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Koesnan di Vonis pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta Subsidair pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp5.833.333.333 Subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. Sementara tuntutan JPU adalah dengan pidana penjara selama 9 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp5.838.033.033 subsidair pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Dan Terdakwa Riang Kulup Prayuda di pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta Subsidair pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000 Subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Tuntutan JPU adalah dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan<br /><br />Serta Terdakwa Wibisono di pidana penjara lebih ringan, yaitu selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta Subsidair pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 Subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. Tuntutan JPU adalah dengan pidana penjara selalama 7 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 subsidair pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan<br /><br />Dalam peertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Kusnan, Riang Kulup Prayuda dan Terdakwa Wibisono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP  <br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">JPU Hadirkan Auditor Dari Akuntan Publik Dalam Perkara Korupsi ‘Persusuan’ Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">Siapa “Dalang” Dibalik Kasus Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html</a></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8EJBwGF0SZPFWv0pPlFefB3cFf_pRo6lOc842B6AxGC_WuNZXIIcTA4oSgQ5DkGVDF09Nz__ZoklKRPhQ-flGitvgxSrB_bsuD_ZEpIK5d7ju97zjVmVATkNZmCRmbYDUhzREcpqX3yYH1kWxlWYtGs6gCe6bEaApUljENhbOYmrhh5GVPCnrKmX2=s677" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="417" data-original-width="677" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8EJBwGF0SZPFWv0pPlFefB3cFf_pRo6lOc842B6AxGC_WuNZXIIcTA4oSgQ5DkGVDF09Nz__ZoklKRPhQ-flGitvgxSrB_bsuD_ZEpIK5d7ju97zjVmVATkNZmCRmbYDUhzREcpqX3yYH1kWxlWYtGs6gCe6bEaApUljENhbOYmrhh5GVPCnrKmX2=w640-h394" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span><span style="color: #2b00fe;">PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Sekretaris PKIS (Ex.Bupati Pasuruan) : Dakwaan JPU Dalam Perkara Korupsi “Persusuan” Thn 2003 ”Expired Date” - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/ph-terdakwa-riang-kulup-prayuda.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/ph-terdakwa-riang-kulup-prayuda.html</a></span><br /><span style="color: #2b00fe;"></span><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Kusnan, Terdakwa Riang Kulup Prayuda dan Sarmadun (alm) yang mewakili Pengurus Koperasi memalsukan dokumen pendirian PKIS Sekar Tanjung pada tahun 2000 dan dokumen neraca keuangan bekerja sama dengan Ir. Kardani (Alm) selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur<br /><br />Memalsukan Laporan Keuangan / Neraca Keuangan dalam Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2005 setelah PKIS Sekar Tanjung melaksanakan kegiatan Produksi dan menjalankan kegiatan usaha, yang dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tersebut PKIS Sekar Tanjung memiliki Total Simpanan Pokok sebesar Rp30.000.000 dan Simpanan Khusus sebesar Rp3.000.000.000, sedangkan faktanya satu-satunya Modal Usaha PKIS Sekar Tanjung adalah sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang merupakan bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2003.</div><div style="text-align: justify;"><br />Selain itu, Majelis Hakim mengatakan bahwa PKIS tidak pernah membagikan keutungan Koperasi PKIS Sekara Tanjung kepada 6 Koperasi Sekunder <br /><br />Sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang laing telah terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp25 miliar<br /><br />Sementara menurut Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda, JB. Rahardjo mengatakan kepada beritakorupsi.co, kalau memang Terdakwa terbukti memalsukan dokumen PKIS tahun 2000 dan neraca keuangan, seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 9 bukan pasal 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi<br /></div> <div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj1Ct9qlLauO5uSl0aiPyrx9mUsmes0LxZcfEfrPjlSzydcyK4ejSC5tQ_0ecdyi1SoJQS0Xcs6ibAJzmVyQGlPHTKdDLTuUB_hNsMNDA8_gzc-1lebzFoPUg78mcDBYBwlHcfYkRBFlHu6vOg04Uf-rwv_HX5TcRcNlCmQN0OWfLXXOOzTBO6X94FG=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj1Ct9qlLauO5uSl0aiPyrx9mUsmes0LxZcfEfrPjlSzydcyK4ejSC5tQ_0ecdyi1SoJQS0Xcs6ibAJzmVyQGlPHTKdDLTuUB_hNsMNDA8_gzc-1lebzFoPUg78mcDBYBwlHcfYkRBFlHu6vOg04Uf-rwv_HX5TcRcNlCmQN0OWfLXXOOzTBO6X94FG=w640-h288" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Kita menghormati putusan Majelis Hakim. Tapi kalau memang Terdakwa terbukti memalsukan dokumen PKIS tahun 2000 dan neraca keuangan, seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 9 bukan pasal 2,” kata JB. Rahardjo<br /><br />JB. Rahardjo juga mempertanyakan sesuai fakta persidangan terkait pemalsuan dokumen PKIS. “Siapa yang memalsukan. Keterangan Kusnan selaku Ketua PKIS, bahwa semua dokumen PKIS Dia yang mengirimkan ke Dinas Koperasi. Lalu siapa yang memalsukan, sedangkan Terdakwa Riang Kulup baru masuk ke PKIS sebagai Sekretaris pada tahun 2003” kata Rahardjo dengan nada bertanya.<br /><br />JB. Rahardjo juga menyinggung terkait pidana tambahan yang dikenakan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dimana dalam tuntutan Jaksa mengatakan bahwaa Terdakwa bukanlah pelaku utaman dan tidak menikmati hasil kejahatan atau hasil Korupsi<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Ketiga Terdakwa (Kusnan, Riang Kulup Prayuda dan Wibisono) dibacakan dalam Putusan Majelis Hakim dipersidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 05 Januari 2022) dengan agenda Putusan yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yaid Indra Harjono, SH., MH, Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Terdakwa Riang Kulup Prayuda, yaitu J.B. Rahardjo, SH, Noldy F Wisan, SH., CLA, KRT. Sudarmono, SH., MH dan Moh. Rohom, SH dari Kantor Mavin Lau Firm, serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa Wibisono, yiatu RR. Tantie Supriatsih, SH., MH dkk dari Kantor Hukum Grahati, Prya Sulistyo & Associaates. Serta dihadiri pula oleh Ketiga Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Pasuran karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTQJ5x4AHD5gu7REwToE0ZvN7EG9Iv_f2orggcOFkuGs4eGEua6bnIDlSDprkF2dioN_dHKB9PVe_sN0OTxVtscuP9wjI6s7fbdTsqpvTaNzQKbMw-w60hNSo0xeVgYODSEicpUvUhhUVL4_elcG7nZIAple4iqCJUx_Vn-SWd-l7P25WMy8e9gQAm=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTQJ5x4AHD5gu7REwToE0ZvN7EG9Iv_f2orggcOFkuGs4eGEua6bnIDlSDprkF2dioN_dHKB9PVe_sN0OTxVtscuP9wjI6s7fbdTsqpvTaNzQKbMw-w60hNSo0xeVgYODSEicpUvUhhUVL4_elcG7nZIAple4iqCJUx_Vn-SWd-l7P25WMy8e9gQAm=w640-h288" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung dalam III Session, yang pertama adalah putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Kusnan, lalu dilanjutkan dengan putusan terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda. Terakhir, putusan terhadap Terdakwa Wibisono<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Kusnan (Raing Kulup Prayuda dan Wibisono) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP  <br /><br />“Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Kusnan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta. Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.833.333.333 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH<br /><br />Setelah selesai membacakan putusan terhadap Terdakwa Kusnan, Majelis Hakim melanjutkan pembacaan putusan terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhj8LEinvS6MmVQIl0iWvtt30pFLbZs3UnU3nIawv0gc0CoLgD4fLlMkUMouWBBcWRnGQw6OUt_Wcz0QmBewYFTLlxnC90slVdgYHBIeNr0rGI_t4jVAWXzhG-w6mp9LYtoMru7QEt4ECeeW_UuxqBb8L4vUorh0i9RH5hKOf-fmZYZj8hm2IMafJej=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhj8LEinvS6MmVQIl0iWvtt30pFLbZs3UnU3nIawv0gc0CoLgD4fLlMkUMouWBBcWRnGQw6OUt_Wcz0QmBewYFTLlxnC90slVdgYHBIeNr0rGI_t4jVAWXzhG-w6mp9LYtoMru7QEt4ECeeW_UuxqBb8L4vUorh0i9RH5hKOf-fmZYZj8hm2IMafJej=w640-h288" width="640" /></a></div>“Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta. Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH<br /><br />Selanjutnya putusan (Vonis) terhadap Terdakwa Wibisono. Oleh Majelis Hakim, Terdakwa Wibisono mendapat hukuman jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yaitu dengan pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 subsidair pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan<br /><br />Sementara oleh Majelis Hakim, Terdakwa Wibisono dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta Subsidair pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 Subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa Kusnan dan Terdakwa Riang Kulup Prayuda langsung mengatakan keberan dan banding, sementara Terdakwa Wibisono termasuk JPU mengatakan pikir-pikir. (Jnt) <br /></div></div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M di Vonis Berbeda

Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda, J.B. Rahardjo, SH: Kalau memang terbukti ada pemalsuan dokumen Koperasi PKIS Sekar Tanjung ta...

»

Nurkaririn, Kades Loireng di Kab. Demak (Jateng) Diadili Karena Diduga Korupsi DD Rp320 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhhKiCh92-TSXM0uYEILdDDFkrcXjKfltdfXpcLI6TirWdZS8p9g-SpTNlCnyGduuGp_teJrcDgmUBtXQJnYO9yHKe1KuDlrr9A8ThFC_l13G8YYaxKUu8JO52e3qAvJPW5-spFlZA3-nO3kPf9qvAL5aJRTUeJ59JEjTH13-ZMTmHYjykLLpANrMw=s800" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="397" data-original-width="800" height="318" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhhKiCh92-TSXM0uYEILdDDFkrcXjKfltdfXpcLI6TirWdZS8p9g-SpTNlCnyGduuGp_teJrcDgmUBtXQJnYO9yHKe1KuDlrr9A8ThFC_l13G8YYaxKUu8JO52e3qAvJPW5-spFlZA3-nO3kPf9qvAL5aJRTUeJ59JEjTH13-ZMTmHYjykLLpANrMw=w640-h318" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Terdakwa Nurkaririn adalah Kepala Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Periode 2016 – 2022 harus merayakan akhir tahun 2021 dibalik jeruji besi alias penjara karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan kas Dana Desa (DD) Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun 2020 sebesar Rp320 juta berdasarkan hasil penghitungan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Dernak Nomor : 700/005/KH/Wil.IV/2021 tanggal 3 Agustus 2021<br /><br />Apa yang dilakukan oleh Terdakwa Nurkaririn bukanlah kali ini saja. Sebab sebelumnya, pada tahun 2018, Nurkaririn pernah menyalahgunakan Dana Desa sebesar Rp200 juta, namun duit tersebut dikembalikan oleh Nurkaririn setelah Inspektorat menemukan adanya penyalahgunaan DD (Dana Desa) Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Bukannya lebih berhati-hati menggunakan uang rakyat, Nurkaririn malah kembali melakukan hal serupa pada taahun 2020 yang nilainya lebih besar yaitu sebesar Rp320 juta. <br /><br />Itulah sebabnya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Demak (Jawa Tengah) yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Samsul Sitinjak dan Handi Christian serta Farisal Kurniawan Akbar menyeret Nurkaririn ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Demak untuk diadili atas perbuatannya, pada Kamis, tanggal 23 Desember 2021. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Demak Samsul Sitinjak kepada beritakorupsi.co</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEirFIwkDoHS_w0kiOIbrgS5xMzPM2SOqH2Qc2d5wTZQOZW-tZMm-e63oCdFUawhtDi0OMfQbcGOh3LqgGec1UUzo1TpN27-jk3zTRwu26h1qL9Y3rWS8KtfSsJUfzd1YupW08bbzBhIDtlXLMymeGEhA2owr9UHsPTkNeYFLMkUxhyNbKYB-OPKHd7T=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEirFIwkDoHS_w0kiOIbrgS5xMzPM2SOqH2Qc2d5wTZQOZW-tZMm-e63oCdFUawhtDi0OMfQbcGOh3LqgGec1UUzo1TpN27-jk3zTRwu26h1qL9Y3rWS8KtfSsJUfzd1YupW08bbzBhIDtlXLMymeGEhA2owr9UHsPTkNeYFLMkUxhyNbKYB-OPKHd7T=w640-h288" width="640" /></a></div>“Sudah pernah tapi dikembalikan setelah ada temuan dari Inspektorat. Tahun 2020, ada penyalahgunaan DD sebesar 320 juta berdasarkan temuan Inspektorat. Setelah penyidikan, uang itu baru dikembalikan sebesaar 18 juta saat penyidikan. Jadi masih ada kerugian negara sebesar 302 juta,” kata Samsul Sitinjak<br /><br />Menurut Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Demak Samsul Sitinjak sekaligus sebagai JPU dalam perkara ini menjelasakan, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam piadana dalam Pasal 2 ayat (1) atau penyalahgunaan kewenangan karena jabatan sebagaimana diatur dan diancam piadana dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Namun merasa tak bersalah, Terdakwa Nurkaririn keberatan atas surat dakwaan JPU, sehingga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Demak<br /><br />“Sidang hari ini adalah agenda Eksepsi dari Terdakwa. Minggu depan tanggal 6 Januari 2022 adalah tanggapan kami (JPU),” ucap Samsul Sitinjak<br /><br />Pada persidangan sebelumnya, Kamis, 23 Desember 2021 adalah agenda pembacaan surat dakwaan JPU dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan kas Dana Desa (DD) Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun 2020 sebesar Rp320 juta dengan Terdakwa Nurkaririn bin Wahib (alm) yang diketu Majelis Hakim A.A PT NGR Rajendra, SH., M.Hum dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing selaku anggota serta Panitra Pengganti (PP) yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri Terdakwa secara Telecoference dari Lapas Kabupaten Demak karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Bahwa Terdakwa Nurkaririn bin Wahib (alm) selaku Kepala Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 141/373 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Nurkaririn Sebagai Kepala Desa Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak Masa Jabatan 2016 – 2022</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj2vJAD_ASC5rN7PZfP3NooUI67QGmXJxHQqzEUylJqgQ7ZQgA3KgynUb75yqFd3Jvl4q593wSFm-5j2d98-2tFqYds5OeqovOVQdWtYy5cOtcU9cDsCgKdl7A1cHMZqThOTxA-Tzz4m2zGCvYeXihospEijpTGQT6hMJ2BiphhewIWBocZRXUotNtN=s1416" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1416" data-original-width="1062" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj2vJAD_ASC5rN7PZfP3NooUI67QGmXJxHQqzEUylJqgQ7ZQgA3KgynUb75yqFd3Jvl4q593wSFm-5j2d98-2tFqYds5OeqovOVQdWtYy5cOtcU9cDsCgKdl7A1cHMZqThOTxA-Tzz4m2zGCvYeXihospEijpTGQT6hMJ2BiphhewIWBocZRXUotNtN=w480-h640" width="480" /></a></div>Pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2020,  atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Kepala Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa Terdakwa NURKARIRIN bin WAHIB (alm) diangkat dalam jabatan dan kedudukan sebagai Kepala Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 141/373 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Nurkaririn Sebagai Kepala Desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak Masa Jabatan 2016-2022;<br /><br />Bahwa tugas dan kewenangan Kepala Desa telah diatur dalam ketentuan : - <br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu: <br /><br />A. Pasal 26 ayat (1) menyatakan, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. <br /><br />B. Pasal 26 ayat (2), Dalam melaksanakan tugas sebagawnana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :  <br />1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa: <br />2. mengangkat dan memberhentkan perangkat Desa: <br />3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa: <br />4. menetapkan Peraturan Desa: <br />5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: <br />6. membina kehidupan masyarakat Desa: <br />7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, <br />8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa: <br />9. mengembangkan sumber pendapatan Desa: <br />10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa: <br />11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, <br />12. memanfaatkan teknologi tepat guna: <br />13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, <br />14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan <br />15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <br /><br />2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, mengatur tentang tugas, kewenangan dan kewajiban kepala desa yaitu : <br />a. Pasal 73 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. <br /><br />b. Pasal 74 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Kepala Desa mempunyai wewenang : a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, <br /><br />c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa: d. menetapkan Peraturan Desa: e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: f. membina kehidupan masyarakat Desa: g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, i. mengembangkan sumber pendapatan Desa: j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa: <br /><br />Dan k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, l. memanfaatkan teknologi tepat guna: m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif: n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: o. melaksanakan wewenang lain yang Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <br /><br />C. Pasal 75 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, Kepala Desa mempunyai kewajiban : antara lain yaitu huruf d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, dan huruf f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme: </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_QSr-IlxhDYrwlsBdAaJiQ1arZO44EmGBSxO3mDvTyVnL9GatH3-AUcuKtmOT5bZVUN68aQDgBemCfqM_F3-ohug-2eCcRsJ0S8fIkzA-tJKvAM4augGaTSUu-cSE78B6zxukhGhrLW8MXS2BdIRLOXNHeMURjOOyjjPlvmPQDxjlmHwMqnE5RA0S=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_QSr-IlxhDYrwlsBdAaJiQ1arZO44EmGBSxO3mDvTyVnL9GatH3-AUcuKtmOT5bZVUN68aQDgBemCfqM_F3-ohug-2eCcRsJ0S8fIkzA-tJKvAM4augGaTSUu-cSE78B6zxukhGhrLW8MXS2BdIRLOXNHeMURjOOyjjPlvmPQDxjlmHwMqnE5RA0S=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Loireng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp2.545.671.944 (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah), ditambah SILPA sebesar Rp346.728.785 (tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) menjadi Rp2.892.400.729 (dua milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah). <br /><br />Selanjutnya terdapat 4 kali perubahan Perdes Nomor 1 tahun 2020 tentang APBDes tahun anggaran 2020, yaitu : <br />- Peraturan Desa Loireng Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Loireng Kec. Sayung TA 2020: <br /><br />- Peraturan Desa Loreng Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020: <br /><br />- Peraturan besa Loreng Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan III Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020, <br /><br />- Peraturan Desa Loireng Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan IV Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020 total anggaran APBDes Loireng tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.701.311.266 (satu milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus enam ratus enam puluh enam rupiah), <br /><br />Pada tahun 2018, saksi SOHIB bin SAJAD (alm) yang saat itu menjabat selaku Bendahara Desa Loireng pernah menitipkan uang desa yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa NURKARIRIN bin WAHIB (aim) selaku Kepala Desa karena pada saat itu Bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan saksi SOHIB bin SAJAD (alm) takut untuk menyimpan uang sebesar itu. <br /><br />Namun selanjutnya ketika saksi SOHIB bin SAJAD (aim) meminta kembali uang Desa tersebut kepada terdakwa, ternyata uang tersebut sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. <br /><br />Sehingga kemudian hal tersebut menjadi temuan pihak Inspektorat Kabupaten Demak dan selanjutnya terdakwa NURKARIRIN bin WAHIB (alm) mengembalikan uang tersebut ke rekening kas desa, <br /><br />Lalu pada bulan Februari tahun 2020, ketka terdakwa NURKARIRIN bin WAHIB (alm) hendak meminjam uang desa kepada saksi SOHIB bin SAJAD (alm), dan hal itu membuat saksi SOHIB bin SAJAD (alm) memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bendahara Desa karena takut kejadian sebelumnya terulang kembali: </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgklrsemqd1GPDxUaPQqu4gfFenPMz7WTMjhBgJELBSUwTcbuuIBud7D-d-qJpI1br1_AEsjCiJUNAE-p6H_UjfAecG4n9xApF1Udy4MLL-qSXCOJTkdEOoFjHZ2sZ6UujOuHqyInnf8b_rn63AqQ_HpaXAsNJjT4pM41nDCXp3BaIRvrwigfvn4kUi=s800" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="800" height="318" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgklrsemqd1GPDxUaPQqu4gfFenPMz7WTMjhBgJELBSUwTcbuuIBud7D-d-qJpI1br1_AEsjCiJUNAE-p6H_UjfAecG4n9xApF1Udy4MLL-qSXCOJTkdEOoFjHZ2sZ6UujOuHqyInnf8b_rn63AqQ_HpaXAsNJjT4pM41nDCXp3BaIRvrwigfvn4kUi=w640-h318" width="640" /></a></div>Kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2020, terdakwa NURKARIRIN bin WAHIB (alm) menelepon saksi LAILI MUNJIYAH binti SODIO dan menyuruh untuk datang ke rumahnya.  Sesampainya di rumah terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi LAILI MUNJIYAH binti SODIO untuk menjadi Bendahara, yang mana pada awalnya saksi LAILI MUNJIYAH binti SODIO menolak permintaan terdakwa <br /><br />Setelah itu saksi LAILI MUNJIYAH binti SODIO datang ke Balai Desa Loireng untuk bertanya kepada perangkat desa terkait permintaan dari Kepala Desa yang memintanya menjadi Bendahara. <br /><br />Kemudian para perangkat desa mengatakan tidak apa-apa jika saksi LAILI MUNJIYAH binti SODIO menjadi Bendahara, lalu saksi AHMADI bin NUR AHSIN (alm) selaku Sekretaris Desa membuatkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Loireng <br /><br />Dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa mengajak saksi LAILI MUNJIYAH binti SODIO ke Bank Jateng Cabang Demak untuk merubah specimen tanda tangan dari Bendahara lama kepada Bendahara Baru sambil membawa buku tabungan kas desa, kemudian terdakwa NURKARIRIN bin WAHIB (alm) menyodorkan dan menyuruh saksi LAILI MUNJIYAH binti SODIO untuk menandatangani slip penarikan kosong sebanyak 2 (dua) lembar dengan mengatakan “ini tandatangani”. <br /><br />Pada saat menyerahkan slip penarikan, saksi LAILI MUNJIYAH binti SODIO sempat menanyakan kepada terdakwa untuk apa slip tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan akan mengambil dana yang nantinya digunakan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan terdakwa juga menyampaikan dana tersebut tidak bisa diambil di Bank Jateng Cabang Demak dan harus diambil di Semarang: <br /><br />Selanjutnya terdakwa NURKARIRIN bin WAHIB (alm) melakukan penarikan sendiri uang sejumlah Rp320.000.000 (trga ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening kas Desa Loireng di Bank Jateng dengan nomor rekening : 3031 022087 sebanyak 4 (empat) kali penankan yaitu : <br /><br />1. Pada tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Bank Jateng cabang Jalan Pemuda Semarang: 2. Pada tanggal 29 Februari 2020 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di Bank Jateng Cabang Demak, 3. Pada tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Bank Jateng Cabang Simpang Lima Semarang: 4. Pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di bank Jateng Cabang Jalan Pemuda Semarang: <br /><br />Bahwa terhadap penarikan uang pada tanggal 9 Maret 2020 dan tanggal 23 Maret 2020 tersebut, saksi LAILI MUNJIYAH binti SODIO menyatakan bahwa tandatangan dalam slip penarikan tersebut bukanlah tandatangannya: <br /><br />Bahwa uang sebesar Rp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa adalah bersumber dari dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Dana Desa TA 2019 sebagaimana berdasarkan Peraturan Desa Loireng,  Kecamatan Sayung Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Perubahan IV APBDes Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) Dana Desa TA 2019 sebesar Rp325.054.450 (tiga ratus dua puluh lima juta lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) <br /><br />Dana tersebut merupakan Belanja Modal Pembangunan TPS sebesar Rp140.100.000 (seratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) dan Penyertaan Modal BUMDes Mandiri Sejahtera sebesar Rp162.947.550 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), sisa belanja perlengkapan serta beberapa kegiatan pembangunan sebesar Rp18.749.000 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah):<br /><br />Bahwa kegiatan Tahun Anggaran 2020 berupa Pembangunan TPS dengan anggaran sebesar Rp140.100.000 (seratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) dan anggaran dana Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp162.947.550 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) tidak dapat dilaksanakan karena Terdakwa NURKARIRIN bin WAHIB (alm) selaku Kepala Desa Loireng melakukan penyalahgunaan uang Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadinya: <br /><br />Bahwa terkait dengan penggunaan uang dari dana APBDes untuk kepentingan pribadi terdakwa NURKARIRIN bin WAHIB (aim), saksi LAILI MUNJIYAH binti SODIO selaku Bendahara bersama terdakwa dan Sekretaris Desa Loireng pernah dipanggil oleh pihak Inspektorat kabupaten demak. <br /><br />Dan pada tanggal 23 Agustus 2020, terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) bertempat di kantor Kecamatan Sayung, kemudian oleh pihak Kecamatan Sayung uang tersebut diserahkan kepada saksi LAILI MUNJIYAH binti SODIO selaku Bendahara untuk disetorkan ke Kas Desa Loireng, dan selanjutnya uang pengembalian tersebut disetorkan ke Kas Desa Loireng pada tanggal 24 Agustus 2020: <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURKARIRIN bin WAHIB (aim) telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara / desa yaitu sebesar Rp.302.000.000 (tiga ratus dua juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor : 700/005/KH/Wil.IV/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kas Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun 2020 dari Inspektorat Kabupaten Dernak: <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa NURKARIRIN bin WAHIB (aim) tersebut bertentangan dengan : <br />- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18. <br /><br />- Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 11 ayat (6) "Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam APBDes". <br /><br />- Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 12 “pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah, tepat dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi pemerintah desa”, <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa NURKARIRIN bin WAHIB (aim) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 ayat (1), (atau Subsiadir Pasal 3) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Tipikor Nurkaririn, Kades Loireng di Kab. Demak (Jateng) Diadili Karena Diduga Korupsi DD Rp320 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Terdakwa Nurkaririn adalah Kepala Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Periode 2016 – 2022 haru...

»

Perkara Korupsi di Jatim Naik 36% Setelah Pandemi

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kasus Korupsi Jembatan Brawijaya (Rp14 M), Dana Bansos Kab. Jember (Rp38 M) dan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim (Rp179 M). Korupsi P2SM Jatim Rp277 M  “Misterius”# </span></span><br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZG4dq2t4Fe8Fio7But7YDd6jVZxa5ApaabAan7pqdQeAmc9mFX0WuomWDrhnCGx-bNWz7TJep3rOYT_iegJpZiOO8xtuCwbeam-RbC_giXuhupwuluKv3vFGXiQYm4bBq24uNB_3LaJjWjlLPMEXH2pj9q6Uvaa9DTNwjNaZSwHwkJbdG3zQlCEho=s1325" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1121" data-original-width="1325" height="542" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZG4dq2t4Fe8Fio7But7YDd6jVZxa5ApaabAan7pqdQeAmc9mFX0WuomWDrhnCGx-bNWz7TJep3rOYT_iegJpZiOO8xtuCwbeam-RbC_giXuhupwuluKv3vFGXiQYm4bBq24uNB_3LaJjWjlLPMEXH2pj9q6Uvaa9DTNwjNaZSwHwkJbdG3zQlCEho=w640-h542" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Kasus Korupsi di tanah air khususnya di Jawa Timur ibarat air laut yang mengalami pasang surut atau ibarat Peribahasa Mati Satu tumbuh Seribu. Para pencuri uang rakyatpun sepertinya tak kenal takut masuk penjara<br /><br />Tahun 2020, perkara Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sempat mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu 151 perkara menjadi 91 perkara di tahun 2020 atau turun sebesar 39.7%. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 36.26% atau 124 perkara (lihat gambar)<br /><br />“Meningkat dari tahun kemaren. Sisa perkara tahun lalu (2020) sebanyak 34 perkara. Tahun ini perkara yang masuk sebanyak 124, yang sudah putus (Vonis) 115 dan sisa 43 perkara. Jadi ada kenaikan 33 perkara dari tahun kemaren,” kata Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Kamis, 30 Desember 2021<br /><br />Penurunan perkara Korupsi di tahun 2020, kemungkinan karena dalam kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019), sehingga aparat penegak hukum menahan diri untuk tidak melakukan penyelidikan ataupun penyidikan karena pemerintah membatasi kegiatan atau bekerja dari Rumah (Work From Home/WFH) sebagai langkah dalam mengatasi Covid-19 yang sedang parah-parahnya melanda Indonesia bahkan dunia<br /><br />Seiring dengan meredanya Covid-19, jumlah perkara Korupsipun meningkat dan hampir setiap Kejaksaan Negeri di Jawa Timur menangani perkara Korupsi termasuk kasus Korupsi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dkk, dan kasus Korupsi tangkap tangan yang dilakukan oleh Mabes Polri bersama KPK terhadap Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk dkk<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi8y3_l-5t6Zguj4Q4vD3dVxO-_gGd-mxrulTBPNGrnep908ttDyLM4VmzW5z-Ggb648R0ASd5P_rTIMEepuf3CGEpn6a0GCD6GIX6g0ptNfpaQugk-obJAsUI_WTw58q32qmVA_94okEf56L-_exxjhbrX6etRGMcMUzcuFrCMw8UviUpYiesVueVD=s639" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi8y3_l-5t6Zguj4Q4vD3dVxO-_gGd-mxrulTBPNGrnep908ttDyLM4VmzW5z-Ggb648R0ASd5P_rTIMEepuf3CGEpn6a0GCD6GIX6g0ptNfpaQugk-obJAsUI_WTw58q32qmVA_94okEf56L-_exxjhbrX6etRGMcMUzcuFrCMw8UviUpYiesVueVD=w640-h360" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH</span></span></td></tr></tbody></table>Anehnya, beberapa kasus perkara Korupsi di Jawa Timur hingga saat ini belum juga tuntas, diantaranya adalah Perkara Korupsi dana Hibah Kabupaten Jember tahun 2015 sebesar Rp38 miliar, Kasus Korupsi dana PSSI Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 sebesar Rp1.7 miliar, Kasus dugaan Korupsi “Kambing Etawa” Kabupaten Bangkalan tahun 2017 sebesar Rp8.4 miliar, kasus Korupsi Suap Jual beli tanah oleh PT Tirta Investama Kabupaten Jombang tahun 2014, Kasus Korupsi dana Hibah Pemkot Surabaya, dimana 6 anggota DPRD Surabaya sudah diadili sementara pihak Pemkot Surabaya yang disebut dalam hasil Audit BPK RI turut terlibat juga belum diproses hukum<br /><br />Selain itu, masih ada kasus Korupsi Jembatan Brawijaya tahun 2011 sebesar Rp14 M, Kasus Korupsi Dana Bansos Kab. Jember tahun 2015 sebesar Rp38 M dan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2017 – 2019 sebesar Rp179 M dan kasus perkara Korupsi pengunaan dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp3.883.480.409, yang hingga saat ini belum tuntas dimana pihak-pihak yang terlibat masih bebas berkeliaran <br /><br />Dari sekian kasus perkara Korupsi, ada yang “misterus” yaitu kasus Korupsi P2SM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar<br /><br />Pada hal tahun 2018, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sudah mengantongi nama-nama calon tersangka. Namun seiring dengan bergantinya Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dari Dr. Sunarta, SH., MH ke Dr. M. Dofir, SH., MH, dan meninggalnya (alm) dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo pada tanggal 20 Desember 2018 di Lapas Porong, calon tersangkanya pun “ikut pergi takan kembali”<br /><br />Yang mengherankan dari kasus ini adalah, dimana para Terdakwa/Terpidana yang diadili bukan dari pemberi dana P2SEM melainkan lembaga penerima termasuk alm. Fathur Rojid mantan Ketua DPRD Jatim tahun 2008, dimana Sekda Pemrov Jatim saat itu dijabat oleh Soekarwo yang kemudian menjadi Gubernur Jatim tahun 2009 hingga 2019<br /><br />Dan hingga saat ini, istri dan anak-anak dari alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo masih berharap bahwa Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur mengusut tuntas pihak-pihak yang ikut menikmati “keringat” masyarakat Jawa Timur<br /><br />“Saya dan anak-anak masih berharap. Apakah hukum itu bertindak adil,” kata istri alm. dr. Bagoes saat menghubungi beritakorupsi.co, Kamis, 30 Desember 2021. (Jnt)<br /></div>

News Regional Tipikor Perkara Korupsi di Jatim Naik 36% Setelah Pandemi

#Kasus Korupsi Jembatan Brawijaya (Rp14 M), Dana Bansos Kab. Jember (Rp38 M) dan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim (Rp179 M). Korupsi P2SM Ja...

»

Kepala BKD Kab. Probolinggo Berikan ‘Ucapan Terima Kasi’ Rp100 Juta ke Hasan Aminudin

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Sidang lanjutan Perkara Korupsi Suap Jual Beli Jabatan di Kab. Probolinggo yang tertangkap tangan KPK dengan Terdakwa sebanyak 17 orang calon Pejabat Kepala Desa#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCd71eeF7l46HMCR82Ct65ibqXLC8d4ZTnFNmkGMnOG5rTa9veI9iIRdubt0tN20_0lCKfb4O5O40ZS0hUIYTiej18i3qdbE0wMdUD_npSvZ8w0yevdxxmacn3_QkTtWX0m-X0oMXg9kUnEUxhhpMx0rMrKur65BrE4BKJXnlRXyk8QGy9WO8qWEhU=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCd71eeF7l46HMCR82Ct65ibqXLC8d4ZTnFNmkGMnOG5rTa9veI9iIRdubt0tN20_0lCKfb4O5O40ZS0hUIYTiej18i3qdbE0wMdUD_npSvZ8w0yevdxxmacn3_QkTtWX0m-X0oMXg9kUnEUxhhpMx0rMrKur65BrE4BKJXnlRXyk8QGy9WO8qWEhU=w640-h360" width="640" /></a></div></span><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: black;">BERITA</span>KORUPSI.<span style="color: black;">CO –</span></b></span></span><br />Ucapan terima kasih pada umunya terucap dari mulut seseorang, namun tidak demikian kalangan sebahagian pejabat, dimana ucapan terima kasih itu ternyata ada bentuknya yaitu berupa duit. Hal ini terungkap dari pengakuan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 24 Desember 2021<br /><br />“Seratus juta (Rp100.000.000) ke Hasan Aminuddin sebagai ucapan terima kasih,” jawan Hudan Syarifuddin kepada Majelis Hakim saat itu atas pertanyaan JPU KPK (Jumat, 24 Desember 202)<br /><br />Pada sidang sebelumnya juga terungkap, bahwa syukuran acara pelantikan pejabat atau Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo juga ada ucapan terima kasih berupa uang kepada setiap undangan, dimana nilainya tergantung dari jabatan si tamu (atau yang diundang)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Baca juga:</span> <span style="color: #2b00fe;">Baca juga: 17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili - http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html</span><br /><br /><span style="color: red;">Baca juga:</span> <span style="color: #2b00fe;">Tertangkap Tangan KPK, Sumarto (PNS Kab. Probolinggo) Diadili - http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tertangkap-tangan-kpk-sumarto-diadili.html</span> <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiEMQ07d9nxe0xR97bX1eAzqJ62SPeRChs800dZjzIdTh_vbPOg87S77e_iZsvu-SSmfGrcKbbQaTilSirCrknESp0lxYyfLJq1HR72ejhwh5eUh8Vqfz8wRzfmjrVVz2gaR_2qbtdnWtW3o0kNuK5ftAUuAozSR7gInDAso2WmXQ90dBWm19LE8tYV=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiEMQ07d9nxe0xR97bX1eAzqJ62SPeRChs800dZjzIdTh_vbPOg87S77e_iZsvu-SSmfGrcKbbQaTilSirCrknESp0lxYyfLJq1HR72ejhwh5eUh8Vqfz8wRzfmjrVVz2gaR_2qbtdnWtW3o0kNuK5ftAUuAozSR7gInDAso2WmXQ90dBWm19LE8tYV=w640-h360" width="640" /></a></div>Lalu pertanyaannya adalah, apakah ucapan terima kasih dalam bentuk uang dikalangan pejabat hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo, atau terjadi juga diberbagai Kabupaten/Kota lainnya?. Sementara dari beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya karena terjerat Korupsi, juga terungkap hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin yang memberikan ucapan terima kasih berupa duit sebesar Rp100 juta terhadap Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo sebelum dijabat istrinya, Puput Tntriana Sari <br /><br />Sementara kehadiran Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin dan Fitra Jaya Kusuma serta Faisal Rachman di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 24 Desember 2021), karena panggilan JPU KPK sebagai saksi di persidangan dalam perkara Korupsi Suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo dengan Terdakwa sebanyak 17 orang yang bermula dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjFeAganZ4xnLLCWKV_O0mh_aHtq4_g3EwaKSlJwLMKmMyHO3nN5yt7gYUZEcAdpT6CIlIz0KH3d67HdygkFY7D7VHlndlz17_NgASY8TgH8znU9lQHTrnwJPEFU5jOeEpE9X3oPqLhsOi4NnWYVSMRARAMylBrMlc4gj7DGCDO-pfUaNykIhn2XEJn=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjFeAganZ4xnLLCWKV_O0mh_aHtq4_g3EwaKSlJwLMKmMyHO3nN5yt7gYUZEcAdpT6CIlIz0KH3d67HdygkFY7D7VHlndlz17_NgASY8TgH8znU9lQHTrnwJPEFU5jOeEpE9X3oPqLhsOi4NnWYVSMRARAMylBrMlc4gj7DGCDO-pfUaNykIhn2XEJn=w640-h360" width="640" /></a></div>Ke- 17 Terdakwa itu adalah: 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, dimana Tersangka Doddy Kurniawan adalah sebagai Camat), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, dimana Tersangka Muhamad Ridwan adalah sebagai Camat)<br /><br />Saat itu (Minggu, 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB), ke- 17 Terdakwa ditangkap KPK. Selain ke- 17 Terdakwa KPK juga meringkus Sumarto yang baru 4 hari dilantik sebagai Pj. Kades (Kepala Desa) Karangren, Kecamatan Krengjengan Kabupaten Probolinggo (sudah diadili terlebih dahulu)<br /><br />Kemudian KPK juga meringkus Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan, Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo<br /><br />Ke- 17 Terdakwa ini bersama Sumarto diadili sebagai pemberi suap kepada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin dan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjC18ueL5GKKrquiVVhYB31Lv3uBslMRZa_0SqbGA3Bu19eq_1Y1zS3kCpppSzn-lBTwbK1LELUPG6Kar-MluRkHSUMbW88GhKV-p_rTyH4wCFSYfodecq-4S9UzgJiNcgr_CLWtd6Vy7KBwJ5gV7ymoJxbGoU9l1zZy3IXzP8hDM8h09f5uzRjtP-V=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjC18ueL5GKKrquiVVhYB31Lv3uBslMRZa_0SqbGA3Bu19eq_1Y1zS3kCpppSzn-lBTwbK1LELUPG6Kar-MluRkHSUMbW88GhKV-p_rTyH4wCFSYfodecq-4S9UzgJiNcgr_CLWtd6Vy7KBwJ5gV7ymoJxbGoU9l1zZy3IXzP8hDM8h09f5uzRjtP-V=w640-h360" width="640" /></a></div>Sedangkan Doddy Kurniawan, Muhamad Ridwan, Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin dijerat sebagai Tersangka penerima suap. Namun Ke- 4 Tersangka ini belum diadili dan masih berada di Rutan Merah Putih milik KPK<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dijadrikan JPU KPK dalam perkara Korupsi Suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo dengan Terdakwa sebanyak 17 orang dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Psters Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos., SH dan Fitri Indriati, SH., MH yang dihadiri Tim JPU KPK Arif Suhermanto, dkk dan Tim Tim Panasehat Hukum para Terdakwa serta dihadiri oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjEBbUyGmSRVMQ6Qy7MQzq5NT3ZQfR7YkZD37sl1D2_FYjvX993fdJY6EZ7q1Xr8OnevqoaC1P7IGqUJgA4d-1v18NsD0SHg3ozDamNQ0-6dCw_XoRPGvJQ2-SDjtZgOalVvJ8ukRBfYkFB_ymigFl5PlQPYi66j0D3r6S-so-IBPKJV8FspxoNxKmN=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjEBbUyGmSRVMQ6Qy7MQzq5NT3ZQfR7YkZD37sl1D2_FYjvX993fdJY6EZ7q1Xr8OnevqoaC1P7IGqUJgA4d-1v18NsD0SHg3ozDamNQ0-6dCw_XoRPGvJQ2-SDjtZgOalVvJ8ukRBfYkFB_ymigFl5PlQPYi66j0D3r6S-so-IBPKJV8FspxoNxKmN=w640-h360" width="640" /></a></div>Dalam persidangan, JPU KPK menghadirkan Hudan Syarifuddin selaku Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Probolinggo bersama Fitra Jaya Kusuma serta Faisal Rachman<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, saksi Hudan Syarifuddin mengakui telah memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Hasan Manuddin sebagai ucapan terima kasih. Namun saksi tak jujur, alasan apa saksi memberikan uang terhadap Hasa Aminuddi yang tidak menjabat lagi sebagai Bupati Probolinggo. (Jnt)<br /></div><br />

News Tipikor Kepala BKD Kab. Probolinggo Berikan ‘Ucapan Terima Kasi’ Rp100 Juta ke Hasan Aminudin

#Sidang lanjutan Perkara Korupsi Suap Jual Beli Jabatan di Kab. Probolinggo yang tertangkap tangan KPK dengan Terdakwa sebanyak 17 orang cal...

»