BERITAKORUPSI.CO

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN ADALAH BENTUK KEJAHATAN KEMANUSIAAN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyvs55SbK8x7B6xIThMcR_Nk0hPMlIFufDMBiP3GFI7D1uCFRGNdMP_V85HgFb1t1Ub5y8UpUaX7quRzUOtU2uCNyBIq5c68ixjUMSLFdtsRqq2ztJukjMsjh-qScBuwUegraulJXuoYw/s1600/IMG-20171113-WA0026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyvs55SbK8x7B6xIThMcR_Nk0hPMlIFufDMBiP3GFI7D1uCFRGNdMP_V85HgFb1t1Ub5y8UpUaX7quRzUOtU2uCNyBIq5c68ixjUMSLFdtsRqq2ztJukjMsjh-qScBuwUegraulJXuoYw/s640/IMG-20171113-WA0026.jpg" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co – Dalam satu minggu, tindak kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. Setelah Dewan Pers membelenggu fungsi jurnalis dengan berbagai bentuk selebaran pengumuman di institusi kepolisian, maupun di pemerintahan tentang ‘Media – media yang tidak masuk verifikasi dewan Pers tidak diperkenan mengikuti kegiatan’. Hal ini mendorong protes keras dari berbagai media, organisasi Pers maupun insan Pers se- Indonesia. 
 
Sekretaris Jenderal Majelis Pers (Sekjen MP) Ozzy Sulaiman S mengatakan, sedikitnya dalam minggu ini, lebih dari 5 kejadian tindak kekerasan terhadap wartawan. 
 
“Setelah di Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Papua dan hari ini di Medan. Entah besok atau lusa, kejadian apalagi yang menimpa teman – teman wartawan, dan ini harus segera disikapi dengan cepat dan harus di STOP. Tindakan kriminalisasi terhadap wartawan, karena diskriminasi dan kekerasan terhadap wartawan adalah bentuk kejahatan kemanusiaan.” Tegas Ozzy. 
 
Menurut Ozzy Sulaiman, melalui siaran pers nya dikantor Sekretariat Bersama Majelis Pers di Jalan Kebon Sirih Gedung Dewan Pers Lt.5 Jakarta, Senin (13/11), yang didampingi para ketua maupun utusan dari para organisasi pers lainnya, yakni KWRI, AWDI, FPII, KO-WAPPI, MPN, Serikat Pewarta, PERWAPI, IWARI, KEWADI, AWI, AWPI, PWRI, PKWRI, SPRI, IMOJI, AKRINDO mengatakan, berbagai kebijakan dewan Pers yang tidak sejalan dengan kemerdekaan Pers telah membawa perubahan Pers Indonesia terkatung – katung, sehingga muncul kekuatan diluar dari konteks product etika dan tidak berfungsinya UU Pers Nomor  40 Tahun 1999. Meski dikatakannya, bahwa UU Pers yang dirancang oleh Majelis Pers Independent bersama 27 organisasi pers Nasional saat itu, masih terdapat banyak kekurangan. 
 
“Itulah awal yang harus kita selesaikan dan duduk bareng bersama untuk, menyelesaikan berbagai sengketa Pers. Jangan jadikan Pers sebagai tumbal dari kebijakan – kebijakan yang ngawur.” ucap Ozzi. 
 
Dalam siaran persnya, rentetan peristiwa terjadinya kekerasan wartawan, pengancaman serta pengekangan terhadap wartawan karena adanya diskriminasi awal dari dewan pers yang dalam pernyataan tertulis maupun lisan dengan memverifikasi media-media. “Kami akan ambil langkah konkrit dan ambil sikap tegas, jika perlu kami akan meminta Kapolri, Panglima TNI dan Dewan Pers untuk membicarakan hal ini yang memang sangat krusial bagi kemerdekaan pers.” Paparnya. 
 
Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh dewan pers harus segera ditarik, karena tidak melalui kajian bersama para organisasi pers nasional, pakar etik dan para pakar hukum tentang pers. Dikatakannya, ada lebih dari 50 organisasi pers berlegalitas hukum yang SAH dan itu mutlak menjadi bagian dari penentu kebijakan. 
 
“Majelis Pers akan terus berjuang untuk kembalikan kemerdekaan pers, kami berharap teman – teman pers, para ketua organisasi pers, serta para pemilik media harus bersatu dan memperjuangkan hal yang sama.” Tutup Ozzy"  (Redaksi) 
 
 
Sumber : Sekjen Majelis Pers Ozzi Sulaiman S

Regional Tipikor DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN ADALAH BENTUK KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Jakarta, berita korupsi . co – Dalam satu minggu, tindak kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. Setelah Dewan Pers membelenggu fung...

“Makan Sapi” Sebesar 5,3 M, Sebanyak 16 Peternak Ditahan Kejati Jatim

06.58 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl8RsOhpr78ob1KtZiObYZryPuy5Zd4eUk4c-00j5X4bqE76CwBFmRPbXUaRTfEU7XfsECQtWnTOA4-TwyPNiY9kGhHVY8LV2nFZdgVungmdJaq4b32JmN3762DcIOUEIjkZSYwzOeBzI/s1600/IMG-20171113-WA0023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="589" data-original-width="495" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl8RsOhpr78ob1KtZiObYZryPuy5Zd4eUk4c-00j5X4bqE76CwBFmRPbXUaRTfEU7XfsECQtWnTOA4-TwyPNiY9kGhHVY8LV2nFZdgVungmdJaq4b32JmN3762DcIOUEIjkZSYwzOeBzI/s640/IMG-20171113-WA0023.jpg" width="537" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kasus dugaan Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri spil (PNS) ataupun pejabat penyelenggara negara Kusunya di Jawa Timur, seperti Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Bupati Pamekasan, Kepala Inspektoran Pamekasan, Bupati Nganjuk, Wali Kota Batu, Wali Kota Madiun, Ketua DPRD Mojokerto, Kepala Dinas PUPR Mojokerto, Ketua Komis B DPRD Jatim dan Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Dinas Pertanian dan yang lainnya. Tetapi juga dilakukan para petani ternak Sapi. Kali ini, tak tanggung-tanggung jumlahnya. Sebanyak 16 orang peternak sapi asal Pacitan Jawa Timur, ditetap menjadi tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) senilai Rp 5,3 milliyar pada tahun 2010 lalu, dan kemudian dijebloskan ke rumah tahanan negara (Rutan) Kelas I Khusus Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur oleh penyidik tindak pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi – Jatim,  pada Senin, 13 Nopember 2017. Ke -16 tersamgka itu terdiri dari 8 tersangka dari kelompok ternak Pacitan Agromilk,  antara lain dengan EF (Efendi/Ketua), AW (Ary Wibowo/Sekretaris), MA (Moch. Asmuni/Bendahara) dan KR (Kardoyo), ST (Sutrisno), AL (Ali Arifin), SS (Susilo Sukarfi), dan WT (Wily Taufan) masing-masing sebagai anggota. Sementara 8 tersangka lainnya benama Pacitan Agromilk II, yaitu SR (Suramto/Ketua), SP (Supriyadi/Sekretaris), EBS (Eko Budi Satriyo/Bendahara) serta GS (Gatot Sunyoto), BR (Basuki Rakhmat), ES (Endro Susmono), ST (Sugiyanto), SD (Setiadi), SW (Suwarno) dan SR (Sartono) masing-masing selaku anggota. Hal itu seperti yang diampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan, kepada wartawan. Alasan penahanan menurut mantan Kejari Surabaya Didik Farkhan mengatakan, untuk memperlancara persidangan di Pengadilan Tipikor Suarabaya. Bisa jadi, agar tidak lari seperti “sapi”. "Mereka saat ini semua dititipkan di Rutan Medaeng. Kelompok tani ini masih baru dan tidak terdaftar di Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Kabupaten Pacitan" kata Didik. “Para tersangka ini tetap mengajukan kredit untuk Agromilk dengan memndapatkan anggaran sebesar Rp 3,9 miliar, dan Agromilk II mendapat Rp 1,3 miliar. Uang itu dipenggunaan untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip,” lanjut Didik. Didik menjelaskan, kasus ini bermula pada 2010. Pemerintah meluncurkan program usaha pembibitan melalui Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) yang disalurkan melalui Bank Jatim. Dengan adanya program KUPS, para tersangka  ini  membentuk kelompok ternak baru dengan nama Pacitan Agromilk dengan ketua EF, Sekretaris AW, Bendahara MA dan anggota KR, ST, AL, SS, dan WT. Sedangkan kelompok ternak Kedua, membentuk Pacitan Agromilk II dengan ketua SR, sekretaris SP, bendahara EB dan anggota masing-masing GT, BK, EN, ST, SD, SW dan SR. Kemudian para pelaku ini tetap mengajukan kredit untuk Agromilk sebesart Rp 3.995.000.000miliar, dan Agromilk II mendapat Rp 1.381.000.000miliar. Penggunaan kredit untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Sebagai peternak sapi baru yang tidak berpengalaman, sapi-spai itu pun banyak yang sakit dan mati. Sapi tersebut tidak ada yang diganti sesuai dengan perjanjian kredit dengan pihak Bank Jatim, kecuali hanya 2 ekor yang dikembalikan sesuai dengan harga jual.  (Redaksi)

Tipikor “Makan Sapi” Sebesar 5,3 M, Sebanyak 16 Peternak Ditahan Kejati Jatim

berita korupsi .co – Kasus dugaan Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri spil (PNS) ataupun pejabat penyelenggara negara Kusun...

Sidang Suap OTT DPRD Jatim, Takut jadi Tersangka Mantan Kadis Berbohong

06.53 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVUd9CZ3r6q03Z6zG7a1IKM6b-dNrfQQZXNR6znHMNwPPap809vlmMUdcpAPg68qh5WoPp3Po3rgDcoYOiWx_4-9RZGpw7mx4zath0mgkyy1ht7hnL9p8HRA9M82GiZ5Tr2e-oQLO6u-Y/s1600/Dari+Kiri%252C+Juliana+P%252C+Maskur+dan+Wemmi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVUd9CZ3r6q03Z6zG7a1IKM6b-dNrfQQZXNR6znHMNwPPap809vlmMUdcpAPg68qh5WoPp3Po3rgDcoYOiWx_4-9RZGpw7mx4zath0mgkyy1ht7hnL9p8HRA9M82GiZ5Tr2e-oQLO6u-Y/s640/Dari+Kiri%252C+Juliana+P%252C+Maskur+dan+Wemmi.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">foto atas, Juliana Poliswari, Maskur dan Wemmi. Foto bawa, Wemmi dan Siti asik main HP</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – “Sikap gentlemen serta berani berbuat berani bertanggungjawab”, ungkapan ini ternyata hanya hisapan jempol belaka dari seorang mantan pejabat saat duduk dikursi Pengadilan Tipikor walau hanya sebatas saksi. Seperti Maskur, yang menjabat sebagai Kapala Dinas (Kadis) Peternakan di tahun 2014 – 2016. Tidak hanya itu. Pegawai bahwan menjadi “tumbal” dari kebijakan pimpinan. Apakah ini hanya berlaku di Dinas peternakan dan Dinas Pertanian Jawa Timur terkait pengumpulan uang “setan” untuk diberikan ke Dewan yang terhormat itu sebagai uang komitmen fee, atau berlaku juga dilembaga/instasi lainnya ? lalu bagaimana program pemerintah bisa terlaksana terkait pemberantasan Korupsi ? Seperti yang terungkap dalam persidangan, pada Senin, 13 Nopember 2017, dalam perkara suap Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Kepala Dinas Pertanian Bambang Heriyanto bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat, MKetua Komis B DPRD Jatim M. Basuki bersama 2 staf Komisi B Santoso dan Rahmat Agung dan Kepala Dinas Peternakan Rohayati serta mantan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok, pada Juni lalu. Pada persidangan kali ini, JPU KPK, Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani menghadirkan 9 orang saksi kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yang diketuai Hakim Rochmat untuk 3 terdakwa, yakni M. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) bersama 2 staf Komis B Santoso dan Agung yang diampingi para Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing diantaranya Indra Priangkasa dkk. Ke- 9 orang sakis itu adalah Juliana Poliswari, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Wemmy Niamawati, Kabid Kesehatan Hewan,; Maskur, Mantan Kapala Dinas (Kadis) Peternakan tahun 2014 – 2016,’ Siti Asyah, Staf Dinas Peternakan,; Kusnoto, Sekretaris Dinas Peternakan,; Rohayati, terpidana 1 tahun penjara mantan Kadis Peternakan Tanun 2017,; Ka’bil Mubarok, mantan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, Mitro dan Samsuri. Maskur selalu mengatakan tidak ada, saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menanyakkan terkait  komitmen fee atau triwulan terkait kinerjanya Khususnya revisi Perda No 3/2012 saat dirinya memimpin Dinas Peternakan selama 2 dengan Komis B DPRD Jatim. Pada hal, dari saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK termasuk dari terdakwa M. Basuki mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014/2019 mengatakan, ada dan sudah turun temurun. Pada hal, untuk dilakukan revisi Perda No 3/2012 tentang ternak hewan Sapi betina di Jawa Timur,  dirinyalah yang pertama kali mengajukan surat ke Gubernur Jawa Timur dengan Nomor : No. 524.3/6920/115.05/2016 tanggal 25 Juli 2016. Setelah Maskur digantikan oleh Samsul Arifin, juga mengirim surat ke Gubernur dengan 524.3/9801/115.05/2016 tanggal 26 Oktober 2016. Selanjutnya, setelah Samsul Arifin digantikan Rohayati pada Desember 2016, barulah mengajukan surat ke Ketua Komisi B DPRD Jatim, dengan No. 424.3/0625/155.05/2017 tanggal 19 Januari 2017, karena revisi Perda No 3/2012 diambil alih oleh Komisi B. sementara komitmen fee dan triwulan sudah dibahas tahun sebelumnya. Kebohongan tidak hanya diucapkan Maskur, meliainkan menular juga ke saksi Ka’bil Mubarok. Dia membantah, ada permintaan komitmen fee. Pada hal, JPU KPK sudah memutar pembicaraannya yang saat itu melalui telepon seluler. Kata Bu burung, ikan dan tani Dia katakana sebagai program. Sementara JPU megatakan bahwa itu erat kaitannya dengan Kepala Dinas Peternakan (Bu burung), Dinas Perikanan (ikan) dan Dinas Pertanian (tani). Majelis Hakim pun beberapakali mengingatkan Ka’bil karena keterangannya yang tidak jujur. “Jujur ajalah, saudara itu guru ngaji,” ucap Hakim Dr. Andriano. “Apakah ini sudah dijadikan sebagai tersangka ?,” tanya Hakim Andriano kemudian yang dijawab JPU KPK “sudah”. Selain itu, saksi yang juga tersangka ini tidak mengakui, bahwa duit sebanyak 50 juta rupiah diserahkannya ke terdakwa M. Basuki. Pada hal, dalam sidang sebelimnya, saat dirinya bersama terdakwa jadi saksi untuk terdakwa Rohayati terungkap, Ka’bil Mubarok menerima uang komitmen fee sebesar Rp 150 juta, namun yang disampaikan ke M. Basuki hanya sebesar Rp 80 juta. Sementara saksi Juliana Poliswari mengakui, bahwa dirinya turut serta memberikan sumbangsih berupa uang sebear Rp 20 juta yang dikumpulkan dari bawahannya,  dan 30 juta ditanggung oleh Fitri dan Mitro yang masing-maing Rp 15 juta. Sehingga diut “setan” yang terkumpul sebesar Rp 50 juta. Sebelumnya, Mitro sudah menyerahkan diut sebanyak 50 juta rupiah kepada Kadis Rohayati. Total duit yang terkumpul sejumlah Rp 100 juta rupiah itu, selanjutnya duit itu diserahkan Mitro ke Rahmat Agung. “Ada permintaan dari Dewan. Kita diminta bantu oleh Bu Ati (Rohayati), tidak ditarget. Saya serahkan 20 juta ke Bu Ati, yang berasal dari staf dikumpulkan,” kata Juliana menjawab pertanyaan JPU KPK. Saat Majelis Hakim menanyakkan, bahwa uang yang terkumpul itu bukan dari kantong pribadi melainkan dari pos anggaran ?. dijawab oleh saksi “Ya”. Tak salah, bila permintaan komitmen fee oleh Dewan dipenuhi. Bisa jadi, karena kinerja para pejabat ini bisa juga kurang “beres”. “uang siluman untuk siluman” Berbeda dengan mantan Kepala Dinas Perhutanan Indra Wiradana, yang diwajibkan untuk memberikan komintmen fee kepada Dewan sebesar Rp 270 juta, namun Indra Wiradana tak mau memenuhinya dan tak merasa takut bila terkait pengawasan ynag dilakukan oleh DPRD Jatim Komis B atas kinerjanya. Apa yang dilakukan Juliana Poliswari juga dilakukan oleh Wemmy Niamawati, selaku Kabid Kesehatan Hewan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan menggantikan terpidana Rohayati. Wemmi juga urun rembug dengan menyerahkan uang sebesar Rp 27.500.000. uang tersebut dia kumpulkan dari 2 oarang bawahannya diantaranya Iswahyudi sebear Rp 10 juta. Lalu duit itu diserakan Wemmi ke Royati. Sementara Kusnoto juga mengakui, bahwa duit yang terkumpul berasal dari honor pegawai. Kusnoto juga ikut memberikan bantuan untuk memenuhi komitmen fee sebesar Rp 15 juta pada Maret 2017. Menurut Kusnoto, unag komitmen fee itu, untuk memperlancar efesiensi, agar rapat pembahasan anggaran dan revisi Perda berjalan lancar. Apa yang dikatakan Kusnoto, tak jauh beda dengan apa yang dikatakan terpidana Bambang Heriyanto, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur saat diadili sebagai terdakwa. sehingga terkesan, apakah harus ada duitnya agar para Dewan yang terhotmat itu adem ayem ? Menangapi keterangan para saksi termasuk keterangan Ka’bil Mubarok, terdakwa M. Basuki mengatakan bahwa, komitmen fee itu sudah turun temurun. Bahkan terdakwa mengatakan, itu dilakukan oleh anggota Dewan yang sudah menjabat dua periode. “Itu sudah turun temurun. Justru yang menjabat dua kali itu yang melakukannya,” kata terdakwa. Besarnya uang setoran sebagai komitmen fee antara  SKPD kepada Komis B DPRD Jatim tergantung besar anggaran APBD  yang diperoleh setiap SKPD. Hal  itu saat ditanyakkan  oleh Ketua Majelis Hakim kepada para saksi.     Dan komitmen fee akan tetap “mengalir” ke Dewan seperti “air mengalir dari hulu ke hilir untuk membasahi kantong” para anggota Dewan yang dipilih dan digaji oleh rakyat. Andai saja KPK tidak “meringkus” Anang Basuki Rahmat, Santoso dan Agung, Komis B DPRD Jatim diperikirakan akan menerima uang “siluman” dari 10 SKPD sebear Rp 3,070 milliyar, seperti yang terungkap dalam persidangan beberapa waktu lalu dengan terdakwa Bambang Heriyanto maupun Rohayati.  Usai persidangan, saat ditanya tekait keterangan mantan Kepala Dinas Pertanian Maskur, apakah akan diminta pertanggungjawaban hukum. JPU KPK Muhammad Ridwan Dandito  mengatakan, akan melihat perkembangan dalam persidangan dengan bukti-bukti lainnya. Ridwan mengakui, keterangan Maskur terkesan berbohong dan sama dengan dengan keterangan saksi-saksi lainnya. “Kita akan lihat perkembangan. Memang keterangannya berbeda dengan yang lainnya. Keterangan saksi-saksi lainnya mengakatan kalau komitmen fee ada dan sudah ada sejaak lama. Jadi kita lihat duku, kan minimal 2 alat bukti. Jangan paksa saya dong mengatakan sekarang,” katanya. (Redaksi)  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Suap OTT DPRD Jatim, Takut jadi Tersangka Mantan Kadis Berbohong

foto atas, Juliana Poliswari, Maskur dan Wemmi. Foto bawa, Wemmi dan Siti asik main HP berita korupsi .co – “Sikap gentlemen serta bera...

Pemerintah RI Harus Beri Perhatian Serius Terhadap Sektor Batubara

15.13 beritakorupsi 0

#Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006 – 2016 mencapai Rp 133,6 triliun# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBO2QykvpWAOtdUOjLWXreU5jkCPWr2iejwHbH6ep04gCHVaZdhyOUq0ofctXeQB4YtVXlPjU02EstcCCBlAr4frVp7DL6fz4D27_sbl3pc8CEGb5Btujr1gaK-GSPv4vEpSyPEHRMwKc/s1600/Foto+ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBO2QykvpWAOtdUOjLWXreU5jkCPWr2iejwHbH6ep04gCHVaZdhyOUq0ofctXeQB4YtVXlPjU02EstcCCBlAr4frVp7DL6fz4D27_sbl3pc8CEGb5Btujr1gaK-GSPv4vEpSyPEHRMwKc/s640/Foto+ICW.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co – Selama periode 2006 – 2016, kajian ICW (Indonesia Corruption Watch) terhadap sektor batubara menemukan indikasi unreporting transaction sektor batubara (ekspor) sebesar US$ 27,062 atau setara dengan Rp 365,3 triliun. Dampaknya, terdapat indikasi kerugian negara dengan jumlah Rp. 133,6 triliun sebagaimana disebutkan di atas. Indikasi tersebut berasal dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalty / Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB). Selain itu, terdapat beberapa catatan yang mesti dijadikan perhatian publik. Diantaranya adalah kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari Sektor Mineral Batubara (Minerba) yang minim. Pada tahun 2015, hanya 3.580 Wajib Pajak (WP) yang melapor, sedangkan 4.523 lainnya tidak melakukan pelaporan. Hal lain adalah adanya perbedaan pencatatan data produksi batubara di Indonesia, antara Kementerian ESDM RI dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian ESDM mencatat, total data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 2015 sebanyak 3.315 juta ton, sementara BPS mencatat 3.266,2 juta ton. Dengan kata lain, terdapat selisih data produksi sebesar 49,1 juta ton. Perbedaan data juga ditemukan dalam data ekspor Indonesia antara data Indonesia dan data negara pembeli. Data Indonesia yang dicatat oleh Kementerian Perdagangan RI selama periode 2006 – 2016, volume ekspor batubara sebanyak 3.421 ton, sedangkan data yang dicatat negara pembeli sebanyak 3.1475 ton, sehingga terdapat selisih sebanyak 299,8 juta ton. Sebagai salah satu produsen batubara yag terbesar di dunia, temuan tersebut jelas tidak menggembirakan. Pada tahun 2006 – 2015, data BPS menunjukkan volume produksi batu bara di Indonesia mencapai 3.266,2 juta ton. Hal demikian membuat sektor Batubara menjadi salah satu sektor sumber daya alam (SDA) yang penting dan dapat berpengaruh signifikan dalam keuangan negara. Namun pada sisi lain, kendati berpotensi menghasilkan penerimaan negara dalam jumlah yang tinggi, penerimaan negara dari sektor batubara hingga saat ini belum optimal, yang diantaranya diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas. Hal diatas juga mesti diberi perhatian lebih serius, mengingat kondisi penerimaan negara saat ini, baik pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedang menghadapi berbagai persoalan. Tax Ratio nasional sejak tahun 2012 mengalami penurunan, hingga mencapai angka 10,36 persen di tahun 2016. Sementara tax ratio pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setelah turut mengalami penurunan sejak tahun 2012, hanya mencapai angka 3,88 persen di tahun 2016. Dalam menghadapi fenomena seperti Panama Papers, offshore leaks, tindak lanjut yang nyata baik pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pihak lain yang terkait belum terlihat. Sementara saat ini kita dihadapkan dengan fenomena baru Paradise Papers. Di sisi lain, program tax amnesty yang dicanangkan belum terlihat dampaknya. Dari jumlah 6.001 Wajib Pajak (WP) pertambangan mineral dan batubara, hanya 967 WP yang mengikuti program tersebut, dengan capaian uang tebusan mencapai total Rp. 221,71 miliar. Atas hal-hal tersebut, ICW meminta Pemerintah RI untuk memberi perhatian serius terhadap sektor batubara. Pemerintah RI harus membenahi celah dan indikasi kerugian negara dari batubara dan pengelolaan sumber daya alam dan energi. Selain itu, menghadapi fenomena Paradise Papers, Pemerintah RI sudah semestinya serius dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Respon Pemerintah RI terhadap Paradise Papers tidak semestinya berulang sebagaimana terhadap fenomena sebelumnya yaitu Panama Papers. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat baik Paradise Papers maupun Panama Paper menyebut nama-nama besar elit bisnis dan politik di Indonesia, sehingga menjadi relevan untuk ditindaklanjuti lebih jauh oleh Pemerintah RI (DJP, ESDM) maupun aparat penegak hukum lainnya.  (Redaksi) Sumber  : ICW (Indonesia Corruption Watch)

Regional Pemerintah RI Harus Beri Perhatian Serius Terhadap Sektor Batubara

#Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006 – 2016 mencapai Rp 133,6 triliun# ...

Terdakwa Kasus suap Ketua DPRD Mojokerto Divonis 2 Thn Penjara

15.10 beritakorupsi 0

#Dalam Putusan Majelis Hakim, bisa menyeret beberapa pejabat termasuk Wali Kota Mojo Kerto Mas’ud Yunus# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZpuYUZMwoukdbLijqt0mIAycT-rOgqiOAOUTAB0eSnEH-GsTg3fFPrJqr6Du92LwpmWF2b_P7X_LxBAkZr5WNjG6Xw_2nHYptuAhaoEqhIQKlq9Zd-vndM1RXrPYMfg40vm14usXYeck/s1600/IMG20171020101705.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZpuYUZMwoukdbLijqt0mIAycT-rOgqiOAOUTAB0eSnEH-GsTg3fFPrJqr6Du92LwpmWF2b_P7X_LxBAkZr5WNjG6Xw_2nHYptuAhaoEqhIQKlq9Zd-vndM1RXrPYMfg40vm14usXYeck/s640/IMG20171020101705.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Berakhir sudah, sidang perkara kasus suap Ketua DPRD Kota Mojokerto yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim KPK pada Juni lalu, dengan terdakwa Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan surat putusan atau Vonis terhadap terdakwa, pada Jumat, 10 Nopember 2017. 
 
Sementara 3 terdakwa lainnya adalah Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerte, yakni Purnomo (Ketua DPRD), Abdullah Fanani serta Umar Faruq saat ini masih dalam proses persidangan. 
 
Dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan terhadap terdakwa Wiwiet Febriyanto oleh Majelis Hakim yang diketuai HR. Unggul Warso Mukti dihadiri JPU KPK Iskandar Marwanto, Subari Kurniawan dan Tri Anggoro Mukti serta  Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Suryono Pane dkk. 
 
Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Wiwit Febrianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama-sama dengan Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Sabtu 10 juni 2017, Jumat 16 Juni 2017, bertempat di rumah dinas Wali Kota Mojokerto, Jalan Hayam Wuruk No 51 Mojokerto, di rumah Partai Amanat Nasional (PAN) di Jalan Kyai Haji Mansyur No 13, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari, Mojokerto telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu pemberian berupa uang sejumlah Rp 475 juta, sebagai bagian dari realisasi pemberian janji tambahan “pundi-pundi” bagi Pimpinan dan anggota DPRD Mojokerto, dengan maksud agar pimpinan DPRD Mojokerto yakni Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta anggota DPRD Mojokerto lainnya memperlancar pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017 maupun APBD tahun 2018. 
 
Menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa terbukti menyuap pimpinan  dan anggota DPRD Kota Mojokerto berupa uang komitmen fee terkait pembahasan anggaran, proyek penantaan lingkungan dan proyek jasmas secara bertlanjut. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya. 
"Terdakwa memberikan sesuatu berupa uang yang dilakukan secara bertahap, yakni tanggal 10 Juni 2017, di parkiran restoran MC Donald Sepanjang, sejumlah Rp 150 juta kepada Purnomo, tanggal 16 Juni 2017 di Rumah PAN, sejumlah Rp 300 juta yang diberikan kepada Umar Faruq melalui Hanif Mashudi,” kata Ketua Majelis Hakim. 
 
Atas perbuatannya, Majelis Hakim dalam putusannya  menyatakan, bahwa terdakwa Wiwiet Febriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal pasal 5 ayat (1) huruf a  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KHUPidana. 
 
Terdakwa pun divonis pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, permohonan terdakwa untuk menjadi JC (Jastinse Cullabulator) untuk memperoleh keringanan hukuman ternyata ditolak juga oleh Majelis Hakim. Vonis Majelis Hakim sama persis dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. 
 
“Mengadili ; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Dua ratus Lima puluh ribu rupiah. Apabila terdakwa tidak membayar uang denda, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan,” ucap HR. Unggul Warso Mukti. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, JPU KPK maupun PH terdakwa menyatakan piker-pikir. “Kami piker-pikir Yang Mulia,” kata JPU KPK mapuan Suryono Pane. 
 
Usai persidangan, Suryono Pane selaku penasehat hukum (PH) terdakwa Wiwiet Febriyanto menilai, bahwa putusan Majelis Hakim hanya copy paste tuntutan JPU KPK dengan mengabaikan sejumlah fakta persidangan yang seharusnya dipertimbangkan. Pertimbangan Majelis dianggap bertolak belakang dengan fakta persidangan. 
 
"Putusannya sama persis dengan tuntutan JPU. Karena majelis hakim copy paste saja dari dakwaan maupun  tuntutan Jaksa KPK. Kita kecewa atas putusan Majelis Hakim yang tidam mempertimbangkan pembelaan dan fakta persidangan," kata Suryono Pane. 
 
Terpisah. Menjawab pertanyaan wartawan media ini atas pertimbangan Majelis Hakim terkait pertanggung jawaban dari beberapa beberapa pejabat diantaranya para anggota Dewan yang turut menikmati uang “haram” dari terdakwa dan Wali Kota Mojokerto,   JPU KPK Iskandar Marwanto menyatakan, dapat menyeret beberapa pejabat termasuk Wali Kota Mojokerto. Namun Ia mengatakan, akan menyampaikannya terlebih dahulu kepimpinan KPK sesuai fakta-fakta persidangan. 
 
“Bisa sesuai pertimbangan Majelis Hakim. Kita akan laporkan kepimpinan sesuai fakta persidangan,” kata JPU KPK Iskandar. Dan saat ini, bisa jadi para anggota Dewan yang terhormat itu, yang ikut menikamati uang “haram” dari terdakwa tak bisa tidur. 
 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4sPQ4vtozhlCpTXiPjx2aWHgzawsGm8_MKDwpQtz_dhLfkrU5KYci08WWx1rnc3atthOElY3DKrSguk8tx4WWzXpEyTqCjm3n_x8aSlfndS26Day8tDndnxbxrS19dkkteJVfg0dGVTU/s1600/IMG20171003113607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4sPQ4vtozhlCpTXiPjx2aWHgzawsGm8_MKDwpQtz_dhLfkrU5KYci08WWx1rnc3atthOElY3DKrSguk8tx4WWzXpEyTqCjm3n_x8aSlfndS26Day8tDndnxbxrS19dkkteJVfg0dGVTU/s640/IMG20171003113607.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wali Kota Mojo Kerto (Foto BK.Dok)</td></tr>
</tbody></table>
Kasus yang menyeret terdakwa Wiwiet Febriyanto bersama 3 pimpinan DPRD Mojokerto berawal dari adanya kesepakatan pemberian komitmen fee pada tahun 2016. 
 
Terdakwa Wiwit Febrianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama-sama dengan Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Sabtu 10 juni 2017, Jumat 16 Juni 2017, bertempat di rumah dinas Wali Kota Mojokerto, Jalan Hayam Wuruk No 51 Mojokerto, di rumah Partai Amanat Nasional (PAN) di Jalan Kyai Haji Mansyur No 13, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari, Mojokerto telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu pemberian berupa uang sejumlah Rp 475 juta, sebagai bagian dari realisasi pemberian janji tambahan “pundi-pundi” bagi Pimpinan dan anggota DPRD Mojokerto, dengan maksud agar pimpinan DPRD Mojokerto yakni Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta anggota DPRD Mojokerto lainnya memperlancar pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017 maupun APBD tahun 2018. 
 
Pada sekitar tahun 2016, lanjut JPU KPK, terdakwa Wiwiet Febriyanto, mengetahui adanya kesepakatan berupa  pemberian janji antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan dan anggota DPRD, untuk memberikan sejumlah uang sebagai tambahan “pundi-pundi” diluar penghasilan tetap, sebagai uang komitmen yang bersumber dari jumlah persentase pelaksanaan anggaran Dinas PUPR, pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan nama kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan (PENLING), yang berasal dari usulan para anggota DPRD sendiri, yang dikenal dengan istilah program Jasmas (jaringan aspirasi masyarakat) sebesar Rp 26 miliar, serta tambahan pertahun sejumlah Rp 65 juta, untuk masing-masing anggota DPRD Mojokerto, atau yang dikenal dengan istilah 7 umur yakni, uang lelah 7 kali persidangan dalam rangka pembahasan anggaran yang rencananya, diberikan per triwulan di tahun 2017. 
 
Pada sekitar bulan Februari 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq serta beberapa  Ketua Fraksi DPRD Kota Mojokerto untuk membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta permintaan uang Komitment fee sebesar 8 persen untuk anggota DPRD, 10 persen untuk Wakil Ketua DPRD dan 12 persen untuk Ketua DPRD, dan permintaan para anggota Dewan yang terhormat itupun di sanggupi terdakwa. 
 
Pada Mei 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto dan Mas’ud Yunus, ternyata belum merealisasikan janji pemberian uang tambahan pundi-pundi yang bersumber dari komitmen program Jasmas maupun uang triwulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Mojokerto. Pada hal di sisi lain, terdakwa mengetahui adanya permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dinas PUPR pada APBD tahun 2017 yang kemungkinan besar akan dipersoalkan oleh anggota DPRD, sehingga berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan RAPBD tahun 2018 diantaranya. 
 
Dalam surat dakwaan JPU KPK pun dijelaskan bahwa, Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda), untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan, terkait DAK fisik bidang transportasi daerah sebesar Rp 13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi senilai Rp 67.359.000. Sehingga, total kekurangannya seluruhnya sejumlah Rp 13.352.264.600, akibat tidak direalisasikannya transfer DAK TA 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada pemerintah Kota Mojokerto karena, keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh Dinas PUPR. 
 
Terdakwa Wiwiet Febriyanto, lanjut JPU KPK dalm dakwaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdakwa menyetujui penundaan sebagian kegiatan Dinas PUPR 2017, pada kegiatan penting yang nilainya sekitar Rp13 M. Sehingga mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan penting dari Rp 38.568.000.000 menjadi Rp  25.568.000.000, yang berakibat berkurangnya jatah program Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. 
 
Selain itu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sejumlah Rp 13.096.913.000. Namun, penganggaran Dinas PUPR tersebut, ternyata terdapat kekeliruan, karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa. 
 
Untuk menyelesaikan maslah tersbut, terdakwa Wiwiet dan Mas’ud Yunus, ingin menyelesaikannya dengan mengerjakannya dalam rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu, mengusulkan penambahan anggaran PENLING, apabila upaya menagih kekurangan DAK Tahun Anggaran 2016, tidak dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, dan merencanakan perubahan penganggaran PENS, dari mata anggaran belanja modal menjadi belanja barang dan jasa dalam APBD perubahan tahun 2017, APBD tahun 2018 atau kemungkinan mengalihkan anggaran PENS dalam APBD perubahan tahun 2017 untuk mengganti kekurangan anggaran PENLING. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, dalam surat dakwaan JPU KPK mengungkapkan bahwa,  pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinasnya, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq), bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. Setelah pertemuan tersebut, Mas;ud Yunus memanggil terdakwa Wiwiet Febriyanto, untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta terdakwa Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018. 
 
Kemudian, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto, menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD, untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang triwulan serta uang komite program Jasmas. Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta agar terdakwa Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan komitmen fee  triwulan sebesar Rp 395.000.000 per triwulan, dan tahap pertama dari 8 persen uang komitmen fee program Jasmas sejumlah Rp 500.000.000, yang disanggupi oleh terdakwa Wiwiet Febriyanto. 
 
Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, Pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-XsNVu4-RMkVEdGcZNyOYvkxvkEfoKNfSFtDGyXKGv94fI58Vq7ySgM7vcWNFiS6Xal7H-OvGYHWD_IawSuD4wPT0RP3Xq0EnonKKarUsr_hO_pv4f_nL_UPsUO4m1obTdDVDTX4usj4/s1600/Mojokerto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="775" data-original-width="603" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-XsNVu4-RMkVEdGcZNyOYvkxvkEfoKNfSFtDGyXKGv94fI58Vq7ySgM7vcWNFiS6Xal7H-OvGYHWD_IawSuD4wPT0RP3Xq0EnonKKarUsr_hO_pv4f_nL_UPsUO4m1obTdDVDTX4usj4/s1600/Mojokerto.jpg" /></a> 
Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sejumlah Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam dua tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000. 
 
Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima sejumlah uang sebesar Rp 380 juta dari dari Irfan Dwi Cahyanto alias IPA dan Dodi Setiawan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017. 
 
Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta. 
 
Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). 
 
Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel 
 
Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi. 
 
Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta. 
 
Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC). 
 
JPU KPK juga menyebutkan, pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq. 
 
Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000. 
 
Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji. 
 
Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. 
 
Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO). 
 
Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  
 
Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto. 
 
Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, Umar Faruq dan  Abdullah Fanani tertangkap oleh petugas KPK. 
 
Terkait dengan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, kepada media ini JPU KPK menyatakan, bisa jadi keterlibatan orang Nomor 1  Pemkot Mojokerto itu terseret dengan dasar pasal 55 KUHPidana. Namun JPU KPK mengakui, akan menyampikannya terlebih dahulu ke pimpinan KPK sesuai fakta persidangan. 
 
“Kalau asal usul uangnya, nanti akan kita pisahkan dengan perbuatan terdakwa, barangkali dari pengembangan. Kalau motif terdakwa memberikan uang ke Dewan kan terkait APBD agar lancar. Kalau ke rekanan, terkait dengan proyek. Kalau Wali Kota akan jadi saksi. Kalau dari dakwaan pasal 55, berarti kan ada namanya mensarea ada kerja sama,” ucap JPU KPK Iskandar.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Kasus suap Ketua DPRD Mojokerto Divonis 2 Thn Penjara

#Dalam Putusan Majelis Hakim, bisa menyeret beberapa pejabat termasuk Wali Kota Mojo Kerto Mas’ud Yunus# berita korupsi .co – Berakhir ...

JPU KPK hadirkan Saksi Ahli dalam Sidang Suap OTT PT PAL

14.47 beritakorupsi 0

- Prof. Dr. Nur Basuki Minarno : Suap itu seperti orang      
  kentut, ada baunya dan terdengar suaranya tetapi tidak   
  tausiapa  yang kentut   
 - PT PAL salah satu dari 151 BUMN di Indonesia yang   
  menerima  Award Good Performance 2017 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM7hAQ91tKsha0UyOf0ioGw8TyzDFwtaDKKTjxImw-9kN_QW6E07xhrjeKKsXMRKoIPoJvhhT9WqEsWFTYZK9r5t-WLJtgrVsRHDEyqz8E2WjJCN_WZ09sDzQf7M_x0DllYyLbrSnqe7k/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="466" data-original-width="604" height="493" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM7hAQ91tKsha0UyOf0ioGw8TyzDFwtaDKKTjxImw-9kN_QW6E07xhrjeKKsXMRKoIPoJvhhT9WqEsWFTYZK9r5t-WLJtgrVsRHDEyqz8E2WjJCN_WZ09sDzQf7M_x0DllYyLbrSnqe7k/s640/page.jpg" width="640" /></a> beritakorupsi.co – Untuk pertamakalinya dalam kasus Korupsi suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirikan saksi Ahli pidana dalam persidangan. 
 
Kehadiran ahli hukum pidana kali ini, dihadirkan oleh JPU KPK dalam perkara kasus suap OTT PT PAL, kehadapan Majelis Hakim di persidangan yang diketuai Hakim H. Tahsin., S.H., M.H serta diabntu 2 Hakim Ad Hock yaitu Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana. 
 
Tak ketinggalan, terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya juga mengahdirkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Unair) Surabaya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum. 
 
Pakar hukum pidana yang dihadirkan JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri adalah Prof. Dr. Supanto,S.H.,M.Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Sebelas Maret (UNS) Solo, untuk 3 terdakwa yakni Arif Cahyana (Kepala Divisi Perbendaharaan), terdakwa Saiful Anwar ((Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap Direktur Keuangan) dan terdakwa M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama). 
 
Mungkin bagi JPU KPK, lebih mudah menghadirkan ahli hukum pidana dari pada menghadirkan saksi fakta, yakni Sahanty Sales selaku agen PT PAL di  Philipina dalam pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Philipina, dan Kirana Kotama, pemilik perusahaan PT Perusa Sejati selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia, yang saat ini berada di Amerika Serikat. 
 
Pada hal, menurut JPU KPK, Kirana Kotama sudah ditetpakan sebagai tersangka. Namun diakui, sulit  untuk menghadirkan pengusaha yang dulu bergerak dibidang penyidiaan spare part (alat-alat) pesawat terbang itu. 
 
Sebab Kasus suap OTT yang menjerat 3 terdakwa dari perusahaan pelat merah ini, adalah terkait penerimaan uang sebesar USD 25 ribu Dollar atau setara dengan nilai rupiah Rp 13.000 per Dollar (RP 325 juta) sebagai termin kedua dari fee agen 4,75 persen dari nilai kontrak 2 kapal perang milik pemerintah Philipina sebesar USD 86 juta Dollar lebih. antara PT PAL dengan Ashanty Sales, dimana 1,25 persen adalah sebagai chas back untuk PT PAL atas keputusan rapat Direksi atau BOD (Board Of Directors) 
 
Dari fakta persidanagan, chas back 1,25 persen tersebut adalah uang PT PAL sendiri yang dititipkan dalam perjanjian fee angen antara PT PAL dengan Ashanty Sales. Kemudian, Shanty Sales mengembalikannya setelah dilakukan pembayaran pembangunan kapal tersebut. Dan tidak hanya itu, dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina, juga terdapat Dana Komando yang besarnya USD 250 ribu Dollar. 
 
Uang chas back itulah yang dikembalikan oleh Ashanty Sales melalui Kirana Kotama, dan Kirana Kotama ke ke Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati (sudah divonis 2 tahun penjara dari 2,6 tahun tuntutan JPU KPK ). Atas perintah Kirana Kotama, kemudian Agus Nugroho menyerahkannya ke PT PAL melalui Arif Cahyana, sekaligus menghantarkan mereka ke balik jeruji besi alias penjara setelah terlebih dahulu ditangkap tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada akhir Maret lalu. 
 
Sebelumnya, pada Januari 2015, PT PAL melalui Direktur Keuangan sudah menerima chas back termin pertama dari Ashanty Sales sebesar USD 163 ribu Dollah lebih. Yang menurut terdakwa saat sebagai saksi untuk terdakwa/terpidana Agus Nugroho pada Juli lalu mengatakan, bahwa uang tersebut sudah diserahkan ke Mabes TNI AL di Cilangkap untuk membayar Dana Komando yang jumlahnya sebesar Rp 18,12 Milliyar yang sudah ditentukan pada tahun 2011 sebelum terdakwa menjabat sebagai Dirut PT PAL tahun 2012. 
 
Pada persidangan tanggal 27 Oktober 2017, terkait Dana Komando sebesar USD 250 ribu Dollar dalam pembangunan kapal perang Philipina, terdakwa Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL menjelaskan, bahwa uang itu diambil dari pembayaran uang muka nilai kontrak saat pembangunan kapal dimulai tahun 2015, yang sudah diserahkan untuk pembayaran DK. Penjelasan ini, juga sudah dijelaskan terdakwa saat sebagai saksi untuk Agus Nugroho. Sehingga DK yang sudah diabayar sebesar Rp 5,3 milliar (USD 250 ribu Dollar + USD 163 ribua Dollar X Rp 13.000/Dollar) 
 
Pada persidangan Jumat, 10 Nopember 2017, Prof. Dr. Supanto,S.H.,M.Hum menjelaskan, bahwa uang suap yang diterima oleh seorang PNS atau pejabat penyelenggara negara,  dan uang tersebut dipergunakan untuk orang lain, pihak lain, perusahaan atau lembaga sosial, tidak dapat menghilangkan sangsi pidana dalam perbuatannya. Hal itu dijelaskan Guru Besar Guru Besar Fakultas Hukum UNS Solo ini dihadapan Majelis Hakim, atas pertanyaan JPU KPK. 
 
“Tidak bisa, dalam Undang – Undang Korupsi kan perbuatan jahatnya itu, perbuatan suapnya sudah dilakukan. Pasal 12 B besar, harus melaporkan 30 hari setelah menerima, ” kata Prof. Supanto. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWcwKQVQ8cagoUwl8VRWyTnTq7o5KOdFo4I_nMHJE0v51Mzg2VYDgtoypWJz8jtxWYyUpdMk9e0mJScuQY2EGqev10AwsuYNCuFt6WmMR-JyG-s4D2O7f90Blt87pxQeW_2JS8vDp2m8U/s1600/IMG20170821100051.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWcwKQVQ8cagoUwl8VRWyTnTq7o5KOdFo4I_nMHJE0v51Mzg2VYDgtoypWJz8jtxWYyUpdMk9e0mJScuQY2EGqev10AwsuYNCuFt6WmMR-JyG-s4D2O7f90Blt87pxQeW_2JS8vDp2m8U/s640/IMG20170821100051.jpg" width="640" /></a></div>
 
Kemudian JPU KPK meminta penjelasan dari ahli hukum pidana UNS Solo itu, terkait pasal 55 yang dikenakan terhadap ke- 3 terdakwa, maupun pihak lain yang mengetahui terkait penerimaan uang suap. Anehnya, JPU KPK menggunakan pertanyaan dengan kata misalkan, perusahaan, pihak lain, lembaga social. Tidak langsung menyebut PT PAL atau Direksi PT PAL. 
 
“Ada seseorang atau beberapa orang yang bersepakat melakukan tindak pidana terkait penerimaan uang, dan kemudian kesepakatan itu disepakati dengan perantaraan orang lain. Dalam rapat Direksi, disetujui untuk menerima sesuatu itu, kemudian dilaksanakan oleh anak buahnya. Apakah hanya pelaku fisiknya saja atau orang lain yang mengetahuinya bisa dimintakan pertanggung jawaban ?,” tanya JPU KPK. 
 
Menurut Prof. Supanto, bahwa pertanggung jawaban dapat dimintakan kepada pihak yang mengetahui, karena persetujuan rapat. “Yang rapat itu bisa, karena mengetahu dan patut diduga,” kata ahli hukum pidana ini. 
 
Kemudian JPU KPK meminta penjelasan dari ahli hukum pidana ini, terkait Undan-Undang No 28/1999 tentang  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari KKN. “Didalam pembangunan tersebut, dalam pasal 2 angka 7 diterangakan bahwa yang termasuk dalam penyelenggara negara diantaranya Direksi, Komisiaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD. Apakah yang dimaksud dalam pejabat struktural, bia dikenakan terhadap terdakwa Arif Cahyana selaku Kepala Diviv Perbendaharaan ?,” tanya JPU KPK. 
 
Menurut Prof. Supanto, bahwa pejabat struktula itu mulai dari terendah hingga tertinggi. “Pejabat structural itu mulai dari yang terendah hingga tertinggi,” jawab Ahli.  
 
Dari apa yang dijelaskan oleh Prof. Supanto, sepertinya bisa menyeret seluruh Direksi PT PAL. Sebab, chas back 1,25 persen tersebut adalah atas keputusan Direksi PT PAL sendiri. dan tidak hanya itu. dalam persidangan sebelumnya, Majelis Hakim telah memrintahkan JPU KPK untuk memeriksa 8 orang saksi sebagai Subkon (rekanan) PT PAL, dalam pekerjaan Harkan (pemeliharaan dan perbaikan) kapal milik PT PAL. 
 
Sebab, dalam dokumen kontrak kerja, PT PAL juga menitipkan anggaran sebagai DK yang nilainya disesuaikan dengan nilai anggaran yang ada. Dan DK tersebut akan dikembalikan oleh Subkon kepada PT PAL setelah pembayaran dilakukan. Hal itu untuk menghindari audit dari BPK RI terkait pengeluaran untuk DK yang tidak tercatat di pembukuan keuangan PT PAL. 
 
“Ada brankas di bendahara yang mengelola Arif Cahyana, saya diberi kepercayaan untuk menyimpan uang titipan dan surat-surat berharga. Uang itu berasal dari deposito perusahaan. Ada uang kas, saya lupa tapi itu titipan, lebih dari 10 juta. saya terima dari Pak Dani. Yang menitipkan uang Pak Dani dan Arifin, yang tahu Pak Arif Cahyana dan yang lain. Setiap ada titipan, Pak Arif Cahyana selalu ada.  Ada catatan tapi nggak tahu ke mana. Aawalnya 100 juta lebih, uang itu dipergunakan untuk penagihan pekerjaan yang ditagihkan ke Angkatan Laut, mengenai pekerjaan pemeliharaan. Yang saya tahu berasal dari pihak ketiga, saya tahu dari Pak Dani dan Arifin, katanya dari sub kon atau vendor,” ungkap saksi Kasidah (20 Oktobr 2017) 
 
“Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan, ada dana titipan sebesar US 75000 Dollar dari Pak Arif Cahyana, katanya uang Pak Dirut. Ada titipan Pak Saiful Anwar totalnya 657 juta yang menyerahkan Arif. Kalau dana DK bersumber dari vendor-vendor, ada sebesar 541 juta yang menyetorkan I Ketut Dirut PT Palindo Jaya Utama itu dipergunakan untuk penagihan dana DK,” ucap saksi Zainul (20 Oktobr 2017). 
 
Sementara, menurut ahli hukum pidana FH.Unair Suarabaya Prof. Dr. Nur Basuki menjelaskan, bahwa kasus suap sulit untuk diketahui. Ahli hukum pidana ini mengibaratkan suap seperti orang kentut, ada baunya dan terdengar suaranya tetapi tidak tahu siapa yang kentut. 
 
“Suap ini seperti orang kentut, ada baunya dan terdengar suaranya tetapi tidak tahu siapa yang kentut,” kata Prof. Nur. 
 
Dosen FH. Unair ini juga menjelaskan tentang pengertian suap dalam kasus yang menjerat 3 terdakwa dari PT PAL ini, terkait penerimaan chas back. Menurut Prof. Nur Basuki Minarno, suap itu berasal dari uang si agen bukan dari PT PAL. Sementara dalam fakta persidangan, bahwa chas back 1,25 persen yang diterima oleh PT PAL dari Ashanty Sales adalah uang PT PAL sendiri yang dimasukan dalam bagian fee agen 2,5 persen menjadi 4,75 persen dari nilai kontrak 2 kapal perang milik pemerintah Philipina. Apakah unag sendiri yang dititipkan kepada pihak lain dan kemudian pihak lain itu mengembalikannya dianggap sebagai uang suap ? 
 
Menurut Prof. Nur Basuki, bahwa kasus yang menjerat 3 terdajwa dari PT PAL ini, lebih pantas dikategorikan sebagai mark Up. Namun menurutnya, bila dikatakan mark up, maka perlu melibatkan tim audit. Prof. Nur Basuki juga menjelaskan tentang grtaifikasi menerima hadiah atau sesuatu, namun aparat penegak hukum langsung menangkapnya, ahli hukum pidana ini mengatakan tidak dapat dikategorikan sebagai suap. 
 
Alasannya, bagi pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara yang menerima hadiah atau sesuatu, dia punya waktu selama 30 hari untuk melaporkannya kepada KPK. Namun Prof. Nur Basuki mengakui, bila KPK memliki alat bukti permulaan yang cukup, dapat dilakukan penangkapan. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_4WBbHVdodM52AmuIUvXn-lYEt5f4yH0oX8XDDZeNNcKyFAu4VcgPM5BVOL0t2qQD_SsTUClSOp3l3nsbAuGxVySbEhLmFnIiPj1BVR1f9qQzUMv_3ICdwlNDky8Qqi51Gx_kXd2JNME/s1600/IMG20170811171454.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_4WBbHVdodM52AmuIUvXn-lYEt5f4yH0oX8XDDZeNNcKyFAu4VcgPM5BVOL0t2qQD_SsTUClSOp3l3nsbAuGxVySbEhLmFnIiPj1BVR1f9qQzUMv_3ICdwlNDky8Qqi51Gx_kXd2JNME/s640/IMG20170811171454.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana 2 tahun penjara, Agus Nugroho, mantan Direktur Umum PT Perusa Sejati</td></tr>
</tbody></table>
Prof. Nur Basuki Minarno mengatakan, bahwa chas back yang diteriam PT PAL namun tidak tercatat dalam pembukuan keuangan perusahaan PT PAL termasuk tindak pidana. Hal itu dikatakannya menjawan pertanyaan JPU KPK. Apa yang ditanyakan JPU KPK ini memang ada benarnya. Sebab, chas back yang diteriam PT PAL dari Ashanty Sales tidak melalui rekening, melainkan tunai dan tidak tercatat dalam pembukuan keuangan perusahaan sebagai penerimaan. 
 
Ahli hukum pidana ini juga mengaatakan, bahwa pasal yang pantas dikenakan terhadap terdakwa adalah penyalahguaan kewenangan. Itu dikatakannya atas pertanyaan anggota Majelis Hakim Dr. Andriano. Anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana juga tidak ketinggalan mengajukan pertanyaan kepada ahli, terkait uang ke Komisiaris PT PAL. Menurut Prof. Nur Basuki, hal itu adalah salah. “Kalau menurut saya ia, lebih pantas penyalahgunaan kewenangan,” kata Prof. Nur Basuki. Sementara Ketua Majelis Hakim menanyakkan perbedaan pasal 12 huruf b (kecil) dan B (besar). Prof. Nur Basuki menjelaskan, bahwa pasal 12 huruf b kecil sudah dilaksanakan. Sementara pasal 12 B besar, ada kewajiban bagi sipenerima hadiah untuk melaporkannya ke KPK. 
 
Namun demikian, disaat tiga terdakwa ini meringkuk dipenjara dan diadili di Pengadilan Tipikor dalam kasus suap OTT terkait penerimaan uang “chas back” sebesar USD 25 ribu Dollar dari Ashanty Sales melaui Kirana Kotama ke Agus Nugroho, terkait pembangunan kapal perang milik pemerintah Philipina, sementara uang yang diterianya itu bukan untuk diri terdakwa melainkan untuk membayar kewajiban kepihak lain yang tidak tertulis dan tidak ada aturan/dasar hukumnya, prestasi terdakwa untuk mengembangkan perusahaan stratgis milik negara ini sejak 2012 membuahkan hasil walau yang “menikmatinya” bukan lagi terdakwa melainkan penggantinya. 
 
Dari data yang didapat wartawan, 151  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, PT PAL Indonesia (Persero) adalah urutan ke 4 dari 51 BUMN peneriam Award Good Performance tahun 2017. Hal itu diakui juga oleh salah salah seorang pegawai PT PAL di bagian Biro Hukum, Junaidi saat dihubungi melalui pesan WhastApp pada 6 Nopember 2017. 
 
Yang lebih tragisnya, M. Firmansya Arifin (Dirut PT PAL) dan Saiful Anwar (Direktur Desain yang juga sebagai Direktur Keuangan PT PAL) ini langsung dipecat, kecuali terdakwa Arif Cahyana yang masih berstatus pegawai PT PAL. Hal itu diakui oleh terdakwa saat ditemui wartawan di ruang tahanan Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu.  (Redaksi)

News Tipikor JPU KPK hadirkan Saksi Ahli dalam Sidang Suap OTT PT PAL

- Prof. Dr. Nur Basuki Minarno : Suap itu seperti orang kentut, ada baunya dan terdengar suaranya tetapi tidak tausiapa yang k...

KPK Tahan Ketua DPRD Kota Malang

04.18 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJQBr3bMCZmtB_ztPHR1rEcOI1zqasrv4U7xo0lzkHXaldkYyZi4vAr9kFzpRL4MPk0EnIarvJ7hxmTG078G8TsSa3HFaTdXysZz1af2TZD5gExipmMDkmTsdB0xQiW2NxttH4MgoRhYA/s1600/ilustrasi....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1443" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJQBr3bMCZmtB_ztPHR1rEcOI1zqasrv4U7xo0lzkHXaldkYyZi4vAr9kFzpRL4MPk0EnIarvJ7hxmTG078G8TsSa3HFaTdXysZz1af2TZD5gExipmMDkmTsdB0xQiW2NxttH4MgoRhYA/s640/ilustrasi....jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya menahan tersangka kasus Korupsi suap MAW (Mochamad Arie Wicaksono) selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019), pada Kamis, 2 Nopember 2017. 
 Dikutip dari wabsaite KPK (kpk.go.id) menyebutkan, penyik KPK telah menahan tersangak kasus tindak pidana Korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015,  di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur. Sebelumnya, KPK telah menetapkan MAW selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 sebaga tersangka menerima hadiah atau janji dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015. KPK juga menetapkan MAW sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Komisaris PT ENK terkait pengganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang TA 2016, pada tahun 2015 dengan total anggaran sekitar Rp 98 miliar, yang dikerjakan secara multi years tahun 2016 – 2018. Atas perbuatannya, MAW disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Sementara, untuk kasus supa Bupati Nganjuk, penyidik KPK menetapkan 5 orang tersangka, yakni TFR (Bupati Nganjuk periode 2013 - 2018), IH (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Nganjuk), SUW (Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kab Nganjuk), MB (Kepala Bagian Umum RSUD Kab Nganjuk), dan H (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Nganjuk).  (Redaksi)

News Tipikor KPK Tahan Ketua DPRD Kota Malang

berita korupsi .co – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya menahan tersangka kasus Korupsi suap MAW (Mochamad Arie Wicak...

BERITAKORUPSI.CO

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN ADALAH BENTUK KEJAHATAN KEMANUSIAAN

“Makan Sapi” Sebesar 5,3 M, Sebanyak 16 Peternak Ditahan Kejati Jatim

Sidang Suap OTT DPRD Jatim, Takut jadi Tersangka Mantan Kadis Berbohong

Pemerintah RI Harus Beri Perhatian Serius Terhadap Sektor Batubara

Terdakwa Kasus suap Ketua DPRD Mojokerto Divonis 2 Thn Penjara

JPU KPK hadirkan Saksi Ahli dalam Sidang Suap OTT PT PAL

KPK Tahan Ketua DPRD Kota Malang

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI