BERITAKORUPSI.CO: Pidana

Kajati Jatim, Dr. M. Dofir, SH., MH : E-Sidang Sudah Dilaksanakan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfEWNoM0djpg93GBodxGY3osUJwBcTFvFP_I8pvj-n8wqgCU57Ok1NGAPlP8SLPpORvDvggMnJCnKWdhnVN2jImwdDZj5bssxg3IFlNI7x3Dc13IEQYrwbcb0ZZ0bOQWkNZNW2j_6poeY/s1600/IMG20191231085703.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="551" data-original-width="630" height="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfEWNoM0djpg93GBodxGY3osUJwBcTFvFP_I8pvj-n8wqgCU57Ok1NGAPlP8SLPpORvDvggMnJCnKWdhnVN2jImwdDZj5bssxg3IFlNI7x3Dc13IEQYrwbcb0ZZ0bOQWkNZNW2j_6poeY/s640/IMG20191231085703.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Andai saja Indonesia tidak mengalami bencana nasional Virus Corona Covid-19, sidang Teleconference dalam perkara Tindak Pidaan Korupsi yang digagas oleh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kajati Jatim) yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), Dr. Sunarta, S.H., M.H bersama Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya, Nursyam, SH., MH tidak akan terlaksana 
 
Namun melihat situasi dan kondisi (sikon) Indonsesia yang hingga detik ini masih mengkawatirkan, serta mengantisipasi terjadinya penyebaran Virus yang mematikan itu, akhirnya Sidang Teleconference (E-Sidang) pun dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur bersama Pengadilan Negeri yang ada di Jawa Timur untuk perkara Tindak Pidana Umum (TPU) termasuk perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya 
 
Baca berita sebelumnya : Sidang Teleconference Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/sidang-teleconference-terobosan-baru.html 
 
Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/kajati-jatim-sidang-teleconference.html 
 
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati Jatim), Dr. Muhammad Dofir, SH., MH kepada beritakorupsi.co, pada Kamis, 26 Maret 2020. 
 
Dr. M. Dofir mengatakan, sudah memerintahkan Aspidum (Asisten Pidana Umum) Kejati Jatim supaya memerintahkan semua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se- Jawa Timur untuk segera berkordinasi dengan Kepala Rutan /Lapas dan Ketua PN untuk melaksanakan E-Sidang dengan Aplikasi Zoom sebagai tindak lanjut arahan dari JA (Jaksa Agung), sebagai antisipasi menyebarnya Covid-19 
 
“E Sidang sudah dilakukan di Kejari Sidoarjo, Trenggalek dan Malang. Sudah saya perintahkan melalui Aspidum (Asisten Pidana Umum),” kata Dr. M. Dofir 
 
Menjawab pertanyaan beritakorupsi.co, Ka Kejati Jatim, Dr. M. Dofoor menjelaskan, bahwa E-Sidang tidak hanya dalam Perkara Tindak Pidana Umum (TPU), melainkan juga untuk perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dan bagaimana pelaksanaan, diseraahkan ke pihak Pengadilan Negeri. 
 
“Termasuk Perkara Korupsi. Namun bagaimana pelaksanaannya, kita serahkan ke Pengadilan Negeri. Kita  sudah siap melaksanakannya,” ujar Dr. M. Dofir. 
 
Hal itu juga disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya, Nursyam, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co, pada Kamis, 26 Maret 2020 
 
“Ada. Insya Allah, Rabu depan ada sidang,” kata Sursyam, SH., MH 
 
Nursyam, SH., MH mengatakan, bahwa Sidang Teleconference dilaksanakan untuk mengantisipasi merebaknya Covid-19, sehingga para saksi tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor 
 
“Untuk mengantisipasi. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir ke Tipikor. Kalau Jaksa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap di sumpah dan dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN (Pengadilan Negeri.red) setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” ujar Nursyam. (Jen)</div>

News Pidana Tipikor Kajati Jatim, Dr. M. Dofir, SH., MH : E-Sidang Sudah Dilaksanakan

BERITA KORUPSI .CO – Andai saja Indonesia tidak mengalami bencana nasional Virus Corona Covid-19, sidang Teleconference dalam perkara ...

Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

07.30 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s1600/Kaades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="630" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s640/Kaades.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto OB</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
“Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016” 
 
 
BERITAKORUPSI.CO – “Perbedaan pendapat hal biasa, namun perbedaan jawaban mungkin luar biasa”. Hal terjadi saat beritakorupsi.co menghubungi Dua pejabat Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Tobas, Sumatra Utara, atas laporan masyarakat ke Polres Tobasa melalui salah seorang pemerhati anti Korupsi yakni Obor Panjaitan pada tahun 2016 lalu terhadap Kades (Kepala Desa) Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara terkait beberapa dugaan kasus yang terjadi di Desa Tornagodang. 
 
Kedua pejabat APH yang dihubungi beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp pada Kamis, 19 Desember 2019 terkait laporan masyarakat itu adalah Kapolres Toba Samosir (Tobasa), AKBP Agus Waluyo dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara 
 
Kapolres Tobas AKBP Agus Waluyo menyampaikan melalui pesan WhastApp dari nomor +628129250XXX terkait laporan Oobor Panjaitan pada tahun 2016 mengatakan masih proses  Lidik (Penyelidikan). 
 
“Masih proses Lidik,” jawabnya melalaui pesan WhastApp. 
 
Sementara Kasi Pidsus Kejari Balige, Hiras Nainggolan menjelaskan kepada beritakorupsi.co, melalui pesan WhastApp dari nomor +628526567XXXX, telah menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan). Namun Kasi Pidsus Kejari Balige ini  menyaampaikan, bahwa dalam SPDP tersebut belum ada dentitasnya 
 
“Belum ada Identitasnya, tapi kalau lebih laanjut, coba ditanyakan kepada Polres Toba Samosir, soalnya masih ranah kewenangan Polres Toba Samosir,” katanya melalaui pesan WhastApp 
 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang berbunyi “penyidik wajib memberitaahukan dan meyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPD) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan" 
 
Yang menjadi pertanyaan, kalau memang pihak Polres Tobasa masih melakukan penyelidikan, lalu SPDP apa yang diterima oleh Kejari Balige ? Sementara yang ditanyakan kepada Kapolres Tobasa dan Kasi Pidsus Kejari Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utata adalah terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang ke Polres Tobasa pada taahun 2016. 
 
Seperti yang diberitaka sebelumnya. Masyarakat Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara melalui salah seorang pemerhati Anti Korupsi, Obor Panjaitan menunggu hasil laporan Polisi di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas” 
 
Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tornagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida. 
 
“Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan. 
 
“Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan. 
 
“Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita. 
 
Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan. 
 
“Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan 
 
“Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan 
 
Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian. 
 
“Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan. 
 
Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas. 
 
“Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya. 
 
Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. 
 
Sumber : Obor Panjaitan 
Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

Foto OB “Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016” BE...

Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

02.44 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="572" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto : OP</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seorang pemerhati Anti Korupsi yang menunggu hasil laporan Polisi yang dilaporkannya di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas” 
 
Padahal, Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan maupun Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selalu mengatakan, agar masyarakat melaporkan bila ada kasus dugaan Korupsi. 
 
Hal itu disampaikan langsung oleh Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co melalui telepon selule maupun melalui pesan WhastApp, pada Senin, 16 Desember 2019, sekitar pukul 22.30 WIB 
 
Kepada beritakorupsi.co Obor Panjaitan mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tarnagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida. 
 
“Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan. 
 
“Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan. 
 
“Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita. 
 
Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan. 
 
“Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan 
 
“Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan 
 
Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian. 
 
“Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan. 
 
Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas. 
 
“Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya. 
 
Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber : Obor Panjaitan</div>
<div style="text-align: justify;">
Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

Foto : OP BERITA KORUPSI .CO – Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seora...

“Jalan Kelam” Pemberantasan Korupsi

04.09 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh57-LeWYyiYhyphenhyphentoiRBC0-g3t0yFnleOa8fo8IphayZE2Wnm1hxRoy5M6JyOC41k0eMl7ugwepSeg8s2zA1rNdeNYqIYlXf6T7Izw0GDZ1SD4S04CAk3FpsYu2jLwQMvrnTDJ3dTAbsGi8/s1600/mail.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="1600" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh57-LeWYyiYhyphenhyphentoiRBC0-g3t0yFnleOa8fo8IphayZE2Wnm1hxRoy5M6JyOC41k0eMl7ugwepSeg8s2zA1rNdeNYqIYlXf6T7Izw0GDZ1SD4S04CAk3FpsYu2jLwQMvrnTDJ3dTAbsGi8/s640/mail.png" width="640" /></a></div>
#Catatan Indonesia Corruption Watch Pengesahan Revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002# 
 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Pemberantasan korupsi kian terancam. Pada pekan lalu DPR bersama dengan pemerintah telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang pasti, keseluruhan poin dalam UU tersebut akan melemahkan KPK dan menjadi titik mundur pemberantasan korupsi di Indonesia. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) revisi UU KPK bukan barang baru. Sejak 2010 lalu,  DPR dan pemerintah saling bergantian mengusulkan perubahan, mulai dari pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kerugian negara yang bisa diusut KPK, eksistensi waktu kelembagaan, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada pengaturan penyadapan. Narasi penguatan yang selama ini disebutkan oleh DPR ataupun pemerintah hanya sekadar halusinasi belaka. Berikut poin-poin krusial dalam revisi UU KPK yang dikhawatirkan memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi, diantaranya ; 1. KPK Tidak Lagi Lembaga Negara Independen Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. Penjelasan: Aturan ini bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus, yakni tahun 2006, 2007, 2010, dan 2011. Pada putusan tersebut menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK sebelumnya. 2. Pembentukan Dewan Pengawas Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; Penjelasan: Konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawasan. Jadi, secara konsep teori logika DPR dan pemerintah keliru. KPK sendiri selama ini telah diawasi oleh publik, dalam hal keuangan mekanisme audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja melalui DPR dengan forum Rapat Dengar Pendapat, dan lembaga anti rasuah itu secara berkala melaporkan kinerja kepada Presiden. Khusus langkah penindakan, KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman. 3. Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas Pasal 37 B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Penjelasan: Kewenangan pro justicia seperti itu semestinya tidak diberikan pada organ khusus yang semestinya bekerja pada tataran pengawasan administratif. Sekalipun Dewan Pengawas tidak dibutuhkan KPK saat ini, namun dengan kewenangan besar seperti itu terlihat pembentuk UU tidak memahami bahwa dalam regulasi KUHAP hanya institusi Pengadilan yang berwenang mengeluarkan izin. Sedangkan Dewan Pengawas sendiri bukan bagian dari penegak hukum. 4. Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif Pasal 37 E ayat (1): Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia; Penjelasan: Pengangkatan Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Presiden dikhawatirkan melunturkan sikap independensi penegakan hukum di KPK. Sebab, kewenangan yang diperoleh oleh Dewan Pengawas amat besar, hingga pada izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. 5. KPK Tidak Bisa Membuka Kantor Perwakilan Pasal 19 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia; Penjelasan: Pasal ini jelas menghilangkan kewenangan KPK untuk membuka kantor perwakilan di daerah provinsi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) UU KPK sebelumnya. Mengingat maraknya kejahatan korupsi pada tingkat provinsi ataupun level kota harusnya opsi KPK dapat membuka kantor perwakilan tetap dimasukkan. 6. Kaum Muda Tidak Bisa Menjadi Pimpinan KPK Pasal 29 huruf e: Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; Penjelasan: Tidak ada argumentasi logis yang membenarkan Pasal ini. Sebab dalam aturan sebelumnya Pimpinan KPK dapat berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Tentu ini akan berdampak akan hilangnya kesempatan kaum muda yang ingin mendaftar sebagai Pimpinan KPK; 7. KPK Dapat Menghentikan Penanganan Perkara Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; Penjelasan: Dengan adanya Pasal ini mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tentu poin ini akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3. Ini semata-mata agar KPK lebih berhati-hati sebelum menentukan sebuah perkara masuk pada ranah penyidikan. Jika pun setelah masuk ranah penyidikan namun bukti yang ditemukan dinyatakan tidak cukup maka perintah putusan MK perkara itu tetap harus dilimpahkan ke persidangan dan terdakwa harus dituntut lepas atau bebas. 8. Perkara Besar Dengan Tingkat Kerumitan Tertentu Berpotensi Dihentikan Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; Penjelasan: Dengan adanya batasan waktu penyidikan ataupun penuntutan hanya 2 (dua) tahun maka akan menyulitkan KPK membongkar kasus-kasus besar yang tergolong rumit dibuktikan. Contoh, perkara korupsi KTP-EL saja memakan waktu 2 tahun untuk memperoleh penghitungan kerugian negara. Lagi pun pada dasarnya setiap perkara memiliki kerumitan pengungkapan yang berbeda-beda, jadi tidak tepat jika harus dibatasi waktu tertentu. 9. Menggerus Kewenangan Pimpinan KPK Pasal 21 ayat (4) sebagaimana diatur dalam UU KPK sebelumnya dihapus. Isinya: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum; 10. Pegawai KPK Akan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 6, Pasal 24 ayat (2): Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara; Penjelasan: Selama ini tidak seluruh pegawai KPK termasuk dalam Aparatur Sipil Negara. Sebab terdapat pegawai tetap KPK dan pegawai tidak tetap. Tentu atas kondisi seperti ini diperlukan penyesuaian kondisi yang cukup panjang. Selain itu, poin pentingnya adalah dalam konsep lembaga negara independen salah satu cirinya adalah kemandirian dalam sumber daya manusia. Tentu jika disamakan status kepegawaian akan menghilangkan status lembaga negara independen. 11. Hilangnya Independensi KPK Dalam Perekrutan Penyelidik Pasal 43, Pasal 43 A: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; Persyaratan menjadi Penyelidik diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan; Penjelasan: Dengan adanya aturan ini menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebab, meskipun dibuka kesempatan dari instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK namun dalam ayat selanjutnya mengharuskan adanya kerjasama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyelidik. 12. Menghilangkan Kewenangan KPK Mengangkat Penyidik Independen Pasal 45, Pasal 45 A: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyeleidik Komisi Pemberantasan Korupsi; Penjelasan: Aturan ini menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang telah memberikan kewenangan pada KPK untuk merekrut penyidik di luar dari institusi Kepolisian ataupun Kejaksaan. Secara spesifik, MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyidik yang berasal dari insitusi lain bekerja di KPK. 13. Kewenangan Penyadapan KPK Terganggu Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1): Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan; Penjelasan: Instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, utamanya pada tangkap tangan selama ini. Data KPK menyebutkan, bahwa sejauh ini KPK telah melakukan tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 432 orang. Poin pentingnya, sejak KPK berdiri hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada awalnya terjaring tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini mengartikan bukti yang dihadirkan KPK ke persidangan telah teruji secara hukum. Selain itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambah jenjang baru pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengawas. 14. Penuntutan KPK Harus Berkoordinasi Dengan Kejaksaan Agung Pasal 12 A: Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penjelasan: Jika ditelisik lebih jauh ketentuan ini maka institusi yang dimaksud untuk melaksanakan koordinasi bersama dengan KPK adalah Kejaksaan. KPK pada dasarnya adalah institusi penegak hukum yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Tentu jika harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan dipastikan mengganggu ritme kerja KPK yang selama ini dikenal cepat dalam penuntasan sebuah perkara. 15. Hilangnya Kewenangan KPK Pada Tingkat Penyelidikan dan Penuntutan Pasal 12 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri,; b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa,; c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait d. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa e. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, dan f. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, oenahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Penjelasan: Perubahan ini tentu akan berdampak buruk bagi penegakan hukum di KPK. Bagaimanapun dalam undang-undang sebelumnya dengan kewenangan KPK yang luas pada tingkat penyelidikan sampai pada penuntutan terbukti mempermudah dan memaksimalkan kerja KPK dalam hal pengumpulan barang bukti yang nanti muaranya ada pada melancarkan proses penanganan perkara tersebut dan pembuktian kesalahan terdakwa di muka persidangan. Jakarta, 24 September 2019 Indonesia Corruption Watch

News Pemerintahan Pidana Tipikor “Jalan Kelam” Pemberantasan Korupsi

#Catatan Indonesia Corruption Watch Pengesahan Revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002# Jakarta, berita korupsi .co - Pemberantasan koru...

Berharap Bebas, Tiga Tersangka ‘Korupsi’ Anggota DPRD Surabaya Tetap Dipenjara

01.33 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlZIRozQqfuEoOv-Bpjj1mbBH1c7ERMP-d66VfcC3RJQ1T-HfmbKYgcb-VfQBhjMtIaPoJk01UuRw8Wagjzrnddnfv2EGLd7teX5NrZgXdAwkdkhO0NFzMVU1p5ZXdmDELUcpU2Bj1V-Q/s1600/Hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlZIRozQqfuEoOv-Bpjj1mbBH1c7ERMP-d66VfcC3RJQ1T-HfmbKYgcb-VfQBhjMtIaPoJk01UuRw8Wagjzrnddnfv2EGLd7teX5NrZgXdAwkdkhO0NFzMVU1p5ZXdmDELUcpU2Bj1V-Q/s640/Hakim.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co - Bermimpi dan berhayal tentang yang indah boleh-boleh saja karena itu adalah  hak setiap insan manusia. Begitu para tersangka/terdakwa Khususnya yang terjerat kasus perkara Korupsi untuk bisa bebas dari dari jeratan hukum apalagi dari penjara, namun terkabul atau tidak itu adalah kewenangan Majelis Hakim. Seperti yang dialami Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang terseret dalam kasus dugaan Korupsi dana jasma tahun 2016  sebesar Rp4.9 M, dan ketiganyapun saat ini mendekan di balik jeruji besi alias dipenjara setelah penyidik Kejari (Kejaksaan Negeri) Tanjung Perak penetapkannya sebagai tersangka bersama 3 (tiga) rekannya sesama anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yakni H. Darmawan, Binti Rochmah dan Sugito. Mendekam dipenjara sudah pasti makan tak enak apa lagi  tidurpun tak nyenyak. Sehingga Ketiga tersangka (Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy) berharap bisa bebas dan keluar dari penjara dengan mempraperadilakan Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan alasan bahwa para tersangka tidak menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 Bab II, Pasal 2 tentang objek praperadilan dari penyidik Kejari Tanjung Perak di bawah komando Dimaz Atmadi selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidusus) Kejari Tanjung Perak. Pada hal, penetapan tersangka terhadap anggota Dewan yang terhormat ini bukanlah penyidikan atau kasus baru, melainkan pengembangan kasus persidangan terdakwa Agus Setiawan Tjong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, pada Rabu, 31 Juli 2019. Dan itupula sebabnya, Majelis Hakim Praperadilan PN Surabaya dalam pertimbangan  putusan Praperadilan menyatakan, bahwa Majelis Hakim tidak berewenang untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130 Tahun 2015 yang dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Bab II, Pasal 2 tentang objek praperadilan. Putuasan Praperadilan itu dibacakan oleh Majelis Hakim Tunggal Praperadilan Eko Agus Siswanto dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Takiyat dalam sidang yang berlangsung di PN Surabaya, pada Senin, 23 September 2019. "Permohonan pemohon tidak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi termohon (Kajari Tanjung Perak)," ucap Majelis Hakim praperadilan Eko Agus Siswanto. "Sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan materi gugatan pemohon," lanjut Majelis Hakim Eko Agus Siswanto. Atas putusan tersebut, Bahrul Ulum Selo Pamungkas selaku Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy mengatakan, menghormati putusan Majelis Hakim meski semua dalil gugatannya tidak disentuh dalam amar putusan. "Kami selaku Kuasa Hukum pemohon tetap menghormati putusan ini. Gugatan kami bukan ditolak tapi tidak diterima karena alasan Hakim tidak punya kewenangan," ujar Bahrul. Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Dimaz Atmadi mengatakan, dengan bacakannya putusan Praperadilan ini, maka pihaknya akan fokus ke pemeriksaan selanjutnya. "Tentu kami akan mempercepat proses penyidikan perkara ini," kata Dimaz. Kasus ini berawal pada tahun 2018, saat penyidik Kejari Tanjung Perak melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penggunaan Dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) yang berasal dari APBD Perubahan Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) milik 6 (enam) anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang akan disalurkan ke Kontitwennya atau daerah pemilahan (Dapil) masing-masing anggota DPRD yaitu Ratih Retnowati, Dini Rinjati, Sayaiful Aidy, H. Darmawan, Binti Rochmah dan Sugito. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Tanjung Perak dengan menggandeng BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) yang tertuang dalam hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018. Selain itu, penyidik Kejari Tanjung Perak juga menemukan bahwa proposal yang diajukan oleh ratusan lembaga selaku penerima dana Jasmas diduga ada rekayasa yang melibatkan pihak ketiga selaku penyedia barang. Kemudian penyidik Kejari Tanjung Perak pun menetapkan Agus Setiawan Tjong, Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) selaku penyedia barang untuk disalurkan ke ratusan lembaga penerima dana Jasmas yaitu Ketua RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga) di beberapa Kelurahan dan Kecamatan Kota Surabaya. Setelah Agus Setiawan Tjong ditetapkan menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara oleh penyidik Kejari Tanjung Perak, Ia (Agus Setiawan Tjong) pun berusaha untuk bebas dengan mempraperadilkan Kejari Tanjung Perak ke PN Suarabya, namun hasilnya kandas. Walaupun Praperadilannya ditolak, usaha terdakwa Agus Setiawan Tjong untuk bebas tak berhenti sampai di situ. Terdakwa Agus Setiawan Tjong pun menolak surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Tanjung Perak dengan cara menyampaikan Eksepsi (keberatan) ke Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang mengadilinya. Lagi-lagi usaha terdakwapun kandas. Eksepei terdakwa yang disampaikannya ke Majelis Hakim melalui Tim Penasehat Hukumnya pun ditolak, dan persidanganpun berlanjut. Ke-6 anggota Dewan yang terhormat itupun dihadirkan oleh JPU ke Persidangan termasuk 4 pejabat Pemkot Surabaya dan puluhan Ketua RW selaku lembaga penerima dana Jasmas. Dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018. Akibatnya, Agus Setiawan Tjong pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar dan dijatuhui (Vonis) hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan serta di hukum pula untuk mengembalikan kerugian keangan negara. Setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya inilah, penyidik Kejari Tanjung Perak langsung bekerja  cepat. Tak butuh waktu berbulan-bulan bagi penyidik untuk menetapkan 6 (enam) anggota Dewan yang terhormat di Kota Pahlawan ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya tahun 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar sebagai pengembangan dari persidangan terdakwa Agus Setiawan Tjong. Itulah sebabnya, tersangka Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy mempraperadilkan Kejari Tanjung Perak dengan harapan bisa bebas, namun sia-sia karena permohonan Praperadilannya tak dikabulkan Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Subaya, pada Senin, 23 Sepetember 2019. (Jen/Rd1)</div>

News Pidana Tipikor Berharap Bebas, Tiga Tersangka ‘Korupsi’ Anggota DPRD Surabaya Tetap Dipenjara

berita korupsi .co - Bermimpi dan berhayal tentang yang indah boleh-boleh saja karena itu adalah hak setiap insan manusia. Begitu para...

Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

05.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI3lM0qJjnH6No800pdV4dRy0NFU5SQhJFpzFV6aANyEV7VBGY4x4SljQtxT3eCt3usU0eA_gzVnzR2q_DdqvV3mshhj6yrqrJGJ6jZPKmBd4lG40c05Kx1NkOIza5H02QWgWi8onms-0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI3lM0qJjnH6No800pdV4dRy0NFU5SQhJFpzFV6aANyEV7VBGY4x4SljQtxT3eCt3usU0eA_gzVnzR2q_DdqvV3mshhj6yrqrJGJ6jZPKmBd4lG40c05Kx1NkOIza5H02QWgWi8onms-0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Denpasar, beritakorupsi.co - Senini, 20 Juli 2019. Persoalan korupsi, kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua melainkan dari anak-anak muda sebagai generasi bangsa. Fakta menunjukkan, bahwa korupsi telah menjangkit mereka yang berusia muda. Pergeseran pelaku korupsi tersebut menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlihat dari kasus yang ditangani. Dalam catatan KPK selama 2003-2016, tak kurang dari 71 orang pelaku korupsi masih berusia muda dengan rentang usia 31- 40 tahun. “Kondisi tersebut menjadi anomali saat harapan diberikan kepada generasi muda untuk mendukung pemberantasan korupsi,” sebut Nisa Rizkiah dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dengan kata lain, lanjutnya, upaya melahirkan generasi baru antikorupsi, menjadi penting untuk dilakukan agar melawan korupsi terus berjalan dan generasi masa depan bisa terselamatkan. Menurut Nisa Rizkiah, tidak hanya dari sisi usia pelaku, kasus-kasus korupsi kini juga makin banyak menyebar ke daerah-daerah maupun berbagai jabatan, termasuk di Bali. Dalam catatan ICW, lanjut Nisa Rizkiah, di Bali termasuk salah satu provinsi dengan rekam kasus-kasus korupsi. Di antaranya adalah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta. Selain itu, adapula kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS anggota staf UPT PBB, I Ketut Suryana, di Kecamatan Selamadeg Timur, Tabanan. Sebagai daerah pariwisata, Bali juga rentan menjadi lokasi pencucian uang (money laundery) hasil korupsi. Hal ini terlihat dari terungkapnya aset-aset milik terpidana kasus korupsi, seperti Tubagus Chaeri Wardana, Angelina Sondakh, Fuad Amien, dan lain-lain di berbagai lokasi di Bali.  Melihat beberapa alasan di atas, maka perlu anak muda Bali untuk mengikuti SAKTI. Anak muda Bali diundang mendaftarkan diri sampai 24 Juli 2019, dengan mengisi formulir yang bisa diakses icw.or.id/Form-SAKTI-2019. Info lebih lanjut ada di laman antikorupsi.org  Kader Antikorupsi  Melihat fenomena tersebut dan urgensi untuk melahirkan kader-kader antikorupsi, maka ICW sebagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada kampanye antikorupsi,menginisiasi kegiatan Sekolah Antikorupsi (SAKTI).  Pada tahun 2019 SAKTI Pemuda akan dilakukan di Bali dan berkolaborasi dengan BaleBengong, media jurnalisme warga. “Bali memiliki banyak komunitas anak muda dan memiliki gerakan yang cukup besar seperti gerakan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa,” lanjut Nisa.  Kegiatan SAKTI ini sudah dilakukan sejak tahun 2013. Dilanjutkan pada tahun 2015 sampai 2019. Setiap tahunnya ICW membuat SAKTI untuk pemuda dari seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, ICW mencoba melebarkan sayap dengan membuat SAKTI untuk Aparat Sipil Negara di Jakarta dan SAKTI Aparatur Desa di Larantuka, NTT.  Pada Maret 2019 diadakan SAKTI untuk Guru dari seluruh Indonesia di Jakarta. Nantinya, peserta terpilih yang mengikuti kegiatan SAKTI Pemuda Bali 2019 akan mendapatkan materi terkait antikorupsi, demokrasi, dana desa, dan lainnya. Selain itu, akan mendapat kesempatan membuat program antikorupsi di Provinsi Bali. Tidak hanya itu, peserta terpilih akan mendapatkan kesempatan berjejaring lebih luas. “Peserta terpilih nantinya juga diharapkan bisa melakukan advokasi terhadap pelayanan publik dan melakukan pengawasan terhadap dana desa,” kata Iin Valentine dari BaleBengong. Sebagai media jurnalisme warga, BaleBengong selama ini sudah melibatkan warga dalam pengawasan layanan publik melalui penggunaan media sosial, terutama Twitter, maupun situsweb. Menurut Iin, partisipasi anak-anak muda dalam SAKTI di Bali sangat penting agar anak-anak muda di pulau ini memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi layanan publik, terutama kasus-kasus korupsi. “ICW dan BaleBengong mengajak Pemuda Bali untuk mendaftar SAKTI mulai tanggal 1-24 Juli 2019. Para pendaftar nantinya akan diseleksi oleh ICW dan BaleBengong. Adapun kegiatan SAKTI Pemuda Bali akan dilaksanakan pada tanggal 19 - 23 Agustus 2019. Kegiatan SAKTI Pemuda Bali tidak dipungut biaya apapun,” ujarnya. (Redaksi)

Pendidikan Pidana Regional Tipikor Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

Denpasar, berita korupsi .co - Senini, 20 Juli 2019. Persoalan korupsi, kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua melaink...

Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

09.56 beritakorupsi 60

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s1600/IMG20181213083722.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="418" data-original-width="786" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s640/IMG20181213083722.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua, menggantikan Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus Surabaya Sujatmiko., SH., MH yang akan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali setelah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, Senin. 7 Januari 2019. Ketua PN Surabaya Nursyam, S.H., M.Hum, saat ditemui wartawan media ini seusai pelantikan mengatakan, bahwa dirinya akan melanjutkan apa yang sudah diabangun oleh Ketua PN Surabaya sebelumnya. “Beliau tetap sebagai Ketua saya. Karena dukungan beliau, saya bisa seperti ini.,” ucap Nursyam yang saat itu berada di dalam Lift bersama Sujatmiko dan wartawan media ini menuju ruang kerjanya yang baru di lantai 5 gedung PN Surabaya. “Dan saya akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh beliau selama menjadi Ketua. Serta memperbaiki bila ada yang masih dianggap kurang baik internal maupun eksetrnal demi pelayanan hukum bagi masyarakat,” ujarnya kemudian Sementara Sujatmiko, S.H., M.H berharap, agar dirinya diberi kesehatan ditemapat tugasnya yang baru yakin menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. “Mulai besok (hari ini) saya menjadi tamu di kantor saya sendiri,” ucapnya berseloroh. “Semoga nanti di tempat yang baru selalu diberi kesehatan,” ujarnya. (Rd1)

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

berita korupsi .co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus ...

Hanya “Foto Copy” Dokumen Terbit Paspor, Calo dan Orang Dalam Terlibat?

01.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeJZigl5dEkcfmyEJ4Y1WapksuSW3RJNW-2L5swa3rbpwhSvQcmkn8nL3h1UiJlg7xp2n1AdXwSct6vw4E_w6jVgxjzxGw_-pOCLvsTv_2Qr4h-TsY2CsvdSOxduIN2g0tpqsYGzsSxZM/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeJZigl5dEkcfmyEJ4Y1WapksuSW3RJNW-2L5swa3rbpwhSvQcmkn8nL3h1UiJlg7xp2n1AdXwSct6vw4E_w6jVgxjzxGw_-pOCLvsTv_2Qr4h-TsY2CsvdSOxduIN2g0tpqsYGzsSxZM/s1600/Paspor.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#"Sebanyak 6 orang calo Paspor bebas masuk keluar di UPI Cabang Gresik dengan menarik biaya Rp1.5 Juta - 3.5 Juta per Paspor, dengan peredaran uang Rp4-5 Miliyar per bulan”#            
beritakorupsi.co - Beberapa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi suap yang Tertangkap Tangan Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait pengurusan izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sudah pasti melibatkan pejabat atau orang dalam instansi tersebut dengan imbalan ratusan juta bahkan miliyaran rupiah. 
 
Kasus Tangkap Tangan yang tangani KPK terkait izin, diantaranya Izin operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang milik dr. Subur Suprojo, di mana Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati Jombang sudah diadili dan divonis pidana penjara. 
 
Dan beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 14 - 15 Oktober 2018, Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali melakukan Tangkap Tangan terhadap pejabat Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bekasi serta pihak swasta yang berjumlah sebanyak 10 orang, terkait dengan pengurusan izin perumahan dengan mengamankan barang bukti berupa uang rupiah maupun dolar yang berjumlah miliyaran. 
 
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan kepada beritakoruspi.co, sesuai membaca berita terkait terbitnya Paspor “palsu” yang diduga melibatkan calo dan orang dalam, Senin, 15 Oktober 2018. 
 
Sementara terbitnya Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Surabaya melalui Kantor Unit Pelayanan Paspor (UPI) cabang Kabupaten Gresik yang beralamat di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan kemudian ditarik dan dilakukan pengguntingan oleh pihak Imigrasi setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu tak menutup kemungkinan keterlibatan calo dan orang dalam. 
 
Sebab, tak mungkin Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM” keluar begitu saja tanpa keterlibatan orang dalam, sementara persyaratan permohonan pengajuan Paspor yang diajukan  hanya berupa “foto copy” dokumen, seperti yang disampaikan “ET” maupun “YY” saat menghubungi beritakorupsi.co dengan meminta agar beritanya tidak diterbitkan lagi. 
 
Dalam dokumen Ijazah SD (Sekolah Dasar) Tahun Ajaran 2014/2015 atas nama “NYM” terlahir di Sampang, pada Tanggal 14 Mei 2002. Lulus SDN Ketapang Barat 3 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang pada Tahun 2015 dengan Nomor Ijazah DN-05 Dd 0499711, Nomor Induk Siswa 994 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0027071861, Nomor Peserta Ujian Sekolah 1 - 15 - 05 - 36 - 436 - 010 -7. 
 
Sementara dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur, tercantum bahwa  “NYM” lahir di Sampang, tanggal 15 Mei 2000. 
 
Inilah beberapa kutipan percakapan saat “YY” dan “ET” menghubungi Tim beritakorupsi.co melalui Nomor 08135783XXX milik “YY” dan Nomor 08224857XXX  milik “ET” agar beritanya tidak diterbitkan lagi. Selain dari nomor “ET” dan “YY”, beberapa nomor tak dikenal mulai “meneror atau mengancam” Tim beritakorupsi.co terkait terbitnya berita sebelumnya, diantaranya dari Nomor 08133051XXXX yang mengaku istri “ET”, dan Nomor tersebut sudah dilaporkan Tim beritakorupsi.co kepihak Telkomsel sesuai Peraturan yang berlaku. 
 
“Dokumen itu dari saya. Saya dihubungi tekong di Madura, bang. Terus saya ambil, saya minta biaya Rp2 juta karena usianya di bawah umur. Kemudian saya kasih ke bang “ET”. Jadi itu murni Bang “ET”, Bang. Tolonglah Bang, jangan terbitkan lagi. Kalau terbit lagi bisa ada perceraian, Bang” kata “YY” melalui HPnya. 
 
Tim beritakorupis.co mencoba menggali informasi dari “YY”, terkait penentuan biaya sebesar Rp2 juta karena “YNM” masih dibahwa umur menjadi usia dewasa, dan apakah memang sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Namun menurut “YY” baru kali ini. “YY” menjelaskan, dirinya memotong sebesar Rp300 ribu sebagai jasanya dari biaya Rp2 juta yang dimintanya dari tekong, lalu sisanya bersama dokumen diserahkan ke “ET”. 
 
“Baru kali ini, Bang, saya salah Bang. Tawar menawar karena usia di bawah umur. Saya Ngambil Rp300 ribu, dan sisanya saya kasihkan ke bang “ET”. Saya tidak kenal dengan “NYM”, ketemu sekali saat datang ke Imigrasi. Jadi yang meng-upload dokumen itu bang “ET”, nggak ada orang dalam,” jawab “YY” yang sepertinya menutupi sesuatu, Selasa, 16 Oktober 2018. 
 
Tim beritakorupsi.co pun tidak begitu percaya dengan apa yang disampaikan oleh “YY” yang terkesan menutupi tentang “ET” yang men-upload dokumen secara online. Sebab sistem online Paspor dan pembukaan Unit Pelayanan Imigrasi (UPI) di Gresik mulai diberlakukan sekitar tahun 2016 lalu, saat Godam sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, mengatakan, bahwa sistem online untuk mempermudah antrian masyarakat pemohon paspor. Sehingga dengan mendaftar secara online, masyarakat pemohon tidak perlu antri dengan waktu yang begitu lama, sebab secara online untuk mempercepat mendapat nomor antrian dan tinggal mengajukan permohonan dengan waktu yang tidak begitu lama. 
 
Tidak hanya itu. Biro Jasa pengurusan Paspor yang semula mendapat izin dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur pun dihentikan masih disaat Godam menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak. 
 
Hal itu disampaikan Godam saat wartawan ini menemuinya untuk mengkonfirmasi terkait adanya beberapa calo maupun Biro Jasa yang menarik biaya Paspor sebesar Rp750 ribu - Rp950 ribu per Paspor yang dianggap sangat meresahkan. Godam saat itu berjanji akan menindak tegas calo maupun Biro Jasa yang kedapatan melakukan hal tersebut. 
 
Kemudian, Tim beritakorupsi.co mencoba menggali informasi lainnya dari “YY” tentang “JL”, salah 1 dari 6 orang calo Paspor di UPI Cabang Gresik yang kabarnya sempat diamankan pihak Kepolisian beberapa bulan lalu namun "dilepas". Menurut “YY” kenal namun tidak begitu tahu banyak tentang “JL” maupun calo liannya. Pada hal, informasi dari berbagai sumber yang diperoleh Tim beritaakorupsi.co, kalau “YY” adalah orang lama yang berkecimpung dalam pengurusan Paspor. Dan “YY” tetap bersikeras mengatakan tidak ada orang dalam. 
 
Dari pengakuan “YY” kepada Tim beritakorupsi.co, bahwa dirinyalah bersama “ET” yang menanggung pengembalian biaya pengurusan Paspor sebesar Rp2 juta milik “NYM”. Selain itu, “YY” juga menjelaskan kalau dirinya pernah dijemput “ET” dari umahnya sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian di bawa ke daerah Pondok Benowo Indah. Setelah ditunrunkan dari mobil milik “ET”, barulah sekitar pukul 03.00 WIB, “ET” menemui “YY”. Namun lagi-lagi “YY” masih tetap mencoba menutupi kejadian yang berhubungan dengan Paspor milik “YNM”. 
 
“Saya kenal (“JL”), saya nggak tau. Yang mengembalikan biaya pengurusan Paspor saya sama Bang ET. Saya 1 juta. Saya pernah dijemput Bang “ET” ke rumah saya sekitar jam 2 pagi, dibawa ke Benowo dan diturunkan di depan. Jam 3 (pagi) saya baru ditemui lagi dan marah-marah karena Paspor itu,” kata “YY”. 
 
Pada tanggal 18 Oktober 2018, giliran “ET” yang menghubungi Tim berirakorupsi.co tanpa menyebutkan dari mana mendapatkan nomor HP milik beritakorupsi.co, dengan mengatakan agar beritanya tidak dinaikkan lagi. 
 
Dalam percakapan melalui telepon selulernya, “ET” mengakui kalau dirinyalah yang memalsu data dokumen milik “NYM” selaku pemohon Paspor. Namun lagi-lagi “ET” tak jauh beda dengan “YY” yang sepertinya menutupi keterlibatan orang dalam terkait pengurusan Paspor milik “NYM” yang sudah ditarik oleh pihak Imigrasi. 
 
Dan Tim beritakorupsi pun menjelaskan, bahwa “ET” tidak punya salah dan tidak mengenal apa lagi belum pernah bertemu dengan antar Tim beritakoruspi.co dengan “ET”, sihingga tak perlu meminta maaf. 
 
Sesuai Pasal 62 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, 
 
Pada ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. 
 
Pasal 49 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi; Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku,; b. kartu keluarga,; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis,; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama,; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor. 
 
Anehnya, menurut “ET”, dirinyalah yang langsung meng-upload dokumen milik “YNM” tanpa melibatkan orang dalam. 
 
“Saya dapat nomr dari teman-temanteman. Saya minta maaf, saya salah. Saya yang memalsu data itu dan meng-upload secara online, tidak ada orang dalam. Saya minta tolong supaya jangan diterbitkan lagi berinya,” kata “ET” dari ujung telepon saat menghubungi Tim berikaorupsi.co, Kamis, 18 Oktober 2018. 
 
Pengakuan “ET” ini pun tidak begitu saja dipercaya Tim berikaorupsi,co. Kemudian beritakorupsi.co mencoba menjelaskan sesuai PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan akhirnya “ET” pun mengatakan bahwa yang diserahkan ke petugas Imigrasi hanya berupa foto copy. Dan pada saat ditanya lebih lanjut, apakah tidak ada pemeriksaan oleh petugas Imigrasi sesuai dengan aturan. Namum menurut “ET”, petugas Imigrasi mungkin lupa. 
 
“Ya, saya hanya menyerahkan foto copy, mungkin petugasnya lupa,” kata “ET” dengan menutupi siapa orang dalam yang terlibat. 
 
Sementara, proses Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat Jakarta setelah petugas Imigrasi mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Imgrasi, Jalan Darmo Indah No. 21 Surabaya beberapa waktu lalu. 
 
“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada persetujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto. 
 
Bila memang dilakukan pemeriksaan dokumen dan keabsahan persyaratan, pengambilan foto, sidik jari, wawancara, verifikasi dan adjudikasi berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lalau mengapa Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bisa terbit, yang kemudian ditarik dan digunting oleh pihak Imigrasi setelah kemudian diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu” ? 
 
Sementara hasil penelusuran Tim beritakorupsi.co, maupun infomarmasi dari berbagai sumber masyarakat terkait calo Paspor di UPI cabang Gresik sebanyak 6 (Enam) orang, yang bertugas untuk mencari dan menerima dokumen dari masyarakat pemohon Paspor yang jumlahnya dapat  mencapai sekitar 200 setiap harinya, dengan biaya yang ditarik antara Rp1.500.000 (Satu juta Lima ratus rupiah) hingga Rp3.500.000 (Tiga juta Linma ratus rupiah) per Paspor. 
 
Setelah dipotong jasa calo sebesar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, dan biaya resmi Paspor sebesar Rp355 ribu untuk Paspor biasa dan untuk E-Paspor sebesar Rp655 ribu. Dokumen pengajuan Paspor kemudian  dibawa ke rumah masing-masing oleh calo untuk mengisi Formulir secara online mendapatkan nomor antrian. Keesokan harinya, dokumen tersebut barulah diserahkan ke petugas di ULP Gresik. Selain itu, ke- 6 (Enam) orang calo tesebut juga “mengarahkan”  pemohon Paspor pada saat hendak dilakukan Wawancara, Foto dan Sidik Jari oleh petugas ULP Gresik hingga melakukan pembayaran biaya Paspor ke Bank BRI. 
 
“Ada Enam orang, Hb, DP, Ng, Bn, Jl dan Zn. Semua lewat mereka ini, nggak ada calo lain yang boleh masuk ke dalam. Biaya yang ditarik antara Satu juta lima ratus sampai dengan tiga juta lima ratus per Paspor,” kata sumber bertakorupsi.co. 
 
Bila 1 Paspor seharga Rp1.5 juta saja, lalu dikurangi biaya jasa sebesar Rp300 ribu dan biaya resmi Paspor biasa Rp355 ribu, lalu kemana sisanya sebesar Rp845 ribu dikalikan 200 Paspor per hari atau sekitar Rp169 juta dikalikan 24 hari kerja atau sebesar Rp4.056 miliyar per bulan ? 
 
Terkait keberadaan calo di UPI cabang Gresik dan terbitnya Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, Kepala Kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pihaknya mencurigai salah satu mantan Biro Jasa yang menurutnya sudah dilaporkan ke pihak berwajib. 
 
“Ada mantan Biro Jasa  dan sudah kita laporkan ke pihak berwajib. Kalau keamanan sudah lebih kita ketatkan dengan menempatkan dari anggota TNI,” kata Romi Yudianto saat itu. 
 
Mengenai Paspor, Romi Yudianto mengatakan, bahwa proses keluarnya sebuah Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat setelah petugas Imigrasi mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online. 
 
“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto. (Tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Pidana Tipikor Hanya “Foto Copy” Dokumen Terbit Paspor, Calo dan Orang Dalam Terlibat?

#"Sebanyak 6 orang calo Paspor bebas masuk keluar di UPI Cabang Gresik dengan menarik biaya Rp1.5 Juta - 3.5 Juta per Paspor, denga...

Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

22.10 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" /></a></div>
“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dilaporkan atau belum”   
 
beritakorupsi.co - “Otak” dibalik pemalsuan data Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN terbit pada Kami, tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Unit Layanan Paspor Gresik Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan kemudian ditarik oleh pihak Imigrasi Kelas I Tanjung Perak setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu, dan hingga saat ini belum diketahui. 
 
Dalam data Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur, tercantum bahwa  “NYM” lahir di Sampang 15 Mei 2000. 
 
Sementara dalam dokumen Ijazah SD (Sekolah Dasar) Tahun Ajaran 2014/2015 atas nama “NYM” terlahir di Sampang, pada Tanggal 14 Mei 2002. Lulus SDN Ketapang Barat 3 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang pada Tahun 2015 dengan Nomor Ijazah DN-05 Dd 0499711, Nomor Induk Siswa 994 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0027071861, Nomor Peserta Ujian Sekolah 1 - 15 - 05 - 36 - 436 - 010 -7. 
 
Anehnya, Kepala Kantor Imingrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, justru terkesan melepaskan tanggung jawab dengan mengatakan, bahwa pemalsuan itu adalah urusan Kepolisian, dan belum mengetahui apakah sudah dilaporkan atau belum. 
 
“Saya belum tahu apakah sudah dilaporkan atau belum, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” kata Romi, Senin, tanggal 8 Oktober 2018 
 
Menurut Romi Yudianto selaku Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. 
 
“Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita, terus dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. 
 
Terkait UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi  Kelas I Tanjung Perak ini, kemudian wartawan media ini kembali menanyakan tentang Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi; Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. 
 
Pada ayat (3) Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. 
 
Begitu juga tentang sangsi pidana yang diatur dalam pasal 126 dan pasal 126 huruf c  UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
 
Menanggapi hal itu, Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, sudah diatur dalam PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. 
 
“Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi Yudianto. 
 
Yang lebih anehnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto menjelaskan tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor berdasarkan PP dan Pemenkum HAM Nomor 8 Tahun 2014. Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. 
 
Pada ayat ayat Ayat (2) Pasal 63 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan. 
 
Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana oleh instansi berwenang sesuai bunyi pasal 63 ayat  (2) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
 
Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi seperti yang sampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perask, adalah karena diketahui, bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu”. 
 
Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data dalam Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang masih di bawah umur. Pada hal proses pengajuan Paspor, melalui beberapa tahapan diantaranya wawancara, sidik jari dan foto sesuai dengan PP PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
 
Pada pasal 62 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, 
 
Pada ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. 
 
Sementara, proses keluarnya sebuah Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat setelah petugas Imigrasi setempat mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Imgrasi, Jalan Darmo Indah No. 21 Surabaya. 
 
“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto. 
 
Bila dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan, pengambilan foto, sidik jari, wawancara, verifikasi dan adjudikasi berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lalau mengapa pihak Imigrasi mengeluarkan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang kemudian ditarik dan digunting karena diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu” ? 
 
Apakah ada kerjasama antara calo yang selama ini diisikan bebas keluar masuk ke Kantor Unit Pelayanan Imigrasi di Geresik dengan orang dalam, Sehingga pihak Imigrasi enggan melaporkannya ke pihak Kepolisian ? 
 
Sementara menurut Kepala Unit Pelayanaan Imigrasi Cabang Gresik, Irmansyah Fatriadi terkait laporan ke Kepolisian mengatakan, bukan kapasitasnya. Menurutnya, kapasitasnya adalah hanya menjelaskan, bahwa Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” sudah dibatalkan seseuia dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 33 dan Permen Nomor 8 tentang Paspor Pasal 30. 
 
“Oh itu klo sudah dibatalkan sesuai dengan UU no 6 tentang keimigrasian psl 33 dan permen 8 ttd paspor psl 30,” ujar Irmansyah Fatriadi, melalui pesan WhastApp 
 
“Oh bkn kapasitas sy buat jawaban, klo sy secara teknis bs yang sy jelaskan td, coba tnya beliau (maksudnya Kepala Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto),” lanjut Irmansyah Fatriadi kemudian. 
 
Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain. 
 
Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; 
 
Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR); 
 
Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). (Tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dil...

Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

19.47 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI cabang Gresik diduga ada 6 orang Calo yang mematok harga antara Rp1.5 - Rp3.5 juta per Paspor” 
 
beritakorupsi.co - “Tidak ada asap kalau tidak ada Api”. Peribahasa ini mungkin tepat dalam kasus penarikan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur oleh pihak Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya. Menurut Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak, Romi Yudianto saat dihubungi wartawan media ini pada Senin, tanggal 8 Oktober 2018 mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai aturan yang ada. “Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita terus dilakukan pengguntingan. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. Saat ditanya, apakah sudah dilaporkan kepihak Kepolisian?. Menurut Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto mengatakan, belum mengetahuinya . “Saya belum tahu, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” jabwa Romi kemudian. Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto ini menambahkan, Imigrasi sudah melakukan tuganya yang benar. Artinya menarik Paspornya dan dilakukan pengguntingan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Saat ditanya kemudian tentang UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 31 ayat (1) berbunyi; Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Ayat (3) berbunyi ; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. Menanggapi pertanyaan di atas, menurut Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, bahwa apa yang ditanyakan wartawan media ini mengatakan, bahwa sudah diatur dalam PP dan Permenkum Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. “Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi. Anehnya, apa yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto adalah tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. Sementara yang ditanyakan yaitu, apakah pihak Kantor Imigrasi sudah melaporkan tentang dugaan pemalsuan data dokumen dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. Dan pasal 63 ayat Ayat (2) berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan. Serta pasal 63 ayat (3) Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan. Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia atau masuk dalam daftar Pencegahan sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat  (3) PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” karena pihak Imgrasi mengetahui adanya dugaan pemalsuan data dalam Paspor tersebut. Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data untuk memperoleh Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, sementara proses pengajuan Paspor berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 62 ayat (1) berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. Sementara keluarnya Paspor menurut Kepala Kan tor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto sebelumnya mengatakan, bahwa proses pengajuan permohonan Paspor secara Online,  dan ada persetujuan dari Pusat. “Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi. Lalau bagaimana pihak kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak bisa bobolan data “palsu” dalam Paaspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang masih di bawah umur ? Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR); Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). (Tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Pidana Regional Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI ...

Akibat Pasal 55 KUHP Dalam Dakwaan JPU, PH Terdakwa Hadirkan Ahli Pidana

08.25 beritakorupsi 0

Pidana Akibat Pasal 55 KUHP Dalam Dakwaan JPU, PH Terdakwa Hadirkan Ahli Pidana

Andry Ermawan., SH., MH (kemeja batik) berita korupsi .co - Sidang perkara kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam kasus pe...

drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

08.51 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGNKlSTx6bYoaOZZhaoFRwOSDcUW6fdOZzP8h4QL6-DH4NETs_yZV2OTyyQcF5G-3PiJYkVOoPuXYaKQpH600k951bjlPP1hYd-RiSyJImcUUz0N5Ldsa9ni5f9V3vp0wcwpkP8QUvJto/s1600/drg.+Magdalena.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="228" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGNKlSTx6bYoaOZZhaoFRwOSDcUW6fdOZzP8h4QL6-DH4NETs_yZV2OTyyQcF5G-3PiJYkVOoPuXYaKQpH600k951bjlPP1hYd-RiSyJImcUUz0N5Ldsa9ni5f9V3vp0wcwpkP8QUvJto/s640/drg.+Magdalena.jpg" width="271" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
#Menjadi Caleg bukan tujuan utama, tetapi  sebagai pintu masuk untuk Melawan Korupsi dan memperbaiki SDM masyarakat Kabupaten samosir#</div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
beritakorupsi.co - drg (dokter gigi). Magdalena Nurainy Sitinjak,MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat, memilih meninggalkan profesinya menjadi salah satu Caleg (Calon Legislatif) dari Partai NasDem (Nasional Demokrat) untuk Kabupaten Samosir, dipinggiran Danau Toba yang beberapa bulan lalu ditimpah bencana tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. Selain itu, Sumatra Utara (Sum-Ut) yang terdiri dari 27 Kabupaten Kota itu saat ini menjadi sorotan masyarakat umum karena beberapa Kepala Daerah yang terdiri dari Bupati/Wali Kota, Gubernur dan anggota DPRD-nya terseret ke pusaran kasus Korupsi. Hingga saat ini, KPK telah menyeret 9 Kepala Daerah dan menetapkan 38 anggota DPRD Sumatra Utara menjadi tersangka kasus Korupsi. Ke- 9 Kepala Daerah itu diantaranya; Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap,; Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bersama Istrinya, Evi Susanti;  mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap,; mantan Wali Kota Siantar Robert Edison Siahaan,; mantan Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia,; mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha,; Gubernur Sumut Non-aktif Syamsul Arifin,; mantan Wali Kota Medan  Abdillah, dan  mantan Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis. Sementara menurut drg. Magdalena Nurainy Sitinjak mengatakan, bahwa menjadi Caleg bukan tujuan utamanya, tetapi  sebagai pintu masuk untuk melawan Korupsi dan memperbaiki SDM (Sumber Daya Masyarakat) khususnya di Kabupaten Samosir, dimana kedua orang tuanya dilahirkan. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan Redaksi beritakorupsi.co, ketika berhasil mewawancarainya melalui telepon selulernya (HP), pada Kamis, 25 Juli 2018. Inilah wawancara singkat antara Redaksi beritakorupsi.co (BK) dengan drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM  (drg. Magdalena) BK (beritakorupsi.co): Masyarakat sering meranggapan, bahwa politik dan DPR/D sering dipersepsikan sebagai tempat yang “kotor dan Korup”. Disisi lain, anda memilih justru masuk kesana. Apa tanggapan dan visi anda menajadi Caleg ? drg. Magdalena: Saya hanya mengetahui memaluli berbagai media, karena saya maupun keluarga saya bukan orang politik. Saya adalah anak pertama dari Delapan bersaudara, semua tidak ada yang masuk politik termasuk suami saya, pensiunan PNS sebagai Dosen. Seperti yang saya katakan diawal tadi, menjadi Caleg bukan tujuan utama saya, tetapi sebagai pintu masuk untuk melawan yang namanya Korupsi di lembaga legislatif dan meningkatkan SDM (sumber daya manuasi) masyarakat di Kabuoaten Samosir, itulah visi saya menjadi Caleg andai saya terpilih. BK: Kalau tidak salah, jumlah anggota DPRD Kabupaten Samosir dalam Pileg (Pemilihan Legislatif) tahun 2019 nanti sebanyak 25 orang mewakili 8 Kecamatan. Apakah anda yakin bisa sejalan dengan yang lainnya mewujudkan Visi anda ? Lalu bagaimana anda menghadapi masyarakat yang terkadang mengatakan, “ada uang ada suara”. drg. Magdalena: Saya yakin dan saya harus berupaya, bagaimana agar anggota DPRD benar-benar mewujudkan aspirasi masyarakat, bukan sekedar mencari perhatian dengan cara bagi-bagi ini dan itu agar bersedia memilih. Saya melihat kalau masyarakat itu sudah semakin pintar untuk memilih wakilnya di DPRD. Kalau karena sesuatu hal yang diberikan ke masyarakat itu baru bersedia memilih, itu sama saja mereka yang merusak moral para DPRD. BK: Ok. Anda tadi mengatakan meningkatkan SDM, seperti apa?. drg. Magdalena: Saya melihat masyarakat Kabupaten Samosir indah diluar tapi sebaliknya kalau kita menyaksikan langsung. Salah satu contoh yang baru-baru ini saja terjadi, yaitu tenggelamnya kapal yang membuat masyarakat Indonesia khusunya Samosir dan sikitarnya. Kalau saja pemerintah daerah punya SDM dengan didukung Peraturan daerah (Perda), artinya ada pengawasan dan perhatian pemerintah sejak awal. Kemudian kalau kita melihat setiap akhir tahun ajaran baru, berapa puluh orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan. Nah, salah satu yang ingin saya uwujudkan adalah  membuka balai pengobatan dengan menjalin kerjasama denga berbagai pihak, diantaranya RSCM dan RS. Darmais milik Pemda Kab.Samosir, merencanakan program Kapal pelayanan kesehatan keliling Danau Toba. Danau Toba kan sudah menjadi salah satu Wisata Dunia. Kemudian membuka berbagai pelatihan keterampilan dan membentuk Koperasi UKM. Memang tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita selalu berusaha. Jangan hanya sekedar memberi janji kepada masyarakat dengan memberi ini itu. (Redaksi)   
   
Bio Data          Nama                           : drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM          Tempat/tgl. lahir          : Pematang Siantar 17 April 1959          Jabatan Terakhir         : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak,   
                                                 Provinsi Kalimantan Barat           Suami                           : Alm. Ir. Sabar M. Silalahi, M.Sc (Pensiunan PNS/Dones)           Anak                            : dr. Glory Arthauli Silalahi   Pendidikan          SD          : Katholik Cinta Rakyat Tahun 1972          S.M.P     : Katholik Cinta Rakyat Tahun 1975          SMAN 3 : Pematang Siantar Tahun 1978          Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatra Utara Tahun 1985          Magister Manajemen Universitas Tanjungpura 2009 Jabatan yang pernah didudukinya;                Ka. Puskesmas Banjar Serasan Tanggal 28 Mei 1996                Ka. Puskesmas Siantan Hulu tanggal 14 Juni 2003                Plt .Ka.Subdin Yankes Tanggal 17 November 2006                Ka.Subdin Yankes anggal 31 Mei 2005                Direktur RSUD Landak Tanggal 31 Mei 2007                Sekretaris Badan PP dan KB Kab. Landak Tanggal 9 Pebruari 2009                Ka Dinas Kesehatan Kab.Landak Tanggal 18 November 2010 Penghargaan Tahun 2000. Sebagai Dokter Teladan 1 Tingkat Kota Pontianak             2013. Juara I Inovasi Otonomi Award sebagai Se- Kalimantan Barat             2015 Juara I Inovasi Pelayanan Publik Se- Kalimantan Barat

News Pidana Regional drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

#Menjadi Caleg bukan tujuan utama, tetapi sebagai pintu masuk untuk Melawan Korupsi dan memperbaiki SDM masyarakat Kabupaten samosir# ...

Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik

05.31 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxHrmHbaUzOZndl98QV3PHcYKlIfsXslqo0wfu4Jg6Nh2PxFJEv9QNQDXL1ylj5_HoEEBMB1op5hunm5xrkp1NJ1ClYqJgkAaCsIRJt2FwKpYNxRSJdUBuiKrP7-bDsUz-Mhw8VDBJIE/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="453" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxHrmHbaUzOZndl98QV3PHcYKlIfsXslqo0wfu4Jg6Nh2PxFJEv9QNQDXL1ylj5_HoEEBMB1op5hunm5xrkp1NJ1ClYqJgkAaCsIRJt2FwKpYNxRSJdUBuiKrP7-bDsUz-Mhw8VDBJIE/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Sejak 2015, pemerintah melalui amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional untuk desa atau yang disebut dengan dana desa. Alokasi dana desa terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017, namun di tahun 2018 batal naik karena mengalami beberapa persoalan. Suntikan anggaran yang cukup besar untuk desa dengan alokasi dasar masing-masing desa sebesar Rp 616.345,- diharapkan dapat memajukan desa. Pemerintah berharap, pelayanan publik di desa semakin meningkat, masyarakat desa maju dan berdaya, dan yang paling penting desa menjadi subjek pembangunan. Selain mengukur capaian dan dampak positif dana desa, permasalahan yang muncul dan tantangan ke depan harus menjadi pokok pembahasan yang serius. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan harapan dan langkah konkret pemerintah tidak digembosi oleh persoalan misalnya saja korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa. Berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran desa dikhawatirkan semakin menjadi pada 2018, tahun kontestasi pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019. Kekhawatiran ini tidak hanya berangkat dari bacaan terhadap fenomena korupsi selama tiga tahun terakhir di desa. Tetapi juga masih minimnya perhatian publik dan media nasional terhadap desa, khususnya terkait posisi strategis desa dalam konteks pemenangan pemilu, fenomena afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, serta minimnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat desa. I. Korupsi di Level Desa 2015 – 2017 ICW telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJPju5xZauaRGgNqHxKsW9ro55nalX4yOTq1gWFtlzrd15XIbxFYsTE8O2ocR1oimZhDzlR_fpc9qZ9JARM8UqhWAOgtzDCYR-Z9Bo6rkLHMFjaZoXG1H5byW8392NMZ_YAzrUm3h3Lcs/s1600/ICW+4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1217" height="403" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJPju5xZauaRGgNqHxKsW9ro55nalX4yOTq1gWFtlzrd15XIbxFYsTE8O2ocR1oimZhDzlR_fpc9qZ9JARM8UqhWAOgtzDCYR-Z9Bo6rkLHMFjaZoXG1H5byW8392NMZ_YAzrUm3h3Lcs/s640/ICW+4.png" width="640" /></a></div>
Tidak semua dari 154 kasus korupsi di sektor desa di atas merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah kasus dengan objek anggaran desa mencapai 127 kasus, sementara turut terdapat 27 kasus dengan objek non-anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Kasus dengan objek non-anggaran desa misalnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa. Sedangkan objek korupsi anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW1q0Sd4n6gjVALLxE8BGi8LTTwSbLzB6Qvk0NTP1H3EmEaFzw1QB8b-gOmCJ6FeiwmN7222qs9kGCABHRYSmSIHwEIBn2IyQVcKWGVdVnNrw8yy8VDELC5_ZUkNRwBHciYhPYMwrQ2nM/s1600/ICW+3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1370" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW1q0Sd4n6gjVALLxE8BGi8LTTwSbLzB6Qvk0NTP1H3EmEaFzw1QB8b-gOmCJ6FeiwmN7222qs9kGCABHRYSmSIHwEIBn2IyQVcKWGVdVnNrw8yy8VDELC5_ZUkNRwBHciYhPYMwrQ2nM/s640/ICW+3.png" width="640" /></a></div>
Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus. Jumlah kepala desa yang terjerat sebanyak 112 orang. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 kepala desa pada 2015, 32 kepala desa pada 2016, dan 65 kepala desa pada 2017. Tidak semua pelaku adalah Kepala Desa, pelaku lain adalah 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdZhvpyecQWJUJaYjOQPTr44xNOL_ynhQE8sW1HKn8kZK3YUYeOKXHQng2bqAaTUxPOqLdqiBOeW-qh_cTLGTzOUuVGgs9YhvhhtxQRrgzYyZ3BxTxlCgz22NyfH8LO2w2hEyGHCVK8fc/s1600/ICW+2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1409" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdZhvpyecQWJUJaYjOQPTr44xNOL_ynhQE8sW1HKn8kZK3YUYeOKXHQng2bqAaTUxPOqLdqiBOeW-qh_cTLGTzOUuVGgs9YhvhhtxQRrgzYyZ3BxTxlCgz22NyfH8LO2w2hEyGHCVK8fc/s640/ICW+2.png" width="640" /></a></div>
Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah yang menjerat Agus Mulyadi, Kepala Desa Dassok, Kabupaten Pamekasan. Agus terlibat dalam dugaan suap ‘pengamanan’ kasus pengadaan yang menggunakan dana desa di Desa Dassok. Yang menarik dari kasus ini adalah KPK turun tangan melakukan OTT karena melibatkan Bupati dan seorang Jaksa. Kemudian dari aspek kerugian negara, korupsi di desa turut menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Pada tahun 2015 kerugian mencapai Rp 9,12 Milyar. Pada tahun 2016, kerugian mencapai Rp 8,33 milyar. Sementara pada tahun 2017, kerugian melonjak menjadi Rp 30,11 milyar. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor desa mencapai Rp 47,56 milyar atau setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa. 
 
Beragam modus dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, diantaranya praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus. Salah satu modus penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Kepala Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Ahmad Suryana. Ia diduga menyelewengkan Dana Desa dan ADD untuk kepentingan pribadi dengan total jumlah Rp 186.881.376. Kasus tersebut telah mulai diproses oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Februari 2017. Dari aspek penegakkan hukum, semua aparat penegakan hukum diketahui telah menangani kasus korupsi yang terjadi di desa. Kasus korupsi paling banyak ditangani oleh jajaran Kepolisian RI dengan total 81 kasus, sementara Kejaksaan RI dengan 72 kasus dan 1 kasus yang melibatkan Bupati Pamekasan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelbagai faktor menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa. II.Titik Rawan Anggaran Desa di Tahun Pemilu Potensi anggaran yang dikelola desa menjadi ladang baru semikin besar di tahun 2018, mengingat 2018 merupakan tahun politik dimana Pilkada serentak akan dilakukan di 171 daerah serta persiapan Pemilu serentak 2019 juga akan dimulai. Problematika pemenangan pemilu berbiaya tinggi yang nyaris terjadi setiap periode pemilu membuat 2018 tidak hanya menjadi tahun panas politik tetapi juga tahun rawan korupsi politik. Dana desa dan ADD adalah dua pos anggaran desa yang rawan disalahgunakan untuk pemenangan pemilu. Potensi anggaran yang mengalir ke desa untuk kepentingan Pilkada mulai teridentifikasi sejak Pilkada serentak 2015, yang saat itu juga merupakan tahun pertama digelontorkannya dana desa dari APBN. Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada saat itu bahkan mempertanyakan lambatnya pencairan dana desa di sejumlah daerah pilkada. PPATK menengarai hal tersebut sengaja dilakukan untuk mendekatkan pencairan dana desa dengan jadwal pilkada, yaitu Desember 2015. Modus memperlambat pencairan dana desa ini diyakini jamak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan kepala desa atau untuk mempolitisasi penggunaan dana desa itu sendiri. Dalam konteks pemenangan pemilu, kepala desa dinilai sebagai jabatan yang sangat strategis. Selain mempunyai wewenang yang besar, kepala desa umumnya mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan merupakan sosok yang berpengaruh serta dipercaya. Kebutuhan biaya pemenangan yang tinggi juga dapat mendorong calon kepala daerah memanfaatkan sumber daya dan dana publik untuk kepentingan pemenangan pemilu. Tidak hanya kepala daerah yang maju dalam pilkada yang potensial memolitisasi pencairan anggaran desa. Kepala daerah yang memihak calon tertentu juga potensial melakukan hal tersebut. Diketahui, sebanyak 115 kabupaten yang akan menggelar Pilkada 2018 mendapat suntikan dana APBN untuk 22.447 desa dengan total anggaran Rp 18,7 Triliun. Dari 115 kabupaten tersebut, terdapat sedikitnya 151 kepala daerah aktif (bupati, wakil bupati, dan penjabat bupati) kembali mencalonkan diri. Tidak hanya kepala daerah tingkat kabupaten, kepala daerah tingkat provinsi juga mempunyai peluang memolitiasai anggaran desa baik secara langsung maupun melalui bupati yang mempunyai afiliasi dengannya. No .                Jabatan                         Jumlah 
 1                    Gubernur                            6 
 2                    Wakil Gubernur                  9 3                    Bupati                                89    4                    W akil Bupati                     57 5                    Penjabat Bupati                 1 6                    Kepala Desa            4 Sumber: KPU, 2018 Khusus dana desa, pada tahun 2018, pemerintah mengubah waktu pencairan dana desa berdasarkan Permenkeu 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua Permenkeu 50/PMK.07/2017. Berdasarkan Permenkeu tersebut, pencairan dana desa yang sebelumnya dilakukan dua termin yaitu 60 persen bulan maret dan 40 persen bulan agustus, menjadi tiga termin, dimana rinciannya yaitu; 1.Termin pertama 20 persen paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2.Termin kedua 40 persen paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 3.Termin ketiga 40 persen paling cepat bulan Juli dan paling lambat 4.Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah dana desa diterima RKUD Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi penggunaan dana desa yang belum optimal untuk mengentaskan kemiskinan warga desa. Oleh karena itulah perubahan ini diorientasikan pada proyek pada karya sehingga proses pencairan yang dimajukan menjadi bulan Januari sepertinya diharapkan agar dana bisa terserap dan dimanfaatkan warga desa. Pada konteks pilkada serentak, percepatan penyaluran dana desa ini memang bisa mereduksi dana desa yang mungkin dimanfaatkan sebagai komoditas politik terutama petahana. Namun terdapat peluang yang membuat dana desa tetap potensial dipolitisasi, diantaranya: 1.Kepala daerah yang maju pilkada hanya cuti, bukan mengundurkan diri. Secara tidak langsung, kepala daerah tersebut tetap bisa mengendalikan pemanfaatan sumber daya dan dana publik untuk instrumen pemenangan dirinya pada pemilu. Dalam konteks dana desa, politisasi dapat dilakukan melalui badan pemberdayaan desa (bapermades) yang menjanjikan penambahan alokasi atau pengurangan alokasi bagi desa yang tidak memilihnya sebelum ditetapkan dalam peraturan bupati. Sebagaimana diketahui, pencairan atau distribusi empat dari tujuh sumber keuangan desa di bawah atau setidaknya melibatkan wewenang kepala daerah (yang umumnya maju kembali menjadi calon kepala daerah atau mendukung salah satu calon). Empat sumber keuangan yang dimaksud, yaitu: a.Alokasi APBN; b.Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah; c.Alokasi Dana Desa (ADD) hasil dana perimbangan daerah; dan d.Bantuan keuangan dari APBD. 2.Panjangnya batas akhir distribusi atau pencairan dana desa. Misal, termin pertama yang paling cepat dilakukan pada Januari 2018 dapat dicairkan paling lambat pada minggu ke tiga Bulan Juni. Sehingga kepala daerah dimungkinkan melakukan penahanan apabila kepala desa menolak berafiliasi. 3.Adanya kedekatan personal atau politik antara kandidat pemilu dengan kepala desa atau perangkat desa. 4.Lemahnya pengawasan internal dan eksternal desa. Meningkatnya korupsi di sektor desa merupakan catatan negatif yang tidak boleh lepas dari pembahasan evaluasi kebijakan pemerintah untuk desa. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa desa yang diharapkan menjadi subjek pembangunan saat ini menjadi ladang baru korupsi. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran desa akan berdampak sangat negatif bagi cita-cita percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tiga tahun setelah implementasi kebijakan dukungan dana desa dari APBN, angka kemiskinan tidak menurun signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS), menyebut bahwa secara jumlah, angka kemiskinan meningkat mencapai 27,76 juta orang pada September 2016 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017. Untuk mencegah semakin maraknya penyalahgunaan anggaran desa, hal paling utama yang perlu dilakukan adalah menjamin akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mewujudkan pemerintah desa yang terbuka dan masyarakat desa yang aktif, komitmen, kesadaran, dan pengetahuan masing-masing pihak tersebut perlu dibangun. Kedua, dalam konteks Pilkada, kami menghimbau: 1.Kepala Daerah untuk bersikap profesional dan tidak memanfaatkan anggaran desa dan kepala desa sebagai alat pemenangan pemilu. 
 2.Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga perlu mengingatkan kepala desa untuk tidak berafiliasi dengan calon kepala daerah tertentu serta melapor apabila dipaksa menyalahi aturan oleh pihak tertentu. 
 3.Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu aktif mengawasi pencairan dana desa. Kementerian tersebut dapat bekerjasama dengan PPATK untuk melihat kabupaten-kabupaten yang lambat mencairkan dana desa, sebagaimana hasil pantauan PPATK pada Pilkada 2015. 
 4.Masyarakat harus berani melapor atas berbagai bentuk penyimpangan anggaran yang dikelola desa termasuk jika ada politisasi anggaran tersebut untuk kepentingan pilkada/ pemilu. Sumber  : ICW

Pidana Tipikor Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik

Jakarta, berita korupsi .co - Sejak 2015, pemerintah melalui amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional unt...

BERITAKORUPSI.CO